Edisi 24 Oktober 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 24 OKTOBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 187 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menandai Tiga Tahun Satgas Waspada Investasi Hentikan Pemerintahannya, Operasional 14 BisnisJokowi Diduga Ilegal Pilih NTB

Dua Beroperasi di NTB

Mataram (Suara NTB) Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin (ilegal) yang dilakukan 14 entitas. Dari 14 entitas bisnis yang diduga ilegal tersebut, dua diantaranya beroperasi di NTB. Demikian disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan Senin (23/10) kemarin. Berdasarkan data, 14 kegiatan usaha yang dihentikan karena kegiatannya diduga ilegal, PT Dunia Coin Digital, PT Indo Snapdeal, Questra World/ Questra World Indonesia, PT Investindo Amazon, Dinar Dirham Indonesia/ www. dinardirham. com, Wujudkan Impian Bersama (WIB)/ PT Global Mitra Group, Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/

www.azafund.com; PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional, PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com, Tractoventure/ Tracto Venture Network Indonesia, PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPS Coin.co, Komunitas Arisan Mikro Indonesia/K3 Plus, PT Mandiri Financial/ investasisahammandiri. blogspot.co.id dan Seven Star International Investment. ‘’Questra dan Tracto (beroperasi di NTB). Lainnya kami sedang cari tahu usahanya,’’ kata Farid Faletehan menyebut dua entitas bisnis diduga ilegal yang sudah masuk ke NTB. Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan pertimbangan tidak

adanya izin usaha penawaran produk serta penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal. PT Dunia Coin Digital dihentikan kegiatan usahanya di bidang pelatihan dan edukasi. Perusahaan ini mengeluarkan produk bitcoin serta jual beli paket bitcoin. Mereka melakukan kegiatan usa-

ha diduga tanpa dilengkapi dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang serta berpotensi merugikan masyarakat. PT Indo Snapdeal dihentikan kegiatan penawaran paket investasi dengan imbal hasil yang ditawarkan sebesar 10% - 30% per 7 hari. Harga paket investasi mulai dari Rp 1 juta sampai dengan tak terhingga. Bersambung ke hal 15

’’

Questra dan Tracto (beroperasi di NTB). Lainnya kami sedang cari tahu usahanya,

(Suara NTB/dok)

Farid Faletehan

Diduga Calo CPNS

Pemprov Berhentikan Oknum ASN Diskop UMKM Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memberhentikan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) NTB, lantaran diduga menjadi calo CPNS. Sebelum memberhentikan oknum ASN tersebut, Pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB telah memeriksa masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam penerimaan CPNS tersebut. ‘’Untuk 2017 ini baru satu orang yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Itu ASN pada Dinas Koperasi UMKM,

TO K O H Perbaiki Akuntabilitas Kinerja

H.Muh.Amin

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin SH. M.Si menegaskan dalam upaya meningkatkan kinerja menuju terwujudnya good and clean government, Pemprov NTB terus melakukan berbagai perbaikan akuntabilitas kinerja instansinya. Sejak tahun 2016 lalu, telah dilakukan perbaikan yang menyangkut keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah, serta capaian indikator kinerja pembangunan. Demikian disampaikan Wagub saat menerima tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang mengadakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LKJP) Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2017, Senin ( 23/10). Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Tak Dikembalikan ke Daerah SEBANYAK 75 orang putra daerah asal NTB lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak dikembalikan ke daerah asalnya. Melainkan mereka disebar ke wilayah NTT dan Papua. Sementara, lulusan IPDN yang diterima NTB berasal dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si dikonfirmasi Suara NTB usai penyerahan 23 ASN lulusan IPDN angkatan XXIII ke seluruh NTB, Senin (23/10) siang kemarin. Fathurahman menjelaskan, 23 ASN lulusan IPDN Angkatan XXIII tersebut tak satupun dari NTB. Pasalnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa lulusan IPDN disebar ke seluruh pelosok nusantara, Bersambung H. Fathurahman ke hal 15

dia merupakan staf biasa,’’ kata Kepala Bidang Pengembangan BKD NTB, Raisah, SE, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/10) siang kemarin. Raisah menjelaskan, oknum ASN yang diberhentikan karena tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia diduga menjadi perantara atau calo dalam penerimaan CPNS beberapa tahun lalu. Lantaran diberhentikan, oknum ASN itu, kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Bersambung ke hal 15

Belanja dan Aset Rp 6,8 Miliar Kota Bima Jadi Temuan BPK

(Suara NTB/bul)

TERTIB - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Mandalika, Lombok Tengah, menjadi magnet baru pariwisata NTB. Kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke destinasi wisata yang berlokasi di kawasan Lombok Tengah bagian selatan ini, terus meningkat. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan para pedagang untuk menjajakan suvenir. Hanya saja cara para pedagang asongan menjajakan suvenir sering mengganggu kenyamanan wisatawan sehingga mendesak ditertibkan karena cenderung memaksa. Tampak salah seorang pedagang sedang berjualan di pesisir Pantai Tanjung Aan.

Telisik Aliran Retribusi

Jaksa Periksa 19 Kepala Pasar dan UPTD Mataram (Suara NTB) Seluruh kepala para se Kota Mataram menjalani pemeriksaan di Kejati NTB, Senin (23/10). Saat bersamaan diperiksa juga Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar. Jaksa menel-

isik seputar aliran dana pungutan. Ini merupakan lanjutan dari rangkaian pemeriksaan sebelumnya. Informasi dari para saksi, mereka diperiksa soal alur retribusi penarikan retribusi dari tingkat pedagang. Dari

soal jumlah penarikan, disesuaikan dengan target, kemudian jumlah setoran. Keterangan saksi ini kemudian dicocokkan dengan regulasi yang mengatur soal retribusi seluruh pasar di Kota Mataram. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Para kepala pasar dan UPTD saat keluar dari ruang pemeriksaan, Senin (23/ 10). Mereka diklarifikasi seputar alur retribusi pasar.

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB merilis dua catatan temuan di Pemerintah Kota Bima, terkait belanja di sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aset tetap. Nilai akumulasinya Rp 6,8 miliar lebih untuk tahun 2016. Demikian disampaikan Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah kepada Suara NTB, mengutip data temuan BPK NTB, Senin (23/10) kemarin. Pemkot Bima beralasan, banyak dokumen yang hilang digerus banjir pada Desember 2016, tapi BPK tetap mencatat sebagai temuan. Rincian temuan itu, Rp 3.286.516.728,00 di sembilan SKPD tidak didukung doku-

men pertanggungjawaban dan aset tetap senilai Rp 3.749.217.076,71 teridentifikasi rusak. Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016, yang tertuang dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diteruskan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB. ‘’Berdasarkan penelusuran awal tersebut, masing-masing SKPD mendata kembali dokumen keuangan yang rusak tersebut sehingga diperoleh dokumen keuangan yang rusak senilai Rp55.341.546.063,00,” sebut Ervyn Kaffah. Bersambung ke hal 15

Lelang Jabatan Dua Kepala OPD Pemprov Sepi Peminat Mataram (Suara NTB) – Lelang jabatan dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB masih sepi peminat. Sejak dibuka pendaftaran 16 Oktober lalu, hingga Senin (23/10) kemarin, jumlah pendaftar masih tiga orang. Sekretaris Pansel yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si menjelaskan masih ada waktu sampai 30 November mendatang bagi pejabat untuk mendaftar. ‘’Itu mungkin mingguminggu terakhir mereka daftar. Biasanya injury time mereka banyak daftar,” kata

Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/10) siang kemarin. Minimnya jumlah pelamar hingga sembilan hari dibukanya pendaftaran menurut Fathurahman lantaran ada beberapa persyaratan yang diurus calon pelamar seperti hasil tes dari Rumah Sakit Jiwa. Tiga orang yang sudah mendaftar masing-masing, dua orang untuk jabatan Kepala Biro Perekonomian dan satu orang untuk jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Tiga orang pelamar itu berasal dari ASN Pemprov NTB, Lombok Timur dan Lombok Barat. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

Halaman 2

Tera Ulang di Pasar Dasan Agung

Disdag Ingin Pertahankan Kriteria Pasar Tertib Ukur

(Suara NTB/cem)

Petugas UTTP menera ulang timbangan milik pedagang di Pasar Dasan Agung, Senin (23/10). Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan kembali

melakukan tera ulang timbangan milik pedagang di Pasar

Dasan Agung. Upaya itu dilaksanakan demi mempertahankan kriteria pasar tertib ukur. Pasar tradisional di Kota Mataram yang telah mendapatkan kriteria tertib ukur ada lima. Yaitu, Pasar Dasan Agung, Mandalika, ACC, Pagesangan, dan Kebon Roek. Meskipun demikian, ini tetap dipantau bahkan dievaluasi melalui peneraan secara masif. Pengamatan dimulai dari proses pendataan sampai tera tidak ditemukan kecurangan. “Rata - rata pedagang mengerti makna, manfaat timbangan yang benar,” kata Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri di Pasar Dasan Agung, Senin (23/10). Alwan sempat berinteraksi dengan konsumen. Rata rata, mereka mengaku tidak

ada timbangan kurang. Hal ini, tentu menumbuhkan kepercayaan konsumen. Sebab, timbangan yang sesuai ukuran memberikan kenyaman dan keamanan bagi pembeli. Total pedagang di Pasar Dasan Agung sekitar 250 orang. Secara keseluruhan mereka tidak memiliki timbangan. Oleh petugas UTTP, menera 35 timbangan dan 150 biji anak timbangan. “Semuanya diberikan kode. Itu artinya tidak ada permasalahan,” katanya. Meskipun demikian, petugas menemukan dacin (timbangan) sudah karatan dan aus. Tetapi, itu tidak mempengaruhi kuantitas, namun tetap harus ditera ulang. Alwan menyebutkan, dari 19 pasar tradisional di Mataram, ada lima yang sudah

tertib ukur. Kategori harus dipertahankan, dan akan diperbanyak ke pasar lainnya. Sebab, idealnya timbangan ditera satu tahun sekali. Supaya tidak merugikan masyarakat. Dan, pedagang juga tidak rugi karena kehilangan pembeli. “Saya percaya di Dasan Agung tidak ada kecurangan,” ucapnya. Hj. Miskiah pedagang di Pasar Dasan Agung mengaku, bersyukur dengan tera ulang yang digelar Dinas Perdagangan. Timbangan miliknya sudah lama tidak ditera, sehingga memberikan keuntungan bagi dirinya, karena memperoleh layanan gratis. Miskiah sehari - hari berjualan beras tidak ingin ada kecurangan, apalagi beras diberikan ke pedagang kurang.

(Suara NTB/cem)

Petugas terlihat menghaluskan bagian timbangan milik pedagang yang telah berkarat. Itu dilakukan agar timbangan tetap stabil. Sebab, itu berpengaruh terhadap dirinya pribadi bahkan

orang lain. “Kurang sedikit saja kan dosa,” ucapnya. (cem/*) (Suara NTB/cem)

TERANCAM DIBONGKAR Inilah bangunan di Jalan Dakota terancam akan dibongkar paksa. Izin bangunan dimiliki disinyalir telah kedaluwarsa.

(Suara NTB/uul)

Butuh Fasilitas Pendukung SEBAGAI salah satu daerah di Mataram yang menjadi daerah wisata kuliner, Karang Taliwang berupaya maksimal dalam mempromosikan daerahnya. Salah satunya dengan membuat kelompok sadar wisata yang berperan aktif dalam memperkenalkan wisata kuliner yang menjadi andalan kelurahan ini. Menurut Lurah Karang Taliwang, L. Akhmad Cahyadi, kelompok sadar wisata ini sudah terbentuk sejak 5 tahun silam. “Kepengurusannya dilakukan oleh warga sini yang aktif mempromosikan desa wisata kuliner ini,” terangnya saat ditemui di ruangannya. Apalagi di Karang Taliwang sejak dahulu terkenal dengan wisata kuliner ayam taliwangnya yang melegenda. Terbukti dari banyaknya rumah makan yang menawarkan sajian ayam taliwang sebagai menu andalannya. Akhmad menerangkan pokdarwis ini menggunakan segala macam promosi agar banyak wisatawan yang tertarik mampir ke Karang Taliwang. “Medianya mulai dari sosial media, pamflet, dan lainnya,” jelasnya.Tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pokdarwis ini terkait sosialisasi desa wisata kuliner. “Disini para wisatawan yang berkunjung hanya datang untuk makan saja, kemudian pergi dan itu hanya memberikan dampak ekonomi bagi beberapa orang saja,” kata Akhmad. Ia menginginkan agar wisatawan yang berkunjung bisa berwisata terlebih dahulu mengelilingi Karang Taliwang. “Tapi disini belum ada pusat oleh-oleh yang bisa dikunjungi, pedagang keliling yang datang menawarkan barang mereka,” tambahnya. Akhmad berharap instansi terkait bisa memberikan bantuan tempat sebagai pusat oleh-oleh agar warga Karang Taliwang lainnya juga mendapatkan pemasukan. “Biar semuanya berdaya, tidak terbatas di satu orang saja,” jelasnya. Ia juga merencanakan untuk memperkenalkan sanggar seni yang ada di daerahnya sebagai atraksi untuk menggaet wisatawan seperti yang ada di luar daerah. (uul) L. Akhmad Cahyadi

Serahkan pada Pihak Ketiga ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., angkat bicara terkait mangkraknya MWP (Mataram Water Park) Kota Mataram. Dia lebih setuju kalau MWP diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Meskipun, Pemkot Mataram sebetulnya sudah menunjukan Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) untuk mengelolanya. “Kalau MWP ini berorientasi kepada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), mestinya itu kita serahkan kepada pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya harus yang jelas, mempunyai kredibilitas,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (23/10). Pihak ketiga, kata Malik harus bertujuan memajukan olahraga renang. Artinya, kalau MWP ingin dijadikan salah satu komoditas PAD, harus diserahkan kepada pihak ketiga. Karena, setiap tahun MWP dianggarkan tanpa hasil yang jelas. “Kasihan. Pendapatan kita sudah tidak signifikan, lagi dibebani dengan biaya biaya yang mestinya tidak perlu,” sesalnya. Padahal, walaupun MWP belum bisa menyumbang PAD bagi Kota Mataram, tapi paling tidak MWP harus bisa membiayai dirinya sendiri. Seharusnya, lanjut politisi Golkar ini, dari awal harus ditetapkan dulu konsep yang akan diusung dalam pengelolaan MWP. Apakah khusus untuk cabor renang atau justru dikomersilkan. “Tapi kalau menurut saya, di situ di tengah kota, tempatnya bagus, kalau tidak ada naluri bisnis, mencari investor. Padahal saya pikir itu bisa,” ujarnya. Untuk menjadikan MWP sebagai fasilitas publik yang dikomersilkan, Malik berpandangan bahwa Pemkot harus punya brand. “Karena banyak saingan di kota,” cetusnya. Mengenai investor, Malik mengatakan Pemkot Mataram harus berani berinovasi dengan melakukan jemput bola. “Misalnya kita iklankan, kita jual dia. Kita kan punya badan promosi pariwisata. Apakah itu bisa dijadikan destinasi pariwisata dan lain sebagainya,” paparnya. Dia mengamati masyarakat pada hari hari tertentu bahkan mencari destinasi wisata hingga ke luar Mataram. Pada bagian lain, Malik menyoroti diserahkannya pengelolaan MWP kepada Dispora. “Kalau diserahkan ke Dispora itu artinya sumber pendapatan kita berkurang,” katanya. Bahkan dengan demikian akan memunculkan potensi kerugian daerah. Karena bagaimanapun, jika dikelola oleh Dispora, tentu akan menimbulkan biaya pemeliharaan setiap tahun yang harus ditanggung oleh APBD Kota Mataram. Malik pesimis MWP akan bisa membiayai dirinya sendiri. Padahal, Pemkot Mataram masih banyak mempunyai program yang juga harus dibiayai APBD. Sembari menunggu hadirnya investor, dia mengajak Pemkot Mataram untuk melakukan pengelolaan MWP secara bersama. “Kalau kita percantik, otomatis investor akan tertarik,” imbuhnya. Karena kalau dibiarkan terus mangkrak, sama artinya merugikan daerah. Ke depan kalau memang akan dikelola oleh pihak ketiga, harus ada kesepakatan, apakah mempercantik MWP diserahkan kepada Pemkot Mataram atau investor. “ Ini kita harus sepakat dulu,” tandasnya. (fit) Abdul Malik (Suara NTB/fit)

Bangunan Langgar Aturan akan Didenda Mataram (Suara NTB) Pemilik bangunan yang melanggar aturan kini harus siap - siap. Pemkot Mataram tengah menyiapkan aturan denda bagi pelanggaran bangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencatat cukup banyak pelanggaran tata ruang terjadi di Kota Mataram. Pelanggaran didominasi roi bangunan tak sesuai izin. Pemilik bangunan secara prosedural sudah diberikan surat peringatan penghentian pekerjaan bangunan dan menyetop paksa. Secara keseluruhan telah dibuatkan surat untuk mengajukan eksekusi atau pembongkaran. “Tinggal pembongkaran harus ada kesepakatan Pak Walikota,” kata Kadis PUPR

Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui, Senin (23/10). Pembongkaran bangunan milik masyarakat ini, tidak mudah dilakukan. Kemungkinan kepala daerah memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga belum mengeluarkan rekomendasi eksekusi. Mahmuddin mengakui, sebenarnya pelanggaran tata ru-

ang cukup banyak di Mataram. Perlu ada kebijakan menangani persoalan tersebut. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, tengah membahas cara mengatasi pelanggaran bangunan terutama roi jalan. Ada rencana kementerian memberikan sanksi berupa denda. “Membongkar ban-

gunan ini tidak semudah membalik telapak tangan,” akunya. Mekanisme penghitungan denda serta nilai tengah dikaji. Aturan ini sebagai alternatif sulitnya pembongkaran bangunan oleh pemerintah. Toleransi itu kata dia, bagi pelanggaran bangunan sifatnya kecil. Untuk pelanggaran berat harus dibongkar paksa. Terkait bangunan di Jalan Dakota, Panji Tilar dan Sriwijaya akan dibongkar. Mahmuddin mengaku, sudah mengajukan izin eksekusi ke kepala daerah. Akan tetapi, belum ada izin yang ke luar, sehingga

masih memberikan toleransi. Ia menjelaskan, bangunan di Dakota Kelurahan Rembiga mengantongi izin yang telah kedaluwarsa. Pemiliknya membangunan empat tahun setelah IMB ke luar dan status jalan berubah. “Dulu itu gang. Sekarang status jalannya sudah berbeda,” ucapnya. Sedangkan, bangunan di Panji Tilar, ada penambahan bangunan tapi tidak dilaporkan. Namun demikian, secara keseluruhan masih banyak pelanggaran terutama pelanggaran tata ruang yang meski dibenahi. (cem)

Potensi Wisata Pemkot Cari Formulasi Perdamaian Permanen Monta Tersembunyi di Bertais Mataram (Suara NTB) Konflik antara masyarakat Monjok - Karang Taliwang (Monta) kembali pecah. Padahal, belum lama ini telah disepakati perjanjian damai antar kedua belah pihak. Perselisihan kedua lingkungan itu, tengah dicarikan formulasi perdamaian permanen. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, kesepakatan damai dilakukan antara Lingkungan Peresak dan Asahan diperlakukan sama seperti penanganan konflik di Monjok dan Karang Taliwang. Rupanya, perselisihan kembali pecah karena masih ada sisa persoalan yang menyebabkan tersulut emosi warga oleh provokasi tidak jelas asal usulnya. Hasil mediasi pertengahan Oktober lalu, memang ada rekomendasi untuk membangun posko permanen. Pembangunan posko itu melihat provokasi yang begitu masif.

Fenomenanya cukup jelas, ada aparat berjaga tidak ada keributan. Tetapi, begitu ditarik aparat, konflik pecah meski tidak tahu asal usulnya. “Masyarakat juga tidak tahu aksi provokasi itu. Cuma akhirnya ada faktor sisa - sisa konflik itu ketika lewat ke Taliwang seolah - seolah asalnya di Monjok, demikian pula sebaliknya,” paparnya, Senin (23/10). Padahal, kata dia, tidak ada satupun yang memberikan kepastian, melainkan saling tuduh. Oleh karena itu, Pemkot Mataram sedang mencarikan solusi lebih permanen terhadap hal itu. Tetapi secara fisik persoalan posko sudah diselesaikan. Tapi lebih urgen dari itu bagaimana di antara masyarakat tidak saling mencurigai. Polanya, pemerintah bersama aparat keamanan masuk ke dalam memahami persoalan mendasar, sehingga melahirkan alternatif solusi. Solusi dinilai baik yaitu infiltrasi di dalamnya. Artinya,

Pemda, Kepolisian dan TNI, lebih masuk ke dalam untuk memahami secara mendalam substansi secara keseluruhan. “Tidak cukup kesepakatan ditandatangani, tapi harus lebih progesif lagi,” katanya. Perdamaian sebelumnya, warga menyepakati menindak tegas provokator. Tindakan itu adalah pilihan terakhir. Aparat meminta melakukan sweeping. Upaya sweeping adalah jangka pendek. Ia mensinyalir ada kelompok yang sengaja mengganggu kenyaman dan keamanan dua lingkungan itu. Kendalanya, provokator tidak bisa ditangkap secara langsung. Disinggung soal anggaran yang menjadi persoalan lain di luar konflik. Martawang secara diplomatis menjawab, persoalan anggaran penting mencari cara menyelesaikan kendala anggaran. Pemerintah harus tunduk terhadap kebijakan maupun aturan penggunaan anggaran. (cem)

Pengisian Jabatan, Pemkot Bersurat ke KASN Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan signal pelaksanaan mutasi di Kota Mataram. Pemkot Mataram kemudian menindaklanjuti dengan bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Permintaan rekomendasi ke KASN sangat penting dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), berdasarkan Undang - Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kamis (26/10) lusa, akan bertemu komisioner KASN, untuk mengkonsultasikan pelaksanaan mutasi. “Hari ini, surat kita kirim melalui pesan elektronik. Kemudian, hari Kamis, saya susul membawa surat yang asli,” kata Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati ditemui, Senin (23/10). Sejak lama, BKPSDM te-

lah menyiapkan skenario bila sewaktu - waktu izin mutasi diberikan oleh Pemerintah Pusat. Skenario itu berkaitan pemetaan dan evaluasi kinerja pejabat. Pengisian jabatan ini kata Nelly, ia sudah curi tayang. Konsep jadwal pelaksanaan telah disiapkan, dan pembentukan panitia seleksi akan disampaikan ke pejabat pembina kepegawaian. “Saya lapor dulu ke Pak Sekda. Kalau disetujui nanti langsung dilaporkan ke PPK,” ucapnya. Mekanisme pengisian JPT berdasarkan Undang - Undang ASN membutuhkan proses panjang. Pendaftaran saja membutuhkan waktu 15 hari. Kemudian, tahap verifikasi dokumen hingga tes. Dibandingkan, dengan masa jabatan Kadis Sosial, H.L. Indra Bangsawan akan berakhir 1 November mendatang. Artinya, terjadi keko-

songan cukup panjang hingga seleksi berakhir. Namun demikian, mantan Kabag Umum Setda Kota Mataram ini, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengaku, telah menyiapkan segala proses pelaksanaan. Pun, terjadi kekosongan tidak lebih dari 30 hari, dan bisa ditunjuk pelaksana harian (Plh). “Tidak ada masalah. Kekosongan tidak lebih 30 hari bisa jalan dengan Plh. Tapi Insya Allah cepatlah,” jawabnya. Tidak saja di Dinas Sosial, posisi Kadis Dukcapil telah lama kosong dan diserahkan tanggungjawabnya ke Asisten III Setda Kota Mataram. Pemkot Mataram pernah berjanji bahwa pengisian dua jabatan itu, paling telat pertengahan atau akhir Oktober. Akan tetapi, terancam molor karena terkait larangan melakukan mutasi sesuai Undang - Undang Pilkada. (cem)

Mataram (Suara NTB) Mendengar nama Bertais, yang terbayangkan hanya Pasar Mandalika yang menjadi pasar utama di NTB. Padahal sesungguhnya di pinggiran kelurahan ini terdapat potensi wisata yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. Tidak banyak yang mengetahui jika Bertais, tepatnya di perbatasan Mangket dan Petebon, Karang Rundun, memiliki sebuah pancoran atau air terjun mini yang dikenal masyarakat dengan nama Pancor Gerung. Menurut Ma’ah, salah satu warga yang ditemui Suara NTB di tempat itu, mengatakan pancoran ini biasa digunakan sebagai tempat pemandian oleh masyarakat. “Kalau dulu, Pancor Gerung ini digunakan masyarakat sebagai tempat memandikan kuda,” jelasnya. Ia menambahkan masyarakat juga biasa menggunakannya sebagai tempat mandi dan mencuci, serta tempat memancing ikan. “Tetapi setelah adanya air PDAM, sudah jarang masyarakat yang mandi di sini,” kata Ma’ah. Biasanya yang sering mandi di pancor ini, ujarnya, adalah para pemuda dari kampung sekitar. Dulunya, kawasan ini sering dijadikan masyarakat sebagai jalan pintas untuk menyeberang ke kampung sebelah karena hanya perlu melompati batu kali saja. “Sekarang sudah dibangunkan jembatan yang baru jadi kemarin-kemarin, jadinya jarang yang lewat bawah lagi,” ceritanya.

Ma’ah menceritakan jika orang di sini banyak yang tidak berani melintasi tempat ini karena masih mempercayai cerita mistis. “Kalau sudah jam 10 malam, tidak ada yang berani lewat sini,” ujarnya. Di Pancor Gerung ini, terdapat dua pancor buatan warga dan 1 air terjun mini. Air pancoran sendiri, ceritanya, berasal dari mata air yang berada di atas pancoran yang tidak pernah kering sepanjang waktu sedangkan aliran air sungainya berasal dari Narmada. “Kalau kolam di bawah pancoran ini sengaja dibentuk warga sini sebagai tempat mandi, dibuatnya juga tidak sengaja saat terjadi banjir kemarin,” akunya. Kolam buatan inilah yang sering digunakan warga untuk memancing ikan yang cukup banyak terdapat di sini. “Disini paling banyak ikan nila, kalau lagi beruntung bisa dapat sampai satu ember,” kata Ma’ah. Saat ditanyakan mengapa Pancor Gerung tidak dikelola menjadi tempat wisata, dirinya mengaku pernah mendengar ada wacana untuk itu. “Pernah ada wacana tetapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya bagaimana,” kata Ma’ah. Ia juga menyayangkan jika di bagian atas pancoran direncanakan akan dibangun perumahan yang bisa mengganggu aliran air dari atas. “Katanya tahun ini mau dibangun BTN itu, tetapi tidak tahu kapan mulainya,” imbuhnya. (uul)

(Suara NTB/uul)

PANCOR GERUNG - Warga saat sedang memancing ikan di Pancor Gerung, Bertais, Kota Mataram.

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Poltekpar Mengabdi

100 Perwakilan Pokdarwis Dilatih Penanganan Kesehatan dan Keselamatan Wisatawan Mataram (Suara NTB)Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Lombok gencar melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jumat (20/10) lalu, Program Studi Pengaturan Perjalanan melaksanakan pelatihan kepada 100 perwakilan Pokdarwis di Sembalun, Lombok Timur mengenai penangangan kesehatan bagi wisatawan. Mengambil tema “Pelatihan Peningkatan Layanan Kesehatan, Keselamatan wisatawan di Obyek Wisata Bile Bante dan Sembalun” di Hotel D-Max, Lombok Tengah. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Penjaminan Mutu Poltekpar Negeri Lombok, Anas Pattaray, S.Sn., M.Par. Pelatihan yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pokok pengajar dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peserta pelatihan tampak sangat antusias. Terlihat dari banyaknya pertanyaan terkait kesehatan dan keselamatan yang diajukan kepada pemateri. Ketua Panitia pelatihan,

sekaligus Dosen Prodi Perjalanan di Poltekpar Negeri Lombok, Supardi, SE., ME mengatakan bahwa, pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dan tugas wajib sebagai akademisi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain Pengajaran dan Penelitian. “Kegiatan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pengabdi dan pelaku pariwisata yang ada di NTB ini untuk terus saling berbagi dan bertukar pengetahuan untuk kemajuan pariwisata NTB di masa mendatang,” ujarnya. Pelatihan tersebut digelar juga sebagai bentuk penguatan terhadap layanan yang diberikan oleh pelaku pariwisata, terutama di Sembalun dan Bile Bante. Sekaligus tindak lanjut dari penelitian Program Studi Pengaturan Perjalanan terkait dengan peran travel agent terhadap keselamatan, kesehatan dan kenyaman wisatawan. Hal ini menjadi perhatian,

yang seharusnya dikuatkan juga oleh kelompok-kelompok sadar wisata di destinasi tujuan wisatawan. Sebab tidak dipungkiri, persoalan ini juga belum maksimal menjadi perhatian bagi para pelaku wisata dalam meningkatkan hospitality kepada wisatawan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan diharapkan menjadi pilot project (percontohan) untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya terkait dengan hospitality sekaligus jaminan yang diberikan oleh para pelaku wisata di NTB kepada wisatawan. Harapannya, anggota pokdarwis yang mengikuti pelatihan, dapat menerapkan ilmu yang didapatnya langsung di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapat materi tentang keselamatan wisatawan yang diberikan oleh pemateri dari Publick Service Center (PSC) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, dr. Syahriar. Peserta juga diberi pemahaman tentang bagaima-

na tahapna pertolongan pertama dengan video dan gambar. karena hal ini bersentuhan langsung dengan aktivitas dan tanggung jawab peserta sebagai pelaku pariwisata di Desa Bila Bante dan Sembalun. Pemberian materi dirangkai dengan simulasi langsung oleh peserta. Beberapa hal penting yang sangat antusias ditanyakan peserta menyangkut bagaimana pertolongan pertama terhadap wisatawan ketika mengalami shock dan pingsan sebelum tenaga medis datang ke tempat kejadian. Dengan mengenali aktivitas jantung korban, memastikan pernafasannya. Melakukan pijat jantung (tekan keras dan cepat), terakhir menghubungi call center 119. Pentingnya kesehatan dan keselamatan ini menjadi tanggung jawab semua pihak umumnya. Peran masyarakat dan tenaga medis terhadap keselamatan wisatawan sangat penting untuk menciptakan citra Lombok sebagai destinasi tujuan wisata kelas dunia.(bul/*)

(Suara NTB/bul)

Kegiatan pelatihan penanganan kesehatan dan keselamatan wisatawan

Anggaran Promosi IUMKM Dipangkas Hingga Nol Persen Mataram (Suara NTB) Pemerintah memangkas belanja langsung untuk APBD 2018. Salah satunya, anggaran untuk promosi para pelaku Industri Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMKM) alokasinya nol persen. Pemangkasan belanja langsung, dilakukan karena alokasi anggaran daerah dipersiapkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. Muhamad, M. Si di ruang kerjanya, Senin (23/10). ‘’Promosi-promosi ke

luar, pameran, tidak bisa lagi dilakukan. Anggarannya tidak ada,’’ katanya. Muhamad mengatakan, untuk belanja langsung, tahun 2017

di APBD tersedia sebesar Rp 14 miliar. Tahun 2018, di APBD murni hanya tersedia Rp 4 miliar. Tergerus Rp 10 miliar. Dana sebesar Rp 4 miliar inipun, harus

di bagi-bagi di beberapa bidang. Karena itu, hanya ada beberapa kegiatan yang masih bisa dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran daerah dimaksud. Misalnya, penguatan lapak-lapak pedagang kaki lima di semua kabupaten kota, kegiatan pasar lelang meskipun tidak banyak dilaksanakan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung

dengan bahan pokok masyarakat. Kegiatan itupun hanya didukung dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). ‘’Itu yang menjadi kekhawatiran kita, menurunnya anggara belanja langsung di Dinas Perdagangan,” imbuhnya. Muhamad menambahkan, beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan diantaranya, so-

sialisasi konsumen cerdas, meskipun menjadi program Kementerian Perdagangan. Edukasi-edukasi dan kegiatan pendampingan diminimalisir. Untuk kegiatan promosi IUMKM, Muhamad mengatakan, para pelakunya diharapan bisa mandiri. Meski pemerintah tak mengalokasikan anggarannya, lantas bukan berarti para pelaku IUMKM tinggal

dan diam. ‘’Harus mandiri. Apalagi pelaku – pelaku IUMKM yang sudah bagus perkembangannya,’’ katanya. Meski begitu, masih diharapkan pada APBD 2018, atau dukungan anggaran dari pemerintah pusat tak tergerus. “Kita berusaha, mudahmudahan APBN juga tidak terlalu besar penurunan anggarannya,” harapannya. (bul)

Batal, Rp 2,5 Miliar Proyek Dinas PUPR Mataram Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H Mahmuddin Tura menyebutkan proyek sebesar Rp2,5 miliar tahun ini batal dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. “Anggaran tersebut akan kita kembalikan ke kas daerah dan proyek itu kami usulkan kembali melalui APBD 2018,” katanya di Mataram, Senin (23/10). Penyataan itu disampaikannya seusai mengikuti rapat evaluasi serapan APBD Kota Mataram 2017 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Matara, Ir. H Effendi Eko Saswito. Ia mengatakan dua proyek gagal dilaksanakan tahun ini adalah proyek pembangunan perluasan Kantor

Badan Keuangan Daerah (BKD), sebesar Rp1,5 miliar bersumber dari APBD perubahan 2017. Batalnya pelaksanaan proyek tersebut karena gagal tender, sebab empat penawaran yang masuk dari pihak kontraktor tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan. “Kalau kita tender ulang, maka waktu pelaksanaan tidak mencukupi mengingat akhir tahun anggaran tinggal dua bulan lagi,” katanya. Begitu juga dengan proses proyek pembutan desain pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp1 miliar batal karena waktu sudah sangat mendesak. Jika dihitung waktu efektif untuk tender dan pengerjakan oleh konsultan selama satu bulan 20 hari, maka proyek

pembuatan desain kantor wali kota tidak bisa tuntas hingga akhir tahun anggaran. “Karena itulah, dua proyek dengan total Rp2,5 miliar kita tunda dan kami akan ajukan kembali melalui APBD 2018,” katanya lagi. Lebih jauh Mahmuddin menyebutkan serapan anggaran fisik di dinasnya saat ini sudah tercatat sebesar 79,98 persen. Sedangkan untuk serapan keuangan terealisasi 47,38 persen dari total anggaran Rp161 miliar. Menurutnya, masih rendahnya realisasi keuangan disebabkan keterlambatan proses penyerahan proyek, namun demikian diyakini realisasi akan meningkat di bulan November 2017.(ant/Bali Post)

Persoalan Klasik ANGGOTA Komisi V Jika persoalan penDPRD NTB, H.MNS. gurusan paspor menKasdiono, SH akan jadi kendala. Tentunya, melaporkan kinerja hajatan awal pemerinImigrasi Mataram, tertah daerah untuk kait lambannya proses membentuk LTSP tak pengurusan paspor kesampaian. ‘’Jangan calon TKI (CTKI). Menysampai terabaikan usul keluhan Perusahajatan LTSP.Asosiasi haan Pengerah TKI kita harapkan juga meSwasta (PPTKIS). lapor ke kita, sebagai Sebagai perpanjanwakilnya,’’ saran mangan tangan pemerintah tan Ketua KONI Provinpusat, bersama gubersi NTB ini. nur kebijakan selanjutMenurutnya per(Suara NTB/dok) nya menyikapi persoalan ini harus segera HMNS. Kasdiono soalan klasik ini akan di tuntaskan. Karena itudirembug bersama. Kasdiono di telah, dalam rapat dengan Disnakertrans mui Suara NTB, Senin (22/10) kemarsiang kemarin, pengaduan ini juga menin mengekspresikan kekesalannya jadi pembahasannya. Jika persoalan karena masih saja persoalan ini pengurusan dokumen CTKI masih menjadi keluhan. dipersulit, ia mengkhawatirkan ada ke“Ini persoalan klasik. Kita sudah sengajaan pelayanan keimigrasian di berkali-kali mengundang Imigrasi, suLTSP sulit. paya memberikan kemudahan pelayan‘’Jangan sampai terjadi,’’ katanya. an kepada TKI, cepat, tepat, mudah dan Sebab jika persoalan ini terus bermurah,” katanya. lanjut, dikhawatirkan juga Karena itulah, dibentuk LTSP (Laymasyarakat akan jenuh dan lebih anan Terpadu Satu Pintu), UPTDnya Dimemilih jalur berangkat ke luar nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi negeri, tidak secara formal. (Disnakertrans) Provinsi NTB. Didalam“Harusnya kita punya komitmen nya, tergabung pelayanan satu pintu. yang sama. Saya akan sampaikan Hajatannya untuk mempermudah pennanti pada rapat komisi,” demikian gurusan dokumen calon TKI. Kasdiono. (bul)

SENIN, 23/10/17

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Temukan Adanya Tipikor Tidak Dijadikan Ajang Perjudian PEMILIHAN Kepala Desa (Pilkades) serentak yang diikuti 159 desa di Lombok Timur (Lotim) menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Pasalnya, pesta demokrasi di tingkat desa diduga tidak luput dijadikan sarang perjudian oleh segelintir masyarakat. Bagi yang tertangkap melakukan aksi perjudian dalam momentum pilkades, maka dapat dikenakan hukum pidana perjudian. Menurut Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Muh. Eka Fathurrahman, SIK, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/ 10), pilkades rawan dijadikan sarang perjudian oleh oknumoknum tertentu. Namun, hal tersebut masih bersifat rumor dan belum ada fakta-fakta di lapangan. “Memang ada informasi itu, itulah yang nantinya kita antisipasi di lapangan,” jelasnya. Pengawasan terhadap terjadi aksi-aksi perjudian dalam pilkades serentak sangat penting untuk dilakukan. Di mana, hal tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara antara kandidat yang satu dengan yang lain. Untuk itu, kata kapolres, pada saat pilkades yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana sarang perjudian, maka para pelaku bakal ditindak tegas sesuai proses hukum yang berlaku. “Kalau ada bukti masyarakat menjadikan pilkades untuk berjudi, maka kita akan proses hukum kalau memang itu untuk keuntungan diri sendiri,” tegasnya. Ia menambahkan, untuk mencegah terjadi perjudian, Polres Lotim akan menerjunkan tim untuk memantau dan mencari para pemain perjudian. Pelaku perjudian bisa dikenakan hukum pidana. Kendati demikian, pihaknya mengimbau supaya masyarakat untuk tidak melakukan perjudian dengan memanfaatkan momentum pilkades. Ia juga mengingatkan kepada panitia pengawas di tingkat desa untuk lebih intens melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017 mendatang, terutama menghindari aksi-aksi perjudian. “Kita ada turunkan tim khusus untuk memantau adanya perjudian, karena jika dibiarkan akan mempengaruhi proses pemungutan suMuh. Eka ara,”pungkas Kapolres. (yon) Fathurrahman

Kejari Hentikan Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Bansos Selong (Suara NTB) Setelah bergulir hampir satu bulan, penyelidikan kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) yang sumber anggarannya dari Pemprov NTB dihentikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Dihentikannya kasus tersebut lantaran tidak ditemukannya adanya penyimpangan maupun tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pendistribusian bantuan. Ketua Tim Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Bansos, Thoriq Mulahela, menjelaskan, alasan dihentikan kasus ini, karena pihak Kejari Lotim tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi. Bahkan bantuan sapi sudah diterima oleh pihak masyarakat secara kolektif. Se-

lain itu, sejumlah bantuan berupa sapi yang ada di kelompok itu masih ada dan utuh. Begitu juga laporan yang lainnya juga tidak ditemukan apa-apa. Seperti beberapa item yang masuk, yakni sapi, hand tractor tidak ditemukan bantuan tersebut di Dinas Pe-

ternakan. Sound system masjid juga tidak ditemukan di Dinas Sosial. “Yang ada hanya dana aspirasi berupa sapi dan saat ini masih ada di salah satu kelompok di wilayah Kecamatan Pringgasela sebagaimana laporan yang masuk,” jelasnya pada

Selong (Suara NTB) Dari 159 yang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak sebanyak 130 desa sudah ada yang menetapkan calon. Sementara, dua desa jumlah calonnya kurang dari dua orang dan 18 desa yang harus melalui proses tahapan seleksi, karena jumlah calonnya lebih dari lima orang. Belasan desa yang harus mengikuti tahapan seleksi ini rentan konflik, sehingga dibutuhkan pengawalan dan pengamanan lebih. Kekhawatiran ini diutarakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lotim, M. Juaini Taufik. Menurutnya, tahap seleksi merupakan tahapan yang kritis. Menyikapi segala kemungkinan, aparat pemerintah daerah Kabupaten Lotim sudah membahas persoalan keamanan jelang pilkades serentak ini dengan aparat kemananan. “Tahap kritis itu saat seleksi,” ucapnya. Salah satu upaya yang dilakukan DPMD untuk mengurangi tensi tejadinya konflik adalah dengan menyiapkan tes. Tes sudah dirancang dengan hasilnya nanti bisa langsung diketahui. Prinsip bagi pelaksanaan pilkades ini secara ideal menjadi kewenangan panitia di tingkat desa masing-masing. Namun karena melihat faktor keamanan, sehingga diperlukan keterlibatan semua pihak. Adapun bakal calon diseleksi mulai dari 6 sampai 10 calon. Seperti di Rarang yang diketahui ada 10 bakal calon. Kekhawatiran ini terbukti, Senin kemarin, Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia memanas, karena ada bakal calon yang tidak lulus melakukan aksi penolakan. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat(Linmas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Herman kepada Suara NTB, warga di Desa Padak Guar mendemo panitia. Belum ditemukan ada solusi terkait protes dari bakal calon yang gugur dan dijanjikan proses penyelesaiannya Kamis (26/10) mendatang. Pilkades serentak ini diakui rentan terjadi konflik. Satpol PP di Bagian Linmas sudah mengerahkan seluruh anggota untuk melakukan pengawasan keamanan. “Kita sudah kirimkan 159 personel ke masing-masing desa yang akan menggelar pilkades,” demikian Herman. (rus)

Dampak Pembangunan, LHK Lotim Terpaksa Tebang Pohon Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur (Lotim) mengaku terpaksa melakukan penebangan ratusan pohon di wilayah Kota Selong. Penebangan dilakukan, karena menjadi bagian dari konsekuensi pembangunan. Seperti penebangan yang dilakukan di Jalan Muhdar, jalan Taman Rinjani Selong dan lokasi lainnya. Menurut Kepala DLHK Lotim, Mulki, S.STP, kebutuhan pembangunan tidak bisa dielakkan. Pemkab Lotim merancang melakukan pelebaran jalan di sejumlah ruas yang harus memaksa melakukan penebangan. Dilihat dari sudut pandang lingkungan, katanya, tidak bisa dilakukan penebangan. Belum lagi, upaya pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau di perkotaan. Namun, tuntutan pelebaran jalan membuat penebangan menjadi sebuah keharusan. Tidak ada pilihan lain.Tidak ditampik, butuh waktu yang lama untuk mengembalikan pohonpohon tersebut. “Butuh waktu sekitar 4 tahun,” ucap Mulki. Kepala Bidang Taman dan RTH DLHK Lotim, Subagio, mengaku bersedih dan sakit hati dengan penebangan pohonpohon. Ia mengaku tidak tega juga melihat pohon-pohon besar yang tumbang. Diakuinya, dalam pelaksanaan pembangunan selalu saja ada yang harus menjadi korban. “Saya ini termasuk seorang pecinta lingkungan, jadi saya pribadi sakit melihat pohon-pohon itu ditebang,” paparnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

TEBANG POHON - Pohon-pohon di pinggir jalan dekat Taman Rinjani Selong ini terpaksa ditebang, karena adanya pelebaran jalan. Penebangan ini sebagai dampak dari pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah.

“Semua pihak terkait sudah kami periksa, sama sekali tidak ditemukan adanya tipikor maupun dugaan penyimpangan terhadap bansos itu, sehingga penyelidikannya kita hentikan,” tegasnya. Kendati demikian, ujar Thoriq Mulahela yang juga Kasi Datun di Kejari Lotim, apabila adanya laporan dan bukti-bukti lagi yang didapat terkait dugaan penyimpangan bansos, tidak menutup kemungkinan kasus yang melibatkan kalangan politisi Udayana itu akan dibuka dan dilanjutkan kembali. (yon)

Gelombang Pasang, Akses Bali - Bangsal Dibatasi

(Suara NTB/ist)

Seleksi Balon Kades Disinyalir Rawan Konflik

Suara NTB, Senin, (23/10). Sebelum dihentikan proses penyelidikan dugaan penyimpangan bansos, Kejari Lotim sudah memeriksa sembilan anggota DPRD NTB, termasuk beberapa pejabat baik dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Sosial. Selain itu, masyarakat maupun yang menjadi kelompok penerima bantuan yang bersumber dari dana aspirasi itu juga tidak luput dari agenda pemeriksaan penyidik.

(Suara NTB/ist)

MOGOK - Situasi pelayanan tetap berjalan di Puskesmas Bayan saat aksi mogok, Senin (23/10). Puluhan bidan dan perawat melakukan mogok terkait rekrutmen tenaga honor.

Puluhan Bidan dan Perawat Puskesmas Bayan Mogok Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 37 perawat dan bidan berstatus tenaga kontrak di Puskesmas Bayan, melakukan aksi mogok kerja, Senin (23/ 10). Langkah tersebut diambil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan rekrutmen tenaga dengan status honor daerah (honda) yang dilakukan Puskesmas belum lama ini. Informasi yang dihimpun koran ini menyebut, aksi mogok dilakukan oleh 37 orang dari total 40 orang tenaga medis berstatus kontrak. Mengingat dari 40 orang itu, hanya 3 orang saja yang diterima sebagai tenaga honda. Dari 3 orang itu pun, 1 orang di antaranya katagori pelamar baru yang notabene fresh graduate. Sementara untuk catatan tenaga perawat dan bidan se Lombok Utara, diketahui jumlah tenaga kontrak sebanyak 296 orang. Dari seluruh jumlah itu, Dikes memperoleh informasi dari 8 Puskesmas yang ada bahwa yang diterima atau lulus assessment sebanyak 33 orang saja. Hal itu kemudian memantik isu, bahwa tidak hanya Puskesmas Bayan saja yang akan mogok tetapi juga Puskesmas lainnya. Salah seorang tenaga perawat Puskesmas Bayan, Abdul Hadi Arianto, kepada koran ini mengakui sejak Senin pagi, puluhan tenaga medis Puskesmas tidak masuk kerja. Mereka sepakat, aksi mogok akan dilangsungkan selama 3 hari – sampai hari Rabu (25/10), besok. Perawat yang kerap dipanggil Anto ini menyebut, para tenaga kontrak kecewa dengan kebijakan dari Pemkab Lombok Utara c.q UPTD Puskesmas Bayan dan Dinas Kesehatan Lombok Utara. “Saya sudah mengabdi sejak 2014 tetapi tidak lulus, kami yang lama ikut tes tapi lebih banyak yang tidak lulus,” ungkapnya. Pihaknya berharap, Pemk-

ab Lombok Utara lebih bijaksana menyikapi keberadaan tenaga bidan dan perawat yang cukup lama mengabdi. Pasalnya diantara tenaga kontrak itu ada yang mengabdi sejak 2011. Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah tenaga pelayanan berstatus PNS, jumlah tenaga kontrak lebih besar. Adanya tenaga perawat dan bidang yang mogok ini diakui berpengaruh terhadap pelayanan ke masyarakat. Anggota DPRD asal Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, L. Muhammad Zaki, menjelaskan, posyandu di dusunnya tidak memperoleh pelayanan, karena petugas kesehatan dari Puskesmas Bayan tidak turun ke masyarakat. “Saya tanya, kenapa tidak ada posyandu, warga menjawab bahwa petugas tidak turun karena mogok. Saya kaget dan menelusuri sampai ke Puskesmas,” aku Zaki. Sementara Ketua Komisi III yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan, Nasrudin, S.HI., mengaku kecewa dengan pola penataan birokrasi lingkup Dinas Kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah. Dinamika yang terjadi di Puskesmas Bayan saat ini menunjukkan tidak profesionalnya Pemda dalam menangani sumber daya manusia bidang kesehatan. Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, juga menyorot hal serupa. Ketua Komisi, Ardianto, SH., melihat rekrutmen yang dilakukan Dikes dan Puskesmas adalah lagu lama. Rekrutmen dengan mengedepankan assessment hanya salah satu upaya bongkar pasang tenaga perawat dan bidan. Setelah beberapa jam mogok, pada siangnya, mereka dikumpulkan oleh Kepala Dikes dan Kepala Puskesmas di Aula Puskes-

mas sekitar pukul 13.30 Wita. Kepala Puskesmas Bayan, Hj. Rusmiatun, kepada wartawan via telepon menyadari kekecewaan para tenaga kontrak. Namun demikian ia mengklaim tak memiliki kewenangan dalam menentukan lulus tidaknya para pelamar yang diseleksi. Terhadap aksi mogok itu, Rusmiatun mengaku memberi batas waktu selama 3 hari (Senin – Rabu). Lebih dari itu, maka pihaknya akan melakukan evaluasi kembali untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan dinas di kabupaten. Terhadap pelayanan Puskesmas yang diklaim terganggu, Rusmiatun membantah. Pelayanan yang dilakukan dari aksi mogok tenaga kontrak telah ditangani oleh 21 orang tenaga medis PNS dan 20 orang tenaga CPNS yang dialokasikan oleh pusat. Kepala Dikes KLU, Khaerul Anwar, kepada wartawan via telepon mengaku tengah mendiskusikan persoalan mogok para tenaga kontrak. Ia berharap, mogok tidak berlanjut. Kendati demikian, rekrutmen tenaga medis akan tetap mengacu pada hasil tes yang digelar di puskesmas. Khusus di Puskesmas Bayan, hanya 3 orang saja yang dinyatakan lulus tes sebagai kontrak daerah. Sebaliknya mereka yang tidak lulus tetap akan diakomodir sebagai tenaga kontrak. Bedanya dalam hal pemberian upah bulanan. Bagi kontrak daerah, akan memperoleh dana kapitasi dan upah kontrak dari APBD. Sedangkan mereka yang tidak lulus, hanya memperoleh dana kapitasi saja. “Kita sedang mencari solusi, bagaimana kedepannya mereka bisa kita angkat semua sebagai honor daerah,” demikian Khaerul. (ari)

Cegah Kebakaran Rinjani, Satgas Khusus Perlu Dibentuk Selong (Suara NTB) Kawasan hutan khususnya yang menjadi wilayah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) empat kali mengalami kebakaran di tahun 2017. Untuk mencegah kembalinya hal serupa terjadi, perlu dilkukan pembentukan satuan tugas (satgas) yang memantau kondisi Gunung Rinjani setiap waktu. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, dikonfirmasi di Selong, Senin (23/10). Ditambahkannya, perhatian terhadap kawasan Gunung Rinjani harus secara maksimal dilakukan, terutama mencegah terjadi kebakaran baik yang dilakukan oleh faktor ulah manusia maupun faktor alam. Untuk mencegah terjadinya kebakaran yang menjadi kawasan TNGR, sangat penting dibentuk satgas

khusus yang di dalamnya terdapat unsur dari TNI, TNGR dan kepolisian. Termasuk dalam satgas itu melibatkan masyarakat setempat, sehingga secara rutin yang nantinya melakukan pendakian untuk melakukan patroli. “Jadi perlu juga dibentuk satgas khusus untuk mengontrol kawasan TNGR, untuk menghindari terjadinya kebakaran,” imbaunya. Ditambahkannya, Dinas Kehutanan maupun instansi terkait lainnya segera membentuk satgas untuk mengantisipasi supaya jangan ketika terjadi kebakaran baru bergerak. “Saat ini tetap ada pengawasan atau patroli. Namun kita sering kecolongan, karena faktor cuaca atau bahkan masyarakat sekitar yang membakar ladangnya sendiri.

Adanya satgas khusus ini, nantinya bisa lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Dalam satgas khusus ini, katanya, masyarakat bisa dilibatkan. Dicontohkannya, saat ini sudah membentuk tim evakuasi, yang saat ini manfaatnya saat dirasakan oleh masyarakat atau pendaki. Kendati demikian, kebakaran yang terjadi belakangan ini terlalu mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara, Kepala TNGR Resort Sembalun, Zainuddin, menjelaskan untuk mewaspadai kebakaran Gunung Rinjani, pihak sudah memiliki MPA dan MMP yang bertugas secara khusus apabila terjadinya kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, katanya, maka tim tersebut langsung jalan melakukan penanganan dan evakuasi. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Kondisi cuaca – angin kencang, yang tak menentu belakangan ini membuat UPT Syahbandar Pelabuhan Bangsal mengeluarkan edaran pembatasan akses dari jalur Benoa (Bali) menuju Pelabuhan Bangsal/Teluk Nara – Lombok Utara. Sejak seminggu terakhir, Syahbandar mengurangi volume trip fast boat dari 3 kali menjadi hanya 1 kali saja dalam sehari. Kepala UPT Syahbandar Pelabuhan Bangsal Pemenang, Madhi, S.Sos., kepada wartawan Senin (23/10) mengungkapkan, pembatasan pelayaran fast boat (kapal cepat) semata-mata dengan alasan keselamatan penumpang maupun pengelola pelayaran. Sebab saat ini, terdapat kecenderungan gelombang pasang di wilayah perairan antara Lombok Utara dan Bali terpengaruh angin kencang. Madhi mencatat, gelombang pasang saat ini berkisar antara 50 cm sampai 1,5 meter. Sehingga pihaknya mengambil kesimpulan untuk membatasi volume transportasi fast boat yang mengangkut penumpang dari Bali menuju 3 Gili ataupun sebaliknya. “Saat ini trip penyeberangan ke tiga gili kita kurangi. Biasanya 3 kali sehari tetapi sekarang satu kali sehari, yakni pada pukul 10.00 wita saja,” kata Madhi. Diterangkan, situasi saat ini, sejak siang hari sekitar pukul 12.00 wita hingga sore hari, terjadi gelombang pasang yang cukup mengkhawatirkan bagi fast boat. Berbeda dengan

boat tradisional dari Bangsal menuju 3 Gili, gelombang tidak begitu besar, sehingga pelayanan transprotasi tidak terpengaruh. “Kita khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita keluarkan imbauan ke semua pemilik boat,” imbuhnya. Madhi menambahkan, belum bisa memastikan situasi penyeberangan akan normal. Setidaknya pihaknya akan kembali menginformasikan kepada seluruh pelaku usaha transportasi apabila kondisi memungkinkan untuk dilakukan penyeberangan 3 kali sehari. Terpisah, Ketua Koperasi Karya Bahari (KKB), Sabarudin, mengamini pembatasan trip fast boat. Situasi itu pun cukup mempengaruhi arus kunjungan dari Bali menuju 3 Gili. “Kalau transportasi dari Bangsal ke 3 Gili tetap berjalan seperti biasa, hanya dari Bali ke 3 Gili saja yang diberlakukan 1 kali sehari. Jelas ini akan mempengaruhi tamu, karena kita bergantung dari tamu dari Bali,” ungkapnya. Menurunnya arus kunjungan ini dikatakan Sabarudin tidak bisa paksakan, karena cuaca tak bisa diprediksi. Hanya saja, untuk pelaku transportasi di Bangsal tidak begitu terpengaruh. “Kalau kita di Bangsal tetap beroperasi, tergantung jumlah penumpang. Yang terpengaruh sekali mungkin di Teluk Nara, karena kita di Bangsal lebih banyak melayani penumpang lokal dari Lombok,” demikian Udin. (ari)

(Suara NTB/ari)

PENYEBERANGAN - Pelayanan transportasi fastboat menuju tiga Gili. Beberapa hari ini, penyeberangan fast boat menuju Bali dibatasi, karena pengaruh cuaca.

Seleksi Panwascam KLU Diikuti 74 Orang Tanjung (Suara NTB) Seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah dilakukan oleh Panwaslu Lombok Utara sejak beberapa hari lalu. Tercatat sebanyak 74 orang mendaftarkan diri. Hingga hari Senin (23/10), Panwaslu telah menapaki tahap wawancara untuk menentukan kuota Panwascam masing-masing 3 orang per kecamatan. “Sekarang ini kita sedang melakukan tes wawancara untuk peserta 6 besar di tiap Kecamatan. Jadwalnya akan berlangsung sampai Selasa (24/10) besok,” ungkap Ketua Panwaslu KLU, Adi Purmanto, Senin (23/10). Dijelaskan, sejak rekrutmen dibuka 74 orang yang mendaftar telah diseleksi. Diketahui 6 orang di antaranya tidak hadir sehingga gugur dengan sendirinya. Berikutnya, Panwaslu Lombok Utara melakukan tes tulis. Tes tulis yang dilakukan Panwaslu berisi materi pengetahuan umum, pengetahuan tentang Undang-Undang dan serta pemahaman Pemilu. Pada tahap ini, penilaian ditentukan oleh ranking peserta.

“Dari tes tulis, kita seleksi 6 besar berdasarkan ranking nilai. Nah hari ini, kita tes wawancara untuk 6 besar peserta dari 3 kecamatan yakni Tanjung, Pemenang dan Gangga. Hari berikutnya wawancara Kecamatan Bayan dan Kayangan,” jelasnya. Usai proses wawancara selesai, maka Panwaslu akan mengumumkan 3 besar panwascam yang akan bertugas di tiap kecamatan. Panwaslu KLU dalam hal ini, akan mengejar target pelantikan bisa digelar akhir Oktober ini. “Tanggal 1 November ini mereka sudah harus bertugas dengan masa berlaku SK selama 10 bulan ke depan. Setelah itu, kita tunggu instruksi Bawaslu Provinsi terkait Panwascam pada Pilpres dan Pileg 2019,” sambungnya. Para pelamar yang akan diterima sebagai Panwascam, dijamin Adi Purmanto, merupakan SDM yang berkompeten dan independen dan tidak terlibat Parpol. Sejak proses seleksi administrasi, Panwas Kabupaten menekankan ketidakterlibatan peserta setidaknya selama 5 tahun terakhir di parpol. (ari)

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

DPRD Kritik Pemda Antisipasi Penyelewengan ADD KASUS dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) jadi momok tersendiri. Banyak kepala desa (kades) di daerah ini yang kini harus terseret ke proses hukum. Bahkan, ada juga beberapa di antaranya yang sudah menjadi pesakitan di meja hijau. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, Senin (23/10), mengaku itu memang terjadi. Tapi itu lebih dikarenakan ulah kades itu sendiri. Bukan karena persoalan minimnya pemahaman maupun soal minimnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para kades. “Kalau bicara soal pembinaan, kita sudah sangat maksimal berbuat,” tegasnya. Di setiap ada kesempatan bertemu dengan para kades, selalu diingatkan untuk mengelola anggaran desa dengan transparan. Aturan-aturan dalam hal pengelolaan anggaran harus dipatuhi benar. Dengan begitu, potensi terjadinya penyimpangan bisa diminimalisir. Tapi, nyatanya tetap saja ada kades yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, lantaran diduga menyelewengkan anggaran desa. Itu artinya, kasus penyelewengan anggaran desa tidak melulu disebabkan kekurangpahaman kades dalam mengelola anggaran desa. Untuk itu, jika sampai ada kades yang terjerat hukum, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menghormati proses hukum tersebut. Tapi bukan berarti, pihaknya tidak mendukung para kades. Tetapi karena itu sudah di luar kewenangan pihaknya. Secara tegas pihaknya mendukung proses hukum. Harapannya, dengan proses hukum tersebut, bisa memberikan efek jera, bukan hanya bagi kades yang tersangkut kasus hukum itu saja. Tetapi juga bagi kades-kades lainnya supaya lebih teliti dan cermat mengelola anggaran. Tidak kalah penting, ujarnya, aturan pengelolaan anggaran desa benar-benar dipegang teguh. (kir)

Jalaludin (Suara NTB/dok)

Kesiapan 15 Desa Pemekaran Dievaluasi Praya (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mengevaluasi 15 desa baru, pasca dimekarkan awal tahun 2017. Hal itu dilakukan untuk melihat sudah sampai mana kesiapan masing-masing desa bersangkutan. Apakah sudah siap menjadi desa definitif atau belum. Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, Senin (23/10), mengatakan, sesuai aturan yang ada, enam bulan setelah ditetapkan sebagai desa baru, desa pemekaran tersebut harus dievaluasi. Sudah sampai mana kesiapan desa bersangkutan. “Bulan ini sudah terhitung enam bulan sejak dimekarkan. Sehingga kita sudah rencanakan evaluasi kepada semua desa pemekaran di Loteng,” terangnya. Ia menjelaskan, total setidaknya ada 8 aspek yang akan dievaluasi. Salah satu yang paling utama ialah kesiapan kantor desa bagi desa pemekaran, apakah sudah mulai dibangun, baru pembebasan lahan saja atau sudah sampai tahap mana. Itulah yang perlu dilihat. “Banyak aspek yang akan dievaluasi. Tapi memang soal kesiapan lokasi kantor desa yang paling urgent dinilai,” tambah Jalaludin. Karena memang kesiapan lokasi kantor desa merupakan aspek yang paling pokok bagi eksistensi satu desa. Bagaimana pemerintahan desa bisa berjalan kalau kantor desa saja belum ada, sehingga menjadi sangat penting, untuk bisa memastikan paling tidak sudah ada kepastian lokasi kantor desa. Lebih bagus lagi kalau kantor desa sudah mulai proses pembangunan. Disinggung konskuensi bagi desa pemekaran jika tidak lulus evaluasi kali ini, Jalaludin, menegaskan tidak sampai mengancam keberlangsung desa pemekaran tersebut. Tapi tetap menjadi catatan pemerintah daerah. Jika memang pada proses evaluasi tahap pertama kali ini, ada desa yang belum sepenuhnya siap. “Nanti setelah evaluasi tahap pertama ini, akan ada evaluasi lagi enam bulan kemudian,” ujarnya. Tapi kalau sampai beberapa kali evaluasi, desa pemekaran tersebut belum juga bisa dinyatakan siap, baru SK pemekaran desa tersebut akan dicabut. Desa bersangkutan pun akan dikembalikan lagi ke desa induk. Apakah sudah ada desa yang siap, ia kembali menegaskan belum bisa disimpulkan oleh pihaknya. Karena memang proses evaluasi baru akan berjalan. “Prinsipnya kita evaluasi dulu. Bagaimana hasilnya, nanti kita sampaikan ke publik,” pungkas mantan Sekretaris BPMD Loteng ini. (kir)

Soal Data Izin Bangunan di Senggigi

Dinas PMPTSP Terkesan Salahkan Kades dan Camat Giri Menang (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar) terkesan menyalahkan pihak desa dan kecamatan terkait persoalan data perizinan pembangunan, baik vila, losmen dan hotel di wilayah Lobar. Pasalnya, dinas terkait telah menggelar rapat meminta agar desa dan camat menyerahkan email atau nomor alamat Whatshapp untuk mengirimkan data perizinan. Namun, sampai saat ini pihak desa justru belum menyerahkan. Kabid Informasi Pengaduan dan Advokasi dan Pelaporan DPMPTSP Lobar, Hj. Khaeri Suartini mengaku terkait data perizinan ini mulai bulan depan, pihaknya akan mengirim data ke semua kecamatan dan desa. “Padahal waktu rapat, kami minta ke camat dan Kades yang hadir agar menyerahkan email dan nomor WA, tinggal kami kirimkan. Tapi sampai hari ini belum dikirim. Karena itu, bulan depan kami akan kirim per kecamatan,” jelasnya, Senin (23/10). Menurutnya, aneh juga kecamatan tak punya data sebab ratarata tahap awal perizinan berupa rekomendasi mulai di desa dan kecamatan. Tanpa rekomendasi dari kecamatan ini, pihak dinas, jelasnya tidak bisa melanjutkan proses pembuatan izinnya. Seharusnya, desa dan kecamatan memiliki dokumen. Menyoal kritikan desa dan camat, jika SKPD saling lempar tanggung jawab terkait penertiban vila, pihaknya merespons baik. Pihaknya akan menindaklanjuti. Namun demikian, perlu dipahami ranah tugas SKPD, di sini peranan Satpol PP ada dua sisi, yakni penertiban dan pengendalian internal. Untuk penertiban di internal, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP, kalau ada bangunan yang izinnya disalahgunakan. Jika ada bangunan belum izin, maka tidak serta merta pihaknya akan turun, karena belum masuk ranah kewenangannya. Sejauh ini, pihaknya menegur pengelola bangunan yang melanggar di Sandik, toko yang dibangun terlalu menjorok ke jalan. Padahal awalnya sudah diingatkan agar membangun sesuai batas yang dibuatkan. (her)

Penanganan Vila di Atas Bukit Senggigi Dianggap Tidak Serius Giri Menang (Suara NTB) Puluhan vila yang dibangun di atas bukit Senggigi diduga bodong, lantaran tak berizin. Selain diduga bodong, banyak vila di kawasan ini yang terindikasi menyalahi izin, karena izin yang dipegang adalah izin private (pribadi), namun oleh pemilik dikomersialkan (disewakan). Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) Khatib Qazwaini mengkritik Pemda kurang serius menangani ini. Jika pemda serius menindaklanjuti rekomendasi DPRD melakukan pendataan dan penertiban terhadap bangunan yang banyak menyalahi izin di Senggigi, maka pemasukan PAD lebih maksimal lagi. Sebab bagaimana pun keberadaan bangunan ini tak semua berizin. Selain itu ada juga yang menyalahi izin. “Izin yang dikantongi untuk pribadi namun faktanya dikomersialkan,” kritik politisi Nasdem ini, Senin (23/10). Di sinilah kata Khatib, celah pemda bisa masuk untuk meminta pengelola vila dan losmen untuk mengurus izinnya. Dari situ, pemda juga bisa menarik PAD, sehingga menambah pundi-pundi pe-

masukan PAD. Namun potensi ini tak dikelola maksimal oleh Pemda, bahkan cenderung mengabaikannya. Minimnya penertiban bangunan vila dan losmen ini diakibatkan tim penertiban bangunan yang dikomandoi Asisten II Setda Lobar diduga tak jalan melakukan tugasnya. Sejauh ini tim tersebut seolah mandul alias ompong, lantaran SKPD yang terlibat di dalam tim itu miskoordinasi, sehingga mereka jalan sendiri-sendiri. Dikonfirmasi terkait kritikan dewan ini, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H. Dulahir didampingi Kabid Informasi Pengaduan dan Advokasi dan Pelaporan, Hj. Khaeri Suartini serta Kabid Penanaman Modal, A. Toni Suryawirawan tak menyangkal jika banyak vila di

atas bukit di kawasan Senggigi tak berizin. “Puluhan vila di sana itu tak berizin, selain itu menyalahi izin,” akunya. Disebutkan, jumlah vila di atas bukit Senggigi sekitar puluhan, pihaknya sudah berupaya melakukan penanganan. Namun sejauh ini mengalami kesulitan menyisir vila-vila tersebut. Sebab kebanyakan vila tersebut milik orang luar atau asing, sedangkan pihak lokal yang disuruh menunggu tidak memegang dokumen. Bahkan, pengelola vila terkesan tertutup ketika dimintai masalah perizinan. Selain itu, pihaknya menemukan banyak vila di atas bukit yang disalahgunakan izinnya. Pasalnya pengelola memiliki izin pribadi, namun nyatanya dikomersialkan, pihaknya sudah melakukan

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Khatib Qazwaini peneguran. Imbasnya, hanya sebagian kecil yang datang mengurus izin. Menurutnya, keberadaan vila bodong ini merugikan pemda sebab tidak bisa ditarik pajak dan IMB. Selain itu, keberadaan vila ini merugikan hotel, karena tamu banyak menginap ke vila. Di mana pengelola vila tak ditarik pajak, sementara

H. Dulahir pihak hotel dibebankan pajak. Apa tindakan dinas terkait menangani vila bodong, pihaknya bakal melaku tindakan tegas. Bahkan, pihaknya bisa mencabut izin atau memberi sanksi lain. Pihaknya ke depan akan memperketat izin vila. Termasuk berkoordinasi dengan para kades dan camat. (her)

Bandel Bayar Pajak, Aset Hotel di Senggigi Disita Giri Menang (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) bersama tim mengambil langkah tegas terhadap pengelola Hotel BS di wilayah Senggigi, Bapenda menyita aset hotel senilai Rp 123.153.415, lantaran bandel bayar pajak. Terhitung tunggakan pajak hotel ini sejak beberapa tahun terakhir. Sebelum menyita aset hotel ini, pihak terkait memberi peringatan hingga tiga kali. Tim Juru Sita langsung dipimpin Kepala Bapenda Lobar Ir. Hj. Lale Prayatni, MM., bersama jajarannya, akhir pekan kemarin. Sebelum mengeksekusi, pihak juru sita lebih dulu membacakan perihal penyitaan aset di hadapan pengelola hotel. Tim Bapenda yang berjumlah sebanyak 8 orang didukung penuh oleh pihak Camat Batulayar dan Satpol PP. Mereka ditemui Manajer Pemasaran Nining dan Manajer Keuangan Melkior Sudianto Hotel BS yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan tin-

(Suara NTB/ist)

SITA - Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni menyita aset salah satu hotel penungak pajak di Senggigi akhir pekan kemarin.

Hijaukan Kawasan Lingkar KEK Mandalika

ITDC Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Praya (Suara NTB) Selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Indonesia Tourism Developmnet Corporation (ITDC) berkomitmen akan menghijaukan kembali kawasan lingkar kawasan Mandalika. Sesuai instruksi dan arahan yang disampaikan oleh Predisiden Joko Widodo, saat meluncurkan operasional KEK Mandalika, Jumat (20/10). Untuk itu, ITDC akan segera berkoordinasi dengan para pihak terkait, terutama pemerintahan daerah guna menentukan langkah-langkah konkret, untuk bisa menghijaukan kembali kawasan lingkar kawasan Mandalika. Mengingat, luas area yang mesti dihijaukan cukup luas. “Luas lahan yang mesti dihijaukan tidak main-main luasnya. Jadi perlu kita berkoordinasi dengan semua pihak. Utamanya lagi pemerintah daerah, guna menentukan langkah seperti apa yang akan kita ambil untuk bisa mewujdukan intruksi presiden itu,” tegas General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Minggu (22/10). Untuk kawasan bagian barat KEK Mandalika saja, jelasnya, luas lahan yang perlu dihijaukan mencapai sekitar 400 hektar. Belum lagi di wilayah

utara serta barat, terutama kawasan perbukitannya, luas lahannya begitu luas. “Persoalan bibit pohon, tidak jadi soal. Kami punya bibit. Tapi polanya yang akan dilakukan yang perlu kita koordinasi dengan pihak terkait,” imbuhnya. Bila perlu, ITDC nantinya akan mengundang ahli penataan kawasan guna membantu menentukan pola dan langkah yang harus dilakukan. karena bagaimanapun instruksi menghijaukan kawasan lingkar Kawasan Mandalika tersebut datang langsung presiden yang mau tidak mau harus dilaksanakan. “Pada prinsipnya kita, siap. Tapi demikain, dukungan dari pihak terkait juga sangat kita harapkan. Tidak bisa kemudian hanya ITDC yang diberikan beban dan tanggung jawab tersebut,” ujarnya, seraya menambahkan, peran serta masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan program ini. Lagi pula, kalau kawasan lingkar Kawasan Mandalika sudah hijau, masyarakat juga yang akan ikut menikmati manfaatnya. Di mana, lingkungan menjadi asri dan tindak sekaligus bisa meminimalisir potensi terjadi bencana alam yang bisa merugikan masyarakat secara luas. (kir)

dakan penyitaan itu. Mereka membiarkan beberapa barang milik hotel diberikan stiker label sita oleh tim Juru Sita. Pengelola hotel berjanji melunasi utang tersebut setelah terlebih dahulu mengkomunikasikannya dengan pemilik hotel.”Total nilai piutang yang kita sita sebesar seratus dua puluh tiga juta lebih. Penyitaan ini dilakukan karena pihak manajemen hotel tidak kunjung membayar walaupun berkali-kali diberi kesempatan,” tutur Lale yang juga memperlihat surat-surat pernyataan yang tak kunjung ditepati. Aset Hotel BS yang disita ini meliputi bed set, mebel, tv dan lainnya. Pihak manajemen diberikan kesempatan selama 14 hari untuk segera melunasi utangnya itu. Bila dalam rentang waktu 14 hari, pihak hotel tidak membayar, maka barang sitaan tersebut akan daftarkan ke KPKNL untuk dilelang. Mengenai nilai yang kecil, Lale Prayatni mengaku piutang kepada Hotel BS itu belum termasuk pajak PBB dan Pajak Air Tanah. (her)

Selesai, Kasus Dana BOS SMPN 1 Narmada Giri Menang (Suara NTB) Penggunaan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Narmada yang sebelumnya bermasalah sudah bisa diselesaikan. Pasalnya, hasil temuan Inspektorat terdapat penggunaan dana BOS senilai Rp 138 juta yang tak sesuai aturan petunjuk pelaksanaan (juklak). Akibatnya, dana BOS Rp 138 juta ini pun menjadi temuan kerugian yang harus dikembalikan pihak sekolah. “Memang hasil pemeriksaan itu ada temuan yang mesti dikembalikan ke kas sekolah sebesar Rp 138 juta,” tegas Kepala SMPN 1 Narmada Badri akhir pekan kemarin. Diakuinya, hasil pemeriksaan terhadap BOS selama dua tahun 2015-2016 bukan akibat tidak dipakai. Namun setelah diperiksa dijumpai kekeliruan penggunaan BOS tidak sesuai dengan juklak yang ada. Karena tidak sesuai dengan juklak yang ada, maka dana BOS harus dikembalikan ke sekolah lagi supaya benar penggunaannya

dan tidak ada penyimpangan. Salah satu contoh penggunaan BOS tak sesuai juklak, jelasnya, dalam ketentuan itu dana BOS boleh dipakai untuk bayar honor 15 persen dari anggaran BOS. Namun setelah dihitung ternyata jumlah kebutuhan tidak pas 15 bahkan lebih dari itu. Pihak sekolah pun menggunakan anggaran BOS lebih dari 15 persen, sehingga menjadi temuan tidak sesuai juklak. “Ternyata lebih kita bayar, kenapa lebih itu karena jumlah pegawai yang honor dan guru honor banyak,” sebutnya. Jumlah pegawai yang honor saja sebany -

ak 19 orang, guru honor sebanyak 22 orang. Sementara honor itu ditanggung 15 persen, sehingga pihak sekolah mengambilkan sebesar 18 persen. Hal inilah yang menjadi temuan dianggap menyimpang dari juklak. Mestinya diambil 15 persen, namun membengkak menjadi 18 persen. Sedangkan saat ini untuk bayar honor tidak boleh ada pungutan, sehingga untuk bayar honor cukup dari dana BOS Ia mengklaim, pengembalian sudah dilakukan, baik oleh pihak guru dan pegawai honor yang menerima lebih. Ditambahkan terkait temuan kurun waktu tahun 2015, menurutnya bukan pembiaran. Temuan ini jelasnya, merupakan hasil pemeriksaan rutin, ia berharap dengan adanya temuan ini, tidak ada lagi kejadian serupa. (her)

Badri (Suara NTB/her)

PPP Tegaskan Dukungan pada Ahyar-Mori Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Lombok Tengah (Loteng), H. Mayuki, S.Ag., menegaskan sikap partainya kalau tetap mendukung pasangan H. Ahyar Abduh – Mofi Hanafi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB tahun 2018 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Mayuki, menyikapi kabar kalau PPP nyatanya mendukung pasangan H.M. Suhaili, FT – H. Muh. Amin, M.Si.

“Soal sikap partai sudah jelas dan terang. Tetap mendukung pasangan Ahyar-Mori. Bukan yang lain (pasangan Suhaili-Amin,red),” tegas Mayuki, saat dikonfrmasi Suara NTB, Senin (23/10). Diakuinya, ada pengurus PPP yang kabarnya mendukung pasangan lain. Tapi bisa dipastikan itu bukan pengurus PPP yang sah atau hanya sekedar simpatisan saja. Karena kalau merujuk pada keputusan partai, sudah jelas kalau

PPP mendukung dan mengusung pasangan Ahyar-Mori. Sikap tersebut juga sudah ditegaskan pada saat deklarasi pasangan ini beberapa waktu lalu. Surat Keputusan (SK) dukungan kepada pasangan Ahyar-Mori dari DPP PPP juga sudah diserahkan. “Jadi apalagi yang mau diragukan. Kita sudah jelas sikapnya di Pilkada NTB mendatang,” tandas mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Loteng ini. Pria yang kini menjabat

Ketua Komisi III DPRD Loteng ini menegaskan, pengurus dan kader PPP di Loteng tengah fokus untuk menggalang dukungan dan kekuatan untuk bisa memenangkan pasangan Ahyar-Mori sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pengurus pusat. Ia pun juga menegaskan kalau PPP sekarang hanya satu dan dipimpin oleh Romahurmuziy. Alasannya, PPP pimpinan Romi — panggilan Romahurmuziyyang diakui

sebagai PPP yang sah secara hukum. Kalau yang lain itu tidak diakui keabsahannya oleh hukum. Terbukti pada saat pendaftan partai politik (parpol) di KPU, hanya PPP pimpinan Romi yang diterima, sementara PPP yang lain seluruh berkasnya dikembalikan. “Tidak ada kubu lain di PPP. Hanya ada satu PPP pimpinan Romi. Dan, sikap PPP juga sudah jelas. Mendukung pasangan Ahyar-Mori,” ujarnya meyakinkan. (kir)

Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada pemerintah setempat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi Sumber Pendapatan Daerah (PAD). Permintaan ini dilontarkan oleh DPRD KSB mengingat dalam beberapa tahun terakhir pergerakan kenaikan target PAD oleh daerah dinilai kurang signifikan. “Saya kira perlu juga dilakukan evaluasi terhadap perda-perda yang menjadi payung hukum kita memperoleh PAD,” terang ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST. Menurut dia, melihat banyaknya regulasi untuk menarik pendapatan daerah yang telah dibuat hingga saat ini seharusnya peningkatan PAD bergerak naik. Namun faktanya, alih-alih terus bertambah target PAD tahun ini justru masih mengalami stagnasi. “Saya kurang hapal berapa jumlahnya Perda yang sudah kita buat untuk menarik PAD. Tapi yang jelas kalau dihubungkan dengan realisasinya ya perlu dievaluasi semua itu,” timpalnya. Ia mengatakan, evaluasi terhadap Perda-Perda itu untuk melihat tingkat efektivitas penerapannya selama ini. Mencari sebabnya apakah ada kelemahan dalam regulasinya atau justru pada penerapannya. “Kalau misalnya Perdanya ada yang kurang diatur, ya direvisi. Tapi kalau penerapannya, kan tingga didorong supaya tingkat serapannya lebih baik lagi,” urai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Arifin Fatahullah, MH yang dikonfirmasi terkait permintaan DPRD itu mengakui hal itu memang perlu dilakukan. Tidak saja terhadap Perda yang menjadi payung hukum untuk menarik PAD tetapi regulasi lainnya yang selama ini sudah dibuat pemerintah. “Yang memang perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap aturan yang sudah kita buat untuk melihat tingkat efektivitas penerapannya,” ujarnya. Ia mengungkapkan, sebenarnya terkait evaluasi Perda tersebut pemerintah telah mewacanakannya. Hanya saja sejauh ini hal belum diprogramkan dalam agenda. “Pak Asisten II sudah mencetuskannya. Tapi memang belum kita lakukan sekarang. Jadi kalau mau lebih jelas coba tanya pak Asisten apakah jadi atau tidak. Yang jelas kami di bagian hukum ini siap melaksanakannya kalau jadi,” paparnya. Selanjutnya ia menyampaikan, evaluasi Perda memang menjadi satu kebutuhan untuk dilaksanakan. Evaluasi bertujuan guna menyelaraskan Perda dengan ketentuan yang lebih tinggi. “Aturan sekarang banyak berubah di tingkat pusat. Jadi untuk menyesuaikan aturan kita dengan yang di atas perlu memang dilakukan evaluasi secara berkala juga,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Polisi Selidiki Kasus Dugaan Begal di Boak Sumbawa Besar (Suara NTB) Beberapa waktu yang lalu kasus dugaan begal terjadi di lokasi jalan hutan jati wilayah Desa Boak, Kecamatan Unter Iwis. Dugaan ini diposting di media sosial oleh salah seorang yang sepeda motornya nyaris ditarik oleh beberapa oknum di lokasi setempat. Adanya informasi ini sudah diterima pihak kepolisian dan tengah dilakukan penyelidikan. Kabag Ops Polres Sumbawa, Kompol Yusuf Tauziri, SIK mengakui informasi tersebut sudah masuk ke facebook Humas Polres Sumbawa pada Sabtu (21/10) lalu. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk melakukan patroli ke lokasi. Bahkan Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) polres Sumbawa tengah berusaha mengungkap hal tersebut. “Sementara ini Sat Reskrim tengah berusaha mengungkap hal tersebut. Mengenai bagaimana pengungkapan tidak bisa kami sampaikan. Yang penting kita atensi dan melakukan patroli,” ujarnya, Senin (23/10). Menurutnya, dari informasi calon korban, nomor polisi kendaraan salah seorang terduga sudah dikantongi. Hal ini nantinya akan ditelusuri. Dimana dalam kegiatan Apel pagi, Kapolres juga mengingatkan supaya kejadian yang terjadi di wilayah setempat dapat terungkap. “Pak Kapolres tadi pagi dalam apel kembali mengingatkan untuk kejadian di Boak harus diungkap,” terangnya. Dalam kesempatan tersebut Kabag Ops juga menjelaskan, dugaan begal yang mengatasnamakan leasing kejadiannya sudah beberapa kali terjadi. Untuk itu pihaknya mengingatkan kepada leasing, apabila hendak melaksanakan penarikan sepeda motor harus sesuai dengan undang-undang fidusia. Contohnya yang melaksanakan penarikan motor harus pegawai leasing. Kemudian penarikan tidak serta merta dilakukan, ada aturannya. “Maksudnya penarikan itu tidak menjadi milik leasing, tetapi di undang-undang fidusia itu penarikan diamankan oleh leasing. Apabila pemilik motor dengan leasing tidak ada kesepakatan, nanti pengadilan perdata yang memutuskan. Apabila ada kesepakatan, maka motornya ini bisa dilelang. Sebelum lelang diumumkan di media selama satu bulan. Setelah ada pembelinya maka sisa hutang yang belum terbayar diambil dari hasil pelelangan itu. Sisanya kembalikan ke pemilik motor,” tandasnya. Namun, lanjutnya, pengaduan yang selama ini masuk ke pihaknya dilakukan eksekusi langsung seolah-olah menjadi milik leasing. Bahkan yang melakukan penarikan bukanlah pegawai leasing. Makanya terkait penarikan sepeda motor ini permasalahannya harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pihak kepolisian. Pertama, masyarakat jangan mau dijadikan debt collector. Karena nantinya apabila terbukti maka akan menanggung sendiri. Leasing tidak akan bertanggung jawab karena statusnya bukan pegawai dan tidak ada perjanjian kontrak kerja. “Leasing harus disiplin, warga masyarakat juga jangan mau kalau dijadikan debt colletctor dengan bayaran tertentu. Kemudian untuk yang mau mengambil sepeda motor di leasing dibaca baik-baik surat perjanjiannya. Kemudian dipahami undang-undang fidusia. Dimana nanti jika nanti leasing berbuat di luar undang-undang fidusia bisa dilaporkan sebelum kejadian,” pungkasnya. (ind)

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Sub Bagian Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dana BOS Triwulan Keempat Dicairkan Awal November Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana BOS untuk triwulan keempat 2017 diperkirakan baru cair pada awal November. Ketika dana tersebut cair nantinya diminta keepada sekolah untuk segera digunakan. Mengingat waktu yang singkat karena Desember SPJ ppenggunaan BOS sudah harus dilaporkan. Sebagaimana disampaikan Kasubag Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa, M. Husnul Alwan, Senin (23/10) kemarin. Dikbud sudah mengajukan Naskah Perjanjian Hibah kepada Provinsi. Untuk kemudian dana transfer daerah ini diverifikasi oleh Provinsi dalam satu hingga dua minggu kedepan. Sehingga pencairan baru bisa dilakukan sekitar awal November mendatang. Setelah dana ini cair nantinya, pihak sekolah diminta segera merealisasikan penggunaannya sesuai peruntukannya. Mengingat waktu yang singkat hingga Desember Surat Pertanggung Jawwaban (SPJ) sudah harus masuk. Sesuai peraturan terbaru, SPJ harus masuk ke laporan keuangan daerah. “Penggunaannya nanti harus cepat direalisasikannya sesuai peruntukannya. Agar Desember bisa dilaporkan SPJ yang harus masuk ke laporan keuangan daerah,” tegasnya. Berdasarkan SE Mendagri No 910 tahun 2017, tentang

Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah, disebutkan, satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota pada APBD. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD. Serta untuk menghindari permasalahan hukum yang timbul di kemudian hari bersama ini disampaikan, pertama dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi. Kedua, Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari RKUD langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS dimaksud pada RKUD Provinsi. Ketiga, berdasarkan pasal

M. Husnul Alwan

327 ayal (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum daerah. Untuk Pelaporan dan Pertanggungjawaban, 1) Kepala Satuan Pendidikan Negeri ber-

tanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan. 2) Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka t huruf i), Kepala SKPD Dinas Pendidikan menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan pada Kabupaten/ Kota yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 3) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD yang dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final triwulan lV tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), tidak sesuai dengan alokasi Dana BOS dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), maka pemerintah kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dalam Perda tentang APBD dengan memperhitungkan sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing Satuan Pen-

didikan Negeri. 4) Penyesuaian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD. 5) Dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS triwulan lV tahun berjalan, maka pemerintah kabupaten/kota harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 6) Dalam hal Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pendapatan dan belanja Dana BOS sekurang-kurangnya disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (arn/*)

Warga Pertanyakan Proyek Pengendalian Banjir Taliwang Taliwang (Suara NTB) Warga desa Sapugara Bree, kecamatan Brang Rea mempertanyakan kapan pekerjaan proyek pengendalian banjir Taliwang akan dimulai di desanya. Proyek yang dilaksanakan oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I itu sebelumnya telah menempatkan salah satu item kegiatannya di desa Sapugara Bree dan dijanjikan akan dimulai tahun 2017 ini. “Iya warga kami sudah bertanya-tanya kapan proyeknya mulai dikerjakan,” aku Kepala Desa Sapugara Bree, Andi Subandi, S.Pd kepada wartawan, Senin (23/10). Adapun item kegiatan proyek pengendalian banjir

Taliwang yang ditempatkan di Sapugara Bree berupa tanggul pengaman sungai. Menurut Andi, dari beberapa kali sosialisasi yang dihadirinya pihak BWS menyatakan pekerjaan tanggul tersebut akan dimulai tahun ini. Berdasar informasi tersebut pihaknya pun telah menyampaikan ke warganya. “Warga kami tentu antusias karena selama ini memang itu yang dibutuhkan. Nah sekarang mereka terus bertanya ke kami kapan dimulainya apala-

gi sudah mau akhir tahun sekarang. Dan kami tidak berani jawab karena sejauh ini belum ada aktivitas (pembangunan) di lokasi,” paparnya. Ia mengatakan, secara teknis wilayah desanya berharap realisasi pembangunan beronjong sungai itu bisa dimulai tahun ini. Pasalnya lokasi penempatan beronjong tersebut selama ini terus terjadi abrasi setiap banjir datang. Warga pun semakin khawatir kondisi tersebut akan mengancam lahan mereka yang

berada di bantaran sungai. “Itu juga alasan warga kami mulai mempertanyakannya karena fasilitas itu sangat dibutuhkan,” cetusnya. Ia pun berharap, BWS memberikan kepastian informasi yang jelas seputar rencana pembangunan beronjong sungai tersebut di desanya. Minimal kejelasan jadwal pelaksanaannya apakah akan dieksekusi tahun ini atau ditunda tahun depan. “Memang proyek ini kan tidak tahun ini saja. Tapi kami harap ada informasi terkini yang bisa disampaikan ke warga kami,” harapnya. (bug)

Andi Subandi

(Suara NTB/bug)

DPRD KSB Minta Pemerintah Evaluasi Perda Sumber PAD

SUARA PULAU SUMBAWA

(Suara NTB/arn)

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

Pemkab Sumbawa Bangun MoU dengan ITN Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc, menandatangani kesepakatan dengan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang pada Senin (23/ 10). Kerjasama antara Lembaga Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah sesungguhnya merupakan wujud kolaborasi dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kemampuan pengelolaan potensi yang ada secara baik dan benar. Sehingga Pemkab menyambut baik kerjasama tersebut. Menurut Bupati, MoU yang ditandatangani memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam memperkuat pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dikenal lima pendekatan perencanaan, yakni pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan top-down, pendekatan bottom-up dan pendekatan partisipatif. Dengan dukungan sumberdaya yang dimiliki ITN Malang diyakini dapat berkontribusi positif dalam memperkuat kajiankajian teknokratis perencanaan pembangunan daerah. Bupati mencontohkan, Kabapaten Sumbawa memiliki rencana untuk mewujudkan kondisi jalan mantap 100 persen pada 2021. Hasil evaluasi

(Suara NTB/arn)

TUKAR CINDERAMATA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril dan Rektor ITN Malang Lalu Mulyadi bertukar cinderamata, Senin (23/10). yang telah dilakukan, indikator tersebut termasuk dalam salah satu indikator yang sulit dicapai. Oleh sebab itu, Pemkab telah meminta OPD terkait untuk melakukan evaluasi, menetapkan skala prioritas dan menyusun road map dalam rangka pencapaian target 100 persen jalan mantap tersebut. Nilai strategis kedua dari MoU tersebut adalah dalam rangka memperkuat sistem inovasi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan bersama Menteri Ristek dan Menteri Dalam Negeri Nomor

3 dan 36 Tahun 2012 tentang penguatan sistem inovasi daerah, pemerintah daerah mendapat mandat untuk melakukan penataan unsur-unsur sistem inovasi daerah. Penataan unsur sistem inovasi daerah tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan, memperluas jaringan kerja dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Iptek Daerah. Bupati juga menjelaskan Pemkab telah membentuk Dewan Riset Daerah untuk memperkuat kelembagaan Iptek Daerah. MoU dengan ITN

Malang memiliki arti strategis dalam rangka memperluas jaring kerja kelembagaan Iptek Daerah tersebut. Oleh sebab itu, kami juga telah mengembangkan kerjasama dengan Kementerian Ristek-Dikti terkait pembangunan dan pengembangan Sains Techno Park (STP), dan juga telah menandatangani kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait dengan pengembangan komoditi kelautan dan perikanan. Lebih lanjut Bupati menjelaskan bahwa nilai strategis

ketiga dari MoU tersebut adalah mendorong inovasi daerah. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi, terutama organisasi sektor publik dewasa ini. Adapun sasaran inovasi antara lain adalah untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Di akhir sambutannya Bupati menyampaikan bahwa mulai tahun ini Pemkab akan menyelenggarakan lomba Inovasi Daerah dalam rangka mendorong dihasilkannya berbagai inovasi dari Kabupaten Sumbawa, dan Bupati berharap ITN malang juga ikut berpartisipasi dalam menghasilkan inovasi daerah tersebut. Sementara Rektor ITN Malang Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT menyampaikan potensi yang ada pada ITN Malang tersebut luar biasa penataannya mulai dari Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Teknik Lingkungan yang kedepannya diharapkan bisa digunakan dan dikembangkan atau dikontribusi kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sumbawa. Rektor juga menjelaskan tentang Internal ITN Malang yang unggul dalam empat bidang yaitu bidang kelembagaan dan kerjasama, SDM, Penelitian dan Komunikasi, Lembaga dan Kerjasama Kemahasiswaan. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Seorang oknum Ketua RT di Kecamatan Taliwang, kini harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk kesekian kalinya. Sang ketua RT, MST (54), ditangkap bersama dua temannya masing-masing, MS (31) warga Keruak Lombok Timur (Lotim) dan MG (35) warga Kota Baru, Kecamatan Taliwang. Ketiganya ditangkap saat bermain judi domino. Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim, Iptu Putu Agus Indra SIK, Senin (23/10) membenarkan adanya pengungkapan

dalam kasus judi domino ini. Dimana saat diamankan ketiganya tengah asik bermain judi kartu domino. Bahkan Oknum ketua RT yang diamankan ini merupakan residivis dengan kasus yang sama (Judi domino). Ketiganya juga terancam dijerat dengan pasal 303 ayat 1 dan 303 bis dengan ancaman pidana empat tahun penjara. “Ketiganya kita akan kenakan pasal alternatif, yakni pasal 303 bis dengan hukuman empat tahun penjara. Sementara untuk pasal 303 ayat 1 dengan hukuman 10 tahun penjara tidak akan dikenakan kepada ketiga

tersangka ini,” ungkapnya. Dikatakannya, pengungkapan terhadap judi domino ini dilakukan setelah tim opsnal Polres setempat mendapat informasi dari masyarakat sekitar jam 22. 00 WITA. Setelah menerima informasi tersebut, tim langsung bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap ketiganya. Sebenarnya ketiga orang ini sudah sering ditegur, baik itu dilakukan oleh masyarakat setempat maupun oleh Bhabinkamtibmas. Tetapi teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh ketiganya, sehingga upaya represif harus

dilakukan untuk memberikan efek jera. “Ketiganya sudah sering ditegur oleh warga dan anggota Bhabin setempat tetapi tidak pernah diindahkan, makanya kita lakukan upaya represif (penindakan) untuk memberikan efek jera,” ujarnya. Ia menambahkan, dalam upaya penggerebekan ini, pihaknya berhasil mengamankan uang tunai sekitar Rp 1,5 juta rupiah, yang saat itu tepat berada di atas meja. Diduga kuat, uang-uang ini merupakan uang yang sengaja dipasang dalam judi kartu domino tersebut.

Selain uang tunai, pihaknya juga mengamankan tiga unit sepeda motor miliknya. Motor- motor ini nantinya, akan ditindak lanjuti dengan melihat surat dan kelengkapan yanng lain, apabila surat tidak lengkap, maka akan terus ditindak lanjuti ke tahap selanjutnya. “Barang bukti (BB) yang kita amankan berupa motor akan tetap akan kita proses lebih lanjut, untuk mengetahui kendaran ini bdong atau Putu tidak,” tukasnya. (ils)

Agus Indra

(Suara NTB/ils)

Diduga Judi Lagi, Oknum Ketua RT Diamankan

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Distribusikan Alat Pengolahan

DKP Dompu Berharap Bisa Dongkrak Ekonomi Masyarakat Dompu (Suara NTB) Pemerintah bantu alat pengolahan hasil bagi kelompok mandiri pangan dan kelompok wanita tani di Kabupaten Dompu. Kelompok yang sudah aktif beberapa tahun ini diharapkan semakin produktif dan meningkatkan ekonomi anggota. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. M. Makmun, M.Si kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, mengungkapkan, bantuan alat pengolahan hasil untuk pangan lokal ini diberikan kepada 4 kelompok di Dompu. Dua kelompok mandiri pangan (mapan) dan dua Kelompok Wanita Tani (KWT). “Dua kelompok mandiri pangan yang mendapat bantuan dinilai sukses, sehingga didukung untuk peningkatan

produksi dan pendapatan bagi anggotanya,” katanya. Dua kelompok Mapan yang mendapat bantuan alat pengolahan hasil untuk pangan lokal seperti kelompok Jurdil dari Wawonduru yang dibentuk tahun 2010 dan kelompok Usaha Bersama dari Lanci Jaya yang dibentuk tahun 2008. Kelompok ini sudah lama beroperasi dan dinilai sukses sehingga diberikan dukungan. Namun alat – alat yang diberikan ini diawali dengan pelatihan dan pengenalan alat. Sehingga dipastikan alat yang diberikan dapat dioperasionalkan dan dioptimalkan fungsinya untuk meningkatkan produktifitas usaha kelompok. “Kelompok – kelompok ini akan didampingi oleh penyuluh yang ada di Desa,” terangnya. Kepala Bidang Konsumsi

dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih, S.Pt menyebutkan, untuk kelompok wanita tani yang mendapatkan bantuan alat pengolahan hasil dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yaitu KWT Khania dari Kandai Dua dan KWT Doropajo dari Lepadi. Alat yang diberikan seperti penepung jagung, pemarut kelapa, perajang keripik, sealer tekan, kemasan plastik, kompor gas 2 unit, tanki gas LPG 2 unit, mikser 10 kg dan blander 5 kg. “Ini untuk peningkatan pendapatan kelompok wanita tani. Tapi bagi anggota kelompok hanya dibayar 50 persen dari harga normal,” ungkapnya. Selain program bantuan Provinsi, Fagih juga mengungkapkan, juga terdapat program yang didanai dari Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten untuk 5 kelompok. Yaitu kelompok Sukses Mandiri dari Kandai 1, kelompok Ciwi Lima dari Karijawa, kelompok Stik Rumput Laut dari Simpasai, kelompok Tepung Komposit dari Sawe, dan kelompok Wanita Mandiri dari Cempi Jaya. Bantuannya berupa mesin parut kelapa, penepung, oven, dandan, mixer, bankimpan, dan mesin kue bawang. (ula/*)

SERAHKAN BANTUAN Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir. M. Makmun, M.Si saat menyerahkan bantuan alat pengolahan hasil bantuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

(Suara NTB/ula)

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammad Fagih, S.Pt.

(Suara NTB/ula)

Jelang Musim Hujan, Perbaikan Drainase Dikebut

Kota Bima (Suara NTB) Menjelang musim hujan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima terus menggenjot penataan dan perbaikan drainase di beberapa titik atau wilayah, di Kota Bima.

(Suara NTB/jun)

DIBAKAR - Kendaraan Vixion milik terduga pelaku curanmor, Sr (42) dibakar warga, Minggu (22/10).

Terduga Pelaku Curanmor Babak Belur Diamuk Massa Dompu (Suara NTB) Satu dari dua orang terduga pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) inisial Sr (43) babak belur diamuk massa, Minggu (22/10) Pukul 19.00 Wita. Ia menjadi bulanbulanan massa di kos-kosannya, Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II. Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh. Saihun mengatakan, penganiayaan terhadap warga asal Sumbawa tersebutlantaran ia dicurigai menjadi otak pelaku curanmor yang akhir-akhir ini diresahkan. “Kami mendapat laporan dari warga bahwa di Kos-kosan depan SPBU Bali Bunga Kelurahan Kandai II ada massa yang sedang mengepung kos Sr yang diduga sebagai pelaku curanmor,” katanya kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Senin (23/10). Selain diduga menjadi otak curanmor, Sr juga dicurigai menyimpan senjata api, terlebih kerap mengeluarkan tembakan dalam kamar kosnya. Warga yang kesal lantas melaporkan persoalan ini ke Mapolsek Woja untuk ditindaklanjuti. Hanya saja, hasil penggeledahanya nihil dan Sr tak ada di tempat. Tak puas dengan hasil tersebut puluhan warga lantas melakukan pengintaian, sekaligus menunggu kepulangan Sr. Setibanya di kos, Sr langsung dikepung warga setempat dan dianiaya sebelum akhirnya diamankan polisi. “Massa yang sudah lama mengepung langsung melakukan pengerusakan dan menganiaya salah seorang penghuni kos yakni Sr hingga mengalami luka gores di tangan kanan dan luka robek di bagian bibir,” ujarnya. Selain dianiaya, kendaraan milik Sr juga ikut dibakar tak jauh dari kos-kosanya, atas kejadian ini pelaku dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif, terlebih mengindari amukan massa lebih besar. Sementara terduga pelaku lainnya, Sh, digiring ke Mapolres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan, terutama untuk memastikan dugaan kepemilikan senjata api dan aksi pencurian yang diduga kerep dilakukannya bersama Sr. “Selain melakukan pengerusakan dan penganiayan sebagian massa ada yang mendorong sepeda motor Vixion milik Sr ke tanah lapang dan langsung melakukan pembakaran,” jelasnya. (jun)

Kepala DPU PR Kota Bima, M. Amin, mengaku, proses pengerjaan atau penataannya terus dilakukan. Sehingga ketika turun hujan, aliran air dapat mengalir dengan lancar. “Yang jelas, selesai kontrak kerjanya sampai akhir bulan Oktober mendatang,” kata Amin kepada Suara NTB. Menurutnya, kegiatan drainase yang tengah diperbaiki dan ditata hingga saat ini tersebar di beberapa titik atau wilayah yang tercatat ada sepanjang 2,2 kilometer. Yang diperbaiki merupakan drainase yang rusak dan tersumbat pasca banjir tahun 2016 lalu. “Untuk rincian besaran anggaran yang digunakan tidak kami tahu. Tapi yang jelas anggarannya dari APBN,” katanya. Amin mengatakan, pasca Kota Bima diterjang banjir, tidak hanya drainase saja yang terus diperbaiki. Normalisasi sungai dan memperkuat tebing

sungai hingga saat ini pun tengah dan masih dikerjakan. “Anggaran untuk normalisasi ada sekitar Rp 20 miliar dan saat ini masih dikerjakan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB,” ujarnya. Ia menambahkan, tidak hanya drainase dan normalisasi sungai yang dioptimalkan. Namun perbaikan sarana dan infrastruktur pendukung pasca banjir dan untuk mengantisipasi banjir juga masih dikerjakan. “Yang jelas tidak hanya fokus dua item ini saja. Halhal yang memicu terjadinya banjir juga kita perbaiki,” terangnya. Pantauan Suara NTB, beberapa titik atau wilayah perbaikan drainase hingga saat ini. Seperti di jalan protokol, Soekarno Hatta, Gajah Mada, Gatot Soebroto Kelurahan Sadia. Tanpa terkecuali drainase yang berada didepan kantor Walikota Bima. (uki)

(Suara NTB/uki)

DRAINASE - Aktivitas pengerjaan drainase di Jalan Gajah Mada, tepatnya di Kelurahan Karara Kecamatan Mpunda Kota Bima, Senin (23/10).

KPU Dompu Hanya Lakukan Penelitian Mahasiswa dan Petani Tuntut Bagi 14 Parpol di Sipol Penetapan HET Bawang Merah Dompu (Suara NTB) KPU Kabupaten Dompu mulai melakukan tahapan penelitian administrasi setelah masa penyerahan dokumen pendaftaran partai politik (Parpol) peserta pemilu 2019. Dari 19 parpol yang mendaftar di Dompu, hanya 14 parpol yang akan diteliti sesuai data di sistem informasi partai politik (Sipol) KPU RI. Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST kepada Suara NTB, Senin (23/10) kemarin, mengakui sedang memulai tahapan penelitian adminitrasi bagi partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Namun dari 19 parpol hanya 14 parpol yang memiliki data di Sipol KPU RI, sehingga 5 parpol yang mendaftar di KPU Dompu tidak dilakukan tahapan lebih lanjut. “Yang mendaftar di KPU Dompu memang ada 19 parpol. Jadi dengan sendirinya yang 5 parpol tidak dilakukan langkah lebih lanjut,” katanya. Empat belas parpol yang ada di Sipol KPU RI disebut – sebut seperti Partai Persindo, PSI, PDIP, Partai Hanura, Partai

Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, dan PKB. Sementara, 5 parpol yang mendaftar di KPU Dompu dan tidak ada datanya di Sipol yaitu PBB, PKPI, Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Republikan, dan Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo). “Pada prinsipnya, kita di daerah hanya menerima berkas. Tempat pendaftaran di KPU RI,” terangnya. Kendati hanya melakukan penelitian lebih lanjut bagi 14 parpol, Rusdi mengaku, tidak akan menyampaikan surat kepada parpol yang tidak dilakukan penelitian administrasinya, termasuk partai yang diteliti administrasinya. Hasil penelitian ini akan disampaikan ke KPU RI dan akan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Saat ini, diakui Rusdiyanto, pihaknya sedang melakukan pencocokan data secara administrasi berupa Kartu tanda anggota (KTA) dan KTP elektronik untuk mengecek kebenarannya. Hasil penelitian ini akan disampaikan

pada masa pemberitahuan. “Nanti ada masa perbaikan (untuk kekurangan),” akunya. Sementara untuk keputusan partai peserta pemilu, lanjut Rusdiyanto menjadi kewenangan KPU RI yang akan diumumkan 17 Februari 2018. KPU Kabupaten hanya menerima salinan berkas pendaftaran, meneliti bukti administrasi dan melakukan verifikasi faktual. “Hasilnya kita sampaikan ke KPU RI,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, ada 13 parpol dari 27 parpol yang mendaftar ke KPU RI tidak terdata di Sipol hingga masa pendaftaran ditutup. Diantaranya PBB dan PKPI untuk partai lama, dan 11 parpol baru. Diantaranya Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhineka Indonesia, Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo). (ula)

Polisi Kembali Gerebek Judi Sabung Ayam

(Suara NTB/jun)

MILIK PENJUDI - Barang bukti kendaraan pemilik pemain judi sabung ayam diamankan di Mapolsek Huu, Minggu (22/10).

Dompu (Suara NTB) Penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam rupanya belum membuahkan hasil yang maksimal. Meski telah beberapa kali ditindak, nyatanya persoalan ini masih banyak di tengah masyarakat. Kali ini, polisi kembali menggerebekarena judi sabung ayam di dua lokasi terpisah pada Minggu (22/10. Pertama, penggerebekan itu dilakukan di So Raba Tangga Tenga Desa Marada Kecamatan Huu.Di sini polisi hanya menyita barang bukti perjudian berupa satu ekor ayam, satu set ring atau gelanggang dan enam unit sepeda motor diduga milik para penjudi. “Berhasil kita amankan satu ekor ayam adu warna bulu kelabu, satu set ring dan enam unit SPM Roda dua,”

kata Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., melalui Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh. Saihun, Senin (23/10). Sementara para pelaku perjudian tak ada satu pun yang berhasil ditangkap. Hal itu mengingat arena judi berada di tengah persawahan warga, sehingga pergerakan polisi dapat dengan cepat terbaca para penjudi.Polisi belum sempat sampai arena sekitar 15 oknum masyarakat setempat itu berhamburan mengamankan diri. “Sebelum mencapai TKP para pemain sabung ayam yang diperkirakan 15 orang sudah melarikan diri, karena TKP berada di tengah sawah (lokasi terbuka),” jelasnya. Seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Huu untuk diaman-

kan.Sedangkan jenis sepeda motor yang diamankan itu, yakni Yamaha Jupiter MX 135 Nopol EA 6872 PA, Yamaha Vega Nopol EA 3847 SE,Supra X tanpa nopol,Supra X 125 Nopol EA 5404 SD,Yamaha mio warna biru tanpa Nopol danYamaha Vega juga tanpa nopol. Di lokasi terpisah kata Saihun, penggerebekan juga dilakukan di wilayah Tanjung Pasir Desa Pekat Kecamatan Pekat, di sini pun tak ada pelaku perjudian yang berhasil dimankan. Polisi yang dibantu aparat TNI hanya mengamankan arena judi yang terpasang di bawah pohon. “Membubarkan sabung ayam di wilayah Tanjung pasir Desa Pekat, situasi aman terkendali dan masyarakat dapat membubarkan diri dengan tertib,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) Momen tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, disambut aksi unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Bima bersama para petani, di kantor Bupati Bima, Senin (23/10). Massa aksi menilai, kinerja pemerintahan tersebut, belum berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Terutama para petani yang berada diwilayah Indonesia timur. “Salahsatu dari sembilan program Nawacita, yakni membangun Indonesia di pinggiran, sama sekali tidak singkron, terutama meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Ketua Umum HMI Cabang Bima, Fitriani. Menurutnya, program pemerintah selama lima tahun kedepan yang tertuang dalam Nawacita, tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat real, yang terjadi di Kabupaten Bima. Khususnya petani bawang merah. “Para petani setiap tahunnya mengeluhkan dan meresahkan harga bawang merah yang turun drastis,” katanya. Diakuinya, turunnya harga bawang merah, yang kerap terjadi musim panen itu, tidak sesuai dengan biaya produksi. Salahsatunya, harga obat-obatan atau pestisida yang dianggap mencekik para petani. “Harga obat-obatan setiap tahun terus naik, sementara harga bawang turun drastis,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar segera menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) bawang merah. Sedangkan Pemerintah Daerah didesak untuk mengeluarkan regulasi. Baik Perda dan Perbub tentang standar harga. “Karena hampir sebagian besar petani di Bima berprofesi sebagai petani bawang serta menggantungkan nasib pada tanaman ini. Jadi, tidak alasan pemerintah untuk tidak menyusun regulasinya,” terangnya. Beberapa saat kemudian. Massa aksi langsung ditemui oleh Bupati Bima, yang diwakili Asisten II, bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkab Bima, Ir. H. Nurdin, untuk menanggapi tuntutan tersebut. Saat itu terjadi proses dialog antara perwakilan pemerintah dengan massa aksi. Nurdin meminta massa aksi agar tetap mengawal. Karena saat ini pihaknya juga mencarikan solusi terkait melonjaknya harga bawang. “Tapi yang jelas tuntutan adik-adik mahasiswa ini akan kami sampaikan ke Bupati. Intinya kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya. Usai mendengar tanggapan tersebut sempat terjadi ketengangan. Namum mampu dihalau oleh aparat gabungan yang disiagakan mengawal aksi unjuk rasa. Usai itu, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Bima dengan menyuarakan tuntutan serupa. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIALOG – Suasana dialog antara perwakilan Pemerintah Kabupaten Bima, dengan massa aksi HMI Cabang Bima, terkait HET bawang merah, di kantor Bupati Bima, Senin (23/10).

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Paksa Cabut Mobil, Lima Penagih Utang Ditangkap

(Suara NTB/dok)

Akan Diadili PEMILIK benih lobster selundupan asal Ampenan, Mataram, Patoni (22) diserahkan ke jaksa penuntut umum. Tersangka akan segera disidangkan dengan sangkaan pelanggaran UU RI No 45/3009 tentang Perikanan dan UU RI No 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, mengatakan, dengan dilimpahkannya kasus itu maka penyidikan dinyatakan tuntas. “Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka tersangka dan barang bukti kita serahkan ke jaksa penuntut umum untuk diajukan ke persidangan,” ujarnya Senin (23/10). Nelayan asal Ampenan yang jadi tersangka penangkapan dan perdagangan 2.910 benih lobster akan disidang di Pengadilan Negeri Mataram setelah berkas penuntutan diajukan jaksa. Lobster tersebut diambil dari Pantai Sepi, Sekotong, Lombok Barat untuk dikirim ke pengepul di Teluk Awang, Pujut, Lombok Tengah. “Nama pengepulnya disamarkan oleh tersangka. Nama yang dia sebut setelah dicek ke lokasi tidak ada,” sebutnya. Patoni akan didakwa dengan pasal 88 juncto pasal 16 ayat 1 dan atau pasal 100 ayat 2 huruf j UU 45/3009 tentang Perikanan dan pasal 31 ayat 1 1 juncto pasal 7 UU 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pasal tersebut memuat ancaman hukuman penjara Ancamannya penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Benih lobster yang dibawa tersangka PT diambil dari Pantai Sepi, Sekotong, Lombok Barat, Rabu (20/ 9) pagi. Malam harinya tersangka bersama dua orang lainnya ditangkap Mabes Polri. Para pelaku yang mengendarai Honda Jazz DR 1059 XZ mencoba menabrakkan kendaraannya ke arah polisi yang menghadang. Sebelum kabur, pelaku PT yang mengendarai mobil juga sempat membuang kardus yang berisi 19 kantong benih lobster ke jalan. Benih lobster tersebut hendak dibawa ke Teluk Awang, Jerowaru, Lombok Timur. (why) Darsono Setyo Adjie

Putusan Inkrah Perkara Pidana Bukti Sempurna Perkara Perdata Mataram (Suara NTB) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Prof Nindyo Pramono dihadirkan sebagai saksi ahli sidang sengketa perdata wanprestasi perjanjian pembelian lahan PT Wahana Alam Hayati (WAH) oleh PT Sumber Sejahtera Lombok Lestari (SSLL), Senin (23/10). Pakar hukum bisnis itu menyatakan, perjanjian pembelian tanah seluas 8,16 hektare di Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara oleh PT SSLL dari PT WAH merupakan persekutuan perdata atau disebut dengan istilah hukum maatschap. “Perjanjian kerja sama itu terjadi jika ada unsur-unsurnya, yaitu ada modalnya atau kontribusinya, ada objeknya. Itu sudah cukup. Sah dan mengikat. Tidak ada kesalahan mendasar,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai DR Yapi pada persidangan di Pengadilan Negeri Mataram. Hal itu tertuang pasal 1618 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), intinya berbunyi persekutuan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud membagi keuntungan. Dalam perkara tersebut, yang dimaksud yakni perjanjian kerjasama antara Prajadi Agus Winaktu dengan Adi Nugroho untuk pembelian tanah PT WAH pada Desember 2010. Dalam perjanjiannya, Prajadi dan Adi sama-sama bersepakat hasil pembelian tanah itu dibagi dengan komposisi kepemilikan 50 - 50, pun demikian komposisi pembagian modalnya. Prajadi memberikan modal kepada Adi Nugroho untuk membeli tanah tersebut senilai Rp 13,9 miliar pada Januari 2013. Belakangan Adi ingkar dan dihukum bersalah melakukan penipuan sampai tingkat kasasi. Dalam putusan pidana itu juga disebutkan bahwa soal polemik pembagian 50-50 itu ditetapkan akan diputuskan melalui persidangan perkara perdata. Dalam hal ini yang sekarang sedang dijalani para pihak tersebut. Putusan pidana itu, kata Nindyo, yang sudah berkekuatan hukum tetap maka setara dengan Undang-undang. “Karena itu harus ditaati, harus diekseksusi,” sebutnya. “Perkara perdata ini dapat tambahan alat bukti, Putusan hakim itu dokumen yang merupakan akta otentik. Akta otentik itu yang punya kekuatan alat bukti sempurna, hukumnya hakim tidak boleh nolak,” imbuh dia. Menurut mantan Dekan FH UGM itu, perkara itu dapat secara mudah dibedah. Tinggal memisahkan antara perjanjian kerjasama dengan perjanjian jual beli. “Ini orang-orang sudah dewasa bikin kerjasama. Semua sudah memasukkan modal, objeknya ada. Tidak ada kesalahan mendasar,” ungkapnya. Penasehat Hukum Prajadi, Feby Maranta menambahkan, fakta yang terungkap di persidangan bahwa ada perjanjian kerjasama antar Prajadi dan Adi. Sumber pembelian dari keduanya. “Itu terungkap dalam putusan pidana penipuan Adi Nugroho yang sudah inkrah. Putusan pidana itu akta otentik yang sempurna. Selaras dengan pendapat ahli Prof Muzakir, Sahuri Lemhadi sebelumnya,” terangnya. Sementara penasihat hukum PT SSLL, Aloysius Gonzaga mengatakan perjanjian jual beli itu antara para pembeli sehingga pihak penjual tidak dilibatkan. “Maatschap ini sengketa sama-sama pembeli. Tidak ada ikatan dengan penjual. Ini antara pembeli,” sebutnya. Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan Jumat (27/10) dengan agenda pemeriksaan tempat di Gili Trawangan. (why)

(Suara NTB/why)

AHLI - Pakar Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada, Prof Nindyo Pramono memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan perkara perdata perjanjian kerjasama pembelian tanah PT WAH, Senin (23/10) di Pengadilan Negeri Mataram

Mataram (Suara NTB) Sebanyak lima debt collector alias penagih utang ditangkap polisi. Mereka diduga mencabut mobil kredit milik nasabah tanpa dilengkap surat tugas disertai pengancaman. Lima penagih utang itu antara lain, JS (32) warga Pagesangan, Mataram; KF (34) karyawan PT Mata Dewa Indonesia (MDI) warga Pringgarata, Lombok Tengah; PP alias JW (27) warga Selagalas, Mataram; AA alias AK (35); dan AM alias IB (26) collector profesional PT MDI warga Lembuak, Lombok Barat. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menjelaskan, mereka disangka melakukan pengancaman dan pemaksaan dengan dalih mencabut mobil kredit yang menunggak bayar milih Guruh, warga Tanjung Karang, Mataram. “Mereka memaksa, melakukan penghadangan di jalan, dan mendatangi rumah secara bergerombol mengintimidasi korbannya sehingga terjadi kericuhan saat mau mencabut mobil,” terangnya, Senin (23/10). Runutan kejadiannya, sambung dia, saat korban mengen-

darai Daihatsu Gran Max nomor polisi H 1685 ZB menuju Perumahan Elit Kota Mataram, Jalan Lingkar Selatan siang hari awal Oktober lalu. Para pelaku yang membuntuti korban lalu menghadang dengan memalang mobil di depan mobil korban. Korbannya diancam dengan ditarik bajunya kemudian diajak masuk ke mobil lain dengan alasan mobil korban bermasalah. “Para pelaku melakukan penghadangan dalam kapasitasnya sebagai debt collector yang bernaung di bawah bendera PT MDI namun pada saat melakukan penghadangan tidak disertai surat kuasa,” sebutnya. Gagal pada percobaan pertama, para pelaku kemudian kembali datang ke perumahan tersebut dengan tujuan yang sama tetapi dengan membawa kawan lebih banyak. Saat itu terjadi kericuhan yang membuat korban ketakutan dan melapor ke polisi. Setelah serangkaian penyidikan, lima orang tersebut kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Polres Mataram sejak Selasa pekan lalu. penahanan mereka

(Suara NTB/why)

DEBT COLLECTOR - Kapolres Mataram, Muhammad (duduk tengah) menunjukkan para penagih utang ditangkap polisi diduga mencabut kendaraan kreditur dengan pengancaman diamankan di Polres Mataram, Senin (23/10). atas dugaan pelanggaran pasal 335 ayat 1 ke 1e KUHP juncto pasal 55 KUHP. Sementara mobil Gran

Max tersebut diakui korbannya memang sudah menunggak selama tiga bulan. “Tetapi cara-cara pengancaman

tetap tidak bisa dibenarkan, apalagi oleh debt collector yang tanpa dilengkapi surat,” tandas Muhammad. (why)

SK Golkar untuk Fauzan Masih Misteri

Mataram (Suara NTB) Kabar terkait Surat Keputusan (SK) Partai Golkar yang sudah diberikan untuk pasangan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun) dibantah oleh Kordinator Wilayah Partai Golkar NTB, Sari Yuliati. Ia mengatakan sampai saat ini, Golkar masih melakukan tahap survei. “SK belum ada, kan sudah saya bilang masih malakukan tahap survei,” ujarnya. Ia menuturkan dari beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2018 ada yang sudah selesai ada yang belum. Dan untuk NTB masih sedang survei terakhir. Survei dilakukan untuk

menentukan kemenangan pasangan tersebut dalam Pilkada 2018 mendatang dan ditargetkan akhir November akan rampung. Namun demikian, kata Sari, ia menegaskan bahwa dukungan Golkar di Pilkada Lobar masih dinamis. Sebab dalam politik semua mungkin, bahkan sehari sebelum ke KPU bisa saja peta politik berubah, untuk itu dukungan

Golkar masih berproses. Disinggung terkait koalisi Golkar di Pilkada kabupaten/ kota apakah akan mengikuti koalisi di provinsi? Sari menegaskan di setiap kabupaten/kota bisa tidak harus linear, artinya bebas koalisi dengan partai apa saja asal tanpa harus mengikuti koalisi provinsi. Berbeda dengan Ketua Harian DPD Partai Golkar

NTB, Misbah Mulyadi. Katanya, SK tersebut masih di DPP dan akan segera dikeluarkan “Insya Allah masih berproses di DPP,” katanya. Hanya saja ia meminta komitmen Fauzan untuk mendukung kemenangan pasangan Suhaili - Amin sebagai Bakal Calon Gubernur dan Balon Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). “Insya Allah, dan dukungan beliau (Fauzan khalid,) ke Pasangan Suhaili Amin harus jelas disampaikan di media,” pintanya. Sementara itu Wakil Ket-

ua DPD I Golkar NTB Bidang Kominfo, Chris Parangan mengatakan empat Pilkada di NTB, SK provinsi sudah ditandatangani, pada hari Senin dua minggu lalu. Hanya saja untuk Lobar sendiri, ia belum melihat fisik SKnya. Sedangkan Lotim dan Kota Bima sudah pasti. Ia menuturkan, SK Golkar itu untuk Lobar belum dipegang oleh siapapun yang menurutnya perkembangan sekitar dua minggu lalu jatuhnya ke sopoq angen, namun hal itu masih menjadi tanda tanya, sebab tidak ada yang pernah melihat fisiknya. (ndi)

Danrem 162/WB BNN Sosialisasi Bahaya Narkoba Beberkan Ancaman Globalisasi di Lokasi TMMD Tanjung (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadikan lokasi kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) sebagai sasaran sosialisasi bahaya narkoba. Masyarakat Desa Rempek Kecamatan Gangga Lombok Utara yang jadi lokasi TMMD, diberikan edukasi tentang bahaya laten narkoba. Sosialisasi berlangsung Sabtu (21/10) malam. Tim dari BNN Mataram dating langsung memberikan pengarahan mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu kegiatan sasaran non fisik pelaksanaan TMMD ke-100. Dandim 1606/Lobar, Letkol Czi Djoko R menjelaskan, kegiatan sosialisasi atau pengarahan mengenai bahaya narkoba ini dinilai penting untuk masyarakat. Mengingat saat ini peredaran narkoba tidak hanya di kota-kota besar, namun juga sudah mulai merambah ke desa–desa. Bahkan menurutnya, saat ini para pengedar narkoba mulai menargetkan masyarakat pedesaan sebagai sasaran peredaran. “Mengingat warga desa yang masih polos dan belum begitu memahami mengenai Narkoba,” ujarnya mengingatkan. Untuk itu, Dandim berharap dengan adanya kegiatan dari BNN itu, masyarakat

Kepada Praja IPDN

(Suara NTB/penrem)

SOSIALISASI - Sosialisasi bahaya narkoba dari BNN di lokasi TMMD ke - 100 Desa Rempek. akan lebih mengetahui dan memahami dampak dan bahaya dari narkoba. Dandim juga berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua untuk selalu berhati-hati dan mengawasi putra-putrinya terutama dalam pergaulan. “Mari kita bersama-sama menjaga generasi muda kita agar tidak terjerumus dan menjadi korban sia-sia, kare-

na generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, jangan biarkan penerus bangsa kita hancur karena narkoba,” pesannya. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba itu disambut baik oleh masyarakat. Seperti apa yang disampaikan Inaq Imah. Dia mengatakan, dengan adanya kegiatan sosialisasi itu, ia jadi mengetahui betapa bahayanya narkoba. (ars/*)

Dukungan PKS di Pilkada Lobar Tak Harus Linear dengan Provinsi Mataram (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan dukungannya pada pasangan H. Fauzan Khalid – Hj.Sumiatun, di Pilkada Lombok Barat, sangat kecil kemungkinan akan berubah. Dipilkada Lobar ini, PKS tidak akan mesti harus linear dengan dukungan di Provinsi. Demikian ditegaskan oleh politisi PKS, yang kini duduk di DPRD NTB, TGH. Fattimura Farhan, kepada Suara NTB, Senin (23/10) kemarin. “Lobar, sudah final, ndak bisa diutak atik lagi, kecuali sekarang bu Atun (Sumiatun) ndak dikeluarkan SK-nya. Makanya yang kita dukung itu paket pasangan,” ujar Fattimura. Ditegaskan Fattimura, dukungan PKS tidak akan dipengaruhi oleh dukung dan

koalisi PKS di Provinsi. Meskipun pilkada Provinsi memiliki arti yang sangat penting. “Saya kira tidak akan berpengaruh lah,” ujarnya. Sekalipun PKS akan berkoalosi dengan Partai Demokrat, juga tidak akan mengubah arah dukungan PKS pada Pasangan Fauzan-Sumiatun. Meskipun Demokrat menginginkan koalisi linear, dan diketahui di Lobar Demokrat akan mengusung TGH Hasanain Juaini. “Karena saya lihat Demokrat lebih konsen itu di Lotim, mereka harus bisa linear dengan Provinsi. Kalau Lobar masih bisa. Tapi di Lotim kan kita belum putuskan dukungan, itu masih bisa,” katanya. Terakhir disampaikan oleh mantan Ketua DPW PKS Lo-

bar ini, bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu SK dukungan dari Partai Golkar untuk pasangan Fauzan-Sumiatun. Sebab, sejauh pengetahuannya Golkar belum mengeluarkan SK tersebut, meskipun sudah menyatakan dukungan. “Dukungannya memang sudah clear, tapi fisiknya belum ada. Kalau kita maunya cepat deklarasi, biar aman. Tapi situasi politik saat ini mainnya time limit, ya kita tunggu saja,” terangnya. Sebelumnya Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, mengatakan memang partainya telah mendukung Fauzan. Bahkan hal itu telah diumumkan secara terbuka. Sejumlah tokoh PKS di Lobar juga kompak mendukung keputusan partai. (ndi)

Praya (Suara NTB) Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf. Farid Makruf, M.A., menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada praja Nindya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus NTB, Sabtu (21/10) lalu. Tujuannya agar para praja tidak hanya bisa membentengi diri, tapi juga bangsa dan negara dari pengaruh negatif globalisasi. Kegiatan bertempat di ruang kelas besar IPDN, dihadiri Pembantu Direktur IPDN H. L. Murdani, Kasi Ter Korem 162/WB Letkol Inf. I nyoman Sudiarta, Pengasuh Praja Kampus IPDN NTB, Pasi Ter Kodim 1620/Loteng. Mengawali materinya, Dandem membuka dengan memberikan motivasi kepada para peserta. Dia berpesan agar para Nindya Praja IPDN setelah lulus nanti harus memiliki satu skill, sehingga dapat dikembangkan ke strata yang lebih tinggi. Dengan demikian akan memiliki nilai tawar dalam mengembangkan karir masing masing. Adapun ulasan materi yang disampaikan Danrem 162/ WB, tentang kondisi sosial saat ini. Perkembangan kemajuan teknologi, di mana penggunaan internet dan sosmed yang cenderung pemanfaatannya di salahgunakan untuk tujuan yang negatif. Perkembangan teknologi, seiring munculnya aksi teroris yang menamakan dirinya Cyber Narcoterrorism. Kelompok teroris yang menggunakan dunia maya sebagai sarana menebar pengaruh. Juga dengan internet, kelompok ini men-

yalahgunakan narkotika untuk membiayai kegiatannya. Hal lain menjadi wacana dunia internasional, dengan semakin padatnya populasi penduduk, otomatis meningkat pula kebutuhan akan pangan. Hal ini berimbas terhadap kelangkaan pangan, menjadi salah satu sumber terciptanya konflik antar negara. “Termasuk di dalamnya kelangkaan sumber energi yang menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perang masa kini terjadi karena terjadi krisis energi dan Indonesia menjadi salah satu negara incaran negara lain untuk dipinang karena Indonesia negara yang subur,” ungkap Danrem. Contoh yang dapat dilihat, lanjutnya, belakangan dihadapkan dengan ancaman di laut Cina Selatan, terorisme, Proxy War yaitu perang non linear mengunakan pihak ketiga. Penyalahgunaan narkoba dan sekarang banyak generasi muda, para pelajar, siswa yang salah jalan, seperti pengaruh bahaya narkoba, seks bebas, LGBT, tawuran, merokok. “Jangan pernah terpengaruh budaya asing, berpikir yang jernih, bijak dan kritis.Untuk merubah dunia harus dimulai merubah dari diri sendiri. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa adalah pilihan,” tegas Danrem. Disinilah menurutnya generasi untuk memberi pemahaman kepada keluarga, saudara, kerabat serta lingkungan. Selain itu menjalin komunikasi antar seluruh komponen bangsa untuk menjaga tetap tegak kedaulatan NKRI. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

WAWASAN KEBANGSAAN - Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel Inf. Farid Makruf, saat menyampaikan materi wawasan kebangsaan kepada praja Nindya IPDN kampus NTB, Sabtu (21/10) lalu.

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

KSB Butuh Asosiasi Kembangkan Bisnis Wisata Pelaku Pariwisata Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki banyak potensi pariwisata. Dengan tujuan agar destinasi itu dapat mendatangkan banyak wisatawan. Namun masih ada kendala yang dianggap membuat pariwisata di KSB telat berkembang. Yaitu belum adanya asosiasi pelaku pariwisata yang menaungi para pelaku pariwisata di KSB. Padahal Pemkab dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat mengharapkan kehadiran asosiasi di daerahnya. “Kita tentu saja sangat mengharapkan keberadaan asosiasai di KSB. Sebagai naungan teman-teman pelaku pariwisata dan sebagai wadah untuk mereka mengembangkan diri. Saya sudah komunikasi dengan ASITA, HPI dan PHRI namun belum ada tindak lanjut,” kata Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KSB Abdurrahaman, di Mataram, Senin (23/10). Ia mengatakan bahwa selama ini pelaku pariwisata belajar dan mengembangkan diri secara mandiri. Namun itu dirasa sangat kurang. Sebab keberadaan asosiasi diyakini dapat meningkatkan kualitas SDM mereka pada bidang pariwisata. “Di KSB itu wisatanya banyak, tapi pramuwisatanya sedikit. Disana juga tidak ada HPI, ini yang sangat kita harapkan kehadirannya,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa perlunya meningkatkan kualitas SDM bidang pariwisata di KSB. Pasalnya saat ini perkembangan pariwisata KSB sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sehingga Pemkab KSB berkomitmen untuk menjadikan KSB sebagai salah satu daerah tujan wisatawan. Apalagi secara aksesibilitas, KSB sangat dekat dengan pelabuhan. “Kalau akses tidak jadi masalah. Di dekat-dekat pelabuhan itu sudah banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Selain destinasi wisata lain. Jadi pada dasarnya kita sudah sangat siap, tinggal menunggu asosiasi masuk saja di KSB ini,” ujarnya. Diketahui bahwa di KSB terdapat Gili Baluq atau delapan pulau yang menjadi pariwisata andalan KSB. Selain itu adapula puncak Mantar yang biasa disebut sebagai negeri di atas awan. Destinasi yang kerapkali dijadikan sebagai tempat paragliding oleh pilot-pilot internasional. Keberadaan beberapa destinasi unggulan ini diyakini dapat mendatangkan banyak wisatawan. Apalagi wisata budaya di KSB juga masih banyak yang dapat disaksikan. “Kalau ke Sumbawa itu tidak hanya wisata pantai yang didapatkan, tapi ada juga wisata budaya. Kami punya banyak budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan,” ujarnya. (lin)

Forum Pokdarwis Lotim Gandeng ’’Google’’

Selong (Suara NTB) Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah menjalin kerjasama dengan pihak Google. Salah satu perusahaan raksasa itu siap membantu untuk pengembangan bisnis wisata Lotim. Menurut Ketua Forum Pokdarwis Lotim, Lalu Fadli kepada Suara NTB di Selong, Senin (23/10), ketertarikan Google Asia Pasific, karena sudah melihat sejumlah objek wisata di Lotim. Pelaku wisata di Tetebatu Kecamatan Sikur ini menuturkan tahun 2016 lalu, pihaknya bersama dengan pelaku wisata lainnya turut melakukan pemetaan sejumlah objek wisata, seperti di Tetebatu dan Sembalun. Tim tracker dari Google Asia Pasif-

ic juga sudah diajak mendaki ke Gunung Sangkareang. “Ini sebagai imbal baliknya, semua pelaku wisata akan dibangun pengembangan bisnisnya melalui akun Google My Business,” tutur Fadli, seraya menambahkan, semua pelaku dibuatkan akun secara gratis oleh pihak Google. Adanya program memberikan peluang promosi secara gratis, tambahnya, Google pun dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan untuk para pelaku wisata, sehingga

semua titik koordinat, titik objek wisata yang ada di Lotim bisa terpetakan. Semua bisa tercover dan tersiar secara gratis di Google My Business. Pihak Google mempersilakan membuat akun sebanyak-banyaknya. Dalam akun tersebut juga akan jelas di mana titik destinasi, yang dibuat sendiri oleh Google. Tiap orang punya akun. Pihak Google yang verifikasi, di mana titik koordinat. Tidak saja desa wisata, semua objek wisata akan tergambar

jelas dalam Google. Tujuannya cukup bagus, sehingga ke depan bisa dengan mudah dilacak di mana lokasi penginapan. Di mana tempat jual oleh-oleh, memudahkan juga para tamu, sehingga lebih mudah mendatangi Kabupaten L o t i m . (rus)

Lalu Fadli (Suara NTB/rus)

(Suara NTB/ist)

GILI LONTAR - Keindahan Gili Lontar yang ada di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Kenawa dan Mantar Ditargetkan Datangkan 2.500 Wisatawan Mataram (Suara NTB) – Pulau Kenawa dengan padang savana, bukit dan pantainya yang indah belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Tidak terkecuali wisatawan mancanegara. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menargetkan akan mendatangkan 2.500 orang wisatawan selama 2017. Sementara ini destinasi yang paling diungggulkan adalah Mantar dan Kenawa. “Tahun ini Pemkab menargetkan kunjungan 2.500 orang. Sementara yang masih menjadi destinasi utama adalah Pulau Kenawa dan Mantar, disamping beberapa kegiatan kebudayaan yang kami yakini mendatangkan wisatawan,” kata Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat Abdurrahman, di Mataram, Senin (23/10). Ia mengatakan, KSB sudah sangat siap untuk menyambut wisatawan dari manapun. Sebab destinasinya sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dasar. Sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan. Apalagi di beberapa destinasi di KSB kerapkali diadakan kegiatan atau event berskala internasional. “Kita punya Mantar sebagai pusat paragliding, selain itu kita juga punya gili-gili yang indah. Mereka semua ini sudah sangat siap untuk menyambut siapa saja yang dating berkunjung,” ujarnya. Ia melhat target 2.500 wisatawan itu dirasa sangat rasional mengingat semakin banyak wisatawan yang tahu tentang berbegai destinasi di KSB. Ia berharap jumlah kunjungan wisatawan bisa melebihi target. Sehingga pihaknya dapat menaikkan target kunjungan pada tahun berikutnya. “Kita sambil melengkapi apa saja yang dirasa masih kurang. Tapi kalau sampai saat ini kami melihat fasilitas dasar sudah lengkap. Tinggal menunggu investasi, agar di KSB bisa ada banyak hotel-hotel berbintang,” harapnya. Diketahui bahwa di KSB belum banyak hotel terutama hotel dengan kategori berbintang. Sehingga keberadaan investasi ini juga sangat diharapkan untuk semakin melengkapi amenitas di KSB. Sebab lokasinya yang dekat dengan pelabuhan sangat menguntungkan dan sangat berpotensi untuk mendatangkan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara dengan waktu tinggal yang lebih lama. “Kalau wisatawan betah kan bagus juga untuk perekonomian masyarakat kita. Ini yang sangat kami harapkan. Kedepannya kami berharap ada investor yang mau membangun hotel berbintang dan menjadi tempat menginap wisatawan,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/ist)

PULAU KENAWA - Seorang wisatawan tengah menikmati suasana dan keindahan di Pulau Kenawa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Menikmati Keindahan Bawah Laut Gili Lontar Giri Menang (Suara NTB) Lombok Barat memiliki banyak potensi destinasi wisata. Salah satunya Gili Lontar yang menyimpan keindahan dan tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Gili ini merupakan salah satu dari banyak gili yang indah di Kabupaten Lombok Barat. Memiliki pasir berwarna putih dan dengan panorama yang indah, gili ini menjadi salah satu alternatif kunjungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah Sekotong. Gili Lontar merupakan pulau

yang tidak berpenduduk dan berada di perairan Gili Sekotong. Jika dilihat dari udara, Gili Lontar berbentuk oblong hampir sempurna dan tampak seperti donat atau seperti piring besar dengan sayuran di atasnya dengan hamparan pasir pantai berwarna putih dan perairan merah muda. “Kalau foto pakai drone kelihatan seperti donat. Indah sekali apalagi dengan pantainya yang berpasir putih,” kata wisatawan asal Kota Mataram Ririn Sintani, di Mataram, Senin (23/10).

Tidak terdapat sarana prasarana seperti dermaga maupun akses jalan permanen atau jalan setapak. Secara administrasi, Gili Lontar terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Kondisi Ekosistem Gili Lontar ditumbuhi vegetasi yang cukup lebat dan tebal yang didominasi oleh pohon resede (kleresede). Adapun di tengah pulau terdapat ruang terbuka yang dipenuhi oleh ilalang dan rumput hijau subur. Gili Lontar juga memiliki keindahan panorama alam

Toilet Masih Jadi Kendala Pariwisata Bima Mataram (Suara NTB) – Pariwisata Bima semakin menunjukkan taringnya. Lokasinya yang berdekatan dengan NTT memberikan keuntungan tersendiri. Pasalnya tidak sedikit dari wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo itu, ingin pula berkunjung ke Bima. Hanya saja yang masih menjadi kendala adalah keberadaan toilet yang dianggap masih minim di beberapa destinasi wisata. Salah satu destinasi unggulan di Bima yang belum memiliki fasilitas toilet adalah Pantai Pink Lambu. Destinasi ini belakangan menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Hanya saja tidak adanya toilet di pantai ini membuat wisatawan merasa tidak nyaman dan tidak bisa berlama-lama tinggal. Salah satu wisatawan yang belum lama ini berkunjung ke Pantai Pink, Indah Rahmawati mengatakan bahwa Pantai Pink Bima akan ditinggalkan apabila pemerintah tidak segera melengkapi fasili-

tasnya. Menurutnya, Pantai Pink Bima sangat indah dan tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Hanya saja, kurangnya fasilitas toilet membuat wisatawan merasa kurang nyaman dan memberikan kesan yang kurang baik. “Kalau kita nyaman kan kita senang, kalau kita senang kan kita bisa cerita dan orangorang banyak yang datang. Tapi kalau sebaliknya malah bikin orang tidak mau datang,” ujarnya. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima H. Abdul Muis mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengupayakan untuk membangun fasilitas toilet. Tidak saja di Pantai Pink namun juga di beberapa destinasi lain yang kerapkali menjadi tujuan wisatawan. Sebab pihaknya juga menyadari akan pentingnya keberadaan toilet di destinasi wisata. “Pantai Pink Lambu saat ini menjadi salah satu destinasi prioritas di Bima. Tapi memang belum ada toiletnya. Kita akan mengupayakan sesegera mungkin untuk melengkapi fasilitas itu, mungkin tahun

depan,” ujarnya. Selain karena keterbatasan anggaran, pihaknya juga melihat perlu diatur tentang ketersediaan ari bersih menuju toilet. Sebab di kawasan ini terbilang susah air bersih. Sehingga pihaknya perlu membuat rancangan tertentu sehingga toilet yang dibangun nantinya tetap dialiri air. “Disana memang susah air. Itu yang akan kita upayakan, karena tidak bisa hanya bangun toilet tanpa berpikir airnya datang darimana,” ujarnya. Abdul Muis berharap kedepan akan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Selain itu, ia juga berharap pembangunan fasilitas di Pantai Pink Lambu dapat dilakukan segera. Sehingga wisatawan dapat menikmati waktu berliburnya dengan nyaman. “Kenyamanan wisatawan itu memang menjadi prioritas. Itulah sebabnya saat ini sudah dilakukan penataan secara bertahap. Semoga semua fasilitas dapat dibangun segera,” harapnya. (lin)

bawah laut dan daratan. Perairan di sekitar Gili Lontar yang bersih dan jernih serta pantai berpasir putih. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat menyelam. Sebab bawah lautnya menyimpan keindahan berupak aneka terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang lucu. “Kalau pergi jangan lupa bawa alat snorkel, karena di sana itu sangat cocok untuk menyelam. Bawah lautnya sangat indah. Selain itu ombaknya juga tidak keras, jadi kita bisa menikmati suasana pantai den-

gan nyaman,” ujarnya. Selain menyelam, di gili ini wisatawan juga dapat menikmatinya dengan berbagai cara. Diantaranya berjemur (sun bathing), parasailing, scuba diving, olahraga air flow (watersport), jetsky, banana fishing boat, paralayang hingga memancing. Gili ini belum banyak dikunjungi wisatawan, sehingga masih sangat asri dan tidak banyak sampah. Wisatawan dapat menjadikan Gili Lontar sebagai destinasi untuk menghabiskan akhir pekannya. (lin)

Akhir Pekan, Pantai Kuta Ramai Dikunjungi Wisatawan Praya (Suara NTB) – Pantai Kuta beberapa tahun terakhir menjadi salah satu destinasi utama wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Keberadaanya semakin diketahui pascadiresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika oleh Presiden RI Ir.H. Joko Widodo pekan lalu. Kini Pantai Kuta semakin banyak dikunjungi, terutama pada akhir pekan. Salah satu keuntungan wisatawan mengunjungi kawasan Mandalika yaitu dapat mengunjungi berbagai pantai atau detinasi sekaligus. Sebab di dekat Pantai Kuta terdapat Pantai Seger dan Pantai Tanjung Aan bahkan Pantai Batu Payung. Sehingga tidak heran jika semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke destinasi ini. “Meskipun sudah sering datang tapi saya tidak pernah merasa bosan, karena suasananya menyenangkan jadi selalu ingin datang,” kata wisawatan asal Surabaya Ahmad Beni Iskandar yang sudah tiga kali berkunjung ke Pantai Kuta. Pantai Kuta memiliki garis pantai sepanjang 1,4 kilometer. Struktur pantai yang landai dengan pasir berbentuk merica dengan air laut yang jernih membuat suasananya berbeda dari destinasi lain. Terdapat ayunan dan fasilitas anak lainnya di dekat pantai ini. Sehingga wisatawan yang

berlibur bersama keluarganya dapat menikmati kebersamaan dengan nyaman. “Kalau saya lihat Pantai Kuta ini sangat cocok untuk liburan keluarga. Saat saya datang juga banyak wisatawan yang datang bersama keluarganya. Ini memang destinasi yang sangat cocok untuk menghabiskan akhir pekan,” akunya. Biasanya wisatawan akan berkunjung ke beberapa pantai lainnya. Misalnya Pantai Seger yang kerapkali dijadikan sebagai tempat perayaan Bau Nyale setiap Bulan Februari. Legenda Puteri Mandalika inilah yang membawa banyak wisatawan untuk berkunjung. Wisatawan juga menjadikan Pantai Seger sebagai destinasi untuk menghabiskan akhir pekannya. “Karena lokasinya yang dekat, sayang kalau tidak berkunjung. Dan wisata seperti ini hanya ada di Mandalika. Dimana kita bisa mengunjungi dua pantai yang berdekatan namun dengan suasana pantai yang berbeda,” ujarnya. Ia melihat fasilitas di Pantai Kuta dan Pantai Seger saat ini sudah lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Ia mengatakan suasananya sudah jauh lebih nyaman jika dibandingkan sebelumnya. Sehingga ia berharap wisatawan tidak melewatkan Pantai Kuta saat berkunjung ke NTB khususnya Lombok. (lin)

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hindari Jajan Sembarang

Hj. Erica Ajak Orang Tua Murid Kreatif Bikin Jajanan Sehat Giri Menang (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi mengingatkan pada orang tua murid memperhatikan asupan gizi anak-anak. Anak-anak tidak dibiarkan membeli jajan sembarangan. Apalagi banyak jajan yang dijual di pasar mengandung pewarna pakaian, pengawet, penyedap rasa dan pemanis buatan. ‘’Daripada beli jajan sembarangan, saya ajak ibu-ibu lebih kreatif mengolah makanan sehat untuk anak-anak di rumah dari ubi ungu, labu kuning, singkong atau jagung,” pesannya saat berkunjung ke PAUD Ceria Dusun Muhajirin Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Senin (23/10). Menurutnya, secara ekonomi, jajanan sehat produksi rumah tangga sendiri jauh lebih murah. Demikian pula dari segi kesehatan manfaatnya sangat luar biasa. Hj. Erica juga tak henti-hentinya mengingatkan peran orang tua dalam mendampingi dan membatasi tontonan anak di televisi, mengawasi pergaulan anak, dan mewaspadai predator anak. Istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini juga memberi apresiasi pada TP PKK Lombok Barat yang te-

lah memperoleh juara terbaik I tertib administrasi di tingkat nasional beberapa waktu lalu. Termasuk, capaian penurunan angka pernikahan usia dini di Lobar. PKK Provinsi NTB juga mendukung semua lomba yang akan diikuti tim PKK Lobar yaitu lomba penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan lomba cipta menu ikan di tingkat nasional pada 2018. Sementara Asisten I Setda Lobar, Drs. Halawi Mustafa, menjelaskan, acara roadshow kali ini dapat dijadikan momen untuk semakin mengukuhkan kerja nyata pengurus dan kader PKK bagi masyarakat. PKK sesuai perannya sebagai pemberdaya keluarga diharapkan dapat mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat. Termasuk mampu mengajak berbagai pihak untuk terus bekerjasama berkontribusi dalam menyukseskan program KB. (ham)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

KUNJUNGI - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi berkunjung ke PAUD Ceria Dusun Muhajirin Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Senin (23/10).

Berikan Pendampingan Pendidikan Anak

Fokus Penguatan Pendidikan Karakter SMPN 17 Mataram di tahun ajaran baru ini fokus pada program penguatan pendidikan karakter (PPK). Dengan cara menambah kegiatan ekstrakurikuler (ekskul). “Pengutan pendidikan karakter dengan menambah kegiatan ekstrakurikuler sehingga anak-anak punya banyak plihan kegiatan,” ujar Kepala SMPN 17 Mataram Woody Hexana, S.Pd., Senin (23/10). Melalui berbagai ekskul itu diharapkannya anak-anak (Suara NTB/dok) memiliki banyak pilihan kegWoody Hexana iatan, sehingga dapat pula berdampak pada penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Berbagai ekskul sudah disiapkan pihak sekolah. Setiap sore, kegiatan ekstrakurikuler seperti gendang beleq, drum band dan kegiatan ekstrakurikuler laiinya dilaksanakan di sekolah. Banyak anak yang datang mengikutinya, sehingga itu bisa menjadi buah bibir di kalangan teman sepermainan anak-anak di rumah. “Itu yang menarik minat mereka,” ujar Woody. Program lainnya yang bersifat religi juga terus digiatkan pihak sekolah dengan cara Salat Dzuhur berjamaah. Terutama dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, dengan penguatan iman dan takwa, pengaruh negatif dari pesatnya perkembangan teknologi dapat ditepis. “Membentengi diri itu yang penting menurut saya,” ujarnya. Pihak sekolah juga senantiasa berusaha agar siswa dapat mengikuti berbagai perlombaan. Ketika mampu berhasil mejadi juara, itu menjadi salah satu prestasi dan cara sekolah untuk mempromosikan diri. “Yang intra pun, seperti olimpiade kami berusaha ikuti, memberi pengalaman untuk anak-anaklah,” kata Woody, yang sebelumnya menjadi Kepala SMPN 18 Mataram ini. (ron)

UIN Mataram Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag., angkat bicara terkait dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang saat ini sudah masuk tahun ketiga tepatnya pada 20 Oktober 2017 lalu. Menurutnya, masyarakat harus jujur mengakui apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK pada tahun ketiga kepemimpinannya dianggap berhasil membawa banyak perubahan dalam berbagai sektor bagi bangsa Indonesia. Bahkan Mutawalli mengatakan di antara keberhasilan Presiden Jokowi dalam bidang pendidikan sebagai contoh ialah pada kepemimpinan Jokowi alih status dari IAIN ke UIN dapat dilakukan. “Itu harus juga diakui karena hal tersebut sudah terbukti diantaranya perubahan status UIN Mataram,” ujarnya dalam diskusi tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK di UIN Mataram, Senin (23/10). Tidak itu saja, lanjutnya, perubahan yang signifikan dalam perspektif interaksi antarumat beragama saat ini cukup bagus jika dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang juga mayoritas Muslim, namun tiap saat terjadi peperangan. “Kalau kita lihat dari sisi suku agama, etnis tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Indonesia, tapi Alhamdulillah atas perhatian pemerintah baik yang lama maupun yang sekarang (Jokowi-JK) kondisi tetap kondusif dan ini kita lihat sebagai keberhasilan namun jika ada gesekan itu harus kita akui juga dengan segala keberagaman yang dimiliki indonesia,” ungkapnya. Selain itu juga, kata Mutawali, pemerintahan Jokowi-JK dianggap punya perhatian terhadap minoritas. Mereka mendapat perhatian dalam konteks sosial keagamaan. Perhatian itu sebutnya sangat luar biasa. (dys)

(Suara NTB/dys)

PANDANGAN - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli (dua dari kanan) memberikan pandangan terkait keberhasilan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Senin (23/10).

Masyarakat Antusias Ikuti Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram Mataram (Suara NTB) – Pengabdian masyarakat Kelompok V Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang dilaksanakan di Banjar Puspa Anom, Kebon Babakan Lingkungan Gontoran Barat, dari Rabu (18/10) sampai Minggu (22/10) lalu disambut dengan antusias masyarakat. Pengabdian itu memberikan pendidikan anak dalam keluarga dan penguatan ajaran agama pada siswa Hindu. Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok V STAHN Gde Pudja Mataram, Ni Made Arini, S. Ag. M. Pd., saat penutupan kegiatan Minggu (22/10), mengatakan masyarakat memberikan respons yang cukup baik dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja. “Bahkan kami diminta tetap di sini, tetap di sini,” katanya. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 30 orang. Anak-anak juga didampingi oleh orang tua dan wali mereka. Narasumber sebanyak enam orang yang berasal dari Kemenag NTB. Materi yang disampaikan berkaitan dengan tema pendidikan anak dalam keluarga dan penguatan Agama Hindu bagi siswa. “Jadi kami mengambil siswa yang dari lingkungan Kebon Babakan, yang bersekolah di SDN 51 Cakra. Penguatan ajaran agama pada siswa, untuk pendamp-

(Suara NTB/ist)

PENUTUPAN - Kegiatan penutupan Pengabdian Masyarakat Kelompok V STAHN Gde Pudja Mataram. ingan itu bersama orang tua atau wali,” katanya. Berbagai materi yang disampaikan berkaitan dengan psikologi perkembangan anak, media pembelajaran agama, etika dan susila, dan strategi perkembangan anak. Termasuk, mengenai doa sehari-hari. STAHN Gde Pudja juga memberikan sumbagan berupa sarana dan prasarana, seperti buku paket dan meja belajar, serta pengeras suara dan karpet. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan STAHN Gde Pudja Mataram bisa dikenal oleh masyarakat yang berada di daerah pinggiran. “Sasaran agar pengabdian lembaga memberikan sumbangan terhadap masyakat,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua III STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag., mengatakan, dalam kegiatan ini yang dikedepankan yaitu masalah etika. “Di

dalam konsep Agama Hindu itu dikenal dengan Tri Kaya Parisuda, bagaimana mengarahkan anak-anak itu bisa berpikir yang baik, berbicara yang baik dan berbuat yang baik dengan tuntunan Agama Hindu,” katanya. Sejak kecil anak-anak sudah diarahkan terkait hal itu. Menurutnya, sesuai dengan teori tabula rasa, anak-anak bagaikan kertas kosong yang perlu ditulisi. Untuk itulah selaku orang tua memberikan pendidikan kepada mereka. Murba mengatakan, kegiatan pengabdian ini merupakan ritual akademis yang mengacu pada tri dharma perguruan tinggi. Menurutnya, respons masyarakat sangat baik. “Respons masyarakat cukup baik, kita mempunyai tugas agar anakanak itu berakhlak mulia berbudi pekerti luhur, dalam konsep Weda, akhir dari pelajaran itu memiliki budi pekerti luhur dan akhlak mulia,” ujarnya. (ron/*)

Pengabdian Masyarakat

STAHN Gde Pudja Mataram Berikan Pelatihan Kepemayunan Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan kepemayunan di Desa Suranadi, dari Minggu (22/10) sampai dengan Rabu (25/10). Kegiatan yang dilaksanakan Kelompok II ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan tentang ada istiadat perkawinan masyarakat Hindu Lombok, terutama di Kota Mataram dan Lombok Barat. Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok II STAHN Gde Pudja Mataram, Putu Somiartha, SE., M.Si., dalam laporannya, Minggu (22/ 10), mengatakan dalam pengabdian masyarakat ini, tema yang diangkat adalah tentang pelatihan kepemayunan. Pihaknya mengusung tema ini, karena melihat kondisi masyarakat Hindu khususnya di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang sarat dengan adat istiadat kemanusiaan dalam perkawinan adat. “Perlu mendapat pandangan dan pemahaman yang mendalam tentang arti dan tujuan adat perkawianan Hindu Lombok. Dengan adanya varian-varian adat mengimplikasikan bahwa adat perkawinan Hindu Lombok dirasakan penting untuk dipahami dan dimengerti tata cara serta proses pelaksanaannya,” katanya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu kajian mendalam dan terstruktur tentang adat

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Kelompok II STAHN Gde Pudja Mataram, Putu Somiartha, SE., M. Si., (paling kanan) bersama Wakil Ketua III, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag., menyerahkan bantuan kepada perwakilan masyarakat saat pembukaan kegiatan di Desa Suranadi, Lombok Barat, Minggu (22/10). kepemayunan dalam perkawinan yang berorientasi pada tradisi lokal Lombok. Putu Somiartha menekankan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui adat lokal dresta kepemayunan dalam perkawinan Hindu Lombok masyarakat adat di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Termasuk untuk melakukan regenerasi dalam ada kepemayunan. Jumlah peserta dalam kegiatan ini berjumlah 30 orang peserta. Terdiri dari perwakilan Kota Mataram sebanyak 12 orang dan perwakilan Desa Suranadi Lombok Barat sebanyak 18 orang. Pengabdian masyarakat ini menghadirkan enam narasumber yang berkompeten di bidang kepemayunan, di antaranya, Ida Pedande Gde Made Jelantik Dwija Gautama, I Wayan Sudarsana, Drs. I Gde Partha, Mangku I Gede Tapak,

Ida Wayan Oka Santosa, S.Ag., M.Ikom, dan Ketut Seindradi. Sementara itu, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., yang diwakili Wakil Ketua III, Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag., kegiatan pengabdian masyarakat merupakan ritual akademis yang menjadi bagian dari tri dharma perguruan tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan di Suranadi ini menyasar generasi muda, agar mereka mendapatkan pengetahuan secara non formal mengenai pelatihan kepemayunan. “Dalam era globalisasi ini, kalau tidak dilaksanakan, lamalama akan punah. Tujuannya untuk menambah wawasan bagaimana tata cara tata, sehingga mendapatkan keharmonisan dari yang meminan dan dipinang dalam adat perkawinan,” harap Murba. (ron/*)

SMPN 1 Narmada Dipercaya Gelar Kompetisi Basket Piala Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) SMPN 1 Narmada Lombok Barat (Lobar) memiliki prestasi menonjol di bidang olahraga basket. Beberapa kali sekolah yang dikepalai Badri ini mampu merajai berbagai ajang di level provinsi. Karena prestasinya ini, sekolah ini pun dipercayai oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid untuk menggelar Piala Bupati Lombok Barat Cup 2017. Kompetisi Bola Basket Antar Sekolah se-Pulau Lombok ini kali kedua diadakan pihak sekolah setempat. Lomba kali ini bakal berlangsung hingga 30 Oktober dan diikuti 44 tim. “Pelaksanaan kompetisi ini rutin sudah dua tahun, karena memang kami prestasi di bidang olahraga basket,” jelas Badri belum lama ini. Pelaksanaan lomba ini, jelasnya, untuk mencari bibit dan memberi motivasi kepada siswa yang lain. Selama ini, jelasnya SMPN 1 Narmada saja bisa tampil di tingkat provinsi dan berhasil beberapa kali juara di berbagai ajang kejuaraan. Bahkan SMP unggulan di Mataram bisa dikalahkan. Melihat potensi inilah pihaknya mencoba mengadakan lomba, Bupati Lobar pun menyetujui. Bahkan bupati meminta kejuaraan tidak saja berhenti sampai saat ini, namun berkelanjutan. “Karena itu ini menjadi agenda tahunan, sekaligus dirangkai dengan ultah SMPN 1 Narmada tanggal 29 September. Ultah ke 58,” jelasnya. Terkait jenjang pembinaan atlet, pihaknya tidak saja sampai ke provinsi, namun mampu ke level nasional. Hal ini dibuktikan ada beberapa siswanya dipanggil ikut pelatnas. “Mareka ikut untuk pembinaan tingkat nasional,” jelasnya. Sebelumnya, Bupati Lobar membuka lomba basket di SMPN 1 Narmada. Pembukaan lomba ini ditandai dengan “Set Shot” yang dilakukan Bupati H. Fauzan Khalid di Lapangan Basket SMPN 1 Narmada, Jumat (20/10) sore. “Kompetisi kali ini diikuti oleh 44 tim terdiri dari 12 tim dari Lombok Barat, 24 tim dari Kota Mataram dan 8 tim dari Lombok Timur. Sedangkan untuk kalangan SD diikuti 6 tim, yakni 1 tim dari SD Negeri 4 Lembuak dan 5 tim dari SD Kota Mataram,” ujar Badri. Ia menambahkan, ajang ini juga bertujuan untuk mencari atlet-atlet berprestasi dan sebagai ajang memupuk rasa kebersamaan melalui olahraga khususnya olahraga bola basket. Dirinya mengaku bangga dengan prestasi sekolah yang ia pimpin. “Dua tahun terakhir SMPN 1 Narmada selalu juara,” ujarnya semangat. Apresiasi juga disampaikan Bupati Fauzan. “Saya bangga dengan pembinaan basket di SMP ini. Mulai dini dibina sampai menghasilkan atlet berprestasi,” sanjungnya.Dengan banyaknya atlet yang dibina, diharapkan ke depannya mampu menjadi andalan Lombok Barat. Bupati yang gemar olah raga itu juga meminta agar olah raga basket dan event semacam ini terus dilanjutkan. Turut hadir dalam pembukaan turnamen tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hendrayadi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga H. Ilham, serta beberapa Kepala SKPD Lombok Barat lainnya dan Camat Narmada. Memeriahkan acara pembukaan, siswa-siswi SMPN 1 Narmada dan SMPN 2 Lingsar menampilkan tari gendang beleq dan tari dulang. (her)

(Suara NTB/her)

HADIR - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menghadiri pembukaan lomba basket se Pulau Lombok di SMPN 1 Narmada, pekan kemarin.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Anak Petani Harumkan Marwah NTB di PON 2016 Menjadi atlet berprestasi nasional tidak mesti harus lahir dari keluarga olahragawan. Namun dengan tekad dan kemauan keras akan mampu mengubah nasib seseorang untuk menjadi atlet berprestasi nasional hingga dunia.

Abdul Razak

ABDUL Razak misalnya. Atlet asal Desa Renda, Kecamatan Simpasai, Kabupaten Dompu ini lahir dari keluarga petani. Namun tekadnya yang kuat untuk menjadi atlet nasional mampu mengubah nasibnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempersembahkan medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Diwawancarai Suara NTB di Mataram, Senin (23/10) kemarin Abdul Razak tiba-tiba meneteskan air mata saat menceritakan kisahnya menjadi atlet nasional. Dia terharu setelah

mengenang masa kecilnya yang sangat sulit. Maklum saat masa kanak-kanak Razak tidak seperti anakanak pada umumnya yang manja dan selalu meminta uang sama orang tuanya. Sejak kelas 1 (satu) SMP hingga SMP kelas 3, atlet kelahiran 8 Desember 1989 ini sehariharinya membantu orang tuanya di sawah. Setiap pulang sekolah dia harus membantu orang tuanya di Dompu menggarap sawah seluas satu hektar. Setiap harinya dia harus berjalan kaki sepanjang 10 Kilometer menuju kebun milik ayaknya. “Kadang-kadang kalau ke ladang saya harus lari. Selain itu saya juga sering adu lari

dengan kakak saya menuju ladang,” ucapnya. Rutinitasnya yang cukup berat itu ternyata mampu mengubah nasib alumni PPLP NTB menjadi pribadi yang kuat. Setelah mendapatkan pembinaan selama tiga tahun di PPLP NTB atlet Dompu ini berhasil mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Terakhir, dia berhasil membawa tim estafet 4x400 meter atletik juara PON 2016. Selain itu, putra pasangan Hamzah dan Siti Sarah ini juga pernah mengibarkan bendera merah putih setelah sukses membawa tim estafet Indonesia menjuarai nomor estafet 4x400 meter di Kejua-

raan Asian School tahun 2007. “Saya meraih medali emas tidak terhitung banyaknya. Terakhir saya meraih medali emas PON 2016 dan meraih medali emas di kejuaraan Asian school tahun 2007,” ucapnya. Razak mengenal olahraga atletik sejak SMP kelas 3. Saat usia 15 tahun, Razak sudah berlatih atletik. Dia tertarik ikut latihan atletik setelah melihat temannya, Syarif yang saat itu atlet atletik Dompu. Belum setahun latihan, Razak sudah mampu bersaing dengan atlet Dompu. Bahkan pada kelas 1 SMA Razak berhasil menyumbang medali perunggu di Lompat Jauh dan estafet 400 meter di

Porprov 2006. Sukses di Porprov NTB 2006, Razak langsung dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB akhir tahun 2006. Selama dibina di PPLP NTB, atas rekomendasi pelatih PPLP NTB, Suratman (Almarhum)dan I Komang Buda Gama, Razak difokuskan latihan di nomor 400 meter dan lompat jauh. Namun, dalam perjalannya, bakat Razak lebih mononjol pada nomor 400 meter putra. Hingga akhirnya Razak berhasil mendulang medali emas di Popnas 2007 dan terakhir medali emas di PON 2016. Dan saat ini fokus persiapan PON di Papua tahun 2020. (fan/*)

(Suara NTB/ist)

Liga Santri Tingkat Nasional

Klub Ponpes Birrul Walidain Sekotong Wakili NTB Giri Menang (Suara NTB) – Klub Sepak Bola Pondok Pesantren Birrul Walidain asal Sekotong melaju ke liga santri tingkat nasional mewakili Lombok Barat dan NTB. Klub besutan Manajer Rahman ini menembus kancah liga santri nasional setelah berhasil menundukkan Ponpes Yatofa dari Lombok Tengah pada babak adu penalti dengan skor 5-3. Sebelum ke final, anak asuh Ponpes yang beralamat di Beretong Desa Cendimanik ini selalu menang melawan klubklub regional I meliputi Bali, Mataram dan Loteng. Manajer Klub, Rahman menuturkan klub ponpes Birrul Walidain menembus final setelah menyisihkan klub Bali, Mataram dan Loteng. “Terakhir di final kita menang lawan Yatofa Loteng, kita menang adu penalti karena pada waktu normal skor kosong-kosong,” jelas Rahman. Melajunya klub sepak bola santri dari daerah bagian Selatan Lobar tersebut ke level nasional menjadi kebanggan tersendiri baginya. Sebab, anak asuhnya bisa berpestasi di level NTB dan regional. Menurutnya, untuk menang di kompetisi liga santri regional I tak mudah. Sebab lawan-lawan yang dihadapi mulai dari babak penyisihan hingga putaran final bagus-bagus yang notabene daerah yang terbilang olahraganya maju. Seperti Kota Mataram dan Bali. (her)

Pomnas 2017

Dulang Enam Emas, NTB Posisi Delapan Nasional Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) NTB telah berakhir, Sabtu (20/10) lalu. Kontingen NTB berhasil mendulang enam medali emas, satu perak dan lima perunggu di ajang multi event nasional itu. Wakil Ketua Kontingen Pomnas NTB, Muhammad Faruq, yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (22/10) kemarin mengatakan enam medali emas yang diraih kontingen Pomnas 2017 itu menempatkan posisi NTB di peringkat delapan besar nasional. Sementara peringkat satu diraih oleh DKI Jakarta dengan 51 medali emas, 32 perak dan 35 perunggu disusul Jawa Barat (Jabar) di peringkat dua dengan 27 emas, 24 perak dan 31 perunggu. Sementara posisi tiga diraih Sulawesi Selatan (Sulsel) 26 emas, 16 perak dan 22 perunggu. “Alhamdulillah NTB masuk peringkat delapan besar dengan

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

meraih enam emas, satu perak dan lima perunggu,” ucapnya. Dikatakannya, enam medali emas diraih atlet NTB, Safwaturrahman di nomor lompat jauh dan di lompat tinggi atletik. Kemudian, Ni Putu Yogiswari dari tolak peluru putri dan Nanang Fahmi di nomor tolak peluru putra. Tambahan dua medali emas dipersembahkan atlet kempo, M. Yaumil Akhir di kelas randori (tarung) 50 Kilogram (Kg) putra dan atlet tarung derajat Rina Selviana di kelas tarung 45,1-49 Kg putri. Sementara satu medali perak diraih Muhammad Abim dari kelas tarung putra di pertandingan cabor silat. Sedangkan lima medali pe-

runggu diraih atlet tarung derajat, Novi Hayati dan Rina Selviana di kelas tarung putri, Muhammad Iradat Sanjaya Putra dari silat dan dari atlet atletik dua perunggu. Menurut Faruq, prestasi yang diraih kontingen Pomnas NTB sangat membanggakan karena kontingen NTB masuk peringkat delapan besar nasional dari 34 provinsi yang ikut. Keberhasilan 28 atlet yang bertanding di lima cabor

HILANG

ini kata Faruq tidak lepas dari dukungan pihak pemerintah provinsi (Pemprov) NTB melalui KONI NTB. “Atlet peraih medali emas di Pomnas merupakan atlet Pelatda Mayung. Dan kami juga sangat berterimakasih pada KONI NTB yang sudah membantu biaya keberangkatan kontingen Pomnas NTB,” ucapnya. (fan)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2062CN NOKA/NOSIN : MH3SE8810FJ359565/ E3R2E-0382298 AN. ARNIATI HILANG DISEKITAR AIRLANGGA KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 YAMAHA DR6992BL NOKA/NOSIN : MH3570069K523491/157523696 AN. I KETUT PUTRA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

HILANG STNK R2 HONDA DR5805CP NOKA/NOSIN : MH1JF5110GK301768/1FIE129612D AN. VICTORIA ANTOINETTE RN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG STNK R2 HONDA DR4464BQ NOKA/NOSIN : MH1JF5112AK136976/ JF51E-1137931 AN.ASNI SARI HILANG DISEKITAR BAGIRATI

HILANG STNK R2 HONDA DR6431CM NOKA/NOSIN : MH1KF118FK234625/KF11E1240831 AN. HAMDI HILANG DISEKITAR RUMAH

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

HILANG STNK R2 HONDA DR4160BV NOKA/NOSIN : MH1JF811SBK265564/ JF81E-1264210 AN. MEWAR HILANG DISEKITAR JL. YOS SUDARSOAMPENAN

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

HILANG STNK R2 HONDA DR5645BF NOKA/NOSIN : MH1HB71157K198063/ HB71E-1194725 AN. KOMARIAH HILANG DISEKITAR AIRLANGGA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR3727BJ NOKA/NOSIN : MH1JF12198K563864/ 2F12E-1568244 AN. KALSOM H IDRUS HILANG DISEKITAR AMPENAN

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Selasa, 24 Oktober 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 24 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 DIPERIKSANYA Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mahmuddin Tura terkait MWP (Mataram Water Park) Kota Mataram, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 beberapa waktu lalu, cukup mengejutkan. Tetapi, hal itu mungkin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memang harus dilakukan. Pasalnya, MWP dapat dikatakan sebagai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 proyek gagal Pemkot Mataram. Bagaimana tidak, setelah menelan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 anggaran tidak kurang dari Rp 6 miliar yang bersumber dari APBD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kota Mataram, MWP tidak kunjung dimanfaatkan hingga saat ini. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Alih-alih dimanfaatkan, aset-aset pendukung MWP satu per 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 satu raib dicuri warga. Seperti diketahui, MWP dibangun pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masa pemerintahan mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 SH. Pembangunan MWP didanai melalui APBD Kota Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dengan dua kali penganggaran, masing-masing tahun 2008 dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tahun 2010. Setidaknya, proyek itu sudah mangkrak lebih dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 enam tahun lamanya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dari kasus MWP ini mestinya Pemkot Mataram dapat me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngambil pelajaran. Bahwa, pembangunan itu membutuhkan per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 encanaan yang matang dan jelas tujuannya. Jangan sampai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 setelah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, ujung1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ujungnya malah tidak dimanfaatkan. Padahal, MWP bukanlah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 satu-satunya program yang membutuhkan pendanaan dari APBD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kota Mataram. Masih banyak program lain yang juga tidak kalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pentingnya yang membutuhkan anggaran. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk itu, ke depan dalam pembangunan proyek apapun harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dipikirkan konsep dan perencanaannya. Banyak saran dan ma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sukkan dari kalangan legislatif terkait pemanfaatan MWP. Intinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dewan tidak menginginkan kondisi mangkraknya MWP ini terus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berlanjut. Walaupun Pemkot Mataram telah menunjuk Dispora 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Dinas Pemuda dan Olahraga) sebagai OPD yang mengelola 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 MWP, namun sejumlah wakil rakyat di parlemen lingkar selatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berpandangan, pengelolaan MWP akan lebih maksimal bila dis1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 erahkan kepada pihak ketiga. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jika dikelola oleh salah satu OPD, dikhawatirkan tidak akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 beranjak dari kondisinya saat ini. Salah satu yang dikeluhkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 legislatif adalah anggaran pemeliharaan MWP yang disiapkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 setiap tahun, walaupun pada kenyataannya MWP tidak mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berikan kontribusi apapun kepada daerah. Untuk itu, Pemkot 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram memang harus memantapkan hati terlebih dahulu se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 belum memutuskan nasib pengelolaan MWP. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Artinya, harus ada kepastian dari sekarang, akan di bawa ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mana MWP. Apakah akan dikelola oleh Dispora ataukah diser1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ahkan kepada pihak ketiga. Dewan memberikan argumen, ka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 laupun MWP belum bisa memberikan sumbangan PAD kepada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 daerah, tetapi paling tidak, keberadaannya tidak menambah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 beban bagi keuangan daerah. Beban itu adalah pemeliharaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rutin yang mau tidak mau harus dianggarkan setiap tahun. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kalangan Dewan beranggapan kalau dikelola oleh Dispora, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dikhawatirkan MWP masih akan menjadi beban APBD. Sedang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan kalau dikelola oleh pihak ketiga akan membawa dua keun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tungan. Pertama, Pemkot Mataram tidak lagi terbebani angga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ran pemeliharaan. Kedua, Pemkot Mataram tentu akan menda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 patkan keuntungan dari aset yang dipihakketigakan itu. Kalau1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pun ada sinyal dari Walikota bahwa investor yang boleh me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngelola MWP adalah investor yang jelas rekam jejaknya. Bahkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Walikota menginginkan ada pembangunan lanjutan yang dilaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan oleh investor. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dalam hal ini dibutuhkan keberanian dan inovasi dari Pemkot 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram. MWP harus ‘’dijual’’ kepada investor. Mengenai pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bangunan lanjutan itu, bisa disepakati antara investor dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pemkot Mataram. Demikian pula dengan pembagian royalti. Apa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kah nantinya MWP akan dipertahankan sebagai kolam untuk pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 binaan atlet cabor renang ataukah untuk wisata kelarga, tentu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 investor akan berhitung. Yang terpenting adalah bagaimana MWP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 termanfaatkan dan daerah juga mendapatkan keuntungan. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

MWP Jadi Pelajaran bagi Pemkot

Halaman 14

Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama ANTAP! NTB contoh kehidupan toleransi umat beragama di dunia. Demikian berita Suara NTB edisi 19 Oktober 2017, halaman 1. Tidak main-main, berita itu sebetulnya penegasan dari pernyataan Wakil Ketua The World Organization for alAzhar Graduates (WOAG) yang juga mantan Menteri Waqaf Mesir, Prof. Dr. Muhammad Abdul Fadhiel El-Qoushi saat pembukaan Konferensi Internasional di NTB, Rabu (18-10-2017). Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kehidupan toleransi umat beragama di NTB. Bahkan ia menyerukan agar umat Islam di dunia untuk mencontoh fenomena di NTB ini. Bagi kita di berbagai wilayah Indonesia, penegasan dan bahkan seruan di atas pantas direnungkan. Apalagi mengingat bahwa permasalahan antarumat beragama di Indonesia hingga kini belum tuntas. Ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama terjadi pada kelompok-kelompok radikal yang fundamentalis. Dari berbagai agama di Indonesia, ‘ketidakharmonisan’ hubungan antarumat beragama yang belum tuntas adalah antara Islam dan Kristen. Beberapa waktu lalu kejadiannya di Singkil (Aceh) dan Tolikara (Papua). Kini, dalam berbagai perhelatan pemilihan kepala daerah, merebak juga masalah hubungan antarumat beragama yang kurang baik. Akhirnya, wacana tentang sikap toleransi mengemuka ke wilayah publik. Permasalahan di atas perlu digarisbawahi. Dan ada baiknya pula kita merenungkan sikap toleransi terkait dengan pluralitas agama. Apalagi mengingat bahwa permusuhan antarumat beragama di Indonesia dewasa ini sudah mulai tampak membawa efek psikologis negatif. Yaitu lahirnya perasaan dendam kesumat antarsesama anak bangsa. Masalah sepele akhirnya kerap berubah menjadi besar yang mengkait soal agama. Padahal sebelumnya masyarakat kita dikenal sangat baik dalam memelihara kerukunan. Puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelumnya, warga masyarakat dari berbagai agama di negeri ini bisa hidup damai sebagai sesama anak bangsa. Fenomena di atas bisa dianggap sebagai peringatan pada bangsa kita agar tidak boleh lagi lengah terhadap hal-hal negatif yang mungkin saja dapat memicu konflik serupa di masa

RADIO

Oleh: Hendrizal, SIP, MPd (Dosen PPKn FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang) depan. Kita pun perlu mengelola halhal positif sebagai cara mengantisipasi konflik yang lebih besar dalam bangsa ini di masa selanjutnya. Menyangkut hal positif, bila bercermin pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia, perlu disadari, sebenarnya persatuan dan kerukunan adalah kata kunci dari keberhasilan dalam meraih kemerdekaan. Demikian pula hendaknya dalam mengisi kemerdekaan, persatuan dan kerukunan (termasuk kerukunan antarumat beragama) dari segenap komponen bangsa semestinya menjadi modal penting bagi kita. Konsep persatuan dan kerukunan tersebut semestinya kita pegang teguh. Apalagi bila mengingat, dewasa ini taktik adu domba dan pecah-belah sering dilakukan pihakpihak tertentu di tengah gencarnya ancaman disintegrasi nasional. Perbedaan agama, budaya, suku, bahasa dan adat dalam diri bangsa Indonesia sesungguhnya dapat menjadi potensi integrasi dan sekaligus disintegrasi. Manakala perbedaan itu dikelola baik, dengan berlaku adil dan menganggap perbedaan sebagai kekayaan khazanah bangsa, ia dapat menjadi potensi integrasi. Sebaliknya, manakala perbedaan itu tak dikelola secara adil, ia akan menjadi potensi disintegrasi. Terjadinya konflik-konflik antarumat beragama selama ini, bisa jadi disebabkan oleh faktor ketidakadilan itu. Di antaranya tampak jelas dalam hal kesenjangan ekonomi antarpenganut agama. Itu juga tampak dalam perlakuan politik berdasarkan agama yang dianut, di mana demi memperoleh dukungan politik, beberapa pihak memberikan posisi-posisi strategis kepada elitelit dari agama tertentu. Perlakuan kurang adil itu bisa memancing kecemburuan dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Apalagi antara umat beragama kurang intens mengadakan dialog agama, perlakuan tak adil demikian tambah membuka peluang terjadinya konflik antarumat beragama. Ini terjadi karena masalah agama adalah sangat sensitif bagi para pemeluknya. Sedikit saja ada gesekan, bisa membuat penganutnya emosi. Dan karena alasan

fanatisme, hal itu dapat membuat tindakan mereka sulit dikontrol. Dengan demikian terjadinya konflik antarumat beragama lebih dipicu oleh faktor ketidakadilan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Bukan oleh faktor doktrinal. Agaknya, doktrin-doktrin setiap agama, termasuk Islam dan Kristen, sama sekali tak pernah mengajarkan pemeluknya untuk mengganggu dan merusak harta benda (apalagi membunuh) penganut agama lainnya. Dalam pemahaman demikian, perbedaan agama semestinya tak perlu menjadi konflik manakala masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara mendalam. Sebab selain perbedaan yang ada antaragama, sesungguhnya juga terdapat banyak persamaan. Apalagi ditambah adanya dialog yang intens untuk sama-sama memperjuangkan masalah kemanusiaan dan kemiskinan. Peluang konflik dengan sendirinya akan makin kecil jika masing-masing umat beragama mau melakukan kerja sama dalam masalah sosial-kemanusiaan. Karena itu, untuk mencapai kerukunan beragama yang harmonis, kiranya dialog antarumat beragama perlu intensif diadakan agar tercipta saling pengertian antarkomunitas agama. Saling pengertian itu akan memungkinkan antarkelompok saling menghor-mati. Keadaan itu akan menumbuhkan dan mengembang-kan sikap toleran serta memantapkan kerukunan antarumat beragama. Tapi perlu dicatat, dialog antaragama itu hanya bisa dimulai bila ada keterbukaan sebuah agama terhadap agama lain. Persoa-lannya mungkin baru muncul bila kemudian mulai dipersoalkan secara terperinci apa yang dimaksud keterbukaan itu? Segisegi mana dari suatu agama yang memungkinkan dirinya terbuka terhadap agama lain? Pada tingkat mana keterbukaan itu dapat dilaksanakan? Dalam modus bagaimana keterbukaan itu bisa dilakukan? Untuk mencapai keterbukaan antaragama, idealnya perlu dibuat komitmen bahwa yang diharapkan terjadi dalam dialog antarumat agama bukanlah tindakan yang mempertandingkan persamaan dan perbedaan antara satu agama (sebagai satu sistem substansial yang menyangkut ajaran, doktrin dan kewajibannya) dengan agama lain. Yang perlu dicari, bagaimana agama menjadi jalan dan sebab seseorang atau sekelompok orang terbuka kepada kelompok lain? Dalam konteks itulah perlu dipahami, penyebaran agama wajar terjadi. Agama Islam dan Kristen sebagai agama dakwah, misalnya, sangat mementingkan hal itu. Para pemeluknya me-nanggung kewajiban agama untuk mengemban tugas dakwah. Selain itu, penganutan

suatu agama berarti penerimaan dan pengha-yatan suatu ajaran yang dianggap satu-satunya kebenaran yang menyangkut keselamatan di dunia dan terutama di akhirat. Karena itu, adalah sangat esensial bila orang yang beragama merasa terpanggil untuk menyelamatkan orang lain lewat ajakan memeluk agama yang diyakininya sebagai satusatunya jalan kesela-matan. Ini berarti, pada dasarnya penyebaran agama adalah konseku-ensi dan bagian dari keberagamaan itu sendiri. Tapi, penting disadari, jangan sampai cara yang dipakai dalam penyebaran agama dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, meski dirasionalisasi dengan alasan dakwah menyebarkan ajaran agama. Ketegangan dalam penyebaran agama bisa timbul bila cara-cara yang digunakan dinilai kurang wajar. Penyebaran agama dengan cara mendatangi rumah penganut agama lain, ceramah, tulisan dan selebaran yang bersifat kecaman terhadap agama lain, tentu akan menimbulkan masalah dalam hubungan antaragama. Akhirnya, di tengah berbagai konflik antarumat beragama dewasa ini, bangsa kita memang perlu berintrospeksi dengan pikiran jernih. Konflik antarumat beragama yang sering terjadi hendaknya tak terulang lagi di masa depan. Sebab pada dasarnya konflik tersebut akan menambah luka dan derita bagi rakyat. Hal ini mohon direnungkan secara serius!

Satgas Waspada Investasi hentikan operasional 14 bisnis diduga illegal Masyarakat jangan terjebak dan tertipu

*** Lelang jabatan dua Kepala OPD Pemprov sepi peminat Biasanya ramai menjelang akhir pendaftaran

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 24 Oktober 2017

Pemprov NTB akan Berikan Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin Giri Menang (Suara NTB) Konsep negara hukum Indonesia menganut asas persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara, tanpa pandang bulu, baik kaya, miskin, masyarakat biasa atau pejabat. Asas tersebut diadopsi untuk menegakkan keadilan tanpa padang bulu. Namum demikian, dalam praktik hukum, persamaan di hadapan hukum tersebut, kadang tidak mencerminkan keadilan. Terutama bagi kalangan masyarakat miskin. Banyak masyarakat miskin yang tersandung kasus hukum, tapi karena kondisinya ekonominya yang terbatas, sehingga membuat dirinya tidak maksimal dalam melakukan pembelaan atau menegakkan keadilan. Pikiran itulah yang mendasari perlunya pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara. “Selama ini praktiknya adalah hanya omong-omong doing. Karena gara-gara masalah kecil, banyak masyarakat terjerat masalah hukum akibat kemiskinan yang mereka hadapi. Hal ininlah yang menjadi kerisauan kami. Sehingga kami undang semua LSM dan dosen hukum untuk membahas soal ini. Bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan hukum gratis,” jelas inisiator dari Raperda bantuan hukum gratis ini, anggota Komisi I DPRD NTB H. Makmun dalam FGD empat buah raperda inisiatif DPRD NTB di Hotel Jayakarta, Senin (23/10) kemarin. Sementara itu, salah satu pembicara yang hadir dalam FGD tersebut, yakni akdemisi dari Fakultas Hukum Unram, Joko Jumadi, SH, MH. Ia sepakat dengan apa yang disampaikan Makmun. “Raperda bantuan hukum ini kita hajatkan bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil, tapi dalam kenyataanya, masih masyarakat kita yang tidak tahu mana yang benar salahnya secara hukum, ini terjadi ketimpangan. Nah inilah yang perlu mendapatkan bantuan hukum,” jelasnya. Joko memberikan contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Kota Mataram, yakni kasus Nuril. Dimana di dalamnya Joko ikut menjadi salah satu yang memberikan pendampingan hukum. Dikatakan Joko, Perda bantuan hukum gratis ini juga sangat penting. Selain biaya sewa pengacara yang cukup mahal, juga keterbatasan pengacara. “Rasio advokat dengan jumlah kasus hukum itu tidak sebanding,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 15

Jaksa Dalami Keterangan PPK Proyek Mangkrak MWP Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB mulai masuk ke teknis perencanaan dan pengerjaan proyek Mataram Water Park ( MWP). Senin (23/10) kemarin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek mangkrak di Jalan Udayana itu diperiksa. Dari keterangan saksi, penyidik menggali data data awal sejak proyek itu dilelang dan dikerjakan termin pertama tahun 2007 lalu. “Saya PPK pertama waktu itu. Setelah itu proyek dilanjutkan PPK yang lain,” kata Ikhsan, PPK proyek MWP tahun 2007, Senin siang disela sela pemeriksaan. Ketika proyek itu turun tahun 2007, jabatannya masih kepala seksi pada Dinas PU Kota Mataram, ditunjuk sebagai PPK. Setelah lelang dan tender, dana yang di-

gelontorkan untuk termin pertama mencapai Rp 1 miliar lebih. “Untuk termin pertama itu, anggaran yang cair lebih dari Rp 1 miliar. Itu dua item pekerjaan pondasi,” kata dia. Pondasi itu meliputi tahap awal untuk pengerjaan kolam dan venue. Kurang dari satu tahun, ia diganti oleh PPK berikutnya untuk termin kedua. Seterusnya, disebut Ikhsan, proyek itu sampai enam termin dengan taksiran tiap termin Rp 1 miliar lebih. “Kalau tidak salah, untuk enam termin anggarannya Rp 6 mil-

iar. Kayaknya segitu, tapi saya lupa persisnya,” terang Ikhsan yang saat itu membawa bundelan dokumen sebagai bahan penjelasannya ke penyidik. Periksa Mantan UPTD Dalam sehari, Jaksa Pidsus dan Intelijen Kejati NTB menyelidiki tiga kasus sekaligus. Selain proyek MWP yang mangkrak, dua kasus untuk item retribusi ditelisik sekaligus. Sejalan dengan diperiksanya kepala pasar, penyelidik juga memanggil dan meminta keterangan mantan Kepa-

PT Investindo Amazon dihentikan kegiatan usahanya dalam melakukan penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan janji imbal hasil sebesar 15% 25% per 15 hari (fixincome). Kegiatan penawaran tersebut dilakukan tanpa memiliki persetujuan untuk memperdagangkan produk Perdagangan Berjangka (Forex). Dinar Dirham Indonesia/ www.dinardirham.com harus menghentikan kegiatan usaha technology etherium block chain dengan imbal hasil yang diberikan sebesar 8% - 15% per 13 hari. Wujudkan Impian Bersama (WIB)/ PT Global Mitra Group dihentikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi dikarenakan melakukan kegiatan member get member dengan imbal hasil sebesar 5% 15% setiap berhasil merekrut member baru. Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/ www.azafund.com harus menghentikan kegiatan usaha berupa penawaran deposito berjangka dengan imbal hasil 30% - 42% per bulan. Satgas Waspada Investasi menyampaikan bahwa penggunaan logo OJK Ahmad Zulkhairi Associates LLP (AZA)/dilakukan tanpa izin. PT Mahakarya Sejahtera Indonesia/ PT Multi Sukses Internasional merupakan perusahaan dengan konsentrasi pengembangan, pemasaran dan pelayanan produk Kesehatan (Healthy Care), Perawatan (Personal Care), & Kecantikan (Beauty Care). PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com harus menghentikan kegiatan usaha penawaran program titipan mobil dengan jangka waktu 3 tahun dan pada saat dijual nilai jualnya menjadi 90% dan 10% menjadi milik PT Azra Fakhri Servistama/ Azrarent.com. Tractoventure/Tracto Venture Network Indonesia dihen-

tikan kegiatan usahanya oleh Satgas Waspada Investasi karena melakukan penawaran penggunaan mata uang digital yaitu Crypto Currency dan menggunakan sistem multi level marketing dalam menawarkan mata uang tersebut tanpa dilengkapi izin dari otoritas yang berwenang. PT Purwa Wacana Tertata/ Share Profit System Coin/ SPS Coin.co adalah Sharing Profit System yang bergerak di bidang Bitcoin. Program SPSCoin dijalankan oleh perusahaan PT Purwa Wacana Tertata yang bergerak di bidang cryptocurrency. Profit yang ditawarkan adalah Pasif Income sebesar 1% perhari (tanpa syarat), Refferal Bonus sebesar 10% (tanpa batas), dan Pairing Bonus sebesar 10%. Komunitas Arisan Mikro Indonesia/K3 Plus harus menghentikan kegiatan arisan karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta merugikan masyarakat. PT Mandiri Financial/ investasi saham mandiri. blogspot.co.id harus menghentikan kegiatan penawaran investasi saham dengan tawaran imbal hasil sebesar 10% 500% per bulan. Satgas Waspada Investasi menyampaikan bahwa penggunaan logo OJK oleh PT Mandiri Financial/ investasi saham mandiri.blogspot.co.id dilakukan tanpa izin. Seven Star International Investment harus menghentikan kegiatan penawaran investasi dengan imbal hasil sebesar 53% per 18 bulan karena tidak dilengkapi dengan izin usaha dan diduga melanggar ketentuan perundang-undangan serta berpotensi merugikan masyarakat. (bul)

Lelang Jabatan Dua Kepala OPD Pemprov Sepi Peminat Dari Hal. 1 ‘’Harapan kita tentunya ASN yang memenuhi syarat supaya mendaftar. Sekarang baru tiga orang sampai hari ini kita pantau yang mendaftar. Kita lihat sampai akhir pemberkasan nanti,’’ ucapnya. Fathurahman mengatakan, Pansel sudah bersurat ke kabupaten/kota mengenai lelang jabatan dua kepala OPD provinsi ini, selain bersurat ke seluruh OPD yang ada. Ia mengaku optimis jumlah pelamar untuk masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akan lebih dari tiga orang calon. Terlebih, dua JPTP yang dilakukan seleksi ini merupakan jabatan teknis. “Jabatan-jabatan teknis ini, Insya Allah kita semakin banyak pendaftar terutama dari kabupaten/kota,” tandasnya. Lelang jabatan ini dilaku-

kan oleh Pansel yang terdiri dari tujuh orang anggota. Terdiri dari tiga orang unsur internal Pemprov NTB dan empat orang unsur eksternal atau akademisi. Tiga orang unsur internal Pemprov tersebut, yakni Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Asisten III Setda NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd dan Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman. Sementara, empat orang unsur eksternal, semuanya merupakan akademisi dari dua perguruan tinggi di Mataram. Yakni, Universitas Mataram sebanyak dua orang dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sebanyak dua orang. Para akademisi itu antara lain, Prof. Sarjan, Dr. Fathurahman dan Dr. Jamaludin.(nas)

Setelah menjabat tahun 2016, ia kemudian pensiun dengan masa jabatan sejak 2014.Dalam kurun waktu itu, tugasnya hanya menarik retribusi parkir di pinggir ruas jalan di Kota Mataram. Dari target Rp 700 juta, masa jabatannya bisa tembus hingga Rp 1 miliar, diklaim melebihi target. Sehingga sulit jika dikatakan bocor. Semua aturan diakuinya sudah dijalankan, sehingga dia meyakini tidak ada masalah dan penyelidikan jaksa bukan mengarah pada retribusi di bawah 2017. Pertanyaan dilontarkan padanya pun tidak terlalu mendalam, seputar jumlah retribusi dan aturan. (ars)

Pembalakan Liar Hutan Mareje Bonga

Pemilik Kayu Sonokeling Diperiksa Mataram (Suara NTB) Penyidik memeriksa pemilik 870 batang kayu Sonokeling diduga dari kawasan hutan berinisial GN, Senin (23/ 10). Pemeriksaan tersebut

untuk menelisik peran GN yang memperdagangkan kayu yang masuk status konservasi rentan itu. GN diperiksa mulai pukul 09.00 Wita. “Sedang diperik-

sa. Masih sebagai saksi dulu,” ujar Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie. Ia menambahkan, pemeriksaan itu juga untuk

Satgas Waspada Investasi Hentikan Operasional 14 Bisnis Diduga Ilegal Dari Hal. 1

la UPTD Retribusi Parkir pada Dishub Kota Mataram, H. Syamsul Hakim. Saksi hanya menjelaskan seputar apa yang diketahui selama dia menjabat. Seperti target retribusi Rp 700 juta setahun, dari akumulasi penarikan Rp 500 untuk sepeda motor dan Rp 1000 untuk mobil. Keterangan saksi ini untuk dicocokkan dengan regulasi dan jumlah penarikan untuk tahun 2017. “Keterangan saya hanya dicocok cocokkan saja. Kan beda pada masa saya tahun 2014 sampai 2016. Waktu itu cuma Rp 500 untuk motor dan mobil Rp 1000. Kalau sekarang kan dua kali lipat, jadi lebih banyak,” bebernya.

mengklarifikasi GN dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. “Kita dalami perannya dia seperti apa,” kata Darsono. Ratusan batang kayu Sonokeling milik GN diduga diambil dari kawasan hutan Mereje Bonga RTK 13 Sekotong, Lombok Barat. Tetapi dalam dokumen pengangkutannya disebutkan kayu itu diambil dari perkebunan warga. Barang bukti 870 batang kayu Sonokeling yang diamankan Polda NTB akhir September lalu sudah dititipkan di Kantor KPH Rinjani Barat untuk keperluan penyidikan. Dalam dokumen disebutkan kayu yang diangkut sejumlah 636 batang atau setara 10,5 kubik. Kayu yang diangkut dengan truk kontainer bernomor polisi L 9186 UN

tertera berasal dari Lombok Barat. Sejumlah kayu itu diangkut dengan truk kontainer dengan nomor polisi L 9186 UN. Pada saat diamankan dari Jalan Raya Lembar, truk tersebut sedang dalam perjalanan menuju salah satu kota di Jawa Timur, ke gudang cukong. Dari hasil lacak balak, kayu itu tidak dapat dibuktikan pemilik kayu mengenai asal muasalnya, 80 persen dari 870 batang tersebut diduga dari kawasan hutan. Dalam kasus itu penyidik menemukan indikasi pidana seperti diatur dalam pasal 87 ayat 1 huruf b juncto pasal 12 huruf l UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (why)

Perbaiki Akuntabilitas Kinerja Dari Hal. 1

(Suara NTB/why)

DIPERIKSA - Pemilik kayu sonokeling sedang menjalani pemeriksaan

Belanja dan Aset Rp 6,8 Miliar Kota Bima Jadi Temuan BPK Dari Hal. 1 BPK yang menerima informasi berdasarkan penelusuran awal oleh Inspektorat Kota Bima, diketahui terdapat 18 SKPD terdampak banjir yang mengakibatkan kerusakan dokumen keuangan. Terdiri dari 29 dokumen rusak ringan, 136 dokumen rusak berat, 18 dokumen hanyut dan kerusakan aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp 3.749.217.076,71. Dengan kondisi, sebanyak 127 aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp762.103.724,63 rusak ringan, sebanyak 2.346 aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp2.435.219.150,92 rusak berat dan sebanyak 172 aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp551.894.201,16 hanyut. Selain soal aset, terdapat dokumen pertanggungjawaban senilai Rp3.286.516.728,00 pada sembilan SKPD yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi kembali karena rusak maupun hanyut. Terdiri dari belanja pegawai senilai Rp927.479.400,00, belanja

barang dan jasa senilai Rp2.056.067.328,00 dan belanja modal senilai Rp302.970.000,00. Atas kondisi itu, sebenarnya Walikota Bima sudah mengeluarkan surat pernyataan bencana nomor 360/559/XII/ 2016. ”Walikota Bima menyatakan telah terjadi bencana banjir di wilayah Kota Bima yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, infrastruktur, lahan pertanian, peternakan, dan pemukiman penduduk pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016. Berdampak pada hilangnya dokumen keuangan,” kata Ervyn. Namun demikian, BPK tetap mencatat itu sebagai temuan, seperti pada keadaan normal. Tidak lengkapnya pertanggungjawaban keuangan dan aset itu, dinilai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 132 ayat 1, yang bun-

yinya bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja senilai Rp3.286.516.728,00 tidak dapat diuji dan diyakini kewajarannya dan aset tetap tidak dapat digunakan. Masih dalam catatan BPK, atas permasalahan tersebut, Walikota Bima menyatakan bahwa kedepannya akan memperbaiki sistem dan administrasi. Selain itu Kepala SKPD terkait menjelaskan telah dilakukan penelusuran ulang atas dokumen pertanggungjawaban senilai Rp55.341.546.063,00 tersebut yang dapat diidentifikasi senilai Rp52.055.029.335,00. Sehingga dokumen yang tidak dapat ditelusur menjadi Rp3.286.516.728,00. “BPK merekomendasikan Walikota Bima agar memerintahkan seluruh Kepala SKPD supaya lebih optimal dalam melakukan penyimpanan dan pengamanan atas dokumen keuangan Pemerintah Daerah,” tutupnya. (ars)

Pemprov Berhentikan Oknum ASN Diskop UMKM Dari Hal. 1 “Kejadiannya sudah lama. Perbuatan yang bersangkutan sudah lama, sejak 2012, 2013. Itu laporan yang kita terima awalnya dari SMS Center Pemprov NTB. Kan wajib ditindaklanjuti. Kita cari siapa yang merasa dirugikan, kita panggil. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Dan mereka mengaku bahwa menjadi korban. Ada tiga korban yang kita panggil,” jelasnya.

Sepanjang 2016 lalu, sebanyak 103 ASN lingkup Pemprov NTB kena sanksi berat akibat indisipliner. Dari jumlah tersebut sebanyak 3 orang diberhentikan dengan tidak hormat, 2 orang dibebaskan dari jabatannya dan 6 orang diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Ditanya mengenai pengawasan ASN yang sudah mulai terlihat melempem? Raisah membantahnya. Ia menyatakan, BKD bersama dengan Satpol PP

dan Inspektorat terus melakukan pengawasan terhadap ASN yang indisipliner. Ia mengklaim, jumlah ASN yang indisipliner saat ini mulai berkurang dibandingkan sebelumnya. Dalam waktu dekat, katanya, ada satu ASN yang akan diberhentikan lantaran indisipliner. Oknum ASN tersebut akan kena sanksi berat lantaran tidak masuk kerja tanpa keterangan. “Nanti Desember akan kita berikan sanksi,” ucapnya. (nas)

Tak Dikembalikan ke Daerah Dari Hal. 1 tidak lagi dikembalikan ke daerah asalnya. Sebelumnya, Pemprov berharap sebanyak 75 orang putra daerah lulusan IPDN dapat dikembalikan ke NTB. “Kemarin kita berharap seluruh lulusan IPDN yang berasal dari NTB dikembalikan. Lulusan IPDN Angkatan XXIII itu ada 75 orang dari NTB. Tetapi dengan kebijakan yang diambil oleh pusat untuk implementasi nawacita Presiden, membangun dari pinggi-

ran. Ndak ada yang dikembalikan ke daerah asal,” kata Fathurahman. Sesuai ketentuan, para lulusan IPDN tersebut minimal dua tahun mengabdi di daerah tempat penugasan. Setelah itu mereka dapat mengajukan pindah ke daerah asal. Namun, lanjut Fathurahman, kebijakan ini tergantung pemerintah pusat, apakah akan disetujui atau tidak. Lulusan IPDN tahun 2016 lalu yang berasal dari NTB disebar ke NTT dan Papua. Banyak putra daerah asal

NTB yang ditugaskan ke Indonesia Timur. Sementara lulusan IPDN yang diberikan ke NTB kebanyakan dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Karena mereka bukan berasal dari NTB, diharapkan 23 ASN lulusan IPDN tersebut dapat beradaptasi dengan kultur masyarakat di daerah ini dalam akselerasi pembangunan. “Tapi butuh penyesuaian, tapi saya yakin lulusan IPDN mampu untuk itu. Kita berharap seharusnya dari NTB. Tapi ini kebijakan nasional yang diambil,” tandasnya. (nas)

Ikhtiar itu, kata Wagub, berhasil mengantarkan NTB memperoleh nilai SAKIP B dari yang sebelumnya selalu CC. ‘’Semoga tahun ini dapat meraih nilai yang lebih baik lagi, dari tahun sebelumnya,’’ harapnya. Karenanya, Wagub kelahiran Sumbawa itu menyambut baik upaya Kemenpan RB mengawal pembenahan reformasi birokrasi. Terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sakip dan Peraturan Menpan Tahun 2015, tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP, mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan, pelaporan dan evaluasi, sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang dijalankan, untuk kemudian diinformasikan kepada publik. Lebih lanjut Wagub menyebut, keseriusan kabupaten/ kota yang juga turut menerapkan e-Sakip, menunjukkan

adanya komitmen pemerintah daerah secara bersama menghadirkan kinerja instansi yang akuntabel. Kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah 2 Kementerian PANRB, Dra Nadimah MBA menyebut tujuan timnya melakukan evaluasi adalah bukan untuk mengaudit, tetapi hanya memotret tentang kemajuan, progres penerimaan kebijakaan baik yang terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, kinerja instansi dan zona integritas. ‘’Kehadiran kami Ini menunjukkan mungkin lebih tepat dikatakan sebagai evaluator bukan auditor,” ujarnya. Dengan posisi sebagai evaluator maka ada unsur pembinaan, untuk bisa melihat kekurangan, selanjutnya dapat melakukan pendampingan untuk perbaikan yang lebih baik dalam implementasi ke depan. (nas)

Jaksa Periksa 19 Kepala Pasar dan UPTD Dari Hal. 1 Rusiah, salah seorang saksi dipanggil sekitar pukul 09.00 Wita. Kepala Pasar Pagutan ini sempat istirahat siang dan lanjut lagi masuk ke ruangan pemeriksaan aula utama. Kepada penyidik Kejaksaan, Rusiah mengaku membeberkan secara terbuka terkait penarikan retribusi dari pedagang sesuai pertanyaan yang dilontarkan. Rusiah menyebut, per bulan dia ditarget menarik retribusi Rp 525 ribu. Tapi karena penarikan bisa dimaksimalkan, dia mampu menyetor hingga Rp 550 ribu per bulan. “Saya kan nariknya (retribusi) bukan berdasarkan target, tapi potensi. Karena potensinya besar, ya kita besar juga setornya,” kata Rusiah. Karena bisa melebih target, dalam setahun dia bisa menyetor Rp 18.500.000 sampai Rp 19.000.000. Dalam penilaian Inspektorat Kota Mataram, dia mengklaim pencatatan retribusi Pasar Pagutan dinilai paling baik. Memang dia mengakui beberapa bulan terakhir sempat turun karena ada konflik antar warga, menyebabkan pedagang yang berjualan dan pembeli jumlahnya menurun. Apes, penarikan maksimal mencapai Rp 300.000. “Tapi sudah saya jelaskan itu. Saya juga sudah minta Kepala Dinas untuk turun mengecek langsung situasinya,” kata dia menjamin transparansi penarikan. Pantauan Suara NTB, para

saksi diperiksa bergilir di Aula Kejati NTB. Sekali periksa, tiga sampai lima kepala pasar berhadapan dengan penyidik jaksa yang melakukan pemeriksaan maraton. Satu per satu kepala pasar ke luar, disusul masuknya kepala pasar lain yang mendapat giliran dimintai keterangan. Penyidik dipimpin Mahendra, SH.,MH, salah satu koordinator pada Pidsus. Di tempat yang sama, Kepala Pasar Cakranegara, I Nengah Sukardi yang turut diklarifikasi juga menjelaskan hal sama. Tapi dia mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan terkait retribusi Pasar Pagesangan Mataram. “Kalau sekarang kan saya Pasar Cakra. Tapi saya dipanggil karena pernah jadi Kepala Pasar Pagesangan,’’ beber Nengah Sukardi. Kepada penyidik dia juga sudah menjelaskan semua mekanisme penarikan retribusi dari ratusan pedagang di sana, rinci mulai dari penarikan harian. Terkumpul bulanan dan tahunan, jumlah setor ke UPTD. Dari hasil evaluasi Disperindag, Pasar Pagesangan saat di bawah kendalinya mendapat penilaian bagus. Selain kepala pasar, dua Kepala UPTD diklarifikasi. Mereka adalah Arifin selaku Kepala UPTD Ampenan dan Mataram, kemudian Lalu Satrana Hadi selaku Kepala UPTD Cakra dan Sandubaya. Mereka diklarifikasi di ruangan pemeriksaan berbeda. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 24 Oktober 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/dys)

FOTO BERSAMA - Wisudawan dan wisudawati bersama keluarga foto bersama Rektor Unram, Prof.Sunarpi usai diwisuda.

Unram Kembali Luluskan 4.154 Wisudawan Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram), kembali menggelar kegiatan wisuda tahun akademik 2016/ 2017, Senin (23/10). Kegiatan wisuda kali ini diikuti sebanyak 4.154 wisudawan yang tersebar di 54 program studi dengan jenjang pendidikan mulai DIII, Strata Satu (S I), Strata Dua (S II), Strata Tiga (S III), dan Profesi Dokter. Banyaknya jumlah wisudawan membuat panitia membagi waktu wisuda menjadi lima hari mulai tanggal 23-28 Oktober.

Hal itu untuk menghindari membeludaknya saat wisuda. Wakil Rektor I Unram Prof. Lalu Wirasapta Karyadi, menegaskan bahwa wisuda tahun ini lebih banyak di banding tahun lalu. Meski pola wisuda sama dengan tahun lalu yaitu sekali setahun. Tapi yang membuat banyaknya wisudawan karena beberapa program studi baru juga saat ini banyak yang meluluskan wisudawan baru. ‘’Ini memasuki tahun ke dua pelaksanaan wisuda satu kali setahun,’’ ujar Karyadi ditemui usai wisuda. Dijelaskan Karyadi, program studi D III Vokasi atau

Pendidikan Diluar Domisili (PDD) Bima dan KLU juga menyumbang wisudawan untuk pertama kali. Selain itu program Doktor Ilmu Hukum juga mampu mewisuda enam orang doktor baru Bidang Ilmu Hukum. Sedang dari program profesi sebanyak tiga orang dan sarjana pendidikan dokter sebanyak empat orang. Sementara yang berasal dari prgram ADIK khusus bagi mahasiswa Papua sebanyak satu orang. “Di banding jumlah tahun lalu karena banyak jumlah program studi yang selesai,” jelasnya. (dys/*)

(Suara NTB/her)

BALIHO - Baliho pasangan calon di Lobar mulai menjamur di Lobar. Mereka siap menantang Fauzan Khalid yang akan berpasangan dengan Hj. Sumiatun.

Paket Penantang Petahana Mulai Unjuk Gigi

NW-NU Berpeluang Bersatu di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Sosok Nauvar F. Farinduan bersama TGH. Muammar Arafat mulai berani terang-terangan unjuk diri di publik. Beberapa baliho pasangan yang digadang maju melalui independen ini, telah terpampang di beberapa titik di wilayah Lobar. Hal ini seolah mengindikasikan komunikasi duet dua balon ini nyaris mengerucut. Sebelumnya, baliho Bupati Lobar H Fauzan Khalid dengan Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun banyak dipasang. Namun sekarang baliho figur-figur yang akan maju di PIlkada Lobar mulai menjamur, seperti HM Izzul Islam-TGH Khudori Ibrahim dan Nauvar F Farinduan-TGH Muammar Arafat. Menanggapi kemunculan baliho bersama TGH Muammar Arafat, Nauvar F Farinduan mengklaim sudah final. Hanya saja belum dapat diketahui kapan dilakukan deklarasi antara keduanya. “Paketan (Farin-Muammar) Insya Allah sudah, deklarasi yang belum,” ujarnya singkat. Bisa saja rencana paket duet ini bukan tanpa kendala. Sebab hingga kini belum dapat ditentukan siapa nomor satu dan dua. Pasalnya, kedua politisi muda itu masih mengincar posisi calon Bupati Lobar. Bahkan, guna memuluskan rencana maju, Muammar telah melakukan aksi pengumpulan KTP. Meski di lain sisi, keduanya masih mengharapkan mendapat dukungan dari parpol, khususnya Golkar. Seperti diketahui, basis massa Muammar diklaim besar. Banyak tuan guru dan pesantren mendukungnya. Posisi wakil rakyat di DPRD NTB Dapil Lobar-KLU pun menjadi bukti, ia sudah memiliki basis massa yang jelas. “Tunggu saja, kita terus memberi kejutan,” ujar Muammar singkat. Sementara itu, Ketua Perindo NTB H. M. Izzul Islam mengakui belum ada kata final bersama TGH Khudori Ibrahim. Begitu juga dengan dukungan parpol masih terus berproses. Sebab, dinilai masih cukup waktu. Meski isu yang beredar ada PDIP, PKB, dan PBB siap mendukung pasangan tersebut. Terlebih paket ini akan lakukan deklarasi pertengahan bulan November. Benar tidaknya kabar tersebut, diakui Ketua DPW PKB NTB H. L. Hadrian Irfani masih berproses. Sebab, selain kader PKB TGH Khudori yang digadang-gadang maju, ada pula H. Sulhan Muchlis Ibrahim yang dikabarkan berpasangan dengan TGH. Hasanain Juaini. “Yang rajin komunikasi dengan DPW dan intens adalah Hasanain-Sulhan,” tandasnya. Belakangan, nama Sulhan Mukhlis yang diketahui salah satu pengurus PKB dan NU juga santer disebut berpaketan dengan TGH. Hasanain. Bahkan, foto keduanya yang berpasangan telah tersebar di media sosial. Jika duet ini bersatu, tentu barisan massa NW bakal bersatu dengan

NU. Sebab TGH Hasanain sendiri telah didapuk oleh TGB untuk maju, sedangkan suara NU bisa diambil oleh Sulhan yang nota bene berasal dari NU. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257