Edisi Kamis 24 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 24 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 188 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dinas Kesehatan NTB Bertekad Jadi Contoh Gerakan ”Zero Waste” Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mendukung penuh gerakan zero waste yang sedang digalakkan Pemprov NTB. Dikes NTB bertekad menjadi contoh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam gerakan zero waste.

Duta Zero Waste Dikes NTB, I Made Parnaya mengatakan, Dinas Kesehatan merupakan institusi kesehatan.

Sehingga, paling tidak harus menjadi contoh OPD-OPD lainnya. ‘’Itu komitmen Dinas Kesehatan, kami ingin menjadi contoh untuk gerakan zero waste. Paling tidak mulai dari kami.

Artinya, mulai dari semua karyawankaryawati Dinas Kesehatan Provinsi NTB,’’ kata Parnaya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/10) sore kemarin.

Parnaya mengatakan, pihaknya ingin mengubah mindset terkait dengan pengelolaan sampah. Bagaimana, agar se-

luruh karyawan/karyawati nantinya beralih ke gaya hidup zero waste. ‘’Ini yang sedang kita upayakan. Sejak dicanangkan NTB zero waste, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan zero waste,’’ ujarnya.

Upaya yang dilakukan seperti sosialisasi mengenai pemilahan sampah yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Tujuannya, agar sampah gampang dikelola. Kemudian mengkampanyekan penggunaan tumbler atau wadah atau gelas minum yang dapat dipakai berkali-kali. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan air botol kemasan.

Kemudian, ketika rapat tidak lagi menggunakan bungkus makanan kotak. Selain itu, di setiap ruangan sudah disiapkan air galon. ‘’Yang tidak membawa tumbler, kita siapkan gelas,’’ paparnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

DUTA ZERO WASTE - Dinas Kesehatan NTB mendukung dan bertekad menyukseskan gerakan zero waste. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi foto bersama dengan pegawai dan duta zero waste Dinas Kesehatan NTB.

Tetap Harus Ikut SKD

Pelamar Lulus ’’Passing Grade’’ Rekrutmen CPNS 2018

6.900 Hektare Hutan Rinjani Terbakar

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB memastikan pelamar yang lulus passing grade dalam rekrutmen CPNS 2018 lalu, tetap harus ikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada rekrutmen CPNS 2019. Nantinya, Panitia Seleksi Pengadaan CPNS 2019 akan mengambil nilai tertinggi hasil SKD dari pelamar.

Mataram (Suara NTB) Kerja keras tim melakukan pemadaman kebakaran di Gunung Rinjani memasuki hari kelima sejak Sabtu (19/ 10) lalu. Tercatat area yang terbakar sudah mencapai 6.900 hektare. Hingga berita ini ditulis Rabu (23/10) kemarin, petugas masih berjuang memadamkan api.

Luas kawasan hutan taman nasional yang terbakar itu tersebar di kawasan sekitar kaki hingga lereng Rinjani. Berdasarkan kompilasi data dan satelit sentinel-2, adalah 6.965,3 hektare lahan yang terbakar terdiri dari kawasan Anyar 1.282,4 ha, kawasan Senaru 1.699,6 ha, area Sembalun 2.206,61 ha.

Bersambung ke hal 15

H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Pelamar yang lulus passing grade dalam rekrutmen CPNS 2018, otomatis akan ikut ke tahapan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Sepanjang,

formasi CPNS tahun lalu, ada pada rekrutmen CPNS 2019.

Fathurrahman menjelaskan, apabila dalam tes SKD 2019, pelamar yang lulus passing grade tahun lalu, tidak lulus passing grade. Maka nilai

(Suara NTB/nas)

‘’Kaitan dengan P1 kemarin, yang lulus PG (passing grade) tahun 2018. Aturannya, dia harus ikut SKD. Nanti dipilih, mana hasil SKD yang terbaik,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.

SKD pada rekrutmen CPNS 2018 akan tetap diakui. ‘’Tetapi kalau dia tinggi hasil SKD (rekrutmen CPNS) 2019, yang diambil hasil SKD yang tertinggi 2019,’’ jelasnya.

Tahun lalu, untuk Pemprov NTB, ada 29 peserta CPNS 2018 yang lulus passing grade tetapi tidak lulus CPNS karena kuota terbatas. Tersebar untuk sejumlah formasi seperti guru matematika, guru fisika, guru kimia, perawat, apoteker, nutrisionis,

pranata laboratorium kesehatan, guru teknik instalasi tenaga listrik, ragiografer, asisten apoteker dan bidan.

Untuk lokasi pelaksanaan tes CPNS 2019, NTB mengajukan 10 lokasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 10 lokasi tes tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi final yang dilaksanakan Selasa (22/10) lalu di Kantor BKD NTB. Bersambung ke hal 15

PARA PEMULUNG - Para pemulung memulai aktivias memungut sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok, Rabu kemarin.

TO K O H Pasok Air Bersih Sebulan PEMPROV menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk sembilan kabupaten/kota di NTB yang dilanda kekeringan. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk bantuan air bersih kepada ratusan ribu jiwa masyarakat NTB yang saat ini mengalami krisis air bersih. ‘’(Anggaran bantuan air bersih) sudah kita berikan ke kabupaten/kota sesuai dengan rasionalisasi kebutuhan mereka. Kita sudah berikan dalam bentuk dana bantuan air bersih sesuai dengan kondisi darurat (kekeringan) yang sedang kita hadapi,’’ kata Kepala (Suara NTB/nas) H. Ahsanul Khalik Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi usai meninjau penanganan pemadaman kebakaran di TPA Kebon Kongok, Rabu (23/10) siang.

Bersambung ke hal 15

Seratusan Warga Gantungkan Hidup dari TPA Kebon Kongok

KO M E N TTAA R Terancam Putus Kontrak

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

NILAI minus (deviasi) pada pengerjaan proyek jembatan nasional di Sembalun, Lombok Timur, sebelumnya cukup besar, mencapai 20 persen. Rekanan pelaksana yang sempat terancam diputus kontrak itu kini sedang dalam proses evaluasi.

Proyek Jembatan Longken Cs di Sembalun itu sebelumnya jadi temuan setelah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) turun lapangan. Tim menemukan deviasi atau minus dari perencanaan cukup besar, mencapai 20 persen.

Jika tak kunjung membaik, akan direkomendasikan putus kontrak.

Dikonfirmasi Rabu (23/10) kemarin, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH menjelaskan, Bersambung ke hal 15

Inaq Munaroh (Suara NTB/nas)

PENUTUPAN TPA Kebon Kongok di Lombok Barat akibat kebakaran sekitar dua minggu terakhir berpengaruh terhadap sekitar 140 warga sekitarnya. Masyarakat dari tiga dusun di sekitar TPA Kebon Kongok ini, menggantungkan hidupnya di TPO Regional itu sebagai pemulung.

Salah seorang pemulung, Inaq Munaroh mengaku tidak punya pekerjaan lain selain menjadi pemulung di TPA Kebon Kongok. Ia adalah salah seorang dari sekitar seratusan warga yang menolak

keras penutupan TPA Kebon Kongok.

“Ndak ada pekerjaan lain. Makanya kita tidak mau TPA ditutup, seperti disuarakan dulu. Kalau ditutup, dimana kita cari nafkah,’’ ujar Inaq Munaroh ditemui disela-sela memulung di TPA Kebon Kongok, Rabu (23/10) siang.

Wanita paruh baya ini menyebutkan dalam sehari bisa mendapatkan uang sekitar Rp10.000 - 15.000 dari hasil memulung di TPA Kebon Kongok.

Bersambung ke hal 15

’’International Conference’’ Bahas Peran Penting BI dalam Transaksi Digital BB), sekaligus Pelantikan Pengurus Mataram (Suara NTB) Peran Bank Indonesia dalam mem- Wilayah Masyarakat Ekonomi berikan regulasi yang jelas terkait Syari’ah (PW MES) Provinsi NTB, di transaksi digital sangat diperlukan. Aula Kantor Perwakilan Bank IndoneSehingga semua proses transaksi sia NTB, Selasa, (22/10). digital dapat berlangsung dengan Bersambung ke hal 15 aman dan sesuai aturan.

Demikian disampaikan Gubernur NTB yang diwakili Asisten II, Ir. Ridwan S y a h , M.Sc.,MM.,M.PT saat menghadiri The 1st International Congerence On Finance Bussi(Suara NTB/ist) ness, and DILANTIK - Foto bersama usai pelantikan Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syari’ah (PW MES) Provinsi NTB, di Aula Kantor Banking (ICF- Perwakilan Bank Indonesia NTB, Selasa (22/10).

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

Dukung Pembangunan IPAL LURAH Tanjung Karang, Rusmaladi mengatakan, rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di kelurahan Tanjung Karang didukung penuh. Katanya, rencana pemerintah kota Mataram membangun IPAL komunal sudah semestinya didukung. “Khususnya kita di kelurahan sangat antusias, sangat berterima kasih dengan adanya pembangunan IPAL komunal ini,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (23/10).

Kata Rusmaladi, pihak kelurahan sudah mengkomunikasikannya (pembangunan, red) ke tengah masyarakat. Rencana ini lanjut dia, kelurahan tetap menampung suara masyarakat. “Kita pastikan warga kita di sini menerima pembangunan IPAL komunal ini,” imbuhnya.

Pihak kelurahan berharap, pembangunan IPAL komunal di kelurahan Tanjung Karang ini bisa menambah pekerjaan di kelurahan Tanjung Karang. Harapan ini tentunya bisa diteruskan ke tengah warga masyarakat Tanjung Karang khususnya. “Kita harapkan dengan adanya pembangunan IPAL komunal ini bisa menambah lowongan pekerjaan di lingkungan Tanjung Karang,” harap Rusmaladi.

Di samping itu tegas Rusmaladi, diharapkan juga warga masyarakat Tanjung Karang menyambut baik pembangunan IPAL komunal tersebut. “Ini kan suatu kegembiraan kita,” jelasnya.

Lahan tempat pembangunan IPAL komunal ini jelas Rusmaladi, sudah selesai dan rampung. Lahan seluas 3,5 hektar tepat di pinggir pantai Tanjung Karang sudah disepakati semua pihak, baik masyarkat ataupun kelurahan.

“Proses lahan sudah selesai, pembangunan ini kita akan dukung tentunya,” tanRusmaladi dasnya. (viq)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tunggakan Aset Mantan Dewan Diselesaikan secara Internal

Mataram (Suara NTB) Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Mataram, tidak menjadwalkan ganti rugi terhadap penyelesaian aset diduga dikuasai oleh mantan anggota DPRD. Penyelesaian dilakukan secara internal berdasarkan surat keterangan perjanjian mutlak.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Selasa (22/10) mengatakan, penghapusan atau penyelesaian tunggakan mantan anggota Dewan dari hasil temuan auditor cukup diselesaikan di internal organisasi perangkat daerah (OPD). Kecuali, OPD maupun Inspektorat tidak bisa menyelesaikan baru diserahkan ke majelis.

Kasus tunggakan aset di Dewan Kota Mataram langsung

diambil alih. Hal ini berdasarkan SKTJM yang ditandatangani. “Sebelum SKTJM selesai tidak bisa mengambil alih oleh majelis,” tandasnya.

Dari catatan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTB, nomor 13.C/LHP-LKPD/ XIX.MTR/05/2017 tertanggal 30 Mei 2017. Item yang menjadi temuan auditor negara yakni pengadaan laptop, notebook dan handtalky yang total kerugian

negara mencapai Rp 300 juta lebih. Pengadaan laptop pada tahun 2006 lalu. Sekretariat DPRD mengadakan lima laptop dengan space dan harga sama. Wakil rakyat periode 2004 – 2009 mendapatkan unit laptop dan diduga belum mengembalikan sampai saat ini adalah, Thamrin Marjun, TGH. Achmad Muchlis, H. M. Zaini dan H. Wildan.

Setahun berikutnya, Sekretariat Dewan kembali mengada-

kan pengadaan laptop dengan space dan harga berbeda. Tercatat nama Jansari, I Wayan Sugiartha dan Made Slamet belum mengembalikan. Dan, di 2008 ada nama Muzakir yang juga belum mengembalikan notebook seharga Rp 14.850.000/unit.

Masih dalam LHP BPK, Sekretariat Dewan kembali melakukan pengadaan di tahun 2010 untuk anggota Dewan masa bakti 2009 – 2014. Masing – masing anggota mendapatkan jatah notebook seharga Rp 8,9 juta lebih dengan merk sama. Faktanya, enam wakil rakyat hingga usai masa baktinya belum mengembalikan.

Anggota Dewan yang kemba-

li terpilih tidak jadi persoalan.

Seperti, H. M. Zaini, I Gde Sudiartha dan I Wayan Sugiartha.

Namun, ada nama anggota Dewan yang melenggang ke DPRD NTB dalam catatan BPK justru belum mengembalikan aset. Termasuk satu kader PDI P yang kembali terpilih pada pemilihan legislatif 2019.

Sebagian ada yang telah mengembalikan aset tersebut.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan menambahkan, baru – baru ini sudah ada rapat pemuktahiran data dilakukan antara Sekretariat DPRD dengan Inspektorat. Pihaknya terus mengawasi sejauh mana penyelesaian tunggakan aset tersebut. (cem)

(Suara NTB/viq)

Evaluasi PTT WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mendukung peningkatan kesejahteraan PTT (Pegawai Tidak Tetap) berbasis kinerja. Namun demikian, hal ini juga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan penghasilan ini diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja PTT. Herman tidak menyangkal, banyak PTT yang betul-betul bekerja keras di bidang-bidang tertentu. ‘’Malah kalau kita lihat kinerja mereka, tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan,’’ ungkapnya menjawab Suara NTB (Suara NTB/fit) kemarin. Dia mencontohkan Herman PTT di Dinas Kebersihan, Dinas Pendidikan (guru) dan Rumah Sakit (perawat). Dibidang-bidang tersebut, bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Jangan sampai peningkatan penghasilan ini, tidak didukung dengan perbaikan kinerja. Menurut politisi Gerindra ini, sebaran PTT di Mataram perlu dievaluasi. Karena di OPD tertentu, jumlah PTT-nya terlalu banyak. Sementara di OPD yang lain, justru kekurangan. ‘’Nanti kita evaluasilah. Artinya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD,’’ cetusnya.

Sebab, pengangkatan PTT yang tidak merujuk pada kebutuhan, pada waktunya nanti, dikhawatirkan akan menjadi beban daerah. Minimnya kuota perekrutan CPNS, mau tidak mau membuat kehadiran PTT ini menjadi alternatif solusi. ‘’Sekarang kan ada warning dari Menpan RB soal pelarangan rekrutmen tenaga PTT. Ada memang yang diberikan untuk mengangkat PTT tapi tidak pada semua bidang,’’ terang anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini.

Komisi I berencana menggelar rapat kerja dengan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Mataram. Komisi yang membidangi masalah aparatur pemerintah ini ingin mendapat gambaran berapa jumlah PTT, berikut sebarannya di OPD. Herman tidak menampik, perekrutan PTT di OPD, masih ada yang berdasarkan faktor kedekatan. ‘’Kalau kita masih rekrut berdasarkan kedekatan, berarti tidak sesuai kebutuhan. Ini kan ada ruang pemborosan anggaran jadinya,’’ sesalnya.

Mantan anggota Komisi II ini mewanti-wanti OPD lingkup Kota Mataram dalam melakukan rekrutmen PTT agar berdasarkan kebutuhan. Herman mendukung rencana BKPSDM Kota Mataram yang berencana melakukan evaluasi terhadap PTT Kota Mataram. Komisi I pun, katanya, sedang melakukan inventarisir PTT. Karena bagaimanapun tenaga pendidikan dan kesehatan di Kota Mataram, jumlahnya masih kurang. (fit)

Pelamar Disarankan Ikuti SKD Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi pelamar yang memiliki nilai ambang batas atau passing grade tinggi pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 lalu, boleh tidak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD). Namun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram tetap menyarankan pelamar tetap mengikuti tes.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin ditemui, Rabu (23/10) mengatakan, Badan Kepegawaian Negara memang memberikan kemudahan itu dengan catatan formasi yang lamar sebelumnya dibutuhkan. Sementara di Kota Mataram hanya formasi dokter saja dengan nilai passing grade tinggi. Untuk tenaga pendidikan tidak ada sama sekali.

Sebaiknya, saran Muja, pelamar tetap mengikuti SKD. Dari pengalaman mengikuti tes tahun lalu, tidak menutup kemungkinan nilai diperoleh lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

“Kenapa harus pasrah. Silahkan ikut tes saja. Mungkin nilainya lebih tinggi daripada tahun kemarin,” ungkapnya.

Pelamar tidak bisa mengandalkan nilai tahun lalu karena bisa saja nilai ambang batas pelamar lainnya melampui, sehingga lebih baik berkompetisi dengan pelamar lainnya untuk merebut formasi.

Lalu bagaimana dengan pelamar yang tahun lalu mendapat nilai tinggi di SKD. Dan, jika ikut tes lagi ternyatanya nilainya lebih rendah? Kemungkinan nilainya yang digunakan adalah nilai tertinggi. Akan tetapi, kepastian ini akan ditanyakan ke BKN. Formasi diperoleh Pemkot Mataram sebanyak 275 dari 300 formasi CPNS yang diusulkan. Formasi ini meningkat dari tahun 2018 lalu yakni 262. Artinya, ada penambahan 13 formasi.

Tahapan selanjutnya sambung Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati yakni berkoordinasi kembali ke BKN untuk memastikan formasi yang diterima. Sebagian formasi ada yang tidak sesuai seperti yang diajukan sebelumnya. Perubahan formasi diberikan waktu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN untuk memperbaiki dalam waktu sepekan.

“Masing – masing daerah diberikan waktu selama seminggu untuk perbaikan,” tandasnya. Dia khawatir jika melanjutkan formasi yang tidak prioritas sesuai usulan akan sia – sia. Sehingga, formasi yang penting akan tetap kosong. (cem)

(Suara NTB/viq)

MONUMEN PERAHU - Seorang bocah melompat ke laut dari monumen perahu layar di Pantai Ampenan, saat sejumlah pengunjung menyaksikan matahari terbenam (sunset), Rabu (23/10) sore. Pemkot akan memperbaiki monumen perahu layar ini, dan kelak tidak diperbolehkan lagi pengunjung untuk menaiki monumen tersebut.

Pemkot akan Rehab Monumen Perahu Layar di Pantai Ampenan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram akan memperbaiki monumen perahu layar di pantai Ampenan awal November 2019 mendatang. Pemkot Mataram menyiapkan dana sebesar Rp50 juta dari anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2019.

Ditemui di ruangannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura mengatakan, per-

baikan monumen perahu layar di pantai Ampenan tersebut sudah dianggarakan Pemkot Mataram dan menjadi urusan Bidang Cipta Karya selaku pemilik kegiatan di dinas PUPR kota Mataram. “Informasinya akan dikerjakan awal November 2019, nilai untuk perbaikannyamencapai Rp50 juta,” katanya, Rabu (23/10).

Ia menjelaskan, setelah perbaikan nanti, pengawasan monumen perahu layar tersebut akan diperketat Pemkot.

“Artinya kita tidak bisa salahkan 100 persen masyarakat kita, pengurus teknis nanti akan memperketat pengawasan di sana,” jelas Mahmuddin.

“Tapi memang wajar sudah rusak (monumen) ini, apalagi itu posisinnya di laut. Nanti kita akan pakai bahan dari logam (galvanis) itu, seperti spandek. Agar tidak cepat rusak,” jelasnya.

Perbaikan itu kata Mahmudin, akan diproyeksikan ke layar dan pemasangan lampu pada monumen

Rekanan Didorong Percepat Pengerjaan Proyek Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mendorong rekanan yang mengerjakan proyek fisik mempercepat pekerjaan. Memasuki musim hujan dikhawatirkan pekerjaan terhambat sehingga mengakibatkan molor.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, menghadapi musim hujan yang perlu dipercepat adalah pekerjaan di bawah tanah seperti irigasi dan pondasi. Rekanan ditekankan untuk mempersiapkan dan bila perlu mempercepat pekerjaan. Karena, dikhawatirkan pekerjaan akan terganggu dan berdampak terhadap kualitas proyek.

“Kalau pondasi monumen sudah selesai, tinggal struktur atasnya saja,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/10).

Sejumlah proyek yang dikerjakan di Kota Mataram tahun ini adalah, Pasar Mandalika dengan nilai kontrak Rp2,4 miliar lebih, pasar Cakranegara dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,8 miliar, pasar ACC di Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan dengan nilai kontrak Rp1,1 miliar lebih. Anggaran tiga pasar tradisional ini berasal dari dana perbantuan dari pemerintah pusat.

Monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan dikerjakan dengan kontrak Rp10,5 miliar lebih, proyek jembatan di Lingkungan Repoq Bebek dengan nilai kontrak Rp1,06 miliar. Rehab kantor Walikota dengan nilai kontrak Rp1,45 miliar, lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan dengan nilai Rp2,4 miliar,

pembangunan konstruksi gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) senilai Rp7,6 miliar dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar lebih.

Berikutnya, gedung kantor Badan Keuangan Daerah yang rusak akibat gempa dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,4 miliar, kantor Camat Ampenan dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar, kantor Lurah Sayang – sayang dikerjakan dengan nilai kontrak Rp663 juta.

Sementara, lanjutan pengerjaan gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga masing – masing dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar dan Rp1,4 miliar lebih.

Dia menegaskan, sebelum musim hujan rekanan ditekankan untuk memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Misalnya, dengan menambah tenaga dan waktu pekerjaan. Seperti pengerjaan kantor camat, gedung BKPSDM, Dispora dan lainnya adalah pekerjaan kontruksi. Tidak menutup kemungkinan musim hujan nantinya menghambat pekerjaan. Berbeda halnya dengan lapak kuliner di eks Pelabuhan Ampenan bahannya lebih banyak pabrikasi.

Sementara itu, Pasar ACC mengalami deviasi minus 13 persen. Deviasi cukup besar sambung Tura, diminta rekanan mempercepat pekerjaan untuk menghindari keterlambatan. “Pekerjaan di Pasar ACC bukan konstruksi berat. Rekanan harus cepat mengejar deviasi yang cukup besar,” demikian kata dia. (cem)

tersebut. “Kita tidak akan perbaiki rangkanya karena masih utuh. Yang diganti hanya layarnya saja, alhamdulillah tidak semuanya rusak. Anggaran itu dari APBD-P,” paparnya.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp50 juta itu sangat wajar. Karena, perbaikan monumen perahu layar tersebut berada di tengah laut. “Bahannya tidak mahal, tapi karena posisi pekerjaannya di laut itulah yang buat mahal,” jelasnya. (viq)

Pemkot akan Bangun IPAL di Tanjung Karang Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2020 mendatang berencana membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di pinggir pantai kelurahan Tanjung Karang. Rencana ini mengantisipasi pencemaran limbah lumpur tinja yang kian marak di kota Mataram.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, rencana Pemkot Mataram untuk membangun IPAL komunal di kelurahan Tanjung Karang sudah hampir rampung. Kata Ahyar, Pemkot Mataram sudah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektar untuk lokasi pembangunan IPAL komunal pada tahun 2020 mendatang.

“Tinggal kita tunggu keseriusan dan kapan realisasinya dari kementerian PUPR. Nanti adanya IPAL Komunal itu maka nanti tentu tidak ada lagi limbah yang dibuang di halaman, di sungai, di selokan, di septic tank, dan di semua. Nanti akan tersentral di sini (IPAL komunal) ini,” katanya, Rabu (23/10).

Nanti lanjut Ahyar, semua limbah dari rumah tangga (RT), hotel, dan lainnya, semua bisa

membuang limbah tinja ke IPAL komunal ini. Ditegaskan Ahyar, pengawasan untuk pengelolaan IPAL komunal ini sudah kita kendalikan dalam aturan tata ruang. “Dari itu roi pantai ini harus dijaga betul.

Untuk kepentingan ke depan sesuai dengan usul kita di kota Mataram,” jelas Ahyar.

Selama ini ungkap Ahyar, Pemkot Mataram sudah mengantisipasi untuk pembangunan apapun di area pinggir pantai. Dinilainya, pembangunan di pinggir pantai Mataram sepanjang 9,1 Km tersebut sangat ketat.

“Sekarang aturan-aturan itu terus kita awasi. Akan tetapi pembangunan IPAL komunal ini untuk kepentingan kita bersama dan kita akan antisipasi dampaknya,” paparnya.

“Lahan ini kan bekas dermaga ketika PLTD ini masih aktif.

Komunikasi dengan kementerian, sudah terus dilakukan konsultasi dan koordinasi untuk pembangunan IPAL komunal ini,” imbuhnya. Dari pihak kementerian kata Ahyar, rencana program pembanguan IPAL komunal ini pada tahun 2020 mendatang harus terealisai. (viq)

TPA Kebon Kongok Mulai Dibuka Mataram (Suara NTB) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional di Kebon Kongok, Lombok Barat, Rabu (23/10), kembali dibuka. Kendati demikian, Pemkot Mataram tetap mambuang sampah ke TPA sementara di Kebon Talo. Sampah yang dibuang ke TPA Kebon Kongok hanya berada pada zona aman hingga kobaran api di TPA yang sedang kebakaran tersebut nantinya benarbenar padam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi menuturkan, proses pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok masih terbatas.

Karena, di TPA Kebon Kongok masihberlangsung proses pemadaman api. “Kita buang sampahnya di zona aman saja. Mulai jam 09:00 Wita kendaraan kita sudah mengangkut sampah ke sana,” jelas Irwan, Rabu (23/10).

Untuk pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok kata Irwan, untuk sementara ini, Pemkot Mataram akan

mengatur regulasi waktu pembuangan. Karena, dibukanya TPA Kebon Kongok tersebut, ada beberapa kendaraan sampah dari Mataram masih ditunda seperti pick up dan dump truck. “Karena dia butuh waktu menurunkan sampah, tidak kayak truk langsung bisa turun otomatis.

Karenanya kita masih tampung ke TPS sementara di Kebo Talo,” jelasnya.

Irwan menilai, dibukanya TPA Kebon Kongok belum bisa menampung semua kendaraan angkut sampah dari Mataram. Kondisi tersebut mebuat Pemkot Mataram akan mengatur jumlah angkutan sampah yang diopersaikan ke TPA Kebon Kongok.

“Kita akan tunggu sampai betul-betul nomal. Arealnya pun masih terbatas,” kata Irwan.

“Sisa sampah akan dibuang ke TPS sementara dulu. Nanti TPS sementara ini kita evaluasi sambil kita menyelesaikan timbunan sisa sampah di Mataram. Kita target minggu depan sudah

ditutup. Dengan catatan TPA Kebon Kongok ini berjalan sesuai dengan semestinya,” jelas Irwan.

Sampai saat ini, pembuangan sampah di Mataram masih bisa terkendali. Ada pun Pemkot Mataram sudah mulai mengurangi jumlah sampah di Mataram. “Juga ada masih bebrapa TPS depo yang hari ini kita rencanakan melakukan sweeping untuk penghabisan sampahnya,” imbuhnya.

Dari 36 dump truck dan pick up yang mengangkut sampah kata Irwan, Pemkot Mataram membatasi pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok maksimal tiga kali selama dibuka Rabu kemarin.

Untuk armada roda tiga akan tetap membuang sampah ke TPS sementara di Kebon Talo.

“Nanti setelah benar-benar pulih (TPA Kebon Kongok), sampah di TPS sementara akan kita bersihkan, kita rapikan, baru akan betul-betul kita tutup,” demikian kata dia. (viq)

(Suara NTB/viq)

IPAL KOMUNAL - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat meninjau lokasi rencana pembangunan IPAL komunal di kelurahanTanjung Karang, Selasa (22/10). Pembangunan IPAL komunal nantinya diharapkan mampu menekan pembuangan limbah lumpur tinja secara sembarangan di Mataram.

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Usulan UMP 2020 Disepakati Rp2.183.833 Mataram (Suara NTB) Dewan Pengupahan melakukan pertemuan, membahas usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2020. Dari pertemuan yang di gelar di Kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Rabu (23/10) kemarin, UMP tahun depan diusulkan sebesar Rp2.183.833. Rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja, Pemerintah Daerah (Disnakertrans), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

(Suara NTB/bul)

korum,” jelas Yustinus Habur usai pertemuan kemarin. UMP yang berlaku Tahun 2019 sebesar Rp2.012.610. Naik 10,28 persen dari UMP yang berlaku tahun 2018 sebesar Rp1.825.000. Untuk usulan kenaikan UMP tahun 2019, berlaku tahun 2020, kata Yustinus disepakati kenaikannya sebesar 8,51 persen.

“Dan usulan UMP sudah final Rp2.183.833,” demikian Yustinus.

Kesepakatan dan usulan UMP tahun 2020 ini telah juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH. Untuk selanjutnya diajukan kepada gubernur dan ditetapkan.

Menurut Yustinus, sebetulnya, serikat pekerja mengusulkan kenaikan lebih besar dari yang disepakati sebagai usulan.

Namun beberapa pertimbangan hingga difinalkan Rp2.183.833. beberapa pertimbangan dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 terkait pengupahan, parameter di atas menjadi perhitungan kenaikan UMP tahun berikutnya. Secara nasional dipertimbangkan inflasi nasional tercatat 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%. “Jadi kenaikan UMP tahun depan sebesar Rp171.273 dari UMP tahun 2019,” jelas Yustinus.

Sementara Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH., tidak langsung ikut dalam pembahan UMP 2020. Ia diwakili jajarannya. Kendati begitu, kepala dinas mengatakan apa yang diputuskan oleh forum tentunya akan dijadikan pertimbangan pengusulan kepada kepala daerah (gubernur).

“Pada prinsipnya, kita sepakat saja. karena ini yang bahas para pihak. Kita usulkan ke Gubernur, siap kita umumkan 1 November,” demikian Agus Patria. (bul)

Petani Swadaya akan Gelar Aksi Jual Tembakau ke Bentoel Mataram (Suara NTB) Lima lembaga yang konsen terhadap petani tembakau Rabu (23/ 10) kemarin berkumpul. Membahas nasip tembakau Lombok musim tanam tahun 2019 ini. Lima lembaga ini mempersiapkan untuk menggelar aksi jual tembakau.

Lima lembaga diantaranya, Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh (FSNTB), Himpunan Petani Tembakau Lombok (Hiptal), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB, Kajian dan Advokasi Sosial Serta Transparansi Anggaran (KASTA), dan KPK STN Lombok Timur. Pertemuan dilakukan di Lombok Timur.

Petani tembakau sedang bergolak. Akibat rendahnya harga pembelian perusahaan dan minimnya target pembelian perusahaan. Disatu sisi angka produksi tembakau virginia Lombok musim tanam

TEMBAKAU Tembakau petani yang ditolak perusahaan.

2019 ini surplus. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah belum lama ini turun ke perusahaan, ke Bentoel dan Sadhana. Turunnya gubernur ini berdampak pada penambahan rencana pembelian tembakau oleh perusahaan sebanyak 500 ton.

“Tapi tidak ngefek, mana tem-

bakau swadaya yang mau dibeli oleh perusahaan. Tidak ada,” kata Muh. Mahsar, Ketua FS NTB yang memimpin pertemuan kemarin.

Dari fakta lapangan, saat ini petani sedang kebingungan. Terutama petani swadaya. Tembakau kering yang seyogiyanya telah tinggal dibeli oleh

perusahaan, justru masih menumpuk di rumah-rumah petani.

Sementara petani swadaya, kata Mahsar, minim pemahaman tentang cara penyimpanan tembakau. Yang dikhawatirkan, penyimpanan yang terlalu lama dan tidak disimpan sesuai standar akan berdampak pada kualitas tembakau.

Berwarna kelabu, dan lembab. bisa dijadikan alasan oleh perusahaan untuk tidak membelinya. Sementara, petani yang telah berutang harus menanggung risiko rugi besar.

Berkumpulnya lima lembaga yang fokus mengawal tembakau ini, kata Mahsar, untuk menyepakati akan dilakukannya aksi jual tembakau kepada perusahaan.

Dalam hal ini sasarannya PT. Bentoel yang telah menjanjikan pembelian tembakau swadaya 500 ton. “Jangan sampai, gubernur dibeli hanya dengan 500 ton oleh perusahaan. Tapi tidak ada realisasi,” tegas Mashar.

Karena itulah, lembagalembaga ini bersikap. Akan melakukan aksi jual tembakau kepada PT. Bentoel dalam waktu dekat ini. Sekitar 200 kendaraan pengangkut tembakau berisi penuh akan konvoi dan menjual ke perusahaan. Salah satu yang disorotnya soal sistem jual beli di perusahaan. Petani swadaya yang ingin menjual ke perusahaan melalui petani mitra binaan perusahaan, harus membayar sebesar Rp500.000/kuintal. Pembayaran di bawah tangan.

“Sudah harga murah, petani swadaya dibebankan lagi.

Dan tidak ada pilihan bagi petani swadaya, asal tembakaunya terjual. Daripada rugi sama sekali tidak terbeli,” demikian Mahsar. (bul)

(Suara NTB/bul)

Muhammad Agus Patria

Namun, dalam pertemuan kemarin unsur Apindo tak hadir. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi NTB, Yustinus Habur.

Menurutnya, keputusan sudah finas. Meski tanpa kehadiran Apindo, pertemuan sudah dinyatakan korum.

Dan dapat diambil kesepakatan. “Rapat sudah dinyatakan

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tes CPNS KLU Gabung dengan Provinsi Tanjung (Suara NTB) Kuota CPNS untuk Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tahun 2019 ini sejumlah 237 orang. Pendaftaran bagi pelamar, baru akan dibuka setelah turunnya jadwal dari MenPAN RB.

H. M. Najib

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Kabupaten Lombok Utara, H. M. Najib, S.Pd. M.Pd., Rabu (23/10), bahwa jatah kuota ini lebih rendah dari usulan.

Namun demikian, kondisi ini tidak hanya dialami KLU saja, melainkan semua daerah di Indonesia.

Dari 237 orang tersebut, seleksi CPNS berada di 3 formasi yakni, tenaga pendidikan sebanyak 158 orang, tenaga kesehatan sebanyak 60 orang, dan tenaga teknis 21 orang.

Satu usulan yang tidak diberikan oleh pusat adalah tenaga dokter spesialis.

Mengingat pada rekrutmen tahun lalu, dari 9 formasi yang disiapkan hanya dilirik oleh satu orang pelamar.

“Pendaftaran menunggu schedule MenPAN, tetapi dipastikan pengumuman ke publik bulan Oktober, pendaftaran dilakukan November sampai Desember,” ujar Najib.

Selain pendaftaran dan verifikasi berkas dilakukan, maka pada bulan Januari diumumkan peserta CPNS. Pendaftaran diberi kesempatan untuk menyanggah apabila namanya tidak diluluskan sesuai hasil verifikasi.

Dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS kali ini, BKD Lom-

bok Utara juga mengambil pelajaran dari kelemahan pada rekrutmen tahun 2018 lalu. Momen pascagempa membuat staf BKD melakukan pelayanan di bawah tenda pada temperatur suhu yang panas dan tanpa pendukung kipas angin yang cukup.

“Memiliki berkas ini ‘kan pekerjaan butuh ketelitian, karena di bawah tenda, membuat ada kelemahan di hasil verifikasi. Tapi kita diberi waktu memperbaiki,” sambungnya.

Najib menyatakan rekrutmen tahun ini, pihaknya tetap membuka desk informasi. Letaknya di bawah terop yang akan ditempatkan di depan kantor BKD - kompleks kantor sementara Kantor Bupati.

Akses pendaftaran sendiri dibuka secara online, namun penyerahan berkas (hard copy)

dilakukan di sekretariat penerimaan CPNS. “Untuk lokasi tes, KLU diputuskan bergabung sama BKD Provinsi, menggunakan perangkat yang sama secara bergiliran. Mengingat kita di sini, perangkat bisa kita pinjam tapi tempat agak yang luas kita tidak punya,” jelasnya, sembari menambakan prediksi pelamar di angka 6.000 orang lebih.

Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur (Lotim), Lalu Alwan Wijaya, menambahkan jumlah yang diajukan pada awalnya sebanyak 500 formasi yang terdiri dari 300 formasi untuk PPPK dan 200 formasi CPNS. Namun sesuai dengan surat Menpan RB disetujui untuk Kabupaten Lotim mendapat

482 formasi untuk CPNS. Sementara untuk PPPK diundur hingga tahun 2020.

Disebutkan Alwan Wijaya, kuota yang diberikan untuk Kabupaten Lotim ini mengalami penambahan dari kuota sebelumnya sebanyak 189 formasi untuk yang lulus, sehingga penambahan kuota ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mempersiapkan diri sebaikbaiknya untuk mengisi formasi yang sudah ditentukan.

Terkait pelaksanaan CPNS tahun 2019 direncanakan penerimaan antara bulan Oktober-November 2019.

Selanjutnya pada bulan Desember seleksi administrasi. Sementara pada Januari 2020 dilakukan masa sanggah dan seleksi SKD dan Februari pelaksanaan tes, sehingga pada bulan

Maret 2019 jadwal pengumuman SKD dan jadwal SKB. (ari/yon)

Lalu Alwan Wijaya

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/yon)

Jelaskan Dana Reses SEKRETARIS DPRD Lombok Timur (Lotim) Lalu Dami Ahyani menjelaskan terkait adanya kekecewaan anggota DPRD mengenai dugaan pemotongan dana reses yang dilakukan Sekretariat DPRD Lotim.

“Dana reses untuk makan minum dan pengadaan spanduk.

Sehingga tidak benar ada pemotongan,” terangnya, Rabu (23/10).

Disebutkannya, dana reses sebesar Rp40 juta itu bersih diterima langsung oleh masing-masing anggota dewan dengan pelaksanaan reses di 6 titik. Sementara kemungkinan pemotongan dilakukan oleh dana parpol merupakan urusan internal. “Di Sekretariat DPRD dari dana yang diberikan tidak ada unsur pemotongan,” tegasnya.

“Kita dari sekretariat hanya memberikan dana untuk dimanfaatkan disertai LPJ yang jelas. Adapun reses tahap II ini dilaksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 Oktober yang merupakan reses kedua.

“Terdapat beberapa mantan anggota dewan yang belum menyerahkan LPJ reses. Ini dari segi administrasi. Baik yang sudah terkirim Lalu Dami Ahyani maupun belum,”jelasnya, (yon) (Suara NTB/yon)

Nasib 73 PPPK Masih Tersandera Aturan Penggajian Selong (Suara NTB) Sebanyak 73 orang yang dinyatakan lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga saat ini belum dapat diangkat dengan terbitnya SK dan NIP mereka. Kondisi tersebut dikarenakan hingga saat ini belum jelas aturan penggajian dan mekanisme kenaikan pangkatnya. Sementara 73 orang tersebut sudah melakukan pemberkasan antara bulan Mei dan Juni lalu.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/10), Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Lotim, Lalu Alwan Wijaya, menjelaskan bahwa pada awalnya berdasarkan aturan penggajian PPPK di daerah berasal dari APBD dan berasal dari pusat melalui APBN. Akan tetapi saat ini aturan terbaru masuk jika penggajian PPPK masuk dalam DAU APBN. Atas dari itu, hingga saat ini PPPK yang lulus seleksi tersebut masih bekerja sebagai honorer daerah sebagaimana mestinya.”Kita mau membayar, tetapi aturan untuk membayar itu yang belum,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan proses PPPK saat ini masih menunggu regulasi dari KemenPAN dan BKN untuk penetapan NIP dari PPPK ini. Hal tersebut dikarenakan penetapan NIP berkaitan dengan penggajian dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Untuk itu, saat ini PPPK sebanyak 73 orang itu hanya diberikan gaji SK kontrak sampai terbit penetapan NIP dari BKN. Pengganjian selaku PPPK akan melihat tanggal penetapan NIP atau terhitung mulai tanggal (TMT). Misalnya begitu SK keluar, 73 orang yang masuk dalam PPPK ini langsung diberikan gajinya. Jika TMT April, maka gajinya akan dirapel.

Adapun dari kouta yang diakomodir sebanyak 73 orang untuk tahap I ini, rincian formasinya yakni untuk tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, dan tenaga penyuluh sebanyak 9 orang dari sebelumnya yang dapat melamar PPPK untuk di Kabupaten Lotim sebanyak 721 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang, dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 93 orang yang semuanya merupakan eks honorer kategori II. Namun yang layak mengikuti tes sebanyak 496 pelamar dengan pelaksanaan tes seleksi dilaksanakan selama dua hari bertempat di SMKN 2 Selong. Untuk P3K tahap I yang diakomodir dosen PTN baru berdasarkan database Kemendikti, guru agama yang databasenya Kemenag RI, penyuluh pertanian bersumber dari Kementerian Pertanian, Tenaga Kesehatan bersumber dari database Kementerian Kesehatan dan kelima untuk tenaga eks kategori II yang masih tersisa. (yon)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Ketua GOW Lotim Hj. Sitti Kudsiah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para terpapar stunting di Kecamatan Selong, Rabu (23/10).

Selong Canangkan Gerakan ”Pelecing” Selong (Suara NTB) Kecamatan Selong meluncurkan gerakan Penanggulangan Lebih Aktif Cegah Stunting (Pelecing), Rabu (23/10).

Gerakan Pelecing ini digelar di Selong, karena tercatat di wilayah ibukota Kabupaten Lotim ini juga masih banyak ditemukan angka stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Hasbi Santoso menyebut pencanangan yang dilakukan Selong terbilang terlambat pencanangan di Selong terlambat. Meski terlambat, namun dinilai cukup baik dari-

pada tidak sama sekali.

Bicara stunting katanya itu sudah berupa akibat. Anakanak mengalami gagal tumbuh atau cebol. Pencegahan stunting ini katanya tidak gampang.

“Tidak mudah untuk reparasi penderita stunting,” ucapnya.

Disebut, secara ilmu kedokteran ada satu cara yang sudah pernah dilakukan oleh tim medis di Amerika Serikat, yakni para olahragawan di negeri Paman Sam itu dilakukan operasi tambah tulang kakinya sejak usia masih muda. Hanya saja teknik ini tidaklah mudah. “Ka-

lau bicara secara teknik, hanya itu cara yang bisa kita lakukan dalam menangani stunting secara fisik,” ungkapnya.

Stunting adalah kekurangan gizi sejak anak dalam kandungan. Karenanya, upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan mempersiapkan kesehatan reproduksi ibu-ibu saat masih remaja. ‘Ibu-ibu ini harus diberikan sangu, agar nanti melahirkan anak tidak lahir cebol,” ucapnya.

Sangu dimaksud, ujarnya, ini adalah vitamin penambah darah. Zat besi (fe) agar anak-

Peluncuran gerakan Pelecing tidak cukup dengan gelaran acara seremoni. Namun harus terus dilakukan sosialisasi. Utamanya kepada sasaran prioritas, yakni kepada para ibu hamil.

“Berikan tambahan pengetahuan kepada sasaran prioritas, Ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah dua tahun,” paparnya Menurut dokter spesialis penanganan stunting ini, PKK punya peranan besar tekan stunting. Di mana, para anggota PKK adalah para ibu-ibu. Ibu-ibu itulah yang dinilai paling dekat dengan anak-anaknya. (rus)

Disos Lotim Siapkan 100 Ekor Lotim Siap Masukkan Sapi untuk Eks Napi Warga Miskin Jadi Peserta JKN-KIS

Selong (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyiapkan 100 ekor sapi untuk para eks narapidana (napi).

Pemberian sapi tersebut dimaksudkan agar para eks napi tersebut tidak terjerumus kembali ke tindak kejahatan.

“Tujuan kita agar para mantan napi ini memiliki aktivitas sehingga tidak lagi menjadi menjadi narapidana,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Ahmat di Selong, Rabu (23/10).

Menurutnya, yang mengetahui detail siapa saja eks Napi tersebut adalah kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Lombok Timur (Lotim). Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Lotim akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam menentukan siapa saja eks napi

(Suara NTB/rus)

H. Ahmat yang akan diberikan bantuan satu ekor untuk satu orang.

Pemberian bantuan sapi tersebut harapan utamanya

bisa memberikan efek jera secara otomatis kepada para pelaku tindak kejahatan. Adanya aktivitas beternak diharapkan akan bisa meningkatkan taraf perekonomian para eks napi.

“Jadi pengarat sapi kan ada pekerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan pidana yang dilakukan sebelumnya itu bisa dihilangkan,” paparnya.

Saat ini, tambahnya, pengadaan sapi sedang dalam proses. Sebanyak 100 ekor sapi informasinya sudah dipersiapkan. Namun, dirinya sebagai kepala dinas belum bertemu dengan pihak rekanan.

Pihaknya tidak ingin pengadaan barang tidak jelas.

Karenanya, dirinya ingin bicara langsung juga dengan pihak yang memenangkan tender pengadaan sapi tersebut. (rus)

Buka Penjaringan

Gerindra Tak Usung Calon yang Langgar Pakta Integritas Tanjung (Suara NTB) DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU), akan membuka pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati, 25 Oktober 15 November. Gerindra membuka kran penjaringan kepada kader dan non kader, mengingat posisinya sebagai pemenang Pileg 2019 lalu.

Dalam jumpa pers Rabu (23/ 10), Ketua Desk Pilkada DPC Gerindra KLU, Nasrudin, S.HI., mengatakan dibukanya pendaftaran tidak lepas dari instruksi DPP usai Rapimnas di Hambalang, pekan lalu. Semua daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar pilkada diwajibkan melakukan penjaringan bakal calon.

“Gerindra memberikan peluang kepada kader dan non kader untuk daftarkan diri lewat Gerindra. Silakan, siapapun calonnya daftarkan diri lewat partai kami,” kata Nasrudin.

anak calon ibu ini menjadi kuat dan tidak menjadi anak-anak yang anemia. ‘’Zat besi ini rencana akan diberikan secara masif, yakni kepada anak remaja putri yang sudah duduk di bangku kelas 2 SMP dan sudah duduk di SMA sederajat,’’ tambahnya.

Kepala Bagian Kesra Setdakab Lotim, dr. Fathurrahman menambahkan, untuk mencegah stunting kuncinya ada pada ibu-ibu. Disarankan mulailah dengan menggerakkan ibu-ibu PKK di tingkat kecamatan hingga di desadesa dan kelurahan.

(Suara NTB/ari)

PANITIA - Panitia Desk Pilkada DPC Gerindra KLU. Dalam menjaring bakal calon, dijalankan oleh calon bupati apaGerindra mempertimbangkan bila terpilih sebagai bupati. sejumlah hal. Di antaranya, ha- Salah satunya, menyokong persil survei elektabilitas (internal olehan suara Pilpres 2024 menPartai Gerindra), kapasitas dan datang. “Pakta Integritas ada, kapabilitas, dan paling utama bapak pun sebenarnya sudah tidak melanggar pakta integritas. baca tapi pura-pura,” selorohnya.

“Hal penting lain yang jadi Pakta integritas ini sendiri dituangkan dalam kesepakatan referensi kami adalah, calon kehitam di atas putih, bermaterai pala daerah nantinya tidak nep6.000. Pakta Integritas akan otisme dan tidak, tidak memberisi sejumlah poin yang harus perkaya keluarga,” kritiknya.

Sekretaris Desk Pilkada, Artadi, S.Sos., menguatkan jika pada Pilkada 2015 lalu, calon yang diusung saat itu telah menandatangani Pakta Integritas dengan Gerindra. Namun dalam pelaksanaannya, Pakta Integritas tidak dilaksanakan sesuai komitmen yang ditandatangani.

“Pakta Integritas ada di form persyaratan. Itu jadi bahan pertimbangan kami. Kejadian sebelumnya sudah dilaporkan oleh DPC ke DPD dan DPP. apa yang disepakati tidak dijalankan, sehingga kami tidak ingin jatuh ke lubang yang sama,” cetus Artadi.

Ketua Komisi III DPRD KLU ini menegaskan pihaknya tidak ingin kontrak politik yang disepakati diabaikan begitu saja oleh bupati periode berikutnya.

Oleh karena itu, dalam mengarahkan dukungan politik, Pakta Integritas menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh bakal calon. “Betul, itu tidak di-

jalankan. Jadi, kalau Pakta Integritas tidak dijalankan, sama artinya kami dua kali masuk lubang,” imbuhnya.

Terhadap peluang Sarifudin sebagai bakal calon dari kalangan kader, baik Nasrudin dan Artadi, tidak memberi jaminan.

Wakil Bupati Lombok Utara itu, kata mereka, harus mengikuti mekanisme yang diinstruksikan DPP, yakni mendaftar sebagaimana non kader.

Sarifudin dan non kader yang mendaftar harus pula memenuhi persyaratan administratif yang ada. DPC sendiri dalam hal ini, terbatas pada kewenangan memverifikasi persyaratan.

“Perkara siapa yang direkomendasikan, itu langsung oleh pusat melalui mekanisme. Soal peluang pak Sarif, kami serahkan kebijakan di DPP. Mau daftar kami persilakan, kami rekomendasi final ada di pusat,” pungkas Nasrudin. (ari)

Selong (Suara NTB) Sesuai ketentuan pada tahun 2021 sudah tercapai target Universal Health Coverage (UHC), yakni seluruh penduduk Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah masuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pemerintah pusat sudah meminta dilakukan langkah percepatan.

Kabupaten Lotim di bawah pimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi sudah siap memasukkan seluruh warga miskin menjadi peserta JKN-KIS. Apalagi pada tahun 2019, Pemda Lotim sudah mempersiapkan Rp 14,1 miliar untuk 51 ribu penduduk.

Saat ini baru dijaring 47 ribu penduduk dan masih ada sisa 4 ribu. “Ini menjadi tugas wajib, kalaupun datang lebih dari dari sisa, pemkab Lotim siap akan biayai semua iuran menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan,” ungkapnya Kepala Dinas Kesehatan Lotim M. Hasbi Santoso, Rabu (23/10).

Tidak tanggung-tanggung, tahun 2020 Lotim sudah siapkan usulan anggaran Rp 28 miliar.

Dana ini juga dipersiapkan untuk 51 ribu jiwa, karena terkait adanya kenaikan iuran bulanan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Asumsi kita kan pembayaran iuran akan naik, tapi kalau iuran tidak n a i k maka dengan Rp 28 miliar ini bisa kita

masukkan 100 ribu orang,” imbuhnya.

Diakui jumlah anggaran yang dipersiapkan Lotim ini masih terbilang kurang. Dimana saat ini informasinya masih ada sekitar 79 ribu warga Lotim yang belum memiliki kartu JKN-KIS BPJS Kesehatan, meski data tersebut belum ada data lengkapnya. “Belum ada by name by address,” paparnya.

M. Hasbi Santoso mengemukakan, semua mekanisme skema pembiayaan kesehatan berlaku mulai 1 Oktober 2019 lalu tidak boleh lagi menggunakan selain BPJS Kesehatan. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy telah menyampaikan untuk dihentikan pemberlakuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Caranya sebenarnya berbeda antara SKTM dengan BPJS Kesehatan, kalau SKTM tidak menggunakan iuran.” Terangnya.

Cara Lotim memberlakukan SKTM tidak dibenarkan. Meski demikian, mekanisme Lotim membantu masyarakat Lotim yang belum memiliki kartu JKN-KIS tetap akan digratiskan selama masuk dalam data orang miskin. Selama proses pengobatan itru akan dibuatkan kartu JKN-KIS BPJS Kesejatan. “Karenanya Lotim komitmen semua penduduk Lotim masuk JKN-KIS B P J S Kesehatan,” terangnya. (rus) M. Hasbi Santoso (Suara NTB/rus)

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Gerindra Syaratkan Cari Bukti Pendukung Calon Kepala Daerah Harus Bebas Korupsi

Halaman 5

Penyidik Geledah Kantor Camat Sekotong

Praya (Suara NTB) Partai Gerindra berharap bisa mengusung calon kepala daerah yang bersih di gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang. Tidak terkecuali di Pilkada Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, Partai Gerindra mensyaratkan calon kepala daerah yang ingin diusung di Pilkada Loteng mendatang harus bebas dari catatan kasus korupsi serta kasus-kasus kejahatan pajak.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Desk Partai Gerindra untuk Pilkada Loteng, L. Amrillah, kepada Suara NTB, Rabu (23/10) kemarin. “Ada satu persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin diusung di Pilkada Loteng mendatang. Yakni harus bersih dari catatan kasus korupsi serta kejahatan pajak,” tegasnya.

Artinya, kalau sampai ada calon kepala daerah yang pernah tersangkut salah satu kasus tersebut, maka yang bersangkutan tidak akan diusulkan untuk jadi calon kepala daerah oleh Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra ingin calon kepala daerah yang diusung nantinya, benar-benar bersih dari catatan kasus kriminal, Terutama kasus korupsi serta kasus-kasus kejahatan yang terkait penyelewangan pajak.

“Nanti kita siapkan form khusus terkait persyaratan tersebut. Kalau form itu tidak diisi, karena calon kepala daerah yang bersangkutan pernah tersangkut kasus korupsi dan pajak, maka secara otomatis calon kepala daera tersebut bakal tereliminasi dengan sendirinya,” ujarnya.

Disinggung apakah sudah ada yang mendaftar ke Partai Gerindra, Wakil SekretarIs DPC Partai Gerindra Loteng ini mengaku sampai saat ini belum ada. Karena memang secara teknis pihaknya belum bisa menerima pendaftaran calon kepala daerah. Walaupun secara resmi pendaftaran calon kepala daerah sudah dibuka.

“Sekretariat Tim Desk-nya masih kita persiapkan. Jadi penerimaan pendaftaran belum bisa kita lakukan. Tapi kalau ada yang mau mengambil form pendaftaran sudah bisa saat ini,” imbuhnya.

Ia pun menegaskan kalau mendaftar melalui Partai Gerindra itu tanpa mahar politik atau biaya pendaftaran. Karena memang itu intruksi dari pimpinan pusat. Dan, siapapun boleh mendaftar. Bukan hanya kader Partai Gerindra saja, tetapi kader luar partai juga bisa.

Dalam hal ini pendaftar diperlakukan sama. Tidak peduli apakah pendaftar tersebut kader partai atau bukan. “Soal peluang untuk dipilih juga demikian. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Hanya karena status sebagai kader partai atau bukan,” pungkasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Tim penyidik Polres Lombok Barat (Lobar) menggeledah Kantor Camat Sekotong untuk mencari barang bukti lain terkait dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum kepala seksi di kantor tersebut. Penggeledahan yang dipimpin oleh Kanit Tipikor, Ipda Muhammad Baejuli, SH., tersebut dilakukan untuk mencari bukti pendukung yang nantinya bisa dijadikan bahan oleh Polres Lobar mendalami keterlibatan pihak lain. Untuk keperluan penyidikan kasus ini, pihak polres akan memanggil Camat Sekotong dan pihak terkait lainnya.

“Kita baru penggeledahan ke Kantor Camat untuk mencari dokumen-dokumen terkait dengan OTT. Apakah ada bukti pendukung ndak di sana? Siapa tahu di situ ada surat dari camat supaya tersangka R mengatur (pungli). Makanya kami geledah,” tegas Kasatreskrim Polres Lobar AKP. Priyo Suhartono, Rabu (23/10).

Pihaknya belum bisa membeberkan hasil penggeledahan sebab prosesnya tengah berlangsung oleh tim penyidik. Untuk keperluan penyidikan, pihaknya akan meminta SK tentang ja-

batan R sebagai kepala seksi dari camat. Setelah penggeledahan, pihaknya akan memanggil para pihak terkait. Termasuk Camat Sekotong untuk meminta keterangan, apakah ada perintah dari camat kepada R untuk melakukan pungli.

Sebelum melakukan pemanggilan, pihaknya ingin mencari bukti dulu, apakah ada dugaan camat memerintahkan R. Kalaupun tidak ada bukti camat memerintahkan R melakukan pungli, pihak penyidik tetap akan memeriksa camat. “Tapi tetap, ada bukti atau tidak camat tetap kita

panggil,” tegas dia.

Apakah pihak OPD terkait tidak dipanggil? Menurut dia sepanjang diperlukan untuk penyidikan pihak OPD tetap akan dipanggil. Namun pihaknya akan melihat seperti apa alur penyidikan OTT ini. Yang jelas, kata dia, setiap nama terkait pasti akan dipanggil penyidik. Terkait aliran uang hasil pungli tersangka, berdasarkan pengakuan pelaku bahwa uang dipakai untuk paving block.

“Terkait dengan beli paving block dari uang itu, apa kapasitasnya dia sampai membeli

Praya (Suara NTB) Sebanyak 12 sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dijadikan mitra oleh Bank NTB Syariah dalam rangka mendorong budaya menabung sejak usia dini, khususnya di kalangan pelajar. Kesepakatan kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan sekolah mitra dilakukan pada pencanangan Gerakan Gemar Menabung di arena Pasar Rakyat Mandalika di Bencingah Adiguna Praya, Rabu (23/10).

Penandatangan kesepakatan kerjasama tersebut disaksikan langsung Direktur Eksekutif Departemen Edukasi dan Literasi Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Sondang Martha Samosir, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., dan pejabat jajaran Bank NTB Syariah lainnya. “Ini untuk tahap awal dulu sebanyak 12 sekolah. Ke depan jumlah sekolah mitra akan terus diupayakan bertambah,” sebut Dirut Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo, kepada wartawan.

Di Loteng saat ini ada 300 lebih sekolah. Itu belum termasuk sekolah swasta dan madrasah. Dan, pihaknya menargetkan paling tidak setengahnya bisa menjadi mitra Bank NTB syariah ke depan.

Pola kemitraan yang dibangun ialah sekolah-sekolah yang jadi mitra diarahkan bisa menjadi outlet untuk menghimpun tabungan dari para siswanya. Untuk kemudian secara berkala, seminggu sekali petugas dari Bank NTB Syariah akan datang ke sekolah bersangkutan untuk menginput tabungan siswa.

Nantinya, siswa akan memiliki buku tabungan dari Bank NTB Syariah, selain buku tabungan dari sekolah.

Itu artinya, tabungan siswa benar-benar terjamin keamanannya. Tidak ada lagi keraguan atau kekhawatiran uang tabungan siswa hilang, seperti banyak kasus yang terjadi beberapa sekolah, karena uang tabungan siswa sudah dijamin oleh bank.

“Kalau polanya masih menabung di sekolah, ada kekhawatiran uang tabungan siswa tidak aman. Sehingga di sinilah perlunya kehadiran lembaga keuangan dalam hal ini bank. Kalau tabungan sudah ada di bank, selain uang tabungan aman juga ada kepastian uang tersebut tumbuh dan berkembang,” sebutnya.

Yang tidak kalah penting dari hal ini ialah bagaimana bisa menumbuhkembangkan budaya gemar menabung di bank di kalangan siswa yang diakui masih sangat rendah di daerah ini. Pemahaman tentang lembaga keuangan dan perbankan juga demikian, sehingga diperlukan upaya-upaya edukasi yang lebih masif spaya budaya menabung di bank bisa benar-benar masif di tengah masyarakat. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Direktur Eksekutif Departemen Edukasi dan Literasi Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Sondang Martha Samosir, menyerahkan buku tabungan bagi siswa pada pencanangan Gerakan Gemar Menabung di Praya, disaksikan Dirut Bank NTB Syariah H. Kukuh Raharjo, Rabu (23/10).

red) awalnya,” akunya.

Saat ini ia menunggu laporan resmi dari Polres Lobar.

Barulah ia melakukan langkah-langkah. Ditanya apakah tindakan R atas perintahnya?

Camat Sekotong menegaskan tidak pernah memerintahkan.

Ia mengaku tidak pernah memerintahkan baik secara lisan maupun tertulis terhadap bersangkutan.”Ndak ada perintah dari saya, ia bertindak sendiri,” tegas dia.

Ia mengaku semenjak dilantik menjadi camat, ia wantiwanti desa siapapun yang menerima atau meminta uang ke desa agar melaporkan ke dirinya langsung. Ia pun memberitahu kepala desa agar melaporkan kalau ada jajarannya meminta uang. Kecuali kata dia, ia hanya berharap back-up dari desa kalau ada kegiatan harihari besar. “Itu saja saya minta back up,”tegas dia. (her)

Sanksi Berat Menanti Oknum Pejabat Terkena OTT

Budayakan Gemar Menabung

Bank NTB Syariah Gandeng Sekolah di Loteng

paving block pakai uang itu?.

Ada kaitannya tidak?’’ tanyanya. Terkait pengakuan tersangka ingin berutang untuk temanya, ia juga mempertanyakan.

Camat Sekotong, L Pardita Utama telah mendapatkan informasi terkait oknum jajarannya yang terkena OTT oleh Polres. Pada saat sebelum kejadian, oknum ini mengaku menghadiri Musrenbang di Desa Taman Baru. Sedangkan ia sendiri bertugas ke wilayah barat menghadiri pemilihan unsur kewilayahan. Ia mengaku sampai sore ikut kegiatan tersebut.

Malam harinya ia kaget mendapatkan kabar kalau R, terkena OTT. Ia pun mencari tahu dengan menanyakan ke sekretaris camat, namun sekretaris camat mengaku tidak tahu. Awalnya ia mendapatkan informasi berbeda, di mana R ditangkap bukan karena OTT.”Asumsi saya berbeda, kirain bukan itu (OTT

(Suara NTB/her)

TERTIBKAN - Anggota Satpol PP saat menertibkan lapak PKL di jalur kawasan wisata Senggigi yang banyak dikeluhkan wisatawan.

Satpol PP Gusur Puluhan Lapak PKL di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) menggusur lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di sepanjang jalur kawasan wisata Senggigi, Rabu (23/10).

Penggusuran lapak PKL ini dilakukan, karena lapak PKL ini menyalahi aturan dan mengganggu wisatawan yang berkunjung. Di samping itu, para pengusaha hotel di kawasan itu juga mengeluhkan keberadaan lapak PKL yang ada di sekitar jalur hotel, sehingga menyebabkan kawasan menjadi kumuh.

“Kami tertibkan lapak PKL karena itu kan jalur wisata, yang kita jual wisata ini keindahan, keberaturan, ketertiban. Semua pendukung wisata ini harus ada unsur itu,” tegas Kasatpol PP Lobar Mahnan, SSTP, Rabu (23/10).

Menurut pengamatannya di lapangan, keberadaan lapaklapak PKL ini melanggar sebab berjualan di trotoar yang menjadi jalur pejalan kaki, terutama para wisatawan. Keberadaan PKL ini sangat mengganggu. Sebelum melakukan

penertiban, pihaknya lebih dulu melayangkan teguran-teguran.

Bahkan prosesnya pendekatan kepada PKL ini sangat lama.

Sesuai aturan yang dimiliki, Satpol PP mengingatkan dalam jangka waktu tertentu, Kalau mereka tidak mengindahkan, maka Satpol PP bisa langsung menertibkan.

Namun karena camat Batulayar meminta agar persoalan ini diserahkan dulu penanganannya ke kecamatan untuk melakukan teguran-teguran sesuai perbup, pihaknya pun menyerahkan ke kecamatan.

Namun karena tindakan di kecamatan tak diindahkan juga, maka pihaknya langsung melakukan tindakan.

Penanganan PKL, kata dia, tidak saja di Satpol PP. Sebab Satpol PP hanya eksekutor penertiban saja. Sementara instansi yang langsung menangani Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Menurut dia, bukan Satpol PP yang angin-anginan dalam penanganan PKL ini. Seharusnya, setelah dieksekusi oleh Satpol PP, maka

instansi teknis yang juga ikut turun penanganan. Karena PKL ini masuk usaha mikro yang tidak bisa dilarang, apalagi PKL ini juga butuh biaya hidup sehari-hari untuk keluarganya.

Hasil penertiban yang dilakukan timnya, ada puluhan lapak PKL. Namun yang disisir adalah lapak yang ditinggal pemiliknya.

Sedangkan lapak PKL yang masih berjualan, butuh pengaturan. Menurut dia, kegiatan yang dilakukan bukan menggusur dan mematikan PKL. Pihaknya tak ingin menunjukkan Satpol PP kesannya menggusur PKL saja. Namun pihaknya ingin menertibkan agar kawasan wisata tersebut, indah dan tertib, sehingga wisatawan yang berwisata nyaman.

Apalagi pengusaha hotel juga ada yang mengeluhkan PKL. Karena itu, melalui asosiasi PKL seharusnya menjalin komunikasi duduk bersama dengan OPD terkait seperti apa jalan keluarnya. Seharusnya, kata dia, PKL ini disiapkan tempat khusus untuk berjualan. (her)

Tidak Ada Anggaran

Banyak Program Pemda Batal Giri Menang (Suara NTB) Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipastikan tak tercapai 100 persen tahun ini.

Bahkan diperkirakan PAD hanya tercapai 90 persen. Dampak dari itu, Pemda Lobar pun melakukan efisiensi anggaran tahun ini mencapai Rp 21 miliar lebih. Akibatnya ada banyak belanja program tidak bisa dilaksanakan. Program-program yang ditunda ini pun sudah dipilah-pilah agar belanja yang ditunda ini tidak langsung menyangkut kepentingan publik.

Merosotnya, capaian PAD ini disebabkan kinerja 13 penghasil PAD yang melempem.

Sejumlah sumber PAD diduga bocor, sehingga menjadi atensi Sekda Lobar H. Moch. Taufiq.

Ditemui Selasa (22/10) lalu, Sekda menegaskan hasil koordinasinya dengan Bapenda dan OPD terkait bahwa capaian PAD diperkirakan hanya 90 persen sampai akhir tahun.

Ia mengaku pesimis PAD bisa terealisasi 95 persen mengingat realisasi sampai saat ini baru 60 persen lebih.

“Makanya kami melakukan efesiensi anggaran tahun 2019 itu sekitar Rp 21 miliar lebih.

Artinya ada belanja-belanja program yang tidak bisa kita realisasikan dalam rangka efesiensi karena tidak tercapainya PAD,” tegas dia.

Dampak dari pemangkasan anggaran ini, kata dia, pastinya menyebabkan program yang sudah direncanakan OPD tidak bisa terlaksana tahun ini. Namun pihaknya sudah memilah dan memilih mana program-program yang dicoret. Belanja yang ditunda, kata dia, yang tidak penting seperti perjalanan dinas, belanja lembur dan lain-lain. Sedangkan belanja program yang langsung menyentuh pelayanan publik tidak dipangkas. “Yang jelas seluruh OPD kita pangkas dengan total Rp 21 miliar lebih,” tegas dia. Sebab, kata dia, ibaratnya ada belanja, namun uangnya tidak ada sehingga tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan.

Sekda menyoroti dugaan kebocoran PAD, sehingga capaian di beberapa OPD kurang maksimal hingga akhir tahun ini.

Seperti halnya di DPMPTSP,

kurang masuk akal PADnya baru terealisasi 32 persen lebih.

Ia memastikan akan mengevaluasi dan menginvestigasi dugaan ini, sehingga nanti jika ditemukan ada oknum yang bermain akan ditindak tegas. “Nanti kita akan tindak tegas, supaya jangan juga pada kondisi begini terjadi kebocoran PAD, kami akan melakukan evaluasi,”tegas dia. Capaian OPD ini juga kata dia akan masuk dalam pertimbangan melakukan mutasi.

Artinya kalau ada oknum terbukti melakukan kebocoran PAD maka akan disanksi.

Hingga saat ini, capaian PAD di sektor perhubungan yang mengelola dua sumber pendapatan yakni retribusi parkir dan uji kendaraan bermotor baru mencapai 58 persen dari target Rp 1,5 miliar,.

Kepala Dinas Perhubungan Lobar, H. Ahmad Saikhu, menjelaskan, khusus retribusi parkir saja sampai bulan September mencapai 61 persen.

Terdiri dari retribusi parkir tepi jalan dengan target Rp 250 juta baru terealisasi Rp 125 juta lebih (50 persen lebih) dan parkir khusus Rp 200 juta terealisasi Rp 100 juta lebih.

Sedangkan untuk retribusi dari uji kendaraan bermotor dari target Rp 800 juta lebih baru terealisasi Rp 600 juta lebih. Dengan limit waktu yang ada, Saikhu mengaku PAD di dinasnya sulit bisa tercapai 100 persen. “Kalau kami dari target keseluruhan Rp 1,5 miliar, kemungkinan tidak 100 persen,” kata dia pesimis. (her)

BADAN Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) tengah menunggu surat pemberitahuan dari Polres Lobar terkait penahanan oknum pejabat kepala seksi (kasi) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Setelah mendapatkan surat itu, barulah pihak terkait melakukan langkahlangkah pemberian sanksi terhadap bersangkutan. Diperkirakan, oknum pejabat yang terjaring OTT ini akan terkena sanksi berat berupa pemecatan sebagai pejabat, bahkan dari status ASN. Meski demikian, Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, mengaku belum mendapatkan laporan pemberitahuan dari Polres Lobar terkait OTT yang menimpa salah satu oknum pejabat tersebut. Pihaknya pun menunggu laporan dari kepolisian sebagai dasar pihaknya melakukan langkahlangkah. ”Belum ada pemberitahuan dari polisi. Tapi dari sisi sanksi berat kalau kasusnya OTT begini. Bahkan sanksinya bisa pemberhentian,” tegas Suparlan, Rabu (23/10).

Langkah pihaknya akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Lobar untuk berkomunikasi dengan Polres Lobar. Namun, karena kasus ini OTT terbilang berat, maka sanksinya yang akan dijatuhkan sanksi berat.

Oknum ASN yang melakukan tindak pidana korupsi disansi berat, tidak saja diberhentikan dari jabatan, namun status ASN. Selain tipikor, berdasarkan PP Nomor 53 sanksi berat diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran, seperti makar, penyalahgunaan narkoba dan human trafficking. Sejauh ini, ada lima

oknum pejabat yang dipecat gara-gara tersangkut tipikor.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar L. Edy Sadikin mengatakan, pasca- OTT pihaknya langsung menyurati para camat agar melakukan pengawasan terhadap jajarannya tidak melakukan pungutan terhadap desa dalam hal apapun termasuk proses pencairan DD. “Kami sering ingatkan melalui surat ke kecamatan, kami akan bersurat lagi ke semua camat,” tegas dia.

Menyoal mekanisme pencairan DD yang rawan celah pungli, karena harus melalui rekomensasi kecamatan, ada aturan yang mengatur demikian. Mekanisme ini, ujarnya, tidak bisa dipangkas dari desa langsung ke pemda. Sebab kalau desa langsung ke pemda, nanti agak kesulitan dalam hal verifikasi.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka mengaku tahu kasus OTT ini dari media.

Pihaknya langsung mengecek pengambilan rekomendasi pencairan DD dari Desa Gili Gede. Setelah dicek, rekomendasi diambil Jumat pekan lalu.

Dinas kata dia hanya mengeluarkan rekomendasi berdasarkan rekomendasi dari kecamatan. Yang dilakukan oknum pejabat tersebut kata dia, dugaan penyalahgunaan wewenang.

Dalam penerbitan rekomendasi dari kecamatan, pihak dinas tidak bisa intervensi langsung ke oknum kasi, namun langsung koordinasi dengan camat. Terkait rekomendasi pencairan DD yang diamankan oleh polres sebagai barang bukti, menurut dia tidak masalah. Yang jelas dinas tidak pernah mengintervensi kecamatan dalam hal penerbitan rekomendasi. (her)

Ziadi Ikut Bidik Dukungan Partai Nasdem Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Ziadi, S.IP., turut membidik dukungan Partai Nasdem guna memuluskan rencana maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng ini secara resmi juga sudah mendaftar untuk ikut seleksi calon kepala daerah di Partai Nasdem, tepat di hari terakhir masa pendaftaran calon kepala daerah Partai Nasdem Loteng, Rabu (23/10).

Didampingi bersama sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi datang membawa berkas pendaftaran ke Sekretariat DPD Partai Nasdem Loteng dan diterima langsung Ketua DPD Partai Nasdem Loteng, Drs. H. L.Supardan, M.M. Itu artinya, hingga Rabu siang, sudah ada empat kandidat calon kepala daerah yang mendaftar ke Partai Nasdem.

“Sampai saat ini sudah ada empat pendaftar yang mengembalikan berkas ke Partai Nasdem,” ungkap Ketua DPD Partai Nasdem Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M. Sebelum Ahmad Ziadi, ada nama H. Bangun, Buntaran serta M. Samsul Qomar yang menyerahkan berkas pendaftaran ke Partai Nasdem.

Ia menjelaskan, nantinya DPD Partai Nasdem Loteng akan melakukan seleksi awal untuk menentukan tiga nama calon kepala daerah yang akan diusulkan ke DPP. Seleksi awal dengan melihat dan mengkaji visi misi calon kepala daerah bersangkutan. “Untuk seleksi tahap awal kita rencanakan pada 27 Oktober mendatang,” sebut Supardan.

Penentuan akhir siapa yang akan diusung oleh Partai Nasdem di Pilkada Loteng mendatang ada di tangan DPP. DPD dalam hal ini kapasitasnya hanya mengusulkan saja. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN BERKAS - Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, mendatangi Kantor Sekretariat DPD Partai Nasdem Loteng untuk menyerahkan berkas pendaftaran seleksi calon kepala daerah Partai Nasdem, Rabu (23/10).

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Isu Naker Lokal

Dikhawatirkan Jadi Bom Waktu, AMNT Sebut Sudah Sesuai Perbup

Taliwang (Suara NTB) Isu negatif terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus bergulir di masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhir-akhir ini. Selain persoalan tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak ke tenaga lokal, minimnya kontribusi perusahaan di sisi pemberdayaan membuat masyarakat KSB menganggap perusahaan operator proyek tambang Batu Hijau memiliki citra kurang bagus.

Wakil ketua DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MM menyatakan, citra kurang bagus PTAMNT yang terbangun di benak masyarakat. Khususnya masyarakat kawasan lingkar tambang yang selama ini bersinggungan langsung dengan perusahaan. ‘’Saya baru selesai menggelar reses di Dapil 3. Semua masyarakat di sana mengeluhkan soal AMNT yang paling banyak,’’ katanya kepada Suara NTB, Rabu (23/10).

Dikatakan Abidin, keluhan

masyarakat sehingga terbangun sentimen negatif terhadap PTAMNT sebenarnya bukan isapan jempol. Ia mencontohkan soal dana CSR (pemberdayaan) perusahaan. Sejak beroperasi sekitar 3 tahun lalu, PTAMNT tidak pernah terlihat riil menyalurkan anggaran pemberdayaannya. Jika pun ada programnya dilaksanakan terkesan insidentil sehingga tidak bisa memberikan efek maksimal terhadap masyarakat.’’”Maaf, saya mendengar langsung bagaima-

na masyarakat membandingkan AMNT hari ini dengan Newmont dulu. Menurut masyarakat bagai langit dan bumi,’’ ujarnya.

Belum lagi tambah dia, isu krusial lain yakni soal ketenagakerjaan. Politisi PKS ini menyebutkan, proses rekrutmen yang digelar PTAMNT berikut perusahaan aliansinya di Batu Hijau dianggap tidak memihak tenaga kerja lokal. Banyak pekerja yang direkrut didatangkan dari luar daerah sementara di sisi lain

banyak pekerja lokal di-blacklist dengan berbagai dalih yang tidak berdasarkan kaidah aturan ketenagakerjaan. ‘’Ini riil terjadi dan banyak tenaga kerja lokal kita yang sudah kena imbasnya,’’ ungkapnya.

Menurut Abidin, PTAMNT tidak bisa terus menerus mempertahankan kebijakan tersebut. Sebab di masyarakat isuisu negatif itu akan terus bergulir dan pada akhirnya bisa menjadi bom waktu bagi perusahaan. ‘’Ini bisa jadi bom waktu dan blunder perusahaan.

Kalau masyarakat tidak bisa bersabar lagi maka bisa mengganggu operasional mereka sendiri,’’ ujarnya mengingatkan.. ‘’Kemarin (lusa) dan hari ini (kemarin) ada demo masyarakat di gate (gerbang)

Sekongkang. Tuntutannya ya soal itu (tenaga kerja dan CSR),” sambungnya.

Karena itu Abidin menyarankan, perusahaan segera mengubah pola kebijakannya. Membuka ruang dialog kepada pemerintah dan masyarakat serta menjalankan seluruh kewajiban pemberdayaannya yang menjadi hak-hak masyarakat. ‘’Jangan tunggu masyarakat bergerak dulu baru mau ubah kebijakan, sudah telat kalau begitu,’’ sambung politisi asal Kecamatan Sekongkang ini.

Menanggapi hal itu, Senior Manajer SR PTAMNT Syarafuddin Jarot melalui rilis resminya menyatakan, terkait program tanggung jawab sosial Amman Mineral tetap berkomitmen untuk melaksanakan-

nya. Beberapa program telah dilaksanakan dan juga sedang dalam proses pengkajian untuk memastikan program tepat sasaran dan keberlanjutan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berikutnya soal ketenagakerjaan, ia menambahkan, agenda rekrutmen tenaga kerja Amman Mineral dan Aliansi selama ini selalu mengikuti tata cara seleksi umum yang berlaku di Indonesia. Yang meliputi latarbelakang pendidikan, kemampuan/skill, perilaku, etika dan kesehatan. ‘’Dan saat ini komposisi jumlah tenaga kerja di Amman Mineral sudah sesuai bahkan melampaui Peraturan Bupati (Perbup) yang menentukan komposisi karyawan KSB mini-

(Suara NTB/bug)

Abidin Nasar mal 50%,’’ demikian kata Jarot dalam rilisnya. (bug)

12.700 Ton Beras Sumbawa Dikirim ke NTT Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 12.700 ton beras Sumbawa dikirim ke beberapa wilayah di Provinsi NTT. Pengiriman beras atau movenas ini dilakukan secara bertahap dalam tahun 2019 ini.

Hal ini dibenarkan Kepala Perum Bulog Subdivre Sumbawa, Heri Sulistiyo. Tahun ini, tahap pertama sudah dilakukan pengiriman sebanyak 7.000 ton ke beberapa wilayah di NTT. Saat ini, sedang berlangsung pengiriman tahap kedua sebanyak 5.700 ton. Dari jumlah tersebut, tersisa sekitar 3.500 ton yang akan diselesaikan hingga akhir tahun. ‘’Tahun ini tahap pertama sudah 7.000 ton di kirim ke beberapa wilayah di NTT. Sekarang tahap kedua 5.700 ton sedang proses. Dari jumlah itu masih tersisa sekitar 3.500 ton yang harus kita selesaikan sampai akhir tahun ini,’’ ujarnya.

Beras yang dikirim ini, kata Heri, diambil dari empat gudang yang ada yakni di Lopok, Labuhan, Alas dan Lamusung, KSB. Di mana saat ini stok yang tersedia di gudang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan hingga beberapa tahun ke depan. ‘’Kita ambil dari stok di empat gudang yakni Lopok, Labuhan, Alas, sama Lamusung KSB. Cukup stok kita hingga 2020. Bahkan 2021 masih cukup stok kita. Karena kita surplus, kita gunakan untuk suplay ke daerah lain,’’ terangnya.

Pihaknya melakukan pengiriman beras ke luar daerah sebagai salah satu strategi untuk menyediakan ruang penyimpanan dalam rangka persiapan pengadaan beras tahun 2020 mendatang. Kemudian juga sebagai upaya untuk memperbarui stok yang supaya tetap fresh. ‘’Ini salah satu strategi kita untuk persiapan pengadaan tahun depan. Supaya tersedia space gudang penyimpanan kita.

Karena saat ini masih cukup banyak stok di gudang kita. Itu juga salah satu upaya kita memperbarui stok,’’ tandasnya. (ind)

Meski Lewat Independen, Talif-Sudir Tidak Anti Parpol Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Talifuddin-Sudirman rencananya akan maju melalui jalur independen pada Pilkada Sumbawa 2020 mendatang.

Meskipun demikian, pasangan ini tetap menjalin komunikasi dengan partai politik (Parpol). Salah satunya dengan DPD Partai Nasdem Sumbawa.

Pasangan yang mengangkat tagline Sumbawa Bersinar ini telah datang bersilaturrahim ke Nasdem, didampingi keluarga besar serta simpatisannya. Bacabup, Ir. Talifuddin menyebutkan kedatangannya untuk menjalin komunikasi, sekaligus bentuk penghargaannya kepada Parpol. ‘’Karena meskipun kami maju melalui jalur independen, bukan berarti anti terhadap Parpol. Karena nanti ketika kami diberikan amanah oleh Allah SWT, parta politik, teman-teman di Parpol dan di dewan menjadi mitra yang baik,’’ ujarnya.

Menurutnya, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan parpol sangatlah penting. Terutama dalan rangka membangun Sumbawa ke depan. Karena masih banyak tujuan yang harus dicapai. Salah satunya terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Selatan yang masih belum tergarap maksimal.

Selain itu juga prihatin terhadap kondisi pendidikan, khususnya yang berada di wilayah pulau. Pihaknya juga berharap masukan dari Partai Nasdem terhadap visi misi kedepannya.

Mengingat saat ini visi misinya juga belum final. “Kami juga, karena visi misi belum final, kami minta masukan dari Nasdem. Jadi saya pikir, walaupun kami tidak daftar lewat Partai Nasdem, intinya kami tiga program pokok. Pertanian, peternakan, perikanan. Tentu juga ada pariwisata. Mudah-mudahan, hari ini hari bersejarah bagi kami,’ jelasnya.

Hal senada disampaikan Bacalon Wakil Bupati, Sudirman. Kehadirannya di Nasdem merupakan langkah taktis dan strategis. “Jika Allah mentakdirkan kami menjadi bupati/wakil bupati, maka kemitraan dengan Parpol adalah sesuatu yang sangat utama untuk membangun peradaban di masyarakat,’’ imbuhnya.

Sementara Sekjen DPD Partai Nasdem Sumbawa, Candra Wijaya Rayes mengakui semangat yang dibawa Talif-Sudir hampir sama dengan yang dimiliki Partai Nasdem. Di mana beberapa waktu lalu, DPP Nasdem yang menggelar seminar nasional mengambil materi bidang pertanian, peternakan dan maritim.

Politik yang dijalani Nasdem, tegasnya, sangat lentur.

Sehingga di beberapa wilayah, Nasdem pernah mengusung calon independen bahkan satu-satunya partai yang pernah mendukung calon independen. ‘’Jalur indpenden, adalah jalur yang disyarakatkan UU. Nanti kita akan cerita di DPP, bahwa paket independen yang datang ke Nasdem, dan Pak Surya Paloh dan DPP tidak terlalu kaget dengan hal-hal seperti ini. Karena beliau pernah mendukung calon independen. Kita akan menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Dari hasil verifikasi kami, Insya Allah nanti akan mengundang seluruh bakal calon untuk menyampaikan visi-misi. Karena akan dihadiri DPW,’’ pungkas Candra. (ind/arn)

(Suara NTB/ils)

SEMPAT MANGKRAK - Pembangunan jembatan Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sempat mangkrak. Kini proyek tersebut mulai dikerjakan lagi dan progresnya baru mencapai 13 persen.

100 Unit Rutiluhu Tahun 2020, Gaji P3K Sumbawa Bantuan Kemensos Mulai Dialokasikan Rp12 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab tidak perlu pusing lagi mencari sumber pendanaan untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan tahun 2020 mendatang.

Kabupaten Sumbawa sendiri dialokasikan Rp12 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Wirawan Ahmad, S.Si., MT. Pemkab Sumbawa katanya, mendapatkan DAU tambahan tahun 2020 mendatang. Selain diperuntukkan penggajian P3K juga untuk dana kelurahan.

Masing-masing untuk P3K Rp12 miliar dan dana kelura-

(Suara NTB/ind)

H. Wirawan Ahmad han Rp2 miliar lebih. “Tahun 2020 pemerintah pusat telah mengalokasikan DAU tambahan untuk P3K dan dana ke-

lurahan. Jadi Pemkab tidak perlu pusing lagi untuk mencari sumber pendanaan,’’ ujarnya kemarin.

Dijelaskannya, sebelumnya di tahun 2019 Pemkab tidak mendapatkan anggaran DAU tambahan untuk P3K. Meskipun demikian, usulan formasi yang disampaikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hanya saja pihaknya tidak mengetahui belum diterbitkannya SK P3K tersebut. ‘’Kemarin itu kita untuk tahun 2019 tidak mendapatkan DAU tambahan. Tetapi dengan dana yang ada kita rekrut P3K. Kemarin kita tentukan jumlahnya kita hitung dari kemampuan daerah. Saya tidak tahu kenapa belum keluar SK nya sampai sekarang,’’ katanya. (ind)

Bupati Beri Dua Kriteria untuk Calon Dirut Perusda Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyatakan ada dua kriteria yang harus dimiliki calon Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) nantinya. Pertama memiliki kemampuan manajerial dan kedua jaringan. ‘’Kedua syarat itu harus mutlak dimiliki bagi siapa saja yang terpilih menjadi Dirut Perusda,’’ cetus bupati, Rabu (23/10).

Bupati menjelaskan, pemerintah tentunya memiliki harapan besar di bawah nahkoda baru nantinya Perusda dapat berkembang cepat dan pesat. Tidak saja dari sisi keorganisasian tetapi lebih penting lagi pada sisi unit usahanya. “Jadi kalau tidak punya kemampuan manajerial dan jaringan. Bagaimana Perusda

bisa berkembang dan bersaing,” katanya.

Menurut bupati, ke depan Perusda membutuhkan pembenahan menyeluruh di seluruh lini. Di sisi kelembagaan misalnya, perusda diharapkan bisa memiliki kelengkapan tim manajemen yang tangguh hingga ke unit-unit usahanya. “Disinilah tadi saya sebut perlu kemampuan manajemen,” urainya.

Sementara kemampuan jaringan, orang nomor satu di KSB ini mengatakan, hal tersebut terkait pengembangan bisnis dan permodalan.

Sebagai perusahaan milik pemerintah sambung bupati, Perusda tidak bisa semata mengandalkan suntikan modal dari pemerintah.

Sebab anggaran yang bisa disertakan pemerintah sangat terbatas.

Karena itu sebagai pimpinan perusahaan, Dirut Perusda harus memiliki jaringan luas di luar pemerintah.

Membangun jaringan kerja sama dengan seluruh pihak yang bisa mendukung unit usaha Perusda. “Kalau hanya andalkan (mofal) pemerintah kapan bisa besar usahanya. Kita kan buat Perusda tujuannya untuk sumber pendapatan kan,” tukasnya.

Pemda KSB saat ini tengah bersiap melelang jabatan kursi Dirut Perusda. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, MH menjelaskan, lelang jabatan Dirut Perusda itu akan mulai dibuka pada tanggal 29 Oktober mendatang. “Nanti seleksinya akan dilaksanakan melalui mekanisme fit and proper test oleh tim,” urai Sekda singkat. (bug)

Dibangun di KSB

Taliwang (Suara NTB) 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutiluhu) untuk 10 kelompok di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dibangun secara gotong royong. Bantuan rumah yang diusulkan sejak tahun 2017 lalu tersebut baru bisa terealisasi di tahun 2019 dengan total bantuan sebesar Rp15 juta per kelompok (10 orang per kelompok).

Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Rabu (23/10) mengatakan, saat ini pembangunan rumah tersebut masih dalam proses karena anggarannya baru diterima, mudah-mudahan didalam waktu dekat sudah terbangun.

Dengan total bantuan yang didapatkan hanya Rp15 juta, maka jumlah tersebut dianggap sangat tidak cukup baik itu pembangunan maupun hanya melakukan renovasi.

Dalam petunjuk pelaksanaannya, harus bisa dilaksanakan secara gotong royong baik itu dengan anggota kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Karena pada prinsipnya bantuan tersebut hanya sebagai stimulan saja.

Supaya tidak ada lagi warga KSB yang tinggal di rumah yang tidak layak.

Pihaknya juga menargetkan dalam waktu dekat rumah ini bisa selesai dibangun dan bisa segera ditempati. Apalagi pola pembangunannya secara gotong royong, pihaknya yakin tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. ‘’Pembangunan 100 unit rumah ini sudah mulai kita lakukan sejak tiga hari lalu, karena anggaran baru ditrima. Meski demikian, kita tetap akan mengupayakan sebelum tahun

2020 rumah tersebut sudah selesai terbangun,’’ ujarnya.

Dikatakannya, adapun kriteria bagi para penerima bantuan tersebut salah satunya masyarakat miskin dan masuk kedalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos). Terhadap data itu, pihaknya menjamin sudah tidak ada masalah, karena sebelumnya Pemkab bersama tim dari Kementerian sudah turun untuk melakukan pengecekan lapangan dan tidak ditemukan masalah di penerima bantuan tersebut.

Hanya saja sebelum pembangunan, pihaknya sempat mendapatkan isu miring terkait bantuan yang dimaksud bahwa ada oknum yang mengatasnamakan bantuan itu merupakan hasil lobi salah satu partai politik. Sehingga bantuan ini hanya diberikan kepada orang tertentu saja bukan masyarakat dengan kategori miskin.

Terkait hal itu, ditegaskan bahwa bantuan tersebut murni dari Kemensos tidak ada sangkut pautnya dengan Parpol tertentu dan penerima bantuan juga sudah ada di BDT. Bahkan pihaknya juga akan memasang papan nama khusus untuk bisa memberikan gambaran bahwa rumah dimaksud dari Kemensos. Sehingga tidak ada lagi informasi miring di warga masyarakat terkait pembangunan 100 unit Rutiluhu itu. ‘’Memang sempat ada informasi miring terkait dengan bantuan rumah tidak layak huni tersebut, karena hanya orang pendukung salah satu Parpol tertentu yang mendapatkan bantuan. Terhadap persoalan ini kita sudah luruskan dan sudah tidak ada masalah di lapangan karena penerimanya sudah terdata di BDT,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7 (Suara NTB/uki)

Pembangunan Pelabuhan Kilo

Dua Lahan Warga Batal Dibebaskan Dompu (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu, batal membebaskan dua lahan warga dengan luasan 2 hektar lebih untuk pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo. Keputusan tersebut diambil karena tak ada titik temu yang dihasilkan, terlebih dalam penelusurannya diketahui bahwa nama yang tertera dalam sertifikat lahan tersebut bukan mereka yang kini meminta biaya pengganti kerugian.

“Setelah saya selidiki ternyata yang punya nama di sertifikat itu berbeda dengan pemil(Suara NTB/jun) ik asli. Makanya saya raguA. Halik ragu, lebih baik diabaikan,” ungkap Kabag Tatapem Setda Dompu, A. Halik kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/10).

Batalnya pembebasan 2 Ha lebih lahan ini, lanjut dia, sama sekali tidak mengganggu proses pengurusan sertifikat 30 Ha lahan yang akan dihibahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemehub). Termasuk nantinya proses pembangunan Pelabuhan Nusantara yang tak diketahui pasti waktunya.

Tanah seluas 2 Ha dari total 32 Ha lahan yang berhasil dibebaskan sengaja tak dihibahkan ke pusat karena akan menjadi aset cadangan pemerintah daerah. “Untuk eksekusi pembangunannya sendiri saya tidak berani komentar, karena itu di luar kewenangan kita. Yang jelas untuk persoalan lahan sudah selesai, bahkan kemarin juga diukur ulang oleh BPN di lapangan,” tegasnya.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Nusantara pihaknya bersama BPN telah berkomitmen menyelesaikan pengurusan sertifikatnya tahun ini. Sehingga pemerintah daerah bisa langsung menyerahkannya ke Kemenhub dengan luas lahan yang sudah disepakati itu.

“Ini permintaan Bupati juga kemarin, jadi tahun ini target kita harus selesai dan sudah diserahkan ke pusat kaitan dengan sertifikat lahan,” pungkasnya. (jun)

Studi Banding

Bupati Dompu Pimpin Rombongan ke Australia Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama sembilan orang pejabat di Dompu melakukan studi banding ke Australia. Studi banding atas undangan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI untuk memahami peternakan sapi jenis unggul.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Muhammad Iksan, STP, MM kepada wartawan, Rabu (23/10). “Masih minimnya pemahaman warga Kabupaten Dompu dalam mengembangkan sapi jenis unggul, mendorong Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, bersama rombongan guna memahami lebih jauh bagaimana sapi jenis unggul bisa dikembangkan dengan bobot maksimal yang bisa memberikan nilai ekonomi bagi peternak,” kata Iksan.

Studi banding ini, lanjut Iksan, untuk meninjau dari dekat bagaimana jenis sapi unggul diternakkan, sehingga menjadi solusi bagi pengembangan sapi di Kabupaten Dompu.

Sehingga undangan Dirjen Peternakan ini dimanfaatkan Bupati bersama rombongan untuk melihat lebih dekat sistem peternakan oleh salah satu peternak di Australia.

Selain Bupati Dompu, beberapa pejabat juga diajak serta dalam studi banding ini, di antaranya Asisten Administrasi pembangunan dan Kesra Setda Dompu, Ir H Moh Rasyidin Suryadi, M.Si yang juga Plt Kepala Bappeda dan Litbang Dompu, Plt Asisten Administrasi umum Setda Dompu yang juga Kepala Bagian Ortal Setda Dompu, Drs. H. Gaziamansyuri, M.Si. Ikut juga Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Dompu, Ir Zaenal Arifin, MSI., Kadis Lingkungan Hidup Dompu, H Al Bukhairum, S.Sos, MSI., Kadis PUPR Dompu, Ir Abdul Muis, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu, Ilham, SP., Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI., Kasubag TU Pimpinan Setda Dompu, Agus Miswara, serta ajudan Bupati Dompu. (ula)

Dugaan Korupsi DD

(Suara NTB/jun)

Jaksa Tunda Pemeriksaan Saksi Dompu (Suara NTB) – Pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Desa Rababaka, untuk sementara waktu ditunda penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Hal itu menyusul permintaan Inspektorat yang ingin menyelesaikan proses klarifikasi terlebih dahulu untuk bisa segera merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/10) menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan salah seorang saksi dari unsur perangkat Desa Rababaka.

Namun, karena pada waktu bersamaan tengah berlangsung audit Ispektorat yang menuntut keterangan pihak bersangkutan pemeriksaan akhirnya ditunda. Termasuk untuk saksi-saksi lain dalam kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno itu.

“Karena kemarin jadwal pemeriksaan kita dengan audit Inspektorat itu bersamaan, mereka koordinasi minta untuk duluan,” ungkapnya. Jika audit penghitungan kerugian keuangan negara dari sejumlah program fisik maupun non fisik pemerintah desa itu rampung dilakukan Inspektorat pekan ini, M Isa Ansyori memastikan, langsung melayangkan panggilan untuk pemeriksaan lanjutan.

Selain unsur perangkat desa, puluhan saksi lain akan turut dihadirkan. Seperti misalnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) batuan berupa sapi. Kemudian pengurus masjid yang menerima dana rehabilitasi serta pekerja rabat gang dan sebagainya. “Lumayan banyak ada puluhan orang yang akan kita panggil nanti, mulai dari penerima manfaat bantuan sapi, rehabilitasi masjid dan kegiatan-kegiatan lain,” jelasnya.

Kendati hasil penghitungan kerugian keuangan negara sampai saat ini belum dikantongi penyidik, ia menargetkan kasus tersebut tuntas ditanganinya tahun ini. Pihaknya tak ingin persoalan di Desa Rababaka ini jadi tunggakan untuk dilanjutkan tahun depan. “Harus selesai tahun ini apapun itu hasilnya, ndak boleh ada tunggakan,” pungkasnya.

M. Isa Ansyori (jun)

BERTANDING - Para joki cilik saling berebut juara saat bertanding di arena pacuan kuda Sambinae, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Rabu (23/10)

Pacuan Kuda di Bima akan Terus Digelar Kota Bima (Suara NTB) – Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, menegaskan event pacuan kuda di Kota Bima akan terus digelar sampai kapanpun, meski menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pordasi Kota Bima akan tetap memperjuangkan agar pacuan kuda yang menjadi kebanggaan warga Kota Bima tersebut tetap berlangsung mengikuti event yang ada.

Penegasan itu disampaikan Feri saat menutup event pacuan kuda memperebutkan piala Walikota Bima dan dan Pangdam IX Udayana di arena

pacuan kuda, Sambinae Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Rabu (23/10). “Warga Kota Bima juga tidak akan rela pacuan kuda ini ditiadakan, meskipun ada

pro dan kontra,” katanya disambut tepuk tangan.

Feri mengaku pacuan kuda merupakan kebanggan warga Kota Bima. Pacuan kuda sudah

Warga di Kota Bima Dapatkan Air dari Pipa Bocor Kota Bima (Suara NTB) – Warga Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan seharihari, terlebih saat ini dilanda musim kemarau panjang.

Demi mendapat pasokan, warga setempat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli air bersih yang dibawa mobil pick up. Bahkan ada sebagian yang rela mengantri demi mendapatkan air bersih dari pipa PDAM yang bocor.

Salah seorang warga setempat, Junaidin mengaku, warga Lingkungan Sarata kesulitan mendapatkan air bersih berlangsung sejak lama. Untuk mendapatkan air, warga harus membeli dan mendapatkannya dari pipa yang bocor. “Sudah lama sekali kondisi seperti ini.

Kalau tidak mampu membeli, air untuk kebutuhan seharihari kami dapatkan dari pipa bocor yang berada di dalam got ini,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (23/10).

Menurutnya, kondisi yang terjadi tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Kelurahan hingga Pemerintah Daerah.

Namun hingga kini belum ada respon. Bahkan terkesan tidak ada kepedulian dengan kondisi yang dialami warga. “Sudah sering disampaikan. Tapi tidak ada respon,” katanya.

Selain itu, Junaidin mengaku kecewa kepada pihak yang menyuplai air bersih.

Pada saat Pilkada 2018, hingga Pileg 2019 kemarin rutin mendistribusikan bantuan air bersih ke rumah warga setem-

dan mancanegara,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia ini mengajak masyarakat Kota Bima untuk mengirimkan doa kepada almarhum M. Sabila, joki cilik yang meninggal dunia setelah terjatuh dari kuda yang ditungganginya belum lama ini. “Kita meyakini ananda M. Sabila tenang berada di sisi-Nya. Sabila juga layak kita sematkan sebagai pahlawan pacuan kuda,” katanya.

Usai menutup kegiatan, Wawali juga memberikan santuan kepada almarhum M. Sabila. Santunan dari seluruh pemilik kuda tersebut diterima langsung oleh orangtuanya, Samsul dan Sulastri. (uki)

Kebakaran di Tambora

Titik Api Sudah Dikendalikan (Suara NTB/Uki)

PIPA BOCOR - Warga Warga Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima mengambil air dari pipa bocor yang berada dalam saluran, Rabu (23/10). pat. “Saat Pilkada dan Pileg kemarin, distribusi bantuan air bersih sampai tengah malam. Tapi setelah itu sudah tidak lagi,” katanya.

Ia mempertanyakan jaringan pipa PDAM yang sudah terpasang pada tahun 2018 lalu lantaran sampai saat ini belum juga berfungsi. Warga setempat hanya mengandalkan air PDAM karena tidak memiliki sumber air bersih. “Sampai sekarang air dari pipa yang dipasang baru tidak mengalir ke rumah warga.

Harapan kami bisa segera difungsikan,” katanya.

Sementara Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, Fahad, ST, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Kata dia, saat ini pihaknya sedang mamasang pipa distribusi yang baru agar air bisa mengalir ke setiap rumah warga. “Sangat miris. Tapi bukan

berarti kita tidak peduli ya, karena tahun ini kami akan maksimalkan agar kebutuhan air terpenuhi,” ujanya.

Fahad mengatakan tahun ini Pemerintah Daerah dan PDAM Bima intens bekerjasama untuk mengatasi kesulitan air bersih bagi warga Kota Bima, terutama di wialayah Kecamatan Rasanae Barat. “Tahun-tehun sebelumnya kita bekerjasama, tapi komunikasinya tidak terlalu intens. Sekarang apa saja yang menjadi kendala di PDAM kita bantu,” katanya.

Fahad memastikan, pipa yang dipasang baru untuk mendukung pendistribusian air bersih akan segera berfungsi dan terkoneksi ke semua rumah warga dalam waktu yang tidak lama lagi. “Insya Allah tahun ini semua pelayanan terkait kebutuhan air bersih warga terlayani,” pungkasnya. (uki)

BNK Dompu Godok Raperda Pemberantasan Narkoba Dompu (Suara NTB) – Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dompu tengah menggodok rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Keputusan membuat aturan tersebut susuai hasil rapat koordinasi yang dilakukan APH, DPRD dan intansi terkait di lingkup Pemkab Dompu, Rabu (23/10).

Sekertaris Pelaksana Harian BNK Dompu, H. Zulkifli Lubis kepada wartawan menyampaikan, rapat koordinasi untuk menindaklanjuti instruksi Presiden terkait rencana nasional P4GN serta edaran Mendagri dan Menpan RB tentang fasilitas pencegahan itu menyimpulkan beberapa hal.

Antara lain untuk rencana aksi jangka pendek yakni mensosialisasi P4GN ke tengah masyarakat maupun satuan pendidikan. Kemudian disusul pembentukan Perda beserta turunannya berupa peraturan desa dan kelurahan. “Baru ter-

menjadi warisan budaya tradisional yang ada sejak ada zaman dahulu, yang harus terus dilestarikan. “Kedepan pacuan kuda akan kita perbaiki bersama. Terutama dari segi keselamatan para joki dan lainnya,” katanya.

Feri yang juga Wawali Bima ini mengatakan event pacuan kuda yang digelar merupakan destinasi wisata.

Yang diharapkan sebagai magnet untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

“Kita ingin tidak hanya warga lokal saja yang menyaksikan pacuan kuda ini. Tapi ada juga wisatawan nusantara

(Suara NTB/jun)

Zulkifli Lubis akhir nanti kita dorong pemerintah pusat segera membentuk lembaga BNNK,” ungkapnya.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah ini, menurut dia, tak ubahnya fenomena gunung es. Di mana mereka yang berhasil ditindak polisi hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kalangan muda yang sudah tercekok barang haram tersebut. Untuk itu ke-

hadiran Perda P4GN ini penting dan harus mendapat dukungan semua pihak. Karena yang akan dikedepan nantinya ialah pencegahan dan pengobatan para pecandunya. “Mencegah dan mengobati itu yang perlu kita lakukan, jadi bukan semata-mata menangkap baik itu pengedar maupun penyalahguna,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, tambah Zulkifli Lubis, tak hanya dari unsur pemerintah dan APH yang mendukung terbentuknya Perda P4GN. Tetapi Pimpinan DPRD Dompu, Andi Bahtiar yang turut hadir dalam rapat koordinasi siap mendukung secara politis maupun dari segi penganggaran. Terutama kaitan dengan perubahan status BNK menjadi BNNK sebagaimana di daerah-daerah lain. “Sementara untuk edaran Menpan RB agar melakukan tes urin seluruh ASN akan kita tindaklanjuti juga, tetapi tentu ini harus mendapat dukungan anggaran,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) Sebaran titik api yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga meluas ke Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) hingga kini sudah berhasil dipadamkan. Meski demikian, masih ada bara api yang tertinggal.

Penegasan itu disampaikan Kepala TNGT, Murlan Dameria Pane kepada Suara NTB, Rabu (23/10). “Walaupun sudah dikendalikan, tapi petugas tetap siaga di lapangan karena masih ada bara yang tertinggal.

Jangan sampai memicu kebakaran lagi,” katanya.

Murlan mengatakan, padang savana TNGT yang terbakar diprakirakan mencapai 300 hektar. Lokasinya tersebar di wilayah Doroncanga Kabupaten Dompu dan Kawinda To’i Kabupaten Bima. “Wilayah TN sendiri diprakiraan ada sekitar 300 hektar yang terbakar,” katanya.

Menurutnya, hingga kini para petugas gabungan pengendalian api yang terdiri dari unsur TNI/ Polri, Petugas Balai Taman Na-

sional, mitra Polhut serta masyarakat masih terus disiagakan di empat titik. “Ada empat titik petuga pengendalian api yang disiagakan, antara lain resort Pancasila, Doroncanga, Piong dan Kawinda To’i,” katanya.

Murlan menambahkan, padang savana wilayah TN Gunung Tambora yang rawan terjadinya kebakaran berada di tiga lokasi. Yakni Kawinda To’i, Piong wilayah Kabupaten Bima dan Doroncanga Kabupaten Dompu. “Untuk antisipasi, kita sudah meminta PT SMS untuk menyediakan air.

Informasinya sudah standby di tiga lokasi ini,” katanya.

Ia menambahkan, meski titik api akibat Karhutla yang terjadi Sabtu akhir pekan kemarin sudah bisa dikendalikan, namun semua jalur pendakian aktif belum dibuka. Kata dia, penutupan sejak Senin (21/10) kemarin hingga waktu yang tidak ditentukan. “Masih tetap ditutup, belum bisa dibuka, hingga waktu yang tidak ditentukan,” pungkasnya. (uki)

Desa Matua Siapkan Sumur Dalam bagi Warga Perumahan Baru Dompu (Suara NTB) Warga Dusun Perumahan Baru Desa Matua yang sempat kesulitan air bersih akibat dicurinya meteran listrik pada sumur dalam umum di wilayah setempat akhirnya bisa menikmati air bersih kembali. Desa Matua melalui program Dana Desa (DD) tahun 2019 menyiapkan satu titik air bersih untuk warga. Sumur bor dalam tersebut sengaja diambil di lahan masjid untuk menghindari adanya keberatan warga di kemudian hari.

Kamaluddin alias Ledo kepada Suara NTB, Senin malam lalu mengungkapkan, sumur dalam ini merupakan program Desa Matua yang didanai melalui Dana Desa (DD) tahun 2019 ini. Sumurnya sampai kedalaman 55 meter dan berhasil mengeluarkan air bersih. “Alhamdulillah sudah sepekan airnya beroperasi di masjid,” kata Ledo.

Beroperasinya sumur dalam di masjid Perumahan baru ini oleh warga meminta agar dihubungkan dengan jaringan perpipaan air sumur dalam yang sudah lama tidak berfungsi akibat aliran listriknya diputus. “Kita minta ke Desa agar dibelikan pipa dan disambungkan dengan pipa yang ada, seh-

ingga airnya bisa dimasukan ke bak penampung sebelum disalurkan ke perumahan warga.

Tapi pihak Desa bilangnya besok lusa terus sampai sekarang,” kata Kamaluddin.

Plt Kepala Desa Matua, M Amin, S.Sos yang dihubungi di kantornya, Rabu (23/10) mengungkapkan, program sumur dalam untuk air bersih di Dusun Perumahan baru sudah menjadi program pihaknya untuk mengantisipasi masalah air bersih di wilayah setempat.

Terlebih di daerah setempat, belum bisa dijangkau PDAM. “Walaupun di situ sudah ada sumur dalam dari program aspirasi Dewan, tapi kita arahkan di halaman masjid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Ia merespon permintaan warga agar diadakan pipa untuk menyambungkan dengan perpipaan yang ada, sehingga bisa disalurkan airnya ke bak penampung. Warga di sekitar yang kesulitan air bersih pun bisa menikmati air bersih. “Ketika diminta dibelikan pipa untuk menkonekan dengan jaringan pipa yang ada sebelumnya, saya langsung iyakan (walaupun tidak ada dalam anggaran). Saat itu juga langsung diberikan uangnya,” katanya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Elektabilitas Gerindra di NTB Berpotensi Tergerus di Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) – Keputusan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Pertahanan dan keamanan, membuat banyak pendukungnya pada Pilpres 2019 kemarin kecewa berat. Para pendukung menilai Prabowo selaku mantan rival Jokowi dalam dua kali Pilpres, dirasakan sangat tidak etis untuk menjadi menterinya Jokowi.

(Suara NTB/ist)

DAFTAR - Figur bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram mendaftarkan diri ke Nasdem pada hari terakhir pendaftaran.

Tiga Figur Mendaftar di Nasdem

Wira Sakti Ingin Tampil Jadi Figur Alternatif Pilkada Mataram Mataram (Suara NTB) – Ketua DPC Partai Berkarya kota Mataram, Lalu Wira Sakti menunjukan keseriusan untuk tampil di kontestasi Pilkada kota Mataram dengan mendaftar di bursa penjaringan bakal calon Walikota dan bakal calon wakil walikota di DPC Partai NasDem Kota Mataram.

Ia memastikan siap mengikuti dan menjalani semua tahapan dan prosedur penjaringan berlaku di internal Partai NasDem. “Ini bentuk komitmen dan keseriusan kita maju di Pilkada kota Mataram, “ katanya saat ditemui usai mendaftar di DPC NasDem Kota Mataram, Rabu (23/10) kemarin.

Hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran dimanfaatkan oleh bakal calon kepala daerah itu daftar di Partai NasDem. Lalu Wira Sakti mendatangi kantor DPC NasDem Kota Mataram di Jalan Swadaya kekalik pada pukul 16.30 Wita. Usai daftar, Lalu Wira Sakti mengatakan, bukan tanpa alasan dirinya memutuskan maju di Pilkada Kota Mataram.

Pihaknya ingin tampil sebagai figur alternatif. Baginya, Kota Mataram tak kekurangan putra putri terbaik untuk bisa menakhodai kota Mataram. Menurutnya masyarakat kota Mataram membutuhkan ada perubahan. Baginya kota Mataram bukan hanya milik segelintir orang tertentu.

Keputusannya ikut tampil bertarung pada Pilwakot Mataram, karena selama ini terbangun kesan Kota Mataram terus dipimpin orang yang itu-itu saja. Sehingga pihaknya ingin mendorong ada perubahan tata kelola dan berbagai kebijakan lebih ramah dengan masyarakat. “Kota Mataram harus jadi milik semua,” ucapnya. Lalu Wira Sakti dalam bursa penjaringan Partai NasDem daftar sebagai calon Walikota atau calon wakil walikota.

Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, bakal calon Walikota Mataram, Haifa Akbar datang mengembalikan formulir pendaftaran. Ia daftar di Partai NasDem sebagai calon Walikota. Ia mengaku tak gentar berhadap dengan calon petahana. Pihaknya ingin mengusung konsep kota Mataram lebih modern dan lebih maju. Ia optimis bakal mampu bersaing dengan kandidat tampil di Pilkada Kota Mataram. Termasuk calon petahana.

Bukan tanpa alasan dirinya optimis, dengan kiprah dirinya di organisasi kepemudaan dan berbagai aktivitas lainnya di Kota Mataram, membuat dirinya memiliki bekal cukup untuk bersaing dan kompetisi merebut kursi calon wali kota Mataram. “Dan pada Pileg lalu, suara saya cukup signifikan di Kota Mataram. Ini modal penting bagi saya,” tandasnya.

Pihaknya pun terus melakukan lobi politik dengan sejumlah parpol. Terutama bagaimana merangkul dan menyatukan parpol kecil agar bisa koalisi di Pillkada untuk mengusung satu paslon. Dengan situasi politik berkembang, Pihaknya optimis bisa meraih tiket parpol untuk mengusung dirinya maju di Pilkada Kota Mataram. “Insya Allah, mudahmudahan kita bisa tampil jadi figur alternatif,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan DPC Partai NasDem Kota Mataram, Ranu Aprilia memastikan ada tiga kandidat sudah resmi daftar di Partai NasDem. Satu figur internal yakni ketua DPD Partai NasDem Kota Mataram, Samsul Bahri dan dua figur eksternal yaitu Lalu Wira Sakti dan Haifa Akbar. Dia memastikan berkas pendaftar pascapenutupan akan dibawa ke DPW Partai NasDem NTB. “Proses selamjutnya nanti ada di DPW NasDem NTB,” pungkasnya. (ndi)

Satgas Karhutla Tetap Siaga Mataram (Suara NTB) – Tim Satgas Karhutla NTB masih disiagakan untuk pemadaman kebakaran Taman Nasional Gunung Rinjani. Bara api yang masih tersisa diantisipasi. Medan berat dan cuaca sebelumnya sempat menyulitkan proses pemadaman.

Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana, Rabu (23/10) kemarin mengatakan tim yang dikerahkan dan masih bersiaga yakni dari Polda NTB, Polres Lombok Utara, dan Polres Lombok Timur. “Tentu dalam hal ini kita siagakan anggota.

Selain yang sudah terlibat, kita masih punya cadangan,” ucapnya ditemui usai memimpin gelar pasukan Operasi Zebra Gatarin 2019, di Mapolda NTB. Nana mengatakan medan lokasi kebakaran hutan Rinjani memang cukup menantang. Yakni jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur. Api sebelumnya sampai mendekati sebelah barat pos II pendakian Sembalun, sejak Selasa (15/10) pekan lalu.

“Terbakarnya di tengah gunung, naik ke atas lereng gunung. Itu memang sempat kesulitan karena perjalanan juga sampai delapan jam untuk sampai ke lokasi,” paparnya.

Tindakan yang diperintahkan, imbuh dia, yakni api dipadamkan. Untuk titik yang tidak terjangkau, maka dilokalisasi agar tidak merembet ke tanaman ilalang lain. Pada hari pertama, Pihaknya belum menemukan penyebab rinci kebakaran tersebut.

“Itu karena kekeringan yang memang sudah sekian lama, rumputnya kering sehingga cepat penyebarannya. Anggota masih di sana (untuk penyelidikan),” sebut Nana. Kapolda pun mengimbau agar pendakian untuk sementara ditutup.

“Sudah stop tidak ada lagi pendakian,” imbuhnya.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam keterangannya per Senin (21/10) lalu mencatat kebakaran hutan kawasan Rinjani mencapai 4.000 hektare, data diambil dari lapangan dan pantauan satelit Sentinel L1C L2A. Kebakaran terjadi di padang sabana Sajang, Sembalun dan Pos II, Pos III, dan Pos IV Sembalun, Lombok Timur; kemudian Pos III Senaru, Cemara Lima, Plawangan Senaru, dan Anyar, Bayan, Lombok Utara. (why)

(Suara NTB/ist_Polres Lotim)

KEBAKARAN HUTAN - Tim Satgas Karhutla menyisir sisa kawasan kebakaran hutan Rinjani di Sembalun, Lombok Timur.

Imbas dari kekecewaan para pendukung Prabowo dan Gerindra tersebut terhadap sikap politik yang diambil Prabowo yang memilih ikut bergabung ke dalam Kabinet Jokowi tersebut kemudian dikhawatirkan justru akan menjadi ancaman sendiri bagi Gerindra.

Hal itu diprediksi akan berimbas menggerus elektabilitas partai Gerindra ke depan. Lebih-lebih di NTB sebagai salah satu daerah tempat Prabowo meraup kemenangan besar.

Menanggapi hal itu, politikus Partai Gerindra, Sudirsah Sujanto yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/10) kemarin mengatakan bahwa sikap politik Gerindra yang memilih bergabung ke dalam pemerintahan semata-mata

demi kepentingan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Jikapun ada pihak-pihak yang kemudian kecewa dengan keputusan politik Prabowo, menurutnya itu hal yang biasa.

“Saya rasa kekecewaan itu pasti ada, itu biasalah. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa ambil hikmah dari semua ini. Kemarin pertarungan politik sudah selesai, kemudian oleh pak Prabowo selaku pimpinan Partai Gerindra, beliau lebih mengedepankan persatuan nasional. Beliau juga sudah menegaskan, selama beliau dibutuhkan oleh negara ini, maka beliau akan selalu siap,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi NTB itu.

Pihaknya pun tidak memili-

ki kekhawatiran jika ada pihak yang kecewa dengan keputusan sikap politik Gerindra tersebut, yang kemudian berimbas pada menurunnya elektabilitas partai. Akan tetapi menurut Sudirsah, justru dengan bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan bisa membuat Gerindra makin meningkat elektabilitasnya, karena dengan berada dalam pemerintahan, Gerindra bisa berbuat lebih banyak untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Sementara terkait elektabilitas Gerindra ke depan, saya rasa nanti selama tekad dan komitmen kami terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan terus akan menunjukkan itu, saya rasa rakyat akan menilai itu

nantinya. Mungkin dengan bergabungnya kami dengan koalisi pemerintah, kami lebih bisa banyak berbuat kepada masyarakat,” jelasnya.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara itu bahkan mengklaim justru dengan Gerindra ada di dalam pemerintahan, maka itu bisa memberikan dampak elektoral menjelang Pilkada serentak 2020. Karena itu Sudirsah mengaku tak memiliki kekhawatiran akan menurunya elektabilitas Gerindra jelang Pilkada serentak 2020.

“Kalau untuk agenda pilkada 2020 ini saya rasa tidak akan berdampaklah, karena itukan nanti yang akan dilihat adalah kader-kader atau figur yang kami usung. Bahkan mungkin dalam perjalanan setelah kita bergabung ini, bisa menunjukkan hal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, saya rasa justru akan berimbas pada peningkatan elektabilitas Gerindra di NTB. Jadi bergabung ke dalam pemerintahan itu lebih menguntungkan Gerin-

dra,” jelasnya.

Sementara itu, menurut pemerhati politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, bahwa pilihan Prabowo bergabung kedalam kabinet tersebut tidak akan terlalu memberikan pengaruh besar terhadap penurunan elektabilitas Gerindra. Jikapun ada pendukungnya yang kecewa dan kemudian berpotensi berpaling, menurutnya jumlahnya relatif kecil.

“Pemilih Prabowo karena kesukaan pada personal, itu memang cenderung akan sedikit berpaling. Tapi pemilih Prabowo yang rasional itu belum tentu akan lari. Pilihan Gerindra memilih bergabung ke dalam pemerintahan, tentu kalkulasi politiknya sudah sangat matang. Bisa jadi ini adalah strategi Gerindra menghadapi Pemilu 2024 mendatang, koalisi Gerindra-PDIP ke depan sangat memungkinkan. Kerugian itu justru bagi partai yang lain, mereka meradang dengan manuver Gerindra ini,” jelasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TILANG - Satlantas Polres Mataram merazia pengendara di Jalan Langko, Ampenan, Mataram, (23/10) kemarin. Wisatawan asing terpantau melanggar aturan lalu lintas dan disanksi tilang.

Operasi Zebra 2019

Bule Pun Kena Tilang Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mengerahkan 687 personel untuk melaksanakan Operasi Zebra Gatarin 2019. Sasaran paling utama yakni kelengkapan administrasi kendaraan dan pengendara, yakni STNK dan SIM. Pelanggarnya langsung dijatuhi sanksi tilang. “Tujuannya kita bisa lebih tertib administrasi baik kendaraannya maupun pengemudinya,” tegas Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana, Rabu (23/10) kemarin. Operasi Zebra digelar selama 14 hari sampai 5 November mendatang.

Dia menambahkan bahwa operasi lalu lintas kali ini mengedepankan fungsi pen-

indakan. Para pelanggar akan dikenai sanksi tilang. Kemudian untuk pelanggaran yang melibatkan kecelakaan maka disangka dengan pidana.

“Kita tindak. Tidak hanya yang pengendara roda dua saja, yang roda empat juga. Kita tekankan di titik kerawanan pelanggaran,” terangnya.

Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Armin Litarso menjelaskan bahwa penindakan fokus pada pelanggaran administrasi, termasuk kelalaian membayar pajak kendaraan. “Karena apabila tidak membayar pajak itu sama saja surat kendaraannya tidak sah,” tegasnya.

Buka Pendaftaran Calon, Gerindra Tegaskan Tanpa Mahar Politik Mataram (Suara NTB) – Partai Gerindra akan membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah secara serentak di tujuh daerah Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 mulai Jumat (25/10) sampai dengan tanggal 15 November mendatang. Persiapan pembukaan pendaftaran pun sudah dilakukan Gerindra dengan membentuk desk Pilkada di masing-masing daerah.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sudirsah Sujanto yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/10) mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mulai membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Ya kita sudah siap membuka pendaftaran sesuai dengan instruksi dari DPP. Desk Pilkada sendiri sudah terbentuk, dengan saya sendiri sebagai Ketuanya. Pendaftaran mulai kita buka besok hari Jumat tanggal 25,” katanya.

Sudirsah menegaskan bahwa, pendaftaran bakal calon Kepala daerah yang akan dilakukan oleh partainya itu dilakukan secara gratis. Figur

dan kandidat yang ingin mendaftarkan diri ke Gerindra tidak akan dikenakan biaya pendaftaran.

“Pendaftaran kita buka secara gratis, tidak ada memakai uang pendaftaran segala.

Karena Gerindra sudah berkomitmen bahwa tidak akan mengenakan mahar politik apapun kepada peserta yang mendaftar,” tegasnya. Lebih jauh ditegaskan Sudirsah, bahwa partainya terbuka kepada semua putra dan putri KLU yang ingin maju menjadi bakal calon kepala daerah lewat Gerindra.

Pihaknya akan memperlakukan sama semua pendaftar. Baik kader maupun non kader. Hal itu dilakukan, karena Gerindra ingin mendapatkan calon yang akan diusung adalah figur yang berkualitas, yang memiliki visi dan misi yang jelas dan loyal terhadap partai.

“Pendaftaran ini kami buka untuk umum, baik kader maupun non kader, semua punya kesempatan yang sama untuk Ikut mendaftar di Gerindra. Kami juga akan memperlakukan sama rata semua pendaftaran, tidak ada yang diperlakukan spesial, bahkan bagi kader sekalipun,” pungkasnya. (ndi)

Armin menyebut yang menjadi target operasi antara lain pengemudi tanpa SIM atau SIM-nya tidak sesuai, pengendara di bawah umur, pelanggar rambu dan marka jalan, serta pengemudi melebihi batas muatan dan kecepatan.

“Utamanya itu razia statis di titik yang memang rawan pelanggaran. Apabila diperlukan, razianya dengan hunting artinya petugas yang mobile patroli di jalan,” kata Armin.

Operasi zebra, imbuh dia, akan lebih ditingkatkan lagi.

Menilik catatan Polda NTB terjadi peningkatan kecelakan

selama operasi yang sama berdasarkan tren dua tahun terakhir. Jumlah kasus kecelakaan meningkat dari 15 kasus dengan korban meninggal dunia empat orang pada tahun 2017, menjadi 17 kasus dengan 10 korban meninggal dunia pada tahun 2018.

Sementara dari jumlah pelanggaran menurun, dari 16.025 kasus menjadi 12.181 kasus.

“Kita berharap dengan penegakan hukum ini bisa meningkatkan kesadaran berlalu lintas yang lebih baik,” tutup Armin.

Pada hari pertama razia, Polres Mataram mendapati pelangga-

ran masih di jalur kawasan tertib lalu lintas. Bahkan, pelanggaran pun dilakukan wisatawan asing yang sedang berlibur.

WNA asal Perancis, Victor bersama empat kawannya yang berencana berlibur seminggu di Lombok ini diberi sanksi tilang.

Mereka berkendara tanpa menggunakan helm dan tidak memiliki SIM, baik itu SIM internasional. Kasatlantas Polres Mataram AKP Raditya Suharta menegaskan sanksi tilang tetap dijatuhkan kepada siapapun pelanggarnya. “Penindakan ini untuk keselamatan mereka juga,” ucapnya. (why)

SUARA NTB

Kamis, 24 Oktober 2019

NAM Air Hanya Layani Lombok - Bima Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan NAM Air masih tetap setia melayani rute penerbangan Lombok International Airport (LIA) menuju Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima setiap hari. Meski frekuensi penerbangan yang hanya satu kali dalam sehari, yakni pukul 12.50 WITA NAM Air pada prinsipnya ingin menambah rute penerbangan ke bandara lain ke NTB atau daerah lain di Indonesia. Namun, belum stabilnya jumlah penumpang masih membuat NAM Air masih melihat kondisi (Suara NTB/ham) pasar.

Harli Purwadi Rahman Demikian disampaikan Airport Service Manager NAM Air Lombok Harli Purwadi Rahman, pada Suara NTB, Selasa (22/10). Diakuinya, sekarang ini penumpang NAM Air tujuan Lombok - Bima rata-rata 100 persen. Artinya, tingkat keterisian pesawat setiap terbang cukup bagus. ‘’Kita pakai Boeing 737-500 dengan kapasitas 120 penumpang dengan waktu penerbangan 30 menit dan bagasi free 15 kg,’’ ujarnya.

Selain itu, ujarnya, pihaknya belum merencanakan membuka rute penerbangan dari LIA ke bandara lain ke NTB, termasuk ke Bandara Brangbiji Sumbawa. Namun, ke depan, pihaknya akan melihat seperti apa kondisi penumpang ke Sumbawa. Jika memungkinkan, rute LIA-Sumbawa dipertimbangkan dibuka.

Begitu juga rute penerbangan ke daerah lain, masih belum ada. ‘’Dulu, sebenarnya ada dari Lombok ke Denpasar (Ngurah Rai, red) saat gempa dan kondisinya low. Akibat penerbangan tak stabil, untuk sementara penerbangan Lombok ke Denpasar dihentikan. Tapi jika nanti, penumpang sudah mulai stabil, penerbangan akan dibuka lagi,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap pesatnya perkembangan pariwisata di NTB bisa dibarengi dengan penambahan jumlah penumpang, sehingga pihaknya bisa mempertimbangkan pembukaan rute baru ke beberapa daerah di NTB, termasuk ke daerah lain di Indonesia. (ham)

(Suara NTB/why)

PELUK - Direktur PT WBI terdakwa suap Imigrasi Mataram Rp1,2 miliar, Liliana Hidayat memeluk kakaknya usai sidang vonis, Rabu (23/10) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Liliana Hidayat Divonis 20 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) – Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan atau 20 bulan. Liliana terbukti menyuap mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. Suap itu untuk menghentikan penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA investor Wyndham Sundancer Resort.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin Isnurul Syamsul Arif menjatuhkan vonisnya dalam sidang Rabu (23/10). “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Liliana Hidayat dengan penjara selama satu tahun dan enam bulan,” ujarnya. Hakim menilai Liliana terbukti bersalah sesuai dakwaan pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta. Apabila tidak dibayar, maka Liliana wajib menggantinya dengan kurungan selama tiga bulan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hakim menghukum Liliana dua tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sikap Liliana selama persidangan jadi pertimbangan meringankan.

Hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator Liliana. Selama persidangan, Liliana kooperatif serta mampu mengungkap peran orang lain. Liliana juga dipertimbangkan bukan sebagai pelaku utama. Penasihat hukum Liliana, Maruli Rajagukguk mengapresiasi putusan hakim tersebut. Menurutnya, putusan itu sudah sesuai dengan pendapat hukumnya yang tertuang dalam nota pembelaan.

“Kami tetap melanjutkan komitmen kami untuk tetap kooperatif sehingga kami menerima apa yang sudah menjadi putusan majelis hakim,” ujar Maruli. Sementara jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho mengatakan masih pikir-pikir. “Vonis majelis hakim ini akan kami laporkan dulu kepada pimpinan sebelum menanggapinya,” kata Taufiq.

Liliana terbukti memberikan Kurniadie uang tunai sebesar Rp1,2 miliar. Uang itu disetor melalui perantara mantan Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram, Yusriansyah Fazrin. Penyerahan sebanyak tiga kali. Penyerahan uang disepakati pada Jumat (24/5) pagi. Liliana menyerahkan Rp473 juta dan Rp725 juta. Sisanya, Rp2 juta diserahkan pada Sabtu (25/9) Bandara Internasional Lombok, Praya, Lombok Tengah.

Hakim menimbang, pemberian uang itu dengan maksud agar Kurniadie menghentikan kasus izin tinggal, WNA Australia Geoffrey William Bower dan WNA Singapura, Manikam Katheerasan. Keduanya, diusut karena membantu mengurus Wyndham Sundancer, padahal mereka masuk menggunakan visa wisata. Awalnya, Liliana menyanggupi Rp1 miliar. Namun Kurniadie berkeras meminta lebih dengan kode 500x3 atau setara Rp1,5 miliar. Liliana belum sepakat. Kasus itu pun naik ke penyidikan. Karena terancam proses sampai persidangan, akhirnya Liliana sepakat memberi Rp1,2 miliar.

Uang yang dijadikan setoran suap itu bersumber dari perusahaan Singapura, T-ierra Group Ltd, yang merupakan anak perusahaan PT WBI. Perusahaan itu dimiliki Douanie Hill.

Manajernya, Manikam Katheerasan yang terjerat kasus Imigrasi tersebut. PT WBI mengelola lima hotel di lima negara. Salah satunya, Wyndham Sundancer Resort di Sekotong, Lombok Barat. Manikam dan Geoffrey membantu pemasaran kamar hotel itu masing-masing untuk pasar Singapura dan Australia. (why)

Halaman 9

Kasus Bank Sampah Dilaporkan ke Jampidsus Mataram (Suara NTB) Kasus Bank Sampah rupanya dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). laporan sempat diproses di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) kemudian diteruskan ke Kejati NTB. ‘’Sebelumnya memang laporannya masuk ke Kejaksaan Agung melalui Jampidsus. Sekarang sudah diteruskan ke Pidsus di sini,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, Rabu (23/10).

Sebelumnya penanganan kasus ini sempat ditangani bidang intellijen, berdasarkan surat tugas dari Kajati NTB, Arif, SH.,MM. ‘’Tetapi, kasus tersebut kini menjadi atensi Jampidsus Kejagung RI. Sehingga, kasus tersebut dilimpahkan ke bidang Pidsus. Ya, penanganan kasus itu atensi Jampidsus. Sehingga, fokus penanganannya di bidang Pidsus,’’ kata Dedi Irawan.

Semua hasil klarifikasi

yang dilakukan penyelidik Bidang Intelijen sudah diserahkan ke bidang Pidsus. Begitu juga dengan data-data yang didapatkan dari pelapor.

Menurut Dedi Irawan sudah diserahkan ke Pidsus semua.

Sebelumnya, bidang Intelijen sudah mengklarifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program 2019, Sahru Jali. Kabid Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) NTB itu diklarifikasi seputar kegiatan program.

Belakangan kasus ini sudah ditangani juga oleh Pidsus, sehingga dilepas oleh bidang Intelijen. Saat ini, penyelidik masih akan mengklarifikasi beberapa pihak. Termasuk pihak dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Karena anggaran dan pengelolaan program tersebut dicairkan melalui

BPKAD pada 2018.

Diketahui, rancangan teknis program Zero Waste itu disusun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Namun kewenangan untuk pengelolaan anggarannya ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB. Bank Sampah Bintang Sejahtera mengajukan proyek Bank Sampah pada 2018.

Mereka menawarkan anggaran Rp1,7 miliar ke pemerintah.

Namun anggaran yang disahkan dan direalisasikan pemerintah dari dana hibah Bansos 2018 sebesar Rp1,5 miliar.

Anggaran Rp1,5 miliar digunakan untuk sejumlah item pekerjaan. Seperti pelatihan manajemen usaha pengelolaan

sampah berbasis masyarakat senilai Rp247,5 juta. Juga dana pendampingan untuk 50 kelompok bank sampah dengan nilai Rp97,5 juta. Serta pembuatan aplikasi online Bank Sampah seharga Rp125 juta. Selanjutnya, dari 50 kelompok Bank Sampah yang mendapatkan bantuan uang. Per kelompok mendapatkan Rp10 juta. Jika dikalkulasikan seluruhnya mencapai Rp500 juta.

Ditambah lagi anggaran tersebut digunakan untuk bantuan sarana dan prasarana.

Diantaranya, berupa gudang penampungan, gerobak, karung, timbangan. Masing-masing kelompok mendapatkan anggaran Rp 15,6 juta. Total anggarannya Rp 789 juta. (ars)

Dukung Moto GP, Fasilitas Kesehatan Perlu Pembenahan Mataram (Suara NTB) – Mengikuti percepatan yang dilakukan untuk menyukseskan gelaran MotoGP di NTB, fasilitas kesehatan juga terus diupayakan untuk dibenahi.

Pasalnya, fasilitas kesehatan yang ada di NTB saat ini belum memenuhi standar untuk kebutuhan gelaran balap motor internasional tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menerangkan pihaknya telah menyusun tim khusus untuk menyusun perencanaan dan pembenahan fasilitas kesehatan. Tim yang dibentuk akan mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di NTB, khususnya peningkatan standar untuk mengakomodir kebutuhan pangsa pasar internasional.

“Kita sudah ada alokasi dana sekian miliar kepada NTB (dari DAK). Itu yang kita bicarakan nanti berapa yang ke sini dan berapa yang ke sana (untuk pengembangan masing-masing fasilitas kesehatan di NTB,” ujar Dewi ketika dikonfirmasi, Rabu (23/10) di Mataram. Dua fasilitas yang berusaha diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan MotoGP adalah Trauma Center di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan Rumah Sakit Internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Untuk Rumah Sakit Internasional sendiri dana yang telah disiapkan mencapai Rp45 miliar saat ini. Sedangkan untuk fasilitas trauma center masih diupayakan beberapa mekanisme pembiayaan dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp90 miliar. “Kita buat sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan dulu. Trauma center kita hajatkan menjadi rujukan utama di NTB,” ujar Dewi.

Diterangkan Dewi, semangat utama dari pengadaan dan pembenahan fasilitas tersebut adalah agar seluruh kasus yang terjadi dapat ditangani di NTB. “Artinya kita maupun Kemen-

kes ingin kalau ada kasus-kasus yang harus dirujuk, bisa kita tangani. Jangan sampai dibawa keluar dari NTB,” ujarnya. Dikes NTB sendiri optimis seluruh fasilitas tersebut dapat terealisasi pada 2021 mendatang untuk mendukung MotoGP. Walaupun begitu, salah satu kendala yang mungkin dialami adalah kurangnya tenaga medis yang akan melakukan penanganan.

Untuk mengatasi hal itu, Dewi menerangkan Dikes NTB dan Kemenkes RI telah menyusun kesepakatan untuk mengirimkan tenaga medis pendukung. “Kita akan pinjam dokter-dokter yang dari Jakarta. Dokter yang kita punya sebagain besar ada. Tapi kalau kurang, kita akan bersurat ke Kemenkes untuk minta support (dukungan),” ujarnya.

Ditegaskan Dewi keputusan tersebut bukan bertujuan untuk mendiskreditkan kualitas tenaga medis yang ada di NTB. Melainkan mempertimbangkan kondisi dimana 176 dokter spesialis milik NTB yang tengah menempuh pendidikan belum akan selesai ketika gelaran MotoGP berlangsung. “Kontrak kita MotoGP dengan Dorna itu lima tahun. Kita ada spesialis, tetapi belum pulang (pendidikan) pada waktu itu,” tegasnya.

Selain itu, diterangkan Dewi bahwa pihak penyelenggara MotoGP juga sudah memastikan untuk mengadakan perekrutan tenaga medis lokal untuk memenuhi kebutuhan di 11 titik. Perekrutan tersebut merupakan bentuk kerjasama dengan organisasi kesehatan internasional khusus yang menangani hal-hal menyangkut kesehatan para pembalap.

“Akan diambil bawahnya (untuk pendukung) dari lokal.

Ada 11 titik yang disiapkan ditambah untuk support pengunjung itu kita yang tangani,” ujar Dewi. Menurutnya, hal yang utama adalah kesiapan NTB untuk mendukung MotoGP dari berbagai sisi, termasuk kesehatan. “Intinya kita harus siap. Jangan sampai tidak,” pungkasnya. (bay)

(Suara NTB/bul)

LOBSTER - Suprayogi menunjukkan lobster yang dikirim ke Jakarta

Harga Menggiurkan

BKIPM Rekomendasikan Budidaya Lobster Dikluster Mataram (Suara NTB) Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram merekomendasikan budidaya lobster dengan cara kluster. Hal ini dimaksudkan agar stok tetap tersedia untuk memenuhi permintaan. Lobster termasuk komoditas kelautan perikanan yang sangat diminati di dalam dan luar negeri.

Daerah penghasil adalah Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa. Selama satu semester tahun 2019 ini, BKIPM Mataram telah mencatat nilai pengiriman lobster melalui bandara Internasional Lombok telah mencapai Rp7 miliar. Tahun 2017, nilai kirimannya Rp19,374 miliar. Lalu selama tahun 2018 melonjak menjadi Rp28,6 miliar. Fluktuasi nilai kiriman ini tergantung ketersediaan. Sebagian ditangkap oleh nelayan, sebagian dibudidayakan.

“Tiap hari ada pengiriman.

Tujuannya masih domestik, ke Jakarta,” kata Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi didampingi Kepala Seksi Tata Pelayanan, Ni Luh Anggra Lasmika ditemui di kantornya, Rabu (23/10) kemarin. Lobster yang dimaksud bukanlah lobster benih, yang

dalam beberapa tahun terakhir di larang ditangkap dan dikeluarkan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 terkait tentang pelarangan dan menangkap, serta memperdagangkan benih lobster sebagai upaya pemerintah dalam menjamin aspek keberlanjutannya.

Lobster-lobster dari NTB ini dikirim oleh pengepul. Dikumpulkan dari para penangkap dan pembudidaya. Tujuannya Jakarta, termasuk Bali. Dari pengepulnya di luar NTB, kemudian dikirim ke berbagai negara pemesan. “Kita belum ada ekspor langsung. Masih kurang gaul,” seloroh Suprayogi.

Mengapa disebut kurang gaul?

Kurangnya jaringan perdagangan internasional yang membuat lobster tak bisa langsung diekspor.

Nelayan, atau pengusaha lokal belum memiliki jaringan luar negeri. Sehingga orientasinya sederhana. Yang penting bisa menjual, kemudian mendapatkan untung, walaupun kecil. Harga lobster, untuk jenis mutiara mencapai Rp800 ribu/Kg hidup. Dan Rp500 ribu/Kg hidupuntuklobsterjenispasir.Harganya akan jauh lebih mahal jika diekspor langsung. “Karena itu, jaringan harus kuat. Disinilah perlunya kesiapan SDM-SDM kita,” im-

buh Suprayogi.

Pemerintah harus melakukan pendampingan. Berdasarkan pengakuan para pengusaha perikanan, salah satu kendala yang dihadapi yakni rendahnya pemahaman tentang tata cara ekspor dari hulu hingga hilir. Sementara BKIPM sendiri berdasarkan kewenangannya hanya memberikan sertifikat sehat bagi komoditas kelautan perikanan yang akan dikirim keluar daerah.

Pemerintah daerah, diharapkan turut mempromosikan sumber daya perairan laut NTB ini saat di luar negeri. Mengundang investor datang. Disatu sisi, pemerintah juga harus melakukan pendampingan dari hulu. Dengan membentuk kluster kelompokkelompok masyarakat. “Misalnya, ada yang melakukan pembenihan, ada yang melihara ukuran tertentu, ada yang siap jual. Sehingga stok tetap tersedia ketika di minta,” demikian Suprayogi.

Soal keterbatasan sarana dan prasarana ekspor, baginya tak terlalu dipersoalkan. Pelindo III tengah merampungkan proyek Dermaga Gili Mas di Lembar, Lombok Barat. Dermaga dengan standar internasional untuk fasilitas ekspor langsung. (bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

Guru Ikut Simulasi UNBK (Suara NTB/dok)

SIMULASI I Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020 akan dilaksanakan awal bulan November nanti.

Pada simulasi I itu, tidak hanya siswa, tapi guru-guru juga akan mengikuti simulasi UNBK. Ketentuan ini untuk mengetahui sejauh mana kompetensi guru terkait soal UNBK. Selain itu kemampuan penguasaan teknologi guru juga menjadi perhatian.

Kepala Seksi Kurikulum SMK, Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Umar, S.Sos., MM., pada Rabu (23/10) H. Umar mengatakan, simulasi UNBK akan dilaksanakan sebanyak tiga kali. Guru juga dijadwalkan mengikuti simulasi tahap pertama itu. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi guru. Guru juga bisa memberikan solusi bagi siswa yang kesulitan mengerjakan soal UNBK saat latihan.

“Kita ingin tahu sejauh mana kompetensi mereka (guru) tentang soal (UNBK) yang ada. Itu bisa menjadi bahan guru memberikan pengayaan,” kata Umar.

Melalui simulasi UNBK juga diharapkan kompetensi guru bisa lebih meningkat. Kompetensi guru perlu ditingkatkan terutam berkaitan dengan penguasaan teknologi. Umar mengatakan guru jangan gagap teknologi (gaptek). Ia mengungkapkan ada guru yang pintar tapi tidak mau belajar teknologi.

“Jangan sampai nanti siswanya lebih pintar dari gurunya. Guruguru diharapkan bisa mengikuti perkembangan tekonologi yang ada, bisa mengetahui aplikasi UNBK yang digunakan, dan menu aplikasinya apa saja. Perkembangan dari aplikasi itu, ada yang tebaru atau tidak, bisa diikuti oleh guru-guru,” harapnya.

Umar menjelaskan simulasi bagi guru tidak terjadwal. Guru bisa memilih mata pelajaran yang akan dikerjakan, tidak harus dalam satu ruangan mengerjakans satu mata pelajaran yang sama.

Jadwal simulasi UNBK tahap pertama di jenjang SMK akan diawali dengan pendataan peserta dari tanggal 14 sampai 26 Oktober. Kemudian pengaturan server dan sesi pada 28 dan 29 Oktober. Penyiapan datapusat pada 30 sampai dengan 1 November.

Sinkronisasi periode 1 dilaksanakan pada 4 dan 5 November. Jadwal simulasi mata ujian bahasa Inggris dilaksanakan pada Rabu (6/11). Pada Kamis (7/11) untuk mata ujian lainnya. Di hari Jumat (8/ 11) barulah dilaksanakan simulasi khusus guru.

Kemudian, sinkronisasi periode 2 dilaksanakan pada 11 dan 12 November. Simulasi mata ujian bahasa Inggris pada Rabu (13/11), dan mata ujian lainnya pada Kamis (14/11). Simulasi khusus guru di periode 2 dilaksanakn pada Jumat (15/11).

Umar juga mengatakan, tidak semua SMK bisa mengikuti simulasi tahap I UNBK. Dikarenakan masih belum lengkapnya sarana penunjang UNBK. Namun ia berharap semua sekolah bisa mengikuti kegiatan simulasi tersebut.

“Bagi sekolah yang sudah siap, saya beharap semuanya bisa mengikuti simulasi pertama. Kalau ada sekolah yang belum siap akan melaksanakan simulasi kedua,” ujar Umar. (ron)

Dikbud NTB Siapkan Diri Kejar Target Mendikbud Baru Mataram (Suara NTB) Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju masa jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (23/10).

Salah satu tokoh yang cukup mencuri perhatian adalah Nadiem Makarim. Pendiri dan CEO Gojek ini akhirnya diumumkan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Selain karena sosoknya yang lekat dengan perusahaan start up Gojek, Nadiem (35) juga menjadi menteri termuda di kabinet ini.

Menanggapi adanya Mendikbud yang paling muda ini, Kadis Dikbud NTB H. Rusman mengapresiasi adanya anak muda dalam kabinet Presiden Jokowi.

Menurutnya dengan bergabungnya Nadiem menjadi

at memberi program terobosan yang signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dengan memperkuat pendidikan dan teknologi dalam era revolusi industri 4.0, sehingga mendukung visi SDM unggul Indonesia maju,” katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, cukup kaget dengan pemilihan dan penunjukkan Nadiem, apalagi melihat latar belakangnya konsentrasinya jauh dari pendidikan. Namun karena menjadi pilihan presiden dan menjadi hak presiden yang akan membantu menjalankan pemerintahan, presiden memiliki pertimbangan lain.

“Harapan saya semoga Pak Nadiem bisa mengurai benang kusut pendidikan Indonesia.

Mulai dari kualitas lulusan, kualitas guru, dan kurikulum pendidikan Indonesia bisa disederhanakan,” harap Ermawanti.

Sementara itu, Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib,

lari kencang. Mari segera kalau kemarin kita agak gaptek kita berbenah diri dengan cara mempelajari dunia teknologi dengan harapan semakin meningkatnya kualitas pendidikan kita,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf, mengapresiasi dipilihnya Nadiem yang merupakan pria kelahiran Singapura, 4 April 1984, ini sebagai Mendikbud. Pihaknya pun menunggu adanya gebrakan baru Mendikbud. “Menteri baru kita menunggu gebrakannya karena beliau itu orang IT. mudahan pengelolaan guru semakin baik,” imbuhnya.

Berlatar belakang IT, Yusuf menduga kebijakan Mendikbud baru tidak jauh dari pengembangan IT dalam pembelajaran. Untuk itu, yang harus diperbaiki jika ada kebijakan digi-

talisasi pendidikan ialah memperbaiki jaringan internetnya.

“Saya kira perlu dipersiapkan sarana IT ya terutama jaringan internet di seluruh Indonesia kalau mau menggunakan go digital dalam pembelajaran di seluruh satuan pendidikan,” katanya.

Hal demikian harus diperbaiki karena di pelosokpelosok desa masih banyak yang belum mempunyai jaringan. Selain itu, setengah guru terutama lulusan pertama yang diangkat belum bisa menggunakan IT dengan baik.

Untuk itu, bagi guru yang belum melek IT, PGRI mendorong pemerintah terus menerus memberikan pelatihan pada guru agar melek IT. “Diperlukan peningkatan kapasitas guru terutama dalam penguasaan IT,” tutupnya. (dys)

Sejumlah Guru Pendaftar Calon Kepsek Datangi Dikbud Mataram (Suara NTB) Sejumlah guru yang mendaftar sebagai calon kepala SMA/SMK yang tidak lulus seleksi administrasi memprotes Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Rabu (23/10). Mereka mempertanyakan Dinas Dikbud yang tidak meluluskan mereka. Bahkan mengklaim Dinas Dikbud tidak konsisten melaksanakan aturan.

Mereka mendatangi kantor PGRI NTB untuk mengadukan persoalan tersebut dan meminta PGRI mengadvokasi persoalan yang dialami para calon kepala sekolah (kepsek).

“Ada yang janggal karena proses seleksi calon kepala sekolah tidak sesuai prosedur,” jelas salah seorang pendaftar yang gagal lulus

S.Pd., menyampaikan Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek merupakan satu fakta, selain itu ia berhasil mengembangkan Gojek secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. “Fakta lainnya adalah Presiden Joko Widodo sudah tahu fakta-fakta tersebut dan fakta-fakta lain yang mungkin kita belum tahu.

Fakta lain adalah dengan berpositive thinking (berpikir positif), Pak Nadiem masih memiliki fakta-fakta lain yang mungkin akan menjadi terobosanterobosan atau inovasi-inovasi ala Gojek yang maju melesat,” katanya.

Secara pribadi, kata Mustajib, ia percaya bahwa secara filosofis manusia itu disebut sebagai sebuah enigma atau sebuah misteri yang sangat misterius. “Saya yakin Pak Nadiem Makarim masih menyimpan abundant innovative ideas atau ide-ide inovatif yang berlimpah yang bisa jadi membuat pendidikan kita lebih baik lagi,” katanya.

Selain itu, Mustajib yang juga anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berharap Nadiem Makarim proaktif mengadvokasi eksistensi guru atau pendidik. (ron)

(Suara NTB/dys)

KEPALA Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., dihubungi Rabu (23/10) mengatakan, ia berharap menteri yang baru melanjutkan program yang baik dan membuat terobosan dan inovasi menuju era industri 4.0, antara lain dengan menciptakan sekolah digital sesuai dengan visi presiden yaitu pendidikan link and match dengan kebutuhan industri. “Dan menciptakan siswa yang berkompetensi dan berakhlak mulia,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka, M.Pd., pihaknya menyambut baik terpilihnya Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dengan figur pemimpin muda yang energik sesuai eranya. “Dengan harapan agar Bapak Menteri dap-

Mendikbud, akan ada sinyal baru dunia pendidikan terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap proses pembelajaran. Dia pun siap mengejar semua target Mendikbud baru.

“Saya berharap bahwa ini adalah sinyal karena dunia pendidikan hari ini diminta untuk melek digital. Berangkat dari Gojek yang luar biasa. Dengan kemampuan mumpuni beliau ini adalah buah naga dalam dunia pendidikan,” jelas Rusman.

Oleh sebab itu, terhadap para guru dan kepala sekolah, secara khusus Rusman mem-

inta agar mereka tidak berhenti belajar teknologi. Mengingat banyak guru juga ada yang belum memahami teknologi.

“Saya berharap adanya semangat baru dan tentu temanteman kami di bawah guru, kepsek merespon dengan baik semangat menteri kita yang muda ini dengan harapan lebih baik lagi, terutama berpikir tentang anak anak kita yang di ujung sana,” ungkapnya.

Rusman meyakini pihaknya bisa berlari mengejar semua target pemerintah dalam bidang pendidikan. Apalagi selama ini sudah dimulai proses pembelajaran berbasis digital.

“Selama ini memang sudah dibangun, makanya pemerintah sudah ada rumah belajar secara digital. Sudah terus dilakukan. Dengan menteri yang baru kami harus siap siap ber-

Tidak Lulus Administrasi

Mendikbud Baru Harus Buat Terobosan Sejumlah praktisi pendidikan di NTB menyambut baik terpilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Kabinet Indonesia Maju.

Nadiem Makarim yang merupakan pendiri Gojek diharapkan bisa membuat terobosan di bidang pendidikan.

Halaman 10

administrasi.

Dia mengaku dapodik yang sudah dikirim ke panitia sudah sangat lengkap, sehingga yakin tidak ada masalah pada dapodik yang dikirim.

Selain itu yang membuat mereka yakin dapodik tidak bermasalah lantaran selama proses sertifikasi selalu aman dan selalu valid.

Ahmad Muslim, guru SMAN 1 Mataram yang gagal dalam seleksi administrasi juga mempertanyakan Dinas Dikbud yang terkesan menabrak aturannya sendiri. Sebagai contoh kata dia, calon kepsek minimal dua tahun menjabat wakasek, akan tetapi diluluskan meski baru menjabat hanya satu tahun. Tentu saja ini menimbulkan beragam persepsi terhadap integritas Dinas Dikbud. “Saya sangat yakin semua syarat kami sudah penuhi. Ada teman yang lebih di bawah kami tapi diluluskan,” terangnya.

Rochmat Basuki dari SMAN 1 Narmada, menjelaskan dapodik yang dia kirim saat mendaftar sudah benarbenar valid. Hal itu juga terbukti dari sertifikasi yang sudah cair. “Persyaratan kami sudah valid,” klaimnya.

Atas aduan para guru itu, PGRI NTB lantas menemui Kepala Dinas Dikbud NTB H.

(Suara NTB/dys)

TANYA - Sejumlah guru yang gagal administrasi saat mendaftar jadi calon kepala sekolah menghadap Kepala Dinas Dikbud NTB H. Rusman. Mereka mempertanyakan alasan Dinas Dikbud tidak meloloskan mereka sebagai calon kepala sekolah.

Rusman guna memfasilitasi masalah itu. Di hadapan guru yang gagal lolos administrasi, Rusman menjawab semua keluhan mereka.

“Banyak yang jadi kepala sekolah. Kami sudah bahas ada beberapa persoalan yang akan kita buat alasan,” kata Rusman menjelaskan.

Secara singkat dia menjelaskan bahwa kelulusan peserta tidak hanya dilihat dari ketentuan dapodik, melainkan juga ada yang kurang pada aspek

lainnya. Dia pun membantah jika ada yang menganggap Dinas Dikbud bermain mata dalam seleksi ini. “Saya tidak pernah bermain di wilayah ini, kita juga awalnya tidak paham.

Tapi setelah dijelaskan kami tahu. Ada data yang tidak sinkron di dapodik,” ungkapnya.

Sementara dia juga membantah adanya salah satu calon kepsek yang pernah mendaftar tahun lalu diluluskan tapi tidak memenuhi persyaratan. Mengingat mereka

yang pernah mendaftar tahun lalu tidak diizinkan ikut lagi.

“Tidak ada yang pernah mendaftar kemarin (tahun lalu) kemudian diluluskan. Tidak ada yang lulus. Tidak ada diskriminatif tidak ada sama sekali. Kita ingin membuat clear semuanya. Kalau sudah tidak memenuhi persyaratan tidak lulus. Kalau sudah tidak lulus administrasi ya tidak lulus.

Bagaimana mau jadi kepsek kalau tidak lulus administrasi,” jelas Rusman. (dys)

SUARA NTB

Soal Popnas, Tinju Masih Tunggu Jawaban Kemenpora Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga (Cabor) Tinju masih menunggu jawaban dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait usulan tinju dipertandingkan di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta 16-25 November mendatang. Oleh karena itu Pengprov Pertina NTB belum bisa memastikan tinju dipertandingkan di Popnas atau tidak.

Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (23/10), mengatakan pihak Pengurus Pusat (PP) Pertina sebelumnya sudah mengajukan surat kepada Kemenpora supaya tinju dipertandingkan di Popnas. Namun surat PP Pertina belum mendapat balasan dari Kemenpora, hingga Rabu (23/10).

“PP Pertina sudah bersurat kepada Kemenpora supaya tinju dipertandingkan di Popnas, namun belum ada jawaban dari Kemenpora,” ucap Haryoto yang juga menjabat anggota Bidang Pembinaan Prestasi di PP Pertina.

Dikatakan Haryoto, pihak Pertina Pusat sebelumnya telah menunjuk Pertina DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah Popnas tinju tahun 2019. Penunjukan itu berdasarkan hasil rapat pengurus PP Pertina bersama Pengprov Pertina se Indonesia di Jakarta bulan September lalu.

Selain menunjuk tuan rumah Popnas, Pertina Pusat juga telah menetapkan 10 kelas yang akan dipertandingkan di Popnas 2019. Namun keputusan PP Pertina untuk menjadi penyelanggara Popnas belum disetujui oleh pihak Kemenpora. Dalam hal ini Pertina NTB masih menunggu jawaban dari Kemenpora terkait keinginan PP Pertina menjadi tuan rumah Popnas Tinju.

Meski belum mendapat kepastian soal pertandingan tinju di Popnas, namun Pertina NTB, sudah menyiapkan enam petinju mengikuti ajang multi event tingkat pelajar nasional itu.

Enam petinju yang dipersiapkan itu terdiri dua petinju putra dan empat petinju putri.

Sementara itu Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan Popnas 2019 tidak mempertandingkan cabang olahraga tinju. Berdasarkan SK Kemenpora yang diterima Dispora NTB terdapat 13 cabor yang dipertandingkan. Sementara kontingen NTB akan mengikuti pertandingan di 8 cabang olahraga saja, yakni atletik, bulu tangkis, bola voli pasir, karate, pencak silat, renang, taekwondo.

Sementara tinju tidak dipertandingkan.

“NTB telah mendaftar delapan cabang olahraga mengikuti Popnas, sementara tinju tidak kami daftar, karena tidak dipertandingkan,” H. Haryoto AZ ucapnya.(fan)

Halaman 11

Arung Jeram Fokus Pembibitan Atlet

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga arung jeram tidak dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua 2020. Pengurus cabang olahraga arung jeram mengaku akan fokus pada pembibitan atlet di tahun 2020.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengprov Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) NTB, Dwi Amang Suviyanto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI NTB di Mataram, Rabu (23/10).

Kedatangan pimpinan FAJI NTB di Sekretariat KONI NTB itu untuk bersilaturahmi dengan pengurus KONI NTB dalam rangka menyampaikan program kerja FAJI NTB di tahun 2020.

Dikatakan Amang, Pengprov FAJI NTB tidak mengikutsertakan atlet di PraPON 2019, pasalnya cabang olahraga arung jeram tidak dipertandingkan di PON XX Papua 2020. Terkait dengan absennya arung jeram di PON 2020, pihak FAJI NTB akan fokus melakukan pembibitan atlet menatap PON 2024.

Dikatakan Amang, pembibitan atlet muda sangat

penting dilakukan dalam rangka mempersiapkan atlet pengganti atlet senior. Sebab saat ini NTB masih kekurangan stok atlet muda. Khususnya atlet untuk turun di kelas R6 (enam pendayung) sangat dibutuhkan oleh pihaknya guna mempersiapkan regenerasi atlet.

Dijelaskannya, atlet dayung senior NTB yang pernah meraih medali perak di Kejurnas di Yogyakarta tahun 2016 sudah saatnya disiapkan pengganti, sehingga ke depan NTB tidak mengandalkan beberapa atlet saja di event nasional.

Terkait minimnya atlet FAJI NTB menargetkan di musim hujan sekitar bulan Februari akan mengelar beberapa kejuaraan tingkat pelajar.

Lokasi yang akan digunakan untuk event ini adalah di Sungai Jangkuk, yakni di depan Jalan Udayana sampai Kam-

(Suara NTB/ist)

ARUNG JERAM - Atlet arung jeram saat latihan di Sungai Suranadi belum lama ini. pung Sukaraja Ampenan.

Pihak FAJI NTB akan menyiapkan nomor sprint dan

slalom untuk kategori pelajar.

Bagi atlet yang berbakat nantinya akan dibina lebih

lanjut oleh Pengprov FAJI NTB di Klub Arung Jeram Lombok Rafting. (fan)

”Smart Card” untuk Angkutan Umum

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

LUNCURKAN - Camat Labuapi H. Lalu Moh. Hakam, meluncurkan aplikasi E-Demung untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat beberapa waktu lalu.

Mudahkan Pelayanan ke Masyarakat

Camat Labuapi Luncurkan Aplikasi E- Demung Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Kecamatan Labuapi meluncurkan penerapan aplikasi berbasis IT yang diberi nama E-Demung, Rabu (9/10) lalu. Penerapan aplikasi E-Demung ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat

yang ada di Kecamatan Labuapi pada khususnya. Ke depan diharapkan aplikasi ini dapat diterapkan di semua kecamatan yang ada di Lobar.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Camat, Kepala Seksi Rancang bangun Aplikasi Diskominfo, Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa se Kecamatan Labuapi, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Kecamatan Labuapi.

Camat Labuapi H. Lalu Moh. Hakam, SSTP. M.Si., Rabu (23/10), menjelaskan, aplikasi EDemung ini adalah aplikasi yang berbasis pelayanan kepada masyarakat khususnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).

“Tujuan diterapkannya aplikasi ini adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Labuapi pada khususnya dan ke depan secara umum dapat diterapkan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.

Adapun jenis-jenis fitur pelayanan yang sudah ada dalam aplikasi ini adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dispensasi Nikah dan pengaduan. Dengan penerapan aplikasi E-Demung ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya pengurusan perizinan yang ada di kecamatan yang semula masyarakat ketika melakukan pengurusan perizinan banyak yang menghabiskan waktu dengan harus datang ke kantor camat untuk mengajukan persyaratan.

Pengurusan ini pun belum tentu dapat selesai dilakukan dengan jangka waktu tiga atau empat hari, dengan adanya aplikasi ini proses pengurusan perizinan tersebut dapat dilakukan beberapa jam saja dan pemohon langsung dapat produk izin yang dimohonkan.

Menurutnya, proses kerja yang dilakukan dalam pembuatan perizinan dengan aplikasi ini sangat mudah dan cepat serta informasi terkait peryaratan perizinan dan informasi progress perkembangan permohonan dapat dipantau melalui aplikasi tersebut, baik dengan log in melalui perangkat komputer maupun dengan menggunakan perangkat Android/HP. Artinya dengan menggunakan aplikasi ini, maka akan diperoleh efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan biaya oleh pemohon, sehingga pelayanan yang prima dapat diwujudkan oleh pemerintah.

Hakam juga menambahkan ke depan fiturfitur yang ada pada aplikasi ini dapat disesuaikan dengan semua jenis layanan yang ada di kecamatan, sehingga masyarakat dimudahkan dalam mengurus semua jenis perizinan. Apalagi ini semua sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan, karena hal ini dapat memangkas birokrasi, efisiensi biaya dan efektivitas dari segi waktu. Di samping itu juga semangat perubahan system tata kelola pemerintahan dari yang konvensional menuju ke arah tata kelola yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat diwujudkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (her)

Selong (Suara NTB) Dinas Perhubungan Lotim akan membuatkan smart card kepada para pemilik angkutan umum. Selama ini para pemilik angkutan umum ini menggunakan buku uji kendaraan berkala yang sangat manual. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Lotim, Drs. M. Zaini kepada Suara NTB, Rabu (23/10).

Dituturkan, Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan petunjuk tentang penggunaan smart card. Lotim langsung menindaklanjuti dengan menganggarkan Rp600 juta dan sudah dilakukan sidang komisi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Menurut Zaini, pengadaan smart card ini menjadi salah satu prioritas untuk dianggarkan tahun 2020 mendatang. Pasalnya, kalau tidak ada item penganggarannya maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) akan hilang. Lotim sendiri sudah mendatangkan PAD dari proses pengujian kendaraan ini Rp550 juta.

“Kalau tidak ada sistem menggunakan smart card itu maka potensi PAD itulah yang akan hilang,” terangnya.

Daerah yang tidak membuat layanan uji

menggunakan sistem smart card, maka pengujiannya harus dilakukan ke daerah yang sudah memiliki layanan tersebut. Sudah pasti, tidak ada pelayanan maka tidak ada penghasilan pendapatan. “Kita akan mencari daerah terdekat yang menggunakan smart card, berarti kita nebeng di orang lain,” imbuhnya.

Menghadirkan smart card ini juga bertujuan agar Lotim bisa diakreditasi dalam pelayanan uji kendaraan.

Saat ini Lotim mengantongi akreditasi C dalam penguji kendaraan.

Lotim juga siap akan diberikan bantuan mesin. Ada bantuan mesin penguji senilai Rp1,8 miliar. ‘’Jadi nanti pengguna kendaraan umum ini akan membawa kartu uji itu,” paparnya.

Dalam pengoperasiannya, akan ada pendampingan dari pemerintah pusat. (rus)

M. Zaini

(Suara NTB/rus)

Kamis, 24 Oktober 2019

SUARA NTB

Kamis, 24 Oktober 2019

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa akan Diintervensi dengan Program RTLH Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyiapkan skenario penyelesaian rumah korban gempa melalui intervensi program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Kebijakan ini adalah alternatif terakhir bilamana tenggat waktu pada 25 Desember rehab – rekon pascagempa belum selesai.

Bagaimanapun caranya kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang ditemui, Rabu (23/10) waktu yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB harus selesai pada akhir Desember mendatang. Kelompok masyarakat, aplikator maupun fasilitator harus konsisten terhadap hal itu. Stakeholder yang terlibat jika mengalami kendala segera melapor agar segera diambil tindakan. “Jangan di ujung November melaporkan. Terus kita kelabakan menyelesaikan,” kata Martawang.

Percepatan penyelesaian rehab – rekon Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BPBD Kota Mataram, segera melakukan sinkronisasi menyesuaikan tenggat waktu yang bisa diselesaikan. Ada dua persoalan penyelesaian apakah melalui rumah instan sederhana sehat atau rumah instans konvensional. Baik adminsitrasi maupun fisik harus tuntas.

Pokmas yang tidak bisa menyelesaikan laporan administrasi segera melapor agar dibantu oleh fasilitator. “Kalau diam semua pada akhirnya tidak bisa selesai. Mari kita berkoordinasi kendala dihadapi di lapangan disampaikan,” pintanya.

Antisipasi terhadap kemungkinan rumah tidak seluruhnya rampung hingga tenggat waktu. Martawang menegaskan, kondisi terburuk yang diambil adalah mengintervensi melalui rumah tidak layak huni. Tetapi, Pemkot Mat-

aram tidak berada pada posisi menunggu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena, kebijakan tidak berada pada administrasi di kota saja, melainkan skala NTB dan kebijakan pemerintah pusat.

Martawang mengharapkan, OPD teknis perlu memperkuat konsolidasi dan diupayakan penanganan rumah rusak berat, sedang dan ringan sesuai dalam SK selesai tepat waktu.

Walaupun ada yang tercecer

mekanismenya menggunakan formasi rehab RTLH. “Karena, kita tidak tahu kebijakan pemerintah pusat.

BNPB kebijakannya seperti apa tidak kita tahu,” tandasnya. Dikhawatirkan dengan menunggu kebijakan baru dari pemerintah pusat menjadikan pokmas, fasilitator, aplikator maupun OPD teknis berleha – leha, sehingga mengabaikan tanggungjawab yang meski diselesaikan secara cepat. (cem)

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4828 CB NOKA/NOSIN : MHIJF8110CK606846/ JF81E-1603974 AN.IWAN SUTOMO HLG D’SKTR AMPENAN HLG STNK HONDA DR.5040 CB R2 NOKA/NOSIN : MHIJF8111CK619864/ JF81E-1616995 AN.NI MADE SUARTI HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HILANG SPM R2 HONDA SCOOPY DR.6042 EA NOKA/ NOSIN : MH1JM3111JK969484/JM31E1968331 NO.BPKB : N-08947554 STNK AN.YULIANA,SKM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 24 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

Butuh Kerja Terpadu Atasi Kebakaran PARIWISATA NTB, khususnya pendakian ke Gunung Rinjani sedang dalam ujian. Pendakian ke Gunung Rinjani kembali ditutup akibat kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani. Pendakian ke Gunung Rinjani, baik yang mendaki lewat Senaru Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sembalun Lombok Timur dan Aik Berik Lombok Tengah harus ditutup. Penutupan ini dilakukan untuk memberikan keselamatan pada para pendaki dari bahaya kebakaran yang terjadi. Sebelumnya pendakian ke Gunung Rinjani ditutup, setelah gempa bumi yang melanda NTB tahun 2018 lalu.

Kebakaran di kawasan gunung tidak hanya terjadi di Gunung Rinjani, tapi juga di kawasan Gunung Tambora dan beberapa kawasan gunung.lain di Pulau Jawa. Itu artinya, para pecinta wisata tantangan, khususnya mendaki gunung harus memendam untuk sementara waktu. Paling tidak setelah kebakaran berhasil diatasi, para pendaki bisa kembali mendaki gunung.

Akibat kebakaran ini berdampak terhadap pariwisata, khususnya pelaku wisata yang selama ini mengandalkan pendapatan dari wisatawan. Selain pelaku pariwisata, pengusaha perjalanan wisata juga kesulitan menjual paket wisata, karena objek wisata yang dituju ditutup. Namun, yang paling merasakan dampak dari penutupan pendakian ke Gunung Rinjani maupun Tambora adalah masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat yang selama ini terlibat sebagai pelaku pariwisata secara langsung dengan menjadi porter, pemandu wisata untuk sementara ‘’kehilangan’’ mata pencahariannya. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini menjadi berkurang, karena mereka tidak bisa menuju lokasi objek wisata yang ingin dituju.

Begitu juga wisatawan yang telah membayar paket wisata untuk berwisata mendaki gunung harus kecewa, karena sampai di pintu masuk, mereka dilarang mendaki. Apalagi muncul selentingan informasi di kalangan wisatawan, jika kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di kawasan Gunung Rinjani, baik lewat Senaru, Sembalun dan Aik Berik sengaja dibakar oleh oknum-oknum tertentu.

Sementara Gunung Rinjani telah menjadi kawasan geopark dunia yang membutuhkan pengawasan dan perawatan oleh kita semua.

Munculnya informasi terkait adanya pihak-pihak yang sengaja membakar kawasan Gunung Rinjani ini harus dijelaskan oleh pihak berwenang, sehingga tidak muncul informasi liar yang membuat wisatawan ogah datang ke NTB, khususnya ke Gunung Rinjani. Seperti disampaikan Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Dr. Ainuddin, SH, MH., jika sekarang ini, banyak wisatawan mendapat informasi, kalau kebakaran yang terjadi di Gunung Rinjani sengaja dilakukan. Informasi-informasi liar seperti ini, harus segera ditangani, oleh pihak-pihak berkompeten, seperti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), aparat kepolisian, pihak BMKG, termasuk jajaran Dinas Pariwisata dan pelaku pariwisata lainnya memberikan penjelasan pada wisatawan, jika kasus kebakaran yang terjadi adalah murni karena alam.

Sekarang ini, harus diakui cuaca di NTB, khususnya dan Indonesia umumnya sedang ekstrem. Kasus kebakaran lahan, khususnya kawasan wisata gunung tidak hanya terjadi di NTB, tapi di beberapa daerah di Indonesia. Itu artinya, kasus kebakaran lahan yang terjadi di NTB murni karena alam dan tidak ada unsur kesengajaan. Inilah yang harus dijelaskan oleh pihak berwenang, sehingga informasi kasus kebakaran yang terjadi tidak dikonsumsi secara mentah-mentah oleh wisatawan, tapi harus ada penjelasan dari pihak berwenang.

Jika sudah diberikan informasi secara akurat mengenai kondisi yang sebenarnya, maka wisatawan juga harus memahami kebijakan penutupan pendakian yang dilakukan pihak pengelola kawasan.

Penutupan dilakukan adalah untuk menjamin keselamatan wisatawan dari bencana kebakaran lahan yang terjadi. Apalagi, saat terjadi kebakaran lahan dan wisatawan berada di lokasi yang mudah terbakar bisa membahayakan saat berada di lokasi pendakian. Untuk itu, wisatawan yang telanjur sudah membeli tiket untuk mendaki ke Gunung Rinjani harus memahami kebijakan yang diberlakukan. Bagaimana pun, kebijakan yang dilakukan itu adalah demi keselamatan wisatawan itu sendiri.

Selain itu, pemerintah perlu juga memikirkan nasib masyarakat atau pelaku wisata yang terkena dampak dari penutupan pendakian ke Rinjani. Mereka lah yang merasakan dampak langsung dari kebakaran yang terjadi di lereng Rinjani. Jangan sampai, mereka kembali menderita setelah sekian lama pendakian ke Gunung Rinjani ditutup akibat gempa beberapa waktu lalu. Inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Namun yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kebakaran di lereng Gunung Rinjani harus segera dilakukan dan wisatawan kembali mendaki tanpa ada gangguan. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Upaya Mengubah Cara Pikir Masyarakat E T E L A H Dr. Zulkieflimansyah berhasil menduduki kursi Gubernur NTB, sontak ia menerbitkan kebijakan yang lebih bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya dengan mengirim pemuda kuliah ke luar negeri.

Langkah mengejutkan itu membuat sebagian kalangan memberi jempol.

Pemuda juga merasa optimis.

Itu dibuktikan misalnya dari jumlah pendaftar beasiswa ke luar negeri yang tak sedikit. Di masa Gubernur saat ini, mahasiswa NTB diberikan semacam bonus: selain terbuka peluang memperoleh beasiswa lewat pemerintah pusat juga berkesempatan melamar beasiswa daerah lewat persaingan yang lebih longgar.

Di salah satu media massa, Gubernur NTB menyebut, kebijakan mengirim generasi muda kuliah ke luar negeri sebagai salah satu strategi untuk mengubah cara pikir masyarakat yang cenderung sektarian-primordial. Itu sebabnya pemuda tidak dikirim misalnya ke luar daerah yang secara finansial lebih terjangkau daripada ke luar negeri.

Rupanya tujuan utama pengiriman mahasiswa ke luar negeri agar para pemuda tidak terjebak dengan irasionalitas yang terbungkus dalam cara hidup feodal. Sehingga para peraih beasiswa daerah harapannya tak lagi berpikir melulu sebatas kedaerahan, melainkan juga berpikir sebagai bagian dari masyarakat global.

Di luar negeri para pemuda akan berkumpul dengan mahasiswa seIndonesia lainnya, sedangkan mahasiswa di luar daerah nyaris hanya lebih larut bergaul dengan mahasiswa se-daerah. Soal cara berpikir ini, sudah lama menjadi masalah mendasar masyarakat.

Bagaimana mungkin sebuah daerah bisa berkembang dan bersaing dengan daerah lain bilamana cara berpikir kita belum terbuka.

Cara berpikir terbuka itu berdampak pada kreativitas dan persaingan dalam skala yang lebih luas. Lewat kuliah di luar negeri diharapkan para pemuda mampu menyerap dan berhadapan langsung dengan perbedaan.

Di sana para pemuda dapat diuji seberapa terampil ia beradaptasi.

Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy Mahasiswa Magister Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Jogja Dalam beradaptasi seseorang berupaya meleburkan diri dengan penduduk dari negara lainnya.

Lewat pengalaman semacam itu, mahasiswa dapat bersikap toleran terhadap setiap orang yang membawa tradisi dan gaya hidupnya masingmasing. Di luar, satu-satunya paradigma sosial yang harus dibangun adalah rasa kemanusiaan. Tak terikat oleh sentimen kedaerahan belaka.

Dengan begitu generasi muda dapat memperlebar kaca mata sosial dalam memandang manusia lainnya.

Cara memandang manusia dari sempit-konservatif menjadi lebih terbuka-progresif. Pada saat yang sama berpikir kritis dibutuhkan sebagai semacam instrumen untuk menentukan sikap dalam pergaulan global yang lebih terbuka dan dinamis.

Pikiran kritis menjadi salah satu prasyarat menuju masyarakat ilmiah. Kalau sudah demikian, cara pandang ilmiah-saintis akan lebih mudah diserap dan dipraktikkan di daerahnya masing-masing. Di situlah cara pikir menjadi tumpuan sekaligus harapan bersama dalam membangun generasi muda. Menatap arus masa depan yang tak bisa dihadapi bila masih bertahan dalam cara pandang eksklusif-feodal.

Mampukah Alumninya Mengubah Kita?

Belum tampak memang alumni yang dihasilkan dari beasiswa pemerintah daerah tersebut. Namun cara berpikir alumni kampus luar negeri juga sebetulnya dapat dilihat dan diukur dari para alumnus luar negeri lainnya. Mampukan mereka mengubah cara berpikir primordial lewat pengalaman bersentuhan dengan kultur yang lebih inklusif atau malah sebaliknya?

Kuliah ke luar negeri adalah pintu masuk menuju cara berpikir tersebut. Di samping alumninya dapat menebar semangat kolektif untuk memengaruhi masyarakat berpikir demikian. Sehingga ke depan masyarakat tidak tersesat dalam cara berpikir feodal-primor-

dial, dan takhayul yang berlebihan.

Tanggung jawab seorang intelektual tak hanya sebatas dapat bekerja dengan bekal kuliah di luar negeri, melainkan terletak ketika ia mampu mempengaruhi dan turut terlibat secara sosial di tengah masyarakat. Keterlibatan tersebut diharapkan mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini dilandasi oleh irasionalitas. Sikap hidup pun kerap dilandasi oleh emosi belaka. Serta relatif responsif dalam menilai sebuah peristiwa.

Namun, tanpa bermaksud menegakkan dada atau berburuk sangka, tak sedikit pula mahasiswa yang telah menikmati pendidikan di perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri masih berpikir serupa. Bahkan tak sedikit para alumni luar negeri menceritakan bagaimana keunggulan negeri yang ia kunjungi dan melihat daerahnya secara inferior.

Sebetulnya tak hanya perbandingan semacam itu yang layak dibawa, melainkan juga berupaya mengakomodasi dan menyerap nilai-nilai positif negara lain. Upaya mengubah cara pikir masyarakat sebetulnya menjadi harapan panjang masyarakat NTB. Optimisme itu penting. Meletakkan harapan di pundak pemudapemuda sebagai semacam tanggung jawab dan timbal balik bagi daerahnya. Kebijakan pemerintah daerah mengirim generasi muda ke luar negeri ini diharapkan menjadi lompatan untuk memajukan manusia NTB agar bisa mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat.

Meski kendala-kendala teknis yang tak diharapkan, misalnya beberapa calon mahasiswa di Korea Selatan merasa “ditelantarkan” perlu diperbaiki. Gubernur NTB perlu mengkaji ulang prosedur pengiriman mahasiswa agar berjalan sesuai harapan. Mengingat anggaran yang digunakan mengirim mahasiswa ke luar negeri menggunakan CSR dan hasil lobby Gubernur NTB dengan perguruan tinggi di luar.

Kesusksesan program ini me-

RADIO

mang tak bisa dilihat satu dua hari.

Ini program jangka panjang yang hasilnya akan tampak ke depan.

Tentu dengan memerbaiki mekanisme secara runut dan penyeleksiannya pun tak boleh tebang pilih. Keterbukaan dibutuhkan agar kesejukan dirasakan semua pihak yang ingin melihat proses di balik bening kaca birokrasi.

POJOK Tunggakan aset mantan Dewan diselesaikan secara internal Semestinya lewat jalur hukum

*** Tidak ada anggaran, banyak program Pemda batal

Perencanaannya harus matang

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 24 Oktober 2019

Pelamar Lulus ’’Passing Grade’’ Rekrutmen CPNS 2018 Dari Hal. 1 Fathurrahman menjelaskan, hanya Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang gabung lokasinya dengan Pemprov NTB. Untuk Pemprov NTB dan KLU lokasinya di Kantor BKD NTB atau Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Lombok Barat lokasinya di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Kemudian Lombok Tengah, lokasinya di SMKN 1 Praya Tengah. Kota Mataram lokasinya di SMKN 3 Mataram, Lombok Timur lokasinya di Kantor BKPSDM Lotim, Kabupaten Bima, lokasinya di Aula Gedung Voka-

si Unram Kabupaten Bima.

Selanjutnya, Dompu lokasinya di SMKN 1 Dompu, Kota Bima lokasinya di SMKN 1 Kota Bima, Sumbawa Barat lokasinya di Kantor BKPSDM KSB dan Kabupaten Sumbawa lokasi tesnya berada di SMKN 3 Sumbawa.

Sesuai hasil rakor yang dilakukan, BKN hanya akan menyiapkan personel dan server.

Sedangkan sarana dan prasarana seperti komputer, gedung dan genset disiapkan oleh masing-masing Pemda. Setiap lokasi tes CPNS minimal terdapat 110 unit komputer. (nas)

Dinas Kesehatan NTB Bertekad Jadi Contoh Gerakan ”Zero Waste” Dari Hal. 1 Untuk pengelolaan sampah di lingkungan Dikes NTB, Parnaya mengatakan pascamendapatkan pelatihan dan pendidikan (Diklat) sebagai duta zero waste, ia mengaku sudah paham mengenai pengelolaan sampah. Sampah organik dapat dijadikan kompos. Ia menjelaskan banyak cara yang dilakukan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos.

Pertama, sistem pengomposan dengan biopori. Ke dua, kompos juga bisa buat dengan cara kasturi.

Ke tiga, dengan cara takakura. Dan terakhir, sistem komposter. Untuk menghasilkan pupuk kompos cair. ‘’Sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah dan sebagainya tidak usah dibuang. Kita masukkan ke komposter, diberi bioaktivator dia akan menghasilkan pupuk cair.

Sehingga, semua sampah tidak akan yang terbuang,’’ ujarnya.

Sedangkan untuk sampah plastik, seperti bekas bungkus permen, bungkus kopi sachet juga dapat dibuat menjadi barang berharga. Sampah plastik tersebut dimasukkan dalam bekas botol air mineral yang dinamakan ecobrick. Hasilnya, selain dapat digunakan menghias taman, dibuat menjadi tempat duduk, juga bisa dijual ke bank sampah. ‘’Sejak dicanangkan gerakan zero waste, semua OPD melaksanakan. Kami Dinas Kesehatan bertekad menjadi contoh gerakan zero waste,’’ katanya.

NTBZeroWastemerupakansalah satu program unggulan Pemprov NTB.Programinitelahdicanangkan pada pertengahan Desember 2018.

Kehidupan di masyarakat dengan barang-barangyangsekalipakai.Sehingga tidak dapat dihindari menumpuknya volume sampah yang dapat menyebabkan lingkungan tidak sehat.

Tanpa disadari, tempat pembuangan sampah mulai meluap, sungai, laut dan lingkungan jadi tercemar. Tumpukan sampah di TPA terlihat begitu banyak. Faktanya, sebagian sampah tersebut adalah sampah plastik dan sampah lainnya yang tidak mudah terurai dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk mengurainya.

Parnayamengatakan,berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar4,8-12,7jutatondiantaranyaterbuang dan mencemari laut.

Indonesia konon sebagai penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah China. Dengan populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22

juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik.

Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.

Kini, gerakan zero waste benar-benar diperlukan untuk menjaga masa depan ekosistem. Di masyarakat, tidak mudah untuk tidak menghasilkan sampah karena hampir semua aktivitas manusia dalam keseharian menghasilkan sampah. Tidak mudah menemukan makanan tanpa plastik di supermarket walaupun itu sayur dan buah.

Parnaya mengatakan, zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya. Sehingga produk-produk bisa digunakan kembali, menempatkan sampah bukan sebagai musibah tapi sampah adalah sumber daya. Zero waste juga soal menjauhi single use plastic atau plastik yang hanya digunakan sekali.

Tujuannya adalah agar sampahtidakdikirimkeTPA.Menurutnya, zero waste tidak hanya mengenai recycle atau mendaur ulang. Ini miskonsepsi yang umumnya terjadi. Padahal sebenarnya zero waste dimulai dari Refuse (menolak), Reduce (mengurangi), and Reuse (menggunakan kembali). Saat benarbenar sudah tidak memungkinkanuntuk3haltadi,barudilakukan Recycle (daur ulang) dan Rot (membusukkan/komposting).

“Intinya zero waste menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan,” katanya.

Gaya hidup zero wastedimulaidengankeinginanuntukmengubah kebiasaan konsumsi dan berinvestasi di masyarakat demi masa depan bumi dan anak cucu. Mengubah mindset (pola pikir/cara pandang) seseorang/masyarakat memang tidaklah segampang membalik telapak tangan. Namun bukan berartitidakmungkin.Inisemua perlu proses, perlu waktu, kerja keras, perlu keseriusan, perlu kerja sama dari semua elemen masyarakat.

Mewujudkan NTB bebas sampah (zero waste) harus dimulai dari diri sendiri dari sekarang dan dari lingkungan terkecil, yakni memilah sampah dari rumah tangga. Betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memilah sampah untuk diolah agar kita terbebas dari bencana dan penyakit. (nas/*)

’’International Conference’’ Bahas Peran Penting BI dalam Transaksi Digital Dari Hal. 1 Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur NTB yang disampaikan oleh Ridwan Syah, dijelaskan bahwa saat ini kita tengah memasuki era revolusi 4.0, yang ditandai dengan tingginya aktivitas digital masyarakat hampir diseluruh sendi kehidupan. Efek dari perkembangan revolusi ini sangat terasa sekali dampaknya serta membawa tantangan hampir di setiap bidang, tak terkecuali perekonomian.

Lanjut Ridwan Syah, khusus di NTB, dapat dikatakan tumbuh dengan pesat, hal ini ditandai juga dengan maraknya perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis aplikasi. ‘’Pada era ini, semua menjadi mudah, teknologi telah menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu,’’ katanya.

Selain itu, Ridwan Syah juga mengingatkan bahwa berbagai kemajuan yang dilahirkan oleh kondisi tersebut, tentu membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.

Kehadiran ekonomi digital, selain membuka banyak peluang bisnis barat yang memanfaatkan teknologi, serta mengurangi pengangguran, juga dapat menjadi ancaman bagi pelaku bisnis konvensional. Karena, harus diakui, ekonomi digital umumnya memang lebih akrab dengan para generasi milenial.

Tantangan pemerataan serta masalah keamanan bertransaksi digital merupakan hal yang paling sering didengar. Terlebih maraknya penipuan di dunia maya, yang membuat se-

bagian masyarakat enggan bertransaksi secara digital.

Adapun pengurus yang dilantik oleh Sekjend MES Pusat, Edy Setiadi adalah Prof.

Dr. Mansyur Afifi selaku Ketua Dewan Pakar, Baiq Mulianah selaku Ketua Umum, dan Kepala Biro Humas dan Protokol NTB, Najamuddin Amy selaku Sekretaris Umum. Pelantikan PW MES NTB tersebut disaksikan Kepala BI dan kepala OJK Perwakilan NTB. Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol NTB, Najamudin Amy,S.Sos., MM yang diberikan amanah dan resmi dilantik sebagai Sekretaris Umum pada Badan Pengurus Harian PW MES NTB tersebut menambahkan bahwa MES dibentuk sebagai bagian dari ikhtiar Pemprov NTB yang saat ini sedang giatnya membangun dan mengembangkan pariwisata halal ‘’MES NTB akan berusaha seoptimal mungkin meningkatkan keuangan ekonomi syari’ah secara literasi dan inklusi di berbagai bidang,’’ujarnya.

Lebih jauh, Najamudin Amy yang baru saja meraih predikat sebagai peserta Istimewa Terbaik 1 Diklatpim II 2019, mengungkapkan bahwa NTB menjadi provinsi yang bank daerahnya merupakan Bank Syari’ah penuh di seluruh pelosok NTB. ‘’Kehadiran MES yang secara ex officio dibina langsung oleh Gubernur NTB akan menjadi sinergi dalam mewujudkan ekonomi yang syari’ah menuju NTB Gemilang.’’ (r)

Halaman 15

NTB Care Terima 38 Aduan Warga

Pererat Kerja Sama di Berbagai Bidang

Didominasi Soal Air Bersih, Sampah Gubernur NTB Berkunjung ke Tiongkok dan Harga Semen Mataram (Suara NTB) pengawasan dan tindakan tePelaksana Tugas Dinas gas terhadap oknum tak berKomunikasi Informatika tanggung jawab yang melakuStatistik provinsi NTB I kan dengan sengaja pembuanGde Putu Aryadi, S.Sos, gansampahdiareapantai.TerMH mengatakan, selama lebih saat ini pantai Labuhan kurun waktu Oktober 2019, Haji dikenal sebagai salah satu layanan aduan NTB Care destinasi wisata bahari antelah menerima 38 aduan dalan bagi warga di wilayah langsung dari masyarakat.

Lombok Timur, maka dari itu ‘’Sejumlah aduan masih dibutuhkan perhatian khusus berkutat di sektor yang sama terkait permasalahan sampah seperti bulan sebelumnya. tersebut.

Masalah air bersih, Selanjutnya, di wilayah sampah,layanan publik serKabupaten Lombok Barat ta masalah yang akhir - akhir warga menginginkan adanya ini menyedot perhatian yakperhatian dari pemerintah (Suara NTB/ist) GP.Aryadi ni tentang kenaikan harga seuntuk kaum muda setempat, men,’’ ungkap mantan Irbandalam hal ini warga meminsus Inspektorat Provinsi NTB ini di kantornya, ta agar pemerintah memberikan ruang dan Rabu (23/10). kesempatan hingga memfasilitasi kelompok/ Sejauh ini, aduan masyarakat terkait komunitas muda berbentuk program kegiatan kenaikan harga semen telah direspons cepat untuk mengembangkan kemampuan diri, pooleh pemerintah daerah. Melalui Dinas Per- tensi ataupun kreativitas agar lebih produktif dagangan Provinsi NTB bersama Disperindag di usia emas mereka.

Kabupaten/Kota yang telah melakukan sinMenanggapi hal itu, plt. Kepala Dinas Kominergi untuk mengantisipasi dan mencari solu- fiotik NTB I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH mengasi tepat untuk masalah hal tersebut, terma- takan bahwa saat ini pihaknya sedang mendesuk melakukan operasi pasar. sain fitur platform berbasis laman daring (webSeperti diketahui, belum lama ini Disper- site) yang terintegrasi langsung di website resmi indag NTB telah melakukan Operasi Pasar ber- dikominfotikNTB,yangtujuannyauntukmenamsama distributor semen se Pulau pung kreatifitas komunitas atau kaum muda Lombok,dengan tujuan memastikan harga se- NTB, Khususnya di bidang penulisan. men dapat dijangkau warga dan juga untuk Saat ini sedang kita rancang satu tools menstabilkan harga. Misalnya saja di Kabu- portal berita di website resmi kami bertajuk paten Lombok Utara pada hari Selasa (12/10), “Jurnalisme Warga dan Millenial” yang telah dilakukannya opersi pasar. Hal itu dilaku- nantinya akan difungsikan untuk menamkan sebagai upaya untuk menjawab keluhan pung karya terbaik dari putra putri NTB bermasyarakat. Disisi lain warga juga sangat mem- bentuk tulisan,’’ ujar Aryadi. butuhkan semen,untuk selanjutnya digunakan Dengan adanya penambahan tools/layanan membangun rumah pasca gempa. menu ini, diharapkan anak muda NTB diAduan selanjutnya datang dari ujung timur manapun berada dapat menginformasikan Lombok,tentangsampahyangberserakandiarea apapun termasuk progres pembangunan NTB. pantai Labuhan Haji, Lombok Timur. Dalam ‘’Bahkan mereka juga dapat mengabarkan aduannya warga meminta pihak berwenang kemajuan,inovasi,kreativitas ataupun potensi dalam hal ini Pemda Lotim untuk melakukan desa mereka sendiri,’’ tutup Aryadi. (r)

Mataram (Suara NTB)Untuk mempererat kerja sama di bidang pendidikan, bidang pemerintahan, perdagangan dan investasi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Zhejiang dan Beijing. Gubernur akan melawat ke negara Tirai Bambu tersebut dari tanggal 23 – 30 Oktober 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, dalam kunjungannya, gubernur didampingi Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Rektor Universitas Mataram, Rektor UIN Mataram, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB serta Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Agenda kunjungan kerja ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan dibiayai oleh Konsulat Jenderal (Konjen) RRT. ‘’Kunjungan kerja gubernur ini atas undangan resmi Kedutaan Besar RRT,’’ ujar Najamuddin Amy, Rabu (23/10).

Untuk memantapkan kerja sama dalam bidang pendidikan, gubernur bersama rombongan akan mengunjungi empat universitas yaitu Zhejiang Gongshang University, Hangzhou Normal University, Beijing Wuzi University serta University of Science and Technology Beijing. ‘’Selain bertemu dengan rektor masing – masing universitas, gubenur juga akan bertemu dengan mahasiswa Indonesia khususnya NTB yang kuliah di sana,’’ ujarnya.

Rektor Universitas Mataram dijadwalkan akan menandatangani MoU dengan Beijing Wuzi University, sedangkan Rektor UIN Mataram dijadwalkan untuk mendiskusikan potensi kerjasama dengan universitas – universitas tersebut.

Sementara kerja sama bidang pemerintahan, gubernur dijadwalkan bertemu dengan Wakil Gubernur Zhu Congjiu di Zhejiang untuk bersilaturahmi dan membicarakan potensi kerjasama kedua belah pihak.

Selain itu, Gubernur NTB dijadwalkan untuk bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia di Beijing, Djauhari Oratmangun untuk berdiskusi mengenai potensi kerjasama dalam berbagai bidang yang NTB bisa dilakukan dengan RRT. ‘’Dalam bidang perdagangan dan investasi, gubernur dan rombongan akan berkunjung ke perusahaan Everbright Environmental Energy (Hangzhou) Co.,Ltd yang merupakan salah satu perusahaan pembangkit listrik tenaga sampah yang tertarik untuk berinvestasi di NTB,’’ katanya.

Selain itu, gubernur juga akan bertemu penanggung jawab Perusahaan Juma Youyi J yang memiliki ketertarikan untuk membangun kereta gantung di salah satu objek wisata di Lombok.

Najamuddin melanjutkan, gubernur juga akan berkunjung ke Hangzhou Future Sci-Tech Dream City untuk melihat Silicon Valley dari Tiongkok dan berbincang dengan pengusaha yang menjadi bagian dari kota tersebut. ‘’Potensi kerja sama perdagangan juga akan dibicarakan ketika berdiskusi dengan Wakil Gubernur Zhii Cingjiu terutama terkait ekspor produk UMKM dari NTB,’’ katanya. (r)

6.900 Hektare Hutan Rinjani Terbakar Dari Hal. 1 Kemudian area Santong 61,3 ha, kawasan HPT Santong 805,39 ha, termasuk wilayah Selatan seperti kawasan Aikmel dengan luar kebakaran 110 ha dan Kembang Kuning 800 ha. ‘’Sehingga total kawasan yang terbakar berdasarkan kompilasi data lapangan dan satelit mencapai 6.965 hektar,’’ jelas Kepala TNGR, Dedy Asriady, Rabu kemarin.

Pantauan wilayah kebakaran juga dirinci pihak TNGR, seperti wilayah kerja Resort Sembalun api tersebar di Jempong Borok, bagian atas pesimpangan antara jalur Sembalun dengan jalur

pendakian Bawak Nao. Sementara kebakaran di Plawangan Sembalun, terjadi di Pos II sampai Pos I jalur pendakian.

Wilayah kerja Resort Aikmel kejadian kebakaran di kawasan Dijarankurus, Timbaturis, Gunung Sambil, sebelah Timur Cemara Rompes seperti Tombong Rae dan Dongkalan Sarigata, hingga ke Hutan Sebau. ‘’Sementara wilayah kerja Resort Anyar kebakaran di Sampurarung-Marung Meniris.

Untuk kawasan kerja Resort Santong, api melalap di Gunung Malang,’’ jelasnya.

Menurutnya, hingga Rabu sore kemarin, lokasi kebakaran terpantau di SPW I terdiri dari wilayah

kerja Resort Senaru,Stampol dan punggung Sangkareang.

Kemudian SPW II untuk wilayah kerja Resort Kembang Kuning. Rinciannya, di Pos III, Cemara Rompes, Pelawangan Jalur Pendakian Timbanuh. Sedangkan wilayah Utara seperti wilayah kerja Resort Sembalun diantaranya, Kali Mpit, Desa Sembalun Timba Gading.

Sedangkan personel yang diterjunkan diantaranya tim Masyarakat Peduli Api (MPA), petugas TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun.

Ditambahkan Kepala TNGR, dalam proses pemadaman, tim mendapati sejumlah kendala seperti kondisi to-

pografi areal yang terbakar cenderung terjal dan curam sehingga sulit dijangkau, kecepatan angin relatif tinggi sehingga kebakaran meluas dengan cepat. ‘’Api cepat merambat karena vegetasi mudah mudah terbakar seperti rumput savana, alangalang, dedaunan kering,’’ jelasnya.

Kendala lain pohon tumbang akibat kebakaran dan tiupan angin membahayakan dan menyulitkan tim melakukan pemadaman, ditambah lagi kurangnya ketersediaan sumber air di lokasi kebakaran.

Namun kerja keras dan upaya pemadaman masih akan terus dilakukan. Rencana selanjutnya, tim Senaru, Kembang Kuning, dan

Sembalun masih melakukan pemadaman. Sementara petugas di tiap wilayah kerja Resort melakukan pemantauan hotspot.

Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TN Gunung Rinjani yang dipimpin oleh Kepala Dinas LHK Provinsi NTB bersama stakeholder, juga membuat usulan penetapan keadaan atau kondisi darurat kebakaran. Ia juga mengaku sudah bersurat ke Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk permintaan dukungan anggaran dan sarana prasarana pendukung untuk penanganan Karhutla di kawasan TN Gunung Rinjani. (ars)

Pasok Air Bersih Sebulan Dari Hal. 1 Khalik menyebutkan, sembilan Pemda kabupaten/kota sudah diberikan anggaran bantuan air bersih. Ia berharap Pemda kabupaten/kota segera melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak.

Di samping itu, kata mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini, masyarakat juga bisa meminta bantuan air bersih ke Polda NTB. Karena Pemprov sudah ada MoU khusus dengan Polda untuk penanganan distribusi air bersih.

Khalik menambahkan, bantuan air bersih untuk sembilan kabupaten/kota yang dilanda kekeringan tersebut untuk kebutuhan satu bulan ke depan.

Khusus untuk Pulau Lombok, ada tiga Pemda yang memper-

oleh bantuan cukup besar, akni Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Timur. Sedangkan di Pulau Sumbawa, yakni Dompu dan Bima. ‘’Semua (kabupaten/kota) kita berikan sesuai kebutuhan, jumlah data desa dan kecamatan terdampak. Kemudian kita rasionalisasi sesuai jumlah dana yang ada. Di luar ini, masyarakat juga bisa minta ke Polda untuk diberikan air bersih. Karena kami BPBD NTB ada kerja sama khusus dengan Polda untuk melakukan pendistribusian air bersih,’’ terangnya.

Untuk bantuan tandon dan lainnya, Khalik mengatakan pihaknya sudah mengajukan ke BNPB. Hasil komunikasi dan koordinasi yang dilakukan, usulan tersebut masih dibahas di pusat. ‘’Kita tung-

gu saja, mudah-mudahan saja (segera),’’ harapnya.

Untuk penanganan jangka panjang, sudah dilakukan pembangunan waduk, damdam kecil dan penanaman pohon di daerah hulu. Untuk sekarang, kata Khalik, dilakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak, yang dimulai Oktober ini. ‘’Karena kita juga melihat kewajiban kabupaten/kota sesuai UU No.23 Tahun 2014 dan UU Penanggulangan Bencana. Ketika kabupaten/kota kewalahan, maka kita harus masuk,’’ tandasnya.

Data resmi BPBD NTB, jumlah masyarakat terdampak kekeringan di NTB sebanyak 674.017 jiwa. Sembilan kabupaten/kota terdampak kekeringan, terdapat di 69 kecamatan pada 302 desa.

Dengan rincian, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan masyarakat terdampak 16.246 KK atau 64.985 jiwa.

Lombok Tengah tersebar di 9 kecamatan dan 83 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 69.380 KK atau 273.967 jiwa.

Lombok Timur terdapat di 7 kecamatan dan 37 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 42.546 KK atau 128.848 jiwa. Lombok Utara terdapat di 5 kecamatan dan 20 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 9.388 KK atau 28.136 jiwa.

Sumbawa Barat terdapat di 3 kecamatan dan 13 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 2.660 KK atau 10.084 jiwa. Sumbawa terdapat di 17 kecamatan dan 42 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak

20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Dompu terdapat di 8 kecamatan dan 33 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 15.094 KK atau 48.717 jiwa.

Bima terdapat di 10 kecamatan dan 36 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 4.190 KK atau 20.819 jiwa.

Dan Kota Bima terdapat di 4 kecamatan dan 13 kelurahan.

Dengan jumlah masyarakat terdampak 6.014 KK atau 17.597 jiwa.

Jumlah kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di NTB antara 5 - 10 liter per jiwa sehari. Jika rata-rata setiap jiwa mendapatkan 5 liter, maka kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di NTB sebanyak 674.017 jiwa mencapai 3,3 juta liter sehari. (nas)

Terancam Putus Kontrak Dari Hal. 1 tim akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) proyek tersebut, baru kemudian menyimpulkan kelanjutan kontrak pekerjaan. ‘’Dari Monev nanti akan disimpulkan berdasarkan deviasinya.

Kalau masih besar (deviasi) bisa direkomendasikan ke PPK untuk putus kontrak,’’ kata Dedi Irawan.

Monev akan berlangsung dalam waktu dekat dipimpin Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH. Tim akan mengecek sejauhmana progres pekerjaan

setelah pemeriksaan pertama.

Pemeriksaan nanti akan melibatkan sejumlah unsur seperti rekanan, PPK, pihak Satuan Kerja (Satker) pelaksana. Lantas akan dilakukan rapat evaluasi untuk menentukan sikap kelanjutan pekerjaan.

Proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini senilai Rp45 miliar. Dibangun di tiga titik ruas jalan nasional untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rin-

jani (TNGR).

Proyek tiga jembatan itu jadi penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya pergantian Jembatan Longken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes.

Dalam perjalanan pekerjaan proyek, setidaknya ada dua kali dilakukan show cause meeting (SCM) oleh pihak PUPR sebagai Satuan Kerja (Satker) pelaksana, ditindaklanjuti dengan peringatan oleh TP4D. Tim bahkan sudah pernah memberi-

kan peringatan karena minus sampai 20 persen.

Deviasi yang sebelumnya minus 14 persen, terus bertambah menjadi 20 persen.

Rekomendasi peringatan terus disampaikan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar rekanan pelaksana mematuhi tertib administrasi dan mengejar keterlambatan pekerjaan. Jika tak kunjung membaik, maka menurutnya tidak ada pilihan lain kecuali direkomendasikan putus kontrak.

Pangkal persoalan pada pelaksanaan jembatan ini, dise-

butnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafide untuk ukuran proyek nasional. Fakta ditemukannya, hingga kini rekanan belum juga mendatangkan alat berat untuk pemasangan beton pancang jembatan.

TP4D juga menyesalkan soal keputusan panitia lelang yang meloloskan perusahaan tersebut, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal.

Seandainya dilibatkan sejak perencanaan dan lelang, diperkirakannya perusahaan pemenang lelang akan terseleksi ketat dan mencegah peluang fraud. (ars)

Seratusan Warga Gantungkan Hidup dari TPA Kebon Kongok Dari Hal. 1 Meskipun hasilnya kecil, namun ia bersyukur, karena cuma itu satu-satunya pekerjaannya. ‘’Saya sudah 30 tahun jadi pemulung. Sejak keberadaan TPA sudah menjadi pemulung.

Sehingga hasilnya ada untuk biaya anak-anak,’’ katanya.

Ia menyebut, jumlah warga dari tiga dusun yang menjadi pemulung di TPA Kebon Kongok sekitar 140 orang. Pada hari pertama pembukaan TPA Kebon Kongok, cuma ada puluhan warga yang memulung.

Apabila masyarakat tahu TPA sudah dibuka, maka akan banyak yang datang.

Ia mengatakan, sampah yang diambil berupa sampah plastik, kardus dan kantong kresek bening. Sampah yang

dikumpulkan kemudian dijual ke pengepul yang langsung datang mengambil.

Pembuangan Sampah Dibuka Terbatas Sementara itu, pelayanan pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok mulai dibuka terbatas, Rabu (23/10). Pemulihan TPA Kebon Kongok ditargetkan tuntas lebih cepat dari 15 hari yang diinstruksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. ‘’Kita berharap tiga hari ini sudah selesai (penanganan kebakaran di TPA Kebon Kongok),’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi usai meninjau pelaksanaan penanganan kebakaran TPA Kebon Kongok, Rabu (23/ 10) siang.

Ia mengatakan, mulai Rabu (23/10), Kota Mataram dan Lombok Barat sudah diberikan akses untuk membuang sampah di TPA Kebon Kongok. Tetapi akses pembuangan sampah masih diberikan terbatas. ‘’Yang pasti, tiga hari ke depan ini, kerja bersama tim yang telah dibentuk provinsi ini harus lebih massif, dimaksimalkan untuk mematikan beberapa titik api yang masih terlihat,” katanya.

Pola penanganan lahan TPA yang terbakar, yakni dilakukan penggalian kemudian disiram. Setelah itu ditimbun menggunakan tanah. Sehingga tidak lagi keluar asap. Selain itu, dibangun akses jalan berputar di TPA. Sehingga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mobilisasi

peralatan menjadi lebih cepat. ‘’Sudah 80 are yang diratakan. Yang sudah dipakai untuk pembuangan sampah. Total lahan 5 hektare. Titik api bukan di lima hektare itu. Titik api ada di beberapa lokasi. Yang 80 are itu memang titik api yang dipadamkan,’’ jelasnya.

Armada yang diturunkan untuk memadamkan api sebanyak 5 unit excavator, 3 unit bulldozer, Damkar dan belasan mobil tangki air. Dengan peralatan sebanyak itu, ia yakin pemadaman akan lebih awal diselesaikan dari target 15 hari. ‘’Kita berharap Lombok Barat juga memberikan bantuan yang sama seperti Kota Mataram. Karena Lombok Barat juga memasukkan sampah ke sini,’’ ujar Khalik.

Kepala UPTD TPA Region-

al Kebon Kongok, H. Didik Mahmud mengatakan bahwa pelayanan pembuangan sampah sudah mulai dibuka di TPA Kebon Kongok. Namun, setiap truk pengangkut sampah yang berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat diberikan kesempatan tiga kali sehari.

Apabila satu truk mengangkut sampah lebih dari tiga truk, maka akan ditolak.

Ia menyebut, jumlah armada kendaraan pengangkut sampah dari Kota Mataram sekitar 36 unit. Sedangkan Lombok Barat 10 unit. Ia mengatakan, penanganan dengan pola gali, siram dan ditimbun dengan tanah cukup efektif mengatasi kebakaran di TPA Kebon Kongok. Dengan pola seperti itu, tidak lagi keluar asap. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 24 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Kebakaran Rinjani Rugikan Pariwisata Mataram (Suara NTB) Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) membuat pelaku industri pariwisata kebingungan. Pasalnya, paket pendakian yang telah ditawarkan kepada para wisatawan harus dibatalkan, mengingat sebaran titik api yang kian meluas.

Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Dr. Ainuddin, SH, MH, menerangkan pihaknya adalah salah satu yang paling menerima dampak dari kebakaran tersebut. “Geopark yang kita bangga-banggakan ini dalam keadaan terbakar. Pasti berpengaruh karena secara langsung teman-teman ini juga banyak menelepon (menanyakan situasi dan solusi ke PHRI NTB),” ujarnya ketika dihubungi Suara NTB, Rabu (23/10).

Diterangkan Ainuddin banyak dari pemandu wisata terpaksa mengalihkan rute perjalanan untuk mengakomodir keinginan wisatawan yang tetap ingin berlibur. Walaupun begitu, hal itu disebut sangat tidak menguntungkan baik dari segi kesan pelayanan maupun kepuasan wisatawan sendiri.

“Yang sudah-sudah terima booking ini khawatir juga karena sudah terima uang orang. Tidak bisa terlaksana, ini kan bahaya. Bisa jadi sangkutan hukum,” ujar Ainuddin. Tidak sedikit dari pemandu wisata tersebut menerima keluhan dari wisatawan. “Karena mereka (wisatawan, red) tidak dapat apa yang diharapkan. Mereka sudah bayar kemudian tidak jadi berangkat kan juga persoalan,” sambungnya.

Ditekankan Ainuddin saat ini tengah terjadi pertukaran informasi yang merugikan, baik bagi para pemandu wisata maupun wisatawan sendiri. Pasalnya, tidak sedikit dari wisatawan mendapatkan kabar bahwa kebakaran yang terjadi di sekitar BTNGR memang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. “Kalau (memang) sengaja dibakar, ya mereka tambah kecewa,” tegasnya.

Untuk itu, Ainuddin mengharapkan adanya ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang untuk meluruskan informasi tersebut kepada para wisatawan. Hal itu menjadi penting mengingat kebakaran yang terjadi sangat berpotensi mengurangi tingkat kunjungan yang baru saja mulai meningkat setelah dibukanya jalur pendakian beberapa waktu lalu.

“Secara umum harus disampaikan (informasi) yang benar sehingga khalayak umum mengetahui penyebabnya. Kalau teman-teman ini sedang simpang-siur. Satu per satu mereka punya cerita yang berbeda-beda,” ujar Ainuddin.

Dengan informasi yang datang dari sumber yang jelas, diterangkan Ainuddin, wisatawan dan pemandu wisata akan lebih yakin dan dapat menerima bahwa kejadian tersebut memang merupakan fenomena alam semata. Pihaknya mengharapkan agar informasi tersebut dapat segera diberikan oleh pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kerugian.

Kerugian yang dimaksud Ainuddin adalah kerugian materil dan kerugian dari segi kepercayaan wisatawan sendiri. “Jangan sampai kita ini terlihat tidak care (peduli) pada objek wisata yang kita miliki. Sampai muncul asumsi ada yang membakar, tidak ada pencegahan, dan segala macam,” pungkasnya.(bay)

Waspadai Investasi Bodong dengan Bunga Tinggi Praya (Suara NTB)Keberadaan lembaga investasi di NTB dalam beberapa tahun belakangan banyak bermunculan. Ironisnya, banyak di antaranya yang ditengarai sebagai lembaga investasi ilegal alias bodong.

Untuk itu masyarakat diminta lebih waspada dan cermat dalam menentukan lembaga investasi mana yang dipilih.

Jangan sampai jadi korban lembaga investasi bodong.

“Dalam menentukan di mana kita menabung ataupun berinvestasi harus cermat dan hati-hati. Karena sekarang banyak lembaga investasi bodong di tengah masyarakat,” (Suara NTB/kir) ungkap Direktur Eksekutif DeSondang Martha Samosir partemen Edukasi dan Literasi Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Sondang Martha Samosir, kepada wartawan, Rabu (23/10).

Ditemui usai pencanangan hari menabung di arena pasar Mandalika di bencingah Adiguna Praya, Sondang mengatakan salah satu ciri investasi bodong biasanya menawarkan bunga yang sangat tinggi. Jauh di atas bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional pada umumnya. Bahkan ada yang sampai 30 persen per tahun. “Hati-hati kalau ada yang menawarkan investasi dengan bunga tinggi. Apalagi sampai 30 persen, itu yang tidak mungkin. Kalau ada yang seperti itu, besar kemungkinan itu investasi bodong,” ujarnya.

Menurutnya, memberikan bunga tinggi menjadi salah satu cara yang paling ampuh bagi lembaga investasi bodong untuk menarik minat calon investor. Karena biasanya masyarakat akan cepat terpengaruh dengan penawaran bunga yang tinggi tersebut. Terutama lagi masyarakat awam.

Pasalnya, ketika orang mau menabung ataupun berinvestasi pasti akan memilih yang menawarkan dividen atau bunga yang ditinggi. Padahal pilihan investasi tersebut belum tentu aman dan legal. “OJK sendiri secara kontinyu terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait investasi yang aman. Dan, dukungan dari semua pihaknya juga sangat diharapkan dalam hal ini,” sebutnya.

Sondang mengatakan, banyak lembaga keuangan yang menawarkan jasa investasi dan terdaftar di OJK. Tapi rata-rata menawarkan bunga yang tidak terlalu tinggi. Tetapi itu jauh lebih aman, dari pada mengejar bunga tinggi tapi uang yang diinvestasikan tidak terjamin keamanannya. “Sekarang lebih memilih bunga kecil tapi aman atau bunga tinggi tetapi tidak aman,” terangnya. Karena pada prinsipnya, investasi itu harus aman. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tetapi bertumbuh dengan pasti.

Untuk lebih amannya, sebelum berinvestasi masyarakat bisa mengakses website OJK RI. Disana lengkap tercatum daftar lembaga keuangan ataupun investasi yang legal dan terdaftar serta diawasi langsung oleh OJK. Sehingga secara pertanggungjawaban lembaganya jelas. Jika ada persoalan OJK bisa turut membantu.

Tapi kalau tidak terdaftar oleh OJK, tentunya OJK tidak bisa bertanggung jawab. Karena kewenangan OJK hanya pada lembaga keuangan dan investasi yang terdaftar saja.

Sementara yang tidak terdaftar itu ranahnya aparat penegak hukum jika muncul persoalan. (kir)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ritual Rebo Bontong di Gili Trawangan

Bupati dan Wabup Diceburkan ke Laut Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar, dan Wakil Bupati, H. Sarifudin, diangkat dan diceburkan ke laut oleh para pemangku adat ritual Rebo Bontong di Gili Trawangan, Rabu (23/10). Acara tersebut merupakan penutup Gili Festival 2019. Tradisi berhasil memikat perhatian wisatawan asing. Sebagaimana tujuannya, perkenalan budaya masyarakat Lombok ini diharapkan mampu mengundang minat wisatawan untuk berkunjung - terutama pascagempa.

Ritual Rebo Bontong atau Rabu terakhir di bulan Safar (bulan Hijriyah), disebut pula sebagai ritual Mandi Safar. Bagi masyarakat Gili, Mandi Safar telah dilaksanakan setiap tahun. Kolaborasi antara Gili Hotel Asociation Pemda Lombok Utara, diharapkan berlanjut dan menjadikan Ritual Rebo Bontong masuk dalam kalender event wisata Lombok Utara.

Serangkaian ritual Mandi Safar diawali dengan arak-arakan masyarakat Gili Trawangan. Mereka berjalan kaki dari areal dermaga menuju ke utara hingga di depan Masjid Gili Trawangan. Warga beriring-iringan menggunakan pakaian adat. Kaum perempuan berjalan kaki sembari membawa nampan tanah liat yang di atasnya berisikan makanan dan buah. Sedangkan kaum lakilaki yang notabene tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat, mengikuti di belakangnya dengan menunggang kuda.

Arak-arakan menjadi lebih semarak, karena diiringi oleh gamelan tradisional.

Sebelum ritual mandi, warga juga melakukan selakaran (barzanji) diikuti zikir dan doa.

Setelah makan bersama secara adat, warga kemudian mandi bersama di Pantai Gili Trawangan. Bahkan, Bupati, H. Najmul Akhyar, dan Wakil Bupati, H. Sarifudin, yang hadir pada saat itu, ikut diceburkan ke laut oleh warga. Bupati dan Wabup, berikut wartawan yang meliput digotong bersa-

ma-sama dan dilempar ke air.

Tokoh masyarakat, sekaligus mantan Kades Trawangan, H. M. Taufik, menjelaskan makna di balik Mandi Safar.

Tradisi mandi ini diniatkan untuk menolak bala’ (bencana).

Mandi Safar terkandung filosofi mensucikan diri. “Karena memang kami dan leluhur kami, menyakini bahwa Rabu terakhir di bulan Safar itu Tuhan akan menurunkan bala’ di bumi, baik di darat maupun di laut. Makanya dinamakan ritual ini, Mandi Safar,” ujarnya.

Taufik menjelaskan, ritual mandi Safar bukan sekadar mandi biasa. Di sela-sela ritual, disiapkan 99 daun mangga yang sudah dituliskan ayat suci Al Qur’an (Al-Ikhlas). Daun mangga direndam di laut, setelah itu diambil lagi untuk direndam di air sumur. Maksudnya agar bencana laut tidak menimpa warga yang ada di daratan. “Jadi memang sebelum melakukan ini ada ritual khusus, ada selakaran, ada dizikiran sebelum melakukan itu,” ucapnya.

Sementara pelaku usaha, Lalu Kusnawan, pada kesempatan yang sama menyatakan ritual Mandi Safar tidak hanya melestarikan budaya saja. Tetapi memperkenalkan kekayaan budaya kepada wisatawan. Selain itu, keterlibatan kesenian tradisional, rebana, Gandrung dan Gendang Beleq yang mengawal, memberi kesempatan eksistensi karena seniman terakomodir secara ekonomi.

“Dalam jangka panjang, kita

(Suara NTB/ari)

DICEBURKAN – Bupati KLU, H. Najmul Akhyar diangkat pemangku adat dan hendak diceburkan ke laut dalam ritual Rebo Bontong di Gili Trawangan, Rabu (23/10). berharap event ini jadi agenda tahunan Pemerintah daerah. Ini juga penting untuk kesiapan KLU menyambut event Moto GP di sirkuit Mandalika,” ujarnya.

Kusnawan menilai, Pemda Lombok Utara harus memiliki rencana ke depan terkait Moto GP. Tiga Gili dan Lombok Utara pada umumnya, diharapkan identik sebagai destinasi wisata utama para penonton Moto GP di sela-sela wisatanya. “Kita di KLU juga harus bersiap-siap.

Jangan sampai tidak ada aktivitas, membuat kita tidak menarik untuk dikunjungi, menurut saya ini ancaman yang mengkhawatirkan,” tandasnya.

Ketua Panitia Mandi Safar, Sukding, mengamini festival ini bertujuan meningkatkan lama tinggal wisatawan di tiga Gili.

Sehingga diharapkan, kedepannya supaya kemasan Mandi Safar bisa lebih besar lagi untuk meningkatkan kunjungan

Manajemen BUMD di Lotim Dinilai Tak Sehat Selong (Suara NTB) DPRD Lombok Timur (Lotim) menjadwalkan memanggil tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat, Kamis (24/ 10) hari ini. Pemanggilan dilakukan terhadap perusahaan plat merah tersebut untuk mempertanyakan keseriusan dan kemampuan dari BUMD ini lantaran selama ini dinilai tidak sehat.

Tiga BUMD yang dipanggi tersebut masing-masing Agro Selaparang dan Selaparang Energi dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Pemanggilan tiga BUMD ini menyusul akan diberikannya suntikan dana masingmasing sebesar Rp1 miliar oleh Pemda Lotim. Sehingga diharapkan ke depan dapat lebih baik dengan hasil yang dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat.

“Direktur BUMD diharapkan yang berani berbuat kepada perusahaan dan masyarakat,” terang Ketua Komisi IV Bidang Ekonomi dan Pembangunan DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman dikonfirmasi, Rabu (23/10).

Menurut politisi Partai Golkar ini, dalam pengelolaan manajemen suatu BUMD harus disertai dengan pengelolaan keuangan yang sehat dan didukung personalia mumpuni. Apabila dua faktor utama itu tidak melengkapi, kata dia, maka pemerintah harus lebih berhati-hati dalam memberikan anggaran terhadap BUMD yang sakit tersebut. Misalnya pemerintah daerah terlebih dahulu harus melihat background dari direktur dari BUMD itu sendiri.

Harus memiliki intelegensi tentang keuntungan. Misalnya, apabila masyarakat bisa terbantu dengan profit yang dicari.

“Sedikit pemasukan BUMD namun besar manfaatnya bagi masyarakat itu jauh lebih bagus.

Untung besar tapi tidak berdampak pada masyarakat ini sangat kita sayangkan,” ungkapnya. Dikatakan tiga BUMD ini tidak sehat karena realisasi dari target yang sudah ditentukan tidak tercapai.

Sementara Agro Selaparang dan Selaparang Energi, yang akan diberikan dana Rp1 miliar. Termasuk tidak sehatnya BPPD karena target tidak pernah terealisasi.

Semestinya BUMD harus lebih besar keberpihakannya ke UKM dan bukan ke kontraktor. “Besok Kamis (hari ini, red) akan dipanggil untuk melihat laporan keuangan dan data personalianya yang ingin kita lihat. Faktor tidak sehat, laporan keuangan dan personalia yang gemuk,”pungkas Hasan Rahman. (yon)

Pariwisata. “Harapan kita tidak berhenti sampai di sini saja.

Jadi supaya dikemas lebih baik dan lebih menarik,” harapnya.

Sementara, Bupati Lombok Utara, mendukung even Mandi Safar dijadikan agenda tahunan.

Karena baginya, ritual tidak hanya mandi menurut harfiah, tetapi juga membersihkan diri dari

segala dosa dan kesalahan. Selain itu, ia menyaksikan adanya kebersamaan antar warga dalam melestarikan budaya.

“Ini juga upaya melestarikan budaya yang diberikan oleh leluhur kita. Jadi ini tahunan, sekarang Gili Trawangan, nanti di Meno dan Air, tergantung panitia memutuskan,” ucapnya. (ari)