Edisi Kamis 24 Mei 2018 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

KAMIS, 24 MEI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Tinggi Tinggi,, Hasrat Umat Islam Lombok Membangun Masjid HASRAT umat Islam yang ada di Lombok sangat tinggi untuk membangun masjid. Masjid-masjid yang ada di Lombok, khususnya Lotim terlihat banyak yang mentereng. Meskipun jemaahnya tidak banyak, namun dalam beberapa tahun ke depan pasti akan semakin ramai seiring pertumbuhan penduduk. ‘’Masjid-masjid kita sekarang ini sangat luar biasa bagusbagus, indah dan besar, jangan lihat sekarang. Lihatlah beberapa tahun yang akan datang, ‘’ ujar Ali BD saat silaturahmi dengan warga Rumeneng di Masjid Rumeneng Paokmotong.

Gambaran jemaah yang masih sedikit dan sebagian besar kurang mampu memang terkesan tak masuk akal dengan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan masjidnya yang besar.

Bersambung ke hal 15

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

TGH. Madlul Khaer:

Pemimpin yang Baik

(Suara NTB/ist)

PENDIRI Pondok Pesantren Al Khaer, TGH Madlul Khaer mengaku mengenal Ali BD sejak menjadi Bupati Lombok Timur (Lotim) periode pertama 2003-2008.

Sebelumnya, pembina Majelis Taklim Al Khaer ini mengaku hanya mengenal nama. Namun, kini Ali BD dikenal sebagai sosok pemimpin yang luar biasa.

Tuan guru yang pernah menimba ilmu di Solatiyah Makkah ini mengagumi sosok Amaq Asrul sebagai Bupati Lotim.

Bersambung ke hal 15

Eksplorasi Cadangan Emas Dompu Tunggu Izin Kementerian LHK Mataram (Suara NTB) – PT. Sumbawa Timur Mining (STM) akan melakukan penambangan emas bawah tanah atau tertutup di wilayah hutan lindung Hu’u Kabupaten Dompu.

Perusahaan pertambangan yang di dalamnya PT. Aneka Tambang (Antam) dan Vale, perusahaan tambang asal Brazil ini sedang mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk melakukan eksplorasi yang ketiga kalinya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

TO K O H Provinsi Paling Menjanjikan KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, sektor tambang memiliki peran strategis dalam pembentukan PDRB. Tahun 2015 lalu, tambang menjadi suspensi bagi NTB hingga menoreh sejarah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi 26 persen, tertinggi di Indonesia. Ekspor tambang saat itu menggeliat.

Bersambung ke hal 15

Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/5) siang mengatakan, pihak perusahaan sudah mengajukan izin ke Kementerian LHK. Beberapa waktu lalu, pihaknya bersama perusahaan pertambangan emas itu telah melakukan survei lokasi ke

wilayah hutan lindung Hu’u.

“Tinggal nunggu izin keluar dari Jakarta. IPPKH eksplorasi yang sedang diurus izinnya. Sudah dua kali diberikan IPPKH eksplorasi,” kata Madani.

Penambangan emas di Hu’u ini, kata Madani tidak seperti di PT. Newmont Nusa

Tenggara (NNT) yang sekarang menjadi Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berlokasi di Batu Hijau Sumbawa Barat. Penambangan emas oleh STM di Hu’u ini direncanakan tertutup atau tambang bawah tanah.

Bersambung ke hal 15

Delapan Berkas Kasasi

(Suara NTB/ars)

MULAI RUSAK - Sejumlah bocah bermain di dergama apung Kuta Lombok Tengah. Kondisi fisik proyek yang mulai rusak ini sedang diusut Kejati NTB.

Abadi (suarantb/ars)

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1439 H/2018 M 05:01

12:15

15:35

aram (UMM), Dr. Dwi Winarti, ST.,MT menjelaskan, Dompu, khususnya Kecamatan Hu’u masuk dalam jalur busur Sunda-Banda Arc. Dalam teori geologi disebut sebagai jalur magma gunung api yang menghasilkan emas dan tembaga.

“Dalam istilah geologi disebut dengan jalur busur Sunda-Banda Arc Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kejati NTB memastikan mengambil alih penyelidikan dugaan penyimpangan proyek Dermaga Apung di Pantai Kuta dan Selong Belanak, Lombok Tengah.

Pengambil alihan ini setelah diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Aspidsus Kejati NTB, Ary Ariansyah Harahap, SH melalui Kasi Penyidikan Zulkifli, SH membenarkan pengambil alihan penyelidikan dermaga tersebut.

Namun tidak disebutkan tahapannya. “Sedang dalam proses penanganan,” jawabnya singkat kemarin.

Soal bagaimana perkembangan penyelidikan, tak dijelaskan karena alasan tidak bisa memberi keterangan, mengingat kasus ini sedang dalam penyelidikan. Proyek pembangunan dermaga apung di Pantai Selong Belanak dikerjakan oleh CV.AM dan pembangunan dermaga apung di Pantai Kuta dikerjakan CV. CCJ. Anggaran pembangunan proyek dermaga apung di Pantai Selong Belanak itu Rp 2.7 miliar dan Pantai Kuta Rp 4.3 miliar.

Dugaan penyimpangan proyek dermaga apung di Pantai Selong Belanak dan Kuta sebelumnya didalami Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Kajari Loteng Feri Mupahir mengatakan, untuk dermaga apung di Selong Belanak ditangani Kejati NTB. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

04:51

KABUPATEN Dompu tercatat sebagai salah satu daerah yang menyimpan endapan mineral jenis emas, setelah Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Namun untuk mengetahui persis cadangan emas, harus melalui proses eksplorasi detail.

Dosen Geologi Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mat-

Kasus Dermaga Kuta Diambil Alih Kejati NTB

Endang Tri Wahyuningsih

SEDIKITNYA delapan terpidana kasus korupsi berkasnya masuk kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Perkara yang masuk itu merupakan berkas yang sudah diputus di tingkat pertama dan banding.

Dalam catatan Pengadilan Tipikor Mataram, delapan berkas itu merupakan perkara yang diputus tahun 2018. Satu diantaranya putus tahun 2017.

Diantaranya Terpidana Drs. H. Rusyidi, M.SI, pengajuan permohonan kasasi tanggal 11 Januari, Bersambung ke hal 15

Dompu Jadi Jalur Magma Menghasilkan Emas

18:06

19:19

Fauzan Zakaria Jabat Ketua BPPD NTB Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat kisruh, akhirnya polemik mengenai penentuan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB periode 2018 – 2022 menemukan titik terang. Anggota unsur penentu kebijakan BPPD NTB, H. Fauzan Zakaria terpilih dan ditetapkan menjadi ketua.

Terpilihnya Fauzan menjadi ketua BPPD NTB disepakati oleh tim sembilan dalam rapat di Ruang Rapat Sekda NTB, Rabu (23/5) siang.

Dalam rapat yang dihadiri sembilan penentu kebijakan BPPD NTB ini, hadir juga Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D. Dalam rapat tersebut, diputuskan Ketua BPPD NTB, H.

Fauzan Zakaria, Wakil Ketua BPPD NTB, L. Abdul Hadi Faishal dan Sekretaris BPPD NTB, M. Nur Haedin.

Ketua BPPD NTB, H. Fauzan Zakaria yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/5) sore membenarkan telah ditetapkan pengurus BPPD NTB yang baru. Ia mengatakan pengurus BPPD NTB yang baru tak perlu dilantik oleh gubernur.

“Sudah langsung tadi (kemarin) penetapan,” ujarnya.

Usai terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua BPPD NTB, Fauzan mengatakan langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah konsolidasi dengan seluruh pengurus. Kemudian membentuk badan pelaksana harian. Selanjutnya, melaksanakan pro-

gram-program BPPD NTB. “Kita akan lakukan langkahlangkah percepatan. Waktu kita tidak terlalu banyak yang tersisa dalam tahun ini,” katanya.

Tahun 2018, kata Fauzan, Pemprov menargetkan angka kunjungan wisatawan sebanyak 4 juta orang. Baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Untuk mengejar target angka kunjungan wisatawan ini, berbagai langkah promosi, pemasaran dan sosialisasi akan dilakukan. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Sekarang adalah zaman digital. Kita juga coba berbuat maksimal memanfaatkan promosi digital,” imbuhnya.

Fauzan mengatakan, perbedaan pandangan yang ter-

jadi sebelumnya mengenai penentuan Ketua BPPD NTB sudah berakhir. Semua sudah mengikrarkan diri atau menyatakan siap bersinergi dan bersatu memaksimalkan po-

tensi masing-masing untuk memajukan pariwisata NTB. “Yang kemarin adalah bagian dari proses untuk lebih baik,” tandasnya.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 24 Mei 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Soal Proyek Bale Budaya Optimis Pajak Melebihi Target TARGET penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di tahun 2018 yang ditetapkan oleh BKD kota Mataram untuk tiap kelurahan mulai perlahan dikejar.

Seperti di kelurahan Mataram Barat yang optimis di tahun ini penerimaan pajak mampu melebihi target. Hal itu disampaikan oleh lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri T kepada Suara NTB, kemarin. Dia mengatakan pihaknya sudah mulai berupaya melakukan berbagai langkah untuk mencapai target tersebut.

“Berkaca dari tahun kemarin, di mana penerimaan pajak di Mataram Barat melampaui target yang (Suara NTB/uul) sudah ditetapkan,” terangnLisdiyanto Tri T ya. Malahan persentase penerimaan pajaknya melebihi 90% dari target. Apalagi target pajak sekarang sudah ditetapkan baku oleh BKD, bukan oleh kelurahan sehingga mempermudah pelaksanaannya.

Lis menerangkan penerimaan pajak terbesar berasal dari masyarakat wajib pajak yang jumlahnya cukup banyak di Mataram Barat. “Selain itu penerimaan pajak dari rumah dinas juga menjadi salah satu sumbernya,” ujarnya. Sedangkan perkantoran dan sekolah yang jumlahnya banyak di wilayah Mataram Barat tidak termasuk wajib pajak.

Untuk itu, pihaknya menggunakan berbagai macam cara agar masyarakat wajib pajak mau dan sadar dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak. “Salah satunya adalah saat pengurusan dokumen apapun di kelurahan, harus menyertakan bukti pelunasan pajak,” kata Lis. Apalagi setelah adanya peraturan yang mendukung aturan tersebut, semakin membuat kinerjanya menjadi semakin mudah.

“Kalau untuk mobil pajak yang datang langsung ke kelurahan belum ada di tahun ini,” jelasnya. Meskipun belum ada, pihaknya akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut dan optimis bisa melampaui penerimaan tahun kemarin. (uul)

Kelebihan Pembayaran Harus Segera Dikembalikan Mataram (Suara NTB) Inspektorat mengingatkan Dinas Pariwisata Kota Mataram, segera mengembalikan kelebihan pembayaran terhadap pengerjaan bale budaya.

Proyek ini dikerjakan oleh rekanan dengan kontrak Rp1,7 miliar dari pagu anggaran Rp2,06 miliar. Pengembalian anggaran ini diketahui Dispar membayar sesuai kelebihan volume.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, Rabu (23/5) menjelaskan, sebagai auditor pengawas internal pemerintah, pihaknya mengingatkan Kepala Dinas Pariwisata, agar segera menindaklanjuti semuan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Kalaupun seandainya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tapi masih terdapat tunggakan, Dispar diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti. “ Kami dari Inspektorat akan

terus memantau perkembangan tindak temuan tersebut,” kata Makbul. Secara detail disampaikan, dari hasil audit ditemukan kelebihan pembayaran pada pengerjaan bale budaya.

Jumlah yang pasti belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata senilai Rp105.213.580,93.

Selain bale budaya, auditor negara juga menemukan kelebihan pembayaran pekerjaan panggung di Taman Sangkareang. Rekanan diketahui kooperatif dan telah mengembalikan kelebihan pembayaran sekitar

Rp 42 juta. Makbul menambahkan, pengembalian anggaran ke kas daerah juga sudah diinstruksikan oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, untuk mengembalikan paling lambat 18 Mei pekan kemarin.

“Pak Plt Walikota sudah menginstruksikan untuk dikembalikan,” tambahnya.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda, yang juga Asisten III Setda Kota Mataram, Wartan, SH. MH., tidak memberikan detail penjelasan terkait pengembalian anggaran di dua OPD tersebut.

(Suara NTB/lin)

DICAT ULANG - Seorang petugas tengah melakukan pengecatan ulang bola-bola penghias trotoar di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Rabu (23/5). Hujan dan panas telah membuat warna bola-bola tersebut memudar dan aus. Pemkot semestinya menyiapkan anggaran sepanjang tahun untuk menjaga warna bola-bola tersebut tetap segar.

DPPKB Lakukan Pembinaan Kader KB Se - Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), melakukan pembinaan kepada kader keluarga berencana (KB) se - Kota Mataram.

Pembinaan terhadap mitra kerja tersebut menurut Kepala DPPKB, Drs. Sutrisno, Rabu (23/5), karena kader memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat.

Sasaran advokasi maupun edukasi tersebut diprioritaskan bagi pasangan usia subur dan generasi muda yang menjadi sasaran program. Ditambahkan, advokasi dan penyuluhan terhadap program KKBPK dinilai penting, karena berkaitan langsung dengan keluarga dan generasi muda.

“Ini penting untuk mengubah perilaku pasangan usia subur untuk mengatur kelahiran yang sehat. Dan, generasi muda juga mempersiapkan diri menjadi generasi yang kuat dan berkualitas,” terangnya. Pembinaan kader KB merupakan agenda rutin yang programkan sekali dalam tiga bulan. Kali ini, pembinaan kader se Kota Mataram berlangsung Senin - Selasa (21-22/5).

Ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program KKBPK berdasarkan target di masing -

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN KADER - Pertemuan kader KB di Kecamatan Mataram yang dilakukan oleh DPPKB Kota Mataram. Kegiatan rutin digelar sekali dalam tiga bulan. Selain sebagai bentuk silaturahmi, juga mengevaluasi capaian program KKBPK di masing - masing kecamatan. masing kecamatan. Item yang dievaluasi tambahnya, capaian KB baru atau ulangan, pelaksanaan kelompok binaan keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, PIK/R serta usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

“Sejumlah program itu kita lihat. Apakah ada kemajuan atau sebaliknya,” ujarnya. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan. Di antaranya sebut Sutrisno, para kader KB yang menjadi mitra kerja akan tetap giat dan konsisten memberikan penyuluhan serta advokasi ke masyarakat.

Hal ini dimaksudkan agar pe-

serta PUS ikut ber KB. Terhadap progres capaian peserta KB baru telah mencapai target 26,95 persen dari target 10.443 peserta. Sementara, peserta KB baru/ulangan dapat dipertahankan bahkan meningkat. Saat ini telah mencapai 101,08 persen.

Dengan progresivitas capaian tersebut, maka diharapkan dapat melahirkan generasi yang kuat dan tangguh. Sutrisno juga mengingatkan, kelompok dibentuk di wilayah binaan agar mempercepat terwujudnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kota Mataram. (cem/*)

Perubahan Desain

Lelang Proyek Gerbang Lingkar Selatan Tertunda Herman (Suara NTB/fit)

Hanya saja, temuan BPK telah diproses oleh Badan Keuangan

dan Inspektorat untuk ditindaklanjuti. (cem)

Pencairan Gaji 13 Menunggu Instruksi Pusat

Harus Ada Solusi Permanen ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., mengaku prihatin dengan kondisi perajin cukli di Rungkang Jangkok Kota Mataram. Sebenarnya, tidak sulit membuat cukli menjadi lebih terkenal dari saat ini. Apalagi cukli merupakan kerajinan ikon Kota Mataram. ‘’Di sinilah pemerintah harus hadir,’’ katanya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin.

Herman mengatakan, pangsa pasar cukli sudah jelas.

Malah daerah lain banyak yang mengikuti. Oleh karena itu, para perajin seharusnya dimediasi dan dibina oleh pemerintah. ‘’Bagaimana mereka (pemerintah, red) memberikan sentuhan agar jangan sampai ada yang gulung tikar dan hanya tersisa satu dua perajin saja,’’ sesalnya. Pendiri kampung UMKM Babakan ini melihat ada hal yang seharusnya diintervensi oleh pemerintah.

Politisi Gerindra ini tidak memungkiri bahwa perhatian Pemkot Mataram terhadap masa depan para perajin cukli di daerah ini terbilang masih minim. Herman sepakat, Pemkot Mataram paling tidak harus memerankan diri sebagai lokomotif yang mengawali penggunaan cukli. Minimal pada meubelair kantor. ‘’Itu sifatnya hanya tentatif. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mengayomi dan membina para perajin,’’ ucapnya.

Menurut Herman, memang harus ada solusi permanen atas persoalan yang dihadapi para perajin cukli. Antara lain, perajin cukli diberi pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas produk. Dikatakan Herman, selain ketidakberpihakan pemerintah, persaingan usaha juga diyakini menjadi salah satu penyebab redupnya kerajinan cukli.

Mantan wakil ketua Komisi IV ini membantah harga jual produk cukli yang tinggi menjadi penyebab enggannya masyarakat menggunakan cukli. ‘’Sebenarnya ini automatically. Ketika produk itu punya ciri khas, dia akan laris dan harga tidak menjadi masalah,’’ tegasnya. Dikatakan Herman, cukli adalah jenis kerajinan yang seninya luar biasa. ‘’Dan itu hanya Kota Mataram yang punya dulunya,’’ imbuh Herman.

Sehingga, sangat disayangkan ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lamban menyikapi hal ini.

Misalnya dalam hal pemberian hak paten produk itu.

Herman menegaskan harus ada legalitas supaya tidak ditiru oleh daerah lain. ‘’Kita tahu daerah yang terkenal dengan kerajinan kayunya itu Jepara dan Solo, siapa tahu nanti direbrand di sana.

Nah ini yang harus kita antisipasi,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

PROYEK PANGGUNG - Seorang pekerja sedang mengerjakan proyek panggung utama di Taman Sangkareang. Hasil temuan BPK ada kelebihan pembayaran sekitar Rp 42 juta.

Dan, rekanan diketahui telah mengembalikan.

Mataram (Suara NTB) Empat paket proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, tahap penyelesaian dokumen. Namun, satu di antaranya lelang tertunda akibat tiga kali perubahan desain struktur bangunan.

Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, Rabu (23/ 5) menegaskan, sebenarnya pihaknya tidak lelet mengajukan lelang. Tetapi ada persoalan teknis yang harus diselesaikan berdasarkan pertimbangan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Seperti gedung kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) menunggu penghapusan aset, gerbang harus koordinasi dengan Balai Jalan Nasional.

“Kita bukannya lelet. Buktinya, ada persoalan lain,” kata

dia. TP4D lanjutnya, tidak ingin ada masalah di kemudian hari berkaitan dengan proyek tersebut. Pihaknya juga tidak bisa gegabah tanpa perencanaan yang tepat.

Mahmuddin menambahkan, kasus sama seperti pengerjaan gerbang, dokumen lelangnya tidak bisa diserahkan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan pengerjaan proyek di atas jalan nasional. “Kita sejak tahun lalu koordinaskan ke BJN. Sekarang ini sudah tiga kali perubahan desain,” terangnya.

Disesalkan, ekspose awal dengan BJN tidak memberikan masukan teknis. Setelah rapat finalisasi disampaikan bahwa tidak boleh menyentuh di atas jalan nasional. Kecuali bagian atas saja. Praktis desain mengalami perubahan.

Sedangkan, konstruksi bangunan semua pabrikasi. “Ini

tidak seperti pekerjaan beton.

Otomatis harus koordinasi lagi dengan pabrik,” tambahnya.

Dia menyebutkan, empat paket proyek yang belum dielang adalah monumen di Lingkar Selatan senilai Rp1,5 miliar, gerbang Rp5 miliar, Detail Engineering Design (DED) Kantor Walikota Rp1,5 miliar dan gedung Kantor BKD Rp1,5 miliar. Dokumen untuk tiga paket sebentar lagi rampung dan akan diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram untuk segera ditender.

“Jadi kalau struktur kolongya berubah, otomatis atapnya berubah juga,” tandasnya. Perubahan desain gerbang diharapkan tidak ada perubahan sesuai keinginan pemerintah. Oleh karena itu, harus lebih teliti dan cermat merinci rencana anggaran belanja. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pencairan gaji 13 dan gaji 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menunggu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp42 miliar dengan rincian Rp21 miliar untuk gaji 13 dan Rp21 miliar untuk gaji 14.

“Total untuk gaji 13 itu, setelah dikurangi tunjangan beras. Sama halnya dengan total untuk gaji 14 itu setelah dikurangi tunjangan juga,” kata Sekretaris BKD Kota Mataram H. Nizar Deni Cahyadi, di Mataram, Rabu (23/5).

Deni mengatakan bahwa pihaknya belum dapat membagikan gaji 13 karena belum ada petunjuk teknisnya (juknis).

Hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dan surat edaran dari Mendagri dan Menkeu. Dengan demikian dapat diketahui siapa saja yang akan mendapatkan gaji 13 nantinya.

“Sekarang kami belum bisa bagikan karena juknis belum keluar. Surat edaran dari Mendagri dan Menkeu juga belum keluar. Masih menunggu itu kapan ya kita lihat saja nanti. Kemungkinan tanggal 4 Juni baru dibagi yang gaji 13.

Dan gaji 14 juga akan dibagikan pada bulan yang sama, sekitar tanggal 30,” ujarnya.

Sementara itu untuk gaji bulanan ASN, pihaknya juga sudah menyiapkan Rp22,5 miliar. Gaji itu akan dibagikan kepada 5.201 ASN yang bertugas di Kota Mataram. Sementara

(Suara NTB/lin)

H. Nizar Deni Cahyadi untuk jabatan politik belum diketahui apakah akan mendapatkan gaji 13 atau tidak. Semuanya masih menunggu juknis yang menjadi acuan pencairan gaji 13 dan gaji 14.

“Kalau memang ada surat edarannya bisa saja dapat.

Seperti halnya tahun lalu, Walikota itu dapat. Yang jelas kita sudah siapkan anggarannya, bagaimana juknisnya kita tunggu saja,” ujarnya. Pihaknya belum dapat memastikan siapa saja yang akan mendapatkan gaji 13 dan 14 sebelum ada surat edaran dari menteri. Sehingga ia meminta kepada ASN untuk bersabar dan menunggu dengan tenang.

Sementara terkait dengan adanya desas-desus tidak adanya gaji 13 untuk honorer, pihaknya juga tidak dapat berkomentar lebih banyak. Sebab ia belum melihat juknis yang menjadi acauan kepada siapa saja gaji 13 itu akan diberikan. (lin)

Tekan Kekerasaan terhadap Anak

DP3A Bentuk Satgas di 50 Kelurahan Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, membentuk Satgas di 50 kelurahan.

Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat menekan angka kekerasaan terhadap anak.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, pembentukan Satgas sebagai perpanjangan tangan pemerintah di kelurahan, sehingga mereka menjadi terdepan mencegah kekerasaan terhadap perempuan dan anak.

Dalam pembentukan Satgas tersebut, pihaknya juga akan menyusun rencana aksi. Rencana aksi ini berkaitan dengan pembentukan standar operasional prosedur (SOP), etika Satgas dan rencana Bimtek. “Yang ikut pembekalan itu 50 orang. Kita ambil satu orang satu kelurahan,” kata Dewi, Rabu (23/5).

Menurut dia, keberadaan Satgas selain sebagai pendamping diharapkan juga lebih cepat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan. OPD teknis rentang kendalinya jauh, sehingga lebih mengena keberadaan Satgas.

Kalaupun nantinya persoalan tidak bisa selesai tahap media-

(Suara NTB/cem)

Hj. Dewi Mardiana Ariany si, kasusnya bisa saja dibawa ke ranah hukum. “Nanti kita bawa ke Unit PPA Polres Mataram,” tambahnya.

Keberadaan Satgas yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, Bhabinkamtibmas serta tokoh yang disegani diharapkan menjadi cerminan. Mereka bisa memberikan edukasi sekaligus advokasi ke masyarakat. Rencananya, 50 Satgas akan dilaunching pasca pengesahan APBD Perubahan. Dengan harapan, mereka bisa action bekerja memberi pendampingan terhadap kasus kekerasaan yang terjadi di masyarakat. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

PENJELASAN - Divisi Advokasi LPA NTB, Joko Jumaidi memberikan penjelasan pada pembentukan Satgas yang diselenggarakan oleh DP3A Kota Mataram.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 24 Mei 2018

Halaman 3

Daging Beku Lokal Jadi Alternatif Kendalikan Harga Mataram (Suara NTB) UD. Karya Yudistira mulai memasok daging beku dan daging dingin ke pusat-pusat keramaian. Daging beku dari sapi lokal ini, diharapkan dapat mengendalikan harga daging agar tak melambung saat puasa.

Daging beku lokal ini didatangkan langsung dari Kota Bima.

Pemotongan dilakukan di RPH Asa Kota, di Kota Bima. Lebih dari 3 ton daging beku dan daging dingin ini didistribusikan untuk menjaga stabilitas harga pasaran, khususnya di Kota Mataram.

“Harganya Rp 115.000 perkilo. Kalau tidak dijaga seperti ini, harga pasar bisa menembus Rp 140.000 perkilo,” kata Pengelola RPH Asa Kota, Ir. Khairil usai memonitor distribusi daging di Mataram, Rabu (23/5) kemarin.

Daging beku ini dikemas dengan merek “Tambora NTB Beef”.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB mempertegas, hadirnya daging beku lokal ini dapat menjaga stabilitas harga di pasaran.

Khairil menambahkan, ia akan terus memasok daging lokal ini ke pasaran. Berapapun kebutuhan, ia memastikan akan menyediakannya. UD. Karya Yudistira ini adalah salah satu perusahaan lokal yang bergerak di hilir sektor peternakan. Daging sapi yang dipotongnya, dijual dengan berbagai kelas. Untuk kelas paling bawah, kisaran harganya Rp 80 ribuan perkilo.

Tidak saja sasarannya pusat-pusat keramaian, Khairil menambahkan daging beku dan daging dingin ini juga disiapkan untuk mendukung Operasi Pasar (OP). Saat ini kerjasamanya dilakukan juga dengan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB untuk mengisi Toko Tani Indonesia (TTI) dengan aneka kebutuhan pangan masyarakat harga terjangkau.

Daging lokal kemasan ini diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat dan dapat menekan permainan para spekulan. Daging beku lokal ini juga sangat berbeda dengan daging-daging beku yang dikirim dari luar negeri (impor). Tersedia di tiga outletnya, di Karang Buaya Pagutan, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB di Jalan Airlangga, serta di TTI Dinas Ketahanan Pangan.

UD. Karya Yudistira beberapa waktu terakhir ini telah menghidupkan kembali aktivitas Rumah Potong Hewan (RPH) Asakota, yang sebelumnya di tinggal oleh PT. Berdikari. Pemkot Bima memberikan kepercayaan kepada perusahaan lokal ini untuk mengoptimalkan aset dengan sarana dan prasarana yang disedikan oleh daerah.

Khairil menyebut, kontrak dengan Pemkot setempat dalam rencananya akan terjalin selama lima tahun mendatang. Artinya, tidak saja momen puasa, selanjutnya UD. Karya akan tetap menyediakan daging beku lokal di pasaran. Tidak saja masyarakat umum, ia berencana akan memasok daging lokal kemasan ini ke hotel-hotel dan restoran. Akan bekerjasama dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

“Kita ingin daging lokal ini hadir sebagai penyeimbang, agar harga di pasaran stabil. Karena itu, kita siap memasok kebutuhan daging di dalam daerah,” demikian Khairil. (bul)

(Suara NTB/bul)

TELUR - Telur mengalami kenaikan harga. Padahal di atas kertas ketersediaan stoknya surplus.

Di Atas Kertas, Daging, Telur dan Ayam Surplus Mataram (Suara NTB) Diatas kertas, ketersediaan stok daging sapi, telur, dan daging ayam tercatat masih surplus. Jikapun terjadi kenaikan harga, hal itu sudah menjadi mekanisme pasar.

Memasuki bulan suci ramadhan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), termasuk Tim Satgas Pangan gencar melakukan sidak. Memastikan ketersediaan dan stok kebutuhan tercukupi. Selain dalam rangka stabilisasi harga dan pengendalian inflasi.

Biasanya, saat hari-hari besar keagamaan, harga-harga kebutuhan cenderung mengalami kenaikan. Terutama untuk kebutuhan pokok, telur, daging sapi dan daging ayam

(Suara NTB/bul)

DAGING - Daging kemasan dari sapi lokal yang mulai meramaikan pasar

yang disebut-sebut harganya mengalami tren kenaikan.

Bahkan di Pulau Sumbawa sebagai gudang ternak, harga daging mulai dikeluhkan karena mencapai Rp 120.000/Kg, demikian juga telur ayam naik menjadi Rp 1.800/butir.

Daldiri, SPt, M.Si dari Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB kemudian mengulas hitung-hitungan pemerintah provinsi.

GNE Siap Jadi Penyangga Pangan Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) memprogramkan pengembangan bisnisnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi penyangga pangan. Proses sedang mengarah ke sana.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memberikan rekomendasi dalam rangka pengendalian inflasi.

Salah satunya harus ada perusahaan daerah yang ikut menjadi bagian menyediakan stok pangan agar harga-harga tetap terjaga stabil. Biro Perekonomian Setda NTBpun mengamininya, dan sedang mempersiapkan salah satu BUMD di NTB, dalam hal ini PT. GNE sebagai penyedia kebutuhan pangan strategis.

Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM di temui di Mataram, Rabu (23/5) kemarin menegaskan, pengembangan bisnis perusahaan ke sektor pangan ini telah dibahas di perusahaan yang dipimpinnya.

Pembahasan tersebut mengerucut pada bagaimana hasil-hasil pertanian dan hasil alam lainnya yang dihasilkan di dalam daerah, dapat diolah dalam bentuk pangan olahan. Menjualnya tidak lagi

Rabu, 23

Untuk ketersediaan daging sapi, stoknya sebesar 10.989 ton. Sementara kebutuhannya sebulan hanya 1.000 ton. Stok sebanyak 10.989 ton ini ketersediaan dari Januari 2018 hingga Mei. Jika dikurangi dengan kebutuhan bulanan, masih tersisa stok sampai 5.000-an ton.

“Kuota pengiriman sapi potong sebanyak 44.000 ekor ke luar daerah pun, baru 10.000 yang keluar. Stok kita tercukupi,” katanya.

Demikian juga daging ayam.

(Suara NTB/dok)

H. Syahdan Ilyas gelondongan atau setengah jadi.

Tetapi, yang keluar ke pasar nantinya telah dalam bentuk kemasan, atau pangan olahan jadi.

“Melalui GNE Agro, kita sudah persiapkan dan sedang mengarah ke sana,” ujarnya.

PT. GNE juga telah bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni PT. Puspa Agro Surabaya di Malang, Jawa Timur. Rencananya, kerjasama ini PT. GNE akan menjadi pemasok bahan komoditas lokal, salah satunya jagung. Sayangnya, karena harga beli di Surabaya yang masih lebih rendah dari harga jual petani di NTB, kerjasama ini belum jalan.

Komoditas pangan lainnya, telur, beras, minyak goreng dan sejenisnya, pada prinsipnya Syahdan Ilyas memastikan telah siap. GNE bisa jadi distributor bagi kebutuhan-kebutuhan strategis itu. Syahdan menyebutkan bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemasok.

“Kita kerjasama juga dengan Bulog.

Kita ndak mau urus yang ritel-ritel, kita mau jadi distributor,” katanya.

Tidak saja kebutuhan pangan, bahkan kebutuhan strategis seperti semen, GNE juga mempersiapkan diri. selain itu, Syahdan menyebut telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam hal penyediaan bibit bawang putih impor kepada petani. Perusahaan menurutnya siap mendatangkan 1.000 ton untuk memenuhi kebutuhan benih bawang putih, khususnya di Sembalun, Lombok Timur.

“Butuh dana miliaran. Karena itulah, perlu ada political will dari pemerintah daerah. Paling tidak dibantu dengan dana-dana hibah,” demikian Syahdan Ilyas. (bul)

Ketersediaan stok sebesar 12.894 ton pada periode yang sama di tahun ini. Sementara kebutuhan sebulan hanya 1.209 ton. Stok daging ayam ini juga terus disuburkan dengan masuknya DOC (Day Old Chick) oleh pengusaha.

Stok ini terus menerus dipasok.

Kemudian telur, kebutuhan sebulan hanya 2.176 ton, dengan menghitung kebutuhan ideal perorang 0,45 Kg/kapita/bulan.

Sementara produksi telur, pada Februari mencapai 6.135 ton, Maret 3.166 ton, dan April 3.661 ton. Sementara Mei produksi telur sebesar 2.968 ton.

“Kalaupun terjadi kenaikan, sedikit dan sifatnya masih wajar untuk komoditas ini. Dan sifatnya kondisional,

tergantung permintaan dan pasar. Tetapi harga acuannya sudah ada,” jelas Daldiri.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menurutnya intens melakukan survei harga di lapangan. Untuk tiga jenis kebutuhan pokok dimaksud.

Demikian juga di tingkat distributor, pemantauan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Perdagangan dalam rangka bersama-sama mengendalikan spekulasi pasar.

“Soal harga, kita tidak bisa intervensi. Yang bisa dilakukan memastikan ketersediaan stok dengan kebutuhan,” demikian Daldiri. (bul)

Garuda Indonesia Perkuat Sinergi dengan TNI AU Cengkareng (Suara NTB) Maskapai nasional Garuda Indonesia dan TNI Angkatan Udara, Selasa (22/5) melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Kerjasama tersebut merupakan wujud komitmen sinergi antar institusi pemerintah, sekaligus merupakan pengembangan kerjasama antara Garuda Indonesia dengan TNI AU yang telah terjalin sebelumnya. Kerjasama ini juga merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani antara Panglima TNI dan Menteri BUMN. Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara- Marsekal Muda TNI Anastasius Sumadi di Tangerang.

Melalui kerjasama tersebut, Garuda Indonesia akan memberikan program pendidikan dan fasilitas pelatihan bagi personel penerbang TNI Angkatan Udara khususnya pelatihan rating Boeing 737-800NG. Kedepannya kerjasama ini akan dikembangkan dalam aspek potensial lainnya yang mencakup aspek komersial dan cargo serta aspek lain sesuai kebutuhan.

Kerjasama ini juga merupakan kelanjutan dan penguatan kerjasama antara kedua instansi yang telah terjalin baik selama ini. Kerjasama ini juga merupakan upaya kedua institusi untuk memperkuat sinergi dalam memak-

simalkan potensi untuk pengembangan masing-masing pihak.

Garuda Indonesia mengharapkan kiranya kerjasama ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bukan saja bagi Garuda Indonesia dan TNI AU, namun juga dapat memberikan manfaat bagi para pengguna jasa, stakeholders lain bahkan bagi bangsa dan negara.

Kerjasama ini juga merupakan jawaban yang tepat atas pengembangan potensi kedua institusi di tengah tantangan dan keterbatasan yang ada.

Lebih lanjut, melalui komitmen kerjasama yang dijalin antara Garuda Indonesia dan TNI AU, kedua pihak tersebut juga akan menjalin sinergi untuk saling mendukung dalam upaya pemenuhan tenaga penerbang sehubungan dengan komitmen peningkatan layanan operasional perusahaan.

Selain itu, melalui kerjasama ini Garuda Indonesia dan TNI AU juga bersepakat untuk menjalin komitmen “knowledge management” terkait pengembangan kualitas layanan dan keberlangsungan pengembangan lini operasional antar instansi.

Sebelumnya, Garuda dan TNI AU juga telah melaksanakan beberapa kerjasama, di antaranya pada tahun 2009 Garuda Indonesia dan TNI AU juga telah bekerja sama untuk aspek SDM yang mencakup pengembangan, pelatihan dan pemanfaatan pilot, awak kabin, instruktur, teknisi, serta fasilitas perawatan pesawat. (*)

(Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Garuda Indonesia danTNI Angkatan Udara, Selasa (22/5) melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 24 Mei 2018

Didominasi Wajah Lama PEMILIHAN Legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang di Lombok Barat (Lobar) nampaknya akan didominasi oleh wajah lama. Pasalnya hampir sebagian besar anggota DPRD Lobar yang sekarang menjabat, kembali mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif dalam Pileg Lobar 2019 mendatang. Seperti di Partai Golongan Karya (Golkar). Dimana seluruh anggota fraksi Beringin yang saat ini menjabat mencalonkan diri kembali untuk tetap duduk di kursi DPRD Lobar.

“Para anggota dewan dari Golkar sekarang kembali lagi nyaleg di masing-masing dapilnya (Daerah Pemilihan),” terang Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar Lobar, Adi Subardi yang ditemui di Gerung, kemarin.

Para wakil rakyat yang kembali maju dalam Pileg Lobar itu, sudah lama menduduki kursi DPRD Lobar. Bahkan beberapa di antaranya tercatat sudah menjabat selama dua periode lamanya. “Seharusnya ada yang naik ke Dewan Provinsi,” ujarnya.

Menurutnya, mestinya ada regenerasi calon Legislatif (caleg) yang menempati kursi DPRD Lobar. Namun ia mengaku, dalam kebijakan partaipun tidak diatur adanya larangan atau batasan lamanya menjabat sebagai anggota dewan di wilayah daerah setempat. Termasuk dalam anggaran dasar / anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak diatur hal itu.”Secara AD/ART tidak diatur disana, tapi semestinya dua tiga periode sadar diri,” sarannya.

Seperti diketahui anggota DPRD Lobar dari fraksi Golkar berjumlah 6 orang. Terdiri dari L Hermayadi, H Ahmad Gufron, Imam Kafali, Zulkarnain, H Rahul Amin, dan H Sadli yang belum dilantik untuk pengantian antar waktunya (PAW). Dari sederet nama itu, semuanya sudah mengajukan untuk menjadi kandidat Pileg 2019 di DPD II Partai Golkar Lobar.”Itu semua maju kembali,” ucapnya.

Menyinggung terkait Caleg yang mendaftar di Pileg Provinsi, Subardi mengatakan hanya satu calon saja yang mendaftar.

Sisanya masih didominasi wajah lama, dan anggota yang sebelumnya menjabat menjadi anggota DPR pusat dan kembali lagi mendaftar di provinsi.”Baru lima orang yang mendaftar, cuma satu yang baru itu Ismail. Lima itu Umar Said, Ahmad Ismail, Chris Parangan, H. L. Sujirman dan Saharmuniri,” pungkasnya. (her) Adi Subardi (Suara NTB/her)

PDAM Siapkan Jaringan Khusus di KEK Praya (Suara NTB) Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Praya saat ini tengah mempersiapkan jaringan khusus untuk bisa melayani kebutuhan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Sebagai tahap awal, nantinya akan ada tujuh penampung air bersih di dalam KEK Mandalika dan selanjutnya didistribusikan ke semua kawasan Mandalika.

Demikian disampaikan Direktur Teknis PDAM Praya, L. Sukemi Ardiantara, kepada Suara NTB, Selasa (23/5).

Meski KEK Mandalika saat ini sudah memiliki fasilitas pengolahan air laut menjadi air tawar. Namun sampai sejauh ini fasilitas tersebut belum bisa beroperasi, karena terkendala beberapa hal. Sehingga untuk mengatasi kebutuhan air bersih di KEK Mandalika akan disuplai dari PDAM Praya.

Untuk sumber air bersihnya akan diambil dari fasilitas pengolahan air bersih milik PDAM Praya yang ada di Bendungan Batujai. Sumbernya sama dengan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk Novotel Kuta.

“Hanya saja, karena produksi air bersih di fasilitas pengolahan air bersih di Bendungan Batujai ini saat ini sedang turun, menyusul turunnya debit air bendungan, untuk sementara layanan air bersih untuk KEK Mandalika masih belum bisa maksimal,” jelasnya.

Sukemi menegaskan, adanya layanan air bersih untuk KEK Mandalika tidak akan mengganggu layanan bagi pelanggan lainnya. Alasannya, pihaknya sudah mengukur kemampuan produksi air bersih dengan kebutuhan pelanggan yang ada di jaringan tersebut. Dengan kata lain, pada saat musim kemarau sekarang ini mungkin tidak bisa maksimal layanan air bersihnya termasuk untuk KEK Mandalika. (kir)

Masalah Ahmadiyah, Staf Kepresidenan Turun ke Lotim Selong (Suara NTB) Perwakilan dari Kepala Staf Kepresidenan, Munajab bertemu dengan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Ahsanul Khalik. Munajab datang bersama mantan Ketua Komnas HAM untuk mendengar langsung terkait kejadian masalah Ahmadiyah di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur beberapa waktu lalu.

Usai diterima oleh Pjs Bupati, Munajab dan rombongan turun ke lokasi pemukiman warga Ahmadiyah di Desa Gereneng. Mereka didampingi langsung Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lotim, Sudirman.

“Tadi mereka sudah turun bersama Pak Kaban Kesbangpol, turun ke lokasi meninjau rumah jemaat Ahmadiyah itu,” ujar Pjs Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik usai menerima perwakilan.

Menurutnya, kedatangan pejabat dari Kantor Staf kepresidenan itu, jam 10:00 wita. Namun untuk pembahasan resmi terkait persoalan Ahmadiyah akan dilakukan Kamis ini.

Pembahasan akan diikuti semua anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Terpisah, Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, sangat mendukung rencana atau usulan dari beberapa pihak terkait rencana lokalisasi terhadap warga Ahmadiyah. Selain itu, dari Kemenag akan menurunkan tim untuk melakukan pendekatan maupun pembinaan agar warga Ahmadiyah kembali ajaran Islam yang sebenarnya. (yon)

(Suara NTB/Humas Pemda Lotim).

BERSAMA - Perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan, Munajab (kiri) bersama mantan Ketua Komnas HAM, (kanan) saat menemui Pjs Bupati terkait persoalan Ahmadiyah, Rabu (23/5).

Halaman 4

Loteng Usulkan 1.400 Formasi CPNS Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah mengajukan sekitar 1.400 formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direncanakan akan dibuka tahun ini kepada pemerintah pusat. Dari formasi yang diajukan tersebut untuk formasi guru dan tenaga kesehatan paling dominan dtambah formasi untuk tenaga teknis tertentu lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP, Rabu (23/5), mengatakan untuk penerimaan CPNS yang direncanakan dibuka tahun ini, pihaknya fokus untuk mengisi formasi guru dan tenaga kesehatan saja. Mengingat, jumlah PNS untuk tena-

ga pendidikan dan kesehatan masih sangat kurang.

Belum lagi, dampak moratorium penerimaan CPNS yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak empat yang lalu, jumlah tenaga pendidik dan kesehatan dari kalangan PNS semakin jauh berkurang.

“Sejak moratorium peneri-

maan CPNS berlaku sekitar tahun 2014 lalu, jumlah PNS lingkup Pemkab Loteng yang pensiun mencapai sekitar 4.000 ribu orang,” jelasnya.

Kebanyakan PNS yang pensiun dari unsur tenaga kesehatan maupun pendidikan, sehingga wajar kalau formasi tenaga pendidikan dan kese-

hatan lebih diutamakan pada penerimaan CPNS kali ini.

Mengingat, sebelum moratorium peneriman CPNS diberlakukan oleh pemerintah pusat, jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan Loteng sudah sangat kurang.

Selain tenaga kesehatan dan pendidikan, formasi CPNS untuk tenaga ahli bidang teknologi dan informasi juga jadi perhatian, karena untuk tenaga teknis tersebut, jumlahnya masih sangat terbatas. Sementara pemerintah daerah didorong mulai memberlakukan sistem elektronik

di semua aspek pemerintahan oleh pemerintah pusat.

“Sekarang ini semua serba elektronik. Jadi kesiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang ini penting dipersiapkan dengan maksimal,” tegasnya.

Disinggung apakah sudah ada kepastian jumlah formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi Pemkab Loteng, Nazili mengaku sejah ini belum. Pihaknya baru diminta mengajukan usulan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. (kir)

Melonjak, Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Lembar

(Suara NTB/BPBD Lotim)

DISTRIBUSIKAN AIR - Petugas dari BPBD Lotim saat mendistribusikan air bersih pada masyarakat di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru.

Lima Desa di Lotim Mulai Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai mendistribusikan air bersih terhadap sejumlah desa di Lotim.

Pasalnya, saat ini terdapat lima desa di Lotim yang sudah mengalami krisis air bersih, yakni Desa Batu Nampar Selatan, Desa Sunut, Desa Ujung Ketangga dan Desa Sekaroh untuk di Kecamatan Jerowaru. Sementara satu desa lagi di Kecamatan Suela yakni Desa Suntalangu.

Kepada Suara NTB, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menyebutkan lima desa itu yang sudah melayangkan surat permintaan untuk dilakukan droping air bersih. Sehingga dari permintaan itu pihak BPBD langsung menindaklanjuti dengan dilakukan tindakan droping air bersih sesuai dengan kebutuhan.

Selasa (22/5) lalu, BPBD Lotim mendistribusikan air bersih ke Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Distribusi itu dilakukan berdasarkan permohonan Kepala Desa Sekaroh ke BPBD Lotim. Di sana, kata Lalu Rusnan, diturunkan se-

banyak dua armada tangki air bersih, pendistribusian dilakukan di Dusun Telone dan Dusun Sekaroh Desa Sekaroh masing-masing 1 tangki.

Pendistribusi di Desa Sekaroh, dilanjutkan dilakukan pada Rabu kemarin, mengingat masih adanya desa yang belum terpenuhi air bersih yakni di Dusun Ujung Ketangga Desa Sekaroh. “Jadi pemerintah desa yang bersurat untuk dilakukan pendistribusian air bersih, langsung kita sikapi, sehingga kebutuhan mereka akan air bersih dapat terpenuhi langsung,”ujarnya.

Dijelaskannya setiap tahun masyarakat di Kabupaten Lotim terutama di wilayahwilayah tertentu secara rutin mengalami krisis air bersih.

Untuk itu, pihak dari BPBD Lotim sudah siap siaga untuk mengantisipasi hal demikian dan bergerak apabila ada permintaan dari masyarakat.

BPBD Lotim tetap menunggu daerah-daerah lain yang melayangkan permintaan.

Menurutnya, untuk pendropan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, harus menunggu permintaan mulai dari jumlah yang didistribusikan karena dalam surat permintaan akan

dilihat kebutuhannya.

Adapun untuk wilayah yang terdampak kekeringan selama tiga tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2016 bahwa jumlah kecamatan yang terdampak kekeringan sebanyak 12 kecamatan, kemudian tahun 2017 menjadi 9 kecamatan dan pada akhir tahun 2017 memasuki 2018 terus berkurang menjadi 7 kecamatan.

Terus berkurangnya wilayah terdampak kekernngan, karena pemerintah sudah membangun bak penampung terhadap titik-titik yang menjadi sumber mata air, kemudian dialirkan menggunakan pipanisasi ke pemukiman penduduk. Sehingga di wilayah itu tidak lagi didropkan air bersih.

Selanjutnya, yang menjadi lokasi keberadaan air bawah tanah dengan melibatkan dinas terkait dengan melakukan survei geoslistrik, maka dibangunkan sumur bor.

Adapun 7 kecamatan yang masih terdampak mengalami kekeringan di tahun 2018, yakni Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Barat, Sakra, Pringgabaya, Terara dan Masbagik sebagian. Untuk musim kemarau diprediksi hingga bulan November 2018. (yon)

Rumah Adat Limbungan Tak Ada Akses Air Bersih Selong (Suara NTB) Warga yang mendiami Rumah Adat Limbungan Desa Prigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur belum memiliki akses air bersih.

Masalah air bersih ini tahun ini akan mulai ditangani.

Anggaran Rp 200 juta dipersiapkan untuk Rumah Adat Limbungan Barat dan Limbungan Timur.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, H. Moh Juhad, warga sudah lama mengeluhkan masalah air bersih. Harapannya tahun ini masalah air bersih ini bisa teratasi dan masyarakat adat Limbungan tidak pusing lagi masalah air bersih.

Warga sebenarnya sudah berusaha mengalirkan air bersih dari sumber mata air terdekat. Akan tetapi belum maksimal. Terlihat hanya menggunakan pipa-pipa kecil dan lebih sering macet. Jarak mata air dengan perkampungan warga pun cukup jauh.

“Dari mata air kampung adat ini jaraknya 4 km,” urainya.

Anggaran Rp 200 juta rencana akan dibagi dua masingmasing Rp 100 juta untuk Limbungan Barat dan Limbungan Timur. Rencananya akan dialirkan pipa dari sumber mata air tersebut. Dibangunkan bak lalu dialirkan ke rumah adat. Konsepnya tetap mengedepankan kearifan lokal. “Kita akan buatkan bong (gentong air), sehingga tidak menghilangkan lokalistik,” ungkapnya.

(Suara NTB/dok)

BELUM ADA - Rumah Adat Limbungan di Desa Perigi Kecamatan Suela masih belum ada akses air bersih. Tahun ini, Pemkab Lotim mengalokasikan Rp200 juta untuk pengadaan akses air bersih.

Dinas Pariwisata Lotim ini selama tiga tahun terakhir ini terus menata kompleks Rumah Adat Limbungan menjadi lebih baik, sehingga bisa menjadi daya tarik wisatawan. Pada tahun 2016 lalu dimulai dengan menata rumah adat dengan alokasi anggaran Rp 2,5 miliar. Menyusul tahun 2017 digunakan anggaran Rp 1,8 miliar untuk melanjutkan penataan rumah adat beserta dengan berugak.

Tahun 2018 tidak ada penataan rumah adat dan lebih mengedepankan fasilitas.

Kondisi saat ini terlihat selang-selang kecil yang terpasang di sekitar rumah adat memperburuk keadaan. “Selang-selang kecil yang ter-

pasang itu kelihatan kayak cacing, kotor. Kita mau buat kehidupan masyarakat adat Limbungan yang sehat dan bersih,” ucapnya.

Limbungan diketahui saat ini belum seperti Sade di Lombok Tengah. Namun kelebihan Limbungan ini jumlah rumah adat lebih banyak. View-nya lebih menarik.

Ada pemandangan alam pegunungan dan hamparan luas pantai yang terpantau dari atas perbukitan. Warga yang mendiami rumah adat sampai saat ini sangat mempertahankan nilai-nilat adat istiadat. “Kalau ada warganya mau rumah pemanen harus keluar dari kompleks rumah adat,” tegasnya. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan barang yang dikelola Pelindo III Lembar mengalami lonjakan cukup signifikan memasuki bulan puasa ini. Terdapat peningkatan bongkar muat sekitar 25 persen dibanding hari biasa, barang yang dibongkar muat ini didominasi oleh sembako.

Selain bongkar muat barang, Pelindo III juga telah melakukan persiapan penanganan penumpang yang datang melalui pelabuhan tersebut.

“Kenaikan bongkar muat barang sekitar 25 persen bulan ini (Mei, red), mulai dari saat memasuki bulan puasa sudah mulai melonjak,” jelas GM Pelindo III Lembar Made Rusli Siniajaya didamping Manager Operasi dan Komersial Herwin dan Manager Keuangan dan SDM Bambang Budi Sugiantoro.

Aktivitas bongkar muat barang jelasnya meningkatkan hingga mendekati lebaran.

Pada hari biasa, bongkar muat dua kali seminggu sedangkan memasuki puasa ini aktivitas bongkar muat hampir tiap hari.

Peningkatan ini terjadi dikarenakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat selama puasa dan lebaran. Sebab jika stok berkurang maka harga akan melonjak. Selain bongkar muat barang, bongkar muat komoditi lain, seperti pupuk dan semen serta minyak juga dijamin lancar. Untuk kontiner juga jelasnya terjadi lonjakan 25 persen dengan jumlah kontainer 600 per hari. Bongkar muat barang, jelasnya didominasi sembako, selain itu minyak, semen dan pupuk.

Dijelaskan untuk pengangkutan penumpang sendiri ada beberapa kapal yang melayani antara lain Tilong Kabila singgah di Lembar dua minggu sekali. Begitu pula kapal roro mengangkut penumpang dua mau penumpang. Untuk penampungan penumpang dan keluarga yang menjemput, sudah ada terminal penumpang Kedaro kapasitas 300 orang dan areal parkir luas. Luas lahan parkir sendiri sekitar 8.600 persegi.

Memasuki lebaran, jumlah penumpang melonjak sehingga disiapkan langkah dengan membentuk tim dan posko disiapkan di Terminal Kedaro.

Pembentukan posko ini selama H-15 dan H+15 lebaran. (her)

(Suara NTB/her)

BONGKAR MUAT - Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Pelindo III Lembar meningkat siginifikan.

Polres Lombok Utara OTT Staf Syahbandar Pelabuhan Bangsal Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada salah satu staf Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) – Syahbandar Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Senin (22/5) sore. Sampai saat ini, satu orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yakni WH, warga yang bearlamat di Jl. Mulawarman, Gerisak, RT. 9, Kelurahan Kekalik Jaya, kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, dalam rilis yang disampaikan kepada wartawan mengatakan, pengungkapan kasus pungutan liar (pungli) berhasil dilakukan pada Senin sore sekitar pukul 16.00 wita. OTT dilakukan terhadap pelayanan publik yang berkenaan dengan pengukuran kapal pada pengurusan pas kecil kapal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pantai Sire, Dusun Sire, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.

“Terlapor atas nama WH (33), kelahiran Sape, Bima, 15 Februari 1985. Pekerjaan sebagai pegawai kontrak di kantor UPP Kelas III Pemenang,” Sebut Metria.

Kronologi kejadian sebagaimana diungkap, bahwa pada hari Senin (21/5), saksi sekaligus korban Parhan menunggu terlapor WH di pantai Sira untuk melakukan pengukuran kapal sebanyak 6 unit yang sudah didaftarkan beberapa bulan lalu.

Parhan pun menunggu lantaran sehari sebelumnya Parhan menerima kontak telpon petugas syahbandar bahwa kapalnya akan diukur oleh WH dan tim.

Selanjutnya pada hari pengukuran kapal, sekitar jam 13.45 wita, pelaku WH menelpon Parhan dan memberitahukan bahwa tim pengukur sudah berada di lokasi. WH pun menanyakan keberadaan kapal yang akan di-

ukur begitu korban tiba di TKP. Kemudian tim mulai mengukur sambil didampingi oleh Parhan.

Menunggu petugas mengukur, Parhan bersama saksi lain, Raden, memilih duduk dan berbincang di berugak yang ada di lokasi kejadian.

“Setelah selesai pengukuran, tim menuju motor untuk kembali dan saksi Parhan menuju motornya di ikuti terlapor WH. Setelah sampai di dekat motor, saksi parhan menanyakan besaran biayanya. Dijawab oleh terlapor biayanya Rp 4 juta. Kemudian saksi Parhan mengambil uang di jok motornya dan memberikan kepada terlapor,” papar Kasat.

Seketika menerima uang dari korban, WH kemudian menghitungnya. Tetapi pada saat bersamaan, saksi Raden datang menangkap terlapor yang telah menerima uang tersebut dan disusul petugas yang lain. Berikutnya terlapor, para saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dimintai keterangan. Adapun barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp 4 juta dengan pecahan 100 ribu sebanyak 40 lembar. “Kita masih penyelidikan, cari pembuktian untuk menentukan pidananya. Sekarang mau gelar perkara dengan Tim Saber Pungli dan Kejaksaan,” katanya.

Dari kasus tersebut, Reskrim Polres Lombok Utara menindaklanjutinya antara lain dengan melengkapi administrasi penyelidikan, memeriksa (interogasi) para saksi dan saksi terlapor, mencari saksi dan bukti petunjuk tambahan, berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli Kabupaten Lombok Utara untuk gelar perkara, menaikkan perkara ke penyedidikan dan penetapan tersangka.

“Tersangka baru 1 orang, WH, dia sendiri yang kondisikan terhadap korban terima uang. Pembuktian yang lain (4 orang PNS di tim) belum cukup,” tandasnya. (ari)

SUARA NTB Kamis, 24 Mei 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 5

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Suara NTB

Mulai Pembibitan, Penerima Program KRPL Berharap Dapat Tingkatkan Gizi dan Pendapatan kon sudah dicairkan ke kelompok penerima dan saat ini sedang dilakukan proses pembibitan di kebun kelompok.

“Setelah bibit siap, nanti akan dibagikan ke anggota kelompok untuk dibudidaya di rumah masing – masing,” katanya.

Sesuai target KRPL tahun 2018, kata Fagih, dikhususkan pada Desa yang terdapat kasus stantingnya dan daerahnya langsung ditetapkan pemerintah pusat. Hanya saja, penentuan kelompok di Desa tersebut oleh Kabupaten. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan gizi keluarga dan menganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Masing – masing kelompok, kata Fagih dialokasikan anggaran sebesar Rp.50 juta dan set-

Parpol Masih ”Lelet” Serap Dana Hibah Taliwang (Suara NTB) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dalam Negeri (Kesbangpoldagri), Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat hingga saat ini baru tiga Partai Politik (Parpol) yang diberikan rekomendasi mencairkan dana hibah bantuan Parpol.

Sementara sisanya sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan, dari pengurus Parpol lain untuk mencairkan bantuan tersebut. Pihaknya juga sudah sering menyuarakan hal tersebut kepada para pengurus parpol, tapi hingga saat ini masih belum digubris.

“Kita sudah sering suarakan (Suara NTB/ils) masalah ini ke pengurus parpol Muhammad Saleh untuk segera mengurus bantuan hibah tersebut. Tapi fakta yang ada di lapangan masih nihil, hal ini terlihat baru tiga parpol yang kita berikan rekomendasi pencairan. Kita juga tetap akan menyuarakan kembali masalah ini, supaya tidak semakin molor proses pencairannya,” ungkap Kepala Kantor Kesbangpoldagri, Drs. Muhammad Saleh MH, Kepada Suara NTB, Rabu (23/5) kemarin.

Dikatakannya, jika melihat jadwal yang telah ditetapkan, sebenarnya proses pencairan bantuan di bulan Mei sudah sangat molor. Karena pihaknya sudah mengingatkan masalah pencairan ini sejak bulan Maret lalu. Tetapi fakta di lapangan sangat berbeda dan hingga saat ini masih molor.

Molornya proses serapan ini tentu disayangkan, karena Parpol ini juga yang akan rugi nantinya karena tidak melaksanakan kegiatan Parpol. (ils)

Polisi Gerebek Tempat Pembuatan Senpi Rakitan Bima (Suara NTB) Jajaran Mapolres Bima menggerebek sebuah rumah di Desa Parado Wane Kecamatan Parado, yang diduga dijadikan tempat pembuatan Senjata api (senpi) rakitan, belum lama ini.

Meski penggerebekan itu tidak berhasil menangkap pelakunya, karena keburu melarikan diri saat akan ditangkap. Namun petugas menyita beberapa barang bukti (BB), seperti dua pucuk senpi rakitan laras pendek dan satu pucuk laras panjang 80 persen jadi.

Kemudian, dua butir proyektil aktif, mesin las listrik, gerinda potong besi besar, kawat las, dua laras yang telah jadi serta gagang senpi laras panjang yang terbuat dari material kayu.

Kapolres Bima, AKPB. Bagus Satrio Wibowo S,IK penggerebekan tempat pembuatan senpi rakitan tersebut, menindaklanjuti laporan masyarakat setempat terkait adanya pembuatan senpi di wilayah Kecamatan parado. “Mendapat informasi ini anggota langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP,” katanya, Rabu (23/5).

Hanya saja, saat dilakukan penggerebekan pelaku yang saat itu diduga tengah merancang senpi rakitan langsung kabur melarikan diri. Petugas sempat melakukan pengejaran namun tidak berhasil didapat. “Pelakunya inisial Yr (20) dan saat ini Ia kita tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO),” ungkapnya.

Ia menjelaskan dari kasus tersebut, pihaknya sudah meminta keterangan dari enam saksi. Dari keterangan para saksi tersebut pihaknya menyimpulkan sementara pelaku membuat senpi sendiri dengan cara sembunyi-sembunyi.

“Untuk itu kami menghimbau oknum Yr agar menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya.

Kapolres menambahkan dari informasi atau keterangan para saksi. Senpi rakitan yang dibuat tersebut diduga juga akan diperjualbelikan kepada komplotan Curanmor. Hanya saja Informasi itu akan terus didalami.

“Untuk oknum Yr ini kita terapkan pasal 1 ayat q UU Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun hingga seumur hidup penjara,” pungkasnya. (uki)

Kuota CPNS 2018

Pemda KSB Berharap Usulannya Dipenuhi Kemenpan RB Taliwang (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap usulan kuota pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diajukannya pada tahun ini sepenuhnya disutujui oleh Kementerian Pemberdyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Harapan Pemda KSB ini tentu hampir sama semua dengan daerah lainnya yang mendapatkan jatah penerimaan CPNS. Mengingat kebutuhan menambah PNS saat ini dirasakan seluruh daerah sebagai dampak diberlakukannya moratorium pengangkatan CPNS dalam beberapa tahun terakhir. “Harapan terbesar kami dari sisi jumlah dan jenis tenaga yang kita usulkan dipenuhi Menpan,” kata kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos. Pada tahun ini Pemda KSB mengusulkan kuota pengangkatan CPNS sebanyak 737 orang. Sesuai prioritas Kemenpan dan kebutuhan kepegawaian di daerah, KSB lebih banyak mengajukan porsi tambahan untuk tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan dalam usulannya kali ini.

Menurut H. Malik, secara nasional tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang paling banyak dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dua jenis tenaga ini mengurusi pelayanan publik dasar pemerintah paling banyak di tingkat lapangan.

“Nah di kita (KSB) ini seiring dengan berlakunya moratorium pengangkatan CPNS, guru-guru kita banyak yang pensiun tapi tidak ada penggantinya. Sedang kalau tenaga kesehatan kita kurang karena fasilitas kesehatan kita bertambah,” imbuhnya. (bug)

iap kelompok beranggotakan 30 orang. Kegiatannya untuk pembuatann kebun bibit, demplot atau kebun contoh, pemanfaatan pekarangan anggota, pemanfaatan kebun sekolah yang dekat dengan lokasi kelompok, dan pengolahan hasil untuk pangan lokal.

Yeni Marlina, S.Pd ketua Kelompok Usaha Bersama Dusun Woro Utara Desa Bakajaya Kecamatan Woja mengungkapkan, proses pembibitan dilakukan pihaknya sejak anggarannya cair dan saat ini masih dalam tahap pembibitan. Bibit yang sudah besar, pihaknya langsung bagikan ke anggota kelompok. “Kebetulan lahan (kebun bibit kelompok) ndak besar.

Makanya kita langsung bagikan ke anggota untuk bibit yang

sudah besar,” katanya.

Bibit yang dibudidaya berupa cabe biasa, cabe keriting, tomat, sawi, kangkung, kancang panjang, bayam, terong lalap, terong panjang, dan daun seledri.

Sayur – sayur ini nantinya tidak hannya dikonsumsi sendiri oleh keluarga anggota kelompok, tapi juga akan dijual ke pasar.

“Hasil penjualannya, kita kembangkan untuk bibit yang lain,” kata Yeni.

Untuk sekolah yang akan bermitra dengan pihaknya dalam program KRPL ini, kata Yeni, SDN 25 Woja. Hanya saja, pihak sekolah belum berkoordinasi dengan pihaknya dan akan ada alokasi khusus untuk sekolah.

“Ini (bibit) khusus untuk anggota kelompok,” jelasnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Ketua Kelompok Usaha Bersama, Yeni Marlina, S.Pd, didampingi anggota saat menyiangi bibit tanaman sayurnya di kelompoknya, Rabu (23/5).

Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammd Fagih, S.Pt.

Dua Tersangka dalam Kasus BOS SMKN 1 Lunyuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi dana BOS SMK Negeri 1 Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, tahun 2015 terus berlanjut. Berkas kasus dengan dua orang tersangka tersebut dilimpahkan polisi ke pihak kejaksaaan, Rabu (23/5). Polres Sumbawa mengungkapkan, kemungkinan hanya ada dua tersangka dalam kasus ini.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, AKP. Zaky Maghfur, SIK yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya pelimpahan berkas kasus tersebut. Dimana pihaknya tetap profesional dalam penanganan kasus ini. “Penanganannya kita coba seprofesional mungkin. Tadi (kemarin, red) berkasnya sudah kita kirim ke kejaksaan,” imbuhnya.

Menurut Zaky, setelah pelimpahan ini, pihaknya tinggal menunggu dipelajari atau diteliti berkasnya oleh jaksa. Jika

nantinya berkas dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti. Tetapi jika ada yang masih kurang atau minta dilengkapi maka akan dipenuhi pihaknya.

“Setelah ini kami menunggu petunjuk jaksa. Biar nanti dipelajari oleh jaksa apakah ada kekurangan atau ndak,” terangnya.

Diakuinya dalam perkara ini kemungkinan besar tidak ada tersangka lain selain dua orang

but, oknum bendahara sekolah diberhentikan dan kepala sekolah dipindahkan.

Kedua oknum tersebut sebelumnya sudah dimintai keterangan. Selain itu, sejumlah saksi dari sekolah setempat juga dimintai keterangan. Mulai Dari kepala sekolah yang baru hingga panitia BOS. Polisi juga sudah menghadirkan beberapa saksi dari pihak Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa saat itu.

Termasuk saksi dari pihak Bank BRI dimintai keterangan terkait pencairan dana BOS. Dalam penyidikan yang dilakukan, polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni mantan kepa-

yang sudah ditetapkan. Kedua tersangka tersebut pada minggu lalu juga sudah ditahan pihaknya. “Kemungkinan tidak ada tersangka lain,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, dana BOS SMK Negeri 1 Lunyuk, Kecamatan Lunyuk, tahun 2015 diduga terjadi penyimpangan. Dana senilai Rp67,2 juta yang dicairkan bendahara dan kepala sekolah saat itu diindikasikan tidak dipergunakan untuk keperluan sekolah. Pasca adanya permasalahan terse-

(Suara NTB/ind)

Zaky Maghfur la sekolah dan mantan bendahara setempat. (ind)

Perambahan Hutan Jadi Sorotan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua pimpinan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menggelar Safari Ramadhan, Selasa (22/5) malam.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, yang menyambangi ujung timur Sumbawa, desa Banda kecamatan Tarano menyinggung soal masih maraknya penangkapan ikan secara ilegal. Sementara Wabup Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah di wilayah barat Sumbawa, Alas menyoroti aksi perambahan hutan.

Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, BSc, di Masjid Nurul Yaqin desa Banda, awalnya mengimbau Kepala Desa (Kades) sebagai ujung tombak pemerintahan di negeri ini. Mengingat perhatian pusat dan daerah bagi pembangunan desa. Tercermin pada besarnya anggaran yang diturunkan ke seluruh desa.

Khusus untuk Kecamatan Tarano yang terdiri dari 8 desa memperoleh dana Desa sebesar Rp6,2 miliar lebih.

Besarnya jumlah dana desa tersebut harus sejalan dengan kemampuan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Di bidang Perikanan, Bupati mengingatkan hasil pengawasan menunjukkan, di kecamatan Tara-

no khususnya di kawasan Teluk Saleh masih terdapat praktek ilegal fishing berupa pengeboman ikan dan potassium. Sehingga mengakibatkan berkurangnya populasi ikan dan rusaknya terumbu karang. Padahal di wilayah tersebut terdapat potensi yang menjadi asset dan daya tarik pariwisata internasional, yaitu ikan hiu paus. Karena itu Bupati minta perhatian pihak pihak terkait dan juga kesadaran masyarakat untuk mengantisipasinya.

Terkait bantuan dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berupa pembangunan rumah khusus nelayan sebanyak 100 unit di desa Labuhan Jambu, berdasarkan SK Bupati Sumbawa nomor 206 tahun 2018 telah ditetapkan penerima manfaat rumah khusus nelayan tersebut sebanyak 100 KK. Kepada warga masyarakat penerima manfaat diminta agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik baiknya serta disyukuri.

Malam yang sama, di desa Baru Kecamatan Alas, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyoroti masalah dana desa dan perambahan hutan yang dijadikan alasan untuk menanam jagung di Kecamatan Alas. Diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan desa, dapat dikerjakan langsung oleh masyarakat setempat, sehingga dapat menyerap tena-

(Suara NTB/arn)

BANTUAN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat saat Safari Ramadhan di Alas. lebih memperhatikan lokasi penanaman. Sebab banyak petani yang menanam jagung di dalam kawasan hutan. “Jangan sampai jangka pendeknya mendapatkan keuntungan, namun untuk jangka panjangnya akan merusak hutan kita, dan kita akan petakan nanti dengan pertanian kira kira lahan mana yang layak dan tidak layak digunakan untuk ditanam

ga kerja lokal. Wabup berharap kepada Camat Alas, untuk tetap mengontrol dan mengawasi penggunaan dana desa, mengingat di desa dan kecamatan lain banyak terjadi penyimpangan dana desa.

Terkait kendala yang dihadapi dalam program Gema Jipi (Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Interegrasi Sapi), Wabup minta kepada petani jagung agar

Waspadai Teror, Personel Masih Disiagakan Dompu (Suara NTB) Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengungkapkan, serangan pelaku teror masih menjadi ancaman di wilayah ini. Karenanya, personel masih terus disiagakan di titik-titik rawan, terutama di tempat-tempat ibadah dan pusat pelayanan umum.

“Aksi teror ini masih menjadi ancaman makanya personel masih tetap kita siagakan,” kata dia kepada Suara NTB, Rabu (23/5).

Serangan pelaku teror dapat sewaktu-waktu terjadi diwilayah ini, terutama dari kelompok radikal yang masuk dalam jaringan pelaku bom bunuh diri dibeberapa wilayah sebelumnya. Dan pengamanan ekstra dengan membekali personel persenjataan lengkap itu tak diketahui pasti sampai kapan akan berlangsung. Yang jelas, harap Suhatta, ada atau tidaknya ancaman di lapangan personel mesti tetap waspada.

“Ada atau tidaknya ancaman

Kasus Merkuri, Tunggu Pemeriksaan Saksi Ahli Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa Barat, masih belum mengambil sikap terkait kasus tindak pidana perdagangan zat berbahaya (air raksa) atau merkuri. Hal tersebut terjadi pasalnya hingga saat ini pihak terkait masih belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli yang membidangi masalah ini.

Kapolres KSB, melakui Kasat Reskrim Iptu Putu Agus Indra SIK, kepada Suara NTB, Rabu (23/5) mengatakan, terkait kasus ini pihaknya masih belum menetapkan satu orang tersangkapun, karena terkendala pemeriksaan saksi ahli.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya kasus ini bisa jelas dan rampung. Sementara itu, terkait dengan status penjual barang berbahaya berinisial FR alias Faizal (35) sifatnya hanya sebagai terperiksa dan diamankan untuk sementara waktu. Ketika nantin-

ya, sudah ada hasil dari pemeriksaan saksi ahli, maka kasus ini akan semakin jelas apakah akan tetap dilanjutkan atau justru dihentikan.

“Kita masih belum mengambil sikap terkait kasus merkuri ini, karena masih butuh proses pemeriksaan saksi ahli sebagai dasar penentuan tersangka,” sebutnya. (ils)

Putu Agus Indra

jagung. Karena tahun ini, program pemerintah mengejar target 1 juta ton jagung,” pungkas Wabup.

Pada Safari Ramadhan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, perwakilan Forkopimda dan para pimpinan OPD itu juga diserahkan bantuan berbagai proyek di Kecamatan Alas dengan total nilai Rp. 221.228.478. (arn)

Didominasi Remaja, Puluhan Pecandu Narkoba Direhabilitasi

itu kita tetap waspada, dan sekarang memang kita masih siaga satukan anggota,” ujarnya.

Selain menekankan pengamanan dititik-titik rawan seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan pelayanan umum jajarannya juga ditutut aktif menggalang masyarakat, khususnya tokoh agama, pemuda dan organisasi kemasyarakatan. Harapannya, mereka turut berperan serta dalam menjaga keamanan wilayah dari serangan aksi teror. (jun)

(Suara NTB/dok)

Dompu (Suara NTB) Kelompok penerima program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) mulai melakukan pembibitan sebelum dibagikan ke anggota kelompok dan sekolah di sekitar. Program ini tidak hanya menambah gizi keluarga anggota kelompok, tapi juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan untuk uang belanja.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin melalui kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Kabupaten Dompu, Muhammd Fagih, S.Pt kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (23/5) kemarin mengungkapkan, program KRPL yang didanai pusat melalui anggaran De-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari Januari hingga Mei 2018 ini tercatat sebanyak 22 orang pecandu narkoba di Sumbawa meminta direhabilitasi.

Para pecandu yang didominasi kalangan remaja ini ada yang melapor diri dan ada yang dilaporkan oleh orang tuanya.

Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, AKBP. Syirajuddin Mahmud menyampaikan jumlah pecandu yang sudah direhabilitasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 ini sebanyak 104 orang. Tahun 2016 jumlahnya 16 orang, tahun 2017 sebanyak 66 orang dan tahun 2018 dari Januari hingga Mei sebanyak 22 orang yang direhab. Mereka ada yang melapor diri dan ada yang dilaporkan oleh orang tuanya.

“Untuk tahun ini dari Januari hingga Mei ada 22 pecandu yang direhab. Para pecandu tersebut didominasi oleh kalangan remaja, usia-usia produktif dari 15 tahun sampai 30-an tahun. NMereka ada yang pelajar, mahasiswa dan swasta,” kata Syirajuddin.

Dijelaskannya, para pe-

candu ada yang direhabilitasi di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA), direkomendasikan ke Mataram dan juga ke panti rehabilitasi Lido. Mereka direhabilitasi kebanyakan yang rawat jalan. Dari interogasi yang dilakukan, dapat dikatakan mereka mengkonsumsi narkoba 70 persennya karena ada permasalahan di rumah. Sisanya karena pergaulan di lingkungannya.

“Dari sekian orang yang kita interogasi, para pecandu ini mengonsumsi narkoba 70 persen karena bermasalah di rumah,” tandasnya.

Pihaknya gencar melakukan sosialisasi kemudian advokasi. Sehingga para pecandu ini sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan keluarga. Pihaknya menyarankan agar pecandu ataupun keluarganya melapor untuk direhabilitasi baik ke BNNK Sumbawa ataupun RSMA. Supaya bisa disembuhkan dan diobati dari ketergantungan narkoba. (ind)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 24 Mei 2018

Halaman 6

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan

Praktik Politik Uang Diprediksi Makin Rawan Mataram (Suara NTB) Semakin mendekati hari H pencoblosan Pilkada serentak NTB 2018 yang akan digelar 27 Juni mendatang, eskalasi politik diprediksi akan semakin memanas. Para tim sukses (timses) paslon akan semakin gencar melakukan gerakan-gerakan pemenang.

Salah satu gerakan dari timses yakni pemberian janji-janji politik dan juga praktik politik uang. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB,

mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan pengawasan ekstra ketat.

Bawaslu NTB menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilu

(Panwaslu) di kabupaten/kota, hingga jajaran paling bawah, untuk terus mengawasi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) atau tim paslon.

“Saya mengintruksikan untuk jajaran pengawas pemilu mulai dari tingkat desa, sampai kabupaten/ kota untuk melakukan pengawasan politik uang yang penyumbangnya adalah para calon atau timnya yang di berikan kepada rumah rumah ibadah,” ujar Divisi Hukum Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth.

Umar menuturkan paslon

yang memberikan iming-iming atau imbalan untuk dimenangkan pada saat pilkada. Tindakan tersebut masuk kategori sebagai pelanggaran pemilu.

Setidaknya ada dua hal yang bisa ditarik dalam pelanggaran tersebut, yakni pertama adalah pelangaran pidana, karena memberikan sesuatu. Kedua bisa berdampak pada pelanggaran administra-

si, yang berimplikasi kepada pembatalan calon.

“Tangkap pemberinya, adalah perintah terhadap jajaran, rekam semua prosesnya sampaiakan secara berjenjang kepada pengawas,” ucapnya.

Apabila nantinya ditemukan bukti yang jelas oleh tim Panwas di tingkat desa, atau kabupaten/kota, Bawaslu meminta agar segera

diserahkan bukti politik uang tersebut kepada Setra Gakumdu di tingkat kabupaten/kota.

“Minimal proses itu dilakukan di tingkat kabupaten, karena kabupaten itu kan punya sentra Gakumdu. Kalau sentra Gakumdu tingkat kabupaten/kota tidak mampu bisa di suplai ke Sentra Gakumdu di tingkat provinsi,” pungkasnya. (ndi)

Bor Air Ilegal di Gili Trawangan

Hakim Tolak Eksepsi Direktur PT BAL Mataram (Suara NTB) Sidang pengeboran ilegal air tanah Gili Trawangan dengan terdakwa John Matheson dilanjutkan, Rabu (23/5) dengan agenda putusan sela. Hakim Pengadilan Negeri Mataram menolak eksepsi Direktur PT Berkat Air Laut (BAL) tersebut.

Ketua majelis hakim, Didiek Jatmiko memutuskan untuk menolak keberatan terdakwa atas dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. “Menolak eksepsi terdakwa untuk seluruhnya,” ujarnya.

Didiek menjelaskan, keberatan terdakwa sudah menyentuh pokok perkara. Yakni berkaitan dengan proses pengajuan izinizin usaha penyulingan air laut menjadi air tawar di Pulau Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara.

Terdakwa dalam eksepsinya juga nenguraikan surat dakwaan jaksa yang tidak lengkap dan cermat meliputi data diri tersangka serta waktu dan tempat kejadian. Ketidakcermatan itu menurut terdakwa membuat surat dakwaan batal demi hukum. Alasan eksepsi itu juga ditolak hakim.

“Surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi berdasarkan pasal 143 KUHAP,” sebutnya.

Atas ditolaknya eksepsi terdakwa, maka hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan. Sidang akan dilanjutkan kembali Rabu (30/5) pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Menanggapi hal itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Irfan Suryadiata mengaku menghormati putusan sela hakim.

“Selanjutnya kita akan buktikan nanti di persidangan,” kata Irfan ditemui usai persidangan.

Direktur utama PT Berkat Air Laut, John Matheson menjadi terdakwa atas tuduhan pelanggaran Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Matheson membuka usaha penjernihan air asin di Gili Trawangan, Pemenang, Lombok Utara sejak tahun 2011.

Terdakwa bersama dua kawannya berangkat dengan modal Rp 3 miliar, melalui skema penanaman modal asing (PMA) PT BAL yang bermarkas di Denpasar, Bali.

PT BAL kemudian melakukan pengeboran tanah dan pengambilan air tanah di Gili Trawangan tidak memiliki izin pengeboran (SIP) dan tidak memiliki Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA).

Meski demikian, perusahaan serupa PDAM tandingan ini punya 969 pelanggan pada tahun 2017 di Gili Trawangan, dan 196 pelanggan di Gili Meno.

PT BAL mematok biaya awal pemasangan sebesar Rp 800 ribu yang meningkat sampai Rp 2 juta. Pelanggannya yang diklasifikasi kategori bisnis, rumah tangga, dan sosial dikenai biaya berbeda yang dihitung per meter kubik, yakni antara Rp 24.500 sampai Rp 36.000. (why)

(Suara NTB/ist)

LOGISTIK PILKADA - Sejumlah Pegawai KPU NTB tengah mempersiapkan penyaluran logistik Pilkada NTB ke kabupaten/Kota.

Logistik Pilkada NTB

KPU Mulai Distribusikan Surat Suara Mataram (Suara NTB) KPU Provinsi NTB telah mulai mendistribusikan surat suara untuk pemilihan Cagub/ Cawagub NTB 2018, dimulai sejak Kamis (24/5) ke kabupaten/kota. Pendistribusian surat suara tersebut dibarengi dengan kebutuhan logistik lainnya.

Demikian disampaikan Sekretaris KPU NTB, Mars An-

sori Wijaya, kepada Suara NTB, Rabu (23/5) kemarin. “Hari ini kami mengirimkan logistik ke kabupaten/kota se Pulau Lombok. Untuk Surat Suara akan mulai didistribusi besok pagi (hari ini) jelas Mars Ansori.

Lebih lanjut disampaikan oleh Mars Ansori, bahwa distribusi surat suara akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan didistribusikan ke tiga daerah

dulu dan akan tuntas sampai tanggal 3 Juni mendatang.

“Iya didistribusikan bertahap dulu sampai tuntas tanggal 3 Juni dari Temprina (percetakan) menuju Kota Mataram, KLU dan Kota Bima dulu besok (hari ini),” katanya.

Ketika ditanya lebih lanjut, mengapa surat suara harus didistribusikan secara bertahap, tidak serentak? Mars Ansori menjelaskan bahwa ada kendala teknis di percetakan yang tidak memungkinkan untuk mendistribusikan

surat suara secara serentak.

“Sebenarnya kami sudah minta agar distribusi dilaksanakan serentak. Tetapi Temprina (percetakan) beralasan karena gudang mereka kepenuhan, sehingga harus didistribusi sebagian-sebagian. Intinya Surat Suara Pilgub NTB tuntas paling lambat tanggal 3 Juni,” jelasnya.

Selain itu, Mars Ansori juga membeberkan bahwa pengangkutan logistik Pilkada NTB dari tempat percetakan (Bali), dilakukan lewat jalur transpor-

tasi laut. Hal itu dilakukan karena penerbangan lewat pesawat sudah penuh semua.

“Petugas dari Polda sudah kita berangkatkan pukul 15.30 wita tadi menuju Bali menggunakan fastboat dari Senggigi, karena semua penerbangan penuh menuju Bali sehingga lewat laut. Insya Allah akan tuntas karena kita berikan masa kerja produksi Surat Suara oleh Temprina selama 20 hari dan akan berakhir tanggal 3 Juni 2018,” pungkasnya. (ndi)

Dua Senpi Rakitan Disita, Pembuatnya Masih Buron Mataram (Suara NTB) Pembuatan senjata api rakitan di Kabupaten Bima muncul kembali meski sudah berulang kali ditindak. Kali ini dua pucuk senpi rakitan di Parado Wane, Parado, Kabupaten Bima. Sementara pelaku pembuatnya buron.

Kapolres Bima AKBP Bagus Satriyo Wibowo mengatakan, petugas sudah satu bulan terakhir ini memantau aktivitas YD (19) yang diduga sebagai pembuatnya.

“Yang bersangkutan sudah tersangka. Kita masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang),” ungkapnya Rabu (23/5).

Dari hasil penyelidikan, yang bersangkutan diduga kuat sebagai pembuat senpi rakitan.

Setelah mendapat bukti kuat, tim Satreskrim Polres Bima pun menggerebek kediaman YD, sekitar pukul 17.00 Wita, Minggu (20/5). Kedatangan polisi diendus YD. Pelaku yang duduk di gazebo depan rumah, langsung kabur saat melihat tim yang baru turun dari kendaraan.

Bagus mengatakan, meski pelaku kabur, jajarannya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, dua pucuk senpi rakitan, satu kun-

ci T, gagang senjata kayu, satu laras besi yang sudah jadi, dua butir amunisi SS1, dan sejumlah bahan untuk membuat komponen kecil senpi.

“Ada juga satu pucuk senpi yang baru 85 persen jadi. Kalau yang sudah jadi ada dua pucuk,” ujar mantan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini.

Pelaku YD, kata Bagus, menggunakan alat berupa bor, gerinda, dan las. Sejumlah peralatan itu sudah

disita sebagai barang bukti.

Mengenai apakah Yad menjual senpi rakitan atau menggunakannya sendiri, belum dapat dipastikan polisi. Bagus mengatakan, pihaknya perlu untuk menangkap Yad lebih dulu, untuk mengembangkan barang bukti yang mereka dapatkan.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang sekaligus merupakan keluarga pelaku. “Pelaku masih dalam pengejaran,” tutupnya. (why)

(Suara NTB/Polres Bima)

SENPI RAKITAN - Kapolres Bima, Bagus Wibowo menunjukkan barang bukti senpi rakitan.

Kapolres Mataram Safari Ramadhan di Gunung Sari Mataram (Suara NTB) Rombongan pejabat berbondong memadati Masjid Baital Muslimin, Jatisela, Gunung Sari, Lombok Barat dalam rangkaian Safari Ramadhan 1439 H. Mulai dari Penjabat Bupati Lombok Barat, H Lalu

Saswadi, Kapolres Mataram, AKBP Muhammad sampai tingkat perangkat desa dan dusun.

Kehangatan silaturahmi bersama masyarakat menunjukkan persaudaraan antarumat terjalin dengan baik. Maka, dinamika kekinian

(Suara NTB/Subbaghumas Polres Mataram)

BAGIKAN - Kapolres Mataram, Muhammad (kiri) membagikan bahan bacaan kepada anak-anak saat Safari Ramadhan di Jatisela, Gunung Sari, Lombok Barat.

tidak boleh sampai merusak jalinan persaudaraan tersebut baik itu isu terorisme ataupun perbedaan pilihan pada Pilkada Serentak 2018.

Demikian poin sambutan Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Selasa (22/5) petang. Hal itu penting agar dapat bersama-sama menciptakan suasana kondusif pada Pilkada Serentak 2018 ini.

Dia juga meminta warga Gunung Sari yang masuk wilayah hukum Polres Mataram tidak khawatir dengan aksi terorisme. Caranya dengan respon masyarakat apabila menemukan hal yang mencurigakan, agar segera melapor kepada kepolisian sehingga dapat cepat ditanggapi sesuai dengan kerawanannya.

Sementara, Saswadi mengimbau masyarakat untuk ikut menyukseskan Pilkada 2018. Warga Lombok Barat diminta untuk hadir ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) pada 27/ 6 mendatang untuk berpartisipasi memilih Gubernur-Wakil Gubernur NTB, serta Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat.

Safari ramadhan dirangkaikan dengan salat Tarawih berjamaah, penyerahan bantuan untuk masjid, dan pemberian sembako kepada masyarakat. (why)

Kamis, 24 Mei 2018

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pertanggungjawaban kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban yaitu : Pertama kepada Pemerintah : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Keduakepada DPRD selaku mitra pemerintah daerah : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LKPJ). Ketiga kepada masyarakat : Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD).

1.1.

Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa 1.1.2 Kondisi Geografis Daerah Letak Geografis. Kabupaten Sumbawa terletak pada 116042’–118022’ Bujur Timur, 808’– 907’ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat 1.1.1.1.

Luas Wilayah.

Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah mencapai 11.556,44 Km² (45,52% dari luas Provinsi NTB), yang terdiri dari daratan 6.643,98 km², dan lautan 4.912,46 km².

1.1.1.2.

Topografis Topografi. Bentuk Topografi Kabupaten Sumbawa yang cenderung berbukit-bukit memiliki kelerengan bervariasi antara 0 – 40 derajat. Kemiringan lahan 0-2% seluas 33,79%; kemiringan 2-15% seluas 27,96%; kemiringan 15-40% seluas 49,49% dan kemiringan >40% seluas 54,03%.

Ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 hingga 650 mdpal. Ibukota kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi tertinggi dari permukaan air laut dan Sumbawa Besar (ibukota kecamatan Sumbawa) merupakan ibukota kecamatan dengan elevasi terendah dari permukaan air laut. Wilayah yang didominasi kemiringan lahan >40% adalah Kecamatan Batulanteh, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, dan Kecamatan Orong Telu. Kondisi iklim di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2015 temperatur maksimum terjadi pada bulan Oktober mencapai 35,5 oC dan temperature minimum pada bulan Agustus mencapai 20,7 oC, sementara kelembaban udara tertinggi pada bulan Februari sebesar 85% dan kelembaban udara terendah sebesar 67% pada bulan September dan Oktober.

Geologi. Dalam Peta Tatanan Geologi dan Gunung Berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak dalam sabuk gunung api (ring of fire). Dalam Peta Tatanan Geologi dan Gunung Berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa tempat pertemuan 2 lempeng aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) (Katili, 1994). Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten Sumbawa kaya akan deposit sumberdaya mineral sekaligus rawan terhadap bencana alam.Potensi lain seperti energi panas bumi juga terdapat di Kecamatan Maronge dengan potensi 6 Mwe untuk pemanfaatan langsung.

Karakteristik Wilayah. Berdasarkan kondisi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya 1.1.1.3.

Jumlah Bangunan Rumah Jumlah bangunan rumah se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 123.414 unit, jika luas kawasan budidaya 45,62% atau 3.030,98 Km2 maka jumlah bangunan rumah per luas lahan budidaya adalah 27,76 atau rata-rata terdapat 28 unit rumah per 1 Km2.

1.1.2. Gambaran Umum Demografis Gambaran demografis merupakan kondisi kependudukan yang mencakup beragam informasi kuantitas/kualitas penduduk, kesejahteraan penduduk, perkembangan penduduk, mobilitas.

Data dan informasi kependudukan menggambarkan karakteristik penduduk yang berguna untuk merumuskan kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

1.1.2.1.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa dengan daratan seluas 6.643,98 Km² memiliki kepadatan penduduk yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

1.1.2.2.

Pertumbuhan Penduduk data sensus penduduk yang dilakukan setiap kurun waktu 10 tahun, secara rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa 1,5%. Data SP dalam kurun waktu 1971-2010 untuk kabupaten Sumbawa.Sebagai pembanding bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 2,6% dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2014-2015 terjadi penambahan penduduk sebanyak 12.160 jiwa sedangkan penambahan penduduk juga terjadi pada tahun 20152016 sebanyak 9.735 jiwa. Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Sumbawa didominasi oleh kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebanyak 47.170 jiwa (9,26%) 1.1.2.3.

Jumlah Kepala Keluarga Penduduk Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) 143.734 KK., dan yang memiliki Kartu keluarga sebanyak 120.610 KK (83,79%) 1.1.2.4.

Jumlah Bangunan Rumah Jumlah bangunan rumah se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 103.979 unit, jika luas kawasan budidaya 45,62% atau 3.030,98 Km2 maka jumlah bangunan rumah per luas lahan budidaya adalah 27,76 atau rata-rata terdapat 28 unit rumah per 1 Km2.

1.1.2.5.

Ketenagakerjaan Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumbawa sebesar 3,98% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yakni sebesar 4,20%, dan untuk data Tingkat Penganguran Terbuka pada tahun 2016 pada Kabupaten/Kota tidak dilakukan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik, sehingga data yang tersedia sampai tingkat Provinsi.

1.1.2.6. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar APM Kabupaten Sumbawa di Tahun 2017 ini dilihat dari Capaian Kinerja Program mencapai 98,76% untuk SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B mencapai 97,33%.

Perkembangan APK pada jenjang TK/RA dan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan, sementara pada jenjang SD/MI mengalami penurunan.Demikian pula pada APM pada jenjang SD/ MI meningkat, sementara pada jenjang SMP/MTs menurun. b. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa 1. SD / MI Jumlah murid usia 7 – 12 tahun, 2010 berjumlah 46,380, 2011 berjumlah 47,000, 2012 berjumlah 49,927, 2013 berjumlah 49,807, 2014 berjumlah 51,684, 2015 berjumlah 50.688, 2016 berjumlah 50,284 dan 2017 berjumlah 50.332.

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, 2010 berjumlah 47,982, 2011 berjumlah 50,445, 2012 berjumlah 54,355, 2013 berjumlah 54,355, 2014 berjumlah 55,589, 2015 berjumlah 55.589, 2016 berjumlah 50966, dan 2017 berjumlah 50.996 2. SMP / MTS Jumlah murid usia 13 - 15 tahun, 2010 berjumlah 16,893, 2011 berjumlah 20,956, 2012 berjumlah 20,956, 2013 berjumlah 19,470, 2014 berjumlah 20,062, 2015 berjumlah 23.663, 2016 berjumlah 22.9, dan 2017 berjumlah 22.577 Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun, 2010 berjumlah 20,969, 2011 berjumlah 23,793, 2012 berjumlah 24,131, 2013 berjumlah 24,131, 2014 berjumlah 23,739, 2015 berjumlah 23739, 2016 berjumlah 22.947, dan 2017 berjumlah 22.947

B. KONDISI PEREKONOMIAN Kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa terus tumbuh dan berkembang, terlihat dari peningkatan PDRB ADH Berlaku dari Rp.7,410 Trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.11,392 Trilyun pada tahun 2016 dengan peningkatan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 10,92% pertahun. Demikian pula dengan PDRB ADH Konstan 2010 dari Rp.7,046 Trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.8,958 Trilyun pada tahun 2016 dengan peningkatan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,28% pertahun Ditinjau dari struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa selama periode 2012-2016, maka kategori penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumbawa adalah kategori pertanian dan perdagangan. Kategori pertanian walaupun sebagai penyumbang PDRB terbesar, akan tetapi cenderung mengalami penurunan dan bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun yakni dari 39,09% pada tahun 2012 menjadi 38,79% pada tahun 2016. kategori konstruksi, kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan kategori jasa pendidikan serta kategori Transportasi dan Pergudangan juga memiliki konstribusi yang cukup besar terhadap PDRB, sementara peranan kategori lainnya konstribusinya dibawah 4 %.

Laju pertumbuhan ekonomi secara riil digambarkan melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, hal ini terlihat dalam rentang waktu tahun 2012-2016 rata-ratapertumbuhantertinggiadalah pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,74%.Walaupunmemilikirata-ratapertumbuhantertinggisetiaptahunnya,justru pada tahun 2015 kategori tersebut mengalami pertumbuhan negatif yaitu-4,63%. Selanjutnya rata-ratapertumbuhanekonomitertinggikeduaadalahpada kategori jasakeuangandanasuransi yaknisebesar10,04%. lapanganusahayang memilikilaju pertumbuhantertinggi pada tahun2016adalahkategori Jasa Keuangan dan Asuransi yaitumencapai11,05%,diikuti oleh kategori Pengadaan Listrik dan gas sebesar 10,23%. Sementara terdapat empat kategori yang mempunyai laju pertumbuhan dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa yang mencapa i5,26% .Empat kategori tersebut adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,06%, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 4,28%, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,78, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,35%.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang dapat diciptakan setiap satu orang penduduk.

PDRB perkapita Kabupaten Sumbawa atas dasar harga berlaku ditahun 2012 sebesar 17,35 juta rupiah. Angkaini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap satuorang penduduk diKabupaten Sumbawa menerima pendapatan sebesar 17,35 juta rupiah selama tahun 2012. Pada tahun 2016 ,PDRB perkapita Kabupaten Sumbawa mencapai angka 25,57 juta rupiah ataumengalami peningkatan sebesar2,25 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 9,63 %.

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB perkapita Kabupaten Sumbawa yang terbentuk ditahun 2016 adalah sebesar 20,109 juta rupiah .Laju peningkatanPDRB perkapita Kabupaten Sumbawa atas dasarharga konstan padatahun 2016 sebesar 4,22 %..

Pada Tahun 2016 kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan konstribusi terhadap PDRB ADH berlaku sebesar 38,79%. Konstribusi terbesar pada kategori ini disumbangkan oleh subkategori tanaman pangan sebesar 47,27% dari seluruh nilai tambah pertanian, sedangkan untuk laju ekonomi yang terbesar pada kategori ini ditahun 2016 berasal dari subkategori peternakan, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,65%. Perekonomian Kabupaten Sumbawa selain ditopang oleh subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian juga ditopang oleh subkategori perikanan. Pada kategori Pertambangan dan Penggalian, di Kabupaten Sumbawa hanya terdapat subkategori pertambangan biji logam dan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya. Secara umum peranan kategori ini selama tahun 20122016 berkisar antara 2,99%-3,07% dengan laju pertumbuhan sebesar 7,91% pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,61%,

SUARA NTB

Kategoriindustripengolahanhanya mampu menyumbang sebesar 1,95% terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016. Dalam kurun waktu tahun 2012-2014, laju pertumbuhan ekonomi kategoti industri pengolahan selalu postif dan selalu mengalami perubahan, yaitu sebesar 4,45% pada tahun 2012 menjadi sebesar 4,93% pada tahun 2014. Pada Tahun 2015, industri pengolahan melambat hanya tumbuh 3,58%. Perlambatan dikategori ini salah satu sebabnya oleh pertumbuhan yang sedang melambat di kategori pertanian sebagai penyokong bahan baku di kategori industri pengolahan terutama subkategori industri makan minuman.

Tahun 2016 industri pengolahan kembali mengalami percepatan diangka 4,28%.

Kategori pengadaan listrik dan gas hanya mampu menyumbang sebesar 0,08% terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016. Dari kontribusi tersebut, sebanyak 99,86% disumbangkan oleh subkategori ketenagalistrikan dan 0,14% oleh subkategori pegadaan gas dan produksi Es. Kategori ini mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 10,23% pada tahun 2016 dan menjadikan kategori ini sebagai kategori dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua. Hal ini didorong oleh subkategori ketenagalistrikan yang mencatat pertumbuhan sebesar 10,23%.

Pada tahun 2016 kategori Konstruksi menyumbang sebesar 12,97 % terhadap totalperekonomian Kabupaten Sumbawa, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012 yang sebesar 13,28 %. Tren penurunan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun-tahun diantaranya (2013-2015) yaitu sebesar berturut-turut 13,07 %; 12,90 %; dan 13,03 %. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Sumbawa mengalami percepatan dari 6,94 % pada tahun 2015 menjadi 7,04 % pada tahun 2016.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa selalu mengalami peningkatan, dari 14,53 % pada tahun 2012 kontribusinya hingga menjadi 15,57 % pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan konstribusi menjadi 15,29 %. Pada tahun 2016, konstribusinya kembali mengalami peningkatan menjadi 15,46 %.

Dari dua subkategori ini, sebesar 89,39 % disumbangkan oleh subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Laju pertumbuhan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2016 sebesar 7,58 % atau mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5,30 %.

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Subkategori Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 74,23 % pada tahun 2016. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Angkutan Udara sebesar 10,71 % dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir sebesar 8,64 % pada tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 5,62 % pada tahun 2016 atau mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,36 %. Perlambatan ini disumbangkan oleh laju pertumbuhan subkategori Angkutan Udara yang juga mengalami perlambatan menjadi 8,20 % pada tahun 2016, dibanding pada tahun sebelumnya yang mencapai 15,48 % Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa hanya sebesar 1,49 %, di mana sebesar 0,88 %nya (58,85 % terhadap kategori) merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Akomodasi dan sebesar 0,61 % (41,15 % terhadap kategori) disumbangkan oleh subkategori Penyediaan Makan Minum.

Secara keseluruhan, kategori ini mengalami laju pertumbuhan positif sebesar 7,72 % pada tahun 2016, mengalami percepatan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,20 %. Percepatan ini ini disebabkan oleh subkategori Penyediaan Akomodasi yang pada tahun 2016 tumbuh sebesar7,79 %. Berbeda dengan subkategori Penyediaan Akomodasi, subkategori Penyedia Makan Minum justru mengalami sedikit perlambatan dengan pertumbuhan yang masih di atas 7 % yaitu sebesar 7,63 %..

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2012-2016 sebesar 1,30 %, 1,31 %,1,28 %, 1,24 % dan 1,21 %. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi, yaitu sebesar 13,59 %, 8,72 %, 9,97 %, 9,47 % dan 8,45 % berturut-turut untuk tahun 2012-2016.

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Sumbawa dengan peranan sebesar kurang dari 3 %. Selama tahun 2012-2016, secara berturutturut sumbangan kategori Real Estat sebesar 2,18 %; 2,24 %; 2,29 %, 2,25 % dan 2,22 %.

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi kategori ini mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2016, yaitu sebesar 5,77 % dari tahun sebelumnya yaitu 6,42 %. Selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2012-2016 kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif stabil, yaitu sebesar 0,23 %. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Sumbawa. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami percepatan dari 6,22 % pada tahun 2012 menjadi 7,32 % pada tahun 2014. Pada tahun berikutnya mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 5,61 % pada tahun 2015. Percepatan kembali terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 6,55 %.

Pada tahun 2016 Jasa Pendidikan menyumbang sebesar 4,86 % terhadap total perekonomian Kabupaten Sumbawa, meningkat dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 4,79 %. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 4,79 % dan terus bertahan di angka tersebut pada tahun berikutnya. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan Jasa Pendidikan Kabupaten Sumbawamengalami perlambatan dari 7,17 % pada tahun 2015 menjadi 6,59 % pada tahun 2016.

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa sebesar 1,20 % dengan laju pertumbuhan sebesar 6,09 %. Selama tahun 2012-2015 peranannya menunjukkan tren yang terus menurun, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 1,24 %; 1,24 %; 1,23 %; dan 1,22 %. Sedangkan laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif selama tahun 2012 – 2016, yaitu dari 5,18 pada tahun 2012 menjadi 6,09 pada tahun 2016. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,79 %.

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Sumbawa relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2012-2016 sebesar 1,67 persen; 1,66 persen; 1,63 persen; 1,62 persen; dan 1,62 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dan lebih dari 5 persen, yaitu 7,11 persen,6,44 persen, 7,45 persen, 6,01 persen dan 7,05 persen selama tahun 2012-2016 C. POTENSI UNGGULAN DAERAH 1. Tanaman Pangan Komoditi padi pada aspek peninkatan luas panen mengalami penruunan sebesar 10.139 Ha atau 10,45%, pada sektor peningkatan produksi mengalami penurunan sebesar 48.195 ton atau 10.02%. Sementara untuk produktivitas mengalami peningkatan sebesar 0,24 kw/ha atau 0,48% dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi dalam rentang waktu 2011-2016 rata-rata produktivitas padi mengalami peningkatan sebesar 3,93% pertahun, Komoditi jagung pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015, dengan peningkatan luas panen sebesar 26.962 Ha atau 54,23% dan peningkatan produksi sebesar 137.355 ton atau 42%. Sementara produktivitas jagung menurun sebesar 0,38 kw/ha atau -0,57% dibandingkan tahun 2015, akan tetapi dalam rentang waktu 2011-2016, komoditi jagung mengalami peningkatan rata-rata produktivitas sebesar 12,93% pertahun.

Komoditi kedelai di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, dengan menurunnya luas panen sebesar 2.171 Ha atau -29,48% dan produksi kedelai sebesar 1.930 ton atau -29,49%. Demikian pula dengan produktivitasnya mengalami penurunan sebesar 0.32 kw/ha atau -20.32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk komoditi kacang tanah, pada tahun 2015 mengalami penurunan, baik luas panen maupun produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk luas panen kacang tanah menurun sebesar 406 ha atau -33.14%, produksi sebesar 426 ton atau -29.46%, dan produktivitas meningkat sebesar 0,66 kw/ha atau 5.59%.

Kacang hijau merupakan salah satu komoditi yang banyak dikembangkan di Kabupaten Sumbawa, seperti varietas Kacang Hijau Sampeong. Varietas ini merupakan varietas lokal unggulan yang memiliki rasa dan aroma kacang hijau yang kuat serta daya simpan yang lebih lama. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015, dengan luas panen kacang hijau yang meningkat sebesar 6.772 ha atau 48.75% dan produksi sebesar 4.996 ton atau 31.90%.

Sementara untuk produktivitasnya, mengalami penurunan sebesar 1.28 kw/ha atau -11.34% dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi dalam rentang waktu 2011-2015 rata-rata produktivitas kacang hijau mengalami penurunan sebesar 7.27% pertahun.

Komoditi pangan ubi kayu mengalami penurunan luas panen pada tahun 2016 sebesar 64 ha atau -2.79% dibandingkan tahun 2015, akan tetapi dalam rentang waktu 2011-2016 rata-rata meningkat sebesar 60.22% pertahun. Untuk produksi ubi kayu mengalami penurunan sebesar 371 ton (-2.79%) dibandingkan dengan tahun 2015 dan produktivitas mengalami peningkatan sebesar 60 Kw/ha atau 16.93% dibandingkan tahun 2015.

Untuk komoditi ubi jalar, terjadi peningkatan pada luas panen dan produksinya, akan tetapi mengalami penurunan produktivitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk luas panen menurun sebesar 60 ha atau 53.09%, dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan produksi yang menurun sebesar 1.461 ton atau -77.16% dari tahun sebelumnya. Sementara produktivitas ubi jalar mengalami penurunan sebesar 83.61 kw/ha atau -77.16% dari tahun sebelumnya, akan tetapi dalam rentang tahun 2011-2016 rata-rata produktivitasnya meningkat sebesar 24.50% pertahun.

2. Peternakan Populasi ternak di Kabupaten Sumbawa khususnya ternak besar terus mengalami peningkatan populasi dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari peningkatan populasi sapi bali dengan pertumbuhan sebesar 0.34% pada tahun 2017, sapi Sumbawa tumbuh sebesar 1.47%. Sementara populasi kerbau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10.69%. Demikian pula dengan kuda dengan penurunan sebesar 27.88% Dalam pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Pusat telah menetapkan Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian Sapi Bali. Beberapa perlakukan yang telah dilakukan dalam mendukung usaha ini adalah: - Sapi Sumbawa telah ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2909/kpts/OT.140/ 6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Sapi Sumbawa, sebagai Sumber Daya Genetik Hewani asal Kabupaten Sumbawa.

- Sapi Sumbawa merupakan sapi jenis penghasil susu daerah tropis. Jenis ternak lain adalah Kerbau Sumbawa merupakan jenis kerbau lokal yang telah dipelihara secara turun temurun oleh masyarakat Sumbawa umumnya dimanfaatkan sebagai ternak kerja. Ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2910/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa.

- Kuda Sumbawa mempunyai ciri khas dengan rumpun kuda asli atau kuda lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumberdaya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Kuda Sumbawa ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor 2917/kpts/ OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Kuda Sumbawa.

3. Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 mengalami peningkatan, produksi ikan dengan target daerah (ton) yakni sebesar 7850.458,69 ton. Produksi ini terdiri dari hasil penangkapan mencapai 55.443,80 ton (7,38%), adapun hasil budidaya mencapai 695.014,89 ton (92,61%)..

4. Perkebunan Komoditas perkebunan di Kabupaten Sumbawa terdiri dari kelapa, kopi, jambu mente, kakao, kemiri, asam, kapuk, pinang, vanili, lontar dan jarak pagar..

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2.1.

Visi dan Misi 1. Visi Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 adalah “”Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

2. Misi Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, akan ditempuh melalui tujuh misi pembangunan daerah, sebagai berikut: Misi pertama : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi kedua : Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Halaman 7

Misi ketiga : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Misi keempat : Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja Misi kelima : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Misi keenam : Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama Misi ketujuh : Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama B. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa berdasarkan indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 20112015 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2000) Tahun 2011-2016

Keterangan *) Angka Sementara **) Angka Sangat Semetara Tabel 2.2. menunjukkan pertumbuhan PDRB ADHB dalam kurun waktu 2011-2016 rata-rata tumbuh 10,76%. Adapun pertumbuhan PDRB ADHK untuk kurun waktu 2011-2016 tumbuh ratarata sebesar 6,40%.: Tabel 2.3 Estimasi PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

Keterangan :**) Angka sangat sementara hasil forecast Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 hasil forecast sebesar 5,83 persen.

Pertumbuhan riil sektoral tahun 2015 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori infomasi dan komunikasi sebesar 9,47 % dengan share terhadap PDRB sebesar 1,24 %.

Sektor pertanian adalah sektor yang dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Sumbawa yaitu sebesar 37.99 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 4.81 persen pada tahun 2015.

Fenomena transformasi struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa diperkirakan masih terus berlanjut pada tahun 2016. Kondisi perekonomian secara sektoral antara tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017 Secara teoritis pertumbuhan ekonomi (Y) merupakan hasil penjumlahan dari konsumsi rumah tangga (C), investasi swasta (I), belanja pemerintah (G) dan netto ekpor-impor (X-M).

Dengan demikian terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan besaran belanja pemerintah. Makin besar belanja pemerintah memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tahun 2016 tetap tumbuh pada kisaran 5 - 6 persen. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2017 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan kenaikan Tarif Dasar Listrik, krisis harga pangan dan perubahan ikilm. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2016 mencapai Rp. 8.958.630.000.000,- dan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 11.392.034.000.000,-, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.26%.

Tabel 2.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011-2016 di Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Sumber : BPS, Kabupaten Sumbawa Dalam Angka Tahun 2017 *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara Berdasarkan Tabel 2.5 dapat disimpulkan bahwa perkiraan laju pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2016 sebesar 10,73% dan laju pertumbuhan PDRB ADHK 5.26%. Untuk Kabupaten Sumbawa karena tidak ada aktivitas di bidang migas, maka PDRB Migas dan Non Migas tidak ada perbedaan.

Sementara itu, tren realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa kurun waktu lima tahun terakhir diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah terus meningkat dari Rp. 1.297,79 (2015) hingga mencapai Rp. 1,526.36 Milyar (2016) dengan rata-rata tingkat realisasi pendapatan 101.41% (2014-2016). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar dari Rp. 127.36 Milyar (2014) menjadi Rp. 135.09 Milyar (2016) dengan rata-rata tingkat realisasi PAD 93.48%.

Dilihat dari perubahan harga ditingkat produsen, kurun waktu 2011-2015 inflasi mengalami fluktuasi dari 3,02% pada tahun 2011, menurun menjadi 2% pada tahun 2012 dan 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 sebesar 5,95% dan 6,53% di tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,95%. Kondisi ini dapat diartikan bahwa pengusaha atau produsen harus menambah biaya hingga 4.95% dalam produksinya.

Dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional yang kondusif serta kondisi ekonomi makro Kabupaten Sumbawa tetap stabil yang didukung dengan kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktifitas, serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia, maka prospek perekonomian tahun 2017 diperkirakan tetap tumbuh pada kisaran 6% - 6,7%. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan ekspor. Hal tersebut dapat menjawab permbangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

3.2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Struktur APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017 menggambarkan kenaikan pada pendapatan sebesar 9,57% dibanding tahun 2016, sedangkan belanja APBD 2017 mengalami kenaikan sebesar 16.48% dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 APBD Kabupaten Sumbawa mengalami surplus sebesar Rp. 40.59 Milyar dan pada tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp. 56.61 Milyar..

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2015 – 2017 secara rinci disajikan sebagai berikut.

Memperhatikan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi Pendapatan Daerah terus meningkat dari Rp. 1,297,79 Miliar (2015) hingga mencapai Rp. 1,673.93 Miliar (2017).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp. 127.36 Miliar (2015) menjadi Rp. 249.46 Miliar (2017).

Dari keempat komponen PAD, secara persentase kontribusi masing-masing komponen pembentuk PAD berbeda-beda yakni pada tahun 2013 dan 2014 komponen retribusi memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp. 28.84 Miliar (42.59%) dan Rp. 61.50 Miliar (48.76%). Untuk

Kamis, 24 Mei 2018 tahun 2015 hingga tahun 2017 komponen yang memberi sumbangan terbesar terhadap PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp. 71.99 Milyar (56,52%) pada tahun 2015, Rp. 77.89 Miliar (57,66%) pada tahun 2016 dan Rp. 136,29 Milyar (54.64%).

Realisasi Dana Perimbangan terus meningkat dari Rp. 770.93 Miliar (2013) hingga Rp. 1,228.40 Miliar (2017) dengan pertumbuhan rata-rata 12.87%. Dari 3 komponen Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) masih memberikan kontribusi terbesar yakni berkisar dari Rp. 647.64 Miliar (84.01%) tahun 2013 hingga mencapai Rp. 815.88 Miliar (66.42%) pada tahun 2017. Demikian pula dengan tingkat realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah berkisar antara Rp. 116.65 Miliar (2013) hingga Rp. 196.03 Miliar (2017).

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah kurun waktu 2012-2016 adalah 15.14% per tahun dengan peningkatan realisasi PAD rata-rata 44.48% per tahun, Dana Perimbangan rata- rata 12,87% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata mencapai 18.54%.

1. Arah Kebijakan Belanja Daerah Gambaran tentang belanja daerah menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pada tabel 2.10 bahwa realisasi belanja daerah terus meningkat dari Rp. 1.394,22 Miliar (2015) hingga mencapai Rp. 1.730.55 Miliar (2017), dengan rata-rata tingkat realisasi belanja daerah mencapai 94,53%.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Tabel 2.10.

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 – 2016 danTarget Tahun 2017 (Rp Milyar)

Sumber : BPKAD 2017 Belanja Tidak Langsung yang merupakan komponen terbesar dari belanja daerah, realisasi dari Rp. 866.09 Miliar (2015) meningkat menjadi Rp. 958.68 Miliar (2017), dengan rata-rata realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 97.57%. pada tahun 2013 sampai tahun 2017 alokasi belanja pegawai mencapai rata-rata 48,53% dari total belanja daerah. Besarnya alokasi belanja pegawai ini mengurangi kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membiayai pembangunan daerah. Pada tahun 2017 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, pengalokasian anggaran dalam bentuk bantuan diarahkan secara selektif dan tidak terusmenerus, utamanya pada kondisi kritis yang benar-benar memerlukan. Selain itu juga diperlukan keterpaduan alokasi anggaran dengan penganggaran dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2.3.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2.3.2.1.

Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun didominasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2016-2017 diperoleh gambaran bahwa tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan tren meningkat. Tahun 2016 tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 110,88 Milyar,mengalami peningkatan sebesar Rp. 151,47 Milyar pada tahun 2017.

C. Prioritas Daerah Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 serta realisasi pembangunan tahun 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016, maka tema pembangunan daerah tahun 2017 adalah: “Pemantapan Pelayanan Publik dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Industrialisasi Produk Unggulan Daerah�.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah tahun 2017. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa diarahkan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2016 serta melihat fakta permasalahan dan tantangan tahun 2016.

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM A. Urusan Konkuren Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. a. Ringkasan Urusan Wajib Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas: (1) Tenaga kerja; (2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; (3) Pangan; (4) Pertanahan; (5) Lingkungan Hidup; (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) Perhubungan; (10) Komunikasi dan Informatika; (11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (12) Penanaman Modal; (13) Kepemudaan dan Olah Raga; (14) Statistik; (15) Persandian; (16) Kebudayaan; (17) Perpustakaan; dan (18) Kearsipan. Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan urusan wajib adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Kabupaten Sumbawa

1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan terkait dengan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana pada tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Pada urusan Wajib

SUARA NTB

Halaman 8

Kamis, 24 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 9

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib bagi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Untuk mengimplementasikan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan peraturan kepala daerah tentang penerapan 15 bidang SPM 1.1.

SPM Bidang Urusan Pendidikan Dasar Jenis pelayanan dasar pada bidang Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, adalah Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten.

1.2.

SPM Bidang Urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan meliputi : a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar; b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar; c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar; d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan l. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

1.3.

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumbawa adalah : 1. Sumber Daya Air : Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan 2. Jalan : (a) Jaringan : Aksesibilitas, Mobilitas dan Keselamatan, dan (b) Ruas: Kondisi Jalan dan Kecepatan 3. Air Minum 4. Penyehatan lingkungan permukiman (Sanitasi lingkungan dan persampahan) a. Air limbah permukiman; b. Pengelolaan sampah, dan c. Drainase 5. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 6. Penataan Bangunan dan Lingkungan. a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 7. Jasa Konstruksi. a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi 8. Penataan Ruang a. Informasi Penataan Ruang b. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR c. Izin Pemanfaatan Ruang d. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang e. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 1.4.

SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu : a) Rumah layak huni dan terjangkau; b) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

1.5.

SPM Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Pemerintah kabupaten Sumbawa telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumbawa. Pada Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri disesuaikan kembali dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Sumber: BPKAD Kabupaten Sumbawa (data diolah).

1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Adapun tolok ukur untuk mengukur kesesuaian/keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, adalah: 1) Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD; 2) Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD; 3) Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam RKPD; 4) Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam APBD; 5) Persentase perencanaan tahunan OPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 29/2014; Permen PAN dan RB No. 53/2014; Permendagri No. 54/2010), dan 6) Persentase dokumen perencanaan tahunan OPD ke dalam RKPD. 2. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Sumbawa tahun 2017, disebabkan karena faktor internal (penyelenggara pemerintahan daerah) maupun eksternal (faktor masyarakat dan swasta, serta faktor lainnya). Adapun permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017 sebagai berikut: Tabel 3.26 Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi Pemecahannya dalam Pelaksanan Urusan Wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Komposisi sumberdaya manusia pada organisasi perangkat daerah urusan pilihan umumnya adalah berkualifikasi S1 dengan proporsi 60,72%, SMA/SMK dengan proporsi 26%, D3 dengan proporsi 7,59%, S2/S3 dengan proporsi 3,98%, SMP dengan proporsi 0,95%, D1/D2 dengan proporsi 0,38%, dan SD dengan proporsi 0,38%. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, jumlah pejabat tructural dan fungsional Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017.

1.6.

SPM Bidang Urusan Sosial Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumbawa, yaitu: a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial : (1) Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten, (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten. b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial : (1) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten; (2) Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten. c. Penanggulangan korban bencana : (1) Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten; (2) Evakuasi korban bencana skala kabupaten.

Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial : (1) Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Adapun anggaran, realisasi dan pelaksana Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel 3.30 Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

1.7.

SPM Bidang Ketenagakerjaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa yaitu : a) Pelayanan Pelatihan Kerja b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja c) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial d) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.8.

SPM Bidang Lingkungan Hidup Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa yaitu : a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pelayanan tindak lanjut pengaduan 1.9.

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumbawa, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa adalah a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan ; d. Penegakan dan bantuan ocia bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 1.10. SPM Bidang Urusan Pangan Penyelengaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan secara optimal mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta peferensinya. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut diatas maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: a. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; b. Bidang distribusi dan Akses Pangan; c. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.

1.11. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sumbawa, disebutkan Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Bidang KB & KS), yaitu : a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi: Penyediaan Informasi Data Mikro.

a. Ringkasan Urusan Pilihan Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Termasuk ke dalam urusan pilihan di Kabupaten Sumbawa adalah : (1) Urusan kelautan dan perikanan; (2) Urusan Pariwisata; (3) Urusan Pertanian; (4) urusan Perdagangan; (5) Urusan Perindustrian, dan (6) Urusan Transmigrasi.

1. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan terkait dengan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana pada tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.28 Program dan Kegiatan Pada Urusan Pilihan

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Adapun tolok ukur/indikator untuk mengukur kesesuaian/keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, adalah: 1. Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD; 2. Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD; 3. Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam RKPD; 4. Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam APBD; 5. Persentase perencanaan tahunan OPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 29/2014; Permen PAN dan RB No. 53/2014; Permendagri No. 54/2010), dan 6. Persentase dokumen perencanaan tahunan OPD ke dalam RKPD. 1. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) Tabel 3.34 Kondisi Sarana dan Prasarana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Pada SKPD Pelaksana Urusan Pilihan Berdasarkan Golongan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2017

1.12. SPM Bidang Urusan Kesenian/Kebudayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yaitu : a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian b. Sarana dan Prasarana 1.13. SPM Bidang Komunikasi dan Informatika Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumbawa, jenis pelayanan dasar SPM terdiri dari : a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Nasional b. Pengembangan dan Pemberdayaan KIM 1.14. SPM Bidang Perhubungan Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perhubungan yaitu: a. Angkutan Jalan : (1) Jaringan pelayanan angkutan jalan; (2) Jaringan prasarana angkutan jalan; (3) Fasilitas perlengkapan jalan; (4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor; (5) Sumber Daya Manusia, dan (6) Keselamatan. b. Angkutan penyeberangan : (1) Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan; (2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan; (3) Keselamatan, dan (4) Sumber daya manusia (SDM).

Angkutan laut : (1) Jaringan pelayanan angkutan laut; (2) Jaringan prasarana angkutan laut; (3) Keselamatan, dan (4) Sumber Daya Manusia.

1. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2017, dalam pelaksanaan urusan pilihan masih terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terhadap masalahmasalah tersebut, berbagai upaya pemecahannya telah dilakukan walaupun tidak sepenuhnya dapat dituntaskan.

Tabel 3.36 Permasalahan dan Solusi Pemecahannya Dalam Pelaksanan Urusan Pilihan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKabupaten Sumbawa tahun 2017

1.15. SPM Bidang Penanaman Modal Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Penanaman Modal adalah : a. Kebijakan penanaman modal; b. Kerjasama penanaman modal; c. Promosi penanaman modal; d. Pelayanan penanaman modal; e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; f. Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal; g. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Komposisi sumberdaya manusia pada organisasi perangkat daerah urusan wajib proporsi terbesar adalah berkualifikasi S1 dengan proporsi 39,17%, SMA/SMK dengan proporsi 29%, D3 dengan proporsi 13,53%, D1/D2 dengan proporsi 12,93%, S2/S3 dengan proporsi 2,54%, SMP dengan proporsi 1,41%, dan SD dengan proporsi 0,88%.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada Pelaksanaan Urusan Wajib Alokasi dan realisasi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017 urusan wajib yang dilaksanakan setiap program kegiatan urusan wajib adalah sebagai berikut.

Tabel 3.20 Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

a. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan Program dan kegiatan terkait dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana pada tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.38 Program dan Kegiatan Pada Urusan Pilihan

Kamis, 24 Mei 2018

SUARA NTB

Halaman 10 2. Peningkatan aksesbilitas dan mutu layanan pendidikan formal dan non formal 3. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi ,pelayanan publik,penegakan supermasi hukum dan kualitas iman dan taqwa 5. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah 6. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pangan dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan 7. Peningkatan pengelolaan energi, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana 8. Peningkatan investasi dan pengembangan produk unggulan daerah 9. Memperluas destinasi pariwisata dan budaya 4.3.

Dukungan Anggaran dalam Rangka Pelaksanaan RKP di Kabupaten Sumbawa Sinergi perencanaan pusat-daerah selanjutnya terimplementasi dalam kebijakan anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017. Tabel 4.3. memperlihatkan kebijakan anggaran Kabupaten Sumbawa dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional sebesar Rp 690.943.677.407, dengan uraian pada level dimensi pembangunan : 1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat Rp 246.809.114.592 2) Pembangunan Sektor Unggulan Rp 82.527.932.034 3) Pemerataan dan kewilayahan Rp. 361.606.630.781

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima 5.1.1. Dasar Hukum Tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 didasari oleh DIPA sebagai dasar operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya, meliputi : 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura a). DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2017 b). DIPA Nomor : 018.04.4.230576/2017 2. Bidang Sosial a). DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2017 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa a). DIPA Nomor : 067.03.350339/2017 4. Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan a). DIPA Nomor : 044.01.4.230580/2017 5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura); 2. Kementerian Sosial (Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan); 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa); 4. Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri) 5.1.3. Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan, dengan kegiatan : a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia; c) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.

2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan : a). Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran b). Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi b). Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

3. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, denganKegiatan utama berupa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan sub kegiatan berupa : a). Rumah warga KAT yang memperoleh bantuan penataan lingkungan sosial KAT; b). Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup; c). Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan; d). Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT. 4. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, denganKegiatan Cakupan Penerapan PNPM Generasi.

5. Program Sarana Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.

1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah Adapun tolok ukur/indikator untuk mengukur kesesuaian/keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah, adalah: 1. Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD; 2. Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD; 3. Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam RKPD; 4. Persentase dokumen KU/ PPAS ke dalam APBD; 5. Persentase perencanaan tahunan OPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 29/2014; Permen PAN dan RB No. 53/2014; Permendagri No. 54/2010), dan 6. Persentase dokumen peren-canaan tahunan OPD ke dalam RKPD.

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017 4.1. Realisasi Sinergi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Pusat dan Daerah Penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018, mempedomani Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “ Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional melalui 9 program prioritas (Nawacita).

Disamping itu, perencanaan Kabupaten Sumbawa juga mempedomani perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB sebagai tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Adapun visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”.

Kerangka makro pembangunan nasional dan Provinsi NTB tersebut selanjutnya menjadi sumber inpirasi bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong” dengan tujuh misi, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.

7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

4.2. Pelaksanaan Sinergi Prioritas Pembangunan Tahunan Pemerintah Pusat dan Daerah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017, tema pembangunan nasional Tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”.

Adapun sasaran yang hendak dicapai : 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 6,5 persen; Jawa-bali sebesar 7,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,6 persen; Kalimantan sebesar 6,1 persen; Sulawesi sebesar 8,2 persen; Maluku sebesar 7,8 persen dan Papua sebesar 16,0 persen; 2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 8,8 persen; Jawa-bali sebesar 8,6 persen; Nusa Tenggara 3 sebesar 15,1 persen; Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,1 persen; Maluku sebesar 12,0 persen dan Papua sebesar 25,1 persen; 3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen; dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0 persen; Jawa-bali sebesar 5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,4 persen; Kalimantan sebesar 4,2 persen; Sulawesi sebesar 4,5 persen; Maluku sebesar 5,4 persen dan Papua sebesar 3,4 persen; dan 4. Laju inflasi 4,0.

Adapun sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu: 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Pada level perencanaan pemerintah Provinsi NTB, berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 26 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi NTB Tahun 2017, disebutkan bahwa tema pembangunan Provinsi NTB tahun 2017 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan kualitas Lingkungan untuk Mengurangi Kemiskinan”, yang dijabarkan kedalamprioritas :Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan, Budi Pekerti Luhur, Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Agro Industri dan Ketahanan Pangan, Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, Pariwisata dan Ekonomi Keatif, Wirausaha dan iklim investasi, Agroindustri dan ketahanan pangan Adapun tema pembangunan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 bahwa tema pembangunan daerah adalah “Pemantapan Pelayanan Publik Dan Percepatan Pembangunan Infarstruktur Dalam Mendukung Industrialisasi Produk Unggulan Daerah”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan : 1. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan kelembagaan

5.1.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan, dengan realisasi pelaksanaannya, sebagai berikut : a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, berupa terlaksananya penyusunan kebijakan program dan anggaran kegiatan peningkatan produksi kedelai; bimbingan dan sosialisasi kegiatan peningkatan produksi kedelai; penyaluran fasilitas/bantuan budidaya kedelai seluas 2.000 Ha dan terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan; b) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, berupa penyusunan kebijakan program dan anggaran kegiatan peningkatan produksi padi inbrida dan organik; bimbingan dan sosialisasi kegiatan peningkatan produksi padi inbrida dan organik; penyaluran fasilitas /bantuan budidaya padi inbrida dan organik seluas 2.825 Ha; monitoring, evaluasi dan pelaporan dan penyaluran fasilitasi sarana produksi budidaya jagung (Tunda Bayar). c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, berupa penyusunan anggaran; pengelolaan akuntansi, verifikasi dan tindaklanjut hasil pengasan; kegiatan perbendaharaan; kegiatan pelaksanaan pemantauan evaluasi, pengelolaan data dan informasi; 2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, dengan realisasi pelaksanaannya, sebagai berikut : a). Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran berupa tersedianya lahan bawang merah dengan target seluas 150 Ha dan yang terealisasi sebesar 150 Ha. Demikian pula dengan kawasan aneka cabe dengan target seluas 80 Ha dan yang terealisasi seluas 22 Ha. b). Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura berupa tersedianya dokumen perencanaan.

3. Program Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan dengan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) direalisasikan untuk berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut : a). Rumah warga KAT yang memperoleh penyaluran bantuan penataan lingkungan sosial sebanyak 139 KK (75 KK di Dusun Gili Tapan Kecamatan Maronge dan 64 KK di Dusun Sampar Kuang Rea Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh); b). Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup melalui penyaluran kepada 46 KK di Dusun Selage Desa Lebin Kecamatan Ropang (Pemberdayaan Tahap II); c). Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan melalui penyaluran kepada 139 KK; d).Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT sebanyak 1 laporan.

4. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan realisasi pelaksanaannya berupa penerapan PNPM Generasi, yakni dengan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis di 12 Kecamatan atau 80 desa.

5. Program Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Negeri, dengan pelaksanaan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan berupa pembangunan pasar Induk Brang Bara dengan realisasi fisik 100%.

5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 1. DIPA Nomor : 018.03.4.239093/2017 yang bersumber dari Kementerian Pertanian RI Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 10.228.643.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) diperuntukkan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan yang ditunjang oleh 3 kegiatan utama. Adapun realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 10.185.172.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 99,58%.

2. DIPA Nomor : 018.04.4.230576/2017 yang bersumber dari Kementerian RI Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan alokasi anggaran Rp. 9.355.000.000,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) diperuntukkan pada Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yang ditunjang oleh 2 kegiatan utama. Adapun realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 8.152.248.000,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 87,14%.

3. DIPA Nomor : 027.03.4.230574/2017, yang bersumber dari Kementerian Sosial RI Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi anggaran Rp. 2.587.100.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) diperuntukkan pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan ditunjang oleh 4 sub kegiatan utama. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.585.272.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,93%.

4. DIPA Nomor : 067.03.350339/2017, yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 2.179.952.000,(Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.179.441.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 99,98% dari total anggaran 5. DIPA Nomor : 044.01.4.230580/2017, yang bersumber dari Kementerian Perdagangan pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dengan jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai program Sarana Distribusi Perdagangan dan Dalam Negeri dengan 1 kegiatan utama adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.739.302.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) atau 95,66%.

5.1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Satuan kerja (Satker) yang melaksanakan Tugas Pembantuan di kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 adalah: 1. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.

2. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, dengan Program Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Dinas Koperasi, UKM, Perindutrian dan Perdagangan, dengan Program Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Negeri.

5.1.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya). sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan oleh Perangkat Daerah

Kamis, 24 Mei 2018 Keterangan : + = lengkap; - = kurang memadai 5.1.9. Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan Dana Tugas Pembantuan yaitu :

SUARA NTB 3. Percepatan proses legislasi peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata

1. Permasalahan : a). Keterlambatan turunnya DIPA pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan yang terbit pada tanggal 16 Mei 2017, hal ini berdampak terhadap tertundanya perencanaan serta terjadinya gagal tender sebanyak 2 (dua) kali pada pembangunan pasar induk Brang Bara, sehingga pelaksanaan konstruksinya baru dimulai pada tanggal 12 Oktober 2017.

Kondisi ini berpengaruh terhadap percepatan dan kualitas pekerjaan dilapangan. b). Terjadi penundaan atau tanda* (bintang) di DIPA Urusan Bersama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai dengan bulan Juni tahun 2017 sehingga berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada satker tersebut. c).Aplikasi sistem pelaporan berbasis web (e-Monev) dari Kementerian PPN/Bappenas belum optimal dalam mengevaluasi pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, hal ini karena belum terintegrasinya program-program yang dilaksanakan pada tahun berjalan dengan menu yang ditampilkan di dalam sistem seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan yang tidak lagi mendapatkan Tugas Pembantuan dan urusan Bersama pada tahun 2017, akan tetapi masih ditampilkan di sistem menu, sementara untuk satker yang mendapatkan Tugas Pembantuan pada tahun 2017 seperti Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan tidak ditampilkan didalam sistem. Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem tersebut belum optimal dalam melakukan pelaporan berbasis teknologi.

5.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 5.3.1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 67 huruf (g) tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah. Disebutkan juga bahwa terdapat 6 (enam) urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat atau urusan pemerinntahan absolut dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu, dalam melaksanakan program dan kegiatan dari instansi induk juga sebagai jembatan pelaksanaan program yang dapat dilaksanakan secara bersamaan di daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengurusi kewenangan yang belum dapat ditangani oleh daerah dan juga kewenangan yang merupakan pengaturan hal-hal khusus antara lain di bidang keuangan, agama, militer, hukum dan pertanahan.

2. Solusi a) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar informasi yang terkait dengan penundaan dan pengurangan anggaran dapat segera dilakukan penyesuaian baik secara administrasi maupun secara teknis. Hal ini akan berpengaruh terhadap percepatan serapan anggaran dan kualitas pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. b). Satuan Kerja sebagai penerima bantuan dapat lebih aktif melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait, menyangkut persyaratan-persyaratan teknis yang diperlukan untuk segera dipenuhi, sehingga penundaan (tanda*) pada kegiatan tersebut dapat segera dibuka dan Kabupaten dapat melakukan langkah-langkah percepatan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut. c). Penyempurnaan sistem aplikasi e-Monev ini perlu terus tingkatkan oleh Kementerian Bappenas, untuk dilakukan pembenahan sistem, sehingga pengintegrasian sistem ini dapat selaras dengan program yang dilaksanakan agar monitoring dan evaluasi pelaporan berbasis teknologi dapat lebih optimal.

5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan 5.2.1. Dasar Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dijelaskan bahwa Dana tugas pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa. Demikian pula dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada pasal 20 ayat (4) bahwa penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1087 Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017 menetapkan besarnya alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.

5.2.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan Kepada Desa Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

5.2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penugasan pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2017. Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari Rp. 87.869.629.200,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 97.876.074.025,20 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 11,39%, dan bila dilihat dalam kurun 5 tahun terakiir dari tahun 2013-2017, maka terjadi peningkatan rata-rata sebesar 46,07% pertahun

6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Beberapa kerjasama yang disepakati Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan instansi vertikal adalah: 1. MoU Nomor 43 Tahun 2017 Tanggal 28 September 2017 Tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara Prof. Dr. Ir. Bambang Subianto, M.Agr (Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Dengan H.M. Husni Djibril B.Sc (Bupati Sumbawa) 2. MoU Nomor 182 Tanggal 28 september 2017 Tentang Ahli Teknologi Budidaya Avertebrata Laut antara Hendra Munandar,M.Si (Selaku Kepala Bio Industri Laut LIPI) dengan Ir.Dirmawan (Kepla Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawa) 3. MoU Nomor 118 Tahun 2017 Tanggal 6 Desember 2017 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Antara Syirajuddin Mahmud (Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa) dengan Drs.H.Rasyidi (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa) 4. MoU Nomor 119 Tahun 2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengolahan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah antara Taukhid (Kepala Kantor Daerah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ) dengan H.M. Husni Djibril B,Sc (Bupati Sumbawa) Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Meningkatnya dukungan instansi vertikal untuk berperan secara konstruktif dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi 2. Meningkatnya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika 3. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1. Kerjasama Antar Daerah 6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 363 ayat (1), memberi peluang kepada daerah untuk melakukan kerjasama Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2017, kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah Pengembangan SmartCity, E-Government dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Kota Bandung yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 26 Tahun 2017 dan Nomor 119/1889-Bag.KS tanggal 16 Juni 2017. Kesepakatan bersama di atas kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Nomor 130/1091-Diskominfo dan Nomor 800/241/DKIS/2017 tanggal 21 Juli 2017.Hasil yang dicapai dari kerjasama tersebut adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan dan manajemen aktifitas pemerintahan yang berbasis jaringan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

6.1.3 Permasalahan dan Solusi Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah masalah yang mengemuka dari tahun 2017, adalah kemampuan dasar sebagian aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi masih beragam sehingga memerlukan adanya tahapan penyetaraan dalam proses integrasi sistem antar perangkat teknis daerah Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh, diantaranya: 1. Optimalisasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan dilakukan dengan sharing informasi dan ketrampilan dalam pemanfataan fasilitas teknologi 2. Peningkatan sinergi antar perangkat daerah teknis terkait 6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan Selain melaksanakan kerjasama antardaerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh daerah.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021 yaitu pada misi ke-2, 3 dan 4 maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lebih difokuskan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah baik dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, pengembangan daya dukung infrastruktur daerah/wilayah, pengembangan investasi serta sumber daya lokal.

6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2017 sesuai dengan kebijakan yang ditempuh maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak sebagai berikut : 1. MoU Nomor 107 Tahun 2017 Tanggal 27 November 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesian (LTSP-P2TKI) di Kabupaten Sumbawa antara H.M Husni Djibril B,Sc (Bupati Sumbawa) dengan Joko Purwanto S.Sos (Kepala Balai Pelayanan Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja) 2. MoU Nomor 870/21817/Dinkes/X/2017,Tanggal 30 oktober 2017 antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Balai Obat dan Makanan di Mataram tentang Jasa Uji Laboratarium Bahan Pangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratarium Pengawasan Obat dan Makanan 3. MoU Nomor 23 Tahun 2017, Tanggal 6 Juni 2017 Tentang Kerja Sama Operasional Utilisasi Pengolahan Apotek, Klinik dan Layanan Kesehatan lainya antara Drs. H. Mahmud Abdullah (Wakil Bupati Sumbawa) dengan Drs. Nurtjahjo Walujo Wibowo, Apt (Direktur Pengembangan Bisnis PT Kimia Farma apotik); 4. MoU Nomor 43 Tahun 2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa antara H.M.Husni Djibril,B.Sc (Bupati Sumbawa) dengan Dr.Ir. Lalu Mulyadi,MT (Rektor Institut Teknologi Nasional Malang) 5. MoU Nomor 39 Tahun 2017 Tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Pengembangan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumbawa Sebagai Laboratarium Praktik Program Study Pengaturan Perjalanan Serta Hospitality Politeknik Pariwisata Lombok antara Dr.H.Hamsu Hanafi ,MM (Direktur Politeknik Pariwisata Negeri Lombok) dengan H.M. Husni Djibril B.Sc (Bupati Sumbawa) 6. MoU Nomor 111 Tahun 2017 Tanggal 11 September 2017 Tentang Pelatihan, Penelitian, Kolaboratif dan Pendampingan Desa-Desa Di Kabupaten Sumbawa antara Sunaji Zamroni, M.Si (Direktur Eksekutif Yogyakarta) dengan Drs.H.Mahmud Abdullah ( Wakil Bupati Sumbawa) 6.2.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga di antaranya : 1. Dukungan sarana prasarana untuk fasilitasi perlindungan tenaga kerja mulai dari tahapan pra keberangkatan belum optimal 2. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya aparatur 3. Regulasi daerah tentang pengembangan kepariwisataan belum tersedia sehingga daerah belum maksimal memanfaatkan potensi manfaat dari kerjasama Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, diantaranya: 1. Perlu adanya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung secara optimal upaya perlindungan tenaga kerja 2. pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas aparatur

6.3.3. Permasalahan dan Solusi Selama tahun 2017 kegiatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah belum berjalan secara optimal, disebabkan belum dimilikinya dokumen yang menggambarkan area penelitian yang menjadi prioritas derah sehingga kegiatan penelitian masih dominan berdasarkan inisiatif mitra kerjasama. Terhadap hal ini, melalui Dewan Riset Daerah yang baru terbentuk akan dilakukan sinkronisasi antara inisiatif mitra dengan kebutuhan daerah.

6.4.

Pembinaan Batas Wilayah 6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan Demikian pula pembentukan daerah provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Undang-undang, yang antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas wilayah, ibukota dan lain-lain. Pada Tahun 2017 pelaksanaan penegasan batas wilayah dilakukan baik untuk batas wilayah desa dan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa maupun koordinasi antar pemerintah daerah untuk penegasan batas wilayah kabupaten.

6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penegasan batas wilayah kecamatan dan desa dalam wilayah Kabupaten Sumbawa yang dilakukan di tahun 2017 berlokasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Rhee dan Lape. Di wilayah Kecamatan Rhee dilakukan penegasan batas antara Desa Rhee dan Desa Luk sedangkan di Kecamatan Lape antara Desa Dete dan Desa Lape, Desa Dete dan Desa Hijrah dan batas antara Desa Dete dan Desa Labuhan Kuris. Penegasan ini dilakukan dengan melacak titik koordinat di lapangan berdasarkan proses kartometrik yang disepakati sebelumnya.

Penegasan batas wilayah antar kabupaten yang masih tersisa di awal tahun 2017 adalah batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Permasalahan tersebut telah berhasil diselesaikan secara yuridis formal dengan terbitnya Permendagri Nomor 123 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 6.4.3. Permasalahan dan Solusi Terhadap wilayah desa yang telah ditetapkan koordinatnya di lapangan, permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut adalah melakukan pemasangan pilar batas dan penerbitan Keputusan Bupati Sumbawa.

Adapun masalah yang masih tersisa terkait dengan batas daerah dengan Kabupaten Sumbawa Barat adalah Permendagri 123 tahun 2017 tersebut belum menegaskan batas daerah di perairan yang memiliki konsekuensi terhadap status kepemilikan Pulau Kalong.

Terhadap kondisi-kondisi di atas Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan pemasangan patok atau pilar batas pada titik-titik yang sesuai dengan koordinat yang ditentukan dan diatur dalam Permendagri 123/2017 2. Terhadap status kepemilikan Pulau Kalong, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk mempertegas status kepemilikan dengan mengacu kepada ketentuan Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah 6.5.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penggulangannya Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa tahun 2017 yang membawa dampak signifikan adalah banjir yang terjadi bulan Februari 2017 yang merendam 7 kecamatan yaitu Labuhan Badas, Empang, Tarano, Sumbawa, Unter Iwes, Moyo Utara, Moyo Hilir.Jumlah penduduk yang terdampak banjir adalah 40.921 jiwa. Penanganan yang bersifat tanggap darurat dilakukan dengan koordinasi BPBD, BNPB, TNI-POLRI, Basarnas, SKPD, relawan dan masyarakat.

Kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut. a. Rawan bencana banjir : Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muer di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok. b. Rawan Bencana Tsunami : Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbwa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang. c. Rawan Bencana Angin topan : Kecamatan Alas dan sekitanya, Uter Iwes, dsk, Empang-Tarano dsk. d. Rawan bencana gelombang pasang : Pantai utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbwa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.

6.5.2. Status Bencana Status bencana yang terjadi di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2017 digolongkan sebagai status bencana regional yang lingkup dampaknya pada tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten.

6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa dari tahun 2017 sebesar Rp.4.003.081.050,- yang dialokasikan melalui 2 perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.3.718.504.600,- dan Dinas Sosial sebesar Rp.284.576.450,6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Langkah antisipasi dan kesiapsiagaan aparat pemerintah, masyarakat terhadap bencana perlu selalu disiapkan. Langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara lain sebagai berikut: a. Memaksimalkan koordinasi antar anggota Satlak BPBD Kabupaten Sumbawa. b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana. c. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. d. Melakukan kegitan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. e. Pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi. f. Pembuatan Regu Tanggap Darurat, maupun pelatihan penanggulangan bencana/ Gladi Posko / Lapang Bencana. g. Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. h. Memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa.

6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus Kawasan khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumberdaya buatan, kawasan pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tidak menyebutkan kawasan khusus

Halaman 11 melainkan kawasan strategis, namun kedua regulasi tersebut menjadi dasar untuk diterapkannya perlakuan dan atau pendekatan khusus terhadap bagian tertentu dari wilayah yang dipandang potensial dengan kemungkinan delineasi melintasi batas-batas administratif wilayah yang ada.

Kabupaten Sumbawa merencanakan beberapa kawasan yang diskenariokan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh yang merupakan simpul pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan keunggulan kawasan, di antaranya kawasan Agropolitan Alas-Utan, Kawasan Agropolitan Emparano, Kawasan KTM Labangka, serta Kawasan Agropolitan Brang Pelat.

Pengelolaan terhadap kawasan-kawasan strategis tersebut belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan kemampuan daerah baik didalam menyiapkan blue print perencanaan dan pengelolaan kawasan maupun kemampuan anggaran yang relatif sangat terbatas, sementara konstribusi atau peran serta pihak swasta dalam melakukan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut juga masih belum signifikan.

6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 6.7.1. Gangguan yang Terjadi Pada tahun 2017 gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Beberapa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain terjadi dalam kasus-kasus pembebasan tanah warga/pembongkaran pagar/bangunan yang terkena proyek jalan, jembatan dan lain-lain, serta kasus pencurian ternak, miras dan kasus-kasus amoral yang meskipun frekwensinya tidak terlalu menonjol.

6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani SKPD yang menangani Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Kecamatan. Selain itu, terdapat instansi lain yang tidak termasuk dalam kelompok SKPD yaitu instansi vertikal di daerah sebagai pilar kekuatan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu TNI dan Polri.

BAB VII PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan mulai dari Bab Pendahuluan, Visi Misi dan Program Kerja RPJMD, Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan, hingga Penyelenggaraan Urusan Tugas Umum Pemerintahan telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD, Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 secara operasional dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menurut bidang urusannya masing-masing.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 ayat (1) yang merupakan salah satu tugas konstitusional Kepala Daerah.

2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 yang dilaporkan oleh Bupati Sumbawa telah memuat : a. Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum; b. Realisasi Pelaksanaan Rencan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 c. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan d. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

3. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak. Oleh karena itu, LPPD Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan Kabupaten Sumbawa kepada Pemerintah sebagai acuan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagai unsur pelaksana urusan wajib dan pilihan di Kabupaten Sumbawa.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan sangat baik, atas sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu : · Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan; · Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua SKPD dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra; · Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomeskegiatan yang bersangkutan. · Penguatan pola pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa mekanisme penyusunan program kerja/anggaran yang mencerminkan kebutuhan organisasi yaitu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah pemerintah daerah. · Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan. · Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

B. Rekomendasi Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB, LPPD Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, singkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyenyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusanurusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.

3. Bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, LPPD ini akan menjadi bahan penyusunan LPPD sebagai instrumen pertanggungjawaban publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018, yang memuat gambaran wilayah Kabupaten Sumbawa, baik kondisi fisik, sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur yang dapat menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana publikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018 ini dapat bermanfaat.

Sumbawa Besar, Maret 2018 BUPATI SUMBAWA,

H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc

SUARA NTB

Kamis, 24 Mei 2018

Tim Pemda KLU Kembali akan Turun ke Dua Gili Tanjung (Suara NTB) Pascapenertiban pada bulan April lalu, Tim Penertiban Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menggelar rapat menindaklanjuti rencana penataan di dua lokasi, yakni Gili Meno dan Gili Air. Koordinator Tim Penertiban sekaligus Asisten II, Ir. Hermanto, menyebut rapat ini lebih menekankan pada pembagian tugas masing-masing SKPD untuk menata kembali pulau.

“Kami menggelar rapat

lanjutan pasca penertiban dua gili. Rencananya, kita akan turun bersama SKPD terkait untuk melihat apa yang lebih prioritas,” ujarnya.

Sebagaimana arahan dan petunjuk pimpinan daerah, Asisten II mengingatkan kembali agar SKPD-SKPD yang berkaitan dengan penataan 3 Gili sudah mempunyai rencana dan langkah penataan. Setelah turun nanti, SKPD terkait sudah harus merancang apa saja bentuk program, berikut biayanya.

Hermanto mencontohkan, Dinas PUPR yang berkewajiban menangani infrastruktur jalan dapat merancang patok batas jalan dengan lebar 7 meter.

Karena jalan yang dipatok itu akan menjadi dasar bagi SKPD lain, misalnya Dinas LHPKP, untuk menanam aneka tanaman penghijauan di pinggir jalan.

Selain itu, patok dan batas jalan yang jelas juga menjadi referensi bagi LH untuk men-

empatkan tempat-tempat sampah di sepanjang jalan sehingga tidak mengganggu pejalan kaki.

“Termasuk Dinas Kebudayaan Pariwisata, mereka harus membuat perencanaan dan mengatur batas pengeluaran meja di sempadan pantai – depan hotel,” imbuhnya memastikan agar tidak ada lagi peristiwa meja pengusaha yang diangkut Satpol PP pascapenertiban.

Hermanto melanjutkan, kerjasama dan koordinasi lintas SKPD sangat mempengaruhi akselerasi program pada tahun berikutnya.

Setidaknya, SKPD sudah dapat membuat perencana untuk selanjutnya dapat diusulkan penganggarannya secara bertahap pada APBD Perubahan 2018 dan APBD murni 2019.

“Paling lambat pada APBD murni 2019 harus dianggarkan sesuai kemam-

puan keuangan daerah. Kita berharap penataan ini cepat selesai,” imbuhnya.

Untuk diketahui, jumlah bangunan sempadan pantai yang tertibkan di Gili Meno sebanyak 41 unit dan di Gili Air sebanyak 93 unit. Penertiban bangunan telah berakhir pada 1 Mei lalu, dengan kesimpulan Tim Penertiban di mana seluruh bangunan yang ditargetkan telah dibongkar kecuali 3 bangunan yang berada di lahan milik Pemprov NTB – di Gili Air. Hingga minggu pertama Mei lalu, Tim Penertiban masih bekerja membersihkan puing-puing bangunan.

Material yang sudah menjadi sampah itu dibersihkan dengan cara dipecah-pecah untuk ditanam kembali pada galian sedalam 3 sampai 4 meter di bawah jalan lingkar Meno dan Air. “Tim kebersihan telah bekerja dengan alat berat di Gili Air selama satu minggu. Setelah penertiban maka dilanjutkan dengan penataan untuk memperindah roi pantai,” demikian Hermanto. (ari)

Pepohonan Ditebang

Wisatawan di Ekas Buana Merasa Terusik Selong (Suara NTB) Wisatawan yang menginap di hotel Hot Planet, Desa Ekas Buana merasa terusik akibat penebangan pohon pelindung di dekat kawasan hotel tersebut.

Penebangan sudah berlangsung selama sebulan terakhir dan habis membabat lahan sekitar 1 hektar lebih dari total luas lahan 3,5 hektar.

Pengelola Hotel Hot Planet, Ahmad Zainuddin via ponsel, Rabu (23/5) menuturkan, lahan tersebut merupakan tanah sengketa antara warga dengan pihak hotel.

Ratusan pohon yang tumbuh dengan baik di kawasan tersebut sebagian besar ditanam dan dipelihara oleh pihak perusahan PT Hote Planet Indonesia. Sengketa atas kawasan ini sudah melalui tahap persidangan di Pengadilan Agama dan pihak warga memang dimenangkan. Saat ini proses sidang berlanjut di pengadilan negeri.

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Halaman 12

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINIBUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

(Suara NTB/ist)

DITEBANG WARGA - Pohon-pohon yang ditanam di samping hotel Hot Planet Desa Ekas Buana mulai terlihat gundul karena ditebang warga.

Pengakuan pihak Hotel Hot Planet berharap tidak dilakukan penebangan terlebih dahulu sampai masalah selesai. Pihak perusahaan selama ini berharap persoalan itu cepat diselesaikan. Sudah dilapor kasus tersebut ke aparat kepolisian namun belum ada respon.

“Akibat penebangan itu wisatawan kami sangat ter-

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3.

Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika wajah):Mngncangkn Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb150Rb,Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

usik,” ucapnya. Pohon-pohon pelindung tersebut menjadi salah satu daya tarik dan pesona yang dijaga. Kawasan yang sudah mulai hijau karena pohon tumbuh dengan biak ini harapannya tidak ditebang sembarangan.

Kapolres Lotim, AKBP M. Eka Fathurrahman yang dikonfirmasi terpisah melalui Wathsapp mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga terkait penebangan pohon tersebut.

“Terima kasih atas infonya, kita akan tindaklanjuti untuk cek ke lokasi dulu,” demikian penjelasan singkat Kapolres. (rus)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 24 Mei 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Halaman 14

SUARA NTB Kamis, 24 Mei 2018

Apabila salah seorang dari kalian berpuasa di suatu hari, maka janganlah ia berkata-kata kotor dan berbuat kesia-siaan. Bila ia caci seseorang atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, Sesungguhnya saya sedang berpusa. (Hadits Riwayat Muslim)

Meraih Rahmat, Mengikat Syahwat M. Anugrah Arifin, M.Pd.I Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram ALHAMDULILLAH, sholli wa sallim ‘ala Rasulillah. Manusia sebagai makhluk biologis (Al-Basyar) memiliki dua potensi besar yang saling tarik menarik; akal dan nafsu. Nafsu seringkali menggiring manusia untuk mencintai dan menginginkan gemerlapnya perhiasan dunia, sebagaimana yang digambarkan Allah SWT dalam surat Ali ‘Imran ayat 14 yang :” dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apaapa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dalam ayat tersebut, Allah Menyebutkan bahwa syahwat/nafsu selalu mengarahkan manusia untuk mencintai keduniawiayan secara berlebihan bahkan cenderung mengajak manusia untuk mencintai dunia serta melupakan akhirat. Abu Hasan Al-Marwadi (Tt:375) dalam tafsirnya menjelaskan kecenderungan syahwat manusia pada ayat ini dapat dibagi menjadi 3 penafsiran, yaitu: 1. Syahwat tersebut datang dari syaitan, 2. Syahwat tersebut adalah bagian dari tabiat/fitrah manusia yang dicitakan Allah 3. Syahwat manusia yang mendorong pada kecenderungan terhadap kebaikan (dunia maupun akhirat) datang dari Allah sedangkan syahwat manusia yang mendorong pada keburukan, melibatkan rekayasa syaitan.

Puasa oleh para ulama’ didefinisikan sebagai “al-Imsak” yang secara etimologi berarti menahan. Abu Bakar Asy-Satiri kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya dengan tata cara yang khusus mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya.

Pembaca yang budiman…!! Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa puasa merupakan salah satu media yang Allah ciptakan untuk melatih dan mendidik manusia agar mampu mengendalikan syahwatnya, terlebih lagi di bulan ramadhan yang mulia ini Allah telah memuliakan dan memberikan pertolongan pada kaum muslimin untuk mengendalikan hawa nafsu dengan membelenggu syetan yang merupakan faktor pendukung terbentuknya syahwat yang buruk, Rasulullah Saw bersabda: “Jika datang Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan syetan dibelenggu.” (HR. Muslim).

Dengan demikian puasa merupakan kesempatan emas yang Allah SWT berikan kepada setiap muslim untuk mengikat nafsu syahwatnya melalui latihan ketaatan kepada Allah untuk menghindari hal-hal yang sebelumnya halal seperti makan, dan minum dengan target setelah Ramadhan berlalu kita mampu mengendalikan nafsu syahwat dan menahan diri untuk tidak melanggar syariat-syariat Allah Swt. Pembaca yang budiman..! akhirnya marilah kita melaksanakan puasa dengan benar yaitu puasa yang mampu memberikan efek tarbiyah an-nafsiyah “Pendidikan Jiwa” dengan indicator amal dan etos kerja kita menjadi jauh lebih berkuwalitas dari sebelumnya, baik amalan-amalan ibadah mahdah dengan Allah maupun ibadah-ibadah social antar sesama manusia. Wallahu a’lam bi ash-showab.

Ulama Timur Tengah Ajak Masyarakat Lobar Peduli Palestina Giri Menang (Suara NTB) Ulama asal Al-Quds Palestina Syeikh Zuhdi Rifat Alhaj Sholeh Almansyi hadir sebagai penceramah di Masjid Pemda Lobar, Rabu (23/5). Kehadiran ulama asal Palestina ini difasilitasi Komite Nasional untuk Palestina (KNRP) NTB. Dalam kesempatan itu ikut hadir, Ketua KNRP NTB TGH. Musleh Kholil dan pengurus lain. Rombongan Syeikh Zuhdi pun disambut oleh Pjs Bupati H. Lalu Saswadi dan jajaran.

Pada kesempatan itu, Syeikh Zuhdi menyampaikan ceramah tentang kondisi Masjid AlAqsha dan masyarakat Palestina yang masih di bawah tekanan negara zionis. Melalui penerjemah Bahasa Arab ke Indonesia, Ustadz Ujang Supriadi LC, Syeikh Zuhdi Syeikh Zuhdi menyampaikan beberapa keutamaan dan keberkahan bagi umat Islam yang salat di masjid Al-Aqsha. “Siapa yang ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di hari kemudian maka harus memperhatikan

(peduli) Masjidil Al Aqsha,”jelasnya Dijelaskan di hadapan ratusan ASN yang hadir, Masjid Al-Aqsha adalah kiblat pertama bagi umat Muslim dan masjid kedua yang dibangun. Pada peristiwa isra’ mi’raj, Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dari Masjid Al-Aqsha setelah sebelumnya dibawa dari Masjid Al-haram di Mekkah.

Sementara Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi mengajak segenap ASN untuk peduli terhadap sesama umat di Palestina. “Jangan sampai kita termasuk sejelek-jeleknya umat karena tidak perduli terhadap sesamanya” jelas Saswadi.

Ia mengajak segenap ASN dan Masyarakat untuk membantu sesama umat muslim minimal melalui berdoa, jika tidak mampu berkontribusi melalui harta benda. “Mari kita membantu sesama sesuai kadar kemampuan. Kalau ada anggaran silahkan untuk membantu,”jelasnya. (her)

(Suara NTB/ist)

CERAMAH - Syeikh Zuhdi Rifat Alhaj Sholeh Almansyi saat memberikan ceramah di Masjid Pemda Lobar, Rabu (23/5).

Nunggu Buka Puasa Sambil Buat SIM Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) meluncurkan program PASUGATI, selama bulan puasa ini. Berupa pelayanan pembuatan SIM sambil “ngabuburit” di lapangan umum Muhajirin Praya. Sambil menunggu berbuka, masyarakat bisa membuat SIM. “Layanan khusus ini kita rencanakan selama bulan puasa. Sebagai salah satu upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

Khususnya bagi masyarakat yang ingin memperoleh SIM,” ungkap Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Suherdi, kepada Suara NTB, Rabu (23/5).

Di program PASUGATI ini, masyarakat cukup membawa salinan identitas diri dan sudah bisa mendaftar untuk memperoleh SIM. Tapi tetap harus mengikuti semua tahapan tes yang ada. Mulai dari tulis sampai tes praktik. Bagi yang dinyatakan lulus, baru membayar administrasi dan bisa mengajukan pencetakan SIM.

“Tapi untuk pencetakan SIM tidak dilakukan di lokasi. Melainkan tetap di kantor Satlantas Polres Loteng. Karena memang alat cetak SIM-nya berbatas. Tidak bisa dibawa kemana-mana,” terangnya. Jadi kalau sudah dinyatakan lulus, pemohonan akan diberikan surat tanda lulus oleh petugas.

Sebagai dasar bagi pemohon untuk pencetakan fisik SIM di kantor Satlantas Polres Loteng.

Lebih lanjut layanan pembuatan SIM di lapangan tersebut sudah berjalan sejak beberapa hari yang lalu. Animo masyarakat untuk mengikuti program tersebut juga cukup besar. Terbukti yang mendaftar cukup banyak setiap harinya.

Hanya saja yang dinyatakan lulus, masih minim.

“Seharinya bisa hanya ada empat orang yang dinyatakan lulus. Dari sekian banyak pendaftar yang ada,” imbuhnya. Hanya saja, itu tidak menyurutkan minat pihaknya untuk terus menggelar program tersebut sampai tuntas.

Terlebih melihat animo masyarakat yang cukup bagus, terhadap program tersebut.

Karena pemohon SIM tidak perlu datang ke kantor Satlantas Polres Loteng untuk sekedar mengajukan SIM. Bisa langsung di lapangan sekaligus bisa sambil menunggu waktu berbuka puasa. “Jadi sambil nunggu buka puasa, masyarakat bisa

(Suara NTB/kir)

PRAKTIK - Warga sedang mengikuti ujian praktik pembuatan SIM pada progam PASUGATI di lapangan umum Muhajirin Praya. ikut ujian SIM,” tambahnya.

Meski dilaksanakan di lapangan umum Muhajirin, semua masyarakat bisa ikut tes, tidak harus warga Kota Praya

saja. “Di sini nantinya juga akan disiapkan layanan bagi perpanjangan SIM. Ditambah beberapa layanan lainnya,” ujarnya. (kir)

Aneka Kuliner Menarik di Bazar FPK Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., resmi membuka kegiatan Bazar Pesona Khazanah Ramadhan (PKR) 2018, yang berlangsung di kompleks Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB, Selasa (22/5). Berbagai hidangan kuliner menarik dapat dijumpai saat mengunjungi stan bazar.

Kegiatan tersebut dilaksanakan, selain untuk memeriahkan PKR 2018 yang berlangsung sebulan penuh selama bulan puasa di IC NTB, sekaligus juga untuk mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat.

Mengingat aktivitas mencari hidangan untuk berbuka puasa menjadi hal yang kerap dijumpai pada bulan Ramadhan. Banyak masyarakat yang berburu sajian untuk berbuka puasa sekaligus ngabuburit menunggu azan Magrib.

“Beragam hidangan menarik tersedia di sini, mulai dari aneka ragam soto nusantara, kolak, hingga jajanan khas Lombok berupa pelecing kangkung dan sate pusut, dan lainnya. Tak ketinggalan juga aneka produk UMKM, hingga pernak-

(Suara NTB/lin)

LAYANI - Sejumlah pedagang pada stan bazar di Kompleks IC sedang melayani pembeli. pernik Ramadhan,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L. Moh Faozal, S.Sos.,M.si.

Bazar PKR 2018 akan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak dibuka pada Selasa (22/5), hingga lima hari sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Pembukaan Bazar PKR 2018 sendiri berlangsung cukup meriah dengan penampilan kesenian gambus.

“Alhamdulillah bazar PKR tahun ini ada peningkatan dari segi jumlah peserta dibandingkan tahun lalu,” kata Faozal.

Untuk bazar PKR 2018 lanjut Kadispar NTB, jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 56 stan, dengan variasi produk, mulai dari kuliner, busana, hingga

produk-produk UMKM. Bahkan sejumlah lembaga perbankan syariah, hingga agen travel juga tak ketinggalan meramaikan Bazar PKR 2018.’

“Untuk memeriahkan acara, akan ada juga sanggar-sanggar kesenian di Kota Mataram yang tampil secara bergiliran setiap harinya,” jelas Faozal.

Faozal menilai, Bazar PKR 2018 juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat, terutama para pelaku UMKM agar turut terlibat.

Harapannya, Bazar PKR 2018 mampu berkontribusi menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar selama bulan Ramadhan.

Sementara Sekda NTB, H. Ros-

NTB Jaring Delegasi Olimpiade Pecinta Qur’an Mataram (Suara NTB) NTB pada akhir tahun ini akan menggelar perhelatan akbar Olimpiade Pecinta Quran (OPQ) II Tingkat Internasional. Kegiatan ini digelar oleh komunitas One Day One Juz (ODOJ) NTB. Salah satu tahapan yang kini sedang dilalui adalah melakukan penjaringan melalui seleksi daerah OPQ II. Seleksi ini untuk menjaring delegasi sebagai peserta wakil dari NTB pada OPQ II yang dijadwalkan berlangsung bulan September.

Ketua Panitia OPQ II Akhyar Rasidi, S.Sos.i., mengungkapkan seleksi daerah sebagai peserta utusan NTB pada OPQ II akan berlangsung pada 25-26 Mei. “Pelaksanaan seleksi tanggal 25-26 Mei,” urainya.

Kegiatan seleksi daerah OPQ II diharapkan mampu menjaring putraputri terbaik NTB yang nantinya akan menjadi delegasi untuk mengikuti OPQ 2 pada bulan September.

Hingga saat ini, sejak jadwal pendaftaran dibuka beberapa hari lalu, peserta pendaftar untuk mengikuti seleksi daerah sudah mencapai 167 orang peserta dalam berb-

agai kategori. Seperti MTQ, MHQ, Tafsir Qur’an Bahasa Indonesia dan Tafsir Qur’an Bahasa Arab. “Antusiasme masyarakat NTB ikut seleksi daerah luar biasa,” ungkapnya.

Ke 167 peserta seleksi daerah akan dinilai oleh dewan hakam berasal dari LPTQ NTB. Mereka akan dinilai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tentunya, seleksi daerah mampu menghasilkan putra-putri terbaik NTB. Sehingga akhirnya mampu menjadi wakil NTB dan memberikan hasil terbaik bagi NTB nanti pada saat OPQ II. “Jadi OPQ II di awali dengan penyisihan di masing - masing DPA/Negara sesuai dengan katagori yang telah ditentukan. peserta yang lolos babak penyisihan, berhak lanjut ke tahap penyisihan di tingkat provinsi. Khusus untuk Peserta dari luar negeri dapat langsung lolos tahap semifinal,” ungkapnya.

Kegiatan OPQ II nantinya dilaksanakan selama enam hari. Selama enam hari akan digelar kegiatan Festival Al Qur’an di Islamic Centre NTB dan terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat umum. (dys)

iady Sayuti dalam sambutan mengatakan, Bazar PKR 2018 merupakan salah satu upaya menyemarakan ajang Ramadhan di Pulau Seribu Masjid (Lombok). PKR ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi event Ramadhan di NTB, karena ada imam besar dari mancanegara yang jadi imam Salat Tarawih di Islamic Center NTB. “Kalau tahun lalu ada lima imam besar, maka tahun ini ada tiga imam besar, dua dari Mesir, dan satu lagi dari Yordania. Masing-masing imam akan menjadi imam sholat tarawih di sepuluh hari pertama, kedua dan ketiga Ramdahan,” papar Rosiady.

Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani mengatakan bahwa bulan suci Ramadhan menjadi momentum penting untuk mendorong perekonomian masyarakat di NTB. Perputaran ekonomi secara data, secara historis selama Ramadhan dan juga Idul Fitri di NTB biasanya sangat signifikan.

Terpenting lanjutnya, industri kecil dan perdagangan ikut bergerak naik.

BI NTB juga berupaya menjaga pasokan supaya tidak berakibat pada inflasi. “Selama momentum ini, 0,3 persen sampai 0,5 persen menyumbang pertumbuhan,” pungkas Achris. (lin)

Ramadhan, Banyak Promo di Hotel Santika Mataram (Suara NTB) Setiap memasuki bulan Ramadhan, Santika Indonesia selalu memberikan promo istimewa terhadap para tamunya. Kali ini para tamu yang ingin menginap di jaringan Amaris Hotel, Hotel Santika, Hotel Santika Premiere dan The ANVAYA bisa mendapatkan diskon hingga 35% apabila melakukan pemesanan melalui laman Santika.com atau amarishotel.com.

Keuntungan yang diperoleh tidak hanya itu, tetapi harga yang berlaku sudah termasuk gratis sahur dan takjil. Ada juga beberapa keuntungan tambahan yang berbeda-beda di setiap hotelnya.

Seperti diskon untuk food and beverage, diskon untuk layanan binatu, free late check out hingga pukul 6 sore dan penjemputan di bandara.

Selain itu, bagi para member MyValue yang merupakan loyalty program dari Santika Indonesia Hotels & Resorts dapat memperoleh double earning point (di hotel-hotel tertentu) selama Ramadhan.

Untuk mendapatkan promo ini, tamu harus melakukan pemesanan melalui www.santika.com dan

www.amarishotel.com. Sehingga dapat mengakses promo dengan lebih mudah. Promo Ramadhan ini berlaku untuk pemesanan periode 7 Mei – 20 Juni 2018 dengan staying periode mulai tanggal 16 Mei hingga 24 Juni 2018.

“Anda dapat melakukan pemesanan dan pembayaran kamar langsung secara mudah, cepat dan aman melalui website kami,” kata Corporate General Manager of ECommerce Department dari Santika Indonesia Hotels and Resorts, Fernando dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (23/5).

Santika Indonesia Hotels and Resorts sejauh ini telah mengelola 109 unit hotel dengan 5 brand utama. Sebanyak 1 unit The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, 13 unit Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, 27 Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, 65 Amaris Hotel sebagai smart hotel dan 3 The Royal Collection sebagai Boutique Villas.

Setiap hotel menawarkan keunikan tersendiri dengan standar pelayanan kelas atas, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang menenangkan. (lin)

SUARA NTB

Kamis, 24 Mei 2018

Tingkat Kerusakan SD di Sumbawa 60 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, tingkat kerusakan bangunan Sekolah Dasar (SD) di Sumbawa masih sekitar 60-65 persen. Meski setiap tahunnya pemerintah terus melakukan rehab dan perbaikan. Namun belumlah cukup, mengingat ada ratusan bangunan SD di Sumbawa termasuk rumah dinas.

Sebagaimana disampaikan Kasi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Irhamuddin S.Pd M.Pd, Rabu (23/5) kemarin. Dari 169 bangunan SD di Sumbawa, 60 persen diantaranya butuh pennanganan. Artinya, pemerintah masih harus bekerja keras melakukan pembenahan. Meski upaya ini terus dilakukan setiap tahunnya.

Seperti tahun ini, sasaran DAK untuk 80 SD di Sumbawa dengan total anggaran Rp. 16,4 Miliar lebih. Riciannya, 28 unit pembangunan ruang kelas baru pada 17 sekolah, 89 unit ruangan rehab ruang kelas pada 30 sekolah, rehab 13 unit jamban pada 6 sekolah, pembangunan 2 paket jamban pada dua sekolah. Ditambah pembangunan rumah dinas guru dari DAK afirmasi sejumlah 48 unit pada 25 sekolah.

Serta DAK non fisik berupa paket pengadaan buku pada 10 sekolah. “Untuk rehabnya, mulai dari rehab sedang sampai rehab berat,” terang Irhamuddin. (arn)

Pemprov Gelontorkan Rp 4,5 Miliar ”Sulap” Eks RSUP Jadi RS Mata Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menggelontorkan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk menyulap eks Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) menjadi Rumah Sakit (RS) Mata. RS Mata NTB sudah terbentuk sejak 15 Desember 2017 lalu dan menempati eks Kantor Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) yang berada di Cakranegara.

“Mudah-mudahan Agustus atau September mendatang, kita akan pindahkan RS Mata yang di eks BKMM ke eks RSUP NTB. Eks RSUP itu akan menjadi gedung RS Mata NTB,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Marjito, S. Si, SKM, M. Kes ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (23/5) siang.

Ia menyebutkan, setelah BKMM menjadi RS Mata NTB. Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk merehab eks RSUP NTB yang berada di dekat Kantor Gubernur, sebagai gedung RS Mata. Rehab eks RSUP NTB ini diperkirakan rampung pada Agustus atau September mendatang.

Marjito menjelaskan, pembangunan RS Mata ini dilakukan karena masih tingginya kasus gangguan penglihatan dan kebutaan di NTB. Secara nasional, NTB berada pada peringkat kedua dengan angka gangguan penglihatan dan kebutaan sebesar 4 persen. Sementara posisi pertama ditempati Jawa Timur dengan angka 4,1 persen.

Hal tersebut berdasarkan hasil survey Rapid Assesment of Avoidable Blindness (RAAB) yang dilaksanakan pada tahun 2014 di 10 Kabupaten/Kota se – NTB. hasil survei itu menunjukkan angka kebutaan sebesar 4 persen, angka ini di atas rata-rata tingkat kebutaan nasional 1,5 persen.

Penyebab kebutaan di NTB sebesar 4 persen masih didominasi karena katarak.

“Sekarang kita sudah bangun RS Mata NTB sejak 15 Desember 2017. Kita sudah beroperasi, tiap hari melakukan operasi katarak. Harapan kita RS Mata NTB menjadi rujukan di Indonesia Timur,” kata Marjito. (nas)

Inspektorat Lotim Turunkan Tim Audit Khusus

Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran di 12 Desa Selong (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sedang menurunkan tim untuk melakukan audit khusus terkait dugaan penyimpangan anggaran dana desa (DD) di 12 desa di Lotim. Proses audit khusus dilakukan berdasarkan sebelumnya telah dilakukan audit reguler serta laporan dari masyarakat.

Inspektur pada Inspektorat Lotim, Haris, MAP, mengakui jika audit khusus terhadap 12 desa yang diduga melakukan penyimpangan anggaran desa berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

Dari 12 desa yang dilakukan audit khusus, baru 7 desa yang diaudit. Namun untuk hasilnya belum diserahkan oleh tim

Tingginya hasrat Muslim Sasak membangun fasilitas tempat ibadahnya ini tidak ada di negara-negara Timur Tengah. Tidak ada di Arab, tidak ada di Yaman, pun tidak ada di Syria. Di tengah kondisi ekonomi yang terbatas, namun tak menghalangi semangat untuk membagun masjidmasjid.

Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok ini menilai itulah rahasia orang Islam Sasak. Rahasia ketinggian iman yang menyebabkan orangorang Sasak ini mau berkurban.

Cara yang dilakukan orang Sasak membangun masjid ini juga jihad di jalan Allah. Bukan jihad dengan bom bunuh diri. ‘’Maksud jihad itu mengerjakan hal yang bagus dengan sungguh-sungguh. Jangan artikan jihad dengan perang,’’ Amaq Asrul menegaskan.

Cara jihad yang dilakukan Muslim Sasak langsung dibayar Allah SWT. Dibayar secara kontan. Harta boleh tidak ada, namun iman kuat. Keimanan yang kuat inilah yang menjadi balasan luar biasa bagi umat Islam Sasak.

Kondisi masyarakat Sasak serba kekurangan. Tidak kerja keras tidak bisa makan. Susah hidup secara duniawi, akan

tetapi bisa membangun masjid. Memiliki banyak tuan guru. ‘’Semua itu karena ketinggian iman. Itulah hadiah untuk orang Sasak.

Anugerah imah yang dibawa mati,’’ urainya.

Apapun masalah yang dihadapi masyarakat, Ali BD meminta agar warga hendaknya tetap konsultasi dengan para tuan guru dan para tokoh lainnya.

Bagaimana pandangan tuan guru tentang suatu perkara. Apa yang disampaikan tuan guru diyakinkan tidak akan menyesatkan. Kalau ada tuan guru yang menyesatkan itu bukan tuan guru. ‘’Tuan guru adalah pasak bumi, mari kuatkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Ali Dachlan.

Tuan guru yang dimaksud juga bukan yang lahir dari pengakuan pribadi.

Atau yang muncul hanya karena saat ada momentum. Tapi tuan guru yang lahir dari rakyat. Mendapat pengakuan langsung dari masyarakat yang ditandai dengan keilmuannya. Memiliki majelis-majelis taklim atau pondok pesantren tempat menimba ilmu pengetahuan agama yang lebih mendalam. (rus)

TGH. Madlul Khaer: Pemimpin yang Baik Dari Hal. 1 Sebagai kepala daerah, pemimpin yang baik. Kedekatannya dengan masyarakat membuktikan Sang Pendobrak ini berdiri di atas semua kelompok.

Calon gubernur yang lahir dari rahim rakyat itu tidak membeda-bedakan antara kelompok satu dengan yang lain. Semua dianggap sama.

Ali BD tidak pilih kasih. ‘’Itu yang saya selalu segani dari Ali BD,’’ ungkapnya.

Semenjak menjadi Bupati Lotim sampai sekarang, Ali BD tetap konsisten menjalankan kebijakannya. Utamanya dalam menjalankan Perda Zakat. Dunia Islam di Lombok Timur menjadi semarak dengan perhatian luar biasa dari Ali BD. Tahun baru Islam tidak pernah terlewati untuk dirayakan setiap tahunnya.

Kedekatan Ali BD terhadap masyarakat bawah menjadikannya sangat dermawan. Gemar membantu masyarakat miskin. Memban-

tu Lembaga-lembaga sosial dan panti-panti asuhan.

Tidak pernah terlupakan pondok-pondok pesantren. ‘’Secara pribadi, saya sangat mendukung Ali BD sebagai Gubernur NTB,’’ ungkapnya. Alasan TGH Madlul, Ali BD memiliki kepedulian yang sangat tinggi pada masyarakat kelas bawah. Dari segi pemerintahan, Ali BD sangat luar biasa.

Lotim di bawah pimpinan Ali BD terlihat mengalami kemajuan pesat. Bisa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Sebagai kepala daerah, bupati selalu menyempatkan diri menyapa langsung masyarakatnya di desadesa. Tidak jarang, Ali BD ini berjalan kaki keliling ke pedesaan melihat kondisi masyarakat langsung.

Tidak pernah ada kata sungkan mengunjungi masyarkaat meskipun berada di pedesaan yang kumuh. (rus)

dan saat ini masih dilakukan proses kajian kembali. ‘’Saat ini sedang berlangsung, sedang dilakukan verifikasi ke desa-desa yang bersangkutan oleh tim,’’ ujarnya.

Terkait kebenaran adanya penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, lanjut Haris, diberikan waktu 60 hari setelah desa yang bersangkutan mener-

ima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Untuk dikembalikan seiring dengan diberikan teguran hingga pemberian sanksi pelanggaran disiplin.

Jika tidak diberikan dalam kurun waktu 60 hari, maka dibawa ke majelis untuk menghitung kerugian yang memiliki kewenangan. Untuk dilakukan sita jaminan senilai harga anggaran

desa yang diselewengkan baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak, milik oknum yang bersangkutan. Apabila tidak diindahkan, maka barulah diserahkan ke aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Lotim, H.M.Juaini Taofik, menjelaskan, penggunaan anggaran desa terutama yang bersumber dari DD saat ini terus ditata aturan dalam penggunaannya. Salah satunya yakni penggunaan DD dalam mengerjakan suatu proyek tidak lagi dikerjakan oleh kontraktor.

Melainkan hanya boleh dikerjakan masyarakat desa secara

swakelola.

Ditegaskan kembali, aturan baru saat ini bahwa DD tidak bisa dipihakketigakan. Melainkan harus diswakelolakan dengan sistem padat karya tunai. Sehingga dari awal masyarakat akan merasa memiliki terhadap suatu proyek yang dikerjakan oleh pemerintah desa melalui anggaran dana desa. “Sejak awal tahun 2018, proyek yang sumber anggarannya dari DD harus dikerjakan secara swakelola padat karya, tidak boleh lagi dikerjakan dengan cara dipihakketigakan,” terangnya. (yon)

BBPOM dan Disperindag Lobar Temukan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Giri Menang (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram bersama Dinas Kesehatan NTB, Dinas Perdagangan NTB, YPK NTB, Dinas Kesehatan Lombok Barat (Lobar) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar menemukan takjil atau makanan berbuka tidak layak konsumsi dalam sidak di tiga pasar di Lobar. Di makanan berbuka ini ditemukan zat mengandung boraks dan Rhodamin B. Tiga pasar yang dijadikan sasaran operasi mendadak (sidak) makanan dan minuman takjil ini yakni Pasar Narmada, Pasar Gerung dan Pasar Meninting.

Dalam sidak, seluruh sampel yang telah diambil kemudian dibawa ke mobil Laboratorium BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium kandungannya. Ada 37 sampel yang diambil di Pasar Narmada, sedangkan di Pasar Gerung ada 15 sampel dan di Pasar Meninting ada 14 sampel.

“Dari pemerikasaan tadi ditemukan bahan berbahaya. Terdapat Rhodamin B di sambal terasi dan kerupuk merah, kemudian ditemukan boraks di mie basah,” ungkap Kepala BBPOM NTB Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih usai sidak di Pasar Narmada, Selasa (22/5).

Rhodamin B ditemukan pada satu

sampel kerupuk di Pasar Gerung dan satu sampel lagi di Pasar Narmada.

Sedangkan boraks ditemukan pada tiga sampel yang diambil di Pasar Narmada. Lebih lanjut, Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih mengatakan pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar akan memberikan pembinaan kepada pedagang serta akan dilakukan penelusuran ke pihak produsen. “Produk makanannya tidak kita tarik, karena pedagang kecil semua kita imbau saja,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lobar H. Rachman Sahnan Putra berharap operasi yang rutin dilakukan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen.”Karena kita ketahui tradisi masyarakat menjelang magrib berburu makanan takjil, untuk itu sidak ini kita harapkan dapat memberikan keamanan kepada masyarakat dalam memilih makanan yang aman dan sehat untuk berbuka di bulan suci ini,” katanya.

Kabid Perlindungan Konsumen dan Metrologi pada Disperindag Lobar, Lalu Agha Farabi juga menegaskan, sidak akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadhan di beberapa titik di Kabupaten Lombok Barat. (her)

SIDAK Sidak pasar oleh BBPOM Mataram, Dikes dan Disperindag Lobar menemukan makanan berbuka yang mengandung bahan berbahaya di tiga pasar di Lobar.

(Suara NTB/her)

Dompu Jadi Jalur Magma Menghasilkan Emas Dari Hal. 1

Tinggi Hasrat Umat Islam Lombok Membangun Masjid Dari Hal. 1

Halaman 15

Delapan Berkas Kasasi Dari Hal. 1 Terpidana Lalu Alwan Wijaya pengajuan kasasi tanggal 29 januari, Terpidana Teguh Maramis pengajuan kasasi tanggal 12 Februari, Terpidana Mashuri S.,A.md, pengajuan kasasi tanggal yang sama, Terpidana Zakariah pengajuan kasasi 20 Februari, Nurwani pengajuan kasasi juga tanggal yang sama, Lalu Maskan Nawali pada tanggal 11 Mei dan Terpidana H. Jamaludin pada tanggal sama.

Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Mataram, Abadi, SH.,MH menjelaskan, semua

berkas sudah dikirim ke MA untuk diregister dan diproses.

Untuk pengajuan kasasi, dalam delapan perkara itu, ada yang diajukan oleh jaksa dan sebagian oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya.

“Soal kapan turunnya putusan dari MA, itu kita belum tahu pasti. Karena ada ribuan berkas diperiksa di sana. Bisa cepat, bisa juga lambat,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (23/5) kemarin.

Cepat dan lambatnya putusan juga akan tergantung status penahanan terdakwa.

Menurut Abadi, terdakwa yang dalam masa penahanan

akan diprioritaskan dipercepat putusannya. “Sebab akan berkaitan dengan masa penahanan. Jangan sampai orang lama ditahan, makanya kasasi biasanya dipercepat prosesnya. Kecenderungannya seperti itu,” jelasnya.

Namun perkara yang terdakwa tidak ditahan, apalagi perkara bebas, cenderung lama.

Salah satu perkara atasnama Rusyidi tersebut, hanya menjalani penahanan kota. Termasuk kasus lama, seperti kasus Sukiman Azmi, setelah diputus bebas Agustus tahun 2017 lalu, hingga kini putusannya belum turun dari MA. (ars)

Eksplorasi Cadangan Emas Dompu Tunggu Izin Kementerian LHK Dari Hal. 1 Jika telah memasuki tahap eksploitasi, maka perusahaan pertambangan itu akan membuat terowongan untuk menambang emas yang berada di sana.

Dengan pola penambangan seperti ini, kata Madani, maka tak akan merusak hutan lindung yang ada di atasnya. Untuk saat ini, kegiatan eksplorasi yang dilakukan STM berhenti sementara sampai mneunggu terbitnya IPPKH eksplorasi yang baru.

Mengenai lama proses pengurusan izin eksplorasi yang baru ini, Madani mengatakan

kemungkinan butuh waktu satu atau dua bulan. Hal tersebut tergantung dari perusahaan tersebut yang menguruskan ke Kementerian LHK. PT Antam Tbk dan perusahaan tambang internasional asal Brazil, Vale menemukan cadangan emas dan tembaga raksasa di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu. Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, yang merupakan induk usaha BUMN tambang, mengatakan cadangan emas yang ada di Dompu diperkirakan dua kali lipat dibanding cadangan emas yang dimilikii PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang

menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Selain emas, cadangan tembaga di Dompu juga dipekerkirakan lebih besar dari PT. Merdeka Copper Gold Tbk yang memiliki tambang di Jawa Timur (Jatim). Cadangan emas di Dompu diperkirakan mencapai 1,38 juta ton emas karena tambang Batu Hijau milik Newmount memiliki cadangan 690 ribu ton emas. Sementara cadangan tembaga di Dompu diperkirakan melebihi 8,6 juta ton atau 19 miliar pounds sesuai cadangan tembaga di Merdeka Copper. (nas)

Provinsi Paling Menjanjikan Dari Hal. 1 Triwulan I 2018 ini, pertumbuhan ekonomi tertinggi rekornya dipegang oleh Papua. Pertumbuhan ekonominya hampir mencapai 29 persen. Itu semua karena ditopang fluktuasi hasil petambangannya. Peran tambang terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 14 persen. Pertanian 20 persen. ‘’Kalau dikeluarkan sektor tambang, kita kehilangan share 14 persen,’’ kata Endang.

Karena kontribusinya ini, Endang juga berharap informasi terkait potensi kandungan emas dan tembaga di wilayah Hu’u, Dompu tersebut benar adanya. Jika benar demikian dan dieksploitasi, NTB akan menjadi provinsi yang dahsyat pertumbuhan ekonominya.

Saat ini NTB juga ditopang oleh PT. AMNT yang mengelola areal tambang di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Jika satu lagi perusahaan tambang hadir di Pulau Sumbawa, apalagi dengan potensi

yang disimpannya lebih besar.

Ia tak bisa membayangkan seperti apa NTB ke depan. Serapan tenaga kerjanya, dan tentu pertumbuhan ekonominya. ‘’Dengan catatan kalau kedua-duanya beraktivitas dan ekspor, apalagi kalau ada pemurnian di dalam daerah. Meskipun, pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang sifatnya fluktuatif,’’ kata Endang.

Dengan adanya potensi itu, Endang menyarankan perlunya dilakukan persiapan lebih awal. Kesiapan dimaksud dengan membangun sektorsektor ikutan tambang lebih awal. Misalnya industri-industri kecil yang berhubungan dengan seluruh kebutuhan pertambangan.

Yang tak kalah penting, siapkan SDMnya lebih awal. Berikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi kepada masyarakat lokal. Agar kerja-kerja yang ada di dalamnya, semaksimal mungkin melibatkan orang luar.

Sehingga dampaknya benarbenar bisa dinikmati.

‘’ Kalau betul ada tambang baru nantinya, bisa menyokong nilai tambah di NTB. Tetapi yang perlu diperhatikan, penyerapan tenaga kerja menggunakan lokal,’’ katanya. Kemudian melatih warga sekitarnya menjadi tenaga terampil berserifikasi sesuai dengan kompetensi. Cipatakan hal-hal baru terkait dengan pembangunan, baik di Kabupaten dompu, atau secara keseluruhan NTB. Kehadiran industri tambang, harus benar-benar mensejahterakan masyarakat NTB. Jangan kemudian, orang luar mengambil peran. Itu sama saja halnya orang NTB tak berdaya di kandang sendiri. Karena itu, harus dilakukan persiapan lebih awal menyambutnya.

Potensi emas yang tersimpan di perut bumi Dompu katanya, berpeluang menjadikan NTB sebagai provinsi paling menjanjikan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang. (bul)

atau jalur magma yang menghasilkan dua jenis mineral tadi (emas dan tembaga). Memang itu jalurnya,” kata Dwi Winarti kepada Suara NTB, Rabu (23/5) kemarin.

Ia mengurai, busur SundaBanda Arc merupakan jalur magma yang terbagi dalam beberapa wilayah. Untuk jalur busur Sunda, mulai dari Sumatera Barat, Jawa Barat khususnya di Bandung, kemudian melalui Jogja, berlanjut ke Lombok, khususnya di Lombok Timur.

Selanjutnya, untuk Pulau Sumbawa disebut dengan Banda Arc yang lebih spesifik merupakan jalur magma menghasilkan endapan mineral berat seperti emas dan tembaga. Jalur endapan mineral ini melalui Sumbawa Barat, Sumbawa Besar dan Dompu.

“Dari banda arc ini kemudian menghasilkan mineral berat yang punya kandungan emas dan tembaga. Makanya sekarang ada tambang Batu Hijau di Sumbawa Barat, eksplorasi di Dodo Rinti Sumbawa Barat. Selanjutnya di Hu’u Dompu,” terang Dwi Winarti. Proses terbentuknya logam berharga itu, kandungan kimia pada magma

mengikat dan membawa mineral beraharga Co untuk tembaga dan Au untuk emas.

Mengenai kabar kandungan emas di Hu’u mencapai 1,38 juta ton dan tembaga 8,6 juta ton, tidak bisa diasumsikan. Menurutnya harus melalui proses eksplorasi detail. “Harus dihitung dengan perhitungan cadangan (emas dan tembaga),” jelasnya.

Salah satu metoda yang jamak dilakukan melalui proses pengeboran. Tapi dengan perkembangan teknologi, tidak menutup peluang menurutnya dilakukan eksplorasi dengan metoda lebih canggih sehingga ditemukan cadangan lebih akurat.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers mengungkapkan, ANTM bersama PT Vale Indonesia Tbk (INCO) telah menemukan cadangan emas yang besar di Dompu.

Cadangan emas di Dompu diperkirakan jumlahnya diperkirakan mencapai 1,38 juta ton emas, lebih besar dari tambang Batu Hijau milik Newmont yang memiliki cadangan 690.000 ton emas.

Sementara cadangan tembaga di Dompu diperkirakan melebihi 8,6 juta ton atau 19 miliar pounds. (ars)

Kasus Dermaga Kuta Diambil Alih Kejati NTB Dari Hal. 1 Bahkan, bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB telah melakukan klarifikasi untuk pendalaman kasus.

“Selong Belanak, sudah ada klarifikasi di bagian Pidsus. Kejati yang tangani,’’ kata Feri belum lama ini. Selain dermaga apung di Selong Belanak, proyek yang sama, namun terletak di Pantai Kuta, juga masuk dalam penanganan Kejaksaan.

Kejari Loteng juga telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Salah satunya Kadishub Loteng H Supardan, akhir Januari lalu. Posisi proyek di Pantai Kuta masuk dalam garis pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Ketika proyek berlangsung,

terpasang papan informasi yang menyebutkan proyek milik Dishub Loteng dan dikerjakan PT.CCA. Kontrak pekerjaannya nomor 174/027/hub/2017 dan dimulai 14 Agustus 2017. Jangka waktu pengerjaan proyek berlangsung selama 105 hari.

Karena itu, seharusnya proyek tuntas di akhir November 2017. Selain itu, terdapat pula informasi yang menyebutkan jika proyek diawasi TP4D Kejari Praya (Loteng).

Feri mengatakan, tidak ada pernah ada pendampingan yang dilakukan TP4D. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika proyek telah berjalan, mereka baru meminta pendampingan.

Permintaan pendampingan tentu tidak dikabulkan Kejaksaan, dengan alasan proyek itu sudah berjalan. (ars)

Fauzan Zakaria Jabat Ketua BPPD NTB Dari Hal. 1 Sebelumnya, terjadi dualisme kepengurusan BPPD NTB. Yakni kubu L. Abdul Hadi Faishal dan kubu H. Fauzan Zakaria. Penyelesaian dualisme kepengurusan BPPD NTB pernah difasilitasi oleh Sekda pada Rabu (25/4) lalu. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti,

M. Sc, Ph.D mempertemukan dua kubu yang pada waktu itu sama-sama masih mengklaim sebagai Ketua BPPD NTB. Namun pertemuan pada waktu itu tak membuahkan hasil. Akhirnya, polemik mengenai penentuan Ketua BPPD NTB dapat dituntaskan pada Rabu (23/5) kemarin. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 24 Mei 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Prestasi Tak Meningkat

Atlet Pelatda Mayung Terancam Didegradasi Mataram (Suara NTB) Panitia Pelatda Mayung mengatakan atlet Pelatda Mayung harus mampu meningkatkan prestasi. Pasalnya bila prestasi menurun, maka atlet tersebut bisa didegradasi dari pemusatan latihan daerah atlet unggulan NTB. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Panitia Pelatda Mayung yang berlangsung di Sekretariat KONI NTB, Rabu (23/5). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto itu juga dihadiri Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin, Ketua Satlak Pelatda Mayung, Wibowo Budi Santoso dan sejumlah panitia pelatda lainnya.

“Kita sepakat bahwa atlet yang masuk Pelatda Mayung itu memiliki prestasi peringkat satu hingga tiga besar nasional. Kalau prestasi atlet menurun, maka kita harus berani mengambil keputusan degradasi atlet,” ucap Andy Hadianto.

Dikatakan Andy, kriteria atlet Pelatda Mayung sudah ditetapkan sebelum pelaksan-

aan Pelatda Mayung. Di mana pihak KONI NTB memetakan atlet-atlet yang mengikuti Pelatda Mayung adalah atlet berprestasi nasional. Atau minimal meraih medali perunggu di kejurnas.

Selain membahas soal prestasi dan degradasi atlet, rapat yang berlangsung dua jam tersebut, mulai pukul 10: 00 hingga 12.00 wita, juga

membahas terkait masalah disiplin atlet latihan. Selanjutnya dari pihak Dispora NTB membahas rencana pembangunan sarana dan prasarana yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki sejumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada di GOR. Terutama perbaikan lintasan atletik yang rusak dan pembangunan sarana olahraga balap sepeda BMX akan menjadi prioritas Dispora NTB tahun ini.

Selama perbaikan sarana dan prasarana olahraga itu, pihak KONI NTB menyarankan Dispora NTB agar perbaikan sarana olahraga di GOR tidak sampai menggangu kegiatan pemusatan latihan atlet Pelatda Mayung. Dalam hal ini Dispora NTB mencari waktu yang tepat untuk perbaikan sarana olahraga, sehingga tidak mengganggu aktivitas latihan atlet. “Kalau bisa liburan lebaran nanti lintasnya atletik diperbaiki. Karena saat itu atlet sudah pada pulang libur,” harap Wibowo Budi Santoso. (fan)

Puasa Ramadhan

Atlet Atletik Tetap Latihan Mataram (Suara NTB) Bulan puasa Ramadhan tidak mematahkan semangat atlet atletik untuk latihan.

Ditemui Suara NTB di selasela menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (23/5), Ridwan tampak masih bersemangat latihan meski dia puasa. Ridwan saat itu bersama atlet-atlet muda NTB yang dilatih oleh Pelatih Senior NTB, H. Muhdar.

Atlet latihan di bulan puasa memang sudah menjadi pemandangan yang biasa di GOR. Namun yang menarik pada saat itu adalah suasana atlet berbuka puasa. Atlet-atlet terlihat kompak saat berbukah puasa. Dengan jajanan yang serba pas-pasan mereka masih tetap mau berbagi sesama atlet.

“Kami selalu buka puasa di sini. Habis latihan bersama, kita sama-sama berbuka puasa bersama,” ucapnya. Tidak ada yang istimewa menu buka puasa atlet. Hanya terlihat pisang hijau beberapa buah, dan kolak sekadarnya.

Kadang tidak cukup untuk semua atlet. Jatah pisang untuk satu atlet harus dibagi dua agar semuanya dapat.

Kondisi seperti itu tidak dikeluhkan oleh atlet. Justru mereka terlihat bahagia dan akrab di saat situasi seperti itu. Mereka tetap semangat latihan dan tetap menjalani ibadah puasa meskipun harus menahan lapar dan haus saat latihan. (fan)

(Suara NTB/fan)

BUKA PUASA - Beginilah suasana buka puasa bersama atlet di lintasan atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (23/5). Tampak Ridwan (dua dari kiri) bersama pelatih, H. Muhdar (satu dari kanan) dan beberapa atlet muda atletik sedang menanti Azan Magrib.

Isi LHKPN

Tak Ada Alasan ASN Lotim Gaptek Selong (Suara NTB) Pjs Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa tidak ada alasan Aparatur Sipil Negara (ASN) gagap teknologi (Gaptek), terutama di dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurutnya, penyampaian LHKPN itu merupakan kewajiban dan merupakan salah satu upaya mencegah perilaku korupsi di kalangan ASN. Menurutnya, sebagai bentuk kepatuhan ASN, maka wajib hukumnya para ASN untuk menyampaikan LHKPN-nya. Untuk itu, lanjut dia, tidak ada alasan ASN Gaptek karena itu merupakan suatu kewajiban untuk menekan perilaku korupsi ASN. Terlebih dalam Perbup yang ditandatangani oleh Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan yang saat ini sedang cuti kampanye,

tertera bahwa terdapat ada sanksi yang jelas bagi ASN yang tidak menyampaikan LHKPNnya.

“Maka Perbup itu harus ditegakkan, kita semua harus mengamankan dan menghargai Perbup yang sudah ditandatangani oleh pak bupati Ali BD yang saat ini sedang cuti,” harapnya.

Selaku penjabat sementara bupati Lotim, Ahsanul Khalik juga mengaku sudah menandatangani surat edaran supaya ASN di Lotim yang wajib menyampaikan LHKPN-nya. Ia berharap kepada BKPSDM maupun Inspektorat yang menangani persoalan itu supaya menegakkan aturan tersebut terkait penyampaian LHKPN. “Kan sudah jelas itu saya minta BKPSDM untuk memproses sesuai Perbup yang ditandatangani pak bupati Ali BD yang sedang cuti. Yang pasti masing-masing ASN ada sanksi dan di dalam Perbup itu sudah dijelaskan semua,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Lotim, Diah Pujiyuwana, mengakui bahwa angka kepatuhan ASN di dalam menyampaikan LHKPN masih rendah. Alasan gagap teknologi (Gaptek) menjadi salah satu kendala utama rendahnya penyampaian LHKPN tersebut, mengingat tahun ini menggunakan sistem online.

Disebutkan ASN wajib lapor berdasarkan data terakhir setelah adanya yang meninggal dan pensiun kemudian diubah menjadi non wajib lapor, untuk sementara sebanyak 332 orang dari yang didaftarkan sebanyak 347 orang ASN. Adapuun ASN yang wajib lapor sesuai dengan Perbup Nomor 19 Tahun 2017 terutama eselon II, III, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan auditor madya serta anggota ULP. (yon)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Menjelang PON Papua 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) - Andy Hadianto saat 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Wacana cabang olahr- dikonfirmasi Suara 123456789012345678901234567890121 aga tenis NTB memboy- NTB di Sekretariat 123456789012345678901234567890121 ong Christopher Ben- KONI NTB di Mataram, 123456789012345678901234567890121 yamin Rungkat ke NTB Rabu (23/5).

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Dalam hal ini Andy ditanggapi positif oleh 123456789012345678901234567890121 Ketua Umum KONI tak ingin kepindahan 123456789012345678901234567890121 NTB, H. Andy Hadianto. Christopher ke NTB akan 123456789012345678901234567890121 Direktur Umum PT. mendapat protes dari 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Daerah Maju Bersaing Pelti DKI Jakarta. Pasal123456789012345678901234567890121 (DMB) ini mengaku san- nya, bila Pelti DKI Jakar123456789012345678901234567890121 gat gembira apabila at- ta melakukan protes 123456789012345678901234567890121 let nomor satu nasional maka atlet yang ber123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 itu dapat membela tim sangkutan tidak akan 123456789012345678901234567890121 tenis NTB di Pekan dapat mewakili NTB dan 123456789012345678901234567890121 Olahraga Nasional DKI Jakarta di PON. 123456789012345678901234567890121 (PON) XX di Papua “Saya tidak ingin atlet 123456789012345678901234567890121 menjadi korban gara-gara tahun 2020.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Namun demikian, or- NTB dan DKI Jakarta 123456789012345678901234567890121 ang nomor satu di kepen- akan saling mengklaim 123456789012345678901234567890121 gurusan KONI NTB ini atlet. Dan hal ini harus 123456789012345678901234567890121 mengingatkan cabor te- difikirkan dengan baik 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 nis agar melengkapi su- oleh pengurus cabor sebe123456789012345678901234567890121 rat administrasi kepin- lum mengambil atlet 123456789012345678901234567890121 dahan atlet tenis terse- luar,” tegasnya.

123456789012345678901234567890121 Sebagaimana diberibut sebelum ke NTB. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Pasalnya salah satu takan sebelumnya, ketua 123456789012345678901234567890121 syarat mutasi itu harus umum Pelti NTB, Ja123456789012345678901234567890121 mendapat surat reko- maluddin Maladi beren123456789012345678901234567890121 mendasi dari pengurus cana mendatangkan pe123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 cabor daerah asal atlet. tenis nomor satu nasion123456789012345678901234567890121 Apabila tidak memega- al, Christopher B. 123456789012345678901234567890121 ng surat rekomendasi Rungkat untuk mem123456789012345678901234567890121 mutasi dari Pengprov ca- perkuat tim tenis NTB di 123456789012345678901234567890121 bor maka tak mungkin PON. Hasrat Pelti NTB 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 atlet tersebut bisa pin- mendatangkan Christo123456789012345678901234567890121 pher itu sudah terdengar dah ke NTB. 123456789012345678901234567890121 “Kalau ingin men- ditelinga Gubernur NTB, 123456789012345678901234567890121 gambil atlet luar, Pelti Dr. TGH. M. Zainul Maj123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 NTB harus punya surat di. Dan orang nomor satu 123456789012345678901234567890121 rekomendasi mutasi at- di NTB itu pun ingin 123456789012345678901234567890121 let dari Pelti Jakarta. Christopher dapat me123456789012345678901234567890121 Silakan Peli NTB yang wakili NTB di kancah na123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 mengurusnya,” ucap H. sional. (fan) 123456789012345678901234567890121

Mutasi Atlet Harus Dilengkapi Surat