Edisi Sabtu 24 November 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 24 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 216 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PJU dan Toilet Destinasi Wisata Dikeluhkan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Toilet yang tidak layak dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di destinasi wisata masih menjadi keluhan wisatawan yang datang ke NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan agar disiapkan toilet yang layak atau bersahabat dan lampu penerang jalan di kawasan wisata. Gubernur menceritakan, ia memiliki pengalaman mengenai tidak adanya toilet yang layak di destinasi wisata. Ia mengatakan, pernah mendampingi temannya berwisata di salah satu desa di Lombok Barat (Lobar). Dari sisi keindahan alam, kuliner dan budaya, NTB sangat luar biasa.

‘’Tapi sangat kecewa sekali dan kita pusing, susah mencari toilet yang layak. Terpaksa kita cari-cari masjid. Setelah itu toilet di masjid pun banyak yang tak layak,’’ tutur gubernur pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Kantor Dinas Pariwisata NTB, Jumat (23/11) pagi.

Gubernur mengharapkan, jangan sampai berbicara banyak tentang destinasi wisata tetapi masalah toilet masih belum bisa diselesaikan. Jika ada desa yang dijadikan desa wisata, Dr. Zul meminta agar toilet diperhatikan serius. ‘’Usahakan toiletnya bersahabat dengan yang akan mengunjungi,’’ tandasnya.

Termasuk juga lampu penerangan jalan umum di kawasan wisata. Gubernur mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan hal ini. Jika masalah PJU menjadi kewenangan kabupaten/kota, maka harus dikomunikasikan. ‘’Ini masukan yang bagus. Kita ndak usah menyalahkan kabupaten/kota. Nanti kita berkomunikasi,’’ tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. H.L. Bayu Windia, M. Si menyatakan bahwa masalah PJU menjadi kewenangan

Dishub, baik provinsi dan kabupaten/kota. Namun ada juga yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tergantung status jalannya. Jika jalan nasional maka menjadi kewenangan pusat. Kalau jalan provinsi maka tanggung jawab Pemprov. Sedangkan jika jalan kabupaten/kota, maka menjadi kewenangan Pemda setempat. ‘’Masalah PJU ini aspirasi masyarakat yang sudah meluas. Dan kita merencanakan tahun depan ada penambahan PJU,’’ kata Bayu.

Ia enggan menyebutkan anggaran yang diajukan dalam RAPBD 2019. Namun Bayu mengatakan banyak yang diajukan. Pembangunan PJU akan diprioritaskan pada kawasan padat penduduk dan kawasan wisata. ‘’Yang kita pikirkan lampunya saja, nanti nempel di PLN. PJU ini kebutuhan publik. Bisa terlayani dengan PJU ini. PJU ini aspirasi publik yang meluas,’’ tandasnya. Sebelumnya, General Manajer Sundancer Beach Resort & Spa Lombok, Nanang Supriadi menyampaikan

langsung kepada gubernur persoalan minimnya PJU di kawasan wisata. Sekotong Barat yang terkenal keindahan alamnya. Namun para wisatawan mengeluhkan jalan sepanjang daerah Sekotong yang masih gelap gulita. ‘’Sekotong Barat adalah tourism destination baru. Ratarata tamu menginap mengeluhkan jalan yang gelap gulita. Ini menjadi konsen para pelaku pariwisata, bahwa perlu sekali mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten,’’ujarnya. (nas)

Reklamasi Pantai Amahami Bima Digugat Masyarakat TO K O H

Lebih Buruk dari Jakarta KUALITAS air kali di NTB masuk dalam kategori memprihatinkan. Secara perangkingan, kualitasnya masuk lima besar terendah di Indonesia. ‘’Bahkan kualitas air kali di NTB ini lebih buruk dibanding air kali yang ada di Jakarta,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang berlangsung di Halaman Kantor Dinas Pariwisata NTB, Jumat (23/11). Menyadari kondisi ini, penting menurut orang nomor dua di provinsi ini, agar semua pihak bergerak. Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Mataram (Suara NTB) Masyarakat mengajukan gugatan class action atas reklamasi Pantai Amahami, Kota Bima. Warga menentang terbitnya belasan lembar sertifikat, padahal lokasi itu kawasan itu adalah laut. Gugatan masyarakat itu masuk awal November lalu dan sidang lanjutan Kamis (22/11) lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Namun sidang tidak dihadiri oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota

Bima selaku pihak termohon. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim,Rahmi Afriza, SH.,MH, dengan anggota, Reza Adyatama, SH.,MH dan Retno Aryani, SH. Juru bicara warga, Herman menyebut, ada sembilan poin gugatan masyarakat. Tiga diantaranya, mempersoalkan terbitnya sertifikat. Ke dua reklamasi pantai yang merusak biota laut, ke tiga penimbunan yang dilakukan berlebihan dikhawatirkan memicu abrasi. Bersambung ke hal 11

Diperiksa Polda NTB, Baiq Nuril Profesional Tangani Didampingi LPSK Mataram (Suara NTB) Baiq Nuril Maknun (26) diperiksa sebagai saksi pelapor Jumat (23/11) kemarin di Polda NTB. Dalam pemeriksaan itu Nuril didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebab dikhawatirkan ada ancaman dan intimidasi. Nuril tiba sekitar pukul 14.00 Wita didampingi koordinator kuasa hukumnya Joko Dumadi, SH.,MH, anggota Yan Mangandar Putra, SH.,MH, Hendro Purba, SH. Tiga orang dari LPSK , masing-masing Hasto Atmojo Suryo, Amalia Mahsunah dan Sulistiningtiyas. Pemeriksaan berlangsung di Subdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda NTB. Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Perpustakaan Digital Konten Lokal MELIHAT perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendorong NTB mengembangkan perpustakaan digital berkonten lokal. Kepala Perpusnas RI, Drs. Muh. Syarif Bando, MM mengatakan, jika berbicara tentang perpustakaan dan pendidikan. Pendidikan berbicara tentang teori-teori universal. Sedangkan perpustakaan bicara tentang realita konten di suatu wilayah. ‘’Tidak ada guru tentang NTB. Tetapi ribuan buku tentang NTB. Itulah perpustakaan. Bersambung Muh. Syarif Bando ke hal 11 (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/uki)

REKLAMASI - Kawasan Pantai Amahami Kota Bima yang direklamasi dan diterbitkan sertifikat oleh BPN.

PERIKSA- Baiq Nuril Makun (kanan) ketika hendak menjalani pemeriksaan di Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB didampingi Sulistiningtiyas dari LPSK.

(Suara NTB/ars)

Kasus Baiq Nuril

KAPOLDA NTB Irjen Pol. Achmat Juri mengatensi langsung penanganan kasus Baiq Nuril Maknun, terkait laporan dugaan pelecehan seksual dengan terlapor H.M. Penyelidikan kasus ini tetap pada jalur profesionalisme. Sejak menerima laporan kasus ini pekan lalu, tim langsung dibentuk di Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. Itu menurut Kapolda sebagai bentuk atensi awal atau respons atas pengaduan Nuril melalui tim kuasa hukumnya. Sehari kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan saksi saksi. ‘’Dari awal kita sudah atensi dan jalanlan pemeriksaan kasus Nuril ini sesuai dengan SOP yang ada. Banyak pihak yang sudah dipanggil,’’ kata Kapolda ditemui Suara NTB di ruangannya, Jumat (23/11). Kapolda mengakui, tekanan publik dalam kasus ini cukup tinggi. Berbagai kalangan dan profesi berpihak kepada Nuril yang dianggap sebagai korban perbuatan asusila mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram inisial H.M. Bersambung ke hal 11

Karyawan Banyak Stres

Gubernur Beri Diskresi Khusus Kepala Dispar NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memberikan diskresi khusus kepada Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh Faozal, S. Sos, M. Si. Diskresi khusus tersebut diberikan karena banyak pegawai Dispar NTB yang stres atau tak bahagia. Menurut gubernur, sektor pariwisata menjadi andalan pemulihan dan peningkatan ekonomi NTB pascabencana gempa. Itulah sebabnya, kegiatan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, diadakan di Dispar NTB. “Kami mengadakan di tempat ini bukan tanpa maksud. Kenapa? Karena setelah bencana, kita tentu punya banyak pekerjaan, cita-cita

yang menunggu. Tapi pilihan kita terbatas,” kata gubernur, Jumat (23/11). Saat ini, Pemprov sedang berkonsentrasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Supaya ketika musim hujan tiba, masyarakat korban gempa tidak lagi berada di bawah tenda. Dengan mempercepat pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap. Namun pada saat yang sama, pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Ekonomi NTB dengan sektor tambang yang stagnan masih lesu bahkan diprediksi sampai tahun depan. Oleh karena itu, mesti diakselerasi oleh sektor lain yang bisa menarik perekonomian dan pertumbuhan ekonomi NTB menjadi yang

baik, yaitu sektor pariwisata. Gubernur mengatakan sangat disayangkan ketika Pemprov NTB memprioritaskan sektor pariwisata, masih ada pegawai Dispar yang tak bahagia atau stres. ‘’Nggak mungkin kita akan mendistribusikan harapan kesenangan kepada orang lain, kalau mereka tidak bahagia. Dan penyebab ketidakbahagiaan karena kebanyakan karyawan di sini tidak pernah diajak berwisata oleh atasannya,’’ kata gubernur. Jangan sampai, kata gubernur, pegawai Dispar terus berusaha menyenangkan turis, tetapi mereka (pegawai) sendiri tak pernah melihat atau berkunjung ke destinasi wisata yang ada seperti Mandalika. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

KELUHAN - Salah seorang pegawai Dispar NTB saat menyampaikan keluhan pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jumat (23/11).

SUARA NTB Sabtu, 24 November 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tiga Tahun Dikaji Rawan Penyalahgunaan Narkoba PENYALAHGUNAAN narkoba semakin marak terjadi. Korban maupun pelakunya tak mengenal usia. Baru - baru ini, dua warga Lingkungan Tinggar diamankan oleh aparat kepolisian karena diduga memiliki barang haram tersebut. Lurah Ampenan Utara, Saharuddin mengakui, kasus penyalahgunaan narkoba sangat rawan di wilayahnya. Sebulan satu atau dua warganya tertangkap kepolisian. Mereka diciduk kalau bukan sebagai pengendar, mereka pemakai. “Narkoba sudah rawan,” kata Sahar. Sahar yang juga Ketua Forum Lurah Kota Mataram, juga heran. Sebelumnya, kasus pencurian santer dikhawatirkan. Kini mulai menurun dan beralih ke bisnis narkoba. Dia menduga ada jaringan kecil di wilayahnya, sehingga diminta diungkap dan dibersihkan oleh aparat penegak hukum. Jika tidak segera diberantas maka berimbas ke generasi muda lain. “Narkoba ini kan bisa merusak generasi,” tandasnya. Pengaruh penyalahgunaan barang haram tersebut menurut pemikirannya, imbas dari dekatnya akses wisata Senggigi. Pendatang bisa saja membujuk warganya untuk sekadar mengkonsumi atau menjual ke orang lain. Koordinasi dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan Polres Mataram, intens dilakukan. Termasuk membentuk kelompok pemuda peduli terhadap pemberantasan narkoba. Langkah cepat ini penting guna membentengi generasi muda dari penyalahgunaan obat - obatan berbahaya tersebut. “Warga asing yang datang ke lingkungan 1 x 24 kita minta lapor,” ucapnya. Kerjasama pemberantasan narkoba penting dilakukan dengan melihat seluruh elemen masyarakat. Tanggungjawab itu tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah dan aparat kepolisian maupun BNN. Perlu keterlibatan masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan narkoba tersebut. (cem) Saharuddin

Rencana Pembentukan Dua PD Menguap Mataram (Suara NTB) Rencana pembentukan dua perusahaan daerah (PD), masing-masing PD Pasar dan PD parkir, kembali menjadi sorotan Dewan. Pasalnya, meski sudah dikaji sejak tiga tahun yang lalu, nyatanya rencana itu tidak kunjung terealisasi. Dewan mempertanyakannya dalam rapat gabungan Komisi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembahasan RAPBD Kota Mataram 2019. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini meminta penjelasan dari Ketua TAPD terkait rencana pembentukan PD Pasar dan PD Parkir. Bahkan Dewan dan juga eksekutif sudah bolak balik belajar masalah pengelolaan PD Pasar dan PD Parkir ke Bali. ‘’Kita ingin tahu perkembangannya sampai

sekarang, bagaimana sesungguhnya. Karena analisa dan kajiannya sudah masuk tiga tahun,’’ kritiknya. Politisi Partai Demokrat ini menilai tiga tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk melakukan kajian. Oleh karena itu, Zaini meminta Balitbang bersungguh-sungguh dalam melakukan kajian. Bal-

itbang diminta cepat memberikan keputusan apa plus minus ketika pasar dan parkir dikelola dalam bentuk PD. Supaya, pemerintah juga bisa membuat regulasi untuk mengatur potensi PAD yang ada. Menanggapi sorotan Ketua Komisi II, Ketua TAPD Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., menyampai-

kan, bahwa berdasarkan hasil kajian kelayakan pengembangan pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Balitbang, didapatkan hasil bahwa untuk jangka pendek, pasar masih relevan dikelola oleh UPTD. Dengan asumsi, masyarakat pedagang belum mampu jika terjadi penyesuaian tarif yang membebaninya. Ini berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan dengan catatan UPTD harus fokus memperbaiki dan membenahi infrastruktur, tata kelola, sistem penguatan retribusi dan memenuhi standar SNI. Sedangkan, lanjut Eko, dalam

jangka panjang, ke depan pengembangan pengelolaan pasar dapat dialihkan dengan pengelolaan melalui BUMD/ PD. Pasar atau privatisasi dengan menetapkan pasar yang lebih spesifik (tematik) sebagai sentra penjualan produk tertentu untuk beberapa pasar sebagai model. Seperti Pasar Rembiga, Pasar Cakranegara dan Pasar Karang Sukun. ‘’Sedangkan untuk kajian kelayakan pengembangan pengelolaan parkir, masih dalam proses pengkajian. Sehingga belum dapat disampaikan hasilnya,’’ demikian Eko. (fit)

(Suara NTB/cem)

Cari Uang Sampingan SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyebut Pemkot Mataram kecolongan terkait angkutan persampahan. Di tengah minimnya armada angkutan sampah, petugas pengangkut sampah justru mengangkut sampah pada ranah yang bukan menjadi tugasnya. ‘’Ini karena kita belum terikat regulasi yang jelas,’’ serunya. Dia mencontohkan sampah yang ada di restoran diangkut oleh petugas sampah yang notabene seharusnya mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) (Suara NTB/dok) ke Tempat Pembuangan Ismul Hidayat Akhir (TPA). Apa yang dilakukan petugas pengangkut sampah dengan melayani pengangkutan sampah di hotel maupun rumah makan, disebut Ismul sebagai aktivitas mencari uang sampingan. ‘’Tetapi ini mengganggu pengangkutan sampah di TPS. Sehingga volume sampah yang berpotensi tidak terangkut semakin besar,’’ sesalnya. Oleh karena itu, Ismul meminta Sekda menjelaskan hal yang kerap menjadi keluhan masyarakat itu. ‘’Apakah retribusinya inklud dengan retribusi yang dipungut melalui tagihan rekening PDAM,’’ imbuhnya. Seharusnya armada truk angkutan sampah bertugas mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Ismul menyayangkan sikap petugas armada angkutan sampah yang memanfaatkan armadanya untuk mendapatkan uang sampingan. Keluhan ini, sebetulnya bukan kali ini saja. Sudah sejak lama, Komisi yang membidangi masalah kebersihan ini menyoroti perilaku armada truk angkutan sampah yang melakukan kegiatan di luar tugasnya. Tidak hanya mengangkut sampah di hotel dan restoran, tapi juga mengangkut sampah dari rumah ke rumah di komplek perumahan tertentu di Kota Mataram. Hal ini juga telah menjadi temuan Komisi III dan disampaikan kepada eksekutif. Sayangnya belum ada tindaklanjut dari kegiatan ilegal tersebut. (fit)

(Suara NTB/cem)

UJI COBA - Lima kendaraan sekaligus melintas di atas jembatan Dasan Agung yang baru tuntas dikerjakan. Dinas PUPR sengaja memarkirkan kendaraan tersebut sebagai uji coba bobot jembatan, Jumat (23/11).

Jembatan Dasan Agung Diuji Coba Mataram (Suara NTB) Setelah serah terima pekerjaan pekan kemarin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, langsung melakukan uji coba terhadap pemanfaatan jembatan Dasan Agung, Jumat (23/11). Proyek ini dikerjakan oleh CV. Triosatria dengan nomor kontrak 87/DPUPR-KT/PNRJBT/V/2018 dengan nilai Rp1.886.949.000 dengan masa pengerjaan 150 hari kerja. Pengerjaan jembatan yang

menghubungkan Lingkungan Dasan Sari Kelurahan Kebon Sari dengan Lingkungan Dasan Agung, Kelurahan Dasan Agung sempat diperpanjang selama dua minggu. Permintaan penambahan waktu tersebut oleh rekanan karena terdampak gempa bulan Juli - Agustus lalu. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Mataram, H. M. Yamin menjelaskan, rekanan telah menyelesaikan pekerjaannya. Serah terima pekerjaan dilakukan tanggal 18

50 Warga Jalani Isbat Nikah Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan isbat nikah terhadap 50 pasang suami istri yang belum memiliki buku nikah. Isbat nikah yang digelar bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, sejak 2013 hingga 2018. Sebanyak 1.000 warga telah mengikuti isbat nikah. Salah satu peserta Isbat Nikah, Majidan, telah menikah di tahun 1980-an. Pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga tak memiliki buku nikah. Dia mengalami kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Terutama penerbitan akta kelahiran

anak - anaknya. “Perasaan sekarang sudah lega karena ada bukti perkawinan. Apalagi ini kan gratis,” kata dia, Jumat (23/11). Majidan yang sehari - hari tinggal di Lingkungan Sayang Daye, Kelurahan Sayang - sayang tak hanya mendapatkan buku nikah. Tetapi anaknya sudah memiliki akta kelahiran. Ini kata dia, akan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan maupun sekolah anaknya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Chaerul Anwar menyebutkan, pelaksanaan isbat nikah ini merupakan kali kelima. Setelah sebelumnya dimulai tahun 2013 lalu.

menyelesaikan secara paket pekerjaan. Yamin menambahkan, jembatan tersebut telah disediakan penangkal petir dan lampu. Adapun pekerjaan lain yang belum selesai hanya sifatnya meminta bantuan rekanan menata sedikit bagian jembatan. “Kalau jalan sama tanggulnya kita minta tolong ke rekanan. Kalau pekerjaan konstruksi sudah selesai semua,” klaimnya. Pihaknya akan meletakkan pembatas bagi kendaraan be-

sar dan memasang plat bahwa jembatan itu hanya bisa digunakan kendaraan dengan bobot 8 ton. Kepala Pelaksana CV. Triosatri, Yudi Kristianto menambahkan, pekerjaan jembatan masih tetap menjadi tanggungjawabnya selama dalam masa pemeliharaan. Pada masa itu, ia tetap komitmen menjaga dan memperbaiki sewaktu - waktu ada kerusakan ataupun kekurangan. “Kami percaya tidak ada masalah,” tambahnya. (cem)

Muslim hanya Dikenakan Sanksi Moral

(Suara NTB/cem)

BUKU NIKAH - Majidan bersama istrinya menunjukkan buku nikah yang baru saja diterima usai isbat nikah, Jumat (23/ 11) yang digelar oleh Disdukcapil bekerjasama dengan Kemenag Kota Mataram. Tahun ini ditargetkan 50 pasang suami istri akan mengikuti isbat nikah. Tahap pertama baru 29 pasang. Di antaranya, 24 pasang berasal dari Kecamatan Cakranegara, 4 pasang dari Ampenan dan satu pasang dari Selaparang. “Isbat nikah gratis karena dialokasikan anggaran,” katanya. Umumnya, isbat nikah menyasar masyarakat tidak mampu dan anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Kata dia, isbat nikah sebagai bentuk tanggungjawab Dukcapil dari aspek perlindungan hak anak dan perempuan. Hak anak berkaitan kepemil-

November pekan kemarin. Hasil pekerjaan rekanan dilakukan uji coba terhadap kemampuan jembatan menahan bobot. Kapasitas muatan maksimal 14 ton. “Uji coba ini apakah jembatan siap dan mampu digunakan oleh masyarakat. Kita coba tes beban maksimal,” kata Yamin. Jembatan Dasan Agung diakui menjadi beban. Rekanan sebelumnya CV. Limbu Indah hanya menyelesaikan 30 persen dari nilai kontrak. Sekarang ini, rekanan

ikian akta kelahiran, harta warisan dan wali nasab. Sedangkan, perlindungan perempuan dari sisi pengakuan sebagai istri sah yang diakui oleh negara. “Sisanya masih 21 akan dikejar di Desember,” sebutnya. Disampaikan, rata - rata masyarakat yang tidak memiliki buku nikah yang menikah tahun 1970 - 1980. Mereka tak memikirkan administrasi. Padahal itu penting untuk ke depannya. Oleh karena itu, Pemkot Mataram membantu masyarakat melalui program isbat nikah gratis. “Kalau sekarang semakin berkurang,” demikian kata dia. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tak memiliki celah hukum untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H. Muslim. Yang bersangkutan hanya diberikan sanksi moral. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur menjelaskan, kasus H. Muslim harus dilihat dari dua perspektif. Pertama, dugaan pelanggaran melawan hukum menyangkut Undang - undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pembuktiannya dengan menguatkan posisi H. Muslim sebagai pelapor atas putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam perkara ini, Pemkot Mataram tidak masuk dalam ranah itu. Sikap pemkot adalah dari kasus ini yang bersangkutan belum diberikan sanksi dalam konteks pelanggaran UU ITE. “Ini persepsi MA. Kami tidak masuk ranah itu,” ungkap Mansyur dikonfirmasi, Jumat (23/11). Kontes melawan hukum kedua, kata Mansyur, terhadap laporan pelecahan seksual yang dilaporkan Baiq Nuril. Perkara kasus ini telah dilaporkan ke Polda NTB. Pemkot Mataram menunggu proses hukumnya. Kalaupun putusannya terbukti, maka otomatis dikenakan UU Kepegawaian atau aturan kepegawaian lainnya. Berbeda halnya dalam konteks pemberitaan saat ini. Yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi moral sesuai kode etik PNS. Landasan sanksi moral Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan

jiwa korps PNS. “Sanksi moral bisa pernyataan terbuka maupun tertutup. Iya, misalnya ucapan permintaan maaf,” tambahnya. Sanksi turunan bisa penjatuhan administrasi tergantung pejabat pembina kepegawaian. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengaku telaah terhadap sanksi bagi H. Muslim telah rampung. Hasil telaah ini akan diplenokan bersama hasil kajian Bagian Hukum. Dasar sanksi administrasi dijatuhkan berdasarkan laporan. “Kalau berdasarkan UU ASN,

harus ada laporan,” kata Nelly. Langkah penasihat hukum Baiq Nuril melaporkan kasus tersebut ke Polda NTB, juga harus ditunggu proses hukumnya berjalan. Konteksnya sanksi administrasi jika terlapor (H.Muslim) telah ditetapkan sebagai saksi. “Baru kita bebastugaskan kalau sudah tersangka. Itulah dasar kita menjatuhkan sanksi kepegawaian,” tambahnya. Pelanggaran seperti pemberitaan media bersifat indikasi pelanggaran etik. Dan, dikenakan sanksi moral. Apa sanksi moral itu tergantung hasil sidang majelis kode etik. Majelis ini akan segera dibentuk. (cem)

(Suara NTB/cem)

KAJIAN HUKUM - Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur menunjukkan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kabid Kepemudaan pada Dispora Kota Mataram, H. Muslim. Berdasarkan kajian, mantan Kepala SMAN 7 Mataram ini berpeluang dijatuhkan sanksi moral.

Sabtu, 24 November 2018

SUARA NTB

Halaman 3

PLTGU Lombok Peaker Segera Masuk ke Sistem Lombok Mataram (Suara NTB) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTMG) Lombok Peaker di Bagek Kembar, Tanjung Karang Ampenan Mataram dijadwalkan akan beroperasi penuh pada awal tahun 2019 mendatang. Seluruh tahapan pembangunan sedang dirampungkan. Dalam waktu dekat ini, tahapan pre-commissioning (pengujian operasional di lakukan). PLTMG Lombok Peaker adalah salah satu dari proyek strategis nasional 35.000 Megawatt (MW) yang diprioritaskan pemerintah. Kapasitas daya yang dihasilkan antara 130 MW, hingga 150 MW. Irlan Jayadi, Asisten Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara, didampingi Agradi Aryatama, ketika ditemui di kantornya Jumat (23/11) kemarin

mengatakan, tahapan pembangunan PLTMG Lombok Peaker saat ini untuk konstruksinya telah mencapai 58,166 persen. Dengan progres pembangunan ini, ia optimis percepatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Power Transformator 20kV/6,3kV CNG Plant sebagai sumber daya listrik untuk keperluan PreComm dan Commissioning MV System yang dimaksud. PLTMG Lombok Peaker adalah pembangkit listrik alternatif yang disiapkan untuk

memenuhi kebutuhan listrik Pulau Lombok. Pembangkit listrik dengan sumber energi ganda ini, dijadwalkan rampung tepat waktu dan diharapkan dapat menjadi back-up bagi pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Pulau Lombok saat kekurangan daya, ataupun saat pemeliharaan. 41 persen tahapan finishing kata Irlan terus dikejar. Salah satu tahapannya adalah pembangunan Sea Water Intake Pipe. Kepada seluruh stakeholders, PLN UIP Nusra telah

mengundang para pihak untuk diberikan penjelasan dan pemahaman terkait hal tersebut. “Rencananya nanti akan dibangun dermaga untuk suplai bahan bakan bakar pembangkit. Ada pembangunan yang agak menjorok ke pantai. Juga sudah disosialisasikan kepada nelayan dan lingkungan sekitar untuk dimaklumi,” demikian Agradi. Secara umum, seluruh tahapan pembangunan konstruksi PLTMG yang menelan investasi PT PLN (Persero) sebesar Rp1,6 triliun ini dilakukan berdasarkan acuan rekomendasi pemanfaatan ruang No. Surat 050/2214/05-Bappeda tanggal 21 Juli 2017 oleh Bappeda Provinsi NTB perihal

33.675 Bikers Ramaikan HBD 2018 Mataram (Suara NTB) Sebanyak 33.675 pecinta sepeda motor Honda meramaikan seluruh rangkaian Honda Bikers Day (HBD) 2018. Pesta akbar parabikers Honda yang diselenggarakan di tiga pulau besar di Indonesia ini berakhir di Satu Dekade HBD Nasional di Lapangan Ketapang Doyong, Pangandaran, Jawa Barat (17/10). Perayaan sepuluh tahun ajang berkumpulnya parabikers Honda ini mencerminkan kekompakan dan kuatnya solidaritas antar pecinta sepeda motor Honda di Tanah Air. Di Sumatra, PT Astra Honda Motor (AHM) bersama dengan Astra Motor Palembang, main dealer area Sumatera Selatan membuka rangkaian HBD Regional 2018 di Lapangan OPI Mall, Palembang (6/10). Di pulau ini, ajang ini dihadiri 2.673 bikers. Keseruan pesta bikers Honda pun berlanjut di pulau Kalimantan yang berlokasi di GOR Sempaja, Samarinda (13/10) yang dihelat oleh main dealer area Kalimantan Timur, Astra Motor Samarinda. Di Pulau Kalimantan, tercatat 2.788 bikers hadir di acara ini. Tak kalah meriah HBD Regional di Sulawesi yang digelar main dealer wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, PT Daya Adicipta Wisesa. Sebanyak 1.872 bikers dari berbagai daerah di Sulawesi hadir di HBD Regional Sulawesi yang berlangsung di Kawasan Mega Mas, Manado (27/10).

Sebagai acara puncak, AHM bekerjasama dengan main dealer area Jawa Barat, PT Daya Adicipta Motora menggelar satu dekade HBD 2018 (17/ 11).Melalui website resmi http:/ /hondacommunity.net/, para bikers dari seluruh Indonesia mendaftarkan diri secara antusias untuk dapat hadir di gelaran satu dekade HondaBikers Day 2018. Perayaan ke10 pesta bikers Honda ini menjadi ajang yang sangat dinanti. General Manager Marketing Planning and Analysisi AHM A. Indraputra dalam keterangan resmi yang disampaikan tim Astra Motor NTB, Jumat (23/11) kemarin dikatakan, perayaan satu dekade Honda Bikers Day 2018 ini menjadi sebuah momentum bagi para bikers untuk merayakan kebersamaan yang sudah berlangsung 10 tahun. Setiap tahun, jumlah komunitas dan pecinta sepeda motor Honda semakin bertambah. Jumlah peserta rangkaian HBD 2018 meningkat pelaksanaan tahun lalu, yaitu 32.964. Puncak HBD Nasional 2018 sendiri dihadiri 26.342 bikers yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. “Honda Bikers Day telah menjadi wadah silaturahmi bikers Honda se- Tanah Air. Hal ini merupakan bentuk kecintaan dan persatuan para bikersHonda yang memilih berbagai tipe sepeda motor Honda sebagai partner berkendara terbaiknya. Inilah puncak

(Suara NTB/ist)

HBD 2018 - Jajaran manajemen AHM beserta Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan manajemen Main Dealer Daya Adicipta Motora menabuh gendang sebagai simbol dibukanya malam puncak HBD 2018 di Lapangan Ketapang Doyong, Pangandaran, Jawa Barat HBD 2018, sepuluh tahun kami telah bersama dalam memperkuat persaudaraan sesamabikers,” ujar Indraputra. Gelaran ini diramaikan dengan berbagai aktivitas seperti special performance kesenian daerah Jawa Barat, lapak bikers, festival makanan laut, dan performance dari artis daerah. Untuk mengenang perjalanan dan pelaksanaan 10 tahun HondaBikers Day, hadir pula Museum Honda Bikers Day yang menampilkan beragam motorbikers Honda dari masa ke masa. Sebagai penutup acara, kehadiran bikers dihibur oleh

penampilan band nasional yang telah dikenal lama, Shelia On 7. HBD pertama kali digelar di Pangandaran, Jawa Barat (2009), dilanjutkan di Kiara Payung – Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (2010), Bromo – Pasuruan, Jawa Timur (2011), Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta (2012), Tanjung Tum – Banten (2013), Pantai Pandawa – Bali (2014), Pantai Teleng, Pacitan – Jawa Timur (2015) dan Pantai Boom, Banyuwangi – Jawa timur (2016), Landasan Udara Gading, Gunung Kidul, Yogyakarta (2017). (bul)

Pertimbangan Teknisnya. Izin lingkungan No. 503/08VIII/03/LINK/DPMPTSP/2017 tanggal 01 Agustus 2017 oleh DPMPTSP Provinsi NTB tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan PLTMG Lombok Pekaer 150 MW atas nama PT. PLN (Persero) UIP Nusra. Izin lokasi, No. 0132/DPMPTSP/ILOK/SKB/IX/2017 tanggal 12 September 2017 oleh DPMPTSP Kota Mataram. Dan Rekomendasi Pembangunan Temporary Jetty No. UM.003/7/ 03/KUPP .PMG-18 tanggal 11 April 2018 oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pemenang/Tanjung. Termasuk Izin Pemanfaatan

(Suara NTB/ist)

LOMBOK PEAKERS - Perkembangan terkini proyek PLTMG Lombok Peaker Ruang dan Izin Pemanfaatan Nusa Tenggara. Dan No. 503/01Ruang Laut (Sea Water Intake) VII/03/IPR LAUT/DPM&PTSP/ No. 503/05-VII/03/IPR/DP- 2018 tgl 11 Juli 2018 oleh DPMPTSP/2018 tgl 11 Juli 2018 MPTSP Provinsi NTB tentang oleh DPMPTS Provinsi NTB ten- Izin Usaha Pemanfaatan Ruang tang Izin Pemanfaatan Ruang Laut atas nama PT PLN (Peseatas nama PT PLN (Pesero) UIP ro) UIP Nusa Tenggara. (bul)

Hari Ini Wisuda STP Mataram

STP Mataram Hasilkan Wisudawan yang Diterima di Dunia Kerja Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram akan melaksanakan Wisuda ke-XX di Lombok Vaganza Hotel and Convention, Sabtu (24/11). Pelaksanaan wisuda itu sekaligus peresmian gedung baru perkuliahan STP Mataram dan soft opening Lombok Vaganza Hotel and Convention. Dalam wisuda kali ini, STP Mataram akan mewisuda 236 orang, dengan 41,1 persen di antaranya sudah diterima bekerja di sektor pariwisata. Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., didampingi Humas dan Sekretaris Pimpinan STP Mataram, Ni Putu Ade Resmayani, M.Pd., menjelaskan 236 akan diwisuda pada Wisuda ke-XX Sabtu ini. Dengan rincian, 65 orang dari Program Satu Tahun Pusdiklat Tyatama, 147 orang dari Program Studi (Prodi) D-III Perhotelan, dan 24 orang dari Prodi D-III Perjalanan Wisata. Dari jumlah itu sebanyak 97 orang mahasiswa sudah bekerja di industri pariwisata. Selain itu, STP Mataram memiliki Prodi S1 Pariwisata. “Keunggulan wisudawan STP Mataram sudah diterima bekerja sebelum mereka diwisuda,” ujar Halus di kampus STP Mataram, Jumat (23/11). Ade menambahkan, banyak wisudawan yang sudah bekerja di hotel ternama. Lulusan terbaik di wisuda ke-XX ini diraih oleh Ni Kadek Dwi Apriyanti dari

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Ketua STP Mataram, Dr. Halus Mandala, M.Hum., (ketiga dari kiri) didampingi panitia wisuda berfoto bersama di Ballroom Lombok Vaganza Hotel and Convention yang akan menjadi tempat pelaksanaan Wisuda ke-XX STP Mataram, pada Sabtu (24/11). D-III Perhotelan dengan IPK 3,93 bok Vaganza Hotel and Condan sudah bekerja di salah satu vention memiliki 20 kamar, restoran. “Mahasiswa diterima dan memiliki ballroom dendi berbagai industri, mulai dari gan kapasitas 900 orang. HoGili Trawangan, Senggigi sam- tel ini direncanakan akan akpai Lombok bagian selatan, bah- tif beroperasi pada 1 Desember 2018 nanti. Halus menkan di luar Lombok,” katanya. Salah satu hal yang cukup jelaskan, dengan adanya hotel berbeda dibandingkan wisuda ini akan menyediakan tempat pada tahun sebelumnya, pelak- praktik yang baik bagi mahasanaan wisuda ke-XX akan di- siswa. Nantinya dikelola denlaksanakan di hotel yang meru- gan profesional. Pengelola kapakan milik STP Mataram mpus dan hotel akan berbeda. “Kita ingin profesional. Pedan berada di dalam kampus STP Mataram, yaitu di Ball- kerja diserap dari lulusan, tapi room Lombok Vaganza Hotel tidak menutup kemungkinan and Convention. Dijadwalkan, diterima dari luar. Manajemen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkief- kampus berbeda, dipisahkan limansyah akan menghadiri dengan manajemen hotel. wisuda sekaligus penandatan- Dasarnya adalah kebutuhan, ganan prasasti peresmian ge- bahwa kita membutuhkan satu dung baru STP Mataram, ser- tempat praktik yang baik. Jadi ta soft opening Lombok Vagan- karena kebutuhan, kita harus siapkan mereka dengan profeza Hotel and Convention. Halus menjelaskan, Lom- sional,” jelas Halus. (ron)

SUARA NTB Sabtu, 24 November 2018

Luncurkan Program ”Kopling” SATUAN Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) beberapa bulan belakangan ini melaksanakan program kopi keliling (Kopling). Program ini dihajatkan kepada orang tua atau dewasa agar dapat menjadi pelopor di dalam berlalu lintas terutama bagi anak-anaknya atau keluarga. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (23/ 11), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Riyan Faisal, SIK, mengungkapkan bahwa orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap musibah yang dialami anak(Suara NTB/dok) nya terutama di dalam berkRiyan Faisal endara di jalan raya. Maka dari itu, orang tua harus intens melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Apabila orang tua mengantar atau menjemput anaknya ke sekolah, harus diberikan atribut dalam berkendara serta mematuhi aturan berkendara lainnya. “Fakta di lapangan, masih banyak kita jumpai orang tua yang mengantar jemput anaknya, ada yang bonceng tiga serta tidak dipakaikan helm. Ini tentu sangat berbahaya,” ujarnya. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran orang tua dan masyarakat pada umumnya untuk menjadi pelopor dalam berlalu lintas. Terlebih tingkat kecelakaan khususnya di Polres Lotim cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang cukup luas sehingga berbanding lurus tingkat kecelakaan disertai dengan kepadatan penduduk serta volume kendaraan yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan di Gumi Selaparang ini. Sementara, peningkatan yang terjadi itu belum dapat dibarengi pelebaran ruas jalan terutama di jalan-jalan kabupaten. Sehingga tidak dapat dipungkiri apabila banyak terjadi kecelakaan lalu lintas terdapat di jalan-jalan pelosok yang merupakan jalan kabupaten. Dalam menyikapi hal tersebut, Riyan Faisal mengungkapkan jika Satlantas Polres Lotim terus melakukan berbagai upaya, seperti menggencarkan imbauan setiap pagi, melakukan program Kopling yang dilakukan terutama terhadap orang tua atau dewasa selain dilakukan Dikmas Lantas kepada pelajar setiap harinya di sekolah-sekolah. “Program Kopling dilakukan terhadap orang tua atau dewasa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anaknya. Tidak membebaskan anak-anaknya mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur,” ujarnya. (yon)

Proyek Tujuh Pasar di Lotim Gagal Tender Selong (Suara NTB) Proyek pembangunan los pasar di tujuh pasar yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) gagal tender. Sisa waktu yang tersedia akhir tagun 2018 ini tak cukup untuk pelaksanaan proses lelang proyek dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan senilai Rp 15 miliar itu. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lotim, Baiq Farida Apriani saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat kemarin menjelaskan, selama proses lelang di Unit Layanan Pelelangan (ULP) tidak ada yang menawar sampai batas waktu yang telah disampaikan. Pembangunan los los pasar tersebut direncanakan di Pasar Apitaik 2 Kecamatan Pringgabaya. Pasar Pancor Kecamatan Selong, Pasar Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya, Pasar Suela Kecamatan Suela, Pasar Kota Raja Kecamatan Sikur, Pasar Wanasaba Kecamatan Wanasaba dan Pasar Montong Beter Kecamatan Sakra Barat. Dengan sangat terpaksa dana TP Kementerian Perdagangan tidak bisa dicairkan. Kabid Perdagangan Disperindag Lotim ini siapkan laporan ke Bupati untuk diajukan usulan kembali pada tahun 2019 mendatang. Menurutnya, gagalnya pelaksanaan pembangunan pasar ini bukan karena kesalahan dari Perindag. Namun murni karena tidak ada yang berani mengajukan penawaran saat proses lelang dilakukan. Pasar los yang dibangun ini katanya tidak ada purwarupanya atau protype seperti proyek TP di Pasar induk Montong Beter yang dilaksanakan tahun 2017 lalu dan Pasar Apitaik 1 yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Pasar Apitaik 1 nilainya Rp6 miliar dan diyakinkan Kabid Perdagangan ini bisa segera tuntas sampai Desember 2018. “Batas akhir kan Desember,” ucapnya. Melihat progresnya diharapkan tidak sampai molor pembangunannya sampai batas waktu yang telah diteken dalam kontrak. Mengenai gagal lelang tersebut diakui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi. Ia katakan, tujuh proyek pasar tersebut tidak ada rekanan yang menawar. Disebut ada dua rekanan yang mencoba masuk namun belum lengkap syarat administrasinya sampai batas waktu yang ditetapkan. Lebih teknis mengenai apakah akan dilelang ulang diserahkan sepenuhnya kepada dinas teknis di Disperindag Lotim. (rus)

Seorang Pemuda di Masbagik Tewas Gantung Diri Selong (Suara NTB) Nasib naas menimpa, M. Abdi Zanhari (24) asal Kampung Damarata Desa Dusun Paokmotong Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik. Ia ditemukan tewas tergantung di dalam rumahnya pada, Kamis (22/11) sekitar pukul 16:00 wita. Diketahui, tindakan nekat yang dilakukan korban lantaran keinginannya untuk menikah bersama pujaan hatinya tak direspon orang tuanya. Korban ditemukan pertama kali oleh orang tua korban, H. Faisal (53). Terkejut melihat anaknya dalam posisi tergantung dengan lidah ke luar, orang tua korban kemudian memanggil warga sekitar untuk secepatnya menurunkan korban. Korban menggunakan ikat pinggang dan kain untuk mengakhiri hidupnya. Kapolsek Masbagik, Kompol. Lalu Sugiartha membenarkan tindakan bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda di Kampung Damarata Dusun Paokmotong Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lotim. Terkait kejadian tersebut, pihak keluarga pasrah. Tidak dilakukan autopsi karena menurut keluarga kematian korban memang sudah takdir. “Kita sudah mendatangi TKP bersama KSPKT III dan piket fungsi Polsek Masbagik mendatangi TKP dan kemudian membuatkan laporan. Mengambil keterangan saksi dan mencari modus meninggalnya korban,” terangnya. Sughiarta mengimbau masyarakat agar permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian supaya jangan ada upaya provokator kepada pihak keluarga, supaya situasi Kamtibmas di TKP tetap kondusif. Berdasarkan keterangan sahabat dan warga sekitar korban sebelum meninggal dikenal pendiam dan jarang bergaul. Diduga korban tekanan batin karena setiap minta menikah tidak direspon orang tuanya. “Situasi di rumah duka yang menjadi lokasi korban gantung diri sampai saat ini tetap kondusif,” terangnya. Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. I Made tista mengimbau orang tua agar tetap aktif berkomunikasi serta menanyakan keinginan anaknya. Jika keinginan anaknya tersebut tidak dapat dipenuhi, agar diberikan penjelasan dengan baik supaya anak dapat memahami kendala apa yang dihadapi orang tuanya hingga keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diduga Korupsi DD, Kejari Lotim Tahan Kades Mendana Raya Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) akhirnya menahan Kepala Desa (Kades) Mendana Raya Kecamatan Keruak, inisial MHG dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015-2016. Yang bersangkutan ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka, Kamis (22/11). Dikonfirmasi, Jumat (23/ 11), Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, membenarkan penahanan Kades Mendana Raya MHG tersebut. Kades yang sudah cukup lama menyandang status tersangka dugaan Tipikor ini ditahan setelah dilakukan rangkaian yang cukup panjang hingga adanya

alat bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. “Setelah diperiksa sebagai tersangka Kamis lalu. Kita langsung melakukan penahanan,” ujarnya. Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan berdasarkan dua alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti

tersebut berupa kerugian negara yang timbul dari dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di desa. Baik berupa DD maupun ADD. Dimana kerugian negara yang timbul sekitar Rp200 juta. Adapun dalam dugaan korupsi yang dilakukan Kades Mendana Raya, jumlah anggaran yang

dikelola oleh yang bersangkutan saat itu di atas Rp1 miliar baik dari DD maupun ADD. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian dana tersebut diselewengkan oleh yang bersangkutan yang dinilai mengandung unsur korupsi. Dalam kasus ini, Kejari Lotim juga menetapkan salah satu Kaur di desa setempat sebagai tersangka. (yon)

Wasita Triantara (Suara NTB/rus)

UCAPAN SELAMAT - Bupati memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik.

Mutasi Kedua

Bupati Pastikan Tak Ada Pejabat Karbitan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur kembali melakukan mutasi pejabat. Kali ini dilakukan perombakan di jabatan administrator yakni tingkat eselon III dan IV lingkup Pemkab Lombok Timur. Sebanyak 101 Pejabat dilantik Bupati H.M Sukiman Azmi berpesan kepada pejabat administrator, pengawas dan struktural eselon III dan IV lingkup Pemkab Lotim, mutasi pejabat sangat terkait dengan visi dan misi program kerja Bupati dan Wakil Bupati. Guna mencapai visi dan

misi tersebut dibutuhkan pejabat yang memiliki dedikasi yang tidak diragukan. Jabatan yang dilantik merupakan hasil koordinasi dengan KASN. Semua taat asas guna menghindari masalah personel. Seperti adanya pejabat terjun bebas. Sekarang tidak ada turun eselon. Masa lalu masa pemberhentian paksa atau nonjob. Sekarang tidak akan ada nonjob. Sekarang justru ada yang naik. Adapun pejabat yang dilantik antara lain Lalu Alwan Wijaya menjadi Sekretaris

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Menggantikan Hj. Siti Sumantiar yang digeser menjadi Kabid Statistik di Dinas Komunikasi dan Persandian, Camat Sakra H. L. Taufiqurrahman sebelumnya Kepala Bidang Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepala Bagian Umum Zaidar Rohman ditempatkan menjadi Camat Selong. Saleh menjadi Camat Sikur. Camat Suralaga, Iskandar. Camat Suralaga sebelumnya, Supriasi tidak disebut dalam pros-

esi mutasi. Saharuddin Camat Wanasaba. Dr. Hasbi Santoso menjadi Direktur RSUD Selong. Direktur sebelumnya Dr. Karsito tidak terdengar dalam prosesi pelantikan. M. Azlan menjadi Kabag Ekonomi. Bq. Farida Apriani menjadi Kabag Humas menggantikan Ahmad Subhan yang digeser menjadi Sekretaris Camat Suralaga. H. M. Isa dilantik menjadi Kepala Bagian Umum. Ahmad Masfu menjadi Sekretaris Dikes. Nur Hilal menjadi Sekretaris Dinas Koperasi. Martawani menjadi

sekretaris Pariwisata. Izzudin Sekretaris Dikbud. Jujuk Ferdinanto Sekretaris Dikbud sebelumnya juga tak terdengar. H. Abadi menjadi Sekretaris Disnakeswan. Munawar yang diganti H. Abadi tidak disebut. Setingkat Kabid, ada Muhir yang sebelumnya jadi Kabid Pembinaan SD di Dikbud digeser menjadi Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata. Posisi Kabid Pembinaan SD ini ditempati oleh Abasti yang lima tahun lalu juga pernah menempati posisi Kabid Dikdas Dikbud Lotim. (rus)

24 Desa di KLU Gelar Pilkades Tahun Depan

(Suara NTB/ist)

TALI ASIH - Bupati KLU, H. Najmul Akhyar memberikan penghargaan dan dana tali asih kepada keluarga relawan meninggal.

Cari Keluarga Relawan Meninggal, Bupati KLU Turun Tangan Tanjung (Suara NTB) Keberadaan relawan yang banyak membantu masyarakat Lombok Utara selama tanggap darurat dan transisi pascabencana gempa menjadi atensi Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Di sela-sela Gawe Beleq yang diselenggarakan Ikatan Pelajar Mahasiswa Lombok Utara (IPMLU) Yogyakarta, Bupati memberikan penghargaan kepada keluarga relawan yang meninggal dunia. Salah satu relawan yang meninggal dunia adalah Muhammad Rukman alias Boni yang tidak lain adalah relawan Mapala Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pihak keluarga pun dihadirkan untuk menerima penghargaan dan tali asih pada malam Gawe Beleq di Taman Lapangan Umum Supersemar Yogyakarta. “Mewakili masyarakat dan pemerintah daerah Lombok Utara, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh relawan yang telah membantu masyarakat Lombok Utara selama pascagempa,” ujar Najmul. Penghargaan dan dana tali asih sebesar Rp 10 juta diberikan Bupati kepada keluarga al-

marhum Boni, yakni Ade Setia Rahman. Saat menerima penghargaan itu, tak hanya Bupati tetapi juga pihak keluarga juga terlihat haru dengan empati yang diberikan Pemda KLU itu. Sementara, Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Utara, Mujaddid Muhas, MA., mengakui pihaknya sempat kesulitan mencari keberadaan keluarga almarhum. Pasalnya, pemberian penghargaan dan tali asih seketika muncul dari insiaitif Bupati. “Itu inisiatif langsung Pak Bupati saat berada di Yogya, karena beliau terngiang dengan adanya relawan yang pernah bertugas untuk membantu masyarakat, sampai meninggal dalam menjalankan tugas yang mulia itu,” ujarnya. Dalam mencari keluarga almarhum Boni, Bupati dan Kabag Humas sampai turun tangan. Kamis siang, Bupati menyambangi kantor salah satu media di Yogyakarta untuk menanyakan keberadaan keluarga almarhum. Dari sana didapati informasi bahwa Sekretariat Mapala UII Yogyakarta di mana almarhum bertugas, berada tidak jauh dari kantor media tersebut. Bupati pun kembali men-

yambangi Sekretariat Mapala UII. Dibantu pihak Sekretariat Mapala UII, Bupati dihubungkan dengan keluarga almarhum kemudian melakukan komunikasi dengan anak almarhum. Namun karena sedang berada di Jakarta, maka keluarga yang direkomendasikan hadir bertemu Bupati pada malam Gawe Beleq adalah keponakan almarhum, Ade Setia Rahman. “Pak Bupati berterima kasih kepada seluruh relawan yang ada dan membantu baik secara moril dan materil. Khusus kepada relawan yang meninggal, kami berempati dan berbelasungkawa. Dengan pengabdian yang luhur, kontribusi dari almarhum sungguh tidak ternilai,” ujar Mujadid. Untuk diketahui, selama membantu masyarakat korban gempa Lombok Utara, tercatat ada 2 orang meninggal. Satu orang lainnya, adalah Afni Fastabiqul Strata Utama (26). Relawan asal Pekalongan, Jawa tengah itu tercata sebagai relawan Palang Merah Indonesia (PMI). Pemda Lombok Utara akan memberikan penghargaan serupa kepada keluarga almarhum Afni, berkat jasanya dalam membantu masyarakat. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 24 desa dari 33 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dari banyaknya desa yang menggelar Pilkades, memerlukan kerjasama semua pihak demi kelancaran Pilkades yang aman, bersih dan berkualitas. “Pada APBD tahun 2019 kita mendapat amanat Pilkades. Laporan awal dari inventarisasi kami, sekitar 24 desa di tahun 2019 mendatang akan melakukan Pilkades,” ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD), Drs. H. Kholidi Khalil, MM., Jumat (23/11). Sebelum pelaksanaan Pilkades, Pemda bersama DPRD KLU perlu memastikan keberadaan Peraturan Daerah, pembentukan pengurus BPD secara lengkap di masing-masing desa, serta pembentukan panitia Pilkades. Setidaknya, sebut Kholidi, sampai saat ini terdapat sejumlah desa yang jabatan kepala desanya diemban oleh ASN. Termasuk diantara desa itu adalah desa persiapan sebanyak 10 desa. Raperda pembentukan 10 desa definitif yang sedang digodok oleh DPRD pada awal tahun 2019 mendatang, memungkinkan bagi desa-desa itu menggelar Pilkades serentak. Setidaknya, Dinas P2KBPMD telah mengusulkan 3 buah Raperda yang mana ketiganya telah dimasukkan dalam prioritas pembahasan pada masa sidang pertama di tahun 2019. Antara lain Raperda tersebut, Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Raperda Badan Permusyawaratan Desa, dan Raperda Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan penguatan Raperda terkait 10 desa persiapan, diajukan oleh Bagian Pemerintahan dengan judul Raperda Penetapan 10 Desa Persiapan Menjadi Desa Defintif.

(Suara NTB/dok)

H. Kholidi Khalil “Kita perlu membangun sebuah sinergi tidak saja memastikan termuat anggaran di APBD, tetapi juga aspek regulasi,” imbuhnya. Sehubungan dengan dinamika di desa-desa pascagempa, Kholidi menyebut pihaknya sudah mengarahkan agar desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di masyarakat. Dalam APBDes Perubahan 2018, hasil inventarisasi DP2KBPMD menginventarisasi alokasi dana APBDes Perubahan dari 33 desa. “Inventarisasi kami terdapat sekitar Rp 1,2 miliar telah dianggarkan untuk penanganan gempa se KLU. Peruntukan anggarannya untuk pembersihan puing, subsidi sembako dan pengadaan perpipaan untuk mendukung kelancaran distribusi air bersih,” sebutnya. Kholidi berpesan, agar pelaksanaan anggaran di desa pada tahun 2018 ini dapat dioptimalkan. Mengingat khusus desa terdampak gempa, termasuk Lombok Utara, pencairan DD dari APBN pada tahap ke 3 tidak lagi mempersyaratkan realisasi 75 persen. Desa-desa di KLU dibolehkan mengakses DD karena kebijakan khusus tersebut. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 24 November 2018

Formasi K2 Tak Melalui Perangkingan Giri Menang (Suara NTB) Peserta CPNS yang ikut tes seleksi kompetensi bidang (SKB) penerimaan CPNS perlu menunggu keputusan dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (KEMENPAN-RB). Pemkab Lobar sudah mengusulkan dengan bersurat ke Kemenpan RB melalui Pemprov terkait peserta yang akan ikut tes SKB agar kuota CPNS sebanyak 219 formasi minimal bisa terpenuhi. Sebab jika mengacu jumlah peserta yang lolos passing grade hanya 86 orang, sehingga jumlah ini jauh dari kuota formasi yang diberikan Kemenpan RB. Lebih-lebih untuk formasi eks tenaga K2 dipastikan lima formasi bakal lowong. Pasalnya, dari 37 formasi yang memenuhi syarat ikut tes 32 orang, hanya 5 orang yang lolos passing grade. Untungnya khusus tenaga K2 tidak dilakukan perangkingan untuk ikut seleksi SKB. Sehingga semua peserta berpeluang ikut seleksi SKB tersebut. Kepala BKD dan PSDM Lobar melalui Kepala Bidang Pengadaan, Penempatan dan Purna Tugas BKD Lobar, Agus R. Hidayat kemarin mengatakan sesuai usulan ke Kemenpan RB peserta yang bisa masuk ikut tes SKB harus memiliki nilai ambang batas 255, “Namun tak semua peserta ikut meskipun meraih nilai 255 karena tergantung dari jumlah formasi nantinya,” kata Agus. Sesuai aturan, yang bisa ikut SKB jumlah formasi dikalikan tiga. Misalnya ada 1 formasi, lalu minimal yang boleh ikut 3 orang dengan nilai minimal harus 255. Jika ada peserta yang nilai minimalnya sama, maka dilihat lagi nilai tes wawasan kebangsaan (TWK), kemudian tes intelegensi umum (TIU) dan tes kepribadian (TKP). “Ketentuan siapa yang boleh dan tidak ikut tes SKB itu nanti ditentukan oleh panitia seleksi nasional bukan daerah yang tentukan, atas dasar hasil perangkingan dan penetapan Panselnas ini nanti kita tindaklanjuti oleh panitia di kabupaten,” jelas Agus. Sejauh ini ada 86 orang peserta jalur umum yang masuk kelompok 1 tes SKB. Sedangkan sisanya yang kelompok 2 yang ditentukan melalui perangkingan dan ditentukan oleh Panselnas. Terkait berapa peserta yang bisa ikut SKB dari hasil perangkingan, tidak bisa ditentukan sebab nanti akan dilakukan rekonsiliasi data. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kadis Dukcapil Loteng Mundur Praya (Suara NTB) Baru sekitar sepekan menjabat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. Ridwan Makruf mengajukan pengunduran diri. Menyusul polemik yang terjadi terkait pengangkatannya sebagai orang nomor satu di jajaran Disdukcapil Loteng. Pasalnya, pengangkatannya sebagai Kepala Disdukcapil Loteng disinyalir maladministrasi atau cacat hukum. Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan H. Ridwan Makruf, Jumat (23/11) kemarin. Dalam video pernyataan yang beredar di kalangan media Loteng, Ridwan mengatakan dirinya mundur demi kepentingan masyarakat banyak. Mengingat sejak dilantik sebagai Kadis Dukcapil Loteng pelayanan menjadi terganggu. Lantaran server layanan kependudukan diblokir oleh Kemendagri. Sebagai bentuk sanksi kepa-

da Pemkab Loteng karena melantik pejabat yang tidak direkomendasikan oleh Kemendagri. Dengan pengunduran diri tersebut ia berharap sanksi bisa segera dicabut. Dengan begitu pelayanan kependudukan bisa kembali berjalan. “Ini (pengunduran diri) demi kepentingan masyarakat banyak,” tegas Ridwan. Keputusan mundur Kepala Disdukcapil Loteng tersebut mendapat dukungan anggota

DPRD Loteng, Suhaimi, SH. Menurut langkah yang diambil Kadis Dukcapil Loteng merupakan langkah tepat. Karena itulah solusi terbaik saat ini untuk bisa menyelesaikan polemik di Disdukcapil Loteng. “Daripada masyarakat jadi korban, pengunduran diri Kadis Dukcapil Loteng jadi langkah yang tepat,” sebutnya. Karena bisa menjembatani kepentingan Kemendagri. Sekaligus bisa menjaga mar-

tabat Pemkab Loteng. Karena tentu Pemkab Loteng tidak akan semudah itu mencabut apa yang sudah menjadi keputusan. Dan, Kemendagri sendiri juga tidak akan mau mengalah. “Ini langkah yang tepat saya rasa,” imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini. Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., yang dikonfirmasi membenarkan pengunduran diri Kepala Disdukcapil Loteng tersebut. “Ya sudah ada penyataan resni sekaligus surat resmi. Tadi pagi (Jumat kemarin) disampaikan oleh yang bersangkutan,” sebutnya. Dengan pengunduran diri tersebut maka otomatis posisi Kepala Disdukcapil Loteng saat ini lowong. “Soal apakah

(Suara NTB/dok)

H.L. Herdan akan ada pelantikan pejabat yang baru atau penunjukan pejabat pelaksanan sementara itu tergantung Bupati Loteng seperti apa kebijakan yang diambil,” tegas Herdan. (kir)

Turis Keluhkan Jalan Raya Sekotong Barat Gelap Gulita

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat telah menjadi destinasi wisata di Pulau Lombok yang telah ramai diperbincangkan. Potensi alam, terutama laut dan gili-gilinya adalah magnet. Keberadaan destinasi wisata di ujung selatan Lombok Barat ini nyatanya masih perlu pembenahan serius. Terutama soal penerangan jalan umum (PJU). Persoalan minimnya fasilitas penerangan jalan ini menjadi keluhan salah satu pengelola investasi di sektor pariwisata di sana. Sekotong Barat yang terkenal akan keindahan alam mempesona. Belakangan mulai banyak dikunjungi wisatawan, domestik dan mancanegara. Karena itu, PJU menjadi aspek penting menurut Genereal Manajer Sundancer Beach Resort & Spa Lombok, Nanang Supriadi. Persoalan inipun disampaikannya dalam forum terbuka, jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi. Menurutnya, salah satu kendala yang sering dikeluhkan oleh turis dalam negeri maupun mancanegara terkait jalan raya Sekotong yang masih khawatir dilalui lantaran minimnya penerangan. “Sekotong Barat adalah tourism destination baru. Ratarata tamu menginap mengeluhkan jalan yang gelap gulita. Ini menjadi konsen para pelaku pariwisata, bahwa perlu sekali mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Baik provinsi maupun kabupaten,” ujarnya. Apalagi pariwisata adalah salah satu penunjang yang dapat menyumbang PAD bagi daerah. Persoalan PJU ini kemudian sedang menjadi trending topik di kalangan pelaku pariwisata, kata Nanang. “Kalau penerangan jalan maksimal, maka tamu bisa menikmati desa wisata saat malam hari. atraksi-atraksi wsiata yang dikerjakan malam hari. Sehingga para tamu ini tidak fokus pada kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari saja,” imbuhnya. Sehingga beberapa atraksi wisata di Lombok yang bisa ditunjukkan pada malam hari, juga harapannya dapat dinikmati wisatawan. Dengan demikian, diperhitungkan akan lebih banyak lagi belanja wisatawan bila keberadaannya dioptimalkan. Minimnya PJU di jalan raya Sekotong Barat ini menurutnya telah disampaikan juga kepada Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, termasuk penyampaian lisan kepada Gubernur. Harapan para pelaku wisata, tahun depan dapat ditindaklanjuti. “Sehingga pemetaan pariwisata Lombok ini tidak terfokus di Mataram saja, Senggigi saja, atau di Mandalika. Tetapi ke Sekotong sebagai daerah premium, juga bisa terealisasi,” kata Nanang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya mengatakan, pihaknya telah memetakan untuk menyediakan fasilitas penerangan jalan umum. Rencana ini juga telah disampaikan ke Bappeda secara resmi. Tinggal eksekusinya. (bul)

Nanang Supriadi

(Suara NTB/her)

PROTES - Warga Kebon Ayu hearing ke DPRD Lobar menyampaikan protes terhadap Perbup pengaturan skoring

Hearing Warga Kebon Ayu

Perbup Pilkades Serentak Timbulkan Gejolak Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat menerima hearing warga Kebon Ayu Kecamatan Gerung yang mempersoalkan Perbup pengaturan Skoring bakal calon kades (Bakal Cakades). Warga tetap tak menerima aturan yang dirasa tidak adil itu. Pihak DPRD pun meminta agar skoring tersebut direvisi. Dampak Perbup ini menimbulkan gejolak di bawah. Warga Kebon Ayu yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis dan Wakil Ketua Komisi I, HL. Muham-

mad Ismail serta perwakilan Dinas PMD dalam hal ini Kasi Pemdes Suhamdi. Perbup itu membuat salah satu bakal calon kepala desa terancam tersingkir. Mereka mempertanyakan skoring pendidikan yang menyamakan antara D1 sampai D3. Sebab dinilai jika melihat jenjang harusnya nilainya berbeda. Selain itu warga meminta agar diberlakukan sistem tes dari pada skoring. Sehingga semua bakal calon itu dapat berkontestasi. “Pengskoringan itu sangat tidak layak. Ini tidak adil,” imbuhnya. Menangapi

hal itu, Muhammad Ismail meminta DPMD mempertimbangkan aspirasi itu. Sebab permasalahan skoring ini bukan terjadi di Desa Kebon Ayu saja. Mestinya kata dia dalam membuat aturan, Pemda mempertimbangkan kondisi di masyarakat. Sebab Banyak masyarakat di bawah menjanggokan seseorang yang benar-benar diharapkan menjadi pemimpin namun ternyata terjegal karena aturan ini. Ia meminta semua calon diakomodir dengan seleksi tes yang dilakukan di kabupaten. Baik secara

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 modalkan publik figur dari Giri Menang (suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kalangan mantan kades DPC PPP Lombok Bar123456789012345678901234567890121234567890123456789 tersebut dipastikan bisa at (Lobar) menargetkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 meraup suara untuk menenam kursi pada Pemilihan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 duduki enam kursi di DPRD Legislatif (Pileg) 2019 men123456789012345678901234567890121234567890123456789 nanti. Terutama di Dapil datang. PPP optimis mam123456789012345678901234567890121234567890123456789 Narmada diprioritaskan pu meriah target tersebut. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mendapat dua kursi. “NarKarena, para caleg yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mada ini kan paling banyak bertarung memiliki ketoko123456789012345678901234567890121234567890123456789 jumlah pemilih. Untuk jumhan di Dapil masing-mas123456789012345678901234567890121234567890123456789 lah kursi yang diperebutkan ing. Dengan menargetkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sebanyak 11 kursi. Disanaenam kursi tersebut, PPP 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan paling banyak di antara pun akan mampu memega123456789012345678901234567890121234567890123456789 dapil lain,” jelasnya. ng posisi unsur pimpinan di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Untuk meraup suara DPRD Lobar mendatang. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang banyak, kata Ketua BK Hal tersebut disampai123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ini, pihaknya akan lebih inkan Ketua DPC H. MuhamHM Ruslan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tens turun ke masyarakat mad Ruslan. “Target enam 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan membentuk dan kursi untuk duduk di Ge- tang untuk DPRD,” jelasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Menurutnya kader PPP menghelat kegiatan yang sidung DPRD, menjadi prior123456789012345678901234567890121234567890123456789 itas kami. Khusus Dapil yang mencalonkan diri, bany- fatnya lebih ke kemanu123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 wilayah Narmada bisa da- ak dari publik figur. Semuan- siaan dan masyakarat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ya mempunyai power, memil- Dengan begitu, langkah ini pat dua kursi,” ujarnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Katanya, enam kursi yang iki pengalaman dan punya ele- salah satu yang bisa me123456789012345678901234567890121234567890123456789 ditargetkan tetap optimis ktabilitas yang kuat. Hal ini narik suara rakyat. “Kita 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bisa tercapai. Hal ini diduku- terbukti dari ketokohan yang akan turun ke masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ng dengan banyaknya kader terdiri dari kalangan mantan bagaimana bisa meyakin123456789012345678901234567890121234567890123456789 kades dan lainnya. “Untuk fig- kan mereka. Intinya periode partai yang berkualitas. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Semua partai pasti me- ur dari mantan kades ada yang 2019 mendatang, kita tar123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nargetkan itu, tapi kita pas- berasal dari Labuapi, Narma- getkan enam kursi untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789 DPRD Lombok Barat, ti kembali raih lebih bany- da dan Kediri,” ungkapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Diharapkan dengan ber- pungkasnya. (her) ak kursi di periode menda123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

PPP Lobar Optimis Rebut Enam Kursi

(Suara NTB/her)

tes tertulis maupun wawancara. Sementara itu Kasi DPMD Lobar, Suhamdi mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Lantaran bertentangan dengan aturan Permendagri maupun undang-undang. Diakuinya sebelumnya niat untuk melakukan seleksi tertulis ketika calon lebih dari lima memang sudah ada. Hanya saja ketika perdepatan pembahasan Perbup, sistem itu menyalahi aturan yang ada di atasnya. Sehingga pihaknya kembali kepada aturan Permendagri yang harus dilakukan skoring.

Diakuinya memang dalam Permendagri itu tidak diatur secara spesifik pemberian nilai scoring itu. Namun Pemkab diberikan ruang untuk menentukanya. Terkait pemasalahan Pilkades Kebon Ayu itu, Suhamdi mengatakan Asisten I Setda Lobar sudah memberikan solusi dengan cara pendekatan. Dimana Camat Gerung diminta melakukan komunikasi dengan bacalon kades yang diduga sebagai calon boneka. Sebab jika melihat dari segi aturan, hal itu sah-sah saja selama memenuhui syarat. (her)

Pasar Renteng Dapat Alokasi Rp30 Miliar Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipastikan akan menanggung seluruh biaya rekonstruksi Pasar Renteng Praya yang hangus terbakarawal Bulan Agustus lalu. Dimana untuk tahap awal, rekonstruksi Pasar Renteng diperkirakan menghabiskan anggaran Rp30 miliar lebih. Demikian ditegaskan Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (22/11) kemarin. Hanya saja, kata Nursiah, Pemkab Loteng masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat soal pola penyiapan anggaran untuk pembangunan Pasar Renteng. Apakah anggarannya akan dititip melalui Dana Alokas Khusus (DAK) tahun 2019. Ataukan langsung masuk anggaran Kementerian PUPR. “Kalau dananya masuk ke DAK, maka pembangunanya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tapi kalau masuk ke anggaran kementerian, maka kementerian sendiri yang akan membangun Pasar Renteng. Bisa tendernya langsung di pusat atau di daerah,” jelasnya.

Tapi yang jelas, pemerintah pusat sudah menyiapkan seluruh kebutuhan anggaran pembangunan kembali Pasar Renteng. Tinggal pola penyiapan anggaranya saja yang masih ditunggu kepastian. Artinya, para pedagang yang terkena dampak musibah kebakaran Pasar Renteng tidak perlu khawatir. Karena pasar Renteng pasti akan dibangun. “Karena anggarannya disiapkan tahun 2019 maka proses pembangunan Pasar Renteng akan dilaksanakan mulai tahun depan,” timpal mantan Asisten III Setda Loteng ini, seraya berharap dengan terbangunnya Pasar Renteng bisa segera dimanfaatnya oleh para pedagang. Sesuai usulan yang ada, Pasar Renteng akan dibangun tiga lantai. Dengan luas hampir sama dengan sebelumnya. Sehingga memungkinkan bisa menampung pedagang jauh lebih banyak dari sebelumnya hingga tiga kali lipat. “Data yang ada sebelumnya tercatat jumlah pedagang Pasar Renteng sekitar 1.700 pedagang. Jadi dengan konsep yang ada, daya tampung Pasar Renteng nantinya jauh lebih banyak,” pungkas Nursiah. (kir)

Keluarga Jompo di Sesela Tinggal di Bawah Runtuhan Bangunan Keluarga jompo miskin bernama Kamarudin asal Kebon Bawak Desa Sesela Kecamatan Gunungsari yang menjadi korban gempa beberapa bulan lalu, kini terpaksa tinggal di bawah reruntuhan bangunan rumahnya. Pasalnya, rumahnya rusak akibat gempa. Kondisi pasangan jompo ini sangat memperihatinkan karena dengan usia senja harus menanggung beban rumahnya rusak. Mirisnya lagi Papuq Kamarudin kerap kali sakit karena usianya yang sudah lanjut. TAUFIQ Nabil salah seorang relawan dari yayasan Lombok Charity mengatakan sudah berkunjung ke rumah Papuq Kamarudin. Ia mengaku sangat prihatin melihat kondisi pasangan jompo tersebut. Tembok rumahnya yang terbilang tak layak huni hancur akibat gempa beberapa bulan lalu. Sehingga Papuq Kamarudin sempat mengungsi di tenda pengungsian. Namun setelah tanggap darurat berakhir ia kembali ke rumahnya yang ru-

sak. Rumahnya terbuka karena temboknya roboh ditambah kondisi tak layak huni. Papuq Kamarudin tak punya pilihan lain, karena untuk membuat tenda ia tak mampu. “Dia korban gempa, dengan kondisi usia yang sudah tua dia tinggal di rumahnya yang rusak dengan kondisi sangat tak layak,” aku Taufiq. Pasangan jompo ini kerap kali sakit karena usianya yang tua. Pihak keluarga belum mengetahui apakah mereka

sudah masuk bantuan rumah atau tidak. Ia belum diberitahu oleh tim Pemda. Papuq Kamarudin pun tak masuk sebagai penerima PKH. Ia berharap agar Pemda melakukan update terhadap data penerima bantuan. Di lapangan banyak warga miskin berhak menerima bantuan akan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Karena itulah ia selaku warga Gunungsari ikut berperan membantu warga miskin yang mengalami Masalah

dalam pelayanan kesehatan, kependudukan dan lain-lain. “Saya selaku Kadus punya cara sendiri untuk membantu warga miskin, jompo dan sesama yang membutuhkan,” kata Kadus Barat Kubur Desa Sesela ini. Camat Gunungsari H. Rusni mengatakan, pihaknya sudah mencetak nama Papuq Kamarudin sebagai penerima bantuan rumah. Namun nama yang baik sebagai pengikat bantuan Inaq Hariah. Yang bersangkutan masuk sebagai penerima bantuan kategori ringan. Untuk proses bantuan masih menunggu eksekusi untuk korban rusak berat. Lebih jauh kata Rusni, sejauh ini di Kecamatan Gunungsari sudah ada 65 ditambah 254 orang korban gempa yang sudah menerima rekening bantuan un-

tuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah. 254 korban gempa menerima rekening dari BRI beberapa hari lalu. Untuk mencairkan dana ini butuh proses lagi seperti pembuatan dokumen. Sejauh ini pokmas korban gempa sudah terbentuk, mengacu pada korban gempa yang sudah menerima rekening tersebut. Untuk mempercepat proses ini, tim Rekompak sudah turun ke wilayah setempat untuk melakukan pendampingan. (her) (Suara NTB/her)

TINGGAL DI RERUNTUHAN Pasangan Jompo Papuq Kamarudin saat dikunjungi pihak yayasan Lombok charity. Papuq Kamarudin dan istri tinggal di bawah reruntuhan bangunan.

SUARA NTB Sabtu, 24 November 2018

Sekcam Manggelewa Sebut Warga Salah Paham Soal Pal Lahan Dompu (Suara NTB) Rencana pengembalian pal lahan transmigrasi bagi warga Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa menuai reaksi dari warga di luar Desa setempat. Terlebih banyak lahan yang sudah beralih kepemilikandandugaanpungutan kepada warga pemilik lahan. Plt Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Manggelewa, Imran, S.Pt yang dikonfirmasi, Jumat (23/11) kemarin mengungkapkan, rencana pengembalian pal lahan untuk warga ekstransmigrasi di Desa Sukadamai menindak lanjuti surat Sekda Dompu yang menjawab surat Kepala Desa Sukadamai (Suara NTB/ula) tahun 2017 lalu. Karena warga Imran Desa Sukadamai yang merupakan warga eks transmigrasi, oleh pemerintah diberi jatah lahan masing – masing 2 ha. Tapi untuk langkah awal mereka diberi jatah lahan 25 are untuk lahan pekarangan dan 75 are lahan pertanian untuk lahan 1. Di luar lahan itu, warga juga dijatahi lahan untuk cocok tanam masing – masing 1 ha di so Pujuwawi. Namun saat ini, Imran yang juga Sekretaris Camat Manggelewa mengatakan, banyak warga tidak memperoleh lahan sesuai luasan hasil pembagian pemerintah. Kebanyakan warga kini menguasai lahan kurang dari 75 are termasuk lahan pekarangan, tapi ada juga yang menguasai lahan lebih dari 1 ha. “Karena ada surat dari Sekda Dompu itu, makanya kami membentuk tim pengembalian pal, termasuk dari BPN,” katanya. Tidak semua lahan warga di Desa Sukadamai dikembalikan, tapi hanya mereka yang tidak bermasalah. Hasil pendataan, dari 300an warga transmigrasi di Desa Sukadamai hanya 60an warga yang tidak bermasalah lahannya. “Kalau yang sudah berpidah tangan dan sebagainya, tidak kita proses. Jadi warga di luar Desa Sukadamai itu mereka salah paham,” ungkapnya. Terkait pengumpulan uang hingga Rp2 juta bagi warga yang diproses pengembalian pal lahannya, Imran mengaku, itu atas persetujuan warga. Peruntukannya Rp1,5 juta untuk BPN, dan Rp500 ribu untuk pembuatan pal serta operasional di Desa. “Kalau warga yang 60an itu hasil pengecekan ternyata bermasalah lahannya, kita kembalikan uangnya,” akunya. Pada Rabu (21/11) siang lalu, kediaman pribadi Imran di Desa Soriutu hendak dikepung warga Manggelewa yang menolak rencana pengembalian pal lahan di Desa Sukadamai. Terlebih warga ini sudah lama menguasai lahan, termasuk dengan proses jual beli. Namun aksi warga ini tidak berlanjut karena Plt kepala Desa tidak berada di rumahnya. (ula)

Puluhan Hektar Rumput Laut Terancam Gagal Panen Taliwang (Suara NTB) Puluhan hektar lahan rumput laut di Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang terancam gagal panen. Hal itu terjadi setelah lahan pertanian tersebut diterjang banjir yang terjadi di wilayah setempat, Kamis (22/11) kemarin. Kepala Desa (Kades) Labuhan Kertasari, Burhanuddin kepada Suara NTB, Jumat (23/11) mengatakan, memang banjir beberapa waktu lalu, sudah berdampak dengan mulai rusaknya lahan pertanian rumput laut. Apalagi rumput-rumput itu sudah mulai memasuki masa panen dan mulai berbunga. Akibat banjir tersebut, puluhan hektar lahan itu bisa diindikasikan akan terjadi gagal panen. Karena pada hakikatnya rumput laut ini sangat rentan mati, jika terjadi pencemaran lingkungan yakni dengan turunnya air gunung ke laut. Akibatnya kini para petani mengalami kerugian yang ditaksir mencapai angka puluhan juta. Bahkan ada juga rumput laut yang siap panen dibawah hanyut oleh banjir tersebut. “Kalau kita hitung-hitung total kerugian akibat gagal panen tersebut mencapai angka puluhan juta. Bahkan kondisi saat ini juga tidak bagus untuk kembali menanam rumput laut karena airnya masih tercemar,” ungkapnya. Dikatakannya, hingga saat ini total luas lahan rumput laut yang rusak sudah mencapai angka 10 hektar. Jumlah ini juga akan terus bertambah, jika hujan ini masih terjadi yang mengakibatkan banjir bandang. Untuk itu, pihak terkait akan segera turun ke masyarakat untuk menanyakan secara langsung jumlah lahan rumput laut yang rusak. Jika data-data kerusakan sudah lengkap, Desa akan langsung melaporkan ke Pemkab untuk bisa disikapi. Apakah itu dengan pemberian benih rumput laut yang baru atau upaya lainnya. Karena jika hanya masyarakat yang menanggung ruginya, maka mereka sudah tidak lagi memiliki modal yang cukup. Belum lagi masalah laut rumput laut yang dikeringkan dan siap dipasarkan juga telah rusak akibat terendam banjir. “Kami minta Pemkab bisa membantu masyarakat di desa Kertasari yang mengalami gagal panen rumput laut. Hal tersebut kita harapkan supaya masyarakat tidak terlalu merugi sekaligus bisa menanam rumput laut kembali,” tandasnya. (ils)

Hendak Buat Rekening, Tiga Orang Diamankan Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB)Tiga orang warga asal Jakarta harus berurusan dengan pihak kepolisian. Mengingat mereka hendak membuat rekening di salah satu bank di Sumbawa menggunakan data yang diduga palsu beberapa waktu lalu. Plh. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Mulyadi, S.H menyebutkan, ketiga orang tersebut masing-masing berinisial DC, warga Desa Bandeng Anyar, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun berdomisili di Jakarta. Kemudian, SP, warga Desa Kalibaru Barat, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara dan SH, warga Kelurahan Samper Barat, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara. Mereka diamankan oleh anggota polisi yang melakukan pengamanan di salah satu bank di Kota Sumbawa pada 15 November lalu. “Ketiganya diamankan berawal dari SH yang hendak membuka rekening di kasir bank. Saat menyerahkan KTP, data SH tidak terdaftar di Kabupaten Sumbawa. Setelah ditanya oleh kasir SH dan kedua temannya mengaku dari Jakarta. Pihak bank kemudian memanggil satpam dan polisi untuk mengamankan ketiganya,” ujarnya. Dijelaskannya, dari interogasi yang dilakukan, ketiga orang tersebut mengaku disuruh membuka rekening di Sumbawa oleh seseorang yang berinisial Ar alias Ipin. Dimana mereka bertemu dengan Ar di daerah Tangerang dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang. Ketiganya juga diberikan tiket untuk berangkat ke Sumbawa. Dua diantaranya datang ke Sumbawa menggunakan bus, dan satu orang lainnya menggunakan pesawat. Adapun KTP yang diberikan kepada mereka oleh Ar dengan alamat Desa Klungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Desa Luk Kecamatan Rhee dan Desa Utan Kecamatan Utan. “Ketiganya disuruh membuka rekening di Sumbawa dengan imbalan Rp 600 ribu per rekening. Namun belum sempat membuat rekening mereka diamankan,” jelasnya. Ketiga orang tersebut, lanjutnya, tidak mengetahui peruntukan rekening yang akan dibuat. Mereka hanya disuruh untuk membuat rekening. Setelah rekening selesai mereka diminta kembali ke Jakarta dan menyerahkan rekening kepada Ar. Terhadap ketiganya belum bisa dijerat dengan hukum karena belum sempat berbuat. Untuk sementara ini, pihaknya juga belum mengetahui apakah rekening yang rencana dibuat akan diperuntukkan untuk pencucian uang atau rekening transaksi judi online. Karena keberadaan Ar belum diketahui. Kini ketiga orang tersebut sudah dipulangkan ke daerah asalnya. Setelah sebelumnya sempat diamankan satu kali 24 jam. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Ribuan Honorer K2 Kota Bima akan Didata Ulang Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota Bima tengah mempersiapkan tahapan pendataan dan verifikasi jumlah tenaga honorer Kategori dua (K2) pada berbagai satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bima. “Saya harap Kepala OPD, Kepala SD SMP, Camat hingga Lurah agar menyampaikan data honorer K2 dengan benar,” harap Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE. Selain itu, Lutfi mengaku telah mengarahkan OPD teknis terkait yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

untuk terus melakukan pengecekan langsung di seluruh OPD. “Saya juga meminta BKPSDM agar melalukan sidak ke seluruh OPD mengecek dan memastikan kebenaran jumlah honorer K2 aktif yang disampaikan,” katanya. Lutfi menegaskan apabila para Kepala OPD menyampaikan data yang tidak benar.

Mereka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Sanksinya bisa berupa sedang atau berat,” tegasnya. Sementara, Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP menyebutkan berdasarkan database, jum-

lah terakhir tenaga honorer K2 di Kota Bima tercatat ada sebanyak 2.708 orang. “Jumlah ini berdasarkan hasil penetapan melalui Peraturan menteri Pan RB (Permenpan RB) nomor 36 pada bulan Agustus 2013 lalu,” katanya. Hanya saja jumlah tersebut ada sedikit pengurangan karena sebagiannya sebanyak 419 orang telah diangkat atau sudah lulus pada penerimaan CPNS pada 2013. Selain itu dikurangi karena ada tenaga honorer K2 SMA/SMK yang kini statusnya beralih ke Pemerin-

tah Provinsi. “Jumlahnya sampai sekarang yang jumlah honorer K2 Kota Bima tersisa tinggal 1.999 orang,” katanya. Kendati demikian, jumlah sebanyak 1.999 tersebut perlu didata ulang dan diverifikasi. Pasalnya salahsatu program Walikota dan Wakil Walikota adalah menaikkan gaji tenaga Honorer K2 sebesar Rp1 juta perbulan. “Untuk itu perlu dilakukan pendataan dan verifikasi tenaga honorer aktif sehingga kedepan tidak muncul persoalan baru,” pungkasnya. (uki)

Puluhan Ribu Paket Perdana Tabung Elpiji Didistribusikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Sumbawa Drs. Irawan Subekti menyebutkan, jumlah paket perdana tabung elpiji 3 Kg beserta peralatan lainnya untuk Kabupaten Sumbawa adalah 83.204 paket. Peruntukannya untuk rumah tangga tetap dan usaha mikro. Hal itu diungkapkan dalam Sosialisasi, Pengawasan dan Verifikasi Pendistribusian Tahap 1 Paket Perdana Konversi Minyak Tanah ke elpiji Tabung 3 Kg , Jumat (23/11) kemarin, di Kantor Bupati Sumbawa. Pelaksanaan paket tersebut akan dilangsungkan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Daftar Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) yang telah ditetapkan melalui keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pembagian paket perdana program konversi mitan ke elpiji tabung 3 kg Nomor 11/PPK MITAN-elpiji tentang penetapan calon penerima paket perdana program konversi mitan ke elpiji tabung 3 kg TA. 2018. Adapun waktu pelaksanaan pembagian paket sampai Desember 2018 mndatang. Sementara itu, Agustin Hermawan selaku narasumber dari Ditjen Migas Kementerian ESDM memaparkan tentang landasan hukum program, tujuan program, bentuk paket perdana yang terdiri dari 1 kompor gas, tabung beserta kat-

(Suara NTB/arn)

PAKET PERDANA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyerahkan bantuan paket perdana secara simbolis kepada Lurah Seketeng dan Kades Nijang. up elpiji dan isinya, regulator dan selang karet. Dipaparkan pula kriteria penerima paket perdana, dan tata cara pendistribusian paket perdana elpiji tabung 3 kg ke masyarakat. Saat membuka kegiatan tersebut, Bupati Sumbawa, H.

M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan, pemerintah sejak awal Tahun 2007 lalu meluncurkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji (Liquid Petroleum Gas). Dari berbagai perspektif, kebijakan pemerintah ini sangat logis,

mengingat harga minyak mentah internasional cenderung melonjak sangat tajam. Beberapa manfaat yang diperoleh dengan menjalankan program konversi minyak tanah ke elpiji, antara lain yaitu berdasarkan kesetaraan

Dinas Arpus KSB Abadikan Lawas dan Cerita Rakyat dalam Buku Taliwang (Suara NTB) – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) punya cara sendiri “mengabadikan” Lawas (pantun khas samawa) dan cerita rakyat samawa (khususnya yang berkembang di tengah masyarakat KSB) agar tetap lestari. Caranya dengan mendokumentasikannya dalam bentuk buku. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Arpus KSB, Ajad Sajadah Amir menjelaskan, pihaknya sengaja memilih buku sebagai media untuk mendokumentasikan lawas dan cerita rakyat itu. Karena selain untuk memenuhi koleksi literasi perpustakaan daerah, buku juga dapat lebih mudah diakses oleh banyak lapisan umur. “Sekarang kan ada teknologi internet. Ada pertanyaan kenapa tidak di website resmi perpustakaan. Tapi kan sekarang masih terbatas yang bisa mengakes. Tapi kalau buku bisa siapa saja, tua muda sampai anakanak bisa mengaksesnya,” katanya. Untuk mendokumentasikan kekayaan literasi lokal itu, Dinas Arpus membuat dua cetakan buku dengan judul berbeda. Pertama diberi judul “Serium Lawas Samawa” yang khusus berisi gurindam tutur Lawas dan buku kedua berjudul “Tutur Daerah Sumbawa Barat” khusus berisi cerita rakyat yang populer di telinga masyarakat Samawa sejak dulu. Ajad Sajadah menjelaskan, cetakan kedua buku itu dibuat dalam bentuk premium (kualitas terbaik). Dengan begitu, buku-buku tersebut

(Suara NTB/bug)

Ajad Sajadah Amir dapat awet dan berbahan lama digunakan. “Kami memikirkan buku ini nanti bisa siapa saja yang baca, jadi kami sengaja pakai cetakan premium biar tahan,” urainya. Menurutnya, penerbitan dua buku itu merupakan upaya melestarikan Lawas dan cerita rakyat agar tetap dikenal terutama di kalangan pelajar dan generasi muda. Buku ini juga upaya menangkal pengaruh negatif teknologi informasi yang tidak bisa dibendung di kalangan pelajar dan generasi muda. Ajad menjamin, pembaca tidak akan bosan dengan kedua buku yang diterbitkan Dinas Arpus KSB ini. Sebab isinya memuat hampir semua gurindam lawas dan cerita rakyat Samawa yang selama ini populer secara turun temurun di tengah masyarakat. Belum lagi khusus dokumentasi Lawas, Dinas Arpus menyusunnya dengan berbagai ver-

Dua judul buku yang diterbitkan Dinas Arpus KSB.

si. “Jadi bagi anak muda yang ingin misalnya menyusun Lawas, buku ini kami rekomendasikan sebagai referensi,” sarannya. Selanjutnya ia memaparkan, sebagai literasi lokal Lawas tidak sekedar produk kebudayaan masyarakat Samawa. Jamaknya produk budaya, Lawas berisikan pesan nilai-nilai luhur masyarakat Sawama yang tetap relevan dapat diaplikasikan dalah kehidupan sosial masyarakat sampai kapan pun. “Lawas di masa lampau juga menjadi sarana untuk menjalin dan mempererat silaturahmi antar masyarakat,” sebutnya. Sementara untuk buku cerita rakyat Sumbawa Barat, Dinas Arpus mengumpulkan dari cerita-cerita populer yang selama ini sudah familiar di masyarakat. Ajad menyebutkan, cerita-cerita karangan pendongeng lokal tersebut, sebelumnya menjadi cerita pilihan dalam lomba bercerita oleh siswa SD – SMP yang telah dilaksanakan Dinas Arpus. “Kandungannya sama dengan Lawas, ada nilai-nilai kearifan lokal, ketauladanan dan nilai positif lainnya yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini,” harapnya. Untuk edisi perdana ini, Bidang Pengembangan Perpustakaan Arpus KSB, mencetak 1.000 eksemplar buku Serium Lawas dan Tutur rakyat. Buku dengan kualitas premium itu rencananya akan disebar ke sekolah-sekolah dan perpustakaan di seluruh wilayah KSB agar bisa diakses oleh masyarakat. Gaya bahasa Lawas yang menarik dan tata bahasa dalam buku cerita rakyat yang dibuat semenarik mungkin, diyakini Ajad akan mampu menarik minat semua kalangan untuk membaca buku tersebut. “Seperti tadi saya bilang, kami menjamin buku ini akan menarik dibaca. Tulisannya sederhana, kontennya juga menarik sehingga biar anak SD juga akan senang membacanya karena kami juga punya tujuan dengan terbitnya buku ini meningkatkan minat baca masyarakat di sisi lain,” (Suara NTB/bug) imbuhnya. (bug/*)

nilai kalori, subsidi elpiji lebih rendah dari pada subsidi minyak tanah, penghematan subsidi dapat mencapai Rp 15-20 triliun, elpiji lebih sulit dioplos dan disalahgunakan, elpiji lebih bersih dari pada minyak tanah, dan penggunaan elpiji sebagai bahan bakar dianggap relatif lebih bersih karena polusinya lebih ringan jika dibanding bahan bakar minyak tanah. Bupati berharap, dengan adanya perhatian pemerintah terhadap kebijakan konversi, masyarakat akan semakin antusias dalam menggunakan gas elpiji karena merasa lebih praktis, efisien dan aman. Sehingga tujuan kebijakan dari konversi penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji sangat jelas, yaitu menghemat pengeluaran anggaran publik dan sekaligus mengurangi tingkat polusi. Adapun percepatan konversi dilakukan dengan dua cara, yaitu membagikan tabung gas gratis dan menambah pemasok gasnya, dan pada saat yang sama menarik minyak tanah bersubsidi. Dalam acara tersebut, Bupati didampingi Agustin Hermawan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan Anggardi Reza Maulana dari Pertamina Domestik Gas menyerahkan bantuan paket perdana secara simbolis kepada Lurah Seketeng dan Kepala Desa Nijang. (arn)

Pemkab Wajibkan Setiap Desa Tangani RTLH pada 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa berencana mewajibkan setiap desa mengalokasikan anggaran dalam APBDes Tahun 2019 untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) minimal 10 unit. Selain itu, akan melakukan penanganan RTLH sejumlah 550 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSBS) dan APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal itu dikatakan Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan saat membuka Focus Group Discussion Pendampingan Percepatan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh bekerjasama dengan Dinas PRKP Sumbawa dan Konsultan Pendamping Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh di 32 Kab/ Kota Prioritas, Jumat (23/11). FGD yang juga dihadiri narasumber dari Subdit Perkotaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR. Diskusi tersebut diharapkan mampu memenuhi target RPJMN 2015-2019 yaitu pencapaian target nol persen kawasan kumuh di seluruh Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama, baik pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten beserta segenap elemen masyarakat dalam rangka pembangunan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang berlangsung secara terusmenerus sebagai respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Disampaikan pula, beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi target RPJMN dan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 terkait percepatan penanganan kawasan kumuh. Antara lain, pada tahun 2015 lalu telah melakukan eksekusi program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) di 8 desa di Kecamatan Alas dan 8 kelurahan di Kecamatan Sumbawa. Kemudian pada tahun 2016, telah menyusun dan mengesahkan dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) dan menyusun DED Kawasan Kumuh Prioritas I (kasawan Jempol) seluas 47,92 hektar. Pada tahun 2017, juga telah menyusun DED kawasan kumuh prioritas II (kawasan Lembi) seluas 79,31 hektar. Kemudian di tahun yang sama telah membentuk Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dengan SK Bupati Nomor 500 tahun 2017, dan sudah menyusun DED kawasan kumuh prioritas (kawasan Pubara) seluas 73,93 hektar. “Atas berbagai program dan kegiatan yang telah dan akan kami laksanakan terkait penuntasan kawasan kumuh dan pembangunan perkotaan berkelanjutan ini, kami sangat berterima kasih kepada jajaran Kementerian PUPR yang terus-menerus membantu dan melakukan berbagai kegiatan pendampingan kepada Pemkab dalam memenuhi target RPJMN khususnya dalam penuntasan kawasan kumuh,” sebut Ikhsan. (arn)

Jendela Sastra Edisi Khusus Karya Sastrawan NTB

SUARA NTB Sabtu, 24 November 2018

Halaman 7

CERPEN

Lelaki Itu Menatap Sebentar Robbyan Abel R (Mahrus Putra)

Sudah lama sekali Hafida bekerja di Rumah Sakit Jiwa Harapan Masyarakat. Rumah sakit yang dikemas serupa taman penuh pohon-pohon. Sampai-sampai jika ditanya kapan mula-mula ia menginjakkan kaki di tempat tersebut, maka Hafida akan memejamkan matanya dalam-dalam, lantas menggelengkan kepala dan berkata: “entahlah, sepertinya tiba-tiba saja aku sudah di sini.” DI sanalah Hafida pertama kali mengenalnya. Lelaki dengan postur tinggi, tidak terlalu kurus tapi cukup berisi, umurnya sekitar tiga puluh, berkulit putih, dan memiliki rambut gondrong: petugas tidak pernah berhasil membujuknya untuk bercukur. Umpama tak mengenakan seragam yang menandakan bahwa ia sakit jiwa, pastilah Lelaki itu bisa dikategorikan tampan. Hafida dipasrahkan kepala rumah sakit untuk mengurusnya sepanjang ia dirawat di sana. Mulai dari membersihkan tempat tidurnya, membantunya keramas hingga memotong kuku, juga Hafidalah yang dengan sabar membacakannya cerita-cerita pendek sebelum tidur. Lelaki itu suka dibacakan ceritacerita berlatar urban yang sarat perselisihan. Hafida kerap terheran-heran saat ada bagian dari akal Lelaki itu yang bekerja untuk menilai bagus-tidaknya sebuah cerita. Meski tidak suka bernyanyi, Lelaki itu juga suka mendengarkan lagu. Lelaki itu diserahkan ke rumah sakit pada bulan Desember, seminggu sebelum pergantian tahun. Orang-orang yang mengantarnya tidak banyak bicara, sepertinya mereka memang orang-orang suruhan. Hafida masih ingat, pada kali pertama mereka berjumpa, wajah damai Lelaki itu nyaris menunjukkan bahwa ia baik-baik saja: “Siapa namamu?” tanya Hafida membuka percakapan kala itu. “Apa?” “Siapa namamu?” Lelaki itu diam, namun matanya terus melihat-lihat sekeliling ruangan yang serba putih, “kau punya nama tidak?” tanya Hafida lagi. “Punya. Tetapi aku lupa.” “Jadi, bagaimana kau bisa menjawab ‘punya’ kalau kau sendiri tidak mengingat namamu?” “Kau seperti tokoh dalam film yang pernah kutonton,” ucap Lelaki itu. “Apa maksudmu?” “Aku pernah menonton film, dan di dalamnya ada seorang suster yang tidak bersikap baik pada pasiennya. Persis begini adegannya. Seperti kita sekarang.” Hafida mengernyitkan dahinya, bagai meragukan status Lelaki di hadapannya itu. “Apa kau sungguh gila?” “Aku tidak yakin. Tetapi kalau aku waras, mana mungkin aku di sini. Harusnya kau lebih paham dariku.” Hafida menyurutkan pandangannya sebentar, berulang-ulang ia memerhatikan Lelaki itu dari ujung rambut sampai bawah lutut. Tidak ada yang nampak ganjil memang. Ia dibungkus jaket hitam dan celana jeans biru yang kelihatan baru diseterika. Lama Hafida akhirnya menyadari, jika tangan-kanan Lelaki itu

menggenggam selembar koran. “Apa itu yang kau bawa?” “Ini?” Ia mengacungkan koran yang dibawanya saat itu, “tadi pagi kubeli sebelum mereka membawaku kemari. Kau mau?” Hafida mengambil koran itu. Ia tidak menemukan halaman berita utama, obituari, atau semacamnya. “Apa ini?” “Kau tahu sendiri itu koran. Kenapa bertanya lagi?” “Kenapa cuma selembar?” “Bacalah sebelum bertanya,” ketusnya. Hafida menundukkan kepala, membolak-balikkan selembar koran itu, lalu membacanya dengan teliti. Segera disadarinya bahwa ia sedang menggenggam halaman berisi iklan lowongan pekerjaan yang dipasang perusahaan-perusahaan kecil sekitar kota. “Mana bagian yang lain?” tanya Hafida lagi. “Sudah kubuang. Aku hanya membutuhkan itu.” “Apa kau sungguh gila?” Hafida mengulangi pertanyaannya. “Aku tidak yakin. Tetapi kalau aku waras, mana mungkin aku di sini. Harusnya kau lebih paham dariku.” Sejak saat itulah Hafida mulai tertarik dengannya. Lelaki itu gila, namun cukup cerdas untuk mengakali keadaan. Ia selalu tampil laiknya orang waras. Saban hari ia mendapat kiriman dari entah siapa. Kadang makanan, kadang buku, kadang peralatan mandi. Lelaki itu tahan berlama-lama mendengar cerita dari Hafida. Hafida pun tidak keberatan untuk membacakannya. Lelaki itu bukan buta huruf, Ia hanya tak nyaman mendengar suaranya sendiri saat membaca. Karenanya Hafida dimintai tolong untuk hal tersebut. Karenanya pula, ia tidak pernah ikut bernyanyi saat sedang memutar lagu. *** Di rumah sakit ini, pasien tidak diarahkan menjadi waras, melainkan, mereka dibentuk untuk terbiasa taat aturan, hormat pada kepala rumah sakit, serta menunduk jika bertemu para pegawai. Apabila kelak para pasien itu sudah keluar dari sana, mereka akan terbiasa menaati pemimpin. Lalu para aparat mendapat keringanan beban dalam mendisplinkan masyarakat. Rumah sakit jiwa menjadi semacam pabrik yang memproduksi manusia dengan semangat perbudakan. Padahal dulu, dulu sekali, orang gila dilepas begitu saja. Bahkan beberapa di antaranya dibiarkan membuat agama. *** Di rumah sakit ini, semua terlihat kelam. Setiap sudut tempat menyimpan kesedihan mendalam yang menyiksa jiwa. Namun bagi

Hafida, itu sesuatu yang biasa. Malah Hafida sering berpikir – jangan-jangan dalam keadaan aneh ini – Hafida-lah yang sedang gila. Ada orang mencintai pohon dengan membabi buta. Ada yang menyayangi tanah seperti melihat karpet berbahan sutra. Ada yang senang melihat daun-daun jatuh. Yang paling lucu, ada seorang pasien setiap hari selalu berjalan mundur. Ajaibnya, ia tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Sedangkan Lelaki itu hanya senang berdiam di kamar, sambil sesekali meminta dibuatkan susu hangat. “Kita lihat, apa yang kau dapat hari ini,” kata Hafida seraya memberikan kardus kecil yang baru nampak setelah bungkusannya disobek. “Kau saja yang membukanya,” jawab Lelaki itu. “Sebentar,” Hafida berusaha membukanya dengan hati-hati. “Si-l-a-m-p-u-k-a-u.” Hafida mengeja tulisan di bagian depan sebuah album lagu. “Pada akhirnya dikirim juga,” kata Lelaki itu setelah melihat segera barang yang digenggam Hafida. “Siapa yang mengirim ini untukmu?” “Jangan tanyakan itu. Yang terpenting, kapan kita bisa memutarnya?” Hafida mengajak Lelaki itu masuk ke dalam sebuah ruang kerja. Di dalam ruangan itu terdapat kursi, meja, dan di atas meja terukir nama Hafida pada papan kayu seukuran lengan remaja. Ada juga dvd player yang mengantarai televisi dan tumpukan majalah bekas. Barangbarang itu tersusun rapi dalam sebuah lemari besi panjang. “Sini, kuputarkan.” Hafida memasukkan CD itu ke dalam alat elektroniknya. Lalu terdengarlah lagu Silampukau berputar: kita tetap membenci air mata / tiada kabar tiada berita / meski senja tak selalu tampak jingga / aku terus merindukanmu. “Baru sekarang aku mendengar lagu model begini.” Cetus Hafida. “Kau harus mengetahui rahasia lain dari lagu ini,” kata lelaki itu. “Benarkah?” “Lagu ini juga memiliki gerakan dansa.” “Suatu saat aku harus mempelajarinya.” Pelan-pelan Hafida menjawabnya dengan dada bergemuruh. “Mau coba sekarang?” Lelaki itu menawarinya. “Sungguh?!” “Sebelum aku lupa. Cepat.” Hafida pun menyambut uluran tangan Lelaki itu. Sementara lagu Silampukau terus berputar mengitari mereka: Ah, kau Puan Kelana / Mengapa musti ke sana / Jauh-jauh puan kembara / Sedang dunia punya luka yang sama.

“Pelan-pelan, kakiku terinjak.” Diam-diam Hafida menyerahkan nasibnya. “Maaf. Aku terlalu cepat, ya?” “Tidak masalah.” Kini, Hafida membenamkan kepalanya ke dada Lelaki itu. Ia kembali menduga bahwa dirinya memang sedang gila. Gila karena perasaan bergemuruh bagai kembang api yang menyambut sukacita pergantian tahun. Sejak saat itu, Hafida lebih

banyak menghabiskan waktu di ruangannya. Dan, dari ruangannya pula, lagu Silampukau selalu terdengar: Aih, Puan Kelana / mengapa musti ke sana? / Paris pun penuh mara bahaya dan duka nestapa / seperti Surabaya.*** Catatan: Silampukau, merupakan band indie folk dari Surabaya yang dibentuk pada tahun 2009. Mengalunkan

musik sendu dengan lirik-lirik bermuatan sosial. Robbyan Abel R, lahir di Mataram, 5 Januari 1998. Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Cerpen-cerpennya terbit di sejumlah media cetak maupun digital.

PUISI Chaidir Amry

Jembatan Gantung

Pena dan Sapi

: N.F

: Zaenal Abidin

di ujung jembatan kamu berdiri di ujung lainnya aku melihat cahaya matamu

di puncak malam zaenal memetik kata di pohon bahasa

melintasi tubuh jembatan tiga tahun perjalanan matamu kedap-kedip kakiku berpijak di kayu rapuh

zaenal pandai mengarat pena kata-kata yang digemukkan dibayar seharga rumput

di bawah, sungai menyiapkan pembaringan batu. aku berlari. tubuh jembatan terseok-seok. Jari-jari tali yang renta melepas topangan tubuh jembatan aku meloncat. mengulurkan tangan maukah kamu raih tanganku, dan kita berbaring bersama di atas bebatuan ?

pagi yang belum purna zaenal mengawis rumput di sawah suluk sapi digemukkan dibayar seharga angka seperti halaman terakhir proposal 2018

Pemulung yang Berjalan di Tepi Kota

Perjalanan ke Puncak Rinjani

pemulung berjalan di tepi kota menggandeng kanak di tangan kiri pemulung begitu murung kanak itu riang

I/

di punggung pikul keranjang kosong. matanya menatap pada kota yang berjalan cepat terkesiap, tak sempat bersiap-siap semua yang dimiliki : rumah, tanah, keluarga digiling kota, dilinting waktu tak ada yang meratap pada pemulung pada kanak yang riang kota tetap berjalan cepat 2017

2018

Kartu Ucapan Ulang Tahun selamat ulang tahun, Din. ini miniatur rumah sebagai hadiah agar kau bisa singgah setelah lelah merayakan cinta. di dalamnya, ada aku yang mempertajam kata dengan pisau matamu. 7 Mei 2017

Chaidir Amry lahir di Suradadi, Mataram 14 Juli 1994. Alumnus jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Mataram. Puisi-puisinya sudah tersiar di surat kabar dan media online.

ke puncak Rinjani. jam 2 malam. tubuh menggigil. mata kantuk. sekali melangkah. langkah kaki lima kali kita istirahat sebentar. pesing. minum seteguk. isap selinting tembakau kasturi. sebentar lagi menuju puncak. berhenti. ada bunga edelweis bercabang dua. petik dan ucapkan “salam untuk nabi allah Ilyas, aku petik bunga edelweis ini sebagai obat.” II/ titik-titik cahaya gubuk dan istana menundukkan kesombongan kami. mata fajar, membuka mata batin. kita berada di mata kiri Tuhan. 2017

Sabtu, 24 November 2018

SUARA NTB

Karateka NTB

Kasus ITE Kritik Gempa Lombok

Anak Anggota DPRD KLU Diperiksa Jadi Saksi Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan pelanggaran UU ITE status facebook tentang kritik penanganan gempa Lombok naik ke tahap penyidikan. Putra anggota DPRD Lombok Utara, Feri Herianto Ardi memenuhi panggilan penyidik Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB. ‘’Dia diperiksa sebagai saksi,’’ kata kuasa hukum Feri, Lalu Anton Heriawan ditemui usai pemeriksaan, Jumat (23/11). Anton menjelaskan, kliennya hanya diminta menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) dari keterangan yang diberikan saat di tahap penyelidikan sebelumnya. Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana dihubungi terpisah mengonfirmasi hal tersebut. ‘’Masih pemeriksaan saksi-saksi, saya coba cek dulu ke penyidiknya,’’ ujarnya. Dugaan pengancaman via komentar facebook mengenai dana bantuan perbaikan rumah terdampak gempa Lombok dilaporkan Pemda KLU, melalui Kabag Hukum. Feri, putra Ketua Komisi I DRPD KLU, Ardianto mengunggah komentar facebook mengenai aksi demonstrasi warga tentang tuntutan penanganan gempa Lombok, yang diunggah pada 26 September lalu. Pada laman status akun Pak Dolah EF. Status isinya, antara lain bahwa pengungsi gempa Lombok kala itu sudah dua bulan berada di pengungsian. Masih di bawah terpal pengungsian. Selanjutnya mengenai permintaan audit dana sumbangan kepada korban gempa yang dikelola pemerintah, realisasi janji dana perbaikan rumah, dana jaminan hidup, sampai penolakan model rumah Risha. Akun lain bernama Nizal EF Klu lantas mengomentari status tersebut, yang kemudian menurut Pemda KLU dinilai memiliki muatan pengancaman. Belakangan Nizam dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 4 juncto pasal 45 ayat 4 UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Ditindaklanjuti penyidik dengan mengklarifikasi saksi, pemeriksaan jejak dokumen elektronik, dan salinan tangkapa layar komentar terlapor. Informasi dihimpun, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan sesuai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, tertanggal 15 November 2018. Surat ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes. Pol. Syamsudin Baharudin ditujukan kepada Kepala Kejati NTB. Surat pada intinya memuat kasus dugaan pengancaman melalui media sosial facabook dengan terlapor, berinisial AK (34), warga Sesait, Kayangan, Lombok Utara. (why)

Pengidap Gangguan Kejiwaan Tak Punya Hak Pilih Mataram (Suara NTB) Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori menegaskan bahwa setiap orang yang dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan, dipastikan tidak memiliki hak pilih pada Pemilu serentak 2019 mendatang. Hal tersebut ditegaskan oleh Aksar, lantaran beredarnya wacana memperbolehkan orang sedang dalam gangguan kejiwaan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang. Dikatakan Aksar syarat untuk dapat menjadi pemilih dinyatakan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya sudah menjadi ketentuan dalam PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, yang diatur pada Pasal 4 ayat 2 huruf, b. Namun demikian, untuk membuktikan bahwa jiwa atau ingatan seseorang sedang terganggu sehingga tidak bisa memenuhi syarat sebagai seorang pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari dokter. ‘’Kalau sudah diputuskan mengalami gangguan jiwa atau gila oleh dokter. Maka otomatis tidak memenuhi syarat jadi pemilih dan harus dihapus dari daftar pemilih,’’ tegasnya. Lebih jauh disampaikan Aksar, selama ini banyak berkembang pandangan yang kurang tepat di dalam masyarakat tentang orang yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan atau hilang ingatan. Padahal tidak semua orang yang mengidap gangguan kejiwaan yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa lantas dianggap sebagai orang gila. ‘’Padahal tidak seperti itu juga, ada banyak tingkatannya kalau bicara terkait hal tersebut (gangguan kejiwaan). Dari mereka itu, ada yang hanya mengidap stres atau trauma, tetapi tetap waras serta bisa dipulihkan. Dan ada jenis-jenis problem syaraf yang oleh dokter tidak selalu disimpulkan gila,’’ imbuhnya. Lantas dengan wacana agar orang yang sedang mengalami gangguan jiwa atau gila agar dapat diberikan hak pilih? Menurut Aksar, hal itu sah-sah saja disampaikan, namun yang pasti pihaknya tetap mengacu pada aturan yang sedang berlaku dan sepanjang aturan yang ada belum ada perubahan. ‘’Selama aturan itu tidak diubah, kita bisa menjalankannya. Karena kita bekerja sesuai aturan yang ada,’’ tegasnya. Iapun membeberkan, di NTB sendiri, KPU sudah melakukan pencoretan terhadap 96 orang pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) NTB karena telah dinyatakan oleh dokter sebagai orang yang benar-benar telah hilang ingatan atau gila. Adapun sebarannya yakni yakni 2 orang dari Kabupaten Bima, 16 orang dari Kota Mataram, Lombok Barat 17 orang, Lombok Tengah 16 orang, dari Lombok Timur 16 orang, Lombok Utara 10 orang, dan dari Kabupaten Sumbawa 19 orang. ‘’Sementara dari Kota Bima, Dompu, dan KSB, listnya kosong kemungkinan sudah dicoret sebelumnya,’’ pungkasnya, Jumat (23/11) kemarin. (ndi)

Halaman 8

Rebut Medali Perak di Belgia Mataram (Suara NTB) Atlet karate asal NTB, Arsila Wardatumminallah berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia dikompetisi olahraga pelajar level internasional. Pelajar MI Kabupaten Sumbawa Barat itu sukses merebut medali perak di kelas Kata Putri pada Kejuaraan Karate Internasional yang berlangsung di Belgia, 17-18 Desember 2018. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) NTB, Burhanuddin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (23/11) kemarin mengatakan sangat bangga atas capaian prestasi yang diraih karateka NTB itu. Dia berharap ke depannya atlet tersebut bisa mengikuti jejak Karateka NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda yang sukses meraih medali perunggu di Asian Games 2018. ‘’Kami senang dan bangga sekali atlet muda NTB bisa meraih prestasi di kejuaraan internasional. Mudah-mudahan prestasi atlet kita bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi,’’ ujarnya. Informasi yang diterima Burhan, atlet karate asal

Sumbawa Barat itu telah kembali dengan selamat di tanah air bersama belasan atlet perwakilan Indonesia lainya. Di tempat terpisah, Pelatih Karate Sumbawa Barat, Maulana Kasman Libya yang dikonfirmasi Suara NTB via ponsel membenarkan bila salah satu atlet karate asal Sumbawa Barat berhasil merebut medali perak di kejuaraan karate 3rd Edition International Karate Open of The Province of Liege yang diselenggarakan pada 17-18 November di Kota Herstal, Provinsi Liege, Belgia. Keberhasilan pelajar putri NTB itu juga telah diapresiasi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Dja-

lilah, M.Pd. Setiba di NTB, Jumat (23/11) kemarin, Arsila yang didampingi pelatih karate Sumbawa Barat mendapat hadiah uang pembinaan sebesar Rp 4 juta yang diserahkan langsung oleh Gubernur NTB di Kantor Dispar NTB. ‘’Pak Gubernur NTB menyambut kedatangan kami di Kantor di Dispar NTB dan memberikan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 4 juta untuk atlet peraih medali perak di Belgia. Selain itu uang pembinaan Rp 1,250 juta juga diterima atlet karena meraih medali emas di O2SN Tingkat Nasional,’’ pungkasnya. (fan) FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah foto bersama atlet karate NTB, Arsila Wardatumminallah dan pelatih karate Sumbawa, Maulana Kasman Libya usai menyerahkan uang pembinaan di Kantor Diklat NTB, Jumat (23/11) kemarin.

(Suara NTB/fan)

Smansa Ditarget Masuk ’’Assesment Center’’ Polda NTB 100 Besar Nasional Seleksi Pejabat Eselon BNNP NTB Mataram (Suara NTB) SMAN 1 Mataram, satu dari sekian sekolah favorit di NTB. Banyak prestasi yang telah diraih baik di bidang akademik dan non akademik. Hasil UN setiap tahun, Smansa selalu meraih peringkat teratas di banding sekolah lainnya. Hanya saja sekolah-sekolah di NTB harus terus belajar meningkatkan mutu. Agar mereka dapat bersaing di kancah nasional. Mengingat selama ini, Smansa maupun sekolah lainnya masih kalah jauh di tingkat nasional. Misalnya untuk perangkingan hasil UN tingkat nasional. Kepala Smansa Mataram, H. Ahmad Jauhari, menegaskan pihaknya mengakui jika sekolahnya sudah maju. Kesadaran itu membuat warga sekolah kini terus berupaya meningkatkan mutu sekolah. Tujuannya ialah agar sekolah ini kedepan mampu bersaing di tingkat nasional. “Kita sekarang tahun peningkatan mutu. Kalau soal mutu gak usah ngomong, tapi peningkatan mutu,” ujar Jauhari ditemui usai menghadiri acara Dikbud NTB, kemarin. Dengan menjadikan tahun ini sebagai tahun peningkatan mutu, Jauhari berharap target masuk 100 besar hasil UN ting-

gi secara nasional dapat terwujud. Dia menyebut target itu realistis untuk diwujudkan. “Mimpi saya salah satu siswa masuk 100 besar nilai UN nasional. Kalau 10 besar terlalu mimpi kita karena di Jakarta masuk lima besar susah,” jelasnya. Mewujudkan hal tersebut, berbagai cara dilakukan pihak sekolah. Seperti dengan mengirimkan para siswanya untuk berlaga pada ajang olimpiade tingkat nasional. “Ada tugas siswa yang diutus olimpiade dipersiapkan agar hasil UN bisa masuk 100 besar,” tutur mantan Kepsek SMAN 3 Mataram ini. Di samping itu, sekolah juga menjadikan 9 mata pelajaran yang dilombakan pada setiap olimpiade dibentuk kegiatan ekskulnya. Seperti kimia, fisika, biologi, komputer, geografi, astronomi. “Masing masing punya ekskul. Kami persiapkan sampai level nasional dan kalau untuk level internasional dari Kemdikbud,”. Sebagai pembimbing pada saat lomba olimpiade, Smansa juga telah bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Merekalah yang akan melakukan pembimbingan terhadap siswa peserta olimpiade. “Kita punya MOU dengan Unram perguruan tinggi”. (dys)

Kelas yang Dihuni Atlet Pelatnas Gagal Dipertandingkan di Porprov Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tinju memastikan kelas-kelas yang dihuni oleh atlet-atlet pemusatan latihan nasional (Pelatnas) tak dapat dipertandingkan. Minimnya peserta memaksa cabor tidak mempertandingkan kelas tersebut. Ketua Tim Technical Dele-

gate Cabor Tinju Porprov NTB, Idris Abas yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (23/11) kemarin membenarkan bila beberapa kelas di cabor tinju tidak dapat dipertandingkan lantaran minimnya peserta yang mendaftar. ‘’Ada beberapa kelas yang diikuti oleh atlet nasional NTB tidak bisa dipertandingkan dicabor tinju. Itu karena minimnya peserta yang mendaftar di kelas itu,’’ katanya. Dimisalkan Idris, kelas 60 Kg yang merupakan kelas yang diikuti atlet nasional NTB, Huswatun Hasanah terpaksa batal dipertandingkan lantaran minimnya peserta yang ikut. Sebagaimana dijelaskan dalam aturan Porprov NTB bahwa kelas/nomor dapat dipertandingkan apabila diikuti minimal empat peserta dari empat kabupaten/kota. Namun sayang jumlah peserta yang ikut di kelas 60 Kg kurang dari persyaratan yang ditentukan, sehingga pihak panitia membatalkan pertandingan di nomor tersebut. Tidak hanya di kelas 60 Kg, namun di kelas 51 Kg yang akan diikuti oleh petinju Pelatnas asal NTB, Ainun Azizah juga tak bisa dipertandingkan lantaran minim peserta yang ikut. Menurut Idris, minimnya peserta mengikutsertakan atlet di kelas tersebut dikarenakan kabupaten/kota sudah mengetahui kekuatan lawan. Maklum di dua kelas tersebut dihuni oleh atlet pelatnas, sehingga KONI kabupaten/kota tak berani menurunkan atletnya. (fan)

(Suara NTB/why)

PENILAIAN - Pegawai BNNP NTB mengikuti penilaian kompetensi jabatan eselon III di assesment center Polda NTB, Jumat (23/11). Mataram (Suara NTB) Polda NTB kini memiliki fasilitas pusat penilaian sumber daya manusia dalam bentuk assesment center. BNN Provinsi NTB sebagai instansi perdana yang memanfaatkan fasilitas itu untuk seleksi pejabat eselon III. Instansi pemerintahan dan swasta bakal menyusul. Kepala Bagian Pembinaan Karyawan Biro SDM Polda NTB, AKBP Muhammad mengatakan, fasilitas assesment center Polda NTB sudah representatif. ‘’Di assesment center ini ada fasilitas gedung mandiri dan sarana prasarana sistem ases-

men,’’ jelas mantan Kapolres Mataram ini, Jumat (23/11). Fasilitas itu digunakan perdana untuk assesment pejabat eselon III lingkup BNNP NTB sejak Kamis (22/11) lalu. Sesuai dengan MoU antara Kepala BNNP NTB dengan Kapolda NTB sebelumnya. Serupa dengan Polda di wilayah lain. Sebanyak 11 peserta mengikuti asesmen. Beberapa diantaranya, Kepala BNNK Mataram, Nur Rachmat; Kepala BNNK Sumbawa, AKBP Sirajudin Mahmud; dan Kabid Pemberantasan BNNP NTB, AKBP Denny Priadi.

‘’Asesmen kerjasama dengan BNN NTB ini untuk mencari figur yang sesuai kompetensi eselon tiga, misalnya yang menduduki jabatan kepala BNN kabupaten kota,’’ paparnya. Out put-nya merujuk pada instrumen kepegawaian yang diatur BNN. Beberapa kriterianya seperti kepemimpinan, kemampuan teknis, sampai integritas. ‘’Hasilnya nanti dalam bentuk semacam pernyataan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat,’’ kata Muhammad. Dia menjelaskan, assesment center selama ini dipakai untuk menyeleksi pejabat eselon lingkup Polda NTB. Masih sebatas internal seperti seleksi calon Kapolsek, calon Kasat lingkup Polres, calon Wakapolres, sampai calon Kasubdit lingkup direktorat. Fasilitas assesment center Polda NTB, sambung dia, juga bisa dipakai untuk menilai kecakapan pegawai instansi di luar Polri. Contohnya BPS Provinsi NTB, yang akan meng-asesmen pegawainya Desember mendatang. ‘’Ke depannya, tidak hanya instansi pemerintahan, swasta juga bisa menggunakan assesment center ini untuk seleksi pejabat-pejabatnya,’’ tutup Muhammad. (why)

SUARA NTB

Sabtu, 24 November 2018

Halaman 9

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Sabtu, 24 November 2018

Halaman 10

Perlu Ada Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Mataram (Suara NTB)Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengingatkan, pemanfaatan lahan pekarangan rumah menjadi satu di antara alternatif mewujudkan kemandirian pangan dalam rumah tangga. Menurut HBK, pemberdayaan keluarga lebih dulu, kemudian ketahanan pangan dapat tumbuh dan berkembang. “Tanah pekarangan, bila dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh sangat membantu kehidupan rumah tangga, baik dalam peningkatan penghasilan maupun perbaikan nutrisi keluarga”, kata HBK, Kamis (22/11) malam di sela-

sela mengikuti acara Yasinan bersama warga Presak Timur, Kota Mataram. Dikatakan, dari perjalanan ke desa-desa di semua Kabupaten di Lombok, dan berdialog dengan banyak keluarga, tidak jarang masih ditemuinya keluarga yang kekurangan nutrisi. “Ini pentingnya pendidikan keterampilan mengelola tanah pekarangan,” lanjutnya. Kalau masyarakat desa trampil mengelola pekarangan dengan bayam, sawi, kacang panjang, tomat, cabai maupun jenis tanaman yang cocok ditanam di pekarangan, persoalan malnutrisi atau kekurangan gizi keluarga akan teratasi.

Diakuinya, sebenarnya pemerintah melalui banyak dinas maupun badan-badan di daerah telah mempunyai program-program ketahanan pangan, dan didukung dengan anggaran yang besar. “Sayangnya, program-program tersebut tidak diinternalisasi khususnya keluarga-keluarga di pedesaan. Sehingga program-program yang disosialisasikan tidak berkelanjutan,” katanya. Bergerak bersama-sama mengajak masyarakat menan-

am sejumlah sayuran dengan memanfaatkan lahan pekarangan, sebenarnya bukan anjuran baru. Sudah banyak dibentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat, tapi perlu memberdayakan dan menghidupkan kembali kelompokkelompok rumah tangga yang dulu sudah terbentuk. Caleg DPR RI Partai Gerindra, Nomor Urut-1 dari Dapil NTB-2/P. Lombok yang rajin turun ke masyarakat itu menekankan, bahwa untuk mengembangkan pekarangan sebagai kebun gizi juga bisa dilakukan di rumah-rumah penduduk yang padat dan lahannya sempit. “Karena itu, perlu pelatihan skill masyarakat cara berkebun dengan lahan seadanya. Seperti meletakkan tanaman di dalam pot, baik itu pot yang berukuran kecil maupun pot yang berukuran besar, “ kata HBK. Terpisah, Arif Mahmudi, salah satu aktivis lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ), pernah melakukan riset pengelolaan lahan pekarangan di

tiga Kecamatan dan 10 Desa di Sumbawa. Riset itu dilakukan, salah satu tujuannya adalah untuk mencari solusi karena masih banyaknya kasus malnutrisi atau kekurangan gizi yang menimpa ibu dan anak di desa-desa. Menurutnya, pemerintah biasanya menggunakan cara konvensional, kelompok dalam masyarakat dilatih, dikasih bibit, sudah dianggap bisa. Pemerintah tidak tahu bagaimana cara menginternalisasi program tersebut ke masyarakat. “Keberhasilan pengelolaan lahan pekarangan itu perlu pendampingan. Karena itu perlu keterlibatan swasta, yaitu dari produsen bibit tanaman. Mereka bisa menjual bibit tapi melakukan pendampingan, sampai masyarakat bisa menuai hasilnya,” jelas Arif. Selain pendampingan, juga dibutuhkan keterlibatan aktif Kepala Desa setempat. Kelompok masyarakat yang berhasil memanfaatkan pekarangannya, umumnya yang mendapat dorongan dari Kepala Desa. Dan kalau Kepala Desa terlibat dalam proses

H. Bambang Kristiono pengelolaan lahan pekarangan, pemerintah juga tak perlu mengucurkan anggaran, karena dari Anggaran Dana Desa sudah bisa membiayai. “Di Lombok Utara, program ini juga menciptakan lapangan kerja baru. Ada ibu-ibu yang trampil melakukan pem-

LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229

RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

Arif Mahmudi bibitan, dan itu menambah penghasilan keluarga dengan menjual bibit sayuran dan tanaman pekarangan lainnya,” tukas Arif. (038/*)

HILANG HLG BPKB R4 DR 154 AF N O K A / N O S I N MHDESY416VJ – 110593/ G16B-1D-610593 AN VENDY VERNATHA KHO HLG D’SKTR LINGK.PELAPOR HLG BPKB R4 MITSUBISHI FE 334 DR 8184 DZ NOKA/ N O S I N MHMFE334E5RO31496/ 4D31-AY8682 NO.BPKB L02758305 AN ZAENAL YUSUF HLG D’SKTR BAYAN LOMBOK UTARA

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 24 November 2018

Halaman 11

Garuda Indonesia dan BRI Kembali Gelar ’’Online Travel Fair’’ Cengkareng (Suara NTB) Garuda Indonesia kembali menggelar Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) yang dilaksanakan pada tanggal 23-29 November melalui digital channel Garuda Indonesia. Pada pelaksanaan GOTF kali ini, Garuda Indonesia bekerjasama dengan Bank BRI sebagai bank partner. Melalui GOTF 2018 ini, Garuda Indonesia dan Bank BRI menawarkan berbagai tiket perjalanan baik domestik maupun internasional dengan harga yang menarik melalui microsite Garuda Indonesia Online Travel Fair : www.garudaIndonesia.com/gotf, atau website Garuda Indonesia : www.garuda-Indonesia.com Mobile App Garuda Indonesia dengan menggunakan kode promo GOTF dan Contact Center Garuda Indonesia. Pada pelaksanaan GOTF Phase 3 tahun 2018 ini, harga menarik GOTF dapat diakses mulai tanggal 23 November 2018 pukul 00.00 waktu setempat. Sedangkan diskon tambahan dari Bank BRI akan berlaku pada periode “Happy Hour” setiap harinya pada pukul 09.00 LT dan pukul 20.00 LT. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengapresiasi pelaksanaan online travel fair ini, mengingat program ini sejalan dengan program digital tourism Kementerian Pariwisata yang secara aktif mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia melalui channel-channel digital khususnya untuk membidik 9 pasar utama yaitu China, Eropa, Singapura, Australia, Malaysia, India, Jepang, Korea dan

Timur Tengah. “Era digital tidak dapat dipungkiri membawa tren baru dalam dunia pariwisata. Hal ini tentunya memberikan peluang dan tantangan bagi seluruh pelaku industri pariwisata untuk memberikan kemudahan dan kenyaman dalam bertransaksi bagi pengguna jasa terutama untuk transaksi digital dengan harga terbaik. Dengan dilaksanakannya GOTF ini tentunya akan sangat mendukung perkembangan pariwisata nasional mengingat GOTF ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, tidak hanya wisatawan domestik namun juga wisatawan mancanegara,” kata Arif. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Niaga Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan bahwa Garuda Indonesia melalui berbagai programnya berupaya untuk senantiasa mendukung program pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata untuk mencapai target kunjungan 270 juta wisatawan domestik dan 17 juta wisatawan mancanegara untuk tahun 2018. Pikri melanjutkan bahwa pada pelaksanaan GOTF Phase 3 2018 ini Garuda Indonesia meng-highlight berbagai rute domestik menarik seperti Denpasar, Manado, Labuan Bajo, Sorong, Wangiwangi, Kendari dan Yogyakarta. Sedangkan untuk highlight rute internasional adalah Korea, Jepang, Amsterdam, India, Melbourne, Sydney dan Singapura. “Pelaksanaan GOTF ini juga tidak terlepas dari bagi-

Profesional Tangani Kasus Nuril Dari Hal. 1 ‘’Kami harus proses secara profesional.Polisi itu penyidik, sesuai dengan undang-undang tugasnya adalah mencari dan mengimpulkan bukti. Nanti yang beri pendapat, kemudian monev itu dari Kejaksaan dan Pengadilan,’’ kata Kapolda. Tekanan publik yang luas baginya tidak terlalu berpen-

garuh. Tapi posisi pihaknya sebagai aparat, harus tetap berdiri pada koridor aturan yang profesional dan objektif. ‘’Kalau memang ada faktanya ya, kita ungkap faktanya seperti apa? Kami tidak punya kepentingan lain. Kita katakan yang benar itu benar,’’ pungkasnya. (ars)

Lebih Buruk dari Jakarta Dari Hal. 1 Terutama kesadaran bersama agar tak menjadikan sungai sebagai tong sampah. ‘’Padahal kita buka daerah pusat industri, tapi kualitas air kali kita sangat rendah karena kandungan e-Colinya,’’ kata Wagub. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Ir.Madani Mukarom juga tak menampik persoalan lingkungan ini. Penyebab rendahnya kualitas air kali di NTB dipengaruhi beberapa faktor. Diantaranya, kebiasaan masyarakat yang menjadikan sungai sebagai jamban. Berkebalikan dengan kesadaran masyarakat di Pulau Jawa, yang umumnya sangat sadar akan pentingnya jamban. ‘’Kita di NTB, sebagian besar atau 85 persen buang hajat di selokan. Muaranya ke kali,’’ jelas Madani. Tidak saja limbah manusia. Kotoran ternak dari kandangkandang ternak juga umumnya disalurkan pembuangannya

ke kali. Tidak ada water treatment yang dilakukan oleh peternak, atau kelompok ternak. Akhirnya, lagi-lagi sasaran akhir pembuangannya ke kali. Demikian juga industri rumahan, misalnya industri tahu tempe. Umumnya air limbahnya juga dibuang ke kali. ‘’Ada yang nyedot tinja dari rumah-rumah. Juga buangnya ke sana (kali). Seharusnya ada yang kelola dulu,’’ katanya. Pada saat musim tanam berlangsung, air hasil pengolahan lahan milik petani yang masih keruh, pun pembuangannya ke kali. Selain mengakibatkan perubahan kualitas air kali, juga berdampak kepada sedimentasi kali. ‘’Karena itulah, gerakan lingkungan sehat ini digalakkan. Jangan semuanya di buang ke kali. Akibatnya, kita dapat perangkingan masuk lima besar terendah kualitas air kali kita,’’ kata Madani.(bul)

Perpustakaan Digital Konten Lokal Dari Hal. 1 Maka tugas Kepala Dinas adalah memastikan semua buku yang terkait dengan NTB harus ada. Sejarah, potensi sumber daya alam, SDM, kebudayaan, kesenian, artefak, pariwisata, semua harus dibukukan,’’ kata Syarif. Hal tersebut dikatakan Syarif dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc di ruang kerjanya, Jumat (23/11) siang. Syarif menekankan pentingnya daerah menyiapkan buku-buku berkonten lokal. Pasalnya, jika Pemda minta buku ke pusat tak akan menjamin buku yang diberikan cocok untuk NTB. ‘’Paradigma perpustakaan harus diubah. Dari yang dikunjungi menjadi dijangkau masyarakat. Dengan fasilitas teknologi informasi, kita harus menciptakan suatu aplikasi. Di mana seluruh konten-konten perpustakaan masuk di aplikasi tersebut,’’ ujarnya. Konten-konten buku bacaan dalam perpustakaan digital tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari media-media masyarakat umum. Karena sekarang ibu rumah tangga sampai anakanak sudah memiliki gadget. ‘’Kalau tak mengisi dengan berbasis pengetahuan, dia akan habis waktunya untuk mengakses konten game. Statistiknya 90 persen masyarakat punya gadget itu mengakses game. Itu tak bisa disalahkan,’’ katanya. Konten gadget kebanyakan

game maka sekitar 90 persen yang mengakses game. Tetapi jika konten yang disajikan pengetahuan, secara tidak langsung masyarakat akan membukanya untuk melihat resep memasak, usah kecil, jasa dan lainnya. Ia menyebutkan, 92 persen masyarakat Indonesia tamatan SD, SMP dan SMA. Hanya 8 persen sarjana. ‘’Karena itu, konten yang dibutuhkan bukubuku ilmu terapan dan teknologi tepat guna. Ini harus sebanyak mungkin dimasukkan di aplikasi teknologi. Kemudian mereka bisa baca,’’ sarannya. Syarif mengatakan, pihaknya mendorong NTB mengembangkan perpustakaan digital berkonten lokal. ‘’Prinsip adalah konten digital harus berbasis lokal,’’ katanya. Sehingga ketika orang ingin mencari informasi tentang NTB cukup membuka perpustakaan digital. Syarif mengatakan Perpusnas akan mendukung NTB mengembangkan perpustakaan di daerah ini. “Ada dana dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi ada mekanismenya. Harus ada perencanaan dimulai dari Bappeda kemudian Bappenas. Maka koordinasi antara pusat daerah harus matang. Sehingga terkoneksi dengan aplikasi di Bappenas itu,’’ terangnya. (nas)

an upaya Garuda Indonesia untuk memenuhi tantangan merebaknya tren baru di dunia travelling belakangan ini yang mulai didominasi oleh generasi milenial – yang juga dikenal sebagai generasi digital native. Sejumlah data menyebutkan, pada tahun berikutnya, 2020, jumlah generasi milenial diperkirakan menjadi yang terbesar di Indonesia. Bahkan hingga satu dekade mendatang, pada 2030, jumlah mereka mencapai 70% dari total jumlah penduduk Indonesia.” lanjut Pikri. “Bekerja sama dengan Bank BRI sebagai bank partner, melalui GOTF ini kami menawarkan kemudahan untuk mengakses berbagai destinasi dengan penawaran menarik, seperti misalnya Tiket Pergi Pulang Jakarta – Denpasar mulai dari Rp1.140.000, Jakarta – Labuan Bajo Rp1.405.000, Jakarta – Yogyakarta Rp780.000 dan rute-rute internasional seperti Jakarta – Singapura mulai dari Rp1.564.000, Jakarta-Tokyo Rp4.413.000, Jakarta – Melbourne Rp5.508.000,” tambah Pikri. “Untuk memaksimalkan pangsa pasar, GOTF kali ini juga dapat diakses oleh seluruh pengguna jasa di seluruh destinasi internasional Singapura, Malaysia, Thailand, Indoa, Australia, Jepang, Korea, China, Belanda serta penerbangan dari Timur Tengah. Kedepannya Garuda Indonesia akan terus mengembangkan digital distribution channel di antaranya melalui website, mobile apps, contact center,

GOS dan COS,” tutup Pikri. Pada pelaksanaan GOTF Phase 3 2018 ini, Garuda Indonesia dan Bank BRI menawarkan berbagai destinasi dengan harga terbaik untuk berlibur. Di samping itu, nasabah Bank BRI bisa menikmati diskon hingga 75% dan diskon tambahan sebesar Rp4 juta dengan menggunakan Kartu Kredit, Debit online dan E-Pay BRI. Selain itu Nasabah Kartu Kredit Bank BRI juga dapat menikmati fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan. Dan untuk nasabah Bank BRI yang juga pelanggan Garuda dapat mendapatkan bonus 10.000 Garuda miles dan selama event ini berlangsung, pelanggan dapat menukarkan 5x lipat Poin Kartu Kredit yag dimiliki menjadi Garuda Miles. Peran serta Bank BRI terhadap pelaksanaan GOTF 2018 ini merupakan dukungan terhadap program pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Tak hanya itu, Bank BRI juga ingin memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi pelanggan dan nasabah Bank BRI. ‘’Kerjasama ini merupakan Sinergi Bank BRI dengan Garuda Indonesia untuk mengajak wisatawan domestik maupun asing untuk menikmati keindahan alam di Indonesia,” ujar Direktur Konsumer Bank BRI, Handayani. “Indonesia ini indah untuk dieksplore. Bukan hanya Bali saja yang indah, tetapi masih ada tujuan wisata yang tidak kalah menarik seperti: Borobudur,

Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Kini saatnya menikmati indahnya indonesia dengan lebih hemat bersama Bank BRI.” imbuhnya. GOTF telah dilaksanakan sejak tahun 2016, dan pada pelaksanaan GOTF 2018 ini Garuda Indonesia juga kembali menggandeng anak perusahaan Garuda Indonesia serperti Citilink, Garuda Indonesia Holiday dan Aerowisata serta beberapa mitra usaha lainnya seperti mitra usaha asuransi dan hotel seperti Allianz, Swiss-Belhotel International, Agoda, Parador, serta mitra e-Commerce: Blibli.com; Bhineka, KLOOK dan Passpod. Sebagai bagian untuk mengoptimalkan segmen pasar digital, sejak tahun 2015 lalu Garuda Indonesia memperkenalkan konsep Garuda Indonesia New Digital Experience yang merupakan layanan digital terbaru perusahaan yang terdiri dari: website www.garuda-indonesia.com, social media channel: Facebook, Twitter, Instagram, Official Account Line, dan Youtube, serta tampilan baru untuk mobile app Garuda Indonesia. Diperkenalkannya konsep Garuda Indonesia New Digital Experience ini merupakan upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan potensi pasarnya melalui pasar e-commerce dan digital, khususnya generasi muda, melalui berbagai

Tinju Kelas 60 Kg Gagal Ikuti Porprov Selong (Suara NTB) Kesiapan atlet tinju Putri kelas 60 kg dari Lotim ini sudah matang untuk naik ring dalam ajang Pekan Olahraga Provinai (Porprov). Akan tetapi, tidak adanya lawan dari Kabupaten lain yang sepadan membuat atlet atlet tinju asal Lotim ini gagal mengikuti Porprov yang akan digelar tanggal 9 sampai dengan 17 Desember 2018 mendatang. Ketua Harian Persatuan Tinju Nasional (Pertina) Lotim, Suroto yang dikonfirmasi Suara NTB mengakui hal ini. Dituturkan yang bisa tanding hanya laki kelas 60 kg. Sedangkan yang putri pesertanya sangat terbatas. Jumlah yang daftar hanya 3 kabupaten termasuk Lotim.

Sesuai ketentuan yang diberlakukan panitia Porprov, minimal empat Kabupaten yang akan laga pada ajang Porprov ke X tahun 2018 ini. “Jadi, kita tidak bisa memaksa kabupaten lain untuk ikut daftar,” ucapnya. Tidak ditampik soal kesiapan para atlet ini sangat luar biasa. “Atlet sudah siap,” paparnya. Namun karena aturan sehingga gagal untuk diikutkan. Suroto mengemukakan, seandainya yang putri ada 4 kabupaten yang ikut, maka sekali main langsung final. Akan tetapi, apa boleh buat kuota yang diberikan 3 dan tidak semua bisa dipertandingkan. “Biar kita daftar banyak, kalau kelas yang sama kabupaten lain tidak daftar, lalu siapa yang mau kita lawan,” ucapnya..

Gagalnya para petinju putri untuk bertarung di atas ring ini kata Suroto tidaklah membuat para atlet patah semangat. Tetap melakukan latihan rutin. Dikatakan, masih banyak even lain yang bisa diikuti. Antara lain Kejuaraan Daerah (Kejurda) dwn Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Sampai saat ini sambungnya, anak - anak didik Pertina Lotim tetap berlatih terus. Latihan bukan saja untum ikuti laga, akan tetapi juga jnyuk menjaga stamina agar tetap fit dan sehat. Suroto menyebut, tinju tetap semangat dan latihan. “Olahraga untuk sehat dan prestasi, soal prestasi masih banyak even lain,” demikian jelasnya. (rus)

Diperiksa Polda NTB, Baiq Nuril Didampingi LPSK Dari Hal. 1 Anggota tim LPSK, Sulistiningtiyas mengungkapkan pendampingan itu atas permintaan kuasa hukum Nuril dengan beberapa pertimbangan. Seperti soal keselamatan dan jaminan terpenuhi hakhaknya sebagai korban sekaligus pelapor. ‘’Hari ini (kemarin), kami ingin tahu, koordinasi-koordinasi dan proses penanganan kasusnya seperti apa. Kami ingin memamastikan apakah kehadiran Ibu Nuril ini hakhaknya sebagai pelapor dan korban terpenuhi,’’ demikian Sulistiningtiyas. Sulistiningtiyas pun masuk ke ruang pemeriksaan mendampingi Nuril. Sementara Joko Dumadi membeberkan beberapa alasan permintaan pendampingan LPSK. Pertama, posisi Nuril sangat lemah. Selain dipecat oleh H.M mantan atasannya di SMAN 7 Mataram, juga sebagai korban dug-

aan pelecehan seksual dilakukan oleh orang yang sama. ‘’Ada perlakuan tidak adil, dia dipecat. Sementara di sisi lain, karir pelaku (M, red) lebih moncer. Itu alasan untuk permohonnan perlindungan LPSK,’’ ujarnya. Ada kekhawatiran H.M yang memegang kendali di pemerintahan, melakukan tindakan yang membahayakan Nuril. Sementara hanya Nuril yang dimintai pendampingan. Namun tidak menutup kemungkinan saksi- saksi lainnya akan dilindungi juga. Tergantung sejauh mana kebutuhan penyidik untuk melengkapi kesaksian pelapor sekaligus korban Nuril. Joko mengaku mengetahui ada beberapa rekan Nuril yang sangat dibutuhkan sebagai saksi. Salah satunya L, yang juga pernah menjadi pegawai di SMAN 7. ‘’Ada beberapa orang yang belum berani menjadi saksi karena khawatir. Jika mereka mau, makan akan didamp-

ingi LPSK,’’ ujarnya. Terpisah Kabid Humas Polda NTB, AKBP I Komang Suartana, SIK membenarkan pemeriksaan Nuril siang kemarin. ‘’Dia diperiksa sebagai saksi pelapor hari ini,’’ kata Kabid Humas. Materi pemeriksaan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan H.M terhadap korban Nuril. ‘’Pemeriksaan hari ini sesuai rencana, meminta keterangan apa yang dilaporkan korban terkait kasus pelecehan seksual,’’ kata Komang Suartana. Selain Nuril, sehari sebelumnya sudah diperiksa dua orang saksi yang tidak lain rekan kerja Nuril semasa mengabdi di SMAN 7 Mataram. Saksi itu Husnul Aini dan Landriadi. ‘’Mereka diperiksa Kamis kemarin,’’ sebutnya. Selanjutnya, menurut Kabid Humas masih ada pemeriksaan saksi tambahan. Setelah dirasa lengkap, maka akan dilanjutkan dengan pemanggilan terlapor H. M. (ars)

Gubernur Berikan Diskresi Khusus Kepala Dispar NTB Dari Hal. 1 ‘’Jadi program saya akhir tahun khusus Dinas Pariwisata, seluruh karyawannya merayakan tahun baru di tempat indah-indah di daerah kita,’’ kata gubernur. Dengan acara-acara seperti itu, diharapkan sesama pegawai Dispar semakin bahagia dan tak stres lagi. Menurut gubernur, Kepala Dispar punya tanggung jawab yang besar untuk membahagiakan pegawaianya. ‘’Saya beri diskresi khusus kepada Dinas Pariwisata. Nampaknya masalah di Dinas Pariwisata ini sudah ketemu akarnya. Karyawan-karyawan Dinas Pariwisata butuh trauma healing. Saya pikir acaraacara informal diperbanyak,’’ saran gubernur. Dr. Zul mengatakan, kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Dispar NTB. Tetapi juga di OPD lainnya lingkup Pemprov NTB. Gubernur mengaku sudah lama mengenal Kepala Dispar NTB, yang punya banyak teman di pusat.

‘’Mudah-mudahan bisa menjadi bapak yang baik bagi kita semua,’’ harapnya. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang hadir pada kesempatan tersebut menekankan perlunya keterbukaan dalam suatu organisasi atau OPD. Sehingga semua saling dukung, bahu membahu mencapai target-target pembangunan ke depan. ‘’Keterbukaan itu yang paling penting. Supaya ke depannya tak ada stres yang berat di Dinas Pariwisata. Karena ke depan lebih banyak lagi pekerjaan kita,’’ ujarnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Produk Pariwisata Dispar NTB, Siti Alfiah membenarkan bahwa kondisi para pegawai Dispar dalam kondisi tak bahagia atau stres. Kondisi tersebut disebabkan banyaknya event-event yang digelar sepanjang tahun. Ia menyebutkan, tiap tahun event pariwisata yang digelar Dispar sekitar 32 event. ‘’Bisa dibayangkan kami bekerja maraton. Belum lagi

kami harus berhadapan dengan 100 kelompok sadar wisata yang harus kami hadapai permasalahnnya beragam,’’ katanya. Selain itu, pegawai Dispar juga mendapatkan tugas lain yang tak kalah membebani pekerjaan. Seperti di Bidang Destinasi, harus ikut dalam program lain seperti Geopark Rinjani dan Geopark Tambora yang cukup menguras energi. ‘’SDM kami di Dinas Pariwisata sangat terbatas. Yang bekerja dengan keilmuan, keahlian khusus itu masih kurang. Mungkin kami agak tertekan, banyak konflik di sini. Karena tekanan pekerjaan semata,’’ katanya. Diharapkan dengan pemberian diskresi khusus, dapat mengurangi stres pegawai Dispar NTB. ‘’Tekanan pekerjaan seperti itu mungkin memerlukan trauma healing khusus. Karena saat bencana kami turun ke lapangan, seperti menyeberang ke Gili Trawangan, naik ke Sembalun dan Senaru,’’ tandasnya. (nas)

pengembangan platform digital yang kini dimiliki perusahaan, serta sebagai bentuk upaya peningkatan layanan kepada pengguna jasa. Tentang Garuda Indonesia Mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia – maskapai flag carrier Indonesia – saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep “Garuda Indonesia Experience” yang mengedepankan “Indonesian Hospitality” - keramahtamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah lima tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai mainbrand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, sedangkan Citilink mengoperasikan sebanyak 58 armada. Melalui program transformasi yang berkelanjutan. Garuda Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah pengakuan internasional di antaranya adalah pencapaian sebagai “The Worlds Best Economy Class” dari TripAdvisor Travelers Choice Awards, “Maskapai Bintang Lima/ 5-Star Airline” sejak tahun 2014, “Top 10 World’s Best Airline” Skytrax 2017, The World’s Best Cabin

Crew” selama lima tahun berturut-turut sejak 2014. Tentang Bank BRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan kinerja terbaik. Per akhir September 2018, Bank BRI telah berhasil mencatatkan angka cemerlang dalam industri perbankan, yaitu dengan membukukan laba bersih sebesar Rp23,5 triliun, tumbuh sebesar 14,6% jika dibandingkan dengan perolehan laba bersih akhir September 2017 sebesar Rp20,5 triliun. Aset perseroan per akhir September 2018 tercatat sebesar Rp1.183,4 triliun, meningkat 13,9% dibandingkan dengan aset pada periode akhir September 2017 sebesar Rp1.038,7 triliun. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan bertransaksi, Bank BRI terus mengembangkan jaringan unit kerja baik konvensional dan echannel. Berdasarkan data per akhir September 2018, Bank BRI memiliki lebih dari 9 ribu jaringan kerja konvensional, yang kesemuanya terhubung secara real time online, serta BRI memiliki 330 ribu jaringan echannel dan 272 ribu agen BRILink. Untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan teknologi terkini guna mendukung pertumbuhan bisnis perbankan, BRI telah melakukan peluncuran Satelit Perbankan pertama dan satu-satunya di dunia, yakni BRIsat yang telah diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2016 (waktu Kourou), di Kourou, French Guiana. (r)

Guru Non PNS yang Tidak Memenuhi Standar Bisa Ikut UKG Lagi Mataram (Suara NTB) – Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS normatif-adaptif sudah dilaksanakan pertengahan tahun ini. Hasilnya sebagian besar tidak memenuhi standar kelulusan atau passing grade. Bagi guru non PNS yang tidak memenuhi standar kelulusan bisa mengikuti UKG Non PNS di tahun 2019 nanti, sehingga kekurangan guru bisa dipenuhi secara bertahap. “Terkait yang belum memenuhi standar, kita berikan kesempatan mengikuti ujian lagi, kita usulkan lagi untuk bisa memenuhi kekurangan,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Nantinya jika mereka lulus, akan diusulkan mengajar di semester ganjil tahun ajaran baru mendatang. Dengan kenyataan itu, Aidy mengakui tidak bisa sekaligus menyelesaikan kekurangan guru, harus dilakukan secara bertahap. Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang. Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga

kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum. Tes kedua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ketiga yaitu tes Profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran. Aidy menjelaskan, kompetensi pedagogic dan kompetensi profesional yang menjadi tolok ukur paling tinggi untuk menilai keprofesionalan guru. Atau untuk melihat layak atau tidaknya seorang calon guru berhak mendapatkan SK Gubernur. Sementara itu, untuk guru produktif SMK, dibutuhkan sekitar 1.500 orang. Namun yang mendaftar baru 1.026 orang. Sedangkan guru SLB yang berijazah SLB dibutuhkan sebanyak sekitar 150 sampai dengan 200 orang, tapi pendaftar hanya 101 orang. Dinas Dikbud NTB masih memberikan kesempatan kepada guru honorer yang memiliki ijazah dan kompetensi di bidang guru Produktif dan SLB untuk mengajukan permohonan. Setelah pengajuan permohonan akan dilakukan UKG bagi guru Non PNS itu. Jika memenuhi standar nilai maka barulah diangkat menjadi guru kontrak daerah. (ron)

Reklamasi Pantai Amahami Bima Digugat Masyarakat Dari Hal. 1 ‘’Kalau akhirnya menang, selanjutnya kita serahkan ke negara untuk pemanfaatannya seperti apa nanti,’’ kata Herman kepada Suara NTB. Mereka menggugat atasnama masyarakat Kelurahan Dara, Kota Bima yang masuk dalam kawasan itu. Diketahuinya, ada 15 sertifikat yang diterbitkan di atas kawasan laut namun sudah ditimbun itu. Mulai dari kawasan pasar hingga garis pantai dekat masjid terapung. Anehnya,kata dia, sertifikat itu atasnama pengusaha dan orang orang tertentu yang notabene bukan warga Kelurahan Dara. ‘’Itu yang kami persoalkan salah satunya. Mereka bukan orang Dara tapi bisa memiliki sertifikat, padahal itu laut dulu. Sementara kami tidak menyentuh sedikit pun karena tahu itu laut,’’ beber Herman. Namun tidak ada maksud pihaknya untuk menguasai lahan itu. Tapi murni mempersoalkan terbitnya sertifikasi atas kawasan laut yang berbahaya bagi keseimbangan laut dan garis pantai. ‘’Kami tidak ada kepentingan. Karena kalau akhirnya BPN kalah, kami serahkan ke negara. Ini mau diapakan, silakan,’’ tandasnya. Sidang lanjutan akan berlangsung 29 November mendatang. Ia berharap BPN akan mau hadir demi lancarnya proses peradilan. Sementara Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, H. Supriyadin enggan mengomentari persoalan reklamasi laut Amahami yang kini digugat warga Dara Kecamatan Rasanae Barat di PTUN. Sebelumnya, Walikota Bima. H. Muhammad Lutfi SE seminggu setelah dilantik sebagai Walikota Bima juga menegaskan tidak akan memberikan izin proyek reklamasi Pantai Amahami. Selain itu lanjutnya, pihaknya akan melakukan pengkajian terkait peta proyek reklamasi di bibir pantai Amahami Kota Bima. Karena secara tata ruang, izin penggunaan wilayah pesisir atau pantai merupakan ranah pemerintah provinsi (Pemprov). ‘’Kita akan periksa dan cek dulu surat-suratnya,’’ kata Lutfi saat itu. Ia memastikan pesisir pantai di sekitar Amahami kini sudah ditimbun yang direncanakan akan dibuat jalan lingkar tidak akan dilanjutkan lagi ataupun tidak diberikan izin. ‘’Ke depan di atas lahan ini kita akan dibuatkan ruang terbuka hijau,’’ katanya. Untuk memperkuat pernyataannya tersebut, Lutfi menegaskan akan membuat dan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai payung hukum dan sebagai zona larangan proyek-proyek reklamasi. ‘’Kita tegaskan tidak akan ada lagi proyek reklamasi,’’ terangnya. (ars/uki)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 24 November 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wagub Buka STQ Tingkat Provinsi Sengketa Lahan Poltekpar, Penasihat Hukum Tunggu Perintah Klien Mataram (Suara NTB) Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XXV Tingkat Provinsi NTB mulai digelar, Kamis, (22/11) malam di Islamic Center. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan sejumlah hal saat membuka kegiatan tersebut. Wagub juga menyinggung soal menurunnya prestasi NTB dalam ajang MTQ Nasional 2018 di Medan beberapa waktu lalu. Pada MTQ 2016, NTB menempati posisi empat besar nasional. Sedangkan pada MTQ Nasional 2018, peringkat NTB melorot ke posisi 9. “Predikat itu tidak pernah abadi. Semua tergantung kerja keras dan usaha kita. Kalau kita kendor membina putri putra terbaik NTB ini, maka yang sudah kita alami 2016 bisabisa kedepan hanya menjadi kenangan dan kita tidak menginginkan hal itu,” kata Wagub. Wagub juga menekankan pelajaran dan pengalaman dari penyelenggaraan MTQ tingkat nasional di NTB pada tahun 2016 yang terbilang fenomenal. Di mana antusiasme masyarakat sangat tinggi. Karena masyarakat membanjiri seluruh kegiatan MTQ saat itu. Dan ini menunjukkan bahwa masyarakat NTB sangat mencintai Al- Qur’an. “Keberhasilan penyelenggaraan MTQ tahun 2016 kiranya harus kita jaga

(Suara NTB/humasntb)

BUKA STQ - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XXV Tingkat Provinsi NTB di Islamic Center, Kamis, (22/11) malam. dengan baik dan menjadi pengalaman serta pelajaran berharga bagi kita,” ujar Rohmi. “Kafilah kabupaten dan kota diharapkan mulai sekarang mempersiapkan diri dengan baik, tak lepas hal tersebut juga merupakan tanggung jawab untuk bupati/walikota, LPTQ, Pondok Pesantren dan stakeholders lainnya,” katanya. Wagub meminta LPTQ, sebagai Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an, bisa mengevaluasi dengan baik apa saja yang menjadi kekurangan dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh peserta STQ, untuk dijadikan bahan pengembangan dalam proses pembinaannya.

Kepala Biro Kesra Setda NTB, Ahmad Mashuri, SH menyampaikan acara STQ ini merupakan yang paling unik. Karena pascabencana beberapa waktu lalu, kabupaten/kota yang belum pulih kondisinya menyerahkan penyelenggaraAn STQ langsung kepada LPTQ. Seleksi Tilawatil Qur’an, akan berlangsung mulai tanggal 22 sampai 25 November, di area komplek Islamic Center. Yaitu di gedung pendidikan dan gedung Habbul Wathan. Peserta STQ diikuti oleh 16 orang dari masing-masing kabupaten/kota, yang totalnya mencapai 160 peserta, ditambah dengan official menjadi 250 orang. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kasasi Pemprov NTB ke Mahkamah Agung (MA) soal sengketa lahan pembangunan kampus Poltekpar Lombok dikabulkan. Menyikapi putusan MA tersebut, kuasa hukum Suryo yang menjadi penggugat dalam kasus ini masih menunggu perintah klien. Apakah akan mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA tersebut. Kuasa Hukum Penggugat Kasus Sengketa Lahan Poltekpar, Dr. Ainuddin, SH, MH mengatakan pihaknya belum mendapatkan salinan putusan MA yang mengabulkan kasasi Pemprov NTB. Ia mengaku akan tunduk pada hukum atau putusan yang ada. “Kan dari awal kita katakan menghormati proses hukum yang berjalan.

Kalaupun itu PK, hak daripada klien. Kalau itu yang ingin ditempuh oleh dia. Kita menunggu dari klien,” kata Ainuddin dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (23/11). “Kami menyarankan untuk setop. Kita sampai di sini. Karena ini (pembangunan kampus Poltekpar) untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau klien menyampaikan jalan, kami tak bisa menolak,” ujarnya. Hingga saat ini, Ainuddin mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan salinan putusan kasasi. Tetapi sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bahwa pembangunan kampus Poltekpar Lombok untuk kepentingan masyarakat. Kasasi Pemprov sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT.MTR tertanggal 22 November mengabulkan ban-

ding Suryo. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan PN Praya, Nomor 37/ Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 14 Juni 2017 yang sebelumnya memenangkan Pemprov NTB atas lahan seluas 41.555 hektare di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah. Sementara pihak penggugat sempat mendapat angin segar dengan dimenangkannya di tingkat banding. Suryo merasa berhak atas lahan sengketa seluas 41.555 hektare di Puyung, Lombok Tengah itu. Selain itu, dalam putusan PT Mataram, menyatakan sertifikat hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan BPN Lombok Tengah tanggal 19 Agustus 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Produk turunannya seperti sertifikat hak pakai yang menjadi dasar pembangunan Poltekpar Lombok juga tidak sah. (nas)