SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
JUMAT, 24 MEI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
Sekda Kota Bima Diperiksa Penyidik Tipikor Kota Bima (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH, memenuhi panggilan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolres Bima Kota, Kamis (23/5). Menurut informasi, pemeriksaan Sekda terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) di Bappeda dan Litbang Kota Bima tahun 2018 lalu yang saat ini diselidiki Mapolres setempat. Pantauan Suara NTB, Sekda memenuhi panggilan Polres Bima Kota bersama empat staf Bappeda dan Litbang Kota Bima. Sekda menjadi orang pertama yang diambil keterangannya mulai pukul 10.00 Wita. Sekda terlihat mengenakan batik biru, yang ditemani ajudan serta beberapa pegawai Bappeda dan Litbang Kota Bima. ‘’Sekda memenuhi panggilan kita yang kedua, setelah panggilan pernah tidak dipenuhi,’’ kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, Kamis (23/5). Menurutnya, Sekda dipanggil untuk diperiksa berkaitan dengan kinerja tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) menindaklanjuti temuan BPKP di Bappeda dan Litbang. ”Termasuk juga progres pengembalian kerugian negara yang berhasil ditagih oleh Tim TPTGR,” katanya. Lebih jauh Hilmi mengungkapkan, sebelumnya tim penyidik Tipikor berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bima. Saat itu disampaikan kerugian negara telah dikembalikan Rp300 juta dari Rp1,2 miliar kerugian negara yang harus disetor. ”Selain itu juga ada tiga sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan,” katanya. Hanya saja lanjutnya, saat itu pada Januari 2019 lalu, pihaknya sempat bertanya kepada pihak Inspektorat apakah tiga sertifikat tanah dan anggaran Rp300 juta yang dikembalikan tersebut bisa menutupi kerugian negara? ‘’Oleh Inspektorat saat itu dijawab, tidak cukup,’’ lanjut Hilmi. Tidak hanya itu, Hilmi mengatakan, selama dua tahun yang diberikan oleh TPTGR kepada oknum pelaku untuk mengembalikan kerugian negara tidak dipenuhi. Bersambung ke hal 15
16 HALAMAN NOMOR 67 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Pertahankan Predikat WTP ke Delapan Kali Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan predikat WTP yang diraih selama delapan kali berturutturut tersebut menjadi hadiah di bulan Ramadhan ini. ‘’Apresiasi yang tinggi atas interaksi yang konstruktif
dengan BPK. Kami ucapkan terima kasih atas penilaian
WTP kedelapan kalinya berturut-turut untuk NTB,’’ ujar gu-
bernur usai menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov NTB Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna, Kamis (23/5). Laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov tahun anggaran 2018 diserahkan langsung Auditor Utama Wilayah VI
BPK RI, Dori Santoso, SE, MM kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Ketua DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaeda, SH, MH. Meskipun mendapatkan predikat WTP, kata gubernur, bukan berarti tidak ada masalah. Bersambung ke hal 15
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51
05:01
12:15
15:35
18:07
19:19
(Suara NTB/nas)
TERIMA- Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov NTB 2018 diserahkan Auditor Utama Wilayah VI BPK RI, Dori Santoso di Kantor DPRD NTB, Kamis (23/5).
Polda NTB Gelar Bakti Sosial TO K O H Tujuh Poin Temuan
Dori Santoso
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar dalam laporan keuangan Pemprov NTB 2018. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov 2018, ada tujuh poin yang menjadi temuan. Auditor Utama VI BPK RI, Dori Santoso, SE, MM mengatakan, meskipun Pemprov mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2018. Tetapi BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R Cair Sebelum Lebaran BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB bertemu dengan koordinator wilayah (Korwil) dan puluhan fasilitator rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa. Dalam pertemuan di Sekretariat BNBP Kamis (23/5) kemarin, gaji ribuan fasilitator yang tertunda akan segera direalisasikan sebelum lebaran. Kepastian itu disampaikan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH menjawab keresahan para fasilitator yang belum terbayar gajinya selama sebulan terakhir. Sejak ia menjabat sebagai Kalak, itu jadi komitmen awalnya. Bersambung ke hal 15 H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjen. Pol. Drs. Nana Sudjana AS, MM dan Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Polda NTB Ny. Shinta Nana Sudjana beserta staf melakukan bakti sosial di sekitar wilayah Gunungsari, Lombok Barat (Lobar). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis (23/5) bertempat di eks Pasar Gunung Sari, Lombok Barat. Bakti sosial digelar dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mendekatkan diri kepada masyarakat yang dihadiri. Kegiatan bakti sosial juga dihadiri Danrem 162/WB, Danlanud, Danlanal, unsur FKPD Kota Mataram dan Lombok Barat serta masyarakat sekitar. Bakti Sosial Polda NTB Peduli ini dilaksanakan dalam bentuk pengobatan umum gratis, sunatan massal dan pemberian 400 paket sembako kepada masyarakat yang tertimpa musibah pasca gempa. Dengan bantuan
ini, diharapkan sehingga diharapkan masyarakat yang terkena musibah, kembali bangkit menata kehidupan seperti biasanya. Kegiatan bakti sosial ini juga merupakan wujud kemitraan dan kepedulian Polda NTB, TNI dan Pemda dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing. Rasa syukur diungkapkan Kapolda NTB dan jajaran akan terciptanya daerah NTB yang relatif aman dan kondusif pasca Pemilu 2019. Masyarakat yang diberikan layanan pengobatan gratis diharapkan dapat menjaga kesehatan masing-masing setelah mendapat layanan pengobatan. Karena mencegah penyakit akan lebih baik dibandingkan mengobati setelah mengalami sakit. Sunatan massal dan pemberian sembako juga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. (r)
(Suara NTB/bidhumaspoldantb)
BAKTI SOSIAL - Kapolda NTB, Nana Sudjana bersama warga dalam kegiatan bakti sosial di sekitar wilayah Gunungsari, Lombok Barat, kemarin.
NTB Berambisi Kajati Pertimbangkan Selidiki Jadi Tempat Latihan Pengadaan Bibit Jagung Petenis Dunia Mataram (Suara NTB) NTB telah ditetapkan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika. Selain itu, pemerintah pusat sedang mengupayakan agar Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah balap Formula 1 (F-1). Pemprov NTB menyambut baik rencana pemerintah pusat yang sedang mengupayakan gelaran balap Formula 1 dapat dilaksanakan di Sirkuit Mandalika. Pemprov juga bertekad akan menjadikan Lombok sebagai sport tourism kelas dunia. Pemprov memiliki ambisi jangka panjang agar para petenis dunia sebelum
mengikuti kejuaraan di Australia Open, berlatih di Lombok. Sehingga Lombok harus memiliki lapangan tenis kelas dunia. ‘’Memang kita ingin memastikan kita jadi tuan rumah yang baik dulu buat MotoGP. Biasanya step-nya begitu. Karena biasanya sirkuitnya sama. Kalau bisa MotoGP di situ, kemudian F1 di situ. Apalagi kalau kita punya lapangan tenis kelas dunia,’’ kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dikonfirmasi di Mataram, Kamis (23/5) siang. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Persoalan buruknya kualitas bibit jagung yang didistribusikan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB sampai ke Kajati NTB, Arif, SH.,MM. Kajati sedang mengkaji kemungkinan penyelidikan pengadaan bibit senilai Rp22 miliar tersebut. Kajati NTB mengaku sudah mendapat kabar soal masalah pengadaan bibit jagung khususnya di Pulau Sumbawa. Dipastikan juga, sejak awal sudah ada permintaan pendampingan kepada TP4D untuk pengadaan bibit jagung tersebut. Namun bu-
Arif
kan berarti menjadi penghalang dilakukan penyelidikan. ‘’Nanti kita lihat kalau memungkinkan kita lakukan itu (penyelidikan). Makanya saya minta Kasi TP4D cek dulu barangnya,’’ kata Kajati kepada Suara NTB, Kamis (23/5) kemarin. Namun saat ini ia sedang mengedepankan fungsi TP4D yang sejak awal diminta pendampingan. Ia sudah meminta Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH untuk turun langsung mengecek kebenaran bibit bermasalah, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)
AMNT-Unram dan Nexus3 Foundation Teken MoU Penanganan PETI NTB Mataram (Suara NTB) PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Universitas Mataram dan Nexus3 Foundation (sebelumnya dikenal sebagai BaliFokus Foundation). Kerjasama ini dalam rangka pemantauan dan penanganan dampak lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di kawasan-kawasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah NTB. MoU tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau, Wakil Ketua Nexus3 Foundation Yuyun Ismawati Drwiega, dan Rektor Universitas Mataram
(Unram) Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum pada kegiatan buka bersama Kamis (23/5) di Hotel Santika Mataram. Rachmat mengatakan, penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, konstruktif, saling menghormati, berorientasi pada solusi yang berkelanjutan dan mengedepankan semangat kekeluargaan. Kerja sama ini juga mengupayakan dan mendorong masyarakat, penambangan, dan para tenaga kerja yang terkait dengan pengolahan atau ekstraksi emas untuk memiliki kesadaran akan hidup sehat dan bebas racun di titik-titik panas PETI di wilayah NTB. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/bul)
MOU - Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau (tengah), Wakil Ketua Nexus3 FoundationYuyun Ismawati Drwiega (kanan), dan Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum foto bersama usai penandatanganan MoU, Kamis (23/5) di Hotel Santika Mataram.