Edisi Sabtu 24 November 2018 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 24 NOVEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 216 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PJU dan Toilet Destinasi Wisata Dikeluhkan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Toilet yang tidak layak dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di destinasi wisata masih menjadi keluhan wisatawan yang datang ke NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memerintahkan agar disiapkan toilet yang layak atau bersahabat dan lampu penerang jalan di kawasan wisata. Gubernur menceritakan, ia memiliki pengalaman mengenai tidak adanya toilet yang layak di destinasi wisata. Ia mengatakan, pernah mendampingi temannya berwisata di salah satu desa di Lombok Barat (Lobar). Dari sisi keindahan alam, kuliner dan budaya, NTB sangat luar biasa.

‘’Tapi sangat kecewa sekali dan kita pusing, susah mencari toilet yang layak. Terpaksa kita cari-cari masjid. Setelah itu toilet di masjid pun banyak yang tak layak,’’ tutur gubernur pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi di Kantor Dinas Pariwisata NTB, Jumat (23/11) pagi.

Gubernur mengharapkan, jangan sampai berbicara banyak tentang destinasi wisata tetapi masalah toilet masih belum bisa diselesaikan. Jika ada desa yang dijadikan desa wisata, Dr. Zul meminta agar toilet diperhatikan serius. ‘’Usahakan toiletnya bersahabat dengan yang akan mengunjungi,’’ tandasnya.

Termasuk juga lampu penerangan jalan umum di kawasan wisata. Gubernur mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan hal ini. Jika masalah PJU menjadi kewenangan kabupaten/kota, maka harus dikomunikasikan. ‘’Ini masukan yang bagus. Kita ndak usah menyalahkan kabupaten/kota. Nanti kita berkomunikasi,’’ tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs. H.L. Bayu Windia, M. Si menyatakan bahwa masalah PJU menjadi kewenangan

Dishub, baik provinsi dan kabupaten/kota. Namun ada juga yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tergantung status jalannya. Jika jalan nasional maka menjadi kewenangan pusat. Kalau jalan provinsi maka tanggung jawab Pemprov. Sedangkan jika jalan kabupaten/kota, maka menjadi kewenangan Pemda setempat. ‘’Masalah PJU ini aspirasi masyarakat yang sudah meluas. Dan kita merencanakan tahun depan ada penambahan PJU,’’ kata Bayu.

Ia enggan menyebutkan anggaran yang diajukan dalam RAPBD 2019. Namun Bayu mengatakan banyak yang diajukan. Pembangunan PJU akan diprioritaskan pada kawasan padat penduduk dan kawasan wisata. ‘’Yang kita pikirkan lampunya saja, nanti nempel di PLN. PJU ini kebutuhan publik. Bisa terlayani dengan PJU ini. PJU ini aspirasi publik yang meluas,’’ tandasnya. Sebelumnya, General Manajer Sundancer Beach Resort & Spa Lombok, Nanang Supriadi menyampaikan

langsung kepada gubernur persoalan minimnya PJU di kawasan wisata. Sekotong Barat yang terkenal keindahan alamnya. Namun para wisatawan mengeluhkan jalan sepanjang daerah Sekotong yang masih gelap gulita. ‘’Sekotong Barat adalah tourism destination baru. Ratarata tamu menginap mengeluhkan jalan yang gelap gulita. Ini menjadi konsen para pelaku pariwisata, bahwa perlu sekali mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten,’’ujarnya. (nas)

Reklamasi Pantai Amahami Bima Digugat Masyarakat TO K O H

Lebih Buruk dari Jakarta KUALITAS air kali di NTB masuk dalam kategori memprihatinkan. Secara perangkingan, kualitasnya masuk lima besar terendah di Indonesia. ‘’Bahkan kualitas air kali di NTB ini lebih buruk dibanding air kali yang ada di Jakarta,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi yang berlangsung di Halaman Kantor Dinas Pariwisata NTB, Jumat (23/11). Menyadari kondisi ini, penting menurut orang nomor dua di provinsi ini, agar semua pihak bergerak. Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Mataram (Suara NTB) Masyarakat mengajukan gugatan class action atas reklamasi Pantai Amahami, Kota Bima. Warga menentang terbitnya belasan lembar sertifikat, padahal lokasi itu kawasan itu adalah laut. Gugatan masyarakat itu masuk awal November lalu dan sidang lanjutan Kamis (22/11) lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Namun sidang tidak dihadiri oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota

Bima selaku pihak termohon. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim,Rahmi Afriza, SH.,MH, dengan anggota, Reza Adyatama, SH.,MH dan Retno Aryani, SH. Juru bicara warga, Herman menyebut, ada sembilan poin gugatan masyarakat. Tiga diantaranya, mempersoalkan terbitnya sertifikat. Ke dua reklamasi pantai yang merusak biota laut, ke tiga penimbunan yang dilakukan berlebihan dikhawatirkan memicu abrasi. Bersambung ke hal 11

Diperiksa Polda NTB, Baiq Nuril Profesional Tangani Didampingi LPSK Mataram (Suara NTB) Baiq Nuril Maknun (26) diperiksa sebagai saksi pelapor Jumat (23/11) kemarin di Polda NTB. Dalam pemeriksaan itu Nuril didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebab dikhawatirkan ada ancaman dan intimidasi. Nuril tiba sekitar pukul 14.00 Wita didampingi koordinator kuasa hukumnya Joko Dumadi, SH.,MH, anggota Yan Mangandar Putra, SH.,MH, Hendro Purba, SH. Tiga orang dari LPSK , masing-masing Hasto Atmojo Suryo, Amalia Mahsunah dan Sulistiningtiyas. Pemeriksaan berlangsung di Subdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda NTB. Bersambung ke hal 11

KO M E N TTAA R Perpustakaan Digital Konten Lokal MELIHAT perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendorong NTB mengembangkan perpustakaan digital berkonten lokal. Kepala Perpusnas RI, Drs. Muh. Syarif Bando, MM mengatakan, jika berbicara tentang perpustakaan dan pendidikan. Pendidikan berbicara tentang teori-teori universal. Sedangkan perpustakaan bicara tentang realita konten di suatu wilayah. ‘’Tidak ada guru tentang NTB. Tetapi ribuan buku tentang NTB. Itulah perpustakaan. Bersambung Muh. Syarif Bando ke hal 11 (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/uki)

REKLAMASI - Kawasan Pantai Amahami Kota Bima yang direklamasi dan diterbitkan sertifikat oleh BPN.

PERIKSA- Baiq Nuril Makun (kanan) ketika hendak menjalani pemeriksaan di Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB didampingi Sulistiningtiyas dari LPSK.

(Suara NTB/ars)

Kasus Baiq Nuril

KAPOLDA NTB Irjen Pol. Achmat Juri mengatensi langsung penanganan kasus Baiq Nuril Maknun, terkait laporan dugaan pelecehan seksual dengan terlapor H.M. Penyelidikan kasus ini tetap pada jalur profesionalisme. Sejak menerima laporan kasus ini pekan lalu, tim langsung dibentuk di Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. Itu menurut Kapolda sebagai bentuk atensi awal atau respons atas pengaduan Nuril melalui tim kuasa hukumnya. Sehari kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan saksi saksi. ‘’Dari awal kita sudah atensi dan jalanlan pemeriksaan kasus Nuril ini sesuai dengan SOP yang ada. Banyak pihak yang sudah dipanggil,’’ kata Kapolda ditemui Suara NTB di ruangannya, Jumat (23/11). Kapolda mengakui, tekanan publik dalam kasus ini cukup tinggi. Berbagai kalangan dan profesi berpihak kepada Nuril yang dianggap sebagai korban perbuatan asusila mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram inisial H.M. Bersambung ke hal 11

Karyawan Banyak Stres

Gubernur Beri Diskresi Khusus Kepala Dispar NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc memberikan diskresi khusus kepada Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh Faozal, S. Sos, M. Si. Diskresi khusus tersebut diberikan karena banyak pegawai Dispar NTB yang stres atau tak bahagia. Menurut gubernur, sektor pariwisata menjadi andalan pemulihan dan peningkatan ekonomi NTB pascabencana gempa. Itulah sebabnya, kegiatan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, diadakan di Dispar NTB. “Kami mengadakan di tempat ini bukan tanpa maksud. Kenapa? Karena setelah bencana, kita tentu punya banyak pekerjaan, cita-cita

yang menunggu. Tapi pilihan kita terbatas,” kata gubernur, Jumat (23/11). Saat ini, Pemprov sedang berkonsentrasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Supaya ketika musim hujan tiba, masyarakat korban gempa tidak lagi berada di bawah tenda. Dengan mempercepat pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap. Namun pada saat yang sama, pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Ekonomi NTB dengan sektor tambang yang stagnan masih lesu bahkan diprediksi sampai tahun depan. Oleh karena itu, mesti diakselerasi oleh sektor lain yang bisa menarik perekonomian dan pertumbuhan ekonomi NTB menjadi yang

baik, yaitu sektor pariwisata. Gubernur mengatakan sangat disayangkan ketika Pemprov NTB memprioritaskan sektor pariwisata, masih ada pegawai Dispar yang tak bahagia atau stres. ‘’Nggak mungkin kita akan mendistribusikan harapan kesenangan kepada orang lain, kalau mereka tidak bahagia. Dan penyebab ketidakbahagiaan karena kebanyakan karyawan di sini tidak pernah diajak berwisata oleh atasannya,’’ kata gubernur. Jangan sampai, kata gubernur, pegawai Dispar terus berusaha menyenangkan turis, tetapi mereka (pegawai) sendiri tak pernah melihat atau berkunjung ke destinasi wisata yang ada seperti Mandalika. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

KELUHAN - Salah seorang pegawai Dispar NTB saat menyampaikan keluhan pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi, Jumat (23/11).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.