Edisi Selasa 24 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 24 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 239 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPK Telisik Indikasi Kebocoran Retribusi Sektor Pariwisata di NTB Mataram (Suara NTB) Pariwisata jadi sektor unggulan, namun tak berkontribusi maksimal untuk menggenjot pendapatan daerah. Indikasi kebocoran mengemuka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk untuk melakukan audit khusus.

Audit diawali di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai salah satu daerah dengan destinasi wisata unggulan NTB. Selanjutnya akan bergilir ke daerah daerah lain di NTB, bertujuan mengecek rasio arus wisatawan dengan pemasukan keuangan daerah.

Penegasan itu disampaikan Anggota VI BPK RI Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A saat meresmikan ruangan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Gedung BPK NTB, Senin (23/ 12). Audit akan menyeluruh

Okupansi Resort Diprediksi 80 Persen

Pidana Abaikan Rekomendasi

Harry Azhar Azis

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat saat ini sedang merancang regulasi yang bisa menjerat pidana para pejabat daerah yang abaikan rekomendasi. Sebab praktiknya, banyak kepala daerah hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengabaikan rekomendasi tenggat 60 hari tindaklanjut atas item temuan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

LAYANAN INFORMASI - AnggotaVI BPK RI Harry Azhar Azis didampingi Kepala BPK NTB Hery Purwanto melihat operasional pelayanan informasi kinerja audit hingga sektor wisata di ruang PIK.

16 OPD Belum Eksekusi 233 Proyek PL Senilai Rp23,5 Miliar Infografis fenomena GMS yang bisa disaksikan dari Mataram.

Gerhana Matahari Cincin Teramati dari Mataram Mataram (Suara NTB) Fenomena langka gerhana matahari cincin akan terjadi Kamis (26/12) mendatang. Menariknya, Gerhana Matahari Sebagian yang disingkat GMS ini dapat dipantau langsung dari Kota Mataram. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram akan me-

TO K O H

jadi favorit dominan wisatawan asing. Didampingi Kepala BPK NTB, Hery Purwanto dan jajaran, Harry Azhar Azis menjelaskan, saat ini audit masih berlangsung. Lombok Utara sebagai objek awal, setelah itu akan bergerak ke daerah daerah lain.

Segmen yang akan diusut, seperti pemasukan riil berdasarkan identifikasi potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Mantan Kepala BPK RI ini mencontohkan, Bersambung ke hal 11

(sumber : bmkg mataram)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Dua minggu menjelang akhir tahun tingkat hunian atau 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 okupansi hotel maupun resort diprediksi akan meningkat.

1234567890123456789012345678901212 Hal tersebut dilihat dari mulai ramainya hunian bebera1234567890123456789012345678901212 pa hotel, baik city hotel maupun resort yang ada.

1234567890123456789012345678901212 Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerang1234567890123456789012345678901212 kan bahwa peningkatan tersebut utamanya akan memun1234567890123456789012345678901212 cak ketika malam pergantian tahun hingga awal tahun 1234567890123456789012345678901212 2020 mendatang. Khususnya untuk resort-resort yang ada.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 11

pada penggunaan sarana dan prasarana pariwisata, pajak hotel, restoran atau tempat hiburan lainnya, sumber keuangan lain dari karcis pintu pintu masuk objek wisata. Selain dari hilir, juga sampai ke hulu berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pemasukan sektor pariwisata. ‘’Kita akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),’’ ujarnya.

Salah satu destinasi yang dibidik adalah Gili Trawangan, pulau kecil eksotik yang

nyiapkan live streaming agar masyarakat Mataram bisa menyaksikan langsung. ‘’Peristiwa langka gerhana matahari cincin atau GMC akan berlangsung tanggal 26 Desember 2019. Untuk wilayah Mataram akan terlihat GMS dimulai pada pukul 12.16 Wita dan puncak gerhana akan terlihat pada pukul

SAMPAH Aktivitas pembuangan sampah di TPA Regional Kebon Kongok, beberapa waktu lalu.

14.04 Wita,’’ kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septhiadi Senin (23/12).

Pada fenomena kali ini, BMKG merespons bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB dan komunitas Astronomi Serioq Langit.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Seminggu jelang tutup tahun anggaran 2019, tercatat 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB belum mengeksekusi 233 paket proyek pengadaan langsung (PL). Berdasarkan data e-monev Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Senin (23/ 7), sebanyak 233 paket proyek PL yang tersebar di 16 OPD belum dieksekusi senilai Rp23,5 miliar lebih.

Dengan rincian, sebanyak 2 paket senilai Rp597 juta di Biro Humas dan Protokol, 2 paket senilai Rp45 juta di Disnakertrans, 2 paket senilai Rp3,695 miliar di Dinas Perhubungan. Kemudian, 3 paket senilai Rp103 juta di Dinas Pariwisata, 1 paket senilai Rp65 juta di Diskop UKM, 3 paket senilai Rp268 juta di Dislutkan.

Selanjutnya, 29 paket di Bappenda, 4 paket senilai Rp15 juta di Inspektorat, 3 paket senilai Rp255 juta di Bappeda, 39 paket senilai Rp5,874 miliar di BPKAD, 1 paket senilai Rp100 juta di DPMPD dan Dukcapil. Kemudian, 33 paket senilai Rp5,698 miliar di BPBD, 80 paket senilai Rp6,938 miliar di Dinas Perkim. Selain itu, 14 paket senilai Rp1,728 miliar di Dinas Perindustrian, 16 paket senilai Rp1,724 miliar di Dispora dan 1 paket senilai Rp90 juta di BPSDM NTB. Bersambung ke hal 11

Setahun Program ’’Zero Waste’’

Volume Sampah di TPA Regional Kebon Kongok Meningkat Mataram (Suara NTB) Program NTB Zero Waste sudah berjalan selama setahun.

Sesuai roadmap NTB Zero Waste 2019 - 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah

sebesar 70 persen.

Namun, setahun program unggulan itu berjalan, volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok justru semakin meningkat. Pada 2018, volume sam-

pah dari Kota Mataram dan Lombok Barat yang diangkut ke TPA Regional Kebon Kongok sebanyak 333 ton. Pada 2019, volume sampah yang diangkut ke sana mencapai 340 ton lebih.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bay)

Siaga Rekayasa Lalu Lintas

H. L. Bayu Windya

MOBILITAS masyarakat sepanjang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di NTB diperkirakan akan meningkat. Khususnya untuk aktivitas keagaamaan, wisata maupun mudik yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. H. L. Bayu Windya, M. Si, menerangkan pihaknya saat ini tengah mengatensi peningkatan frekuensi mobilitas masyarakat menjelang Nataru. ‘’Kita sudah ajak pihak kepolisian dari Polda dan lain-lain Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

Ironi PETI di Lahan Konsesi (6-Habis)

Ditutup Tanpa Opsi, Industri Turunan Jadi Solusi

Tidak Terbit

Sampai saat ini pemerintah daerah belum memberikan opsi Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk melegalkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Smelter yang jadi industri turunan dari perusahaan pemegang konsesi bisa jadi solusi.

Berkaitan dengan Hari Raya Natal pada Rabu (25/12), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (26/12). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

EMAS - Menggunakan merkuri, penambang ilegal memilah bebatuan menjadi emas.

IRIANTO (30) menggeber sepeda motor empat tak di jalan hotmix Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di dashboard depan dan jok belakang, masing-masing satu karung material batu hasil galian di Bukit Tongo Loka.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

DITINGGAL - Camp yang ditinggal penambang liar setelah perlahan lahan aktivitas PETI di KSB ditutup.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

Halaman 2

DP3A Turut Meriahkan Peringatan Hari Ibu Ke- 91 Butuh Kader yang Tangguh KELURAHAN Cilinaya sampai hari ini masih membutuhkan kader-kader kelurahan yang tangguh. Baik kader Posyandu maupun kader lainnya. Karena, fungsi kader dalam membangun kelurahan dinilai sangat urgen.

Lurah Cilinaya, I GA Agung Nugrahini mengatakan, selain membutuhkan kader yang tangguh, kelurahan Cilinaya membutuhkan kader-kader yang siap bekerja ikhlas, sabar, dan proaktif. Bukan hanya itu, kader di kelurahan Cilinaya masih jauh dari kata cukup.

(Suara NTB/viq) Pasalnya, dari 55 I GA Agung Nugrahini kader di kelurahan Cilinaya, masih dibutuhkan kader-kader yang siap bekerja dengan maksimal. “Kalau untuk kader Pos Bindu memang khusus menangani usia di atas 15 tahun. Dari tugasnya, kebanyakan yang berobat itu lanjut usia (lansia),” katanya kepada Suara NTB, Senin (23/12).

Selama tahun 2019 ini jelas Nugrahini, untuk program pemberian makanan tambahan (PMT) di kelaurhan Cilinaya memang belum berjalan. Ke depan kata dia, PMT akan dijalankan dengan mengandalkan kader-kader yang ada di Posyandu, Pos Bindu dan kader lainnya.

“Untuk PMT sendiri kita akan lakukan di tahun 2020. Ada pun untuk perawatan (warga) di Posyandu, kita akan mengadakan timbangan bayi. Untuk itu kita diharuskan membeli dacin, lingboard, untuk ngukur panjang bayi,” jelasnya.

Ada pun tugas kader di Posyandu kata dia, selama ini kader membantu proses pemberian imunisasi kepada semua bayi di lingkungan. “Kita adakan dalam sebulan sekali. Maunya kita sih lebih dari itu. Tapi kan, tergantung di lingkungan,” imbuhnya.

Selama proses imunisasi ini jelas Nugrahini, sasaran paling banyak berada di lingkungan Karang Tapen. “Nah di sana kader kita kurang. Dari 55 kader itu kan ada 11 Posyandu, jadi satu Posyandu itu diisi 5 kader,” paparnya.

Pada tahun 2020 nanti, kelurahan Cilinaya akan mengadakan pelatihan untuk semua kader Posyandu. “Kita sudah programkan, kita punya insentif Rp250.000 untuk kader ini. Justru yang kader di Karang Tapen masih kekurangan. Kita akan cari lagi 5 kader di sana,” katanya.

“Untuk cari kader lima itu susah. Karena mereka tidak mampu sukarela, dan ikhlas, itu yang sulit. Kader kita juga banyak yang tua,” bebernya. Dengan peningkatan insentif untuk kader ini, kelurahan Cilinaya pun berharap agar ada kader baru yang siap bekerja di lingkungan.

“Adanya penigkatan gaji ini, saya harapkan banyak yang mau jadi kader di Karang Tapen. Di sana juga banyak ibu hamil (Bumil). Dan, di sana juga butuh perhatian, dulu Karang Tapen berada di garis merah. Semoga sekarang sudah tidak lagi,” tutupnya. (viq)

Sosialisasikan Program 1R1J ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal masing masing. Ajakan ini menyusul tingginya angka kasus demam berdarah yang terjadi di Kota Mataram sepanjang rentang Januari hingga Desember yang mencapai 693 kasus.

Bahkan dua diantaranya menyebabkan kematian.

Apalagi cuaca belakangan ini kurang bersahabat.

“Cuaca seperti ini sangat mendukung untuk bertum(Suara NTB/fit) buh kembangnya nyamuk IGB Hari Sudana Putra aedes agety. Hujan sebentar panas, sekarang kita objektiflah melihat persoalan cuaca ini. Kalau hujan lebat terus menerus justru tidak apa apa,” terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (23/11) kemarin. Untuk mencegah terjadinya demam berdarah, perlu disosialisasikan program 1R1J (satu rumah satu pemantau jentik). Program ini, kata politisi Demokrat ini, sudah dilakukan Pemkot Mataram melalui Dinas Kesehatan.

“Jadi dalam satu rumah, ada salah satu anggota keluarga yang bertugas memantau jentik jentik. Seperti adanya genangan air di pot bunga, di vas bunga, botol botol yang tergenang atau tempat tempat yang kotor. Nah itu mereka segera bersihkan untuk meminimalisir tumbuh kembangnya jentik nyamuk aedes agepty itu,” terangnya. Melaksanakan program ini, lanjut Gus Arik, tantangannya justru masih kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dia mendorong masyarakat untuk mau hidup bersih.

Dikes Kota Mataram juga diminta terus mensosialisasikan program ini ke tengah tengah masyarakat. Melalui kecamatan, kelurahan hingga lingkungan dan RT. Sosialisasi, kata anggota dewan dari dapil Cakranegara ini, bisa saja dilakukan melalui sosial media, berikut membangun kesadaran masyarakat. “Karena angka 693 ini sudah sangat luar biasa tinggi,” sebutnya. Gus Arik mengingatkan, jangan sampai kasus demam berdarah ini terus bertambah.

Untuk itu, dia mengajak semua masyarakat sadar akan bahaya yang mengintip pascaberubahnya cuaca. Anggota dewan dua periode ini menyayangkan masih adanya desakan dari masyarakat yang menghendaki dilakukannya fogging atau pengasapan. Padahal, fogging hanya akan membunuh nyamuk dewasa. “Kalau fogging ini sifatnya hanya temporary,” cetusnya. Sedangkan untuk antisipasi jangka panjang, yang paling tepat adalah program 1R1J. Karena, kalau hanya mengandalkan dinas, sudah pasti tidak akan bisa. “Kesadaran masyarakat ini persentasenya jauh lebih tinggi daripada kegiatan yang dilakukan oleh dinas,” pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/viq)

PEMBUATAN HUNTARA - Pembuatan hunian sementara (huntara) sudah di mulai sejak Senin (23/12) bagi warga nelayan Pondok Perasi. Huntara ini diproyeksikan ditinggali warga hingga rencana pembangunan Rusunawa itu jadi pada Oktober 2020 mendatang.

13 KK Nelayan Pondok Perasi Menolak Direlokasi

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13 kepala keluraga (KK) nelayan di RT 08 Pondok Perasi menolak direlokasi. Mereka sudah sepakat bertahan di rumah lahan sengketa, karena menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 1638 K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011 lalu belum inkrah.

Kepada Suara NTB, Senin (23/12), Lurah Bintaro, L. Issugiono mengatakan, 13 KK tersebut tetap menolak untuk direlokasi ke tenda sebagai hunian sementara (Huntara) di Lingkungan Bekicot Bintaro. Setelah kami menemui 13 KK di kantor kemarin, ada permintaannya untuk lebih terbuka soal anggaran pembongkaran rumah warga.

Mereka juga (13 KK) akan menunggu sampai Pengadilan Negeri Mataram turun untuk melakukan eksekusi. Karena mereka percaya putusan MA itu belum inkrah,” jelasnya kepada Suara NTB. Menurut Issugiono, selama pembongkaran rumah, sesuai dengan perintah dari PN Mataram, seharusnya Sabtu kemarin, semua rumah warga sudah dibongkar. Karena ada rencana eksekusi dilakukan Senin (23/12). “Tapi setelah PN Mataram datang, mereka memutuskan untuk menunda eksekusi hingga Januari tahun 2020,” jelasnya.

“Pihak kelurahan hanya menjalankan perintah untuk menangani warga. Kita sangat paham, ini semua dalam keadaan darurat.

Kita juga sedang berupaya menyiapkan Huntara semi permanen sebelum pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) jadi,” kata Lurah Bintaro ini.

Senada dengan itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, pembangunan Huntara semi permanen di samping tenda darurat di Lingkungan Bekicot sedang berlangsung. Menurutnya, pembangunan Huntara itu selesai pada akhir Desember tahun 2019. “Kita sudah berkoordinasi untuk melakukan upaya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk warga Pondok Perasi selama proses eksekusi ini,” jelas Martawang.

Huntara ini akan menampung semua warga Pondok Perasi selama pembangunan Rusunawa rampung akhir Oktober 2020 mendatang.

Dengan begitu, jelas Martawang, masyarakat Pondok Perasi diminta untuk terus mengikuti arahan Pemerintah Kota Mataram. “Jangan kira Pemkot Mataram lepas tangan atas kasus sengketa lahan ini. Kita sudah berupaya melakukan opsi terkait relokasi warga. Nanti sebelum jadi Rusunawa itu, kita akan imbau warga untuk menempati Huntara dulu. Kita sudah pastikan, Rusunawa itu semua warga di RT 08 bisa menempatinya,” jelasnya.

Untuk jangka pendek jelas Martwang, Pemkot Mataram sudah menyiapkan kepindahan warga ke dalam tenda yang sudah dibangun. Pemkot Mataram juga menyiapkan tandon air sebagai kebutuhan warga selama tinggal di dalam tenda.

“Kita juga tetap lengkapi dengan toilet mobile, tandon air. Dinsos Mataram juga diminta memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk warga, seperti makan dua kali sehari, sampai dangan huntara ini jadi. Kita juga suplay kebutuhan warga, sehingga warga bisa menjalani kesehariannya di sana,” papar Martawang.

Pembangunan huntara ini, Pemkot Mataram meminjam lahan seluas 80 are sampai tahun 2020 mendatang. Huntara ini

akan dibuat skat-skat agar bisa ditinggali semua KK di RT 08. “Nanti satu skat satu keluarga. Kita juga akan siapkan MCK, dapur dan lainnya. Huntara ini akan dibongkar setelah Rusunawa itu jadi,” tutup Martawang. (viq)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, turut memeriahkan peringatan Hari Ibu ke 91. Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan. Eksistensi perempuan di segala sektor diharapkan menekan kasus kerasaan.

Peringatan Hari Ibu dengan tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Jaya” sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Perempuan kata Kepala Dinas DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, memiliki peran penting merebut kemerdekaan serta menyukseskan pembangunan. Perempuan tidak saja diasumsikan sebagai kaum yang lemah.

Dan, mengerjakan urusan domestik seperti memasak, mencuci dan lainnya. Tetapi perempuan memiliki andil dalam segala lini kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh pahlawan perempuan dikenal adalah Cut Nyak Dien, RA. Kartini dan lainnya. Mereka memiliki kontribusi terhadap negara. “Jadi perempuan itu memiliki peran dalam mendukung kemerdekaan,” kata Dewi.

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke 91, pihaknya telah menggelar

nonton bareng atau pemutaran film pendek berjudul “Surga Kecil di Bondowoso”. Film ini menceritakan tentang pengarusutamaan gender.

Artinya, laki – laki juga harus mengambil peran mengerjakan pekerjaan rumah maupun mengurus anak. Perempuan juga harus diberikan porsi sama mendapatkan haknya. Seperti pendidikan, bekerja, politik dan lainnya.

Secara kodrat, setelah melahirkan ibu memiliki peran sebagai pendidik pertama dan utama dalam rumah tangga. “Jadi tetap secara kodrat perempuan memiliki peran sebagai pendidik utama dan pertama,” tandasnya.

Dengan eksis atau berdayanya perempuan terutama dari sisi ekonomi saja.

Maka anak – anak mereka akan tumbuh cerdas. Ibu pasti akan memperjuangkan anaknya untuk sekolah setinggi – tingginya. Perkara anak memilih bekerja di sektor apa menjadi pilihannya sesuai kemampuan mereka.

Eksisnya perempuan di segala lini akan meningkatkan kualitas perempuan. Jika perempuan berdaya tidak ada lagi kasus kekerasaan maupun diskriminasi terhadap perempuan.

“Laki – laki akan segan,” demikian kata dia. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

PARADE - Staf DP3A Kota Mataram memberikan yel – yel di hadapan tamu undangan dan dewan juri saat parade peringatan Hari Ibu ke 91 di halaman Kantor Walikota Mataram,Senin (23/11) kemarin.

(Suara NTB/cem)

SWAFOTO - Staf DP3A Kota Mataram berswafoto usai mengikuti apel peringatan Hari Ibu ke 91 di halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (23/11).

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dijual Tak Higienis Pinjam Tanpa Agunan BANK Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dinar Ashri memiliki beragam produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan untuk perangkat desa.

Sebetulnya, produk pembiayaan ini sudah banyak peminat.

Bagaimana tidak, pinjaman hingga Rp50 juta, tidak dibebankan agunan semisal sertifikat, atau BPKB yang umumnya diberlakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. ‘’Jaminannya hanya (Suara NTB/bul) surat kuasa dari desa.

Mustaen Gaji bulanan perangkat desa yang mendapat pinjaman dipotong langsung,’’ kata Direktur Utama BPRS Dinar Ashri, Musten.

Ketertarikan Bank Dinar untuk pembiayaan kepada perangkat desa ini semata-mata untuk mendukung pembangunan dari desa. Harapannya, dengan mengalirnya pembiayaan, akan lebih mudah menggerakkan perekonomian di pedesaan.

BPRS Dinar Ashri adalah BPRS di NTB dengan aset terbesar di Provinsi NTB. Bank milik salah satu pengusaha terbesar di NTB. Mulai beroperasi tanggal 27 Juli 2006, sejak didirikan hingga saat ini Kantor Pusat berlokasi di Jalan Sriwijaya No 394 Blok X - XI Mataram.

Kantor cabangnya tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, yatiu Kantor Cabang Aikmel,Kantor Cabang Keruak, Kantor Terara, Kantor Cabang Sumbawa dan Kantor Cabang Bima Diperkuat dengan 5 layanan kantor kas yaitu, Kantor Kas Kebon Roek Ampenan, Kantor Kas Tanjung Lombok Utara, Kantor Kas Labuhan Lombok, Lombok Timur, Kantor Kas Gunungsari Lombok Barat dan Kantor Kas Kotaraja di Lombok Timur.

Mustaen menyebut pembiayaan untuk perangkat desa ini banyak peminat. Sampai saat Bank Dinar telah menyalurkan kreditnya hingga Rp25 miliar dari total Rp475 miliar pembiayaan yang digelontorkan.

Selain itu, Bank Dinar juga menyiapkan pembiayaan dalam jumlah besar di berbagai sektor. Misalnya pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai pembiayaan yang diperuntukkan untuk usaha pada sektor riil seperti perdagangan, galian c, pabrik, kontraktor, dan lainnya. Dan pembiayaan untuk sektor konsumtif, kepada PNS. ‘’Kami bisa berikan pembiayaan Rp1 miliar sampai Rp4 miliar. Bahkan sampai Rp10 miliar,’’ terangnya.

Bank Dinar adalah bank lokal yang menasional. Asetnya telah tumbuh mencapai Rp600 miliar lebih. Dengan tingkat kredit macet yang relatif sangat kecil, 1,02 persen. Bank ini murni dikelola seluruhnya oleh SDM lokal yang terbukti eksis. (bul)

Daging Beku Impor Dominasi Pasar Tradisional

Mataram (Suara NTB) Daging impor mengisi meja-meja pedagang pasar tradisional di Kota Mataram. Daging beku dari luar negeri ini mendominasi pasar, ditengarai akibat mahalnya harga sapi lokal. Di jejeran meja pedagang daging di Pasar Kebon Roek, Ampenan, dominan dijual daging impor. Informasinya daging kerbau, didatangkan dari India. Warnanya sudah berubah, sangat pucat. Dan terlihat tidak basah. Ada juga yang warnanya mulai hijau.

Daging-daging beku ini dijual dalam keadaan ‘’telanjang’’ (tidak beku). Seharusnya, daging beku dijual dalam bentuk beku. Di masakpun masih dalam keadaan beku.

Agar ia tetap higienis. Namun pedagang-pedagang di pasar tradisional percontohan di Kota Mataram menjualnya sudah dalam bentuk lain.

Para pedagang sempat mendapat teguran dari Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB saat melakukan sidak, Senin (23/12) kemarin. Tidak diperbolehkan dijual daging beku dalam keadaan cair. Sebab rawan terhadap higienitas daging.

Dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, juga Dinas Kesehatan Provinsi NTB meminta para pedagang di Pasar Kebon Roek tidak lagi menjual daging impor tidak dalam bentuk beku. Karena berpotensi akan menimbulkan risiko penyakit bagi masyarakat, bagi konsumen yang membelinya.

Kementerian Perdagangan sebelumnya telah mendistribusikan bantuan box pendingin untuk penyimpanan daging beku. Agar yang dijual ke pembeli masih dalam bentuk beku. ‘’Tetapi tidak bisa demikian,’’ kata Hj. ZH, salah satu pedagang daging beku.

Jika daging-daging beku ini

dijual di dalam box, tanpa memperlihatkan kepada pembeli, otomatis, pembelipun tidak mengetahui daging yang mereka jual. ‘’Harus kita keluarkan di meja. Orang ndak tahu kita jual apa kalau ditaruh terus di dalam box,’’ ujar Hj. ZH. Selain itu, dari distributornya, daging-daging beku dijual dalam bentuk daging dikemas seberat 20 Kg. Tidak dijual dalam bentuk potongan ½ Kg, atau ¼ Kg untuk memudahkan penjualan. Daging beku tidak bisa dipotong sembarangan. Harus menggunakan alat pemotong khusus. Sebab daging beku seratnya telah mengeras.

“Kalau dipotong kecil-kecil, tidak bisa. kita tidak punya alat. Jadi harus tunggu diangin-anginkan sampai dia dalam bentuk daging tanpa es, baru bisa dipotong dengan pisau. Pembeli di pasar belinya sedikit-sedikit,’’ imbuhnya.

Sebetulnya para pedagang jauh lebih nyaman menjual daging lokal. Lebih segar, lebih higienis. Namun persoalan yang dihadapi adalah tingginya harga daging sapi lokal yang mengakibatkan harga dari pejagal cukup mahal, diatas Rp100 ribu/Kg. “Bagaimana pemerintah bisa membantu kita. Harga daging sapi mahal, terpaksa harus jual daging beku. Padahal daging beku ini telat saja dijual menjadi rusak. Dan kita tidak jarang nanggung kerugian,” imbuhnya.

Daging beku biasanya dijual kepada pedagang-pedagang nasi. Daging beku lebih dicari karena selisih harganya dengan daging lokal hingga puluhan ribu. Karenanya, para

pedagang meminta harga daging sapi dikendalikan.

Terpisah, Kepala Dinas Naskeswan Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani memaparkan, kebutuhan daging di Kota Mataram 100 ton/bulan. Untuk NTB, dari 10 kabupaten/kota, ada 5 kabupaten defisit dan 5 kabupaten surplus. Di Pulau Lombok, empat kabupaten defisit sapi potong, kecuali di Kabupaten Lombok Utara. Sementara di Pulau Sumbawa, hanya Kota Bima yang defisit produksi sapi. ‘’Secara akumulasi, daging kita surplus 511 ton daging. Setara dengan 5.700 ekor sapi yang selama ini sapi kita banyak dikirim ke luar daerah. Sehingga tahun 2020, tidak lagi ada sapi potong hidup yang keluar kecuali untuk Idul Adha, surplus 5.700 ekor yang akan dikirim keluar,’’ katanya. ‘’Tidak bisa daging impor disamakan daging lokal, kecuali ada subsidi pakan atau transportasi seperti yang dilakukan negara lain.’’ (bul)

China, Tujuan Ekspor Terbesar NTB Mataram (Suara NTB) – Ekspor NTB disebut kembali menguat. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan pencapaian pada bulan September lalu di mana Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat nilai ekspor NTB mencapai USD 44 juta atau mengalami peningkatan hingga 1.141,59 persen. ‘’Kenaikan yang cukup tinggi ini terjadi karena adanya ekspor barang tambang/galian non migas,’’ ujar Kepala BPS NTB, Suntono, saat dikonfirmasi, Senin (23/12) di Mataram.

Katanya, pada bulan-bulan sebelumnya tidak ada ekspor barang tambang galian non-migas yang keluar dari NTB. Ekspor terbesar NTB saat ini ditujukan ke China, yaitu mencapai 65,69 persen dari total komoditas yang diekspor. Diikuti oleh Korea Selatan yang menerima ekspor NTB mencapai 32,60 persen.

Dominasi ekspor non migas disebut mendominasi kegiatan ekspor NTB dan menyumbang hingga 43,4 juta dolar Amerika atau 97,68 persen dari total komoditas yang diekspor. Diikuti oleh ekspor perhiasan atau permata senilai 317 ribu dolar Amerika atau 0,71 persen dari total komoditas ekspor. Diikuti garam, belerang dan lain-lain senilai 254 ribu dolar Amerika atau sekitar 0,57 persen. ‘’Di urutan terakhir ada ikan dan udang yang mencapai 245 ribu dolar Amerika atau sekitar 0,55 persen,’’ sebut Suntono.

Senada dengan itu Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Achris Sarwani, menerangkan bahwa pertumbuhan ekspor luar negeri triwulan III 2019 di NTB masih mengalami kontraksi. Yaitu mencapai 30,50 persen untuk hitungan tahunan.

Achris melihat, membaiknya kinerja ekspor luar negeri didorong oleh beberapa hal. Diantaranya perbaikan kinerja ekspor untuk komoditas konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan volume penjualan hingga 29,68 persen untuk hitungan tahunan. ‘’47,47 persen (ekspor berasal) dari penjualan konsentrat tembaga yang dijual triwulan III 2019 dikapalkan ke luar negeri. Sementara sisanya dikirim ke pengolahan konsentrat tembaga di dalam negeri, salah satunya Gresik, Jawa Timur,’’ ujar Achris, Senin (23/12).

Secara umum katanya, penjualan ke dalam negeri bisa lebih menguntungkan. Terutama sejak penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Khususnya terkait proses pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter. ‘’Pengenaan bea ekspor akan berkurang secara gradual sesuai proses pembangunan smelter,’’ ujarnya. Meningkatnya permintaan dari perusahaan smelter tembaga disebut akan berdampak pada peningkatan pengapalan konsentrat tembaga ke perusahaan tersebut.

Sampai triwulan III 2019, jumlah konsentrat tembaga yang telah diekspor ke luar negeri mencapai 165.008 ton. Di luar komoditas tersebut, didorong juga kegiatan ekspor untuk perhiasan, khususnya komoditas mutiara dengan nilai ekspor 1,98 juta dolar Amerika. ‘’Sementara ekspor komoditas ikan dan udang mencapai 1,78 juta dolar Amerika,’’ ujar Achris. (bay)

(Suara NTB/dok)

Suntono

(Suara NTB/dok)

Achris Sarwani

(Suara NTB/bul)

SIDAK - Suasana sidak stok dan harga sembako, Senin (23/12)

Jelang Nataru, Pedagang hingga Distributor Sembako Disidak Mataram (Suara NTB) Tim gabungan dari Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB melakukan sidak jelang Natal 2019 dan Tahun Baru (Nataru). Sasarannya, pedagang sembako dari pasar tradisional hingga distributor.

Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok dan harga di lapangan masih terkendali. Sidak Dikoordinatori Bidang PPDN Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Diantara anggota Satgas dan TPID NTB yang ikut diantaranya, Reskrimsus Polda NTB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bank Indonesia, Perum Bulog, dan Dinas

Kesehatan.

Dimulai dari pasar Kebon Roek, Ampenan Mataram, lalu ke Pasar Mandalika di Bertais Mataram. Lalu ke distributor ternak, UD. Sinta, CV. 88, CV. Sukses Karya Mandiri, PT. Baling-Baling Bambu.

Harga rata-rata di pasarpasar percontohan, beras Rp8.333/Kg, tertinggi Rp10.667.

Gula pasir Rp13.000/Kg, sebelumnya Rp12.500/Kg. Minyak goreng Rp10.500/Kg dan kemasan Rp14.667/Kg. Daging sapi Rp128.333/Kg tertinggi. Daging beku, dijual antara Rp80.000/Kg, hingga Rp100.000/Kg. Daging ayam Rp34.000/Kg. Telur Rp23.467/ trai. Cabai merah Rp30.667/ Kg. Sementara bawang merah, di Pasar Mandalika mengala-

mi kenaikan dari Rp25.000/Kg menjadi Rp30.000/Kg. Didistributor ternak, suplay ayam broiler tak terganggu.

Kegiatan pemotongan berjalan normal. Sementara stok untuk daging didistributor juga masih tercukupi. Di CV.88, ketersediaan ayam beku 30 ton, daging kerbau 80 ton. Sasaran penjualannya adalah hotel dan restoran, termasuk pedagangpedagang pasar yang datang meminta untuk diecer. ‘’Kita sudah ada kesepakatan dengan seluruh mitra.

Tidak ada kenaikan harga walaupun ada hari-hari besar,’’ demikian Darminto, Owner CV.88.

Di gudang Sukses Karya Mandiri di Cakranegara, juga dijumpai cadangan stok sem-

bako menumpuk. Dipersiapkan hingga tahun depan. Dari minyak goreng, tepung. Dan juga gula pasir. Distribusi dari Pulau Jawa juga masih normal.

Mewakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si, Kepala Bidang PPDN, Darmilaswati menyimpulkan, melihat fakta lapangan, ketersediaan sembako sangat tercukupi. Sehingga tidak ada alasan kenaikan harga. Apalagi kekurangan stok sembako, jelang Natal dan Tahun Baru Pemprov NTB pastikan aman.

Sementara Kasubdit I Indag Reskrimsus Polda NTB, Fery Jaya Satriansyah, SH mengatakan, dari hasil pemantauan juga disimpulkan, stok aman.

Bahan pokok sesuai kebutu-

han. Bahkan untuk beberapa item, stok sembako masih aman hingga 3 bulan ke depan, beras hingga 14 bulan ke depan. ‘’Dari sisi harga, tidak ada yang harganya ‘’liar’’. Justru harga bahan pokok dibawah HET (Harga Eceran Tertinggi).

Baguslah, artinya NTB aman,’’ demikian kesimpulannya.

Selanjutnya pemantauan pergerakan harga dan stok ini terus dilakukan secara harian.

Jika ditemukan ada kenaikan harga yang tinggi atau terjadi kenaikan harga “liar” ia mengistilahkannya, akan dilihat kembali penyebabnya, lalu terapi menanganinya. ‘’Kita sama-sama lihat, barangnya ada, harga juga masih dalam batasan normal,’’ demikian Fery. (bul)

Mandek, Pasokan Gula Pasir dari PT. SMS Mataram (Suara NTB) Pasokan gula pasir hasil produksi PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS) belakangan ini mandek. Diduga, perusahaan itu produksinya. ‘’Sekarang sudah kosong stoknya. Sejak Oktober sudah kosong,’’ kata Dio, salah satu distributor sembako NTB. Perusahaannya sudah dua tahun bermitra dengan PT. SMS. Sekali pasok gula pasir dari pabriknya di Dompu, bisa mencapai 100 ton. Dari kapasitas penyediaan stok di gudangnya hingga 300 ton.

Ia mengetahui mandeknya pasokan gula dari PT. SMS akibat perusahaan kesulitan bahan baku tebu untuk mem-

produksi gula pasir. ‘’Sudah sejak September (tidak dipasok), faktor produksi kendala bahan baku disana (PT. SMS).

Memang tidak diprediksi, kapan ready kapan tidaknya gula dari SMS,’’ imbuhnya.

Untuk memenuhi kebutuhan gula di dalam daerah, Dio mengatakan pada prinsipnya tidak ada kendala meskipun PT. SMS kembang kempis memasoknya. Sebagai distributor, ia mendatangkan dari pabrik gula yang ada di Pulau Jawa.

PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS), pabrik gula putih yang yang beroperasi di Doropeti, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Dirancang dapat menggiling tebu

sebanyak 5.000 ton /hari dan dapat dikembangkan menjadi 10.000 ton/hari.

Pembangunannya sudah dimulai sejak Maret 2014 dan beroperasi pada 2016 perdana.

Pabrik ini dapat menyerap tenaga kerja untuk sektor inti lebih kurang 500 orang dan sektor penunjang bisa mencapai sekitar 3.000 orang. Nilai investasinya mencapai Rp1,3 triliun dan satu-satunya di Indonesia Timur. Pabrik ini dalam perhitungannya mampu memproduksi hingga 750.000 ton gula pasir dalam setahun, bahkan sampai 100.000 ton.

Sejak beroperasi, perusahaan sudah terkendala mendapatkan bahan baku. Tidak se-

(Suara NTB/bul)

DISTRIBUSI - Distribusi gula pasir di gudang salah satu distributor di Cakranegara, Mataram. suai proyeksi perusahaan. Untuk menutupi kebutuhan kapasitas produksi, PT. SMS ru-

tin mengimpor gula setengah jadi dari luar negeri, agar tetap pabrik beroperasi. (bul)

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Evaluasi APBD KLU 2020 Sudah Sampaikan LHKPN INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan jika sebanyak 26 pejabat di daerah ini sudah menyampaikan LHKPN ke KPK. Penyampaikan LHKPN terutama bagi pejabat eselon II, III dan bendahara setelah dipanggil usai terlambat menyampaikan kewajibannya.

“Memang sebelumnya 26 orang yang belum menyampaikan OPD. Tapi saat ini sudah tuntas setelah kita panggil,” ujar Inspektur pada Inspektorat Lotim, Muhammad Hairi, Senin (23/12).

(Suara NTB/yon) Dikatakannya, untuk H. Muhammad Hairi penyampaikan LHKPN ini awalnya hingga Maret 2019 untuk tahun 2018, sementara untuk tahun 2019 diharusnya menyampaikan LHKPN hingga batas waktu Maret 2020. Maka dari itu, ia menekankan kepada pejabat di setiap OPD yang wajib LHKPN supaya segera menyampaikan LHKPNnya dikarenakan terdapat hukuman-hukuman yang akan diberikan.

Menurutnya, penyampaian LHKPN dilakukan secara online, meski pada awalnya mengalami kesulitan dalam penyampaian LHKP dari bulan Maret sampai Maret tahun berikutnya itu. Apabila tidak menyampaikan LHKPN maka akan diberikan sanksi tegas.

Penyampaian LHKPN dilakukan untuk melihat keuangan para pejabat dan upaya pencegahan korupsi. Pasalnya, apabila suatu pejabat kekayaannya melambung drastis dan dilihat dari jabatannya. Maka sumber keuangan dari pejabat tersebut dapat dipertanyakan. “Intinya LHKPN ini penting dilakukan untuk mengontrol keuangan para pejabat kita di Lotim,” ujarnya.

Ditegaskan Hairi, tindak lanjut dari persoalan ini terus dilakukan koordinasi dengan KPK dan ASN yang bersangkutan. Ia meminta kepada masing-masing ASN supaya bersurat kembali supaya jika terdapat kesulitan dalam melaporkan LHKPN ke KPK agar dapat dilakukan pembinaan, sehingga ke depan seluruh pejabat khususnya yang wajib lapor harta kekayaan dapat menyampaikannya tepat wakut.

Di samping itu, kendala yang dihadapi karena penerapan LHKPN yang menggunakan sistem online belum sepenuhnya dipahami oleh para pejabat, karena mereka harus masuk ke situs LHKPN sesuai dengan passwordnya masing-masing. Belum lagi terganggunya jaringan karena ini mencakup keseluruhan se-Indonesia. (yon)

Pemprov Soroti Alokasi Honor Pegawai di Dua Pos Berbeda

Tanjung (Suara NTB) Pemprov NTB mempertanyakan sejumlah poin anggaran pada APBD tahun 2020 Kabupaten Lombok Utara (KLU). Beberapa mata anggaran yang diatensi itu menyangkut belanja pegawai, honor hingga pemeliharaan gedung dengan nominal yang rendah. Dari data yang diperoleh, pertanyaan provinsi mengarah pada dua mata anggaran yang identik, yakni honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber sejumlah Rp 907,499 juta, dan Rp 2,756 miliar lebih. Kedua honorarium ditempatkan pada pos belanja berbeda, yakni belanja pegawai (honorarium PNS) serta honorarium non PNS. Pemprov NTB menyarankan, agar dalam pelaksanaan pemberian anggaran dimaksud dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Selain itu, Pemprov NTB juga menyarankan pada huruf a.3 dan b.1 (kedua mata anggaran di atas) yakni pemberian jasa narasumber/tenaga ahli agar dialihkan penganggarannya pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Sementara pada poin honorar-

ium PNS lainnya sebesar Rp 990,61 juta, Pemprov juga meminta penjelasan kepada TAPD KLU. Selanjutnya, Pemprov juga memandang tidak adanya korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan (pengganggaran) apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Penganggaran dimaksud meliputi, pengadaan perlengkapan gedung kantor pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga terdapat senilai Rp5 juta, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada Dinas Kesehatan meliputi Rp 24 juta sewa gedung dan sewa sarana mobilitas darat Rp 3 juta, pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas Rp 228 juta.

Selain itu, kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Rp 9 juta, pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdapat belanja kawat/ faksimili/internet/intranet/ TVkabel/TV satelit Rp 157 juta.

Berikutnya, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 1,449 juta, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat Daerah terdapat belanja sewa sarana mobilitas darat Rp 30 juta.

Selanjutnya, pada Sekretariat Daerah terdapat kegia-

Progresif Turunkan Angka Kemiskinan Selong (Suara NTB) -

Pemda KLU Tak Gelar Kegiatan Tahun Baru Tanjung (Suara NTB) Untuk pertama kalinya, Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak menggelar event seremonial Tahun Baru 2020. Sebelumnya, event tahunan ini digelar setiap tanggal 1 Januari untuk menyambut pergantian tahun.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU, Vidi Ekakusuma, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Setiadi, Senin (23/12) mengatakan, pelaksanaan event tahun baru 202 oleh Pemda KLU 2020 kemungkinan besarnya tidak diagendakan. Pasalnya sejauh ini, pihaknya belum memeroleh petunjuk untuk melakukan tahapan. “Ndak tahu apakah ditiadakan, tapi di dinas tidak ada agenda. Tentang anggaran, yang paling pas menjawab adalah Pak Kadis,” sebut Setiadi.

Ia mengakui, di Bidang Kebudayaan yang ditanganinya, tidak ada anggaran yang melekat dengan event tahun baru. Sebelumnya, Dispar secara rutin mengusulkan anggaran. “Karena sempat tanya staf juga, untuk tahun baru tidak ada (anggaran),” imbuhnya.

Umumnya, Dispar KLU menjadi OPD leading sector penyelenggaraan seremoni tahun baru. Sejak H-7, OPD biasanya melakukan rapat koordinasi bersama Forkominda dan OPD terkait lainnya. Namun jelang tutup tahun ini, belum ada instruksi untuk mengundang OD terkait dan stakeholder.

Berkenaan dengan anggaran yang tidak usulkan, Setiadi menjawab kurang memahami. Namun demikian, masyarakat KLU ia yakini memahami kondisi anggaran daerah lebih banyak dialokasikan untuk mempercepat recovery. “Kurang paham apakah karena anggaran, tapi sejauh ini belum ada perintah pimpinan,” imbuhnya.

Dispar menurut dia, lebih fokus untuk mendorong peningkatan pemasukan ke daerah melalui retribusi pass masuk ke objek wisata. Salah satu ide yang diaplikasikan, adalah launching Gili Exciting. Launching digelar Senin pagi di Terminal Bangsal. “Penyeberangan ke Gili menggunakan cashless, tidak lagi bayar tunai tetapi menggunakan aplikasi untuk tingkatkan retribusi ke daerah,” tandasnya. (ari)

menjadi sorotan. Serta penyediaan anggaran pada kegiatan evaluasi koordinasi dalam rangka pengumpulan data untuk pelayanan publik pada Kecamatan Bayan hanya diuraikan pada belanja pegawai Rp 6 juta, dilarang untuk dianggarkan.

Terpisah, Kepala Bappeda KLU selaku Wakil Ketua TAPD KLU, Herianto, SP., melalui Kabid Sosial Budaya, Putu Heri, yang dikonfirmasi mengatakan setiap poin hasil evaluasi provinsi terhadap rancangan APBD 2020 telah ditindaklanjuti. Pihaknya berpedoman pada Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang penyusunan APBD 2020 di mana perencanaan anggaran tidak boleh lagi tidak detail. “Contoh satuan tahun, paket dan tidak boleh ada kegiatan yang hanya berisi belanja pegawai saja. Itu secara umum,” jawabnya singkat.

Selain itu, ujarnya, di BPKAD pihaknya ikut saat proses tindaklanjut perbaikan. Setelah itu, dokumen hasil perbaikan dimintakan registrasi ke Biro Hukum Setda NTB oleh Bagian Hukum Setda KLU. ‘’Setelah dapat nomor registrasi, BPKAD mencantumkan dalam dokumen dan baru mengirimkan ke BPKAD Provinsi NTB,’’ ujarnya. (ari)

Dua Pasar Kembali Dibangun Tahun 2020

Lotim Paling

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) termasuk daerah yang cukup parah terkena dampak gempa. Prediksi awal, akibat musibah besar ini akan melahirkan kemiskinan baru di Lotim. Syukurnya kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, Lotim dinilai paling progresif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi kepada Suara NTB, Senin (23/ 12), menjelaskan, data kemiskinan Lotim sebelumnya 196.870 atau 16,55 persen turun menjadi 193.560 atau 16,15 persen. “Itu penurunan terbesar Kabupaten/kota se NTB dan Lotim dapat penghargaan sebagai daerah paling progresif,” ungkapnya.

Disebut Lotim bisa menurunkan 0,40 persen. Bahkan, dibanding sebelumnya Lotim pernah menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,73 persen. Bagi Lotim, penurunan ini sangat positif. Kekhawatiran tidak terbukti akan terjadi peningkatan angka kemiskinan. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lotim setiap tahunnya ditarget tidak sampai satu digit.

Pascagempa, sambung Dewanto Hadi, Lotim bisa kembali pulih dari gempa dengan cepat. Hal ini dibuktikan dari penurunan angka kemiskinan meski pergerakannya tidak seperti tahun kemarin, namun angkanya masih sangat positif.

Menurut Kepala Bappeda Lotim ini, data yang disajikan BPS terakhir tentang angka kemiskinan ini diakui secara undang-undang. Data tersebut tidak bisa dinafikan.

Melihat progres penurunan kemiskinan diyakini pada tahun berikutnya, Lotim bisa lebih progresif lagi. Di mana pada kondisi on the track, diharapkan bisa lebih baik dibandingkan saat pascaterjadinya gempa.

Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Saphoan mengatakan semua kabupaten/kota mengalami penurunan.

Kecuali Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang disebut mengalami kenaikan. Penurunan angka kemiskinan di seluruh kabupaten kota ini diniliai tidak ada yang signifikan.

Tahun 2019 sebutnya masih tahap recovery dari dampak gempa. Kondisi sosial ekonomi yang dipotret sebagai hasil data kemiskinan ini dipotret Maret 2019. Terjadinya penurunan ini dinilai tentunya tidak lepas dari berbagai program penanganan gempa, terutama kebutuhan konsumsi makanan. Di samping itu dengan harga barang-barang konsumsi yang relatif stabil. Masyarakat masih bisa memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Tahun 2020 mendatang diharpkan angka kemiskinan di Lotim terus turun. (rus)

tan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja bahan pameran/bahan praktik/bahan lomba senilai Rp144 juta. Anggaran itu terinci, pengisian tabung gas Rp 21,6 juta, belanja telepon Rp 66 juta, Belanja Air Rp 30 juta, Belanja Listrik Rp 72 juta. Di Sekretariat daerah juga disorot belanja jasa kantor lainnya Rp 192 juta yang dipergunakan untuk jasa tenaga kebersihan, sopir pramusaji rumah jabatan.

Sekretariat Daerah menjadi OPD yang paling banyak disoroti Pemprov. Sebab masih ada lagi kegiatan seperti penyediaan makanan dan minuman yang terdapat belanja pengisian tabung gas Rp 10 juta, kegiatan pengadaan perlengkapan gedung/kantor. Termasuk terdapat belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 25 juta, belanja sewa gedung Rp 192 juta, belanja sewa perlengkapan asrama Rp 20 juta, belanja jasa kantor lain Rp 120 juta.

Di tingkat OPD Kecamatan, penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Bayan senilai Rp 9,2 juta dan pembentukan unit khusus penanganan masyarakat terdapat belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah Rp 8 juta

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Sejumlah pelamar CPNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi mendatangi kantor BKPSDM Lotim untuk melakukan sanggahan, Senin (23/12).

Berikan Sanggahan

Sejumlah Pelamar CPNS Datangi BKPSDM Selong (Suara NTB) Sejumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (23/12) mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim. Kedatangan para pelamar ini untuk melakukan sanggahan terkait ketidaklulusannya dalam seleksi administrasi pengadaan CPNS 2019.

Seperti disampaikan Maulida, pelamar asal Desa Rarang ini mengaku kebingungan atas ketidaklulusannya. Sementara, kata dia, berbagai dokumen yang dipersyaratkan sudah dilengkapi bahkan diunggah secara baik. Untuk itu, Maulida yang mengambil formasi tenaga pendidik ini meminta kejelasan kepada pihak panitia penyelenggara terkait letak kesalahannya.

Datang bersama beberapa temannya yang juga tidak lulus seleksi administrasi, Maulida mengaku membawa bukti fisik sejumlah dokumen persyaratan yang sebelumnya sudah diunggah pada proses pendaftaran. Sehingga di mana letak kesalahannya itu bisa ditunjukkan langsung ke pihak panitia dan dapat mengubah statusnya dari tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). “Saya ber-

harap diluluskan karena semua berkas yang saya unggah lengkap,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Novianti, pelamar asal Sikur ini merupakan salah satu dari ribuan yang tidak lulus dalam seleksi administrasi CPNS 2019. Dari sanggahan yang dilakukan, pihak panitia mengungkapkan kesalahannya tidak mengunggah akreditasi prodi.

Sementara Kabid Data dan Formasi BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan, yang menyanggah lewat akun sudah 590 orang.

Menurutnya, yang datang rata-rata konsultasi terkait sanggahan yang dilakukan dan yang memastikan unggahan file-nya sudah benar menurut pelamar.

Sebelumnya, Sekretaris Panitia Pengadaan CPNS Lotim, Lalu Alwan Wijaya, mengungkapkan jika proses sanggahan diberikan waktu selama tiga hari, yakni dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2019. Sanggahan dapat dilakukan melalui akun masing-masing atau dapat datang langsung ke sekretariat Panitia Seleksi CPNS Lotim tahun 2019 di kantor BKPSDM Lotim.

Dari sanggahan itu, maka tim panitia pada tanggal 25 hingga 31 Desember 2019

akan menverifikasi ulang dan menjawab sanggahan pelamar yang masuk serta akan mengumumkan pelamar yang lulus atau MS setelah masa sanggah pada awal bulan Januari 2020. Ditegaskan, masa sanggah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dan menggugah ulang dokumen maupun tidak untuk menambah informasi, ataupun tidak memperbaharui atau menambah dokumen apapun.

Pelamar yang mengikuti tes merupakan prestasinya sendiri, sehingga apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Dari pleno yang dilakukan, dari 12.771 pelamar, yang MS sebanyak 11.093 pelamar dan TMS sebanyak 1.687 pelamar dari 482 formasi.

Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga tekhnis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada tahun 2020 mendatang kembali akan membangun dua pasar.

Di antaranya Pasar Tanjung Luar Kecamatan Keruak dan Pasar Wisata di Sembalun.

Pembangunan dua pasar ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan pada Disperindag Lotim, Lalu Muhammad Kurniadi, kepada Suara NTB, Senin (23/12), menyebut, untuk Pasar Tanjung Luar anggarannya sebesar Rp2,7 miliar dari (DAK, sedangkan Pasar Sembalun bersumber dari DAU nilainya Rp750 juta.

Dalam pengerjaan kedua pasar ini akan dilakukan proses tender di ULP. Apabila perencanaan dilakukan pada bulan Desember atau Januari, maka dimungkinkan dapat dilelang pada bulan Maret 2020. Di mana untuk segala berkas dari dua pasar tersebut sudah disiapkan. Termasuk untuk anggarannya sudah diserahkan ke OPD masing-masing dan dapat digunakan pada bulan Januari 2020.

“Kalau memang kita diarahkan untuk perencanaan awal dua pasar itu. Paling tidak antara bulan Januari-Februari dapat dilelang,” ungkapnya.

Untuk itu, ujarnya, proses pengerjaan fisik dapat segera dilakukan karena jarak antara proses pelelangan dan pengerjaan fisik sekitar satu b u l a n .

D a l a m pengerjaan fisik Pasar Tanjung L u a r bersif a t

renovasi, di mana ada beberapa item bangunan pasar lama tidak akan dirusak fisiknya yang merupakan sumber anggarannya dari DAK. “Bangunan berupa ruko yang ada, rusak dan sudah lama itulah yang rencananya kita ratakan dan bangun yang baru. Termasuk kamar mandi, tempat sampah dan lainnya yang rencananya kita benahi juga,” jelasnya.

Sementara untuk Pasar Sembalun direncanakan sebagai pasar wisata. Untuk pendukung dari pasar wisata ini sedang diusulkan melalui dana tugas perbantuan (TP) dan diharapkan dapat diterima dan cair pada pertengahan tahun 2020.

Disebutkan, pembangunan Pasar Tanjung Luar dari DAK ini satu-satunya yang terealisasi dari dua pasar lainnya yang diajukan, yaitu Pasar Labuhan Haji dan Pasar Lendang Nangka. Sementara untuk dari DAU beberapa pasar diusulkan, namun terealisasi hanya Pasar Sembalun. “Untuk Pasar Sembalun ini kita bangun baru dan rencananya berlokasi di samping Koramil Sembalun,” ujarnya. (yon)

Lalu Muhammad Kurniadi (Suara NTB/yon)

Penemuan Mayat Gegerkan Masyarakat Ketapang Raya

(Suara NTB/ist)

DITEMUKAN - Mayat laki-laki saat ditemukan tidak bernyawa di pematang sawah milik warga, Senin (23/12).

Selong (Suara NTB) Penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki di Orong Belang Dusun Ketapang Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya menggegerkan masyarakat setempat, Senin (23/12). Pasalnya, mayat lakilaki yang ditemukan sekitar pukul 09:30 Wita atas nama Sarilih (55) asal Dasan Tapen Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya.

Kapolsek Pringgabaya, AKP. Amar Mak’ruf, membenarkan penemuan mayat

tersebut. Korban ditemukan oleh masyarakat atas nama Lalu Badri (40) di pematang sawah milik warga dan kejadian tersebut menggegerkan masyarakat sekitar. Selanjutnya, mayat dievakuasi oleh anggota Polsek Pringgabaya setelah menerima laporan dari masyarakat setelah sebelumnya istri korban membawa identitas lengkapnya berupa KTP. Dituturkan Kapolsek, penemuan mayat ketika saksi Badri sedang kerja di sawah-

nya di Orong Belang Motong Dusun Ketapang. Lalu ada seorang penyabit rumput yang tidak dikenalnya memberitahukan bahwa ada ditemukan mayat laki-laki dalam keadaan terlentang di pematang sawah. Kemudian Badri langsung mendatangi TKP sebelum melaporkannya ke masyarakat dan pihak kepolisian. “Saat ditemukan, kondisi mayat cukup mengenaskan dan hidung mengeluarkan ingus dan mulut berbusa,” pungkasnya. (yon)

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sambut MotoGP (Suara NTB/kir)

Putus Mata Rantai Rentenir KEBERADAAN rentenir masih menjadi momok dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih masif untuk bisa memutus mata rantai rentenir di tengah masyarakat. Dan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengambil peran dalam hal ini. Caranya, dengan membuat program yang pro kepada rakyat kecil.

Misalnya, menyiapkan program pinjaman lunak kepada kegiatan-kegiatan usaha produktif milik masyarakat, sehingga mampu menutup celah bagi masuknya rentenir. KareH. M. Suhaili FT na rentenir biasanya menyasar usaha kecil dengan iming-iming pinjaman mudah. Namun dengan beban bunga yang tinggi.

“Kalau BUMDes bisa mengambil peran ini. Tentu akan sangat membantu pengembangan ekonomi kecil di tengah masyarakat.

Dan, tidak ada celah bagi rentenir untuk masuk,” terang Bupati Loteng H. M. Suhaili FT, Senin (23/12).

Menurutnya, BUMDes tidak perlu membuat kegiatan usaha yang muluk-muluk. Cukup buatkan kegiatan usaha yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau ekonomi rakyat bergerak, BUMDes juga bisa berkembang. Dan, pada akhirnya bisa mendukung perkembangan ekonomi didesa tersebut.

Selama ini rentenir bisa masuk dengan leluasa menggarap usaha kecil, karena pasarnya sangat menjanjikan, karena usaha kecil terkadang dihadapkan pada kesulitan permodalan. Sementara untuk bisa mengakes permodalan di perbankan juga sulit dan celah itulah yang dimanfaatkan oleh rentenir.

Untuk itu, tidak ada pilihan lain untuk bisa mendapat permodalan, selain dari rentenir, karena dari sisi persyaratan sangat mudah. Walaupun harus menanggung beban bunga yang tidak kecil. “Dari sisi permodalan BUMDes saya rasa mampu. Tinggal kemauan dan pengelolaan yang baik,” ujar Suhaili.

Di sinilah kemudian diharapkan peran kepala desa untuk bisa mengarahkan BUMDes yang ada, agar bisa membuat program atau kegiatan usaha yang bisa mendukung usaha kecil serta pro rakyat. “BUMDes hadir niatan awalnya bagaimana bisa membantu mendorong tumbuhnya ekonomi di bawah. Kalau ekonomi di bawah sudah bergerak, BUMDes akan bisa berkembang dan pada akhirnya bisa berkontribusi bagi pendapatan asli desa,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

Narkoba Bisa Ubah Perilaku Pengguna Praya (Suara NTB) Sejumlah penelitian menunjukkan dampak narkoba terhadap penggunanya sangat buruk. Narkoba bisa mengubah perilaku para penggunanya, termasuk dalam perilaku seks.

Di mana hampir sebagian besar pengguna narkoba terlibat atau bahkan melakukan seks bebas.

Hal itu diungkapkan Penyuluh Ahli Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Asep Badaruddin, Minggu (22/12) saat berbicara pada acara Jambore Paguyuban Lombok Tengah (Loteng), di Desa Aik Bukaq Kecamatan Batukliang.

Asep mengatakan salah satu ciri penggunan narkoba yang paling awam, yakni perubahan perilaku. Dari yang semua gampang bergaul menjadi lebih senang menyendiri. Dari yang awalnya ceria, menjadi lebih sering murung.

“Nah, dalam hal perilaku seks para pengguna narkoba juga tidak sedikit yang menyimpang. Salah satunya melakukan seks bebas. Angkanya sekitar 80 persen pengguna narkoba itu melakukan seks bebas,” sebutnya.

Motif melakukan seks bebas juga beragam. Ada yang memang karena murni pengaruh narkoba itu sendiri. Ada juga karena motif ekonomi. Di mana, karena sudah kecanduan menggunakan narkoba para pengguna narkoba tidak segan-segan melakukan segala cara untuk bisa memperoleh narkoba.

Termasuk dengan menjajakan diri untuk bisa memperoleh uang guna membeli narkoba. Terutama para pengguna narkoba di kalangan perempuan. “Dari satu contoh kasus ini saja bisa dilihat bahwa dampak narkoba begitu buruk bagi penggunanya. Termasuk bagi orang lain,” ujarnya.

Belum lagi bicara dampak-dampak buruknya. Terutama dari sisi kesehatan para penggunanya, sehingga tidak ada alasan pembenar untuk menggunakan narkoba. “Narkoba itu hanya dibolehkan untuk keperluan medis dan penelitian saja. Di luar dari itu dilarang dan termasuk kategori penyalahgunaan narkoba. Dan, saksi hukumnya jelas berupa sanksi pidana,” tegas Asep.

Dalam hal ini, ujarnya, peran masyarakat sangat diharapkan agar bersama-sama melawan peredaran narkoba. Masyarakat bisa memberikan informasi jika ada kasus peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat maupun di keluarganya. ‘’Bagi masyarakat yang melapor tidak perlu takut dan khawatir.

Karena dengan melapor, sudah membantu pemerintah melawan narkoba,’’ tambahnya. (kir)

Loteng Canangkan Empat Aksi Bersama

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mencanangkan empat aksi bersama. Hal ini sebagai bagian dari persiapan menyambut event MotoGP di kawasan The Mandalika tahun 2021 mendatang dengan fokus, mewujudkan desa yang aman, bersih, sehat dan religius.

Pencanangan gerakan bersama dimulai di Kecamatan Praya Barat, Senin (23/12).

Semua kepala desa, kepala dusun serta perangkat desa yang ada dikumpulkan di kantor camat. Mereka menandatangani pakta integritas untuk mewujudkan desa yang aman, bersih, sehat serta religius.

“Saya berharap komitmen ini tidak hanya sekedar ucapan dan lisan saja. Tetapi harus diimplementasikan dalam bentuk kerja nyata di lapangan,” pesan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT. Menurutnya, mewujudkan desa yang aman, bersih, sehat serta religius bukan sematamata untuk kepentingan pemerintah daerah saja. Tapi juga kepentingan masyarakat secara lebih luas. Di mana, bukan hanya pemerintah daerah saja yang akan merasakan manfaat desa yang aman, bersih, sehat serta religius tersebut. Namun masyarakatlah yang akan bisa merasakan manfaatnya langsung.

“Bahwa ketika desa sudah aman, bersih, sehat dan religius, akan menarik minat wisatawan untuk datang. Kalau wisatawan sudah ramai datang, tentunya perekonomian juga bisa tumbuh. Dan, ketika ekonomi tumbuh masyarakat pula yang akan merasakan manfaatnya,” tandasnya.

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Disaksikan Wabup Loteng, H. L. Pathul Bahri, kades dan kadus se-Kecamatan Praya Barat menandatangani pakta integritas mendukung gerakan aksi bersama Desa Aman, Bersih, Sehat dan Religius, Senin (23/12).

Selain itu, ujarnya, ditunjuknya kawasan The Mandalika sebagai tuan rumah event MotoGP tahun 2021 mendatang, tentunya akan semakin menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Untuk itu, selaku tuan rumah yang baik, tentunya masyarakat Loteng harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Karena tidak menuntup kemungkinan pada saat event MotoGP digelar, wisatawan akan banyak berkunjung ke desa-desa di Loteng, bahkan bisa langsung menginap.

Tidak hanya itu, ujanya, jika

dilihat dari jumlah wisatawan yang diperkirakan bakal datang dengan jumlah kamar hotel yang tersedia nantinya, tidak sebanding, sehingga penting juga masyarakat menyiapkan diri untuk mengantisipasi banyak wisatawan yang datang.

“Banyaknya wisatawan yang akan datang untuk menyaksikan event MotoGP di kawasan The Mandalika tahun 2021, bisa jadi peluang. Di mana masyarakat bisa menyiapkan rumah-rumahnya sebagai homestay. Sehingga bisa memberikan manfaat secara ekonomi,” imbuhnya. (kir)

(Suara NTB/her)

LAHAN - Aset lahan kompleks perkantoran Pemkab Lobar sampai pendopo sudah disertifikatkan. Hal ini untuk menghindari klaim sepihak masyarakat.

Lobar Tuntaskan Sertifikasi Aset Daerah Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) tahun ini diklaim mampu menyelesaikan pensertifikatan aset daerah berupa tanah seluas 25 hektar di kompleks perkantoran pemkab setempat hingga pendopo bupati dan wakil bupati (wabup).

Sertifikasi aset ini berhasil dituntaskan setelah melalui upaya keras.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Fauzan Husniadi

mengatakan, semua areal perkantoran sudah disertifikatkan. Pada awalnya, ungkapnya, lahan seluas 25 hektar ini belum disertifikatkan, bahkan ada yang mengklaim. Karena itu pemda mengambil langkah cepat dengan mensertifikatkan lahan tersebut. Sebab, proses aset ini dilakukan setengah dan tidak tuntas. Artinya Pemda membayar lahan warga, namun tidak diselesaikan dengan pensertifikatan dan balik nama.

Terkait persoalan lahan aset Kantor Lurah Dasan Geres, bukan diklaim. Sebab pemda sudah membayar lahan tersebut. Pihaknya pun sudah memegang sertifikat lahan tersebut. “Tapi memang sertifikatnya masih jadi satu, belum dipecah. Saat ini, pihak pemda tengah proses pengukuran untuk pengajuan pemecahan dan balik nama sertifikat.

Kabid Pengamanan, Pe-

mindahtanganan dan Penatausahaan pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub mengatakan awalnya lahan perkantoran Pemkab Lobar seluas 25 hektar belum clear and clean, lantaran sampai saat ini tak memiliki sertifikat. Pensertifikatan 18 bidang tanah ini pun baru diajukan tahun ini ke BPN. Pengajuan sertifikasi aset ini masuk pada usulan ratusan persil yang akan disertifikasi pemda tahun ini.

Pemda berupaya menertibkan aset daerah yang belum bersertifikat maupun sudah bersertifikat melalui program sertifikasi aset. Kenapa terkesan ada pembiaran? Menurut Ayub, jika menyangkut pertanyaan terkait masalah yang lalu ia mengaku tidak tahu, sebab ia menjabat sebagai kepala bidang tahun 2017 lalu.

“Sekarang kita tertibkan semuanya,”jelas dia. (her)

(Suara NTB/ris)

DILANTIK - Panwascam se Loteng saat dilantik, Senin (23/12).

Panwascam Se-Loteng Dilantik

Praya (Suara NTB) – Anggota Panwascam se Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya dilantik, Senin (23/12) setelah mereka menjalani serangkaian tes tulis dan wawancara. Anggota Panwascam di Loteng dilantik RH Food Angkringan D’bagren, Praya dan dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait.

Ketua Bawaslu Kabupaten Loteng Abdul Hanan mengatakan, pihaknya memberi penekanan kepada Panwascam yang telah dilantik agar senantiasa menjaga soliditas, integritas dan profesionalisme. Bawaslu mengaku tak akan segan memberikan sanksi tegas jika Panwascam melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugasnya.

“Kami tidak akan segan-segan bertindak jika mereka terbukti melanggar seperti apa yang telah kami lakukan sebelumnya pada jajaran kami,” katanya.

Abdul Hanan mengatakan, tantangan yang dihadapi anggota Panwascam cukup berat, mengingat kontestasi politik di Loteng cukup dinamis, sehingga seluruh Panwascam diharapkan mewaspadai semua potensi pelanggaran yang ada.

Adapun tugas dan wewenang

Panwascam sudah jelas diatur dalam pasal 33 UU No. 10/2016 diantaranya mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.

Selanjutnya mereka mengawasi pelaksanaan kampanye, perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya, mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan, mengawasi penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK, mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS dan mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan.

Panwascam juga mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten/kota, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti dan sejumlah tugas lainnya. (ris)

Terus Bertambah, Pelamar CPNS Ajukan Sanggahan Giri Menang (Suara NTB) Pelamar yang mengajukan sanggahan melalui SSCN tak bisa dibendung, lantaran masa sanggah masih dibuka oleh pemerintah pusat. Seharusnya sesuai jadwal Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar masa sanggah selama tiga hari dan berakhir Kamis (19/12) lalu. Akan tetapi pemda masih membuka masa sanggah, sehingga jumlah pelamar yang mengajukan sanggahan menembus angka 470 orang, jumlah ini bertambah dari sebelumnya 399 orang.

Kepala Bidang Pengadaan, Penempatan, dan Fasilitasi Purna Tugas (P2FPT) pada BKD dan PSDM Lobar, L. Suastariadi H, mengatakan, sejauh ini data sementara jumlah peserta yang mengajukan sanggahan mencapai 470 orang. Sebelumnya kata dia, jumlah pelamar yang mengajukan sebanyak 399 orang.

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah menyusul masa sanggahan masih dibuka oleh pemerintah pusat hinggal tanggal 24 Desember mendatang. “Ndak bisa kita halangi atau bendung orang untuk mengajukan sanggahan,”jelas dia, Senin (23/12).

Pelamar yang mengajukan sanggahan ini tetap diterima sanggahannya. Saat ini tengah

dilakukan verifikasi, sehingga belum diketahui berapa peserta yang lolos akibat akreditasi dan faktor lain. Termasuk, kata dia, jumlah penyanggah yang tak lolos akibat akreditasi, sejauh ini belum direkap.

Untuk merekap ini harus dibuka satu-satu melalui sistem tersebut. Selanjutnya dari hasil verifikasi berkas sanggahan dari pelamar akan diumumkan tanggal 26 Desember.

Pihaknya pun mempersilakan kepada semua pelamar agar memanfaatkan masa sanggahan yang masih dibuka pusat ini untuk mengajukan sanggahan. “Harus dimanfaatkan oleh pelamar masa sanggahan yang masih dibuka sistem pusat ini,” ujar dia.

Ia menjelaskan masa sanggah ini hanya mengakomodir para pelama yang TMS, karena permasalahan akreditasi. Artinya mereka ini memiliki peluang lolos jika membawa berkas sanggahan, seperti dipersyaratkan. Berdasarkan data dari total 4.261 pendaftar CPNS di lingkup Lobar, sebanyak 1.183 pelamar tidak lolos tahapan administrasi. Sedangkan sisanya 3.078 pelamar dinyatakan lolos administrasi dan masuk dalam tahapan selanjutnya.

Kemudian dari jumah pelamar yang TMS itu sekitar 360 di antaranya yang bermasalah dengan akreditasinya. (her)

(Suara NTB/her)

VERIFIKASI - Kabid P2FPT pada BKD dan PSDM Lobar, L. Suastariadi H saat melakukan verifikasi berkas CPNS yang masuk.

Puting Beliung Kembali Terjang Wilayah Loteng Praya (Suara NTB) Bencana angin puting beliung kembali menerjang wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Senin (23/12). Tidak hanya di satu wilayah saja. Tetapi di beberapa wilayah dan mengakibatkan puluhan rumah warga rusak serta menumbangkan sejumlah pohon. Termasuk rumah bantuan korban gempa juga banyak yang rusak.

Di Desa Teratak Kecamatan Batuklaing Utara, puluhan rumah dilaporkan rusak. Rata-rata yang terkena atap rumah yang berbahan spandek. “Hampir di semua dusun ada rumah rusak yang terdampak puting beliung. Yang paling parah terjadi di Dusun Montong Dao,” aku Kepala Desa Teratak, Muhammad Ifkan.S.Pd. Bahkan ada sekitar sepuluhan rumah Risha bantuan pemerintah yang baru selesai dibangun beberapa waktu lalu rusak diterjang angin puting beliung. Untungnya tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian tersebut. Karena warga segera menyelamatkan diri ketika angin puting beliung menerjang sekitar pukul 13.30 wita.

“Angin puting beliung datang bersamaan dengan hujan lebat,” imbuhnya.

Warga yang rumahnya rusak terdampak angin puting beliung sempat dibuat pan-

ik. Namun begitu hujan reda, warga sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing.

Dan, dibantu warga desa lainnya, bersamasama gotong royong memperbaiki rumah yang rusak tersebut.

Di Desa Pringgarata sekitar enam rumah

(Suara NTB/kir)

RUSAK - Rumah warga di Loteng yang rusak akibat puting beliung. Bupati meminta agar aparat terkait bergerak cepat menangani dampak puting beliung.

juga dilaporkan rusak parah. Belasan lainnya rusak ringan. Dengan dua warga diketahui mengalami luka robek di bagian kepala dan punggung, karena terkena runtuhan atap rumahnya, yakni Har (36) serta Inaq Septi. “Data sementara ada delapan rumah rusak. Dan, dua warga mengalami luka-luka dibagian kepala dan punggung,” aku Samsul Hadi, warga desa setempat.

Kejadian angin puting beliung juga dilaporkan terjadi di Desa Batunyalae Kecamatan Praya Tengah dan sekitarnya. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak, setelah angin puting beliung menerjang. “Data kerusakan rumah sementara masih dihitung,” aku Dodik, warga Desa Batunyala.

Terkait musibah puting beliung yang melanda wilayah Loteng, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT.S.H., yang dikonfirmasi terpisah meminta warga tetap waspada akan ancaman angin puting beliung, karena potensi angin puting beliung masih ada hingga beberapa hari ke depan.

Terkait warga yang terkena dampak puting beliung, pihaknya sudah menginstruksikan jajaran BPBD Loteng serta Dinas Sosial Loteng untuk bergerak cepat melakukan penanganan begitu mendapat laporan kejadian puting beliung. (kir)

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

Kelola Kearsipan Efektif, Butuh SDM Berkualitas Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Sumbawa menggelar kegiatan Loka Karya Sadar Tertib Arsip/Sosialisasi Jabatan Fungsional Arsiparis, Senin (23/12).

Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, H. L. Suharmadji K, ST, MT menyampaikan untuk mendukung terwujudnya sistem pengelolaan/ penyelenggaraan kearsipan yang efektif, perlu didukung sumber daya kearsipan yang berkualitas dan memadai. Sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu sumber daya yang diperlukan, lanjut Bupati,SDM kearsipan , khususnya jabatan fungsional arsiparis. Keberadaan jabatan fungsional arsiparis merupakan “ Aset Vital “ yang mutlak dan menentukan terwujudnya tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dengan diselenggarakannya loka karya arsip ini menjadi upaya kita bersama untuk meningkatkan tertib pengelolaan kearsipan pada Pemkab Sumbawa. Sehingga diharapkan setiap perangkat daerah atau unit dapat mengelola kearsipan dengan cara baik dan benar .

Bupati berharap, dimasa yang akan datang akan muncul tenaga – tenaga professional dibidang kearsipan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan semakin berkembangnya waktu maka arsip menjadi suatu sumber kekayaan yang sangat berharga dalam komunikasi masyarakat modern.

Sebelumnya, Kepala Dispussip Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni melaporkan, kegiatan ini untuk merubah image sekaligus menyadarkan semua pihak khususnya lingkup Pemkab Sumbawa agar memiliki visi, semangat kesadaran serta komitmen untuk melakukan perubahan pola pikir.

Dalam konteks bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan dan mengelola dokumen arsip serta dapat dengan mudah, cepat ditemukan kembali (temu balik) ketika diperlukan oleh atasan atau pihak lain yang membutuhkan.

Sasaran sosialisasi ini diperioritas pada aparatur pengelola arsip diseluruh perangkat daerah Dinas/Badan seKab. Sumbawa, sedangkan bagi perangkat kecamatan/Desa, BUMD, swasta maupun perguruan tinggi akan diberikan kesempatan pada tahun anggaran berikutnya. (arn)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan 12345678901234567890123456789012 Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sumbawa Barat, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mencatat total investasi yang sudah masuk sampai 12345678901234567890123456789012 dengan saat ini baru mencapai angka Rp2,4 triliun 12345678901234567890123456789012 atau sekitar 25 persen dari target yang ditetapkan.

12345678901234567890123456789012 Dimana untuk tahun 2019 KSB diberikan jatah in12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 vestasi sebesar Rp8,095 triliun lebih tinggi jika 12345678901234567890123456789012 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain.

12345678901234567890123456789012 Target inipun terancam tidak bisa terealisasi mak12345678901234567890123456789012 simal, karena pertumbuhan ekonomi KSB mulai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tahun 2018 hingga 2019 masih lesu.

12345678901234567890123456789012 “Memang realisasi investasi di penghujung tahun 12345678901234567890123456789012 2019 dianggap masa sangat kecil jika dibandingkan 12345678901234567890123456789012 dengan target yang sudah ditetapkan. Masih rendah12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nya realisasi investasi ini terjadi karena masih ban12345678901234567890123456789012 yaknya perusahaan yang belum melampirkan lapo12345678901234567890123456789012 ran LKPM terutama Subkon yang berada di PT Am12345678901234567890123456789012 man Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) ditambah 12345678901234567890123456789012 lagi dengan kondisi ekonomi KSB yang masih lesu.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Meski demikian, kita sangat bersyukur karena baru12345678901234567890123456789012 baru ini KSB berhasil mendapatkan laporan LKPM 12345678901234567890123456789012 PT Mac Mahon sebesar Rp258 miliar setelah tahun12345678901234567890123456789012 tahun sebelumnya dilaporkan ke Sumbawa,” ungkap 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kepala Dinas PMPTSP melalui Kabid Pengendalian 12345678901234567890123456789012 Penanaman Modal Fatmawati SP., M.Si, kepada 12345678901234567890123456789012 Suara NTB, Senin (23/11).

12345678901234567890123456789012 Dikatakannya, selain persoalan perusahaan yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masih belum melaporkan LKPM, dari segi aturan un12345678901234567890123456789012 tuk mengukur reliasasi investasi tahun berjalan juga 12345678901234567890123456789012 berbeda. Dimana untuk tahun 2019 modal awal sudah 12345678901234567890123456789012 tidak lagi dihitung sebagai realisasi investasi, melain12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan hanya nilai produksinya saja yang dihitung di 12345678901234567890123456789012 dalam realisasi investasi.

12345678901234567890123456789012 Hal ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun 12345678901234567890123456789012 sebelumnya karena modal awal selalu diikutkan dalam 12345678901234567890123456789012 mengukur pertumbuhan investasi. Pihaknya juga 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengklaim, jika investasi di tahun 2019 juga dihitung 12345678901234567890123456789012 dengan modal awal (kerja) maka pihaknya yakin real12345678901234567890123456789012 isasi investasi sudah mencapai target. (ils) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tersambar Petir, Puluhan Unit PJU Rusak Parah Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat sedikitnya 20 lampu PJU rusak akibat dihantam petir. Selain lampu yang mati, pihaknya mencatat sekitar 51 lokasi PJU yang rusak pasca tertimpa pohon yang roboh.

Kepala Dinas LH KSB, Feriyal, S.KM, kepada Suara NTB, Senin (23/12) tidak menampik adanya lampu PJU yang dihantam petir dan mati dan tersebar di beberapa titik di seluruh kecamatan. Selain hal itu, pihaknya juga mencatat masih banyak persoalan terhadap lampu PJU ini baik yang mati setelah terpasang akhir tahun 2016 maupun masalah lainnya.

Selain 20 titik yang tersambar petir, pihaknya mencatat ada sekitar 300 titik lampu

yang dilaporkan mati terutama jalan utama ke ibukota Kabupaten (Taliwang). Terkait kondisi tersebut pihaknya tetap berupaya maksimal untuk memecahkan masalah ini salah satunya dengan melakukan penggantian terhadap lampu yang sudah mati.

Hanya saja, untuk sementara, hal itu belum bisa direalisasikan lantaran sudah tidak ada lagi anggaran. Untuk itu, persoalan tersebut akan diintervensi di tahun 2020 mendatang. Selain upaya tersebut,

pihaknya juga meminta masyarakat agar segera melapor ketika ada PJU yang tidak berfungsi supaya bisa segera disikapi dengan baik.

“Memang hasil inventarisir tim yang berada di lapangan ada sekitar 351 unit lampu PJU yang sudah mati dan rusak akibat bencana kemarin.

Persoalan ini juga akan tetap disikapi dengan baik jika tidak dikhawatirkan akan menjadi masalah baru di kemudian hari,” ungkapnya.

Diakuinya, persoalan PJU

yang terjadi di wilayah KSB dianggap masalah yang sangat kompleks, karena untuk mengetahui lokasi lampu yang mati harus dilakukan secara manual sementara para petugas yang tersedia juga masih sangat terbatas.

Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk bisa lebih aktif melaporkan jika ada PJU yang mati. Karena apabila tidak ada laporan dari masyarakat, pihaknya juga tidak akan mampu mengambil sikap sekaligus mendeteksi lokasi mana saja yang lampunya mati. Termasuk penambahan jumlah PJU di beberapa wilayah yang masih belum terpasang juga diharapkan untuk diberikan informasi.

Untuk tahun 2020, pihak-

nya berencana untuk kembali memasang lampu PJU dan penggantian lampu yang sudah mati dengan total anggaran mencapai angka miliaran rupiah. Karena pihaknya sudah komit untuk tetap memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat salah satunya terkait masalah PJU dan juga untuk menambah di ruas jalan yang belum terpasang lampu di wilayah setempat.

“Kami belum memiliki sistem untuk bisa mendeteksi titik-titik PJU yang mati, makanya kami minta supaya masyarakat lebih berperan untuk melaporkan. Selain PJU yang mati, kami juga berupaya menambah jumlah ruas jalan terlayani PJU sehingga tidak ada lagi lokasi yang gelap,” tandasnya. (ils)

Awal Tahun, DPRD KSB akan Gelar Evaluasi Kegiatan SKPD

KSB Pesimis Target Investasi Tercapai

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Iskandar usai menerima penghargaan Trisakti Tourism Award, Minggu (22/12).

Terima Trisakti Tourism Award

Wisata Bahari Sumbawa Hanya Kalah dari Raja Ampat Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev menerima Penghargaan untuk Kabupaten Sumbawa sebagai Juara II Kategori Wisata Bahari pada ajang Trisakti Tourism Award 2019 di Jakarta. Sumbawa hanya setingkat dibawah Raja Ampat Papua.

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, H. Tajuddin S.H, Senin (23/12), ajang penghargaan yang diberikan hari Minggu (22/12) itu, dihadiri Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pejabat lainnya. Diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wish-

nutama Kusubandio, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Pada ajang bergengsi tersebut, Wisata Bahari Kabupaten Sumbawa berada setingkat di bawah Kabupaten Raja Ampat Papua yang meraih Juara I. Sedangkan yang meraih juara III yaitu Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.

Disampaikan H. Ande, sapaan akrabnya, H. Iskandar, Trisakti Tourism Award selain sebagai wahana promosi wisata Kabupaten Sumbawa juga menjadi bagian untuk mempromosikan hasil kreativitas ekonomi masyarakat bahari Kabupaten Sumbawa.

“Memang kami kalah dari Kabupaten Raja Ampat. Namun ini adalah langkah awal kami dalam kiprah nasional.

Kita bersaing dengan destinasi-destinasi tingkat nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Teluk Saleh dan Pulau Moyo telah menjadi rujukan wisata dunia. Saat ini Pemkab juga tengah membangun titik-titik destinasi di sekitarnya. Termasuk meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas darat. H. Ande pun mengaku bangga mendapat apresiasi pada Trisakti Tourism Award ini. “Tentunya ini akan menambah spirit kerja kami agar di momen lain kami akan lebih baik lagi,” imbuhnya.

Apalagi bahari Kabupaten Sumbawa selama ini dikenal dengan sebutan Mutiara dari Timur. Sebab memiliki keindahan Teluk Saleh dan potensi wisata bahari lainnya. “Potensi lain yang kami miliki sebetulnya banyak, namun karena setiap daerah mengirim satu kategori, maka kami menjagokan potensi wisata bahari,” pungkasnya. (arn)

Minim, SKPD Ajukan Permohonan Lelang Dini Taliwang (Suara NTB) Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan, sejauh ini masih minim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan permohonan lelang kegiatan. Padahal bupati sebelumnya telah bersurat ke SKPD menindaklanjuti amanat presiden guna percepatan pelaksanaan program tahun 2020 mendatang.

“Kita sudah menerima permohonan lelang kegiatan 2020.

Istilahnya lelang dini. Tapi SKPD masih minim menanggapinya,” terang kepala UKPBJ KSB, Syahril, ST., M.Si kepada wartawan, Senin (23/12).

Berdasarkan data UKPBJ KSB, sementara baru Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) saja telah mengajukan permohonan lelang dini 2020. Dinas yang banyak mengelola program infrastruktur ini mengajukan 7 paket kegiatan tahun 2020 untuk dilelang.

Paket pekerjaan yang bahkan sudah berlangsung peoses lelangnya tersebut. Diantaranya, paket penyusunan master plant kawasan cepat tumbuh lingkungan KTC, RDTR Tiu Suntuk, Perencanaan Detail Engineering Design (DED) embung DAS

Jereweh, inventraisir tegakan bendungan Tiu Suntuk, paket pengawasan pembangunan embung Tobang, paket pembangunan embung Tobang dan terakhir paket penyusunan DED jaringan irigasi Tiu Suntuk. “Permohonan (dinas) PU ada tujuh paket. Enam paket kegiatan konsultan dan satu kegiatan fisik,” urai Syahril.

Ia mengatakan, usulan lelang dari Dinas PUPRPP itu saat ini telah dimulai tahapannya. Sesuai jadwal, seluruh paket kegiatan lelang itu akan diumumkan pemenangnya pada minggu pertama dan ketiga Januari 2020 mendatang. “Yang fisik pembangunan embung Tobang, jadwal pengumumannya minggu pertama Januari, kalau yang enam paket konsultan minggu ketiga,” paparnya.

Menurut Syahril, pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan SKPD lainnya belum mengajukan permohonan lelangnya. Padahal selain secara aturan memungkinkan digelarnya kegiatan lelang dini.

Dari sisi anggaran program juga sudah siap, mengingat penetapan APBD 2020 sudah sejak jauh hari di ketok.

“Padahal lebih cepat mereka ajukan lelang artinya bisa cepat juga dinas meneyelesaiakan peogram kerjanya,” imbuh Syahril.(bug)

Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan membuka agenda kerja awal tahunnya dengan menggelar evaluasi program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Melalui tiga komisi kerjanya, lembaga penyerap aspirasi rakyat KSB ini akan meminta keterangan seluruh SKPD terkait program kegiatannya baik yang telah dilaksanakan maupun rencana ke depannya.

“Insyaallah minggu pertama Januari kita mulai dengan memanggil seluruh SKPD melalui Komisi mitranya masing-masing,” terang Wakil Ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP, MP kepada Suara NTB, Senin (23/12).

Ia mengaku, idealnya kegiatan evaluasi itu sebenarnya terlaksana di bulan Desember ini. Hanya saja beberapa agenda kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan pihaknya sehingga terpaksa memundurkan jadwalnya di bulan Januari.

“Kami kemarin baru selesaikan pembahasan Raperda.

Dan sekarang teman-teman ada agenda komisi masing-

masing juga,” katanya.

Abidin menyebutkan, evaluasi terhadap prorgam kerja SKPD kali ini cukup krusial dilaksanakan. Sebab tahun 2020 merupakan tahun keempat kepemimpinan bupati dan wakil bupati menjabat. Evaluasi program SKPD perlu dilakukan secara mendalam untuk melihat telah sejauh mana keberhasilan program yang dijalankan SKPD dalam menunjang visi misi bupati yang telah teruang dalam RPJMD. “Kita perlu lihat sudah sejauh mana. Jangan sampai ada yang keteter,” cetusnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, kebijakan program yang dicetuskan pemerintahan saat ini sangat baik karena telah mampu menyentuh langsung masyarakat. Namun di tingkat pelaksanaan tak dapat dipungkiri masih banyak SKPD yang belum mampu menterjemahkan secara maksimal. “Makanya kami ingin pastikan di tahun keempat nanti SKPD bisa maksimal menterjemahkan visi misi bupati itu,” tukasnya.(bug)

KPU Sumbawa Siapkan Rekrutmen PPK Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa sedang mempersiapkan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk 24 Kecamatan untuk menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa 2020.

Ketua Devisi SDM dan Parmas KPU Sumbawa, Muhammad Ali, S.IP, Senin (23/12) menyatakan, PPK merupakan ujung mata pemilih untuk menjamin hak pilih dan menjamin teknis pelaksanaan tahapan di kecamatan. Tentu Perekrutan PPK merupakan salah satu kunci dari tahapan Pilkada Sumbawa 2020 yang sangat urgen. PPK merupakan penyelenggara ditingkat kecamatan yang akan membantu KPU Sumbawa sukseskan Pilkada.

“Tentu harapan kami kepada masyarakat dapat mengikuti proses seleksi tersebut dengan baik. Kami buka dan terbuka untuk umum sesuai dengan syarat ketentuan peraturan untuk Pilkada 2020,” terangnya.

Seleksi PPK dimulai pada 15 Januari 2020 nanti. Sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di PKPU 16 Tahun 2019. Dalam melakukan seleksi perekrutan PPK nanti, KPU Sumbawa secara garis besar tetap melihat dan menilai variabel-variabel electoral leadership calon PPK seperti rekam jejak, integritas, kapasitas dan keahlian. Variabel-variabel inilah yang akan menentukan integritas proses dan kualitas hasil pilkada Sumbawa 2020.

Untuk syarat calon PPK pada pilkada ini, rencana ada perubahan akan diatur perihal yang menjadi pertimbangan penting yaitu umur maksimal 60 tahun. Kemudian, tidak menjadi tim kampanye peserta pemilihan minimal 5 tahun dan memiliki keahlian IT yang saat ini rancangan PKPU dalam tahap uji publik.

“Menurut saya rencana perubahan persyaratan ini berangkat dari spirit SDM sebagai pilar dan perubahan tersebut suatu kemajuan yang solutif dari hasil evaluasi permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pilkada dan pemilu terakhir khususnya terkait produktivitas dan kualitas Sumber daya manusia

(Suara NTB/ist)

M. Ali (SDM) badan adhoc,”jelasnya.

Untuk syarat lain calon PPK seperti sebelumnya harus WNI, Berusia paling rendah 17 tahun, setia pada dasar negara, memiliki integritas, tidak menjadi anggota partai politik minimal 5 tahun, domisili dalam wilayah kerja tempat calon PPK, sehat dan bebas napsa, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP, belum pernah menjabat 2 kali sebagai PPK, dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu.

Terkait informasi dan persyaratan Pendaftaran Calon PPK, KPU Sumbawa selain menyiapkan tempat pendaftaran langsung di sekretariat KPU Sumbawa, masyarakat bisa akses langsung melalui Laman resmi KPU Sumbawa. Untuk kita ketahui bersama jumlah anggota PPK berjumlah 5 orang dengan mempertimbangkan 30% perwakilan perempuan.

Merujuk pada PKPU 16 tahun 2020 tentang jadwal, tahapan dan program Pilkada Sumbawa 2020, masa jabatan PPK selama 9 bulan. Dari 1 Maret hingga 30 November 2020 (laporan akhir kinerja PPK). “Harapan kami, harus manfaatkan momentum perekrutan ini untuk memiliki SDM PPK yang dapat menjamin proses dan hasil pilkada yang Partisipatif, AmaN, Damai dan ber-Integritas (PANDAI) sesuai slogan KPU Sumbawa pada Pilkada Sumbawa 2020 ini,”pungkasnya. (arn)

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

Masalah Proyek Taman Amahami Dilimpahkan ke Inspektorat Kota Bima (Suara NTB) Kasus pengerjaan proyek taman Amahami senilai Rp8,5 miliar tahun 2018 penanganannya dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Proyek yang menjadi temuan BPK tersebut dilimpahkan ke Inspektorat Kota Bima.

Kepala Kejati NTB, Arif SH, MH yang dimintai keterangan soal penyelidikan pengerjaan proyek tersebut justru enggan menyebut penanganannya dihentikan. Mengingat proyek tersebut masih dalam ranah pengawasan TP4D. “Bukan dihentikan teta(Suara NTB/Uki) pi masih dalam ranah Arif TP4D. Dalam ranahnya ada teori restorative justice,” katanya kepada Suara NTB, di Kota Bima, Senin (23/12) Menurutnya sepanjang kegiatan dan pelaksanaannya dinilai oleh Inspektorat yang menyatakan sifatnya hanya administratif, maka sesuai pertimbangan akan dikembalikan agar mengembalikan kerugian keuangan negara yang menjadi temuan. “Karena memang begitu regulasinya. Uang negara juga telah kembali,” ujarnya.

Selain itu, misalnya juga hitungan yang disetujui oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Kota Bima menyatakan kerugian negara sudah dikembalikan, maka persoalan selesai. “Tapi kalau APIP menyatakan harus dilanjutkan, ya kita lanjutkan,” katanya.

Seperti diketahui, selain taman Ahamani, Kejati NTB juga mengusut pengerjaan proyek lain di Kota Bima karena diindikasi bermasalah. Seperti pembangunan masjid terapung, proyek lahan relokasi dan dua paket proyek dam di wilayah Kecamatan Rasanae Timur. (uki)

Feri Sofiyan Bantah Mundur dari Ketua KONI Kota Bima (Suara NTB) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bima, Feri Sofiyan SH, menepis kabar pengunduran dirinya sebagai Ketua KONI Kota setempat. Menurutnya hal tersebut hanya dalam tataran wacana saja.

“Tidak ada pengunduran diri. Kalau ada setelah ada suratnya,” katanya kepada Suara NTB, Senin (23/12).

Selain itu Feri juga irit bicara dan banyak tersenyum saat dimintai pendapat apakah wacana pengunduran diri itu berkaitan dengan UndangUndang (UU) Sistem Ke(Suara NTB/Dok) olahragaan Nasional (SKN) Feri Sofiyan Nomor 3 Tahun 2005 terkait larangan pejabat publik rangkap jabatan sebagai pengurus KONI. “Tidak ada soal regulasi itu. Itukan hanya pendapat orang-perorang saja,” ujarnya. Hal sama juga ditegaskan Sektataris KONI Kota Bima, Drs.H. Alwi Yasin M.AP. Alwi menegaskan, Ketua KONI Kota Bima masih dijabat oleh Feri Sofiyan yang merupakan Wakil Walikota (Wawali) Bima saat ini hingga masa periodesasi berakhir.

“Tidak ada pengunduran diri. Beliau (Feri Sofiyan.red) masih menjabat Ketua KONI Kota Bima sampai saat ini,” katanya.

Alwi menegaskan, terkait kabar pengunduran diri yang sebelumnya terendus karena dianggap melanggar UU SKN yang tidak diperbolehkan pejabat Publik merangkap pengurus KONI baru didengar saat dikonfirmasi media massa.

“Lagipula baru kabar saja. Tapi intinya tidak ada pengunduran diri. KONI Kota Bima baik-baik saja,” katanya. Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya, Feri Sofiyan yang merupakan Wawali Bima ini adalah salaseorang Pejabat publik di NTB yang dikabarkan mengundurkan diri sebagai Ketua KONI dengan alasan tidak ingin melanggar aturan. (uki)

Banjir di Bima, 120 Jiwa Terdampak Bima (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) Ragi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima mencatat ada sebanyak 120 jiwa yang terdampak banjir bercampur lumpur pada Minggu (22/12) sore. Sementara kerugian ditaksirkan mencapai ratusan juta rupiah. “Ada 30 KK atau 120 jiwa yang terdampak.

Kerugian mencapai ratusan juta rupiah,” kats Kepala Desa Ragi, Ibrahim Abakar kepada Suara NTB, Senin (23/12).

Ibrahim mengatakan selain merendam puluhan rumah dan menghanyutkan barang berharga milik warga, banjir tersebut juga merusak sejumlah bangunan, seperti bronjong, drainase hingga, gang yang baru saja dirabat (perbaiki) menggunakan dana ADD. “Hewan ternak seperti ayam dan kambing hanyut. Belum lagi ratusan kilo beras dan gabah milik warga yang rusak,” katanya.

Ibrahim menjelaskan banjir bercampur lumpur yang merendam Desa tersebut setelah hujan deras mengguyur selama kurang lebih dua jam. Derasnya hujan itu menyebabkan terjadinya tanah longsor. “Longsor ini merusak bronjong, sehingga air sungai meluap keluar dan menggenangi rumah warga,” katanya.

Meski tidak ada yang mengungsi, namun banjir tersebut membuat warga setempat khawatir. Pasalnya banjir bercampur lumpur tersebut paling parah sejak 30 tahun terakhir ini.

“Ini banjir yang paling parah selama 30 Tahun ini,” katanya.

Disamping itu, data warga yang terdampak banjir akan diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan harapan agar diberikan bantuan tanggap bencana. Karena sampai saat ini, belum ada bantuan yang turun. “Tadi pagi baru ada air saja yang disalurkan.

Untuk yang lain belum ada,” ujarnya.

Ibrahim menambahkan, selain air bersih untuk membersihkan rumah yang masih ada lumpurny, warga yang terdampak banjir juga membutuhkan selimut dan obat-obatan. Seperti diberitakan Suara NTB sebelumnya banjir bercampur lumpur menggenangi puluhan rumah warga Desa Ragi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima pagi, Minggu (22/12) sore.

Genangan Banjir tersebut menyusul hujan deras yang melanda wilayah setempat sekira 17.00 wita. Air sungai meluap ke jalan raya dan rumah warga dengan membawa tumpukkan sampah berupa kayu, bebatuan dan lumpur.

Kasubid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan S.Kom MM, mengakui, banjir tersebut telah surut.

Hingga saat ini pihaknya bersama Pemerintah Desa setempat masih mencatat jumlah rumah yang tergenang. Selain itu, lanjutnya tim penangangan darurat juga telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan kaji cepat serta memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

80 Persen Hutan Kritis di ARS karena Ditanami Jagung Dompu (Suara NTB) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS) mencatat, 80 persen kawasan hutan lindung di 91.000 hektar wilayah pengelolaannya kini berstatus kritis. Lahan tersebut dirambah warga untuk penanaman jagung. Lalu, 20 persen sisanya masuk kawasan Hutan Produksi (HP). Data yang terhimpun 2018 lalu ini, dipastikan bertambah mengingat masifnya perluasan area pengelolaan setahun terakhir.

Kepala KPH ARS, Sukri kepada Suara NTB di kantornya mengungkapkan, kerusakan hutan lindung itu tersebar mulai dari So Lalembo, Cando, Banggo, Anamina, Nangatumpu dan sekitarnya.

“Kondisinya rusak berat kita, 80 persen itu di hutan lindung,” cetusnya.

Jika dilihat dari total 91.000 ha wilayah pengelolaannya, sudah sekitar 14.000 ha yang diduduki petani jagung. Ini belum termasuk kerusakan akibat perluasan di 2019.

Perkiraannya telah mencapai angka ribuan hektar.

Berbicara persoalan kehutanan, lanjut dia, memang pada prinsipnya dihajatkan untuk hidup orang banyak.

Namun ketika dimanfaatkan dengan cara yang tidak bertanggungjawab, akan ada

banyak ekosistem yang dikorbankan. Sehingga tak perlu diherankan ketika terus terjadi bencana alam di wilayah ini.

“Kenapa mesti heran cari ini, cari itu. Ingat kembali saja apa saat hutan kita dulu terlindungi ada bencana seperti ini. Karena ini ada keterkaitan jadi ndak bisa diserahkan semuanya kerusakan hutan langsung ke kehutanan tetapi tangungjawab semua elemen,” tegasnya.

Prinsipnya, harap Sukri, kondisi hutan yang sudah terlanjur rusak untuk penanaman jagung atau kegiatan lain beberapa tahun terakhir, mesti dipulihkan kembali dengan penanaman bibit pohon atau dibiarkan begitu saja agar terumbus bisa tumbuh secara alami.

Sementara disinggung tindaklanjutnya atas persoalan

(Suara NTB/jun)

RUSAK – Tampak kawasan hutan lindung di wilayah pengelolaan KPH ARS rusak dirambah untuk penanaman jagung, Senin (23/12). kawasan hutan yang diduduki paksa sekelompok warga Madaprama, ia menegaskan,

KPH ARS tidak bisa berbuat banyak karena itu menjadi area konsensi PT. UTL. “PT.

UTL itu setara dengan KPH, jadi kami tetap mengingatkan saja,” pungkasnya. (jun)

Atlet Taekwondo Binaan Dewan Ingatkan, Lapas Dompu Borong Medali Jangan Permainkan CPNS K2

Dompu (Suara NTB) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Dompu, turut andil melahirkan genarasi atlet bela diri berprestasi di wilayah ini. Dibuktikan pada Kejuaraan Antar Pelajar (Kejurap) Universal Taekwondo Profesional (UTI Pro) di Mataram, 21-22 Desember.

Dari 14 atlet yang dikirim untuk 10 nomor pertandingan mereka berhasil mendulang 4 medali emas, 6 perak dan 4 perunggu.

Kasi Binadik dan Kegiatan, Murdahim, SH., selaku pembina atlet Dojang Lapas dikonfirmasi Suara NTB mengungkapkan, raihan 14 medali tersebut merupakan prestasi yang cukup mengejutkan.

Pasalnya, dipertadingan perdana dengan proses pembinaan hanya beberapa bulan saja, mereka sudah bisa mendekati target raihan enam medali emasa yang diharapkan.

“Ini capaian yang luar biasa, apalagi ini merupakan pengalaman pertama mereka dalam kejuaraan,” ungkapnya.

Selain merebut medali pada setiap kelas yang dilombakan, raihan itu berhasil membuat Dojang Lapas kelu-

(Suara NTB/Lapas Dompu)

BORONG MEDALI – 14 atlet binaan Lapas Dompu borong medali pada Kejurap UTI Pro di Mataram, Senin (23/12). ar sebagai juara umum. Bahkan salah seorang perwakilannya didapuk sebagai atlet terbaik, yakni Ika Tiara Pratiwi.

Dojang Lapas, lanjut Murdahim, awalnya hanya berisi anak-anak pegawai dilingkup lembaga pemasyarakatan.

Namun, seiring berjalannya waktu antusias warga sekitar untuk ikut berlatih ternyata cukup tinggi. Tak heran jika saat ini dari 10 orang anggota kini mencapai 60an orang.

“Selain buah kerja keras para atlet dalam berlatih, ini

juga berkat dukungan masyarakat termasuk sekolah untuk pendanaan peserta didiknya yang saat ini berprestasi,” ujarnya.

Sebagai organisasi baru di Dompu, kehadiran Dojang Lapas dalam upaya melahirkan calon-calon atlet berprestasi ini diharap mendapat dukungan semua pihak. Sehingga pencapaian target besar pada setiap kejuaraan nantinya dapat diraih maksimal untuk mengahrumkan nama baik daerah. (jun)

Fatimah, Penderita Tumor Ganas di Kilo Butuh Bantuan

(Suara NTB/Endris Foundation)

BUTUH BANTUAN - Fatimah (54) penderita tumor ganas di Desa Malaju Kecamatan Kilo butuh bantuan, Senin (23/12).

Dompu (Suara NTB) – Fatimah (54) warga Dusun Ncoha Desa Malaju Kecamatan Kilo, butuh bantuan biaya berobat. Tumor ganas yang dideritanya dua tahun terakhir, makin memprihatinkan.

Selain berulat, bahkan telah menutup sebelah matanya.

Sekjen Endris Foundation Cabang Dompu, Adi Hermawan, dikonfirmasi Suara NTB terkait kondisi salah seorang warga yang mendapat pendampingannya itu, Senin (23/12) menyampaikan, Fatimah ibu rumah tangga yang belum dikaruniai seorang anak

setelah puluhan tahun menikah tersebut, sudah mengetahui adanya pembekakan kecil pada bagian wajahnya 20 tahun lalu. Namun, karena dirasa tidak mengganggu pengelihatan gejala itupun tak begitu diperhatikan.

Tumor ganas baru dirasakan menyerang wajahnya pada 2017 kemarin. Di mana pembekakan terus membesar hingga kini menutup mata sebelah kirinya. “Dua tahun lalu baru mulai dirasakan, berulat sampai sekarang menutup mata kirinya,” kata dia.

Sebagaimana pengakuan

pihak keluarga saat meninjau langsung kondisi Fatimah di kediamannya. Diketahui, bahwa ia pernah dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, dengan biaya swadaya masyarakat sekitar.

Akan tetapi, karena keterbatasan peralatan yang dimiliki Fatimah lantas dirujuk ke RSUP NTB dengan mengandalkan kartu BPJS Mandiri yang dimiliki. Setelah mendapat penanganan awal, ia diminta kembali berobat pada Januari 2020 mendatang. Namun persoalannya, mereka kini terkendala biaya transportasi dan kebutuhan hidup selama menjalani perawatan di Mataram.

“Makanya sekarang temanteman dari Kilo, sosial kemanusiaan Endris Foundation sedang lakukan penggalangan dana. Mulai dari kebutuhan biaya transportasi, pendampingan, penginapan bahkan kita coba maksimalkan sampai kebutuhan hidupnya juga,” jelasnya.

Menyusul penanganan lanjutan pada Januari mendatang, belum bisa dipastikan sampai sembuh total. Adi Hermawan berharap, adanya uluran tangan dari para pihak. Terutama jajaran pemerintah daerah malalui Dinas Sosial atau instansi terkait. Pun tak terkecuali mereka yang memiliki kepedulian terhadap sesama.

“Kalau kita mengharapkan biaya dari keluarga ini tidak akan mampu. Karena semenjak tumor itu menyerang dia tidak pernah lagi bekerja, membantu sang suami bertani. Fatimah hanya menetap di rumah dan dirawat anak angkatnya,” pungkas dia. (jun)

Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak mempermainkan CPNS K2 untuk mendapatkan kepastian pengangkatannya sebagai PNS. Terlebih semua ketentuan sudah dilewati, termasuk surat BKN RI tertanggal 12 November 2019 yang ditunggu Bupati sudah didapat. Akibat molornya pengangkatan, 27 orang CPNS K2 Dompu pensiun tanpa mendapatkan hak pensiun.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Dompu, Lambi Mapasese Debakti, SH pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang menghadirkan BKDPSD Dompu dan forum CPNS K2 Dompu yang tergabung dalam kelompok 256 di ruang rapat terbatas DPRD Dompu, Senin (23/12) mengingatkan, kehadiran forum CPNS K2 Dompu ke Dewan untuk mendapatkan kepastian dan solusi atas masalah yang dihadapi.

“Mereka datang ke sini untuk selesaikan masalah. Jangan dilempar-lempar (dipimpong) seperti ini. Kita selesaikan masalahnya. Ini kalau kita mau berempati,” kata Lambi.

Lambi pun merasa kecewa pada RDPU itu hanya dihadiri oleh Sekretaris BKDPSDM, Drs H Sirajuddin dan Kepala Bidang Mutasi BKDPSDM Dompu, Abdul Suhud yang tidak bisa memberikan kepastian atas penyelesaian masalah CPNS K2.

Karenanya, ia meminta agar ada langkah nyata untuk menyelesaikan CPNS K2 Dompu.

Sebelumnya, Ketua Forum CPNS K2 Dompu, Kusuma Atmaja menyampaikan, kehadiran pihaknya hanya ingin menanyakan kepastian peralihan status menjadi PNS. Sejak diangkat menjadi CPNS tahun 2014 dan tahapan pendidikan prajab sudah dilalui hingga kelengkapan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat menjadi PNS sudah dilengkapi. Seiring proses hukum terhadap CPNS K2 yang tergabung dalam kelompok 134, sehingga Bupati mengajukan surat ke BKN tanggal 1 Maret 2017 juga sudah direspon dan disetujui BKN. “Setuju untuk penangguhan 256 sembari menunggu kepastian hukum. Dalam kurun waktu itu, tidak pernah ada satupun (CPNS 256) yang mendapat surat pemberitahuan (dipanggil dan diperiksa) terkait proses hukum,” jelas Kusuma.

Pemda Dompu, kata Kusu-

ma, baru kembali menyurati BKN pada Januari 2019 terkait peralihan status menjadi PNS. Hingga pertemuan di Ombusman RI pada 23 Mei 2019, surat Bupati tersebut belum ditanggapi. Pertemuan lanjutan di Ombusman RI pada 27 September 2019, Bupati menegaskan akan mengangkat CPNS K2 menjadi PNS apabila ada surat perintah dari BKN atau Ombusman untuk memberi kepastian hukum terhadap proses pengangkatan CPNS. BKN baru menyampaikan surat ke Bupati pada 12 November 2019 dan teregister di Pemda Dompu pada 10 Desember 2019. “Pada intinya, surat tersebut dapat mengangkat 256 menjadi PNS apabila sudah mengikuti prajabatan dan sehat jasmani rohani. Apabila ada permasalahan hukum di kemudian hari, itu akan ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku,” kata Kusuma.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Jamaluddin, S.Sos yang memimpin RDPU dengan forum CPNS K2 dan BKDPSDM Dompu mengaku, tiga pimpinan Dewan sudah menggelar rapat koordinasi dengan Bupati terkait nasib CPNS K2 Dompu. Bupati mengakui sudah menerima surat BKN terkait CPNS K2, tapi masih minta waktu untuk dikonsultasikan secara hukum ke Kejaksaan dan ke Kepolisian agar tidak menjadi masalah hukum seperti pengangkatan CPNS K2 yang tergabung dalam kelompok 134. “Tanpa telaah aparat penegak hukum (APH) pun, bisa tetap saya keluarkan SK itu. Cuman jangan sampai, kita melakukan kesalahan yang sama yang kedua kali. Perlu saya minta telaah dulu jaksa dan kepolisian surat (BKN) ini.

Mohon saya diberikan waktu dalam sesingkat mungkin. Itu jawaban beliau waktu kami menghadap,” kata Jamaluddin.

Terkait CPNS K2 yang memasuki pensiun, Kusuma mengatakan, dari 256 CPNS K2 Dompu sudah ada 1 orang yang pensiun tahun 2018 dan tahun 2019 ini ada 6 orang yang pensiun, serta 3 orang meninggal dunia. Jika mengacu pada ketentuan terbaru, ASN bisa mendapatkan hak pensiun apbila memiliki pengabdian minimal 5 tahun sejak diangkat menjadi PNS. “Berdasarkan ketentuan ini, ada 27 orang yang tidak akan mendapatkan hak pensiun,” ungkap Kusuma. (ula)

(Suara NTB/ula)

RDPU - DPRD Dompu menggelar RDPU dengan KBDPSDM dan forum CPNS K2 Dompu terkait status pengangkatan menjadi PNS di ruang rapat terbatas, Senin (23/12).

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

Halaman 8

Vonis Suap Kasus Imigrasi

(Penrem)

Kunjungan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo di KLU.

Letjen Doni Monardo Cek Progres RTG di KLU Tanjung (Suara NTB) Kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letnan Jenderal TNI Doni Monardo berlanjut ke Lombok, Minggu (22/12) setelah sebelumnya di Bima.

Kunjungan berlangsung di Dusun Karang Kates Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU), disambut Kepala BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik, S.Sos., Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP., Sekda KLU Drs. H. Suardi. MH., Kalak BPBD KLU Muhadi, SH., Wakapolres Lotara Kompol Setiawijatono, SH., para Danki Zipur Satgas rehab rekon, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan undangan lainnya.

Kunjungan kerja Kepala BNPB RI dan rombongan didampingi Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam rangka peninjauan rumah tahan gempa (RTG) di wilayah KLU. Kepala BNPB RI dalam sambutannya menyampaikan kehadirannya di Lombok Utara untuk memastikan program RTG berjalan baik dan lancar. Doni Monardo juga memberikan apresiasi kepada Satgas TNI Polri dan para fasilitator maupun relawan yang telah membantu proses rehab rekon RTG. Menurutnya, potensi ancaman bencana alam di Pulau Lombok masih ada karena adanya gunung berapi baik Rinjani maupun Tambora, gempa bumi dan tsunami. Untuk itu, sambungnya, semua orang harus memahami cara menyelematkan diri jika terjadi gempa bumi ataupun bencana alam lainnya, karena belum ada alat dan tehnologi yang mampu mengetahui kapan musibah itu terjadi.

Selain itu, mantan Danjen Kopassus itu juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara tidak melakukan perusakan dan penebangan pohon secara liar sehingga hutan dan lingkungan kembali berfungsi sebagaimana mestunya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita jaga alam maka alam akan jaga kita,” kata Doni. (ars/*)

Kurniadie Lima Tahun, Yusri Empat Tahun Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie mendapat keringanan dari Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Dia dijatuhi vonis penjara selama lima tahun. Jaksa KPK sebelumnya mengajukan tuntutan penjara tujuh tahun. Kurniadie langsung terima tanpa pikir-pikir.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Isnurul Syamsul Arif dalam sidang, Senin (23/12). “Tidak ada alasan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Tidak ada alasan pembenar yang menghapus kesalahan terdakwa,” ucapnya membacakan pertimbangan putusan.

Hal yang memberatkan Kurniadie yakni berbelit-belit dan tidak berterus terang. Meskipun selama sidang Kurniadie bersikap sopan dan menyesali perbuatannya. Hakim menghukum Kurniadie sesuai dakwaan pasal 12a UU Tipikor.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniadie dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp300 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,” tegas Isnurul.

Majelis hakim yang dianggotai Abadi dan Fathurrauzi itu juga menjatuhkan pidana

uang pengganti. Kurniadie dibebani membayar pengganti sebesar Rp824,2 juta. “Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama empat tahun,” tegas Isnurul.

Jaksa KPK sebelumnya mengajukan tuntutan penjara tujuh tahun, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp824,2 juta subsider empat tahun penjara.

Menanggapi vonis itu, Kurniadie langsung menyatakan menerima putusan tersebut yang disampaikan melalui penasihat hukumnya, Imam Sofian. “Kami menerima Yang Mulia,” ucapnya.

Kurniadie divonis karena terbukti menerima suap dari Direktur PT WBI Liliana Hidayat –Rp800 juta dari total pemberian Rp1,2 miliar. Uang itu diberikan untuk menghentikan kasus dua WNA yang disidik, karena diduga melanggar izin tinggal. Dua WNA itu, Geofrey William Bower dan

Manikam Katheerasan diusut karena bekerja untuk Wyndham Sundancer Resort, Sekotong, Lombok Barat.

Selain itu, Kurniadie juga terbukti menerima setoran pungli setoran pungli dari layanan pembuatan paspor dan penggantian paspor hilang atau rusak sepanjang Januari-April 2019 sebesar Rp359,7 juta.

Sementara anak buah Kurnadie, mantan Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram Yusriansyah Fajrin dihukum penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp121,1 juta. dalam hal tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama dua tahun,” urai Isnurul.

Yusri menerima putusan tersebut. Yusri sebelumnya dituntut lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga

bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp142,2 juta subsider selama dua tahun.

Menurut hakim, Yusri terbukti menerima jatah Rp300 juta dari total Rp1,2 miliar.

Sebanyak Rp75 juta diantaranya diambil sendiri dan sisanya dibagikan kepada para pegawai Kantor Imigrasi Mataram. Selain itu, Yusri menurut jaksa terbukti menerima

setoran pungli layanan penggantian paspor hilang atau rusak sebesar Rp125,4 juta sepanjang Januari-April 2019.

Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Taufiq Ibnugroho menyatakan masih pikir-pikir. “Kami akan lapor kepada pimpinan dulu.

Kami masih memiliki waktu untuk menanggapi putusan ini,” ujar Taufiq. (why)

Panwascam Diharap Tegas dan Profesional Kawal Pilkada Mataram

Oknum Kepala Sekolah Diduga Bisnis Satwa Dilindungi Mataram (Suara NTB) – Seorang oknum kepala SMP di Lombok Barat (Lobar) diduga berbisnis satwa dilindungi. PNS yang kini sudah jadi tersangka itu diduga memperjualbelikan empat burung dilindungi dengan tujuan mencari keuntungan. Di antaranya, Elang Bondol, Beo Nias, dan Jalak Nusa.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Artanto menerangkan, tersangka menutupi bisnis itu dengan toko pakan ternak.

“Sekaligus jual beli burung,” terangnya, Senin (23/12).

Kepala SMPN 1 Kuripan Lombok Barat berinisial SS (52) sudah ditetapkan tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat 2 juncto pasal 21 ayat 2 huruf a UU RI No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Artanto menyebut tersangka mengakui membeli empat ekor burung dari seseorang yang tidak dikenal. Transaksi itu dilakukan di toko pakan ternaknya di Rumak, Kediri, Lombok Barat Selasa pekan lalu.

“Kita temukan satu ekor Elang Bondol (Haliastur Indus), satu ekor Burung Beo atau Tiong Nias (Gracula Robusta) dan dua ekor Burung Jalak Nusa (Acridotheres Melanopterus),” sebutnya.

Dari penyidikan sementara, Elang Bondol itu dibeli seharga Rp450 ribu dan akan dijual lagi Rp650 ribu. kemudian Burung Beo Nias dibeli Rp1,75 juta dijual kembali Rp2,7 juta. terakhir Jalak Nusa dibeli masing-masing Rp300 ribu dan Rp150 ribu kemudian akan dijual lagi semuanya Rp550 ribu.

“Tujuannya memang untuk diperdagangkan. Mencari keuntungan. Setelah diperiksa, tersangka tidak memiliki perizinan satwa dilindungi,” beber Artanto. Barang bukti burung tersebut kini dalam penangkaran BKSDA Provinsi NTB untuk dilepasliarkan kembali ke ekosistemnya.(why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie didampingi penasihat hukumnya Imam Sofian (kanan) keluar dari ruang persidangan, Senin (23/11). Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhi Kurniadie dengan vonis penjara lima tahun.

(Suara NTB/why)

PERIKSA - Kapolda NTB Nana Sudjana (kiri) memeriksa pasukan pengamanan Operasi Lilin 2019. Pasukan Polisi Satwa K-9 (kanan) dikerahkan untuk mendeteksi benda mencurigakan saat sterilisasi gereja jelang pelaksanaan ibadah Natal.

Gereja Diamankan dengan Sterilisasi

Mataram (Suara NTB) – Gereja dan rumah ibadah mendapat pengawalan ketat aparat. Tim penjinak bom diterjunkan. Selain itu juga

ditempatkan personel gabungan. Pengamanan ini untuk merawat rasa nyaman umat nasrani melaksanakan rangkaian ibadah Natal.

Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menerangkan sejumlah personel diterjunkan sejak H-1 Natal. “Kita mensterilkan setiap gereja,” ujarnya ditemui Senin (23/12) kemarin.

Sterilisasi gereja tersebut melibatkan tim Jibom Gegana Satbrimob Polda NTB dan pasukan Satwa K-9. Tim akan menyisir setiap sudut gereja dari ancaman benda-benda mencurigakan. Fokusnya tidak hanya pada gereja di wilayah Mataram.

“Sekitar 25 persen dari para jemaat di NTB akan menjalankan ibadah di Mataram. nanti di setiap gereja ada anggota,” imbuh Nana.

Kapolresta Mataram AKBP Guntur Herditrianto menjelaskan, sebanyak 13 gereja akan diberi pengamanan di wilayah hukum Polresta Mataram. “Khusus internal kita akan ada 351 personel yang tergelar,” ucapnya.

Sejumlah personel itu masih akan ditambah lagi perkuatannya bersama TNI dan instansi lainnya untuk memaksimalkan pengamanan. Selain gereja, jalan protokol dan pusat keramaian akan dijaga.

Pengamanannya, kata dia,

juga dengan melibatkan jemaat. Teknisnya, jemaat yang laksanakan koordinasi dengan aparat apabila ada jemaat yang tidak dikenal dan gerakgeriknya mencurigakan.

“Kita antisipasi. Apabila diperlukan nanti akan digeledah barang bawaannya.

Agar bisa maksimal kita harap semua elemen masyarakat mendukung upaya pengamanan ini,” kata Guntur.

Untuk mendukung operasi pengamanan itu, kata Guntur, sudah didirikan empat pos yakni satu pos pelayanan dan tiga pos pengamanan. “Sebelum kegiatan ibadah kita lakukan sterilisasi. Harapannya, saudara kita bisa nyaman dan aman melaksanakan ibadah,” paparnya.

Kabagops Polres Lombok Barat Kompol Nyoman Adi Kurniawan menambahkan, pengamanan ibadah Natal akan dipusatkan di kawasan Senggigi, Batulayar. “Ada satu hotel yang dipakai saudara kita untuk melaksanakan ibadah Natal,” ungkapnya.

Dia mengatakan, pola pengamanannya dengan penggelaran personel statis dengan berjaga di lokasi. Serta pola dinamis dengan patroli pada jam-jam rawan dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi. (why)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 18 Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Mataram dilantik Bawaslu, Senin (23/12). Dengan telah dilantiknya sebagai Panwascam, mereka resmi bisa mulai bekerja untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Kota Mataram.

“Sesuai dengan SE Bawaslu RI terkait dengan tahapan perekrutan panwascam, pelantikan itu paling lambat 23 Desember. Dan hari ini kami lantik 18 orang panwascam terpilih dari masing-masing kecamatan itu tiga orang,” ujar koordinator Divisi SDM, data dan informasi Bawaslu Kota Mataram, M. Yusril kepada Suara NTB usai pengambilan sumpah panwascam.

Dari 18 panwascam itu, diketahui 10 orang di antaranya adalah petahana, dan delapan orang merupakan adalah wajah baru. Selanjutnya, dari masing-masing Kecamatan, terdapat keterwakilan kuota perempuan 30 persen yakni tiap-tiap kecamatan ada satu orang panwascam perempuan.

“Kenapa kami mayoritas petahana kembali terpilih, karena kami hargai kinerja mereka pada waktu pemilu lalu yang luar biasa, tentu ada penilaian dari kami. Artinya mereka sudah punya pengalaman, sehingga kami mendapat apresiasi dari Bawaslu Provinsi bahwa kinerja Bawaslu Mataram jadi yang terbaik di pemilu 2019, tidak ada konfilik dan sebagai macamnya,” jelas Yusril.

Setelah dilantik, para panwascam tersebut akan langsung melaksanakan agenda pengawasan terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkada

yang sudah mulai berjalan.

Namun demikian, sebelum memasuki agenda pengawasan, masing-masing Panwascam terlebih dahulu akan melaksanakan konsolidasi internal mereka, yakni terkait dengan pleno penetapan ketua dan pembagian divisi-divisi.

Kemudian mereka juga diminta untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan semua stakeholder yang ada di kecamatan masing-masing.

Lebih lanjut ditegaskan Yusril bahwa dari 18 orang panwascam terpilih yang dilantik tersebut dipastikan bersih dari susupan kepentingan politik partai maupun kandidat bakal calon yang akan tampil maju bertarung. Karena proses seleksi dilakukan dengan cukup ketat untuk menyaring panwascam yang berkualitas.

“Alhamdulillah saya sebagai ketua Pokja divisi SDM, saya pastikan bahwa 18 orang ini adalah orang yang clean and clear dari afiliasi politik,” tegasnya.

Pelantikan panwascam Kota Mataram itu dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi NTB, Itratif.

Walikota Mataram Ahyar Abduh berharap dari para panwascam agar berkerja melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan aturan, dan menjaga integritas. Sehingga Pilkada Mataram dapat aman damai dan sejuk, dan dapat melahirkan pemimpin yang terpilih sesuai dengan harapkan masyarakat. Selain itu Ahyar juga berpesan agar para panwascam bisa bekerja profesional dengan tegas, dan tidak mentoleransi pelanggaran, katanya. (ndi)

(Suara NTB/Bawaslu)

LANTIK - Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri saat melantik 18 anggota panwascam. Pelantikan dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Komisioner Bawaslu NTB, Itratif.

Napi Kendalikan Bisnis Sabu

Lapas Mataram Akui Kecolongan Mataram (Suara NTB) – Lapas Mataram mengevaluasi sistem pengamanan akibat dugaan keterlibatan narapidana narkoba dalam bisnis sabu. Narapidana tersebut selain diselidiki kasusnya, juga mendapat sanksi disiplin. Kasus itu harus dibongkar tuntas.

“Kita akui kecolongan,” ungkap Kepala Lapas Mataram Tri Saptono Sambudji, Senin (23/12).

“Karena dalam satu kamar itu ada banyak narapidana sehingga mungkin pengawasannya tidak menyeluruh,” imbuhnya.

Dia menyebutkan bahwa Lapas Mataram terdiri dari tiga blok dengan petugas jaga masing-masing tiga orang per blok. Satu penjaga mengawal sekurangnya 400 narapidana.

Napi berinisial LF yang kini dalam penanganan Polresta Mataram juga diberi tindakan disiplin. “Sudah kita tempatkan di sel khusus dan tidak boleh menerima kunjungan dari siapapun. Kalaupun ketemu kita batasi hanya lima menit dan itu dalam pengawalan,” terangnya.

Tri menegaskan, peninda-

kan itu tak hanya berlaku untuk narapidana saja. Namun dia pun menggarisbawahi apabila ada oknum petugasnya yang ikut bermain dengan ikut membantu menyelundupkan ponsel. “Kalau ada oknum petugas yang bermain, saya minta Kapolres ambil tindakan.

Apalagi kalau warga binaan (napi) kita sikat,” tegasnya.

Kapolresta Mataram AKBP Guntur Herditrianto menjelaskan, napi dimaksud, LF, diduga memerintahkan dua tersangka RA (17) dan AB (23)

untuk menjalankan bisnis sabu. LF diduga mencari pembeli sekaligus sumber sabu.

Hal itu terungkap dari penangkapan RA dan AB pada Rabu pekan lalu. Yang mana keduanya diduga hendak mengantarkan sabu. Barang bukti yang disita antara lain masingmasing satu klip sabu seberat 5,48 gram dan 5,70 gram. “Kasus ini terungkap atas kerjasama yang baik dengan pihak Lapas Mataram. kita masih kembangkan kasus ini lebih lanjut,” tandas Guntur. (why)

Selasa, 24 Desember 2019

SUARA NTB

Program KPBU Molor hingga Akhir 2020 Giri Menang (Suara NTB) Program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditarget mulai awal tahun 2020 dipastikan molor hingga akhir tahun. Hal disebabkan kendala teknis dan non teknis yang dihadapi Pemda Lombok Barat (Lobar). Padahal KPBU ini menjadi solusi untuk mengatasi persoalan PJU yang pelik di Lobar.

Kabid Pertamanan pada Di-

nas Perumahan dan Pemukiman Lobar H. Saefullah, Senin (23/12) mengatakan rencana KPBU akan mampu mengatasi persoalan PJU di Lobar. Namun untuk program KPBU ini tidak bisa cepat, seperti membalikkan telapak tangan, butuh proses dan bertahap. Saat ini tengah proses persiapan progam ini yang dilakukan oleh beberapa tim.

Tahapan saat ini tengah dilakukan evaluasi studi kelayakan.

Bupati menargetkan agar program ini mulai awal tahun ini, hanya saja memang agak meleset sedikit.

Menurut dia KPBU ini solusi untuk mengatasi masalah PJU saat ini yang tengah dipadamkan oleh PLN. Pemda Lobar kehabisan anggaran untuk membayar tarif PJU. Menyusul Pemda hanya mengalokasikan Rp 13 miliar lebih tahun 2019 ini untuk pembayaran PJU. Sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp 16 miliar lebih, sehingga masih kekurangan anggaran Rp 2,5 miliar. Di satu sisi Dinas Perumahan dan Pemukiman mengklaim bahwa

pajak penerangan jalan (PPJ) yang diperoleh surplus, tapi Pemda menunggak PJU. (her)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR 4113 CQ NOKA/NOSIN : MHIJFP12XGK563609/JFPIE-2533373 AN.DWI CAHYANTO HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 4503 HD NOKA/NOSIN : MHIJBC120AK021463/ JBC1E -1918703 AN.SUPARMAN HLG D’SKTR CAKRANEGARA

Halaman 9

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR.2962 CM NOKA/NOSIN : MH3SE9010FJ015421/ E 3 R 4 E - 0 0 1 5 4 2 6 AN.HARTAWAN HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM

HLG STNK R2 YAMAHA DR. 2639 AV NOKA/NOSIN : MH35TL0035K120144/5TL120152AN.NUNUNGHERYANI,SSN HLG D’SKTR JL.GAJAH MADA KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR. 4346 MI NOKA/NOSIN : MHIJFZ214HK177741/ J F Z 2 E - 1 1 8 0 6 8 8 AN.ABDUARAHMAN AL IDRIS HLG DSKTR JL.PEMUDA KT MATARAM

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Selasa, 24 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 24 Desember 2019

Dari Hal. 1 Sebelumnya, Kepala BAPP dan LPBJP Setda NTB, Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi menyebutkan jumlah paket non tender (PL) pada APBD Perubahan 2019 sebanyak 4.554 paket dengan pagu Rp660,7 miliar. Sampai 10 Desember 2019, sebanyak 283 paket atau 6,21 persen dengan pagu Rp29,2 miliar belum dieksekusi OPD. Sementara proyek PL yang sedang proses eksekusi 405 paket atau 8,89 persen dengan pagu Rp82,1 miliar. Sedangkan proyek PL yang sudah SPK/SPB sebanyak 3.886 paket atau 84,89 persen dengan pagu Rp549,3 miliar.

Untuk progres proyek tender, kata Sadimin sampai 10 Desember 2019 sudah semuanya tuntas lelang. Pada 2019, jumlah proyek yang dilelang melalui ULP NTB sebanyak 156 paket dengan pagu Rp356,9 miliar.

Permasalahan terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tahun 2019. Antara lain, beberapa OPD yang membuat target penyerapan anggaran hingga akhir triwulan III

khususnya untuk paket pekerjaan non tender.

Hal ini, kata Sadimin, tergambar dari total paket non tender atau proyek PL sebanyak 4.554 paket, yang belum dieksekusi sebanyak 283 paket dengan nilai Rp29,2 miliar. Ia mengatakan, penjadwalan pelaksanaan pengadaan paket non tender tidak sesuai dengan waktu dibutuhkan dan diproses tidak sesuai dengan prosedur.

Seharusnya, memanfaatkan fitur e-pengadaan langsung pada aplikasi SPSE. Sehingga prosesnya dapat dimonitor dan penyedianya terverifikasi pada aplikasi e-SIKAP. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih belum maksimal dalam menggunakan aplikasi pascatender pada aplikasi SPSE khususnya e-kontrak.

Yaitu, input dan cetak form dan berita acara serah terima dan lain-lainnya, yang berpengaruh terhadap penilaian zona integritas di bidang pengadaan. (nas)

Gerhana Matahari Cincin Teramati dari Mataram Dari Hal. 1 Ketiga pihak akan melakukan pengamatan bersama melalui Islamic Center Hubbul Wathan. ‘’BMKG bersama Kanwil Kemenag dan Komunitas Astronomi Serioq Langit akan melakukan pengamatan di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB mulai jam 12.00 Wita,’’ jelasnya.

Kepada masyarakat, pengamatan disarankan Ardhianto menggunakan alat yang direkomendasikan, seperti pelapis mata atau kacamata yang menggunakan filter khusus untuk melihat matahari. ‘’Jangan gunakan kacamata hitam segelap apapun warna lensanya, atau film foto, film rontgen atau alat optic apapun tanpa filter matahari,’’ saran Ardhi. Sebab jika tanpa filter, dapat menyebab-

kan kerusakan mata hingga kebutaan.

Jika tidak punya alat bantu, maka disarankan menyaksikan melalui live streaming www.bmkg.go.id/ GMC. Dalam catatan BMKG, gerhana Kamis mendatang itu manambah daftar fenomena yang sama setahun terakhir. Terekam telah terjadi 5 kali gerhana, diantaranya 3 gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Hanya saja, lintasannya berbeda beda setiap kota.

Sementara untuk gerhana tanggal 26 dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia. “Untuk Kota Mataram, magnitudonya 0.68, sehingga yang bisa kita amati gerhana Matahari sebagian,” jelas Ardhi. (ars)

Siaga Rekayasa Lalu Lintas Dari Hal. 1 untuk bersiaga mengatur rekayasa lalu lintas yang ada,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/12) di Mataram.

Bayu mengimbau masyarakat agar menghindari beberapa titik kemacetan yang rutin terjadi setiap tahunnya. Khususnya untuk 11 titik pasar tumpah seperti di Pasar Mandalika, Kota Mataram. Kemudian di Pasar Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Pasar Paok Motong dan Pasar Masbagik di Kabupaten Lombok, Pasar Kopang di Lombok Tengah, Pasar Kandai dan Manggalewa di Kabupaten Dompu, serta Pasar Sila di Kabupaten Bima. ‘’Yang rawan macet sejauh ini di beberapa titik itu. Seperti di Paok Motong dan pasarpasar tupah lainnya,’’ ujar Bayu. Walaupun begitu, pihaknya memprediksi peningkatan mobilitas masyarakat di NTB tidak akan seramai seperti di Pulau Jawa atau daerah lainnya. ‘’Insya Allah semua bisa diakomodir.

Pasti ada peningkatan mobil-

itas, tapi tidak signifikan,’’ sambungnya.

Dishub NTB bersamasama dengan pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan serta Dishub Kabupaten/ Kota disebut akan mulai membangun Posko dan melakukan penjagaan 3 hari sebelum dan sesudah malam pergantian tahun.

“Fasilitas kapal tersedia cukup dengan baik, dan untuk fasilitas darat juga sangat memadai sehingga aktivitas masyarakat akan terlayani,” ujarnya.

Berkaca dari tahun sebelumya, Bayu menerangkan bahwa perayaan tahun baru di NTB akan berjalan dengan lancar dengan rekayasa lalu lintas serta persiapan-persiapan lainnya yang dibutuhkan. Walaupun begitu, aktivitas masyarakat yang cukup dinamis diakui membutuhkan persiapan yang cukup. ‘’Kita akan bangun pos bersinergi dengan kepolisian, kesehatan dan Jasa Raharja,’’ pungkasnya. (bay)

Wujudkan SDM Indonesia Unggul

BBPOM Mataram Beri Edukasi Pangan Jajanan Sehat dan Bergizi

Dari Hal. 1 Gagasan jerat pidana itu datang dari Anggota VI BPK RI Prof.

Dr. Harry Azhar Azis, MA setelah melihat fenomena tindaklanjut pengembalian kerugian negara dan perbaikan administrasi atas tiap temuan BPK. ‘’Sampai sekarang kami di pusat sedang formulasikan pasal pasal tentang undang undang itu. Tapi tujuan saya, mendorong supaya efektivitas temuan itu bisa ditindaklanjuti,’’ kata Harry Azhar Azis saat memberi pengarahan di hadapan Kepala BPK NTB Hery Purwanto dan jajaran, Senin (23/12).

Saat pengarahan yang dirangkai dengan peresmian ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), Harry menanyakan langsung kepada Kepala BPK NTB terkait temuan di Pemprov NTB, kabupaten dan kota. Hery Purwanto langsung menimpali dengan menyebut penyelesaian atas temuan sudah mencapai 87 persen. ‘’Artinya masih ada 13 persen.

Kalau ada dananya itu harus dikembalikan ke kas daerah.

Nah, kalau tidak ada ancamannya, maka ini Pemda akan anggap enteng,’’ ujarnya.

Ide itu pernah dilontarkan langsung kepada Presiden RI H. Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri yang saat itu dijabat Jendral Pol. Tito Karnavian, mendorong efektivitas pengembalian kerugian daerah.

Selama masa rekomendasi penyelesaian 60 hari, Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penyidik Polri, agar menahan diri karena sepenuhnya jadi ruang intervensi BPK.

Dari Hal. 1

Mataram (Suara NTB) Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan Pengolahan Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi generasi emas Indonesia, Jumat (20/12). Bertempat di Aula Pendopo Walikota Mataram, kegiatan yang mengambil tema Aku Sehat dan Cerdas, Aku Generasi Emas Indonesia tersebut ditujukan untuk memperluas pengawasan dan intervensi pangan jajanan bagi anak sekolah (PJAS).

Kegiatan BBPOM di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (2-12).

Kepala BBPOM Mataram, Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., MH. menerang- BBPOM sebagai otoritas pengawas Obat dan Makan bahwa melalui kegiatan tersebut pihaknya kanan berperan penting dalam mengawasi pangan mengharapkan adanya generasi emas Indonesia yang beredar. “Investasi kesehatan sejak dini men2045 adalah generasi yang sehat dan cerdas. “Pan- jadi modal untuk membentuk generasi emas Indogan aman, bermutu, dan bergizi diperlukan untuk nesia 2045 yang sehat dan cerdas,” ujarnya. membangun sumber daya manusia (SDM) IndoPara peserta kegiatan diharapkan bisa mendanesia yang sehat, cerdas, dan unggul,” ujarnya saat patkan edukasi untuk menjadi konsumen cerdas. memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Yaitu konsumen yang memerhatikan kebersihan, Menurut Suarningsih pangan jajanan di keamanan, dan mutu pangan jajanan yang dibeli sekolah berperan penting dalam pemenuhan ke- dan dikonsumsi di sekolah. Terutama memastibutuhan gizi anak sekolah. Penjaminan keaman- kan pangan jajanan yang ada di lingkungan sekolah an, mutu, dan gizi pangan jajanan anak sekolah senantiasa terjaga keamanan, mutu, dan gizinya. perlu menjadi prioritas.

Selain itu, BBPOM Mataram juga akan memAda beberapa kegiatan yang mewarnai KIE berikan bimbingan teknis dan pendampingan bagi yang diadakan BPOM Mataram. Antara lain pelaku usaha pangan utamanya UMKM di NTB BBPOM Berbagi Cerita, yaitu pemberian eduka- untuk dapat memproduksi pangan yang aman, si tentang obat dan makanan aman yan dikemas bebas dari bahan berbahaya. Terutama untuk dalam dongeng bagi sekitar 200 peserta yang ter- mendukung pembinaan terhadap kantin dan kodiri dari siswa kelas 4-6 Sekolah Dasar dan sed- munitas sekolah yang tengah dibina sebagai penerajat di Kota Mataram. erima Piagam Bintang Keamanan Pangan KanSelain itu, ada juga Eksperimen Bersama tin Sekolah di Kota Mataram.

BBPOM untuk mengajak anak-anak melakukan uji Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Tim pangan jajanan secara langsung serta Bermain Ber- Penggerak (TP) PKK Kota Mataram, Hj. Suryani sama BBPOM. Kegiatan sendiri dapat diadakan Ahyar Abduh, yang menyampaikan apresiasinya berkat dukungan lintas sektor. Antara lain kerjasa- atas KIE yang digelar BBPOM Mataram. “Dukuma Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Olahr- ngan pemerintah Kota Mataram dalam kegiatan aga, dan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. edukasi, sesuai dengan tujuan kegiatan ini, unSenada dengan itu Kepala Bagian Pengaduan tuk meningkatkan pengetahuan tentang hidup Masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat dan sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan aman Dukungan Strategis Pimpinan BBPOM Mataram, bagi siswa dan pengajar,” ujarnya saat menyamNurvika Widyaningrum, menerangkan bahwa paikan sambutan dalam kegiatan tesebut. (bay)

Volume Sampah di TPA Regional Kebon Kongok Meningkat Dari Hal. 1 Kepala UPTD TPA Regional Kebon Kongok, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/12) siang mengatakan, meskipun volume sampah semakin bertambah. Tetapi sampah yang diangkut ke TPA Regional Kebon Kongok sudah mulai ada yang dipilah-pilah. ‘’Ada perubahan dari tahun kemarin, masih campur sampahnya. Sekarang sudah dipilah yang masuk ke TPA. Kalau tahun kemarin rata-rata 333 ton. Sekarang sudah 340 ton lebih,’’ sebutnya.

Semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok, jelas Didik akibat beberapa persoalan.

Pertama, jumlah masyarakat semakin bertambah. Di Kota Mataram, hampir 100 persen kawasannya diambil sampahnya. Sementara, Lombok Barat baru 30 persen sampah yang dibawa ke TPA. ‘’Cuma sekarang, sudah ada yang memilah. Sampah plastik agak berkurang. Dulu nggak ada, sekarang ada pemilahan. Ini mempermudah pengolahan di TPA,’’ ucapnya.

Dengan adanya pemilahan sampah sebelum diangkut ke TPA Kebon Kongok, lanjut Didik, mempermudah petugas yang ada di sana. Sampah organik akan langsung dibawa ke tempat pengolahan yang bera-

Pidana Abaikan Rekomendasi Pola itu sudah efektif berjalan, meski jauh sebelumnya Jokowi sempat mengeluh saat jadi Walikota Solo, kepala dinasnya banyak dipanggil polisi dan jaksa terkait temuan BPK saat rekomendasi sedang berjalan.

Ketika Jokowi jadi Presiden, ia meminta agar diskresinya digunakan untuk mengingatkan APH. Pola itu kini efektif. Namun kelonggaran 60 hari selama rekomendasi berjalan, banyak OPD hingga kepala daerah yang meremehkan. Sehingga banyak dari temuan kerugian negara atau daerah tidak ditindaklanjuti dengan maksimal.

Maka salah satu jalan menurutnya, mempidanakan pihak yang paling abai, mulai dari kepala daerah, Sekda hingga kepala OPD atau swasta yang berkontribusi.

Di samping itu, ia melihat ada pasal yang kontraproduktif dengan semangat penyelesaian kerugian negara atau kerugian daerah. Sebagaimana diatur Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa pengembalian kerugian negara tak hapus perbuatan pidana.

Menurutnya, pasal ini sering dipakai APH untuk memproses pejabat yang sudah mengembalikan kerugian negara sebelum tenggat waktu 60 hari. ‘’Menurut saya, pasal ini harus dihapus,’’ pungkasnya. (ars)

BPK Telisik Indikasi Kebocoran Retribusi Sektor Pariwisata di NTB

(Suara NTB/ist)

16 OPD Belum Eksekusi 233 Proyek PL Senilai Rp23,5 Miliar

Halaman 11

da di Lingsar, Lombok Barat.

Apabila pemilahan dari rumah tangga semakin masif dilakukan, maka jelas akan semakin berkurang volume sampah yang diangkut ke TPA Kebon Kongok. Sehingga, tinggal sampah residu yang masuk ke TPA. Pihaknya juga menyiapkan mesin pengolahan sampah berlokasi di TPA Rincung.

Sampah akan diolah menjadi pelet untuk bahan bakar PLTU. Didik menambahkan, Kota Mataram masih penyumbang sampah terbesar di TPA Regional Kebon Kongok. Karena luas areal jangkauan sampah yang ditangani sudah hampir di seluruh kawasan. ‘’Kalau Lombok Barat baru 30 persen luas cakupan pengambilan sampah ke TPA. Kalau Kota Mataram hampir 100 persen, semua kawasan sudah diambil sampahnya,’’ terangnya.

Untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, pihaknya sudah meminta kedua Pemda menggalakkan gerakan pilah sampah dari rumah. Tahun depan, Kota Mataram dan Lombok Barat akan diminta membuat jadwal untuk pengangkutan sampah organik dan anorganik. ‘’Jadi, yang masuk ke sini itu semuanya sudah terpilah. Hari Senin - Selasa mungkin sampah organik. Rabu - Kamis baru sampah anorganik diangkut.

Kayak kota-kota besar di negara lain begitu dia,’’ tuturnya.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB pada 2018, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan jumlahnya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.

Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.

Tahun 2019, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk program NTB zero waste. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. (nas)

potensi pemasukan daerah Rp 1 miliar, namun hanya masuk ke kas daerah Rp 100 juta. ‘’Nah, kemana Rp900 jutanya? Itu yang bisa diaudit,’’ jelasnya.

Jika ditemukan ada kejanggalan berupa kebocoran, memang kewenangannya tidak akan sampai pada penyidikan dan penetapan tersangka, karena itu akan jadi ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Tapi sebelum APH masuk, akan diawali dengan audit investigasi oleh timnya di NTB untuk anatomi potensi fraud dan memperdalam unsur pidana. ‘’Nah, itu (hasil investigasi) yang kita rekomendasikan ke APH. Kita laporkan,’’ tegasnya. Atau bisa sebaliknya. ‘’Kalau APH menemukan data, bukti bukti peyelewengan awal, kita akan lakukan audit investigasi,’’ tandasnya.

Pada kesempatan sama, mantan anggota DPR RI ini diminta meresmikan dan menyaksikan ruangan PIK, yang di dalamnya difungsikan sebagai server pusat informasi pariwisata NTB. Ia mengaku menjadi inisiator penyediaan perangkat informasi pariwisata di ruangan PIK pada Gedung BPK. Pengunjung dari mana pun, dapat mengakses informasi tentang objek wisata favorit di NTB sekaligus menjadi referensi audit jajarannya di

BPK NTB. Soal audit objek wisata ini, Kepala BPK NTB Hery Purwanto mengatakan bahwa, tiga segmen jadi perhatian pihaknya dalam proses audit sektor pariwisata mendatang.

Pertama, terkait proses pengelolaan sektor pariwisata, lebih khusus mengenai detinasi dan promosi. Kedua, auditor akan mengecek peran serta masyarakat, khususnya lingkar destinasi. Ketiga, mengecek langsung aliran dana dari objek ke kantong PAD. Pihaknya akan mencermati secara khusus pemasukan derah dari PAD pada sektor pariwisata. Baik melalui karcis masuk, akomondasi dan transportasi di destinasi wisata.

Diakuinya, audit belum mengarah ke tindaklanjut atas temuan atau karena ada temuan awal. Tapi audit ini merupakan pendahuluan yang membutuhkan observasi awal sebelum menukik lebih detail pada sumber pemasukan PAD. BPK melihat pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemprov NTB sesuai yang tertuang dalam visi misi NTB Gemilang.

Saatnya pihaknya turut memberikan atensi, karena bagaimana pun juga kuat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat jika sektor pariwisata dikelola dengan baik. (ars)

Okupansi Resort Diprediksi 80 Persen Dari Hal. 1 ‘’Menjelang akhir tahun dan tahun baru, wisatawan domestik maupun mancanegara lebih tertarik menginap di resort daripada di hotel,’’ ujar Lanang saat dihubungi, Senin (23/12). Untuk resort, ia memprediksi peningkatan okupansi hingga 80 persen.

Diterangkan Lanang, beberapa kawasan yang akan menjadi andalan adalah wilayah tiga gili, Sekotong dan Mandalika. Sedangkan untuk hotel-hotel di tengah kota, seperti di Kota Mataram, diperkirakan hanya akan memperoleh peningkatan okupansi pada kisaran 50 persen.

Untuk mewujudkan target okupansi tersebut, Lanang menerangkan pihaknya telah mengimbau kepada hotel dan resort yang ada untuk menyusun paket promosi khusus.

Terutama untuk mengakomodir kebutuhan tamu dan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk merayakan pergantian tahun dan menghabiskan masa libur panjang.

Okupansi di resort-resort, disebut sudah mulai ramai sejak tanggal 20 Desember lalu.

Situasi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung hingga 5 Januari 2020 mendatang menjelang libur panjang akhir tahun berakhir.

Walaupun begitu, hingga saat ini okupansi city hotel disebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan okupansi resort. Khususnya untuk kegiatan MICE yang banyak digelar sepanjang akhir tahun. ‘’City hotel me-

mang biasa ramai. Khususnya dengan agenda-agenda bisnis,’’ ujar General Manager (GM) Hotel Lombok Raya tersebut.

Selain itu, Lanang menerangkan bahwa persentase okupansi pada pergantian tahun kali ini menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Di mana akhir 2018 hingga awal 2019 okupansi hotel-hotel di NTB secara umum sempat turun drastis hingga kisaran 20-30 persen sebagai dampak bencana gempa. ‘’Waktu itu dampak gempa masih sangat terasa,’’ ujar Lanang. Selain gempa, masa pemulihan yang tengah berjalan juga disebut sebagai salah satu penyebab rendahnya okupasi pada tahun sebelumnya. Ditambah dengan harga tiket pesawat yang melambung serta kebijakan bagasi berbayar dari beberapa maskapai.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, menerangkan bahwa okupansi hotel maupun resort memang menunjukkan peningkatan secara statistik. Khususnya menjelang akhir tahun dan awal tahun yang diprediksi akan menyerap banyak tamu dan wisatawan.

Hal tersebut telah mulai terlihat sejak Oktober lalu, di mana tingkat hunian kamar baik di hotel bintang mau nonbintang telah menunjukkan peningkatan. ‘’Okupansi hotel akan meningkat secara perlahan. Itu sudah terlihat dari okupansi hotel yang terus tumbuh sejak dua bulan terakhir,’’ ujarnya. (bay)

Ditutup Tanpa Opsi, Industri Turunan Jadi Solusi Dari Hal. 1 Irianto sampai ke perjalanan terakhir mengangkut material ke pengepul.

Sebelumnya dengan susah payah ia harus memikul dua karung dengan berat masingmasing karung sekitar 35 Kg menuruni bukit sejauh empat Km. Beban itu harus ditanggungnya sepanjang perjalanan melalui kawasan hutan tropis Tongo Loka yang diketahui endemik malaria. Bebannya mulai ringan setelah sampai di kaki bukit, tempat sepeda motornya diparkir bersama puluhan motor ojek PETI lainnya.

Sampai di pengepul, lelahnya terbayar dengan ongkos Rp300 ribu. Hari itu, Kamis (5/ 12), dua kali Irianto turun naik bukit dan mendapat dana segar Rp600.000. Ojek yang nekad seperti Irianto di kawasan PETI itu jumlahnya sekitar 30 orang.

Perputaran uang juga terjadi di pedagang kecil di sekitar lingkar PETI. Sebut saja Ibu Alen, pendatang asal Lombok Tengah yang menetap di Desa Ai Kangkung sejak puluhan tahun lalu. Hanya dengan berjualan makanan ringan, nasi campur dan kopi, sehari ia bisa meraup keuntungan bersih Rp1 juta. Apalagi ketika tersiar kabar dari sekian banyak lubang galian salah satunya ditemukan urat emas. Pelaku PETI yang berbondong bondong naik bukit, memborong dagangannya untuk logistik selama para pelaku menginap di hutan. ‘’Saya bisa dapat Rp5 juta kalau lagi ramai,’’ sebut Alen.

Itulah fakta sirkulasi ekonomi yang terjadi di lingkar PETI. Masyarakat benar-benar menikmati hasil langsung dari aktivitas itu meski dengan sadar sepenuhnya itu adalah ilegal.

Pemerintah KSB juga sadar situasi itu. Mengurai benang kusut dari aktivitas PETI sedang diupayakan, karena langkah represif sedang ditimbang untuk jadi opsi terakhir. ‘’Karena kalau sudah di dalam kawasan hutan, apalagi itu di dalamnya ada konsesi (perusahaan) yang lain, maka itu harus ditertibkan,’’ ujar Sekda KSB, H. Abdul Azis MH memberi gambaran jika penegakan hukum seperti ilustrasi kacamata kuda.

Bagaimana dengan opsi WPR? Sekda KSB tak langsung merespons dengan jawaban.

Harus ada tahapan-tahapan kajian lingkungan dan dampak kesehatan manusia meski PETI sudah terlokalisir menjadi WPR. Contoh kasus dari WPR di tujuh titik yang pernah direkomendasikan pihaknya. Toh penggunaan zat kimia berbahaya tak terkendali. Sehingga WPR tak jadi prioritas pembahasan.

Pemda KSB saat ini sedang membahas smelter, industri turunan dari proses penambangan emas dan tembaga PT. AMNT, perusahaan pemegang konsensi paling luas. “Industri turunan seperti smelter, bisa jadi transformasi mereka yang dari PETI,’’ ujarnya menjawab Suara NTB. Jika terwujud, smelter akan jadi kesempatan kerja bagi masyarakat KSB, khususnya mereka yang sela-

ma ini menggantungkan penghasilan dari Peti di tujuh titik. Smelter akan jadi salah satu dari sejumlah kesempatan kerja yang diidentifikasi Pemda KSB sebagai solusi.

Lahan seluas 120 hektar sudah disiapkan untuk membangun industri peleburan material hasil galian dari Open Pit yang sebelumnya dikelola PT. NNT itu.

Smelter yang menghabiskan nilai investasi besar, akan menjadi industri turunan tambang tembaga dan emas PT. AMNT, diperkirakan menyerap tenaga kerja sejak proses konstruksi sampai produksi cukup banyak. ‘’Intinya ini soal kesepatan kerja yang harus dibuka. Kalau peluang peluang di sektor lain, seperti di UMKM, industri lainnya, maka tenaga kerja (PETI) di situ bisa kita alihkan secara bertahap,’’ ujar Sekda.

Rapat akan digelar Pemda KSB bersama unsur terkait untuk evaluasi hasil operasi sebelumnya dan merespons aspirasi para pelaku PETI yang mencapai sekitar 6.000 orang.

Kesepakatan yang pernah dibuat dengan Pemprov NTB akan jadi bahan kajian. Langkah penutupan atau opsi WPR akan terus dikaji hingga awal 2020 mendatang. ‘’Harus ada solusinya, bertahap. Tidak boleh ada yang jadi korban,’’ tegasnya.

Sebelum Tutup Paksa Berkurangnya pasokan merkuri dan sianida, termasuk bahan bakar minyak ke lokasi PETI akibat operasi

yang terus gencar, bukan berarti kabar menggembirakan.

Penambang akan menempuh berbagai cara agar aktivitasnya berkelanjutan, meski harus membeli bahan kimia dengan harga mahal.

Imbauan dan penindakan sedang digencarkan Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustafa SIK. ‘’Kami akan terus melaksanakan imbauan dan penindakan. Termasuk memutus rantai peredaran merkuri dan sianida,’’ kata Kapolres kepada Suara NTB. Upaya penindakan yang sudah dilakukan, sudah ratusan lubang galian PETI ditutup paksa, termasuk mata gelondong yang dikubur. Titik sebaran yang sudah ditindak seperti di Maluk, Jereweh dan Sekongkang. ‘’Sementara untuk wilayah lain masing diberikan imbauan imbauan lewat Bhabinkamtibmas masing-masing. Sudah diinstruksikan untuk upaya persuasif, agar penambang beralih ke usaha lain,’’ ujarnya. Dua wilayah sebaran PETI yang sedang diimbau adalah Brang Rea dan Taliwang.

Jika imbauan tak juga diindahkan, maka penindakan berupa penutupan paksa akan jadi upaya akhir dari rangkaian proses sosialisasi. Terlebih sudah ada Satgas yang dibentuk, dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana di tingkat wilayah dan dirinya untuk tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

Tidak cukup dengan imbauan dan tindakan tegas.

Kapolres waspada pembusuk

dari kalangan internalnya.

Jangan sampai ada anggota Polri yang turut bermain, apalagi menjadi backing tambang ilegal di KSB. ‘’Saya ingatkan agar anggota tidak bermain. Jika sampai ada laporan masuk, saya tidak akan segan-segan memecat mereka.

Karena kita sudah komit untuk berantas PETI ini,’’ tegas mantan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini.

Kewenangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) saat ini ada di tangan Pemprov NTB setelah ditarik dari pemerintah daerah. Praktis kendali penuh ada di Gubernur NTB soal administrasi, tapi justru di lapangan tak terkendali. Masyarakat bergerak liar mencari titik-titik yang dipercaya mengandung emas dengan mencacah bukit dan hutan.

Tindaklanjut ketegasan Gubernur NTB dengan membentuk Satgas dipimpun Kapolda NTB, sebatas efektif menghentikan aktivitas sama di Pulau Lombok. Pulau Sumbawa belum sepenuhnya efektif.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyadari itu. Tapi diyakini, Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah diterbitkan, akan jadi landasan hukum dan langkah penindakan berkelanjutan. ‘’Sudah ada Satgasnya sudah ada Pergubnya, tinggal bagaimana proses penindakannya,’’ ujar gubernur.

Bagaimana dengan usulan WPR? Menurutnya, harus dikaji dari segi manfaat dan dampak lain yang timbul.

“Harus ada kajian dulu,” jawabnya singkat. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 24 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Membentuk Karakter Siswa SLB Lewat Gerakan Literasi Sekolah Provinsi NTB Mataram (Suara NTB) Panitia Gerakan Literasi Sekolah (GLS) Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi NTB melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan GLS SLB Provinsi NTB tahun 2019. Kegiatan itu dilaksanakan pada Kamis (19/12) di Mataram. Diikuti oleh 19 SLB se-Pulau Lombok, dengan total 102 orang mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini untuk membentuk karakter siswa melalui gerakan literasi sekolah.

Ketua Panitia yang juga Ketua Gerakan Literasi SLB Provinsi NTB, H. Winarna, M.Pd., menyampaikan, tujuan dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan GLS Provinsi NTB itu untuk menyosialisasikan program gerakan literasi sekolah, sehingga betul-betul menggerakkan kebiasaan anak-anak untuk gemar membaca, menulis, dan berhitung.

Panitia GLS Provinsi NTB

menghadirkan tiga narasumber pada sosialisasi dan pendampingan GLS. Tiga narasumber itu yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd.; budayawan, Mamiq Sahnan atau Papuq Icunk; dan akademisi, H. Syahrir Idris, MA., Ph.D. Winarna menjelaskan, dari Dinas Dikbud NTB menyampaikan tentang kebijakan dan dorongan agar GLS bisa terwujud. Sementara budayawan diminta untuk memaparkan cerita atau story telling berlatar budaya daerah dan melakukan simulasi, pihak sekolah harus mempertajam dan mengimplementasikan di tingkat sekolah. Di akhir sesi, akademisi berbicara mengenai masalah literasi multimedia. Dikenalkan perubahan literasi dari dulu sampai zaman digital. “Kita memang disuguhkan dan diajak membandingkan perkembangan zaman, sehingga dampaknya nanti harus pada pembalaja-

ran dan anak-anak,” katanya.

Menurut Winarna, literasi penting untuk awal pembentukan karakter siswa. GLS merupakan gerakan yang bagus untuk membiasakan siswa berliterasi, baik itu kebiasaan membaca, menulis, bercerita, bergambar, bermain sandiwara, dan lainnya.

Pada kesempatan sosialisasi dan pendampingan GLS SLB, panitia meminta masukan dari beberapa sekolah yang sudah memulai gerakan literasi kecil di sekolah. Gerakan itu antara lain, pengadaan pojok baca, baik di lorong kelas atau di sudut kelas, dan juga membiasakan diri di pagi hari menyiapkan anak-anak SLB bersalaman sebelum masuk kelas.

“Juga dibiasakan anakanak itu membaca 10 sampai 15 menit. Kalau untuk anakanak yang hambatan intelektual yang tidak bisa mebaca dan menulis, guru-guru membimbing dengan cerita-cerita, atau pun dengan kegiatan yang serupa untuk memancing anak-anak gemar mendengar-

(Suara NTB/ist)

Ketua Gerakan Literasi SLB Provinsi NTB, H. Winarna, M.Pd., (paling kiri) bersama Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd. (kedua dari kanan), bersama narasumber lainnya saat pembukaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan GLS. kan kisah, menceritakan kembali, dan mungkin dibantu dengan beberapa gambar,” ujar Winarna yang juga Kepala SLBN 2 Mataram.

Di gerakan literasi sekolah itu, juga diminta setiap SLB membentuk Satuan Tugas (Satgas) GLS. Dan saat ini masing-masing SLB sudah mengirim pengurus Satgasnya. Setelah terbentuk pengurus atau

Satgas, akan dibentuk program kerja ke depan. “Itu sedang digarap, nanti kita akan tagih pada bulan Februari 2020 melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Setelah itu MKKS membuat suatu desain ke depannya. Dengan dibiasakan untuk literasi ini, kalau berhasil pelajaran akan mudah diterima siswa,” pungkas Winarna. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

Peserta sosialisasi dan pendampingan GLS SLB Provinsi NTB.

(Suara NTB/ist)

Siswa SLB saat mengimplementasikan kegiatan literasi berupa ‘gambar bercerita’

Nelayan Tuntut Revisi Permen Pelarangan Pengiriman Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Nelayan di Provinsi NTB, terutama dari Lombok bagian selatan kembali menuntut agar Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No 56/2016 tentang larangan penangkapan, budidaya dan mengeluarkan benih lobster, kepiting dan rajungan ke luar wilayah NKRI segera direvisi.

Tuntutan agar mencabutan atau revisi Permen tersebut semakin ramai setelah Menteri KKP tidak lagi dijabat oleh Susi Pudjiastuti.

Pada Senin (23/12) siang, Lombok Lobster Asosiasi (LLA) datang ke Komisi II DPRD NTB. Mereka diterima oleh anggota Komisi II, H. Busrah Hasan dan H. Haerul Warisin. Hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Lalu Hamdi.

Dalam kesempatan itu, secara bergiliran para pengurus LLA menyuarakan tuntutannya untuk mencabut atau merevisi regulasi yang merugi-

Diskusi antara Lombok Lobster Asosiasi dengan Komisi II DPRD NTB kan nelayan di NTB. Dewan Pembina LLA, Mahnan Rasuli mengatakan, ada sejumlah poin tuntutannya yang diharapkan bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat melalui DPRD dan DKP NTB. Yang pertama adalah

merevisi Permen KP 56/2016, terutama yang mengatur tentang ukuran lobster yang boleh diekspor. Selanjutnya, cabut pasal yang melarang budidaya, buat regulasi ekspor benih berjangka dengan sistem kuota, buat regulasi budidaya

Petani dan Penyuluh Didorong Mulai Berinovasi Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram mendorong petani dan penyuluh untuk berinovasi dalam pemanfaatan teknologi pertanian. Hal ini mengurangi pembiayaan serta meningkatkan produktivitas pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H.Mutawalli dikonfirmasi, Senin (23/12) menyampaikan, petani dan penyuluh terus didorong untuk melahirkan inovasi teknologi pertanian.

Salah satunya adalah dengan melakukan uji terap pemanfaatan teknologi. Baru – baru ini, petani dan penyuluh diajarkan membuat pupuk organik, adaptasi teknologi spesifik lokalita dengan memanfaatkan kembali jerami padi lahan sawah dengan bantuan mikroorganisme dan lainnya.

Menurutnya, menumbuhkan inovasi petani sangat penting terutama karena semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Mataram. Jika tidak demikian maka petani di Mataram akan tertinggal jauh dengan petani di kabupaten lainnya yang memiliki lahan yang luas. “Karena itulah kita beri pelatihan ke penyuluh dan petani di BPP,” kata Mutawalli.

Ada beberapa inovasi dikembangkan dan salah satunya adalah dengan mengedepankan produk organik. Untuk mencapai produk organik ini maka bagaimana membuat benih or-

(Suara NTB/ist)

MANFAAT JERAMI - Petugas BPP Dinas Pertanian Kota Mataram belum lama ini menjelaskan pemanfaatan kembali jerami padi lahan sawah dengan bantuan mikroorganisme.

Hal ini salah satu inovasi yang sedang dikembangkan oleh Dinas Pertanian untuk mengurangi pupuk anorganik.. ganik. Petani diupayakan tidak mendorong petani menggunakan pupuk organik untuk menggunakan pestisida.

Mutawalli mengaku, petani meresidu tanaman berganmenyambut baik uji terap terse- tung pada pestisida. Dia telah but karena harganya pupuk or- mencoba pupuk organik di ganik lebih murah dibanding- atas lahan padi seluas 100 kan pupuk anorganik. Selain hektar. Uji coba bantuan peitu, produk yang dihasilkan jauh merintah pusat ini ternyata lebih mahal. Misalnya, beras berhasil dan produksinya sanorganik Rp25 ribu/kg. Sement- gat memuaskan.

Mutawalli mengharapkan, ara, beras kualitas super Rp10 ribu/kg. Artinya, keuntungan inovasi – inovasi terus lebih besar dirasakan dan leb- dikembangkan oleh petani mauih efisien pembiayaannya. “Pal- pun penyuluh agar mengurangi ing penting adalah mengejar se- ketergantungan terhadap pupuk anorganik serta meningkatkan hatnya dulu,” ujarnya.

Upaya Dinas Pertanian pendapatan petani. (cem/*)

berjangka dan sistem zonasi.

“Serta yang terpenting adalah menerapkan kuota yang sesuai daerah penghasil. Ini yang penting sekali.” katanya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan asosiasi dan koperasi dalam mengatur regulasi yang akan dijalankan di daerah dalam hal ekspor benih dan keberlangsungan budidaya.

“Yang tak kalah penting yaitu regulasi yang dilahirkan adalah regulasi yang pro terhadap nelayan tangkap dan nelayan budidaya, bukan regulasi yang sifatnya diskriminatif,” terangnya.

Menurutnya, jumlah nelayan penangkapan ikan di perairan NTB sekitar 45 ribu orang. Rata-rata mereka kehilangan mata pencaharian set-

elah muncul aturan penangkapan benih lobster tersebut.

Artinya kemiskinan baru bertambah akibat kebijakan yang kontroversial tersebut.

Sebelum lahirnya regulasi yang banyak dikritik tersebut, anak-anak nelayan di selatan juga bisa menghasilkan uang ratusan ribu per hari dengan hanya menangkap benih lobster dari laut. Mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Anggota Komisi II DPRD NTB, H. Haerul Warisin mengatakan, sejak bergantinya Menteri KKP, poin penting yang ingin disampaikan oleh Komisi II yaitu revisi Permen No 56/2016 ini. Ia mengharapkan agar pihak asosiasi memberikan tuntutan secara tertulis kepada Dewan untuk selanjutnya dibawa ke Menteri KKP.”Kami ingin bahas langsung dengan Menteri mengenai lobster ini,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Lalu Hamdi mengatakan, pihaknya mendukung revisi Permen 56/2016 tersebut. Saat ini kata Hamdi, pemerintah pusat sedang menyerap aspirasi semua stakeholder melalui FGD yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kementerian KKP juga turun ke lapangan untuk melihat secara langsung tuntutan nelayan.

Nelayan lobster di Provinsi NTB di sepanjang pantai selatan. NTB memiliki ruang untuk budidaya laut di areal seluas 72 ribu hektar dari 2,9 juta hektar perairan NTB. “Itu yang sudah tercatat sebagai alokasi ruang untuk

budidaya laut sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesi-

sir pulau-pulau terpencil,” terangnya. (ris)