SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
RABU, 24 OKTOBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 186 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Terkait Posisi Ketua BPPD NTB
Gubernur Minta Diselesaikan dengan Silaturahmi Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah,SE.M.Sc meminta polemik kepemimpinan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB diselesaikan dengan cara yang elegan. Salah satu yang ditawarkan adalah dengan cara silaturahmi. ‘’Selesaikanlah dengan silaturahmi,’’ ujar gubernur seperti dikutip Ketua BPPD NTB, Fauzan Zakaria Amin di Pendopo Gubernur, Selasa (23/10) sore. Dijelaskan Fauzan bahwa Gubernur NTB meminta dalam kondisi recovery pascabencana seperti saat ini semua pihak diminta tidak melaku-
kan hal-hal yang kontraproduktif dengan semangat kerja yang dibangun pemerintah. Karena itu ia berharap apa yang disuarakan sejumlah pengurus terkait posisi Fauzan Zakaria sebagai Ketua BPPD NTB bisa diselesaikan secara cepat. Secara tegas kata Fauzan, gubernur menyatakan tidak pernah menyetujui pemberhentian Fauzan Zakaria sebagai Ketua BPPD. Saat menanggapi surat dari sejumlah pengurus, gubernur katanya, hanya meminta persoalan ini diselesaikan dengan cepat agar tak mengganggu tugas utama BPPD.
‘’Nggak ada itu (pemecatan). Jadi, persoalan dan dinamika dalam sebuah lembaga itu biasa, selesaikanlah dengan baik,’’ ujar Fauzan mengutip pernyataan gubernur. Sebelumnya, sejumlah pengurus BPPD mempersoalkan posisi Fauzan sebagai Ketua BPPD. Hal ini terkait status Fauzan sebagai Caleg DPRD NTB pada Pemilu 2019 mendatang. Mereka mempersoalkan posisi Fauzan secara etika, meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menegaskan secara hukum Fauzan dapat menjadi caleg dan Ketua BPPD secara bersamaan.
Terkait polemik ini Fauzan sendiri menegaskan, siap menjalankan apa yang disampaikan gubernur selaku pemberi mandat kepemimpinannya di BPPD. Baginya, apa yang terjadi saat ini merupakan dinamika biasa yang terjadi dalam organisasi. ‘’Seperti arahan Pak Gubernur, kita akan konsolidasikan secara internal. Kita duduk bersama dan mencari titik temu yang baik,’’ ujarnya. Terkait posisinya sebagai Caleg, Fauzan menegaskan meski tetap maju di Pemilu kali ini dirinya tidak akan melakukan kampanye. Hal ini agar tidak mengganggu tu-
gas utama dalam memajukan pariwisata Bumi Gora. ‘’Terkait etika tentu saya paham, saya sudah berkomitmen dari awal saya tidak akan menggunakan fasilitas dan posisi saya di BPPD untuk berkampanye. Sejak awal saya sudah melakukan itu, publik bisa melihat apa yang saya lakukan sejauh ini,’’ tambahnya. Fauzan menambahkan, saat ini dalam empat bulan kepengurusannya BPPD fokus dalam melakukan konsolidasi untuk memulihkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata NTB. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA- Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah foto bersama Ketua BPPD NTB Fauzan Zakaria Amin di Pendopo Gubernur Selasa (23/10) sore.
Bangun Rumah Korban Gempa
Gubernur Buat Terobosan Libatkan 1.000 Pengusaha Konstruksi
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc membuat terobosan agar dana bantuan tahap pertama bagi korban gempa yang sudah dicairkan dapat segera digunakan membangun rumah. Langkah terobosan yang dilakukan dengan melibatkan pengusaha jasa konstruksi yang berada di bawah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB. ‘’Pembangunan rumah segera dilakukan. Sehingga dalam sebulan ini ketika datang musim hujan masyarakat keluar dari tenda untuk kembali ke rumahnya,’’ kata gubernur saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah korban gempa di Kantor Gubernur, Selasa (23/10) siang. Pada kesempatan tersebut turut diundang Kadin NTB, Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi), Pen-
gusaha Real Estate Indonesia (REI) NTB, Gapeksindo dan lainnya. Hadir juga BPKP, Polda, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Dalam pertemuan tersebut ada komitmen dari Kadin untuk melibatkan 1.000 pengusaha untuk menyelesaikan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Gubernur mengatakan, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, huntara dan huntap bagi korban gempa harus seg-
era dituntaskan. Bahkan Presiden menargetkan pembangunan rumah korban gempa dapat tuntas dalam waktu enam bulan. Namun ada kendala yang ditemukan di lapangan. Karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mensyaratkan rumah tahan gempa, Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Dalam praktiknya kelihatan sederhana tapi menjadi rumit.
‘’Mudah-mudahan dengan kita bertemu ini, saya sudah ngomong dengan Menteri (PUPR) tadi malam.Temanteman menjamin tahan gempa. Supaya teman-teman (pengusaha) ini langsung bekerja karena uangnya ada. Kecuali kalau uangnya nggak ada. Yang mau bekerja ada tapi takut karena tak pernah ketemu,’’ kata gubernur. Ketua Kadin NTB, Ir. H. L. Heri Prihatin mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mempersiapkan secara kolektif kaitan dengan penyiapan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kembali rumahnya. Fungsi Kadin, katanya, untuk menjaga stabilisasi dan ketersediaan bahanbahan bangunan yang dibutuhkan pascagempa.
Saksi Kasus TPPU Terancam Dijemput Paksa
TO K O H Catat Semua Bantuan SEMUA bentuk bantuan yang masuk dari donatur, pemerintah, swasta maupun individu harus dicatat dengan baik. Detail pemasukan, pengeluaran dan saldo harus dihimpun rapi jika dalam bentuk uang. Sebab itu akan berkaitan dengan tanggung jawab moral kepada pemberi bantuan, penerima bantuan, umumnya publik. ‘’Setiap bantuan yang diterima dan yang digunakan atau dimanfaatkan, harus tercatat dan sesuai dengan prosedur serta peruntukan (Suara NTB/ars) dari setiap bantuan terseAyi Riyanto but,’’ pesan Kepala BPKP NTB, Dr. Ayi Riyanto kepada Suara NTB, Selasa (23/10). Saat ini kata Ayi, lembaganya sedang memantau penerimaan dan penyaluran bantuan bencana gempa Lombok dan Sumbawa. Caranya, dengan melakukan pendampingan atau asistensi dalam penatausahaan bantuan. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/nas)
HUNTARA- Seorang ibu warga Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat bersama anaknya, melintas di reruntuhan bangunan rumah yang hancur akibat gempa. Ibu ini dan juga korban gempa lain yang rumahnya hancur, membutuhkan hunian sementara (huntara) segera, mengingat musiim hujan akan segera tiba.
Mataram (Suara NTB) Direktur perusahaan atau rekanan yang diduga terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mangkir panggilan jaksa Selasa (23/10) kemarin. Dengan demikian, akan dilayangkan panggilan ketiga kalinya. Jika tak juga hadir, rekanan tersebut akan dijemput paksa. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH Selasa (23/10) kemarin menyebutkan, ada dua pihak swasta yang dilayangkan panggilan. ‘’Dua orang dari pihak swasta itu kita panggil. Seharusnya hadir hari ini (kemarin). Tapi sampai sekarang belum ada kabar apapun,’’ kata Dedi Irawan sore kemarin. Karena tidak hadir, praktis dilayangkan panggilan ketiga, namun jadwal belum disampaikan oleh penyidik. Pada panggilan ke tiga nanti, akan diamati lagi sikap kooperatif direktur perusahaan swasta dan bawahannya tersebut. Jika tidak hadir, maka akan dilakukan tindakan. Bersambung ke hal 15
Lewat Buku dan Berbagi Cerita dengan Korban Gempa
Baru Satu Unit Terbangun DINAS Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB mencatat, jumlah rumah masyarakat yang rusak berat akibat gempa beberapa waktu lalu mencapai 83 ribu unit. Dua bulan lebih pascabencana gempa, baru satu unit rumah warga yang terbangun. Sedangkan lainnya masih dalam proses pembangunan. Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan secara keseluruhan jumlah rumah warga yang rusak mencapai 210 ribu unit. Dari jumlah itu, sekitar 83 ribu unit rusak berat. Bersambung ke hal 15
Lambatnya pembangunan rumah korban gempa, kata Heri karena semua terjebak oleh juklak dan juknis yang mengikat pada satu konsep. Mestinya, sejak awal ada pilihan-pilihan sehingga para pengusaha yang berada di bawah Kadin dapat digerakkan atau mengeroyok pembangunan rumah korban gempa. ‘’Bukan didominasi sama satu sisi saja. Itu kelihatan mandeknya di situ,’’ katanya. Heri mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan rumah korban gempa, Kadin akan mengerahkan 1.000 pengusaha untuk melaksanakan pembangunan. Apakah itu aplikator Risha, kontraktor dan siapa saja boleh berpartisipasi sesuai syarat-syaratnya. Bersambung ke hal 15
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Berikan ’’Trauma Healing’’ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB mulai turun ke daerah-daerah terdampak bencana gempa bumi. Selain memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB juga memberikan trauma healing lewat buku dan berbagi cerita kepada anak-anak korban gempa.
IGB.Sugihartha (Suara NTB/dok)
DESA Gelanggsar, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) menjadi sasaran pertama. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan sampai Kabupaten Sumbawa. ‘’Ini perintah Pak Gubernur. Jadi, kita melakukan trauma healing kepada anakanak terdampak gempa melalui buku dan berbagi cerita,’’ kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM kepada Suara NTB di SDN 1 Gelangsar, Selasa (23/10). Jika selama ini trauma healing melalui psikolog atau relawan dalam bentuk menyanyi. Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menurunkan pustakawan untuk berbagi cerita dan membagikan buku kepada anak-anak korban gempa. Trauma healing kepada anak-anak korban gempa ini, kata Manggaukang akan dilakukan pada enam daerah terdampak bencana. Mulai dari Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa. Diharapkan program dan kegiatan seperti ini dapat juga dilakukan Dinas Perpustakaan kabupaten/kota. Sehingga anak-anak korban gempa tidak trauma. Dengan trauma healing seperti ini diharapkan anak-anak sekolah terdampak gempa memperoleh pengetahuan. ‘’Bagaimana supaya anak-anak senang tapi mendapatkan ilmu. Sambil kita mengajak mereka ke Perpustakaan Provinsi nanti,’’ ujarnya. Mantan Staf Ahli Gubernur ini mengatakan, akan mendatangi kabupaten/kota agar melakukan hal yang sama. Saat ini, Dinas Perpustakaan yang sudah melakukan hal serupa adalah Lombok Tengah dan Lombok Timur. ‘’Supaya anak-anak jangan trauma lagi. Kita juga membawa bantuan kepada korban bencana. Sekaligus daerah ini (Desa Gelangsar) adalah binaan OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,’’ jelasnya. (nas/*)
(Suara NTB/nas)
SEMBAKO - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Manggaukang Raba menyerahkan bantuan sembako kepada warga Desa Gelangsar Gunungsari Lobar.
(Suara NTB/nas)
TRAUMA HEALING - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, H. Manggaukang Raba bersama sejumlah Kepala Bidang dan Pustakawan memberikan trauma healing kepada siswa/siswi SDN 1 Gelangsar, Selasa (23/10) kemarin.
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
Masyarakat Masih Trauma MESKI Pemerintah Kota Mataram telah mengeluarkan edaran agar masyarakat kembali ke rumah, imbauan itu seolah tak berarti bagi penghuni rumah susun sewa sederhana di Kelurahan Mandalika. Masyarakat masih trauma dan memilih tidur di tenda. Lurah Mandalika, Nasrudin, Selasa (23/10) menegaskan, imbauan Pemkot Mataram telah disampaikan ke masyarakat. Pihaknya bersama kepala lingkungan turun mensosialisasikan agar warga kembali di rumah. Hanya saja, penghuni di (Suara NTB/cem) dua rusunawa baik di ManNasrudin dalika dan Montong Are enggan kembali. Mereka masih trauma jika sewaktu - waktu terjadi gempa. “Masih trauma saja,” kata Nasruddin. Di Montong Are sekitar 40 kepala keluarga dan 10 KK di Mandalika tetap bertahan. Tenda pengungsian hanya digunakan sebagai tempat tidur saja. Sedangkan aktivitas seperti memasak dan lain - lain kata Nasrudin, warga kembali ke rumahnya. “Kalau masak dan mandi mereka di rumahnya,” ujarnya. Kejadian gempa bumi di Jawa Timur termasuk di Palu, Sigi dan Donggala berdampak ke masyarakat. Apalagi pekan kemarin gempa bermagnitudo 4,8 skala richter kembali mengguncang Pulau Lombok. Dia memaklumi psikologi dan trauma warga. Mereka memikirkan keselamatan keluarga sehingga bertahan di tenda pengungsian. “Kejadian di Jawa Timur ramai lagi tinggal di tenda,” ujarnya. Secara perlahan demikian kata dia, mendekati warga agar mau tinggal di rumahnya. Hal ini tak mudah karena butuh kesabaran. Meskipun demikian, kondisi mulai pulih ini diharapkan masyarakat merasa tenang dan berangsur angsur kembali ke rumah mereka. (cem)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Program Pusat di Mataram Terbengkalai Mataram (Suara NTB) Sejumlah program pemerintah pusat di Kota Mataram terbengkalai. Program yang sebelumnya telah dilaunching, tapi kelanjutannya kemudian tidak tampak. Seperti halnya panggilan darurat 112 yang merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diresmikan 2016 lalu, kini tak berfungsi maksimal. Pusat panggilan darurat yang memiliki ruang khusus di pendopo Walikota itu, dengan hajat menyampaikan informasi kedaruratan ke lintas sektor, susah dihubungi. Program kota pintar juga mengalami nasib sama. Inovasi diadopsi dari Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya reformasi birokrasi sesuai arahan Kementerian tak jelas keberlanjutannya setelah diresmikan 31 Agustus 2017 lalu. Tahun ini, automatic traffic control system (ATCS) juga tak jelas pemanfaatannya. Program Kementerian Perhubungan dengan kucuran anggaran Rp3 miliar lebih tak berfungsi maksimal. Kamera pengintai dipasang di lima titik persimpangan jalan dan satu ruang monitor hanya sekadar ak-
sesoris saja. Dishub yang baru - baru ini studi banding ke Kota Kembang untuk mempelajari operasional ATCS juga belum mengoptimalkan kamera pengintai tersebut. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito tak mengetahui sejauh mana program berjalan atau tidak. Pasalnya, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum memberikan laporan, sehingga program tak berjalan. “Nah, makanya ini belum saya terima laporan,” aku Eko. Sekda tak setuju jika program pemerintah pusat tersebut dinilai mubazir. SKPD tek-
nis diminta mengkomunikasikan permasalahan itu dan mencari solusinya. Dia menegaskan, program itu harus beroperasi sesuai perencanaan awal. Kalaupun ada kendala diselesaikan sesegera mungkin. “Apakah karena gempa kemudian perangkatnya terganggu. Kalau ada kesulitan seharusnya dilaporkan apa masalahnya,” ucapnya. Sekda memerintahkan program pemerintah pusat harus dimanfaatkan. Operator segera mengkomunikasikan kendala yang ditemui. Pantauan Suara NTB, tiga operator di Call Center terlihat hanya duduk santai. Mereka
(Suara NTB/cem)
SIMULASI - Sebanyak 50 pelamar CPNS mengikuti simulasi CAT sesi ketiga di UPT Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional X Denpasar di Mataram, Selasa (23/10).
Simulasi Ujian CAT Berlangsung Lancar
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 400 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Mataram mengikuti simulasi computer asissted test (CAT). Secara umum, pelaksanaan simulasi berlangsung aman dan lancar. Pelaksanaan simulasi dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Peserta yang melamar sejumlah formasi diberikan waktu satu jam menjawab 50 pertanyaan. Peserta harus memenuhi passing grade. Minimal pelamar memperoleh skor 289 untuk tes kompetensi dasar, tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensi umum. Peserta simulasi, Mira merasa gugup menjawab 50 soal pada saat simulasi. Apa yang
dipelajari tak jauh berbeda. Hanya saja perlu pendalaman lagi untuk memantapkan pengetahuannya. “Kayaknya perlu belajar lagi. Terutama di TWK,” kata Mira ditemui Selasa (23/10). Berkaitan dengan pengoperasian tak terlalu masalah. Cukup memasukkan kode serta nomor peserta dan nomor induk kependudukan saja. “Kalau pengoperasiannya tidak ada masalah, lancar-lancar saja,” jawabnya. Berbeda halnya dengan Handayani kesulitan menjawab soal hitung - hitungan. Menurut dia, perlu banyak belajar agar memenuhi standar. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawa-
ian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin menjelaskan, simulasi diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi pelamar CPNS mengetahui sejauh mana kemampuan mereka di tiga materi tersebut. “Kita hanya memfasilitasi saja. Supaya ketika tes peserta tak gugup,” ujarnya. Sebanyak 400 pelamar ikut simulasi. Ini terdiri dari berbagai formasi jabatan yang dilamar. Muja mengharapkan, simulasi ini dapat memberikan gambaran bagi pelamar untuk menambahkan pengetahuan mereka. Dari sisi pengoperasian tak ada masalah. Rata - rata pelamar mengetahui tata cara pengoperasian. (cem)
laporan diterima ditindaklanjuti. “Semua informasi hoax saja,” ujarnya. Pukul 10.00 Wita panggilan masuk 40. Ia berusaha menerima walaupun warga hanya sekadar main - main. (cem)
Mataram (Suara NTB) Proses rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa di Kota Mataram belum merata. Pemerintah masih hanya fokus menangani di satu titik, sementara korban terdampak gempa menyebar di enam kecamatan. Data rumah dan fasilitas umum yang rusak di Kota Mataram sebanyak 7.112 unit. Kerusakan ini baik kategori berat, sedang dan ringan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M.Kemal Islam mengakui, penanganan selama ini terfokus di Kecamatan Sandubaya. Sebab, wilayah tersebut paling banyak terdampak gempa. Dia akan turun kembali mensosialisasikan dengan mengundang masyarakat di masing - masing kecamatan. Sekaligus pembagian panel secara simbolis. “Fokusnya memang di Sandubaya karena di sana paling banyak terdampak,” kata Kemal. Pembangunan rumah dengan pola rumah instans sederhana sehat (Risha) selama ini terkendala aplikator. Satu aplikator dari UMKM hanya mampu mencetak panel untuk satu rumah saja. Pemkot Mataram mendorong aplikator lain. PT. Waskita Karya ditunjuk
menyiapkan bahan. Perusahaan jasa konstruksi plat merah ini siap mendrop bahan untuk 20 unit rumah per hari. “Targetnya per hari itu 11 unit rumah jadi per hari,” ucapnya. Data sementara 360 kepala keluarga memilih pola Risha. Sisa lainnya memilih Riko. Permasalahan material demikian kata Kemal, khusus pembangunan Riko sesuai perintah Wakil Presiden RI H. Jusuf Kalla menunjuk Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bekerjasama dengan penyedia. Artinya, Kadin harus bisa menyesuaikan diri dengan regulasi. “Kadin tidak bisa memberikan keyakinan ke anggotanya. Uang ini kan tidak bisa diambil oleh Pokmas. Tapi transfer oleh BRI ke rekening pengusaha,” ujarnya. “Kok ndak dikasih ngutang sehari saja. Pengusaha harus percaya dong. Kita membantu masyarakat yang terkena musibah. Tidak ada persoalan jika dipahami bersama,” tambahnya. Berbeda halnya dengan pola Risha. Kembali disampaikan Kemal, ini terkendala aplikator. Namun demikian, delapan Risha dibangun di Pengempel ditargetkan rampung selama seminggu. Berikutnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan merata di seluruh wilayah yang terdampak. (cem)
Pengusaha Harus Dukung Lansia Dilayani Penataan Kawasan Cakra Khusus di RSUD
Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada petugas untuk menertibkan apa yang harus ditertibkan untuk penataan kawasan Cakranegara. Menyusul adanya penolakan dari beberapa pengusaha di kawasan ini, karena tidak mau kawasan ini dirapikan. Sebab mereka menganggap ini akan menyulitkan mereka dimasa mendatang. “Apapun alasannya, itu semua kan untuk memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Maka dari itu kami minta kepada warga, penguasa dan semuanya untuk mendukung penataan kawasan Cakra ini. Ini untuk kita semua,” ujarnya. Ia meminta kepada semua pihak untuk memberikan ru-
ang bagi aparat melakukan penertiban. Sebab itu dilakukan demi kepentingan banyak orang. Jika kawasan Cakranegara itu sudah tertata rapi, maka diharapkan bisa menjadi kawasan destinasi wisata. Tentu saja pada akhirnya warga sekitar yang akan merasakan manfaatnya. “Saya rasa kita semua semangat untuk lanjutkan penataan kawasan itu. Tentu warga harus dukung, karena penataan ini akan berkelanjutan,” ujarnya. Ia berharap warga dan pengusaha dapat memahami niat baik dari Pemerintah. Sebab penataan itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Sehingga implikasinya akan sangat besar, jika penataan ini sudah rampung dikerja-
kan. “Dari pusat itu kita diminta untuk jaga komitmen yang sudah kita sepakati dari awal. Kita diminta untuk pastikan bahwa rencana penataan itu sesuai dengan perjanjian awal kita,” ujarnya. Pihaknya juga akan menyediakan kantong parkir khusus bagi pengendara. Selama ini, soal perparkiran inilah yang menjadi kekhawatiran dari para pengusaha yang ada di sekitar lokasi penataan. Namun Pemkot akan memberikan solusi berupa pembuatan lahan khusus parkir. “Demikian juga dengan pedestarian yang dibangun, jangan sampai digunakan oleh kendaraan atau yang lainnya. Itu khusus untuk pejalan kaki, demikian untuk ditaati bersama,” imbaunya. (lin)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kesejahteraan dan kesehatan ingkatan keluarga sejahtera Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan kelompok pusat konseling Usai di Lingkungan masyarakat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dikatakan, prioritas pro- remaja berkembang dengan Karang Kuluh, Kelurahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sayang – saying, Dinas gram di Kampung KB ber- baik. “Alhamdulillah, prog1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pengendalian Penduduk kaitan dengan program kepen- ram yang berkaitan di KKBPK 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan Keluarga Berencana dudukan, keluarga berencana tumbuhkembang di sana,” 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kembali melakukan pembi- dan pembangunan keluarga. ucapnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sutrisno mengharapkan, ternaan di Kampung Keluar- “Fokusnya di program KK1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bentuknya Kampung KB masga Berencana Lingkungan BPK,” kata Sutrisno. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Program KKBPK ini ber- ing - masing OPD dapat memTimrah, Selasa (23/10). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pembinaan secara ber- kaitan dengan pendewasaan fokuskan program ke sana. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kala intens dilakukan oleh usia perkawinan, pengaturan lain dapat mengatur kelahiran, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 DPPKB setelah terbentukn- kelahiran dan pembangunan juga meningkatkan kesejahter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ya Kampung KB pada keluarga. Sutrisno bersyukur aan masyarakat. (cem/*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Maret 2016 lalu di Kelura- sejak terbentuknya Kampung 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 han Jempong Baru. Pembi- KB di Lingkungan Timrah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 naan itu disampaikan Ke- Kelompok kegiatan seperti P E M B I N A A N - P e g a w a i 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pala DPPKB, Drs. Sutrisno, bina keluarga balita, bina ke- DPPKB memberikan pembi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 untuk meningkatkan kual- luarga remaja, bina keluarga naan ke warga di Lingkungan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 itas sumberdaya manusia, lansia, kelompok usaha pen- Timrah, Selasa (22/10). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Suara NTB/fit)
terlihat membuka media sosial di layar monitor. Operator call center, Uun menyebutkan, dari puluhan bahkan ratusan telepone yang masuk hanya menginformasikan berita bohong saja. Tak sepenuhnya
Rekonstruksi Pascagempa di Mataram Belum Merata
Turunkan Standar Sewa ANGGOTA Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menanggapi rencana Pemkot Mataram yang akan menawarkan pengeloaan MWP (Mataram Water Park) kepada investor. ‘’Memang hal ini pelik, Pemkot dilema sendiri. Mau mengelola sendiri tidak mampu, menawarkan kepada pihak ketiga, juga belum ada yang mau,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Menurut dia, banyak faktor yang membuat investor belum tertarik mengelola MWP itu. Salah satunya karena faktor harga sewa. Pemkot Mataram, seharusnya menurunkan standar sewa kepada pihak ketiga atau pihak swasta. ‘’Baru mungkin mereka akan mau mengelola,’’ cetusnya. Karena, kalau Pemkot Mataram menentukan standar tinggi dalam sewa pengelolaan, Gus Arik, sapaan akrabnya, yakin pihak swasta tidak ada yang mau. Karena, kalau MWP diberikan kepada pihak pengurus olahraga renang, standar untuk pertandingan belum memenuhi standar. Oleh karena itu Pemkot Mataram harus menurunkan standar sewa. Kemudian, lanjut anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini, Pemkot Matara harus memberikan keleluasaan kepada pihak penyewa atau pengelola untuk berkreasi mengubah fungsi lahan MWP menjadi Water Palace atau taman bermain air ‘’Supaya nyambung dengan lokasi sekitar sebagai lokasi rekreasi dan kuliner,’’ imbuhnya. Namun demikian, katanya, Pemkot Mataram harus tetap membuat perjanjian yang jelas dan terukur dengan pihak ketiga,’’ ujarnya. Artinya, pihak ketiga harus mempekerjakan warga sekitar, mengelola parkir yang juga harus diawasi SKPD terkait. Perombakan wahana harus disampaikan dengan rencana gambar dan penjelasan detail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pada bagian lain, anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini melihat, belum adanya investor yang berminat mengeloa MWP bisa jadi karena Pemkot Mataram memberi aturan yang begitu ribet dalam perjanjian kerjasama atau pemberian wewenang pengelolaan. ‘’Coba berikan kebebasan berkreasi kepada pihak ketiga, saya yakin ini bisa jalan. Tapi tetap terkontrol. Kalau memang tidak ada juga yang mau, bentuk segera konsorsium. Antar OPD untuk mengelola itu barang (MWP),’’ pungkasnya. (fit) I Gusti Bagus Hari SP
(Suara NTB/cem)
PANGGILAN DARURAT - Operator pusat panggilan darurat 112 mengecek panggilan masuk di layar monitor, Selasa (23/ 10). Call center merupakan salah satu program pemerintah pusat yang tak dimaksimalkan pemanfaatannya.
DPPKB Lakukan Pembinaan di Lingkungan Timrah
(Suara NTB/ist)
Kota Mataram
Mataram (Suara NTB) Demi mendongkrak angka kunjungan pasien di RSUD Kota Mataram, manajemen rumah sakit ini membuat paket berobat khusus untuk lanjut usia (lansia). Meski tanpa melalui BPJS atau jaminan kesehatan lainnya, warga lansia sudah dapat menikmati pelayanan ini dengan pembayaran terjangkau. “Ini merupakan inovasi kita untuk tetap bisa berikan layanan yang baik kepada pasien. Ada paketpaketnya juga, cukup dengan membayar sekian bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, Selasa (23/10). Ia mengatakan bahwa sistem rujukan berjenjang membuat banyak pasien mengeluh. Sebab tidak bisa dengan mudah menjangkau pelayanan rumah sakit ini. Tapi dengan adanya paket ini, ia berharap pasien terutama lansia bisa menjangkau pelayanan kesehatan di RSUD Kota Mataram dengan lebih mudah. “Jadi untuk lansia, pensiunan, itu bisa gunakan layanan ini. Murah saja bayarnya, jadi bisa tanpa jaminan kesehatan. Langsung datang saja. Nanti
petugas kami akan melayani seperti biasa,” ujarnya. Pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Dengan demikian pasien bisa terlayani dengan baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal. Apalagi banyak dokter spesialis juga yang ada di rumah sakit ini. “Kita juga masih pikirkan inovasi apa yang akan kita lakukan kedepannya. Karena kita harus terus berinovasi dengan keadaan seperti ini. Pasien banyak yang ngeluh ke kami, karena sistem rujukan berjenjang ini,” ujarnya. Ia berharap berbagai inovasi baru yang dilakukan oleh RSUD Kota Mataram dapat mempermudah pasien, terutama warga Kota Mataram dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang paripurna. Dengan demikian, semua pasien dapat terlayani dengan cepat dan dengan mudah. Ini merupakan dua hal yang menjadi tujuan pelayanan di rumah sakit ini. “Pasien itu maunya pelayanan yang cepat. Makanya kita terus lakukan inovasi, sehingga semua pasien yang datang dapat terlayani dengan maksimal,” ujarnya. (lin)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
Halaman 3
Penyelundupan Benih Lobster
NTB Kehilangan Minimal Rp500 Juta Mataram (Suara NTB) Penyelundupan benih lobster masih saja terjadi. Ringannya sanksi ditengarai menjadi salah satu penyebab mengapa bisnis yang dilarang oleh Kementerian Kelautan Perikanan ini masih saja digeluti.
(Suara NTB/ist)
IZIN - General Manager PT Marina Del Ray, Puri Yusuf, SH saat menerima izin Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1704 tahun 2018 tentang Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Ray di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat NTB dari perwakilan Kemenhub di Jakarta
NTB Resmi Jadi Pintu Masuk ’’Yacht’’ Mataram (Suara NTB) Setelah perjuangan panjang, PT. Marina Del Ray akhirnya diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan sebagai pintu masuk bagi yacht dari luar negeri. Yacht asing dibolehkan berlabuh langsung di perairan NTB dengan tanpa harus mendapat rekomendasi dari otoritas di Bali. Marina Del Ray telah memiliki fasilitas pelabuhan yacht di Gili Gede, Sekotong Lombok Barat. Fasilitas dermaga yacht ini telah lama digagas dan telah rampung dibangun. Tinggal menunggu penambahan fasilitas pendukung bagi keberadaan Marina satu-satunya di NTB ini. “Kami sudah mendapatkan izin Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1704 tahun 2018 tentang Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Ray di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat di NTB. Pak Syafri Biro Hukum Kemenhub yang menyerahkannya langsung kepada kami,” kata General Manager PT Marina Del Ray, Puri Yusuf, SH. Raymond Lafontaine Presiden Direktur PT. Marine Del juga menyambut dengan sangat suka cita terbitnya izin Kemenhub ini. Selanjutnya izin operasional kepada Marina Del Ray dari Kementerian Perhubungan ini digandakan untuk dikirim ke Gubernur NTB, dan Bupati Lombok Barat. Termasuk kepada syahbandar dan Bea Cukai. Awal bulan depan (November), direncanakan akan ada pertemuan dengan seluruh stakeholders tentang legalitas operasional Marina Del Ray di Lombok. “Walaupun begitu, pada prinsipnya, Pelabuhan Marina kami sudah dapat beroperasi dan dapat melayani kunjungan yacht dari berbagai belahan dunia. Kita sudah jadi entry port, ketika ada yang datang, petugas Bea Cukai yang akan berkantor bersama kami di Sekotong,” demikian Puri. Sebelumnya, yacht yang masuk ke Lombok, harus mendapatkan rekomendasi dari Bea Cukai di Bali, termasuk dari Imigrasi. Mereka yang datang ingin menikmati Lombok dengan yacht sangat diproteksi. Karena NTB tak masuk sebagai pintu masuk yacht. Padahal, yacht ini identik dengan turis-turis berduit yang datang menikmati pariwisata daerah dan membelanjakan uangnya guna memenuhi seluruh kebutuhan berliburnya. Tidak saja uang dari belanjaannya selama berwisata, keberadaan yacht inipun dibebankan biaya parkir selama berada di perairan NTB, selain biaya-biaya perawatan kapal. Yang mana, biaya-biaya tersebut sebagiannya akan masuk menjadi PAD. Langkah Marina Del Ray sukses mendukung pemerintah membangun pariwisata daerah. Tinggal Marina Del Ray merampungkan seluruh fasilitas penunjang keberadaan wisatawan yang berkunung ke Lombok dengan yacht. “Fasilitas salah satunya yacht club sudah hampir rampung. Kolam renang juga sedang kami persiapkan. Selanjutnya akan kami bangun hotel di Gili Gede,” demikian Puri. Dengan begitu, kawasan wisata eksotis di Sekotong Lombok Barat akan menjadi daerah hidup. Menyangga sektor pariwisata yang menjadi unggulan NTB. (bul/*)
Terbaru, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram berhasil menggagalkan penyelundupan 5.000 benih lobster dari Bandara Internasional Lombok Senin (22/ 10) pekan ini. Rencananya, benih lobster ini akan dikirim menggunakan pesawat SilkAir MI 126 rute Lop-Sin oleh AMS asal Sukabumi menggunakan koper. Benih-benih lobster ini selanjutnya dilepas di Pantai Pandanan KLU Selasa (23/10) kemarin. Langsung oleh tim dari Reskrimsus Polda NTB, BIKPM, BPSPL Denpasar di Mataram, Pokdarwis Pandanan dan tersangka. Mengapa masih saja terja-
di penyelundupan benih lobster? Tim Reaksi Cepat BPSPL Denpasar di Mataram, L. Adrajatun usai ikut pelepasan mengatakan, dilihat dari pemberian sanksi dianggap masih sangat ringan. Hanya kurungan setahun. Tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan sekali pengiriman. Di negara tujuan pengiriman, satu benih lobster yang masih kecil dan terlihat masih bening, harganya bisa mencapai Rp120.000/ ekor. Negara tujuan paling favorit adalah Vietnam dan Thailan. Padahal, di nelayan dibeli tak sampai Rp50.000/ekor.
menyadarkan masyarakat pesisir agar tak menjual mudah kekayaan alamnya. Sementara dari sisi hilir, BKIPM bersama tim lainnya melakukan tindakan dan pengawasan pengiriman ke luar wilayah. (bul)
(Suara NTB/bul)
Diduga Permainkan Harga
Distanbun Sidak Perusahaan Tembakau Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si berinisiatif melakukan sidak perusahaan tembakau mitra petani yang dilaporkan telah melakukan pembelian tembakau di bawah harga kesepakatan. Sidak ini sekaligus melaksanakan direktif langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menanggapi informasi diterima pimpinan daerah yang belum lama dilantik ini. Kepala dinas turun mengawasi pembelian dan proses pembeliannya, ter-
utama di CV. BJS di Sikur, Lombok Timur. Sebelumnya, dilaporkan terjadi keributan antara petani dengan grader perusahaan ini lantaran pembelian tembakau petani ditengarai standarnya dibawah harga kesepakatan. Dalam laporan langsung yang disampaikan H. Husnul Fauzi kepada pemimpin daerah, dari hasil pengawasannya di lapangan didapatkan informasi, pembelian perusahaan Rp41.000/Kg, dari yang semestinya Rp42.000/Kg menjadi pemicunya. Petani tak menerima harga dimaksud. Kehadi-
Disnakeswan Beda Pandangan dengan Kemendag ingkatkan bobot dan kualitas sapi lokal. “Kalau itu kita lakukan terus menerus. Tidak ada sapi stunting,” kata Iskandar. “Tidak lantas harus memusnahkan sapi NTB, karena ini plasma nutfah kita (potensi) kita,” imbuhnya. Alasan dipertahankannya sapi Bali ras lokal ini, lebih karena ketahanannya beradaptasi dengan lingkungan. Sapi Bali, bahkan tetap mampu berproduksi saat kondisi pakan kritis. Iskandar mewakili Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, drh, H. Aminurrahman, M. Si perbaikan genetik oleh pemerintah daerah telah melakukannya. Menggunakan teknologi terbaru, Inseminasi Buatan (IB) untuk meningkatkan populasi dan kualitas bibit. Dengan menggunakan semen (sperma) dari jantan sapisapilokalunggulan.IByangdilakukan di Banyumulek bahkan telah mendapatkan sertifikat LS Pro. Untuk meningkatkan kualitas sapi-sapi lokal, Disnakeswan melalui UPTnya akan memperbanyak penyediaan semen-semen dari pejantan sapi Brangus. Sebanyak 30 ekor akan dipindahkan ke Balai IB di Banyumulek. Puluhan brangus inilah yang akan dijadikan mesin penghasil semen terbaik sapi lokal un-
(Suara NTB/bul)
L. Adrajatun
SIDAK - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si., saat sidak proses pembelian tembakau petani oleh perusahaan mitra.
Soal Sapi Stunting
Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB beda pandangan dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, terkait dorongan agar tata kelola sapisapi NTB dibuat ulang. Enggar menyarankan agar genetik sapi-sapi lokal “dipangkas” dan dilakukan perbaikan. Sekretaris Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt, M.AP mempertanyakan, generalisasi sapi stunting dari NTB. Bahkan, sapi jenis lokal, sapi Bali yang ada di UPT IB Disnakeswan Provinsi NTB di Banyumulek memiliki bobot hingga setengah ton lebih (500 Kg-600 Kg). Jantan kualitas terbaik itulah yang selama ini dijadikan alat produksi semensemen berkualitas untuk meningkatkan populasi sapi di NTB. “Kalau cebol satu dua dari sejuta lebih populasi sapi kita, hal yang biasa,” ujarnya. Yang paling penting menurut Iskandar, bagaimana intensifikasi kepada peternak ditingkatkan. Misalnya, pemberian bantuan dalam bentuk ilmu peternakan yang unggul, pemberian bantuan pakan dan pengelolaan pakan berkualitas, membantu kandangkandang modern untuk men-
Tahun 2018 ini, telah enam kali pelepasan hasil tangkapan dilakukan. Jika dihitung ratarata sekali penyelundupan minimal 5.000 ekor, maka NTB (negara) kehilangan potensinya senilai Rp500 juta, hingga Rp600 juta. “Itu kita hitung jumlah pengiriman paling sedikit. Dan dihitung hanya yang kebetulan tertangkap. Dan belum lagi penyelundupan yang berhasil lolos. Sudah berapa kerugian negara dibuat,” kata L. Adrajatun pada Suara NTB. Benih lobster dari NTB paling disukai pembeli. Termasuk yang paling tinggi nilai tawar
pembeliannya. Alasannya, karena kualitas benih lobter yang diambil umumnya di perairan Teluk Ekas Lombok Timur dan Teluk Awang, Lombok Tengah, termasuk yang paling kuat daya tahannya. Mengirimnya dengan kantong plastik, benih-benih lobster asal Lombok mampu bertahan hingga 9 jam. Cara penyelundupann juga kian beragam. Tak lolos dengan menyelundupkannya dari bandara, pelaku mengakalinya dengan menggunakan jalur penyeberangan laut. “Bawa ransel, nyeberang ke Bali dengan menggunakan motor. Dari Bali nanti di terbangkan ke berbagai negara, termasuk ke Singapura. Mereka lebih pinter mengakali petugas,” kata Adrajatun. Karena itu, BPSPL sebagai lembaga konservasi, dari hulu
tuk disuntikkan ke betina-betina sapi lokal yang telah siap kawin. Tahun 2018 ini, lanjut Iskandar, Pemprov NTB menargetkan akan melakukan IB kepada 85.000 ekor betina siap bunting. IB dilakukan gratis. Dengan tingkat keberhasilan bunting maksimal 70 persen dan tingkat kelahiran diharapkan 50 ribuan ekor dari total yang di IB. “Harapan kita tahun ini akan terjadi penambahan populasi 50 ribuan ekor dari jumlah populasi sapi kita saat ini sebanyak 1.150.000 ekor,” jelas
Iskandar. Lalu bagaimana dengan sapi-sapi lokal yang belum diterima hotel dan restoran di NTB? Iskandar mengakui memang belum mampu sapi lokal memenuhi kualifikasi yang diinginkan pengusaha hotel dan restoran. “Mereka maunya yang ukurannya sama. Selain itu, pembayaran yang menjadi kendala. Hotel dan restoran ini bayarnya 3 bulan sekali. Padahal, petani harus putar modal. Ini kendala utamanya,” demikian Iskandar. (bul)
(Suara NTB/bul)
SAPI - Sapi unggulan lokal yang dijadikan sumber bibit pengembangan kualitas sapi lokal
ran kepala dinas ini sekaligus ditanggapi oleh perusahaan mitra sebagai satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada perusahaan mitra. Perusahaan sekaligus bersedia akan melakukan perbaikan harga. Termasuk soal transparansi pembelian (grade), kepala dinas mengatakan petani dapat langsung mengontrolnya. Petani meminta agar monitor diarahkan secara menyeluruh agar lebih fair kesepakatan jual belinya. Dari hasil pemantauan lapangan, juga di dapatkan informasi langsung, bahwa tahun ini harga dan propitas hasil tembakau rata-rata Rp40.000/Kg dan 2 ton/hektar. Hasil ini menurut kepala dinas sangat baik 5 tahun terakhir yang rata-rata hasil sebelumnya hanya 1,7 dan 1,9 ton/hektar dengan harga Rp 35.000/Kg. Perkiraan produksi
tembakau Virginia Lombok tahun 2018 ini 38.000 ton. Yang sebelumnya rata-rata 28.000 ton. Juga dengan harga yang sangat baik, termasuk kualitas yang rata-rata sangat baik. Perhitungannya, apabila rata-rata Rp40.000/Kg dengan produksi 2 ton per hektar, maka petani tembakau virginia tahun ini mendapat penghasilan kotor Rp80 juta/hektar. Dikurangi biaya produksi, Rp45 juta perhektar, maka pendapatan bersih petani Rp35 juta sehektar. “Bahkan banyak juga Rp100 juta perhektar selama 5 bulan sampai pascapanen penjualan,” kata H. Husnul Fauzi. Pada Bulan Oktober hingga Desember, diperkirakan masih terjadi pembelian. Walaupun, sebagian perusahaan menerapkan sistem buka tutup pembelian.
“Kami sarankan ke berapa perusahaan agar membeli seluruh hasil petani tembakau sampai ke grade yang paling rendah Rp15.000/Kg. Tahun lalu hanya Rp5.000 – 7.000/ Kg,” kata kepala dinas. Sedangkan jumlah perusahaan mitra petani hingga tahun ini tercatat 21 perusahaan. Tata cara pembelian dan pembinaan pertembakauan NTB juga telah diatur melalui Perda dan Pergub menjadi referensi di wilayah Indonesia. Mengingat, Lombok menjadi pemasok pabrik rokok hingga 80% dari kebutuhan bahan baku nasional. Pemerintah daerah tetap mengingatkan perusahaan, agar tak main-main soal harga pembelian hasil petani. Jika tak diindahkan, sanksinya dapat pencabutan langsung izin operasionalnya. (bul/*)
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB
Dikes Lotim: Vaksin MR ’’Mubah’’ Menurut MUI Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menggencarkan penyuntikan Vaksin MeaslesRubella (MR) dalam mencegah berkembangnya penyakit campak dan rubella. Vaksin yang disuntikkan kepada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun kurang 1 hari ini dinilai sangat dibutuhkan tubuh guna mencegah terjadinya kecacatan permanen. KEPALA Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dikes Lotim, dr. H. Kurnia Akmal mengatakan awalnya direncanakan Agustus dan September 2018. Namun terjadi kendala beberapa hal, salah satunya bencana dan kisruh di tengah masyarakat terkait penilaian vaksin, sehingga dilakukan penjadwalan ulang dan batas terakhir sam-
pai dengan 31 Oktober 2018. Menjawab soal status hukum dari vaksin, Dikes Lotim ini mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI keluar pada Bulan Agustus Nomor 33 tahun 2018. Dalam fatwa ini ditegaskan hukum vaksin MR itu adalah mubah atau boleh. “Bahasa fatwa MUI, vaksin MR dengan beberapa alasan itu mubah untuk dilaksanakan,” terangnya.
Tambah Obat Pascagempa RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi salah satu instansi yang paling sibuk memberi pelayanan kepada korban terdampak gempa. Akibatnya kebutuhan obat juga membengkak. Meski tak menyebut volume obat untuk persediaan pasien, Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Lalu Bahrudin, Senin (22/10) lalu mengakui, kebutuhan obat meningkat tajam selama penanganan korban gempa. Melalui APBD (Suara NTB/ari) H. Lalu Bahrudin Perubahan 2018 ini, RSUD mengajukan usulan anggaran untuk alkes dan obat-obatan ke pemerintah. “Di APBD perubahan kemarin kita mengajukan alat - alat kesehatan (alkes) sebanyak Rp 1,8 miliar dan itu katanya sudah ada dan ditransfer di Dispenda. Artinya itu sudah disetujui dan itu masuk dalam obat-obatan juga,” ungkap Bahrudin. Ia melanjutkan, pelayanan kesehatan pascagempa meningkat signifikan. Korban gempa yang harus ditangani sejak gempa 29 Juli, disusul gempa malam 5 Agustus dominan dirujuk ke RSUD. ”Konsumsi obat banyak sekali, sampai stoknya habis. Dan waktu itu kita ditunjuk sebagai posko kesehatan makanya banyak dari relawan dan yang lainya datang mengambil obat di sini,” imbuhnya. Bahrudin menerangkan, pascagempa yang menimpa infrastruktur RSUD tercatat 15-20 persen sarana dan prasarana rusak. Peralatan yang masih dalam kondisi masih bagus tetap dioptimalkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat sampai saat ini. Beberapa prasarana yang rusak seperti kursi, meja, dan tempat tidur pasien. Mendesaknya pelayanan menyebabkan RSUD harus mengeluarkan prasarana ke tempat terbuka. “Karena memindah pasien dari sini ke lapangan itu, dan di sana jalannya juga tidak bagus, itulah yang menyebabkan kerusakan itu.” Selain sarana kesehatan, sarana transportasi milik RSUD juga rusak. Sebanyak 2 unit kendaraan operasional mengalami tabrakan dalam proses pelayanan warga. “Termasuk mobil kita juga, sampai rusak. Ada 2 mobil yang tabrakan dan sampai saat ini masih diperbaiki di bengkel dan belum dikeluarkan,” pungkasnya. (ari)
Setelah itu, sambung Kurnia Akmal, bulan Oktober akan melakukan evaluasi kembali. Dikes Lotim menunggu evaluasi dari pemerintah pusat, karena ada kemungkinan akan diperpanjang. Akan tetapi harapan Dikes Lotim sudah tidak perlu diperpanjang lagi. Diterangkan, vaksin MR ini sangat penting bagi tubuh. Di mana, kasus kematian akibat virus campak dan rubella cukup tinggi. Lotim cukup banyak kasus dari tahun ke tahun. Kasus campak memang ada terlihat, namun sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah munculnya Congenital Rubella Syndrome (CRS), yakni penyakitpenyakit yang disebabkan oleh virus rubella itu didapat sejak lahir. Itu rentan terjadi pada kelahiran 10 minggu.
(Suara NTB/rus)
dr. H. Kurnia Akmal
Ibu-ibu yang sudah terinveksi virus rubella ini bisa melahirkan anak-anak dalam keadaan berbagai macam gangguan kesehatan. Gangguan jantung, gangguan mata, gangguan sistem syaraf pusat, sistem otak dan pertumbuhan otak. Inilah kemudian yang menimbulkan kecacatan permanen. Melalui imunisasi yang lengkap dan kampanye MR, ini diharapkan didapatkannya kekebalan komunitas. “Tercapai hard imunity,” ucapnya. Ketika sudah tercapai kekebalan kelompok ini, maka akan bisa menanggulangi penyakit menular tersebut. Baik campak maupun rubella. Karena itulah, pemerintah mengejar seluruh masyarakat untuk disuntikkan vaksin MR. Penyuntikan vaksin ini
Akumulasi secara keseluruhan untuk sementara diakui masih cukup rendah capaiannya. ‘’Masih di bawah 50 persen. Harapannya, evaluasi pascaperpanjangan ini bisa 100 persen supaya kekebalan kelompok bisa tercapai,’’ harapnya. Ditambahkan, pascapenyuntikan memang bisa terjadi kontra indikasi pemberian vaksin MR, sehingga untuk beberapa kondisi dilakukan penundaan. Karenanya, sebelum penyuntikan dilakukan pemeriksaan. “Namanya Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) pasti terjadi, resiko itu itu juga kita akan jaga. Sejauh ini, dari data yang sudah dilakukan penyuntikan dari seribu anak hanya 1 kemungkinannya yang mengalami KIPI,” klaimnya. (rus/*)
Dua Berkas Tersangka Kasus Pusuk Sembalun Segera Dilimpahkan ke Jaksa Selong (Suara NTB) Penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) menargetkan dua berkas dari dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun rampung. Bahkan dua berkas ini ditargetkan rampung minggu depan dan segera dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. “Posisi saat ini, penyidik tipikor sedang melakukan perbaikan berkas untuk tersangka kontraktor serta melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka KPA dan KPA inisial HAM,” ujar Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH,SIK, saat dikonfirmasi, Selasa (23/10). Ditegaskan Joko, kedua tersangka sudah ditetapkan sekitar dua bulan yang lalu. Untuk tersangka kontraktor, berkasnya sebelumnya sudah dilimpahkan ke Kejari Lotim untuk dilakukan persidangan. Kontraktor CV Perames Raya inisial SA. SA menjadi ter-
sangka pertama dalam proyek senilai Rp 2 miliar tersebut. Akan tetapi, dari pemeriksaan jaksa bahwa masih terdapat beberapa item yang harus dilengkapi oleh penyidik dari kepolisian. Dari instruksi jaksa supaya dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkasnya dilimpahkan kembali ke Kejari Lotim. “Jadi ada petunjuk dari jaksa untuk dilakukan pemeriksa tambahan terutama terhadap tersangka HAM ini selaku KPA dan PPK. Target minggu depan dua berkas dari dua tersangka ini kita limpahkan ke Jaksa,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, berkas kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun Lotim dengan tersangka kontraktor beberapa waktu lalu dikembalikan Kejari Lotim ke penyidik Satreskrim Polres Lotim. Hal tersebut dikarenakan adanya pemberkasan yang belum lengkap baik formil maupun materil. Untuk kelanjutan penanganannya, jaksa saat ini masih menunggu perbaikan berkas dari aparat kepolisian. Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara, mengaku pihaknya sudah melakukan penelitian
terhadap berkas kasus Pusuk Sembalun yang dilimpahkan aparat kepolisian dalam tahap satu. Penelitian dilakukan apakah berkas dalam kasus tersebut sudah lengkap dan apakah nantinya ada pengembalian atau tidak. Dari hasil penelitian itu, berkas kasus Pusuk Sembalun yang bergulir sejak tahun 2016 itu masih terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik, sehingga berkasnya dikirim balik. Proyek penataan kawasan pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp2 miliar. Dari total anggaran itu, sebesar Rp1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pem-
(Suara NTB/yon)
Joko Tamtomo buatan gerbang selamat datang. Namun, dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)
Dukung ”Recovery” Desa Wisata, Kemendes Anggarkan PJU
Pengumuman Kelulusan Hasil Verifikasi CPNS Masih Tunggu Bupati Selong (Suara NTB) Pengumuman kelulusan hasil verifikasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan serentak dilaksanakan, Rabu (24/ 10) hari ini. Akan tetapi untuk di Kabupaten Lotim, pengumuman berpotensi tertunda dikarenakan naskah hasil verifikasi belum dilakukan penandatangan oleh Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy selaku kepala daerah. Kepada Suara NTB, Selasa (23/10), Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, mengatakan, sesuai dengan (Suara NTB/yon) jadwal, pengumuman akan M. Bahrain dilakukan tanggal 24 Oktober 2018. Namun, persoalan yang dihadapi saat ini bahwa naskah penetapan hasil verifikasi belum dapat ditandatangani oleh bupati, dikarenakan masih berada di Jakarta. Berdasarkan informasi dari ajudan maupun pagawai sekretariat bupati, kepala daerah akan balik dari Jakarta pada Rabu sore. Untuk itu, pihak BKPSDM harus menunggu kepulangan bupati untuk proses penandatanganan naskah penetapan. Setelah itu hasil verifikasi dapat dilakukan sesuai dengan arahan dan perintah bupati. “Naskah itu harus sudah ditandatangani penetapannya oleh bupati. Barulah kita bisa umumkan. Selama belum ditandatangani oleh bupati, kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan pengumuman itu,” ujarnya. Posisi saat ini yakni, naskah tersebut baru ditandatangani oleh Sekda Lotim selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi CPNS 2018 tingkat Kabupaten Lotim. Dengan kondisi yang demikian, Bahrain menegaskan jika dalam aturan pusat bahwa pengumuman hasil seleksi diperbolehkan mengumumkan bagi yang sudah final. Sementara bagi yang belum diberikan waktu hingga semuanya tuntas sebagaimana aturan yang ada. M. Bahrain berharap para pelamar dapat bersabar atas kondisi saat ini. Apabila bupati sudah balik dari Jakarta pada Rabu siang dan naskah itu ditandatangani, maka pada hari Rabu sore dapat diumumkan. Dalam pengumumannya digunakan beberapa teknis baik secara online dan manual. Dari 6.857 pelamar CPNS di Lotim secara online baik dari jalur umum maupun khusus, BKPSDM sudah melakukan pleno untuk disetujui secara bersama-sama jumlah pendaftar yang memenuhi syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ketentuan yang ada. Disebutkannya, Kabupaten Lotim mendapat 225 formasi. 225 itu dibagi dalam dua kategori yakni formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus sebanyak 79 formasi dan formasi umum sebanyak 146 formasi. Untuk formasi khusus diperuntukkan untuk para calon CPNS yang mendaftar dengan tingkat kelulusan pujian atau cumlaude. Akan tetapi syarat atau program studinya harus akreditasi A. Selain itu, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, usia maksimal 35 tahun per 1 Agustus 2018, sehingga tidak semua dapat mengikuti tes CPNS 2018 baik dari kategori khusus maupun kategori umum. (yon)
tidak disuntikkan kepada ibu yang hamil dikarenakan vaksin tersebut lebih efektif pada anak-anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Karena banyaknya sasaran, sehingga Penyuntikan vaksin ini terbesar. Rencananya, vaksin yang sudah dibeli mahal ini akan dibuatkan ke depan menjadi program rutin. Umur 9 bulan, menggantikan vaksin campak, usia 18 bulan diperkuat lagi dan kelas 1 SD. Mengenai capaian di wilayah-wilayah kerja masingmasing puskesmas memang berbeda-beda. Khusus Lenek disebut sudah tercapai 100 persen. Hal ini karena pengerjaannya berbasis sekolah. Ada banyak anak yang bisa disasar. Akan tetapi, ada beberapa puskesmas yang masih rendah.
(Suara NTB/yon)
SAPI - Lotim merupakan salah satu daerah penghasil sapi di NTB. Disnak Lotim mendukung larangan pengiriman sapi hidup ke luar daerah.
Disnak Dukung Larangan Pengiriman Sapi Hidup Selong (Suara NTB)Larangan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengirim sapi hidup ke luar daerah disambut baik Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Menurut Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan Lotim, Lukman kebijakan gubernur tersebut sudah tepat. “Kalau itu sih tepat karena mungkin gubernur juga khawatir dengan populasi sapi potong di NTB akan berkurang. Sejauh ini pula, sudah ada pembatasan untuk pengiriman ke luar daerah setiap tahunnya dan masing-masing daerah diberikan alokasi,’’ ujarnya, Selasa (23/10).
Pihaknya khawatir, adanya kapal ternak yang merupakan program pusat dikhawatirkan pengiriman semakin mudah dan bisa mengancam populasi di daerah. Termasuk populasi di Lombok Timur. Sekarang ini, ujarnya, jumlah populasi sapi saat ini di Lotim mencapai 127 ribu ekor. Alokasi pengiriman ke luar daerah sejauh ini digabung dengan kabupaten lain sebanyak 2 ribu ekor setiap tahunnya. Diakuinya, pengiriman sapi dari Lotim ke luar daerah masih minim. Bahkan, pelaku usaha yang mengirim sapi ke luar daerah hanya satu orang. “Jadi kita tidak masalah dengan kebijakan baru Gubernur
NTB,” terangnya. Bagi Kabupaten Lotim, masalah utama saat ini katanya adalah susahnya mencari sapi potong yang dimasukkan dari Pulau Sumbawa ke Lotim. Buktinya, sapi yang dimasukkan ke Lotim dari Pulau Sumbawa ini 80 persen merupakan sapi bibit dan belum masuk kategori sapi potong. Dalam aturan sebenarnya, ujarnya, diperbolehkan masuk sapi dari Sumbawa adalah sapi potong. Akan tetapi selama ini yang terjadi adalah lebih banyak sapi-sapi yang masih kecil-kecil, sehingga harus dipelihara terlebih dahulu. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Aspek lampu penerangan jalan umum (PJU) cukup menentukan kesan positif bagi wilayah yang potensial pariwisata. Di lingkup desa wisata, tidak banyak PJU yang bisa dinikmati masyarakat pada malam hari. Terkait kondisi itu, Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara (KLU), Agus Tisno, S.Sos., Selasa (23/10), mengungkapkan PJU di daerah wisata mulai menjadi atensi lintas kementerian. Tidak hanya Kemenhub, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga mengalokasikan anggaran PJU untuk mendukung proses recovery (pemulihan) ekonomi wilayah desa wisata. “Kita sudah dapat kepastian PJU dari Kemendes. Kita akan diberikan 157 titik senilai Rp 4 miliar,” ungkap Agus Tisno. Ia menjelaskan, titik pasang PJU dikhususkan di Kecamatan Pemenang khususnya Desa Pemenang Timur. Sebaran PJU di desa tersebut terinci, 12 titik di Dusun Karang Montong - Bangsal, 33 titik ke Dusun Terengan, 80 titik di ruas Pemenang - Tebango Bolot dan 32 titik di ruas Pemenang - Bangsal. Menurut Agus, Desa Pemenang Timur ditunjukkan sebagai desa sasaran PJU karena 2 hal. Pertama, Desa Pemenang Timur menghubungkan akses wisata dengan 3 Gili. Kedua, secara teknis Desa PemenangTimur te-
lah memiliki stasiun yang mendukung PJU. “Usulan ini sudah dibawa ke Kemendes, mudahan bisa realisasi tahun ini juga,” katanya. Agus Tisno menilai, ancaman tidak terealisasinya PJU hanya pada persoalan mepetnya waktu pelaksanaan program di akhir tahun. Lebihlebih jika dilaksanakan di daerah, di mana mekanisme pelaksanaan cukup panjang. Pemda KLU sebut Agus Tisno meminta agar Kemendes sendiri yang mengeksekusi anggaran, daerah ditempatkan pada posisi penerima manfaat. “Kita minta mereka yang kerjakan, kita hanya terima asas manfaat. Kalau kita diberi uang lebih baik mundur karena waktu mepet dan anggaran besar tidak mungkin bisa kita eksekusi,” jelasnya. Tidak hanya PJU Desa Wisata, Dishub juga tengah memprogramkan revitalisasi PJU jalur hutan Pusuk. Jalur ini dominan gelap pada malam hari pascagempa disebabkan rusaknya jaringan dan prasarana PJU. Tercatat hanya satu PJU yang menyala, titiknya di pintu masuk Pusuk. Setelah memasuki pusuk dari arah Tanjung - Mataram, kondisi gelap ditemui dari tikungan pertama sampai ke Pusuk Pass - perbatasan KLU - Lobar. “PJU Pusuk akan kita perbaiki lagi dengan dana sekitar Rp 900an juta. Secara otomatis juga terdapat penambahan titik,” tandasnya. (ari)
Ormas Orang Indonesia Bantu Perpipaan Warga Dusun Terpencil Tanjung (Suara NTB) Musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals ikut berkontribusi dalam memulihkan kondisi sosial pascagempa Lombok. Melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) Orang Indonesia (OI), pelantun lagu Omar Bakri itu membantu warga Dusun Grenggeng - dusun terdalam di Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, dengan perpipaan lebih dari 3 km. Warga Dusun Grenggeng, Budiartoyo, mengaku sangat terbantu oleh uluran tangan OI. Betapa tidak, pascagempa 5 Agustus pihaknya sangat berharap bantuan pipa untuk mendukung pemenuhan air
warga Grenggeng yang bermukim di 4 kampung. Pascabencana gempa bumi melanda, masyarakat setempat kesulitan mengakses air bersih. Perpipaan putus, bak penampung pecah, dan musim kemarau menjadi penyebab warga kekurangan air bersih. “Pasokan air dari pemerintah tidak pernah kita dapat sampai saat ini. kami bersyukur ada relawan dari OI yang sudah membantu kami mengaliri air. Kepada Pemerintah Lombok Utara kami hanya minta dibukakan jalan saja agar kampung kami ini kesannya tidak terisolir,” kata Budiartoyo belum lama ini. Kepala Dusun Grenggeng,
Suparto menambahkan air bersih bantuan OI dapat dinikmati oleh 165 kepala keluarga (KK) atau sekitar 557 jiwa. Sebelum Tim OI datang membantu, warga setempat mengambil air menggunakan jeriken dengan jarak 1,5 kilometer. “Maka dari itu saya mewakili seluruh warga di sini sangat bersyukur sekali, sekarang warga tidak perlu lagi ambil air di tempat yang jauh,” imbuhnya. Tim relawan yang hadir pada peresmian perpipaan itu antara lain, OI, OCC dan Basarnas selaku perwakilan pemerintah. OI memilih Dusun Grenggeng sebagai lokasi sasaran berkat informasi bahwa
keberadaan dusun tersebut jauh dari akses dan jangkauan pemerintah. “Setelah kita tinjau lokasi, dan kita analisis, kemudian kita mengumpulkan donasi dari anggota OI seluruh Indonesia. Alhamdulilah kita bisa membantu warga di sini membangun penampungan dan mengalirkan air bersih ke rumah-rumah,” papar Sekjen OI, Ainu Rofik. Perbaikan pipanisasi warga sudah dilakukan sejak satu bulan lalu. Bersama masyarakat setempat dan Basarnas, OI berhasil memasang pipa hingga air tersuplai ke warga terpencil. Pihaknya juga bahu membahu membangun 3 titik penampun-
gan air yang tersebar dusun itu. Rofik tak menyebut jumlah donasi yang disalurkan ke warga pedalaman. Namun demikian, khususnya pipa saja OI menangani pipa sepanjang 3,5 km. Sedangkan di satu titik penampungan air di permukiman warga, diklaim menghabiskan sekitar Rp 50 juta. “Anggaran tersebut berasal dari donasi anggota OI seluruh Indonesia dan dari donatur. Kita memang khusus menyasar daerah-daerah terpencil, sekiranya nanti ada kerusakan dan masyarakat yang membutuhkan air mohon kami di informasikan karena ini kita akan pantau terus,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
Halaman 5
Lobar Belum Maksimal Tindaklanjuti Arahan KPK Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) belum menuntaskan arahan hasil koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah) tindak pidana korupsi dari KPK. Sejauh ini masih terkendala dari software dan hardware sistem aplikasi untuk penerapan korsupgah dari anti rasuah tersebut.
H.R Agus Agus Rahmat Rahmat Hidayat Hidayat H.R
Inspektur pada Inspektorat Lobar H. R Agus Rahmat Hidayat, mengaku, tindak lanjut korsupgah sudah diadakan pertemuan. Termasuk evaluasi beberapa tindak pencegahan yang dilakukan, terutama di bidang
perizinan. Sesuai arahan KPK semua sistem pelayanan perizinan harus satu pintu, berapa pelayanan izin yang sebelumnya belum satu pintu seperti pelayanan izin reklame, kesehatan dan pendidikan sudah dima-
sukkan satu pintu. “Cuma permasalahan kita saat ini dengan sistem itu kita belum menggunakan sistem online. Kita menggunakan sebagian online dan manual. Ini diminta oleh KPK agar online
semua. Sebab berisiko ada penyimpangan kalau pembayaran lewat sentuhan manusia (manual),” akunya, Selasa (23/10). Meski demikian, ujarnya, belum maksimalnya penerapan sistem online ini bukan hanya di Lobar, namun juga di beberapa daerah. Pihaknya membantah terkesan lambat dalam melakukan evaluasi korsupgah. Pihaknya sudah memprioritaskan anggaran untuk pengadaan aplikasi menunjang aplikasi online ini.
Diakui beberapa kali pemda mengajukan anggaran untuk pengadaan aplikasi, sebab butuh dana besar untuk perangkat tersebut. Beberapa peralatan yang diperlukan baik perangkat hardware maupun software yang terkoneksi dengan induk di Kominfo dan terkoneksi dengan OPD serta wajib pajak. Perangkat ini juga terkoneksi dengan operator dan bupati. “Ini butuh dana besar secara bertahap sudah siapkan. Pemda bu-
kan tidak bergerak makin bergerak,” tegasnya. Menurutnya tim KPK intens turun melakukan evaluasi korsupgah, mereka turun punya jadwal tiga bulan sekali, satu bulan sekali dan enam bulan sekali. Sejauh ini diakui progres tindak lanjut ini diakui belum optimal, sebab optimalnya pelaksanaan korsupgah ini jika penerapan pelayanan perizinan semua menggunakan sistem online. (her)
Dampak El Nino di Akhir Tahun Picu Kekeringan Panjang Giri Menang (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Lombok Barat (Lobar) memperkirakan musim kemarau tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Musim kemarau di daerah Lobar dan Mataram serta Loteng diprediksi masih terjadi bulan depan. Sedangkan di daerah lain di pulau Lombok dan Sumbawa diprediksi musim hujan baru terjadi bulan Desember. Terkait hal ini pihak BMKG pun memberikan peringatan dini kepada semua daerah termasuk Lobar agar mewaspadai dampak dari mundurnya musim hujan yang bisa berdampak pada panjangnya masa kekeringan yang melanda. “Musim kemarau tahun ini lebih panjang, karena suhu muka laut masih dingin dan dampak el nino yang lemah hingga moderat di akhir tahun. Kami sudah berikan peringatan dini kepada pemda agar waspada,” jelas Forecaster Stasiun Klimatologi Lobar I Gede Widi Hariarta, S.Tr, Selasa (23/10). Pihaknya memprediksi untuk musim hujan di wilayah Lobar dan Mataram terjadi pada November dasarian 1 (mulai tanggal 1-10). Ke-
Kapolda Instruksikan Bhabinkamtibmas Kawal Bantuan Praya (Suara NTB) Polda NTB menegaskan akan mengawal ketat penyaluran serta penggunana dana bantuan bagi korban gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa, terutama terkait penggunaan dana bantuan pembangunan rumah bagi korban gempa. “Sudah kita instruksikan semua Bhabinkamtibmas di daerah terdampak gempa untuk mengawal penyaluran sekaligus penggunaan dana bantuan bagi korban gempa,” tegas Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Achmat Juri, M.Si., Senin (22/10). Usai menghadiri apel besar Kaposkampling serta deklarasi pemilu damai di Desa Puyung Lombok Tengah, Kapolda NTB mengatakan, untuk mengoptimalkan peran pengawasan, maka anggota Bhabikamtibmas diminta untuk terlibat langsung dengan ikut masuk sebagai bagian dari kelompok masyarakat (pokmas) yang dibentuk. “Kan anggota Bhabinkamtibmas kita juga masuk menjadi bagian dari Pokmas yang dibentuk di masing-masing desa. Pokmas itulah yang nantinya akan menyalurkan bantuan bagi korban gempa. sampai proses pembangunan rumah bagi korban gempa selesaikan dilakukan,’’ ujarnya. Dengan keterlibatan anggota Bhabinkamtibmas tersebut diharapkan arah penggunaan dana bantuan korban gempa bisa benar-benar tepat sasaran, sehingga manfaat dari bantuan pemerintah pusat benar-benar maksimal dirasakan oleh masyarakat para korban gempa sekaligus meminimalisir potensi terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas pihak manapun yang terlibat melakukan penyimpangan dana bantuan korban gempa dan tidak segan-segan mengancam para pelaku penyimpanan bantuan korban gempa dengan ancaman hukuman berat. Karena bagaimanapun itu sangat menyakiti hati dan perasaan masyarakat korban gempa. (kir)
disampaikan oleh pihak Pemda kepada masyarakat termasuk para petani. Menurutnya, karena musim kemarau panjang maka pihak Pemda perlu mewaspadai kekeringan hingga Desember di beberapa daerah. “Kami sudah berikan peringatan dini kepada Lobar terkait kekeringan ini,”jelasnya. Dampak lain, jelasnya, gelombang tinggi. Sebab musim kemarau biasanya kencang, ketika memasuki musim hujan terjadi pertemuan angin Utara dan Selatan. Biasanya angin timur lemah, sehingga berpotensi terjadi dorong mendorong mengakibatkan potensi gelombang tinggi. “Kami juga berikan peringatan dini sebab ada tiga stakeholder untuk BMKG, yakni iklim, cuaca dan kegempaan atau Geofisika,” jelasnya. (her) KERING - Kondisi kekeringan di wilayah Lobar. BMKG memprediksi kekeringan berpotensi masih terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Warga Kuripan Tolak Ritel Modern DPMD Loteng Masih (Suara NTB/her)
KOMISI III DPRD Lombok Barat (Lobar) kecewa dengan tindakan Pemda Lobar yang memberlakukan kebijakan perpanjangan waktu atau addendum proyek. Pasalnya tak hanya melakukan addendum, Pemda juga memberlakukan kebijakan mengubah spesifikasi proyek. Tindakan ini dinilai sepihak oleh DPRD, sebab kebijakan ini belum dibahas secara mendalam dengan DPRD. ‘’Seharusnya pemda koordinasi atau memberitahukan ke dewan. Yang membuat dewan sangat kecewa, sampai saat ini pihak pemda belum memberikan data rinci 21 proyek yang diutang pemda akibat defisit anggaran dampak gempa,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur, Selasa (23/10). Jamhur mengaku jumlah proyek yang dikerjakan sebanyak 91 paket tahun ini. Dari jumlah ini ada 21 paket proyek yang diutang dan ditunda pelaksanaannya. “21 Paket proyek ini termasuk yang diutang. Saya minta datanya mana? Tapi sampai saat ini belum dikasih oleh pemda, itu yang saya minta belum dikasih,” kritik Jamhur. Pada saat rapat pihak pemda hanya memberitahukan secara global saja ke dewan. Sementara pihak dewan butuh data rinci untuk memudahkan pengecekan. Ia mengkritisi tertutup nya pihak pemda soal data proyek ini, padahal hal semacam ini seharusnya publik mengetahuinya. Termasuk soal dana sisa tender, rekanan yang nakal dan proyek yang molor dewan juga ingin tahu. Sejauh ini, pemda belum melaporkan terkait beberapa hal ini ke dewan. Padahal dewan memiliki fungsi mengawasi dan kontrol. Ia juga mengaku belum diajak koordinasi oleh dewan terkait perubahan spek proyek. Menurutnya ruh APBD perubahan seharusnya jika ada program yang menurut analisa pemda belum mendesak akibat kurang penting dan situasi kondisi, di sinilah fungsinya pembahasan perubahan anggaran. Penetapan kebijakan dalam APBD jelasnya tidak bisa sepihak. Ia menegaskan, dalam hal eksekusi proyek pemda harus punya regulasi agar semua tertata dengan rapi pengawasannya. Termasuk ia menyarankan kepada pemda lebih melibatkan TP4D kejaksaan untuk melakukan pendampingan. Menurutnya pendampingan dari Kejaksaan sangat penting mencegah terjadinya permasalahan hukum nantinya. Sementara itu, Kabag administrasi pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, M.Si mengatakan terkait kebijakan perubahan spek menjadi inisiatif Pemda mengingat kondisi. Ia mengaku langkah ini tak menyalahi aturan, sebab sudah ada surat pernyataan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Perihal ini, jelasnya sudah diberitahukan ke DPRD. “Sudah kita beritahu ke dewan,” ujarnya. (her) H. Jamhur
waspadai terjadinya hujan yang intensitasnya besar. Namun setelah itu kering kembali dalam waktu lama. Hal ini jelasnya menjadi fenomena yang lazim terjadi. Secara umum jelasnya daerah NTB musim hujannya mundur. Seperti di Lobar bagian barat daya, pada waktu normalnya musim hujan masuk November dasarian II, namun yang diprediksi mundur pada Desember dasarian II. Di beberapa daerah bahkan ada mundur hingga bulan Desember dasarian 1 hingga 3. “Prediksi kami mundur musim hujan ini di beberapa titik di Lobar,” jelasnya. Mundurnya musim hujan disebabkan beberapa faktor, pertama akibat suhu muka laut yang masih dingin. Kedua, dampak fenomena el nino dari lemah hingga moderat di akhir tahun, sehingga hal ini menyebabkan BMKG memprediksi musim hujan mundur. Terkait koordinasi hasil prediksi ini dengan Pemda, pihaknya sebatas menginformasikan kepada Pemda terkait kapan musim kemarau berakhirnya dan musim hujan kapan masuknya. Nantinya hasil prediksi ini
(Suara NTB/her)
Belum Dilaporkan ke Dewan
mudian untuk November 3 musim hujan diprediksi kebanyakan terjadi di wilayah Loteng. Sedangkan daerah lain di Pulau Lombok musim hujan diperkirakan masuk pada bulan bulan Desember 1,2 dan 3. Untuk perhitungan masuk musim hujan, jelasnya, pihaknya menghitung dasarian pertama atau per 10 hari curah hujan 50 milimeter kemudian diikuti 2 dasarian berikutnya. Misalnya dari tanggal 1-10 jumlah curah hujan 50 milimeter, lalu dasarian kedua (tanggal 10-20) curah hujannya 60 milimeter dan dasarian selanjutnya curah hujan di atas 50 milimeter, maka sudah masuk musim hujan. Akan tetapi jika pada dasarian pertama dan kedua curah hujan di bawah 50 milimeter, maka belum bisa dikatakan masuk musim hujan, sebab kondisi masih fluktuatif. Atas dasar hitungan itulah pihaknya memperkirakan bahwa musim hujan di Lobar mundur dari tahun sebelumnya. Tidak saja Lobar namun ada daerah lain yang cukup mundur hingga bulan Desember mendatang. Ia mengaku pada awal memasuki musim hujan nanti, masyarakat patut me-
Giri Menang (Suara NTB) Warga Dusun Sedayu Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Lombok Barat (Lobar) menolak keberadaan retail modern yang sedang dibangun di daerah setempat. Warga merasa dengan dibangunnya dua ritel tersebut, merugikan para pedagang yang ada di dusun tersebut. Penolakan warga atas bangunan ritel modern ini disampaikan langsung kepada kalangan DPRD Lobar saat tatap muka, Selasa (23/10). Mereka diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam dan H. M. Nursaid, Ketua Komisi II DPRD Lobar Andi Irawan beserta anggota. Suhardi salah seorang pedagang di Dusun Sedayu, mengaku, dampak ritel modern sudah dirasakan sebagian pedagang di Kecamatan Kuripan. “Buktinya di Desa Tegal ada satu, itu membuat turun omzet saya sampai 50 persen. Dari misalnya Rp 7-8 juta per hari turun jadi Rp 3 juta per hari,” keluhnya. Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Kamaruzaman. Bahkan ia mengungkapkan jika bangunan ritail modern itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari dinas terkait. Menangapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, H.M. Nursaid meminta agar bangunan itu dibongkar. Sebab sudah tidak sesuai dengan ketentuan syarat untuk mendirikan. Selain karena tidak adanya IMB dan melanggar ketentuan roi jalan, rekomendasi dari pihak desa hingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) tidak dikantongi. Sebelumnya ritel modern itu sudah sempat disegel dan dipasang police line. Hanya saja dibuka kembali.
Dipusingkan Soal DPT
(Suara NTB/her)
DATANGI - Warga Kuripan mendatangi DPRD Lobar dengan tujuan menolak keberadaan ritel modern di wilayahnya. Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam meminta agar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan rekomendasi kepada Satpol PP untuk membongkar bangunan itu. Sementara itu pihak DPMPTSP Lobar membenarkan jika hingga kini belum ada rekomendasi yang masuk untuk pembangunan ritel modern, termasuk untuk izin beroperasinya, baik itu dari pihak desa, kecamatan maupun Disperindag.”IMB-nya belum diajukan, berkasnya belum kita terima,” ungkap Kabid Perizinan Usaha DPMPTSP Lobar, M Zainuri Ihsan. Terkait dengan permintaan dewan untuk membongkar bangunan ritail modern, Zainuri mengaku tidak bisa melakukannya. Sebab sesuai dengan hukum dagang siapapun diperbolehkan untuk berdagang selama sesuai syarat. Hanya saja sesuai Perda sudah melanggar beberapa peraturan, sehingga pihaknya akan menghentikan sementara pembangunan itu sampai yang bersangkutan mengurus IMB dan
izin operasionalnya. Pihaknya menganggap adanya warga yang pro kontra atas dibangunnya ritel modern sudah biasa. Namun ia meminta agar pihak desa dan kecamatan harus mengetahui keinginan masyarakatnya sebelum melimpahkan kepada Dinas Perizinan.”Ini belum ada satu lembar pun berkas rekomendasi untuk perizinannya,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Disperindag Lobar, Agus Gunawan menegaskan tidak akan mengeluarkan rekomendasi jika masih ada warga yang menolak sampai permasalahan itu selesai di tingkat masyarakat. Pihaknya bersama Satpol PP akan menghentikan sementara pembangunan dari ritel modern tersebut. Hal itupun mendapat dukungan pihak Satpol PP Lobar. Penyegelan kembali untuk sementara waktu akan dilakukan. Sampai yang bersangkutan mengurus izinnya. “Kita akan tutup kembali apapun nantinya,” tegas Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Lobar, Dewa Putu Budiasa. (her)
Praya (Suara NTB) Sehari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng masih dipusingkan soal banyaknya masyarakat calon pemilih yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilkades. Ironisnya, persoalan ini tidak hanya terjadi di satu atau dua desa saja, tapi hampir terjadi di semua desa yang akan menggelar pilkades serentak, Rabu hari ini. “Kalau soal logistik pilkades sudah tidak ada masalah. Yang jadi soal sekarang, banyak laporan masuk soal banyaknya pemilih yang tidak masuk dalam DPT,” ujarnya Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, Selasa (23/10). Menurutnya, persoalan tersebut bukan persoalan sepele. Tapi sangat serius kalau tidak segera diselesaikan, karena akan rentan memicu konflik. Mengingat, potensi kerawanan saat pelaksanaan pilkades jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilu maupun pilkada. Untuk itu, pihaknya kini tengah mencarikan solusi terbaik guna menjawab persoalan tersebut. Harapannya tentu, semua pemilih bisa menggunakan hak pilihnya, karena kalau sampai tidak terselesaikan, akan bisa memicu konflik di tengah masyarakat di desadesa yang menggelar pilkades. Kekhawatiran DPMD Loteng
nyatanya bukan isapan jempol semata. Salah satu tim sukses calon kepala desa di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya, M. Apriadi Abdinegara, mengaku pihaknyasudah menyiapkan gugatan kalau sampai persoalan tersebut tidak segera diselesaikan. Di Desa Ungga akunya ada sekitar 250 calon pemilih yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena namanya tidak masuk dalam DPT pilkades setempat. Mereka tersebar di 6 dusun dan 11 TPS yang ada. Bahkan di salah satu desa di Kecamatan Praya Tengah, ada calon kadesnya yang justru tidak masuk dalam DPT. Sementara di aturannya hanya pemilih yang terdaftar dalam DPT saja yang bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak ada ruang atau celah yang bisa mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Di tempat terpisah, untuk menjawab persoalan ini, Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., menegaskan Pemkab Loteng sudah bersikap dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Loteng, terkait penggunaan KTP elektronik bagi pemilih yang tidak masuk dalam DPT pilkades. Hal ini sebagai pegangan bagi panitia pilkades di lapangan. Di mana nantinya, pemilih bisa tetap menggunakan hak pilihnya meski tidak masuk dalam DPT pilkades, asalkan bisa menunjukkan KTP elektoniknya. (kir)
Ruko di Pasar Karang Belayak Terancam Disegel Praya (Suara NTB) Sejumlah rumah toko (ruko) di kompleks Pasar Karang Belayak Praya terancam disegel Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah (Loteng). Alasannya, pengelola ruko terlalu lama menunggak pembayaran retribusi ke pemerintah daerah. Bapenda Loteng mengaku sudah tiga kali melayangkan surat peringatan kepada pengelola ruko. “Surat peringatan yang ketiga sudah kita layangkan ke pengelola ruko. Kalau jika dalam 10 ke depan, pengelola belum juga membayar tunggakan retri-
busi ke pemerintah, maka akan diambil langkah tegas. Bisa berupa penyegelan paksa,” tegas Kabid Retribusi dan Lainlain PAD yang Sah pada Bapenda Loteng, Alfian Muntaha, S.IP., M.M., kepada wartawan, Selasa (23/10). Diakuinya, total ada sekitar 9 ruko dari total 32 ruko yang ada di kompleks Pasar Karang Bulayak yang belum membayar retribusi ke pemerintah daerah. Bahkan ada yang sampai dua tahun belum melunasi tunggakan retribusi, sementara pihaknya terus didesak untuk menuntaskan tunggakan ini. “Kalau dengan cara pemberian per-
ingatan tidak mempan juga, terpaksa kita minta Pol PP melakukan penyegelan,” ancamnya. Dalam hal ini pihaknya bukannya tidak berpihak kepada masyarakat pengelola ruko. Tapi karena sudah terlalu lama, tunggakan retribusi menggantung tanpa ada kejelasan pembayaran, sehingga perlu upaya penyelesaian yang jelas. Alfian mengatakan, rata-rata tunggakan retribusi ruko-ruko antara Rp 2 sampai 2,5 juta dan atasan sudah menginstruksikan agar persoalan ini segera dituntaskan. “Sekarang kita sudah berikan peringaan terakhir sampai 10 hari kede-
pan, tunggakan retribusi tersebut harus diselesaikan,” tegasnya. Pihaknya berharap ke depan, hal seperti ini menjadi pelajaran bagi pengelola ruko agar lebih taat pada aturan, karena bagaimanapun hasil penarikan retribusi sepenuhnya dikelola demi kemaslahatan bersama dan mendukung jalannya pembangunan di daerah. Apalagi ini, ujarnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tapi kepentingan masyarakat. “Ya sekali-kali perlu kita berikan efek jera. Agar masyarakat bisa taat hukum. Apalagi ini berkaitan dengan kewajiban membayar retribusi daerah,” pungkas Alfian. (kir)
(Suara NTB/kir)
TUNJUKKAN - Tim pemenangan salah satu calon Kades Desa Ungga menunjukkan surat pengaduan ke DPMD Loteng terkait banyaknya warga yang tidak masuk dalam DPT, Selasa (23/10).
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
Halaman 6
Minim, Ruang Kelas Sementara di KSB
Insiden Pembakaran Bendera, Masyarakat Diminta Tenang Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi pembakaran bendera berkalimat tauhid di Kabupaten Garut beberapa waktu lalu menjadi viral dan mengundang reaksi beragam dari masyarakat di sejumlah daerah. Guna menjaga kondusivitas, masyarakat di Kabupaten Sumbawa diminta tetap tenang. Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Samsul Huda menyampaikan, insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser saat perayaan hari Pesantren di Kabupaten Garut, Jawa Barat, cukup memancing reaksi yang keras dan beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Baik yang sifatnya reaktif sampai sudah mendekati anarkis. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat Sumbawa tetap tenang dan menjaga stabilitas keamanan tetap kondusif. “Kami di sini selaku Forkopimda mengimbau supaya masyarakat tetap tenang dan menjaga stabilitas keamanan di Sumbawa agar tetap kondusif,” ujarnya dalam jumpa pers bersama Forkopimda di Polres Sumbawa, Selasa (23/10). Menurutnya, imbauan ini disampaikan karena saat ini sudah memasuki tahap kampanye. Dimana segala bentuk berita atau kejadian bisa digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang bisa memecah belah. Makanya masyarakat di Sumbawa diminta tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum. Apalagi saat ini oknum atau yang terlibat saat kejadian sudah diamankan oleh Polres Garut dibantu Kodim di kabupaten setempat. “Harapan kami masyarakat bisa tetap tenang menjaga kondusivitas yang ada. Kita percaya kepada penegak hukum yang ada untuk tetap membuat yang harmonis. Saya yakin bapak kepolisian dibantu oleh stakeholder yang ada akan menindaklanjuti ini sesuai prosedur,” jelas Dandim. Kapolres Sumbawa, AKBP. Yusuf Sutejo SIK., M.T, juga mengimbau masyarakat tidak terpengaruh akan hal tersebut. Diharapkan agar proses penanganan diserahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwajib. Sehingga masyarakat Sumbawa pada khususnya bisa beraktivitas dengan baik, tanpa ada rasa khawatir dan takut terhadap dampak yang terjadi di Garut. “Insya Allah di Sumbawa tetap mengedepankan kesatuan dan persatuan untuk terwujudnya kamtibmas yang kondusif. Apalagi menjelang Pemilu 2019, kegiatan apapun yang dapat memicu situasi diharapkan tidak terjadi di Kabupaten Sumbawa,” harap Kapolres. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP mengajak semua elemen masyarakat agar menahan diri dan bersama-sama menjaga kondusivitas yang ada. Pihaknya pun mengapresiasi pihak Kepolisian dan TNI yang menjaga kondusivitas daerah. “Kita sangat membutuhkan kondusivitas daerah. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kemudian jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang hoax. Saya rasa masyarakat di Sumbawa sudah sangat dewasa dalam menyikapi kejadian yang terjadi di Garut. Dan saya yakin tidak mudah terprovokasi,” pungkasnya. (ind)
“Kita minta Kementerian PUPR segera membangun ruang kelas sementara di sekolah yang telah dirobohkan. Hal ini kita lakukan, supaya pemerintah bisa serius menangani fasilitas pendidikan yang rusak karena selama ini dianggap masih belum maksimal. Apalagi dalam
beberapa hari kedepan, KSB sudah mulai dilanda musim hujan, sehingga dampak yang ditimbulkan nanti akan semakin besar,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (23/10). Dikatakannya, dari 50 ruang kelas yang akan dibangun di sekolah yang telah dirobohkan,
hanya empat bangunan kelas sementara yang bisa digunakan. Sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan, bahkan ada juga yang ditinggalkan begitu saja tanpa progres yang baik. Kendati demikian, pihak Kontraktor sudah berjanji akan segera menyelesaikan peker-
(Suara NTB/ist)
PERSIAPAN - Sebanyak 98 calon karyawan non skill PT Macmahon dan perusahaan afiliasi PTAMNT yang akan diberangkatkan mengikuti pelatihan bela negara, Senin (22/10).
MacMahon Kirim 98 Calon Karyawan Pelatihan Bela Negara Taliwang (Suara NTB) PT MacMahon Indonesia mulai mengirimkan calon karyawan non skill mengikuti pelatihan Bela Negara. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian yang diterapkan salah satu aliansi perusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ini sebelum mereka dipekerjakan. Pada pengiriman tahap pertama, Senin 22 Oktober, sebanyak 98 calon karyawan non skill mengikutinya. Mereka akan menjalani pelatihan Bela Negara di Kodam Udayana IX/ Udayana, Bali. “Kami sudah mulai mengirimkan gelombang pertama peserta bela negara calon karyawan non skill untuk tahap pertama hari ini (kemarin),” terang Head of Coorporate Communications PT AMNT, Anita Avianti. Untuk kegiatan pelatihan Bela Negara ini, PT MacMahon telah menjadwalkan sebanyak
3 gelombang. Nantinya untuk tahap kedua dan ketiga akan menyusun dan jumlah pesertanya akan disesuaikan hingga seluruh calon karyawan non skill berjumlah 314 orang menjalani program tersebut. Sebelumnya kegiatan pelatihan Bela Negara ini sempat disampaikan manajemen PTAMNT kepada Komisi I DPRD KSB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Saat itu baik Komisi I maupun Disnakertrans mempertanyakan perihal program tersebut. Sebab kegiatan itu sejak awal tidak masuk dalam rangkaian proses rekrutmen dan baru menjadi kebijakan perusahaan pasca para calon tenaga kerja non skill dinyatakan lulus tes kesehatan. Pihak Komisi I sendiri meminta perusahaan mempertimbangkan dan melihat urgensi kegiatan tersebut. Terlebih para calon karyawan non
skill hingga kini belum diikat kontrak kerja, namun di sisi lain mulai diharuskan menjalani kebijakan perusahaan. “Seharusnya mereka LoA (letter of agreement) - tanda tangan kontrak baru diwajibkan menjalankan ketentuan perusahaan (Bela Negara),” cetus ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. HM. Thamzil kala itu. Harapan Komisi I dan Disnakertrans tersebut sendiri pada dasarnya sesuai dengan keinginan para calon tenaga kerja non skill. Mereka mengaku siap mengikuti setiap kebijakan perusahaan dengan catatan telah diikat kontrak kerja. Namun demikian, tampaknya harapan Pemda KSB dan 314 calon karyawan non skill ini tidak diindahkan oleh perusahaan tambang operator tambang Batu Hijau itu. Sebab buktinya perusahaan kini sudah memulai tahap pertama kegiatan Bela Negara tersebut. (bug)
Pengerjaan Fisik IPAL Komunal di Sumbawa Capai 70 Persen ini tersebar di 40 lokasi, yang menyasar hampir semua kecamatan. Pencairan anggaran setiap IPAL sudah 70 persen sesuai dengan hasil progres pekerjaan fisik yang dicapai hingga sejauh ini. “Rata rata, mereka (kelompok masyarakat) sudah menyelesaikan pembangunan bak IPAL dan pemasangan jaringan,”terangnya. Sementara ini, lanjut Hardianto, belum ditemui adanya masalah berarti di lapangan. Hanya mungkin kendala waktu yang tersisa. Namun, pihaknya optimis, pembangunan IPAL komunal ini dapat dituntaskan pada tahun ini.
Diketahui, kegiatan pemberdayaan ini direncanakan dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Lokasi IPAL dimaksud, untuk yang anggarannnya bersumber dari DAK Sanitasi (Afirmasi), yakni pembangunan IPAL komunal desa Labuan Sangoro, desa Ai Mual Kecamatan Lantung, desa Jotang Beru, desa Lekong Atas, desa Lopok Beru, dusun Seseng desa Sampe Rhee, dusun Seseng desa Ongko, dusun Rate Tatebal, dusun Jompong Muer, dusun Ledang desa Ledang, desa Hijrah, desa Rhee Luar, dusun Muer desa Muer, dusun Lamurung desa Ledang, dusun Pe-
123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Taliwang (Suara NTB) nya serapan bukan berarti di- garan yang masih molor juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dinas Komunikasi Infor- nas terkait tidak bekerja, me- sudah disampaikan kepada 123456789012345678901234567890121234567890123456789 matika Statistika (Kominfo- lainkan masih ada pekerjaan di pimpinan daerah. Tetapi yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tik) Sumbawa Barat, men- dinas lain yang belum tuntas. jelas, jika sepuluh gedung baru 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gakui serapan anggaran Kepala Diskominfotik KSB, ini selesai dibangun, maka un123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masih sangat rendah yakni Drs. Burhanuddin, MM, kepada tuk pemasangan jaringan fiber 123456789012345678901234567890121234567890123456789 36,16 persen atau sekitar Suara NTB, Selasa (23/10) men- optik bisa langsung dilakukan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rp2,5 dari pagu anggaran gatakan, masih molornya serapan Bahkan jika sesuai rencana 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rp6,7 miliar. Masih rendah- anggaran ini bukan berarti tidak yang telah ditetapkan di akhir 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bekerja. Tetapi karena masih ada tahun sudah selesai semua pe123456789012345678901234567890121234567890123456789 program yang belum dilaksana- kerjaan yang dimiliki. Sehing123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan yakni pemasangan kabel fi- ga angka serapan anggarannya 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ber optik yang ada di masing-mas- bisa lebih maksimal nanti. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selain masalah tersebut, ing dinas. Tentu untuk pemasan123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan jaringan internet (fiber optik) pihaknya saat ini juga tengah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ini akan dilakukan di gedung yang membuat master plan jarin123456789012345678901234567890121234567890123456789 baru dan saat ini masih dalam ta- gan fiber optik di lingkungan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 hap pembangunan. Akibat belum KTC dengan jumlah anggaran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rampungnya 10 gedung itu, pem- yang cukup besar. Jika dua pro123456789012345678901234567890121234567890123456789 biayaan untuk fiber optik sekitar gram tersebut sudah selesai 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rp2 miliar tidak bisa di eksekusi maka pihaknya optimis sera123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pan anggarannya bisa mencadalam waktu dekat ini. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Kami tidak teledor dalam pai angka 80-90 persen. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Meskipun saat ini seramengelola anggaran ini. Tetapi 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kami masih terkendala pem- pan anggaran kita masih san123456789012345678901234567890121234567890123456789 bangunan fisik kantor yang gat kecil, tetapi kita optimis 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 baru dan masih belum akhir tahun akan meningkat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rampung hingga saat ini,” dan melebihi target. Kita juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 minta agar pembangunan 10 ungkapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Dikatakannya, per- gedung baru itu bisa diperce123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masalahan serapan ang- pat,” tandasnya. (ils) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 (Suara NTB/ils)
Akui Serapan Rendah, Kominfo Merasa Tidak Teledor
Burhanuddin
(Suara NTB/ils)
Tajudin
Rehab Bendung Tiu Tui Dirampungkan
Program Bidang Air Bersih dan Sanitasi PRKP SumbawaBesar(SuaraNTB)– Proyek pembangunan dan penambahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal tahun ini pada sejumlah lokasi di Sumbawa rata rata pengerjaan fisiknya sudah mencapai 70 persen. Tinggal menyisakan pekerjaan fisik seperti taman dan pagar keliling. Sebagaimana disampaikan Kabid Air Bersih dan Sanitasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Sumbawa, Hardianto S.T, Selasa (23/10) kemarin. Program sanitasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sumbawa
jaannya tanggal 30 Oktober mendatang. Jika ditanggal itu tidak juga memberikan progres baik maka para siswa yang akan dirugikan nanti. Untuk itu, pihaknya akan kembali melakukan kordinasi dengan pihak perusahaan (PT Istaka Karya) agar bisa segera membangun ruang kelas bagi para siswa. “Kita tetap meminta agar perusahaan bisa segera menyelesaikan pekerjaannya. Karena jika molor, maka proses belajar mengajar akan kembali terganggu karena musim hujan yang terjadi,” tandasnya. (ils)
(Suara NTB/arn)
Hardianto mangong desa Lenangguar, desa Empang Atas kecamatan Empang, desa Sebeok kecamatan Orong Telu, desa Kelawis kecamatan Orong Telu, desa Bantulante kecamatan Tarano, desa Lamenta kecamatan Empang, desa Mapin Beru kecamatan Alas Barat, desa Lito kecamatan Moyo Hulu, desa Penyaring kecamatan Moyo Utara. Sementara yang anggarannya bersumber dari DAK Reguler, yakni pembangunan IPAL komu-
nal desa Pungka, desa Pemasar dan desa Pelat kecamatan Unter Iwes. Ditambah pembangunan tangki septik skala komunal desa Sebewe keccamatan Moyo Utara. Sedangkan dari DAK Penugasan, berupa penambahan SR IPAL komunal desa Orong Bawa, pembangunan IPAL komunal dusun Karang Rea desa Rhee Loka dan desa Brora. Penambahan SR IPAL komunal desa Baru Tahan dan penambahan SR desa Sepayung. Penambahan SR IAPL dusun Lengas desa Poto, desa Gontar, desa Batudulang, desa Sampe kecamatan Moyo Hulu. Pembangunan IPAL komunal desa Bale Brang kecamatan Utan, desa Sebedo kecamatan Utan, desa Kerekeh Unter Iwes dan dusun Marga Damai desa Lamenta. Total anggarannya mencapai Rp. 20,6 miliar. Pencairan dilakukan tiga tahapan, pertama 25 persen, kedua 45 persen, dan ketiga 30 persen. Anggaran ini diperuntukkan terhadap pembangunan bak IPAL baru dan Sambungan Rumah (SR) lanjutan dari program tahun 2017. (arn/*)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Rehabilitasi bendung Tiu Tui desa Boal kecamatan Empang yang sempat jebol akibat banjir 2016 lalu, kini mulai dirampungkan. Perbaikan batang bendung telah tuntas, tinggal menyisakan perbaikan jaringan irigasi atau saluran. Sehingga diharapkan pada masa tanam musim hujan akhir tahun ini, bendung bisa dioptimalkan. Sebagaimana disampaikan Camat Empang, Abdul Haris, Selasa (23/10) kemarin. Saat dihantam banjir, bagian tengah batang bendung jebol sehingga air terus merembes lewat bagian bawah bendung. Kebocoran bendung kini telah diperbaiki, bahkan tinggi bendung juga ditambah sekitar setengah meter. Agar lebih banyak air yang tertampung. Sekarang pekerjaan yang tersisa tingal perbaikan saluran irigasi dari bendung ke areal persawahan. Terutama untuk menutup kebocoran saluran. Setelah itu rampung, maka keberadaan bendung pada m a s a tanam MH ini bisa di-
optimalkan. Mengingat ada seitar 400-500 hektar sawah di wilayah Boal dan sekitarnya bergantung kepada air bendung Tiu Tui. “Kalau bendung normal lagi, maka petani bisa kembali menanam tiga kali hasil dalam setahun,”terang Haris. Makanya petani di wilayah setempat berterima kasih kepada pemerintah daeah yang responsif membanhi bendung dimaksud. Apalagi selama ini, air bendung Tiu Tui bisa mengalir hingga musim kemarau, karena sumber airnya masih terpelihara. (arn)
Abdul Haris
BPAD KSB Undang SKPD Lakukan Rekonsiliasi Aset Taliwang (Suara NTB) – Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam 3 hari terakhir mengundang bendahara barang seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Undangan itu untuk melakukan rekonsiliasi aset pemerintah yang ada di masing-masing SKPD. Kepala BPAD KSB, M. Yusuf mengatakan, rekonsiliasi aset yang dilaksanakan pihaknya ini untuk semester pertama hingga triwulan ketiga tahun 2018. “Jadi belum final ya. Ini pendataan tahap pertama sampai bulan September,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (23/10). Ia menjelaskan, pihaknya sengaja lebih awal melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga pada akhir tahun nanti saat finalisasi data aset di masingmasing SKPD tidak terjadi penumpukan. “Kalau sekaligus akhir tahun prosesnya lama. Apalagi di akhir tahun itu kan bukan aset saja yang perlu diurus tapi semuanya,” paparnya. Selain efisiensi waktu, Yusuf mengaku, alasan lain pihaknya untuk mendata kerusakan aset pemerintah yang tedampak gempa tanggal 19 Agustus lalu. Menurut dia, gempa yang melanda KSB beberapa waktu lalu turut meru-
sak sejumlah aset daerah sehingga perlu diketahui lebih awal. “Data kerusakan itu kan kita butuh juga untuk tindaklanjutnya ke depan. Makanya kita data juga sekarang,” urainya. Mengenai aset pemerintah di tangan SKPD yang paling banyak rusak akibat gempa? Yusuf mengaku, sementara dari data yang masuk ada 3 dinas yang asetnya paling banyak terdampak gempa. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP), Dinas Dikpora dan Dinas Kesehatan (Dikes). “Mereka ini kan banyak pegang aset dalam bentuk fisik bangunan,” ujarnya. (bug)
M. Yusuf (Suara NTB/bug)
(Suara NTB/arn)
(Suara NTB/ind)
JUMPA PERS - Jajaran Forkopimda di Polres Sumbawa, Dandim (tengah), Kapolres (tiga dari kanan), Ketua DPRD (dua dari kanan), Ketua Pengadilan Negeri (tiga dari kiri), perwakilan Kesbangpoldagri (dua dari kiri) saat menggelar jumpa pers terkait insiden pembakaran bendera di Garut.
Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Drs. Tajudin, M.Si, meminta Kementerian PU-PR segera merealisasikan bangunan ruang kelas sementara. Pasalnya, ruang kelas sementara yang dibangun secara swadaya menggunakan terpal sudah tidak mampu bertahan. Apalagi, hujan sudah mulai turun di wilayah setempat.
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Ribuan, Data Anomali Pemilih di Dompu Dompu (Suara NTB) Daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan di Kabupaten Dompu hasil penetapan beberapa waktu lalu sebanyak 160.168 pemilih. Berdasarkan rekomendasi Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) sebanyak 4 ribu data anomali pemilih di Kabupaten Dompu. Kini KPU Dompu tengah mengecek untuk memastikan data yang disampaikan. Komisioner KPU Kabupaten Dompu, Sri Rahmawati, SE kepada Suara NTB, Selasa (23/10) kemarin mengakui, ada data anomali yang disampaikan Kemendagri ke KPU dan ditindak lanjuti pihaknya hingga di tingkat PPS (Desa/Kelurahan). Pengecekan data saat ini dilakukan di tingkat PPS hingga 28 Oktober dan dilakukan perekapan hingga 3 November 2018 mendatang. “Kita sedang melakukan pengecekan data pemilih di tingkat PPS,” katanya. Ia pun mengakui, berdasarkan ketetapan KPU sebanyak 160.168 pemilih di Kabupaten Dompu. Data ini sesuai hasil perbaikan atas DPT yang ditetapkan lebih awal. Saat ini kembali dilakukan pengecekan atas masukan pemerintah terhadap jumlah pemilih. “Itu (160.168 pemilih) sudah data hasil perbaikan,” ungkapnya. Pemilu pada 17 April 2019 mendatang menuntut daftar pemilih yang akurat. Selain menjadi pemilu serentak anggota legislatif, juga bersamaan dengan pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden. Pemilih yang menggunakan hak pilih juga dituntut menggunakan hak pilih sesuai KTP elektroniknya. Namun data pemilih di pemerintah masih tercantum mereka yang sudah meninggal dunia, menjadi TNI/Polri, pemilih ganda dan elemen data yang tidak lengkap. Untuk menyinkronkan kembali, KPU kembali melakukan pengecekan data pemilih hingga di PPS Desa/Kelurahan. (ula)
Tiga Tarian Khas Dompu Terancam Punah Dompu (Suara NTB) – Sedikitnya tiga jenis tarian tradisional khas Dompu kini terancam punah, seperti tari sere, toja dan manca. Tidak adanya regenerasi kesenian dan sulitnya tarian itu dilakoni dianggap pemicu utama. Karenanya, Disbudpar melalui sanggar-sanggar yang bermunculan saat ini berkomitmen melestarikan salah satu identitas daerah tersebut. Kabid Kebudayaan Disbudpar Dompu, Wahyono Ragil kepada wartawan mengakui, tiga jenis tarian khas daerah tersebut memang terancam punah. Kalaupun ditonjolkan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja dan terbatas orang yang bisa melaksanakannya. “Sere, toja dan manca itu yang sekarang hampir punah, kalau ada kegiatan tertentu saja baru ditonjolkan. Itupun terbatas orang yang bisa melaksanakannya,” kata dia. Menurut informasi, tiga jenis kesenian asli daerah tersebut merupakan tarian pokok untuk penyambutan tamu di masa kerajaan. Sehingga disayangkan jika salah satu identitas daerah tersebut dibiarkan punah begitu saja. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, lanjut Wahyono Ragil, internalnya sudah menyiapkan anggaran khusus untuk pelestarian kesenian budaya bagi sanggar atau komunitas. “Kita akan bantu fasilitasi, inilah salah satu bentuk tanggung jawab kami membangkitkan kembali tarian atau atraksi seni budaya yang pernah ada,” jelasnya. Kendati sokongan anggaran dari Disbudpar untuk pelestarian kesenian budaya ini ada, namun dirasa masih belum cukup memadai. Tak heran dari puluhan sanggar yang mucul sebagian diantaranya vakum karena tak adanya sarana prasarana latihan. Sementara panggung umum yang dibagun untuk menjawab kebutuhan tersebut kini tak bisa lagi dimanfaatkan setelah kantornya berpindah ke lantai tiga Setda Dompu. Kantor lama saat ini ditempati Disdukcapil setempat. “Di kantor lama kan ada tempat latihan untuk sanggarsanggar itu setiap sore, karena dipindah ke sini ya tidak bisa dimanfaatkan. Kita mau pentas setiap malam minggu juga disini sudah tidak bisa,” pungkasnya. (jun)
PT STM Dapat Izin PSPE Panas Bumi di Huu
(Suara NTB/ula)
Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang masih memiliki izin eksplorasi tambang tembaga dan bahan galian lainnya di wilayah Huu, kini juga mendapat izin penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi. Izin dikeluarkan Badan Koordinasi penanaman modal atas nama menteri ESDM tanggal 6 Agustus 2018. Kepala bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Selasa (23/10) kemarin mengakui, PT STM selaku pemilik izin eksplorasi tambang tembaga dan bahan galian lainnya di wilayah Huu yang terhenti kegiatannya karena belum mendapat izin pinjam pake kawasan hutan, kini justru mendapat izin PSPE panas bumi. Izin ini sesuai SK kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Thomas Trisakti Lembo atas nama Menteri ESDM RI tanggal 6 Agustus 2018. Sebelum itu, PT STM mendapat keputusan tertanggal 17 Mei 2018 termasuk untuk izin pinjam pake kawasan hutan. “Tapi saya belum mendapat data berapa luas izin pinjam pake kawasannya. Informasinya, (izin) sekarang itu lebih luas dan sampai wilayah Bima,” kata Soekarno. Ia pun mengungkapkan, dalam waktu dekat PT STM akan menggelar sosialisasi terkait izin yang diperoleh kepada masyarakat. Sehingga bisa memulai aktivitas eksplorasinya. Namun belum bisa dipastikan, izin ini akan menghalangi PT STM melanjutkan izin ekplorasi tambang tembaga dan bahan galian lainnya karena berada di lokasi yang sama. “Biasanya izin pinjam pakai kawasan hanya diberikan untuk satu komoditas tambang, kecuali izinnya untuk kegiatan panas bumi dan tambang tembaga,” terangnya. Sebelumnya, pemerintah memberikan kepada PT Pacific Geo Energy (PGE) sebagai pemegang wilayah kerja pertambangan (WKP) panas Bumi Huu tanggal 22 Oktober 2008 pada kawasan seluas 19.310 ha. Panas bumi ini diprediksi mampu memproduksi panas bumi 110 mega watt equivalent (Mwe). Namun PT PGE tidak bisa melanjutkan kegiatan eksplorasinya karena izinnya mencakup wilayah kuasa penambangan PT STM yang tengah melakukan eksplorasi tambang tembaga di So Humpa Leu dan sekitarnya. Belakangan, PT PGE mengembalikan izin pemegang wilayah kerja pertambangan panas bumi kepada pemerintah. Diantara dalihnya karena tidak ekonomis. Pemerintah kini menyerahkan izin ke PT STM melakukan ekplorasi panas bumi di Huu. Kegiatan eksplorasi pertambangan tembaga dan bahan galian lainnya, PT STM belum bisa melanjutkan kegiatan dalam kawasan sejak 17 Agustus 2017 karena izin pinjam pake kawasan tidak diperpanjang pemerintah. PT STM hingga saat ini hanya melakukan kegiatan di luar kawasan, termasuk kegiatan pendampingan b a g i masyarakat. (ula) Soekarno
(Suara NTB/uki)
DI TERAS - Siswa kelas 1 SDN 3 Sila mengikuti KBM di teras ruang kelas 6, Selasa (23/10).
Potret SDN di Bima
Ruang Kelas Nyaris Ambruk, Kegiatan Belajar Terganggu Bima (Suara NTB) – Potret kerusakan sarana pendidikan masih saja terlihat, seperti di SDN 3 Sila Kecamatan Bolo. Atap Ruang Kegiatan Belajar (RKB) nyaris ambruk karena kondisinya rusak parah. Kondisi tersebut membuat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terganggu. Kepala Sekolah SDN 3 Sila, Hj. Rahmah, S.Pd mengatakan kerusakan RKB kelas I tersebut terjadi sejak tahun 2017 lalu. Puncak kerusakan, pada Minggu (21/10) kemarin setelah diguyur hujan deras. “Kita khawatir atapnya ambruk karena kontruksi bangunannya sudah lapuk dan belum diperbaiki sejak mengalami kerusakan 2017 lalu,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (23/10). Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di-
inginkan dan memastikan agar kegiatan KBM tetap berjalan optimal, para siswa kelas 1 yang berjumlah kurang lebih 30 tersebut terpaksa dialihkan ke teras RKB kelas 6. “Untuk sementara dialihkan. Ini semua demi keselamatan siswa meskipun ruang belajarnya tidak nyaman,” katanya. Menurut dia, sejak RKB mulai rusak, pihaknya telah melaporkan kepada UPTD Dikbudpora Kecamatan Bolo serta langsung ke Dinas teknik.
Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer pun sudah mengetahuinya. Bahkan sudah turun meninjau langsung. “Sudah lama kita laporkan sejak 2017 lalu. Saat itu pak Wakil Bupati Bima juga sudah meninjau dan meminta kita untuk membuat proposal,” katanya. Hanya saja lanjut dia, proposal diajukan yang telah berjalan setahun serta diserahkan langsung pada Wabup pada Bulan April 2017 tersebut hing-
ga saat ini belum ada realisasinya. “Proposal sudah sering kita ajukan. Bahkan, Kepala Sekolah sebelum saya juga pernah mengajukan proposal yang sama. Yakni perbaikan RKB. Tapi sampai saat ini belum juga direalisasikan,” ujarnya. Menurutnya selain kondisi RKB yang sudah lapuk dan perlu diperbaiki. Sekolah setempat masih banyak kekurangan RKB untuk aktivitas KBM. Alternatifnya terpaksa menggunakan ruangan kelas lain dan guru. “Sementara para guru terpaksa melakukan aktivitas atau menggunakan ruangan Perpustakaan. Bergantian,” katanya. Oleh karena itu, Ramlah
berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknik terkait agar segera mengalokasikan anggaran rehablitasi. Jika tidak proses KBM siswa kelas 1 akan tetap dilakukan di teras dan menumpang ruang guru. “Lagipula bangunan ini sudah lapuk sudah saatnya diperbaiki,” harapnya. Sekretaris Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. H. Lukman M.Si mengaku baru mengetahui adanya RKB SDN 3 Sila yang tersebut. Ia berjanji pihaknya akan meninjau langsung sekolah tersebut dalam waktu dekat. “Nanti aka nada tim yang turun cek. Informasinya baru saya tahu hari ini,” pungkasnya. (uki)
Tagihan Rp1,4 Miliar Dibersihkan Warga, Dikes Telusuri Pembuang Sampah Medis Dana Pengamanan HDG Belum Tuntas
Bima (Suara NTB) – Sejumlah pemuda memungut sampah medis yang dibuang sembarang di pinggir jalan Lintas Waduwani-Keli atau tepatnya di tanjakan Doro Kaba’a Desa Waduwani Kecamatan Woha, Senin (22/10) sore. Selain memungut, sampah tersebut juga dibakar kemudian selanjutnya dikubur langsung di lokasi pembuangan. Pemuda setempat, Gufran mengaku aksi pungut dan pembersihan sampah tersebut dilakukan karena sejak dilaporkan kepada pihak terkait tidak merespon. “Tidak ada inisiatif dari pihak terkait untuk membersihkan. Padalah tumpukan sampah yang sudah kami laporkan,” katanya. Ia mengaku apabila dibiarkan terus menumpuk tanpa dibersihkan dikwatirkan akan berdampak langsung kepada masyarakat terutama anakanak. Karena sampah dibuang tidak jauh dari pemukiman warga. “Sampah yang dibuang ini di jalan raya. Jalan yang ramai dilintas warga,” katanya. Bahkan menurutnya adanya tumpukan sampah tersebut telah dilaporkan kepada Camat dan Puskesmas Woha. Bahkan Camat dan Kepala Puskesmas Woha turun meninjau lokasi pada Senin (22/10) pagi. “Hanya turun meninjau saja tidak langsung membersihkan. Malah kesannya saling melempar tanggungjawab kepada OPD teknis terkait,” katanya. Pemuda lain, Ilyas setelah adanya permbersihan tersebut meminta pihak terkait agar tidak membuang lagi sampah serupa di lokasi tersebut. Apabila dite-
(Suara NTB/Uki)
BERSIHKAN SAMPAH - Para pemuda membersihkan sampah medis yang dibuang sembarang jalan Lintas Waduwani - Keli atau tepatnya di tanjakan Doro Kaba’a Desa Waduwani Kecamatan Woha, Senin (22/10) sore. mukan warga bersepakat akan membawa persoalan tersebut ke pihak berwajib. “Kami berharap tidak ada lagi sampah-sampah seperti ini di sekitar kampung kami,” katanya. Warga mengeluhkan tumpukan sampah medis yang dibuang sembarangan di pinggir jalan Lintas Waduwani-Keli atau tepatnya di tanjakan Doro Kaba’a Desa Waduwani Kecamatan Woha. Pasalnya pembuangan sampah medis yang terdiri dari botol bekas obat-obatan, suntikan yang sudah pakai serta pembalut bayi tersebut di sekitar jalan yang kerapkali dilalui warga setempat serta tidak jauh dari pemukiman warga. “Tumpukkan sampah ini telah ada sejak tiga hari yang lalu masih,” kata Ketua Karang Taruna Desa Waduwani Nur Sidik kepada Suara NTB, Minggu (21/10). Terpisah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bima, dr. Ganis men-
gatakan pihaknya masih menelusuri pembuang sampah medis tersebut semabri berjanji akan memberikan sanksi tegas apabila diketahui. “Persoalan ini jadi atensi kami karena dengan sengaja ingin merusak lingkungan. Saat ini sedang kita telusuri pihak yang membuangnya,” katanya. Ganis memastikan sampah medis tersebut bukan milik pihaknya. Namun kemungkinan ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab pihak yang memiliki tempat praktek medis secara ilegal. Karena sisa sampah medis yang ditemukan oleh tim yang diterjunkan ke lapangan antara lain berupa botol bekas obat, obat vitamin yang dilarang penggunaannya sisa suntik dan botol cairan. “Memang ada beberapa tempat praktik medis di wilayah Kecamatan Woha. Tapi tidak memakai suntik yang menghasilkan sampah ini,” pungkasnya. (uki)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus mempertanyakan pengembalian dari dana pengamanan harga dasar gabah dan jagung (HDG/J) tahun 2010-2013. Anggaran tersebut ditaksir mencapai angka Rp3,2 miliar, yang baru dikembalikan Rp1,7 miliar sementara sisanya Rp1,4 miliar masih belum ada informasi terbaru. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdaganggan (Diskoperindag) UMKM, Ir. Amin Sudiono MM kepada Media ini, Selasa (23/10) mengatakan, memang untuk saat ini masin belum ada progres pengambalian yang menggembirakan. Tapi pihak terkait tetap akan berupaya maksimal supaya para penunggak bisa membayar kewajibannya. Dinas terkait juga telah memberikan waktu hingga akhir tahun 2018 untuk bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Sikap tegas itu sengaja diambil lantaran oknum penunggak pengembalian ini tidak memberikan progres yang baik. Apalagi setiap audit BPKP, dana pengamanan HDG/J tahun 20102013 masih menjadi temuan tiap tahunnya. “Masalah dana pengamanan HDG di tahun tersebut sudah bergulir sejak lama tanpa memberikan progres. Makanya di tahun 2018 kita akan ambil langkah tegas jika tidak dikembalikan dana pengamanan tersebut,” ujarnya. Dikatakannya, langkah tegas tersebut yakni dengan melelang semua asetnya yang menjadi
(Suara NTB/ils)
Amin Sudiono jaminan untuk pencairan dana tersebut. Hanya saja untuk saat ini, pihaknya masih memberikan waktu hingga akhir tahun 2018 agar segera melunasi tunggakan itu. Bahkan dinas terkait juga membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh para rekanan HDG/J ini untuk segera melunasi. Jika tidak, maka asetaset yang diagunkan akan diserahkan ke KPKLN Bima untuk dilakukan lelang. Selain itu, pihaknya juga tidak akan memperpanjang masa kontrak pembayaran dari para rekanan sesuai waktu yang telah ditetapkan di yakni akhir tahun 2018 ini. “Kita tetap akan berikan tindakan tegas bagi para rekanan yang tidak bisa menyelesaikan tunggakan tersebut. Bahkan jika tidak ada kejelasan, aset yang menjadi agunan akan kita lelang,” tegasnya. (ils)
Genjot Status Cagar Biosfer, Sejarah dan Kaldera Tambora Jadi Magnet Utama Dompu (Suara NTB) – Jika Pulau Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara mampu mengubah statusnya sebagai cagar biosfer dengan ekosistem aslinya, tambora pun memiliki magnet utama untuk menggejot perubahan status tersebut, yakni sejarah dan kalderanya yang mendunia. Dua hal tersebut akan jadi senjata andalan untuk perubahan status serta meningkatkan laju kunjungan wisatawan. Demikian ungkap Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Na-
sional Tambora (TNT) Dompu, Deny Rahadi kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (23/10). Ia mengatakan, tak ada hal lain yang bisa ditawarkan di tambora selain keanekaragaman hayati, bentang alam berupa kaldera raksasa dan sejarahnya yang mendunia. “Ini yang akan menjadi magnet untuk kita konsep menjadi wisata sejarah, dan kami juga sudah menyusun perjalanan sejarah tambora yang dikemas melalui paket-paket wisata,” kata dia. Dahsyatnya letusan tambora
pada 1815 silam tidak sebatas disajikan dalam konsep, tetapi juga dibuktikan dengan bekas peninggalan sejarahnya yang sudah banyak ditemukan ilmuwan, baik itu fosil manusia, padi yang sudah menjadi abu, fosil kayu di dinding bekas letusan, museum sanggar dan banyak temuan lainnya yang belum terekspos. Dengan begitu, pengujung nusantara maupun mancanegara bisa melihat langsung bukti-bukti adanya kehidupan sebelum letusan tambora yang menenggelamkan sedikitnya
tiga kerajaan tersebut. “Ini yang sedang kita tata, apalagi sekarang tambora dalam proses menjadi global geopark, termasuk menyiapkan sumber daya manusia,” jelasnya. Perubahan status tidak saja untuk tambora tetapi digabung bersama Teluk Saleh dan Pulau Moyo, sehingga dinamakan cagar biosfer samota. Sementara prosesnya, lanjut Deny Rahadi, sejauh ini masih pada tahapan sosialisasi ke tiga kabupaten yang memiliki wilayah, yakni Bima, Dompu dan Sumbawa.
Meski statusnya akn berubah menjadi cagar biosfer namun konsep pengelolaan tidak akan jauh berbeda dengan geopark, cuma penekanannya ialah keberlanjutan dalam artian tidak boleh ada kegiatankegiatan yang sifatnya merusak, baik illegal logging, illegal fishing dan sebagainya. “Pokoknya yang berbau ilegal itu sudah tidak ada kalau jadi cagar bisofer, kenapa cagar biosfer dipilih? karena memang sesuai dengan potensinya,” pungkas dia. (jun)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
17 Caleg di KLU Ikut Daftar CPNS
Polisi Segera Periksa Sejumlah Pihak Terkait Buku Mulok
Minimalisir Pelanggaran, Bawaslu Minta Masyarakat Berperan Aktif Selong (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan masyarakat untuk berperan aktif mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh partai politik atau masing-masing caleg pada Pemilu 2019. Langkah itu diharapkan meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/10), Koordinator DivisiHukumdanPenindakanpada Bawaslu Lotim, Sahnam, SH, dalam rangka menertibkan seluruhalatperagakampanyeyang (Suara NTB/yon) tidak sesuai aturan. Bawaslu Sahnam sudahmelakukansilaturahmike semuapartaipolitikuntukmemperjelas semua aturan yang terkait dengan kampanye. Termasuk di dalamnyapartaipolitikdiharapkanikutmencerdaskandanmeningkatkan partisipasi pemilih dengan cara melakukan pengecekan DPT. “Jadi ketika melakukan kampanye, Caleg itu bisa bertanya kepada pemilih maupun masyarakat apakah sudah masuk ke DPT atau tidak,” ujarnya. Bawaslu mengungkapkan dengan jumlah Panwascam sebanyak tiga orang untuk satu kecamatan tidak bisa mengcover semua desa. Meskipun terdapat Panwasdes satu orang satu desa hingga ke tingkat dusun. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk berperan aktif mengawasi pemasangan APK maupun bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. “Jadi pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat kita harapkan. Masyarakat ikut mengawasi, ikut melaporkan dan ikut memberikan pemahaman,” ujarnya. Dari informasi awal yang diterima masyarakat, Panwascam kemudian melakukan kroscek berdasarkan laporan itu. Apabila apa yang disampaikan masyarakat itu benar menyalahi aturan dalam pemasangan APK maupun bahan kampanye, maka petugas langsung melakukan tindakan. Untuk pemasangan APK maupun bahan kampanye di dekat perkantoran, pendidikan, tempat ibadah, tidak atur jaraknya. Melainkan pemasangannya harus disesuaikan dengan etika dan estetika. Kondisi saat ini Bawaslu gencar menertibkan bahan-bahan kampanye yang bertebaran di pohon-pohon serta di tempat-tempat yang dilarang berupa poster. Sehingga dilakukan penertiban. Untuk pemasangan APK, terdapat dua jenis yakni ada yang dicetak oleh KPU 10 buah baliho dan spanduk 16 buah untuk satu partai politik, serta ada yang dicetak oleh partai politik. Dimana setiap partai politik diperbolehkan memperbanyak lima setiap desa. Komisioner KPU Lotim Divisi Hukum dan Keuangan, Lutfi Sarifudin, mengatakan untuk peserta Pileg Lotim 718 calon dan saat ini masuk dalam masa kampanye. Pada masa kampanye ini, KPU diberikan kewenangan untuk mencetak alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk. Dalam pemasangan APK ini, KPU menyediakan untuk baliho dengan jumlah 10 buah untuk satu partai politik dari 16 partai politik. Untuk pengadaan spanduk ini masing-masing 16 buah untuk satu partai politik. Diluar dari pengadaan yang dilakukan oleh KPU, masing-masing peserta pemilu diperbolehkan mengadakan APK baik berupa pamflet, stiker dan sebagainya. Akan tetapi harga tidak boleh melebihi Rp60 ribu per jenis. Disamping itu, masing-masing peserta Pemilu juga diwajibkan mendaftarkan akun-akun yang dimiliknya. Adapun untuk masa kampanye atau pemasangan APK itu mulai dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Peruntungan nasib masa depan membuat masyarakat menempuh berbagai alternatif. Ada yang melalui Pileg, ada pula melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bahkan ada pula diantara para pelamar yang memilih kedua jalur tersebut, meski secara aturan tidak memenuhi syarat administrasi.
(Suara NTB/dok)
Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait pengadaan buku muatan lokal (Mulok) yang dinilai mengandung unsur pornografi. Buku yang dihajatkan untuk jenjang satuan pendidikan SD/SMP akan diusut sebagaimana laporan masyarakat. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, Selasa (23/10), mengatakan, penanganan kasus pengadaan buku muatan lokal (Mulok) untuk jenjang pendidikan SD/SMP masih (Suara NTB/dok) Joko Tamtomo bergulir. Bahkan pengadaan buku yang berbau konten pornografi ini sudah memasuki tahap untuk meminta keterangan sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam pengadaan buku tersebut. “Kita sudah layangkan surat ke semua pihak terkait itu, seperti ke Dinas Dikbud maupun ke penerbit dan beberapa pihak lainnya. Segera kita lakukan pemeriksaan,” ujarnya. Dikatakan Joko, aparat kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadap pengadaan buku muatan lokal (Mulok) yang dihajatkan untuk tingkat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang meresahkan warga dikarenakan berbau pornografi. Meksipun buku tersebut sudah dilakukan penarikan dari sekolah-sekolah. Namun berdasarkan pengaduan itu sudah menjadi kewajiban bagi APH untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang masuk. Ditegaskannya, apa yang menjadi pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti sebagimana mestinya dan untuk saat ini baru dilakukan penyelidikan. Akan tetapi ia belum mengetahui persis jenis pengaduan dan dari buku muatan lokal untuk tingkat satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tersebut. Sejauh ini pengaduan yang masuk masih berbau layak atau tidak layaknya buku itu menjadi konsumsi peserta didik. Dari ketidaklayakan itu, aparat kepolisian diminta untuk melakukan proses hukum apabila terjadi tindak pidana. “Kita sudah menerima pengaduan itu dan sedang kita tindaklanjuti. Masih kita pelajari pengaduan masyarakat itu. Apabila terjadi unsur pidana, maka kita tindaklanjuti hingga tuntas,” tegasnya. (yon)
Halaman 8
Burhan Ekwanto
Ketua KPUD Lombok Utara, Burhan Ekwanto, Selasa (23/10) mengakui, pihaknya mendapat surat permintaan konfirmasi dari Badan Kepegawaian Daerah PSDM Lombok Utara perihal pelamar C P N S . BKD ingin menge-
tahui apakah diantara pelamar CPNS sudah terdaftar di Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019. “Berdasarkan penelusuran data, ketika dia masuk di DCT maka kami beri keterangan bahwa sudah masuk di DCT,” ujar Burhan. Diakuinya, dari jumlah DCT Pileg 2019 tercatat 393 orang calon legislatif dari 16 Parpol peserta Pemilu di KLU.
Angka ini bertambah dari peserta Pileg 2014 lalu sejumlah 333 orang. “Ini (keanggotaan Parpol) kan masuk syarat di CPNSnya, nah yang di CPNSnya yang dia tidak memenuhi syarat karena di CPNS tidak boleh orang Parpol. Apakah BKD mau mencoret atau tidak, itu tergantung mereka,” jelasnya. Terpisah, Kepala BKD PSDM Lombok Utara, Drs. H. M Najib, M.Pd., mengakui pihaknya sudah mengambil langkah terkait pelamar CPNS yang terindikasi berasal dari kalangan Parpol. BKD melayangkan surat ke KPUD Lombok Utara meminta daftar nama DCT Caleg untuk disinkronkan dengan daftar pelamar CPNS.
“Data itu kami sinkronkan, dan ternyata ada 17 orang yang terdaftar di Caleg dan ikut mendaftar di peserta CPNS. Menurut aturan yang ada, calon peserta CPNS tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik,” ujarnya. Dengan demikian, Najib menyimpulkan bahwa 17 orang Caleg tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta CPNS. BKD nantinya akan mengumumkan nama-nama yang lulus dan tidak lulus verifikasi CPNS. Diharapkan namanama yang TMS sudah mengetahui alasan pencoretannya oleh panitia karena yang bersangkutan terlibat pada politik praktis. (ari)
5.600 Bibit Lobster Gagal Diselundupkan ke Singapura Mataram (Suara NTB) Penyelundup gagal mengirimkan bibit lobster ke Singapura. Sebanyak 23 kantong plastik diamankan di TGKH Zainuddin Abdul Majid International Airport, Senin (22/10). Bibit lobster tersebut ditaksir nilainya Rp760 juta. Kasi Pengawas dan Informasi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram, M. Farhan mengatakan, mengamankan satu orang pelaku. “Pelaku membawa bibit lobster dengan menggunakan koper. Rencana dia mau terbang ke Singapura,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (23/10) kemarin. Pelaku berinisial AM (34) asal Sukabumi Jawa Barat ini hendak bertolak menunju Singapura dengan menumpang pesawat Silk Air nomor penerbangan MI127, Senin (22/10) petang lalu. Gelagatnya biasa saja sampai petugas meneriksa koper warna merah yang dibawanya. Tim Aviation Security Bandara ZAM dan petugas Karantina Ikan Mataram lantas menggeledah koper. Ditemukan 23 kantong plastik yang berisi bibit lobster gabungan jenis pasir dan mutiara. “Jumlahnya ada 5.600 ekor. Taksiran nilai ekonomisnya Rp760 juta,” ucap Farhan. Dia menambahkan, pelaku mengaku diperintah seseorang. Mulai dari mengambil bibit lobster di pengepul di pesisir pantai selatan Lombok, sampai sukses diterima pemesan di luar negeri. “Dia diupah Rp20 juta untuk melakukan pengiriman. Begitu juga diongkosi dia menginap dan perjalanan. Itu nanti kita telusuri,” ucapnya. Untuk menjaga agar tetap hidup, bibit lobster yang disita kemudian dilepasliarkan perairan Pandanan, Malaka, Pemenang, Lombok Utara. (why)
LOBSTER - Petugas Balai Karantina Ikan Mataram melepasliarkan 5.600 ekor bibit lobster di perairan laut Pemenang, Lombok Utara, Selasa (23/10). Bibit lobster diamankan di Bandara ZAM saat hendak diselundupkan ke Singapura. (Suara NTB/ist)
Mantan Kadisdikbudpora KLU Ditanya Soal Penganggaran Alat Peraga Mataram (Suara NTB) Mantan Kadisdikbudpora Lombok Utara, Suhrawardi bersaksi dalam sidang terdakwa Astari Tapun. Jaksa penuntut umum mendalami proses penganggaran, pelelangan, sampai pembayaran proyek pengadaan alat peraga untuk 33 SD di Lombok Utara tahun 2014. Jaksa menghadirkan Suhrawardi, yang bersaksi sebagai Kuasa Pengguna Angga-
ran (KPA) pada sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (23/10). Wardi menjelaskan proposal proyek yang berpagu Rp5 miliar itu diajukan ke Pemprov NTB. Namun kemudian anggarannya tak kunjung cair karena kekurangan persyaratan. Padahal proyek sudah selesai dikerjakan rekanan, CV Cahaya Nusa Tenggara.
Ketua majelis hakim, Suradi bertanya perihal realisasi proyek yang diduga merugikan negara Rp787,9 juta. Sementara anggarannya tidak ada. “Pembayaran sudah diajukan. Tapi tidak bisa dicairkan di tahun berjalan. Uangnya belum ada dari provinsi,” jawab Wardi. Sebelumnya rekanan sudah menerima pembayaran uang muka setara 20 persen dari
(Suara NTB/why)
SAKSI - Mantan Kadisdikbudpora KLU, Suhrawardi (kiri) memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat peraga berbasis IT 33 SD KLU, Selasa (23/10) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.
total nilai proyek sebesar Rp4,9 miliar. Dispenda Lombok Utara kalang kabut mencari uang. Sebab meski dianggarkan dalam DPA Dikbudpora Lombok Utara, secara fisik uangnya tidak ada. “Makanya jadi utang ke rekanan. Setelah konsultasi dengan Dispenda, makanya dianggarkan lagi tahun depannya,” kata Wardi yang sudah pensiun dari PNS 2017 lalu. “Uang muka sudah dibayar? Kok sisa pembayaran uangnya tidak ada,” tanya Suradi. Wardi lantas menjawab, bahwa proposal tidak disetujui sehingga anggaran tidak cair sementara proyek sudah terlanjur berjalan. Jaksa penuntut umum Hademan menanyakan soal dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga muncul hampir persis dengan pagu anggaran Rp5 miliar. Disesuaikan dengan dokumen proposal ke Pemprov NTB dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). “Saya hanya dilapori. Yang mengerjakan PPK. Secara teknis saya tidak tahu. Tapi saya tahu PPK cari sumber harga untuk buat RAB dan susun HPS. Persisnya saya tidak tahu,” jelasnya. Proses penganggarannya, terdakwa Astari berkongsi dengan direktur CV Cahaya Nusa Tenggara, Ni Nengah Sadriati dan Nurmiati. Penyusunan ren-
cana anggaran didasarkan pada brosur harga alat peraga dan spesifikasi yang diberikan rekanan tersebut. Anggota majelis hakim, Abadi mengorek realisasi pekerjaan. “Saudara saksi tahu tidak, apakah ini barang sudah sampai ke sekolah-sekolah atau tidak? Sudah sesuai spesifikasi atau tidak?,’’ tanya dia. Kepala dinas, kata Wardi, tidak tahu sampai rinci kebutuhan alat peraga yang tercantum dalam proyek itu. “Tidak koreksi. Karena ini pekerjaannya PPK,” jawabnya. Penasihat hukum terdakwa, Wayan Sukarni melontarkan pertanyaan mengenai sumber anggaran yang tidak jelas perencanaannya. Meski tercantum dalam DPA Dinas, tetapi pada kenyataannya pembayarannya molor. Bahkan diutang. “Kalau sudah termuat di DPA, pasti sudah ada anggarannya. Tapi kenapa pada saat pembayaran malah tidak ada,” kata dia. Wardi menjawab tidak tahu. Yang kemudian menggarkan kembali di tahun 2015 dengan pembayaran yang dimasukkan dalam DPA Dinas Dikbudpora Lombok Utara. Hingga berita ini ditulis, pengadilan masih memeriksa sejumlah saksi antara lain kepala SD penerima bantuan, dan direktur rekanan pemenang tender. (why)
Dugaan Penyimpangan Jaspel RSUD Tanjung
Pelapor Lengkapi Berkas Aduan ke Penyidik Mataram (Suara NTB) Pelapor dugaan penyimpangan dana jasa pelayanan RSUD Tanjung Lombok Utara melengkapi materi aduannya ke Polda NTB. Laporan aduan menyertakan bukti dokumen Daftar Penerimaan Jaspel, rekapitulasi tindakan medis, serta dokumen perjanjian kesepakatan. Penasihat hukum pelapor, Lalu Anton Hariawan, menyerahkan berkas bukti tersebut ke penyidik Ditreskrimum Polda NTB, Selasa (23/10). Melengkapi laporan pengaduan yang
diajukan sehari sebelumnya. “Kami juga lampirkan dokumen rekapitulasi atau daftar penerimaan Jaspel di tempat klien kami bekerja untuk jadi data pembanding,” terangnya. Manajemen RSUD Tanjung dilaporkan ke polisi karena diduga minim transparansi pengelolaan jasa pelayanan kesehatan. Dokter spesialis bedah umum, dr Kurniawan Eko Wibowo mengeluhkan data rincian perolehan jaspel. Termasuk diantaranya me-
kanisme pembagian. Jasa pelayanan yang merupakan klaim dari BPJS itu semestinya dilaporkan dengan rinci. Indikasi ketidakberesan itu, sambung dia, mulai Januari 2018. Ada indikasi selisih klaim jasa pelayanan sebesar Rp179 juta untuk dr Kurniawan. Merujuk dokumen daftar penerimaan jaspel RSUD Tanjung Bulan Januari 2018, 13 dokter spesialis dan dokter umum memeroleh jaspel totalnya Rp219,7 juta, dipotong pajak Rp9,7 juta.
Total yang diterima 13 dokter sebesar Rp209,9 juta. Khusus dr Kurniawan, jaspel yang diterima sebesar Rp28,1 juta. Nilai itu dari 91 operasi bedah yang dikerjakan. Sementara dr Kurniawan menghitung di Bulan Januari melakukan 103 tindakan operasi bedah. Kurniawan merekap untuk kebutuhan rekam medis pasien yang ditanganinya. “Ini bukan soal nilainya. Tapi bagi klien kami, manajemen ru-
mah sakit pemerintah wajib transparan. Walaupun cuma terima satu rupiah saja dia terima, asal itu transparan,” jelas Anton. Sejak saat itu pihaknya melayangkan somasi. Manajemen RSUD Tanjung kemudian baru menanggapi. Masing-masing pihak menyepakati sejumlah klausul dalam kesepakatan bermeterai 6.000. Isi kesepakatan antara lain, manajemen sepakat memberikan informasi data rinci terkait jaspel BPJS/Umum yang
dibagikan. Pembagian jaspel pun wajib mendapat persetujuan operator bedah. Rincian data pembagian memuat antara lain nominatif jasa bedah, pasien, dan visite pasien secara berkala setiap bulan. Namun, kesepakatan itu hanya mampu bertahan sampai dua bulan. Selanjutnya, pola transparansi tidak lagi dijalankan sehingga diputuskan untuk melapor ke polisi. Pembagian jaspel yang 100 persen dari klaim BPJS, 60 per-
sen untuk operasional rumah sakit, 40 persen untuk jaspel. Di rumah sakit lain tempat dokter Iwan bekerja, pembagian jaspel dirinci sampai data per pasien. Terpisah Direktur RSUD Tanjung, Lalu Bahrudin menyampaikan, pembagian jaspel mengacu pada peraturan sehingga menurutnya sudah sesuai. “Jaspel pembayarannya normal. Sudah diatur dalam Perbup dan Perdir RSUD Tanjung,” ucapnya. (why/ari)
SUARA NTB
Rabu, 24 Oktober 2018
Bupati Lobar ’’Launching’’ Wisata Kuliner
Praya (Suara NTB) Situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di NTB dan Pulau Lombok pada khusunya pascagempa, dipastikan semakin membaik. Itu artinya, Lombok khususnya aman untuk dikunjungi dan ditinggali. Demikian ditegaskan Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Achmat Juri, M.Si., di Desa Puyung Lombok Tengah (Loteng), Senin (22/10) kemarin.
(Suara NTB/her)
WISATA KULINER - Launching lokasi wisata kuliner Desa Senteluk buh. Kades Senteluk diharapkan berkoordinasi dengan camat untuk mencarikan bibit pohon dimaksud. Terkait jalan di lokasi yang relatif kecil dan hampir tidak mungkin diperlebar, Fauzan mengingatkan agar bangunan di pinggir jalan diatur supaya 1-2 meter dari badan jalan. Ini demi kenyamanan orang yang berlalu lalang, jangan sampai macet karena pengunjung yang parkir di jalan. “Jangan sampai ramai cuma sekali, tapi karena tidak nyaman, lalu tamu pergi dan tak
mau datang lagi,” ujarnya. Kepala Dusun Aiq Genit, Desa Senteluk, Munajab menjelaskan, lokasi wisata kuliner ini luasnya sekitar 30 are. Sebagai langkah awal telah dipasang 6 berugak. “Kita akan segera pasang 4 buah berugak lagi,” ujarnya. Terkait akses jalan masuk yang hingga kini masih lewat desa tetangga, Munajab mengaku sudah merintis pembuatan jalan baru. Ia merencanakan pembangunan wisata kuliner ini akan rampung dalam waktu 2 tahun ke depan. (her)
LEM Gelar Istighosah Lombok Bangkit Mataram (Suara NTB) Lombok Epicentrum Mall (LEM) menggelar acara istighosah agar Lombok cepat bangkit pascabencana gempa yang meluluhlantahkan Lombok beberapa waktu lalu. Acara diisi dengan berbagai kegiatan seperti tausiah dan doa bersama anak yatim oleh Ustaz Taisir Al Azhar dan Ustaz Subki Al Bughuri. “Ini masih dalam rangkaian acara Anniversary LEM yang ke-3 tahun. Acara diisi dengan penggalangan dana, tausiah, doa bersama dan lomba-lomba. Inilah salah satu ikhtiar kami untuk membangkitkan ekonomi Lombok,” kata General Manager LEM, Salim Abdad, Minggu (21/10). Acara Istighosah yang digelar di ground floor LEM ini juga diisi dengan acara talk show dan hiburan oleh artis-artis ibu kota. Kajian inspiratif pada acara talk show dipaparkan oleh seorang pembawa acara dan aktris, Terry Putri. Ia memberikan inspirasi tentang pengalaman hijrahnya. Kemudian pengalaman hijrah juga dipaparkan oleh mantan gitaris band ternama Sheila On 7, Salman Al Jogjawy. Selain itu juga ada tokoh muda pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi yang menjelaskan tentang kekayaan pariwisata Lombok. Sementara acara hiburan dimeriahkan oleh penyanyi era 80 an, Ebiet G. Ade dan penyanyi cantik pendatang baru di blantika musik Indonesia, Alfina Nindiyani. Acara berlangsung meriah dan membangkitkan semangat masyarakat Lombok. Pada kesempatan tersebut LEM juga melakukan acara penggalangan dana untuk warga yang terkena dampak bencana
Kapolda : Lombok Aman Dikunjungi
“Dari waktu ke waktu pascagempa, kondisi Kamtibmas di Pulau Lombok terus dalam tren positif. Artinya, Pulau Lombok aman dikunjungi,” tegasnya. Tren positif itulah yang diharapkan bisa terus dijaga dan dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Supaya kondisi ekonomi daerah ini bisa kembali pulih pascagempa. Terutama untuk sektor pariwisata yang saat ini tengah dalam masa recovery. Yang tentunya sangat membutuhkan situasi keamanan dan ketertiban yang baik. “Kalau daerah kita tidak aman, sulit untuk bisa mempercepat proses recovery. Tapi kalau aman, maka sedikit tidak wisatawan pasti akan mempertimbangkan untuk datang berkunjung ke daerah ini,” terangnya.
Terutama untuk wilayah Loteng. Sebagai daerah yang tidak begitu parah terkena dampak gempa, objek-objek wisata yang ada di Loteng saat ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan untuk dikunjungi. Mengingat, wilayah tiga gili maupun kawasan Senggigi saat ini tengah dalam proses pemulihan untuk pariwisata. “Sekarang Loteng menjadi salah satu destinasi utama untuk dikunjungi wisatawan. Karena kawasan tiga gili dan Senggigi sedang berbenah. Sehingga banyak wisatawan yang lari ke Loteng,” sebutnya. Sehingga stabilitas kamtibmas sangat penting untuk terus dijaga. Dan, tanggung jawab menjaga keamanan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Tidak mungkin semua beban tanggung jawab menjaga
keamanan ditimpakan ke aparat keamanan saja. Karena jelas tidak akan bisa maksimal. Tanpa adanya dukungan dari elemen masyarakat. Karena kalau pariwisata dan daerah ini maju serta berkembang, yang akan merasakan manfaatnya bukan hanya pemerintah. Tetapi masyarakat luas. Ekonomi daerah akan berkembang, karena pariwisatanya berkembang. Ketika itu, maka masyarakat akan bisa ikut merasakan dampak positifnya. “Kan yang akan tinggal lama dan merasakan dampak pembangunan itu masyarakat. Jadi dampak positif dari pembangunan akan dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah penting, masyarakat ikut menjaga kamtibmas di daerah ini,” pungkas Juri. (kir)
Samsat Lobar Sandera Ranmor Nunggak Pajak
(Suara NTB/ist)
LOMBOK BANGKIT - Penyanyi Ebiet G. Ade menghibur pengunjung LEM, serangkaian acara istighosah Lombok Bangkit di LEM gempa Lombok. Dana yang berhasil dikumpulkan Rp85 juta. Donasi tersebut akan disalurkan ke Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur dan Desa Bayan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Rp25 juta. Kemudian Rp3 juta untuk panti asuhan Baitul Amin dan Rp57 juta untuk Masjid Nurul Hidayah di Lombok Utara, untuk keperluan rekonstruksi masjid. Sebelumnya LEM juga menggelar acara Lomba mewarnai Tingkat TK/PAUD dan SD bersama Timezone dan BNN. Menurut GM LEM, Salim Abdad, acara
ini bertujuan membentuk mental anak, ajang bersosialisasi anak agar anak bisa produktif dan berprestasi. Selain itu kata Salim, juga digelar lomba PUBG bersama Telkomsel. Acara ini bertujuan untuk melatih anak bermain sportif, menghargai orang lain dan tepat waktu. “Untuk memberikan edukasi kepada anak, Kedepannya event anak dan dewasa akan lebih ditingkatkan. Kami juga membuka ruang bagi yang ingin bekerjasama dan menggelar acaranya di LEM. Seperti acara komunitas, perusahaan ataupun pemerintahan,” demikian Salim. (*)
Giri Menang (Suara NTB) Unit Pelaksanaan Teknis Badan-Unit Pelaksana Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Samsat Gerung, Lombok Barat merevisi kebijakan pemberlakuan sistem penunggak pajak di atas tiga tahun disandera kendaraannya. Dalam revisi kebijakan ini, Samsat berlakukan semua kendaraan yang lewat jatuh tempo untuk tetap disandera kendaraan baik roda dua dan roda empat. Kebijakan ini diberlakukan menyusul adanya standar operasional terpadu (SOP) yang baru. Hal ini ditegaskan, Kepala UPTB UPPD Samsat Lobar H. Syaiful Amri ditemui Suara NTB di kantornya, belum lama ini. Dijelaskannya dalam aktualisasi kebijakan baru, pihaknya tidak hanya menahan kendaraan wajib pajak yang menunggak di atas tiga tahun, namun sekarang Samsat akan tegas menahan kendaraan roda dua, roda tiga maupun roda empat yang lewat tanggal jatuh tempo. “SOP yang baru ini tidak melihat berapa lama menunggak atau wajib pajak tidak menyelesaikan kewajibannya, meski
sudah lewat sehari atau sebulan bahkan lebih. Wajib pajak yang sudah tanggal jatuh tempo baik dengan sengaja atau lupa, maka kendaraan bermotor tetap akan ditahan,” tegasnya. Dalam setiap operasi gabungan (Opgab) lanjutnya, pihaknya selalu membawa mobil sampling yang sudah tersistematis untuk mengetahui jumlah lama menunggak. Jika terdapat pemilik yang melakukan pembayaran di tempat, pihak Samsat melepas sanksi penahanan kendaraan pemilik. “Berdasarkan pengalaman, terbukti banyak wajib pajak menyelesaikan kewajiban mereka,” akunya. Dikatakannya, mengenai tindakan Samsat dalam setiap Opgab, sejumlah kendaraan baik roda dua dan roda empat sempat dijaring dan ditahan dikantornya. Dari hasil tersebut, sekitar tiga kendaraan roda empat dan puluhan roda dua disanksi penahanan. Namun kendaraan ini sudah menunaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan jumlah berapa tahun yang tidak ditunaikan kewajiban pajaknya. “Banyak yang kita tahan, namun semua ken-
(Suara NTB/her)
Giri Menang (Suara NTB) Satu lagi objek wisata kuliner dilaunching oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid akhir pekan kemarin. Lokasi wisata kuliner ini berada di Pantai Tanjung Bias Dusun Aiq Genit Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar. Lokasi ini bersebelahan dengan objek wisata kuliner Pantai Meninting yang sudah lebih dulu ramai. Kedua wilayah ini bertetangga dan bahkan rabat jalan pinggir pantainya nyambung antara Desa Meninting dengan Desa Senteluk. Dengan dibukanya wisata kuliner di tempat ini akan menambah ramai objek wisata Pantai Meninting dan Tanjung Bias-Senteluk. Keberadaan kedua objek di desa bertetangga ini akan saling mendukung kemajuan desa masing-masing. Bagi Bupati, lokasi wisata kuliner pinggir pantai ini punya nilai historis tersendiri. Pada masa kecil dulu ia sering ke pantai ini untuk berenang bersama teman-temannya. “Lokasi ini sangat familiar bagi saya dan masyarakat Batu Layar,” ujar Fauzan. Ia merespon positif langkah pemerintah Desa Senteluk menjadikan lokasi ini sebagai objek wisata kuliner. “Kalau ini jadi pusat kuliner, rencanakan utuh dulu meski belum bisa bangun sekaligus. Sehingga bisa lebih bagus dan tertata,” katanya. Fauzan minta lokasi kuliner ini nantinya ditanami pohon agar teduh seperti cemara atau pohon lainnya yang cepat tum-
Halaman 9
H. Syaiful Amri daraannya sudah ditebus sama pemiliknya,” terangnya. Khusus kendaraan dinas (randis) di Lombok Barat kata Syaiful, dinilainya sangat rajin menunaikan kewajiban pajaknya. Hal tersebut menurut dia, efek dari surat imbauan Bupati Lobar Fauzan Khalid pascapanutan pajak tahun lalu. Pemda langsung eksekusi dengan surat imbauan. “Surat imbauan bupati diberlakukan semua kepada pemegang randis yang tidak bisa atau yang menunggak kendaraan, maka anggarannya akan dipertimbangkan, itu yang disanksikan dalam surat imbauan bupati waktu dulu di semua layanan yang ada,”ungkapnya. (her)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
Buka Jurusan Baru SEBAGAI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) favorit di Lombok, tiap tahun SMKN 2 Kuripan Lombok Barat (Lobar) dibanjiri pendaftar. Untuk terus menambah kepercayaan masyakarat terhadap SMK yang dikepalai Ruju Rahmad, S.Pd.,MT., ini, pihak sekolah melakukan berbagai inovasi penyiapan SDM peserta didik yang andal dan berkualitas, sehingga ketika lulus bisa diserap langsung oleh dunia kerja. Ditemui di kantornya, Selasa (23/10), Ruju Rahmad,mengklaim, dari tahun ke tahun kepercayaan masyakarat untuk memasukkan anaknya di SMKN 2 Kuripan sangat tinggi. Hal ini dilihat dari animo masyarakat yang mendaftarkan anak di sekolah tersebut, karena lulusan SMK tersebut diserap oleh dunia usaha. Selain itu, dilihat juga dari banyaknya perusahaan industri yang datang ke sekolah itu mengadakan memorandum of understanding (MoU). Pihak sekolah pun bekerjasama dengan beberapa perusahaan, termasuk Dinas Tenaga Kerja untuk pemasaran lulusan melalui bursa tenaga kerja khusus. “Tujuannya untuk memasarkan tamatan, di samping bekerjasama untuk anak-anak praktik dan guru magang. Alhamdulillah anak-anak lulusan kita yang sudah bekerja hampir 50 persen,” klaimnya. Sejauh ini para alumni banyak diserap di dunia kerja, baik di sektor industri, listrik dan lain-lain. Namun para alumni yang bekerja sebatas di dalam negeri belum menjangkau ke luar negeri. Pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan Malaysia untuk praktik kerja industri bagi para alumni. Untuk meningkatan kualitas sekolah dan para siswa serta menggaet antusiasme masyarakat, pihaknya membuka program keahlian atau jurusan awalnya 10 jurusan. Namun belakangan karena tuntutan perkembangan dunia usaha dan industri kerja pihaknya pun berupaya menyiapkan tanaga kerja yang diperlukan dengan membuka 4 jurusan baru antara lain broadcasting. Di NTB dan Lombok khususnya, lanjut Ruju, belum ada satupun SMK yang membuka jurusan ini. Anak-anak jelasnya diajar menjadi presenter, wartawan, jurnalistik dan bekerja bidang broadcasting. Diakui di sekolahnya belum ada tenaga pendidik khusus bidang broadcasting, sehingga guru yang mengajar dari Jurusan Teknik Informatika. Untuk penyiapan tenaga pendidik sendiri, pihaknya bekerjasama dengan perusahaan TV yang ada. “Kami kerjasma dengan perusahaan TV, sebab kebetulan ada beberapa karyawan di sana adalah alumni kami,” jelasnya. Selain itu, pihaknya membuka Jurusan yang sangat diperlukan di Lombok yakni jurusan teknik energi terbarukan disebut TESHA (Teknik Energi, Surya dan Hidro serta Angin). (her)
Ruju Rahmad (Suara NTB/her)
Pemprov Pertimbangkan Wacana Penggunaan Bahasa Daerah Tiap Pekan Mataram (Suara NTB) Pengarusutamaan Bahasa Indonesia dan daerah jadi problem yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Bagaimana tidak, bahasa memiliki peran penting sebagai perekat bangsa Indonesia. Wacana penggunaan bahasa daerah tiap pekan pun berkembang digunakan di setiap ruang publik terutama di lingkup pemerintah. Wacana ini menyeruak saat berlangsung acara seminar nasional yang digelar Kantor Bahasa NTB, Selasa (23/10). Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., menyambut baik usulan tersebut. Namun demikian, wacana ini harus dipikirkan terlebih dahulu melalui diskusi panjang sebelum diputuskan. “Akan ada Perda inisiatif pada 2019, kita akan men-support,” ujarnya. Termasuk nantinya di dalam Perda itu melindungi penggunaan bahasa daerah sebagai bahan ajar mulok bagi para siswa sekolah. “Saya sudah berkomunikasi dengan pak Kadis bahan ajar muloknya sedang disusun,” ujarnya. Nantinya itu menjadi instrumen yang harus digunakan dalam pelestarian bahasa adalah instrumen yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. “Menempatkan Bahasa Indonesia dengan tepat. Bahasa asing suport, tapi modal utama kita ialah Bahasa Indone-
Mataram (Suara NTB) – SLB Dharma Wanita Provinsi NTB resmi menjadi SLB Negeri 2 Mataram. Hal itu ditandai dengan peresmian dan peluncuran SLB Negeri 2 Mataram, Sabtu (20/10) lalu. Peresmian ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D., pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, dan tamu undangan lainnya. Kepala SLB Negeri 2 Mataram, Winarna, M.Pd., mengatakan SK penetapan perubahan status sudah diterimanya
Murid SDN 1 Jagaraga Kuripan Belajar di Teras Sekolah
H. Fatahullah
Dengan jumlah murid 278, ungkap Kepala SDN 1 Jagaraga H. Fatahullah, ruang kelas yang ada sebanyak 8 unit tak mampu menampung untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). Pihak sekolah masih butuh 2 RKB untuk bisa menampung semua murid yang ada. Pihak sekolah pun terpaksa mensiasati dengan mengarahkan murid kelas 2 belajar di teras sekolah sembari menunggu murid kelas 1 pulang sekolah. Pihaknya butuh ruang kelas dua unit lagi untuk menampung semua murid. Selain itu pihaknya butuh ruang kepala sekolah dan UKS, karena
sia dan daerah. Bahasa Indonesia harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai kita tinggalkan bahasa persatuan kita agar bisa bertahan di era globalisasi,” ujarnya mengingatkan. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Dadang Sumendar, M.Hum., mengingatkan agar semua pihak tidak lupa mewariskan bahasa daerah ke anak-anak kita. “Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi bahasa daerah itu harus tetap hidup agar jangan punah,” ungkapnya. Dikatakan bahwa pewarisan bahasa daerah di tengah masyarakat adalah amanat undang-undang. Sehinggga tidak ada alasan malu berbahasa daerah. Mengingat itulah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai langkah riil mendukung upaya tersebut, NTB membutuhkan Perda atau Pergub untuk tetap menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus untuk melindungi bahasa daerah dan sastra
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan sambutan pada seminar nasional yang digelar Kantor Bahasa NTB, Selasa (23/10). di daerah. “Jangan sampai ada satu bahasa daerah yang punah karena ini kekayaan bangsa yang dijamin UU,” ujarnya. Lebih jauh dijelaskan bahwa tugas utama badan bahasa ialah menjaga tegaknya bahasa sebagai pemersatu dan komunikasi antara budaya. Di samping menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. “Jadi oleh karena itu dukungan daerah untuk pengarusutamaan bahasa terhadap seluruh perizinan penggunaan bahasa di ruang publik sangat penting,” ungkapnya. Disebutkan kewajiban melindungi bahasa dan sastra daerah
adalah kewajiban pemerintah daerah. UU mengamanatkan demikian. Sebagai negara hukum dan warga hukum yang baik, UU tersebut tinggal dilaksanakan mengingat tidak ada penafsiran lain. Oleh karena itu, salah satu instrumen penting menegakkan aturan itu ialah pemerintah daerah harus membuatkan surat edaran agar aturan ini semakin kuat. “Karena ruang publik adalah milik masyarakat Indonesia sehingga harus tunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Kita menaruh harapan terhadap pimpinan agar martabat bahasa Indonesia tetap
kokoh. Jangan ragu ragu menyurati gubernur ajak kerjasama. UU sudah ada, jelas disebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama apartemen gesung hotel bandara. Itu kesepakatan nasional kita,” tambahnya. Sementara Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi Muhammad, SH., MH., siap membantu Kantor Bahasa dalam menyusun landasan penyusunan perda inisiatif tentang perlindungan bahasa. Apalagi pengarustamaan Bahasa Indonesia dan daerah sangat penting. “Perlu kita melindungi nilai karakter bangsa Indonesia,” ujarnya. (dys)
Bunda PAUD NTB Serahkan APE SLB Dharma Wanita Resmi Menjadi SLBN 2 Mataram
Kekurangan RKB
Giri Menang (Suara NTB) Sebagai salah satu sekolah yang menjadi pusat gugus VI di Kecamatan Kuripan dan memiliki 4 sekolah imbas, SDN 1 Jagaraga Kecamatan Kuripan masih mengalami kendala kekurangan ruang kelas baru (RKB).
Halaman 10
ruang guru digabung dengan ruang kepala sekolah. M e n u r u t n y a , kekurangan ruang kelas mengganggu proses belajar. Sebab setiap hari anak-anak kelas 2 belajar di teras sekolah menunggu murid kelas 1 pulang. Murid kelas 2 perlu belajar untuk persiapan lomba calistung, baik di tingkat kabupaten, provinsi. “Ya untuk mengisi waktu, murid belajar di teras, duduk di teras kelas,” jelasnya. Diakui, sebenarnya target jumlah murid pada penerimaan murid tahun lalu hanya 1 kelas, namun antusiasme masyarakat yang tinggi, sehingga banyak memasukkan anak ke sekolah tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada Pemda Lobar dan Komisi IV DPRD Lobar melalui usulan proposal. Pihaknya pun dijanjikan tahun ini untuk rehab rumah penjaga. “Kalau penambahan RKB untuk sementara belum,’’ jelasnya. Pembangunan RKB, lanjutnya, hanya diperoleh tahun 2015. Untuk RKB sendiri, pihak dari SMKN 2 Kuripan bersama kementerian sudah datang ke SD tersebut melakukan verifikasi. N a m u n sampai saat ini belum ada titik terang. (her)
(Suara NTB/ist)
RESMIKAN - Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti bersama Ketua Dharma Wanita Provinsi NTB, Hj. Ikhsanty Kumala Rimbun Rosiady, dan Kepala SLBN 2 Mataram, Winarna saat peresmian SLBN 2 Mataram, Sabtu (20/10) lalu. sebelumnya, tapi peresmian dan peluncuran dilakukan Sabtu lalu. Dengan diubahnya status itu, maka ada sejumlah hak yang bisa diminta seperti penambahan tenaga kependidikan, baik guru maupun tenaga tata usaha. “Harapan kami agar ke depan ditambah guru negerinya, tenaga usahanya dan memadai sarana dan prasarananya,” katanya. Peresmian itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis SLB ini dari Ketua Dharma Wanita Provinsi NTB, Hj. Ikhsanty Kumala Rimbun Rosiady, kepada Dinas Dikbud NTB. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti sekaligus meluncurkan bahwa SLB Dharma Wanita Provinsi NTB resmi menjadi SLB Negeri 2 Mataram. Sekda mengatakan, dengan telah resminya SLBN 2 Mataram, maka sekolah ini mempunyai hak yang sama seperti sekolah negeri yang lain. Maka,
ruang kelas dan terapi harus cukup. Termasuk juga harus mencukupi tenaga pengajar dan berbagai hal lainnya. “Dan ada alternatif untuk merelokasi, agar mencapai standar minimal untuk sarana dan prasarananya,” ujar Sekda. Dilanjutkan juga dengan pentas seni yang memukai dan bervariasi oleh siswa SLBN 2 Mataram. Siswa yang menyandang tuna rungu, tuna grahita, cerebral palsy (CP), autism, dan siswa Tunanetra unjuk kebolehan dalam pentas seni itu. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., mengatakan peresmian itu dalam bentuk penyerahan SLB dariKetuaDharmaWanitaProvinsi NTB ke Dinas Dikbud NTB. Dengan telah resminya menjadi SLBN 2 Mataram maka pihaknya akan memikirkan kelengkapan sarana dan prasana SLBN 2 Mataram, termasuk melengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SLBN 2 Mataram. (ron)
Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi sekaligus sebagai Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menyerahkan Alat Peraga Edukatif (APE) kepada pengelola PAUD Harapan Bunda, Dusun Sedutan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, (23/10). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Roadshow TP PKK Provinsi di KLU dalam rangka peringatan HKG PKK, KB Kesehatan ke 46 Tingkat Provinsi tahun 2018. Istri Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah ini mengatakan, penyerahan sejumlah APE itu merupakan salah satu wujud dari kepedulian TP PKK Provinsi NTB terhadap dunia pendidikan. Ia berharap dengan bantuan APE itu akan menjadi sarana edukasi. Harapannya, agar tumbuh kembang anak-anak NTB tumbuh dengan baik, sehingga akan menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas di masa depan. “PAUD merupakan tempat pendidikan utama untuk men-
curahkan perhatian dan kasih sayang kita kepada anak-anak. Ibu-ibu harus pastikan anakanak kita dapat pendidikan yang baik,” ujarnya. Menurutnya, usia PAUD merupakan usia emas bagi anak-anak yang harus diberikan perhatian lebih, agar pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik. Untuk itu ia berpesan kepada ibu-ibu yang hadir dalam acara tersebut agar anak-anak tetap dapat asupan gizi yang baik, yakni minum susu minimal 2 kali sehari. Selain itu ia juga mengajak untuk meningkatkan konsumsi ikan agar anak-anak dapat gizi yang baik. “Bapak-bapak yang jadi nelayan, jika ada hasil tangkapan jangan dijual semua, sisakan sebagian untuk dikonsumsi, agar anak-anak dapat gizi yang baik,” tandasnya. Dalam kegiatan roadshow tersebut, juga dilakukan pelayanan KB dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak gempa di Desa Kayangan, Lombok Utara. (ham)
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Bunda PAUD NTB Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah menyerahkan bingkisan pada anak-anak di PAUD Harapan Bunda Kayangan KLU, Selasa (23/10).
STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Gangga Mataram (Suara NTB) – STAHN Gde Pudja Mataram melakukan pengabdian masyarakat di Dusun Batu Ringgit, Desa Bentek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada tanggal 4 sampai dengan 8 Oktober 2018. Kegiatan itu merupakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat pascabencana gempa bumi. Ketua Panitia Pelaksana Pengabdian, I Gusti Lanang Ngurah Weda, S.S.,M.Pd., menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sebagai wujud pelaksanaan tri dharma. Pengabdian masyarakat ini dibiayai oleh dana DIPA STAHN Gde Pudja tahun anggaran 2018. Kegiatan tersebut mengambil tema, melalui kegiatan pengabdian masyarakat kita tingkatkan kepedulian kepada sesama. “Yang merupakan wujud kepedulian institusi pendidikan terhadap bencana alam yang terjadi,” ujarnya. Jumlah panitia, ujarnya, sebanyak 12 orang terdiri dari pejabat, dosen dan mahasiswa. Peserta pengabdian berasal dari Dusun Batu Ringgit Banjar Pesikian berjumlah kurang lebih 50 orang yang mayoritas anak-anak. Kegiatan dilaksanakan di rumah Ketua Banjar Pesikian, karena di Banjar Pesikian mengalami kerusa-
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (kedua dari kiri) didampingi Ketua Panitia Pelaksana Pengabdian, I Gusti Lanang Ngurah Weda (paling kiri) menyerahkan sumbangan kepada masyarakat. kan yang cukup parah, dan dikhawatirkan membahayakan warga yang mengikuti kegiatan pengabdian. Menurutnya, kegiatan pengabdian tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti mewarnai, yoga, nyastra bali, perkenalan bahasa sansekerta, mekidung, kegiatan trauma healing, nonton bareng, dan penyuluhan tentang mitigasi bencana alam. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd. dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas bencana alam gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu. Nyoman Wijana memberikan mo-
tivasi dan penguatan mental agar senantiasa tabah dalam menjalani kehidupan ini dan tetap bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram juga memperkenalkan institusi STAHN sebagai alternatif tempat melanjutkan studi. Dengan tujuh prodi S1 dan dua prodi S2, lembaga STAHN telah menghasilkan SDM yang tidak saja memahami ilmu agama, namun juga memahami ilmu-ilmu yang lain. Ketua PHDI Kecamatan Gangga menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi tim pengabdian STAHN, karena menu-
rutnya warga butuh penguatan-penguatan mental dan motivasi. Wajah sumringah dan penuh semangat warga mewarnai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian STAHN. Semangat belajar dan rasa ingin tahu yang besar warga terutama anakanak membuat kegiatan begitu semarak. Dalam sambutannya, Ketua Banjar Pesikian, Ketut Sumiasa berterima kasih atas kepedulian tim pengabdian mayarakat STAHN Gde Pudja Mataram dan berharap kegiatan tersebut berkelanjutan dalam kesempatan yang lain. Diakuinya, dalam kondisi setelah dilanda bencana, masyarakat memerlukan penguatan dan motivasi agar tabah dan tetap beryukur atas karunia Tuhan. Di akhir acara, panitia pelaksana memberikan sumbangan berupa tikar, seperangkat busana pemangku, buku-buku agama yang diharapkan dapat bermanfaat bagi warga. Ketua P3M STAHN Gde Pudja Mataram Drs. I Ketut Sumada, M.Ag., menyatakan kegiatan tersebut tidak bisa memuaskan banyak pihak, karena kekurangannya sangat banyak akibat adanya berbagai keterbatasan. Namun kegiatan ini bisa menjadi dorongan moral bagi masyarakat pasca dilanda bencana alam gempa bumi. (r/ron/*)
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
SUARA NTB
Halaman 11
40 Atlet Lotim Gugur Sebelum Bertanding Selong (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa memangkas jumlah atlet yang akan ikut berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB. Jumlah sebelumnya direncanakan sebanyak 266 atlet. Namun, karena terbentur aturan panitia Porprov, 40 atlet terpaksa batal mengikuti ajang pertandingan olahraga tingkat provinsi yang digelar empat tahun sekali itu. “Jadi total yang akan kita kirim menjadi 226 atlet,” terang Ketua Umum KONI Lotim, H. Lalu Makbul Maya. Munculnya jumlah atlet yang berlaga itu berdasarkan usulan dari para pengurus Cabang Olahraga (Cabor). Namun belakangan ada pembatasan karena jumlah atlet yang akan ikut ini cukup banyak. 40 atlet tersebut katanya sebagian besar merupakan atlet harapan buat Lotim. Keinginan besar dari para pengurus Cabor-cabor ini bisa menyum-
bangkan banyak medali buat Kabupaten Lotim. Akumulasi target dari Cabor bisa tembus 33 medali emas dari 24 Cabor yang ikut dipertandingkan dari Kabupaten Lotim. “Cabor-cabor kan memang kepinginnya banyak,” ujarnya. Pada Kegiatan Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) Selaparang yangs udah digelar beberapa waktu lalu sudah mengakomodir semua Cabor. Akibatnya, biaya Pelatda ini butuh anggaran yang cukup besar. Awalnya, Porprov akan dige-
lar pada Nopember 2018. Namun, diundur karena sejumlah hal di Provinsi NTB sehingga digelar pada 9-17 Desember mendatang. Akibatnya, Lotim pun pada sisa waktu menjelang Porprov ini memanfaatkan kembali untuk melakukan Pelatda. Ditanya soal target medali emas, dari cabor memang menargetkan cukup tinggi. Namun bagi Ketua Umum KONI Lotim yang beberapa waktu ini dikukuhkan menyebutkan tidak mau memasang target yang terlalu muluk. Terlebih kondisi Lotim saat ini sedang dilanda musibah bencana alam. Disamping itu, KONI Lotim di bawah Pimpinan Lalu Makbul Maya ini meneruskan apa yang sudah menjadi program pimpinan KONI Sebelumnya. Mengenai target sebelumnya pernah 19 emas dikatakan tidak
akan terlalu jauh kemungkinannya dari angka tersebut. Lotim diketahui juga pernah meraih 22 Medali Emas dan target ini diharapkan bisa menyamai atau setidaknya bisa lebih baik untuk pelaksanaan Porprov 2018 akhir tahun ini. “Kita kan cuma benahi sedikit-sedikit, dan tetap kita akan upayakan capaiannya lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya,” terang Lalu Makbul Maya. Dikatakan, ia tidak pingin pasang target yang muluk-muluk. Pada awalnya pihaknya optimis dapat mewujudkan target seperti yang diinginkan para cabor. Akan tetapi, Lalu Makbul Maya ini mengaku ingin lebih melihat realita. Kompetitor dari kabupaten lain dinilai memiliki kans yang cukup bagus. Sementara, sejumlah andalan yang
(Suara NTB/rus)
Lalu Makbul Maya dimiliki Lotim ada yang membela kabupaten/kota yang lain. “Tapi inilah dinamika dalam pertandingan olahraga,” demikian ungkapnya. (rus)
Suryo Agung Puji Prestasi Zohri
(Suara NTB/fan)
GENDANG BELEQ - Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti (tiga dari kanan) memukul Gendang Beleq di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (23/10). Pemukulan musik kesenian tradisional Lombok, Gendang Beleq itu menandakan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) NTB resmi dibuka.
”Gendang Beleq” Meriahkan Pembukaan Popwil Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV resmi dibuka di Mataram, Selasa (23/10). Ajang multi event tingkat pelajar nasional itu dibuka secara resmi oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram pukul 08.30 yang diawali pemukulan gendang Beleq oleh Sekda NTB. Hadir dalam acara pembukaan itu, Asdep Pembibitan dan Iptek Olahraga Menpora, Drs. Washinton, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin dan Ketua Umum KONI NTB. Hadir juga para kontingen dari tujuh provinsi, yakni Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Utara (Sultra), Sulsel, Sulbar, Kalimantan Timur (Kaltim), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam sambutannya, Sekda NTB yang hadir mewakili
Gubernur NTB, mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Popwil NTB. Tanpa berpanjang lebar Sekda NTB juga berpesan kepada seluruh atlet agar bertanding dengan maksimal dan meraih prestasi secara sportif. “Selamat datang seluruh peserta Popwil NTB. Dan selamat bertanding secara sportif,” ucapnya singkat. Di tempat yang sama, Asdep Pembibitan dan Iptek Olahraga Kemenpora, Drs.Washinton mengatakan bahwa Popwil IV merupakan ajang seleksi atlet mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Papua tahun 2019. Lewat ajang kualifikasi itu diharapkan akan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang mampu membanggakan negara di kancah internasional. Untuk melahirkan atlet-
atlet muda berprestasi dia mengingatkan seluruh komponen pertandingan dan perwasitan agar memberikan penilaian yang terbaik di lapangan. Demikian juga para atlet nasional agar bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. “Kita harapkan atlet yang terbaik yang lolos di Popnas. Perwasitan diharapkan memberikan penilaian yang terbaik di lapangan. Begitu juga atlet harus tampil maksimal,” ucapnya. Sementara itu, Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin melaporkan Popwil NTB diikuti sebanyak 979 peserta yang terdiri dari 573 atlet, 406 ofesial. Popwil tersebut kata Husnanidyati mempertandingkan sebanyak delapan cabor yakni pencak silat, tenis meja, tenis lapangan, sepak takraw, bola basket, bola voli, sepak bola dan bulutangkis. (fan)
Gedung Baru Ruang Tahanan dan PPA Polres Sumbawa Diresmikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Gedung baru ruang tahanan (rutan) dan ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sumbawa diresmikan, Selasa (23/10). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita yang dilakukan Kapolres setempat bersama sejumlah anggota Forkopimda. Usai peresmian, dilakukan peninjauan ke dalam ruangan kedua gedung baru tersebut. Kemudian dilakukan pemindahan terhadap puluhan tahanan ke gedung yang baru diresmikan. Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK., MT menyampaikan, keberadaan kedua gedung baru ini karena adanya hibah dari pemerintah daerah. Pihaknya bersyukur adanya bantuan dari Pemda ini. Dijelaskannya, rutan yang dimiliki sebelumnya tidak layak, karena para tahanan bertumpuk di dalamnya. Guna membangun rutan yang nyaman bagi para tahanan sekaligus untuk kepentingan keamanan, pihaknya kemudian mengajukan anggaran di DPRD untuk rutan yang representatif. “Alhamdulillah bagaimana spesifikasi rutan yang kita buat sekarang merupakan standar nasional. Pertama bagaimana fasilitas, baik sirkulasi udara, fasilitas yang ada didalamnya itu sudah sangat representatif. Sehingga kita juga tidak melanggar HAM,” terang Kapolres. Menurut Kapolres, desain
(Suara NTB/ind)
RUANG BARU - Pemindahan puluhan tahanan Polres Sumbawa ke ruang tahanan yang baru diresmikan, Selasa (23/10). ruang tahanan yang baru ini merupakan desain dengan standar nasional. Dibuatkan sedemikian rupa supaya para pengunjung tidak langsung bisa bertemu dengan para tahanan. Guna menghindari masuknya barang-barang yang tidak diinginkan ke dalam tahanan. Mengingat di ruang tahanan yang dulu pernah terjadi adanya yang mencoba menyelundupkan sabu melalui makanan. Hal ini karena pertemuan dan kontak fisik secara langsung yang dilakukan pengunjung dan tahanan. “Ini kita desain agar para pengunjung dan yang dikunjungi tidak bisa bertemu langsung. Barang yang dibawa melalui
proses pemeriksaan. Sehingga tidak lagi ada handphon dan alat yang dilarang ada di dalam tahanan,” tukasnya. Adanya rutan baru ini, lanjutnya, juga diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para tahanan. Karena meskipun statusnya tersangka atau menjadi seorang terpidana, mereka berhak mendapatkan pelakuan hidup yang baik. “Dengan adanya peresmian ini, paling tidak bisa memanusiawikan orang. Walaupun statusnya dia tersangka atau menjadi seorang terpidana, tapi dia adalah seorang manusia yang berhak mendapatkan perlakuan hidup yang baik,” pungkasnya. (ind)
Mataram (Suara NTB) Atlet tercepat Asia Tenggara, Suryo Agung Wibowo mengatakan bahwa NTB memiliki potensi atlet atletik yang luar biasa. Dia memprediksikan atlet NTB, Lalu Muhammad Zohri akan mampu melebihi prestasinya di level Asia Tenggara. Demikian diungkapkan Suryo Agung saat mendampingi Asdep Pembibitan dan Iptek Olahraga Kemenpora di Mataram, Selasa (23/10) kemarin. Mantan atlet peraih medali emas Asian Games 2011 ini menjelaskan bahwa juara dunia lari junior 2018, Lalu Muhammad Zohri masih sangat muda. Namun demikian, Zohri mampu mencatat waktu 10.18 detik di 100 meter. Menurutnya, catatan waktu yang ditorehkan Zohri di kejuaraan dunia benar-benar terbaik di Indonesia. Pasalnya, dia sendiri belum bisa mencatat waktu 10.18 detik di usia muda. Dijelaskannya dirinya bisa mencatat waktu 10.17 detik di SEA Games 2011 disaat usia 26 tahun. Melihat catatan waktu Zohri 10.18 detik di usia 18 tahun, dia menilai Zohri bisa melebihi prestasi dirinya di usia senior mendatang. Dalam hal ini, Suryo memprediksikan Zohri bisa melebihi catatan waktunya setelah empat tahun mendatang. Bahkan, ia memprediksikan Zohri akan mampurncat waktu di bawah 10 detik. Lanjutnya, untuk bisa meningkatkan catatan waktu Zohri, ia menyarankan kepada pengurus cabor maupun pelatih agar
(Suara NTB/fan)
Suryo Agung Wibowo tidak berharap banyak dulu kepada Zohri. Dalam hal ini pelatih maupun pengurus cabor tak boleh mematok target medali emas kepada Zohri di kejuaraan internasional atletik senior. “Zohri bisa melebihi prestasi saya. Saya bisa 10.17 usia 26 tahun. Dan saya Yakin Zohri bisa di bawah 10 detik. Tapi Zohri jangan sampai dipaksakan. Sesuai dengan jenjangnya. Misalnya di Asian games 2018 kemarin jangan berharap medali dulu. Kalau di Asian Games empat tahun datang boleh kita berharap medali karena usia Zohri sudah matang saat itu,” terangnya. Ditambahkannya, di olimpiade 2020, Zohri dipastikan akan tampil mewakili Indonesia. Namun dia berharap Indonesia tak boleh berharap banyak. “Biarkan Zohri jadi finalis, nanti kalau di Olimpiade 2024 baru kita berharap, karena usia Zohri saat ini masih sangat muda untuk berprestasi di level internasional senior,” tuturnya. (fan)
Disnakertrans KSB Beri Teguran Keras Subkont MacMahon Taliwang (Suara NTB)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, telah melayangkan teguran keras kepada perusahaan sub kontraktor (Subkont) PT MacMahon Indonesia yang menerapkan roster kerja 10 - 2 (10 minggu kerja 2 minggu libur). “Kita sudah berikan teguran kepada perusahaan itu. Karena memang kami menilai tidak selayaknya mereka menerapkan jadwal kerja lebih lama dari perusahaan induknya dalam hal ini MacMahon,” terang Kepala Disnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/10). Ada dua perusahaan subkont PT MacMahon memberlakukan roster kerja 10 - 2 itu. Menurut H. Hamid, dari sisi aturan ketenagakerjaan ada cela bagi perusahaan menerapkan roster kerja dengan komposisi 10 - 2. Hanya saja apa yang dijalankan kedua perusahaan itu tetap rancu mengingat PT MacMahon Indonesia hanya menjalankan roster kerja 4 - 2 (4 minggu kerja - 2 minggu libur). “Yang diterapkan MacMahon dan PT AMNT (Amman Mineral Nusa Tenggara) saja kita sudah minta direvisi. Kok mereka malah lebih dari itu,” cetusnya. Ada alasan lain mengapa Disnakertrans KSB menegur kedua perusahaan subkont perusahaan aliansi PT AMNT di proyek tambang Batu Hijau itu. H. Hamid mengungkapkan, jadwal kerja yang sangat panjang berikut penerapan kebijakan on camp (bermukim dalam kawasan tambang) bagi karyawan oleh PT AMNT dan seluruh perusahaan aliansi berikut subkont-nya. Selama ini sudah tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. “Coba diberikan ruang karyawannya untuk bermukim di
luar seperti dulu. Kan multiplyer effect-nya akan dirasakan masyarakat. Tapi kalau sekarang itu tidak ada,” beber H. Hamid. Selanjutnya ia menyatakan, dua perusahaan subkont PT MacMahon tersebut oleh pihaknya telah beberapa kali dipanggil. Namun dari sekian kali pemanggilan, manajemen kedua perusahaan yang diberi tugas menyalurkan tenaga kerja (man power) itu baru sekali menghadap Disnakertrans. Sebelumnya, Anita Avianty, Head of Corcom PTAMNT memastikan, sebelum perusahaan menerapkan jadwal kerja saat ini telah mempertimbangkan segala aspek. Terutama soal kesesuaiannya degan regulasi yang berlaku dan tidak terkecuali soal hubungan keselamatan pekerja. “Kami tidak akan terapkan kalau itu menyimpang dari aturan. Dan paling penting juga hubungannya denga safety,” urainya. Soal hubungannya dengan keselamatan kerja. Anita memastikan durasi kerja yang diterapkan perusahaan sangat memperhatikannya. Bahkan kebijakan in camp (menginap di mess area tambang) merupakan bagian dari upaya PTAMNT mengimbangi aktivitas kerja karyawan untuk tujuan keselamatan juga. “Harapannya dengan mereka menginap di dalam. Karyawan punya waktu istirahat yang cukup untuk persiapan kembali bekerja esok hari,” jaminnya. Sementara soal multiplyer effect perusahaan yang selama ini dirasa berkurang oleh masyarakat sejak diberlakukannya roster kerja itu? Anita berdalih hal tersebut sejauh ini tidak terlihat kaitannya. Bahkan perusahaan turut melakukan kajian dari sisi dampak atas penerapan roster kerja itu dan tidak menemukan kaitan langsung terjadinya penurunan multyplier effect perusahaan kepada masyarakat. (bug)
SUARA NTB
Rabu, 24 Oktober 2018
Saatnya Santri Turun ke Sawah Mataram (Suara NTB)Hari Santri tanggal 22 Oktober 2018, memiliki tagline “Bersama Santri Damailah Negeri”. Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra dari Dapil NTB-2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK) menilai, hari santri ini momentum bagi para santri mengabdi untuk negeri. “Tidak hanya pintar ngaji, tapi juga harus mengerti soal padi. Urusan pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak, harus dipahami oleh para santri,” katanya di Mataram, Selasa (23/10). Dikatakan HBK, Pulau Lombok selain dikenal sebagai pulau seribu masjid, juga dikenal sebagai pulau seribu pondok pesantren (Ponpes). Di berbagai penjuru di Pulau Lombok, selalu ada Ponpes. “Barangkali ada jutaan santri di Pulau Lombok
ini,” sambungnya. Pria yang juga Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini mengungkapkan, tidak hanya dalam urusan agama saja, sekarang ini sudah saatnya para santri terlibat aktif dalam urusan keumatan. Di antaranya dengan melibatkan diri dalam urusan pangan. “Ya, mulailah terlibat dalam urusan pangan.Pahamipadi,jagung,ubi,kedelai dan banyak lagi,” terangnya. Suami Hj. Dian Bambang ini melanjutkan, komitmen tentang kepedulian pangan sudah dilakukan oleh ormas terbesar Nahdlatul Ulama (NU) dengan terlibat dalam gerakan reforma agraria. Selanjutnya, tinggal Ponpes menyusun konsep melibatkan santri dalam urusan pangan. “Iya dong, kalau di tingkat daerah peran Ponpes ini sangat penting dalam
Ketua BPPD NTB Diberhentikan
(Suara NTB/ist)
SILATURAHMI - H. Bambang Kristiono (HBK) menggendong seorang bocah ketika turun bersilaturahmi ke salah satu ponpes di Lombok. mendorong santri aktif mengurus dunia pertanian,” ucapnya. HBK mengambil contoh, gerakan membentuk santri peduli pertanian seperti dilakukan Ponpes Miftahul Huda di Tasikmalaya. Ada pelatihan dan pendampingan kepada para santri yang mondok di pesantren tersebut. Tujuannya agar para santri bisa mandiri dan menjadi narasumber utama bagi masyarakat dalam mengembangkan pertanian. “Nah, Ponpes-ponpes di Lombok harus mulai memberikan pelatihan santri-santrinya tentang pertanian,” beber HBK.
Halaman 12
Ditambahkan, pembekalan agama yang diberikan di Ponpes, akan kian kuat manakala santri paham dunia pertanian. Santri yang dikenal mandiri dan tahan banting, dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat Pulau Lombok yang sebagian besar adalah petani. Santri yang sudah paham seluk beluk dunia pertanian, bisa mengajak masyarakat Pulau Lombok untuk membangun kedaulatan pangan. “Kalau santri yang mengatakan sesuatu di umat itu pasti di dengar,” tandasnya. (038/*)
Mataram (Suara NTB) Tim penentu kebijakan telah sepakat untuk memberhentikan H. Fauzan Zakaria dari jabatannya sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Ini disebabkan karena posisi Fauzan yang kini telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Tim penentu kebijakan sepakat untuk menetapkan H. Abdul Hadi Faishal sebagai ketua menggantikan H. Fauzan Zakaria. Keputusan ini sudah final, karena sudah mendapatkan kesepakatan dari semua tim penentu kebijakan, kecuali H. Fauzan Zakaria. Anggota Penentu Kebijakan BPPD lainnya yang menjadi calon anggota legislatif ialah JN Wirajagat dan H.Guffranudin. Namun keduanya sudah memberikan surat pengunduran diri dan ingin fokus kampanye sebagai calon anggota legislatif. “JN Wirajagat sudah mengundurkan diri sebelum menjadi DCT Caleg Kota Mataram. Sama halnya dengan H. Guffran yang menjadi Caleg Lombok Timur, juga sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya,” ujarnya. Penggantian ketua ini juga sekaligus mengganti struktur kepengurusan BPPD NTB. Tim penentu kebijakan menunjuk Sahnan M. Rawija sebagai wakil ketua dan M. Nurhaedin sebagai sekretaris. Sementara anggotanya ialah Dr. Farid Said, Alfian Yusni dan H. Fauzan Zakaria. “Kami tetap memasukkan Pak Fauzan sebagai anggota, karena bukan kewenangan kami untuk memberhentikan. Kami hanya punya kewenangan untuk menentukan struktur or-
ganisasi, memilih ketua dan anggotanya,” kata Sekretaris BPPD NTB, M.Nurhaedin, Selasa (23/10). Dikonfirmasi terpisah, H. Fauzan Zakaria menolak hasil dari keputusan lima orang penentu kebijakan itu. Menurutnya, ia tidak pernah dilibatkan dalam rapat yang membahas tentang penggantian kepengurusan. Sehingga ia menyatakan bahwa hasil keputusan lima anggota penentu kebijakan itu tidak sah. “Saya tidak pernah dilibatkan dalam rapat penggantian pengurus. Seharusnya kan kalau ada rapat, ketua yang agendakan kemudian kita bisa bahas bersama. Tapi ini tidak ada,” ujar Fauzan, Selasa (23/10). Ia juga mengaku belum bertemu dengan Gubernur NTB untuk membahas hal itu. Menurutnya, hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi dari Gubernur NTB yang menyatakan bahwa ia dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BPPD NTB. Sementara itu, para penentu kebijakan yang sepakat akan menggantikan Fauzan berharap agar Fauzan tidak lagi menggunakan jabatan Ketua BPPD dalam aktivitasnya di BPPD NTB. Sebab mereka sudah menyatakan bahwa posisi Ketua BPPD NTB saat ini dijabat oleh H. Abdul Hadi Faishal yang juga Ketua PHRI NTB. (lin)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
HLG STNK R2 HONDA DR.3494 HK NOKA/NOSIN MH1JBH110CK266769/ JBH1E-1261576 AN I WAYAN PICA PARTHA YASA HLG D’SKTR JL.LANGKO AMPENAN HLG STNK R4 PICK UP DAIHATSU DR.8027 DC N O K A / N O S I N MHKP3BA1JHK133460/ K3MH08034 AN JUZ’AN HLG D’SKTR JL.RAYA MIDANG GUNUNG SARI. HLG STNK R2 HONDA DR.4214CJ NOKA/NOSIN MH1JFN119EK090505/ JFN1E1078529 AN.I WAYAN MARNIA HLG D’SKTR JL.TRANSITO MAJELUK. HLG STNK R2 YAMAHA DR.3862 AN NOKA/NOSIN MH34ST1053KI89033/4STS19524 AN. I WAYAN MARNIA HLG D’SKTR JL.TRANSITO MAJELUK HLG STNK R2 HONDA NEW BEAT DR.3384 CY N O K A / N O S I N MH1JFZ121JK252234/ JFZ1E2256551 AN MAYANG SINTYA LARASATI HLG D’SKTR GERUNG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.3508 CA NOKA/NOSIN MH1JFC110CK049696/JFC1E1049728 AN RIZKY PRATAMA RAHARJO HLG D’SKTR KOTA MATARAM.
RUPA-RUPA
SALON
DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
HILANG
TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 24 Oktober 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
Anggaran Terbuang Sia-sia SEOLAH sudah menjadi tradisi, proyek pusat di daerah kerap mubazir. Di Kota Mataram misalnya, setidaknya ada tiga program yang didanai pemerintah pusat, justru tidak jelas juntrungannya. Tiga proyek itu adalah panggilan darurat 112 yang merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diresmikan 2016 lalu, kini tak berfungsi maksimal. Pusat panggilan darurat yang memiliki ruang khusus di pendopo Walikota itu, dengan hajat menyampaikan informasi kedaruratan ke lintas sektor, susah dihubungi. Kemudian, Program kota pintar juga mengalami nasib sama. Inovasi diadopsi dari Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya reformasi birokrasi sesuai arahan Kementerian tak jelas keberlanjutannya setelah diresmikan 31 Agustus 2017 lalu. Demikian pula automatic traffic control system (ATCS) juga tak jelas pemanfaatannya. Program Kementerian Perhubungan dengan kucuran anggaran Rp3 miliar lebih tak berfungsi maksimal. Kamera pengintai dipasang di lima titik persimpangan jalan dan satu ruang monitor hanya sekadar aksesoris saja. Alih-alih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mataram, proyek-proyek itu justru terbengkalai. Ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Terlebih Sekda tidak mengetahui sejauh mana program dari pemerintah pusat itu, berjalan di daerah. Pengakuan Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., terhadap tiga program cukup mengecewakan. Pasalnya, selaku pimpinan ASN yang notabene mengawal proyek-proyek itu justru terbatas pengetahuannya soal kelanjutan proyek-proyek tersebut. Pemerintah pusat memberikan tiga proyek itu kepada Pemkot Mataram, tentu bukan tanpa alas an. Pemerintah pusat melihat, Pemkot Mataram layak mendapatkan tiga proyek tersebut. Proyek panggilan darurat misalnya. Program ini dianggap penting untuk diterapkan di Kota Mataram. Selain sebagai ibukota provinsi NTB, Kota Mataram juga sedang mempersiapkan diri menjadi kota metro. Untuk dapat menjadi kota metro, salah satu syaratnya adalah arus informasi tidak boleh terganggu. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan program panggilan kedaruratan itu kepada Pemkot Mataram. Tujuannya untuk menyampaikan informasi kedaruratan lintas sektor. Begitu juga dengan program kota pintar dianggap sangat relevan dengan Kota Mataram. Mataram yang notabene ibukota provinsi menjadi magnet bagi warga NTB pada umumnya untuk menimba ilmu. Mengingat, pusat pendidikan sebagian besar ada di Kota Mataram. Demikian pula dengan program ATCS yang ditandai dengan pemasangan CCTV di lima perempatan yang ada di Mataram. Sayangnya, ketiga program ini hamper hilang gaungnya. Bisa jadi, OPD yang mendapatkan tiga program itu menemui kendala dalam melaksanakan tiga program itu. Kalau itu yang terjadi, seharusnya dari awal dikomunikasikan secara intensif, baik di internal Pemkot Mataram terlebih dengan pemerintah pusat selaku pemilik program. Karena, jika ini dikawal dengan baik, seharusnya dapat mendatangkan manfaat luar biasa bagi Koata Mataram. OPD harus proaktif mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat. Jangan sampai ada kesan bahwa proyekproyek ini hanya ajang untuk menggunakan anggaran Negara. Dengan kondisi perekonomian saat ini, program haruslah efisien dan tepat manfaat. Karena jika tidak, anggaran Negara terbuang sia-sia untuk membiayai program yang ternyata tidak mampu diaplikasikan di Kota Mataram. (*)
OPINI
Halaman 14
RUU Pesantren untuk Keadilan Pendidikan dan Penguatan Karakter Bangsa ONDOK pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Nusantara). Lembaga ini menurut para peneliti sejarah pesantren, telah berdiri sejak abad ke-13 seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Pada saat itu pondok pesantren telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertama umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren telah memainkan peranan yang besar dalam usaha memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlaq mulia, mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan informal, non-formal dan formal. Berbicara tentang pondok pesantren maka kita tidak bisa lepas dari para santri yang ada didalamnya. Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia kaum santri telah mengambil sejarah penting didalamnya yakni dengan ikut terlibat dalam perang 10 November 1945 di Surabaya. Lembaga Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam dimana di dalamnya terjadi interaksi antara kyai atau ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di surau atau di langgar atau di serambi rumah kyai untuk mengaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Buku–buku teks ini lebih dikenal dengan sebutan Kitab Kuning. Selain pondok pesantren kita juga mengenal lembaga pendidikan keagamaan yang dimiliki oleh setiap agama yang dianut oleh masyarakat indonesia. Menurut PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan maka lembaga pendidikan keagamaan merupakan lembaga yang berfungsi untuk mendidik/menyalurkan dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa
Oleh: Syarifudin Ahmad, Lc, MA (Alumni Al Azhar University Cairo-Mesir) antara lembaga keagamaan dan pondok pesantren merupakan lembaga yang sangat cocok untuk menguatkan karakter bangsa terutama akhlaknya dan meningkatkan sikap nasionalisme bangsa. Hal ini senada dengan Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang pada intinya berusaha untuk menanamkan Ideologi pancasila dan budi pekerti anak. Berdasarkan data dari Balitbang Kementerian Agama RI. Jumlah lembaga Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebanyak 76.551 dengan tenaga pendidik 1.077.606 orang dan peserta didik 7.388.633 orang. Jumlah lembaga pesantren 27.230 dengan peserta didik sebanyak 3.759.198 orang. Dengan potensi yang dimiliki tersebut maka sudah seharusnya masalah-masalah tentang idiologi pancasila, disintegrasi bangsa, moral, dan intoleransi dapat diselesaikan dengan hanya memaksimalkan peran pesantren didalamnya. Begitu besarnya peran pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan dalam peningkatan karakter bangsa di Indonesia nampaknya tidak sejalan dengan dukungan dari pemerintah terutama dari segi bantuan pendanaan dan peningkatan kapasitas SDM pondok pesantren. Saat ini kebijakan pendidikan keagamaan dan pesantren hanya bersifat vertikal di kementerian agama, sehingga pemerintah daerah kurang maksimal dalam memberikan anggaran untuk pendidikan keagamaan dan pesantren karena terbentur dengan UU otonomi daerah. Sehingga Sampai hari ini pendidikan keagamaan dan pesantren belum merasakan kehadiran negara secara maksimal. Selama ini segala keperluan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan berasal dari swadaya masyarakat dan mandiri pondok pesantren. Dengan adanya kondisi ini tidak jarang kita menemukan ada beberapa pondok pesantren yang menarik iuran dari para santri dan masyarakat untuk menopang berjalannya roda pendidikan di lembaga tersebut. Mengingat sangat pentingnya peranan pesantren dan lembaga keagamaan yang ada di Indonesia maka
RADIO
sangatlah perlu bagi pemerintah untuk membuat sebuah terobosan agar masalah-masalah yang ada dalam pesantren dan lembaga keagamaan tersebut dapat diselesaikan. Selama ini yang menjadi masalah adalah pesantren dan lembaga keagamaan tidak mempunyai payung hukum yang jelas untuk menopang keberadaan mereka, sangat berbeda dengan lembaga sekolah yang dimiliki oleh pemerintah pusat dimana lembaga tersebut ditopang oleh banyak peraturan perundang-undangan yang membuat mereka lebih leluasa dalam melakukan pengembangan diri. Memang perhatian pemerintah Jokowi-JK khususnya terhadap pesantren selama ini sangat tinggi. Perhatian tersebut dibuktikan dengan beberapa program seperti penggelontoran dana 946 miliar rupiah untuk pembangunan rusun santri di beberapa pondok pesantren, pengembangan UKM berbasis pesantren, liga sepak bola khusus santri dan intensya Jokowi berkunjung ke pesantren setiap kali melakukan blusukan kedaerah-daerah serta penetapan 22 Oktober sebagai hari santri nasional yang merupakan sebuah bentuk penghargaan negara kepada pesantren dan santrinya karena sudah mengawal bangsa Indonesia sampai hari ini. Fakta-fakta diatas tentu belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai indikator bahwa pemerintahan yang sekarang sangat memperhatikan pesantren karena bantuan program masih belum menyentuh ke seluruh penjuru tanah air, apalagi lembaga keagamaan yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak yang bukan hanya berasal dari agama Islam tetapi ada juga lembaga keagamaan dari hindu, budha, protestan dan kristiani yang tentunya harus mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Salah satu solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut adalah dengan mendorong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren ( RUU LPKP ) sebagai undang-undang di tahun 2019. Dengan adanya peraturan ini maka masalah dikotomi pendidikan antara sekolah dan pesant-
ren akan bisa dihilangkan dan pesantren akan lebih meningkatkan perannya menjadi salah satu elemen pembangunan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya peraturan ini maka anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan akan bisa dimaksimalkan sehingga mampu menyentuh seluruh pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan ditanah air. Oleh karena itu memasuki tahun kelima dan sebagai refleksi 4 tahun dari pemerintahan Jokowi-JK. RUU LPKP merupakan kado indah untuk umat Islam dan sebagai bentuk perhatian pemerintahan Jokowi-JK dalam upayanya memajukan sistem pendidikan pesantren di Indonesia. RUU LPKP ini juga merupakan wujud implementasi cita-cita founding father bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa�. Semoga dapat disyahkan pada tahun 2019. Amin.
POJOK Program pusat di Mataram terbengkalai Butuh koordinasi intensif
*** Dampak Elnino di akhir tahun picu kekeringan panjang Segera siapkan langkah antisipasi
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 24 Oktober 2018
Halaman 15
Polda NTB Tindaklanjuti Dugaan Penyimpangan Dana BOS Madrasah Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB menindaklanjuti dengan cepat informasi dari Ombudsman NTB soal dugaan penyimpangan dana BOS Madrasah untuk item pengadaan buku. Langkah awal yang dilakukan, berkoordinasi dan meminta data tambahan untuk bahan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan (Puldata dan Pulbaket). Dalam temuan itu, terjadi dugaan perbuatan maladministrasi prosedur, penyalahgunaan wewenang hingga berujung dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pencairan dana BOS 2.256 Madrasah se NTB. Nilai total anggaran pengadaan sekitar Rp200 miliar, dihitung dari 20 persen dari total dana BOS masing masing Madrasah. Wadir Reskrimsus Polda
NTB, AKBP Ekawana Prasta siap menindaklanjuti temuan Ombudsman tersebut. Langkah awal adalah koordinasi dan permintaan dokumen tambahan sesuai hasil investigasi lembaga pengawas tersebut. ‘’Bisa, kita siap koordinasi dengan Ombudsman. Dan memang dalam bebarapa hal, kami juga berkoordinasi,” katanya menjawab Suara NTB, Selasa (23/10). Dari informasi diperoleh, tim Subdit III Tipikor bahkan sudah membentuk tim untuk menelusuri dugaan pengaturan pengadaan barang tahun 2018. Bahkan tim ini katanya, sudah mengeluarkan surat tugas untuk pengumpulan data dan pengumpulan keterangan (puldata dan pulbaket). Dikonfirmasi soal kabar itu, Wadir Reskrimsus belum mengetahui persis. ‘’Saya be-
lum tahu kabar itu. Tapi pasti kita tindaklanjuti,’’ katanya. Sejauh ini belum ada surat dari Ombudsman terkait koordinasi antarlembaga dalam temuan ini. Rencananya, koordinasi akan dilakukan secara formal. ‘’Kita akan coba koordinasi secara formal,’’ jelasnya. Informasi temuan dugaan maladministrasi itu dianggap sebagai bagian dari informasi masyarakat yang sadar soal penegakan hukum. Setiap informasi tidak akan didiamkan, melainkan ditindaklanjuti. ‘’Yang jelas informasi dari siapapun, yang penting bisa jadi bukti permulaan yang cukup, kita tindaklanjuti,’’ tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH.,MH menyampaikan temuan dugaan perbuatan mal-
administrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang hingga berujung dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pencairan dana BOS 2.256 Madrasah se NTB. Pada pencairan tahap II tahun anggaran 2018. Bahwa pada proses tersebut diindikasikan telah terjadi proses pengkondisian secara sistemik. Proses pembelian buku umum K 13 oleh Madrasah di masing-masing Kabupaten/Kota lingkup Kementerian Agama di NTB. “Secara berjenjang kuat dugaan telah terjadi konspirasi dari pejabat di Kanwil Kemenag Provinsi NTB sampai dengan pejabat pada Kabupaten/Kota,” jelasnya. Menurutnya, untuk konteks ini pihaknya sesuai kewenangan untuk membuktikan dugaan maladministrasi. Sementara untuk unsur pidana, dis-
erahkan ke APH. “Kami ada MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan laporan. Kesepakatan ini bisa kami gunakan untuk koordinasi terkait hasil investigasi ini untuk diproses secara pidana,” tegasnya. Pada temuan hasil investigasi timnya, diduga ada praktik penyimpangan proses pencairan dana BOS. Pengaturan terjadi sejak penyaluran dana pembelian buku. Semua Madrasah diharuskan untuk membeli buku umum sebesar 20 persen dari dana BOS yang diterima tanpa melihat kebutuhan dan kurikulum yang digunakan. Ada indikasi pengelola Madrasah diwajibkan membeli buku dalam bentuk tertentu oleh penyalur tertentu, sebagai salah satu syarat wajib pencairan dana BOS tahap kedua
Persit KCK Satgas Kodim 1608/Bima Berikan Tali Asih Bima (Suara NTB) – Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXVII Kodim 1608/ Bima, Ny Betty Rachmawati Bambang KEP, S.Psi., memberikan tali asih kepada lima orang Warakawuri di TK Sekar Mutiara Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Selasa (23/10). Pemberian tali asih itu sebagai rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 103 yang memasuki hari ke 9. Lima orang Warakawuri yang sudah lanjut usia yang memperoleh tali asih yakni Ibu Kamlah (61 tahun) Penyakit Lumpuh, Halimah (57 tahun) mengidap penyakit stroke, Hafiah (60 tahun) penyakit lumpuh, Hafsah (57 tahun) penyakit Lumpuh dan Mar’ah (63 tahun). Penyerahan bingkisan tali asih oleh Ketua Persit KCK Cabang XXVII Cabang Bima ini disaksikan oleh Dandim Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, Danramil 1608-03/ Sape Kapten Inf Junaid, Aparat Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, Ny. Betty Rachmawati Bambang KEP, S.Psi mengatakan bahwa tali asih ini diberikan sebagai rasa simpati keluarga besar TNI khususnya Persit Kodim Bima kepada para istri-istri prajurit TNI yang telah berjuang membela bangsa dan negara meski nyawa sebagai taruhannya. “Bantuan ini tentu tidaklah seberapa nilainya, namun yang terpenting ini sebagai wujud kepedulian kami kepada Warakawuri yang dulu sangat setia mendampingi sang suami sebagai seorang prajurit TNI dalam membela dan mempertahankan NKRI,” ungkap Ny. Betty Rachmawati. Sementara itu, Dandim 1608/ Bima menjelaskan bahwa semangat dan kesadaran sosial seperti ini harus selalu dibudayakan agar kita memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan yang tinggi. “Kiranya kepedulian sosial seperti ini dapat menjadi contoh dan ajakan bagi saudara-saudara kita yang lain, untuk turut memikirkan dan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Pemberian tali asih ini, hendaknya jangan hanya dilihat dari nilai dan harga barang tersebut, tetapi lihatlah sebagai salah satu bentuk perhatian kami sebagai warga dan Prajurit TNI,” ucapnya. (ars/*)
(Suara NTB/ist)
TALI ASIH - Pengurus Persit KCK Cabang Kodim 1608/ Bima saat memberikan tali asih
Baru Satu Unit Terbangun Dari Hal. 1 ‘’Inilah yang harus dilaksanakan percepatan pembangunannya,’’ kata Sugihartha dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan rumah korban gempa di Kantor Gubernur, Selasa (23/10) siang. Kondisi pembangunan rumah korban gempa di kabupaten/kota terdampak bencana sudah berjalan. Namun, kata Sugihartha, secara kuantitas masih sangat sedikit sekali. ‘’Pembangunan yang berjalan kurang dari 100 unit. Yang sudah selesai baru satu unit, yang siap dihuni,’’ sebutnya. Menurutnya, memang perlu ada langkah-langkah atau terobosan agar target pembangunan rumah korban gempa dapat tuntas selama enam bulan ke depan. ‘’Di samping kondisi-kondisi yang ada saat ini. Juga kami berharap adanya percepatan-percepatan di kegiatan lainnya,’’ harapnya. Salah satu yang diharapkan berkontribusi dalam upaya percepatan itu adalah para pengusaha jasa konstruksi. Dikatakan, dalam melibatkan para pengusaha jasa konstruksi tentunya tak semudah yang dibayangkan. Pasalnya, dalam Inpres No. 5 Tahun 2018, bantuan yang diberikan kepada korban gempa untuk perbaikan rumah sifatnya stimulan. Dana bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat dan dikelola secara swakelola. Dengan pola seperti ini membutuhkan waktu yang panjang. ‘’Untuk itu, kita menghadirkan teman-teman pengusaha. Bagaimana pengusaha kita bisa membantu masyarakat dan bagaimana aturan-aturannya. Sehingga tidak terjadi halhal yang tidak kita inginkan di kemudian hari,’’ sarannya. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipaparkan saat kunjungan Presiden
Jokowi ke NTB pekan lalu menunjukkan bahwa jumlah rumah warga korban gempa yang sedang dibangun sebanyak 210 unit. Dengan rincian, Risha 99 unit, Rumah Instan Kayu (Rika) 14 unit dan Rumah Instan Konvensional (Riko) 97 unit. Jumlah rumah rusak berat yang sudah terverifikasi berdasarkan data BNPB sebanyak 72.579 unit. Dengan rincian Lombok Barat 13.942 unit, Lombok Tengah 2.884 unit, Lombok Timur 6.781 unit. Kemudian Lombok Utara 44.014 unit, Kota Mataram 2.396 unit, Sumbawa 1.436 unit dan Sumbawa Barat 1.126 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 72.454 unit sudah di-SKkan bupati/walikota. Dari tujuh kabupaten/kota, hanya Lombok Timur yang masih belum semuanya diSK-kan. Jumlah rumah rusak berat yang telah ada SK Bupati sebanyak 6.656 unit. Sementara jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang terbentuk sudah mencapai 563 Pokmas. Dengan rincian, Lombok Barat 17 Pokmas, Lombok Tengah 53 Pokmas, Lombok Timur 190 Pokmas, Lombok Utara 16 Pokmas, Kota Mataram 12 Pokmas, Sumbawa 98 Pokmas dan Sumbawa Barat 177 Pokmas. Sedangkan rumah pilihan masyarakat untuk Risha 2.797 unit, Rika 1.521 unit dan Riko 1.834 unit. Progres pembangunan Risha 99 unit, Rika 14 unit dan Riko 97 unit. Selain pembangunan rumah korban gempa sebanyak 587 unit fasilitas publik sedang dibangun. Fasilitas publik yang sudah selesai dibangun sebanyak 50 unit. Secara keseluruhan fasilitas publik yang rusak berdasarkan hasil verifikasi sebanyak 1.237 unit. (nas)
(Suara NTB/ars)
KESEPAKATAN - Ketua MUI NTB H. Syaiful Muslim memegang surat kesepakatan yang isinya masyarakat jaga kondusivitas daerah. Turut menandatangani Ketua PWNU NTB, H. Masnun Tahir, bersama Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Kesbangpoldagri NTB, HL Syafi’i dan Ketua FKUB, H. Syahdan Ilyas.
Pembakaran Bendera HTI di Garut Tak Berimbas ke NTB Mataram (Suara NTB) Pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat tak berdampak di NTB. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjaga situasi agar tetap kondusif, tidak terpancing dengan informasi hoaks. Imbauan itu tertuang dalam hasil rapat bersama Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Korem 162/WB, Polda NTB, BIN Daerah NTB, MUI, FKUB, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Kesbangpoldagri Provinsi NTB, Selasa (23/10). Pernyataan sikap dibacakan Ketua MUI NTB, Prof. Syaiful Muslim, poinnya mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB agar tetap menjaga keutuhan, ketentraman dan ketertiban. ‘’Tidak berbuat hal-hal yang merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa jika ditemukan indikasi permasalahan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,’’ imbuhnya. Terlebih dalam situasi menghadapi Pemilu 2019, isu isu yang dapat merusak tatanan kerukunan harus diminimalisir. Ketua MUI mengajak semua pihak untuk mewujudkan
pelaksanaan Pemilu yang damai, demokratis dan tidak menyebarluaskan isu-isu negatif yang dapat merusak nilai persatuan. Ada enam poin dituangkan dalam kesepakatan dan deklarasi damai itu. Dua di antaranya, mengingatkan masyarakat bahwa saat ini NTB dalam suasana duka akibat dampak gempa. ‘’Untuk itu, kita perlu memperkuat semangat kebersamaan sebagai upaya menuju NTB bangkit kembali,’’ ajaknya. Dalam rangka penegakan hukum, masyarakat NTB mengamati situasi di dunia maya maupun aktivitas sosial masyarakat lainnya. Apabila ditemukan indikasi gerakan atau upaya pembakaran atribut, agar segera dilaporkan kepada aparat keamanan TNIPOLRI. Selain itu, meminta kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan berkembangnya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Ini menurutnya dapat merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, rapat lintas lembaga keamanan bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama itu mengantisipasi agar
peristiwa pembakaran bendera HTI di Garut tidak merembet ke NTB. Sebab isu itu bisa berkembang dan menggelinding menjadi isu konflik memecah belah persatuan. “Kita di sini antisipasi jangan sampai terjadi seperti di Garut,” ujarnya. Ia bersyukur, sejauh ini belum ada reaksi dari kelompok tertentu yang pro maupun kontra dengan tindakan pembakaran bendera tersebut. Danrem sangat berharap masyarakat NTB khususnya, tidak menunjukkan reaksi berlebihan, apalagi bertindak anarkis. Sebab sejauh ini kabar yang diperolehnya, para pelaku pembakaran bendera itu sudah diamankan Polda Jawa Barat. “Kalau penegakan hukum bukan domain kami. Tapi sudah ada proses di Polda Jawa Barat. Yang penting Polda Jabar sudah mengamankan pelaku,” ujarnya. Korpsnya bersama Polri, Kesbangpoldagri, serta pengurus organisasi agama lainnya sengaja mengagendakan pertemuan tersebut untuk menghimpun informasi potensi gejolak. Namun sekali lagi ditegaskannya, belum ada tindakan atau reaksi apapun dari kelompok dan individu tertentu. (ars)
Catat Semua Bantuan Dari Hal. 1 Bukan dalam bentuk audit untuk pengujian barang bukti. ‘’Makna asistensi ini untuk memberikan bantuan teknis bagaimana melakukan penatausahaan bantuan. Sehingga meminimalisir terjadi kesalahan,’’ jelasnya. Dalam tim, dilibatkan dari Inspektorat Provinsi NTB sebagai sesama lembaga audit. Sedangkan penu-
gasan BPKP dalam penanganan bencana ini, lebih pada konsultasi. ‘’Consulting dalam bentuk asistensi atau bimbingan teknis agar dapat mengawal akuntabilitas dengan baik,’’ tandasnya. Sementara ini yang sudah terpublikasi dana bantuan masyarakat dan berbagai pihak lainnya adalah di Lombok Utara. Berbagai sumber dana, seperti Dana Siap Pakai (DSP), belanja tak terduga dan
bantuan masyarakat, tercatat penerimaan Rp 76.559.392.097, kemudian pengeluaran 74.915. 027. 492. Sementara saldo Rp 1.644.364.668. Itu data per 25 Agustus 2018. Sedangkan data per September 2018, dana berbagai sumber dari berbagai pihak yang masuk mencapai 79.898.464.105. Sementara pengeluaran Rp 77.818.752.500 dan saldo 2.079.711.605. (ars)
Gubernur Buat Terobosan Libatkan 1.000 Pengusaha Konstruksi Dari Hal. 1 ‘’Kami Kadin ini induk organisasi. Semua organisasi, Gapensi, REI, Gapeksindo, kami akan mendorong untuk terlibat. Misalnya, 1.000 kontraktor atau aplikator bekerja, 10 unit saja kita beri maka sudah 10.000 unit rumah bisa dikerjakan. Apalagi kalau 20 unit per satu kontraktor. Maka 20.000 rumah yang terbangun. Kan lebih cepat lebih baik selesai,’’ ujarnya. Untuk keterlibatan pengusaha dalam mempercepat pembangunan rumah korban gempa ini, pihaknya tak ingin terjebak. Pemerintah diharapkan segera membuat aturan. ‘’Kami tak mau terjebak melanggar aturan. Silakan pemerintah membuat aturan. Kami hanya membantu,’’ katanya. Paling tidak, kata Heri, ada penyempurnaan juklak dan juknis. Supaya pelibatan pengusaha jasa konstruksi dalam mempercepat pembangunan rumah korban gempa tak melanggar juklak dan juknis. ‘’Ka-
lau tak ada di juklak, kita kerja bagaimana,’’ tanyanya. Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Dr.Ayi Riyanto mengatakan, sejak awal adanya Inpres No. 5 Tahun 2018, pihaknya mengawal dari sisi akuntabilitas penggunaan dana bantuan penanganan bencana. Dalam mengawal penggunaan dana bantuan, BPKP melihat dari sisi ekonomis, efektif, efisien dan ketaatan (3E dan 1K). ‘’Ketika anggaran pemerintah dialokasikan, harus dipastikan 3E dan 1K tercapai. Perkara prosedurnya berubah, karena yang membuat BNPB, yang mengawal kualitas adalah Kementerian PUPR. Kami akan mengawal apakah benar uang itu digunakan 3E dan 1K,’’ katanya. Mengenai ketaatan, artinya ada aturan-aturan yang harus ditaati. Jika aturan ditaati maka tak jadi masalah. ‘’Tadi adalah kesepakatan beberapa pihak yang punya kewenangan untuk itu,’’ ujarnya. Ayi menambahkan, BPKP
juga mengawal risiko. Pertama, risiko keterlambatan. Ia mengatakan, Pemda hanya punya waktu sampai Februari. Sejak awal, pihaknya terus memberikan masukan ke pemerintah daerah dengan adanya risiko itu, percepatanpercepatan harus dilakukan. Kedua, risiko kualitas. Dalam Inpres mengatakan bahwa rumah yang dibangun harus tahan gempa. Berarti kualitasnya tahan gempa. ‘’Yang menjaga kualitas adalah PUPR. Ketika itu tak dijaga maka risiko kualitas bisa terjadi,’’ terangnya. Ketiga, risiko keselamatan. Ketika kualitas tidak dijaga, suatu saat nanti jika ada gempa ada masyarakat yang jadi korban. ‘’Makanya harus dijaga kualitasnya,’’ ujarnya mengingatkan. Keempat adalah risiko hukum. Kaitan dengan hal ini ada Kepolisian dan Kejaksaan yang akan mengawal dari sisi hukum. Namun, Polda dan Kejati akan melihat hukum yang ada sekarang seperti apa. ‘’Harus disesuaikan,’’tandasnya. (nas)
tahun 2018. Bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diduga telah menunjuk satu perusahaan penyalur tertentu sebagai satu-satunya tempat pembelian buku. Ini bertentangan dengan Juknis BOS pada Madrasah 2018.
Temuan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa hampir sama. Keterangan para Kepala Madrasah kepada Ombudsman RI, pemaksaan pembelian buku K-13 berdasarkan instruksi dari pihak Kantor Kemenag Kota/Kabupaten. (ars)
Kemenag NTB Bantah Keluarkan Rekomendasi Pembelian Buku ke Madrasah ADANYA temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB terkait adanya indikasi maladministrasi pada pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 2.256 madrasah swasta di seluruh kabupaten dan kota di NTB dibantah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin. ‘’Tidak benar pihak Kemenag ikut campur dalam penggunaan dana BOS Madrasah, apalagi mau mengarahkan Madrasah untuk membeli buku ke salah (Suara NTB/dys) satu penerbit,’’ bantahH. Nasruddin nya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/10). Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya mempersilakan kepada seluruh Madrasah untuk membeli buku di perusahaan dan penerbit mana saja sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing Madrasah. Asal dengan catatan pada saat diperiksa nanti Madrasah mampu menunjukan bukti fisik pembelian buku. Dikatakan Nasruddin, pengadaan buku ajar yang harus dimiliki siswa sudah diatur dan harus dilaksanakan. Aturan mengamanatkan agar Madrasah membelanjakan 20 persen dari anggaran dana BOS untuk pembelian buku sesuai kebutuhan. Hal itu sesuai dengan dasar penggunaan dana BOS sebagaimana tertera jelas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Sekolah pada Madrasah. Pada satu item dalam juknis itu dijelaskan membeli buku non teks (buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lainnya yang tersedia di perpustakaan Madrasah). Termasuk anggarannya yang mencapai 20 persen dana BOS untuk pembelian buku ajar pokok yang diperuntukkan bagi setiap siswa dan pegangan guru. ‘’Pemerintah mengamankan hak-hak siswa yang mana siswa harus dipenuhi kebutuhan bukunya setiap siswa harus pegang buku satu siswa satu buku dan setiap mata pelajaran. Makanya sangat salah jika ada Madrasah tidak membelanjakan dana BOS-nya 20 persen,’’ imbuhnya. Pihaknya pun mengimbau agar seluruh komponen masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana BOS dan proses belajar mengajar di semua Madrasah. ‘’Kita harap semua masyarakat agar mengawasi penggunaan dana bos di satuan pendidikan yang namanya madrasah agar tidak disalahgunakan oleh kepala madrasah,’’ pungkasnya. (dys)
Gubernur Minta Diselesaikan dengan Silaturahmi Dari Hal. 1 Selain melakukan koordinasi ke dalam dan luar negeri, BPPD NTB kini terus berbenah menjadi rumah bersama promosi bagi semua stake-
holder pariwisata NTB. ‘’Tugas terbesar kita saat ini membantu pemerintah mempercepat pemulihan pariwisata NTB. Jangan sampai hal-hal seperti ini membuat fokus kita terganggu,’’ pungkasnya. (*)
Saksi Kasus TPPU Terancam Dijemput Paksa Dari Hal. 1 ‘’Jika tidak hadir bisa dilakukan pemanggilan paksa,’’ tegasnya. Ketidakhadiran ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalang halangi penyidikan. Sehingga menurut Dedi Irawan, saksi tersebut dapat dipidana. Saksi dimaksud adalah pihak swasta yang diduga memproses pencairan anggaran dari salah satu BUMD milik Pemprov NTB senilai Rp6,3 miliar. ‘’Saksi tidak hadir pada panggilan pertama. Besok (hari ini) rencananya panggilan kedua,’’ katanya. Begitu pentingnya pemeriksaan sehingga saksi diharapkan untuk hadir memenuhi panggilan tersebut dengan kooperatif. Panggilan ke dua besok jika saksi tidak hadir, maka pihaknya akan melayangkan panggilan ke tiga. Jika untuk ke tiga kalinya tidak hadir, maka akan dilakukan upaya paksa. ‘’Kalau menurut undang undang, kalau sudah tiga kali bisa dilakukan panggilan paksa,’’ jelasnya. Sementara saksi-saksi lain sudah dipanggil dan secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik Pidsus. Setidaknya ada tiga orang Direksi BUMD tersebut sudah hadir dan dimintai keterangan sebagai saksi. Hanya tinggal pemeriksaan untuk pihak swasta. Setelah semua pemeriksaan saksi rampung, kasus ini akan dilakukan gelar perkara pekan depan untuk menentukan siapa paling bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan setelah gelar perkara Kamis (11/10) lalu. Pertimbangannya, setelah cukup bukti di tahap penyelidikan dan hasil dari serang-
kaian pemeriksaan saksi. Posisi kasus ini masih penyidikan umum, sehingga belum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam lanjutan pemeriksaan saat ini akan diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi, dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya. Pihak Kejati memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan. Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, terkait kasus korupsi pemberian kredit senilai Rp 10 miliar. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus pemberian kredit bermasalah itu juga jadi tersangka dalam kasus yang sama. Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan kemana alur aliran dana hasil dugaan pencucian uang salah satu BUMD NTB tersebut. Alasannya, masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan adalah agunan untuk jaminan kredit dalam tindak pidana awal. Rencananya akan dilakukan penyitaan barang bukti. Sementara untuk tindak pidana pencucian uang, konteksnya fokus pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar. Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain. Tidak menutup kemungkinan dana bertahap pencairan Rp 3 miliar, Rp 1 miliar, Rp 1,5 miliar, Rp 500 juta dan Rp 200 juta itu dibagi bagi ke keluarga dan kolega calon tersangka. Ini akan terlacak dari proses transaksi berdasarkan dokumen dari PPATK. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 24 Oktober 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Ruang Kelas SMPN 14 Dipinjam SD Model Mataram Mataram (Suara NTB) – Sejumlah ruangan di SMPN 14 Mataram dipinjam oleh TK dan SD Negeri Model Mataram. Dengan dipinjamnya ruangan itu berdampak pada kurangnya ruang kelas di SMPN 14 Mataram. Terpaksa SMPN 14 Mataram melaksanakan pembelajaran secara double shift atau masuk pagi dan siang, padahal sekolah itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Pemerintah Kota Mataram sendiri belum bisa memberikan solusi dalam waktu dekat. Kepala SMPN 14 Mataram, Drs. Mukh. Nazuhi ada sekitar 13 ruangan di SMPN 14 Mataram yang dipinjam oleh TK dan SD Negeri Model Mataram. Awalnya pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram berjanji meminjam ruangan di SMPN 14 Mataram untuk TK dan SD Negeri Model hanya selama dua tahun. Namun sampai saat ini sudah memasuki tahun ketiga belum ada kepastian TK dan SD Negeri akan dipindah.
Jika kondisi ini terus terjadi, Nazuhi mengkhawatirkan tidak bisa mengembangkan sekolah dan memaksimalkan pembelajaran di sekolah. “Kalau terus begini bagimana mengembangkan sekolah,” ujarnya. Di SMPN 14 Mataram memiliki 24 rombongan belajar. Namun kelas yang tersedia hanya sebanyak 16 ruangan. Di mana saat ini ada enam ruangan yang tidak bisa dipakai karena terdampak gempa dan dua ruangan lagi sedang direnovasi, maka hanya tersedia delapan ruangan yang bisa digunakan. Diakuinya dengan kondisi itu pembelajaran menjadi tidak efektif. Terlebih lagi sekolah sudah menerapkan Kurikulum 2013. Kondisi itu diperparah lagi dengan tidak adanya ruang laboratorium karena digunakan menjadi ruang kelas. Ruang perpustakaan juga tidak luput dijadikan ruang kelas, dengan memindahkan buku ke ruang multimedia. “Ndak bisa belajar efektif, jan-
gankan setelah gempa, sebelum gempa ketika ruangnan dipinjam susah juga, dari efektivitas kegiatan belajar mengajar khususnya IPA tidak efektif, karena laboratorium jadi kelas,” ujarnya. Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohamad Sidik, M.MPd., mengakui pihaknya hanya meminjam selama dua tahun. Namun nyatanya tidak bisa dicari solusi dalam jangka waktu itu. “Mau bilang apa, mau anakanak itu di mana? Kalau ini kan butuh kebijakan, modal yang cukup besar,” kata Sidik. Ia mengakui pihaknya kesulitan mencari tempat untuk memindahkan TK dan SD negeri Model Mataram. Pernah ada pilihan untuk memindahkan ke SDN 36 Mataram, tapi masyarakat sekitar sana tidak menerima. “Kalau memang tidak bisa, mau dibawa ke mana, rencananya dua tahun tapi nyatanya sulit,” ujar Sidik. (ron)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Hotel Santika Mataram Dapat Penghargaan dari ’’Trip Advisor’’ Mataram (Suara NTB) Hotel Santika Mataram untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan dari situs pelayanan wisata terbesar di dunia yang di dalamnya ada ulasan dari para tamu. Ini juga sebagai rujukan wisatawan dunia yaitu Trip Advisor untuk kategori Certificate of Excellence 2018. “Saat ini sudah ada hotel lain yang mendapatkan penghargaan yang sama. Tapi ingat, kami yang pertama kali di tahun 2016 untuk Kota Mataram. Di saat pascamusibah gempa ini, mendapatkan penghargaan merupakan angin segar dan penyemangat bagi tim serta bukti kepada masyarakat luas bahwa masih ada hotel terbaik dari sisi pelayanan dan produk di Lombok,” kata General Manager Hotel Santika Mataram, Reza Bovier, Selasa (23/10). Hotel ini menjadikan pelayanan kepada tamu adalah yang paling utama. Oleh karena itu, hotel ini juga mempersiapkan sumber daya manusia sebaikbaiknya. Karena saat tamu keluar dari hotel yang dinyatakan pertama kali adalah pelayanannya bukan hotelnya besar atau mewah. Reza menambahkan bahwa Hotel Santika Mataram menyadari keterbatasan yang ada terutama dari segi kuantitas. Ruangrapathotel ini terbatas, kamarnya tidak terlalu banyak. Begitu pula restoran yang terbatas serta lobi juga terbatas, tetapi pelayanannya dijanjikan ialah yang terbaik.Inisemua bisa dihasilkan berkat kerjasama tim serta trainingyangsela-
lu dilaksanakan dengan tolok ukur yang terencana. “Asesmen atau penilaian kinerja juga dilakukan. Persoalan ada di lapangan bukan di belakang meja kerja. Makanya saya selalu peduli dengan dunia pendidikan khususnya Pariwisata. Pendidikan adalah cetak biru dari industri, tanpa pendidikan/training yang baik mustahil bisa mendapatkan penghargaan ini. Kami punya moto yaitu ; Kami bukan yang pertama, tapi yang terbaik,” ujarnya.
Hotel Santika Mataram semakin percaya diri dalam bersaing dengan hotel lain, bahkan dengan hotel yang klasifikasinya lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam persaingan bahwa penurunan harga atau memberikan harga murah bukanlah sebuah strategi yang baik. “Kasihantamu,seakandibohongidenganhargamurahternyatadari segi kualitas tidak sesuai harapan. Ada beberapa klien kami yang akhirnya kembali lagi ke Hotel San-
tikakarenamerasapelayananyang diberikan sesuai bahkan lebih dari ekspektasi,” ujarnya. Hotel Santika menanggapi persaingan yang begitu sengit saat ini dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu kuncinya adalah jika ada keluhan sekecil apapun harus direspon secara maksimal 1 x 24 jam. Hotel Santika selalu respon semua keluhan, kritik dan penghargaan, maka dengan begitu tamu merasa dihargai. (lin)