Edisi Senin 24 Juni 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 24 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 85 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Minim Tuntas Tender, Pengerjaan Proyek Berpotensi Menumpuk di Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Pengerjaan proyek-proyek fisik APBD NTB 2019 berpotensi menumpuk di akhir tahun. Pasalnya, hingga pertengahan Juni, paket proyek yang sudah tuntas tender masih minim. Dari 147 paket proyek senilai Rp335,861 miliar, baru 35 paket senilai Rp25,125 miliar yang sudah bisa dieksekusi karena sudah selesai tender. Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ramli Ernanda menyoroti minimnya proyek fisik yang sudah selesai tender. Menurutnya, lambannya tender proyek-proyek fisik APBD 2019 akan berdampak terhadap proses pelaksanaan proyek tersebut. Karena lelang lamban, maka pengerjaan proyek akan berpotensi menumpuk di akhir tahun anggaran. ‘’Masyarakat akan sangat dirugikan, karena keterlambatan proses lelang ini. Untuk proyek-proyek fisik ini, ekonomi akan lambat,’’ kata Ramli dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (23/6) siang. Ia mengatakan ketika lelang terlambat, maka pengerjaan proyek juga ikut menjadi terlambat. Menurutnya, hal ini akan berdampak terhadap pergerakan roda ekonomi di daerah. Apalagi sekarang, dengan kondisi NTB pascagempa, seharusnya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah semestinya bisa lebih awal dilaksanakan supaya dapat menggerakkan ekonomi di NTB. Ramli mengatakan, masyarakat dirugikan dengan terlambatnya pelaksanaan proyek. Semestinya masyarakat mendapatkan kemanfaatan secepat-cepatnya dari pelaksanaan pembangunan. Ia mengatakan, apabila Juli mendatang progres tender belum meningkat signifikan, maka pelaksanaan proyek akan banyak menumpuk di akhir tahun. Fitra mengharapkan pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur melihat persoalan ini dengan serius. Menurutnya, Gubernur dan Wagub NTB perlu melihat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lamban mengajukan lelang. Ramli juga mengingatkan, agar Pemprov memperhatikan tender proyek-proyek DAK Fisik. Pasalnya, jika pengajuan dokumen kontrak proyek tidak bisa tuntas sampai batas waktu yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 22 Agustus mendatang, maka Pemda akan kena sanksi. Melihat masih besarnya ketergantungan Pemda terhadap dana APBN, maka persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Sampai pertengahan Juni, baru 35 paket proyek APBD murni 2019 senilai Rp25,125 miliar yang dapat dieksekusi. Pasalnya, baru 35 paket proyek tersebut yang selesai tender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

POSE BERSAMA - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berpose bersama Wakil Kepala Perwakilan RI/Chargée d’Affaires KBRI Paris, Agung Kurniadi dan puluhan para pelaku bisnis di acara temu bisnis di Prancis, Kamis, 20 Juni 2019.

MotoGP Mandalika 2021

Wagub Undang Pelaku Bisnis Perancis Berinvestasi di NTB

Paris (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meluangkan waktu khusus untuk mempresentasikan gelaran MotoGP Mandalika di Provinsi NTB pada 2021 mendatang. “NTB juga ingin mengadopsi pariwisata olahraga sebagai salah satu daya tariknya,” ujar Wagub di hadapan puluhan pelaku bisnis perjalanan wisata di Perancis, Kamis, 20 Juni 2019. Wagub menerangkan, Pemerintah Indonesia dan Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di NTB menyadari bahwa daerah ini cocok sebagai tempat berkembangnya

TO K O H

Agus Riyanto (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Tak Perlu Material dari Luar PEMPROV melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan NTB tak perlu mendatangkan material galian C dari luar daerah untuk kebutuhan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Ketersediaan material galian C sesuai spesifikasi yang dibutuhkan membangun jalan standar MotoGP Bersambung ke hal 11 H. Muhammad Husni (Suara NTB/dok)

ke dalam Formula 1, kami yakin kami dapat mengembangkan platform pariwisata olahraga yang hebat,’’ ujar Wagub. Untuk itulah, serangkaian agenda wisata olahraga telah

Wagub menegaskan bahwa penyelenggaraannya akan mulai digelar pada tahun 2021 mendatang. ‘’Kegiatan ini akan menarik lebih dari 120.000 pengunjung dengan lebih dari 400 juta orang akan menonton melalui siaran televisi di lebih dari 207 negara. Bayangkan dampak yang akan dihasilkan setelah kami menggelar kegiatan ini di provinsi kami,’’ sebut Wagub. Bersambung ke hal 11

Dana Gempa Mengendap Rp173 Miliar Dipicu Data Anomali

BMKG Pasang Tiga ’’Shelter’’ BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Geofisika Mataram memasang tiga shelter seismograph untuk monitoring gempa, berfungsi untuk deteksi dini potensi tsunami. Pemasangan akan dilakukan di Kecamatan Bayan Lombok Utara, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Menurut Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, baru Pemkab Lombok Utara, Pemkab Lombok Tengah Bersambung ke hal 11

wisata olahraga atau sport tourism. “Dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki, dan investasi besar ke MotoGP dan potensi investasi di masa depan

mulai digelar di NTB. ‘’Kami mengadakan ultra-marathon pertama kami di Sumbawa tahun lalu dan memiliki peserta dari seluruh dunia. Selain olahraga motor dan lari, kami juga ingin menjelajah ke olahraga bersepeda,’’ ujarnya. Di daerah ini juga telah digelar turnamen bersepeda Tour de Lombok pada tahun 2017 yang rutenya membentang sepanjang 480 km, dari Mandalika ke Mataram. Khusus untuk MotoGP,

Mataram (Suara NTB) Terhitung dana yang mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencapai Rp 173.048.000.000 karena belum ditransfer ke rekening masyarakat. Pemicunya, penerima bantuan masih salah sasaran yang disebut data anomali. Data progres transfer dana bantuan korban gempa per 17 Juni 2019 lalu, dari Rp 173 miliar itu, akumulasi dari BPBD daerah terdampak. Di antaranya Lombok Tengah paling tertinggi, Rp 162.315.000.000, Sumbawa Besar Rp 8.400.000.000, Kota Mataram Rp 2.305.000, Lombok Barat Rp 20.000.0000. Paling sedikit Sumbawa Barat Rp 8.000.000. Danrem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menjelaskan, data mengendap itu ditemukan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah kelompok masyarakat (pokmas) dan rekening masyarakat penerima bantuan. ‘’Endapan dana rehab rekon terpadu terjadi karena beberapa hal, di antaranya terjadi adanya anomali yang belum terselesaikan,’’ kata Danrem dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB Minggu (23/6). Data anomali disebutnya dipicu kesalahan pendataan awal, jadi temuan ketika dilakukan verifikasi. Sesuai pemaparannya dalam rapat evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor BPBD NTB Jumat (23/6) lalu, kesalahan ini akibat pendataan awal. ‘’Kondisi nyata rumah yang tidak sesuai dengan laporan awal,’’ ujar Danrem. Dicontohkannya, seharusnya data rumah tersebut masuk kategori rumah rusak ringan atau sedang, masuk kategori rumah rusak berat. Ini memengaruhi transfer dana yang seharusnya Rp25 juta, tapi diterima Rp50 juta. Atas alasan itu, kelebihan anggaran sebagian ditarik dan belum ditransfer kembali sampai selesai verifikasi. Perubahan data juga disebabkan kejadian gempa yang berkali kali. Kondisi ini menyebabkan perubahan struktur kerusakan bangunan, yang tadinya rusak ringan menjadi rusak sedang, berikutnya rusak sedang menjadi rusak berat. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Sejumlah pelaku bisnis tengah berbincang dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di sela temu bisnis di Perancis, Kamis, 20 Juni 2019.

Wagub Tampil Memukau TB adalah sebuah daerah dengan keindahan alam yang memukau. Sebuah tempat yang nyaris sempurna bagi mereka yang menginginkan rehat dari kesibukan seharihari. Dengan berbagai kebijakannya, Pemprov NTB bersama para pemangku kepentingan terus mendorong kemudahan bagi wisatawan yang datang berlibur. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam temu bisnis di Paris, Perancis, 20 Juni 2019. Di hadapan para pelaku bisnis perjalanan wisata setempat, Wagub mempresentasikan keindahan NTB. Menggunakan slide presentasi berisi foto-foto keindahan alam NTB, Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Sejumlah pelaku bisnis saat proses registrasi dan berbincang dengan petugas yang memberikan paket brosur dan buku-buku yang menjelaskan potensi pariwisata dan investasi di NTB.

Akan Digelar ’’Job Fair’’

50 Perusahaan Sediakan Lebih dari 3.000 Lowongan Kerja Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB memfasilitasi penyelenggaraan bursa kerja (job fair). Sebanyak 50 perusahaan akan ambil untuk 3 ribu lebih lowongan kerja. Bursa kerja akan dilaksanakan selama dua hari pada 27 & 28 Juni 2019 di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Lokasinya di Jalan Mahoni No 1 Mataram, persis di belakang Kantor Imigrasi Mataram. Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pekerjaan Mulai Ditender Usulkan 80 KK BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, memberi lampu hijau bagi masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan segera menyerahkan persyaratan. Kelurahan Selagalas kembali mengusulkan 80 kepala keluarga belum terakomodir. Lurah Selagalas, Yusrin menyampaikan, progres penanganan rumah rusak berat di wilayah relatif cepat. Beberapa rumah instans konvensional dan rumah instans sederhana sehat telah ditempati. Sebagian lainnya, sedang proses pengerjaan. Sedangkan, rumah rusak sedang dan ringan masih berproses. “Alhamdulillah, progres penanganannya cukup bagus,” kata Yusrin. Tidak disebutkan detail jumlah rumah rusak berat, sedang maupun ringan di wilayahnya. Namun demikian, Yusrin mengakui, tak semua warganya sebagai korban bencana terakomodir. Pihaknya kembali mengusulkan 80 kepala keluarga agar memperoleh bantuan rumah dari pemerintah. Dari segi persyaratan memenuhi kriteria. Persoalan apakah diterima atau tidak tergantung kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. “Kita sudah usulkan 80 KK. Nanti tergantung BPBD menerima atau tidak,” tambahnya. Selain itu, masyarakat ada saja yang melaporkan bahwa tidak menerima bantuan. Padahal, rumah mereka rusak dan tidak layak ditempati. Hanya saja, BPBD telah menutup pendataan maupun penerimaan data baru. Kelurahan, kata Yusrin, mau tidak mau mengakomodir keluhan masyarakat. Warga diminta menyerahkan administrasi berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta foto rumah mereka. Data itu akan diserahkan ke BPBD dengan harapan terakomodir dalam SK IX dan X. “Kita terima dulu dan usulkan lagi ke BPBD,” tambahnya. Terlambatnya pelaporan atau usulan itu kemungkinan karena ketidaktahuan warga. Yusrin mengatakan, pihaknya telah mengumumkan melalui pengeras suara di masjid – masjid, pertemuan serta melalui kepala lingkungan. Kemungkinan masyarakat mau melihat rill penanganan di lapangan baru mengajukan. Untuk proses percepatan diharapkan material dan tenaga selama ini jadi kendala tertangani dengan baik. Dia melihat fasilitator dibantu TNI cukup aktif mendampingi warga. “Insya Allah, sebelum September sudah bisa selesai,” harapnya. Yusrin (cem) (Suara NTB/cem)

Pemerataan Mutu Pendidikan WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menanggapi penilaian bahwa PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) pola zonasi rawan titipan. Baik titipan dari oknum pejabat, dewan maupun kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Setiap tahun ajaran baru, PPDB kerap dibarengi dengan masalah. ‘’Ini sudah biasa dialami masyarakat,’’ cetusnya kepada Suara NTB pekan kemarin. Namun Mirdiati menegaskan, pola zonasi dihajatkan untuk pemerataan layanan dan mutu pendidikan. Dengan pola ini, justru akan memudahkan semua pihak, baik walimurid maupun siswa itu sendiri. Dimana, jarak rumah dengan sekolah menjadi dekat. Politisi Partai Gerindra ini tidak menampik bahwa masih adanya anggapan dari masyarakat terkait sekolah favorit maupun sebaliknya. ‘’Dengan pola zonasi ini, sebenarnya, tidak ada lagi istilah sekolah yang difavoritkan. Sekolah pinggiranpun akan penuh terisi,’’ ungkapnya. Dengan catatan, aturan tetap ditegakkan dan sekolah-sekolah harus konsisten. Mirdiati menyebutkan, PPDB dengan sistem zonasi akan diberi porsi 90 persen, 5 persen utk yang berprestasi dan 5 persen untuk perpindahan. Dengan cara ini diyakini pemerintah dan masyarakat akan lebih nyaman. Tidak ada lagi hal-hal yang istimewa. ‘’Sehingga masyarakat tidak perlu risau dengan pendidikan anak-anaknya asalkan aturan tetap ditegakkan dengan konsisten,’’ katanya. Ini, lanjut anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini sesuai dengan Pemendikbud nomor 51 tahun2018. Mirdiati menekankan, Dewan selaku pihak yang disebut-sebut kerap terlibat melakukan titipan, justru ingin bagaimana agar PPDB ini berlangsung transparan. ‘’Tidak ada titipan dari oknum pejabat manapun. Sehingga masyarakat tidak akan ada yang menitip anakanaknya,’’ imbuhnya. Mirdiati tidak menyangkal, pada PPDB tahun sebelumnya, pro kontra siswa titipan disinyalir masih terjadi. ‘’Harapan saya Dinas Pendidikan Kota Mataram tetap memakai aturan-aturan yang sudah ditetapkan,’’ katanya. Selaku wakil rakyat, kalau ada masyarakat yang ingin menitipkan anaknya untuk sekolah di sekolah-sekolah tertentu yang notabene di luar zonasi, Mirdiati mengaku akan mengarahkan mereka mengikuti aturan yang ada. Untuk itu, dia berharap, sistem zonasi ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga lebih Hj. Baiq Mirdiati paham. (fit) (Suara NTB/fit)

Perusahaan Pinjam Bendara Perlu Diantisipasi

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mulai melakukan tender terhadap sejumlah proyek fisik. Perusahaan yang meminjam bendera perlu diantisipasi. Pokja diharapkan selektif menunjuk pemenang. Proyek jembatan Dasan Agung di tahun 2017 lalu, menjadi pembelajaran. CV. Limbu Indah diketahui sebagai pemenang tender. Faktanya, rekanan yang mengerjakan berbeda. Hingga tenggat waktu proyek hanya selesai 30 persen. Praktik pinjam perusahaan seperti disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, marak terjadi. Pemilik proyek baru mengetahui setelah pekerjaan. Memutus kecurangan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Perusahaan yang menggunakan atau meminjam bendera perusahaan lain tidak bisa terindentifikasi pada proses tender. Salah satu dilakukan adalah dengan menekan perusahaan pemenang tender. Pengawasan di lapangan harus teliti memantau pekerjaan. “Masalahnya dalam sistem itu tidak kita tahu. Baru ketahuan setelah proyek dikerjakan,” kata Mahmuddin pekan kemarin. Lelang proyek dilakukan melalui komputerisasi. Sistem ini tidak bisa dimainkan secara manual oleh panitia. Walaupun demikian, panitia atau Pokja harus mengev-

aluasi kemampuan peserta tender. Baik dari segi administrasi, kemampuan finansial, pengalaman kerja dan modal. Praktik pinjam perusahaan akan merugikan pemilik proyek dalam hal ini pemerintah. Mahmuddin mengulas kasus jembatan Dasan Agung. Baru diketahui ternyata yang mengerjakan proyek bukan perusahaan pemenang tender. “Seperti tahun lalu (2017, red) jembatan Dasan Agung begitu kasusnya,” tandasnya. Paling rumit justru bila perusahaan dipakai namanya berada di luar daerah. Oleh karena itu, Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana sambung Mahmuddin, tak dipungkiri perusahaan lokal itu lebih bagus dari sisi pertanggungjawab. Bila hasil pekerjaan membutuhkan perbaikan komunikasinya lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan luar daerah. Mengantisipasi permainan

Rencana Mutasi

(Suara NTB/cem)

MONUMEN - Pengendara melintas di monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan pekan kemarin. Proyek pembangunan monumen senilai Rp11 miliar mulai ditender. Pemkot Mataram mengantisipasi perusahaan meminjam bendera (perusahaan) lain. Pokja harus lebih teliti dan cermat menunjuk pemenang. bendera, Pokja harus melihat rambu – rambu. Dalam penandatangan kontrak direktur perusahaan harus datang. Hal ini juga ditekankan oleh TP4D. “Kita harus hati – hati tunjuk

perusahaan,” ucapnya. Tahun ini, banyak pekerjaan fisik akan dikerjakan. Pokja diharapkan lebih jeli dan teliti menunjuk pemenang. Kualifikasi, modal,

peralatan serta pengalaman kerja perusahaan harus diperhatikan. Dalam aplikasi tersebut tidak bisa teridentifikasi, sehingga perlu mencari rekam jejak peusahaan. (cem)

Realisasi DAK Rendah

Baperjakat Segera Pimpinan OPD Diminta Segera Rampungkan Mulai Pekerjaan Nama – nama Pejabat Mataram (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat) segera merampungkan nama – nama pejabat yang bakal digeser dan promosi pada mutasi kali ini. Dalam waktu dekat hasilnya diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian. Ketua Baperjakat Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., membenarkan, ada keinginan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melakukan pengisian jabatan. Karena, banyak posisi eselon III dan IV kosong. Baperjakat sedang bekerja mengevaluasi dari sisi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Perlu waktu merampungkan kembali. “Kita mungkin perlu rapat lagi menyelesaikan hasil sebelumnya tertunda,” kata Eko pekan kemarin. Rapat Baperjakat sudah dimulai saat bulan ramadhan. Beberapa nama pejabat telah rampung, tetapi perlu difinalkan kembali. Kebanyakan kata Sekda, pengisian nantinya pada posisi eselon III dan IV. Posisi itu yang banyak lowong sehingga secara otomatis ada promosi jabatan. “Jelas nanti ada promosi,” ucapnya. Baperjakat,

tambah Eko yang juga Sekda Kota Mataram, segera menyerahkan hasil kepada kepala daerah. Pelaksanaan mutasi pun tergantung perintah kepala daerah. Baperjakat siap kapan saja melaksanakan. “Tergantung perintah Pak Wali. Kalau kita siap kapan saja,” ucapnya. Apakah mutasi juga akan menyasar eselon II? Eko hanya tersenyum, enggan mengulas kembali rencana mutasi. Seperti diketahui, jabatan eselon IV yang kosong diantaranya Lurah Banjar yang ditinggalkan Muzakir Wallad karena dipromosi menjadi Camat Ampenan. Lurah Ampenan Utara ditempati sebelumnya oleh Saharuddin juga lowong setelah dipromosi jadi Camat Sandubaya. Posisi Lurah Sapta Marga juga demikian. Termasuk jabatan eselon III setingkat sekretaris dan kepala bidang juga banyak lowong. Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh sebelumnya memberikan isyarat untuk melakukan pengisian jabatan. Pengisian diprioritaskan bagi jabatan yang lowong di eselon III dan IV. Mutasi diharapkan bisa dilaksanakan awal J u l i mendatang. (cem)

H. Effendi Eko Saswito

Mataram (Suara NTB) Realisasi serapan keuangan dana alokasi khusus (DAK) Kota Mataram, rendah. Hal ini dipicu keterlambatan pengerjaan proyek fisik. Dana alokasi khusus (DAK) fisik diterima oleh Pemkot Mataram tahun 2019 senilai Rp 97,6 miliar. Serapan keuangan hingga kini baru sekitar Rp7 miliar. Rendahnya serapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, langsung dilakukan evaluasi dan mengklarifikasi satu persatu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan DAK fisik. Penyebabnya adalah, masih dilakukan review atau revisi berjalan terhadap perencanaan pekerjaan serta adanya keterlambatan pekerjaan. “Setelah mendengarkan dari OPD. Prinsipnya dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakan,” kata Sekda ditemui pekan kemarin. Risiko tak terserapnya DAK fisik hingga tenggat waktu diberikan oleh Kementerian Keuangan, kemungkinan anggaran tersebut akan ditarik. Pembiayaan proyek yang telah berjalan ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dampak demikian sambung Sekda, yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pimpinan OPD didorong sebelum berakhir Bulan Juni, pekerjaan sudah ditender. Kekhawatiran terhadap pembiayaan melalui APBD tidak terjadi. “Kita dorong sebelum berakhir bulan Juni sudah bisa ditend-

Item pekerjaannya untuk penataan Kota Tua Ampenan. Dinas Perdagangan Rp1,4 miliar untuk revitalisasi Pasar ACC di Kelurahan Ampenan Tengah. “Yang paling besar itu di PU,” sebut Mahmuddin. Khusus di PUPR tambahnya, proyek yang bersumber dari DAK telah dilelang. Sementara instansi lain masih dilakukan komunikasi. Permasalahan krusial sehingga proyek belum ditender akan diklarifikasi. Keterlambatan penyerapan DAK fisik penyebabnya adalah, sumber daya manusia di OPD masih minim, terutama tenaga teknis. Selain itu, ada penyesuaian harga serta OPD masih menyusun detail engineering desain. Mantan Kadis PUPR menegaskan, mestinya proses perencanaan selesai bulan April lalu. Di Bulan Juni, proyek sudah mulai dikerjakan, sehingga posisi Bulan Agustus terserap 30 persen. “Iya, memang kita ada keterlambatan. Seharusnya, Bulan April itu sudah selesai perencanaannya,” akunya. Dampak tak tercapainya serapan DAK fisik lanjut Mahmuddin, pemerintah pusat akan menarik anggaran tersebut. Risikonya, pembiayaan proyek yang telah ditender akan dibebankan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD tidak bisa serta merta mengakomodir semua proyek yang sebelumnya dibiaya melalui DAK. Pemkot Mataram akan melihat besarannya. Pun, dianggap besar terpaksa proyek fisik diH. Mahmuddin Tura tunda. (cem)

er,” tegasnya. OPD teknis yang memiliki kendala dalam proses percepatan dikatakan Sekda, Pemkot Mataram menyiapkan pendampingan atau bantuan terhadap kendala teknis dihadapi. Tetapi, secara keseluruhan dari hasi evaluasi tidak ada kendala berarti. Eko memastikan, posisi Agustus mendatang serapan DAK fisik mencapai target. “Insya Allah, kalau kita dengar laporan teman – teman OPD,” ujarnya. Proyek DAK paling banyak disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai Rp30 miliar. Dirincikan, anggaran peningkatan jalan sekitar Rp22 miliar, irigasi Rp4 miliar lebih dan beberapa pekerjaan fisik lainnya. Berikutnya, di Dinas Pariwisata senilai Rp2,8 miliar.

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

Siswa SD - SMP Rawan Jadi Pengguna Narkoba Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram, menemukan indikasi angka coba pakai narkoba kalangan usia remaja mulai 12 hingga 20 sangat tinggi. Jika tidak tertangani dengan baik akan terpapar barang haram tersebut. Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat menyampaikan, tingkat kerawanan angka coba pakai bagi kalangan siswa SD – SMP atau memasuki usia 12 - 20 tahun sangat tinggi. Usia demikian rasa keingintahunan remaja tinggi. Jika tidak pernah mendapatkan atau terakses kesehatan oleh BNN. Kecendruangan anak a k a n kemba-

li mengkonsumsi narkoba. “Iya, usia anak SD – SMP angka coba pakainya tinggi,” kata Nur Rachmat pekan kemarin. Penyebab anak terpapar narkoba adalah karena faktor keluarga. BNN selalu menekankan bahwa keluarga paling utama yang harus membentengi diri dari barang h a r a m tersebut. Selain itu, faktor pergaulan atau lingkungan b e r main anak

H. Lalu Fatwir Uzali (Suara NTB/cem)

juga berkontribusi. Teman bergaul anak yang mengkonsumsi narkoba. Anak lainnya berpeluang menggunakan narkoba. “Ada faktor keluarga sehingga diutamakan keluarga membentengi diri,” terangnya. Sejauh ini, BNN telah menangani 20 anak positif mengkonsumi narkoba. Jumlah ini fluktuatif karena yang ditangani selalu berbeda. Ada yang telah selesai masa rehab dan ada yang baru masuk. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, H.L. Fatwir Uzali mengatakan, penguatan tidak saja dilakukan oleh sekolah, tetapi orangtua harus aktif mengawasi aktivitas anak di rumah dan lingkungannya. Siswa yang terpapar narkoba perlu ada model pembinaan maupun pengawasan. Salah satu contoh, satu guru BK menangani 10 anak bermasalah. Disamping itu, kepala sekolah juga perlu menyiapkan pelaporan yang ter-

hubung dengan BNN maupun instansi teknis lainnya. “Iya, siswa SD dan SMP mulai rawan,” akunya. Untuk penanganan, Dikbud juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Koordinasi tersebut berkaitan dengan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan. Fatwir menegaskan, sekolah yang rawan tidak perlu memprioritaskan nilai kelulusan baik sebagai bentuk p e n gakuan men-

jadi sekolah berkualitas. Yang paling penting harus ditanamkan adalah pencegahan narkoba. Keberhasilan memerangi narkoba menyasar peserta didik sebagai prestasi luar biasa. Dan, salah satu guru sedang diusulkan ke pemerintah pusat mendapatkan penghargaan karena kegigihan serta prestasinya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. “Sekolah juga harus serius bicara dengan orangtua sebagai komitmen bersama pemberantasan narkoba,” katanya. (cem)

Nur Rachmat (Suara NTB/cem)

SUARA NTB

Senin, 24 Juni 2019

Halaman 3

BUMD Pemprov Kembangkan Peternakan Ayam Petelur Skala Besar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB bertekad mewujudkan swasembada telur. Pasalnya, saat ini NTB masih mendatangkan telur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah. Untuk melepas ketergantungan telur “impor”, Pemprov NTB melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT. Gerbang NTB Emas (GNE) akan mengembangkan industri peternakan ayam petelur skala besar. Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (23/6) siang menjelaskan pengembangan industri peternakan ayam petelur skala besar itu

akan dilakukan dalam waktu dekat. Pengembangan peternakan ayam petelur skala besar ini, kata Samsul untuk menunjang target Pemprov menjadikan NTB swasembada telur.

“Makanya kita akan melakukan pengembangan ayam petelur untuk kapasitas industri 40 ribu butir ke atas setiap hari,” ujarnya. Bahkan, kata Samsul pihaknya menargetkan dalam

satu sampai dua tahun ke depan produksi telur mencapai 100 ribu butir per hari. Ia menyebutkan, telur yang didatangkan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB tiap bulan mencapai 1,3 juta butir. “Itu yang kita ingin GNE ngambil porsi supaya kebutuhan-kebutuhan di dalam daerah bisa kita penuhi. Jika kebutuhan dalam daerah terpenuhi, baru kita ekspansi, ekspor ke luar daerah,” jelasnya. Lokasi

pengembangan industri peternakan ayam petelur skala besar tersebut rencananya berada di wilayah Kecamatan Narmada Lombok Barat. Lokasinya berada di aset milik Pemprov NTB. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang ada di Narmada. Aset tersebut akan disewa oleh PT. GNE untuk

mengembangkan peternakan ayam petelur skala besar. Diketahui, konsumsi telur di NTB cukup tinggi. Namun tingginya kebutuhan itu, tidak mampu dipenuhi sendiri. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB tahun 2018, NTB harus mendatangkan 22 juta butir telur dari luar daerah setiap tahun. Telur ayam yang didatangkan dari luar NTB sekitar 6 persen dari total produksi di dalam

daerah. Produksi telur dalam daerah sebanyak 350 juta butir untuk ayam petelur. Sedangkan ayam buras sebanyak 20 juta butir telur dalam setahun. Jumlah populasi ayam kampung di NTB sekitar 9,5 juta ekor. Sedangkan ayam potong dalam bentuk anak ayam sekitar 35 juta ekor. Sementara anak ayam petelur yang didatangkan dari luar daerah kemudian dipelihara peternak di NTB sebanyak 750 ribu ekor. (nas)

Indahnya Taman Langit Desa Sapit Desa Sapit, adalah salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Desa yang berada di ketinggian 650 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan air laut (mdpl) ini dikenal dengan kesejukan alamnya. View alam yang menawan membuat para pelaku wisata di Desa Sapit ini mencoba menciptakan spot-spot wisata yang unik.

Bocah Enam Tahun Tewas di Kolam Ikan Tetangga Selong (Suara NTB) Nasib naas dialami bocah 6 tahun, Gita Shaofa Wanggraini asal Dusun Punik Jaya Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik, Lotim. Ia merenggang nyawa saat bermain bersama teman seusianya. Bocah perempuan tersebut ditemukan tewas di kolam ikan tetangganya, Sabtu, (22/6) sekitar pukul 15.00 Wita. Awal mula kejadian ketika, korban bersama salah seorang temannya sekitar pukul 14.30 wita pergi bermain. Namun sebelum itu, korban bersama neneknya, Zaenab (45) sedang duduk bersama warga di rumah tetangganya. Tidak lama kemudian, korban meminta uang kepada neneknya. Setelah menerima uang, korban kemudian minta izin bermain ke belakang rumah. Namun sekitar 20 menit, korban tidak kunjung kembali, nenek Korban kemudian meengecek keberadaan korban namun tidak ditemukan juga, kemudian datang teman korban menginformasikan bahwa Gita-sapaan akrab korban terjatuh di kolam ikan milik amaq Anik yang merupakan tetangga korban. Mendengar kejadian tersebut, nenek korban bersama suaminya, Marzuki, (50) langsung menuju kolam yang berada di belakang rumah untuk melakukan pencarian terhadap korban. Di sana, korban berhasil ditemukan yang pada saat itu korban dalam posisi tenggelam dengan kaki berada di atas, Selanjutnya korban dibawa Ke Puskesmas Lendang Nangka namun nyawa korban tidak bisa tertolong. Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Lalu Jaharudin, membenarkan tenggelamnya seorang bocah perempuan di sebuah kolam ikan milik tetangganya. Korban tenggelam saat sedang bermain bersama temannya. Pihak keluarga menolak dilakukan outopsi dan lainnya terhadap jenazah korban dikarenakan pihak keluarga menganggap kejadian tersebut adalah musibah. Adapun dari olah TKP yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kolam ikan tersebut berdiameter 8x5 meter dengan kedalaman 120 cm. Ditemukan pula sepasang sendal warna pink milik korban yang masih mengapung di kolam serta bakul nasi warna biru yang diperkirakan digunakan oleh korban sebagai alat untuk menangkap ikan. (yon)

Kawasan Lereng Gunung Rinjani Terbakar Selong (Suara NTB) Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Rinjani kembali terjadi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17.17 Wita itu terletak di sekitar kawasan hutan Kerah Lembah Peropok atau Bukit Kondo. Kejadian kebakaran itu cukup menyita perhatian masyarakat baik di Sembalun hingga Selong. Pihak dari TNGR Resort Sembalun langsung melakukan cek TKP untuk memastikan kebakaran yang terjadi sejak sore hari itu. ‘’Ya memang betul terjadi kebakaran hutan. Namun situasi kawasan hutan di Sembalun dalam kondisi baik. Kita sudah kirim petugas untuk mengecek kawasan yang terbakar itu,’’terang Kepala TNGR Resort Sembalun, Taufikurahman, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, (23/6) malam kemarin. Disebutkannya, kebakaran yang terjadi ini tipe kebakaran pemukaan dengan bahan bakar rumput ilalang dan perdu. Penyebab dari kebakaran jenis ini utamanya disebabkan aktifitas manusia yang kemungkinannya menyalakan api untuk kebutuhan memasak atau pendaki yang membuang putung rokok sembarangan, serta bisa saja oleh orang yang melakukan perburuan satwa Rusa dengan cara tradisional yang secara sengaja melakukan pembakaran hutan untuk menggiring hewan buruannya. Hingga pukul 20.18 Wita, petugas dari TNGR Resort Sembalun masih di lokasi untuk memantau dan menganalisa arah kepala api dan menganalisa kebutuhan tim apabila melakukan pemadaman. Sementara untuk petugas sendiri sudah stanbay di kantor TNGR Resort Semblaun dan siap bergerak untuk melakukan pemadaman. “Tapi kita masih mengamati dulu arah kepala api serta kebutuhan. Barulah nanti kita bergerak naik untuk melakukan pemadaman,”terangnya. Adapun kondisi cuaca di wilayah Sembalun pada siang hari cukup panas seiring memasuki musim kemarau. Sementara suhu tetap dingin pada malam hari. “Hujan memang beberapa hari ini tidak tidak pernah turun. Taufikurahman mengimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke objek wisata Sembalun untuk tetap peduli terhadap keindahan dan keasrian kawasan hutan Sembalun. Tidak membuang sampah sembarangan, termasuk tidak membakar sampah sembarang yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kapolsek Sembalun, Iptu. I Made Sutama, juga membenarkan terjadinya kebakaran hutan di lereng Gunung Rinjani tersebut. Petugas dari Polsek Sembalun bersama TNGR Resort Sembalun langsung berangkat ke TKP untuk memantau jarak dekat kondisi kebakaran. Kebakaran yang terjadi di sekitar Hutan Peropok dan tampak dari pusat Kecamatan Sembalun terlihat apinya sangat kecil dan lokasinya sangat jauh dan sulit dijangkau. (yon)

sejumlah pilihan tempat yang tidak bisa terlewatkan. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sapit, Jannatan menambahkan, wisata Sapit ke depan diharapkan bisa terus menggeliat. Sebagai destinasi wisata, Sapit memang sudah lama dikenal. Akan tetapi masih banyak yang perlu pembenahan. Belakangan, terhitung sejak trahun 2017 mulai banyak dihadirkan spot-spot wisata yang diharapkan bisa menjadi tambahan daya tarik bagi wisatawan. Sapit bisa menjadi tempat persinggahan bagi wisatawan yang dating ke Sembalun. Meskipun sebenarnya, Sapit jauh lebih dulu dikenal dari Sembalun. Pilihan obyek wisata yang bisa dinikmati di desa yang juga memiliki kekayaan budaya dan catatan pra sejarah ini juga cukup banyak. Pilihan spot wisata buatan sendiri tidak saja taman langit yang bisa menjadi tempat camping para wisatawan, namun juga ada bebrapa pilihan yang tak kalah unik dan me-

(Suara NTB/rus)

TAMAN LANGIT -Taman Langit adalah salah satu spot wisata di Desa Sapit yang cukup diminati wisatawan. narik. Jannatan menyebut, nominasi desa wisata terbaik pelaku wisata desa yang beraspot wisata alam ada Sande- di tingkat provinsi pada tahun da berdampingan langsung denkala, Sawah Cafe, Canvas cof- 2018 ini memang menjadi des- gan Kawasan Taman Nasional tinasi wisata yang banyak di- Gunung Rinjani dan Bukit Pal fee, Exteros, Batupelangi. Jepang ini menginginkan brandSedangkan wisata budaya minati wisatawan. Satu sisi, kata Jannatan ter- ing Sapit Central Edukasi. ada langgar pusaka masjid kuno. Disebut, 80 persen Ritual adat yang tetap digelar, lihat ada yang timpang dalam bubus batu, tolak bala, ritual pembangunan wisata yang me- masyarakat Sapit adalah petmaulid adat dan beberapa ritu- munculkan pro dan kontra. Ala- ani. Bajak sawah masih banyal lainnya. Persawahan Sapit pun san wisata yang menjadi ak menggunakan ternak sapi. menjadi paket wisata yang me- penyebab gempa Lombok dan Masih banyak juga petani miliki daya tarik. Karenanya di lainnya. Opini tersebut pun menanam padi sistem gogo Sapit, coba dikembangkan juga coba diklarifikasinya. Dimana, rancah. Aktivitas petani yang semua aktivitas hidup manusia masih mempertahankan tradisi agro wisata. Melihat lengkapnya obyek yang berpindah dari satu tem- lama ini coba dipertahankan. wisata yang dapat dinikmati di pat ke tempat lain notabenen- Seraya tetap mencoba untuk mengikuti tren perkembangan Sapit ini membuat Pokdarwis ya adalah berwisata. Bagi Desa Sapit, wisata teknologi pertanian agar bisa bingung menentukan branding. Menurutnya semua ada di tetap akan difokuskan untuk menghasilkan produksi yang Sapit. Desa yang mendapatkan dikembangkan ke depan. Para jauh lebih menguntungkan. (rus)

Dukung ”Zero Waste”

MA. Muallimin NW Pancor Lakukan Gerakan Peduli Sampah Selong (Suara NTB) Mendukung program NTB dengan zero waste di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. MA. Muallimin NW Pancor melakukan gerakan peduli sampah. Langkah ini dilakukan karena dalam mewujudkan NTB zero waste tersebut tidak bisa terwujud apabila hanya dengan teori saja. Disampaikan Kepala MA. Muallimin NW Pancor, H. Munawar, M.Pd, Sabtu, (22/6), pentingnya dilakukan action karena merupakan hal terpenting untuk melakukan tindakan-tindakan bermanfaat terhadap reuse, recycle, and replant pada lingkungan tempat tinggal atau berdomisili dengan sympatizing yang berkesinambungan. Sementara study terhadap kondusivitas lingkungan membutuhkan atensi dengan membangun strategi kolaborasi yang friendly yakni menen-

(Suara NTB/ist)

JUAL SAMPAH - Pihak dari MA. Muallimin NW Pancor saat menjual sampah. Langkah ini pula dilakukan untuk mendukung program zero waste Provinsi NTB, Sabtu (22/6) lalu. tukan titik-titik pembenahan yang menguntungkan. “Tindakan yang menguntungkan, sampah bukan dibuang tapi diuangkan,” katanya. Selain study, dibutuhkan pula Engagement sehingga dapat memberikan manfaat income. Kendati kelihatan kurang berharga atau pekerjaan rendahan. Namun dalam hal ini sangat esensial adalah lingkungan dapat menjadi bersih, tidak ada

sampah yang berserakan. Justru mengajak dan mengandung moral value yang berharga dimulai dari diri sendiri. Yang tidak kalah pentingnya yaitu dilakukan controling yang tidak bisa terputus dengan action, engagement, dan study. Sekiranya hal ini dipahamai maka target zero waste dapat tercapai dan dinikmati secara Berseri (bersih, rindang, sejuk, rileks dan indah. (yon)

Hari Ini, Tim Pemda Lobar Segel Bangunan Bodong di Meninting HARI ini Pemda Lombok Barat (Lobar) melakukan penyegelan terhadap bangunan vila bodong yang ada di wilayah Meninting. Mengacu pada aturan, langkah ini merupakan salah satu tahapan yang dilakukan Pemda sebelum melakukan langkah terakhir yakni pembongkaran bangunan bodong tersebut. Sebelum melakukan penyegelan, pemda melaui Kasatpol PP sudah menemui pemilik atau pihak yang dikuasakan oleh pemilik untuk memberitahu soal tindakan penyegelan tersebut. “Rencananya besok (hari ini, red) jam 09.00 Wita kita lakukan itu (penyegelan, red). Yang jelas pemilik ada besok di sana dengan kehadiran itu bentuk upaya kita melakukan pemberitahuan,” tegas Kasatpol PP Mahnan dikonfirmasi via telepon Minggu (23/6) kemarin. Sebelum melakukan langkah ini kata dia, pihaknya sudah komunikasi dari awal dengan pemilik, bahkan Pol PP langsung menemui pihak yang diberi kuasa oleh pemil-

ik bangunan. Pihaknya sudah memberitahu pemilik bahwa Pemda akan melakukan langkah penertiban selanjutnya terhadap bangunan tersebut. Ia sangat berharap agar pihak yang diberi kuasa oleh pemilik bangunan bisa hadir pada saat penyegelan. Tindakan penyegelan ini jelasnya menjadi salah satu tahapan penegakan Perda yang dilakukan Pemda sesuai Perda. Lantas apakah selanjutnya dilakukan eksekusi perobohan bangunan?, pihaknya akan melihat respon pemilik. Yang jelas apapun bentuk pembelaan yang dilakukan pemilik bangunan, Pol PP Lobar sudah memiliki langkah. Para pihak yang ikut dalam penyegelan nanti adalah tim penegakan perda yang terdiri dari OPD, tim TNI, Polri dan Kejaksaan. Pol PP selaku ketua tim akan memimpin langsung penyegelan. Sebelumnya Asisten I Pemda Lobar, Ilham mengatakan tim penegakan Peraturan Daerah (Perda) Pemda Lobar menggelar rap-

at membahas langkah persiapan akhir penertiban bangunan vila bodong di kawasan Meninting, Batulayar. Hasil pertemuan yang dihadiri tim dari berbagai pihak tersebut, mengerucut langkah yang diambil Pemda yakni menyegel bangunan tersebut. Sebelum menghancurkan bangunan itu, Pemda lebih dulu menyegel bangunan tersebut untuk memberikan waktu bagi pemilik melakukan upaya-upaya, entah itu merobohkan sendiri bangunannya atau dirobohkan. Atau keminginan pemilik menempuh jalur hukum. Pemda akan bersurat ke pemilik vila sebeum melakukan penyegelan. Dijelaskan, unsur-unsur tim yang terlibat dalam rapat itu diantaranya Lanal, Kodim 1606, Polres Lobar, Polres Mataram, Kejari Mataram dan OPD terkait. Rapat ini berlangsung alot karena banyak hal yang harus dibahas bersama, baik kajian administrasi dan kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi nantinya muncul. (her)

Blanko KTP di Mataram Kosong Mataram (Suara NTB) – Blanko kartu tanda penduduk di Kota Mataram kosong. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan surat keterangan (Suket) sebagai pengganti identitas kependudukan sementara. Tak tersediannya blanko KTP disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Chaerul Anwar, terjadi sejak 1 Juni lalu. Penyebabnya terbatasnya blanko KTP diberikan oleh Dirjen Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri kabarnya belum melakukan pengadaan. “Awal Juni itu sudah terbatas,” kata Chaerul ditemui saat menghadiri acara di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (20/6) malam. Dukcapil terpaksa harus mengeluarkan Suket sebagai pengganti KTP sementara. Masa berlaku Suket tambahnya, hanya enam bulan. Chaerul menyebutkan, stok blanko sama sekali tidak ada alias kosong. “Sudah dua minggu ini kita gunakan Suket,” tambahnya. Kosongnya blanko KTP baru pertama kali sejak kasus e – KTP mencuat dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah itu, stok blanko tetap tersedia. Pihaknya tak lagi mengeluarkan Suket. Biasanya sambung Chaerul, jika stok 500 keping blanko. Pihaknya langsung meminta tambahan ke pemerintah pusat. Dirjen Adminduk memberikan jatah 10.000 kepeting blan-

ko. Itupun akan habis dalam beberapa bulan. “Yang 4 ribu keping saja habis selama tiga bulan,” sebutnya. Saat ini, masyarakat banyak mengurus perubahan status dan pencetakan KTP bagi pemula yang hendak masuk perguruan tinggi. Disampaikan, ketidaktersedian blanko dimaklumi oleh masyarakat. Suket juga bisa digunakan untuk keperluan administrasi apapun, meski memiliki masa berlaku. Untuk ketersediaan blanko KTP, Chaerul belum berani memastikan, karena tergantung dari pengadaan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, ia mengharapkan Pemprov NTB aktif jemput bola ke pemerintah meminta kouta blanko KTP. Dan, mendistribusikan ke masing – masing kabupaten/kota. “Kita mintalah pemerintah provinsi aktif,” katanya. Mantan Kasat Pol PP juga mengharapkan, blanko cepat tersedia supaya masyarakat tidak perlu menggunakan Suket. (cem)

Chaerul Anwar

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/yon)

KOLAM IKAN - Kolam ikan tempat tenggelamnya korban.

TAMAN Langit salah satunya. Mata pengunjung ini akan dimanjakan dengan indahnya alam pegunungan dan perbukitan serta sederetan sawah-sawah terasiring dengan tanamannya yang hijau menyejukkan. Pelaku wisata Sapit pengelola Taman Langit, Yayan Sopiantara menuturkan, setiap hari selalu ada pengunjung. Taman Langit tidak pernah sepi. “Sehari rata-rata 75 orang sampai 100 orang, kalau hari libur bisa 300 orang perhari,” tuturnya. Istilah Taman Langit menjadi nama spot wisata yang dibuat oleh H. Suherman ini kata Yayan tidak ada alasan filosofis khusus. Namun, dari taman ini bisa dilihat pemandangan luar biasa alam Desa Sapit yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata andalan semenjak 1980-an ini. Dari atas lahan seluas 24 are, sejumlah spot berfoto disiapkan. Cukup dengan membayar karcis masuk Rp 3 ribu perorang, para pengunjung bisa mengabadikan diri dalam

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bantuan Bangun RTG

MASALAH kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, para PMI yang baru pulang dari luar negeri dinilai sering membawa penyakit bagi keluarganya, terutama jenis penyakit kulit yang menular melalui berhubungan badan bersama istrinya. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan, pengontrolan terhadap kesehatan PMI yang pulang ke tanah air di bandar udara (bandara). Demikian disampaikan Direktur RSUD R. Soedjono Selong, dr. Hasbi Santoso, ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Untuk merealiasikan hal tersebut, kata dia, sudah diko(Suara NTB/yon) munikasi bersama Menteri Hasbi Santoso Kesehatan. Namun, ujarnya, usulan ini belum ada lampu hijau dari Kementerian Kesehatan. Di mana dalam pelaksanaannya melibatkan empat kementerian, di antaranya, Angkasa Pura dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Keuangan. “Artinya harus ada payung hukum dari pemerintah pusat,” ujarnya. Menurut Hasbi, yang juga Plt. Kadikes Lotim ini, melakukan pengawasan terhadap pemberangkatab bukanlah tidak penting, namun menurutnya yang jauh lebih penting yakni mengawasi kepulangan dari PMI itu sendiri. Kepulangan harus menjadi titik berat, karena PMI yang pulang tidak hanya pulang membawa uang, namun juga membawa penyakit yang ditularkan ke istrinya saat berhubungan badan. Dalam hal ini, ujarnya, TKI yang pulang dari Malaysia, Hongkong, Saudi Arabia maupun negara-negara lainnya dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali, sehingga penularan penyakit terhadap keluarga dari PMI itu sendiri dapat teratasi. Diakuinya, data di RSUD R. Soedjono Selong, terjadi peningkatan cukup drastis bagi ibu rumah tangga (IRT) yang mengidap penyakit kulit datang berobat ke rumah sakit. Di mana, yang datang berobat adalah IRT yang suaminya menjadi PMI di beberapa negara. Sehingga kedepan semestinya dibangun laboratorium di bandara untuk melakukan pemeriksaan terhadap PMI yang pulang ke kampung halamannya, sehingga dibutuhkan pembiayaan. “Meningkatnya puluhan persen. Maka penting menangkap PMI yang pulang ini akan kita fokuskan,” tegasnya. Untuk itu, Dinas Kesehatan nantinya akan memberikan perhatian serius terhadap penyakit menular. Bahkan Dinas Kesehatan juga sudah menempatkan dua petugas di LTSP Disnkaertrans Lotim, namun kemudian ditarik dikarenakan tidak ada yang difungsikan. Sementara sejumlah sarana dan prasarana pendukung untuk di LTSP sudah terpasang. “Kalau kita (RSUD Selong,red) membuka medical check up. Pasti banyak masyarakat yang datang daripada harus di luar. Namun ada pertimbangan-pertimbangan dan juga harus ada payung hukumnya,” ujarnya. (yon)

Masyarakat Akar Rumput Dorong Pencalonan Djohan Sjamsu Tanjung (Suara NTB) Mantan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., mulai mendapat dorongan dari masyarakat akar rumput untuk berkompetisi pada Pilkada 2020 di KLU. Sabtu (22/6) malam lalu, sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai desa mulai mendatangi kediaman bupati pertama KLU itu. Hal itu diklaim Sekretaris PKB Lombok Utara, Ada Malik, S.IP., Minggu (23/6). Adam menyampaikan, sejumlah tokoh masyarakat bawah sudah mulai berdatangan dan menyatakan dukungan. Bahkan sebagian figur, sudah meminta Ketua DPC PKB Lombok Utara untuk menghangatkan kontestasi pilkada bersaing dengan figur lain. “Ada beberapa tokoh arus bawah yang sudah datang, mereka silaturahmi dan meminta kesediaan bapak untuk maju,” ujarnya. Dari dokumen menyatakan dukungan itu, terlihat sejumlah figur seperti Marianto sekaligus mantan calon kades terpilih Sokong. Ada juga unsur pengusaha lokal, Bowo. Kedua figur ini sebelumnya dikenal merupakan pendukung fanatik pasangan Najmul - Sarifudin pada Pilkada 2015 lalu. Selain itu, ada pula nama Sabarudin, caleg dan kader Perindo Lombok Utara. Meski tidak terpilih sebagai Dewan KLU, namun Sabarudin siap mendukung Djohan Sjamsu dengan cara mengamankan suara di basis dusun dan desanya. “Siapapun dan dari latar belakang apapun warga, selama semangat perjuangannya sama, yakni mengembalikan roh Lombok Utara, kami di PKB akan terima. Kita berharap ada dukungan-dukungan lain yang muncul,” tambah Adam. Sementara itu, Sabarudin mengamini ikut menghadiri pertemuan silaturahmi tokoh akar rumput di kediaman H. Djohan Sjamsu. Ia secara pribadi, ikut memberikan memberikan dukungan kepada mantan Bupati pertama Lombok Utara tersebut. Sementara, Marianto, menguatkan bahwa dukungan masyarakat kepada mantan bupati sangat beralasan. Dinilainya, semangat masyarakat untuk beralih dukungan tidak lepas dari nihilnya realisasi atas janji politik pemerintah saat ini. “Kami berharap Pak Djohan kembali tampil untuk membenahi KLU ini,” harapnya. (ari)

Banyak Warga KLU Belum Didata Pemerintah

Tanjung (Suara NTB) Di saat puluhan ribu warga korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah menerima rekening dan membangun rumah, warga di Dusun Greneng, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, masih gigit jari. Sampai saat ini, mereka belum tercatat sebagai warga korban gempa sebagaimana warga lain yang sudah di-SK-kan oleh Bupati KLU. Pantauan koran ini, Sabtu (22/6), warga Dusun Greneng, seolah pasrah. Rumah-rumah yang masih rusak dengan beragam katagori, belum tersentuh. Seperti di kediaman milik Abdul Mannan dan Asri. Nama terakhir adalah kepala dusun setempat. Kondisi lapangan memperlihatkan, tembok-tembok rumah warga ada yang masih tersisa setengah akibat gempa. Sebagian puing sudah dibersihkan, sebagiannya lagi dibiarkan menumpuk, karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah daerah. Asri kepada koran ini membebarkan informasi hanya beberapa warga yang memperoleh rekening. Warga Dusun Greneng saat ini sebanyak 153 KK. Berdasarkan data awal yang dikirim ke BPBD Lombok Utara, setidaknya 18 warga diketahui rumahnya rusak berat (RB). Namun validasi Tim Pemkab hanya mengeluarkan nama 7 KK sebagai korban RB. Sedangkan 11 KK lain belum masuk katagori, dan belum ter-SK-kan. Ke-8 warga yang diketahui RB antara lain, Mastur, Amaq Johari, Amaq Jumaq, Sami, Abddul Mantan, Indrasip, Nur-

madi dan kediaman milik Kadus sendiri, Asri. Dengan demikian, terdapat 146 KK di Dusun Greneng yang sampai saat ini masih belum disentuh oleh Pemda KLU. “Mereka yang sudah menerima rekening terpaksa masuk ke kelompok dusun lain. Ada yang masuk ke Pokmas Dusun Plabasari, dan ada juga yang masuk ke Pokmas Dasan Lendang,” ujar Asri. Dijelaskan Kepala Dusun Greneng, warga sudah 6 kali memasukkan data, mengubah data sesuai permintaan Tim Verifikasi. Tetapi belum ada kesimpulan terkait nasib warga. Informasi dari komunikasi terakhir beberapa bulan lalu, Kadus dijanjikan akan kedatangan Tim Verifikasi. Faktanya Tim Pemda itu tidak muncul batang hidungnya. “Kadus sebelumnya sudah usulkan rumah katagori rusak berat, rusak sedang dan ringan. Saat saya diangkat jadi kadus pun, saya usulkan lagi,” akunya. Selaku kadus, Asri mengaku pula berupaya memperjuangkan warga korban gempa yang kediamannya rumah berat sebagai prioritas. Ia mencatat, 18 KK sangat layak ditangani lebih dulu, meski rumah RB poten-

(Suara NTB/ari)

BELUM DISENTUH - Kondisi salah satu rumah di Dusun Greneng yang rusak akibat gempa belum disentuh perbaikan. Sekitar 146 KK di Dusun Greneng belum menerima bantuan dari pemerintah. sial bertambah menjadi 50-an KK. Alih-alih menerima, dari 7 KK yang masuk di RB belum menerima rekening. Kediaman warga Greneng sejatinya didata paling awal, yakni sejak gempa pertama 29 Juli 2018. Rata-rata warga diajukan menerima bantuan RS dan RR. Saat gempa kedua, 5 Agustus 2018, rumah yang awalnya RS dan RR bertambah menjadi RB. “Saat gempa kedua, ada rumah yang rata dengan tanah. Kami akan data lagi, tetapi anehnya hasil survei yang keluar ada data gempa pertama. Bahkan jumlahnya tetap, tidak ada tambahan. Yang saya usulkan ke RB, malah masuk ke ringan,” paparnya. Menyambung harapan war-

Bupati Sukiman Ingatkan Pengurus NU Lotim Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy mengingatkan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) yang dilantik Sabtu (22/6) terus memperjuangkan apa yang telah dituliskan pendiri NU, KH. Hasyim Asyari. Mengutip karya besar Pendiri NU, yakni Muqaddimah NU Qonun Asasy, bupati menyebut ada sepuluh program besar yang menjadi dasar perjuangan NU. Di antaranya, NU di manapun berada, harus tetap membina masyarakat, kader NU mengamalkan UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar negara. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indionesia (NKRI). NU harus meningkatkan peran rakyat dalam pembagunan. Berjuang melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Menurutnya, meski NU didirikan tahun 1926 silam, pendiri NU sudah sangat visioner. Di mana, jauh sebelum Indonesia merdeka, pendiri NU ini menjadikan desa-desa sebagai pusat pembangunan nasional. Sudah ratusan tahun lamanya, saat ini baru terwujud. Desadesa sudah diberikan anggaran besar di era pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo. NU juga, sambungnya harus membantu meningkatkan ekonomi rakyat dan koperasi dengan berjuang perangi kemelaratan dan kemiskinan, melindungi hak hak wanita dan NU harus mendorong kemajuan. Menurut Sukiman, di dalam buku Rois NU KH.

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menyerahkan hibah aset milik daerah ke pengurus NU Lotim, Marwan Hakim, Sabtu lalu. Hasyim Asyari itu, dirangkum DPC NU Assairul Kabir menmenjadi tiga, pendidikan, dak- gatakan, target ke depan NU wah dan kemasyarkatan. Un- akan terus melakukan kaderisatuk itu, bupati melihat pengu- si. Tantangan ke depan diakui rus NU di Lotim saat ini sudah makin berat, utamanya memcukup komprehensif, karena di pertahankan semangat Ahli dalamnya ada para tuan guru. Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) Dalam pengembangan or- yang menjadi nafas NU. Pihaknganisasi NU ke depan ini, bu- ya takut faham aswaja luntur. Untuk itu, diperlukan revipati sudah memberikan hibah tanah menjadi aset. Bupati talisasi lembaga NU ke depan, juga mempersilakan juga un- apalagi dengan keberadaan tuk sementara sebelum ban- badan otonom yang ada di NU gunan permanen Sekretariat Lotim ini yang merupakan NU dapat menggunakan kan- salah satu ujung tombak pergtor yang ada di Selong. Pada erakan NU harus diperbaiki. sekretariatnya nanti, saran- Sementara itu, dalam politik nya dapat dibangun sebagai NU, ujarnya, pihaknya memasrama atau tempat fasilitas bebaskan kepada kadernya sosial keumaatan lainnya. untuk memilih dengan tidak “Manjadda wajada. Dengan ada afiliasi dengan partai polibersungguh-sungguh pasti tik manapun. ‘’Adanya kader bisa diwujudkan,’’ terangnya. NU di sejumlah partai itu sahSementara itu, Sekretaris sah saja,’’ ujarnya. (rus)

ga, Asri turut berharap warganya segera dikunjungi oleh tim verifikasi di kabupaten. Ia khawatir, dengan deadline waktu pencairan dana DSP sampai 26 Agustus 2019 ditambah Pokmas yang sebelumnya sudah bubar, mengancam warga tidak memperoleh bantuan. “Kami sudah pasrah, kalaupun pemeritnah tidak mau mencatat kami sebagai korban, apa boleh buat,” kata warga Sahwan apatis. Sikap apatis warga tidak saja terekam dari pernyataan. Tetapi mereka juga sudah mengambil sikap. Sebelumnya, warga optimis akan menerima bantuan sehingga berbondong-bondong membentuk kelompok. Kini setelah mengetahui namanya tidak masuk di SK, warga memilih bubar

dari pokmas masing-masing. Usut punya usut, kabar warga yang belum masuk di SK Bupati sebagai penerima bantuan DSP jumlahnya tidak sedikit. Informasi yang dihimpun koran ini, data warga yang disinyalir akan menyusul sebagai penerima bantuan sebanyak 1.053 KK. Rinciannya, 431 KK RB, 211 KK RS dan 411 KK RR. Sementara pihak BPBD KLU seperti disampaikan Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD KLU Wardoyo masih belum bersedia komentar dan memilih menyerahkan pada pimpinan. “Saya kira saya kurang tepat menjawab pertanyaan itu, sebaiknya nanti ke kantor ketemu Pak Kalak (BPBD),” ujarnya singkat saat ditanya koran ini. (ari)

Khaerul Rizal Masih Pertimbangkan Maju di Pilkada Loteng Selong (Suara NTB) teng tahun 2020, Khaerul Rizal Mencuatnya nama suami mengaku saat ini dirinya fokus Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. untuk menyerap aspirasi Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., masyarakat. Bukan hanya asyaitu, H. M. Khaerul Rizal, ST, pirasi masyarakat Lotim, tapi M.Kom., sebagai salah satu fig- aspirasi masyarakat NTB, kareur calon kepala daerah di Kabu- na saat ini dirinya terpilih menpaten Lombok Tengah (Loteng) jadi anggota DPRD NTB. “Saat memberikan warna baru pada ini kita fokus menyerap aspirabursa Pilkada Loteng. Di mana, si masyarakat saja dulu, pilkasosok Khaerul Rizal di dunia da masih jauh,” ungkapnya. perpolitikan di NTB tidak diraSebagai anggota DPRD NTB gukan lagi. Kendati demikian, terpilih, sebagai wakil rakyat mantan Ketua DPRD Lotim ini akan fokus mendukung program mengaku masih melihat situa- pemerintah terutama mengawsi dan mempertimbangkan un- al program NTB Gemilang. tuk maju sebagaimana aspira- Masa sebelum pelantikan akan si masyarakat Loteng. dimanfaatkan untuk menyerap “Aspirasi masyarakat me- aspirasi masyarakat sehingga mang ada yang meminta saya ketika dilantik sudah ada gammaju. Banyak juga undangan baran program apa saja yang untuk pertemuan. Saya meli- akan dilakukan. (yon) hat itu sebagai bentuk harapan masyarakat Loteng untuk pemimpin baru,” terang, H. M. Khaerul Rizal, Sabtu (22/6). Politisi Partai Nasional Demkorat (Nasdem) digadanggadang ikut bertarung dalam bursa pilkada Loteng. Di mana sosok dari Khaerul Rizal yang merupakan putra asli Loteng ini dinilai cukup kuat dan dapat diperhitungkan oleh masyarakat Loteng untuk membawa perubahan di Loteng. “Tapi saya harus realistis. Kita harus melihat hasil survei dan proses pilkada masih panjang,” terangnya. Seiring dengan pelaksanaan Pilkada LoH. M. Khaerul Rizal

(Suara NTB/ist)

Periksa Kesehatan PMI yang Pulang

Tiang Goyang dan Rapuh

Pokmas Pade Patuh Tuntut Bangun Ulang RTG Tanjung (Suara NTB) Problem rumah warga korban gempa seolah tak kunjung selesai akibat sejumlah oknum aplikator yang terlibat membangun rumah warga. Akibat campuran beton dan pemasangan besi yang diduga tidak sesuai spek, tiang-tiang konstruksi rumah warga goyang berayun saat digoyang. Ada pula beton rumah warga yang keropos, dan material berserakan saat dicongkel dengan jari. Pemandangan ini terlihat di rumah milik sejumlah warga di salah satu Pokmas Pade Patuh Dusun Bale Dana Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang. Dari kiriman video yang diterima koran ini, satu rumah warga keropos di bagian bawah tiang persis di atas pondasi. Saking kecewa, pemilik rumah sengaja merekam dirinya sedang mencongkel beton yang sudah mengering itu. Ironi, beton dengan mudah berserakan. Di video lain, ada juga warga yang sengaja mendorong

kontruksi tiang bangunan yang sudah mengering. Lagilagi, seluruh tiang bangunan rumah warga berayun dengan santai mengikuti dorongan tangan pemilik rumah. Ibu Sumida, pemilik rumah yang tiangnya bergoyang itu menduga, rumah RTG-nya tidak ditangani dengan baik oleh tukang. Sejak pengecoran pada bulan puasa lalu, ia dan suami amat kaget, karena konstruksi beton tidak berdiri kokoh. “Puasa dicor ini, terus dia buka (papan pagesting). Setelah kering tiang didorong-dorong, tahunya semua tiang bergoyang,” ujar Sumida, kepada wartawan Minggu, (23/6). Mengetahui kondisi itu, warga kemudian melapor ke pengurus dan aplikator, sekaligus menuntut pergantian seluruh tiang kepada aplikator. Anehnya, menurut Sumida, aplikator hanya sanggup mengganti (rekonstruksi ulang) satu tiang saja. “Sudah (lapor ke BPBD), dan BPBD minta harus digan-

ti. Kalau tidak, tidak dicairkan, tidak mau diterima. Tidak ada sih yang mau terima kalau begini.” “Ya kita tetap minta diganti, semuanya ganti biar utuh. Masa cuma satu yang diganti,” katanya lagi. Tokoh masyarakat sekaligus anggota Pokmas Pade Patuh Bale Dana, Asmadi, mengungkapkan sewajarnya aplikator mengganti seluruh konstruksi rumah warga apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat RTG. “Ini kan rumah masyarakat, kalau masyarakat merasa keberatan, suka tidak suka harus dibongkar lagi. Harapan saya harus dibuatkan (ulang) lebih kuat lagi,” katanya. Perihal pengawasan terhadap pembangunan rumah warga, Asmadi menyebut pengawas dari fasilitator sudah turun. Sekali momentum, ingat Asmadi, petugas fasilitator mengecek dengan mencabut besi angkur. Karena pemasangan besi keliru, fasili-

tator pun meminta dibongkar dan dikerjakan ulang. “Namun setelah dikerjakan lagi, sudah mulai tidak ada pengawasan,” imbuhnya. Rendahnya pengawasan fasilitator maupun pengawas proyek dari aplikator, diduga menjadi sebab akibat rendahnya kualitas RTG Pokmas Pade Patuh. Sebab tidak hanya persoalan kualitas, percepatan juga terhambat. Terbukti di kediaman milik Asmadi, pekerjaan yang sudah berjalan 4-5 bulan, baru mampu menyelesaikan pondasi dan konstruksi tiang bangunan saja. Tidak ada penembokan ataupun pemasangan atap. Menyikapi persoalan di anggota Pokmas, Ketua Pokmas Pade Patuh, Mabhur, mengaku dari hasil pengawasannya pekerjaan aplikator berjalan wajar, dari rumah anggota yang satu ke anggota lain di kelompoknya. Hanya saja, kata dia, persoalan tiang rumah goyang dan konstruksi

labil, tidak ia ketahui. “Dan ini seharusnya kita juga diberitahu ketika ada persoalan. Padahal dari pihak tukang maupun fasilitator, ketika ada persoalan atau komplain, mau diubah atau diapakan ‘kan siap.” “Dan saya lihat, pihak ketiga mau bertanggung jawab, dan bahkan aplikator sudah melarang (tukang) untuk dilanjutkan,” klaimnya lagi. Selaku Ketua Pokmas, Mabhur menegaskan bahwa aplikator tetap berpegang pada komitmen awal. Di mana konstruksi akan diperbaiki apabila tidak memenuhi syarat RTG. “Dari aplikator dan tukang tetap (berkomitmen). Kemarin juga mau diubah, atau mau dipasangkan pilarnya lagi, sementara dia (pemilik rumah, suami Sumida karena bekerja di Gili, red) tidak ada di sini. Dan dia hanya main telepon lewat tetangganya, disarankan tidak usah dilanjutkan katanya. Karena kita juga tidak ada (hubungan)

(Suara NTB/ist)

TIDAK MAKSIMAL - Salah satu bentuk tiang yang dirobohkan pemilik RTG. Tampak, bagian tiang beton yang campurannya tidak maksimal. apa-apa, makanya kalau ada komplain, silakan mari kita rembug,” papar Mabhur. “Karena kita juga korban,

rumah ini juga termasuk telat (pembangunan). Ini sudah termin kedua, dan masih berjalan,” pungkasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

Halaman 5

Diduga Berkaitan OTT KPK Ambil Langkah Cepat DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Lombok Barat (Lobar) didorong untuk mengambil langkah cepat guna menyelesaikan tapal batas desa yang ada di Lobar. Pasalnya, sejauh ini dari 10 kecamatam baru dua kecamatan yang sudah tuntas dari sisi peta batas desa dan peraturan bupati (Perbup). Sedangkan 8 kecamatan lainnya belum tuntas, sementara peta batas desa ini penting sebagai salah satu persyaratan dilakukan pemekaran wilayah baik desa dan kecamatan. Sebab jika tidak dilengkapi peta desa, maka proses usulan pemekaran (Suara NTB/dok) akan tersendat. Pihak Dinas L. Edy Sadikin PMD mengusulkan anggaran untuk membuat peta tapal batas dan perbup ini secara bertahap mulai tahun depan. Kepala Dinas PMD Lobar L. Edy Sadikin mengatakan, di Lobar dari 10 kecamatan yang ada baru 2 kecamatan yang sudah selesai tapal batas dan perbupnya yakni Narmada dan Lingsar. “Sedangkan desa di 8 kecamatan belum tuntas, dan itu akan kami anggarkan di APBD untuk penentuan peta tapal batas desanya. Mungkin tahun depan mulai kita garap,”katanya. Menurut dia penentuan tapal batas desa di 8 kecamatan ini belum dibuat, baik itu titik koordinatnya. Setelah batas desa selesai, barulah pihaknya mengusulkan dibuatkan Perbup. Diakuinya, persoalan tapal batas ini begitu sensitif, sebab bisa memunculkan sengketa. Seperti halnya Sekotong Tengah dengan Kedaro. Menurut dia ancar-ancar tapal batas desa di wilayah ini sudah ada, tinggal penentunan titik koordinat saja. Sementara Kecamatan Sekotong belum dipetakan oleh BIG, nantinya lanjut dia pihak dinas yang akan memfasilitasi pembuatan tapal batas desa. pihaknya akan memprioritaskan program pembuatan peta tapal batas desa di wilayah Sekotong khususnya Sekotong Tengah ”Kita anggarkan di APBD nanti, “jelas dia. Sebab kata dia, ke depan pemekaran desa ini berimplikasi terhadap pemekaran kecamatan. Di mana Kecamatan Sekotong berencana dipecah jadi dua kecamatan. Kalau dipecah menjadi dua kecamatan, maka kurang 1 desa, sebab minimal untuk pemekaran jumlah desa 10 desa. Apalagi tapal batas desa ini penting untuk pengusulan pemekaran agar tidak tersendat ketika proses usulannya nanti. Kalaupun belum ada tapal batas ini, yang penting proses awal sudah dilakukan yakni kesepakatan bersama, pembentukan panitia, kesamaan sosiokultur dan budaya. (her)

Belum ’’Clear and Clean’’

Pensertifikatan Lahan Kantor Pemda Diajukan ke BPN Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mengusulkan pensertifikatan lahan perkantoran pemkab setempat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). usulan pensertifikatan ini pun sudah terdaftar di BPN untuk diproses lebih lanjut. Lahan perkantoran Pemkab Lobar, belum bersertifikat seluas 25 hektar, sehingga posisi aset daerah ini belum clear and clean. “Sudah kami ajukan pensertifikatannya ke BPN dan sudah terdaftar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Mahyudin, akhir pekan kemarin. Pihaknya sudah melengkapi semua berkas yang diperlukan untuk pensertifikatan lahan tersebut, sehingga tinggal proses di BPN. Dalam waktu dekat ini, ujarnya, pihak BPN segera turun melakukan pengukuran lahan. Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan pada BPKAD, L. Gde Ramadhan Ayub mengatakan lahan perkantoran Pemkab Lobar seluas 25 hektar sampai saat ini belum clear and clean lantaran sampai saat ini tak memiliki sertifikat. Pensertifikatan 18 bidang tanah ini pun baru diajukan tahun ini ke BPN. Pengajuan sertifikasi aset ini masuk pada usulan ratusan persil yang akan disertifikasi pemda tahun ini. Pemda berupaya menertibkan aset daerah yang belum bersertifikat maupun sudah bersertifikat melalui program sertifikasi aset. “Ada 25 hektar lahan Pemda ini tak bersertifikat, itu yang kami ajukan untuk pensertifikatan,”jelas Ayub. Kenapa terkesan ada pembiaran? Menurut Ayub, jika menyangkut pertanyaan terkait masalah yang lalu ia mengaku tidak tahu. Sebab ia menjabat kepala bidang tahun 2017 lalu dan masalah aset terjadi sejak lama. “Sekarang kita tertibkan semuanya,”jelas dia. Mengenai kendala lahan belum disertifikatkan, Ayub menjelaskan, kemungkinan kuota penyelesaian sertifikat prosesnya lamban dan terbatas. Namun saat ini dengan komunikasi yang intens, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Selain mengusulkan sertifikasi lahan perkantoran Pemda Lobar, pihaknya juga sudah melakukan sertifikasi sejumlah lokasi aset, yakni jalan Ciamis di Mataram yang sebelumnya bermasalah hukum. Saat ini lahan ini sudah disewa. Begitu pula di Majeluk, ada tiga rumah dinas sudah diamankan (sertifikatkan). “Total tahun lalu kita sertifikatkan aset 112 bidang, selama ini kan 50 persil jarang tercapai,” jelas dia. (her) H. Mahyudin (Suara NTB/dok)

DLH Tahan Proses Izin Lingkungan Hotel di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat (Lobar) menahan atau menunda proses perizinan lingkungan salah satu hotel di kawasan Sekotong, menyusul hotel ini bermasalah dengan imigrasi yang berujung pada opersi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Diketahui hotel ini bermasalah dari sisi izin lingkungan, karena dinilai tak mematuhi aturan yang berlaku. “Karena hotel ini sedang bermasalah di imigrasi, sementara izin lingkungan belum dikeluarkan. Proses izinnya masih kita tunda,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Lobar Suhaili pada Suara NTB, Minggu (23/6). Menurutnya, permasalahan izin TKA yang dipekerjakan di hotel itu merembet ke izin lain, pihak DLH menunda perizinan lingkungannya, karena ada permasalahan di imigra-

si tersebut. Pihaknya tidak berani melanjutkan proses izin lingkungan yang dimaksud, seperti SPPL, UKL dan ULP. Sementara ini pihaknya belum mengeluarkan surat rekomendasi izin tersebut. Terkait selentingan ketidakberesan proses izin lingkungan hotel ini, lantaran baru sepekan mengurus izin lalu sudah dikeluarkan oleh DLH, pihaknya membantah mengeluarkan dan mener-

bitkan izin lingkungan hotel tersebut.”Yang jelas kami belum terbitkan itu, karena ada bermasalah di luar kita. Dan di kita juga ada masalahnya,” kata dia. Diketahui DLH Lobar menegur salah satu hotel di daerah Sekotong, lantaran melanggar izin lingkungan. Berdasarkan surat teguran yang dilayangkan ke hotel tersebut, beberapa item yang dilanggar yakni pihak hotel tak per-

nahmelaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup setiap 6 bulan. Pihak hotel juga belum melaksanakan pengendalian pencemaran air dan belum memiliki izin pembuangan izin air limbah. Hotel ini juga belum pernah melaporkan pengendalian pencemaran udara. (her)

Suhaili (Suara NTB/her)

Tempat Singgah Kapal Pesiar

Sampah Berserakan di Pintu Masuk Pelabuhan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Pelabunan Lembar menjadi tempat singgah kapal pesiar yang datang dari berbagai negara. Tempat vital ini hampir setiap bulan disinggahi kapal bermuatan hingga ribuan wistawan asing. Namun ironis, pemandangan di kawasan pelabunan ini dikotori oleh sampah yang berserakan persis di pintu masuk tugu selamat datang Pelabuhan Lembar. Pantauan Suara NTB, Minggu (23/6) kemarin misalnya. Di pintu masuk sebelah kanan jalan sampah yang diisi dalam plastik terlihat menumpuk di lahan kosong persis di bawah baliho yang dipasang di lokasi

itu. Lokasi ini menjadi TPS, karena hampir tiap hari ada saja sampah yang menumpuk di sana. Tak jauh dari lokasi itu ada tugu selamat datang yang kondisinya juga tak terurus. Semak belukar memenuhi lokasi ini, karena tak pernah dibersihkan, bahkan semak menjalar hingga ke tugu selamat datang tersebut, sehingga begitu mengganggu pemandangan. Di sebelah kiri dan kanan tugu ini terpasang reklame yang berisi iklan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sebuah ikan rokok. Kepala Desa Lembar Selatan, H Benny Basuki mengatakan sampah di tugu selamat datang

Pelabunan Lembar menjadi persoalan sebab menganggu pemandangan pengunjung baik yang dari dan menuju Lembar. Pengangkutan sampah ini, jelas dia, dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu, sehingga kerap kali terjadi penumpukan. “Pengangkutannya dilakukan oleh dinas selama 2-3 kali dalam seminggu, tapi tetap saja ada sampahnya karena warga membuang di sana,” jelas dia. Kedepan ia mengusulkan agar lokasi pembuangan sampah itu dialihkan saja ke lokasi lain yang jauh dari jalur utama. Pihaknya sudah bernegosiasi dengan pemilik lahan, namun belum ada kesepakatan sejauh

ini. Terkait penanganan sampah dari pihak desa sendiri belum cair dari dana desa, sehingga pihak desa belum bisa membantu penanganannya. Khusus mendukung penanganan sampah pihaknya telah mengalokasikan puluhan juta rupiah dari DD. Dikonfirmasi terkait kondisi sampah di lokasi vital ini, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lobar, H Suhaili mengatakan bahwa tempat pembuangan sampah lokasi ini termasuk liar, sebab warga membuang sembarangan sampah di sana. “Itu (TPS) liar karena warga buang sampah sembarangan disana, kalau di sana tidak ada TPSnya,” kata Suhaili.

Karena TPS liar pihaknya tidak bisa memantau dan mengurus secara intens. Khusus TPS yang ada di depan SMP dan polres, ada jadwal pengangkutannya. Hampir setiap hari, sampah ini diangkut. Untuk penanganan sampah di wilayah Lembar belum ada TPS tetap yang representatif, sehingga ke depan perlu dipikirkan untuk penyiapan TPS yang memadai agar tidak mengganggu para pengunjung yang datang melalui Pelabuhan Lembar. Sebab jalur ini ramai setiap hari dilalui oleh pengendara, baik oleh wisatawan maupun warga lokal. “Kita siapkan armada untuk mengangkut sampah di sana,”jelas dia. (her)

(Suara NTBher/)

SAMPAH - Sampah berserakan di tugu selamat datang Pelabuhan Lembar, padahal pelabuhan ini merupakan pintu masuk NTB dari laut, termasuk tempat singgah kapal pesiar.

Masa Kerja PPK Sudah Habis

KPU Loteng Kesulitan Laksanakan Putusan Bawaslu RI Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menerima putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait gugatan dari L. Wiraksa, calon anggota DPRD kabupaten dari Partai Nasdem. Namun demikian, KPU Loteng hingga kini belum bisa melaksanakan putusan Bawaslu RI. Pasalnya masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pujut saat ini sudah selesai. Terkait persoalan ini, KPU Loteng sudah bersurat kembali ke Bawaslu RI untuk meminta

petunjuk soal hasil putusan ini. “Putusan Bawaslu RI sudah kita terima. Namun belum bisa dilaksanakan. Karena terbentur masa kerja PPK yang sudah habis, sehingga kita sudah bersurat lagi untuk meminta petunjuk selanjutnya dari Bawaslu RI,” ungkap Komisioner KPU Loteng. Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Sabtu (22/6). Sebelumnya, Bawaslu RI memenangkan gugatan yang dilayangkan caleg DPRD kabupaten dari Partai Nasdem, L. Wiraksa, terkait sengketa perolehan suara di daerah pemilihan III (Pujut-

Praya Timur) di Partai Nasdem. Di mana rekapitulasi perolehan suara yang tercantum dalam form DA1 Kecamatan Pujut tidak sesuai dengan data perolehan suara yang ada di form C1. Atas persoalan ini, Bawaslu RI kemudian memerintahkan kepada KPU Loteng agar memerintahkan PPK Pujut, untuk meng-entry ulang perolehan suara yang ada di form DA1 kecamatan, khusus untuk Partai Nasdem, sesuai dengan data perolehan suara C1 yang ada. Di satu sisi, PPK Pujut masa kerjanya sekarang sudah habis.

“Sesuai regulasi yang ada masa kerja PPK berakhir dua bulan setelah pemungutan suara. Artinya, tanggal 16 Juni kemarin, masa kerja PPK berakhir. Termasuk PPK Pujut,” sebutnya. Sementara putusan Bawaslu RI sendiri keluar tanggal 18 Juni, sehingga KPU Loteng belum bisa mengeksekusi putusan ini, karena PPK Pujut saat ini dalam posisi kosong. “Siapa yang harus kita perintah, kalau masa jabatan PPK sendiri sudah selesai,” tambah Zaeroni. Atas dasar kondisi itulah kemudian KPU Loteng bersurat

kembali ke Bawaslu RI guna meminta petunjuk lebih lanjut, seperti apa langkah yang akan diambil dengan kondisi yang ada sekarang ini. Jadi seperti apa langkah yang akan diambil oleh KPU Loteng terkait putusan Bawaslu RI ini, ujarnya, tergantung petunjuk yang diberikan oleh Bawaslu RI. “Pada prinsipnya kita siap melakansakan putusan Bawaslu RI tersebut. Tapikan harus sesuai prosedur. Tidak mungkin kita memerintahkan orang yang sudah tidak bertugas lagi,” ujarZaeroni. (kir)

Memancing, Nelayan Kuta Hilang

Praya (Suara NTB) Seorang nelayan asal Desa Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), Satriadi (33), Sabtu (22/6), dilaporkan hilang setelah dihempas ombak besar saat memancing di sekitar Tanjung Dundang Kuta. Polisi bersama warga hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban. Tim dari Basarnas NTB pun diterjunkan untuk mencari korban. Kapolsek Kuta AKP Saogi Angsar, Minggu (23/6), mengungkapkan, sebelum kejadian korban bersama temannya, Agus, sekitar pukul 14.00 wita, pergi ke Tanjung Dundang untuk memancing. Sesampainya di sana, korban lantas mengambil posisi mancing di sekitar karang,

tidak jauh dari temannya. Sekitar pukul 15.30 wita, saat sedang memancing tibatiba sebuah ombak besar datang dan menghempas tubuh korban. Seketika itu juga, korban pun terjatuh ke dalam laut. Melihat temannya terjadi, teman korban sempat berusaha hendak menolong. Namun apa daya, ombak yang besar datang langsung menyeret korban ke tengah laut. Sempat terlihat, tubuh korban kemudian langsung menghilang di tengah laut begitu ombak surut. Teman korban kemudian menghubungi keluarga korban melalui ponsel. Dan, oleh keluarga korban kejadian itu langsung dilaporkan aparat kepolisian setempat. Tidak lama berselang apar-

at kepolisian bersama dan warga datang untuk melakukan pencarian. Tetapi upaya pencarian tidak membuahkan hasil. Pada malam harinya pencarian kembali dilakukan. Namun hasilnya juga masih nihil. “Upaya pencarian tidak hanya menggunakan perahu. Kami juga menerjunkan tim penyelam,” sebut Saogi. Area sekitar lokasi kejadian seluruh sudah disisir. Tim dari Basarnas NTB serta dari Tagana juga sudah diterjunkan untuk bersama-sama melakukan pencarian. Akan tetapi, hingga Minggu siang tubuh korban belum juga bisa ditemukan. Namun demikian, pencarian masih akan terus dilakukan hingga tujuh hari ke depan. Sebanyak empat orang

penyelam diterjunkan oleh tim Basarnas NTB guna mencari keberadaan korban. Kejadian tersebut diharapkan bisa sebagai pelajar bagi nelayan ataupun warga yang hendak memancing di lokasi sekitar Pantai Tanjung Dundang untuk lebih berhati-hati, mengingat ombak besar sering datang secara tiba-tiba. Kejadian itu pun bukan baru pertama kali terjadi. Beberapa waktu lalu kasus serupa juga terjadi. “Di lokasi ini memang cukup berbahaya kalau tidak berhatihati. Jadi kita sarannya untuk waspada kalau tengah berada di lokasi. Karena memang cukup sering terjadi orang hanyut diterjang ombak di lokasi tersebut,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

MENCARI - Warga Desa Kuta dan polisi tengah menunggu hasil pencarian terhadap salah seorang nelayan setempat yang hilang saat mancing di Pantai Tanjung Dundang. Tim Basarnas dan Tagana tengah bersiap melakukan pencarian nelayan yang hilang dihempas ombak.

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pembangunan 12345678901234567890123456789012 RSUD baru dimulai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dengan dilakukan12345678901234567890123456789012 nya ground12345678901234567890123456789012 breaking atau peleta12345678901234567890123456789012 kan batu pertama Se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nin (24/6) hari ini, di 12345678901234567890123456789012 lokasi relokasi, Sering 12345678901234567890123456789012 kecamatan Unter Iwes 12345678901234567890123456789012 . Yang dihadiri Kemen12345678901234567890123456789012 trian Kesehatan yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diwakili Direktur Ke12345678901234567890123456789012 farmasian. 12345678901234567890123456789012 “Dari hasil kegiatan 12345678901234567890123456789012 yang kami lakukan se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 belumnya, dari proses 12345678901234567890123456789012 pengurugan jalan ak12345678901234567890123456789012 ses masuk dan lahan 12345678901234567890123456789012 parkir.Insya Allah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pembangunan tahap Dede Hasan Basri 12345678901234567890123456789012 pertama bisa dimu12345678901234567890123456789012 lai,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri, 12345678901234567890123456789012 Sabtu (22/6) lalu. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dipaparkannya, pelaksanaan tahap awal akan 12345678901234567890123456789012 dibangun Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan ang12345678901234567890123456789012 garan sekitar Rp 15.590.128.000 dan Instalasi Rawat 12345678901234567890123456789012 Jalan (IRJ) sekitar Rp 19.573.760.000. Anggarannya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 12345678901234567890123456789012 Alokasi Umum (DAU). Peletakan batu pertama akan 12345678901234567890123456789012 dihadiri pihak Kementrian Kesehatan yakni Direktur 12345678901234567890123456789012 Kefarmasian dan rombongan. Adapun pembangunan 12345678901234567890123456789012 rumah sakit ini diharapkan Bupati Sumbawa tuntas 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 2020 mendatang. “Besar harapan dari Pak Bupati, ru12345678901234567890123456789012 mah sakit tersebut rampung di 2020 akhir. Karena 12345678901234567890123456789012 dana sisa Rp 224 miliar. Untuk tahap awal diperkira12345678901234567890123456789012 kan sampai dengan Desember,” terangnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Diakuinya, bangunan IGD dan IRJ segera difungsi12345678901234567890123456789012 kan setelah tuntas dikerjakan Desember 2019, 12345678901234567890123456789012 meskipun belum dilengkapi IPAL. Karena tidak ada 12345678901234567890123456789012 tindakan medis dalam pelayanan yang dilakukan, dan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 IPAL akan dibangun di tahap kedua. ”Meskipun pen12345678901234567890123456789012 goperasian IGD dan IRJ, namun tidak ada tindakan 12345678901234567890123456789012 medis di sana. IRJ hanya poli. Apabila ada pasien 12345678901234567890123456789012 masuk di IGD misalnya, ambulance stanby untuk diba12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 wa ke RS lama,” jelasnya. 12345678901234567890123456789012 Rumah sakit ini, lanjutnya, direncanakan dibangun 12345678901234567890123456789012 dengan standar Tipe C menuju persiapan Tipe B. Di12345678901234567890123456789012 mana akan dilengkapi dengan 8 kamar operasi dari 4 12345678901234567890123456789012 kamar operasi di RS yang lama. Termasuk penambah12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 an kamar dari 135 menjadi 250 kamar. Manajemen 12345678901234567890123456789012 akan menonjolkan struk center apabila pembangunan 12345678901234567890123456789012 sudah selesai. Karena spesialis saraf, jantung dari 12345678901234567890123456789012 putera daerah. Kemudian akan disiapkan Geriatry 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yakni tempat untuk penitipan orang tua. Rumah sak12345678901234567890123456789012 it ini juga dirancang sebagai bangunan tahan gempa. 12345678901234567890123456789012 Sehingga pasien nantinya akan lebih aman. 12345678901234567890123456789012 “Ini untuk menjamin keselamatan pasien karena area 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kita adalah area gempa. Gempa kemiringan 30 derajat 12345678901234567890123456789012 tidak akan terganggu. Tujuannnya, ketika ada gempa, 12345678901234567890123456789012 maka di situ sebagai tempat berlindung. Itu perhitun12345678901234567890123456789012 gan dari Kementerian,” pungkasnya. (ind/arn/*) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan 12345678901234567890123456789012 Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Sumbawa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menerima belasan permohonan pendampingan proyek 12345678901234567890123456789012 tahun 2019 ini. Meskipun demikian, belum semua per12345678901234567890123456789012 mohonan tersebut diputuskan untuk didampingi. 12345678901234567890123456789012 Ketua TP4D Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, 12345678901234567890123456789012 SH menyebutkan ada 14 permohonan pendampingan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang diterima. Dari jumlah itu, baru tiga proyek yang 12345678901234567890123456789012 sudah dilakukan pendampingan. Yakni proyek Istana 12345678901234567890123456789012 Bala Putih, perpanjangan Runway Bandara dan pem12345678901234567890123456789012 bangunan Pasar Seketeng. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Sekitar 14 yang sudah ada permohonan pendamp12345678901234567890123456789012 ingan dari Sumbawa dengan Sumbawa Barat. Tetapi 12345678901234567890123456789012 belum semua kita melakukan pendampingan. Yang 12345678901234567890123456789012 sudah saat ini ada tiga, yakni Istana Bala Putih, per12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 panjangan Runway dan Pasar Seketeng,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012 Permohonan lainnya, diakuinya, belum bisa dilaku12345678901234567890123456789012 kan pendampingan karena belum adanya ekspose. Hasil 12345678901234567890123456789012 dari ekspose akan ditelaah sebagai dasar dikeluarkan12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nya surat perintah pendampingan. Jika belum ada surat 12345678901234567890123456789012 perintah ataupun telaan yang menyebutkan layak tidakn12345678901234567890123456789012 ya didampingi, maka belum bisa dikatakan sebagai pen12345678901234567890123456789012 dampingan TP4D. Meskipun sudah adanya surat permo12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 honan yang disampaikan. “Ketika sudah ada ekspose dan 12345678901234567890123456789012 sudah kita telaah hasil ekspose tersebut barulah kita 12345678901234567890123456789012 keluarkan surat perintah pendampingan. Dan itu baru 12345678901234567890123456789012 bisa dikatakan pendampingan TP4D,” tukasnya. 12345678901234567890123456789012 Beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah melaku12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan rapat koordinasi terbatas mengenai hal tersebut. 12345678901234567890123456789012 Dalam pertemuan dihadiri Bagian LPBJP, Bagian 12345678901234567890123456789012 Pembangunan dan Inspektorat. (ind) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa Besar 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Jemaah Calon 12345678901234567890123456789012 Haji (JCH) dari 12345678901234567890123456789012 Kabupaten Sumba12345678901234567890123456789012 wa siap diberangkat12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kan ke tanah suci 12345678901234567890123456789012 Mekkah. Yang terba12345678901234567890123456789012 gi dalam dua rom12345678901234567890123456789012 bongan pada 15 Juli 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mendatang. 12345678901234567890123456789012 Sebagaimana dis12345678901234567890123456789012 ampaikan Kabag Pe12345678901234567890123456789012 merintahan Setda 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sumbawa, Ikram 12345678901234567890123456789012 Mubarak, rombon12345678901234567890123456789012 gan pertama terdiri 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dari 71 JCH yang ke12345678901234567890123456789012 berankatannya akan Ikram Mubarak 12345678901234567890123456789012 dilepas Bupati pada 12345678901234567890123456789012 15 Juli mendatang. Menyusul rombongan kedua se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 banyak 234 JCH pada hari berikutnya. 12345678901234567890123456789012 Sebelum keberangkatan, lanjut Ikram, JCH te12345678901234567890123456789012 lah melakukan beberapa tahapan, seperti vaksin 12345678901234567890123456789012 Meningitis dan Influenza oleh Dikes Sumbawa ter12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hadap seluruh JCH. Kemudian pemeriksaan semua 12345678901234567890123456789012 jenis penyakit baik menular atau tidak menular di 12345678901234567890123456789012 Puskesmas setempat. 12345678901234567890123456789012 Diungkapkan, JCH yang diberangkatkan tahun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ini, yakni yang melakukan pendaftaran akhir 2010 12345678901234567890123456789012 hingga awal 2011. (arn) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Kemenkes Hadiri Peletakan Batu Pertama RSUD Baru Sumbawa

(Suara NTB/ind)

TP4D Terima Belasan Permohonan Pendampingan

JCH Asal Sumbawa Siap Diberangkatkan

(Suara NTB/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Masyarakat Diminta Ikut Awasi Proyek Pasar Seketeng Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pengerjaan megaproyek pasar Seketeng. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Serta diingatkan pula kepada rekanan yang akan mengerjakan proyek itu untuk tidak main-main dalam pengerjaan pasar dimaksud. “Harapan kita beban berat ini jangan hanya diserahkan ke Pemkab. Komponen masyarakat juga mesti mengawasi pembangunannya (pasar Seketeng). Pemerinah dan masyarakat harus punya kepedulian memperhatikan, menjaga dan mengawasi pola kerja pemborong. Sebab tidak mustahil akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Makanya, sejak mulai lelang, Saya sudah mengisntruksikan untuk berhati hati,” tandas Bupati, terkait pembangunan

pasar Seketeng. Bupati sudah memanggil semua pihak pihak terkait pembangunan pasar Seketeng. Agar agar tiidak bermian main, apalagi ini proyek dianggapnya spektakuler. “Mudah mudahan masyarakat Sumbawa terus mengawasi. Berikan ke Saya temuan temuan, kalau ada ditemukan. Sebab pasar ini semata mata dibangun untuk kepentingan masyarakat. Mimpi saya sejak masih menjadi anggota DPRD tahun 1990-an, dan

sekarang baru bisa diwujudkan,” tukasnya. Pihaknya menegaskan pembangunan ini mmendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga pihaknya mengambil keberaniannya menganggarkannya melalui APBD. “Sambut hasrat ini, karena ini bukan untuk kepentingan politik. Tidak ada kepentinhan politik Bupati Sumbawa membanngun proyek spektakuler ini. Nanti di penghujung jabatan, saya akan buktikan,” tandasnya.

Seperti diberitakan Suara NTB, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa bersama Manajemen Konstruksi (MK)PT.Solusi Utama Konsultan, dan Konsultan Pelaksana PT. Citra-Persada KSO, telah menandatangani kontrak pembangunan Pasar Seketeng, Kamis lalu. Penandatangann tersebut juga disaksikan TP4D, dan sejumlah OPD terkait. Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri meminta MK benar-benar melaksanakan tugas pengawasannya. Termasuk menempatkan 10 orang tenaga teknis, sesuai yang diajukan dalam dokumen. Jangan sampai ada tahapan pekerjaan yang lewat dari pengawasan. “ Tidak boleh men-

inggalkan lokasi. Saya sudah ingatkan, harus betul-betul dia kerja,”tegasnya. Pembangunan pasar seketeng direncanakan hanya dalam waktu 6 bulan. Sehingga pengawasan mesti diperketat. Apalagi lokasi pembanguan yang berada di dalam kota. Semua orang bisa ikut mengawasi. Sesuai rencana, pengerjaan pasar Seketeng untuk tahun ini rampung pada 16 Desember 2019. Tentunya dengan kualitas dan kuantitas yang dipersyaratkan. Bila perlu, pada setiap proses dan tahapan pengerjaan, MK mendokumentasikannya secara lengkap. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif bila muncul pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak nantinya. (arn)

(Suara NTB/bug)

BERLABUH - Salah satu kapal pariwisata sedang berlabuh di sekitar perairan pulau kenawa, Poto Tano beberapa waktu lalu.

KSB Kehilangan Potensi Pendapatan dari Kapal Pariwisata Taliwang (Suara NTB) Hingga kini, banyak sumber-sumber pendapatan yang belum digarap pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satunya dari keberadaan kapal-kapal pariwisata yang kerap menjajaki perairan kabupaten dengan motto Pariri Lema Bariri ini. Hampir setiap pekan ada saja kapal pariwisata yang berlabuh di sekitar pantai pulau Kenawa, kecamatan Poto Tano. Kapal-kapal tersebut ada yang hanya mampir untuk beristirahat bahkan tak sedikit pula tamunya (penumpang) turun menikmati keindahan pulau. Keberadaan kapal-kapal terse-

but berlabuh ternyata tak dibebankan biaya. Mereka secara gratis melego jangkar atau memanfaatkan tambat yang disediakan di sekitar pulau oleh Pemda KSB. Tidak ada dibebankan biaya terhadap kapal-kapal tersebut dalam bentuk retribusi karena sudah berlabuh atau memanfaatkan fasilitas tambat yang disediakan. Terkait kondisi tersebut, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbupar) KSB, Ir. IGB. Sumbawanto, M.Si tak menampiknya. Ia mengatakan, hingga kini kapal-kapal pariwisata yang berlabuh di sekitar pulau Kenawa tidak

ditarik retribusi tambat labuh. Hal ini dikarenakan pemerintah belum memiliki aturannya. “Kita tidak bisa menarik retribusi karena tidak ada dasar hukumnya,” timpalnya. Ia menjelaskan, beberapa fasilitas tambat yang di tempatkan di sekitar pulau bukan sejak awal bukan tujuannya untuk menarik retribusi, tetapi untuk kebutuhan perlindungan dan keamanan terumbu karang. Namun ke depan jika pemerintah bisa membuat regulasinya, fasiltas tersebut dapat digunakan sebagai bentuk pelayanan bagi kapal-kapal pariwisata yang berlabuh. “Kalau mereka pakai kan. Kapalnya

bisa lebih dekat lagi ke pulau sehingga tamu-tamunya bisa menikmati terumbu karang di pulau Kenawa,” katanya. Sumbawanto mengatakan, sangat perlu dibuatkan aturan penerapan retribusi tambat labuh di sekitar pulau Kenawa dan pulu lainnya yang biasa disinggahi kapal-kapal pairiwisata. Selain untuk menambah sumber pendapatan daerah, di sisi lain juga untuk perlindungan lingkungan perairan sekitar pulau. “Kalau sudah ada aturannya kita bisa tetapkan titik-titik berlabuhnya. Kita tempatkan fasilitas tambat di situ supaya mereka tidak perlu lagi turunk-

an jangkar yang kemungkinan bisa merusak terumbu karang,” papar Sumbawanto. Selanjutnya ia menyatakan, belum adanya aturan tambat labuh itu pihaknya akan menginisiasinya. Disbudpar akan berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya untuk memikirkan hal tersebut dal waktu dekat. “Kita belum punya gambaran jelas seperti apa aturannya. Tapi saya kira kita bisa mungkin belajar ke Senggigi. Di sana kan ada banyak kapal pariwisata berlabuh setiap harinya. Nah kita bisa tanya Pemda Lobar (Lombok Barat) apa mereka punya aturan soal retribusinya nanti kita adopsi,” imbuhnya.(bug)

Sumbawa Usulkan Musisi dan Penulis Buku, Fiersa Besari Hadir di Sumbawa Pengadaan Sejumlah Randis Sumbawa Besar (Suara NTB) Musisi sekaligus penulis buku asal Bandung, Fiersa Besari hadir di Sumbawa, dalam sebuah konsep musik tour authenticity bertajuk Authentic Moment With Fiersa Besari, Minggu (23/6). Dengan menggabungkan konsep yang menarik yaitu music concert denngan meet and greet, serta sharing session di beberapa daerah di Indonesia dengan melibatkan penggemar secara langsung. Dalam konferensi pers di Hotel Sernu Sumbawa, Minggu siang kemarin, Fiersa Besari, menyatakan, menulis adalah awal dari segalanya. Termasuk menulis buku dan menciptakan lagu. Makanya, bersama sejumlah komunitas musisi musisi indie berkreasi dan menghadirkan musik penuh energi ke hadapan penggemar, termasuk di Sumbawa. Yang

(Suara NTB/arn)

KONFERENSI PERS - Fiersa Besari dan Musisi Indie lainnya saat konferensi pers di Hotel di Hotel Sernu Sumbawa, Minggu siang, 23 Juni 2019. sekaligus membangun budaya literasi. Konser musik digelar Minggu malamnya. Kapolres Sumbawa, AKBP Tunggul dalam sambutannya saat konfrensi pers, menyatakan, masyarakat Sumbawa

butuuh hiburan. Kehadiran Fiersa diharapkan bisa memberikan hiburan bagi masyarakat. Terutama kalangan milenial yang sekaligus diharapkan terinspirasi dari karya karya Fiersa Besari. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa bakal mengusulkan pengadaan sejumlah kendaraan dinas (Randis). Rencananya randis tersebut akan diusulkan melalui APBD Perubahan 2019 ini. Kabag Umum Setda Sumbawa, Drs. Arfansyah menyebutkan sejumlah randis yang rencananya diusulkan yakni pengadaan loader karet Dinas Lingkungan Hidup (LH). Kendaraan tersebut akan menggunakan anggaran Rp1 miliar. Pengadaannya untuk memperkuat dukungan terhadap program provinsi NTB yakni Zero Waste. “Tahun ini yang sudah coba kami susun perencanaannya, kami ingin adakan loader roda karet untuk Dinas LH. Kita ingin memperkuat dukungan, supaya sinergi program kegiatan kita dengan provinsi Zero Waste,” ujarnya.

Rencana pengadaan lainnya, kata Arfansyah, yakni randis beberapa pimpinan OPD yang membutuhkan untuk mendukung operasionalnya. Seperti Kepala Dinas Damkar dan Kepala Bakesbangpoldagri. Kemudian randis untuk Staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Hukum dan Politik. Selain itu juga ada beberapa sepeda motor untuk kepala bidang di beberapa OPD yang tidak mempunyai fasilitas kendaraan dinas. “Totalnya minimal 5 atau 6 kendaraan dinas yang rencananya dianggarkan melalui APBDP. Jika ada ketersediaan anggaran, ini cukup prioritas juga untuk operasional teman-teman,” terangnya. Nantinya, lanjutnya, jika anggaran tidak cukup di APBDP maka akan diusulkan melalui APBD murni tahun 2020 mendatang. (ind)

Defisit hingga 100 Miliar, KSB Wacanakan Efisiensi Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai membahas APBD Perubahan (APBDP) tahun 2019. Sejumlah efisiensi pun diwacanakan karena adanya defisit anggaran pada APBD yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp100 miliar lebih. Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST kepada Suara NTB, tidak menampik adanya efisiensi anggaran di APBD Perubahan karena anggaran yang terbatas. Hal ini terjadi lantaran pendapatan dari royalti perusahaan tambang di KSB dianggap masih belum maksimal. Sementara dari sektor

PAD hingga saat ini dianggap masih belum memberika kontibusi lebih terhadap pendapatan daerah. Sehingga tidak ada cara lain, melainkan sejumlah paket pekerjaan harus ditunda untuk menekan terjadinya utang ke pihak ketiga. Kendati demikian, dirinya mengaku tidak akan ada masalah ketika terjadinya pemangkasan anggaran lantaran APBD-P bukan untuk menambah pekerjaan melainkan hanya pergeseran saja. Tidak menutup kemungkinan juga sejumlah pekerjaan fisik berupa infrastruktur yang dianggap tidak mendesak juga akan ditunda pelaksanaan kegiatannya.

“Memang anggaran kita defisit hingga Rp100 miliar lebih, tapi kami meyakini tidak akan menjadi masalah, karena langkah efisiensi sudah kita siapkan. Sehingga tidak akan terjadi hutang di akhir tahun anggaran nanti,” ungkapnya. Dikatakannya, salah satu langkah efisiensi anggaran yang lain dan saat ini masih dibahas di TAPD yakni dengan memangkas sejumlah anggaran yang ada di masing-masing SKPD. Bahkan besaran anggarannya yang akan dipangkas sekitar 10 persen dari jumlah anggaran yang diterima SKPD. Pola efisiensi yang sangat dimungkinkan untuk

dilaksanakan yakni dengan pengurangan tunjangan kinerja dinamis bagi para ASN. Wacana tersebut bisa saja dilakukan mengingat TKD merupakan tunjangan dinamis yang bersifat fluktuatif. Bahkan pemberian TKD bagi ASN juga perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah, karena untuk pembayaran gaji tidak mungkin bisa dipangkas. Hanya saja untuk pengurangan TKD ini, dirinya masih menunggu keputusan dari TAPD untuk bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Apalagi waktu untuk pembahasan dan penetapan APBD-P sudah semakin singkat, sehingga per-

lu langkah strategis dalam menyikapi masalah defisit anggaran tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi masalah di akhir tahun anggaran dan hal itu juga akan menjadi penilaian buruk dalam pengelolaan anggaran yang ada di daerah ini (KSB). “Kami masih mencari pola yang lain untuk bisa melakukan efisiensi terhadap sejumlah anggaran yang mengalami defisit tersebut. Tetapi yang jelas, secara keseluruhan tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam kaidah penganggaran di APBD-P hanya berupa pergeseran saja,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

PKB Dompu Dorong Kadernya Maju Pilkada Dompu (Suara NTB) Muhammad Amin, S.Pd, wakil Ketua DPRD Dompu dari PKB didorong partainya untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati atau wakil Bupati Dompu pada Pilkada 2020 mendatang. Hal ini seiring dengan prestasi PKB yang berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD Dompu dari tiga menjadi empat kursi dan bakal mempertahankan kursi pimpinan Dewan. DPW PKB NTB juga sudah mendorong kadernya di tiga Kabupaten untuk maju di Pilkada serentak (Suara NTB/ula) tahun 2020 mendatang seMuhammad Amin suai hasil rapat bersama DPC PKS se NTB beberapa waktu lalu, diantaranya Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. “Hasil rapat itu, ada beberapa daerah yang didorong (maju mencalonkan diri) termasuk Dompu, KLU dan Lombok Tengah. Kemungkinan besar kalau ndak orang nomor satu (Bupati), nomor dua (Wakil Bupati),” kata M. Amin saat dihubungi Suara NTB, Minggu (23/6). Keputusan maju atau tidak di Pilkada 2020 mendatang, kata M. Amin, akan diputuskan setelah dirinya menunaikan ibadah haji dan bermusyawarah dengan keluarga. Pendapat keluarga akan sangat dipertimbangkan, terlebih urusan pemilu akan menguras banyak energi dan banyak yang dikorbankan. “Kalau menjadi anggota Dewan, saya sudah legowo (dilepas),” kata Amin. Kendati belum putuskan maju di Pilkada serentak 2020, M. Amin mengaku, beberapa tokoh sudah mulai membangun komunikasi dan menawarkan menjadi bakal calon wakil Bupati. Diantaranya Hj Eri Ariani (istri Bupati Dompu), Ir Muhammad Ruslan (putra Drs H Yakub MT), H Ichtiar, SH (Kepala Dinas Dikpora Dompu) dan beberapa tokoh lainnya. “Belum ada yang begitu intens (berkomunikasi). Ada beberapa calon yang menawarkan kepada saya sebagai orang nomor dua, seperti Umi Eri, Dae Olan (Ir Muhammad Ruslan), H Ichtiar. Setelah pulang haji baru saya deklarasikan (maju),” tegasnya. Karena PKB hanya memiliki 4 kursi hasil pemilu 17 April 2019 dan harus berkoalisi untuk mendapatkan minimal 20 persen (enam dari 30) kursi Dewan, dikatakan Amin, akan dipenuhi bakal pasangannya. Tetapi ini belum diputuskan, karena belum ada komunikasi yang intens. “Saya belum intens berkomunikasi dengan calon pasangan (Pilkada),” terangnya. Muhammad Amin, S.Pd kelahiran Sumbawa pada 3 Januari 1966 lalu ini beristrikan Siti Madinah dan memiliki tiga orang anak yaitu Agil (polisi) dan dua orang putri kembar yaitu Fira dan Fera yang masih kuliah di kedokteran dan Sospol. Memiliki keluarga besar dari istrinya Siti Madinah dan kiprahnya di tengah masyarakat, sehingga M. Amin berhasil lolos menjadi anggota DPRD Dompu tiga periode. Pada periode 2009 – 2014 menjadi anggota biasa, periode 2014 – 2019 menjadi wakil Ketua DPRD Dompu, dan kembali terpilih untuk periode 2019 – 2024. (ula)

Polres Bima Kota Usut Penggelapan Dana PKH Kota Bima (Suara NTB) – Dugaan penggelapan dana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Karampi dan Sarae Ruma Kecamatan Langgudu kini terus diusut. Dugaan penggelapan oleh oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) inisial SD ini diusut oleh Aparat Satuan Reskrim Polres Bima Kota Bima. Sejumlah pihak termasuk para KPM telah dimintai keterangan terkait dana tersebut. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IlK, mengaku pihaknya tengah mengusut (Suara NTB/dok) dugaan penggelapan dana Hilmi M. Prayugo PKH oleh oknum pendamping, yang dilaporkan oleh warga Karampi dan Sarae Ruma. “Saat ini kita sedang menyelidiki laporan warga yang kehilangan uang PKH puluhan juta rupiah,” katanya akhir pekan kemarin. Berdasarkan laporan warga lanjut Hilmi, modus oknum pendamping memanfaatkan kondisi wilayah yang jauh dengan menawarkan jasa untuk mencairkan anggaran PKH yang dimiliki warga. Tawaran oknum SD itu langsung diterima oleh warga. Dengan menunjuk ketua kelompok untuk mengumpulkan ATM, mengingat dana tersebut akan langsung masuk ke rekening KPM masing-masing. “Namun setelah dana dicairkan ternyata ATM dan dana PKH tidak diberikan sampai saat ini kepada penerima manfaat,” ujarnya. Warga penerima manfaat, sempat bertanya kepada ketua kelompok soal uang yang dicairkan oleh pendamping. Namun ketua kelompok juga tidak bisa menjawab banyak, karena hanya mendapatkan penjelasan jika ATM rusak sehingga tidak bisa dilakukan pencairan. “Sampai sekarang oknum yang diduga menggelapkan dana PKH ini hilang secara misterius dan terus kami telusuri,” ujarnya. Hilmi menyebutkan, total dana penerima manfaat yang dibawa kabur sebesar Rp75 juta. Per bulannya, warga akan mendapatkan sebanyak Rp500 ribu. Dana yang digelapkan itu adalah jatah dalam satu bulan. ”Mengusut kasus ini kami sudah memeriksa 97 saksi yang berasal dari menerima manfaat. Termasuk, keluarga pendamping PKH,” ujarnya. Dalam catatan Suara NTB, ulah oknum SD tersebut tidak hanya dilaporkan ke Polisi. Namun dirinya juga resmi diberhentikan sebagai pendamping PKH oleh Dinas Sosial Kabupaten Bima Januari 2019 lalu. Oknum SD dipecat lantaran melanggar dengan mengambil dana milik keluarga yang berhak menerima. Sebelum diambil keputusan pemecatan, yang bersangkutan telah dibina dan diminta untuk mengembalikan dana KPM yang digelapkannya tersebut. Namun sampai belum juga dikembalikan. (uki)

(Suara NTB/jun)

BUNGKUS MESIN – Salah seorang nelayan di Dusun Ama Habe saat membungkus mesin perahu usai menangkap ikan di saluran air payau, Minggu (23/6).

Nelayan Masih Takut Melaut

Dompu (Suara NTB) – Nelayan di pangkalan pendaratan perahu Dusun Ama Habe Desa Bara, belum berani melaut. Pasalnya, gelombang setinggi 1-3 meter masih terjadi di sebagian besar wilayah peraian Dompu. Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga, nelayan kini terpaksa harus mencari ikan di saluran air payau. Salah seorang nelayan, A. Majid kepada Suara NTB Minggu (23/6) mengatakan, genap sepuluh hari sudah dirinya dan puluhan nelayan lain tidak pernah mencari ikan ke laut lepas lantaran gelombang tinggi. “Sekarang masuk sepuluh hari sudah tidak ada yang melaut. Gelombangnya masih

Soal pajak yang menjadi kendala beberapa Desa, dikatakan Muslim Gunawan, bukan terkait pajak kegiatan. Tapi honor kegiatan untuk tim pemungut Pajak Bumi Bangunan (PBB), sehingga pihaknya masih menunggu solusi dari pemerintah lebih atas. “Apakah kita bayarkan dulu atau bagaimana,” katanya. Kades Taa, Sanusi juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan proses pencairan DD tahap pertama dalam pekan ini. Beberapa kendala disebut sudah diselesaikan, termasuk penetapan APBDes oleh BPD. Molornya penetapan APBDes karena BPD yang belum terbentuk, tapi BPD-nya sudah terbentuk dan sudah disahkan. “Sudah penetapan (APBDes-nya) kemarin,” katanya. Pekan ini, kata Sanusi, pihaknya tinggal mengajukan

sok ikan ke pasaran. Sebab masih ada alternatif lain yang bisa dilakukan, salah satunya dengan memancing atau menjaring ikan di saluran air payau. Kendati hasilnya tak seberapa, lanjut Majid, ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarg-

Seperti yang dilakukan Husain, salah seorang nelayan lain di pangakalan pendaratan perahu Ama Habe. Meski tak lagi memiliki hasil hari selama beberaoa hari ini, namun untuk keperluan hidup rumah tangganya hingga cuaca kembali normal, ia kini memanfaatkan tabungan dari hasil menangkap ikan beberapa bulan sebelumnya. “Cukuplah untuk kami bertahan hidup sampai cuaca satu dua bulan ke depan normal kembali,” pungkasnya. (jun)

Harga Daging Sisir Hiburan Malam, Polisi Sita Ratusan Botol Miras di Dompu Belum Stabil Kota Bima (Suara NTB) – Petugas Satuan Resnarkoba Polres Bima Kota menyisir semua tempat hiburan malam dan kafe-kafe yang berada di wilayah pantai Ule Kecamatan Asakota pada Sabtu (22/6) malam sekitar pukul 22.15 Wita. Dari penyisiran dengan melibatkan anggota Buser dan Dalmas tersebut, petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras (Miras) jenis bir. Barang bukti (BB) itu langsung diamankan di Mapolres setempat. “Penyisiran atau razia yang kita lakukan yakni miras dan senjata sajam (Sajam),” kata Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Iptu Hery Sutanto. Menurut Hery dari razia tersebut pihaknya menyita kurang lebih sebanyak 144 botol miras jenis Bir yang masih tersegel. Barang haram tersebut disita dari semua tempat hiburan malam atau kafe-kafe di wilayah Ule. “Hanya ratusan botol Bir yang diamankan, sementara Sajam tidak kita temukan,” katanya. Diakuinya, penyisiran tidak hanya dilakukan di

Kades Janji Rampungkan Pencairan DD Pekan Ini Dompu (Suara NTB) Kepala Desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap pertama janji akan rampungkan proses pencairan anggaran pekan ini. Kendala pajak dan masalah dengan BPD diklaim akan diselesaikan, sehingga proses pencairan DD bisa dilakukan. Kepala Desa Matua, Muslim Gunawan, S.Sos kepada Suara NTB, Minggu (23/6/ 2019) kemarin mengaku, molornya pencairan DD tahap pertama hingga batas waktu pencairan karena adanya protes dari BPD dan beberapa urusan lainnya. Namun semua itu sudah diselesaikan dan tinggal rekomendasi camat yang ditunggu. “Jumat (21/6) kemarin sudah selesai, tinggal menunggu rekomendasi dari Camat. Mungkin besok (Senin hari ini) akan keluar,” katanya.

tinggi dan bahaya bagi kita yang perahu kecil seperti ini,” ungkapnya. Anging kenscang yang mengakibatkan gelombang tinggi semacam ini dianggap persoalan biasa yang selalu dijumpai tiap tahun. Namun kondisi tersebut tak lantas membuatnya berhenti mema-

anya sehari-hari. “Masalahnya hanya ini sumber mata pencaharian saya untuk rumah tangga. Kalau tidak cari ikan mau makan pakai apa anak dan istri saya,” ujarnya. Meski saluran air payau masih bisa diandalkan untuk meringankan beban keluarga ditengah gelombang tinggi saat ini. Tetapi tidak semua nelayan mengambil alternatif tersebut. Sebagian diantara mereka memilih istirahat sambil mengisi waktu luangnya untuk memperbaiki jaring dan perahu.

rekomendasi ke Camat dan diyakini akan rampung seharian hingga proses pengajuan ke kas daerah. “Tinggal minta rekomendasi camat besok. Selesai seharian besok,” akunya. Ada enam Desa di Kabupaten Dompu yang belum mencairkan DD tahap pertama diantaranya Desa Matua, Desa Rababaka, Desa Taa, Desa Songgajah, Desa Doromelo, Desa Kiwu, dan Desa Mangge Nae. Beberapa Desa ini belum bisa mencairkan DD tahap pertama karena APBDes tahun 2019 belum disahkan BPD. BPD-nya enggan mengesahkan APBDes karena kepala Desa tidak menyampaikan KLPJ penggunaan anggaran 2018 dan adanya juga karena BPD yang belum terbentuk. Alasan lain karena Desa – Desa ini belum menyelesaikan pajak kegiatan tahun 2018. (ula)

(Suara NTB/Uki)

PENYITAAN - BB Miras hasil penyitaan petugas Satresnarkoba Mapolres Bima Kota, di wilayah pantai Ule Kecamatan Asakota pada Sabtu (22/6) malam sekitar pukul 22.15 wita. dalam kafe, namun hingga ke dalam kamar-kamar yang diduga dijadikan tempat pesta miras. Sayangnya saat itu, terlihat sepi. Dugaannya razia telah diketahui. “Ada beberapa kafe yang sepi pengunjung. Kemungkinan telah diketahui bakal ada kita gelar razia malam ini,” akunya. Hery menambahkan, Miras

yang disita itu langsung diangkut menggunakan mobil operasonal Dalmas untuk dibawa ke Mapolres Bima Kota. Sembari menegaskan penyisiran atau razia akan terus dilakukan hingga kedepan. “Razia tempat hiburan malam dan kafe akan kita lakukan kedepan. Tidak hanya dilakukan malam ini saja,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Harga salah satu jenis kebutuhan pokok warga di Dompu, seperti halnya daging sapi dan kerbau masih belum stabil. Per kilogram kini dijual sejumlah pedagang Rp110 ribu. Kendati menurun dari lonjakan Rp120 ribu/Kg sebelumnya, namun dirasa cukup memberatkan konsumen. Salah seorang konsumen, Nuryanti kepada Suara NTB, Sabtu (22/6) menyampaikan, harga daging yang tiap hari dibelinya untuk usaha bakso tersebut memang menurun. Tetapi penurunannya dianggap belum sesuai harapan. “Kalau normalnya kan Rp95 ribu. Sekarang turun Rp110 ribu dari Rp120 ribu semenjak puasa kemarin,” ungkapnya. Harga Rp110 ribu/Kg yang dipatok pedagang ini, tegas Nuryanti, hanya berlaku untuk pelanggan seperti dirinya. Sementara untuk masyarakat umum tak bisa kurang dari Rp115-Rp120 ribu/Kg. Tidak saja masalah harga, cukup mengherankan pihaknya ialah lonjakan tersebut berlangsung lama. Biasanya, setelah harga memuncak pada hari lebaran sepekan kemudian turun dan akan berlanjut

sepekan menjelang Idul Adha. “Tapi sepertinya sekarang lonjakan harga ini akan terjadi sampai lebaran haji. Kalau masalah pengaruh, pasti ada seperti misalnya kami terpaksa harus mengirit pengunaan daging biar tetap ada keuntungan,” ujarnya Sementara Erma, salah seorang penjual daging sapi di Pasar Induk setempat saat dikonfirmasi, Minggu (23/6) siang mengakui, salah satu jenis kebutuhan pokok tersebut masih dijualnya Rp110-Rp120 ribu/Kg. Itu terpaksa dilakukan lantaran pihaknya harus bisa memperoleh keuntungan dari modal pengambilan pada pengusaha potong Rp100Rp05 ribu/Kg. “Masalah harga ya kita tergantung pemotong, kalau dijual Rp100 ribu/Kg tentu kita jual diatas itu biar dapat untung,” jelasnya. Ditanya ada tidaknya penjualan daging beku sebagaimana yang ditemukan di sejumlah wilayah, Erma mengaku tak mengetahui dan baru mendengar adanya daging beku tersebut. Rata-rata daging yang dijual bersama sejumlah pedagang berasal dari pengusaha potong yang berada di sekitar pasar induk. (jun)

Dishub Akui KTL Belum Maksimal Diterapkan Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Dompu, Ir. Syafrudin mengakui, Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) di Dompu belum maksimal diterapkan. Ditandai dengan masih banyaknya temuan pelanggaran oleh pengguna jalan. Apalagi di jalur satu arah Jalan Kartini menuju Manuru Bata. Belum maksimalnya penerapan KTL tersebut, menurut dia bukan karena kurangnya pengawasan Dishub dan aparat kepolisian. Tetapi murni akibat kesadaran masyarakat yang belum terbangun dengan baik. “Seperti misaln-

ya di samping gedung pemuda meski sudah ada papan larangan tetap saja dilanggar, terutama oleh pengguna kendaraan roda dua,” kata dia saat ditemui Suara NTB di kantornya. Selain pelanggaran di jalur KTL yang meliputi Jalan Gajah Mada, Bhayangkara, Samada dan Nusantara cukup parah pelanggaran lalulintasnya ditemukan di jalur satu arah Jalan Kartini. Di sini hampir semua jenis kendaraan yang keluar masuk komplek pertokoan bebas melintas berlawanan arah. Padahal di setiap sudut persimpangan jalan telah terpasang

rambu-rambu lalulintasnya. Kondisi ini, lanjut Syafrudin, kerap membuat kemacetan panjang ditengah ruas jalan yang memang sudah cukup sempit. “Jalur satu arah dari rumah sakit ke barat memang belum bisa tertata. Harus dilakukan penindakan betul dulu itu baru bisa tertib,” ujarnya. Ditegaskan, semenjak ditetapkannya beberapa jalur diwilayah kota ini sebagai KTL berbagai upaya sudah dilakukan. Mulai dari kegiatan sosialisasi, peneguran hingga penindakan langsung bersama aparat kepolisian bagi pengguna jalan yang melanggar.

Nyatanya, kesadaran masyarakat masih tak kunjung berubah. Mereka seenaknya melintas di jalur yang disukai dan dirasa cepat, kecuali Jalan Bhayangkara. Untuk itu, ke depan dalam rangka memaksimal penerapan KTL dan jalur satu arah ini pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan forum lalulintas guna menentukan sikap tegasnya. “Kita tetap berupaya cuma nanti kita koordinasi dengan forum lalulintas. Karena bagaimanapun halhal seperti ini harus dirapatkan,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

Didorong Maju Pilkada Sumbawa, Agus Patria Lihat Perkembangan Mataram (Suara NTB) Satu lagi figure dari kalangan pejabat birokrasi Pemprov NTB yang diisukan bakal maju bertarung di pilkada serentak Kabupaten Sumbawa tahun 2020 mendatang ini. Ia adalah Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker), Agus Patria. Namanya sudah cukup ramai dibicarakan bakal ikut bertarung pada Pilkada Sumbawa. Agus Patria yang dikonfirmasi Suara NTB terkait rencana pencalonannya sebagai orang nomor satu di Sumbawa itu, tidak menampiknya. Ia mengaku sudah banyak aspirasi yang (Suara NTB/dok) dia terima belakangan ini Agus Patria yang memintanya agar bersedia maju dicalonkan sebagai kandidat balon kepala daerah. “Kawan-kawan sudah banyak yang minta (maju), tapi belum saya jawab dan belum kita pastikan. Nantilah pada saaatnya nanti kita lihat seperti apa perkembangannya,” ujarnya. Untuk sementara ini ia dalam posisi menahan diri, lantaran dirinya masih berstatus sebagai ASN. Namun demikian ia juga akan tetap memantau perkembangan dinamika politik yang terjadi. Hal itu dilakukan untuk melihat pelungnya. Apakah memungkinkan bagi dirinya untuk tampil atau tidak. “Dan ini juga masih jauh kan, kita santai dulu, makanya saya belum bisa memberikan pernyataan apapun dulu sementara ini. Ya kita lihat perkembanganya saja dulu,” katanya. Meskipun dia memiliki niat untuk maju, namun sampai saat ini ia belum pernah melakukan komunikasi dengan sejumlah figur maupun dari kalangan partai politik untuk membicarakan prihal rencana dirinya akan ikut maju bertarung. Komunikasi yang ada selama ini hanya baru sebatas aspirasi dari masyarakat dan juga dari kalangan jaringan yang dia miliki. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Kemenkumham Perkuat Pengawasan Penanganan Kasus Mataram (Suara NTB) – Perkara main kasus aturan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang dibongkar KPK membuat Kemenkumham RI berbenah. Mekanisme pengawasan penanganan kasus selama ini lemah akan diperkuat. Salah satunya dengan sistem pengawasan berjenjang. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo menyebutkan bahwa sistem pengawasan penanganan kasus selama ini dengan monitoring, pengendalian, dan evaluasi. “Saya tidak tahu sampai mana penanganan kasus kalau tidak dilaporkan. Yang ini (kasus TKA Sundancer) tidak dilaporkan,” terangnya ditemui akhir pekan lalu di ruang kerjanya. Dia mengatakan, Direktorat Jenderal Keimigrasian saat ini sedang menggodok rumusan Prosedur Standar Opera-

sional penanganan perkara. Caranya dengan sistem terpadu yang terkoneksi secara daring dan setiap waktu. “Dirjen mau buat SOP mekanisme penanganan kasus. Nanti dengan sistem berjenjang dari Kanwil sampai ke Dirjen. Kasus masuk ke sistem sehingga semua bisa mengontrol,” papar Wilopo. Selain itu, secara internal akan dimulai pengawasan penanganan kasus sejak mulai di intelijen sampai penyidikan. Gelar perkara setiap kasus akan dihadiri penyid-

ik dari Kanwil Kemenkumham NTB, selain Korwas PPNS Polda NTB. Wilopo menyebutkan, bahwa kasus izin tinggal WNA Australia dan Singapura yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok menurutnya diduga sengaja tidak melibatkan pihak terkait lain. “Saya sebagai kepala Divisi Imigrasi tidak bisa campuri proses penyidikan. Naik ke penyidikan saya tidak tahu. Ini tindakannya selesai di kepala kantor. Bahwa ini tindakan individu,” jelasnya. Dalam

kasus itu, mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Yusriansyah Fajrin. Mereka disangka melanggar pasal 12 huruf a dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kurniadie dan Yusri disangka bekerja sama menerima pemberian uang Rp1,2 miliar untuk penghentian penanganan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal WNA asal Australia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). Dua WNA itu yang

(Suara NTB/dok)

Wilopo terancam pidana belakangan hanya dideportasi ke negara asalnya. (why)

Pilkada Bima

Nasdem Cari Figur Penantang IDP Mataram (Suara NTB) Partai Nasdem lebih condong mengambil sikap politik menjadi penantang dari calon Petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) di Pilkada serentak Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang ini. Karena itu, Nasdem lebih membuka ruang komunikasi dengan figur-figur baru yang berpotensi jadi kompetitor kuat petahana. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bima, Raihan Anwar kepada Suara NTB pekan kemarin. Dengan begitu, maka Nasdem bisa menjadi bagian dalam memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat Kabupaten Bima. “Saya sebagai orang Bima harus mencari figur alternatif lain untuk didorong di Pilkada nanti, yakni putra putri terbaik yang siap tarung di sana. Kita akan berupaya perbanyak figur, sehingga masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan,” katanya. Karena itu, Nasdem Bima saat ini tengah mengamati dan meneropong figur-figur yang dinilai potensial untuk didorong maju. Pihaknya juga membuka komunikasi dengan berbagai figur di luar IDP yang berniat untuk maju. “Sembari kita tunggu PO dari partai, tapi saya selaku ketua, terus mengamati dan invetarisir siapa tokoh-tokoh terbaik daerah yang siap maju, baik yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah,” katanya. Diungkapkan alasan Nasdem mencari figur di luar balon petahana, karena ia ingin melihat perubahan di daerahnya. Pasalnya selama kepemimpinan IDP, dalam evaluasinya belum banyak memberikan sentuhan perubahan. Hal itu bisa dilihat dari kondisi investasi yang masuk di Bima. “Dalam tiga tahun terakhir, dari 2014-2016 itu, investasi di Bima nol, sekarang ada tapi tidak besar. Bagaimana kita mau mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kalau tidak ada investasi yang tumbuh. Semenntara kita tahu bahwa insvestasi menyerap 1 persen pertumbuhan ekonomi yang produktif dan idealnya menyerap tenaga kerja baru diharapkan 25-40 ribu orang,” jelasnya. Selain menyoroti kondisi investasi yang masih jauh dari harapan, Raihan juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, seraya menjadi daerah terbesar ketiga penduduknya yang buta hurufp. “Berangkat dari kondisi itulah kemudian kami membuka diri seluas-luasnya kepada figur ideal dalam kontestasi ini. Semangat kita juga ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi kita memberikan pendidikan politik, memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam memilih pemimpin,” sambungnya. Lebih lanjut disampaikan anggota DPRD NTB itu, figur yang akan didorong Nasdem tidak akan dikenakan mahar politik. Bahkan jika perlu Nasdem sendiri akan membiayai calon yang didukungnya jika memang figur tersebut benarbenar ingin mengabdi. (ndi)

Sejumlah Anggota Dewan Tak Terpilih, Jarang Ngantor Mataram (Suara NTB) Dua bulan menjelang akhir masa jabatan, anggota DPRD NTB periode 2014-2019, mulai kurang bersemangat mengikuti kegiatan kedewanan. Terutama anggota dewan yang gagal kembali duduk sebagai anggota wakil rakyat pada Pemilu 2019, paling terlihat jarang hadir. Jarangnya anggota dewan datang ke kantor terlihat dalam kegitan rapat paripurna DPRD NTB, Jumat (21/6). Rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur terhadap pertanyaan fraksi-fraksi terhadap pertaggungjawaban atas penggunaan keuangan daera tahun anggaran 2018, minim kehadiran anggota Dewan. Pantauan Suara NTB, secara fisik paripurna hanya dihadiri 20 orang anggota. Termasuk dua pimpinan dari total jumlah keseluruhan anggota sebanyak 65 orang. Karena sedikitnya anggota yang hadir, paripurna yang sedianya dijadwalkan dimulai pukul 09:00 Wita, molor sampai satu jam lebih. Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menolak jika disebut anggota dewan jarang hadir di akhir masa jabatannya. Terkait sedikitnya anggota yang mengikuti rapat paripurna Jumat kemarin itu, ia menjelaskan karena banyak anggota yang izin. “Ndak kok, yang tadi hadir itu sudah kourum, ada 33 orang, meskipun secara fisik tadi mungkin ada 20-an orang, karena mereka tadi ada yang sudah tandatangan tapi izin ke luar,” kilahnya. Ia juga menegaskan, terhadap anggota yang kalah pada pemilu kemarin, tetap ikut hadir dalam kegiatan rapat-rapat dewan. Lebih-lebih di sisa masa waktu dua bulan masa jabatan ini, dewan memiliki banyak agenda penting yakni membahas pertanggungjawaban Gubernur atas APBD 2018, pembahasan APBD perubahan 2019 dan pembahasan RAPB 2020 yang semuanya akan dituntaskan oleh anggota dewan lama dalam jangka waktu dua bulan ini. “Insya Allah besok balik lagi, banyak yang hadir karena padat sekali agendanya. Kita juga nanti Insya Allah kita harapkan mereka bisa hadir ikut membahas. Meskipun ada yang tidak hadir juga tidak sampai mengganggu kegiatan,” ujarnya. Sejumlah anggota dewan yang tidak lagi terpilih pada Pemilu 2019 itu, sangat jarang terlihat masuk kantor sejak mengetahui kekalahannya dari hasil penetapan perolehan hasil suara Pemilu 2019 oleh KPU. (ndi)

(Suara NTB/why)

EKSTASI - Kapolres Mataram Saiful Alam (tengah) menunjukkan barang bukti pil ekstasi, didampingi Kasatresnarkoba AKP Kadek Adi Budi Astawa (paling kiri).

Polisi Gerebek Pemilik Sabu dan Ekstasi Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menangkap satu tersangka pemilik sabu dan ekstasi, YPM (39). Tersangka digerebek di sebuah gudang di Punia, Mataram. Ditemukan barang bukti sabu dan pil ekstasi. Belakangan diakui tersangka bahwa narkoba tersebut dibeli dari Surabaya, Jawa Timur. “Pelaku membeli barang

ini dari Surabaya sebelum dia bawa pulang ke Mataram,” beber Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam, akhir pekan lalu didampingi Kasatresnarkoba AKP Kadek Adi Budi Astawa. Alam menjelaskan bahwa tersangka YPM yang tinggal di Pagutan Timur, Pagutan, Mataram ini digerebek pada Senin (17/6) lalu. Sehari sebelumnya, ter-

sangka baru selesai bertransaksi dari pelanggannya yang diintip warga. Saat tertangkap tangan, tersangka tampak bersih dari keterlibatan kasus narkoba. Namun, akhirnya terbongkar setelah tim Satresnarkoba menggeledah rumah yang sering dipakainya bertransaksi tersebut. Sejumlah bukti barang haram narkoba satu

Jika Terwujud, Paket Selly-Ahda Bisa Jadi Ancaman bagi Mohan Mataram (Suara NTB) Rencana memasangkan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani dengan Badruttamam Ahda, anak dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (Selly-Anda) isunya dibangun berdasarkan rancangan kalkulasi politik yang cukup matang untuk memenangkan pertarungan di pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 mendatang. Jika paket Selly-Anda ini terwujud, maka pasangan ini bisa menjadi ancaman serius bagi Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana yang juga bakal maju pada Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang sebagai calon petahana. Sumber Suara NTB membeberkan alasan di balik mengapa paket Selly-Ahda ini harus diwujudkan, kalkulasi politik jika kekuatan politik yang dimiliki oleh kedua figur tersebut dikawinkan, maka bakal jadi arus kekuatan politik yang cukup kokoh yang bisa membuat petahana kerepotan. Sumber tersebut menyebutkan mengapa Selly-Ahda jadi pasangan yang sangat ideal, pertama keduanya melengkapi sosok figur nasionalis-religius. Selly yang merupakan istri dari Ketua DPD PDIP Perjuangan, H. Rachmat Hidayat diasosiasikan sebagai figur nasionalis. Sedangkan Ahda yang sejak kemunculanbya ke publik telah membangun indentitas dirinya sebagai tokoh agama, dengan sendirinya diasosiasikan sebagai figur yang religius.

Dalam konteks Kota Mataram dengan penduduk yang heterogen, berasal dari berbagai daerah, suku, dan agama. Maka paket Selly-Ahda ini berpeluang sangat besar diterima oleh semua kalangan penduduk yang berdomisili di Ibukota Provinsi NTB itu. “Paket Nasionalis-relegius ini bakal bisa masuk dan diterima oleh semua kalangan, kita bisa lebih mudah,” ujar Sumber tersebut. Kalkulasi politik berikutnya yang diungkapkan yakni, meskipun Ahda merupakan figur tokoh muda, namun dalam strategi pemenangan, pengaruh sang ayah, Ahyar Abduh yang masih menjabat aktif sebagai Walikota memberikan suntikan kekuatan politik terhadap paket ini. Dari jaringan dan power yang dimiliki. Berbeda dengan Mohan ketika telah resmi menjadi calon, maka ia harus melaksanakan izin cuti dari jabatannya. “Jika paket Mohan-Ahda dipaksakan untuk tetap meneruskan duet keluarga antara Ahyar dengan (Alm.) Ruslan, maka itu bisa jadi kelemahan bagi Mohan-Ahda, karena stigma politik yang akan terbangun adalah dinasti politik. Sehingga yang paling realistis bagi Ahyar untuk Ahda, maka stigma dinasti politik tersebut harus dihilangkan,” jelas sumber lainnya. Hal itu juga dikatakan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri mendukung bahwa Selly lebih tepat berdiri sebagai calon penatang daripada menjadi pasangan. Mengingat keduan-

ya sama-sama memiliki daya tawar politik yang sangat kuat untuk menjadi calon wali kota. “Selly jadi penantang petahana itu sangat mungkin dan langkah cerdas yang perlu diapresiasi,” katanya. Namun demikian, Demokrat tidak lantas mendukung Selly. Menurut Mahalli, dalam penentuan dukungan, partainya akan menempuh berbagai mekanisme prosedur yang muaranya ditetapkan oleh DPP. “Demokrat Insya Allah akan jadi pengusung calon Walikota dan Wawali Mataram 2020 2025. Soal siapa, nanti kita lihat kemauan masyarakat Mataram,” ujarnya. Ditempat terpisah, sebelumnya Selly sendiri telah mengirim sinyal bahwa jika jadi maju bertarung di Pilkada Kota Mataram 2020, maka ia tidak akan jadi calon wakil, melainkan jadi calon orang nomor satu. Namun demikian, Selly enggan menyampaikan banyak hal terkait dengan isu pencalonannya. Ia menyadari saat ini masih bersetatus sebagai ASN aktif. Sehingga ia merasa kurang etis banyak berbicara soal pencalonannya. “Kalau saya kan sekarang ini masih sebagai birokrat aktif, tidak etis lah kalau saya yang bicara. Jadi kita tunggu saja. Ini kan masih belum-belum juga. Kalaupun ada banyak relawan yang sudah muncul, ya, Bagus, bagus, biarkan saja, kan tidak ada larangan juga, boleh-boleh saja kan orang menyampaikan aspirasi,” katanya. (ndi)

per satu ditemukan. Pertama dari laci meja yang berisi satu klip sabu yang beratnya 0,51 gram. Tak sampai di situ, ditemukan juga 16 butir pil ekstasi yang beratnya 5,85 gram. Alam menjelaskan hasil interogasi tersangka. Pada intinya menerangkan bahwa tersangka YPM membeli dari seseorang berinisial HD di Surabaya, Jawa Timur pada

Sabtu (8/6). “Sabu dibeli seperempat gram dengan harga Rp400 ribu,” terangnya. Sementara, ekstasi itu diakui dibelinya dari seseorang berinisial AL di Mataram. AL ini memesan juga esktasi itu di Surabaya senilai Rp350 ribu. “Setiap nama yang dia sebut kita telusuri. Apakah nama orang itu memang benar ada,” pungkas Alam. (why)

Penyidik Siapkan Jurus Selidiki PT GNE

(Suara NTB/dok)

Syarif Hidayat Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menghormati proses penyelesaian administrasi temuan kerugian negara Perusda NTB PT Gerbang NTB Emas (GNE). Temuan Rp2,6 miliar perlahan dicicil. Penyidik bersiap menyelidiki sesuai dengan hasil LHP Inspektorat Provinsi NTB yang tak dipenuhi sesuai tenggat waktu. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengemukakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi perihal proses pengembalian kerugian negara PT GNE tersebut. Celah pihaknya untuk masuk sudah terbuka setelah masa tenggat 60 hari pengembalian kerugian negara habis pada Mei lalu. Namun, pihaknya tidak ingin gegabah mendahului APIP (Apart Intern Pengawas Pemerintah) yang sedang bekerja.

“Bagaimana penghitungan nilai aset yang dipakai untuk mengganti kerugian negaranya. Nilai asetnya cara mengukurnya juga harus objektif,” sebut dia. Hal itu menanggapi pengembalian kerugian negara tanggungan lewat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Dari SKTJM sebagian besar pengembalian kerugian negara itu menjadi tanggungan Haris Budiharso senilai Rp2,5 miliar. Pihak terkait itu menggantinya dengan aset tanah seluas 1 hektare di Kabupaten Lombok Utara. Obyek pengganti kerugian negara dalam bentuk aset harus disesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP). “Kalau sesuai tidak ada masalah. Tetapi, kalau tidak sesuai ya harus disesuaikan. Aset yang lain harus disita sampai nilai kerugian negara itu terpenuhi,” cetus Syarif. Mekanismenya penilaiannya melalui tim. Menurutnya, seperti halnya waktu lalu yang diberi nama Tim Sembilan. “Tim itu terdiri dari BPN, perwakilan pemerintah dan lainnya. Mereka menilai berapa harga tanah yang ingin dijadikan sebagai pengganti kerugian negara,” bebernya. Temuan kerugian negara terhadap PT GNE salah satunya dari Sistem Pengendalin Intern (SPI) Pemerintah. Temuan itu menyebut kerugian negara mencapai Rp 6,7 miliar. Syarif menegaskan, pihaknya pada dasarnya siap untuk menyelidiki dugaan korupsi dari temuan indikasi kerugian negara tersebut. “LHP Inspektorat itu nanti jadi dasarnya,” pungkasnya. (why)

SUARA NTB

Senin, 24 Juni 2019

Halaman 9

Gerebek Judi Sabung Ayam

Puluhan Warga dan Kendaraan Diamankan Polisi Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) melakukan penggerebekan terhadap lokasi perjudian di daerah ini. Alhasil, polisi berhasi mengamankan puluhan terduga pelaku judi dan kendaraan roda dua. Penggerebekan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim seperti di Kecamatan Jerowaru dan Labuhan Haji. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, menerang-

kan modus yang digunakan dalam permainan judi sabung ayam ini dengan uang sebagai taruhannya terhadap dua ekor ayam yang di adu. Di mana pada salah satu kaki ayam tersebut ditaruhkan pisau yang disebut taji. Bagi ayam yang duluan kalah dan mati dinyatakan kalah. Penggerebekan yang dilakukan ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas aktivitas perjudian di tempat itu, sehingga dari laporan itu, petugas langsung

bergegas melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan itu, petugas dan para pelaku sempat saling kejar-kejaran dan beberapa pelaku berhasil melarikan diri. “Para pelaku dan barang bukti berupa ayam, karpet dan sejumlah uang tunai saat ini sudah kita amankan di Mapolres Lotim,” terang Yogi. Terkait kendaraan roda dua ini, ia mengimbau kepada masyarakat yang merasa me-

miliki untuk datang langsung ke Polres Lotim untuk mengambilnya. Adapun syaratsyaratnya yakni menyerahkan bukti kepemilikannya. (yon)

HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR.3157 BJ NOKA/NOSIN : MH8CF4EBA8J-193833/F495-ID-195435 AN.MUDAHIR HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

(Suara NTB/yon)

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

AMANKAN – Dua pelaku dan barang bukti yang diamankan saat polisi melakukan penggerebekan judi sabung ayam di wilayah hukum Polres Lotim.

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

Halaman 10

Sekolah Pinggiran Kecewa Kuota Jalur Prestasi Diubah Kuota jalur prestasi atau lintas zonasi yang awalnya 5 persen dari daya tampung sekolah dengan rincian 2 persen prestasi akademik, 2 persen prestasi non akademik, dan 1 persen prestasi tahfidz, diubah menjadi 8 persen prestasi akademik, 5 persen prestasi non akademik, dan 2 persen prestasi tahfidz. Dengan begitu mengurangi kuota jalur zonasi menjadi 80 persen. Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto pada Minggu (23/6) mengatakan, pihaknya tunduk pada juknis perubahan itu. Namun, secara pribadi ia mengaanggap jika ingin pemerataan pendidikan maka sebaiknya sesuai juknis awal. “Kalau sesuai keinginan sih agar pemerataan pendidikan segera tercapai menurut saya pribadi lebih bijak sesuai juknis awal agar kami yang di pinggiran mendapatkan limpahan siswa berprestasi dari sekolah unggulan,” katanya. Sampai dengan kemarin pendaftar PPDB jalur prestasi di SMAN 6 Mataram sebanyak lima orang. Kuota jalur prestasi di SMAN 6 Mataram sendiri sebanyak 26 orang siswa. Sebelumnya Sunoto juga mengatakan pihaknya mendukung aturan 90 persen zonasi dan 5 persen jalur prestasi dan 5 persen jalur perpindahan tugas orang tua. “Kalau kita mendukung sekali, bagi sekolah yang sedang tumbuh kayak kita, dengan dibatasi siswa

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan mengikuti perubahan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi yang awalnya 5 persen menjadi 15 persen. Pendaftaran jalur prestasi yang berakhir pada Jumat (21/6) diperpanjang sampai Minggu (23/6). Ada sekolah yang mendukung perubahan kuota jalur prestasi itu, tapi ada juga sekolah yang kecewa dengan perubahan kuota jalur prestasi.

H. Muh. Jauhari yang berprestasi, dimungkinkan siswa berprestasi akan menyebar, kalau tidak dibatasi, akan menumpuk di sekolah tertentu, agak susah sekolah yang tumbuh mengejar,” katanya dalam kesempatan wawancara sebelumnya. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Mataram, H. Muh. Jauhari menganggap positif perubahan kuota jalur prestasi tersebut. Karena menurutnya kuota di juknis sebelumnya terlalu kecil. “Kami senang dengan penambahan kuota itu, karena saya kira persentase sebelumnya terlalu kecil,” ujar Jauhari. Kepala SMAN 2 Mataram, Sahnan, dihubungi terpisah, juga menganggap positif perubahan kuota itu, karena memberikan kesempa-

Sunoto tan semakin luas bagi anak yang berprestasi memilih sekolah. “Pemerintah semakin mengapresiasi prestasi siswa, kalau menyikapi hal ini, kami tinggal menyesuaikan kondisi dengan aturan atau perubahan tersebut,” ujarnya. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, mengatakan mengikuti perubahan kuota yang diputuskan oleh Kemendikbud. Ketentuan itu sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 3 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pihaknya mengikuti dengan mengeluarkan Surat Edaran nomor : 422.1/ 2156PK/Dikbud tentang PPDB SMA, SMK, dan SLB di NTB. (ron)

Tim Debat IKIP Melaju ke Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Tim debat IKIP Mataram dari mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris berhasil menempati posisi 3 dalam National University Debating Championship (NUDC) antar PTN dan PTS se-Bali, NTB, NTT yang berlangsung di Ubud Bali. Pada lomba bergengsi tersebut, Juara 1 diraih Universitas Udayana, Juara 2 Universitas Dhyiana Pura Denpasar, Juara 3 IKIP Mataram dan Juara 4 Universitas Ma-

taram. Ke empat perguruan tinggi tersebut selanjutnya akan mewakili LLDikti Wilayah VIII pada NUDC tingkat nasional pada 14 Juli 2019 mendatang di Universitas Airlangga Surabaya. “Dan IKIP bersama tiga perguruan tinggi lainnya akan wakili LLDIKTI 8 pada NUDC tingkat nasional di Universitas Airlangga pada 14 Juli mendatang,” kata Humas IKIP Mataram, Ismail Marzuki, Minggu (23/6). Dijelaskan tim debat IKIP Mataram terdiri dari M. Yusuf Harian-

to (Debater), Juliansyah Ade Putra (Debater) dan Ramli Ahmad (Ni Adjudicator). Ketiganya adalah mahasiswa FPBS IKIP Mataram yang sudah terlatih dan dipersiapkan mengikuti setiap event debat di Indonesia. Selain itu, IKIP Mataram tidak hanya sukses meraih juara 3, tetapi juga berhasil menempatkan debaternya sebagai Best Speaker yaitu pembicara terbaik ke 6 dan ke 9 dari 96 peserta, masing-masing atas nama Juliansyah Ade Putra dan M. Yusuf Harianto. (dys)

Hadiri Pelepasan di SMPN 2 Kuripan

Kadis Dikbud Lobar Apresiasi Kreativitas Sekolah Giri Menang (Suara NTB) – Siswa-siswi kelas IX SMPN 2 Kuripan berbahagia, Sabtu (22/6). Pasalnya, para pelajar telah melaksanakan pelepasan dan wisuda tahun ajaran 2018/2019. Mengangkat tema ‘Generasi Muda Yang Kreatif , Inspiratif dan Berakhlak Mulia adalah Harapan Bangsa’. Sebanyak 139 peserta didik harus melepaskan seluruh atributnya sebagai pelajar menuju tingkat yang lebih tinggi. Acara perpisahan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) M. Hendrayadi, Kepala SMPN 2 Kuripan, Dewan Guru, serta seluruh siswa-siswi kelas IX beserta para orang tua siswa. Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kreativitas sekolah dalam menggelar acara tersebut. “ Yang saya ketahui sekolah ini selalu memiliki ide-ide yang luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada dewan guru dan siswa atas terselenggaranya kegiatan ini,” katanya. Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada siswa agar selalu ‘’melempar’’ guru dan orang tua dengan senyum, karena senyum merupakan bagian dari ibadah. “ Senyum, salam dan sapa harus dibiasakan agar menjadi karakter siswa,” katanya. Dikatakan, kunci kesuksesan seseorang baik pendidik dan tenaga pendidikan atau siapapun harus memiliki lima prinsip menuju tangga sukses yakni 5 I (Informasi, intelegensi, intuisi, inisiatif dan insya Allah).” Jika lima prinsip ini dijalankan Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses, “katanya. Dalam kesempatan itu ia memberikan ucapan selamat kepada anak anak yang telah dinyatakan selesai mengikuti pendidikan di SMPN 2 Kuripan tahun ajaran ini. Harapannya, anak anak inilah yang nantinya akan mampu membawa daerah dan bangsa ini menjadi semakin maju dan berkembang sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kepala SMP Negeri 2 Kuripan Darsiah meminta kepada orang tua

(Suara NTB/her)

HADIAH - Kadis Dikbud Lobar M. Hendrayadi menyerahkan hadiah kepada siswa-siswi di SMP Negeri 2 Kuripan.

(Suara NTB/her)

POSE BERSAMA - Pose bersama Kadis Dikbud Lobar bersama Kepala SMP Negeri 2 Kuripan bersama siswa-siswi yang dilepas. wali murid untuk mengawal anakanak agar terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar di kemudian hari anak-anak ini menjadi orang yang sukses, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ia berpesan agar siswa selalu yakin, ikhlas dan istiqomah. “ jika pesan ini bisa dilaksanakan itulah kunci kesuksesan. Jangan mengandalkan orang lain, kalian harus mengandalkan diri sendiri. Semoga kalian meraih cita-citanya,” katanya. Salah seorang perwakilan orang

tua wali murid Ni Luh Sri Astuti menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan guru dan pihak sekolah yang telah mendidik dan mengajar anak-anak dengan baik. Sekolah ini, menurutnya, sekolah yang maju, banyak melahirkan siswa yang berprestasi yang mampu membanggakan guru, dan orang tua” Yang saya ketahui, sekolah ini banyak kegiatan akademik dan non akademik yang positif dan mampu bersaing dengan sekolah lain,” katanya. (her/*)

Kemampuan Berargumen Mahasiswa Calon Guru IPA Rendah

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Kepala SMKN 1 Sikur menyerahkan hadiah pada pemenang juara umum class meeting yang digelar sekolah.

Mataram (Suara NTB) Berbagai penelitian di tingkat regional dan lokal serta nasional menunjukkan adanya fakta kemampuan berargumen calon guru IPA di NTB lebih rendah dari standar kemampuan siswa SMA di negara maju. Selain itu, keterampilan berpikir tingkat tinggi mahasiswa calon pendidik IPA di Indonesia juga rata-rata masih kurang baik. “Pedagogical content knowledge guru juga rendah,” kata Dekan FKIP Unram, Prof. Abdul Wahab Jufri belum lama ini. Sementara berdasarkan indikator makro yakni indeks sumber daya manusia dan indeks perkembangan sumberdaya manusia, Indonesia berada dalam kelompok negara dengan mutu tergolong kurang baik. Sedang indikator makro, tingkat literasi sains, matematika, dan membaca masyarakat dan peserta didik pada semua jenjang

menunjukkan posisi yang tidak lebih baik dari negara tetangga. Adanya sederet fakta tersebut harus menjadi dasar bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sebagai cara mengantarkan generasi muda bangsa agar mampu bersaing. Dengan kondisi seperti itu, tugas seorang pendidik untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pekerja yang berkualitas dan menjadi warga masyarakat yang mandiri merupakan tugas berat yang harus diemban para pendidik. Lebih jauh dikatakan, adanya tuntutan generasi abad ke 21, para pendidik dituntut untuk dapat menyesuaikan pendekatan dan orientasi pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan pun harus mendukung para pendidik untuk mengembangkan atau merekonstruksi kurikulum serta paradigma pembelajaran secara simultan. “Jika tidak kualitas pen-

didikan kita akan tetap bahkan semakin tertinggal dan generasi muda akan sulit bersaing dalam skala regional dan internasional,” ungkapnya. Selain itu, Jufri mengingatkan bahwa kunci keberhasilan datang dari kreativitas dan inovasi. Keduanya merupakan kunci keberhasilan dalam era global dan menjadi persyaratan untuk keberhasilan individual dan kesuksesan sosial. Di samping itu, lanjutnya, pendidik sebagai ujung tombak pendidikan harus mampu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang imajinatif dan menarik agar dapat membantu peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi kreatifnya secara maksimal. “Pelajaran bidang IPA dapat berperan sebagai sarana potensial untuk mengembangkan domain spesifik kreativitas yang disebut dengan kreativitas ilmiah,” jelasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 21 jabatan kepala SMA/SMK di NTB masih kosong dan sementara diisi pelaksana tugas (Plt). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB segera mengisi kepala sekolah (kepsek) definitif di SMA/SMK tersebut. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, pihaknya segera mengisi 21 jabatan kepsek yang masih kosong dan saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas. 21 jabatan kepsek itu tersebar di seluruh

kabupaten/kota di NTB. Meski demikian pelaksana tugas kepsek itu sudah diberikan mandat untuk bisa menandatangani ijazah. “Persis di tahun ajaran baru nanti sudah ada kepala sekolah definitif,” ujarnya. Rusman menegaskan, pihaknya akan mengisi jabatan kepsek definitif dari kepsek yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) serta uji kompetensi calon kepsek. “Di luar itu, kalau ada guru berkualitas, kita diklat-kan lagi. Tidak ada kepala sekolah yang diangkat tanpa melalui

calon kepala sekolah, sudah didiklat dan sudah mengikuti uji kompetensi” katanya. Rusman menegaskan, jika kepsek bekerja dengan baik, ia menjamin kepsek itu akan terus menjadi kepsek. Menurutnya kepsek merupakan guru yang diberikan tugas tambahan, ketika tugas tambahan dilaksanakan dengan baik, maka tentu pihaknya akan memberikan apresiasi. “Kalau kepala sekolah bekerja dengan baik, saya jamin dia akan bisa terus menjadi kepala sekolah,” katanya. Setelah itu barulah pihaknya akan melaksanakan mutasi sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar bisa terjadi pemerataan pendidikan. Terkait mutasi guru, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya sudah mengajukan 140 orang guru untuk dirotasi pada semester ini. Pihaknya tinggal menunggu tindaklanjut dari gubernur. Rotasi guru itu mengakomodasi usulan semua kabupaten/ kota. Dan pada prinsipnya mengutamakan mutasi sesuai zona. “Sudah diajukan usulan untuk 140 orang pada semester ini. Semua kabupaten/kota ada usulan mutasinya dan mengutamakan mutasi zona,” ujar Aidy sebelumnya. (ron)

SMKN 1 Sikur Gelar Pameran Produk Kewirausahaan 21 Jabatan Kepsek Kosong Segera Diisi Selong (Suara NTB) SMKN 1 Sikur Lombok Timur (Lotim) menggelar Pameran Produk Kewirausahaan. Kegiatan akhir tahun pelajaran 2018/2019 SMKN 1 Sikur itu merupakan rangka-

ian dari pentas seni dan resepsi kenaikan kelas. Pembina OSIS SMKN 1 Sikur, Ahmad Apandi, menjelaskan pentas seni yang ditampilkan antara lain karaoke, pencak silat, seni tari tradis-

ional dan modern, serta pantomin. Acara ini dirangkaikan dengan kegiatan pameran produk kewirausahaan siswa SMKN 1 Sikur. Adapun produk kewirausahaan yang ditampilkan seperti miniatur begho, lampu tanpa kabel, lampu tidur, gelas dan teko berbahan bambu, pakaian dari koran, paket wisata. Selain itu juga diadakan lomba kebersihan, keindahan dan kerapian serta hidangan kreasi masakan antar kelas. “Acara puncaknya adalah pembagian hadiah juara-juara lomba class meeting, juara

masing masing kelas, lomba antar kelas dan pameran produk jurusan,” ujarnya, Minggu (23/6). Akhirnya kelas yang memperoleh kemenangan paling bnyak yang ditetapkan sebagau juara umum dengan memproleh piala bergilir dan uang pembinaan. “Bagi yang memperoleh juara juara untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan prestasinya dan yang belum untuk belajar dan berlatih lebih giat lagi untuk event-event yang akan datang, “ ungkap Apandi. (dys)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 24 Juni 2019

Halaman 11

Pilkada Tujuh Kabupaten/Kota Menentukan Keberhasilan Pembangunan NTB Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak tujuh kabupaten/kota di NTB pada 2020 mendatang dinilai cukup strategis untuk keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Pasalnya, di beberapa kabupaten menjadi lokasi pembangunan sejumlah proyek besar yang menjadi impian masyarakat NTB. ‘’Justru itu menjadi tantangan dari para kandidat nanti ketika maju. Bagaimana meyakinkan masyarakat proyek-proyek berskala nasional itu akan mampu diwujudkan,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (23/6) siang. Diketahui sejumlah proyek besar menjadi impian masyarakat NTB yang tersebar di beberapa kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2020 mendatang. Misalnya di Lombok Utara, ada megaproyek Global Hub atau Bandar Kayangan. Kemudian di Lombok Tengah, proyek KEK

Mandalika termasuk pembangunan sirkuit MotoGP. Selain itu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), proyek pembangunan smelter PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Kemudian di Sumbawa, Dompu dan Bima pengembangan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota). Menurut Irnadi, sejumlah proyekproyek besar tersebut menjadi tantangan para bupati yang akan maju pada Pilkada tahun depan untuk mewujudkannya. “Butuh calon kepala daerah yang visioner, yang mampu menjamin bahwa semua proyek-proyek itu mampu diwujudkan. Saya yakin SDM di NTB luar biasa di masing-masing kabupaten/kota,” katanya. Irnadi mengatakan Pilkada serentak tujuh kabupaten/kota, prosesnya akan mulai dilaksanakan akhir tahun ini. Tahapannya akan mulai sekitar September atau Oktober mendatang. “Peran kita Pemda memback up penyelenggara, dalam hal ini KPU. Jadi

Wagub Undang Pelaku Bisnis Perancis Berinvestasi di NTB Dari Hal. 1 Selain MotoGP, ada pula rencana menggelar balapan Formula 1 (F1) di Lombok. Formula 1 telah terbukti menjadi acara olahraga ketiga yang paling banyak ditonton di dunia setelah Piala Dunia FIFA dan Olimpiade. Dengan 21,1 juta pengikut media sosial, disiarkan televisi di 159 negara, dan rata-rata 200.000 orang menghadiri setiap perlombaan. F1

hampir dipastikan akan melahirkan dampak positif yang menakjubkan. Untuk itulah, Wagub menegaskan potensi ini akan melahirkan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis yang hadir di pertemuan tersebut. ‘’Ini adalah peluang besar bagi Anda, investor masa depan kami, untuk menciptakan bisnis Anda di Nusa Tenggara Barat,’’ pungkas Wagub. (*)

BMKG Pasang Tiga ’’Shelter’’ Dari Hal. 1 dan Pemkab Bima yang bersedia memberikan pinjaman lahan untuk pembangunan shelter monitoring gempa itu. ‘’Jadi sudah ada tiga titik di Utara Bayan, Selatan Pujut dan Kecamatan Tambora Bima. Pemkab KLU dan Loteng sudah bersedia memberikan atau meminjamkan lahannya. Juli ini mulai dibangun supaya Agustus selesai dan mulai instalasi alat. Sehingga November sudah beroperasi,’’ kata Agus Riyanto, Sabtu (22/6) lalu. Pentingnya pemasangan alat pada shelter ini dengan pertimbangan riwayat kegempaan di NTB berpotensi tsunami. Sensor seismograph akan mengirim data lebih cepat ketika terjadi gempa. Sehingga menjadi sistem peringatan dini ketika terjadi potensi tsunami. Penggunaan alat ini akan membuat masyarakat lebih adaptif dan meminimalisir jumlah korban bencana alam, khususnya gempa bumi. ‘’Sejak awal di berbagai kesempatan, sudah disampaikan bahwa Lombok hingga Sumbawa adalah daerah raw-

an gempa dan berpotensi tsunami, baik yang sumber gempanya dari Utara maupun Selatan,’’ kata Agus. Sebenarnya, ada permintaan lahan juga untuk pemasangan di Kabupaten Dompu. Namun sampai saat ini masih perlu survei akhir finalisasi lahan, sebab belum ada pernyataan kesediaan penyerahan lahan dari Pemkab setempat. Ada keinginan memasang alat sensor sama di sejumlah daerah lain di NTB. Khususnya pada wilayah rawan gempa berpotensi tsunami karena berdekatan dengan laut lepas. Namun karena program nasional untuk memperkuat kelembagaan BMKG, tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan untuk 100 unit shelter di Indonesia. Sementara NTB mendapat jatah tiga shelter. Ditaksir, satu unit shelter dan instalasi alatnya menghabiskan anggaran Rp 500 juta. ‘’Tahun depan akan ditambahkan lagi untuk mengepung Pulau Lombok,’’ ujarnya. (ars)

Tak Perlu Material dari Luar Dari Hal. 1 dinilai banyak tersedia di NTB, khususnya di Lombok Timur (Lotim). ‘’Insya Allah mencukupi bahan galian C di NTB. Tinggal dicocokkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Karena ndak sama seperti bangun jalan raya biasa. Dia (jalan untuk sirkuit MotoGP) punya spesifikasi khusus mengenai materialnya.Tapi saya yakin material yang ada di NTB cocok, bisa masuk spek,’’ kata Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H.Muhammad Husni, M. Si dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin. Material galian C seperti batu-batuan yang akan digunakan untuk pengerasan tanah menurut Husni banyak tersedia di NTB. Ia mencontohkan, bahan-bahan galian C yang memenuhi spesifikasi untuk pembangunan sirkuit MotoGP banyak di Lotim. Lantas, apakah akan banyak keluar izin galian C jelang pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan MotoGP? Husni mengatakan bukan berarti izin galian C akan semakin banyak. Pasalnya, sudah banyak izin galian C yang dikeluarkan Dinas ESDM. Tinggal sekarang yang punya proyek mencocokkan dengan spesifikasi yang dibutuhkan,” katanya. NTB telah ditetapkan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP tahun 2021. Berbagai persiapan dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyukseskan event internasional tersebut. Salah satunya membangun infrastruktur pendukung seperti akses jalan by pass dari Lombok International Airport (LIA) menuju Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sepanjang 17 kilometer. Selain itu, perpanjangan landasan pacu (runway) dan perluasan LIA. Di samping itu, di KEK Mandalika juga akan dibangun Sirkuit Mandalika, September mendatang. Pembangunan infrastruktur MotoGP diperkirakan akan menyerap sekitar seratusan ribu tenaga konstruksi. Hal ini menjadi tantangan Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/ kota untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang konstruksi. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, H. Hasim Musleh Ibrahim, ST, MT mengatakan tenaga kerja lokal perlu bersaing dan terlibat dalam pembangunan proyek bernilai triliunan tersebut. Pihaknya bersama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah melatih sekitar 200 warga sekitar KEK Mandalika. Masyarakat setempat dilatih menjadi tenaga terampil bersama Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Hasim menjelaskan, dalam proyek senilai Rp1 miliar, menyerap 10 tenaga terdidik dan 2 tenaga ahli. Sehingga dalam proyek senilai Rp1 miliar, menyerap 12 tenaga konstruksi. Belum lagi tenaga kerja tidak terampil, seperti peladen. Sehingga total pekerja yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek konstruksi senilai Rp1 miliar sekitar 30 orang, terdiri dari tenaga terampil dan tidak terampil. (nas)

tetap kita akan melakukan back up total untuk penyelenggaraan Pilkada serentak itu,” ujarnya. Menjelang tahapan Pilkada serentak 2020, Pemprov akan meningkatkan koordinasi dengan tujuh Pemda kabupaten/ kota. Termasuk mengenai pembiayaan akan dikoordinasikan

dengan Pemda kabupaten/ kota yang menyelenggarakan Pilkada. Tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak di NTB. Antara lain, Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dom-

pu dan Bima. Diketahui, pada Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota 2015 dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Sedangkan pelantikan tujuh kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dilakukan pada Rabu, 17 Februari 2016. Adapun tujuh bupati dan

Wagub Tampil Memukau Dari Hal. 1 Wagub pun memaparkan satu demi satu alasan mengapa warga Perancis harus berwisata ke NTB. ‘’NTB memiliki salah satu pantai dan gunung terindah di negara ini. Orang-orangnya sangat ramah dan sangat berbudaya. Banyak kegiatan seperti olahraga air dan hiking. Dan NTB adalah tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari dunia yang sibuk dan memulihkan tenaga,’’ ujar Wagub. Wagub meneruskan, dengan penjelasan bahwa NTB diberkati dengan 280 pulau di seluruh provinsi dengan banyak pantai dan gunung. “Anda dapat menikmati Pantai Sekotong atau Gili Trawangan yang indah. Sementara keesokan harinya, Anda bisa naik ke Kawah Senaru di atas Gunung Rinjani dan kemudian bersantai di Air Terjun Tiu Kelep, Air Kalaq, atau Mata Jitu,’’ ujarnya. NTB, ujar Wagub, adalah rumah bagi dua gunung berapi legendaris, Rinjani dan Tambora. Puncak Rinjani dapat dicapai dengan berjalan kaki selama empat hari dari Sembalun. Di puncaknya, ada sebuah kawah dengan danau yang indah dan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Rinjani juga dianggap sebagai salah satu gunung dengan medan terberat karena pemukiman abu vulkanik yang berat membuatnya sangat sulit untuk naik ke atas. Sementara, Tambora adalah salah satu gunung berapi paling terkenal sepanjang sejarah. Gunung ini pernah melahirkan salah satu letusan terbesar dalam sejarah. Letusannya begitu besar sehingga mengurangi gunung dari ketinggian 4.300 meter di atas laut menjadi sekitar 2.800 meter. Abu letusan bahkan bisa ditemukan 1.300 km jauhnya dari pandangan. Dalam perjalanan ke Rinjani wisatawan dapat mampir di Desa Sembalun. Sebuah desa yang sejuk. “Anda dapat menikmati pemandangan indah seperti gambar di slide. Atau jika Anda ingin membenamkan diri lebih dalam ke alam, Anda selalu dapat menikmati Tete Batu. Tete Batu adalah sebuah desa dengan sawah yang indah dan lereng bukit yang menakjubkan. Tapi itu juga rumah bagi Desa Wisata yang berarti ada banyak homestay di mana wisatawan dapat menikmati minggu yang baik atau bahkan berbulan-bulan benar-benar menyerap budaya dan sifat Tete Batu,” ujarnya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di Tete Batu. Mulai dari penanaman padi dengan penduduk setempat,

mandi di air terjun terdekat, hingga trekking di sawah. ‘’Tinggal di salah satu desa wisata kami, benar-benar cara terbaik untuk menyerap budaya NTB,’’ ujar Wagub. Bagi mereka yang menginginkan wisata olahraga pantai, NTB adalah rumah bagi beberapa ombak terbaik untuk selancar menurut banyak penggemar selancar. ‘’Termasuk Bangko-Bangko di Pulau Sumbawa dan Gerupuk di Lombok. Selain itu, surga pulau kita ini memiliki banyak kegiatan petualangan lainnya yang dapat ditawarkan. Seperti snorkeling di Gili Meno, atau menyelam di Gili Matra,’’ ujarnya. Bagi mereka yang menyukai suasana liburan yang jauh dari kebisingan, NTB juga memiliki sejumlah penyedia jasa wisata yang tepat. Ada resor Amanwana yang sangat mewah di Pulau Moyo. ‘’Benar-benar tempat yang menakjubkan di mana Anda dapat makan di bawah bintang-bintang sambil ditemani oleh rusa liar. Dan bahkan tidur di bawah tenda yang terletak di tengah-tengah hutan. Atau Anda dapat memiliki retret detoksifikasi di Jeeva Bloam. Terletak di Tanjung Bloam, Anda tidak akan menerima wifi atau sinyal lainnya di sana,’’ papar Wagub. Selain pemandangan alam, Wagub juga menyebutkan bahwa NTB juga kaya dengan aspek budayanya. Misalnya, olahraga tradisional peresean di Lombok. Sebuah seni tradisional suku Sasak di mana pria berkumpul untuk menguji keberanian dan kekuatan mereka dalam pertempuran yang merupakan luapan emosi para raja dan tentara setelah menang di medan perang. NTB juga merupakan pemegang peringkat nomor satu untuk tujuan wisata halal. “Karena 96 persen warga kami beragama Islam, kami berupaya menjadikan tempat kami ramah bagi Muslim. Kami peringkat nomor satu untuk tujuan wisata halal oleh Global Muslim Travel Index. Provinsi kami juga terkenal dengan masjid-masjidnya dan dinamakan sebagai “Pulau 1.000 Masjid” karena Anda dapat menemukan masjid setiap 80 meter persegi dengan mudah di pulau ini.’’ Di Lombok, wisatawan juga bisa menemukan upacara umat Hindu, yaitu Mulang Pekelem. Upacara harmoni ini dilakukan oleh umat Hindu untuk melindungi alam, yang diadakan setiap tahun di bulan November. Di akhir pemaparannya, Wagub juga memberikan kabar terbaru mengenai kemudahan demi kemudahan yang kini bisa didapatkan un-

tuk mengunjungi NTB. Menurutnya, akan ada lebih banyak penerbangan ke Lombok, untuk memudahkan wisatawan Perancis mengunjungi NTB. NTB juga memiliki perjalanan yang akan membawa wisatawan dari Pelabuhan Badas ke Pulau Moyo. Dan, ada tiga kapal pesiar Eropa yang akan mengunjungi NTB yaitu: Ponant, Starclippers, dan Variety. ‘’Acara ini adalah peluang besar bagi kami untuk bertemu dengan calon investor kami dan kami berharap dapat bertemu Anda lagi. Kami membawa dua video sehingga Anda akan tahu keindahan provinsi kami dan kami akan tunjukkan,’’ pungkas Wagub. Diliput Media Selain mempresentasikan NTB di hadapan para pelaku usaha di Perancis, Wagub juga menyempatkan diri melayani media setempat. Kepada Jean-Louis Corgier, Redaktur Pelaksana Class Tourisme, Wagub juga memberikan penjelasan mengenai sejumlah hal terkait kunjungannya dan kebijakan Pemprov NTB. Wagub menegaskan, pariwisata NTB merupakan salah satu sektor andalan di Provinsi NTB. “Lombok-Sumbawa menjadi satu dari 10 destinasi prioritas di Indonesia. Karena memang alamnya yang luar biasa. Sehingga pariwisata menjadi salah satu andalan ekonomi dari Lombok, NTB selain agriculture, pertanian,” ujarnya. Ia menambahkan, dengan pariwisata sebagai sektor andalan, seluruh pemangku kepentingan di NTB tentu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan. ‘’Karena itu suatu kewajiban,’’ ujarnya. Dengan ditetapkannya Rinjani dan Samota sebagai cagar biosfer dunia, Wagub menegaskan hal itu akan semakin mendorong Pemprov NTB untuk betul-betul memperhatikan kualitas lingkungan di NTB. “Kita di Pemprov NTB betulbetul memperhatikan sisi lingkungan ini. Bersama pegiat-pegiat lingkungan kita bahu membahu bagaimana Lombok-Sumbawa itu menjadi tempat yang betul-betul asri, terjaga lingkungannya.” Untuk itu pula, Pemprov NTB mulai menggencarkan program unggulan untuk memaksimalkan kebersihan daerah. Salah satunya, melalui program zero waste. “Kita juga stressing illegal logging jangan sampai terjadi di tempat kita. Kemudian juga bagaimana konservasi daripada tanah, itu juga kita perhatikan. Artinya aspek lingkungan menjadi stressing dari Pemprov NTB,” tandasnya. (*)

wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dilantik pada waktu itu adalah, pasangan Ahyar – Mohan di Kota Mataram, SuhailiPathul di Lombok Tengah dan Najmul-Syarif di Lombok Utara. Sementara untuk Kabupaten Sumbawa adalah Husni

Djibril-Mahmud Abdullah, Musyafirin-Fud Syaifuddin di KSB. Kemudian Kabupaten Bima dan Dompu masing-masing adalah pasangan Indah Dhamayanti Putri-Dahlan dan Bambang M.Yasin-Arifuddin. (nas)

Dana Gempa Mengendap Rp173 Miliar Dipicu Data Anomali Dari Hal. 1 ‘’Selain itu, masih adanya masyrakat yang belum melakukan pendebetan ke rekening Pokmas sehingga menghambat proses percepatan rehab dan rekons,’’ kata alumni Akmil 1993 tersebut. Masalah lain, masih ada korban gempa yang belum membentuk Pokmas. Ada juga sebagian masyarakat yang membangun mandiri rumah karena belum menerima bantuan. Sementara progresnya belum mencapai 100 persen, sehingga belum bisa dibayarkan. ‘’Ini akan dibayarkan setelah jadi dan dievaluasi oleh tim teknis,’’ ujarnya. Atas situasi itu, lanjut Danrem, kepada masing-masing

Pemda Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi untuk revisi Surat Keputusan (SK) penerima bantuan. ‘’Dari enam daerah, yang telah menyelesaikan proses tersebut baru dua kabupaten saja yakni Loteng dan Lobar,’’ sebutnya. Danrem berharap, agar laporan anomali data seluruh kabupaten dan kota terdampak yang masih belum tuntas agar segera diselesaikan. Sehingga tidak menghambat proses pecepatan rehab dan rekon. Selain itu, Danrem juga berharap agar seluruh stakeholder di NTB berperan aktif dalam proses percepatan rehab rekon dimaksud, agar capaian sesuai target masa transisi yang ditentukan. (ars)

50 Perusahaan Sediakan Lebih dari 3.000 Lowongan Kerja Dari Hal. 1 Bursa kerja yang ke dua kali dilaksanakan tahun ini, kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH melalui Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Abdul Hadi, termasuk bursa kerja terbesar yang diselenggarakan. 50 perusahaan yang ambil bagian, bergerak di berbagai sektor. Keuangan, pariwisata, perdagangan, telekomunikasi, IT, otomotif. Di antara perusahaan – perusahaan tersebut, PT. BFI Finance Indonesia Tbk, PT. MNC Sky Vision Tbk, PT. Sinarmas Multifinance, PT. MG Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani. PT. Global Retalindo Pratama, PT. Pilar Putra Teknik, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Sumber Alfaria Trijaya,GGK Group. PT. Mahkota Cipta Indonesia, OTO Group, Jembatan Baru Group. PT. Victory International, PT. Bali Foam Nusa Megah, PT. Selaparang Garda Nusa, PT. Excel Mitra Telecomindo, PT. WOM Finance. PT. Prima Parama Mobilindo, PT. Kroda Dinamik Autonusa, PT. Roda Sakti Surya Megah, PT. Bank Bukopin Tbk, Fizz Hotel, Golden Palce Hotel, LPHC, Idoop Hotel, Sunwood Arianz Hotel, PT. Global Expo Servindo, Bank Sinarmas, AJB Bumiputera 1912, dan sejumlah perusahaan lainnya. Abdul Hadi mengimbau para angkatan kerja untuk mempersiapkan dokumen-dokumen lamaran, agar saat pelaksanaan bursa kerja, lamaran dapat dimasukkan sesuai bidang perusahaan yang diminati. Atau pendaftaran telah dapat dilakukan melalui online di laman

e-bursakerja.kemenaker.go.id. Caranya, dengan membuka alamat web tersebut, lalu masuk ke menu pendaftaran, isi lengkap data diri pada formulir pendaftaran, upload berkas lamaran dalam bentuk PDF, lalu register, print atau screenshot DR Code DAR email, bawa QR Code sebagai tanda masuk area job fair, datang pada booth perusahaan sesuai dengan daftar lowongan, lalu scan QR Code penacari kerja pada dashboard perusahaan. Kata Abdul Hadi, bursa kerja dilakukan dengan tujuan mempertemukan pencari kerja dan penyedia kerja secara bersamaan dalam waktu tertentu. Pencari kerja dapat melamar langsung lowongan kerja yang ditawarkan oleh perusahaan di arena bursa kerja tersebut, dan perusahaan dapat melakukan wawancara langsung kepada pelamar kerja sehingga dapat langsung diketahui status dan proses lamarannya. Persoalan pengangguran adalah persoalan nasional. Pengangguran terjadi salah satunya karena ketidaktahuan pencari kerja atas lowongan-lowongan yang telah disiapkan oleh perusahaan. Memasukkan lamaranpun dilakukan gamang. Dengan bursa kerja ini, pencari kerja akan mendapatkan kepastian perusahaan yang membutuhkan karyawan. Demikian juga perusahaan, akan mendapatkan karyawan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. ‘’Lowongan yang disediakan pada job fair, selanjutnya kita terus awasi realisasinya dan dilaporkan ke Kemenaker. Selama ini hasil evaluasi umumnya sudah sesuai harapan,’’ demikian Abdul Hadi.(bul/*)

Minim Tuntas Tender, Pengerjaan Proyek Berpotensi Menumpuk di Akhir Tahun Dari Hal. 1 Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Bina APP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT mengatakan baru 35 paket tersebut yang bisa dieksekusi, karena sudah selesai lelang/ tender. Sementara, seratusan paket proyek lainnya masih dalam proses tender. Data e-monev Pemprov NTB, total paket proyek yang ditender lewat ULP sebanyak 147 paket dengan pagu Rp335,861 miliar. Di mana, 54 paket dengan pagu Rp87,651 miliar atau 36,73 persen belum diajukan tender. Sebanyak 11 paket dengan pagu Rp13,061 miliar dalam tahap verifikasi dokumen, 47 paket dengan pagu Rp210,024 miliar sedang tender. Dan baru 35 paket dengan pagu Rp25,125 miliar selesai tender. Sebanyak 35 paket proyek yang sudah selesai tender tersebut tersebar di sejumlah OPD. Antara lain, Dinas Sosial 4 paket dengan pagu Rp2,188 miliar, Dinas PUPR 7 paket dengan pagu Rp1,940 miliar, Dinas Perdagangan 1 paket dengan pagu Rp615 juta, Dinas Pertanian dan Perkebunan 1 paket dengan pagu Rp1,960 miliar. Kemudian Dinas ESDM 10 paket dengan pagu Rp5,265 miliar, Bappenda 2 paket dengan pagu Rp3,357 miliar, Bappeda 1 paket dengan pagu Rp691 juta, BKD 1 paket dengan pagu Rp2,7 miliar, RSUP NTB 1 paket dengan pagu Rp2,5 miliar, Dinas Perkim 1 paket dengan pagu Rp463 juta

dan Dispora 4 paket dengan pagu Rp2,039 miliar. Sadimin menjelaskan lambatnya proses tender, akibat aturan yang baru turun dari pusat. Meskipun lambat, namun hampir semua paket proyek sudah diajukan lelang ke ULP saat ini. Bahkan ia yakin Agustus mendatang semua paket proyek APBD murni 2019 sudah tuntas lelang. Khusus untuk tender proyek DAK Fisik, hingga pertengahan Juni 2019, baru delapan paket yang selesai lelang di Pemprov NTB. Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan deadline pengajuan dokumen persyaratan pencairan DAK Fisik maksimal 22 Agustus mendatang. Pemprov NTB mengaku optimis lelang proyek DAK Fisik akan dapat tuntas sampai Agustus mendatang. Dengan tuntasnya lelang, dipastikan kontrak proyek DAK Fisik juga akan selesai sebelum deadline Kemenkeu. Sadimin menjelaskan semua paket proyek DAK Fisik sudah diproses. Ia menyebutkan, sebanyak delapan paket DAK Fisik sudah selesai lelang dengan pagu Rp4,4 miliar. Kemudian 19 paket proyek DAK Fisik dengan pagu Rp110,39 miliar sedang proses tender dan tiga paket DAK Fisik dengan pagu Rp12,7 miliar belum tender. ‘’Insya Allah Agustus sudah teken kontrak semua,’’ kata Sadimin. Dirincikan, delapan paket proyek DAK Fisik yang sudah selesai lelang. Antara lain belanja modal peralatan dan mesin alat kedokteran/kesehatan di RSUP NTB dengan

pagu Rp2,5 miliar lebih. Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa III dengan pagu Rp300 juta, Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa I dengan pagu Rp500 juta, Selanjutnya, Pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Lombok dengan pagu Rp300 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Santong dengan pagu Rp270 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting dengan pagu Rp150 juta, Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp200 juta dan Jasa Konsultansi pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks dengan pagu Rp220 juta. Sedangkan tiga paket proyek DAK Fisik yang belum tender terdapat di tiga OPD, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud dan Dinas Pariwisata. Paket proyek di Dinas Kesehatan adalah pengadaan bangunan gedung Kantor Bidang SDK dengan pagu Rp1,9 miliar lebih. Kemudian belanja pengadaan alat laboratorium IPA lainnya di Dinas Dikbud dengan pagu Rp10,3 miliar lebih. Dan pembangunan jalan setapak/ jalur sepeda desa wisata Sembalun Lombok Timur dengan pagu Rp400 juta. Sementara itu, 19 paket proyek DAK Fisik yang sedang tender tersebar di enam OPD. Antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan empat paket proyek. Yakni Tambat perahu di Pulau-Pulau Kecil Kawasan Sumbawa-Sumbawa Barat senilai Rp815 juta, Turap PPI Sape Rp400 juta, Pemba-

ngunan Talud PP Labuhan Lombok Rp400 juta dan perlengkapan pengawas dengan pagu Rp1,1 miliar. Kemudian Dinas Kesehatan satu paket proyek DAK, yakni Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK (DAK penugasan) dengan pagu Rp7,1 miliar. Selanjutnya 10 paket proyek DAK Fisik Dinas PUPR NTB, yakni Rehabilitasi jaringan irigasi Kalimantong I Rp3 miliar, Pembangunan jalan Huu Parado Rp19,1 miliar lebih, Pembangunan jalan BajoSampungu Rp13 miliar, pembangunan jalan Kiwu-Sampungu Rp13 miliar lebih, Pembangunan/peningkatan jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno Hatta Gerung Rp9 miliar. Kemudian pengawasan teknis peningkatan jalan Pulau Sumbawa II Rp300 juta, rehabilitasi saluran irigasi DI Santong Rp7,1 miliar, rehabilitasi saluran irigasi DI Belanting Rp3 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Rutus Rp4,8 miliar lebih, rehabilitasi saluran irigasi DI Maronggek Kompleks Rp5,6 miliar lebih. Kemudian Dinas Pariwisata dua paket, yaitu, penataan lansekap Sarae Nduha Desa Doropeti Kecamatan Pekat Dompu Rp2 miliar, Pembangunan hiker’s shelter Desa Sembalun Rp1 miliar. RSJ Mutiara Sukma satu paket, yakni renovasi gedung instalasi rawat jalan/poliklinik dewasa dan anak Rp8,6 miliar dan RSUP NTB satu paket, yaitu belanja modal peralatan dan mesin-alat kedokteran/ kesehatan Rp10,6 miliar. Sadimin mengatakan ratarata tender proyek DAK Fisik

baik provinsi dan kabupaten/ kota semuanya lambat. Pasalnya, ada perubahan yang terlambat turun dari pusat. “Semua lelangnya lambat. Karena aturan tadi yang turun terlambat,” pungkasnya. Kemenkeu mencatat realisasi penyaluran DAK Fisik di wilayah NTB, sampai 31 Mei 2019 baru 4,8 persen. Dari pagu Rp2,56 triliun untuk NTB, baru terealisasi sebesar Rp123,01 miliar. Khusus untuk Pemprov NTB sudah terealisasi 6 SP2D DAK Fisik senilai Rp39,75 miliar atau 8,7 persen. Terdapat tujuh Pemda kabupaten/kota yang realisasi penyaluran DAK Fisik masih nol di NTB, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Sumbawa, Dompu, Sumbawa Barat dan Kota Bima. Sedangkan Lombok Timur sudah cair 12 SP2D DAK Fisik senilai Rp55,57 miliar atau 18,89 persen, Lombok Utara 5 SP2D senilai Rp20,18 miliar atau 7,76 persen dan Kota Mataram 2 SP2D senilai Rp7,5 miliar atau 7,68 persen. Total alokasi DAK Fisik untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota di NTB pada 2019 sebesar Rp2,56 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp457,02 miliar, Lombok Barat Rp321,35 miliar, Lombok Tengah Rp224,23 miliar, Lombok Timur Rp294,16 miliar. Selanjutnya, Bima Rp225,94 miliar, Sumbawa Rp274,83 miliar, Dompu Rp194,82 miliar, Sumbawa Barat Rp143,57 miliar, Lombok Utara Rp260,19 miliar, Kota Mataram Rp97,65 miliar dan Kota Bima Rp71,51 miliar. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 24 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Adi/Rani Persembahkan Dua Emas Mataram (Suara NTB) Impian pasangan I Wayan Adi Purana Sanjaya dan Ni Nyoman Ivana Maharani (Adi/Rani) menorehkan prestasi di event international akhirnya tercapai. Mereka mempersembahkan dua emas di Indonesia Terbuka “Lombok International Dance” di Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Sabtu (22/6). I Nengah Karang Wijaya, orang tua Adi/Rani kepada Suara NTB menjelaskan, Adi/ Rani meraih dua medali emas di dua kelas berbeda. Satu emas diraih di kelas rising star dan satu emas lagi di kelas youth (under 21 tahun). Di tempat yang sama, Adi mengatakan perolehan dua emas itu sesuai dengan target. Sebab sebelumnya, keduanya memasang target juara di rising star dan juara di under 21 tahun. Pasangan Adi/Rani juga masih akan turun di kategori Asian Close dan Amatir Open. Hingga berita ini ditulis pertandingan Asian Close dan Amatir Open masih berlangsung.

Adi/Rani mengaku tidak memasang target juara di Asian Close. Bagi mereka, lolos ke babak final sudah bagus. Alasannya lawan yang dihadapi cukup berat karena merupakan atlet senior yang berpengalaman tampil di event international. Sementara, Adi/Rani masih berstatus pelajar. Adi kelas 3 SMA Hang Tuah 3 Mataram, sementara Rani kelas 1 SMP Negeri 13 Mataram. Di tempat terpisah, Panitia

Pertandingan, I Dewa Made Wija mengatakan Lombok international dance tahun ini diikuti 500 lebih peserta dari 25 Negara. Philipina, Rusia, Australia, Malaysia, thailand, Turki, Cina, Belanda, Jepang dan lainnya yang tak disebutkannya secar lengkap. “NTB sebagai tuan rumah menurunkan delapan pasang atlet dansa,” ucap Dewa Made Wija yang juga menjabat Ketua IODI NTB. (fan)

MEDALI - Pasangan I Wayan Adi Purana Sanjaya dan Ni Nyoman Ivana Maharani (kiri) menunjukan medali dan piagam penghargaan usia meraih juara di kelas rising star dan youth (under 21 tahun) di Indonesia Terbuka “Lombok International Dance, di Aruna Senggigi, Sabtu (22/6) malam.

Renang Siapkan Tujuh Atlet Ikut Popnas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga renang menyiapkan tujuh atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua bulan Oktober 2019. Namanama atlet itu sudah diserahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB.

Ketua Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) NTB,AbdulRahmanyangdihubungi di Mataram, belum lama ini mengatakan tujuh atlet yang disiapkan ikut Popnas itu terdiri dari 3 atlet putra dan 4 putri. Tiga atlet putranya Ricky Alexander, Haris Rainor dan Made Yuda Widiantara. Kemudian emapt atlet putri, Anissa Nurjanah Djaelani, Tristania Cintya Dewi S, Haris Fauzan, dan Putri Angkie. “Tujuh atlet ini hasil pantauan PRSI NTB. Nama-nama-

nya sudah kita setor ke Dispora,” katanya. Sebanyak tujuh atlet yang diusulkan tampil di kejuaraan tingkat pelajar itu merupakan atlet yang kerap turun di beberapa event regional dan nasional. Sehingga sangat realistis bila PRSI NTB mengusulkan tujuh atlet mengikuti perhelatan Popnas nanti. Namun untuk memastikan tujuh atlet itu berangkat atau tidak akan diserahkan sepenuhnya ke Dispora NTB. Pasalnya

pihak Dispora NTB yang punya kebijakan untuk memberangkatkan atlet ke Popnas. Tentunya berdasarkan prestasi yang dimiliki masing-masing atlet. Menurut Informasi cabor renang mendapat kuota tiga atlet. Namun ketentuan tersebut belum dipastikan, karena harus menunggu Informasi resmi dari Dispora NTB. “Infonya sih, atlet dari Cabor renang hanya 3 atlet yang akan diberangkatkan Dispora. Tapi ini belum begitu pasti,” tuturnya

(Suara NTB/ist)

Kadispora NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi via ponselnya belum dapat dimintai tanggapan. Namun demikian sebelum Husnanidyati Nurdin mengatakan bahwa renang salah satu cabor yang dipertandingkan di Popnas. Dan Pihkanya sudah mengingatkan cabor renang untuk persiapkan atlet mengikuti Popnas. Namun demikian belum diketahui berapa jumlah atlet renang yang akan diberangkatkan oleh Dispora NTB ke Popnas. (fan)

NTB Care Tampung 18 Pengaduan

Infrastruktur dan Fasum Objek Wisata Dikeluhkan LAYANAN pengaduan masyarakat melalui Aplikasi NTB Care tampaknya semakin familiar dan dijadikan salah satu media bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan keluh kesah kepada Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj.Siti Rohmi Djalilah. Dalam sepekan terakhir ( 1723/Juni 2019) admin NTB Care menerima 18 pengaduan langsung darimasyarakat,dan1keluhanterpantau disampaikan melalui akun facebook GubernurNTB, DoktorZulZulkieflimansyah. ‘’Seluruh pengaduan tersebut, telah kami tindaklanjuti dan teruskan kepada admin NTB care di instansi yang terkait dan pihak berwenang menanganinya, ‘’ ungkap Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, MH di Mataram Minggu (23/6). Bahkan berdasarkan hasil pantauannya, sebagian besar dari pengaduan tersebut, sudah direspons dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait. Dari 18 pengaduan tersebut, empat aduan diantaranya mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah kecamatan dan Desa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat. Berikutnya lima aduan menyoroti masalah perilaku hidup bersih dan kondisi fasilitas umum di beberapa objek wisata yang tidak terawat dan tidak bersih, termasuk satu titik di sekitar KEK Mandalika. Juga ada 1 pengaduan warga dari pemilik lahan yang mempermasahkan pembangunan bak penam-

pungan sampah dilahan miliknya oleh aparat desa setempat tanpa izin dan pemberitahuan sebelumnya. Dan sebaliknya ada 1 pengaduan dari warga yang justru meminta untuk disediakan bak penampung sampah sementara di sekitar pemukimannya. Ada juga keluhan tentang kesehatan dari warga Janepriya Lombok Timur, yang anaknya pernah gizi buruk ditambah epilepsi. Namun terkait keluhan tentang anak tersebut, sebenarnya Dinas Kesehatan Provinsi NTB, sudah sejak awal responsif untuk melakukan penanganan kesehatan melalui layanan medis, dan hingga saat ini terus memantau perkembangannya. Saat ini sedang diupayakan untuk mendapatkan bantuan PKH dari Pemerintah Daerah. Pengaduan lain, yakni tiga aduan terkait gardu PLN dan aliran listrik tegangan tinggi yang tersentuhpohonsertajaringanSutetyang dikhawatirkan akan membayakan warga sekitar. Ketiga aduan tersebut sudah direspons dengan baik oleh PT. PLN. Selanjutnya terdapat 2 warga mempertanyakan bantuan dana pembangunan rumah rusak berat akibat bencana gempaBumi.Merekamengakurumahnya yang rusak berat akibat gempa, dan sudah dilakukan perbaikan oleh Pokmas, tiba-tiba dana bantuan yang sudah ada direkening ditarik kembali/tidak jadi diberikan dengan alasan rumahnya sudah baik. ‘’Kami berharap BPBD segera bisa mengklarifikasi dan merespon pengaduan tersebut,’’ ujar mantan Irbansus Inspektorat ini. Selain pengaduan dan laporan tersebut, juga terdapat satu kisah sukses (succes story) dari Komunitas Kebersihan Masyarakat di Desa Gondang Gangga KLU, yang memanfaatkan sampah plastik untuk kerajinan membuat kursi, sertasampahorganikuntukpupuk. Waspadai Hoaks Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB juga telah menerima data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, tentang beredarnya sejumlah berita bohong (disinformasi) atau isu hoax melalui sejumlah akun media sosial. Berdasarkan hasil pantuannya, sedikitnya terdapat 31 berita bohong yang beredar via media sosial dalam sepekan terakhir. Termasuk 1 isu hoaks di akun facebook Archangel Samuel yang menposting sebuah video mengerikan seolah-olah telah terjadi kerusakan hebat dan menelan banyak korban. Akibat bencana gempa bumi4,6SR diLombokTimurpada tanggal 18 Juni 2019. Padahal faktanya, menurut Aryadi, video tersebut tidak benar sama sekali atau kabar bohong. Gempa saat itu, merupakan getaran kecil yang tidak menimbulkan dampak kerusakan dan korban. ‘’Nah kalau ini dibiarkan dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan masyarakat. Bahkan dapat mempengaruhi tingkat kunjungan tamu ke NTB,’’ ujarnya. Video tersebut, diduga merupakan video hasil rekayasa, atau pernah terjadi ditempat lain. Kemu-

dian di posting seolah-olah terjadi di Lombok Timur. Sehingga kalau kita tidak hati-hati dan bijak men-

erima informasi semacam itu, apalagi ikut memposting akan sangat merugikan kita semua. (r)