HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SELASA, 24 SEPTEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 162 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Proyek Dermaga Waduruka Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) Dermaga Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima yang sempat mangkrak, belakangan pengerjaan proyeknya dilanjutkan. Pihak rekanan bertanggung jawab menuntaskan pekerjaan dengan total nilai Rp4,5 miliar. Pekerjaan dimulai dua pekan kemarin setelah pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terus menekan PT. AJA agar melanjutkan pembangunan dermaga. ‘’Sebenarnya kontraknya sudah tidak ada. Tapi karena tanggung jawab moral, makanya pekerjaannya dilanjutkan,’’ kata PPK Proyek Dermaga Waduruka, Mustakim, Senin (23/9). Besarnya volume pekerjaan saat proyek ini ditinggal PT. AJA baru mencapai 70 persen. Fisik dermaga hanya berupa tiang pancang yang menjulur ke laut. Sampai akhirnya pekerjaan dengan judul ‘’Rehabilitasi Dermaga Waduruka’’ itu jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kontraknya diputus Desember 2018. Bersambung ke hal 15
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dua terdakwa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kasus korupsi dana konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 (BPR) NTB. Dengan demikian, putusan tingkat banding 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tetap berlaku yang menyatakan terdakwa bersalah dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dihukum tiga tahun enam bulan penjara. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
MA Tolak Kasasi Terdakwa Kasus BPR
(Suara NTB/ist)
DILANJUTKAN - Kondisi terbaru Dermaga Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang sempat mangkrak. Setelah ramai disorot, rekanan melanjutkan dan menuntaskan sisa 30 persen pekerjaannya.
TP4D Rekomendasikan Putus Kontrak Proyek Jembatan Nasional TO K O H Kerja Zul-Rohmi Bagus SATU tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd (Zul - Rohmi), dipuji anggota DPRD NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat . Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini menilai tata kelola pemerintahan Zul-Rohmi dalam setahun kepemimpinan pasangan ini sudah bagus. ‘’Kalau saya melihat kerjanya bagus. Komunikasi sosial bagus. Komunikasi politik juga bagus. Kalau pun masih ada kelemahan, tetapi itu bagian dari proses yang akan terus menerus diperbaiki,’’ ujarnya, Senin (23/9). Dalam penataan birokrasi, mantan birokrat Pemprov NTB ini menyarankan agar dilakukan berdasarkan pendekatan karir yang profesional. Bersambung ke hal 15 H. Ridwan Hidayat
KO M E N TTAA R
Proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini senilai Rp45 miliar, dikerjakan PT. AMB. Dibangun di tiga titik ruas jalan nasional untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Proyek tiga jembatan itu jadi penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya pergantian Jembatan Longken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes. Dalam perjalanan pekerjaan
Pejabat Publik Diminta Mundur dari Kepengurusan Inti KONI
’’
(Suara NTB/ndi)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Dunia keolahragaan nasional tengah mendapat perhatian luas dari masyarakat, setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi terbelit dugaan kasus Tipikor dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) baru-baru ini. Di sejumlah daerah, termasuk NTB sejumlah pihak mulai menyoroti problem yang ada dalam tubuh KONI daerah. Menurut sebagian pihak, kasus yang terjadi di KONI pusat menyeret keterlibatan Menpora, dinilai tidak tertutup kemungkinan juga bisa terjadi di Provinsi NTB dan disejumlah KONI d a e r a h Kabu-
H. Ruslan Turmuzi
si perbaikan dan percepatan. Jika tidak kunjung sesuai harapan maka putus kontrak. Ancaman ini bukan tanpa pertimbangan, sejak awal timnya sudah melihat ada tanda-tanda masalah pada proyek itu sejak pertama kali turun lapangan akhir Agustus lalu. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Rawan Penyelewengan Anggaran
PEMPROV NTB menggelontorkan anggaran Rp1,8 miliar untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami ratusan ribu warga di sembilan kabupaten/kota di NTB. Anggaran tersebut berasal dari dana tak terduga APBD Perubahan 2019. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH mengatakan, anggaran sebesar Rp1,8 miliar tersebut akan digunakan untuk membeli air bersih dan operasional kendaraan yang mengangkut air bersih kepada warga terdampak. Anggaran itu akan diberikan ke BPBD kabupaten/kota. Bersambung ke hal 15
kan alat berat untuk pemasangan beton pancang jembatan. ‘’Saya lihat kelemahan ada di manajemen perusahaan. Belum qualified untuk menangani pekerjaan besar,’’ ujarnya. Pekan depan TP4D akan turun kembali ke Sembalun untuk mengecek perkembangan sesuai hasil rekomenda-
DEVIASI - Kondisi proyek jembatan nasional di Sembalun yang belum menunjukkan progres. TP4D menemukan deviasi atau penyimpangan dari perencanaan mencapai 20 persen.
(Suara NTB/ist)
Dibutuhkan 3,3 Juta Liter Sehari
H. Ahsanul Khalik
proyek, setidaknya ada dua kali dilakukan show cause meeting (SCM) oleh pihak PUPR sebagai Satuan Kerja (Satker) pelaksana, ditindaklanjuti dengan peringatan oleh TP4D. ‘’Kita berikan peringatan karena deviasi minus sampai 20 persen,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.MH didampingi Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH,MH, Senin (23/9). Deviasi yang sebelumnya minus 14 persen, terus bertambah menjadi 20 persen. Rekomendasi peringatan terus disampaikan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar rekanan pelaksana mematuhi tertib administrasi dan mengejar keterlambatan pekerjaan. Jika tak kunjung membaik, maka
menurutnya tidak ada pilihan lain. ‘’Kita rekomendasikan putus kontrak,’’ tegasnya. Pangkal persoalan pada pelaksanaan jembatan ini, disebutnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafide untuk ukuran proyek nasional. Fakta ditemukannya, hingga kini rekanan belum juga mendatang-
paten/Kota di NTB. Pasalnya, sampai sejauh ini sejumlah KONI di Kabupaten/Kota diduga telah melakukan pelanggaran hukum, menyangkut struktur kepengurusan di tubuh organisasi keolahragaan itu. ‘’Melihat kasus Menpora yang manjadi tersangka dugaan pelaku Tipikor dana hibah KONI pusat. Saya melihat di NTB ini ada potensi ke arah sana. Karena banyak sekali dugaan pelanggaran regulasi dan pelanggaran tersebut berkaitan dengan anggaran yang digelontorkan kepada KONI sendiri,’’ ujar Ruslan Turmuzi, juru bicara anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI-P, Senin (23/9). Dugaan pelanggaran yang dimaksudkan Ruslan adalah menyangkut keberadaaan sejumlah pejabat publik, yakni antaranya ada kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota Dewan menjabat dalam struktur kepengurusan KONI. Padahal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2005 tentang keolahragaan nasional, Bersambung ke hal 15
Dalam pasal 56 ayat -14, pejabat publik dilarang merangkap sebagai pengurus inti KONI. Pejabat publik seperti kepala daerah, hakim, DPRD, dan ASN tidak boleh jadi pengurus KONI. Tapi yang terjadi di NTB, sejumlah KONI di daerah, pengurus intinya banyak diisi oleh pejabat publik
Deviasi Serapan Fisik APBD NTB Capai 19,25 Persen Mataram (Suara NTB) Realisasi fisik APBD NTB 2019 masih jauh di bawah target. Berdasarkan data emonev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sampai Agustus 2019, progres fisik APBD NTB baru 55,75 persen. Pada bulan Agustus, Pemprov menargetkan realisasi fisik APBD NTB sebesar 75 persen. Artinya, terjadi deviasi progres fisik APBD NTB sebesar 19,25 persen. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT menjelaskan penyebab besarnya deviasi progres fisik APBD 2019. Ia mengatakan, rendahnya realisasi fisik akibat rasionalisasi anggaran/kegiatan saat pembahasan RAPBD Perubahan 2019 beberapa waktu lalu. Biasanya, APBD Perubahan dibahas pada bulan Oktober. Tetapi tahun ini, pembahasan APBD Perubahan 2019 dipercepat, sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD NTB periode 20142019, Agustus lalu. ‘’Deviasi itu, ada beberapa kegiatan yang dirasionalisasi. Sehingga untuk jalan lebih cepat, masih belum ada kepastian. Apakah dirasionalisasi atau nggak. Bersambung Sadimin ke hal 15
(Suara NTB/nas)
Mataram (Suara NTB) Proyek jembatan nasional di Sembalun, Lombok Timur tak kunjung menunjukkan progres. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) menemukan deviasi atau penyimpangan dari perencanaan cukup besar, mencapai 20 persen. Jika tak kunjung membaik, akan direkomendasikan putus kontrak.
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
Harus Mencapai Visi UNTUK meraih visi, Kelurahan Banjar akan bersinergi untuk mengintegrasikan roda pemerintahan demi membangun masyarakat yang berdaya saing. Ditemui Suara NTB, Lurah Banjar, Sapardi menyampaikan, kelurahan akan mengaktifkan program-program demi kesejahteraan masyarakat khususnya warga kelurahan Banjar yang tertuang dalam tujuan, visi, dan misi kelurahan. “Saya mungkin akan mengintegrasikannya dengan kelurahan Ampenan Tengah juga, Insha Allah tahun 2020 kita akan membangun Taman Bako den(Suara NTB/viq) gan dana Rp1 miliar lebih Sapardi yang dibiayai pusat,” jelas Sapardi, lurah yang baru menjabat ini, Senin (23/9). Untuk mengintegrasikan visi dan misi kelurahan, lanjut Sapardi, tentunnya semua pihak di kelurahan akan melakukan koordinasi ke RT dan masyarakat untuk menguatkan lembaga-lembaga dan masyarakat di kelurahan. “Kita akan integrasikan semuanya. Ini untuk memajukan visi dan misi kelurahan,” jelasnya. Untuk program kelurahan, Sapardi akan bekerjasama dengan seluruh kepala lingkungan di kelurahan Banjar. “Salah satunya juga, kami kan punya bank sampah mandiri yang dikelola oleh Aisah (Kawis Krisant), itu juga barang–barang hasil produksinya akan kita kirim ke luar negeri, Insha Allah,” tegasnya. Nantinya, kelurahan akan mengaktifkan kembali Kawis Krisant yang telah vakum. “Insha Allah kita akan kembali membangkitkan semangat adik-adik remaja yang tergabung dalam pengurus Kawis Krisant,” jelasnya. Sesuai dengan vsi dan misi tadi, jelas Sapardi, semua program yang ada di kelurahan Banjar akan diaktifkan kembali. “Selama ini kan banyak yang vakum. Untuk Kawis Krisant sendiri, kita akan minta untuk tiga kepala lingkugan untuk ikut membantu menghidupkan kembali. Ini kan merupakan tujuan, cita-cita dan visi misi kami di kelurahan Banjar,” tutup Sapardi. (viq)
Solusi Kekurangan Hunian ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Indra Sutiadi, tidak menyangkal bahwa Kota Mataram masih kekurangan hunian. Salah satu indikatornya, masih ada beberapa KK (Kepala Keluarga) yang tinggal dalam satu rumah. Namun, keberadaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang diklaim Pemkot Mataram sebagai solusi mengatasi kekurangan rumah, dinilai belum menjawab persoalan. Menurut Indra, solusi untuk mengatasi kekurangan hunian di Kota Mataram adalah rumah subsidi. Sekretaris REI (Suara NTB/fit) NTB ini menuturkan bahIndra Sutiadi wa Ketua REI pusat sudah menghadap Presiden untuk meminta kuota tambahan. ‘’Dan Alhamdulillah sudah diiyakan kuota tambahan sebanyak 80 ribu se-Indonesia,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (23/9). Dari kuota tambahan sebanyak 80 ribu rumah itu, dia tidak merinci berapa jatah untuk Kota Mataram. ‘’Karena sistemnya, siapa yang cepat menyerap dia yang dapat,’’ sebutnya. Politisi Golkar ini yakin, dengan kuota tambahan itu, akan mampu mengcover kebutuhan rumah subsidi hingga akhir tahun. Indra optimis rumah subsidi ini akan terserap habis. Dia melihat animo masyarakat untuk memiliki rumah subsidi, cukup tinggi. Ini tidak terlepas dari banyaknya kemudahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Antara lain, adanya subsidi uang muka, subsidi bunga. Sedangkan bagi developer juga mendapat subsidi dalam bentuk PSU seperti infrastruktur jalan. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini yakin, kondisi perekonomian masyarakat pascagempa sudah mulai pulih. Sehingga, rumah subsidi yang disediakan para pengembang akan cepat laku terjual. Pada bagian lain, rusunawa kata Indra, adalah dua hal yang berbeda. ‘’Kalau rusunawa itu kan masyarakat menyewa sifatnya. Kalau rumah subsidi itukan langsung menjadi hak milik,’’ ujarnya. Dia melihat minimnya minat masyarakat menempati rusunawa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terutama, lokasi pembangunan rusunawa yang dianggap tidak strategis. ‘’Kadang-kadang pembangunannya itu tidak sesuai kebutuhan. Iya jauh,’’ cetusnya. Menurut Indra, kalaupun harus dibangun rusunawa, seharusnya di tengah-tengah kota. Oleh karena itu, selain rumah subsidi, solusi mengatasi kekurangan hunian di Kota Mataram adalah rumah komersil bagi masyarakat yang penghasilannya di atas standar. (fit)
SUARA MATARAM
Dewan Pertanyakan Perbaikan Rumah Korban Gempa Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram mempertanyakan data rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan rumah rusak akibat gempa pada Agustus 2018 lalu. Masalahnya, sampai September 2019 ini banyak ditemukan rumah rusak belum diperbaiki. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi ditemui di lingkungan Gerung Butun Barat saat mengecek tahapan pembangunan bantuan rumah tahan gempa (RTG), Senin (23/9), menyesalkan sampai saat ini banyak rumah warga yang rusak akibat gempa di Lingkungan Gerung Butun Barat dan Tembelok Kelurahan Mandalika belum mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal, dari data yang dihimpun pihak kelurahan, jumlah rumah rusak akibat gempa di Kelurahan Mandalika sekitar 400 rumah rusak ringan dan rusak sedang. “Kok bisa gitu ya, sudah sekian lama tahapannya sudah dilakukan, kok masih ada seperti ini,’’ katanya. Bagi Didi, sebenarnya kalau data korban sudah masuk, itu sudah bisa direhab. Tetapi dia menyadari mungkin ada hal-hal teknis administratif yang belum ditindaklanjuti. Menurutnya, pendataan di lapangan perlu pengecekan kembali. Dinilai Didi, setidaknya, dinas terkait memverifikasi kembali dengan kondisi di lapangan. “Ini perlu saya cek nanti, bisa jadi di beberapa tempat terjadi seperti ini juga,” paparnya. Menurutnya, dari pengecekan di lapangan tersebut, ditemukan kejanggalan saat proses pendataan rumah rusak akibat gempa. Ia menduga, saat proses pendataan tidak terbangun dengan baik. ‘’Selain tidak masuk database secara keseluruhan, juga tidak dilakukan tahap berikutnya yang sifatnya memverifikasi ke lapangan,” lanjut Didi. Seharunya tegas Didi, data tersebut masuk dalam data verifikasi sebagai dasar menentukan kualifikasi. “Apakah ini masuk rusak ringan, sedang, atau berat. Kalau tidak, erikan alasan kenapa tidak masuk
Ada pun dalam mengatasi kekurangan tenaga umum fungsional di Kelurahan jelas Nelly, nantinya BKPSDM a k a n mendistribusikan sesuai pemetaan Pemkot. Pengisian jabatan kosong ini, lanjut Nelly, akan diprioritaskan Pemkot terlebih dahulu di masingmasing kelurahan yang memiliki kekurangan SDM. “Tapi kita akan lakukan pemetaan dulu di tingkat SKPD mana yang kelebihan itu yang akan kita petakan. Kalau kita dapat kelebihankelebihan di masing-masing SKPD berdasarkan kebutuhannya, kita akan distribusikan ke kelurahan,” lanjutnya. Dari data BKPSDM, hampir semua kelurahan di Kota Mataram perlu penambahan tena-
dalam daftar sedang, ringan, dan berat,” imbuhnya. Dari pantauan DPRD Mataram, katanya, seharusnya banyak rumah yang mendapat bantuan rehab rekon kategori rusak ringan dan sedang. “Dari pengecekan ini, paling tidak (rumah, red) masuk ke rusak ringan. Ada juga yang rusak sedang. Ambruk gitu kan, dan bahkan bisa berat,” jelasnya. Dalam waktu dekat, DPRD Kota Mataram akan mengundang semua pihak baik camat lurah, BPBD, Perkim dan lainlain yang ikut andil dalam masalah ini. Didi pun akan memastikan, poses updating data dari bawah sudah dilakukan dengan baik atau tidak. “Ini sudah terlalu lama. Kita masih bicara masalah data. Ini sangat kita sayangkan kenapa sampai terjadi seperti ini. Padahal komitmennya, kalau memang faktual apapun kondisinya, itu negara pada posisi siap memberi perhatian pada itu,” jelas Didi Lurah Mandalika, Nasrudin menegaskan, jumlah rumah rusak di tujuh lingkugan Mandalika Mataram, dari data kelurahan sekitar 300400 rumah rusak per lingkungan. “Itu data yang sudah kita masukkan ke BPBD. Tapi sampai saat ini kan per lingkungan baru ada dua sampai tiga rumah yang sudah diperbaiki dari data 400 per lingkungan. Itu pun tim dari BPBD tidak ada yang turun,” jelasnya. Salah satu warga lingkugan Tembelok RT 4, Inaq Amisah menyayangkan hal tersebut. Ibu rumah tangga yang rumahnya rusak akibat gempa tahun lalu ini, sudah didata. Namun sampai saat ini rumahnya tak kunjung diperbaiki. “Sudah didata, tapi tidak pernah datang bantuannya. Kita harapkan segera untuk diperbaiki,” tutupnya. (viq)
(Suara NTB/viq)
BELUM DIPERBAIKI - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengecek kondisi rumah warga yang rusak akibat gempa Agustus tahun lalu, yang hingga Senin (23/9) banyak rumah warga di lingkungan Gerung Butun Barat, Lingkungan Tembelok, dan Lendang Lekong kelurahan Mandalika, belum diperbaiki.
Pengusaha Hotel Mulai Bayar Tunggakan Pajak Mataram (Suara NTB) – Pelibatan aparat penegak hukum (APH) dalam penagihan pajak cukup efektif. Setelah desiminasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah. Pengusaha hotel mulai membayar tunggakan pajak. Sikap kooperatif ini ditunjukkan oleh manajemen Hotel LR. Setelah disebut oleh Komisi Antirasuah sebagai salah satu penunggak pajak, mereka langsung melunasi tunggakan sekitar Rp200 juta lebih. Namun di satu sisi disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Amrin dikonfirmasi, Senin (23/9) ada juga hotel yang hingga kini belum ada progres pembayaran tunggakan. Pihaknya berupaya menagih agar pemilik hotel melunasi tunggakan pajak. “Kalau hotel GL belum ada progres sampai
sekarang,” kata Amrin. Tim terus bergerak dan mendorong pengusaha hotel, restauran maupun tempat hiburan membayar pajak yang dititipkan konsumen untuk pemerintah. Secara umum masih berjalan, sehingga di akhir 2019 mendatang ada progres dari sisa tunggakan. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska menyampaikan, pola diterapkan oleh BKD dengan melibatkan Kejaksaan cukup bagus. Artinya, pemerintah melakukan pendekatan hukum bagi wajib kena pajak. Lantas, tidak bisa juga pengusaha ditekan melalui pendekatan hukum. Perlu juga disadari bahwa penagihan pajak ini juga harus melalui pendekatan emosional. Pendekatan emosional dimaksud adalah pemerintah mencari tahu masalah di internal perusahaan. “Misalnya, masalah gempa. Kunjungan menurun. Apa dampaknya se-
hingga dicarikan win – win solution,” katanya. Menumpuknya tunggakan pajak hotel tidak terlepas juga dari belum maksimalnya pemasangan tapping box di hotel, restauran dan tempat hiburan. Jika ini berjalan akan terlihat secara riil jumlah pendapatan asli daerah diperoleh oleh pemerintah. Hotel dikatakan menunggak sejak 2016 perlu diidentifikasi kembali. Komisi II nanti akan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah, H. M. Syakirin Hukmi, mencari tahu penyebabnya hingga tidak membayar pajak 2016. “Kalau di 2018 mungkin karena gempa. Tapi di 2016 ini perlu kita ketahui apa persoalannya,” kata Wiska. Indikasi penggelapan pajak oleh pengusaha hotel dengan mengalihkan pajak disetorkan oleh konsumen, Wiska menegaskan akan dipelajari indikasi tersebut. (cem)
Perpindahan Bayu ke Kemendagri Disetujui Mataram (Suara NTB) – Perpindahan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati ke kantor Kemendagri di Jakarta telah mendapat persetu-
Lurah Diminta Intens Membina Staf Mataram (Suara NTB) Semua lurah di Kota Mataram harus intens melakukan pembinaan kepada stafnya. Hal itu demi meningkatkan Sumber Daya Manusia di kelurahan. Ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, pembinaan staf untuk meningkatkan daya dukung SDM di kelurahan. “Sekarang kan bagaimana membimbing, membina sehingga kita punya bawahan itu bisa mempunyai kompetensi punya SDM. Jangan mengharap mau dikirimi yang sudah pintar,” imbuhnya, Senin (23/9).
Halaman 2
ga umum fungsional tanpa harus mengganti. “Kalau masalah diganti, kita harap kelurahan terima saja dulu, fungsi atasan untuk membina kan gitu. Kalau semua mau pilih yang pintar-pintar tidak ada tantangan jadi lurah,” tukasnya. Nelly berpandagnan, lurah di Mataram harus bisa keluar dari tantangan tersebut. Sehingga, kelurahan harus mampu membina staf dan pegawainya. “Tidak usah jadi atasan kalau pengen menerima yang sudah pintar, kan gitu. Itulah tantangan jadi atasan. Harus bisa membimbing bawahan, sehingga yang tidak bisa menjadi bisa dan bisa diberdayagunakan dan punya kompetensi,” tutupnya. (viq)
juan. Mutasi pejabat tersebut disetujui Kemendagri maupun organisasi asalnya, Pemkot Mataram. Dikonfirmasi Senin (23/9), Bayu mengakui SK dari BKN telah diterima. SK selanjutnya akan diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram untuk diproses. “Sudah dong,” jawabnya. Untuk penyerahan SK itu, Bayu masih menunggu waktu. Dia tidak mau terburu – buru karena tugasnya sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Di satu sisi, ia harus menghormati permintaan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, agar menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum pindah dinas ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. “Saya bertahan dulu sampai akhir tahun,” ucapnya. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin mengaku belum mendapatkan tembusan SK dari BKN terkait perpindahan Bayu Pancapati sebagai pegawai Kemendagri. “Belum kita terima
sampai sekarang,” ujarnya. Proses administrasi yang telah berjalan yakni dengan mengeluarkan rekomendasi persetujuan pindah. Rekomendasi itu telah ditandatangani oleh kepala daerah dan dikirim ke Badan Kepegagawaian Negara (BKN) di Jakarta. Selanjutnya, masih menunggu jawaban terhadap rekomendasi tersebut. “Kalau rekomendasi sudah kita keluarkan,” akunya. Seandainya SK BKN telah diterima secara otomatis status kepegawaian Bayu Pancapati beralih dari daerah ke pusat. Akan tetapi, secara fisik bukti administrasi belum diterima. “Iya, kalau SK keluar berarti otomatis status kepegawaiannya tidak di daerah lagi,” pungkasnya. Untuk pengisian kekosongan jabatan bakal ditinggalkan Bayu. Praktis, akan ada pengisian melalui seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan belum diketahui apakah bersamaan dengan jabatan lain ataukah berbeda. Kewenangan tersebut menjadi hak prerogatif kepala daerah. “Kalau itu kewenangan Pak Wali. Kita hanya menunggu perintah,” demikian katanya. (cem)
APBD 2020 Tersedot untuk Pembangunan Kantor Walikota dan Pilkada Mataram (Suara NTB) – Organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram, perlu menahan diri untuk mengeksekusi program. Pasalnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 banyak tersedot untuk pembangunan Kantor Walikota dan biaya Pilkada. Data dihimpun Suara NTB, Senin (23/9), postur APBD Kota Mataram tahun 2020 sekitar Rp1,5 triliun. Sebagian besar alokasi anggaran difokuskan untuk pembangunan Kantor Walikota di Lingkar Selatan tahap pertama membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar. Anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram sekitar Rp34,8 miliar dengan rincian Rp25 miliar diperuntukan bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp9,8 miliar. Selain itu, Pemkot Mataram juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Gedung Graha DPRD Kota Mataram senilai Rp20 miliar. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, pada anggaran 2020 juga telah diploting untuk pembangunan Graha DPRD senilai Rp40 miliar. Khusus graha wakil rakyat tersebut pada tahap pertama dialokasikan Rp20 miliar. Dan, akan dianggarkan kembali di APBD 2021 sekitar Rp21 miliar. Pembangunan kantor Walikota serta dana Pilkada jadi prioritas yang harus dianggarkan. “Kita sudah anggarkan,” kata Sekda, Senin (23/9). Namun Eko menekankan, pengalokasian anggaran
untuk pembangunan kantor maupun Pilkada sama sekali tidak mengganggu program OPD. TAPD mengalihkan anggaran pembebasan lahan yang sebelumnya memiliki porsi anggaran besar tahun ini. Disatu sisi, OPD diminta mengefisienkan program tanpa harus memangkas anggaran yang diterima. “Jadi ndak ada program yang terganggu,” ucapnya. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska mengatakan, pembahasan anggaran di DPRD sempat mencuat pengalokasian anggaran untuk pembangunan Kantor Walikota menggunakan pola multiyears. Pola multiyear akan menggunakan tiga kali penganggaran. Yakni, di APBD murni 2020 Rp60 miliar, APBD Perubahan 2020 dan APBD murni 2021. Komisi II akan mempertanyakan apakah dengan pola penganggaran seperti itu diperbolehkan atau tidak. Di satu sisi, masa berakhir Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada Februari 2021. Informasi berkembang masa bakti kepala daerah dimajukan pada akhir Desember 2020. “Nah, ini yang perlu kita konsultasikan ke pusat. Apakah pola seperti itu diperbolehkan atau tidak,” cetusnya. Terhadap indikasi pemborosan anggaran disampaikan oleh Wiska, Fraksi PDI Perjuangan melihat pembangunan kantor menyangkut peningkatan pelayanan publik yang baik. Kedua, bagaimana pemusatan kantor di Jalan Lingkar Selatan. Disamping itu, ada perencanaan ke depan menjadikan kawasan Selatan sebagai kawasan strategis. Dampak terhadap program OPD tertunda menjadi pekerjaan TAPD untuk mengatur anggaran. (cem)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
Halaman 3
Disnakeswan Optimalkan RPH dan Kembangkan Kampung Unggas Program ini telah dirancang untuk dieksekusi tahun 2020 mendatang. Menurut Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, pendekatan yang dilakukan dengan mengekaselerasikan program industrialisasi. Berbicara peternakan, dibagi menjadi dua. Ternak besar dan unggas. Untuk ternak besar, populasi sapi NTB mencapai 1,2 juta ekor. Alokasinya 30.000 ekor untuk potong dan 10.000 ekor untuk bibit. Kedepan, orientasinya tidak lagi mengirim sapi hidup ke luar daerah untuk potong. Sesuai arahan kepala daerah, yang dikirim ke luar daerah sudah dalam bentuk daging kemasan. Ada lima RPH di NTB yang sudah berstandar nasional. RPH Banyumulek di Lombok Barat, RPH Barabali di Lombok Tengah. RPH Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat, RPH Bangkong di Kabupaten Sumbawa, dan RPH Asa Kota di Kota Bima. Seluruh kegiatan pemotongan didorong dilaksanakan di RPH-RPH ini. karena itu, infrastruktur sarana dan prasarananya harus terpenuhi. Dari pemotongan di RPH ini, selain menghasilkan daging kemasan yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah dan dalam negeri, masyarakat juga akan mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan usaha ikutan sektor peternakan. Misalnya, lebih mudah mendapatkan daging untuk pembuatan panganan berbahan baku daging.
“Dari jeroan saja, berapa produk yang bisa dihasilkan. Turunan-turunan itulah yang ingin kita lihat berkembang di masyarakat. dengan tersedianya bahan baku yang melimpah di RPH,” ujarnya. Kepala dinas juga berharap, untuk tulang belulang hewan potong, diharapkan akan muncul usaha ikutan tepung tulang. Untuk pembuatan pakan. Dari sapi hidup yang dikirim ke luar daerah berdasarkan kuota pengeluaran setiap tahun, NTB berkontribusi sebesar 5 persen terhadap kebutuhan daging nasional. Dengan program industrialisasi di bidang peternakan ini, pelan-pelan kuota pengiriman ternak hidup ke luar daerah dikurangi. Dan dioptimalkan pemotongan dilakukan di dalam daerah. Lalu untuk pengembangan kampung unggas. Sebelumnya, Hj. Budi Septiani telah membentuk kampung unggas di Lombok Tengah. Menjadi perhatiannya, kampung unggas dikembangkan dengan membentuk satelit unggas. Saat ini kebutuhan telur NTB dalam sehari sebanyak 1,3 juta butir. Yang mampu dipenuhi di dalam daerah hanya 600 ribu butir. 700 ribu butir masih mendatangkan dari luar daerah. Untuk memperkuat produksi telur dalam memenuhi kebutuhan sendiri, kepala dinas mengatakan akan memperbanyak unggas petelur. Tahun depan sasarannya kepada 24 kelompok (1 kelompok 20-25 orang). Pe-
PEMOTONGAN - Pemotongan sapi di RPH Banyumulek
PLN NTB Promosikan Mutiara Lombok di Korea Selatan
Manfaatkan Pendanaan Pasar Modal
Mataram (Suara NTB) Dalam mempromosikan produk budaya khas Nusa Tenggara Barat, PT PLN (Persero) PLN Unit Induk Wilayah NTB memberangkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaannya. Yakni Kayla Mutiara Lombok ke Korea Selatan sebagai exhibitor dalam acara Festival Indonesia 2019. Bertempat di Chonggye Plaza, Seoul pameran produk budaya tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 20 – 22 September 2019. Dukungan PLN ini ditujukan untuk memperkenalkan perhiasan mutiara Lombok ke kancah Internasional dan mempertemukan usaha dalam negeri dengan pasar mancanegara. “Keberangkatan dari UMKM binaan kami ini dimaksudkan untuk mempromosikan produk asli NTB ke luar negeri. Harapan ke depannya, semoga lebih banyak lagi UMKM di NTB yang berkesempatan melakukan promosi di mancanegara,” ujar General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka. Festival Indonesia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Korea Selatan itu menampilkan berbagai kebudayaan Indonesia, tak terkecuali produk hasil kerajinan tangan dalam bentuk perhiasan seperti mutiara Lombok.
Pelaku UMKM dapat langsung memperkenalkan produknya kepada sekitar 10.000 pengunjung masyarakat Korea dan Warga Negara Indonesia yang berada di sana. Pemilik Usaha Kayla Mutiara Lombok, Yulida Samad merasa senang dapat melakukan promosi mutiara Lombok kepada masyarakat Korea. “Warga Korea di sini sangat antusias untuk mengenal produk mutiara dari Lombok dan produk lainnya dari Indonesia,” terangnya. Selain itu, Yulida juga men-
gucapkan terima kasih kepada PLN dan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Lombok Barat sehingga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Korea Selatan. PLN UIW NTB melalui RKB Lombok Barat membina para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan seputar kewirausahaan dan fasilitas bersama dalam rangka menjawab tantangan utama pengembangan usaha dalam hal peningkatan komptensi, peningkatan akses pemasaran dan akses permodalan. (bul)
(Suara NTB/ist)
PAMERAN - Stan pameran di Korea yang menampilkan perwakilan NTB, difasilitasi oleh PLN NTB untuk berpromosi internasional
2.470 Hektar Komoditas Perkebunan Dikembangkan
(Suara NTB/bul)
BURSA Efek Indonesia (BEI) NTB mendorong pemerintah daerah go publik, memanfaatkan fasilitas pendanaan yang tersedia di pasar modal. Alternatif ini ditawarkan bila daerah membutuhkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, atau kegiatan lain yang membutuhkan anggaran besar daerah. Kepala BEI NTB, Ngurah Sandiana di Mataram. Salah satu fasilitas yang ada di pasar modal adalah sukuk atau obligasi. Obligasi atau surat pernyataan utang dari yang diterbitkan oleh pemerintah kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Di Indonesia, surat utang dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Dimana surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut Surat Utang Negara (SUN) dan yang di bawah 1 tahun disebut Surat Perbendaharan Negara (SPN). Obligasi yg diterbitkan oleh daerah dikenal dengan Obligasi Daerah (Municipal Bonds). Sementara Sukuk atau sebenarnya adalah obligasi syariah merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah tanpa melupakan penerapan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, seluruh prosesnya dan pemanfaatannya harus berlandaskan hukum Islami (Syariah). “Pemerintah daerah boleh menerbitkan obligasi untuk kebutuhan pendanaan konvensional. Atau bisa menerbitkan Sukuk untuk kebutuhan pendanaan dengan prinsip-prinsip syariah,” jelas Ngurah. Seperti diketahui bahwa tujuan penerbitan obligasi atau suku adalah tak lain untuk memungkinkan pihak penerbit memperoleh sejumlah dana guna pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari pihak lain. Pemprov NTB atau kabupaten/kota memiliki peluang membuat sumber-sumber PAD. Misalnya, dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Atau di destinasidestinasi wisata lainnya. Dengan penerbitan sukuk atau obligasi. Ngurah mengatakan, Pasar Modal dapat menyediakan dana berapapun yang dibutuhkan (tanpa batas). Penerbit sukuk atau obligasi juga dapat menjaminkan aset-aset yang mungkin produktifitasnya tidak sesuai dengan nilai aset. Misalnya, pemerintah daerah dapat menjaminkan aset lapangan golf di Golong, Lombok Barat. Aset lahan yang ada di Gili Trawangan atau aset-aset yang dianggap belum memberikan kontribusi besar. “Penerbitan Obligasi/sukuk yang disebutkan tadi dengan pemanfaatan dananya untuk mengelola aset pemerintah daerah yang kurang produktif untuk dijadikan jaminan,” jelas Ngurah. Meski sampai saat ini, belum ada satu daerah di Indonesia yang telah menerbitkan sukuk atau obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Jangka waktu pengembalian bisa enam bulan sekali, setahun sekali, atau sekaligus dalam jangka waktu tertentu. Jika pengembalian dalam jangka panjang (lebih dari 5 tahun), harus ada payung hukum yang diterbitkan bersama oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga kewajiban pembayaran dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (kepala daerah) selanjutnya. Selain pemerintah daerah, BUMD milik pemerintah daerah juga bisa menerbitkan obligasi/sukuk, sebagai tambahan modal Ngurah Sandiana Putra bagi BUMD. (bul)
merintah akan memberikan kelompok-kelompok pilihan ini unggas yang siap bertelur. Tidak lagi membagikan DOC (Day Old Chick)/anakan ayam. Karena dianggap riskan dalam pemeliharaan. “Kita kasi saja unggas yang hanya dipelihara sebentar, kemudian bertelur. Paling tidak dua bulan dipelihara, sudah bisa menghasilkan,” jelas kepala dinas. Program yang dipaparkan ini akan dilaksanakan pada 2020 mendatang. Untuk tahun ini, akibat keterbatasan anggaran, program peternakan masih disesuaikan. Untuk mewujudkan program pembanguan peternakan dalam menekan angka kemiskinan ini, kepala dinas mengaku kendala terbesarnya adalah koordinasi dengan kabupaten/kota. Misalnya, dalam hal pengumpulan data potensi peternakan dan kebutuhan masyarakat dari komoditas peternakan. Sampai saat ini, Hj. Budi Septiani mengaku belum ada kabupaten/kota yang memiliki database. Sehingga kesulitan bagi Pemprov NTB mengintervensi. Membuat program inline dengan kebutuhan di kabupaten/kota. “Kita belum bisa memetakan. Karena belum ada data kabupaten/kota terkait kebutuhan dan potensi. Bagaimana bisa kita mengintervensi tanpa tau apa yang dibutuhkan. Saya minta data sampai sekarang ndak ada yang menyerahkan. Ini salah satu persoalan besar kita,” demikian Hj. Budi. (bul)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB mendorong optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di NTB dan pengembangan kampung unggas dalam menekan angka kemiskinan.
Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat tetap memberikan perhatian untuk pengembangan komoditas perkebunan. Tahun 2019 ini NTB mendapat bagian mengembangkan seluas 2.470 hektar untuk beberapa jenisnya yang terdapat di dalam komoditas ini. NTB menetapkan lima komoditas unggulan perkebunan, dari 20 komoditas perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Lima komoditas ini di antaranya, tembakau, kopi, kakao, jambu mete, cengkeh dan tebu, ditambah tebu sebagai komoditas perkebunan unggulan yang baru dikembangkan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, melalui Bidang Perkebunan, Suherman menyebutkan, berdasarkan Permentan Tahun 2016, ditetapkan beberapa jenis komoditas perkebunan yang menjadi prioritas nasional. Diantaranya jenis tersebut yang ada di perkebunan NTB yaitu, mete, kopi dan tebu. “Setiap tahun, APBN memberikan perhatian untuk pengembangan perkebunan. Tahun ini senilai Rp25 miliar untuk semua jenis komoditas perke-
bunan. Termasuk untuk kegiatan operasional program,” katanya pada Suara NTB di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Senin (23/9) kemarin. Untuk 2019 ini, Kementerian Pertanian membantu mengembangkan 2.470 hektar komoditas perkebunan, selain tembakau dan cengkeh. Diantaranya, pengembangan kawasan tebu yang dilakukan dengan perluasan tanam (menanam di lahan baru) seluas 500 hektar. Dan rawat ratoon (pemeliharaan tanaman tebukeprasan secara intensif) seluas 500 hektar. Total 1.000 hektar seluruhnya di Pekat, Dompu. Selain tebu, ada juga peremajaan lahan kelapa sebanyak 600 hektar. Masing-masing 300 hektar di Lombok Tengah dan 300 hektar di Lombok Timur. Peremajaan dilakukan dengan pemberian bibit kelapa unggulan secara gratis kepada pemilik kebun. Untuk peremajaan jambu mete, bantuan dari Kementerian Pertanian dengan sasaran seluas 400 hektar di Lombok Barat dan Sumbawa. Lalu menanam baru untuk pengembangan kopi seluas 200 hektar di Sumbawa. Ada juga bantuan untuk per-
luasan kebun kakao 270 hektar. “Umumnya komoditas perkebunan kita sudah berumur. Sehingga untuk meningkatkan produktifitasnya, bisa dengan meremajakan, bisa dengan mengembangkan. Bibit ditanggung pemerintah,” demikian Suherman. Korelasinya dengan penurunan angka kemiskinan? Di jelaskan, tanaman-tanaman perkebunan ini biasanya menggunakan lahan – lahan kering. Termasuk untuk tanaman kopi yang memanfaatkan lahan kering dengan suhu di dataran lembab. Dengan mengoptimalkan lahan kering ini, pendapatan pemilik lahan (masyarakat) bisa terbantu. “Jika tidak ditanami, lahan ini akan menganggur. Dengan menanamnya, ada produksi yang dihasilkan pada lahan-lahan ini. Disinilah peran serta Perkebunan menurunkan angka kemiskinan,” paparanya. Diketahui, luas areal kebun kelapa di NTB 58.190 hektar dikelola 85.289 KK. Kopi (robusta dan arabika) 11.941 hektar dikelola 14.400 KK. Kakao seluas 7.763 hektar dikelola 8.131 KK. Sementara jambu mete seluas 11.554 dikelola 49.317 KK. Dan tebu 511 hektar, dikelola 3.977 KK. (bul)
Suku Bunga Acuan Dilonggarkan
BI Berharap Sektor Properti NTB Membaik Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia berharap sektor properti di NTB membaik. Setelah dikeluarkannya kebijakan baru pelonggaran suku bunga acuan. Bank Indonesia selalu mengamati perkembangan kondisi global dan merespon dengan kebijakan moneter yang akomodatif untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik. Seiring perlam(Suara NTB/bul) batan ekonomi global Wahyu Ari dan meningkatnya ketidakpastian pasar global, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan ekonomi domestik. Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari Wibowo, mencontohkan, untuk merespon kenaikan suku bunga The Fed di tahun 2018, BI terus melakukan penguatan pasar melalui pengetatan suku bunga BI 7 days reverse repo rate secara bertahap. Selain itu, BI untuk mendukung upaya menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang sehingga memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif. Namun demikian, kondisi ekonomi global di awal tahun 2019 menunjukkan tendensi perlambatan kenaikan suku bunga the Fed. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara, sehingga Bank Indonesia menetapkan kebijakan pelonggaran suku bunga secara gradual (sejak bulan Juli hingga September 2019). Hal tersebut juga menimbang tekanan inflasi nasional yang terjaga di sepanjang tahun. Selain pelonggaran suku bunga kredit, BI juga turut melakukan pelonggaran, Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sebesar 5%, Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor pada kisaran 5 sampai 10%. Serta tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%. Kebijakan tersebut diharapkan sebagai stimulus ekonomi nasional, kata Wahyu Ari, mengingat pertumbuhannya yang tertahan di kisaran 5,0% pada triwulan I dan II 2019. Tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. “Termasuk di NTB,” ujarnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (23/9) kemarin, Wahyu Ari mengatakan kebijakan tersebut terutama turut mendukung pertumbuhan lapangan usaha Real Estate di NTB mengingat kondisinya yang masih tumbuh terbatas pada triwulan I (4,01% (yoy)) dan triwulan II 2019 (4,52% (yoy)). Dilihat dari grafiknya, pertumbuhan sektor properti di NTB belakangan melambat. Dari quarter II 2018 sampai quarter II 2019. Diketahui penjualan rumah komersial belakangan juga menunjukkan kelesuan. Karena itulah, para pengembang di NTB ekspansif membangun rumah subsidi. Yang dapat diakses dengan bunga rendah dan cicilan relative terjangkau. Sektor property juga menumbuhkan lebih dari 100 usaha ikutan versi pengembang. Karena itu, Bank Indonesia sangat berharap kebijakan baru ini akan mendongkrak kembali sektor properti NTB. (bul)
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Najmul dan Djohan Kembalikan Berkas Pendaftaran di PDIP Tanjung (Suara NTB) -
Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., dan Djohan Sjamsu, SH., adalah dua figur yang paling serius menghadapi Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020. Keduanya, siap mengulang persaingan Pilkada 2015 lalu dengan atau tanpa paket kuda hitam. Keseriusan kompetisi antara keduanya ditunjukkan dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon di DPC PDIP KLU, Minggu (22/9) dari sore hingga malam. Najmul Akhyar dan tim, datang mengembalikan formulir lebih dulu sekitar pukul 17.00 wita. Sedangkan Djohan Sjamsu dan tim, mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon sekitar pukul 20.00 WITA. Usai mengembalikan berkas, Djohan Sjamsu kepada wartawan Minggu malam berharap lamaran yang diajukan ke PDIP dapat disetujui oleh DPC, DPD dan DPP. Sebagai bakal calon bupati, ia melihat sinergi antara PDIP dan PKB di tingkat pusat sangat kuat. Koalisi itu diharapkan mer-
embet sampai ke daerah. “Komitmen saya sebagai anggota masyarakat di KLU adalah siap mengabdi untuk masyarakat. Untuk apa Lombok Utara dimekarkan 11 tahun yang lalu, semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat, dan itu yang akan kita perjuangkan,” tegasnya. Sekretaris DPC PKB, Ada Malik, SIP., usai pelantikan pimpinan DPRD Senin (23/9) mengatakan, potensi koalisi dengan parpol lain tetap dilakukan melalui komunikasi politik. PKB sementara ini baru mengarahkan lamaran penjaringan dari satu parpol, yakni PDIP. “Sementara ini baru PDIP yang membuka penjaringan. Kita tidak tahu siapa yang didukung, tetapi kita anggap semua punya peluang yang sama,” kata Adam. Sementara itu, Najmul Akhyar, di kantornya Senin siang, mengaku tidak ingin jumawa sebagai ketua partai. Meski telah mengantongi 4 kursi dan membutuhkan dua kursi lagi untuk mencalonkan diri, namun komunikasi dengan partai lain
Dua BUMD Masih Bermasalah DUA Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lombok Timur (Lotim) dinilai masih bermasalah. Masalah utamanya pada manajerial. Tata kelola perusahaan dipandang kurang bagus, sehingga perlu dilakukan pembenahan total. Hal ini dikemukakan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan. Menjawab media di Selong, Senin (23/9), Muhammad Azlan, menegaskan, Bupati Lotim, H. M. (Suara NTB/rus) Sukiman Azmy sudah meMuhammad Azlan merintahkan untuk segera dilakukan seleksi terbuka untuk mencari pimpinan terbaik mengelola BUMD Lotim tersebut. “Bupati sudah mengarahkan agar membentuk panitia seleksi (pansel) untuk digelar seleksi secara terbuka,” ucapnya. Pengumuman seleksi ini pun siap akan diumumkan melalui media. Hal ini dimaksudkan agar proses seleksi ini benarbenar berjalan independen dan bisa melahirkan dewan direksi, komisaris dan pengawas perusahaan yang terbaik dalam mengelola BUMD ke depan. Kegiatan perombakan manajemen BUMD ini juga sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendari)Nomor 37 2018 tentang pengngkatan dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris dan direksi dari perusahaan. “Nanti seleksi ini akan kita gelar setelah seleksi di Baznas selesai,” paparnya Sesuai amanah Permendagri juga, tim pansel dibentuk dan selanjutnya akan bertugas membentuk tim yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK). Dulunya, UKK ini dilakukan lewat DPRD. Akan tetapi, perubahan Permendagri saat ini mengharuskan proses seleksi dan UKK dilakukan oleh tim yang independen. Pemkab Lotim pun sudah berkomunikasi dengan akademisi dari Universitas Mataram (Unram) terkait hal tersebut. (rus)
tetap dilakukan. Hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan parpol yang akan berkoalisi dengan Demokrat. Setidaknya, arah dan dukungan koalisi diharapkan lebih banyak. Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Lombok Utara, I Made Karyasa, SH., mengatakan penjaringan bakal calon telah berakhir pada 22 September. Selanjutnya, panitia pansel akan menggelar rapat internal untuk memutuskan apakah akan memperpanjang atau menutup periode pendaftaran. Namun melihat DPP PDIP, dua calon yang mendaftar telah memenuhi syarat bagi DPC PDIP dalam merekomendasikan minimal dua orang calon. “Tidak ada calon lain yang mengambil formulir, hanya dua orang (Najmul dan Djohan). Seandainya syarat minimal dua calon yang dikirim ke DPD tidak terpenuhi, maka otmatis akan perpanjang lagi selama 14 hari,” ujarnya. Berkas kedua calon selanjutnya akan dikirimkan ke DPD PDIP untuk ditindaklan-
(Suara NTB/ari)
(Suara NTB/ari)
KEMBALIKAN - H. Najmul Akhyar mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon kepala daerah di DPC PDIP KLU. juti. Keputusan DPP baru akan injau elektabilitas bakal calon. keluar setelah DPP melalui tim “Untuk kedua calon kemarin, khusus turun ke daerah men- masing-masing ada kekurangan
KEMBALIKAN - H. Djohan Sjamsu mengembalikan berkas pendaftaran di DPC PDIP KLU. yang harus dilengkapi. Pak Na- kekurangan LHKPN. LHKPN jmul masih kekurangan ijazah bisa menggunakan laporan yang SMP, dan Pak Djohan masih lama,” tandasnya. (ari)
UPTPK, ”Jalan Tol” Penyelesaian Masalah Kemiskinan Lotim Selong (Suara NTB) Pascaditetapkan 30 Agustus 2019 lalu, Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Patuh Karya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) langsung berbenah. Unit baru yang di dalamnya ada lima instansi, Dinas Sosial (Disos), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Bappeda ini mulai menerima sejumlah pelayanan pengaduan dari masyarakat miskin. UPTPK ini adalah tim reaksi cepat atau menjadi jalan tol bagi masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalahnya,” ungkap Kepala UPTPK Patuh Karya, Saifuddin Zuhri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/9). Diakui, masalah kemiskinan di Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak se NTB ini cukup kompleks. Karenanya, pemerintah daerah kabupaten Lotim di bawah pimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi SJ melahirkan UPTPK dengan harapan masalah kemiskinan ini cepat tuntas bisa diselesaikan. Di antara yang fokus pelayanan adalah penyelesaikan masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) lingkup Dikbud, Kar-
tu Indonesia Sehat (KIS) lingkup Dinas Kesehatan (Dikes), masalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dukcapil. Sebelumnya, dalam penyelesaikan masalah-masalah bantuan kepada warga miskin itu dilalui proses pelayanan birokrasi yang panjang. Kini, warga yang mengalami masalahmasalah tersebut bisa langsung ditangani dan diselesaikan oleh UPTPK. Tidak perlu lagi mendatangi Organisasi Perangkat Daerha (OPD) terkait. “Setelah melalui UPTPK tidak ada lagi pelayanan di birokrasi lain, jadi birokrasi dipangkas untuk pelayanan kepada masyarakat miskin,” ucap Saifuddin yang juga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin (PSPFM) Disos
Lotim menambahkan. Termasuk dalam penanganannya keluhan warga miskin yang belum memiliki rumah tidak layak huni (RTLH). Sejauh ini, anggaran yang ada di UPTPK ini diakui masih sebatas operasional saja. Ke depan, akan coba lebih dimaksimalkan lagi dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Lotim. Diakui, seperti penanganan RTLH diusulkan dulu ke pusat baru ada keluar anggaran. Harapannya ke depan, setelah ada sumber dana dari APBD, masalah warga miskin yang masih tinggal di rumah yang tak layak akan dapat diselesaikan langsung lewat dana yang dialokasikan di UPTPK. Saat ini, sambungnya, UPTPK sedang menyisir data war-
Rebut Hak Pejalan Kaki
(Suara NTB/rus)
SEKRETARIAT - Sekretariat UPTPK Kabupaten Lotim. Di sekretariat inilah penyelesaian masalah kemiskinan di Lotim dirumuskan. ga miskin se Kabupaten Lotim. sional Prosedur (SOP) pelaSedang dlakukan validasi data yanan. Selanjutnya akan dikemiskinan dengan melibat- lakukan studi banding ke kan fasilitator yang ada di Kabupaten Seragen melihat masing-masing desa. Hara- UPTPK yang sudah mendappannya ke depan dapat mela- atkan apresiasi dari Presiden. hirkan data yang benar-benar “Kita mau belajar di sana, valid sesuai dengan kenyataan. bagaimana mekanisme pelayGuna memaksimalkan ki- anannya karena di Seragen ini nerja UPTPK, tanggal 26 Sep- kita ketahui sudah betul-bettember ini katanya akan ul hebat UPT Pknya,” ungkap dibuatkan Standar Opera- Saifuddin (rus)
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pilkada 2020 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tanjung (Suara NTB) hidup dan mati. Melain1234567890123456789012345678901212 Hiruk pikuk Pilkada kan, Fastabikul Khairat, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 2020 belum begitu nyaring yakni salah satu sarana 1234567890123456789012345678901212 terdengar di Kabupaten untuk mengabdi kepada 1234567890123456789012345678901212 Lombok Utara (KLU). Na- masyarakat luas dan men1234567890123456789012345678901212 mun demikian beberapa cari kebahagiaan akhirat. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nama bakal calon (balon) “Siapapun ikut serta ko1234567890123456789012345678901212 yang mencuat, relatif sudah mpetisi, semakin banyak 1234567890123456789012345678901212 dikenal oleh masyarakat. yang ikut, maka semakin 1234567890123456789012345678901212 Sebut saja, Najmul Akhyar banyak yang peduli. Walau1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (petahana), Djohan Sjamsu pun saya ketua partai tidak 1234567890123456789012345678901212 (mantan bupati pertama), napikan partai lain. Semakin 1234567890123456789012345678901212 Sarifudin (petahana) dan banyak partai usung kita se1234567890123456789012345678901212 Sekda KLU, Suardi, MH. makin bagus,” paparnya. 1234567890123456789012345678901212 Nama terakhir menjadi Ketua DPC Demokrat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 atensi, karena di beberapa Lombok Utara ini menegas1234567890123456789012345678901212 kesempatan, belum secara kan, hingga saat ini belum 1234567890123456789012345678901212 gamblang membuka strate- memutuskan siapa bakal 1234567890123456789012345678901212 gi politiknya terkait Pilka- calon wakil bupati yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 da 2020. Terhadap potensi akan mendampinginya di 1234567890123456789012345678901212 sekda sebagai bakal calon, Pilkada nanti. Calon wakil1234567890123456789012345678901212 Bupati KLU, Najmul Akh- nya pun tidak sembarang, 1234567890123456789012345678901212 yar, pun dengan terbuka melainkan harus sesuai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mempersilakan. dengan pertimbangan. 1234567890123456789012345678901212 “Ya tidak apa-apa,” jawab “Banyak pertimbangan 1234567890123456789012345678901212 bupati ketika ditanya terkait kalau Wakil, yang utama ad1234567890123456789012345678901212 isu munculnya nama Wabup alah yang terbaik untuk Lom1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dan Sekda pada bursa pilka- bok Utara. Bisa saja pertim1234567890123456789012345678901212 da, Senin (23/9). “Siapapun bangkan aspek politis, back1234567890123456789012345678901212 ASN yang mau ikut kompeti- ground pendamping, semua 1234567890123456789012345678901212 si dengan niat baik, sebagai kita jadikan sebagai ruang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kepala daerah, kita harus pertimbangan,” katanya. 1234567890123456789012345678901212 mendukung. Tapi konsekuenMenyambut Pilkada 1234567890123456789012345678901212 si bukan dari saya tapi Un2020 mendatang, Najmul 1234567890123456789012345678901212 dang-undang, (Sekda) harus menolak untuk mengomen1234567890123456789012345678901212 berhenti sebagai ASN,” kata tari calon lain. Baginya, se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Najmul lagi. mua calon yang nantinya 1234567890123456789012345678901212 Pilkada bagi Najmul ad- mendaftar adalah figur 1234567890123456789012345678901212 alah tetap satu kata, yakni baik dan memiliki niat yang 1234567890123456789012345678901212 kompetisi. Pilkada ia tegas- sama untuk membangun 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan bukanlah kompetisi Lombok Utara. (ari) 1234567890123456789012345678901212
Sejumlah Lapak di Wilayah Sikur Najmul Persilakan dan Terara Ditertibkan ASN Calonkan Diri Definitif, Pimpinan sebagai Balon DPRD KLU Segera Tuntaskan AKD
Tanjung (Suara NTB) Setelah tertunda dua kali dari jadwal, pelantikan pimpinan DPRD Lombok Utara definitif akhirnya terlaksana, Senin (23/9). Tiga pimpinan DPRD, diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram, H. Isnurul Syamsul Arif, SH., M.Hum., dan dikukuhkan oleh rohaniawan, H. L. Muh. Sidik, S.Sos., selaku Kasi Bimas Islam, Kementerian Agama KLU. Unsur pimpinan DPRD KLU terdiri dari, Ketua, Nasrudin, S.HI (Gerindra), Wakil Ketua I, H. Burhan M. Nur, SH (Demokrat) dan Wakil Ketua II, Mariadi, S.Ag (Golkar). Di samping pengukuhan pimpinan DPRD, dilantik pula dua anggota DPRD KLU, masing-masing, H. M. Arsan, dan H. Yusup, S.Pd.I. M.Pd.I. Kedua anggota ini tidak dilantik sebelumnya, karena masih menunaikan ibadah haji. Pengambilan sumpah keduanya dituntun oleh Ketua DPRD definitif, dan dikukuhkan oleh rohaniawan, H. L. Muh. Sidik. Dalam pengambilan sumpah jabatan pimpinan dan anggota DPRD itu, disaksikan oleh Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB H. Irnadi Kusuma, Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK., 27 anggota DPRD KLU, Pabungdim (TNI) KLU, Raden Suganda, serta pimpinan OPD. Dalam pidato perdana, Ketua DPRD KLU, Nasrudin, SH.I., mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD, jika tugas dan tanggung jawab ke depan amatlah berat. Ia menyadari, adanya perbedaan pendapat di masyarakat dalam menyalurkan aspirasi agar disikapi secara cermat, arif dan bijaksana. Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD KLU, agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi legislatif, memegang kebersamaan, persaudaraan, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. “Dalam waktu dekat, kita akan memastikan terbentuknya Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi, Komisi, Banggar, Banmus, Bapem Perda, dan BK. Minggu ini harus sudah selesai sehingga kawan-kawan bisa bekerja dengan maksimal,” kata Nasrudin usai pelantikan. (ari)
Selong (Suara NTB) Sebanyak enam lapak dan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kecamatan Sikur dan Terara dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim). Penertiban dilakukan karena keberadaan lapak dan PKL merebut hak pejalan kaki serta mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dengan melanggar peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007. “Penertiban kita lakukan terhadap pedagang di wilayah Kecamatan Sikur dan Terara,” terang Kasat Pol PP Lotim, Baiq Farida Apriani, Senin (23/9). Menurutnya, penertiban dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat selain dari pelanggaran perda yang dilakukan oleh para PKL tersebut. Teguran sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah, mengingat keberadaan lapak yang dibangun secara permanen tersebut di atas tanah negara. Selanjutnya dari Satpol PP juga selaku penegak perda melayangkan surat teguran, namun tidak indahkan. Hingga satu bulan dilakukan pendekatan dan sosialisasi, PKL maupun pemilik lapak tetap tidak mengindahkan permintaan untuk secepatnya pindah, sehingga dilakukan pembongkaran paksa oleh petugas melalui surat perintah membongkar. Tidak ada perlawanan dalam tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas, na-
(Suara NTB/yon)
BONGKAR - Petugas dari Satpol PP Lotim saat melakukan pembongkaran paksa terhadap lapak pedagang yang menyalahi aturan di wilayah Kecamatan Sikur dan Terara, Senin (23/9). mun diimbau kepada peda- balikan marwah pejalan kaki. gang supaya tidak berjualan di Di mana para PKL tidak atas trotoar yang diperuntuk- diperbolehkan untuk mengubah fungsi trotoar hanya unkan untuk pejalan kaki. “Kita sudah sosialisasi, tuk kepentingan pribadi. sudah memberi peringatan se- Pasalnya pembangunan trohingga para pedagang siap di- toar yang terdapat di pinggir bongkar. Bahkan ada yang jalan raya asal mulanya disudah membongkar. Itu tidak hajatkan untuk pejalan kaki. Terhadap PKL dan lapakterlepas dari pendekatan secara kekeluargaan yang kami laku- lapak permanen yang sudah dikan sebelumnya,”terang man- tertibkan ini supaya tidak lagi tan Kabag Humas dan Protokol membangun lapak di tempattempat terlarang yang bertenSetda Kabupaten Lotim ini. Sementara, PPNS Satpol tangan dengan hukum. DiimPP Lotim, Syahalamsyah, SH, bau supaya mencari tempat Penertiban yang dilakukan ini lain agar ke depan tidak lagi sebagai bentuk keseriusan menjadi incaran petugas lantapemerintah dalam mengem- ran lokasinya yang salah. (yon)
TNGR Rehabilitasi Kawasan Jurang Koak
(Suara NTB/ari)
PELANTIKAN - Pelantikan pimpinan DPRD KLU definitif, Senin (23/9).
Selong (Suara NTB) Balai Taman Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) mencoba melakukan rehabilitasi 110 hektare kawasan Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur (Lotim) setelah berhasil dibebaskan dari caplokan warga. Kepala BTNGR, Sudiono saat diwawancara belum lama ini menguraikan lahan yang
sempat ditanami warga ini sebelumnya kawasan hutan. Ekosistem kawasan hutan ini akan coba dikembalikan seperti semula, sehingga ke depan fungsifungsi hutan bisa berjalan. Setelah itu, sambung Sudiono baru dibicarakan rangkaian kegiatan lanjutan. Karena diperlukan dulu pengembalian tata air dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Keperluan akan air ke depan di-
harapkan bisa kembali stabil. “Kita akan tanam pohon jenis tanaman hutan, bukan buahbuahan,” tegas Sudiono. Disebutkan sudah mulai dilakukan penanaman sekitar 2.000 bibit tanaman hutan. Jumlah ini sebutnya masih kurang. BTNGR belum memiliki anggaran khusus untuk mengembalikan fungsi hutan Jurang Koak. “Ini sifatnya spontan,” ucapnya. Kondisi hutan Jurang Koak
setelah dikuasai oleh warga ini dinilai tidak terlalu parah. Akan tetapi, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, maka akan berdampak makin parah, sehingga diperlukan langkah cepat untuk menyelamatkan. Kerusakan hutan Jurang Koak sudah mulai parah karena sumber air yang harusnya stabil sudah mulai longsor. Hal ini dimaknai ikatan tanah sudah tidak stabil. “Kalau berlanjut ter-
us, akan menyebabkan tertutupnya sumber air dan tandon-tandon penyimpan air itu akan menyulitkan ke depan,” urainya. Aktivitas perambahan hutan Jurang Koak oleh warga dulu membuat tananam rusak. Lahan dibakar membuat akar tanaman kayu tidak bisa lagi menahan air. Sehingga bisa mengancam terjadinya longsor. “Intinya kita ingin kembalikan dulu fungsi hutannya,” ucapnya. (rus)
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Bawa Kabur Dana Bantuan Gempa Pertahankan Juara Umum MTQ Provinsi PEMKAB Lombok Barat (Lobar) siap menjadi tuan rumah pagelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi. Tak hanya ingin sukses dalam hal penyelenggaraan saja, namun sukses dari sisi hasil MTQ ini. Sehingga Lobar mampu mempertahankan juara umum yang pernah dicapai sebelumnya. Berbagai persiapan pun dilakukan pemda di sisa waktu kurang dari sebulan ke depan. “Kita persiapkan pelaksanaan MTQ ini, kita selaku tuan rumah ingin agar sukses penyelenggaraan se(Suara NTB/dok) bagai tuan rumah, kafilah H. Moch. Taufiq dan keterlibatan masyarakat,” tegas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq. Dijelaskan Lobar harus menjadi tuan rumah yang baik. Penyelenggarannya MTW mulai dari pembukaan, pawai, dilanjutkan dengan pertandingan hingga penutupan MTQ harus berjalan lancar dan sukses. Termasuk, kafilah Lobar harus mempersiapkan diri agar mampu menjaga prestasi yang sudah diraih. Karena sebelumnya, kafilah Lobar berhasil meraih juara umum pada MTQ tingkat provinsi. Untuk itu, pihak pemda pun mempersiapkan kafilah dengan matang, para qori’ dan qori’ah yang ikut bertanding pada MTW ini diberikan pembinaan berlapis. Qori’ dan qoriah ini kata dia dibina sebanyak tiga kali sampai hari H nanti. Hingga akhir September kafilah Lobar sudah siap dilepas. Pihaknya juga berharap agar pada pawai kafilah dan pawai ta’aruf, kafilah lobar bisa menunjukkan prestasi. MTQ ini akan diadakan tanggal 2 Oktober di Bencingah Kantor Bupati. (her)
UHH Perempuan Empat Tahun Lebih Tinggi dari Pria Praya (Suara NTB) Aktivitas tinggi kalangan perempuan menjadi salah satu faktor pendukung tingginya angka atau usia hidup perempuan. Di mana jika dibandingkan dengan kalangan pria, usia harapan hidup (UHH) kalangan perempuan empat tahun lebih tinggi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena, MHS.,di hadapan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan di Praya, Senin (23/9). Ermalena mengatakan kalangan perempuan terutama ibu rumah tangga memiliki aktivitas tinggi setiap hari. Kondisi tersebut ternyata membawa dampak positif tersendiri bagi kalangan perempuan. Terutama dari aspek kesehatan. “Dari dari indeks angka atau usia harapan hidup yang ada, perempuan usianya rata-rata lebih tinggi empat tahun dari kalangan pria atau laki-laki. Sehingga sebagai perempuan tidak perlu mengeluh jika punya aktivitas tinggi di rumah. Karena di balik aktivitas yang tinggi tersebut, juga berdampak positif dari sisi kesehatan,’’ ujarnya. Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, kalangan perempuan juga punya andil besar dalam menjaga kekuatan ekonomi negara. Di mana saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 silam, andil kalangan perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena mampu menjadi ekonomi negara tidak sampai terpuruk. “Saat krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 silam, keberadaan UKM jadi pembeda. Di saat banyak perusahaan besar terpengaruh krisis moneter, UKM justru bisa bertahan. Dan, kebanyakan pelaku UKM berasal dari kalangan perempuan,” tambahnya. Menurutnya, kegiatan usaha dari UKM memang terlihat kecil. Tetapi perannya sangat besar dalam menopang perekonomian negara, sehingga pihaknya berharap para kalangan perempuan tidak perlu minder. Karena perannya sangat besar dalam menjaga dan menopang tumbuh kembangnya perekonomian negara. (kir)
DPRD Desak Pemda Tindak Tegas Rekanan Proyek Irigasi Giri Menang (Suara NTB) – Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) Daerah Pemilihan (Dapil) Gunungsari-Batulayar Saeun mendesak Pemda Lobar segera mengambil langkah tegas terhadap rekanan yang mengerjakan proyek irigasi di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari. Pasalnya proyek irigasi ini dikeluhkan masyarakat, lantaran diduga mengakibatkan demam berdarah dengue (DBD). Politisi PAN ini menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Desa Sesela terkait persoalan proyek irigasi ini. Menurut dia, dinas terkait harus segera melakukan langkah penanganan dampak dari proyek ini. Seperti halnya ada warga yang terindikasi terkena DBD. “Nanti kami akan koordinasi dengan kepala desa, terkait penanganan dampak proyek ini. Pemda harus segera menangani agar jangan sampai banyak warga terkena dampak,” ujarnya, Senin (23/9). Ia menegaskan lebih lanjut, rekanan harus melakukan penanganan dampak ini. Termasuk terkait kualitas pengerjaan proyek yang harus dipastikan benar-benar bagus. Sebelumnya, Kepala Desa Sesela, Abu Bakar mengatakan, dampak dari proyek irigasi sebenarnya bisa dicegah kalau rekanan mau bekerjasama. “Tapi ini sepihak, hanya desa yang melakukan penanganan. Bahkan saya sampai tujuh hari turun memantau irigasi ini untuk membuang air itu. Siang, malam sampai jam 3 dini hari. Karena kami khawatir dampak buruk dari irigasi,” jelas dia. Pihaknya pun sudah melaporkan persoalan ini ke rekanan terkait kondisi yang dialami warga , namun pihak kontraktor tidak melakukan penanganan. Pihaknya pun mendorong agar rekanan bekerjasama dengan desa dalam penanganan dampak proyek ini, namun belum ada tindak lanjut. Sebab dampak dari proyek ini, kata dia, banyak sekali warga terkena sakit. “Banyak warga yang sakit diduga akibat gigitan nyamuk ini dari irigasi ini, ada yang dirawat di puskesmas dan rumah sakit,” keluh dia. Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) I Made Artadhana mengatakan pihaknya akan mengecek proyek tersebut. Menurut dia, kemungkinan salah satu penyebab banyaknya nyamuk di wilayah itu bukan ansih akibat air tergenang di selokan. Namun persoalan sampah juga menjadi bagian dari penyebab. Kaitan dengan persoalan kualitas pengerjaan fisiknya juga menjadi atensi nya. (her)
Sejumlah Aplikator Nakal Jadi Buronan Aparat
Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah oknum aplikator yang membawa kabur dana bantuan gempa ditetapkan jadi buronan aparat atau daftar pencarian orang (DPO). Aplikator nakal ini telah dilaporkan ke kepolisian. Saat ini pihak kepolisian bersama TNI tengah memburu aplikator nakal tersebut. Selain aplikator nakal, oknum fasilitator nakal yang diduga mengambil dana aplikator juga diusut. Para oknum ini diminta segera mengembalikan dana bantuan tersebut kepada masyarakat. “Oknum aplikator yang nakal ini sudah masuk buronan atau DPO polisi, ini dalam tahap penyelidikan,” tegas Dandim 1606 Lobar, Kolonel Czi Efrijon Kroll ditemui usai rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa di Gedung Budaya Narmada, Senin (23/9). Pihaknya sudah mengidentifikasi ada 3 laporan aplikator nakal. Bahkan ada yang hingga melarikan diri ke Medan. ”Yang kabur kita cari, yang ada supaya bertanggung jawab menyelesaikan perkerjaannya,” tegasnya. Ditegaskan, masalah aplikator nakal ini sudah masuk dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Selain aplikator nakal, pihaknya juga mendapatkan laporan ada oknum fasilitator yang mengambil dana aplikator. Pihaknya menindaklanjuti laporan ini dengan meminta agar fasilitator segera mengembalikan dana tersebut.
Pihaknya akan memediasi antara fasiliatator, pokmas dengan aplikator agar segera menyelesaikan persoalan ini. Oknum aplikator dan fasilitator nakal ini diminta bertanggung jawab mengembalikan dana bantuan tersebut, sehingga persoalan inipun selesai. Namun kalau tidak bertanggung jawab, maka persoalan ini akan dilanjutkan ke ranah hukum. “Aplikator, fasilitator dan pokmas harus bertanggung jawab mengembalikan. Kalau ndak, kita akan tuntut secara hukum,” tegas dia. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menegaskan aplikator nakal harus ditindaktegas secara hukum untuk memberikan efek jera. Pihaknya meminta aparat menangkap aplikator nakal ini, sebab dana yang dibawa kabur adalah hak korban gempa. “Memang harus digituin (ditangkap) supaya jera,”tegas dia. Ia menegaskan, apliktor nakal ini sudah teridentifika-
(Suara NTB/her)
MANDEK - Pengerjaan RTG di wilayah Gunungsari ini mandek akibat dana bantuan dibawa kabur oknum aplikator nakal. si dan beberapa sudah masuk buronan polisi alias DPO, sehingga aplikator, fasilitator yang ada saat ini diharapkan tidak melakukan tindakan serupa. Karena itulah, kata dia, pihaknya bersama Dandim mengumpulkan mereka semua untuk membuat komitmen bersama kedepan. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. L. Winengan menegaskan aplika-
tor nakal ini sudah masuk buronan aparat. Bahkan pihak TNI ingin segera menangkap aplikator nakal tersebut. “Mau siapa saja yang terlibat kita tangkap, mau pokmas, fasilitator, aplikator, dan aparatur Pemda bahkan aparat TNI, Polri kita proses,” tegas dia. Dari laporan yang diterimanya, oknum aplikator dan fasilitator nakal yang diduga membawa kabur dana bantuan pem-
bangunan rumah korban gempa. Dana bantuan yang dibawa kabur sangat besar, mencapai Rp 1 miliar lebih. Pihak Disperkim pun mengancam akan melaporkan oknum fasilitator dan aplikator ke aparat berwajib. Disperkim sendiri telah berkoordinasi dengan Dandim untuk mencari para oknum tersebut. Saat ini para pelaku tengah diincar oleh aparat dalam hal ini TNI. (her)
Ratusan Juta Dana Bantuan Gempa di Tanak Beak Ditahan Oknum Pokmas Giri Menang (Suara NTB) – Laporan dugaan penyelewengan dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) terus diterima pihak Pemkab Lombok Barat (Lobar). Baik yang dilakukan oleh oknum kelompok masyarakat (pokmas), aplikator maupun fasilitator. Keluhan itu pun langsung diterima pada saat Pengarahan Dandim 1606/Lobar dan bupati terkait percepatan rekonstruksi pasca gempa, Senin (23/9) di Narmada. Pengarahan ini dihadiri fasilitator, pokmas dan aplikator. Laporan itu di antaranya seperti oknum aplikator nakal yang membawa lari uang pokmas. Terbaru, anggota Pokmas di Desa Tanah Beak Kecamatan Narmada diduga menerima gaji dari uang bantuan itu. Kisarannya pun mencapai Rp 1-3 jutaan. Hal itu diduga atas kesepakatan para anggota pokmas itu. Bahkan Laporan itu langsung diterima Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman (Disperkim) Lobar, H. L. Winengan. Dan langsung membeberkan saat acara itu.”Silakan diklarifikasi, kalau dia tidak kembalikan kepada masyarakat kita penjarakan,” tegas Winengan selepas acara itu. Menurut Winengan uang itu diduga masih ditahan oleh pokmas. Jumlahnya pun mencapai Rp 200 juta. Ia meminta agar pihak pokmas segera melakukan pengembalian. Winengan pun cukup geram dengan para oknum aplikator, pokmas maupun fasilitator nakal itu. Bahkan jika ada oknum anggota TNI pun turut bermain, ia tidak segan melaporkan langsung kepada Dandim.”Oknumoknum ini yang nakal kita penjarakan,” tegasnya. Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Tanah Beak, Tohri Albuhori yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan itu. Ia mengungkapkan permasalahan itu hanya pada satu pok-
mas yang mengerjakan seluruh rumah rusak sedang di desa itu.”Laporan dari masyarakat itu katanya diminta Rp 1-3 juta,” ungkap Tohri yang ditemui di ruang kerjanya. Ia mengaku Pemerintah Desa (Pemdes) Tanak Beak bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mengkroscek laporan tersebut dan menanyakan langsung kepada pengurus pokmas. Dari klarifikasi lapangan, katanya, pokmas hanya menahan saja uang itu sampai pengerjaan bangunan itu selesai seratus persen. Hanya saja pihak pokmas tidak menyampaikan mengapa alasan kenapa menahan uang itu. Bahkan pihak kecamatan turun tangan memediasi masyarakat dengan pengurus pokmas. “Hasil dari mediasi itu yang kami terima dari kecamatan sama juga, keterangan pokmas tidak jelas, masyarakat tidak puas dengan jawaban pokmas. Dan mungkin karena itu melaporkannya,” bebernya. (her)
Pilkada Loteng
Partai Nasdem Mulai Lakukan Penjaringan Praya (Suara NTB) Partai Nasdem tampaknya sangat serius untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang. Guna mencari kandidat calon kepala daerah yang mumpuni, Partai Nasdem pun mulai membuka seleksi calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Nasdem di Pilkada Loteng mendatang. Proses penjaringan direncanakan selama sebulan, dimulai hari Senin (23/9) dan berakhir 23 Oktober 2019. “Hari Senin pendaftaran bagi calon kepala daerah dari Partai Nasdem mulai kita buka,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Loteng, Drs. H. L. Supardan, MM., Senin siang. Ia menjelaskan, hasil rapat konsilidasi partai di DPW NTB, Partai Nasdem memutuskan untuk memulai pendaftaran bagi kandidat calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang, baik itu sebagai
calon Bupati Loteng ataukan calon Wakil Bupati. “Untuk pendaftaran kita pusatkan di di kantor DPD Partai NasDem Loteng,” sebutnya. Supardan pun menegaskan seluruh kebutuhan pendaftar, termasuk kebutuhan administrasinya sudah siapkan oleh DPD. Artinya, para kandidat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendaftar di Partai Nasdem. Hanya persyaratan administrasi saja yang perlu dipersiapkan, karena seluruh administrasi pendaftaran termasuk materai untuk keperluan formulir pendaftaran sudah disiapkan. “Partai Nasdem membuka pendaftaran itu gratis. Tanpa mahar atau apapun namanya,” tegas mantan Sekda Loteng ini. Nantinya setiap kandidat calon kepala daerah yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi akan melalui beberapa tahapan seleksi. Termasuk penyampaian visi misi dengan melibatkan para panelis andal serta independen, sehingga hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan.
Selain melalui tahapan seleksi, pihaknya juga melakukan pemetaan untuk melihat figur-figur potensial yang layak dan dipandang mampu dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Dalam hal ini, Partai Nasdem ingin calon yang diusung nantinya memang benar-benar mumpuni. Terpisah, Sekretaris DPD Partai Nasdem Loteng, Ahmad Syamsul Hadi menambahkan, pada prinsipnya Partai Nasdem berkomitmen mengusung kader sendiri di Pilkada Loteng mendatang. Namun jika memang ada kader luar yang mempunyai potensi berpotensi memang lebih besar, bisa saja diusung Partai Nasdem. “Sangat tergantung potensi menangnya. Mulai dari popularitas, ketersukaan, keberterimaan, keterpilihan dan dukungan penggalangan logistik, kenapa tidak, Partai Nasdem mengusung kader luar,” imbuhnya seraya menegaskan kalau Partai Nasdem anti mahar. Pendaftarannya pun terbuka buat siapa saja. (kir)
(Suara NTB/her)
RAPAT - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama Dandim Efrijon Kroll dan Kadis Perkim Lobar H. L. Winengan saat rapat percepatan pembangunan RTG di Narmada, Senin (23/9).
Terkendala Semen Langka
42 Ribu Unit RTG di Lobar Belum Tuntas Giri Menang (Suara NTB) – Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) yang sudah selesai mencapai 42.847 unit dari total 85 ribu lebih rumah baik yang rusak sedang, ringan dan berat. Sisa RTG yang belum terbangun pun mencapai 42 ribu unit lebih. Tenggat waktu untuk menuntaskan pengerjaan puluhan ribu RTG ini hingga tanggal 31 Desember mendatang. Hanya saja saat ini, pengerjaan RTG ini masih terkendala semen yang masih langka. Hal ini pun menjadi atensi pemda bersama pihak Kodim. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman, progres pembangunan RTG di Lobar yang rusak berat mencapai 13.240 unit. Dari jumlah ini, dalam proses pengerjaan sebanyak 9.459 unit dan sudah selesai dibangun 3.781 unit. Untuk rumah rusak sedang, dalam progress pengerjaan sebanyak 5.574 dan sudah selesai dibangun sebanyak 6.946 unit, sehingga totalnya mencapai 12,520 unit. Sedangkan untuk perbaikan rumah rusak ringan, dalam proses pengerjaan 13.453 unit, sudah tuntas dikerjakan 32.120 unit. Totalnya mencapai 45.573 unit. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi wartawan usai rapat dengan Dandim menghadirkan pokmas, fasilitator dan aplikator di Narmada mengatakan masa transisi penanganan gempa ini diperpanjang hingga tanggal 31 Desember. Pihaknya pun sudah membuat SK pembaharuan atau tambahan mencapai 4 ribu unit lebih. Em-
pat ribu lebih rumah ini, merupakan akumulasi data anomali dan tambahan rumah yang belum masuk usulan sebelumnya. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk menanyakan dana tambahan ini. Terkait kepastian dana tambahan ini, puhaknya yakin segera cair dari pusat. “Kita hanya kekurangan Rp 80 miliar,”tegas dia. Kepala Disperkim Lobar, H.L. Winengan mengklaim kalau progres pengerjaan RTG di Lobar di atas 50 persen. Bahkan, progres penanganan RTG di Lobar paling bagus di NTB. “Sisanya tinggal 40 persen, dari 85 ribu unit lebih ya tinggal sekitar 40 ribu lebih,” tegas Winengan. Sementara itu, Dandim 1606 Lobar Kolonel CZI Efrijon Kroll mengatakan pihaknya mengatensi kelangkaan semen yang masih terjadi, hal ini pun menjadi atensinya. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Lobar untuk mengecek ke lapangan, terutama di Pelabuhan Lembar. “Sebab kelangkaan semen ini ada pengaruhnya terhadap percepatan pembangunan RTG,” tegas dia. Sebab, kata dia, semen ini bahan campuran dalam pembangunan RTG. Diakui kelangkaan semen ini biasanya terjadi setiap akhir tahun, sehingga dibarengi harga meningkat. Sejauh ini harga semen sejauh ini mencapai Rp70 ribu per sak. Terkait adanya harga semen yang sangat tinggi bahkan mencapai Rp 90-100 ribu per sak, hal ini akan diselidiki lebih lanjut. Jika ditemukan permainan harga, tentunya aparat kepolisian akan melakukan penindakan hukum. (her)
Pimpinan DPRD Definitif Dilantik Hari Ini
(Suara NTB/her)
PROYEK - Proyek irigasi di Sesela yang dikeluhkan warga.
Giri Menang (Suara NTB) – Empat parpol yang memperoleh suara tertinggi pada pemilihan legislatif (pileg) lalu, di antaranya Gerindra, PKS, Golkar dan PPP berhak menduduki posisi pimpinan DPRD Lombok Barat (lobar). Kader masing-masing parpol ini yang telah diusulkan antara lain, Hj. Nurhidayah dari Gerindra se-
bagai Ketua DPRD, Hj. Nurul Adha dari PKS sebagai Wakil Ketua I, Imam Kafali dari Golkar sebagai Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III diduduki Ahmad Suparman. Mereka dijadwalkan dilantik, Selasa (23/9) ini. Pelantikan ini digelar, menyusul SK pelantikan yang sudah diterima Sekretariat DPRD Lobar dari Gubernur NTB pekan lalu. Pelantikan itu akan dilakukan
oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram sekitar pukul 09.00 wita. Selain itu, diacara paripurna itu juga akan dilakukan pelantikan susulan dua anggota DPRD Lobar, yaitu H. L. Hermayadi dari Golkar dan H. Hardiatullah dari PKB. Nantinya Ketua DPRD Lobar yang akan mengambil langsung sumpah dan janji jabatannya. Menurut Plt Sekretaris
DPRD Lobar, Aisyah Desilina D, segala persiapan sudah dilakukan pihaknya. Mulai dari pendistribusian undangan kepada para tamu undangan yang diundang. Hingga melakukan gladi bersih melibatkan para pimpinan itu. Termasuk dua anggota DPRD Lobar yang dilantik susulan. “Sekaligus besok pelantikan dua anggota DPRD Lobar,” ungkapnya. Sebelumnya Ketua DPRD
Sementara Hj. Nurhidayah mengaku jika dari hasil koordinasi dengan pihak Sekretariat DPRD Lobar, pelantikan akan dilakukan Selasa ini. Rencananya, pelantikan akan dilakukan Senin kemarin, tapi diundur pihak pengadilan. “Rencananya sih hari Senin, tapi ternyata sudah terjadwal (pelantikan pimpinan) di KLU juga,” ungkapnya. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA Abidin Nasar Maknai Jabatan Wakil Ketua sebagai Amanah 1234567890123456789012345678901212 Halaman 6
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
1234567890123456789012345678901212 BIODATA 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Abidin Nasar, SP. MP. 1234567890123456789012345678901212 TTL : Labuan Bajo, 20 September 1978 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pendidikan : S1 Fakultas Pertanian Unram 1234567890123456789012345678901212 S2 Fakultas Ekologi Manusia IPB 1234567890123456789012345678901212 Istri : Nurul Syaspri Akhdiyanti, SP. MP 1234567890123456789012345678901212 (Sekcam Sekongkang) 1234567890123456789012345678901212 Anak : 5 orang 1234567890123456789012345678901212
Abidin Nasar, SP, MP mendapat amanah baru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Periode 2019-2024, Abidin sekaligus diberi kepercayaan mengisi jatah kursi partainya di unsur pimpinan lembaga penyerap aspirasi rakyat KSB tersebut. DI unsur pimpinan DPRD KSB, jabatan Abidin cukup prestisius. PKS yang berhasil menjadi pemenang kedua Pemilu KSB beberapa waktu lalu, membuat pria kelahiran Labuhan Bajo ini berhak mengisi jabatan wakil ketua satu. Posisi yang cukup stategis di lembaga parlemen. Karena bersama ketua dan unsur pimpinan lainnya, Abidin akan menjadi bagian yang menahkodai DPRD KSB 5 tahun ke depan. Bagi Abidin Nasar, kepercayaan yang diberikan partainya itu tidak sekedar sebagai sebuah tugas partai kepada di-
rinya. Lebih dari itu merupakan amanah terkhusus dari konstituen PKS dan umumnya masyarakat KSB. Karena itu dalam jabatan barunya ini, ia berjanji sepenuhnya akan mendedikasikan diri mengembannya dengan penuh amanah. “Insyaallah tugas ini akan saya jalankan sebaik mungkin,” katanya kepada Suara NTB usai pelantikan, Senin (23/9). Jabatan wakil ketua yang diembannya sekarang, sebenarnya bukan hal baru bagi Abidin. Politisi yang dikenal sederhana ini, pada keanggotaan DPRD KSB Periode 2004-2009
(Suara NTB/ist)
Abidin Nasar bersama istri sempat menduduki posisi yang sama. Namun bagi Abidin menjadi wakil rakyat sekaligus mengelola parlemen secara kelembagaan selalu penuh dinamika. Sehingga dirinya dalam menjalankan tugas akan terus belajar meningkatkan kapasitasnya agar mampu menyelerasakan
(Suara NTB/ist)
Abidin Nasar bersama keluarga seluruh unsur kepentingan di dalam lembaga demi kemaslahatan masyarakat KSB. “Dinamikanya tentu beda dari sebelumnya. Anggotanya saja sudah beda tapi yang penting saya bersama unsur pimpinan lain siap mengawal kebijakan lembaga ini agar terus ber-
pihak kepada rakyat,” ujar alumni Fakutas Pertanian Universitas Mataram (Unram) ini. Jika kiprah Abidin di unsur pimpinan terbilang cukup, maka tak salah jika suami dari Nurul Syaspri Akhdiyanti, SP., MP ini punya pengalaman anggota yang lebih luas lagi. Sepanjang
periode keanggotaan 2014-2019 lalu, Abidin duduk di Komisi II. Di komisi yang menangani dinas teknis urusan “rumpun hijau” itu Abidin dikenal vokal. Banyak kebijakan pemerintah dikritisi terutama program yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Abidin memang punya pengalaman dan konsen di sisi tersebut, karena sebelum memilih dunia politik seperti sekarang, ayah 5 anak ini, banyak menyibukkan diri di bidang sosial kemasyarakatan. Menurut pria yang menyelesaikan studi S2-nya di Fakultas
Ekologi Manusia (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, menjalankan tugas sebagai wakil rakyat harus diiringi dengan sikap profensionalisme yang tinggi. Sebab fungsi dari seorang anggota dewan tidak sekedar sebagai politisi yang harus menunjukkan loyalitas kepada partainya, tapi di sisi lainnya juga sebagai representasi suara rakyat. “Kalau tidak profesional maka susah kemudian memilah kepentingan partai dan masyarakat. Dan saya di sini terus bejalar meningkatkan profesionalitas itu,” tukasnya. (bug/*)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sumbawa Besar (Suara NTB) “Baru lima orang yang dan gaji sebagai kades. Hanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sebanyak lima Apara- mengajukan permohonan izin saja tidak mendapatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tur Sipil Negara (ASN) di menjadi calon kades. Surat tunjangan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lingkup Pemkab Sumbawa permohonannya ditujukan ke “Tidak ada 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 tertarik mengikuti Pil- Bupati tembusannya ke kita,” masalah mereka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kades 2020 mendatang. ujarnya, Senin (23/9). maju, tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Hal ini diketahui berdasarDijelaskannya, para ASN ini harus mundur 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 kan surat permohonan izin diperbolehkan oleh undang-un- dari PNS. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang disampaikan kepada dang mengikuti Pilkades. Per- Kalau mereka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Bupati setempat. syaratannya harus mendapat- lolos menjadi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kepala Badan Kepe- kan izin dari pimpinan, dalam kades, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 gawaian, Pendidikan dan hal ini Bupati. Setelah ada per- dilaksanakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pelatihan (BKPP) Kabupat- setujuan dari Bupati, nantinya kadesnya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 en Sumbawa, Syahruddin, akan ditindaklanjuti dengan kegiatan PNS 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 S.H menyebutkan, sampai pembuatan SK. “Syarat mere- nya ditinggal123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 TIDAK TERURUS - Nampak kondisi pasar Brang Rea yang tidak terurus dan ditumbuhi rumput 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 saat ini ada lima ASN yang ka bisa maju yang penting ada kan sementaliar di sekelilingnya. sudah mengajukan permo- izin dari atasan langsung, dalam ra. Tapi gaji 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 honan izin untuk menjadi ca- hal ini Bupati,” terangnya. PNS tetap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 lon Kades. Mereka ada yang Nantinya, lanjutnya, jika diterima, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 bertugas di kantor camat, para ASN ini sudah mendapat- tunjangan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 aparat di desa dan di be- kan izin, mereka harus me- nya saja 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 berapa OPD. Surat permo- lepas sementara jabatannya se- yang tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 honannya disampaikan ke- bagai ASN. Begitupula setelah diterima,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pada Bupati dan tembusan- terpilih menjadi kades, mereka pungkasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 nya ke BKPP. juga tetap menerima gaji ASN (ind) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Syahruddin 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Lima ASN di Sumbawa Ajukan Izin Ikut Pilkades
(Suara NTB/ils)
(Suara NTB/dok)
Tidak Terurus, Pasar Brang Rea Memprihatinkan
Taliwang (Suara NTB) Kondisi Pasar Brang Rea, Sumbawa Barat sangat memprihatinkan dan tidak lagi terurus setelah anggaran untuk pembangunan tahap berikutnya dipangkas. Kondisi tersebut diprediksi berlangsung cukup lama, lantaran anggaran pembangunan di tahap berikutnya baru diusulkan di APBD Murni tahun 2020 mendatang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag) KSB, Ir. Amin Sudiono MM, kepada Suara NTB, belum lama ini tidak memungkiri kondisi pasar Brang Rea tersebut yang di bangun tahun 2017 lalu tersebut. Selain itu kondisi pasar Brang Ene juga masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kedua pasar tersebut yakni, pasar Brang Rea ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 miliar tahun 2017 dan pasar Brang Ene di tahun 2018 dengan total anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Kedua
pasar ini belum bisa digunakan karena masih ada item pembangunan yang belum rampung. Salah satu item itu yakni, penambahan pavin blok, air, listrik, serta pagar pengamanan pasar. Kedua pasar ini baru bisa diintervensi untuk pembiayaannya di tahun 2020 mendatang, dengan total anggaran sekitar Rp1,8 miliar dan ditargetkan bisa digunakan di pertengahan tahun 2020. “Kita akui memang dua unit pasar yang sudah terbangun tahun 2017 dan di 2018 belum bisa kita gunakan, karena masih ada item pekerjaan lain yang be-
lum selesai. Makanya kami upayakan di awal tahun 2020 kedua pasar ini sudah rampung dan bisa kita gunakan,” sebutnya. Dikatakannya, terkait dengan pasar Brang Rea pihak terkait telah mengusulkan biaya di APBD-P 2018, tetapi usulan yang mencapai angka Rp750 juta tersebut tidak bisa direalisasikan. Hal ini terjadi karena anggarannya terpangkas untuk kebutuhan pembiayaan lain. Sementara itu, untuk pasar Brang Ene kebutuhan anggarannya sangat tinggi yang ditaksir mencapai Rp1 miliar, hal itu terjadi lantaran masih banyak item yang belum terbangun. Salah satunya yakni penambahan urugan tanah karena lokasinya s a n g a t rendah. Sementara untuk pasar Brang Rea hanya untuk penambahan pavin blok dan pagar pengaman saja. (ils)
(Suara NTB/ist)
PAUD - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril bersama Bunda PAUD, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, Kepala Dispussip Sumbawa, Irine Wahyu Indarni dengan anak anak PAUD (Foto Kiri). Bunda PAUD, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril didampingi Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril membacakan buku cerita ke anak anak PAUD (Foto Kanan).
Suara Dispussip Sumbawa
Sosialisasikan Gernas Baku, Bunda PAUD Bacakan Buku untuk Anak
Sumbawa Besar (Suara NTB) Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Sumbawa kembali mensosialisasikan Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku (Gernas Baku) untuk anak usia dini, Senin (23/9). Dalam meningkatkan minat baca orang tua untuk anak usia dini. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, di era ini peran orang tua khususnya
ibu sangatlah penting dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Mengingat realitas yang terjadi saat ini anak-anak ini lebih banyak bermain Handphone (HP) ketimbang membaca buku. Makanya Bupati berharap Gernas Baku yang disosialisasikan dapat menjadi referensi bagi para Ibu agar selalu memberikan pelajaran yang bermoral. Dengan membacakan buku kepada anak-anak usia dini. Selain itu, Bupati juga meminta para orang tua agar membatasi dan mengawasi anak-anak saat menonton televisi atau bermain HP. Sementara itu Bunda
PAUD, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril menjelaskan sosialisasi Gernas Baku ini dinilai sangat penting untuk mendorong para orang tua membacakan buku kepada anak-anak usia dini minimal 10-15 menit sehari. Selain dapat meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan anak, membacakan buku untuk anakanak juga dapat mendekatkan hubungan emosional antara ibu dengan anak-anak. Mengingat kegiatan membacakan buku untuk anak-anak usia dini dapat dilakukan sambil memangku dan menimangnya. Sebelumnya Kepala Dispus-
sip Sumbawa, Ir. Irine Wahyu Indarni menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat. Termasuk anak-anak usia dini beserta orang tuanya. Perpustakaan bukan hanya tempat meminjam buku, akan tetapi dapat juga menjadi tempat diskusi, bedah buku, dan kegiatankegiatan lainnya yang berhubungan dengan keliterasian. Dalam acara itu Bunda PAUD didampingi Bupati Sumbawa berkesempatan membacakan buku cerita kepada anak-anak PAUD Kemala Bhayangkara yang hadir saat itu. (arn/*)
Progres IPAL Komunal di Sumbawa Capai 25 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air dan Limbah (IPAL) Komunal tahun ini pada 15 lokasi di Sumbawa sejauh ini menunjukkan progres yang positif. Bahkan progres fisiknya sudah menyentuh 25 persen. Harapannya, pekerjaan mayor seperti bak penampung tuntas sebelum masuknya musim hujan. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Ir. Surya Darmasya. Secara umum, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) kini tengah melakukan pengerjaan bak penampung. Harapannya, untuk item bak penampung bisa diselesaikan sebelum masuk musim penghujan. Agar nanti tidak kesulitan dalam pengerjaannya. “Kita berharapnya demikian. Khususbakpenampungmudahmudahan bisa selesai September ini, karena itu pekerjaan yang dianggap paling berat dalam IPAL ini,” tegasnya. Sejauh ini, progres secara keseluruhan sudah menyentuh angka 25 persen. Setelah bak penampung tuntas bisa dilanjutkan dengan
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Surya Darmasya pekerjaan lainnya. Setiap tahapan pekerjaan tetap diawasi secara ketat agar sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Seluruh pekerjaan diharapkan tuntas pada November mendatang. Sesuai target waktu. “Contoh pipa yang dipasang langsung dicek di pabrik, agar kita tahu betul kualitas pipanya. Kekhawatiran adanya kebocoran pipa juga bisa
IPAL - Pengerjaan bak penampung IPAL Komunal ini di Juran Alas yang diambil beberapa waktu lalu. kita minimalisir,” terang Darmasya. Fasilitator juga semestinya tetap melakukan pengawasan di lapangan. Dari hasil pantauan dan laporan sementara ini, belum ditemui adanya kendala berarti. Diketahui, pada tahun ini, Pemkab Sumbawa mendapatkan bantuan pusat untuk pembangunan IPAL Komunal pada 15 lokasi. Yakni, dua
paket di desa Dalam, desa Baru, desa Juran Alas, Marente, Kalimango, dan desa Labuan Alas di kecamatan Alas. Kemudian, di Pondok Aisyah kelurahan Brang Biji Sumbawa, desa Selante kecamatan Pelampang, dua paket di desa Lantung kecamatan Lantung, desa Banda kecamatan Tarano dan desa Pamanto kecamatan Empang. (arn/*)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
Halaman 7
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
Dikes Dompu Mulai Kampanyekan Security ASI para kader ini berada di tengah masyarakat, sehingga bisa langsung mengedukasi masyarakat untuk menggunakan ASI eksklusif. Asi eksklusif disaat anak berusia 0 – 6 bulan Kemudian 0 – 2 tahun, bayi balita tetap minum ASI dengan makanan tambahan. “Tugas security ini mengawasi ibu – ibu yang sedang ASI supaya tetap memberikan ASI kepada balitanya,” ungkapnya. Terkait ibu melahirkan yang
tidak langsung memiliki ASI, sehingga digantikan dengan susu formula, dikatakan Hj. Iris, ASI pertama sangat tergantung dari perawatan sebelum melahirkan dan makanan yang dikonsumsi ibu melahirkan. Ketika dilakukan perawatan dengan benar, ASI akan muncul saat melahirkan dan anak harus terus dilakukan inisiasi menyusu dini (IMD) agar ASI keluar. “Kebiasaan saat lahir, anak diberi madu atau air zam –
zam. Sebenarnya itu tidak boleh, karena itu berarti bukan ASI eksklusif,” katanya. ASI pertama, dijelaskan Hj. Iris Juita, manfaatnya banyak. Diantaranya untuk kekebalan tubuh bayi, untuk kesehatan alat pencernaanya, memberikan ikatan batin dengan ibunya, dan sterilitas ASI terjamin. “Bayi yang baru dilahirkan masih bisa bertahan tidak makan selama 2 hari. Jadi bayi harus terus didorong menyusui
agar ASI keluar,” terangnya. ASI juga bisa disimpan di kulkas dengan masa tahan hingga sepekan. Bila dimasukan di pendingin, bisa tahaun hingga 1 bulan. Sehingga anak dengan ibu yang memiliki aktifitas tinggi seperti ibu pekerja, bisa tetap menyusui anaknya. “ASI yang disimpan di pendingin harus dipanasi saat dibutuhkan,” katanya. Kepala Dinas Kesehatan Dompu ini juga mendorong
masing – masing Puskesmas untuk memiliki inovasi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan ASI eksklusif. Puskesmas memiliki peranan yang cukup strategis dalam meningkatkan cakupan ASI eksklusif melalui penyuluhan oleh petugas di lapangan. “Puskesmas harus memiliki inovasi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan ASI eksklusif di wilayah masing – masing,” katanya. Rakerkesda Kabupaten
Dompu tahun 2019 yang berlangsung 2 hari ini dibuka langsung oleh Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Selain diisi dengan kegiatan diskusi terkait masalah kesehatan yang melibatkan stakeholder, Rakerkesda juga diisi dengan pameran oleh masing – masing UPTD Puskesmas se Kabupaten Dompu. Masing – masing stan menampilkan IBU JARI dan layanan pengobatan hingga obat tradisional. (ula/*)
(Suara NTB/ula)
TINJAU STAN - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin didampingi anggota Muspida saat meninjau stan Puskesmas pada acara Rakerkesda Kabupaten Dompu tahun 2019, Rabu (18/ 9/2019) lalu (foto kiri). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes saat berikan laporan (foto kanan).
Mantan Kades Belo Jadi Tersangka
20 Los di Pasar Amahami akan Dibangun Lagi
Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, kembali menetapkan tersangka kasus dugaan penyimpangan APBDes di wilayah Hukum Polres setempat. Setelah sebelumnya mantan Kades Kemuning ditangkap tim penyidik, kini giliran MR (45) mantan Kepala Desa (Kades) Belo harus bernasib sama.
(Suara NTB/dok)
Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, mengatakan pasar Amahami akan terus ditata dan dikembangkan. Pada tahun 2020 mendatang akan dibangun sebanyak 20 Los lapak baru lagi. “20 los lapak baru akan dibangun 2020 nanti untuk menampung perkembangan pedagang di pasar Amahami,” katanya, Senin (23/9). Untuk itu, Lutfi meminta agar semua pihak terutama para pedagang yang menempati los lapak yang ada untuk memperbaiki dari sekarang. Ia memastikan juga, tidak unsur nepotisme dalam penjatahan los pasar. “Siapapun yang ingin berdagang. Ingin berjualan berhak mendapatkan los dengan syarat yang telah ditetapkan,” katanya. Selain pasar Amahami lanjutnya, sejumlah pasar lainnya di Kota Bima juga akan mulai dilakukan penataan dan perbaikan tahun 2020 mendatang. Seperti pasar lama dan pasar senggol. “Dalam rancangan, pasar lama akan dijadikan pusat grosir bagi wilayah Pulau Sumbawa dan NTT,” katanya. Lutfi menambahkan Kota Bima merupakan kota jasa, perdagangan serta pengembangan perekonomian kreatif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat signifikan. “Kita siapkan jasa, kita berdagang dan itu solusi untuk membangun ekonomi kita dari bawah,” ujarnya. Walikota berharap OPD teknis maupun UPT Pasar Amahami bisa menterjemahkan keinginan masyarakat dan kepala daerah dengan terus membenahi fasilitas yang ada. Baik itu berupaya fasilitas sarana dan prasarana, hingga jasa lainnya. “Yang terpenting dan utama soal kebersihan. Jangan sampai pasar menjadi sumber bau dan sampah,” H.Muhammad Lutfi pungkasnya. (uki)
Resmi Melamar di PDIP, Kadispora Belum Berani Lepas Jabatan
dia lakukan, dirinya tidak segan-segan memecat bendahara jika tidak mengikuti keinginannya. Selama tahun 2016-2019 sudah ada tiga bendahara desa yang diganti karena menolak memberikan uang ke Kades bersangkutan. Sementara uang yang langsung masuk ke rekening pribadi tersebut tanpa melalui Desa digunakan oleh tersangka untuk kebutuhan seharihari dengan dua orang istrinya. Akibat perbuatannya tersebut, kini tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) sub a,b ayat (2) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999. Adapun ancaman hukuman pidananya yakni penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar. “Modus tersangka ini cukup berani karena uang dari Kas Daerah langsung dialihkan ke rekening pribadi tanpa melalui bendahara desa. Parahnya lagi jika ada yang tidak mengikutinya langsung dipecat begitu saja,” sebutnya. Ditambahkannya, setelah kasus
(Suara NTB/ils)
PENJELASAN - Kapolres KSB, Mustofa saat menyampaikan penjelasan di hadapan wartawan di Mapolres KSB, Senin (23/9). desa Belo ini tuntas, masih ada tiga kasus lainnya yang akan segera dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Tidak berhenti disitu saja, saat ini sudah ada dua lagi kasus desa yang dalam waktu dekat akan mulai ditangani. Hanya saja untuk dua kasus laporan pengaduan tersebut masih sebatas klarifikasi dan pendalaman saja, jika hasil klarifikasi memenuhi unsur maka akan statusnya akan langsung dianaikan ke tahap penyelidikan. Untuk itu, pihaknya mengimbau para Kepala Desa untuk bisa memahami aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku saat ini. Pihaknya juga tetap membuka diri jika ada kades yang meminta untuk dilakukan sosialisasi terkait masalah penggunaan anggaran Dana Desa yang baik dan benar.
(Suara NTB/jun)
Upaya itu diharapkan bisa direspon oleh masing-masing desa sehingga kasus penyimpangan yang kiranya akan terjadi bisa diminimalisir. Karena pada prinsipnya jika tahapan sosialisasi tidak juga mampu memberikan dampak yang baik, maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Silahkan saja bagi desa yang ingin berkoordinasi dan juga konsultasi terkait penggunaan anggaran Dana Desa yang dimiliki dan kami tetap akan membantu. Karena pada prinsipnya anggaran ini diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jika kamu temukan masih ada desa yang demikian, kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas,” pungkasnya. (ils)
Delapan Desa di Dompu Jadi Dispopar Sumbawa Tingkatkan Kekuatan Lokus Penanganan Stunting
Evaluasi Sail dan FPM
Kelompok Ekonomi Kreatif
Dompu (Suara NTB) – Kadispora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH, resmi melamar sebagai Bakal Calon (Bacalon) Bupati lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kendati demikian, ia rupanya belum berani melepaskan jabatan atau mengundurkan diri sebagai ASN. Terlebih menganggap langkah yang telah diambil tindak melanggar ketentuan. Atas hal itu keseriusannya mencalonkan diri pun dipertanyakan. HI, sapaan akrab Bacalon ini kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/9) kemarin membenarkan bahwa dirinya telah melamar di PDIP. Namun, karena belum pasti diusung sebagai calon Bupati ia tak berani gegabah mengudurkan diri sebagai ASN. “Kalau PDIP mengusung saya untuk mendaftar ke KPU, pasti saya sudah ada dengan surat pensiun,” ungkapnya. Ia tak mau mengudurkan diri sebagai ASN sebelum mendapat kepastian PDIP mengusungnya masuk bursa calon Bupati Priode 2021-2026 mendatang. Apalagi Bacalon yang melamar ke partai tersebut sejauh ini sudah 11 orang. Dengan alasan statusnya masih Bacalon, HI menegaskan tidak ada ketentuan menyangkut ASN yang telah dilanggar. “Kalau saya ke KPU pasti saya pensiun. Karena ini belum ke KPU untuk apa saya pensiun dini. Saya harus pastikan dulu partai itu mengusung saya nggak,” ujarnya. Ditegaskan, perkara tak mengudurkan diri sebagai ASN karena belum diusung partai bukan sebagai bentuk ketidakseriusannya mencalonkan diri. Mesti ada kepastian baru ada sikap, karena dirasa percuma dan sia-sia saja mundur jika akhirnya tak diusung partai politik. Bahkan ia rela tak ikut Pilkada 2020 mendatang serta menolak maju lewat jalur perseorang. “Kalau partai tidak mendaftarkan saya ke KPU saya tidak pensiun. Gila apa independen lebih baik saya ngopi dipinggir jalan,” pungkasnya. (jun)
H. Ichtiar
Mantan Kades dua periode itu, ditaksir merugikan negara Rp524 juta berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara (PPKN) oleh tim auditor Inspektorat Provinsi dengan nomor surat 700/12X/ITSUS-INSP/2019 tanggal 19 September. “Tersangka sudah mulai kita tahan di Mapolres sembari menunggu proses kelengkapan berkas terhadap kasus tersebut. Kami juga masih akan terus mendalami keterangan tersangka untuk proses pengembangan kasusnya. Tidak menutup kemungkinan juga akan ada tersangka lain jika ada petunjuk dari Jaksa. Kami juga akan berupaya maksimal supaya dalam tahun ini kasus tersebut bisa dinyatakan lengkap (P21) sehingga tidak ada lagi tunggakan kasus di tahun yang akan datang,” ungkap Kapolres KSB AKPB Mustofa, S.IK., MH kepada wartawan, Senin (23/9). Dikatakannya, barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan tersangka yakni, dokumen APBDes dari tahun 2016-2019. Bahkan beberapa dokumen permohonan pencairan anggaran serta tanda terima sejumlah uang atas nama Kades tanpa melibatkan bendahara. Bahkan untuk memuluskan perbuatan korupsi yang
Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan wisatawan mancanegara peserta Wonderful Sail 2 Indonesia 2019 telah menyelesaikan kunjungannya di Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu. Selama di Sumbawa, beberapa event menarik dalam rangkaian Festival Pesona Moyo (FPM) disajikan. Hal ini tentunya tidak hanya meninggalkan kesan bagi para wisman, tetapi juga bagi para pelaku usaha di sejumlah destinasi. Selain keramahtamahan masyarakat, berbagai event yang menyentuh langsung masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisman. Mereka tak ketinggalan memborong produk UMKM yang disajikan masyarakat. Seperti halnya di Labuhan Jambu yang menjadi titik labuh para wisman. Kemudian Pasar Potengan di Desa Pernek dan Festival Tua Kawa di Desa Batu Dulang. Para Wisman juga berkesempatan menyaksikan Barapan Kebo dan merasakan sensasi menjadi Joki. Dari fakta tersebut, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) memiliki beberapa catatan penting yang perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait peningkatan kekuatan kelompok ekonomi kreatif yang dinilai masih kurang. “Melihat fakta yang luar biasa di spot-spot destinasi wisata yang menjadi bagian dari event Festival Pesona Moyo ada beberapa catatan penting setelah berlalunya event. Pertama harus kita tingkatkan kembali kekuatan kelompok ekonomi kreatif kita. Itu yang masih kurang,” ujar Kepala Dispopar Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec.,Dev, Senin (23/9) kemarin. Dicontohkannya, di Labuhan Jambu semua dagangan baju
H. Iskandar D (Suara NTB/ind)
kaos bergambar Hiu Paus habis terbeli. Para wisman masih mencari baju tersebut untuk dijadikan oleh-oleh. Kemudian di arena Barapan Kebo, semua baju kaos bergambar Karapan Kerbau dan bertuliskan SAKA juga habis terbeli. Produk tersebut merupakan produk dari industri kreatif. “Ini penting disiapkan kedepannya. Sehingga dapat berguna buat masyarakat, berguna buat pelaku usaha, tetapi negara juga mendapatkan manfaatnya,” ujarnya. Selain itu, kata H. Kendo akrab disapa, industri kreatif yang bernuansa lokal juga penting ditingkatkan kemampuannya. Seperti kasus di Plampang saat Festival Samba. Ternyata kerajinan menganyam kipas yang terbuat dari daun lontar (Ampat dalam bahasa Sumbawa) menjadi sesuatu yang sangat dimintai para wisman. Mereka tidak hanya membayar produknya, tetapi juga memberikan bayaran karena diperlihatkan proses pembuatan. “Keterampilan yang mereka miliki yang selama ini dibilang hampir tidak terlalu memberikan manfaat apa-apa, ternyata memiliki nilai yang luar biasa di mata para wisatawan. Dan mereka bayar untuk itu,” terangnya. Begitupula di Pasar Potengan,
topi besar dari daun lontar (Soko’ dalam bahasa Sumbawa) masih bisa ditawari Rp500 ribu oleh wisatawan. Kemudian wadah untuk menyediakan Poteng dan Manjareal (jajanan khas Sumbawa) dibeli dengan harga Rp500 ribu. Dari hal sederhana dengan konsep penyelenggaraan Festival Pesona Moyo di spot-spot destinasi yang ditawarkan, anggaran yang digelontorkan tidak seberapa dibandingkan jumlah uang yang masuk langsung dinikmati oleh masyarakat. “Oleh karena itu kesiapan yang penting untuk ditingkatkan kedepan adalah kesiapan masyarakat dan kelompok usaha masyarakat setempat yang menjadi spot-spot destinasi. Dan saya kira semua pihak bisa, tidak harus Diskoperindag. Orang-orang yang punya modal usaha menengah sudah harus mulai membidik usaha ekonomi ini untuk mereka kembangkan. Banyak orang-orang yang bisa dan punya keterampilan di Sumbawa ini,” tukasnya. Dalam pelaksanaan Festival Pesona Moyo, lanjutnya, pihaknya mengangkat tema Find The Uniqeness. Di mana pihaknya berupaya menjual keunikan yang tidak ada di tempat lain. Kedepannya, pihaknya terus mendorong Pokdarwis untuk mengembangkan spot destinasinya. Begitupula spot-spot lain yang belum sempat dikunjungi, juga diharapkan pokdarwis agar bisa mengembangkan kedepannya. “Kesiapan dari teman-teman penyelenggara di Pokdarwis jangan hanya mengelolah titik destinasinya saat Festival Pesona Moyo saja. Jadi harus menjadi lahan pengabdian dan juga lahan penghidupan mereka setiap saat untuk mereka coba kelola,” pungkasnya.(ind)
(Suara NTB/jun)
Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mulai mengkampanyekan security Air Susu Ibu (ASI) bagi ibu melahirkan dan menyusui. Suami akan menjadi security ASI dan mulai dilibatkan dalam pemeriksaan kehamilan di posyandu maupun fasilitas kesehatan (Faskes). Program ini didorong, menyusul masih rendahnya cakupan ASI eksklusif di Provinsi NTB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes kepada Suara NTB pada acara pembukaan rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Kabupaten Dompu, Rabu (18/9/2019) lalu mengungkapkan, Provinsi NTB termasuk wilayah yang cakupan ASI eksklusifnya masih relatif rendah. Kabupaten Dompu sebagai bagian dari NTB, akan mendorong program security ASI dalam meningkatkan cakupan ASI. “Security itu kami ambil suaminya. Karena suami itu sangat berperan dalam rumah tangga. Keputusannya (ASI eksklusif) juga ada di suami,” katanya. Selain security ASI, cakupan ASI eksklusif akan didorong melalui peran kader posyandu di tengah masyarakat. Karena
Dompu (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, telah mencanangkan kampung KB pada 19 Desa di delapan kecamatan. Namun, dari total wilayah yang diintervensi angka kelahiran serta pernikahan dininya tersebut, hanya delapan desa yang dijadikan lokus penanganan stunting. Yakni Desa Cempi Jaya dan Daha Kecamatan Huu, Desa Oo dan Katua Kecamatan Dompu, Desa Riwo dan Bakajaya Kecamatan Woja, Desa Sorinomo Kecamatan Pekat dan Desa Ranggo Kecamatan Pajo. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB setempat, Yayat Nurhidayat, Skm, menyampaikan, ditetapkannya delapan wilayah tersebut sebagai pusat penanganan stunting tahun 2019 ini, menyusul banyak ditemukan pola dan perilaku hidup warga yang kurang baik. Sehingga berimbas pada lambannya tumbuh kembang anak. Beberapa diantaranya seperti tingkat perekonomian masyarakat masih sangat rendah. Kemudian anak kebanyakan dititip pengasuhannya pada keluarga dan kerabat terdekat, apakah dengan alasan orang tua berladang maupun sebagai TKI di luar negeri. “Banyak stunting itu karena anak-anak ini salah pola makan yang diberikan pengasuh. Artinya mereka lebih banyak memberikan uang jajan dibanding memberikan asupan gizi yang seimbang,” ungkap dia di ruang kerjanya, Senin (23/9). Asupan gizi yang banyak diterima anak dari makanan ringan itu, menurut dia, tidak saja berpeluang membuat mereka mengalami gangguan saraf otak. Tetapi berdampak pada tumbuh kembang mereka yang tidak sesuai usia. Untuk itu, bersama Dinas Kesehatan (Dikes) setempat DPPKB mendorong masyarakat dibeberapa wilayah tersebut untuk memperhatikan gizi anak. “Sosialisasi kita terutama berkaitan dengan kegiatan 1000 Hari Pertama Kehidupan itu atau HPK,” ujarnya. Pencanangan Kampung KB di sejumlah desa, jelas Yayat Nurhidayat, tidak saja bertujuan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan KB untuk menekan angka kelahiran. Tetapi tugas penting lainnya yakni meningkatkan kesejahteraan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. “Jadi masalah stunting itu juga sebetulnya masuk ke ranah kami. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan nyaman,” Yayat Nurhidayat pungkasnya. (jun)
POLHUKAM
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
HRF : Pemerintah Perlu Wadahi Kreativitas Pemuda di Bidang TTG
Halaman 8
Kasus Dermaga Gili Air 2017
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Banyak program pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi NTB yang sudah berjalan sinkron, namun masih mengalami beragam hambatan di tengah masyarakat sasaran. Karena itu, pendekatan yang bottom up harus mulai dibudayakan. Sehingga muncul gagasan dan ide-ide segar masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sekda Lombok Timur, H. Rohman Farly (HRF) menilai, pemanfaatan teknologi tak bisa dipungkiri sudah H. Rohman Farly menjadi suatu keharusan guna menunjang percepatan capaian program-program pemerintah di sejumlah sektoral. Namun, secara finansial keuangan daerah umumnya tak akan mampu jika seluruh teknologi harus diadakan atau dibeli dari luar. “Jadi saya rasa, Teknologi Tepat Guna (TTG) menjadi salah satu solusi menjawab tantangan-tantangan ini. Masyarakat harus mulai dipicu untuk menciptakan gagasan-gagasan berkaitan dengan TTG yang bisa menunjang pembangunan di lingkungannya sesuai kebutuhan,” kata H. Rohman Farly, Senin (23/9). Bakal Calon Walikota Mataram ini memaparkan, TTG adalah sebuah gerakan idelogis. “Secara umum, dapat dikatakan bahwa TTG adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspekaspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat,” papar HRF. Ia mencontohkan, dalam program NTB zero waste. Masyarakat terutama generasi muda bisa mulai memikirkan teknologi sederhana yang bisa membantu percepatan program. Tidak semua tumpuan zero waste bisa diselesaikan hanya dengan pola Bank Sampah semata. “Membuat teknologi pengurai sampah organik menjadi pupuk, atau bagaimana mengatur sistem teknologi pemilahan sampah rumah tangga, bisa dilakukan, dan ini bisa dikembangkan,” imbuhnya . Di sektor pertanian, HRF mencontohkan, masih banyak dibutuhkan gagasan soal teknologi tepat guna untuk kebutuhan pengairan. Irigasi tetes yang saat ini dikembangkan di sejumlah lokasi di NTB misalnya, hanya satu contoh kecil yang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat. “Jadi tidak perlu bayangkan teknologi yang rumit dan mahal. Generasi muda harusnya tertantang untuk TTG ini,” katanya. HRF mengatakan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini menjadi penunjang luar biasa bagi generasi muda untuk menunjukan kreativitasnya. “Apa dan bagaimana menciptakan teknologi terapan bisa dilihat banyak di google atau youtube. Tinggal bagaimana masyarakat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka di lingkungannya,” ungkap Rohman Farly. Lebih lanjut dipaparkan HRF, untuk mendukung dan mengembangkan TTG di daerah, maka Pemerintah Daerah bisa memberikan ruang dan wadah yang berkesinambungan. Di Kota Mataram sendiri misalnya bisa digagas dengan pola Bale Ide Kreatif atau semacamnya, seperti Rumah Kreatif yang ada di Bandung, Jawa Barat. Di Bale tersebut, generasi muda, para pelajar dan mahasiswa, juga para santri pondok pesantren bisa memunculkan ode-ide mereka, kemudian bersinergi sesama mereka untuk mewujudkan. “Kelihatannya sederhana saja, mereka bisa berbaur bertukar ide dan gagasan sambil ngopi atau minum teh. Tapi jangan salah, di negara-negara maju justru wadah seperti inilah yang melahirkan teknologi besar, robot dan mesin lainnya,” katanya. Dengan konsep pengembangan TTG, pola dan mindset masyarakat dalam penggunaan media sosial dan internet juga akan lebih bermanfaat. Masyarakat akan lebih terpacu untuk berpikir memcahkan masalah mereka dengan menemukan teknologi sederhana. (ndi/*)
Kasus Dana Insentif Marbot
Penyaluran Lewat Batas Waktu Mataram (Suara NTB) Auditor Inspektorat Lombok Tengah, Sapto Sayogo bersaksi sebagai ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (23/9) kemarin. Ahli auditor itu menjelaskan kerugian negara dalam korupsi dana insentif marbot untuk Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah tahun 2018. Kerugian negara yang timbul sebesar Rp91,2 juta. Sapto menjelaskan hasil audit investigasi dalam LHP yang dilaksanakan pada Februari 2019. Jaksa penuntut umum menghadirkan Sapto untuk bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Kamarudin, mantan Camat Praya Barat Daya. Kesimpulan audit investigasi bahwa telah terjadi tidak tertib administrasi penyaluran dana marbot Kecamatan Praya Barat Daya. “Penyaluran melampaui batas waktu tahun anggaran berjalan,” ucapnya di hadapan majelis hakim dengan ketua Anak Agung Ngurah Rajendra. Sapto menambahkan bahwa insentif marbot itu seharusnya selesai diserahkan kepada penerima paling lambat 31 Desember 2018. Namun nyatanya, hanya satu desa dari total 12 desa yang sudah disalurkan. Sisa kekurangan baru disetor Januari sampai Februari 2019. “Walaupun sudah disampaikan, itu menyalahi aturan. Seharusnya dikembalikan ke kas daerah dulu menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), baru nanti dianggarkan lagi di APBD Perubahan,” jelasnya. Penasihat hukum terdakwa, Abdul Hanan mencecar Sapto dengan pertanyaan mengenai aturan yang mengatur sanksi atas temuan LHP itu. “Sanksi tidak tertib kalau di UU PNS sanksi disiplin pegawai,” jawab Sapto. “Apa pelanggarannya seperti hasil LHP saudara?,” tanya Hanan lagi. Sapto menyebutkan adanya kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana insentif marbot untuk Kecamatan Praya Barat Daya. “Camat sudah dicopot dari jabatannya. Ini sanksi administrasi dari pengelolaan anggaran yang seharusnya sudah dipertanggungjawabkan sebelum 31 Desember (2018),” terangnya. Sapto menambahkan lagi pada saat audit investigasi, Kamarudin sudah ditanyai mengenai uang yang Rp91,2 juta tersebut. Kamar hanya menjawab uang itu hilang ketika disimpan di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah. “Tetapi dia tidak bisa tunjukkan bukti kehilangan dari kepolisian, dia tidak melapor,” ungkapnya. Sementara uang tunai sebesar Rp12,1 juta, Sapto menyebut uang itu disita dari 11 marbot yang sudah menerima insentif. Yakni enam marbot di Desa Darek dan lima marbot di Desa Pelambik. “Jadi total potensi kerugian negaranya dari 10 desa yang tidak disalurkan sampai 31 Desember sebesar Rp91,2 juta. Faktanya dari hasil audit dana marbot itu baru diserahkan semua setelah tanggal tersebut,” papar Sapto. (why)
(Suara NTB/why)
SAKSI AHLI - Ahli Inspektorat Lombok Tengah Sapto Sayogo (kiri) bersaksi dalam persidangan korupsi dana insentif marbot Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Senin (23/9). Sementara terdakwa Kamarudin (paling kanan) berdiskusi dengan penasihat hukumnya.
Selangkah Lagi Tetapkan Tersangka Mataram (Suara NTB) Polda NTB menunggu dokumen audit penghitungan kerugian keuangan negara proyek dermaga Gili Air, Pemenang, Lombok Utara tahun 2017. Dokumen audit itu akan menjadi barang bukti dugaan tindak pidana korupsi yang nantinya dibawa ke gelar perkara khusus. Tersangka bakal segera ditetapkan. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin menyatakan bahwa penyidik tinggal selangkah lagi menguak siapa yang bertangungjawab atas kerugian
negara tersebut. “Setelah nanti kita terima hasil audit, kita gelar perkara. Kita tentukan siapa-siapa tersangkanya,” ujarnya dikonfirmasi Senin (23/9) kemarin.
Berdasarkan ekspose bersama auditor, imbuh dia, penyidik Subdit III Tipikor sudah mendapat informasi mengenai nilai kerugian negaranya, yakni Rp1 miliar. Secaran-
ya resminya nanti akan disampaikan dalam bentuk surat dan dokumen hasil audit. “Ya nanti setelah itu dipanggil lagi saksi-saksinya untuk diperiksa. Tersangka belum, tapi nanti diperiksa juga, saksi dulu,” imbuhnya. Dalam kasus itu, penyidik Subdit III Tipikor menemukan indikasi pengerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan.
Sejumlah item pekerjaan ditelusuri, termasuk diantaranya perusahaan penyedia beton tiang pancang di Bandung, Jawa Barat. Meskipun demikian, pemilik proyek yakni Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Lombok Utara pada waktu itu tetap melunasi proyek. Kontrak proyek antara pemerintah dengan rekanan sebesar Rp6,28 miliar. (why)
Nasdem NTB Buka Penjaringan Balon Kepala Daerah Serentak Mataram (Suara NTB) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mulai Senin (23/9) kemarin, resmi membuka penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia. Termasuk di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB. “Sesuai dengan instruksi DPP, kita akan mulai tahapan Pilkada dengan mulai membuka pendaftaran tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik daerah, baik kader maupun masyarakat umum,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem NTB, Ardani Zulfikar, Senin (23/9). Dijelaskan Ardani, penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 mendatang, ada yang berbeda dari mekanisme penjaringan pada Pilkada serentak sebelumnya. Perbedaanya yakni, bakal calon yang akan mendaftar ke Nasdem tidak diwajibkan melampirkan hasil survei elektabilitasnya seperti sebelum-sebelumnya. “Berdasarkan PO nomor 06/ 2019 tentang Pilkada, sekarang tidak harus melampirkan hasil survei, kalau dulu salah satu syarat waktu pendaftaran harus melampirkan hasil survei. Sekarang akan dikerucutkan dulu oleh DPW, kemudian dibawa ke DPP dan disana akan diwawancarai serta diminta kesediaanya untuk disurvei,” jelasnya. Pendaftaran bakal calon kepala daerah akan dilakukan langsung di masing-masing DPD yang akan melaksanakan Pilkada. Pihaknyapun sudah mengistruksikan kepada jajaran DPD tujuh kabupaten/kota untuk mulai melaksakan tahapan proses pendaftaran tersebut. “Peserta yang akan
mendaftar nanti akan diplenokan di DPD dan kemudian disampaikan ke DPW untuk proses penyampaian visi misi bakal calon. Nanti di DPW akan menjaring maksimal sampai tiga besar untuk dibawa ke DPP,” kata Ardani. Semua bakal calon yang mendaftar tersebut, akan diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh partai. Kriteria pertama adalah tingkat popularitas figur, kemudian tingkat penerimaan masyarakat terhadap figur tersebut. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah elektabilitas yang akan diketahui dari hasil survei. “Kita surveinya tidak sembarangan, kita sudah siapkan delapan lembaga survei dipakai, terserah nanti bakal calon yang akan menentukan mau menggunakan lembaga survei yang mana, dan untuk biayanya mungkin mereka bisa patungan,” katanya. Rekomendasi dukungan yang nantinya akan dikeluarkan setelah survei diberikan kepada perseorangan, atau tanpa pasangan calon. Dalam rekomendasi tersebut, Nasdem akan memberikan tenggat waktu kepada yang bersangkutan untuk mencari pasangan dan juga partai koalisi. “Kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka bisa dibatalkan, SK dukungan yang akan digunakan mendaftar ke KPU tidak akan dikeluarkan,” jelasnya. Disampaikan Ardani, bahwa dalam proses pendaftaran tersebut, Nasdem menegaskan dilakukan tanpa mahar politik. Sehingga semua peserta pendaftaran akan dilakukan secara gratis. “Pendaftaran dilakukan tanpa mahar, tidak ada biaya pendaftaran satu rupiahpun, bahkan materai sekalipun kita gratiskan,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
Ketua Bapilu Nasdem NTB, Ardani Zulfikar didampingi Sekretaris, Arif Rahman Maladi dan Sekwil, Multazam.
(Suara NTB/why)
SABU - Pasangan suami istri RS (kedua kiri) dan AS (paling kanan) tertangkap menyalahgunakan sabu, Senin (23/9). Mereka mengaku sudah kecanduan sabu sejak dua puluhan tahun lalu.
Pasutri Dua Dasawarsa Kecanduan Sabu Mataram (Suara NTB) Pasangan suami istri, RS (42) dan AS (41) kepergok menyalahgunakan narkoba. Pelaku AS awalnya hendak menjenguk suaminya RS yang tertangkap lebih dulu. Belakangan AS ketahuan positif mengonsumsi sabu. Lebih dari 20 tahun mereka kecanduan sabu. Tiga pelaku itu diamankan terpisah “Istrinya ini mau menjenguk suaminya yang sudah tertangkap saat itu juga kita amankan,” ungkap Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam, Senin (23/9) kemarin. Tersangka RS digerebek di sebuah rumah di Jalan Caturwarga, Mataram Timur, Mataram. Rumah itu dicurigai sering dijadikan tempat untuk pesta sabu. Tim Satresnarkoba pada mulanya memergoki RS. Pemeriksaan badan memang tidak ditemukan barang bukti terkait
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 orang anggota DPRD Kota Mataram, Senin (23/9) kemarin berkumpul dan sepakat membentuk KPPRI (Kaukus Perempuan parlemen Republik Indonesia) Kota Mataram. Ketua KPPRI Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin membenarkan terbentuknya kaukus perempuan tersebut. ‘’Ya sudah terbentuk. Saya ketua, sekretaris bu Hj. Dian Rachmawati, S.Sos., dan bendahara Hj. Istiningsih, S.Ag,’’ sebut-
Ridwan Bantah Fraksi Gerindra Terbelah tus menjadi pimpinan DPRD Provinsi NTB. Kekecewaan paling besar dirasakan oleh Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang awalnya digadang-gadang kuat menjadi pimpinan, namun di tengah jalan, nama yang ke luar dari DPP justru bukan dirinya, melainkan kadernya sendiri yakni Mori Hanafi. Kekecewaan Ridwan Hidayat tersebut pun memicu timbulnya kabar terbelahnya Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi NTB. Ridwan yang dikonfirmasi usai mengikuti paripurna, Senin (23/9) kemarin akhirnya angka bicara. Ia membantah Fraksi Gerindra di DPRD terbelah akibat persaingan perebutan kursi pimpinan DPRD Provinsi NTB tersebut. “Tidak ada itu, kalau kita sebagai kader itu, apapun keputusan dari DPP, harus ikhlas diterima, baru itu namanya kader pejuang, kader sejati, taat dan patuh pada putusan pimpinan. Jadi tidak ada yang terbelah,
trinya dan kawannya itu. “Anggota mencurigai istrinya ini sering mengonsumsi bersama suaminya. Setelah dites urine, ternyata positif. Akhirnya ikut diamankan juga pasangan suami istri ini,” beber Kapolres. Hasil pemeriksaan menunjukkan RS dan AS sudah akut kecanduan sabu. Sejak tahun 1997 atau hampir 22 tahun lalu mereka mulai mengonsumsi barang haram itu. Setelah menikah pun kelakuan tetap sama. Dari hasil penyidikan belum ditemukan indikasi bahwa pasutri itu terjun ke bisnis jual beli narkoba. Sejauh ini masih penyalahguna saja sehingga disangka melanggar pasal 127 ayat 1 UU RI No35/2009 tentang Narkotika. “Mereka di—assesment dulu baru nanti diserahkan ke BNN untuk rehabilitasi medis,” tutup Kapolres. (why)
Srikandi DPRD Kota Mataram Bentuk Kaukus Perempuan Parlemen
Buntut Penetapan Pimpinan DPRD NTB
Mataram (Suara NTB) Empat calon pimpinan definitif DPRD Provinsi NTB telah disampaikan dalam rapat paripurna, Senin (23/9) kemarin. Empat nama tersebut akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Selanjutnya setelah SK ke luar, pimpinan DPRD Provinsi NTB bakal resmi dilantik. Keempat calon pimpinan definitif DPRD Provinsi NTB tersebut yakni, Hj. Baiq Isvie Rupaeda dari Partai Golkar yang menjabat menjadi ketua, kemudian tiga wakil ketua yakni Mori Hanafi dari Gerindra, H. Muzihir dari PPP dan Abdul Hadi dari PKS. Namun demikian, dalam penunjukan calon pimpinan DPRD Provinsi NTB tersebut, masih menyisakan sejumlah kekecewaan bagi pihak-pihak yang tidak dipilih oleh partainya untuk diu-
narkoba. “Tetapi ternyata barang bukti itu dibuang. Kita temukan di pekarangan rumah RS. Disimpan di dalam tas plastik dan tas ibu-ibu,” kata Alam. Pelaku RS menyembunyikan sabu di dalam plastik pembungkus gula. Isinya ada tiga poket. Satu poketnya ditemukan berisi sabu seberat 0,38 gram. Sisanya hanya plastik klip kosong. Sedianya hendak diisi sabu. Penggeledahan lalu dilanjutkan. Ditemukan lagi dompet yang isinya seperangkat alat hisap sabu di ruang tamu. Antara lain pipet plastik, pipa kaca, kompor sabu, sedotan, dan bong dari bekas minuman ringan. Tersangka RS digelandang ke Polres Mataram. Atas penangkapan itu, istrinya, AS datang menjenguk bersama kawan RS berinisial ZL (40). Selama pemeriksaan, RS mengaku sering pesta sabu bersama is-
coba tadi lihat semua anggota Fraksi Gerindra kompak pakai seragam putih khas Gerindra dalam paripurna,” katanya. Menurutnya sebagai seorang kader, dirinya dan semua kader yang lain siap untuk diperintahkan dan ditugaskan oleh partai kapanpun dan dimanapun. Sehingga apapun yang menjadi keputusan partai, semua siap dilaksanakan. Sebelumnya, pada saat mengetahui bahwa DPP memutuskan Mori Hanafi menjadi pimpinan DPRD Provinsi NTB, Ridwan sempat puasa bicara. Bahkan memilih menghindar ketika dikonfirmasi media. Iapun dikabarkan sempat mengancam untuk mengudurkan diri sebagai Ketua DPD Gerindra NTB, karena merasa kecewa dilangkahi oleh anggotanya. “Itu sekali lagi hanya rumor. Itu kabar merpati, tidak benar,” tegasnya. (ndi)
nya. Sementara itu, anggota KPPRI Kota Mataram adalah Hj. Bq. Mirdiati, Zaitun, SH., Bq Ika Febriyanti, SH., MH., Hj. Finalia, SH., MKn., Shinta Primasari, ST., Mita Dian Listiawati, AMd., Keb., dan Diella Angela Dwi Handayani, SH. Menurut Erna, KPPRI Kota Mataram dibentuk untuk penguatan kapasitas perempuan parlemen secara bersama membangun sinergi yang berpihak kepada perempuan dan anak. Selain itu, kaukus perempuan juga menghimpun dukungan bagi perempuan parlemen dalan merumuskan dan melahirkan kebijakan yang responsif gender. Meski bukan suatu keharusan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini memandang, keberadaan kaukus perempuan ini sangat strategis sebagai wadah penguatan kapasitas dalam melaksanakan tugas di parlemen. ‘’Tidak ada keharusan. Tapi dari pusat sampai daerah KPPRI ada. Dan ini wadah kita untuk saling menguatkan sesama anggota parlemen perempuan,’’ cetusnya. Erna berharap, dengan terbentuknya KPPRI ini, anggota DPRD perempuan bisa maksimal melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. ‘’Maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislasi, fungsi anggaran dan fungsi kontroln-
ya,’’ imbuh politisi PDI Perjuangan ini. Meski 10 anggota Dewan perempuan di DPRD Kota Mataram berasal dari latarbelakang yang berbeda, namun dia optimis hajat terbentuknya KPPRI ini dapat tercapai. ‘’Kita akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan harapan masyarakat Kota Mataram yang dipercayakan pada kami,’’ demikian Erna. Sebab, kaukus perempuan, tidak lagi berbicara masalah dapil. ‘’Kita mewakili seluruh perempuan di Kota Mataram,’’ cetusnya. Adapun isu strategis yang akan dikawal oleh KPPRI Kota Mataram adalah perempuan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, kekerasan, SDM, HAM, media, legislasi dan budaya. Penguatan kapasitas dewan perempuan, ucap Erna, akan dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak kampus, pemerhati perempuan dan anak, serta media massa. Dia mengklaim dari periode-periode sebelumnya selalu terbentuk KPPRI bagi DPRD yang ada anggota perempuan. Namun catatan Suara NTB, pada periode sebelumnya, dari lima anggota Dewan perempuan di DPRD Kota Mataram belum menunjukkan kinerja maksimal. Terutama dalam menyuarakan hal-hal yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan anak. (fit)
(Suara NTB/ist)
KAUKUS PEREMPUAN - Kaukus perempuan parlemen Kota Mataram yang baru terbentuk.
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
SUARA NTB
Halaman 9
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
6. SOSIAL Indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB beserta UPTD nya sesuai dengan RPJMD 2013-2018 adalah Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2013 cakupan penanganan PMKS baru 1,58%. Berbagai program dan kegiatan dalam rangka penanganan PMKS telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB baik di dinas induk maupun UPTD Dinas Sosial yang secara langsung melaksanakan pelayanan bagi PMKS. Cakupan penanganan bagi PMKS tahun 2017 telah mencapai 5.07% atau 33.412 orang PMKS. Sedangkan cakupan penanganan PMKS tahun 2018 mencapai 22.42% atau 147.609 orang PMKS yang diberikan pelayanan artinya target capaian kinerja melonjak dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Korban Bencana Alam berupa gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok. Dinas Sosial Prov. NTB melakukan penanganan korban bencana alam gempa bumi melalui penyaluran bantuan logistik pasca gempa bumi sehingga capaian kinerja Dinas Sosial Prov. NTB melonjak. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Prov. NTB menggunakan sumber dana APBD dan APBN dimana pada semester II (kedua) s.d Bulan Oktober 2018 penanganan PMKS melalui sumber dana APBD dapat menangani 13.773 jiwa PMKS (2,09%) dan melalui sumber dana APBN dapat menangani 133.861 jiwa PMKS (20,33%) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1. KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB selaku leading sector yang menangani urusan wajib ketenagakerjaan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan beserta sasarannya. Secara khusus, terkait dengan sasaran kinerja strategis ketenagakerjaan, yaitu “Menurunnya Angka Pengangguran”, sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018. Menurunnya Angka Pengangguran ini, diukur dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini merupakan Indikator Kinerja Daerah dari aspek kesejahteraan masyarakat . Selama 2 (dua) tahun terakhir TPT di Provinsi NTB telah mencapai 3,72% atau setara dengan 83.257 orang pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun 2017 TPT di Provinsi NTB telah mencapai 3,32% atau setara dengan 79.449 orang, Kondisi ini lebih tinggi 0,4 point. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 salah satu penyebabnya adalah karena bencana gempa yang terjadi secara beruntun. Beberapa capaian penting di tahun 2018 yaitu jumlah lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi sebanyak 43 lembaga pelatihan; proses seleksi magang ke Jepang dengan peserta yang lulus sebanyak 69 orang dari 187 orang pendaftar; pelaksanaan kegiatan pemagangan dalam negeri sebanyak 530 orang dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja (peserta magang) agar sesuai kebutuhan indsutri/perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan, sedangkan program pelatihan kerja yang di BLK selama tahun 2018 sebanyak 1.008 orang (63 paket) calon tenaga kerja yang dilatih dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan berbagai sub kejuruan; Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana pelatihan sebanyak 65 paket. Dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlidungan TKI di LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu) Bidang Penempatan Tenaga Kerja membentuk 6 LTSP di Provinsi NTB yaitu di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima dan yang sudah beroperasi 3 (tiga) LTSP. Kegiatan Job Fair (Informasi Pasar Kerja) yang sudah menjadi kegiatan rutin minimal setahun sekali dimana Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan antara Perusahaan dan Pencari Kerja. Pada tahun 2018 sebanyak 23.030 orang yang ditempatkan ke luar negeri (AKAN), 1.076 orang melalui Job Fair Selain program penempatan tenaga kerja sektor formal, penempatan tenaga kerja sektor infomal juga menjadi perhatian mulai dari Padat Karya Produktif dan Infrastruktur; pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri/eks TKI- Migran serta penerapan Teknologi tepat guna. Padat Karya adalah Program konkrit berupa perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin yang berbentuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan padat pekerja. Tahun 2018 kegiatan Padat Karya Produktif tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 900 orang. Dengan adanya kegiatan ini sebagai titik awal dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pelatihan bagi Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)/Eks-TKI Migran dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) menitikberatkan pelatihan bagi masyarakat yang memiliki embrio usaha sehingga dapat lebih mengembangkan usaha dan mendapatkan bantuan peralatan usaha. Pada tahun 2018 sebanyak 65 orang yang sudah diberikan pelatihan.
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Kondisi saat ini sering terjadi berbagai kasus tindak kekerasan dan korbannya adalah perempuan dan anakanak. Data tahun 2018 menunjukkan kekerasan terhadap perempuan/ anak mengalami peningkatan 6,9 persen jika dibandingkan tahun 2017. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 sebanyak 581 kasus yang didominasi oleh kasus KDRT, kekerasan fisik dan seksual. Sementara kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 546 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik (216 kasus), korbannya didominasi oleh anak laki-laki sedangkan korban kekerasan seksual sebanyak 225 kasus yang di dominasi oleh anak perempuan. Sisanya adalah kasus penelantaran, eksploitasi dan perdagangan orang. Hampir seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pelakunya adalah berasal dari keluarga atau kerabat dekat korban, hal ini membuktikan bahwa dalam keluarga masih rentan terjadi kekerasan. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain : Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatannya pertemuan berkala TIM PUG yang telah melaksanakan bimbingan teknis bagi OPD provinsi dan bintek di kabupaten/kota; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan telah melaksanakan Sosialisasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Sosialisasi Parenting), Pemulihan Mental Bagi Korban Kekerasan, Pelatihan bagi Aktivis desa Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan dengan kegiatannya Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha telah melaksanakan Pelatihan bimbingan manajemen usaha dan memberikan Bantuan yang diberikan kepada anggota PEKKA, mantan TKW,Korban KDT, pengusaha kecil/industri rumahan serta pelatihan pendidikan politik bagi 70 orang perempuan dan Temu Puspa Daerah untuk Membangun Motivasi dan Komitmen bagi 80 orang 3. KETAHANAN PANGAN Sebagai indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat, pada tahun 2018 realisasi PPH Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 82,8 atau 100,36% dari target yang ditetapkan sebesar 82,5. Perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan penduduk Nusa Tenggara Barat dalam periode 2014-2018 yang ditunjukkan dengan pencapaian skor PPH terus meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,90% per tahun. Perkembangan kualitas konsumsi selama 2014-2018 ini masih jauh dari kondisi ideal sebesar 100. Belum idealnya kualitas kon-
sumsi pangan ini terjadi karena pola konsumsi pangan masih sangat tergantung pada padi-padian, dan masih kurang dalam hal konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan. Capaian konsumsi pangan penduduk Nusa Tenggara Barat secara kuantitatif pada periode 2014-2018 menunjukkan tingkat konsumsi energi yang terus meningkat, dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 4,10 persen per tahun dan berada di atas rekomendasi WNPG yakni sebesar 2.025 dan 2.048 kkal. Sementara itu, konsumsi protein penduduk Nusa Tenggara Barat sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) 52 gr/kapita/hari. Pada tahun 2018 tingkat konsumsi protein penduduk NTB sebesar 76,4 gr/kapita/tahun atau 23,6% dari target AKP Rekomendasi WNPG tahun 2004. Namun peningkatan konsumsi energi dan protein masih didominasi dari sumber pangan nabati dibandingkan dengan pangan hewani terutama beras. Sedangkan konsumsi pangan pokok beras tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 118,1 Kg/Kap/Tahun dari 117,1 Kg/Kap/Tahun pada tahun 2017. Tingkat Konsumsi beras ini masih jauh dari konsumsi ideal sebesar 100,3 kg/kap/thn dan peningkatan konsumsi pangan utama beras pada tahun 2018 menyebabkan tidak tercapainya target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5% per tahun. Ketersediaan energi di Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2014-2018 sudah jauh di atas rekomendasi WNPG VII dengan rata– rata 5.162,28 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 14,17 persen per tahun. Seperti halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode 2014-2018 juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG X Tahun 2012 dengan ketersediaan protein rata-rata 136,07 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tersebut mengalami peningkatan rata-rata 11,71 persen per tahun. 4. LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 % IKA, 30 % IKU dan 40 % IKTL. 1) Indeks Kualitas Air (IKA)
Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relative terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Metode yang digunakan untuk data IKA adalah dengan pemantauan dan pengambilan sample 10 sungai yang menjadi prioritas Provinsi dan 3 sungai yang menjadi prioritas Nasional, serta melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Pemantauan dilaksanakan 3 kali dalam setahun dan parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli. Kegiatan Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan di 10 lokasi sungai di Provinsi NTB dengan pengambilan sampling di 6 titik pada masing-masing lokasi dan dilakukan 3 (tiga) periode pemantauan agar dapat menggambarkan kondisi kualitas air sungai NTB dengan lebih jelas. Lokasi pemantauan air sungai yaitu 5 sungai di Pulau Lombok dan 5 sungai di Pulau Sumbawa. Di wilayah Pulau Lombok pemantauan dilaksanakan di Sungai Sidutan, Babakan, Tojang, Dodokan, dan Ancar. Selanjutnya untuk wilayah Pulau Sumbawa dilaksanakan di Sungai Sari, Padolo, Rabalaju, Brang Rea, dan Brang Biji. Pada tahun 2018, Dinas LHK NTB telah melakukan beberapa upaya strategis dalam rangka pengendalian rendahnya kualitas air sungai di NTB, antara lain : - Bimbingan teknis dan pemberian bantuan kepada 54 bank sampah - TAPAK (Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kawasan Hutan) - Pengolahan Sampah Organik Teknologi Biokonversi - Pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Air di Daerah Aliran Sungai secara Kontinyu, Otomatis, dan Online 2) Indeks Kualitas Udara Kualitas udara adalah angka yang menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu pemukiman dan perkantoran/perdagangan. Pemantauan kualitas udara ini menggunakan passive sampler yang terpasang di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 hari. Hasil paparan selama 14 hari tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk diuji dan hasilnya dikirimkan kembali kepada Dinas LHK NTB. 3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Untuk IKTL tahun 2017, berdasarkan dari hasil publikasi resmi melalui laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2017 bahwa nilai ITL NTB Tahun 2017 adalah sebesar 61,27 atau meningkat 1,22 poin dari tahun sebelumnya. Nilainya berasal dari hasil penafsiran dari citra landsat yang dilakukan oleh Kementerian LHK sebagai gambaran kondisi alih fungsi lahan di beberapa wilayah hutan NTB. Sebagai informasi, tutupan hutan dalam kurun waktu 2014-2015 turun sebesar 1,29% atau 10.832 ha. Sawah dan permukiman semakin luas, sementara penutupan lahan terus berkurang. Sedangkan nilai ITL tahun 2018 belum dirilis resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indikator mata air terlindungi adalah indikator yang masuk ke dalam IKU BLHP Provinsi NTB dan menjadi indikator kinerja daerah ke-31 dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 dengan kegiatan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta para pihak dalam melestarikan lingkungan mata air termasuk kelangsungan hidup dan kelestarian mata airnya guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat desa dalam bentuk air baku. Kegiatan perlindungan mata air dilakukan dalam bentuk Lomba Desa PERMATA, peningkatan kapasitas kelompok pengelola mata air di Kabupaten/Kota, pelibatan Penyuluh Lingkungan Swadaya (PLS). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan mata air sebagai sumber kehidupan. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menambah semangat masyarakat dan menjadi apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat akan peran serta dalam pengelolaan lingkungan terutama pemenuhan kebutuhan air. Sebelum dilakukan penilaian lomba permata terlebih dahulu dilakukan kegiatan evaluasi pemenang lomba permata yang dihadiri oleh 60 peserta dari dinas Lingkungan Hidup se Provinsi NTB untuk menyeleksi mata air yang ada didaerah masing-masing. Penambahan titik mata air terlindungi sebanyak 44 titik tersebar di 10 kab/kota seluruh NTB 5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 1 program dan 1 kegiatan. Selama tahun 2018, capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil. Pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP) di NTB pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 3.742.012 orang, dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 3,581,687 orang atau 94,52%. Sedangkan dari 3.581.687 orang yang telah melakukan perekaman baru 3,544,504 orang atau 93,53% yang telah dilaku-
kan pencetakan e-KTP. Dengan demikian masih terdapat 207,836 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP, dan jumlah e-KTP yang belum dicetak sebanyak 37,183 buah. Penyebab utama tingginya angka wajib KTP yang belum melakukan perekaman data adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya e-KTP; kesulitan mengakses perekaman KTP elektronik bagi masyarakat di daerah terpencil; ada masyarakat yang bekerja/sekolah di luar tempat tinggalnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait kebutuhan dokumen kependudukan, telah dilakukan monitoring dan evaluasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti adalah mendorong kabupaten/kota untuk menambah petugas yang berasal dari ASN serta meningkatkan kualitas SDM petugas ASN tersebut. Disamping itu juga diharapkan kabupaten/kota dapat menambah peralatan adminduk dalam bentuk mobil keliling dari dana APBD kabupaten/kota. 6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Ada 5 (lima) program kerja yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Program-program kerja tersebut antara lain : a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatannya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang telah melatih 180 orang lembaga Adat Desa untuk penguatan lembaga adat, telah tersosialisasi 10 jenis alat teknologi tepat guna (TTG) dalam kegiatan Gelar TTG Nasional,. b) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan manajemen bagi 50 orang pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), selanjutnya telah mengadakan rakor guna memperkuat pengelolaa lemabga ekonomi perdesaanb c) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain perlombaan desa dan kelurahan di semua kabupaten/kota. Perlombaan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan motivasi masayarakat untuk membangun desa atau kelurahan. d) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, telah melaksanakan kegiatan pelatihan bagi 320 orang aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa. Hal ini dilaksanakan untuk Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan adat masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mendorong serta meningkatkan peran perempuan di perdesaan dan pelayanan kesehatan masyarakat e) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. Untuk meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan adat masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan mendorong serta meningkatkan peran perempuan di perdesaan dan pelayanan kesehatan masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan kesejahteraan Keluarga PKK 7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indikator kinerja ke 24 di dalam RPJMD Tahun 2013-2018 (Revisi RPJMD Tahun 2017) yaitu rata-rata usia kawin pertama perempuan merupakan tolok ukur yang dapat merangkum beberapa indikator kinerja pada 2 (dua) urusan yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dengan sasaran strategis dari indikator kinerja tersebut adalah pendewasaan usia perkawinan (PUP). Intervensi pendewaaan usia perkawinan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan dini/muda pada usia 10-20 Tahun, sedangkan usia yang yang dianjurkan bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan pertama yaitu usia 21 – 25 tahun. Rata-rata usia kawin pertama perempuan tahun 2018 berdasarkan rilis BPS (maret 2018) sebesar 20,23 tahun belum melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 21 tahun. Realisasi tahun 2018 menurun sebesar 0,04 point jika dibandingkan realisasi pada tahun 2017 sebesar 20,27 tahun. Apabila sasaran strategis dapat diwujudkan dengan target 21 tahun di akhir program (Tahun 2018) dari rata-rata usia kawin pertama perempuan, maka dampak positifnya adalah mencegah ledakan jumlah penduduk memperpendek waktu kehamilan dan melahirkan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan perempuan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan yang mandiri dan berkarier dan menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya yang telah dilakukan oleh : a. Meningkatkan keterampilan kelompok remaja putri dan putra dan kelompok ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga. b. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, dengan tujuan untuk mendaatkan dukungan dalam pengambilan kebijakan. c. Sosialisasi PUP ke masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak dari perkawinan dini dalam mewujudkan PUP. d. Publikasi PUP melalui media cetak dan elektronik 8. PERHUBUNGAN Indikator kinerja urusan perhubungan pada RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018 adalah dilihat dari jumlah penumpang angkutan laut dan jumlah penumpang angkutan udara. Capain kinerja indikator tersebut yang mana Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat diberi tanggung jawab untuk melaksanakan indikator ke 29 (dua puluh sembilan) yaitu Jumlah Penumpang Angkutan Laut dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara dengan target yang harus dicapai pada masing-masing tahun anggaran selama periode RPJMD 2013 – 2018 Jumlah penumpang angkutan udara Tahun 2018 berjumlah 4.205.496 orang atau mencapai 115.98 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yakni sebanyak 3.626.000 orang akan tetapi kenaikan jumlah penumpang angkutan udara jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3.07 % dari jumlah penumpang tahun 2017 sebesar 4.080.124 orang, hal ini diakibatkan turunnya jumlah penumpang pasca gempa Lombok yang terjadi sepanjang bulan Agustus 2018. Dari tiga bandara udara yang ada di Provinsi NTB, Lombok International Airport (LIA) menyumbang 87.79 persen, sementara bandara Sultan M. Salahuddin dan bandara Sultan M. Kaharuddin masing-masing hanya menyumbang 8,65 persen dan 3,56 persen dari keseluruhan jumlah penumpang angkutan udara. Tingginya kontribusi dari LIA salah satu penyebabnya adalah makin bertambahnya konektivitas dengan adanya penerbangan langsung terutama untuk rute domestik. Sampai saat ini LIA telah melayani penerbangan langsung menuju 12 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Kupang, Banjarmasin, Bima, Sumbawa dan Benete. Sedangkan untuk rute internasional telah melayani dua rute yaitu Kualalumpur, Malaysia dan Singapura. Konektivitas untuk dua bandara lainnya belum bias berkembang karena infrastruktur bandara belum ditingkatkan khususnya panjang runway bandara guna memungkinkan pesawat berbadan besar bias mendarat di kedua bandara tersebut Jumlah penumpang angkutan laut dihitung dari 5 (lima) pelabuhan laut di NTB yaitu pelabuhan laut Lembar, pelabuhan laut Badas, pelabuhan laut Bima, pelabuhan Senggigi dan pelabuhan Bangsal/Pemenang, dimana pada tahun 2018 tercatat sebanyak 950.088 orang, jumlah ini melampaui target sebesar 417.61% dari target sebanyak 227.502 akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penumpang tahun 2017 maka terdapat penurunan sebesar-28,42 % dari jumlah penumpang sebanyak 1.327.229 orang. Hal ini terjadi akibat bencana gempa Lombok yang terjadi pada akhir Juli dan Agustus 2018 yang mempengaruhi arus kunjungan wisatawan ke pulau lombok khususnya ke kawasan 3 gili. Turunnya jumlah penumpang angkutan laut yang menggunakan kapal cepat dari Bali sangat berpengaruh karena pengguna kapal cepat yang menuju kawasan 3 gili menyumbang 83,48% dari keseluruhan penumpang angkutan laut yang ada. Dalam rangka mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi gempa bumi Lombok-Sumbawa Dinas Perhubungan membantu untuk masalah transportasi sehingga mendapatkan penghargaan untuk bantuan tersebut dari KomandoTugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD). Bersambung...
PENDIDIKAN
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
Halaman 10
Unram Kembali Tambah Tiga Guru Besar Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mengukuhkan tiga guru besar, yakni Prof. Dr. Eng. I Gede Pasek Suta Wijaya, ST., MT. (Guru Besar Bidang Teknik Informatika pada Fakultas Teknik), Prof. Dr. Muhlis H. Usman, M.Si. (Guru Besar Bidang Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) dan Prof. Dr. Ir. A. Farid Hemon, M.Sc (Guru Besar Bidang Pertanian pada Fakultas Pertanian) bertempat di ruang Sidang Senat Unram, Senin (23/9). Tiga guru besar sebelumnya juga telah dikukuhkan oleh Unram pada Kamis, (20/6) lalu yakni Prof. Dr. Hj. RR. Titiek Herwanti, Dra., M.Si. (Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis),
Prof. Dr. H. Salim HS, SH, MS. (Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum), dan Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. (Guru Besar Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).
Tuan Rumah FLS2N 2020
(Suara NTB/dok)
PROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) jenjang SD dan SMP pada tahun 2020 nanti. Keputusan itu dipastikan pada penutupan FLS2N tahun 2019 di Lampung, Jumat (20/9) malam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin membenarkan bahwa Provinsi NTB menjadi tuan rumah FLS2N tahun 2020. Hal itu ditandai dengan penyerahan bendera FLS2N kepada Kepala Dinas Dikbud NTB sebagai simbol sebagai tuan rumah FLS2N tahun 2020. Sedangkan tuan rumah jenjang SMA, SMK, dan SLB yaitu Provinsi Sumatera Barat. “Betul itu Provinsi NTB tuan rumah FLS2N. Kita dapat yang untuk SD dan SMP sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB di Sumatera Barat,” ujar Rusman. Nantinya perwakilan 34 provinsi seluruh Indonesia akan datang ke Provinsi NTB dalam perhelatan FLS2N tahun 2020. Rusman mengajak semua peserta tahun depan berkunjung ke NTB dan berjanji akan menyukseskan pelaksanaan FLS2N tahun 2020. “Kami berharap dan kami berjanji melaksanakan FLS2N di NTB tahun depan lebih sukses lagi, kepada peserta kami tunggu di NTB, pulau seribu masjid yang menghadirkan keindahan pantainya, keindahan seni budayanya dengan tangan terbuka, kami ucapkan selamat berjumpa di tahun 2020,” ujar Rusman dalam video untuk kepentingan promosi FLS2N 2020. Dalam petunjuk pelaksanaan FSL2N SMP tahun 2019, pengertian FLS2N adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang seni antas siswa SMP atau sederajat dalam lingkup wilayah atau tingkat lomba tertentu. Sementara itu, cabang yang dilombakan pada FLS2N SMP tahun 2019 yaitu festival kreativitas tari, festival kreativitas musik tradisional, lomba gitar duet, lomba menyanyi solo, dan lomba desain poster. Pelaksanaan lomba FLS2N sendiri diselenggarakan secara bertingkat yaitu tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. (ron) H. Rusman
Dalam pidato pengukuhan yang berjudul “Kecerdasan Buatan untuk Sistem Mitigasi Bencana Kegempaan Cerdas Terpadu” Prof. Pasek menjelaskan saat ini perkembangan teknologi informasi dan komputasi yang begitu pesat mendorong penerapan kecerdasan buatan menjadi relatif lebih mudah. Mengingat dunia telah mengalami revolusi industri 4.0 maka teknologi kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai tool untuk memanipulasi, prediksi dan menganalisa datanya. Oleh sebab itu, mengingat Indonesia sebagai negara dengan potensi gempa bumi yang tinggi karena berada di daerah cincin api dan pertemuan tiga lempeng dunia, maka sudah seharusnya memiliki sistem penanggulangan kebencanaan cerdas terpadu berbasis TIK dan teknologi kecerdasan buatan akan lebih memudahkan dalam proses penanggulangan dan pemulihannya. “Teknologi kecerdasan buatan
CNN merupakan suatu model yang sangat potensial untuk diterapkan pada salah satu sistem penanggulangan bencana gempa bumi khususnya untuk sistem penilaian kelayakan bangunan,” jelas Prof. Pasek. Menurutnya, di masa depan, Indonesia akan memerlukan sistem mitigasi bencana kegempaan cerdas terpadu yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan, untuk mendukung pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana akibat gempa. Sementara itu, Prof. Muhlis yang merupakan Guru Besar Bidang Biologi dalam pidatonya mengungkapkan masih banyak potensi sumber daya alam khususnya di laut yang belum diketahui dan dieksplorasi akibatnya masih banyak yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang. Prof. Muhlis menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain dari aspek persen tutupan karang, aspek indeks kematian karang, aspek struktur bentuk pertumbuhan karang dan aspek laju pertumbuhan kerangka karang. “Kondisi terumbu karang
Mataram (Suara NTB) SMPN 14 Mataram berupaya meningkatkan prestasi siswa pada Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dengan membentuk kelas khusus. Di kelas khusus tersebut siswa diberikan tambahan pembelajaran dan pembinaan. Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari, dihubungi Sabtu (21/9) mengatakan, pihaknya memberikan kegiatan pembekalan untuk memotivasi siswa agar lebih siap menghadapi UN Berbasis Komputer (UNBK) dan semangat mengikuti program penibgkatan mutu. “Kegiatan ini kami laksanakan sebagai upaya meningkatkan prestasi siswa pada UN tahun depan dengan membentuk kelas khusus dengan menambah kegiatan pembelajaran atau pembi-
naan,” katanya. Chamim mengatakan, kelas khusus tersebut akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis yang akan dimulai pada Senin (30/9) mendatang setelah kegiatan penilaian tengah semester. Kelas khusus akan dilaksanakan untuk satu rombongan belajar. Untuk seluruh kelas IX akan dilaksanakan pembinaan atau pelajaran tambahan pada bulan November mendatang. “Pembimbing kelas khusus kami minta kesediaan guru-guru senior dan berpengalaman,” ujarnya. Selain itu, Chamim menyampaikan bahwa SMPN 14 Mataram akan melaksanakan UNBK pada tahun 2020 mendatang. Sebelumnya SMPN 14 Mataram melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). Sebanyak 209 siswa kelas IX dari total 775 siswa di SMPN 14 Mataram akan mengikuti UNBK tersebut. Diakui C h a m i m SMPN 14 Ma-
Klinik Apung Beri Literasi Anak-anak dan Pengobatan Gratis Warga Pesisir Lobar kegiatan- kegiatan literasi bagi anakanak. Melalui kegiatan literasi ini, wawasan anak bisa terbuka. Sedangkan dari Dompet Dhuafa, melakukan kegiatan pengobatan gratis. Khusus desa Gili Gede Sekotong, sudah masuk program pos sehat. Di desa ini sudah dilakukan pembinaan kader, bukan lagi sebatas pengobatan biasa. Selama turun ke daerah pesisir, kata dia, warga sangat antusias. Warga sangat menunggu- nunggu Klinik Apung ini datang ke daerah mereka, karena mereka sangat haus dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuka kemajuan mereka. Bahkan warga, kata dia, berharap agar alat bacaan bisa ditinggal dan dipinjam untuk belajar anak - anaknya. “Tapi sementara ini, karena fasilitas buku dipakai kelil-
(Suara NTB/ist)
Evi Febriana
mempertahankan atau meningkatkan produksi pangan dapat dilakukan dengan pengelolaan genetik melalui perakitan gengen secara hibridisasi gamet, teknik seluler, mutasi atau molekuler melalui manipulasi DNA. “Fakultas Pertanian Unram telah melakukan beberapa penelitian untuk merakit gen-gen untuk mengatasi perubahan iklim dengan memproduksi galur-galur tanaman padi, kacang tanah, kedelai dan beberapa tanaman hortikultura,” ungkap Prof. Farid. Prof. Farid juga menambahkan upaya mengatasi perubahan iklim jangka panjang juga sangat memerlukan regulasi pemerintah dan kebijakan politik untuk membentuk gene bank/gene pool di masing-masing kabupaten kota sebagai sumber plasma nutfah untuk perakitan gen adaptasi lingkungan spesifik. Rektor Unram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum saat memberikan sambutan menyatakan menjadi Guru Besar tidaklah mudah. Setelah menjadi guru besar pun tugas yang diemban tidaklah ringan. Sebab guru besar dituntut untuk membuat publikasi internasional setiap tiga tahun atau publikasi nasional pada setiap tahunnya. Oleh karena itu tidak ada ala-
(Suara NTB/dok)
H. Lalu Husni san untuk tidak berkarya. Prof. Husni berpesan agar dengan pengukuhan guru besar ini kinerja Unram khususnya di bidang riset dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi baik dan meningkat sebab hal tersebut menjadi indikator dalam perankingan perguruan tinggi. “Saya berharap guru besar dapat menjadi sumber inspirasi bagi bapak/ibu dosen sehingga dapat tercipta suasana akademik yang kondusif untuk mencapai visi misi yang telah dicanangkan,” tutur Prof. Husni. (dys)
Tingkatkan Prestasi Siswa dengan Bentuk Kelas Khusus
Koleksi Buku Bacaan Terbatas
Giri Menang (Suara NTB) Sejak diresmikan beberapa bulan lalu, Klinik Apung yang dikelola oleh Sanggar Belajar Rumah Cerdas secara rutin sekali sepekan turun melakukan pelayanan ke daerah daerah gili dan pesisir di wilayah sekitar Lombok Barat. Beragam kegiatan yang dilakukan Klinik Apung ini, mulai dari literasi untuk membuka wawasan anak-anak pesisir. Di samping itu, memberikan kegiatan pengobatan gratis bagi warga. Selama dua bulan aktif turun, Klinik Apung ini masih menuai banyak kendala, seperti cuaca dan buku atau bahan bacaan yang masih terbatas. Ketua Sanggar Belajar Rumah Cerdas, Evi Febriana, M.Pd., mengatakan, sejak dua bulan aktif turun ke daerah - daerah pesisir. Pihaknya sudah menyasar daerah pesisir Cemara Lembar, Gresak, Teluk Gok, Telaga Lupi, Gili Gede, Gili Asahan dan Bangko Bangko Sekotong. “Kita buat dalam empat kali jadwal turun dalam satu bulan, atau sekali seminggu kita turun setiap hari Rabu,” kata Evi. Penjadwalan ini sendiri disesuaikan dengan Dikes bekerjasama dengan puskesmas. Tim yang rutin turun lanjut dia, dari pihak Rumah Cerdas, puskesmas dan Dompet Dhuafa. Untuk kegiatan Rumah Cerdas, jelas dia, pihaknya membawa buku bacaan sebagai bahan membuat
pada perairan wisata bahari Gili Trawangan pada aspek pertumbuhan karang, indeks kematian dan kondisi oseanografi berada pada kondisi baik, sedangkan pada aspek persen tutupan karang kondisinya jelek dan sedang “ jelas Prof. Muhlis. Prof. Muhlis menambahkan bahwa salah satu usaha untuk mempertahankan keberadaan terumbu karang di areal tersebut adalah dengan memperbaiki keberadaan substrat tempat penempelan planula karang dan tempat penempelan pertumbuhan karang, yaitu merehabilitasi habitat terumbu karang dengan teknologi terumbu buatan. Prof. Dr. Ir. A. Farid Hemon, M.Sc., yang mendapatkan kesempatan terakhir saat menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul “Pengelolaan Genetik Tanaman untuk Menghadapi Cekaman Lingkungan pada Perubahan Iklim dalam Upaya Penyediaan Pangan” menerangkan saat ini, permasalahan perubahan iklim telah menjadi pembatas produksi pangan dan menjadi kekhawatiran untuk ketahanan pangan terutama untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Guru Besar Bidang Pertanian itu juga menjelaskan upaya mitigasi perubahan iklim untuk
ing ke Gili lain. Itu kendala nya. Buku ini memang harus lebih banyak dari yang ada saat ini. Koleksi buku yang kami bawa keliling harus berubahubah juga,” jelas dia. Selama dua bulan turun ke daerah-daerah pesisir ini, sudah banyak masyarakat yang tahu tentang Klinik Apung ini. Dari sebelumnya ikut 10 orang, bertambah semakin banyak yang ikut kegiatan. Terkadang kata dia, banyak kendala yang dihadapi, terutama cuaca gelombang tinggi. Bahkan saat turun ke Gili Asahan, kapal Klinik Apung terdampar. Namun tantangan ini tetap dilalui dengan mencari solusi apa yang bisa dilakukan. Dalam hal menjaga keamanan selama perjalanan di laut, pihaknya bekerjasama dengan Polairud untuk pengawalan. Dari hasil turun ke daerah pesisir ini tambah dia, pihaknya berhasil mengidentifikasi beberapa persoalan yang dihadapi warga. Kondisi di setiap daerah kata dia, berbeda - beda. Sehingga kebutuhannya pun tidak sama. Anak-anak di masing-masing daerah ini punya tipe yang berbeda, misalnya di Gili Asahan cenderung terbuka karena sudah banyak hotel di bangun di Gili tersebut. Berbeda dengan anak di Bangko-Bangko yang kurang terbuka, karena daerahnya terpencil. “Sehingga kebutuhan dan penanganannya pun berbeda, “ jelas dia.(her/*)
(Suara NTB/ist)
PUNGUT SAMPAH - Selain diberikan literasi bacaan, anak-anak pesisir di Sekotong ini juga diajak menjaga kebersihan dengan memungut sampah plastik di kawasan pantai setempat.
(Suara NTB/ron)
PEMBEKALAN - Pembekalan yang dilakukan Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari, sebelum pelaksanaan kelas khusus. taram masih kekurangan sarana penunjang UNBK. Namun, upaya memenuhi sarana akan dihimpun dari partisipasi guru dan pegawai serta peran serta orang tua dalam penyediaan laptop atau meminjamkan laptop. “Oleh karena kami sangat
mengharapkan dukungan dan partisipasi orang tua siswa untuk menyukseskan UNBK pertama tahun ini bagi SMPN 14 Mataram,” harapnya. Chamim menekankan, meski pun di tengah keterbatasan, pihaknya tetap ingin menyuk-
seskan pelaksanaan UNBK dan meraih prestasi. “Dengan semangat galang potensi raih prestasi, di tengah keterbatasan fasilitas, kita ingin menyukseskan UNBK dan sukses prestasi, sehingga semangat tidak boleh surut,” katanya. (ron)
LPMPP Unram Kembangkan Pembelajaran Berbasis IT Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Workshop Pembelajaran Berbasis Informasi Teknologi (IT) sekaligus melakukan Pelaunchingan Pembelajaran Berbasis IT di Lingkungan Universitas Mataram bertempat di ruang Sidang Senat Rektorat Unram beberapa hari lalu. Hadir di acara tersebut Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Akademik Agusdin SE., MBA., DBA, dekan maupun wakil dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan dosen-dosen yang mata kuliahnya terkait dengan pembelajaran berbasis IT di lingkungan Unram. Launching program Pembelajaran berbasis IT ini adalah sebagai salah satu bentuk ikhtiar Unram untuk meningkatkan kualitas pembelaja-
ran, akreditasi maupun kualitas klasterisasi perangkingan perguruan tinggi dari kemenristekdikti. Ketua LPMPP Unram Ir. Herman Suheri, M.Sc., Ph.D., menerangkan pembelajaran Berbasis IT/Daring ini berada di bawah koordinasi LPMPP secara langsung dan proses implementasinya akan dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan pembelajaran Berbasis IT akan dilaksanakan secara simultan melalui 4 gelombang dengan mengadakan kegiatan workshop untuk mensosialisasikan program ini . Gelombang pertama, akan diikuti oleh para Ketua Program Studi. Gelombang kedua, akan diikuti oleh para Sekretaris Program Studi dan dua gelombang berikutnya akan diikuti oleh para dosen yang mata kuliahnya terdaftar untuk dijadwalkan masuk dalam pembelajaran daring. “Tidak hanya berupa workshop, akan diberikan juga experience oleh
narasumber yang memang ahli di bidang pembelajaran daring, sehingga bapak-bapak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat ditayangkan di dalam sistem pembelajaran daring kita.” Program pembelajaran daring ini juga merupakan program dari Kemenristekdikti yang dicanangkan sejak tahun yang lalu dan dijadikan sebagai salah satu indikator perankingan perguruan tinggi di Indonesia selain indikator-indikator lainnya seperti mahasiswa asing, dosen asing dan program studi bertaraf internasional. “Allhamdulillah, pembelajaran daring tidak sekedar di-launching, namun akan segera kita laksanakan” tegas Prof. Husni dalam sambutannya. “Program pembelajaran daring tentu sangat berguna bagi bapak-ibu dosen yang sibuk diluar, sehingga tidak ada alasan untuk tidak kuliah karena melalui pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja” tambah Prof. Husni. (dys)
KB-TK Putra 1 Mataram Berkunjung ke SLB A YPTN Mataram Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram berkunjung ke SLB A YPTN Mataram. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kepala TK Putra 1 Mataram, Hj. Yuniarti sebagai rasa syukur dan mengenalkan kembali ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang berbeda-beda. “Kegiatan ini sebagai pengenalan rasa syukur karena keadaan kita yang diciptakan berbeda beda. Selain untuk mengenalkan ciptaan Tuhan dan memperdalam rasa syukur melalui ciptaan Allah. Kunjungan ke SLB Tuna Netra ini juga didukung oleh seluruh civitas akademik dan wali peserta didik TK Putra 1 Mataram,” ujar Yuniarti. Yuniarti juga mengatakan kunjungan tersebut sebagai kegiatan berbagi bersama anak-anak tuna netra di SLB A YPTN yang berlokasi di Jl. Peternakan, Selagalas, Mataram. Kegiatan itu juga dilaksanakan bersama dengan wali peserta didik dan Perwakilan Yayasan Pendidikan Putra NTB. “Kegiatan ini sesuai dengan tema pembelajaran yaitu Tema Kebutuhanku dengan Bersyukur dengan apa yang dimiliki pada anggota tu-
(Suara NTB/ist)
TONTON - Anak-anak TK Putra 1 Mataram saat menonton pertunjukan dari SLB A YPTN Mataram. buh diri sendiri. Dengan adanya keg- anak KB-TK Putra 1 Mataram juga iatan kunjungan seperti ini anak- diajak bernyanyi dan berdendang anak dapat melihat dengan langsung bersama anak-anak. Dan, anakbahwa ada yang memiliki ketidak- anak juga dihibur oleh tim orkestra sempurnaan dan rasa syukurlah dari SLB A YPTN Mataram. “Harapan kami, nantinya memori yang kami kenalkan,” ungkapnya. Kegiatan tersebut berlangsung khid- yang langka ini dapat disimpan oleh mat dan lancar. Yunirti mengatakan, anak-anak. Kelak ketika dewasa, meretak jarang anak-anak sesekali mengu- ka akan memaknai sendiri akan pentingnya bersyukur, dan masih banyak sap air matanya, karena terharu. Anak-anak KB-TK Putra 1 Mat- saudara-saudaranya yang butuh uluaram juga disuguhi pertunjukan ran tangan, sehingga mereka berbagi dari anak-anak SLB A YPTN. Anak- sesama makhluk Allah,’’ ujarnya. (ron)
SUARA NTB
Selasa, 24 September 2019
Halaman 11
Nurul Perkuat Tim Indonesia di Pra-Olimpiade 2019 Mataram (Suara NTB) Atlet panjat tebing NTB, Nurul Iqamah mendapat kesempatan mewakili tim panjat tebing Indonesia di Pra-Olimpiade di Prancis bulan November 2019. Atlet asal Kota Bima itu akan turun di dua kelas yakni combined dan speed WR (world record).
(Suara NTB/ist)
Huswatun Hasanah
(Suara NTB/ist)
Ainun Azizah
Tiga Petinju NTB Raih Tiket PON Mataram (Suara NTB) Tiga petinju NTB, Huswatun Hasanah, Ainun Azizah dan Jubaitul berhasil melaju ke babak semifinal setelah sukses meraih kemenangan di babak perempat final Pra-PON Tinju Amatir di Ternate, Maluku Utara (Malut), Senin (23/9). Hasil itu meloloskan tiga atlet putri itu mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. “Hari ini ada tiga petinju putri yang lolos ke babak semifinal, Ainun Azizah, Huswatun Hasanah dan Jubaitul,” ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pertina NTB, H. Haryoto yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (23/9). Tiga petinju tersebut dinyatakan lolos PONXX/2020 setelah memenangkan pertandingan perempat final di masingmasing kelas yang berbeda. Huswatun unggul di kelas 60 Kilogram Putri, Jubaitul di kelas 54 Kg putri dan Ainun Azizah mengalahkan petinju Pelatnas asal Papua di kelas 51 Kg putri. Ketiga petinju itu berhak mendapatkan tiket PON karena panitia menyiapkan empat tiket PON di masing-masing kelas yang dipertandingkan dibabak prakualifikasi PON. Dan kontingen NTB yang diperkuat 15 atlet telah meloloskan tiga atlet karena yakni Huswatun,Jubaitul dan Ainun Azizah. Hingga berita ini ditulis, bahwa selain Huswatun, Ainun Azizah dan Jubaitul, ada beberapa petinju putra dan putri NTB lainnya yang masih tampil di babak perempat final. Mereka terdiri dari Saputra Samada, Hari Budianto, Endang dan petinju lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu oleh Haryoto. “Masih ada Hari Budianto, Endang, Saputra Samada yang bertanding nanti malam. Mereka berpeluang meraih tiket PON,” terangnya. Haryoto yang juga menjabat Wakil Ketua I (satu) KONI NTB menambahkan bahwa pihaknya menargetkan meloloskan atlet sebanyak-banyaknya di PONXX 2020. Dan Haryoto memastikan dengan beberapa petinju yang tersisa, NTB masih bisa menambah tiket PON, bahkan Haryoto optimis kontingen NTB akan mampu mempersembahkan minimal tiga medali emas. Tiga emas berpeluang diraih oleh Saputra Samada, Huswatun Hasanah, Endang, Jubaitul dan Ainun Azizah. (fan)
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, belum lama ini mengatakan ada 10 atlet yang akan perkuat tim Indonesia di ajang prakualifikasi olimpiade mendatang. Nurul Iqamah menjadi satusatunya atlet asal NTB yang akan membela Marwah bangsa Indonesia di Pra-olimpiade di Prancis bulan November. “Ada sepuluh atlet yang akan perkuat timnas panjat tebing Indonesia. Terdiri dari lima atlet putra dan lima atlet putri, Nurul satu-satunya atlet asal NTB
yang ikut, sisa sembilan atletnya atlet luar NTB,” ucapnya. Lanjutnya, keikutsertaan Nurul di prakualifikasi olimpiade 2019 sudah pasti, pasalnya Nurul sudah mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) yang telah berlangsung di Yogyakarta sejak awal tahun 2018 hingga sekarang. Rencananya Nurul akan turun di dua nomor yakni combined dan speed WR. Nomor combined adalah gabungan dari tiga nomor, yakni lead, boulder dan speed WR. Itu artinya Nurul harus menguasai tiga nomor tersebut untuk bisa tampil maksimal di event itu. Menurut Adi, Nurul memil-
iki kemampuan yang mumpuni di nomor combined sehingga Nurul digadang-gadang punya peluang untuk mencetak prestasi di ajang Pra-olimpiade. Sementara itu di nomor speed WR bukanlah nomor spesialis Nurul, namun demikian Nurul mendapat kesempatan untuk turun di nomor speed, sehingga selama di Pelatnas Nurul terus mengasah kemampuan di nomor tersebut. Sebagaimana diketahui, Nurul Iqamah adalah atlet asal Kota Bima yang sukses menorehkan prestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016. Atlet unggulan NTB itu berhasil mempersembahkan medali pe-
(Suara NTB/dok)
Nurul Iqamah runggu NTB di nomor boulder perorang putri di ajang multi event nasional. Sukses di PON/ 2016, Nurul dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan mewakili tim panjat tebing Indonesia di event internasional.
Nurul Iqamah yang semula akan tampil di SEA Games 2019 dipastikan absen. Pasalnya, tuan rumah SEA Games tidak akan mempertandingkan cabor panjat tebing di pesta puncak olahraga level Asia Tenggara tersebut. (fan)
(Suara NTB/ist)
Ridwan Bidik Medali di Dua Nomor Mataram (Suara NTB) Atlet atletik andalan NTB, Ridwan akan membidik dua medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Maklum atlet asal Sumbawa ini sudah meraih dua tiket mengikuti ajang puncak multi event olahraga nasional itu. Ridwan yang ditemui Suara NTB di kediamannya di Mataram, Sabtu (21/9) mengatakan dua tiket yang sudah diraihnya adalah di nomor 1.500 meter dan 5.000 meter putra. Tiket nomor lari jarak menengah diraih di Pra-PON yang berlangsung di Jatim bulan Maret lalu. Sementara nomor 5.000 diraih di Pra-PON di Jabar bulan Juli lalu. “Saya fokus latihan di dua nomor, yakni 1.500 meter
dan 5.000 meter. Karena saya sudah meraih tiket PON di dua nomor ini,” ucapnya. Atlet asal Kabupaten Sumbawa ini mengatakan bahwa selain sudah mengantongi dua nomor atletik, dirinya ingin menambah nomor lagi di 800 meter. Sayangnya tiket PON di nomor 800 meter belum diraihnya, sebab selama dua kali mengikuti Pra-PON atletik tahun 2019 dia belum pernah turun di nomor 800 meter. Padahal kalau melihat potensi Ridwan sangat berpotensi berprestasi di nomor 800 meter putra. Pasalnya Ridwan pernah mempersembahkan medali emas NTB di nomor 800 meter pada PON di Riau 2012. Selanjutnya di PON Jabar thaun 2016 Ridwan meraih medali perak di nomor 800 meter.
Gagal mempertahankan medali emas nomor 800 meter di PON 2016 membuat Ridwan putar haluan. Ia yang selalu keluar sebagai juara nasional di nomor 800 meter justru meninggalkan nomor andalannya tersebut dan beralih di nomor 5.000 meter putra. Dan Ridwan mengakui bahwa fokus latihannya saat ini nomor 1.500 meter dan 5.000 meter putra. Sementara nomor 800 meter akan ditinggalkan Ridwan setelah melihat ketatnya persaingan di nomor 800 meter di level nasional. “Saya melihat peluang saya ada di nomor 5.000 meter dan 1.500 meter, makanya saya tidak ikut Pra-PON di nomor 800 meter,” jelasnya. (fan)
AMBIL SUMPAH - Unsur pimpinan definitif DPRD KSB saat diambil sumpah jabatannya, di ruang sidang utama gedung DPRD KSB, Senin (23/9).
Unsur Pimpinan DPRD KSB Periode 2019-2024 Dilantik Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya mengger paripurna pengambilan sumpah jabatan pimpinan definitif DPRD Periode 2019-2014. Bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD KSB, Senin (23/9), pengambilan sumpah tiga unsur pimpinan itu dipandu wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. Kegiatan ini juga disaksikan langsung, Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST, anggota Forkopimda dan ratu-
san tamu undangan. Tiga unsur pimpinan yang diambil sumpah jabatantannya, diantaranya Kaharudin Umar sebagai ketua dari PDI Perjuangan, Abidin Nasar, SP., MP dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Wakil Ketua Satu dan Merliza, S.SosI,., MM dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dua. Ketua DPRD KSB, Kaharudin Umar usai dilantik, dalam sambutan perdanya menyampaikan, setelah definitifnya unsur pimpinan pihaknya akan langsung menggelar agenda internal lembaga. Di mana agen-
da pertama yang akan dilaksakan adalah menyusun alat kelengkapan dewan (AKD). Diantaranya pembentukan dan penetapan tiga komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Legislasi (Banleg), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK) Dewan. “Insyaallah semuanya akan kami bentuk dalam waktu segera,” janji Kaharudin. Sementara itu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan bupati, menyampaikan, ucapan selamat kepada unsur pimpinan DPRD
KSB Periode 2019-2024 yang baru dilantik. Gubernur berharap ketiganya mampu memegang dan menjalankan amanah jabatan yang diembannya dalam mengawal aspirasi masyarakat KSB. Sebelumnya pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD KSB ini sempat tertunda. Sedianya agenda tersebut sempat dijadwalkan digelar pada 19 September lalu. Namun keterlambatan diterimanya SK Penetapan oleh gubernur terpaksa DPRD KSB menunda dan menjadwalkan ulang di hari ini. (bug)
Pembinaan Ketahanan SDA
Lindungi Pedagang dan Pelaku Usaha di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Hasan Basri MM, menyatakan, ketimpangan ekonomi akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Praktik perdagangan dan jual beli yang tidak jujur atau curang akan berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Sehingga penting dilakukan pembinaan, untuk melindungi para pedagang dan pelaku usaha. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Pembinaan Ketahanan Sumber Daya Alam, Perdagangan dan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Senin (23/9). Rahasia sukses bagi para para pelaku usaha adalah integritas tinggi, disiplin waktu, dan yang terpenting adalah kualitas yang harus diperhatikan dan dipertahankan. Makanya Bupati berharap melalui pertemuan ini stabilitas dan ketahanan ekonomi masyarakat dapat terjaga. Serta dapat melindungi para pegadang dan para pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya dengan rasa aman. Sebelumnya, Kaban Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa, Drs. Irawan Subekti me-
(Suara NTB/ist)
PEMBINAAN - Para peserta kegiatan Pembinaan Ketahanan Sumber Daya Alam, Perdagangan dan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Senin (23/9). laporkan tujuan pembinaan ini hal ini berkaitan dengan taka- matan Sumbawa, Unter Iwes, untuk mendukung peningkatan ran dan timbangan. Serta men- dan Labuhan Badas yang terdiri kemampuan wirausaha bagi dorong para pelaku usasha agar dari unsure pedagang pasar dan para pedagang dan pelaku usa- dapat berperan sebagai agen pelaku usaha. Dengan narasumha dalam mengembangkan us- pemberdayaan dan penguatan ber berasal dari Kepolisian Reahanya. Membangun kemitraan ekonomi yang berbasis produk sort Sumbawa, Dinas Koperasi bersama untuk melakukan keg- unggul desa (lokal) dan daerah. UKM Perindustrian dan PerdaKegiatan tersebut diikuti 100 gangan, Dinas Kelautan dan Periiatan usaha yang ulet, jujur dan tidak melakukan tindakan ke- orang yang merupakan utusan kanan, dan Dinas Pangan Kabucurangan dalam jual beli. Dalam dari tiga kecamatan yaitu Keca- paten Sumbawa. (arn)
SUARA NTB
Selasa, 24 September 2019
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2023 MD NOKA : MH1JFU1140K574868/ NOSIN : JFU1E-150590 AN.NI NYOMAN JUNIARI HLG D’SKTR JL.TANJUNG HLG STNK R2 YAMAHA NOPOL : DR.6382 BI NOKA : MH32P2088K898871/NOSIN : 2P2-812907 AN. FAHRUDDIN HLG D’SKTR JALAN A.A GDE NGURAH CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.6593 TU NOKA : MH1JFW111HK948835/NOSIN : JFW1E-1958150 AN. JAYADI HLG D’SKTR AMPENAN
Halaman 12
SMAN 2 Mataram Tingkatkan Prestasi Akademis Mataram (Suara NTB) SMAN 2 Mataram menargetkan untuk peningkatan
HILANG HLG STNK HONDA DR.4941 EB NOKA : MHIKB2112JK080276/NOSIN : KB21E-1080456 AN.1 GUSTI MADE SUDIRA HLG DI PANTAI SENGGIGI HLG STNK SUZUKI DR.4013 BL NOKA/NOSIN : MH8BG41CA9127477/G42010335177 NO.BPKB.9466796.0 AN.ZULNASIKA HLG DSKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM
prestasi akademik. Berbagai upaya dilakukan untuk meraih target tersebut, antara lain melalui pengawalan proses belajar mengajar menjadi lebih bagus lagi. Kepala SMAN 2 Mataram,
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP.4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008
DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
Drs. Sahnan, M.Pd., mengatakan, khusus di SMAN 2 Mataram selama ini prestasiprestasi non akademis cukup menonjol, seperti dalam bidang olahraga paduan suara, vokal solo, dan lainnya. “Sekarang ini kita lebih mempertajam untuk menggenjot prestasi akademik. “Bagaimana nantinya olimpiade (sains) lebih berjaya dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya. Ia menekankan pencapaian prestasi akademis akan dipertajam, olimpiade semua mata pelajaran akan diikuti. Meski pun tidak harus semua mata
pelajaran juara, tapi pembinaan untuk semua mata pelajara harus dilakukan. Selain itu pihaknya juga ingin meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional. “Meningkatkan jumlah nilai rata-rata ujian nasional menjadi lebih tinggi ,” katanya. Upaya yang akan dilakukannya antara lain pengawalan proses belajar mengajar menjadi lebih bagus. Kehadiran guru juga diperhatikan. Strategi pembealjaran, pemantapan, dan olimpiade akan akan direncanakan dengan baik. “Pembinaan periode tertentu ada pelatih, dan ada dosen,” katanya. (ron)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Selasa, 24 September 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 ADUAN warga Lingkungan Gerung Butun Barat, Kelurahan 12345678901234567890123456789012123456 Mandalika, Kecamatan Sandubaya seharusnya membuka mata 12345678901234567890123456789012123456 pemerintah. Betapa, penyaluran bantuan bagi korban gempa belum 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 beres. Nyatanya, masih banyak warga di sana yang rumahnya ru12345678901234567890123456789012123456 sak sedang bahkan rusak berat, tidak mendapatkan bantuan. Pada12345678901234567890123456789012123456 hal pendataan terhadap rumah korban gempa di lingkungan itu 12345678901234567890123456789012123456 sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. 12345678901234567890123456789012123456 Proses yang sama seperti rumah warga yang mendapat bantuan. 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Sayangnya, setahun berselang, bantuan yang diharapkan tidak 12345678901234567890123456789012123456 kunjung datang. Kondisi ini tentu menimbulkan kesedihan bagi 12345678901234567890123456789012123456 warga. Langkah cepat yang dilakukan Ketua DPRD Kota Mataram 12345678901234567890123456789012123456 yang meninjau langsung rumah-rumah yang dilaporkan warga tak 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 tersentuh bantuan, merupakan langkah yang tepat. 12345678901234567890123456789012123456 Namun masyarakat tentu berharap, solusi yang mereka terima 12345678901234567890123456789012123456 tidak sebatas melihat Ketua DPRD meninjau rumah mereka yang 12345678901234567890123456789012123456 luput dari bantuan pemerintah. Karena yang paling penting justru, 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 apa langkah konkret wakil rakyat di parlemen lingkar selatan 12345678901234567890123456789012123456 memperjuangkan agar 400-an kepala keluarga yang rumahnya 12345678901234567890123456789012123456 rusak akibar gempa tahun lalu, juga mendapat bantuan seperti 12345678901234567890123456789012123456 rumah-rumah lainnya yang juga menjadi korban. 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 Selain keluhan warga yang tidak dapat bantuan, warga peneriman 12345678901234567890123456789012123456 bantuan RTG (rumah tahan gempa) juga, bukan tanpa keluhan. 12345678901234567890123456789012123456 Banyak warga yang menjadi korban fasilitator maupun aplikator 12345678901234567890123456789012123456 nakal. Pemda Lombok Barat geram dengan ulah oknum aplikator 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 dan fasilitator nakal yang diduga membawa kabur dana bantuan 12345678901234567890123456789012123456 pembangunan rumah korban gempa. Dana bantuan yang dibawa 12345678901234567890123456789012123456 kabur mencapai Rp1 miliar lebih. 12345678901234567890123456789012123456 Tidak hanya aplikator di Guntur Macan Kecamatan Gunungsari 12345678901234567890123456789012123456 yang membawa kabur Rp800 juta lebih dana bantuan gempa. Ada 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 laporan, oknum fasilitator yang membawa lari dana bantuan gempa 12345678901234567890123456789012123456 mencapai Rp350 juta. Sehingga total dana bantuan gempa yang 12345678901234567890123456789012123456 diduga dilarikan di atas Rp1 miliar. 12345678901234567890123456789012123456 Sikap Pemkab Lobar yang memasukkan aplikator nakal itu ke 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 dalam daftar hitam, merupakan langkah yang tepat. Oknum aplikator 12345678901234567890123456789012123456 ini tidak boleh lagi bekerja di wilayah Lobar. Selain masuk daftar 12345678901234567890123456789012123456 hitam, Pemkab Lobar juga memutus kontrak aplikator ini karena 12345678901234567890123456789012123456 dianggap wanprestasi. Dana yang sudah diambilpun, harus 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 dikembalikan kepada warga. 12345678901234567890123456789012123456 Pemda harus melakukan pengawas ketat terhadap aplikator nakal. 12345678901234567890123456789012123456 Namun yang sering menjadi persoalan adalah, Pokmas tidak pernah 12345678901234567890123456789012123456 melapor ke Pemda terkait kontrak dengan para aplikator. Jangan sampai, 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 ketika ada masalah barulah Pokmas melapor ke Pemda. 12345678901234567890123456789012123456 Paling tidak, kalau Pokmas melapor ke dinas, dinas juga bisa 12345678901234567890123456789012123456 memberikan arahan. Artinya, aplikator yang diajak kontrak kerjasama 12345678901234567890123456789012123456 harus melalui rekomendasi dari dinas. Hal ini penting untuk memas12345678901234567890123456789012123456 tikan apakah aplikator yang mengerjakan rumah warga, bonafide atau 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 tidak. Sebab aplikator yang dilaporkan ini dicek oleh Disperkim. 12345678901234567890123456789012123456 Belum lagi dugaan penyimpangan oleh anggota Pokmas di Desa 12345678901234567890123456789012123456 Tanah Beak Kecamatan Narmada diduga menerima gaji dari uang 12345678901234567890123456789012123456 bantuan itu. Kisarannya pun mencapai Rp1-3 jutaan. Hal itu diduga atas 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 kesepakatan para anggota Pokmas itu. Ditingkat provinsi ratusan fasilita12345678901234567890123456789012123456 tor rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) RTG terpaksa diberhenti12345678901234567890123456789012123456 kan. Penyebabnya, ada fasilitator yang kinerjanya buruk di lapangan. 12345678901234567890123456789012123456 Kemudian ada juga yang diberhentikan karena jumlah fasilitator 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 disesuaikan dengan kebutuhan lapangan untuk proses rehab rekon RTG. 12345678901234567890123456789012123456 Untuk mempercepat pembangunan RTG, hal-hal yang menjadi 12345678901234567890123456789012123456 faktor penghambat, harus dieliminir. Seperti memperkuat koordinasi 12345678901234567890123456789012123456 antar pihak, hingga melakukan pengawasan ketat terhadap 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 pelaksanaan rehab rekon di lapangan. (*) 12345678901234567890123456789012123456
Tuntaskan RTG, Perkuat Koordinasi
OPINI
Refleksi 1 Tahun Zul-Rohmi: Naik Level Bernarasi AKTU berjalan tanpa terasa, satu tahun sudah Dr. Zul dan Dr. Rohmi (duo doktor) memimpin NTB. Satu tahun tentu bukan waktu yang representatif menilai sukses tidaknya impian Gubernur dan Wagub membangun NTB. Namun demikian, publik tentu berharap selama satu tahun ini sudah ada lembaran cerita yang mulai ditorehkan. Beberapa hari terakhir berbagai persoalan mengemuka dan menjadi bahan diskusi di ruang publik. Mulai dari konseptual industrialisasi, pengiriman pelajar keluar negeri sampai program zero waste ramai diperbincangkan dan ditelisik dari berbagai perspektif. Ada yang berkata gagal sembari mengeluarkan kritik pedas, ada juga yang menganggap sukses. Duaduannya kita anggap biasa sebagai sebuah dinamika. Naik Kelas Bernarasi Di era Zul-Rohmi yang paling saya rasakan adalah kita naik level dalam narasi berdiskusi. Harus diakui Dr. Zul telah meletakan narasi bahkan literasi yang lebih tinggi dari pemerintahan sebelumnya sebagai pemantik diskusi publik. Wacana industrialisasi misalnya, baru kali ini saya merasakan OPD secara serius memutar otak untuk menerjemahkan industrialisasi yang dimaksud gubernur. Diskusi terus digagas, tidak saja di dinas, lembaga intelektual yang didirikan pemerintah, seperti DRD (Dewan Riset Daerah) juga terus saja membahas industrialisasi. Road map atau peta jalan mulai dipikirkan, Rencana Induk Industri Daerah juga direvisi. Selama setahun ini menurut saya narasi industrialisasi belum menemukan titik terang yang meyakinkan semua pihak. Walau-pun sebagian OPD mungkin menganggukan kepala pertanda mengerti, namun sebenarnya ada kegamangan dalam benak mereka dalam mengejewantah mimpi besar
Oleh : Dr. M. Firmansyah (Dosen FEB Unram dan Penulis Novel Sang Walikota) gubernur ke dalam program. Saya sendiri merasa diskursus industrialisasi tiada mengapa larut dalam diskusi Panjang. Bahkan mudah-mudahan diskusi itu merembet dari dunia kampus sampai warung-warung kopi. Karena prinsipnya industrialisasi bukan sekedar membangun industri berupa pabrik namun merubah sosial kultur masyarakat yang berorientasi industri. Meminjam istilah Hegel, bila industrilisasi terus saja menjadi tesis dan melahirkan anti tesis, tentu berbagai sintesis akan lahir kemudian. Bagaimana merealisasikan industrialisasi di tanah NTB, yang relative terbatas sumber dayanya. Sementara kita tahu, industrialisasi di negara-negara maju berawal dari ekosistem inovasi dan telah berjalan berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun lamannya. Inovasi itu buah kolabarasi erat antara pemerintah, kampus dan dunia bisnis. Inovasi lahir dari laboratarium Research and Development (R dan D) yang tiada henti dikembangkan. Sesungguhnya, kita tentu belum cukup ideal mengarah ke sana. Industrialisasi di tanah NTB bisa saja dilakukan namun butuh energi besar, butuh mesin birokrasi yang berkecepatan tinggi, butuh dunia usaha yang memiliki kapasitas modal dan SDM yang memadai serta butuh kampus yang tiada hari tanpa riset inovasi dan juga butuh kultur masyarakat yang mensuport iklim industri. Saya mengamati satu tahun ini belum kokoh jembatan yang menghubungkan antara keempat aspek ini. Tentu lebih memprihatinkan ketika, masing-masing tidak paham industrialisasi apa gerangan yang dimaksud pak Gubernur. Tidak Kalah Heboh Hal yang sama sengit dalam perdebatan adalah program pengiriman siswa ke luar negeri dan juga program zero waste. Secara kasat mata tentu saja dua program ini sangat penting bahkan menurut saya sangat luar biasa sehingga perlu
Danrem 162/WB Buka Baksos HUT TNI Ke-74 di Kota Bima Bima (Suara NTB) Bhakti sosial yang dipusatkan Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai wujud rasa syukur keluarga besar TNI dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT TNI ke 74 tahun 2019. Hai itu diungkapkan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., saat memberikan sambutan pada kegiatan bhakti sosial yang dilaksanakan di Kota Bima. Bhakti sosial berupa pasar murah, donor darah, pengobatan massal dan Bekam/Ruqiah tersebut dihadiri Wakil Walikota Bima Feri Sofyan, SH., Dandim 1608/ Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansyah, S.IK. MH., Kapolres Bima AKBP Bagus S. Wibowo, S.IK., Sekda Kota Bima, Pimpinan BUMN/ BUMD dan masyarakat setempat. Pada kesempatan tersebut, Danrem 162/WB juga memuji para stakeholder dan masyarakat Kota Bima yang terlihat kompak dalam jalinan kebersamaan. Menurutnya, acara Baksos tersebut jangan
Halaman 14
Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat membuka kegiatan Baksos HUT TNI ke 74 di Kota Bima. (Penrem) hanya bersifat seremonial, namun juga bertujuan untuk menciptakan betul-betul tulus dan ikhlas untuk sinergitas antara TNI dengan aparat pemerintah maupun dengan kebaikan bersama. “Setiap tugas yang dilandasi masyarakat Kota Bima khususnya dengan ketulusan dan keikhlasan Kelurahan Penatoi. “Alhamdulillah, ini sebagai benakan memberikan Berkah bagi pelaksana tugas dan berdampak posi- tuk pengabdian dan kepedulian TNI tif untuk kita semua,� ujar orang no- kepada masyarakat yang juga dimor satu di jajaran Korem tersebut. laksanakan dibeberapa tempat di Kegiatan Baksos ini, lanjutnya, NTB, semoga kegiatan Baksos ini selain dalam rangka menyambut dapat memberikan manfaat bagi dan memeriahkan HUT TNI ke 74, masyarakat,� pungkasnya. (ars/*)
RADIO
menjadi prioritas. Namun demikian, narasi akan eksistensi program dan berbagai ruang kosong pemicu berdebatan perlu dicarikan penjelasan terbaik. Seringkali a simetri informasi menjadi pemicu kegaduhan, tidak heran Hebert Simon memasukan a simetri informasi sebagai bagian dari teori bounded rationality yang dikembangkannya. Dua jalur saya kira penting untuk dilakukan atau minimal dipertahankan bila sudah dilakukan, yaitu di samping langkah strategis untuk masyarakat NTB dimaikan tangan-tangan birokrasi juga perlu didorong tangan masyarakat sendiri yang menyanggah tubuhnya. Sederhananya, beasiswa ke luar negeri penting untuk disiapkan pemerintah dengan berbagai sumbernya, namun tidak juga kalah penting pemerintah meningkatkan kapasitas output putra dan putri NTB sehingga mampu bersaing secara fair merebut beasiswa bergengsi yang ditawarkan di berbagai belahan dunia. Pun demikian mengatasi sampah, sangat penting dibenahi melalui program atau kegiatan pemerintah, namun jauh lebih penting sentuhan-sentuhan kultur dalam memperkuat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah segera dicarikan formulasi. Dan masalah kultur tidak bisa diselesaikan dengan program kedinasan apalagi berbasis proyek. Semoga bila belum dilakukan satu tahun ini, diupayakan 4 tahun berikutnya terselesaikan. Namun lagi-lagi saya ingin katakan, karena diskursus macam ini tidak sering dilakukan sebelumnya sehingga ramai dibahas dan diperdebatkan di ruang publik. Kita belum cukup benchmark untuk menilai berbagai upaya itu, wajar perdebatan menjadi cukup runcing dan sengit. Harus diakui, Dr. Zul sukses melahirkan program yang menimbulkan diskusi dan berbagai macam persepsi dan intepretasi. Namun bila tidak mampu dikelola baik, tentu akan menjadi bom waktu bagi
RADIO
pemerintah sendiri. Semoga di tahun kedua dan seterusnya ada pola konvergensi narasi dan melahirkan Nash Equilibrium bila ditelisik dari game theory-nya John Forbes Nash. Harapan saya Dr. Zul perlu menyikapi berbagai perdebatan yang muncul dan dengan sigap mencarikan win-win solution untuk NTB yang lebih gemilang ke depan.
POJOK TP4D rekomendasikan putus kontrak proyek jembatan nasional
Tidak hanya diputus kontrak, mestinya diusut tuntas
*** Ratusan juta dana bantuan gempa di Tanak Beak ditahan oknum Pokmas Oknum Pokmas harus ditindak tegas
***
RAGAM
SUARA NTB Selasa, 24 September 2019
MA Tolak Kasasi Terdakwa Kasus BPR Dari Hal. 1 MA menolak kasasi terdakwa mantan Ketua Tim konsolidasi, M. Ikhwan yang juga mantan Direktur PD BPR Sumbawa dan mantan Wakil Ketua Tim, Mutawali yang juga mantan Direktur PD PBR Lombok Timur. Sesuai petikan putusan MA nomor 1844 K/PID.SUS/ 2019, MA menyatakan menolak kasasi atas putusan banding untuk kedua terdakwa pada Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500. Putusan pada 15 Juli 2019 lalu namun salinannya diterima Senin (23/9) kemarin. Humas Pengadilan Tipikor Mataram, Fathurrauzi membenarkan turunnya putusan MA tersebut. ‘’Sudah diterima. Akan dikirim ke masing-masing pihak,’’ jelasnya. Pihak dimaksud, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi NTB untuk keperluan eksekusi dan akan diberikan juga kepada kuasa hukum terdakwa. Pihak jaksa pun akan mengeksekusi pidana Ikhwan dan Mutawali berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi NTB bernomor 11/ PID.TPK/2018/PT.MTR. Di mana, hakim banding menambah pidana penjara Ikhwan menjadi tiga tahun enam bulan, denda Rp100 juta subsi-
der tiga bulan dan hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp382,04 juta subsider dua tahun. Dalam pertimbangannya, majelis hakim banding yang diketuai Dr. H Zainudin menyebutkan bahwa Ikhwan bersama Mutawali terbukti menggunakan sebagian dana konsolidasi dan perubahan bentuk badan hukum PD BPR untuk keperluan lain. Majelis menyimpulkan bahwa Ikhwan bersama Mutawali, memiliki peran yang sangat dominan dalam penggunaan dana. Akibat perbuatan Ikhwan bersama Mutawali telah merugikan negara sebesar Rp1,063 miliar. Ikhwan dan Mutawali membuat rekayasa bukti pertanggungjawaban pengelolaan anggaran untuk menutupi sifat melawan hukum yang dilakukan. Rekayasa pertanggungjawaban itu dalam bentuk kuitansi pembayaran hotel untuk rapat sebanyak 14 lembar, dengan uang sejumlah Rp322,725 juta. Daftar terima honor rapat Rp229 juta, daftar terima honor tim pengkajian akademis Rp134,4 juta dan daftar terima biaya BBM dan sewa mobil tim penilaian kinerja direksi Rp198 juta. (ars)
Dibutuhkan 3,3 Juta Liter Sehari Dari Hal. 1 ‘’Nanti kita mau kerja sama juga dengan NGO, kita fokuskan untuk distribusi air bersih. Karena kebutuhan air bersih masyarakat kita untuk saat ini memang sangat tinggi. Terutama di daerah-daerah terdampak,’’ kata Khalik dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna penetapan pimpinan dewan definitif di Kantor DPRD NTB, Senin (23/ 9) siang. Khalik mengatakan, daerah terdampak krisis air bersih semakin meluas. Ia mengaku mendapatkan laporan dari Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Bahwa ada penambahan wilayah terdampak kekeringan. Namun, data resminya masih belum diterima BPBD NTB. Data resmi BPBD NTB saat ini sesuai data yang disampaikan sebelumnya. Jumlah masyarakat terdampak kekeringan di NTB sebanyak 674.017 jiwa. Sembilan kabupaten/kota terdampak kekeringan, terdapat di 69 kecamatan pada 302 desa. Dengan rincian, Lombok Barat 6 kecamatan, 25 desa dengan masyarakat terdampak 16.246 KK atau 64.985 jiwa. Lombok Tengah tersebar di 9 kecamatan dan 83 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 69.380 KK atau 273.967 jiwa. Lombok Timur terdapat di 7 kecamatan dan 37 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 42.546 KK atau 128.848 jiwa. Lombok Utara terdapat di 5 kecamatan dan 20 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 9.388 KK atau 28.136 jiwa. Sumbawa Barat terdapat di 3 kecamatan dan 13 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 2.660 KK atau 10.084 jiwa. Sumbawa terdapat di 17 kecamatan dan 42 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa. Dompu terdapat di 8 kecamatan dan 33 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 15.094 KK atau 48.717 jiwa. Bima terdapat di 10 kecamatan dan 36 desa. Dengan jumlah masyarakat terdampak 4.190 KK atau 20.819 jiwa. Dan Kota Bima terdapat di 4 kecamatan dan 13 kelurahan. Dengan jumlah masyarakat terdampak 6.014 KK atau 17.597 jiwa. Dengan meluasnya daerah terdampak kekeringan, kata mantan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB ini. Kemampuan BPBD kabupaten/kota menangani pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak sangat terbatas. ‘’Ini (anggaran) yang Rp1,8 miliar akan kita pergunakan untuk air bersih. Tapi juga kami akan minta bantuan kepada TNI/Polri, NGO untuk lebih ter-
penuhinya kebutuhan masyarakat. Itu (anggaran) termasuk untuk beli air dan operasional,’’ terangnya. Dijelaskan, BPBD kabupaten/kota sudah melakukan penanganan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak sejak Agustus lalu. Sehingga, kata Khalik, mereka sudah ‘’babak belur’’. Beberapa BPBD kabupaten/kota sudah habis anggaran untuk distribusi air bersih. Apakah anggaran sebesar Rp1,8 miliar tersebut cukup? Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini mengatakan bahwa memang anggarannya masih kurang dari kebutuhan. Kekurangannya akan diupayakan ke BNPB. Selain meminta bantuan anggaran untuk pemenuhan air bersih. Pihaknya juga mengusulkan pembangunan 100 sumur bor. ‘’Kita usulkan 100 sumur bor. Tapi kita belum tahu berapa yang akan dipenuhi oleh pusat. Termasuk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat kita,’’ imbuhnya. Jika dihitung sesuai kebutuhan, kata Khalik, anggaran sebesar Rp20 miliar saja tidak cukup. Tetapi dengan dukungan anggaran dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan usulan anggaran ke pusat. Ia berharap kebutuhan anggaran untuk penanganan krisis air bersih dapat terpenuhi. Puncak kekeringan di NTB diprediksi Oktober mendatang. Bahkan sampai Desember, diperkirakan beberapa wilayah di NTB masih membutuhkan air bersih. Sehingga darurat kekeringan di NTB ditetapkan sampai Desember mendatang. Ia mengatakan, kekeringan yang melanda NTB tahun ini memang parah. Namun, NTB bukan satusatunya daerah yang terdampak kekeringan cukup parah di Indonesia. Disebutkan, ada tujuh provinsi termasuk NTB yang paling parah terdampak kekeringan. Provinsi lainnya yang terdampak parah kekeringan seperti Bali, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Ditanya jumlah kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di NTB. Khalik mengatakan antara 5 - 10 liter per jiwa sehari. Jika rata-rata setiap jiwa mendapatkan 5 liter, maka kebutuhan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di NTB yang sebanyak 674.017 jiwa mencapai 3,3 juta liter sehari. (nas)
Proyek Dermaga Waduruka Dilanjutkan Dari Hal. 1 Bahkan temuan BPK, progres pekerjaan baru mencapai 56 persen. Sementara menurut PPK, sisa pekerjaan yang harus dituntaskan mencapai 30 persen. ‘’Itu berdasarkan laporan konsultan pengawas,’’ jelasnya. Belakangan PPK terus menekan pihak rekanan agar membayar denda keterlambatan yang belum tuntas. Karena sesuai perjanjian kontrak PT. AJA nomor 027/054/ BPBD.NTB/SPK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018, pekerjaan tak kunjung tuntas. PPK
sedang menagih denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp286.752.287. Sementara kondisi di lokasi, proyek dermaga sedang dilanjutkan rekanan. Fisik dermaga yang tadinya berupa tiang pancang, belakangan sudah dilakukan pengecoran bantalan. Ditambahkan Mustakim, pekerjaan terus berjalan dan diperkirakan sudah lebih dari 76 persen. ‘’Saya dengar, pekerjaanya tinggal bagian depan dermaga, tempat merapat kapal,’’ ujarnya. (ars)
Halaman 15
MAN 1 Lotim Raih Juara III Lomba Film Tingkat Nasional Selong (Suara NTB) Siswa MAN 1 Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan M. Nurul Wathoni, M.Pd meraih juara 3 Lomba film tingkat nasional yang bertemakan keselamatan berlalu lintas yang diselenggaraka oleh Astra Internasional. Hadiah dan penghargaan langsung di Pontianak pada 21 September 2019. Adapun siswa yang merih juara tersebut yakni Rizki Irkhas yang merupakan siswa kelas XII IPS 1. Adapun yang melatar belakangi Rizki membuat film tentang tertib lalu lintas yakni sebagai media edukasi kepada generasi milenial agar senantiasa mematuhi aturan dalam berkendara. Ia mengaku banyak para remaja khusunya di Lombok Timur tidak mematuhi aturan. Oleh sebab itu, film diyakini lebih efektif sebagai media edukasi karena para generasi milenial sangat akrab dengan film.
Dalam pembuatan film, Rizki melakukan kerjasama dengan Satlantas Polres Lombok Timur agar pesan yang disampaikan di dalam film tersebut lebih mengena. Atas prestasi yang diraih oleh Rizki Irkhas, Kepala MAN 1 Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, M.Pd memberikan apresiasi yang sebesarbesarnya. DSia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kasat Lantas Polres Lombok Timur yang ikut andil dalam menyukseskan pembuatan film yang bertajuk “Terrtib Lalu Lintas”. “Kita sangat mengapresiasi langkah Polantas yang sudah mendukung siswa dalam pembuatan film ini, semoga menjadi ikhtiar bersama dalam mengedukasi ktertiban penggunaan sepeda Motor di kalangan pelajar,” ungkap M. Nurul Wathoni. Lebih lanjut, M. Nurul Wathoni juga menyampaikan bah-
wa segala bentuk prestasi yang diraih oleh siswa sangat didukung oleh madrasah. Madrasah selalu memberi support baik secara materi maupun non materi, terutama dalam hal pendanaan madrasah tidak tanggung-tanggung jika siswa yang lolos hingga nasional akan didukung penuh. Untuk bulan ini saja ada 21 lomba yang akan diikuti oleh siswa MAN 1 Lombok Timur, kesemuanya itu dibiayai oleh sekolah. Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Ryan Faisal, S.I.K juga menyampaikan apresiasinya atas torehan prestasi MAN 1 Lombok Timur yang meriah juara 3 lomba film di tingkat nasional. Hal ini tidak mudah karena bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia. Namun, Alhamdulillah dari Lombok Timur mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Ini adalah hal yang kreatif dalam
BPPD NTB Terima Penghargaan Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB menerima beberapa penghargaan terkait dedikasinya dalam mengakomodir kebutuhan wisatawan, terutama ketika terjadi bencana. Penghargaan tersebut datang dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jakarta. Ketua BPPD NTB, Anita Achmad, menerangkan penghargaan yang diterimanya merupakan bentuk dari rasa percaya yang diberikan oleh Kedubes Malaysia maupun Pemda KLU. Mengingat posisi NTB yang memang rawan bencana alam, namun stakeholder bidang kepariwisataan seperti BPPD dan lain-lain mampu memberikan keyakinan bahwa perhatian khusus selalu diberikan untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. Penghargaan dari Kedubes Malaysia kepada BPPD NTB diterima Anita pada 9 April 2019
lalu. Sedangkan Pemda KLU menyerahkan penghargaan serupa pada 19 September 2019. Penghargaan itu sendiri terkait peran BPPD NTB dalam penanganan dampak bencana gempa berkekuatan 5.8 SR yang melanda wilayah Lombok Timur (Lotim) hingga KLU pada Maret 2019 lalu. Pada kejadian tersebut sebanyak 27 orang wisatawan Malaysia yang sedang berkunjung ke air terjun Tiu Kelep, Desa Senaru, terjebak longsor yang diakibatkan gempa. Puluhan orang mengalami lukaluka, dan dua orang wisatawan asal Malaysia meninggal dunia. Seluruh pihak bahu-membahu melakukan evakuasi korban, termasuk Dinas Pariwisata (Dispar) NTB dan BPPD NTB. Anita menyebut apa yang dilakukan BPPD ketika ikut membantu proses evakuasi semata-mata didorong oleh empati dan rasa kemanusiaan terhadap para korban. “Apalagi ini (korbannya ada) wisatawan as-
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN: Ketua BPPD NTB, Anita Achmad, menerima penghargaan dari perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta atas dedikasinya dalam mengakomodir kebutuhan wisatawan Malaysia yang menjadi korban bencana
ing yang memang sedang berkunjung ke NTB. Maka merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membantu,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (23/9) di Mataram. Diterangkan Anita dengan penanganan yang cepat dan sigap oleh seluruh pihak maka wisatawan yang selamat dalam kejadian tersebut tidak kehilangan rasa percayanya terhadap komitmen seluruh untuk menjamin wisatawan. “Dengan ini juga bentuk promosi keluar, bahwa kita walaupun masih berada dalam daerah rawan bencana namun kita siap dalam penanganannya. Cerita cara mereka diperlakukan di sini akan dibawa ke negaranya sehingga di negaranya pun tidak ada ketakutan untuk kembali ke NTB,” ujar pemilik Hotel Grand Legi tersebut. Akomodasi yang diberikan kepada para korban ketika itu adalah pemulangan kedua jenazah dengan dukungan dari maskapai General Manager AirAsia yang merupakan anggota dari BPPD untuk mengatur ulang jadwal penerbangan. “Tiket kepulangan para wisatawan juga tanpa dikenakan cash apapun,” ujar Anita. Selain itu, dalam keadaan berduka, atas permintaan dari perwakilan Kedubes Malaysia seluruh korban selamat diberikan fasilitas menginap dengan menggratiskan 31 kamar di Hotel Grand Legi Mataram sampai dengan proses penyelesaian penanganan para wisatawan tersebut di Lombok. “Cara perlakuan kita terhadap tamu dengan jiwa hospitality (melayani) memang merupakan salah satu bentuk promosi yang paling kuat kata,” pungkas Anita. (bay)
mengedukasi para kaum milenial dalam mentaati aturan berkendara, semoga bisa menjadi pelopor dalam menegakan aturan di jalan raya. Dia juga mengapresiasi langkah-langkah MAN 1 Lombok Timur yang telah banyak berinovasi dalam menekan angka kecelakaan di Jalan Raya. Dia berharap, semoga tetap menjalin kerja sama yang baik dengan pihak kepolisian dan MAN Selong. Sementara itu, Pembina Ju-
Kepala madrasah foto bersama dengan siswa peraih juara.
Ajak Jaga Harmonisasi Anak Bangsa
PKC PMII NTB Gelar Dialog Mataram (Suara NTB) PKC PMII NTB menggelar dialog publik dengan tema menolak rasisme. Prinsip yang ingin ditekankan para mahasiswa PMII ini adalah, persoalan rasisme dan diskriminasi tidak boleh terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kejadian yang dialami mahasiswa dari Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu tidak boleh terulang lagi. Melalui dialog yang digelar ini, PMII megajak terus menjaga harmonisasi antar anak bangsa. “Tema dialog ini tolak rasisme dengan merajut harmonisasi hubungan anak bangsa dalam bingkai NKRI “ ungkap Ketua PKC PMII NTB, Aziz Muslim dalam rilisnya kepada Suara NTB, Senin (23/9). Dialog akan digelar di aula Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB dengan menghadirkan pemat e r i d a r i Polda NTB, Akademi-
Kerja Zul-Rohmi Bagus Dari Hal. 1 Artinya, sesuai dengan standar-standar baku yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. ‘’Dan sekarang, Pak Gubernur kita sangat terbuka terhadap masukan dan kritikan. Asalkan kritiknya bertanggung jawab,’’ ujar Ridwan. Di sisi lain, Ridwan memberi masukan terkait dengan penataan birokrasi, khususnya pengisian jabatan struktural eselon II, III dan IV. Ridwan menilai penataan birokrasi agak lambat. Terutama pengisian jabatan eselon II, III dan IV yang masih kosong. Lambatnya pengisian jabatan eselon II yang
saat ini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt) dinilai akan berpengaruh terhadap kinerja pejabat. ‘’Kelemahannya tadi, dalam penataan birokrasi agak lambat dalam pengisian job-job (pejabat struktural) itu. Masih banyak pejabat yang Plt. Itu harus segera diisi. (Karena) tentu berdampak terhadap kinerja,’’ katanya. Mantan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB ini mengatakan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat Plt akan berpengaruh terhadap rasa tanggung jawab dan kesungguhan pejabat tersebut. Ia mengatakan, mereka akan bekerja setengah-setengah
jika masih menjadi Plt. ‘’Tentu dia tak bisa menggerakkan (bawahan) secara optimal karena masih berstatus Plt. Makanya, jabatan struktural yang kosong harus segera kita isi,’’ sarannya. Diketahui, saat ini ada tiga Kepala OPD yang masih dijabat Plt. Yakni, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Selain itu, ada sejumlah jabatan eselon III dan puluhan jabatan eselon IV yang masih lowong. (nas)
rnalistik MAN 1 Lombok Timur, Bukhori Muslim, mengaku bahwa Rizki Irkhas adalah anggota yang sangat aktif dan tekun dalam mengikuti berbagai latihan. Dia jarang mengeluh semua tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah hari ini dia bisa menjadi juara nasional. Rizki juga mengaku bangga dan tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MAN 1 Lombok Timur yang sudah mendukung secara penuh. (r)
si dan dan Bakesbangpoldagri. Peserta diskusi mahasiswa, pelajar, LSM, OKP dan tokoh masyarakat dan lapisan masyarakat lainnya. Aziz mengatakan, tindakan rasis bisa menimbulkan ketersinggungan suatu daerah. Hal ini bisa memicu tindakan yang lebih besar. Akibatnya, akan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban karena aksi lanjutan. Dikhawatirkan, kelompok-kelompok separatis dan radikal yang selama ini tidak senang dengan pemerintah akan semakin bersemangat melancarkan aksinya. Harapan mahasiswa ini, tidak boleh lagi ada sebaran-sebaran informasi yang bersifat provokatif karena hanya akan semakin memperkeruh suasana. Masalah yang terjadi di Papua tidak diinginkan terjadi di daerah lain di Indonesia. Guna mewujudkan harmonisasi tersebut, diperlukan langkah edukasi kepada masyarakat tentang idiologi Pancasila serta memahamai multikulturalisme di daerah. “Media yang bisa digunakan untuk melakukan edukasi tersebut adalah melalui seminar, diskusi inklusif dan penerapan kurikulum karakter di sekolah,” kata Aziz Muslim Aziz menambahkan, melalui kegiatan diskusi yang digelar ini akan tercipta suasana yang harmonis khususnya dengan teman-teman mahasiswa Papua yang sedang melaksanakan studinya di NTB. “Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari Papua tetap menjadi keluarga kita di NTB,” demikian tutupnya. (rus/*)
Aziz Muslim
TP4D Rekomendasikan Putus Kontrak Proyek Jembatan Nasional Dari Hal. 1 Ia juga menyesalkan soal keputusan panitia lelang yang meloloskan perusahaan tersebut, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal. Seandainya dilibatkan sejak perencanaan dan lelang,
diperkirakannya perusahaan pemenang lelang akan terseleksi ketat dan mencegah peluang fraud. ‘’Kami dilibatkan setelah pelaksanaan. Tidak dilibatkan sejak perencanaan. Idealnya sih, saat perencanaan, supaya kami sejak awal bisa pencegahan masalah,’’ tutupnya. (ars)
Pejabat Publik Diminta Mundur dari Kepengurusan Inti KONI Dari Hal. 1 pejabat publik dilarang untuk menjadi pengurus KONI. ‘’Dalam pasal 56 ayat -14, pejabat publik dilarang merangkap sebagai pengurus inti KONI. Pejabat publik seperti kepala daerah, hakim, DPRD, dan ASN tidak boleh jadi pengurus KONI. Tapi yang terjadi di NTB, sejumlah KONI di daerah, pengurus intinya banyak diisi oleh pejabat publik,’’ ungkapnya. Ruslan kemudian menyebut-
kan sejumlah regulasi yang mengatur tentang larangan bagi para pejabat publik tersebut untuk merangkap jabatan sebagai pengurus inti di KONI. Pertama yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2005 tentang kelolahragaan nasional, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2007. Larangan tersebut juga diperkuat lagi oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/2398 tahun 2011 dan kembali diperkuat dengan
SE Nomor: 800/148/ tahun 2012. ‘’Kenapa kita soroti hal ini, karena ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dialokasikan ke KONI melalui mekanisme hibah daerah. Masak kepala daerah yang memberikan anggaran, tapi kemudian anggaran itu digunakan untuk dirinya sendiri. Kalau pengurusnya saja tidak sah, bagaimana dengan penggunaan anggarannya,’’ tandasnya. Karena itu, Ruslan pun mendorong kepada para pejabat pub-
lik yang menjabat sebagai pengurus inti di KONI agar mengudurkan diri. Menurutnya, sejumlah pengurus KONI di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali yang mengudurkan diri secara bersamaan, karena menjadi pejabat publik patut dicontoh oleh para pejabat publik yang juga menjadi pengurus KONI di NTB. ‘’Dengan memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik, kitaharapkanparapengurusKONI yang menjadi pejabat publik, untuk segera mengundurkan diri. Ini
sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan. Karena setiap kebijakan yang diambilnya punya implikasi. Mereka harus memberikan contoh kepada publik,’’ tegasnya. Diketahui sejumlah pejabat publik di Kabupaten/Kota di NTB saat ini menjabat sebagai pengurus inti KONI. ‘’ Semestinya mereka seperti HM.Kasdiyono pada saat terpilih menjadi anggota DPRD NTB, tahun 2014 lalu, beliau langsung mengudurkan diri menjadi Ketua KONI NTB,’’ pungkasnya. (ndi)
Deviasi Serapan Fisik APBD NTB Capai 19,25 Persen Dari Hal. 1 Sehingga menunggu kepastian rasionalisasi itu dulu,’’ kata Sadimin dikonfirmasi, Senin (23/9) siang. Namun, Sadimin memastikan setelah penetapan APBD Perubahan 2019, penyerapan anggaran baik fisik dan keuangan akan lebih cepat lagi. Karena sudah ada kepastian mana kegiatan yang dirasionalisasi dan tidak dirasionalisasi. Keterlambatan penyerapan anggaran, baik fisik dan keuangan pada Juli - Agustus lalu, ujar Sadimin lebih kepada menunggu kejelasan kegiatan yang dirasionalisasi. ‘’Itu permasalahannya. Seh-
ingga kemarin sampai Juni progres kita lebih cepat. Tapi Juli Agustus, kita turun. Karena itu,’’ terangnya. Terkait progres lelang lewat ULP NTB, Sadimin mengatakan sudah sesuai rencana. Dari total 152 paket proyek senilai Rp312,689 miliar, sudah selesai lelang sebesar 83,55 persen hingga saat ini. Sebanyak 127 paket proyek senilai Rp282,759 miliar yang sudah selesai lelang. Kemudian 21 paket proyek senilai Rp27,680 miliar sedang lelang atau 13,82 persen. Dan 4 paket proyek senilai Rp2,250 miliar atau 2,63 persen belum diajukan tender oleh OPD. Empat paket proyek tersebut berada di Dinas Sosial satu paket senilai Rp236 juta, Dinas
LHK satu paket senilai Rp1,314 miliar, dan Dinas Keswan dua paket senilai Rp700 juta. Sedangkan untuk proyek non tender atau yang dilakukan dengan penunjukan langsung. Dari 4.342 paket proyek senilai Rp674,907 miliar, sebanyak 3.147 paket senilai Rp476,430 miliar yang sudah dilakukan penandatangan SPK/SPB. Atau secara keseluruhan sudah mencapai 72,48 persen. Kemudian 274 paket senilai Rp125,980 miliar sedang dalam proses. Dan 921 paket senilai Rp72,497 miliar belum proses. ‘’Kalau progres lelang dibandingkan tahun lalu kita lebih cepat. Cuma realisasi anggaran se-
cara keseluruhan lebih lambat,’’ katanya. Terhadap OPD yang lamban mengajukan lelang ke ULP, Sadimin mengatakan pihaknya akan langsung memanggil OPD bersangkutan. Kemudian mereka dibimbing dan didampingi dalam penyiapan dokumen lelang. ‘’Permasalahannya apa kita selesaikan supaya cepat lelang,’’ tandasnya. Diketahui, APBD murni 2019 sebesar Rp5,253 triliun lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp3,071 triliun dan belanja langsung Rp2,182 triliun. Jumlah pengadaan barang sebanyak 1.400 paket senilai Rp592,529 miliar, konstruksi 1.921 paket senilai Rp521,371 miliar, konsultansi 1.041 paket
senilai Rp30,170 miliar dan jasa lainnya 281 paket senilai Rp28,494 miliar. Untuk progres fisik bulan Januari, Pemprov menargetkan sebesar 6 persen, terealisasi 3,57 persen. Kemudian bulan Februari ditargetkan 10 persen, terealisasi 5,95 persen. Selanjutnya bulan Maret ditargetkan 17 persen, terealisasi 13,44 persen. Pada bulan April ditargetkan 25 persen, terealisasi 18,99 persen. Mei ditagetkan 35 persen, terealisasi 33,52 persen. Juni ditargetkan 50 persen, terealisasi 41,89 persen. Sedangkan Juli dan Agustus ditargetkan masing-masing 60 persen dan 75 persen. Tetapi hanya mampu terealisasi sebesar 49,67 persen dan 55,75 persen. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Selasa, 24 September 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Anggaran Siap Pakai Sebaiknya Diperbesar Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut bahwa ketersediaan anggaran siap pakai atau dana tak terduga masih sangat minim dalam penanganan bencana khususnya kekeringan di daerah ini. Pasalnya, hingga saat ini terdapat enam kecamatan di Kabupaten Lotim yang dilayani air bersih setiap harinya. Di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur, Sembalun, Sambelia bagian utara, dan Suela. “Dalam RAB kita tidak mungkin membeli air. Akan tetapi dianggarkan untuk BBM, sopir, pendamping, dan tim pelaksana di lapangan serta tim monev dari BPBD. Sehingga anggaran ke pemerintah daerah di APBD setempat untuk dana tak terduga sekitar Rp2,5 miliar,” terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, Senin (23/9). Anggaran Rp2,5 miliar untuk pendistribusian air bersih tahun lalu dikatannya sangat minim. Terlebih tahun ini diusulkan untuk pendistribusian air bersih, pe-
ngadaan tandon dan pembuatan sumur bor. Di samping itu penanganan bencana kekeringan kedepannya akan diusulkan melalui BPBD provinsi dan BNPB pusat untuk dana siap pakainya. Pemerintah provinsi dan pusat merepson terkait bencana kekeringan. Analisasi lapangan nantinya berpengaruh terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Sementara, Mukmin, salah satu warga di Kuwang Rundun Kecamatan Jerowaru, mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,
masyarakat di Dusun Tabuan Desa Kuwang Rundun ini harus mengeluarkan biaya yang cukup fantastis. Besaran biaya yang dikeluarkan berkisar Rp150 ribu sampai Rp250 ribu tergantung dari jarak yang ditempuh. “Air bersih kita beli seharga Rp200 ribu untuk satu tangki. Itu kita pakai khusus untuk minum,” jelasnya kepada Suara NTB. Dikatakannya, rata-rata masyarakat yang bermukim di Dusun Tabuan ini menggantungkan hidup dari bertani dan nelayan. Namun saat ini sebagian besar masyarakat hanya bertani meskipun hasilnya dihajatkan untuk membeli air bersih. “Satu tahun hanya satu kali kita bercocok tanam. Dan itupun cuma jagung,” ujarnya. Hal senada disampaikan masyarakat lainnya, Lukman, hidup tanpa air yang tidak berkecukupan sudah menjadi hal biasa. Namun ketika musim hujan tiba, masyarakat di dusun yang terbagi dalam 50 kepala keluarga (KK) ini berbondongbondong menampung air hujan. “Air
(Suara NTB/yon)
DISTRIBUSI - Petugas dari BPBD Lotim melakukan pendistribusian air bersih di Lotim bagian selatan. merupakan sesuatu yang kami dambakan untuk bagaimana mengalir setiap hari tanpa henti,” harapnya. Adapun untuk sumur bor yang
sudah dibangunkan menurutnya air yang terdapat tidak dapat dikonsumsi. Rasa airnya menurut masyarakat tidak enak. Sehingga
air pada sumur bor itu hanya digunakan untuk mencuci dan mandi. “Sumur bor sudah ada. Tapi itu tidak bisa dikonsumsi,” ujarnya. (yon)
Halo Indonesia Berikan Penghargaan kepada Pengelola ”Homestay”
Dikes dan PKK Kota Mataram Berikan Hadiah bagi Pemenang Lomba Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kota Mataram bersama Tim Penggerak PKK Kota Mataram membagikan hadiah kepada pemenang lomba. Lomba tersebut sudah digelar beberapa waktu lalu sebagai rangkaian HUT Kota Mataram yang ke 26. Kegiatan ini untuk meningkatkan semangat kader posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Usman Hadi melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, I Dewa Made Mudita, Senin (23/9) mengatakan, pada tahun ini Dinas Kesehatan menggelar tiga mata lomba seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lomba Posyandu, dan lomba Kader. “Ini uniknya kalau PKK mengadakan kegiatan dengan Dinas Kesehatan tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Karena semua mendapatkan hadiah,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, para kader Posyandu juga diharapkan untuk meningkatkan kerjasamanya. Karena masih banyak persoalan kesehatan terutama pada anak – anak. Misalnya, angka stunting atau tinggi kurang masih tinggi di Kota Mataram yaitu 24,49 persen. Sementara untuk kasus gizi buruk meski sudah bisa ditekan, namun harus tetap dilakukan antisipasi. Tidak itu saja, masih ada persoalan kesehatan anak yang terjadi di Kota
Mataram. Di mana, jumlah kader Posyandu di Kota Mataram sebanyak 1.760 orang. “Mari kita garap bersama, agar tidak ada lagi anak kita yang gizi buruk, stunting, apalagi ada yang meninggal karena kurangnya pelayanan yang kita berikan,” ucap Dewa. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suriani Ahyar Abduh mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan. Para kader Posyandu diminta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tetap bersemangat. Dalam kesempatan tersebut, tim penggerak PKK memberikan hadiah dan insentif kepada kader posyandu. “Kita harus semangat dan ikhlas dalam menjalankannya,” ucap Ketua Tim Penggerak PKK sambil beri semangat kepada ratusan kader Posyandu. Pemkot Mataram juga memberikan penghargaan berupa insentif kepada kader Posyandu yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Karena beberapa dari kader Posyandu di Kota Mataram sudah mengabdi kurang lebih selama 35 tahun. Besaran insentif yang diberikan yaitu Rp750 ribu per orang. Sementara untuk pemenang lomba untuk mata lomba PHBS, juara 1 yaitu Kelurahan Dasan Agung Baru, juara II Kelurahan Pejanggik dan juara III Kelurahan Babakan. (azm/*)
Dandim Lotim Ajak Santri Tanamkan Jiwa Patriotisme RI pertama, Ir. Soekarno pernah mengatakan yakni berikan saya sepuluh orang tua, maka saya akan mencabut gunug Semeru dari akarnya. Dan berikan saya sepuluh pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Dari kutipan kata-kata Bung Karno tersebut, kata Dandim, bisa mengetahui bahwa pemuda sangatlah diagung-agungkan oleh Bung Karno karena para pemuda merupakan benteng dan penerus bagi bangsa Indonesia. Para pemuda merupakan tumpuan bagi masa depan bangsa karena para pemudalah yang akan meneruskan tongkat estafet pemimpin bangsa Indonesia. Salah satu hal yang sangat penting yang harus kalian jaga adalah akhlaqul qarimah karena pada umumnya usia sekolah tingkat emosinya masih sangat labil karena sedang mencari jati diri yang sesungguhnya. Sehingga tidak jarang yang terperosok ke pergaulan yang kurang peduli sehingga akan merugikan diri sendiri diri keluarga dan bangsa. Contohnya seperti narkoba yang sudah menjamur di kalangan remaja tidak sedikit remaja yang masuk ke dalam pergaulan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama maupun se-
APEL - Kegiatan apel dan wawasan kebangsaan di MA. Muallimin NW Pancor, Senin (23/9).
(Suara NTB/yon)
Selong (Suara NTB) Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim, Letkol Inf. Agus Prihanto Donny, S.Sos, melaksanakan upacara bendera di MA Muallimin NW Pancor, Senin (23/9) yang diikuti oleh para siswa dan tenaga pendidik. Melalui apel wawasan kebangsaan ini, Dandim berharap generasi muda dimulai dari usia remaja sudah tertanam dengan jiwa patriotisme, wawasan kebangsaan agar pembinaan karakter dan jati diri bangsa sejak usia dini tidak hilang dan sudah terbentuk. Menurut Dandim, pada dasarnya kegiatan upacara yang dillaksanakan secara rutin baik instansi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan maupun di sekolah-sekolah merupakan wujud kecintaan kepada negara. Di samping untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa serta menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan dan penjelasan tentang cinta tanah air dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan moralitas maupun kualitas generasi muda,”ungkapnya. Dikatakan Dandim, Presiden
suai dengan kepribadian bangsa. Untuk itu hanya pendidikanlah yang dapat menangkal hal tersebut. “Dengan pendidikan yang baik maka kalian akan memiliki kompetensi dan akhlak yang mulia guna menyongsong era yang penuh dengan tantangan ini,” pesan Dandim. (yon)
Selong (Suara NTB) Komunitas Homestay Association Lombok (Halo) Indonesia memberikan penghargaan kepada sejumlah pengelola homestay di Lombok Timur (Lotim). Kegiatan ini merupakan inisiasi dari para pelaku wisata penyedia akomodasi untuk para wisatawan yang berwisata di Lotim. Meski tanpa dukungan materi dari pemerintah daerah, kegiatan yang berlangsung di salah satu homestay di Gili Lampu, Sambelia ini berlangsung semarak. Ketua Halo Indonesia, Syawaludin menerangkan, Halo Indonesia Award 2019 ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha akomodasi yang memajukan wisata Lotim. Di samping itu, pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antarpelaku wisata. Sebagai daerah yang minim hotel berbintang, Lotim katanya mampu menghadirkan hotelhotel menarik di rumah-rumah penduduk. Rumah penduduk menjadi tempat tinggal yang menarik bagi para wisatawan. Dengan kemasan-kemasan menarik, para pelaku wisata dan pemilik homestay ini menyuguhkan layanan yang terbaik bagi para wisatawan. Adapun yang diberikan penghargaan dalam beberapa kategori, antara lain program agriculture view, artistik, mountain view, local house dan lainnya. Meski sekelas hotel rumahan, namun dipastikan semua pelayanan yang disuguhkan tidak kalah dengan hotel berbintang. Termasuk dalam hal pemesanan kamar, semua homestay sudah melakukannya secara online. Para pemilik homestay ini berharap, pemerintah daerah memberikan perhatian. “Berilah kami ruang untuk kerjasama dan berintegrasi tingkatkan kunjungan wisata,” pinta Syawaludin. Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. Mugni mengapresiasi kegiatan Halo Indonesia Award. Kehadiran komunitas ini merupakan salah satu bentuk dukungan. Harapannya ke
PENGHARGAAN - Pemberian penghargaan pada pengelola homestay di Lotim depan, keberadaan Halo ini tidak saja terbatas di Lotim, namun bisa menjadi lebih besar hingga ke tingkat nasional. Diterangkan, para pelaku wisata di Lotim ini sudah sangat luar biasa memajukan wisata. Menurutnya, cara membangun wisata itu memang harus dari bawah. Mem-
bangun wisata agar lebih cepat berkembang itu tidak bisa dari pemerintah. Berapapun anggaran tersedia dari pemerintah tak akan bisa tanpa dukungan dari masayrakat. Lotim adalah daerah yang kaya dengan destinasi wisata. Lotim memiliki gunung, lembah, hamparan sawah indah,
pantai dan sederetan gili-gili yang menawan. “Pariwisata Lotim memiliki ‘BISA’,” ucapnya. Kata BISA ini sebutnya merupakan akronim dari kata Bersih, Indah, Sapa dan Aman. Wujudkan destinasi wisata yang bersih bukan urusan bupati dan gubernur, akan tetapi menjadi urusan semua pihak. Jika semua sadar, maka semua akan bersih. Sebaliknya, jika tidak sadar maka menjadikan daerah ini bersih hanyalah mimpi. Kata ‘Indah’ dimaknai membangun dengam orientasi wisata. Dengan demikian, alam akan lestari, budaya kokoh, agama bergairah. Wisatawan datang ingin melihat keindahan alam dan keindahan budaya. Dalam budaya, ada kata ‘Sapa’. Semua warga Lotim harus bersikap ramah kepada siapapun. Terakhir kata ‘Aman’, adalah yang paling penting. “Tanpa rasa aman, tidak mungkin bisa berwisata,” ujarnya. (rus)