Skip to main content

Edisi Rabu 24 April 2019 | Suara NTB

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 24 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 41 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lantik Bupati-Wabup Lobar

Pesan Gubernur, Tetap Akur Memimpin Daerah Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melantik H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) periode 2019-2024, Selasa (23/4) kemarin. Pelantikan dihadiri para Bupati dan Walikota se-NTB, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten serta jajaran OPD. Hadir juga keluarga dan kerabat serta tamu undangan dari berbagai unsur di Lobar. Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB berpesan kepada Bupati dan Wabup Lobar agar tetap akur dalam memimpin Lobar ke depan. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati No 131.52659 Tahun 2019.l dan Skep 131. 55-666 Tahun 2019. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Gubernur NTB. Setelah itu, Bupati dan Wabup menandatangani Pakta Integritas. Gubernur mengatakan, kekuasaan di zaman sekarang ini begitu menggoda dan memabukkan. Karena itu orang nomor satu di Bumi Gora ini berpesan kepada Bupati dan Wabup Lobar agar jangan sampai jabatan dan kekuasaan yang telah diperoleh membuat lupa diri dengan sesama dan lingkungan. Tantangan sesungguhnya kepemimpinan zaman modern ini kata Dr.Zul-sapaan akrab Gubernur NTB ini adalah bagaimana dapat memelihara pertemanan dan persahabatan serta

silaturahmi karena ini jauh lebih mahal dari harta kekayaan sekalipun. Gubernur juga berpesan agar Fauzan-Sumiatun tetap akur dalam memimpin Lobar ke depan. Sebab diakuinya, ketika Dr.Zul mulai menjadi Gubernur di NTB, pertanyaan yang sering kali muncul dari masyarakat adalah berapa lama Gubernur dan Wagub tetap bisa bersanding. Pertanyaan ini kata dia, sering muncul dari masyarakat, seolaholeh sebenarnya masyarakat menunggu pemimpinnya kapan bertengkar. ‘’Karena itu selalu rawat persahaatan. Selain menjaga persaudaraan dengan pasangan dalam memimpin. Jangan sampai permasalahan sepele bisa meruntuhkan sebuah persahabatan,’’ pesan gubernur kepada Fauzan-Sumiatun. Menurut Dr.Zul, banyak persoalan yang menyisakan kepedihan karena permasalahan sepele.

Ia meminta agar Bupati dan Wabup Lobar segera membenahi kehidupan masyarakat dan tatanan di Lobar agar lebih baik. Ia berharap dengan kepemimpinan yang baru, Lobar bisa lebih maju di masa yang akan datang. ‘’Lupakan masa lalu, mari songsong masa depan yang lebih baik,’’ pesannya. Gubernur dalam kesempatan itu mengapresasi kehadiran tokoh nasional Akbar Tanjung di NTB. Kehadiran politisi senior Golkar ini dinilai suatu hal yang istimewa karena daya tahan dan kesinambungannya dalam bersilaturahmi dengan para yuniornya. ‘’Kehadirannya (Akbar Tanjung red) menginspirasi bisa Bupati Lobar pada hari ini,’’ katanya. Mengapresiasi sambutan Gubernur NTB, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengaku sangat menghayati betul apa yang disampaikan Dr.Zul. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

LANTIK - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah melantik Bupati dan Wakil Bupati Lobar, H Fauzan Khalid-Hj Sumiatun, Selasa (23/4) kemarin.

Rekomendasi PSU PAN-PKS-Gerindra Diperkirakan Bertambah Jadi Kuasai Dapil NTB I 17 TPS Perolehan Sementara Pemilu DPR RI

TO K O H Cari Resolusi yang Pas GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan Pemda masih mencari resolusi kaitan dengan pengembangan pariwisata dan tambang emas di Sekotong, Lombok Barat. Informasi awal yang diperoleh bahwa kawasan tambang emas Sekotong tingkat pencemaran merkurinya cukup tinggi. Namun informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media asing terkait dengan temuan tingginya tingkat pencemaran merkuri di sekitar wilayah tambang emas Sekotong perlu didalami lagi. Menurutnya, informasi ini perlu dicek kebenarannya. ‘’Karena ini pilihan sulit, ada potensi tambang yang sangat besar. Bersambung ke hal 15 H. Zulkieflimansyah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/Humas Lobar)

Rp2,2 Triliun Belum Ditransfer SEDIKITNYA Rp2,2 triliun dana penanganan dampak gempa yang belum ditransfer dari rekening masyarakat ke kelompok masyarakat (Pokmas). Lambannya proses pendebitan dari rekening masyarakat, menjadi faktor penyebab. Sementara batas waktu pendebitan per tanggal 7 Mei 2019 mendatang. Dari total Rp5,1 triliun dana transfer Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), semuan- ya sudah masuk ke rekening masyarakat. Namun data per 23 April 2019, sebesar Rp2,2 triliun belum ditransfer ke rekening Pokmas. Bersambung ke hal 15 H. Mohammad Rum

Mataram (Suara NTB) Pertarungan perebutan kursi wakil rakyat DPR RI di Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) berlangsung cukup dinamis. Terbatasnya alokasi kursi di Dapil NTB I yang diperebutkan oleh 16 partai politik, membuat persaingan menjadi sangat ketat, baik antar Parpol maupun Caleg. Tiga Parpol, yaitu PAN, PKS dan Gerindra diperkirakan akan tampil mengantarkan kadernya mewakili Dapil ini. Jumlah kursi yang diperebutkan di Dapil I NTB ada tiga kursi. Saat ini, dari perolehan suara sementara sejumlah Parpol yang diolah dari berbagai sumber, memperlihatkan adanya empat Parpol yang memiliki kans besar merebut tiga kursi anggota DPR

RI di Dapil ini. Parpol tersebut PAN, PKS, Gerindra dan PPP. Dari data rekapitulasi hasil Pileg DPR RI 2019, internal PKS sendiri memperlihatkan saat ini posisi tiga besar perolehan suara di Dapil I Pulau Sumbawa, ditempati oleh PAN, PKS dan Gerindra. Adapun Caleg yang potensial melenggang ke Senayan dari ke tiga partai itu dilihat dari perolehan suara masing-masing yakni, H. M. Syarifudin, ST, MM, yang memimpin perolehan suara Caleg di PAN. Di Gerindra, perolehan suara tertinggi sementara diraih oleh H. Zainul Arifin, dan di PKS sendiri, Johan Rosihan masih kejar-kejaran dengan Hj. Ferra Amelia. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di NTB terus bertambah. Hingga Selasa (23/4), Bawaslu Provinsi NTB telah merekomendasikan PSU dilakukan di 17 TPS. Anggota Bawaslu NTB Divisi Penindakan Pelanggaran, Umar Achmad Seth mengatakan rekomendasi PSU berawal dari adanya laporan pengawas TPS yang diteruskan kepada pengawas kecamatan, kabupaten atau kota, hingga sampai ke Bawaslu NTB. Laporan tersebut kemudian dika-

ji Bawaslu, lalu diplenokan untuk dilakukan PSU. Umar mengungkapkan sebagian besar penyebab PSU tersebut tak lepas dari adanya temuan sejumlah pelanggaran yang terjadi di TPS. Adapun jenis pelanggaran yang ditemui seperti adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun bisa tetap bisa mencoblos, dan juga pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih satu kali. “Yang menyalahi prosedur ada dua kemungkinan, pertama penanganan oleh Bawaslu dengan rekomendasi PSU. Bersambung ke hal 15

Zohri Bukukan Dua Rekor Baru Level Asia Tenggara ATLET kebanggaan NTB, Lalu Muhammad Zohri berhasil membuat kejutan besar di event internasional. Atlet kelahiran Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dijuluki bocah ajaib itu berhasil membukukan rekor baru di Kejuaraan Atletik Asia yang berlangsung di Doha, Qatar, Senin (22/4) malam lalu. Tak tanggung-tanggung, Zohri mencatat dua rekor sekaligus dalam kejuaraan yang sama. Informasinya, di kejuaraan yang melibatkan atlet terbaik dari negara-negara Asia itu, Zohri meraih medali perak dengan mencatat waktu 10.13 detik di nomor 100 meter perorangan putra. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

REKOR BARU - Lalu Muhammad Zohri berhasil meraih medali perak dengan mencatat waktu 10.13 detik di Kejuaraan Atletik Asia yang berlangsung di Doha, Qatar, Senin (22/4) malam lalu. Dalam kejuaraan ini, Zohri berhasil membukukan dua rekor baru Asia Tenggara.

DPMPD Dukcapil Bimtek 40 Pejabat PIAK Se - NTB

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/nas)

Panca Kusuma

Mataram (Suara NTB) Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 40 pejabat Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) se - NTB. DPMPD Dukcapil NTB menghadirkan pejabat dari Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma menjelaskan maksud dilaksanakannya Bimtek kepada 40 pejabat PIAK kabupaten/kota se-NTB. Yakni memberikan penyegaran atau upgrade pemahaman

tentang tupoksi pejabat PIAK. ‘’Bahwa pemahaman tentang tupoksi harus selalu ditingkatkan, di-upgrade sesuai sistem informasi yang terus berkembang,’’ kata Panca dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan Bimtek di Hotel Golden Palace Mataram, Selasa (23/4). Dengan Bimtek tersebut, diharapkan pemahaman pejabat PIAK se - NTB bisa sama terkait pengelolaan administrasi kependudukan. Ia mengatakan, administrasi kependudukan tidak hanya terkait dengan KTP. Tetapi juga lainnya seperti akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya. Panca mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut rutin dilakukan tiap tahun. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

BIMTEK- Pejabat Kemendagri memberilkan Bimtek kepada 40 pejabat PIAK se - NTB di Hotel Golden Palace Mataram, Selasa (23/4) siang.


SUARA NTB Rabu, 24 April 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jelang Ramadhan

Satgas Sosial Antisipasi Pengemis di Mataram Mataram (Suara NTB) – Satuan Tugas (Satgas) Sosial pada Dinas Sosial perlu kerja keras memasuki bulan Ramadhan. Anak jalanan (anjal) dan pengemis diprediksi akan berjamuran di sejumlah titik di Kota Mataram. Tak ada efek jera diberikan pemerintah untuk menangani penyakit sosial tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Dra. Hj. Asnayati membenarkan, tren jumlah anak jalanan maupun pengemis pada bulan Ramadhan meningkat dibandingkan hari normal. Mataram sebagai daerah perdagangan dan jasa dinilai sebagai sasaran untuk meraup uang besar. Padahal, secara aturan tidak diperbo-

lehkan dan bertentangan dengan visi – misi Kota Mataram. “Memang trennya kalau puasa itu lebih banyak pengemis,” kata Asnayati ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/ 4). Satgas Sosial yang dimiliki sebanyak 40 orang ini akan diubah jadwal piket mereka. Fokus mereka mengawasi titik – titik rawan seperti pusat

pertokoan, pusat perbelanjaan serta perempatan. Satgas harus intensif memantau sehingga tidak kecolongan. Asnayati mengakui, persoalan anjal maupun pengemis bukan warga Kota Mataram. Rata – rata mereka berasal dari kabupaten lain. Mereka yang terjaring razia akan dipulangkan ke keluar-

ga mereka. “Kalau lintas kabupaten kita serahkan ke provinsi. Permintaan kita sulit direspon kita yang pulangkan ke keluarganya,” terangnya. Oleh sebab itu, Asna tidak berani mengklaim bahwa Mataram bebas anjal dan pengemis. Laporan diterima dari masyarakat masih banyak penyakit sosial beraktivitas. Untuk mengurangi penyakit sosial tersebut menurutnya, tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Masyarakat juga turut berpartisipasi mengurangi persoalan tersebut. Pun, masyarakat ingin

”

Rata – rata mereka berasal dari kabupaten lain. Mereka yang terjaring razia akan dipulangkan ke keluarga mereka

bersedekah pemerintah akan memfasilitasi dan mengarahkan ke Badan Zakat Nasional. Baznas sebagai lembaga resmi dan penyaluran bantuan mereka dapat dipertanggungjawabkan. “Kita sarankan kalau masyarakat mau bersedekah bisa dititip ke Baznas,” pintanya. Penindakan terhadap anjal

maupun pengemis selama ini diakui Asna, belum memiliki efek jera. Disos menghukum dengan memulangkan ke daerah asal. Sementara, sanksi tegas lainnya belum dipikirkan hingga saat ini. Mesti demikian, Disos akan tetap berkomitmen mengeliminir anak jalanan maupun pengemis di Kota Mataram. (cem)

Hj. Asnayati

Tingkatkan Keterampilan Generasi Muda KELURAHAN merancang berbagai program untuk penggunaan dana kelurahan. Dimulai dari peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana perlu diawasi agar tak berkonsekuensi melanggar hukum. Lurah Ampenan Selatan, H. Amanah menyampaikan, pihaknya telah menyusun perencanaan penggunaan dana kelurahan yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Program itu merupakan aspirasi dari (Suara NTB/cem) masyarakat mulai dari peH. Amanah nataan infrastruktur di lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Khusus pemberdayaan masyarakat difokuskan peningkatan keterampilan generasi muda. Pihaknya melihat peluang bahwa generasi muda di Ampenan Selatan memiliki potensi perlu dikembangkan. Seperti pelatihan perbengkelan dan lain sebagainya. “Tujuannya supaya generasi muda kita ini tidak mudah terjerumus pada hal – hal yang negatif,” kata Amanah ditemui Senin (22/4). Peningkatan keterampilan akan melibatkan tokoh masyarakat serta kepala lingkungan. Mereka secara terpadu mengarahkan dan memberikan masukan ke generasi muda. Amanah menambahkan,bantuan dana kelurahan diperoleh Rp370 juta. Jumlah ini hasil dari bagi rata dana diterima oleh Pemkot Mataram sebesar Rp8 miliar dari pemerintah pusat. Terhadap penyerapan anggaran mencapai 50 persen di pertengahan Agustus mendatang, kata dia, tergantung dari pencairan dana dari Badan Keuangan Daerah (BKD). “Tergantung dari kesiapan anggaran. Kalau uang ada program kita akan kerjakan,” ucapnya. Prinsip penggunaan dana tetap mengedepankan kehati – hatian. Artinya, peruntukan anggaran harus tepat sasaran dan tepat guna, sehingga tidak menimbulkan masalah. Sebagai bentuk pengawasan, pihaknya akan melibatkan aparatur pemerintah mulai dari kepala lingkungan, kecamatan serta auditor pengawas internal pemerintah. Oleh karena itu, anggaran diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan, fasilitas infrastruktur dapat dinikmati dengan baik. (cem)

Penentuan PAD Harus Ilmiah ANGGOTA Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., mengkritisi pola penentuan besaran PAD Kota Mataram. Karena selama ini penentuan besaran PAD masih menggunakan pola tawar - menawar. ‘’Bagaimana ke depan dibuat tim pengkaji supaya kita tidak berdebat seperti transaksi jual beli terasi saja,’’ kelakarnya dalam rapat internal Pansus LKPJ di DPRD Kota Mataram, Selasa (23/4). Penentuan PAD harusnya dilakukan secara ilmiah. Misalnya diawali den(Suara NTB/fit) gan kajian yang nantinya I Wayan Wardana menjadi dasar penentuan PAD Kota Mataram. Karena, lanjutnya, penentuan besaran PAD tidak bisa dilakukan dengan cara menduga-duga. Sehingga dalam penetapannya nanti betul-betul berdasarkan analisis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Wardana juga menyinggung soal rencana Pemkot Mataram membentuk PD Pasar dan PD Parkir yang sampai sekarang tidak kunjung terwujud. Dia mengaku, Komisi II cukup sering melakukan studi banding terkait PD Pasar dan PD parkir, dan rata-rata hasilnya sangat bagus. ‘’Saya tidak tahu apa alasannya sampai sekarang tidak ada tindaklanjut pembentukan PD Pasar dan PD Parkir ini,’’ katanya. Eksekutif, lanjut politisi PDI Perjuangan ini selalu beralasan sedang dalam kajian. ‘’Kalau kajian-kajian terus, kapan selesainya,’’ kritik Wardana. Padahal, optimalisasi PAD dari dua sektor itu, parkir dan pasar diyakini sangat berpotensi. ‘’Tidak ada daerah yang menerapkan PD mengalami stagnan. Justru terjadi peningkatan yang signifikan. Nah kenapa hal baik seperti itu belum juga bisa kita wujudkan, kendalanya apa,’’ tanya Wardana. Untuk itu, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini meminta eksekutif mengubah pola pikir mereka terkait pengelolaan pasar dan parkir. Dengan dibentuk PD, diyakini akan meringkan beban tugas OPD yang bersangkutan. Sektor parkir dan pasar, tegas Wardana sangat mungkin menopang PAD Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/cem)

BUANG SAMPAH - Petugas gerobak sampah membuang sampah di belakang rumah dinas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) NTB di Kelurahan Kebon Sari, Kota Mataram, belum lama ini. Sampah yang menumpuk menimbulkan bau menyengat jadi keluhan masyarakat karena dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Program unggulan Pemprov NTB zero waste atau bebas sampah agaknya perlu ikhtiar yang lebih massif untuk membumikannya.

KPU Mataram akan DPPKB Berikan Pelayanan KB Gratis Laksanakan PSU dan PSL di Lingkungan Bangsal Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, konsisten memberikan pelayanan KB gratis. Pelayanan dilaksanakan Senin (22/4) difokuskan di Lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang. Masyarakat diharapkan mengatur kelahiran. Pelayanan yang menggunakan mobil pelayanan keliling dikatakan Kepala DPPKB Drs. Sutrisno sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama keluarga pra sejahtera. Hal ini juga sebagai bentuk mendekatkan program pemerintah. Pelayanan KB mendapatkan respon positif dari masyarakat. Antusiasme warga tidak terlepas dari sosialisasi yang masif dilakukan oleh para penyulih KB bersama kader KB di kelurahan. “Alhamdulillah, tingginya permintaan masyarakat KB ini tidak lepas dari sosialisasi secara terus menurus dilakukan oleh kader KB dan penyuluh KB,” kata Sutrisno. Pelayanan KB gratis ini juga sebagai upaya memasyarakatkan program kependudukan keluarga berencana dan pemban-

(Suara NTB/cem)

PELAYANAN KB - Pelayanan pemasangan alat KB kepada warga di lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, Senin (22/4). gunan keluarga. Program ini plant. Sementara, menggunakan mendapat respon yang baik dari kontrasepsi sederhana berupa masyarakat. Ditambahkan Su- pil sebanyak 15 akseptor. Selain pelayanan KB gratis, trisno, masyarakat merasakan dampak dari program itu. Teru- DPPKB tetap memberikan kontama pasangan usia subur yang seling, informasi dan edukasi membutuhkan pengaturan jar- kepada pasangan usia subur. ak kelahiran yang sehat. “Seh- Terutama informasi terhadap ingga, program pemerintah bisa pentingnya pengaturan kelahidirasakan langsung oleh ran yang sehat. Progam semacam ini sammasyarakat,” tandasnya. Dalam pelayanan KB gratis bung Sutrisno, akan terus dilakuini, pihaknya mendapat peserta kan dengan menyasar masyaKB baru menggunakan metode rakat pra sejahtera di lingkunkontrasepsi jangka panjang se- gan. Harapannya, masyarakat banyak 20 akseptor. MJKP di- merasakan langsung program gunakan berupa IUD dan im- pemerintah. (cem/*)

SK Pemecatan ASN Eks Napi Korupsi Segera Diteken Walikota Mataram (Suara NTB) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, telah menyampaikan konsep surat keputusan (SK) pemecatan lima aparatur sipil negara (ASN) mantan napi koruptor. SK pemberhentian dengan tidak hormat segera diteken Walikota. SK itu diserahkan oleh Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati bersama Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia sekitar pukul 12.35 Wita ke rumah dinas Walikota, Selasa (23/4). Lima map berwarna kuning kombinasi hitam dengan latar belakang Taman Sangkareang dibawa masuk. Nelly membenarkan map tersebut berisi SK pemecatan terhadap lima ASN mantan napi koruptor. Dokumen ini harus segera

diajukan karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan sebelum tanggal 30 April harus sudah selesai. “TMT–nya sebelum tanggal 30 April. Jadi, dikeluarkan SK itu sebelum tanggal itu,” kata Nelly. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun mengecek apakah masing – masing kepala daerah telah menindaklanjuti surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Jika sebaliknya, komisi antirasuah ini akan memberikan sanksi kepada kepala daerah dan sekretaris daerah. Sanksinya berupa pemberhentian dari jabatan. “Sekarang tergantung keputusan Pak Wali,” timpal Nelly. Pemecatan terhadap lima ASN mantan napi koruptor, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan meminta penjelasan

kembali ke Badan Pertimbangan dan Jabatan dari hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada pertengahan April kemarin. Dari laporan itu, ia akan mengambil keputusan. “Dari laporan itu saya akan mengambil keputusan,” kata Walikota. Sebenarnya, ada keinginan antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram memiliki persamaan persepsi untuk mengambil kesimpulan terhadap pemecatan ASN mantan napi koruptor. Pemkot Mataram, tidak ingin mendahului sikap terhadap kasus yang sama. Harapannya adalah, Pemprov memanggil seluruh kepala daerah untuk mengkaji bersama. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL). Partisipasi pemilih serta potensi kerawanan jadi ancaman. PSU disampaikan Ketua KPU, M. Husni Abidin dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 di Kelurahan Pagesangan Barat. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelumnya melakukan kesalahan administrasi saat pemungutan suara 17 April 2019 pekan kemarin. Sebanyak 30 warga diberikan mencoblos padahal tidak memiliki hak untuk menyalurkan hak pilih karena tidak terdaftar di DPT maupun DPTb. “Namanya PSU jadi masyarakat tetap mencoblos lima kertas suara,” kata Husni ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/4). Kebutuhan logistik telah dikoordinasikan dengan KPU NTB secara bersamaan mendistribusikan ke kabupaten/ kota yang menyelenggarakan PSU. Husni menyebutkan, sekitar 250 lebih pemilih di TPS 5 yang melakukan PSU. Tiga hari sebelum pemilihan surat panggilan memilih (C6) akan dikirim. Persoalan partisipasi diserahkan sepenuhnya ke masyarakat. “Kalau partisipasi kita tidak tahu apakah sama pada tanggal 17 April atau tidak,” tandasnya. Selain PSU, KPU Kota Mataram juga melakukan pemungutan suara lanjutan di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan. PSL ini hanya untuk 13 warga yang belum memilih karena kehabisan surat suara presiden dan wakil presiden. Pola pemungutan suara lanjutan yang diselenggarakan Kamis (25/ 4) dengan memanggil 13 warga tersebut ke kelurahan. “Nanti 13 orang ini kita panggil ke kelurahan untuk memilih,” kata dia. Husni menyayangkan petugas KPPS tidak melakukan pergeseran surat suara dari TPS terdekat. Padahal, KPU telah mengeluarkan surat edaran terhadap hal tersebut. Ketidakpahaman petugas di KPPS ataukah terkendala waktu pencob-

(Suara NTB/cem)

M. Husni Abidin losan. “Sebenarnya bisa saja mereka menggeser surat suara di TPS terdekat,” ucapnya. Penyelenggara pemilu sampai saat ini, masih melakukan rekapitulasi pemilihan calon anggota DPRD, DPRD NTB, DPR RI, DPD dan calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan. Rekapitulasi ini dilaksanakan selama 19 hari. Dan, diprediksi akan berakhir pada 4 hingga 5 Mei mendatang. PSU maupun PSL menurut Ketua Bawaslu, Hasan Basri perlu diantisipasi tingkat kerawanannya. Terutama terhadap praktik money politic dan netralitas penyelenggara pemilu. Tidak menutup kemungkinan, para caleg mengerahkan masyarakat untuk memilih tapi telah diberikan uang. Artinya, ada kepentingan dari calon tertentu. Demikian pula isu netralitas petugas KPPS. Hasan memiliki pandangan bahwa seandainya petugas KPPS memiliki pemahaman yang sama terhadap teknis pemilihan, tidak mungkin mereka memberikan 30 warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb untuk memilih. “Yang perlu diantisipasi itu soal money politic dan netralitas,” kata Hasan mengingatkan. Kerawanan terhadap potensi timbulnya gangguan dan ketertiban saat pemilihan, aparat kepolisian dan TNI menjamin proses PSU dan PSL berjalan aman. Sedangkan, partisipasi pemilih dipastikan tetap tinggi karena parpol politik pasti bekerja meminta simpatisan maupun kadernya untuk memilih. (cem)


12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 APLIKASI LAUT - Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai 12345678901234567890123456789012 Dharmawijaya Mantra, Kepala Badan Riset dan 12345678901234567890123456789012 Observasi Laut (BROL) I Nyoman Radiarta dan Group 12345678901234567890123456789012 Head XL Axiata East Region, Mochamad Imam Mualim 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sedang mencoba aplikasi Laut Nusantara dalam acara 12345678901234567890123456789012 Peringatan Hari Bumi dan peluncuran Aplikasi Laut 12345678901234567890123456789012 Nusantara fase kedua di Dream Island, Pantai 12345678901234567890123456789012 Mertasari, Sanur - Bali (22/04). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Peringatan Hari Bumi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memperingati Hari 12345678901234567890123456789012 Bumi yang jatuh pada 22 April dengan menggelar ac12345678901234567890123456789012 ara bersih-bersih pantai Mertasari, Sanur, Bali. Acara 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang bekerjasama dengan Badan Riset dan Observasi 12345678901234567890123456789012 Laut (BROL) Kementerian Kelautan dan Perikanan 12345678901234567890123456789012 (KKP) pada Senin (22/4). Diikuti oleh perwakilan be12345678901234567890123456789012 berapa Dinas Kementrian, Badan Penanggulangan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar, civitas aka12345678901234567890123456789012 demis dan komunitas pecinta lingkungan serta nelay12345678901234567890123456789012 an sekitar 150 orang. 12345678901234567890123456789012 Turut hadir dalam acara ini Walikota Denpasar, 12345678901234567890123456789012 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., Ke12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pala Badan Riset dan Observasi Laut (BROL) Dr. I 12345678901234567890123456789012 Nyoman Radiarta, M.Sc, dan Group Head XL Axiata 12345678901234567890123456789012 East Region, Mochamad Imam Mualim. 12345678901234567890123456789012 Mochamad Imam Mualim, mengatakan, isu sam12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pah yang mengotori perairan laut termasuk pantai, 12345678901234567890123456789012 terutama plastic. Karena itu, menjadi perhatian dan 12345678901234567890123456789012 kekhawatiran bagi XL Axiata. Sebab dapat mengan12345678901234567890123456789012 cam kelestarian lingkungan dan merugikan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat. 12345678901234567890123456789012 “Kami berharap akan bisa lebih aktif lagi dalam 12345678901234567890123456789012 ikut menanggulangi isu sampah ini,” ujarnya. 12345678901234567890123456789012 Upaya menjaga kebersihan laut dan pantai juga ma12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 suk agenda XL Axiata melalui program Laut Nusant12345678901234567890123456789012 ara. Imam Mualim menyebut, program tersebut dalam 12345678901234567890123456789012 jangka panjang memang juga diarahkan untuk men12345678901234567890123456789012 dukung visi pelestarian ekologi laut. Akan ada fitur12345678901234567890123456789012 fitur yang mendukung upaya pelestarian lingkungan di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 laut tersebut dan bisa dimanfaatkan bukan saja oleh 12345678901234567890123456789012 para nelayan, namun juga masyarakat luas melalui 12345678901234567890123456789012 aplikasi Laut Nusantara. 12345678901234567890123456789012 Bersamaan dengan program bersih-bersih pantai, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di lokasi dan waktu yang sama, XL Axiata juga kemba12345678901234567890123456789012 li meluncurkan dan mensosialisasikan program Laut 12345678901234567890123456789012 Nusantara fase yang kedua. Pada program sosialisasi 12345678901234567890123456789012 ini tim dari XL Axiata mengajarkan langsung peng12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gunaan aplikasi Laut Nusantara kepada para nelay12345678901234567890123456789012 an. Tidak lupa, kepada mereka juga diberikan pema12345678901234567890123456789012 haman mengenai manfaat dari pemanfaatan teknolo12345678901234567890123456789012 gi digital untuk membantu meningkatkan hasil tangka12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pan ikan di laut, sekaligus memastikan keamanan 12345678901234567890123456789012 mereka dalam bekerja. 12345678901234567890123456789012 Salah satu fitur yang mereka butuhkan adalah pe12345678901234567890123456789012 tunjuk lokasi tempat ikan berada, yang selama ini 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tidak bisa mereka perkirakan. Teknologi digital yang 12345678901234567890123456789012 didukung data satelit dari Badan Riset dan Observasi 12345678901234567890123456789012 Laut (BROL) mampu memberikan data-data ini. 12345678901234567890123456789012 Selain itu, ada beberapa tambahan fitur di fase 12345678901234567890123456789012 kedua ini, yaitu navigasi yang lebih kompleks dima12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 na fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih 12345678901234567890123456789012 jalur penangkapan ke beberapa titik dan langsung 12345678901234567890123456789012 mendapatkan informasi mengenai jarak, waktu tem12345678901234567890123456789012 puh dan kebutuhan bahan bakar sesuai rencana. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kemudian fitur feedback untuk menginformasikan 12345678901234567890123456789012 kondisi dititik tangkapan sesuai rencana awal apa12345678901234567890123456789012 kah sesuai atau tidak. 12345678901234567890123456789012 Ada juga fitur informasi kondisi laut ter-update, di12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tunjukkan dengan pesan yang muncul berisi data titik 12345678901234567890123456789012 koordinat, arah angin, kecepatan angin dan tinggi gelom12345678901234567890123456789012 bang. Dengan tambahan fitur ini, diharapkan para 12345678901234567890123456789012 nelayan / pengguna aplikasi dapat terbantu dari sisi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tangkapan dan keselamatan secara lebih maksimal. 12345678901234567890123456789012 Pelatihan diikuti oleh tidak kurang dari 75 orang 12345678901234567890123456789012 nelayan dari wilayah Denpasar. Kepada mereka, XL 12345678901234567890123456789012 Axiata dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ber12345678901234567890123456789012 harap pengetahuan dan materi edukasi yang sudah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diberikan selanjutnya bisa diteruskan kepada warga 12345678901234567890123456789012 nelayan lainnya. Termasuk dalam program sosialisasi 12345678901234567890123456789012 ini, XL Axiata juga menyerahkan donasi paket smart12345678901234567890123456789012 phone yang sudah dilengkapi dengan aplikasi Laut Nu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 santara dan paket data dan telpon selama 1 bulan. 12345678901234567890123456789012 Untuk kebutuhan akses internet cepat dalam men12345678901234567890123456789012 jalankan aplikasi ini ataupun kegiatan pelanggan yang 12345678901234567890123456789012 lain, XL Axiata sendiri sudah menyediakan lebih dari 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 1.300 BTS 4G di seluruh Bali dengan coverage menca12345678901234567890123456789012 pai 98%. Di wilayah Denpasar, XL Axiata sudah meng12345678901234567890123456789012 cover hampir seluruh area dengan layanan 4G yang 12345678901234567890123456789012 didukung oleh lebih dari 300 BTS 4G.(bul) Foto : Wa12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 likota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Man12345678901234567890123456789012 tra, S.E., M.Si., Kepala Badan Riset dan Observasi Laut 12345678901234567890123456789012 (BROL) Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc, dan Group Head 12345678901234567890123456789012 XL Axiata East Region, Mochamad Imam Mualim se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dang mencoba aplikasi Laut Nusantara dalam acara 12345678901234567890123456789012 Peringatan Hari Bumi dan peluncuran Aplikasi Laut 12345678901234567890123456789012 Nusantara fase kedua di Dream Island, Pantai Mer12345678901234567890123456789012 tasari, Sanur - Bali (22/04). (*) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/ist)

XL Axiata - KKP Bersihkan Pantai dan Sosialisasi Aplikasi Laut Nusantara

EKONOMI DAN BISNIS

LPJK Sangsi Kualitas Rumah untuk Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah mengkhawatirkan kualitas rumah bagi korban gempa yang dibangunkan dari data stimulant pemerintah. Alasannya, belum dibentuk tim uji kualitas. “Karena tidak ada tim uji, khawatir kita kualitasnya. Jangan sampai ini menjadi bencana kedua bagi korban gempa,” kata Nurul Hijjah di Mataram, Rabu (23/4) kemarin. Saat ini data terbaru, yang direkomendasikan RTG (Rumah Tahan Gempa) sebanyak 11 jenis. Risha, Riko, Rika, RCI, Risba, Risbari, Domus, Kumac, Rista, Rita dari Malysia dan Risga. Dari 11 RTG ini, penanggung jawabnya sebagian Kementerian PUPR dan sebagian koordinasi dengan Gapensi, Gapeksindo, Kadin dan REI. “Kalau yang sendiri gampang kontrolnya, yang susah untuk pengendalian mutu, Risa, Riko, Rika, Risba. Karena banyak aplikator yang dite-

gur karena melakukan penyimpangan kualitas,” terangnya. Karena itu, saat ini PR berat pemerintah adalah kontrol kualitas mutu. Siapa yang melakukannya? Harapannya dari pemerintah, yakni Perkim. LPJK mengkawatirkan rumah yang sebagian menggunakan beton. Materialnnya puluhan ribu kubik, apakah mampu dipenuhi dengan ketersediaan di dalam daerah. Sementara yang diketahui, pasir dengan kualitas terbaik ada di Lombok Timur. “Itu yang kita harapkan perlu diawasi. Jangan sampai mutu dan kualitasnya turun. Akhirnya dapat mengakibatkan dampak lain,” ujarnya. Temuan Rekompak misal-

nya, banyak terjadi penundaan pekerjaan. Salah satunya Risa. Dicek menggunakan hamer, kenyataan tidak sesuai kualitas. RCI di Lombok Timur kenapa ditunda? Kata Nurul Hijjah, di gambar, menggunakan besi 8. yang terpakai justru besi 6. Oleh karenanya, RTG-RTG ini harus betul-betul diawasi. Jangan karena percepatan penyelesaian pembangunan rumah, justru kualitas diabaikan. Harapannya LPJK, harus safety teknis, dan safety administrasi. “Jangan sampai ini bencana, kemudian akan menimbulkan bencana kedua,” ungkapnya. LPJK akan mengawal seterusnya agar safety dapat diwujudkan. Apalagi uang yang beredar untuk merocovery kemba-

li tempat tinggal bagi korban gempa di NTB nilainya triliunan. Jangan sampai niat pemerintah all out membantu, tetapi karena salah administrasi dan salah pelaksanaan. Jangan sampai menjadi boomerang. “Ini yang kita wantiwanti. Safety teknis dan safety adminsitasi harus dikawal,” harapnya. Pengendalian dan monitoring terhadap kualitas, serta kuantitas ini terlaksana dengan baik sesuai target. Pemerintah

daerah diharapkan membentuk tim untuk itu. (bul)

Siti Nurul Hijjah

Bupati KLU Resah Pengaruh Rentenir Menjerat Nelayan

(Suara NTB/bul)

SIDAK - Hj. Budi Septiani melakukan sidak daging di Pasar Kebon Roek. Disini ditemukan daging impor yang dijajakan oleh pedagang.

Marak, Daging Impor Beredar di Pasaran Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani berencana akan mengumpulkan seluruh pejagal. Menyusul maraknya daging impor beredar di pasaran. Selasa (23/4) kemarin, Hj. Budi Septiani bersama timnya melakukan sidak di pasar percontohan di Kota Mataram, pasar Kebon Roek Ampenan. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan daging di pasaran, termasuk harganya. Selain itu, kepala dinas juga ingin memastikan juga daging impor yang disebut-sebut marak dijual pedagang pasar. Beberapa pedagang daging yang ditemui kepala dinas ratarata menjual daging impor atau daging baku. Pedagang mengaku terpaksa menjual daging impor, meskipun dari sisi kualitas jauh beda dibanding daging lokal. Alasan pedagang menjualnya tak lepas dari permintaan pasar. Masyarakat cenderung menginginkan harga murah. Sehingga pedagang memberikan pilihan kepada pembeli. Membeli daging lokal, dengan harga Rp125.000/Kg, bahkan Rp130.000/Kg atau membeli daging impor, dengan harga maksimal Rp100.000/Kg. Daging impor, menurut

pengakuan pedagang, diambil dari salah satu suplayer di Kota Mataram. Daging impor juga dipilih dijual sejajar dengan daging lokal, lantaran harga penjualan daging lokal di pejagal yang dinilai relatif tinggi. Dan margin yang didapat lebih kecil untuk daging lokal. “Untung ada daging impor. Kalau tidak, tidak ada yang jualan,” kata Marjannah, salah satu pedagang daging di Pasar Kebon Roek. Mengapa demikian? Marjannah menjelaskan, tidak sedikit pejagal yang “gulung tikar” karena mahalnya sapi lokal. Di pejagal, daging sapi lokal juga ditebus dengan harga Rp110.000/ Kg, bahkan Rp120.000/Kg. Soal harga penjualan, tergantung keadaan pembeli. Bisa sampai Rp130.000/Kg dijual. Sementara daging impor, ditebus Rp80.000/Kg dan dijual hingga Rp100.000/Kg. Relatif lebih menguntungkan. Kendati demikian, menurut pengakuan pedagang, pembeli diberikan pilihan. Serta dijelaskan kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya, keputusan ada di tangan pembeli. Bisa memilih daging impor atau bisa daging lokal. Bisa juga dicampurkan dan harganya diambil harga tengah. “Kadang-kadang pembeli

maunya murah. Kita berikan pilihan. Dan kita jelaskan,” demikian Marjannah dan Hj. Zahrah. Membedakan daging impor dan lokal secara kasat mata bisa melalui warnanya. Daging impor cenderung pucat, sementara daging lokal berwarna merah segar. Daging impor juga mudah dikenali. Lebih cenderung dingin, dan ditumpuk berbentuk bulatan karena kemasan dan nampak berair. Hj. Budi Septiani mengatakan, pada prinsipnya, keberadaan daging dari luar negeri tidak dipersoalkan. Asalkan pedagang memberikan kepastian kepada konsumen. Jangan mencampurnya dan memberikan kejelasan kepada konsumen antara daging impor dan daging lokal. Soal pasar tentu tak bisa diintervensi. Sepenuhnya, keputusan di tangan konsumen. Dalam sehari, kepala dinas merekomendasikan, 160 ekor sapi untuk dipotong. Hitung-hitungannya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal. Karena masih banyaknya kuota sapi potong, bahkan NTB merekomendasikan pengiriman ke luar daerah. “Karena itu, kita akan coba kumpulkan para pejagal untuk memetakan di mana persoalannya dan kita rumuskan solusinya,” demikian Hj. Budi Septiani. (bul)

RPH Banyumulek Diuji Coba, Sebelum Dijual ke Investor Giri Menang (Suara NTB) Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek diujicoba. Sebelum RPH berstandar nasional ini ditawarkan kembali kepada investor. PT. Gerbang NTB Emas (PT. GNE) angkat tangan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang usaha agro dan industri ini tak kuat mengelolanya, sampai akhirnya direksi memutuskan RPH Banyumulek dikembalikan lagi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB. Kepala Dinas Nakeswan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani tak berpikir panjang. Ia langsung meminta seluruh peralatan dan dan fasilitas yang ada di sana diujicoba. Pemotongan telah dilakukan, sehari bisa dua ekor sapi. Keberadaan RPH Banyumulek ini in line den-

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Rabu, 24 April 2019

(Suara NTB/bul)

UJICOBA - Aktivitas pemotong di RPH Banyumulek. Alat pemotongan masih uji coba. gan program pemerintah daer- din DKI. Tetapi masih harus ah pimpinan baru, Dr. H. Zulk- memastikan terlebih dahulu keieflimansyah dengan Dr. Hj. Sit- siapan dan fasilitas yang terseti Rohmi Djalilah yang men- dia di RPH Banyumulek. Disnakeswan NTB akan gusung program prioritas hilirmelakukan pembenahan sebeisasi dan industrialisasi. Dari ujicoba yang dilakukan, lum benar-benar RPH Banyuseluruh komponen/alat umum- mulek ditawarkan kepada nya masih berfungsi cukup baik. para pemodal. Semasa dipeGangguan-gangguan kecil dise- gang PT. GNE, RPH Banyulesikan agar fungsinya siap 100 mulek tak beroperasi optimal persen. Sebelumnya, RPH sesuai kapasitasnya. AkibatBanyumulek ini, kata Hj. Budi nya, peralatan-peralatan di Septiani ingin dikelola oleh Ka- dalamnya yang dianggurkan,

terganggu komponennya. Secara history, RPH Banyumulek ada sekitar tahuan 2001. Saat itu ada belasan provinsi yang menerima bantuan serupa dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dikenakan beban menyediakan lahan. Gedung beserta seluruh peralatan dan fasilitasnya, diberikan oleh pemerintah pusat. RPH Banyumulek berdiri di atas lahan seluas hampir 3 hektar. Dilengkapi sarana dan prasarana berupa kadang penampungan kapasitas 100 ekor, bangunan utama ruang pemotongan. Di dalamnya terdapat ruang pembekuan cepat, ruang pemisah daging. Dua cold storage masing-masing kapasitas 10 ton, atau total 20 ton. Kantor RPH, rumah dinas. Ruang industri untuk pengolahan daging menjadi produk turunan. Sementara ini untuk cilok, nugget, abon, dendeng kering.

tersedia juga musolla untuk ibadah. Ada lahan kosong untuk lahan pakan bagi ternakternak yang di tampung. Penegasan drh. Dwi Iswanto, Kasi Pengawasan, Higienis, Sanitasi dan RPH, di NTB terdapat 4 RPH berstandar nasional. RPH Banyumulek di Lombok Barat, RPH Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat, RPH Bangkong di Sumbawa Besar, dan RPH Asa Kota di Kota Bima. Dan total sebanyak 63 jumlah RPH dan TPH (Tempat Pemotongan Hewan) di NTB. RPH Banyumulek, imbuh Hj. Budi Septiani, tidak dipungkiri membutuhan modal besar untuk operasionalnya. Kapasitas maksimum pemotongan, 50 ekor sehari. Karena itu, selain dibutuhkan modal besar, juga jaringan pasar yang luas dan tenaga-tenaga professional agar RPH ini jalan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar mengeluhkan masifnya pengaruh rentenir. Terutama di masyarakat pesisir Lombok Utara. Orang nomor satu ini mengaku terkadang sedih mendapatkan jawaban dari nelayan di daerah yang dipimpinnya itu. Pertama, alat tangkap. Bukan milik nelayan sendiri. Tuannya adalah pengusaha-pengusaha perikanan yang bahkan dari luar daerah. Akibatnya, hasil tangkapan yang didapat tidak sepenuhnya menjadi hak mereka. Yang didapat hanya remah-remahnya. “Disitu saya sedih. Kata nelayan bukan dia yang punya kapal tangkap. Mereka hanya mengoperasikannya. Bisa dibayangkan apa yang didapatnya,” kata orang nomor satu Bumi Tiwoq Tata Tunaq ini dalam sebuah kesempatan. Belum lagi para nelayan tak bisa membawa pulang hasil tangkapannya. Sebab mereka sudah terikat utang dengan rentenir katanya. Terutama lagi bank rontok (ketok) atau bank subuh yang jadwal penagihannya cukup pagi. “Ini yang menjadi persoalan bagi masyarakat nelayan kita,” ujarnya. Karena itu, Najmul Akhyar mengatakan sangat menempat-

kan harapan kepada Bank NTB Syariah sebagai bank daerah agar menggempur pengaruh rentenir dan bank subuh yang menggerogoti masyarakat ekonomi akar rumput. Dorongnya, perbankan dan pemerintah kabupaten setempat samasama mengumpulkan para nelayan terutama yang telah terjerat pemberi utang riba. “Kita kumpulkan mereka. Berapa utangnya, kita selesaikan. Lebih baik mereka berutang di kita (bank daerahnya) daripada mereka ke rentenir,” demikian Bupati KLU. Pemerintah Lombok Utara juga tengah memperjuangkan. Agar nelayan-nelayan yang bertuan di pengusaha perikanan luar daerah agar menjadi nelayan mandiri. Kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan Perikanan, kata bupati, telah dilayangkan pengajuan bantuan kapal bagi nelayan di Lombok Utara. “Kita di daerah juga berusaha menganggarkan untuk bantuan kapal,” ujarnya. Harapannya, agar nelayan mendapatkan sepenuhnya hasil tangkapannya. Dengan hasil tersebut nelayan tak lagi bergantung kepada pemberi kredit rentenir untuk membangun ekonominya. (bul)

Tren Pengangguran Terdidik Tinggi

Perusahaan Tak Bisa Dipaksakan Serap Tenaga Kerja Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, IGB. Hari Sudana Putra, SE., mengapresiasi langkah Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Kota Mataram yang menggelar job fair sebagai upaya menekan angka pengangguran terdidik di Kota Mataram. ‘’Secara aturan ataupun dari segi tanggungjawab pemerintah, itu bagus. Tapi mohon diingat bahwa recovery pascagempa ini, semua perusahaan belum mampu merecovery perusahaannya. Apalagi yang bergerak di sektor jasa perdagangan,’’ terangnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (23/4). Gus Arik, begitu dia biasa disapa, mencontohkan beberapa supermarket besar di Kota Mataram terpaksa tutup. Untuk itu, ia menyarankan agar bagaimana Pemkot Mataram menginisiasi kelompok masyarakat melalui lembagalembaga yang ada untuk dibina, dibimbing sebagai enterprener. Karena, lanjut dia, kalau perusahaan diminta menyerap tenaga kerja, sementara kondisi perusahaan-perusahaan di Kota Mataram masih belum pulih tentu, ini tentu menjadi kesulitan tersendiri. ‘’Ini tidak bisa dipaksanakan,’’ cetus politisi Demokrat ini. Dikatakan Gus Arik, kegiatan job fair itu perlu dilakukan supaya diketahui oleh masyarakat luas bahwa kesempatan kerja itu masih terbuka luas. Namun demikian, pemerintah tidak bisa menuntut banyak dari perusahaan-perusahaan agar menyerap tenaga kerja yang ada. Dia menilai, Mataram belum sepenuhnya pulih pascagempa akhir tahun lalu. Pemerintahpun belum mampu mengembalikan kondisi perekonomian seperti sediakala. Oleh karena itu, langkah yang lebih tepat, kata anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini adalah pembinaan kepada kelompok masyarakat. Kon-

(Suara NTB/fit)

IGB Hari Sudana Putra sekuensinya tentu pada stimulant modal usaha. ‘’Jangan jauhjauh. Dari dulu kita sudah bicara soal kekayaan khasanah lokal kita berupa cukli yang sudah mendunia. Itu saja tidak bisa kita bina,’’ sesalnya. Gus Arik mengingatkan, jangan sampai laporan dalam LKPJ mengungkapkan yang baik-baik saja, namun kenyataan di lapangan tidak maksimal. Anggota pansus LKPJ ini melihat, tren pengangguran terdidik terus meningkat. Karena, jumlah lulusan SLTA maupun sarjana tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja. Apalagi, masyarakat masih terkesan berorientasi sebagai pekerja kantoran. Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi, SIP., mengakui jumlah tenaga kerja terdidik setiap tahunnya akan terus bertambah. Ini seiring dengan tingkat lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah utama atau kejuruan. Untuk itu, dia mendorong pencari kerja mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka, terutama di bidang kewirausahaan. (fit)


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 24 April 2019

Halaman 4

50 Persen Proyek di Lotim Belum Dilelang Selong (Suara NTB) Total seluruh paket yang akan dilelang sebanyak 100 paket. Dari jumlah itu, sebanyak 50 persen proyek di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dilelang. Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat proses perencanaan dan memasukkan usulan lelang. Utamanya proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Di mana, batas waktu kontrak terakhir 9 Juni 2019 mendatang. Lewat dari batas waktu itu, terancam tidak bisa dilaksanakan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Mulyadi yang dikonfirmasi Selasa (23/4), mengaku, pihaknya segera menyurati seluruh OPD agar segera menuntaskan perencanaan dan mengajukan semua persyaratan lelang. Disebutkan di antara OPD yang belum tersebut adalah Di-

nas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sekitar 4 paket, Dinas Pariwisata (Dispar) sebanyak 4 paket, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dikes) sebanyak 9 paket yang belum ada satupun. Di luar itu, ada juga di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan sejumlah paket di OPD lainnya.

Adapun paket yang sudah lelang sampai dengan triwulan ke II ini antara lain, 9 paket Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk hotmix jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp38 miliar. Lainnya lagi ada 21 paket sudah selesai adalah pengadaan sandang pangan yang langsung di masing-masing kecamatan. Kegiatan ini sudah selesai

dan mendekati kontrak yang nilainya Rp699 juta tiap kecamatan. “21 Kecamatan dikalikan Rp 699 juta berarti sekitar Rp 14,6 miliar lebih,” terangnya. Pengadaan paket sandang pangan ini dihajatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini langsung nanti yang berkontrak adalah penyedia dengan camat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Khusus pengadaan bantuan untuk masyarakat miskin ini diharapkan terlaksana sebelum hari Raya Idul Fitri. “Artinya kalau Idul Fitri tangal 5 dan 7 Juni, maka sebelumnya sudah terdistribusi semua ke warga penerima manfaat di masingmasing kecamatan,” ucapnya. Diakuinya, pengadaan ban-

tuan pangan ini dilaksanakan lewat Satuan Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim dan dilimpahkan pengadaannya ke kecamatan dengan harapan bisa lebih cepat proses distribusinya. Selain itu, tambahnya, ada juga 14 paket Cipta Karya di Dinas PUPR senilai Rp 3 miliar dan 2 paket di lingkup Sekretariat Daerah yakni untuk pengadaan kendaraan dan cleaning service senilai ratusan juta. Terbanyak anggarannya adalah untuk hotmix jalan pada program multiyears, yakni dilaksanakan tiga tahu dengan nilai angaran Rp 235 miliar juga sedang dalam proses dan dalam waktu dekat sudah bisa teken kontrak. Jika seluruh paket percepatan pembangunan

Bangun RTG

Masyarakat Dipersilakan Teken Kontrak Secara Perorangan Selong (Suara NTB) Masyarakat korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipersilakan untuk melakukan kontrak dengan aplikator secara perorangan. Hal tersebut menyusul setelah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa diserahkan ke daerah, sehingga pembangunan RTG lebih cepat tanpa masuk dalam kelompok masyarakat (okmas). Camat Sambelia, Zaitul Akmal, Selasa (23/4), mengaku ada aplikator yang membuat kontrak sendiri dengan masyarakat. Namun baru proses pengerjaan pondasi kemudian aplikator hilang. Artinya aplikator tersebut setengahsetengah dalam bekerja. Atas fakta itulah, ujarnya, yang menjadi alasan bupati untuk meminta kepada masyarakat untuk tidak terpaku pada aplikator yang tidak serius dan tidak bermodal. Semestinya, kata dia, aplikator dapat bekerja tanpa menunggu pencairan uang masyarakat korban gempa. Bahkan aturan saat ini, masyarakat dipersilakan melakukan kontrak secara perseorangan bersama aplikator, tentunya berdasarkan sepengetahuan tim khusus (timsus) yang dibentuk oleh kabupaten. Saat ini, ujarnya, dalam pencairan dan pembangunan RTG itu dapat dilakukan dengan mekanisme pokmas dan perseorangan dalam sistem kontraknya, sehingga proses pencairan dan pembangunan RTG berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Kecamatan Sambelia juga sudah memfasilitasi aplikator bersama pokmas untuk pembangunan Risha. Pada bagian lain, Zaitul Akmal mengaku, kendala yang masih dihadapi saat ini dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yakni sumber dana bantuan yang belum sepenuhnya cair. Sementara kondisi di lapangan, aplikator mau bekerja apabila menggunakan uang masyarakat tanpa terlebih dahulu menggunakan uangnya. “Aplikator ini tidak bermodal. Ini yang membuat jadi bermasalah dan lambat. Aplikator hanya menunggu uang cair saja baru mau bekerja,”jelasnya. Sedangkan kebijakan saat ini, aplikator diminta bekerja terlebih dahulu. Ketika RTG itu 100 persen jadi, barulah dilakukan pencairan. Disebutkannya, jumlah RTG yang sudah terbangun per tanggal 15 Maret 2019, dari 3.224 unit rumah yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Sambelia yang mengalami rusak berat, baru 354 unit yang sudah tuntas pembangunannya baik RTG jenis Rika, Risba, Riko, maupun Risha. Keseluruhannya dibangun dengan mekanisme pokmas. (yon)

(Suara NTB/ist)

SELESAI - Inilah satu satu RTG jenis Risha yang sudah selesai pembangunannya di wilayah Kecamatan Sambelia.

(Suara NTB/rus)

Lalu Mulyadi

Demokrat dan Nasdem Optimis Semua Dapil Terisi

Bentuk Empat Kelompok PANITIA Pemilihan Kecamatan (PPK) diminta untuk membentuk empat kelompok dalam melakukan rekapitulasi suara pada pemilu 2019 ini. Hal tersebut untuk mempercepat proses penghitungan dan menghemat energi petugas. Ketua KPU Lotim, Dr. Junaidi, mengatakan, dari hasil monitoring terdapat beberapa saran untuk PPK. Di mana terdapat beberapa kecamatan yang tidak memaksimal jumlah paralel (kelompok) yang dibolehkan berdasarkan PKPU Nomor 4. Atas dasar itulah kemudi(Suara NTB/yon) M. Junaidi an proses rekapitulasi di tingkat PPK agak lambat. Misalnya dari target satu hari tuntas satu desa, menjadi terlambat karena kelompok yang dibentuk oleh PPK hanya dua kelompok. Semestinya, kelompok dibentuk minimal tiga kelompok, sehingga proses rekapitulasi berjalan ideal. “Temuan kita, banyak PPK yang tidak memaksimalkan kelompok. Harus ada tiga kelompok atau empat kelompok dalam rekapitulasi itu,” jelasnya. Adapun persentase rekapitulasi di tingkat PPK berbeda di setiap kecamatan tergantung jumlah TPS di masing-masing kecamatan tersebut. Disebutkan, tidak dimaksimalkannya jumlah kelompok dikarenakan petugas PPK awalnya berpikir bahwa masih bisa menuntaskan proses rekapitulasi terutama pada hari pertama. Termasuk mempertimbangkan lokasi rekapitulasi. Maka dari itu, untuk saat ini rata-rata PPK sudah membuat kelompok menjadi tiga dan empat. Apabila masih ditemukan ada yang dua kelompok, maka akan diminta untuk menjadi tiga atau empat kelompok, sehingga proses rekapitulasi dapat berjalan lebih cepat. (yon)

infrastruktur ini terlelang, maka progres capaian pelelangan di Lotim bisa tembus 70 persen. Program percepatan pembangunan infrastruktur jalan ini akan bisa memuluskan jalan sepanjang 116 km. Harapannya, pertengahan atau awal puasa juga bisa kontrak. “Percepatan ini sedang dalam proses tender, kemarin sudah diumumkan,” ujarnya. Disebutkan program akselerasi pembangunan infrastruktur ini dialokasikan sebesar Rp 300 miliar. Terbesar untuk infrastruktur jalan. Sisanya untuk air bersih dan irigasi. Kebutuhan air bersih dan irigasi ini sejauh ini masih dalam proses perencanaan juga di Dinas PUPR selalu Satker. (rus)

(Suara NTB/yon)

TEMPEL - Form C1 yang ditempel oleh KPU Lotim di setiap desa.Tampak salah satu masyarakat sedang melihat hasil perolehan suara pasca pencoblosan 17 April 2019 lalu.

KPU Tempel Form C1 Rekapitulasi PPS di Setiap Desa Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempublikasi hasil rekapitulasi pemilu yang digelar 17 April 2019 lalu. Form C1 yang mencakup hasil suara peserta pemilu pada masing-masing TPS di 254 desa/kelurahan di Kabupaten Lotim di setiap desa. Komisioner KPU Lotim, Taharudin, SH,MH dikonfirmasi, Selasa, (23/4), dari 3.839 TPS yang terdapat di Kabupaten Lotim, ratarata hasil perolehan suara dari peserta pemilu sudah tuntas dilakukan rekapitulasinya khususnya untuk tingkat PPS. Hasil tersebut kemudian ditempel kembali di

masing-masing desa sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat dipersilakan atau dapat datang ke lokasi-lokasi ditempelnya C1 tersebut tuntuk melihat peserta pemilu yang unggul atau hasil perolehan suara di setiap TPS maupun di desa tertentu. “Itu hasil rekapitulasi di tingkat PPS. Untuk pleno PPK belum. Pengumuman C1 ini ke publik sudah menjadi kewajiban bagi KPU,” terangnya. Ditempelnya hasil rekapitulasi tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana diakui, Hafizullah, keterbukaan KPU ini tentu memberikan kemudahan bagi

masyarakat untuk mengetahui peserta pemilu yang unggul di setiap desa. Masyarakat tidak resah dengan hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei dan ditayangkan di televisi. Ditempelnya C1 ini, lanjutnya, juga dapat menjadi wadah pendidikan kepada masyarakat jika penentu perolehan suara secara real atau nyata hanya mengacu kepada form C1 yang dihitung secara manual oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Di mana, kata dia, penghitungan C1 tersebut saat ini masih berada di tingkat kecamatan atau PPK. (yon)

Selong (Suara NTB) Partai Demokrat dan Nasdem Lombok Timur (Lotim) optimis bisa mengisi semua daerah pemilihan (dapil) se Kabupaten Lotim. Lima dapil diyakini akan bisa memunculkan masing-masing satu kandidat wakilnya duduk menjadi anggota DPRD Lotim. Ketua Pengurus Daerah Partai Demokrat Lotim Raden Rahadian Soedjono masih optimis perolehan suara masih cukup baik. Adanya isu di lapangan, Demokrat mengalami penurunan dan terancam tak bisa lagi menduduki kursi Ketua DPRD belum bisa dipastikan. Hal ini mengingat belum adanya kepastian jumlah perolehan suara masingmasing partai politik. Meski demikian, Ketua DPRD Lotim ini, belum berani menyebutkan soal total perolehan suara. Apakah terancam atau tidak di posisi Ketua DPRD, dirinya tidak tahu, karena masih menunggu. Diakuinya, Demokrat tidak memungkinkan lagi bisa mendapatkan tujuh kursi di DPRD Lotim seperti pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 silam. Namun diyakinkan, semua daerah pemilihan (dapil) akan terisi. Mengenai posisi pimpinan, ujarnya, masih ada kemungkinan, karena semua tergantung data riil jumlah perolehan suara. Karena itu, sampai sekarang pihaknya masih menunggu dulu hasil pleno dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 20 kecamatan se Kabupaten Lotim. Soal perolehan suara akan merosot dan anjlok pun dikatakan belum bisa diketahui sebelum ada hasil dari PPK. Rahadian Soedjono mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi NTB dari daerah pemilihan IV berharap bisa meraih suara signifikan. “In-

sya Allah dan mohon doa bisa ke provinsi,” ujarnya. Saat ini Partai Demokrat juga sedang melakukan rekapitulasi suara. Suara Partai Demokrat di provinsi diyakini bisa tembus lebih dari 10 ribu. Sedangkan perolehan sementara Raden Rahadian Soedjono sebanyak 9 ribu suara sah. Sementara Ketua Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) Mustayib yang dikonfirmasi terpisah mengaku belum menerima kepastian nominal perolehan suara hingga menjelang sepekan pascapencoblosan, karena masih dalam proses rekapitulasi suara. “Sekarang data belum final dan kita hanya bisa melihat dari kejauhan saja,” ucapnya. Pihaknya memprediksi, dari lima dapil se Lotim bisa terisi semua. Di mana, sebelumnya, Nasdem di DPRD Lotim hanya mendapatkan tiga kursi. Pada Pemilu 2019 ini diharapkan bisa bertambah wakil rakyat dari Nasdem. “Harapan kita mudahmudahan bisa lima,” asanya. Menurutnya, perolehan suara yang kemungkinan besar bisa diraih Nasdem ada di Dapil II, IV dan V. Sementara dirinya dari Dapil I sejauh ini baru mengantongi sebanyak 3.600 suara. Terkait nama-nama caleg lain yang kemungkinan besar bisa duduk nantinya di DPRD Lotim belum berani disebutkan. Kita belum berani menyebut nama,” ucapnya. Pihaknya mengharapkan, Nasdem bisa duduk di unsur pimpinan. Namun mengenai target lebih dari lima kursi dikatakan masih terasa berat, karena melihat sebaran perolehan suara sementara diakui masih terasa belum bisa untuk memunculkan dua caleg dalam satu dapil. “Kita berat sekali untuk bisa dapat dua kursi dalam satu dapil,” akunya. (rus)

Mantan Wabup Lotim Tunggu Hasil Resmi KPU Selong (Suara NTB) Mantan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin yang maju sebagai salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD NTB dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Lotim optimis meraih suara cukup banyak. Informasi yang dihimpun Suara NTB, jumlah pemilih yang mencoblos nama mantan Wabup Lotim ini mencapai 14.600 suara sah. Sedangkan perolehan suara Partai Gerindra untuk sementara mencapai lebih dari 21 ribu. H. Iron – sapaan akrabnya yang dikonfirmasi, mengakui perolehan suara Partai Gerindra di Lotim cukup signifikan. Mengenai nominal perolehan suara masih menunggu rilis resmi dari Komisi Pemilihan Umum

(KPU). Informasi sementara diakui, perolehan suara Gerindra di Lotim akan bisa mengantarkan setidaknya tiga kader Gerindra ke DPRD NTB. Selain dirinya, H. Machsun Ridwaini juga berpeluang besar bisa lolos ke DPRD NTB. Gerindra di Dapil III, Lotim bagian utara disebut juga cukup kuat. Di mana ada nama-nama seperti H. Maidy, H. Hamja dan H. Salmukin yang juga bisa berpeluang meraup suara besar menambah kursi di DPRD NTB. Sementara itu, untuk DPRD Lotim, suara Gerindra katanya juga cukup besar. Semua daerah pemilihan (Dapil) di Lotim terisi semua. Bahkan dimungkinkan akan bertambah. Diyakinkan ada tiga orang petahana, yakni M. Yusri, Muallani, dan Khaeril Anwar. Sedangkan yang baru

(Suara NTB/rus)

H. Haerul Warisin ada Badran A, H. Burhanuddin. “Dilihat suara partai dan perolehan suara masing-masing caleg

cukup besar, dan ini pun baru 70 persen,” ucapnya. Sebelum ada keputusan final dari KPU, ujarnya, seluruh kader dan saksi Gerindra diminta lebih teliti dalam menghitung C1, khususnya di wilayah Lotim bagian selatan. Menurutnya, caloncalon anggota DPRD di wilayah Lotim selatan ini cukup kuat. Selain H. Burnanudin yang sudah mencapai ribuan suara, ada juga Istiqomah juga sudah kuat dengan 1.600. Ada H. Hamzan yang merupakan mantan Kades Embung Tiang yang dianggap juga cukup kuat. Berikut Lalu Mustafa, mantan Kanit Pendidikan Kecamatan Jerowaru, ada pula Arya Ali Umar politisi muda yang militan. Kader Gerindra lainnya ada Daeng Hafiz yang disebut sudah mengantongi suara lebih dari

dua ribu. Mantan kades Tanjung Luar itu diyakini memiliki basis masa yang cukup kuat. Di samping itu, ada srikandi Gerindra atas nama Nunung yang merupakan aktivis organisasi. Untuk itu, ujarnya, dari gambaran perolehan sementara yang ditabulasi sendiri oleh para saksi dan relawan Gerindra, dimungkinkan Lotim bisa terisi enam kursi. Penambahan kursi di DPRD Lotim ini akan bisa menempatkan Gerindra masuk unsur pimpinan di DPRD Lotim. Adanya prediksi Gerindra juga akan bisa menguasai Udayana menurut H. Iron bisa juga terjadi. Perolehan suara partai dan suara masing-masing kader Gerindra ini cukup signifikan dan bisa mengantarkan Partai Gerindra sebagai salah satu unsur pimpinan. (rus)

Tanpa Dukungan Pemerintah, Promosi Wisata Tetap Eksis Selong (Suara NTB) Kegiatan promosi wisata tampak lebih gencar dilakukan para pelaku wisata. Melalui akun-akun media sosial dan jejaring yang dimiliki, para pelaku wisata ini langsung mengundang para wisatawan datang menikmati sajian paket-paket wisata yang sudah didesain. Di antara program wisata yang ditawarkan pelaku adalah Village Life Experience. Village Life Experience ini sudah dilaksanakan salah satunya di Desa Perian Kecamatan Montong Gading. Jumaidy alias Edy, pelopor eco tourism di Perian menuturkan, para pelaku wisata di Lotim cukup luar biasa dalam melakukan promosi, sehingga dinyatakan, tanpa didukung oleh pemerintah pun pelaku wisata bisa tetap eksis. Saat ini, kunjungan wisatawan ke wilayah Kecamatan Montong Gading cukup baik. Selasa kemarin, sambungnya setidaknya ada enam orang tamu dari Eropa yang sedang dijamu dan melakukan

aktivitas wisata di beberapa titik di Desa Perian. Meski musim kunjungan saat ini termasuk sepi, namun angka kunjungan rerata dalam sebulan mencapai 20 orang. Musim berwisata, Juni, Juli dan Agustus dipastikan lebih besar lagi bisa sampai 50 orang per bulan dengan kunjungan didominasi dari Jerman, Prancis dan Belanda. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Akhmad Roji yang dikonfirmasi tidak menampik upaya para pelaku wisata yang eksis dalam mempromosikan objek wisata. “Justru kita sedang dengan pelaku wisata yang melakukan promosi sendiri,” ucapnya. Para pelaku wisata lainnya terus didorong untuk bisa melakukan inisiatif sendiri dalam promosi pariwisata di masing-masing wilayahnya. Tugas pemerintah dan khususnya BPPD Lotim dikatakan cukup sederhana. Pemerintah membantu infrastruktur menuju destinasi dan menata destinasi wisata, dan BPPD mencitrakan

dan promosikan pariwisata lalu mendatangkan wisatawan sebanyak-banyakya. Di samping itu, tambahnya, diperlukan adanya riset untuk menentukan mana skala prioritas dalam pembangunan wisata. Membangun skala prioritas atraksi wisata budaya mana saja yang paling digemari oleh para wisatawan. Menurut Roji, diperlukan data berdasarkan hasil survei. Dengan demikian, katanya semua bisa terukur standarnya. Sejauh ini, tambahnya, belum dilakukan dan harus segera dilakukan. Untuk itulah diperlukan dukungan anggaran juga dari pemerintah yang pro pariwisata. Pemerintah harapnya serius dalam mengelola program kepariwisataan. Guna menggencarkan promosi, BPPD mendorong pemerintah untuk membranding seluruh mobil dinasnya dengan gambargambar objek wisata. Jadikan Lotim sebagai daerah yang menjadi perhatian nasional dan dunia dan membuktikan Lotim sebagai satu daerah yang memili-

(Suara NTB/rus)

NGERAMPEK - Aktivitas wisatawan melakukan ngerampek, panen padi di Desa Perian Montong Gading. ki daya tarik. Daerah yang seksi dan eksotik untuk dikunjungi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. BPPD juga berharap seluruh kendaraan bus-bus malam yang melintas antar pulau dan antar provinsi ini bisa memasang gambar objek-objek wisata juga. Cara ini dianggap akan bisa menjadikan Lotim

menjadi lebih terkenal. “Kita sudah bersurat ke Dinas Perhubungan agar bisa meminta Damri-Damri itu dibranding objek wisata Lotim,” ucapnya. Harapannya, semakin banyak gambar dan siaran-siaran promotif tentang objek wisata, maka akan berdampak langsung pada kunjungan wisatawan ke Lotim. (rus)


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 24 April 2019

Halaman 5

Penerimaan CPNS

Loteng Fokus Tenaga IT, Guru dan Kesehatan Praya (Suara NTB) Tahun ini, pemerintah pusat akan kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara nasional, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Terkait rencana ini, Pemkab Loteng sudah mulai menyusun kebutuhan CPNS yang akan diusulkan ke pemerintah pusat. Usulan ini sebagai dasar bagi pemerintah pusat dalam menetapkan alokasi kuota formasi CPNS bagi Loteng. Sekda Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada Suara NTB, Senin (22/4) malam, mengatakan untuk penerimaan CPNS tahun ini Pemkab Loteng masih fokus untuk tenaga teknis, terutama guru dan tenaga kesehatan. “Termasuk tenaga ahli Informatika Teknologi (IT), Loteng sangat butuh,” terangnya.

Diakuinya, keberadaan tenaga IT saat ini sangat penting guna mengimbangi perkembangan era digitalisasi saat ini, sehingga daerah dituntut untuk benar-benar siap. Salah satunya yakni dengan menyiapkan tenaga IT yang andal. “Tenaga IT ini penting untuk mendukung pembangunan. Salah satunya

bisa ikut berperan dalam mengembangkan sektor UKM,” tegas Nursiah. Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, S.IP., Selasa (23/4), membenarkan kalau memang pihaknya tengah menyusun kebutuhan pegawai terkait rencana penerimaan

CPNS oleh pemerintah pusat tahun 2019. Namun, penyusunan ini masih fokus pada kebutuhan pegawai bagi OPD besar, seperti Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan (Disdik). “Semua OPD sudah diminta membuat usulan kebutuhan pegawainya. Usulan dari OPD itulah nanti akan diplenokan untuk menentukan usulan pegawai ke pemerintah pusat,” ujarnya. Pihaknya tidak mau usulan pegawai dianggap hanya hasil usulan dari BKPP saja. Tetapi benar-benar ber-

dasarkan usulan dari semua SKPD lingkup Pemkab Loteng. Berapa alokasi yang akan diperoleh Pemkab Loteng? Nazili mengaku sampai saat ini belum ada kepastian, karena semua tergantung kebijakan pemerintah pusat, berdasar usulan dari Pemkab Loteng. Kalau alokasi secara nasional memang sudah ditetapkan sebanyak sekitar 100 ribu pegawai. “Jadi informasi dari pemerintah pusat untuk alokasi penerimaan CPNS secara nasional sekitar 100 ribu. Ditambah tenaga P3K sebanyak 150 ribu,” tambahnya. (kir)

Data Aset Daerah

H. Mahyudin

(Suara NTB/her)

PEMDA Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) tengah menelusuri aset di beberapa tempat yang diduga dikaveling oknum. Bahkan aset ini telah diklaim warga dengan membangun rumah di atas lahan tersebut. Pihak BPKAD pun bakal mengambil langkah tegas jika upaya persuasif tak mempan. Saat ini BPKAD tengah melakukan pendataan kembali terhadap aset-aset ini. “Itu yang kita telusuri, kita akan selidiki dan telusuri,” ujar Kepala BPKAD Lobar, H Mahyudin, Selasa (23/4). Diakuinya, ada kasus aset di titik lain yang jadi temuan pihaknya. Lahan ini, diklaim oleh warga, bahkan sudah dibangun rumah di lahan tersebut. Pemda, tambahnya, memiliki alas hak bahwa lahan ini milik pemda. Pihaknya akan memindahkan warga ini jika mereka tidak mau pindah. Bahkan pemda bisa menempuh jalur peradilan terhadap persoalan aset ini. Terkait dugaan penjualan aset ini, tambahnya, pihaknya tengah menelusuri supaya betul-betul valid informasi yang diperoleh tersebut. Sebab jika tak valid informasi yang diperoleh, maka sulit menyusun langkah untuk mengamankan aset ini. “Hari ini pun temanteman sedang turun,” jelas dia. Ia mengatakan, terkait persoalan aset di daerah Lingsar dan Narmada sudah diinventarisir dan didata oleh jajarannya. “Insya Allah tim keamanan akan segera bertemu untuk membahas langkah tindak untuk mengamankan aset itu,” tegas dia. Pihaknya sudah mendorong kepala bidang yang menangani masalah aset turun mengambil titik koordinat dari lahan tersebut. Dalam hal penanganan aset ini pihaknya juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Seperti hasil pertemuan dengan Kejari beberapa waktu lalu, pihak terkait siap turun mengusut kasus aset jika memang ada masalah hukum. “Kami tetap koordinasi dengan kejari,” jelas dia. Selain itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan BPN untuk menyusun langkah-langkah percepatan sertifikasi aset. Sebab diakui banyak aset berupa lahan, pemda lemah dari sisi administrasi. Pasalnya dari 2.008 persil lahan aset milik pemda baru 800 persil yang sudah sertifikasi, sedangkan sisanya 1200 persil belum bersertifikat. (her)

(Suara NTB/kir)

UJIAN NASIONAL - Sejak Senin (22/4), siswa SMP dan SD di Lombok Tengah menggelar ujian nasional. Ada ujian yang berbasis komputer dan masih menggunakan kertas dan pensil tampak siswa SMP Negeri 1 Praya sedang ujian berbasis komputer.

Terkendala KTP dan NIK, Jadup Belum Bisa Dicairkan Giri Menang (Suara NTB) Bantuan jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa di Lombok Barat (Lobar) telah ada kepastian dari Kementerian Sosial (Kemensos), menyusul telah direalisasikannya 967 penerima bantuan jadup tahap I. Hanya saja, bantuan jadup ini belum bisa direalisasikan, karena terkendala administrasi kependudukan, seperti KTP dan NIK bermasalah. ‘’Dari 967 penerima bantuan ini, terdapat sekitar 186 lebih bermasalah, karena NIK di KTP dengan KK tak sinkron atau berbeda,’’ ujar Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar, Hj. Made Ambaryati, Selasa (23/4). Menurutnya, semua korban gempa baik yang rusak berat, sedang dan ringan diberikan bantuan jadup. Tadinya, kata dia korban gempa yang diberikan jadup hanya yang rusak berat, namun pihak Kemensos mengubah Peraturan Menteri Sosial, sehingga semua korban gempa diberikan Jadup. Dijelaskan, total penerima bantuan jadup ini mencapai 72 ribu lebih korban gempa, sehingga pihaknya harus turun lagi untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) ke lapangan. Pihaknya pun tengah turun melakukan verivali untuk memastikan data kependudukan masing-masing orang di KK korban gempa. Sebab bantuan ini diberikan per jiwa dengan total Rp 600 ribu. Jumlah bantuan ini diberikan rata-rata Rp 600 ribu, baik yang rusak berat, sedang dan ringan supaya tidak ada kesan pilih kasih. Menurut dia, bantuan jadup ini tidak bisa menggunakan data korban gempa sebelumnya yang sudah diverifikasi sebagai penerima bantuan dana gempa. Karena lanjut dia, bantuan jadup ini diberikan per jiwa, sedangkan bantuan gempa itu per KK. Di samping itu sumber bantuan ini juga berbeda, kalau bantuan dana gempa bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

(Suara NTB/dok)

Hj. Made Ambaryati

Penataan Ruang (PUPR), sedangkan bantuan jadup bersumber dari Kemensos. “Jadi harus di BNI buka buku tabungannya, kalau bantuan dana gempa itu kan di BRI,” jelasnya dia. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar H. Muridun mengatakan pihaknya berharap pihak Dinas Sosial segera berkoordinasi terkait persoalan KK dan KTP. “Silakan Disos berkoordinasi dengan kita, berikan kita data KTP dan KK yang bermasalah itu,” harapnya. Hingga sekarang ini, pihaknya belum mendapatkan data dari Disos Lobar terkait persoalan KTP dan KK penerima bantuan jadup ini, sehingga pihaknya tidak tahu berapa data yang tidak matching tersebut. Menurut dia KK dan KTP harus dipebaharui jika ada perbedaan NIK, pembaharuan bisa dilakukan ke

kantor Camat dan Dukcapil langsung.(her)

Kursi Ketua DPRD

Gerindra dan Golkar Punya Peluang Sama Praya (Suara NTB) Upaya Partai Golkar mempertahankan posisi kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) pada pemilu serentak tahun ini mendapat tantangan serius dari Partai Gerindra. Bahkan tidak menutup kemungkinan, Partai Gerindra bisa keluar sebagai pemenang pemilu di Loteng dan mengambil alih posisi Ketua DPRD Loteng yang sebelumnya diisi Partai Golkar. Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, L. Ramdan, kepada Suara NTB, Selasa (23/4), mengaku, dari hasil kalkulasi perolehan suara sementara, Partai Gerindra berpotensi mengamankan setidaknya 8 kursi DPRD Loteng. Delapan kursi ini berasal dari masing-masing dua kursi di daerah pemilihan (dapil) I (Praya-Praya Tengah) dan dapil III (Pujut-Praya Timur). Sementara empat dapil lainnya, rata-rata satu kursi. Termasuk Dapil IV (Praya Barat-Praya Barat Daya) yang pada pemilu sebelumnya tidak memperoleh kursi, namun kali ini bisa mengamankan satu kursi. “Tapi ini masih sementara. Bisa saja bertambah atau berkurang. Karena memang proses rekapitulasi perolehan suara masih berlangsung,” ujarnya. Untuk figur calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra yang bakal lolos, Ramdan mengaku masih belum bisa diungkap ke publik. Pihaknya memprediksi, kemungkinan besar seluruh caleg petahana berpotensi lolos, namun tidak

(Suara NTB/dok)

H. Muridun

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

H. Azis S Idrus menutup kemungkinan caleg yang baru. Karena secara kualitas, calegcaleg Partai Gerindra hampir merata, baik yang berstatus petahana maupun pendatang baru. Adapun untuk DPRD Provinsi, anggota DPRD Loteng ini menegaskan Partai Gerindra berpotensi mengirim masing-masing satu wakilnya di dua dapil, yakni Dapil 7 maupun Dapil 8. Tapi karena ini masih sementara, bisa saja di dua dapil tersebut mengirim masingmasing dua wakil, karena rata-rata caleg yang bertarung di DPRD Provinsi, merupakan wajah lama. ‘’Sebut saja caleg incumbent, H.L. Jazuli Azhar. Kemudian H.L.Sudiartawan serta H. L. Jidan Hadi di Dapil 8. Sedangkan di Dapil 7 ada Wakil Ketua DPRD Provinsi, L.

L. Ramdan Wirajaya serta Ali Usman yang punya basis masa kuat. Tapi sekali lagi ini masih sementara. Belum final, karena semua bisa berubah tergantung perolehan suara partai politik yang lain,” tambahnya. Sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Golkar Loteng, H. Azis S Idrus, menegaskan untuk DPRD Loteng, pihaknya masih optimis bisa mempertahankan posisi seperti pemilu sebelumnya. Di mana pada pemilu sebelumnya Partai Golkar memperoleh 9 kursi dan hampir semua caleg petahana Partai Golkar saat ini sudah bisa dikatakan aman. “Intinya kita tunggu saja perhitungan suara akhir nantinya. Yang jelas, kalau bicara target kita optimis paling tidak mempertahankan posisi yang diraih sebelumnya,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/her)

Agus Kamarwan

(Suara NTB/her)

H. Ahmad Zaenuri

Sejumlah Caleg Partai Baru Berpeluang Lolos ke DPRD Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) wajah baru diprediksi berpeluang lolos ke DPRD Lombok Barat (Lobar), karena perolehan suara caleg baru ini signifikan di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Beberapa caleg dari partai baru berpeluang lolos, antara lain Partai Berkarya dan Perindo. Sebaliknya, anggota DPRD Lobar yang maju kembali sebagai caleg dipastikan banyak yang akan tumbang, bahkan diperkirakan sekitar 50 persen dari 45 anggota DPRD Lobar akan diisi wajah, alias setengah dari anggotanya tumbang dalam pemilihan legislatif yang digelar beberapa waktu lalu. Ketua DPD Partai Berkarya Lobar, Agus Kamarwan mengaku perolehan suara sementara para caleg Partai Berkarya mampu bersaing dengan caleg dari partai-partai lain. Bahkan dirinya optimis caleg dari Partai Berkarya berpeluang lolos di semua dapil. “Gambarannya bahwa kami masuk aman, lima kursi,” ujarnya, Selasa (23/4). Di semua dapil, tambahnya, baik Dapil I, II, III, IV dan V, Partai Berkarya berpeluang dapat masing-masing satu kursi. Di Dapil I, perolehan suara sejumlah caleg saling kejar-kejaran. Di

Dapil II pun demikian, ada dua caleg yang tengah bertarung bisa lolos. Di Dapil III, perolehan suara diyakini pada posisi ke empat. Caleg Partai Berkarya bernama Deni Asnawi berpeluang lolos. Dapil IV juga diperkirakan bisa diraih satu kursi dan Dapil V juga bisa memperoleh satu kursi. Hingga saat ini, pihaknya belum bisa mengkalkulasikan jumlah keseluruhan suara yang diperoleh Partai Berkarya di Lobar, sebab masing-masing kecamatan masih melakukan pleno. Namun, dari data-data yang sudah muncul, Partai Berkarya bisa aman di lima dapil. Sementara itu, caleg dari PKPI H. Ahmad Zaenuri optimis bisa lolos sebagai anggota DPRD Lobar untuk yang ketiga kalinya. Menurut prediksinya, banyak petahana yang kalah pada pileg kali. “Seperti pengalaman pileg-pileg sebelumnya, banyak petahana yang kalah, bahkan 50 persen lebih gagal,” akunya. Terkait hal ini, Ketua KPU Lobar Bambang Karyono, menilai, adanya saling klaim kemenangan perolehan suara caleg dan parpol ini wajar saja. Namun ia tetap meminta agar semua caleg bisa menunggu hasil pleno dari KPU. “Wajar saja ada saling klaim, tapi tetap hasil resminya menunggu pleno KPU,” jelas dia. Ia belum bisa membeberkan perolehan suara hasil pemilu, sebab saat ini masih berlangsung pleno di tingkat PPK. (her)


SUARA NTB Rabu, 24 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Bupati dan Wabup Pantau Pelaksanaan UNBK dan USBN di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, melakukan monitoring di lima kcamatan wilayah barat Sumbawa. Untuk memastikanpelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP berjalan baik dan lancar. Sementara, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah meninjau keberlangsungan kegiatan USBN SD dan UNBK SMP di sejumlah SDN dan SMP di kecamatan Sumbawa dan Unter Iwes. Bupati Sumbawa yang didampingi Kadis Dikbud Sumbawa, H. Syahril M.Pd dan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Tajuddin S.H, melakukan monitoring di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Alas Barat, Alas, Buer, Utan dan Rhee, Senin (22/4) lalu. Lokasi pertama monitoring di SMAN 1 Alas Barat Bupati meninjau langsung pelaksanaan ujian yang dilaksanakan pada 2 ruangan, dan dilanjutkan dengan meninjau di SMPN 1 Alas, dimana terdapat 244 peserta UNBK, yang menggunakan 2 ruangan ujian. Sekaligus meninjau langsung kondisi sekolah.

(Suara NTB/arn)

TINJAU UNBK - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril meninjau pelaksanaan UNBK di salah satu SMP di wilayah barat Sumbawa (foto kiri). Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah berdialog dengan kepala sekolah di sela sela meninjau pelaksanaan USBN (foto kanan). Dimana terdapat 8 ruangan kelas terdampak gempa yang saat ini sudah diperbaiki dan kondisinya jauh lebih baik karena sudah dikonsepkan tahan gempa. Monitoring dilanjutkan di SMKN

1 Buer, dimana terdapat 220 peserta UNBK yang berasal dari 4 sekolah berbeda, yaitu siswa SMPN 1 dan SMPN 2 Buer, Pondok Pesantren Al-Hikmah Utan, dan siswa SMP Satap Utan. UNBK meng-

gunakan 3 ruangan. Dilanjutkan dengan monitoring di SMPN 1 Utan, dimana terdapat 2 ruangan untuk UNBK dengan peserta sejumlah 178 orang. Lokasi terakhir monitoring yaitu SMPN 1 Rhee, dengan pe-

serta UNBK sebanyak 124 orang yang menggunakan 1 ruangan yang dibagi untuk 3 sesi ujian. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyempatkan untuk berbincang sejenak dengan peserta

ujian, menanyakan kesiapan mereka mengikuti UNBK. “Dari pantauan saya, pelaksanaan UNBK sudah berjalan dengan baik, aman tanpa ada kendala dan Alhamdulillah anak-anak ketika ditanya kesiapannya, 100 persen siap dan bisa mengerjakan soal-soal ujian, karena sebelumnya pihak sekolah sudah memberikan les dan pendalaman materi, saya ucapkan selamat dan sukses untuk anakanakku yang mengikuti UNBK,” ucap Bupati. Selain memantau jalannya ujian, Bupati juga memastikan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan UNBK tidak terkendala khususnya masalah sinyal dan listrik. Bupati berharap dan mendoakan seluruh peserta UNBK semoga lulus dengan nilai baik dan memuaskan. Pada hari yang sama, Wabup juga meninjau pelaksanaan USBN di SDN 6 Sumbawa dan SDN Kerato. Dilanjutkan monitoring UNBK di SMP 1 Unter Iwes. Didampingi Kepala Diskominfotik, sejumlah pejabat Dinas Dikbud, dan camat di wilayah setempat. (arn/*)

Tim Medis Disiagakan untuk Penyelenggara Pemilu Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Kesehatan (Dikes) menyiagakan tim medis di masing-masing kecamatan. Hal ini guna memantau sekaligus memberikan penanganan kesehatan bagi petugas penyelenggara Pemilu yang sedang melakukan rekapitulasi suara. Sekretaris Dikes Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos menyampaikan, pembentukan tim medis ini berawal dari banyaknya keluhan petugas penyelenggara pemilu di lapangan dalam melakukan proses rekapitulasi suara. Dimana pekerjaannya sangat menguras tenaga dan pikiran sehinga membuat kondisi fisiknya menurun. “Karena mereka kerjanya monoton setiap hari, kerja berat non stop, muncul kondisi menjadi lelah, kadang sakit kepala. Dan itu dikeluhkan oleh petugas yang melakukan perhitungan suara di kantor camat. Atas dasar itulah kami membentuk tim medis,” ujarnya. Dijelaskannya, tim yang dibentuk ini bertugas memantau sekaligus mengobati. Hal ini sebagai bentuk pelayanan untuk mendukung para petugas bekerja melakukan rekapitulasi suara. “Memang

(Suara NTB/ind)

LAYANAN KESEHATAN - Tampak tim medis yang sedang memberikan pelayanan kesehatan bagi petugas yang melakukan rekapitulasi suara di Kecamatan Sumbawa. tidak kita bentuk posko di situ, tetapi tim selalu memantau setiap hari. Dan kita bangun komunikasi, ketika ada orang yang kesehatan terganggu bisa dilaporkan untuk diberikan pelayanan kesehatan. Jadi bukan saja memantau tetapi mengobati ketika

ada orang yang terganggu kesehatan. Itulah bentuk pelayanan kami,” terangnya. Sementara ini, lanjutnya, tim sudah mulai bekerja di lapangan. Mereka akan bertugas sampai selesainya proses perhitungan suara di tingkat kecamatan. “Tim sudah mulai action. Dan tim

ini akan bekerja sampai dengan berakhirnya perhitungan suara. Kami pun terus akan memantau dan membangun komunikasi. Harapan kami kalau ada yang kondisi fisiknya menurun, segera diinformasikan untuk kita lakukan tindakan medis,” pungkasnya. (ind/arn/*)

Diduga Kelelahan, Petugas TPS di Sumbawa Meninggal Sumbawa Besar (Suara NTB) Seorang penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sumbawa meninggal dunia, Senin (22/4) lalu sekitar pukul 18.25 Wita. Pahlawan demokrasi yang diketahui bernama Sanapiah Amin tersebut, diduga meninggal akibat kelelahan setelah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa, Aryati, S.Pdi yang dikonfirmasi Selasa (23/4) membenarkan adanya penyelenggara yang meninggal dunia. Penyelenggara tersebut yakni Sanapiah Amin Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 6 Tero, Jotang Beru, Kecamatan Empang. Yang bersangkutan meninggal beberapa hari setelah proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS. Hanya saja pihaknya tidak bisa memastikan korban meninggal akibat kelelahan atau tidak. “Meninggal dalam menjalankan tugas. Meninggal tanggal 22 April, beberapa hari setelah proses pemungutan dan perhitungan suara,” ujarnya. Pihaknya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Sanapiah. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas dedikasinya sebagai penyelenggara Pemilu. Dimana pahlawan demokrasi ini sudah menghantarkan proses demokrasi pemungutan dan perhitungan suara khususnya di TPS 6 Tero, Jotang Beru. “Kami keluarga besar KPU Sumbawa menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pahlawan demokrasi kita yang meninggal dunia sesaat setelah menghantarkan proses demokrasi kita. Kami juga menghaturkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas dedikasinya

sebagai penyelenggara Pemilu,” terangnya. Dijelaskannya, menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu di tahun 2019 sangatlah berat. Karena baru kali ini melaksanakan Pemilu serentak yakni memilih pemimpin eksekutif sekaligus legislatif dalam waktu bersamaan. Prosesnya pun dari pemungutan hingga penghitungan suara sangat menguras energi, tenaga dan pikiran. Sehingga banyak penyelenggara di tingkat kecamatan baik PPK maupun PPS yang mengalami sakit. Karenanya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sumbawa guna memberikan pelayanan medis bagi penyelengara di lapangan. Sehingga penyelenggara dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar. “Saat ini kami masih dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Penyelenggara kita di tingkat kecamatan baik PPK maupun PPS yang sedang melakukan rekapitulasi tidak sedikit yang mengalami sakit. Kemudian kelelahan karena prosesnya sangat menguras tenaga energi dan pikiran. Sehingga kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaen Sumbawa untuk menangani teman penyelenggara mendapat penanganan secara medis. Sehingga mereka kembali menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu,” pungkasnya. (ind)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 23 April 2019

Halaman 7

Waspadai Pergeseran Suara Sesama Caleg Partai Dompu (Suara NTB) Proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2019 diperkirakan akan diwarnai adanya kecurangan. Salah satu kecurangan yang lazim terjadi adalah berpindahnya suara antar sesama Caleg di partai dan Daerah Pemilihan (Dapil) yang sama. H. Mulyadi Jaya, calon anggota legislatif dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) Dompu 1 meliputi Kecamatan Dompu, Pajo dan Huu mengungkapkan dugaan kecurangan semacam itu memang terjadi. Akibat dugaan kecurangan itu, suaranya di beberapa TPS tidak muncul dan beralih ke Caleg lain di internal partainya. “Dugaan kecurangan itu terjadi pada pengisian salinan C1 meja. Itu berhasil diselamatkan setelah dibuka C1

papan,” kata H. Mulyadi Jaya kepada Suara NTB di kantor DPRD Dompu, Senin (22/4). Temuan ini, kata H. Mulyadi Jaya, terjadi pada lebih dari satu TPS. Sehingga dirinya terus mengawal suaranya di beberapa TPS yang dicurigai adanya dugaan penggelembungan suara ke caleg lain. Setelah dilakukan perbaikan, perolehan suaranya terus bertambah dan partainya berpeluang mendapat 3 kursi untuk daerah pemilihan (Dapil) Dompu 1. Terlebih

beberapa partai diduga sengaja menyebarkan informasi perolehan suaranya tinggi. “Kita masih menelusuri, kebetulan saat ini sedang dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK (Kecamatan),” terang H. Mulyadi Jaya. Ketua KPU Dompu, Drs Arifuddin beberapa waktu lalu mengungkapkan, adanya kemungkinan manipulasi data peroleh suara caleg dengan menggeser perolehan suara caleg lain di internal partai. Namun perpindahan

suara ini tidak mungkin terjadi antar partai. Untuk menghindari itu, pihaknya bersama Bawaslu akan memperketat pengawasan serta pengecekan di lapangan. “Masing – masing saksi memiliki salinan C1 meja atau bukti lain, kita langsung buka C1 papan. Kalau C1 papan ndak mungkin keliru karena disaksikan banyak orang saat rekapitulasi dilakukan,” ungkap Arifuddin. Ketika C1 papan masih diragukan, Arifuddin mengaku, pihaknya bisa melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bermasalah. Itu bisa saja terjadi apabila ada komplain dari saksi atau Panwaslu. Saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung

di tingkat Kecamatan selama 5 hari hingga 23 April 2019. Pimpin DPRD Dompu Sementara itu, Partai Nasdem, diperkirakan bakal memimpin DPRD Dompu untuk periode 2019 - 2024 mendatang. Kendati bakal mendapatkan 4 kursi bersama Gerindra dan PKB, Nasdem memimpin perolehan suara se-Kabupaten Dompu. Mantan Ketua KPU Dompu, Rusdiyanto, ST kepada Suara NTB, Selasa (23/4) mengungkapkan, undang - undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hingga saat ini masih berlaku. Perubahan pertama menjadi UU no 2 tahun 2018 hanya dilakukan terkait MPR, DPR, dan DPD RI. Seh-

Kasus DD/ADD Desa Jala, Jaksa Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Desa Jala tahun 2018, masih berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi. Baik dari unsur perangkat desa maupun warga penerima bantuan sosial. Namun, belasan saksi yang sudah dihadirkan rupanya belum cukup untuk meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Masih banyak saksi lain yang perlu dimintai keterangan. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu bahkan berencana menjadwalkan pemeriksaan massal (Suara NTB/jun) para saksi di kantor Camat M. Isa Ansyori Huu. Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari setempat, M. Isa Ansyori, SH., di kantornya, Selasa (23/4). Keputusan untuk melakukan pemeriksaan massal itu dilakukan karena sebagian besar saksi tidak bisa menghadiri panggilannya. Dari banyak alasan mereka cukup dominan yakni mengaku jarak tempuhnya ke Kejari cukup jauh. “Alasan mereka (saksi) kan jauh makanya kita ambil sikap untuk melakukan pemeriksaan disana, kalau tidak di Kantor Desa kemungkinan di Camat,” ungkapnya. Mengacu keterangan belasan saksi yang coba dipelajari dan di ekspose kecil-kecilan bersama tim, diakui ada indikasi penyimpangan DD/ADD oleh oknum Kepala Desa Jala. Seperti misalnya pada item pemberian bantuan RTLH, yang mana dalam penyalurannya diduga tidak sesuai alokasi dalam RAB. Selain agenda pemeriksaan saksi, kehadiraan penyidik pekan depan sekaligus mengecek langsung item penyimpangan lain yang dilaporkan masyarakat. Seperti tanah milik desa untuk kuburan yang justru dibeli oleh pemerintah desa setempat. “Ini juga masalahnya makanya besok juga kita koordinasi dengan BPN mana tanah desa sebenarnya berdasarkan sertifikat awal yang kita punya dan mana tanah yang kemudian dibeli pada pemilik lahan. Untuk tanah ini uangnya sekitar Rp130 juta, belum termasuk RTLH dan item-item lain,” jelasnya. Setelah dipastikan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan rampung dilakukan. M. Isa Ansyori memastikan baru giliran oknum kades yang dilaporkan. Pun tidak menutup kemungkinan yakni pejabat di kantor camat setempat. Karena setiap pencairan DD/ADD jelas melalui rekomendasi camat. “Jadi sudah pasti mereka juga tahu, sehingga tetap akan kita periksa baru kemudian giliran kades,” pungkasnya. (jun)

Pantau UNBK, Bupati Dinda Berharap Kelulusan 100 Persen Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, memantau pelaksanaan hari kedua Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di beberapa sekolah di Kecamatan Bolo, Selasa (23/4) pagi. Dalam monitoring tersebut orang pertama di Pemerintahan Kabupaten Bima ini memantau langsung pada sejumlah SMPN di Kecamatan Bolo. Antara lain SMPN 2, SMPN 4 dan SMPN 1. Bupati mengaku pemantauan langsung tersebut untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para siswa yang mengikuti UNBK agar bisa mengerjakan soal-soal yang telah diberikan. “Memberikan semangat dan motivasi siswa yang mengikuti UNBK,” katanya. Tidak hanya itu pemantauan tersebut lanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan UNBK SMP 2019 berjalan lancar. Pelaksanaannya tidak ada kendala ataupun gangguan. Baik jaringan internet maupun jaringan listrik. “Saya ingin segala sesuatu yang berkaitan dengan UNBK tidak ada kendala ataupun gangguan. Sejauh ini, hari pertama dan hari kedua ini UBNK tidak ada kendala,” katanya. Ibu dua orang ini berharap peserta UBNK di Kabupaten Bima bisa lulus 100 persen dengan mendapatkan nilai terbaik, sehingga dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Mudah-mudahan tahun ini bisa lulus 100 persen dan mendapat nilai terbaik,” harapnya. Sebelum meninggalkan sekolah, Bupati juga mengingatkan pihak sekolah untuk melakukan pemantauan. Memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk terus belajar. “Kami harap pelaksanaan UNBK yang mulai dilaksanakan dari Senin (22/4) dan dijadwalkan berakhir Kamis (25/4) mendatang bisa berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

PANTAU - Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri memantau pelaksanaan UNBK di SMPN 2 Kecamatan Bolo, Selasa (23/4).

ingga penentuan alat kelengkapan Dewan dan pimpinan DPRD diatur dalam undang undang no 17 tahun 2014 ini. Dalam pasal 376 UU ini, kata Rusdianto, secara jelas disebutkan bahwa ketua DPRD Kabupaten / Kota menjadi hak anggota Dewan dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Ketika kursi sama, maka dilihat partai yang memperoleh suara terbanyak. Ketika perolehan suara masih sama, maka dilihat persebaran suara. “Tapi ini mustahil terjadi. Ketika jumlah kursi sama, pasti perolehan partainya berbeda,” ungkap Rusdianto. Rusdianto mengungkapkan, UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur soal Pemilu presiden dan wakil presiden,

DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabulaten/Kota, serta penyelenggara Pemilu. Termasuk yang diatur soal penetapan suara hingga pembagian suara ke dalam kursi Dewan. Pengaturan soal pimpinan Dewan diatur dalam UU no 17 tahun 2014 dan UU no 2 tahun 2018. Sebelumnya, beberapa calon anggota Dewan dan elit pantai di Dompu berpandangan bahwa anggota Dewan Gerindra bakal menjadi Ketua DPRD karena Nasdem sebagai pemenang Pemilu tidak memiliki keterwakilan dari dapil Dompu 3 meliputi Kecamatan Manggelewa dan Kilo. Terlebih Gerindra bersama PKB dan Nasdem diproyeksi memiliki anggota Dewan masing - masing 4 kursi. (ula)

Gudang Disegel, DPPKB Kesulitan Penuhi Kebutuhan Obat Warga Dompu (Suara NTB) Gudang penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, masih disegel rekanan penyedia barang dan jasa konstruksi baja ringan. Akibatnya, untuk pelayanan warga di delapan kecamatan tiap bulan DPPKB terpaksa kucing-kucingan. Mereka mengambil kebutuhan Alokon diamdiam dari pintu belakang. Kadis PPKB Dompu, Gatot Gunawan, Skm, MPPM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/4) membenarkan adanya pengambilan obat dari pintu belakang gudang tersebut. Hal itu terpaksa dilakukan mengingat kebutuhan warga di tiap kecamatan. “Iya kita terpaksa mengambil itu dari pintu belakang karena kebutuhan, serba salah sebenaranya itu kan hak kita cuma ndak mau ribut saja,” kata dia. Menindaklanjuti kebutuhan warga akan alat dan obat kontrasepsi tersebut dirasa serba salah. Jika terang-teran-

AMBIL OBAT – Salah seorang pegawai DPPKB Dompu saat mengambil obat di gudang Alokon yang disegel, Selasa (23/4).

gan dengan membuka paksa segel gudang dikhawatirkan rekanan proyek akan datang membuat keributan. Sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya pasca segel dibongkar paksa DPPKB. Namun, ketika Alokon tidak disalurkan maka imbasnya warga tidak bisa terlayani. Sehingga alternatifnya yakni memenuhi kebutuhan warga secara diam-diam. “Walaupun salah sikap kita itu, ya demi ketenangan dan kenyamanan saja daripada muncul masalah baru nanti,” ujarnya. Disinggung tindaklanjut kontraktor atas surat perjanjiannya untuk melunasi piutang pada rekanan usai Pemilu, Gatot Gunawan mengaku belum mengetahui pasti perkembangannya. Upaya mempertanyakan via telepon sudah beberapa kali dilakukan. Tetapi tak pernah bisa dihubungi. Untuk itu, ia meminta Kabid KB-nya untuk menemui dua pihak yang tengah bersitegang tersebut. Jangan sampai kasus ini berbuntut panjang pada tidak maksimalnya pelayanan ke masyarakat. “Saya minta bantuan dia (Kabid KB) untuk menghubungi kontraktor dan pemilik barang itu bagaimana kejelasannya. Karena perjanjian kemarin selesai pemilu ini piutangnya akan dibayar,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Pegawai KPH ARS Dikeroyok Kota Bima Terduga Pelaku Perambahan Hutan akan Gelar Simulasi

Dompu (Suara NTB) Irham Ramadhan, petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS) babak belur dikeroyok warga, Senin (22/4) sekitar Pukul 11.00 Wita. Pengeroyokan terjadi saat korban dan lima rekannya menemui puluhan warga yang tengah melakukan perambahan hutan untuk area pemukiman. Tepatnya di kawasan hutan RTK 55 Desa Madaprama Kecamatan Woja. Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim (KSDAE) KPH ARS, Ir. Iswanto dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya pengeroyokan salah seorang petugasnya tersebut. Bermula pada Jumat 19 April lalu, ketika puluhan warga menebang pepohonan yang ada didalam kawasan hutan. Beberapa orang petugasnya datang meminta aktivitas itu segera dihentikan. Bukannya

diindahkan mereka justru makin luluasa menebang bahkan sampai mengapling khusus kawasan hutan tersebut. Reaksi itu kemudian ditindak lanjutinya dengan mengirim enam orang petugas KPH ARS, Senin (22/4) kemarin. Tujuannya mengajak warga berdialog terkait persoalan ini di kantor KPH. Namun rupanya permintaan itu tak juga mau digubris. “Selesai memberi pengarahan anggota kami mengambil gambar, spontan warga merebut HP-nya, karena tidak dikasi terjadilah pemukulan,” ungkapnya. Tak berhenti disana, penganiayaan itu berlanjut oleh sekitar 30 orang warga yang berada di lokasi. Akibatnya, Irham Ramadhan menderita luka serius dibagian wajah dan sekujur tubuhnya. Menjumpai reaksi warga itu rekan sasama petugas langsung berusaha mengamankan korban dan melarikannya ke rumah sa-

kit untuk perawatan intensif. “Mudah-mudahan bisa sembuh ini karena sekarang lagi di opname di rumah sakit,” ujarnya. Dijelaskan Iswanto, perambahan kawasan hutan dilakukan masyarakat untuk dibuat area pemukiman. Sebab disekitar itu sudah ada beberapa orang warga yang membangun rumah. Dari luas 3 Ha lebih RTK 55 yang targetnya akan dirambah total oleh warga, baru sebagian kecil yang sudah ditebangi pepohonannya. Dan atas kasus itu pihaknya sudah melapor ke Mapolsek Woja agar para pelaku segera ditangkap. Terlebih meminta instansi terkait untuk ikut membantu agar kegiatan merusak kawasan tersebut tidak dilanjutkan masyarakat. “Tindak pidananya sudah kita laporkan ke Polsek Woja. Termasuk berkoordinasi dengan Polres Dompu dan Kodim untuk mengamankan area RTK 55 ini,” pungkasnya. (jun)

Diduga Rabies, Warga Cempi Jaya Diisolasi di RSUD Dompu (Suara NTB) Arif Rahman (17) warga Cempi Jaya Kecamatan Huu harus dirawat intensif di ruang isolasi RSUD Dompu setelah menderita sakit yang menyerupai rabies. Dugaan rabies dikuatkan dengan riwayat bahwa empat bulan lalu ia digigit anjing di Desa Kempo. Gunawan, A.Md.Kep Humas RSUD Dompu kepada Suara NTB, Selasa (23/4/2019) kemarin mengatakan, gejala berupa takut air, takut angin, dan takut cahaya dirasakan Arif Rahman sejak di rumahnya sehari sebelum dilarikan ke Puskesmas Rasabou dan dirujuk ke RSUD. “Sesuai protap, kita langsung masukan ke ruang isolasi,” katanya. Arif Rahman dirujuk ke RSUD sejak Minggu (21/4/ 2019) sore dan langsung ditan-

(Suara NTB/ula)

Gunawan gani secara medis. Kendati telah dipasangi cairan infus, tetap saja terlepas karena Arif

memberontak karena gejala sakit yang dideritanya. “Dia berontak sampai terlepas infusnya,” terangnya. Hingga saat ini, kata Gunawan, gejala rabies masih dialami Arif Rahman sehingga belum dikeluarkan dari ruang isolasi. “Kondisinya masih dengan gejala penderita rabies. Takut air, takut angin dan takut cahaya,” ungkap Gunawan. Dugaan kuat Arif menderita rabies karena ia memiliki riwayat digigit anjing empat bulan lalu di Kempo. Ia juga sudah mendapat vaksin oleh jajaran Dinas Kesehatan. Namun vaksin yang diberikan diduga tidak mampu mengobati virus rabies yang terlanjur menyerang otaknya. Hingga saat ini, korban gigitan anjing di Dompu hampir seribu orang. (ula)

Gempa Bumi

Kota Bima (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima berencana akan menggelar simulasi kebencanaan atau evakuasi pada saat terjadinya bencana gempa bumi, Jum’at (26/4) mendatang. Kepala BPBD Kota Bima Ir. H. Syarafuddin, MM, mengatakan simulasi tersebut memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2019. Untuk Kota Bima, kata dia, jenis bencana yang akan disimulasikan yakni gempa bumi. “Simulasi kebencanaan atau evakuasi mandiri ini serentak di seluruh Indonesia memperingati HKBN 2019. Kita di Kota Bima akan simulasi bencana gempa bumi,” katanya, Selasa (23/4). Diakuinya, pada saat simulasi tersebut akan dibunyikan sirine yang ditempatkan 13 lokasi di wilayah Kota Bima. Seperti di Lapangan Pahlawan Raba, Kantor Walikota, Puskesmas Rasanae Timur, Lapangan Serasuba, Terminal Dara dan Pelabuhan Bima. “Saat simulasi juga akan dibunyikan bel sekolah, kantor, pengeras suara dan bunyi lainnya sebagai tanda bencana gempa bumi,” kata Syarafuddin. Diakuinya sirine akan dibunyikan selama satu menit penuh. Masyarakat yang mendengarkan bunyi sirine diharapkan agar segera melakukan langkah-langkah evakuasi mandiri. Kata dia, jika berada di dalam ruangan, tindakan perlindungan yang diambil adalah mencari perlindungan dibawah meja yang kokoh atau benda lain yang kecil kemungkinan jatuh, sampai keadaan aman. “Bila tidak memungkinkan

(Suara NTB/Uki)

Syarafuddin agar mencari perlindungan dekat dasar dinding dan melindungi kepala dengan tangan atau benda lain,” katanya. Namun apabila berada di luar ruangan. Masyarakat disarankan untuk mencari tempat terbuka yang jauh dari bangunan, tiang listrik maupun pohon-pohon atau benda lain yang mudah tumbang. “Jika sedang mengemudi, agar berhenti. Namun tetap berada dalam mobil, jauhi jembatan, pohon-pohon atau benda lain yang mudah tumbang,” katanya. Kemudian lanjutnya, apabila berada di pegunungan masyarakat mewaspadai bebatuan yang jatuh dari atas. Kalaupun berada di pantai agar pergi ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan laut. Karena setelah gempa air laut surut, itu menandakan akan terjadi tsunami. “Untuk itu kami berharap seluruh masyarakat Kota Bima bisa berpartisipasi dalam simulasi Gempa Bumi ini,” harap Syarafuddin. (uki)


Rabu, 24 April 2019

SUARA NTB

Halaman 8


SUARA NTB

Rabu, 24 April 2019

Halaman 9

Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menetapkan sedikitnya 800 fasilitator untuk mempercepat penanganan rumah rusak berat akibat gempa. Sabtu (20/4) lalu di Lapangan Sangkareang Mataram, ratusan fasilitator tersebut dilepas Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. Para fasilitaor itu sebelumnya berstatus sebagai Rekompak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun status rekompak dihapus dan diganti dengan fasilitator terpadu. Akhirnya PUPR menyerahkan seluruh tenaga Rekompak itu kepada BPBD di bawah komando langsung Gubernur NTB. Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB mengingatkan, syarat fasilitator hebat adalah harus memiliki kemampuan untuk mendengar keluhan korban gempa yang rumahnya rusak. Tidak hanya mendengar, juga merespon dengan tindakan penyelesaian. “Sukses tidaknya fasilitator di lapangan tergantung dari seberapa jauh kemampuan untuk mendengar

semua keluhan masyarakat yang rumahnya rusak terdampak gempa,” ungkap Gubernur. Disarankannya, agar para fasilitator bekerja penuh pengabdian kepada masyarakat korban gempa yang dilanda kesusahan. Tugas berat menanti para fasilitor yang akan berjibaku di lapangan. Mengingat dari 187.000 rumah rusak, baru sebesar 32.000 tertantangani. “Dituntut kerja ikhlas untuk membantu pekerjaan berat ini,” sarannya. Apel dihadiri Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum, Rektor Ummat H. Arsyad Abd. Gani selaku konsultan manajemen penanganan gempa. Selain fasilitator utusan PUPR, hadir juga para fasilitator dari unsur TNI dan Polri. Mereka akan bergabung dengan 3.337 fasilitator lainnya yang sudah mengerjakan rumah rusak ringan dan sedang. Sementara Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Mohammad Rum menjelaskan, apel tersebut sebagai bentuk pengambil alihan secara resmi penanganan rumah

rusak berat yang selama ini di bawah kendali Kementerian PUPR. “Pada tanggal 1 April 2019 kemarin sudah ada penyerahan pelimpahan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi NTB. Sehingga kami mengundang kembali para fasilitator rusak berat yang direkrut dari umum, orang lokal di NTB,” jelasnya. Sedangkan yang rusak sedang dan ringan, hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya sebab masih dalam kendali Pemeritah Provinsi NTB. Sementara Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani di hadapan seluruh fasiliator TNI mendorong hal sama.

Danrem memberikan instruksi agar dalam pelaksanaan proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) berjalan lancar dan tidak kaku dalam membantu rakyat. Setelah apel gabungan, dilaksanakan penandatangan kontrak kerja fasilitator rumah rusak berat dengan pemerintah daerah di tujuh Kabupaten/ Kota yang terdampak gempa. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

800 Fasilitator Dikerahkan untuk Percepatan Penanganan Rumah Rusak Berat

CEK KESIAPAN - Gubernur NTB, H. Zulkeiflimansyah saat mengecek kesiapan fasilitator sipil,TNI dan Polri di Lapangan Sangkareang Mataram, Sabtu lalu.

PIMPIN UPACARA Gubernur NTB, H. Zulkeiflimansyah saat memimpin upacara pelepasan 800 fasilitator. APEL - Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Mohammad Rum (dua dari kiri) bersama unsur TNI, Polri, konsultan manajemen saat apel pelepasan fasilitator.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ars)

BERI SEMANGAT - Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani beri semangat fasilitator dari unsur TNI

Infografis update pembangunan rumah rusak dampak gempa


PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 24 April 2019

Halaman 10

Sinergi Literasi Informasi

Dibutuhkan Dukungan Pemerintah SMP di Kota Mataram yang masih melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) mengharapkan adanya intervensi dari pemerintah jika benar-benar ingin semua SMP melaksanakan UN berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2020. Atau adanya payung hukum untuk mendukung pelaksanaan UNBK. Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/ 4) mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan dari Pemerintah Kota Mat(Suara NTB/dok) aram. Ia berharap adanya inSuraji tervensi dari pemerintah jika menginginkan semua SMP melaksanakan UNBK. Intervensi itu berupa adanya bantuan atau kebijakan tertentu yang memudahkan sekolah menyiapkan diri. “Intervensi itu berupa adanya bantuan dari pemerintah atau payung hukum agar SMP bisa menumpang di sekolah tertentu,” katanya. Seperti diketahui, berdasarkan data UN yang diperoleh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, persentase SMP di Kota Mataram yang mengikuti UNBK hanya 51 persen. Dengan SMP negeri yang mengikuti UNBK sebanyak 9 sekolah, dan SMP negeri yang mengikuti UNKP sebanyak 15 sekolah. Sedangkan untuk SMP swasta, sebanyak 13 sekolah mengikuti UNBK, dan enam sekolah mengikuti UNKP. Suraji mengharapkan adanya bantuan peralatan penunjang UNBK bagi sekolah yang belum mengikuti UNBK, seperti bantuan server dan komputer atau laptop. Jika pilihan menggabung dengan sekolah lain, dibutuhkan juga payung hukum yang mendukung pelaksanaan UNBK bisa menggabung dengan sekolah tertentu. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., meyaikini seluruh SMP di Kota Mataram bisa melaksanakan UNBK. Pihaknya akan menyiapkan infrastruktur UNBK sejak dini. Menurutnya, infrastruktur pendukung UNBK seperti komputer atau laptop tidak harus dibeli sekolah, SMP di Kota Mataram bisa meminjam ke SMA dan SMK. Fatwir menegaskan, tidak ada lagi kepala sekolah melibatkan orang tua dalam pengadaan sarana UNBK. terkait persiapan sarana lainnya seperti server dan sarana penunjang lainnya, sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Silakan kepala sekolah berkolaborasi dengan manajemen di Dinas Pendidikan. Tahun depan insya Allah 100 persen sekolah laksanakan UNBK,” tegasnya. (ron)

Antisipasi Kebocoran

Soal USBN Dititip di Kantor Polisi Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD telah mulai dilaksanakan serentak, Senin (22/4). Sama seperti tahun lalu, soal USBN SD kembali dititipkan di kantor polisi. Langkah tersebut untuk alasan keamanan.“Hari ini, naskah soal ujian USBN didistribusikan. Naskah soal dititipkan di kantor polisi dan baru diambil saat menjelang pelaksanaan ujian nasional,” kata Kasubbag TU UPT. Dikbud Kecamatan Kediri, Lombok Barat (Lobar), Hasmuin, M.Sos, Selasa (23/4) pagi. USBN SD dilaksanakan pada 22 hingga 24 April 2019. Ratusan murid SD di Kecamatan Kediri, Lobar mengikuti USBN. Mereka tersebar di 26 SD negeri, 2 SD swasta/SD Islam dan 8 Madrasah Ibtidaiyah. Diakuinya, dititipkan naskah soal USBN di Polsek Kediri untuk memudahkan pengamanan agar tidak ada kebocoran soal. Selanjutnya, soal USBN diambil pihak sekolah saat menjelang pelaksanaan ujian nasional dengan dikawal oleh aparat polisi setiap hari. “Jadi setiap pagi perwakilan sekolah harus mengambil naskah soal sendiri ke Polsek Kediri untuk setiap mata pelajaran. Nanti kita serah terima soal disaksikan kepolisian dengan berita acara,” ungkap Hasmuin. Hasmuin berharap pelaksanaan USBN SD di Kecamatan Kediri dapat berjalan aman dan lancar serta hasilnya memuaskan. Pemerintah daerah optimistis hasil USBN peserta di Kecamatan Kediri akan menggembirakan. Pelaksanaan USBN, ujarnya, merupakan ujian akhir bagi murid SD. Penilaian USBN adalah evaluasi terakhir bagi murid. Lulus tidaknya mereka tergantung dari nilai USBN yang mereka peroleh. Pada hari kedua USBN hari ini, mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika. Soalnya terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Sedang pada Rabu 24 April, mata pelajaran yang diujikan adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Isinya adalah 35 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Semua mata pelajaran punya waktu pengerjaan 120 menit alias 2 jam. (dys)

(Suara NTB/ist)

KAWAL - Aparat kepolisian sedang mengawal distribusi naskah soal USBN SD se Kecamatan Kediri, Selasa (23/4) pagi.

UPT Perpustakaan Ummat Gandeng Badan Perpusda NTB

(Suara NTB/ist)

KERJASAMA - Penandatanganan kerjasama antara Kepala UPT Perpustakaan Ummat Iskandar dengan Kepala Badan Perpusda NTB H. Manggaukang Raba.

Mataram (Suara NTB) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menjalin kerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) NTB. Tujuannya untuk penguatan sumber daya bidang perpustakaan dan mendukung program Gubernur NTB dalam upaya penguatan literasi informasi. Penandatanganan kerjasama berlangsung tanggal 22 April 2019 antara Kepala UPT Perpustakaan Ummat Iskandar, S.Sos.,MA., dan Kepala Perpusda NTB Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM. Dijelaskan Iskandar, poin kerjasama yang dilakukan ber-

kaitan dengan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan. “Kerjasama ini penting mengingat kami dan Perpusda merupakan lembaga yang salah tugasnya adalah meningkatkan literasi informasi masyarakat,” jelas Iskandar, Selasa (23/4). Mengingat posisi Perpusda yang begitu strategis dalam fungsinya sebagai penyedian informasi, pihaknya berharap ke depannya kerjasama akan terus ditingkakan. Selain soal pengembangan SDM dan pengelolaan perpustakaan, juga masuk pada ranah pendidikan

literasi pada masyarakat. Terlebih, dengan melihat kondisi literasi masyarakat sangat mudah terjebak pada konsumsi dan penyebaran informasi-informasi hoaks. Sebenarnya di internal mahasiswa Ummat, upaya literasi ini sudah dilakukan UPT Perpustakaan dengan terus mengadvokasi literasi informasi. Polanya melalui penyelenggaraan pelatihan yang berhubungan dengan trik dan strategi penelusuran informasi. “Sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran informasi yang benar benar kredibel dan bisa digunakan sebagai basis data ilmiah dan terhindar dari informasi hoaks,” harap Iskandar. (ars/*)

Disdik Antisipasi Kecurangan UNKP SMP Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengantisipasi kecurangan di Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Salah satunya dengan cara menyimpan soal UNKP di polsek dan soal baru diambil satu jam sebelum UNKP dimulai. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., pada Selasa (23/4) mengatakan, soal UNKP disimpan di polsek. Salah satu cara pihaknya agar tidak terjadi kecurangan atau kebocoran soal yaitu soal UNKP baru bisa diambil satu jam sebelum ujian dimulai. “Soal UNKP disimpan di polsek agar lebih aman. Soal baru diambil satu jam sebelum ujian dimulai,” kata Taufik. Taufik mengatakan pelaksanaan UN SMP di Kota Mataram sejak Senin (22/4) sampai dengan Selasa (23/4) relatif berjalan aman dan lancar. Pihaknya belum menerima laporan adanya kendala yang terjadi di sekolah. Sementara itu, terkait soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

SD, soal disimpan di Gugus. Terpisah, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin mengatakan pelaksanaan UNKP SMP berjalan dengan lancar. Pelaksanaan UNKP di SMPN 16 Mataram juga dipantau oleh pihak Polsek Cakranegara, pengawas, dan dari Disdik Kota Mataram. “Sejauh ini tidak ada kendala,” katanya. Suraji mengatakan soal UNKP diambil setiap hari di Polsek Cakranegara sebelum UNKP dengan berita acara pengambilan. Soal dikirim pada Sabtu (20/4) dari kantor Pos ke Polsek, kemudian setiap harinya sekolah mengambil di Polsek. UNKP SMP dimulai pada pukul 10.30 Wita. Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22

(Suara NTB/ron)

UJIAN - Para siswa SMPN 16 Mataram tengah menyelesaikan soal UNKP, pada Selasa (23/4). sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-teturut yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Di SMPN 16 Mataram ada

Kemenristek Dikti Dorong Kampus Perluas Kreativitas Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Kampus harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pengembangan kreativitas mahasiswa terutama di bidang sains dan teknologi. Tanpa adanya ruang itu, kampus berarti belum mampu maju. Oleh sebabnya, menjadi kewajiban bagi kampus memperluas ruang kreativitas bagi mahasiswanya. Demikian disampaikan Kasubdit Bidang Penalaran dan Kreativitas Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Dr. Wisnu Fitrianto, saat membuka Kontes Robot Indonesia Regional IV di auditorium Universitas Mataram, Selasa (23/4) pagi. Adanya lomba Kontes Robot yang digelar pihaknya adalah sebagai ruang pengembangan kreativitas mahasiswa. Di sisi lain, pelaksanaan Kontes Robot merupakan wujud keberhasilan pengembangan bidang riset dan sains Kemenristek Dikti. “Ini adalah wujud implementasi Ristek Dikti selain itu juga wujud kemajuan ilmu pengetahuan,” ungkapnya. Dikatakan juga bahwa pengembangan teknologi saat ini sangat cepat, baik secara fungsional maupun aplikatif. Dorongan pengembangan teknologi dalam kehidupan manusia menjadi suatu tuntutan, karenanya dapat dimanfaatkan sangat efektivitas. “Robot itu tidak saja wujud produk tapi juga inovasi yang harus dikembangkan. Indikator Dikti meningkatkan mahasiswa berprestasi tetap kita tingkatkan,” sebutnya. Dia berharap melalui ko-

(Suara NTB/dys)

SIAPKAN - Peserta kontes sedang mempersiapkan robot sebelum bertanding di Auditorium Yusuf Abubakar Unram, Selasa (23/4). mpetisi Kontes Robot mampu dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan kekompakan, membangun tim satu sama lain, sehingga bisa jadi miniatur bahwa kampus bisa menghasilkan produk dari berbagai disiplin ilmu melalui kerja tim. Di akhir sambutan, pihaknya juga mengajak agar seluruh perguruan tinggi membangun generasi emas berprestasi dan berakhlak mulia. Sehingga terbangun suatu gerakan berjamaah untuk mewujudkan kualitas SDM sebagai investasi. Sementara Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., dalam sambutannya menyebut kemampuan mahasiswa dalam membuat robot sangat luar biasa. Ini sebagai pertanda mereka punya kemampuan pada tiga mata pelajaran, yakni sains, teknologi, dan matematika. “Malaysia menyiapkan anggaran yang besar untuk pengembangan sains karena menyadari betapa penting sains dalam ke-

hidupan,” sambungnya. Untuk itu, katanya, adanya Kontes Robot ini adalah bagian dari output atau sebagai cara pemerintah mengevaluasi sejauhmana keberhasilan yang dilakukan untuk mengajari generasi muda. “Terima kasih telah menunjuk NTB menjadi tuan rumah. Pasti akan berdampak positif bagi anak anak untuk memotivasi mereka,” ungkap Rosiady. Mewakili Rektor, Wakil Rektor I Unram H. Agusdin, berharap agar Kontes Robot dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah pusat memberikan kepercayaan lagi di masa mendatang untuk menyelenggarakan even tingkat nasional lainnya. “Bagaimana menumbuhkan kreativitas dalam menunjang kinerja perguruan tinggi. Kontes robot ini merupakan salah satu komponen penilaian perguruan tinggi. Unram berada di urutan ke 33 dari perguruan tinggi seluruh Indonesia,” sebutnya. (dys)

sebanyak 145 siswa kelas IX yang mengikuti UNKP tahun 2019 ini. Pelasanaan UNKP dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan 12.30 wita. Pelaksanaan UNKP di SMPN 16 Mataram menggunakan dela-

pan ruangan. Suraji berharap siswa meraih hasil yang bagus dalam pelaksanaan UNKP tahun ini. “Mudahan dua hari ke depan anak-anak sehat semua dan bisa menyelesaikan UNKP,” harapnya. (ron)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) kan siswa umum,” katanya. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Sekolah Luar Biasa Negeri Sedangkan bagi siswa yang 123456789012345678901234567890121 (SLBN) 2 Mataram melak- mengalami hambatan intele123456789012345678901234567890121 sanakan Ujian Nasional Ker- ktual mengerjakan 35 soal. 30 123456789012345678901234567890121 tas Pensil (UNKP) untuk jen- soal berupa pilihan ganda, dan 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 jang SMPLB mulai dari Se- lima soal berupa isian singkat. 123456789012345678901234567890121 nin (22/4) sampai dengan Ka- Soal pilihan ganda kategori 123456789012345678901234567890121 mis (25/4) besok. sebanyak em- ringan memberikan tiga pili123456789012345678901234567890121 pat orang siswa berkebutuhan han jawaban, sedangkan soal 123456789012345678901234567890121 khusus kelas IX di SLBN 2 pilihan ganda kategori sedang 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram mengikuti UNKP. dan sulit berisikan dua pili123456789012345678901234567890121 Kepala SLBN 2 Mataram, han jawaban. 123456789012345678901234567890121 Winarna, M.Pd., ditemui di Pihaknya juga memper123456789012345678901234567890121 sela-sela pelaksanaan UNKP siapkan siswa dalam mengiku123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 SMPLB mengatakan, seban- ti UNKP SMPLB ini. Tambah123456789012345678901234567890121 yak 10 siswa Kelas IX di SLBN an jam pelajaran atau bimbin123456789012345678901234567890121 2 Mataram. Sebanyak empat gan belajar dilaksanakan set123456789012345678901234567890121 siswa tunarungu mengikuti elah berakhirnya jam pelaja123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 UNKP di SLBN 2 Mataram. ran reguler. Tambahan pelaja123456789012345678901234567890121 Sementara enam orang lain- ran itu diberikan selama tiga 123456789012345678901234567890121 nya mengikuti ujian sekolah, bulan, dari hari Senin sampai 123456789012345678901234567890121 dengan rincian lima orang dengan hari Kamis untuk se123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 mengalami hambatan intele- mua mata pelajaran yang di123456789012345678901234567890121 ktual dan satu orang autis. ujikan di UNKP SMPLB. 123456789012345678901234567890121 “Soal untuk UNKP lang- “Walaupun siswa tidak UN 123456789012345678901234567890121 sung dari pusat dengan 40 soal. pun, kita ikutkan, kita meng123456789012345678901234567890121 Secara umum jadwal pelak- adaptasi sistem itu, sejauh 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 sanaan dan teknis penyimpan- mana adaptasi dari anak kita 123456789012345678901234567890121 an soal UNKP sama dengan sesuaikan,” katanya. 123456789012345678901234567890121 sekolah lainnya, yaitu dimuWinarna berharap anak123456789012345678901234567890121 lai pukul 10.30 sampai 12.30 anak bisa mengerjakan soal 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Wita, dan soal disimpan di dengan baik dan bisa lulus. 123456789012345678901234567890121 Ia juga mengharapkan empat Polsek,” kata Winarna. 123456789012345678901234567890121 Winarna menjelaskan, orang siswa itu bisa melan123456789012345678901234567890121 yang membedakan, siswa jutkan ke sekolah inklusi. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 tunarungu terkendala penden- “Tapi nanti kita diskusikan 123456789012345678901234567890121 garan dan hambatan komuni- dengan orang tua dan anakn123456789012345678901234567890121 kasi bicara. Soal bagi siswa ya sendiri, kalau tetap 123456789012345678901234567890121 tunarungu lebih banyak visu- melanjutkan di SLBN 2 Ma123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 al dan gambar. “Biasanya soal taram, kita harus terima,” 123456789012345678901234567890121 juga lebih singkat dibanding- pungkasnya. (ron) 123456789012345678901234567890121

Empat Siswa SLBN 2 Mataram Ikuti UNKP

Peringati Hari Kartini

Upaya KB -TK Putra 1 Mataram Perkenalkan Sosok Kartini pada Anak Didik

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Peserta didik KB-TK Putra I Mataram berpose bersama para pendidik usai memperingati Hari Kartini di halaman sekolah, Senin (22/4) lalu.

Mataram (Suara NTB) Kelompok Belajar – Taman Kanak-kanak (KB-TK) Putra I Mataram memperingati Hari Kartini, Senin (22/4). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sosok Kartini pada peserta didik serta dapat belajar dan meneladani semangat ibu kartini Tahun ini, ujar Kepala KBTK Putra I Mataram Hj. Yuniarti, pihaknya ingin menjadikan peringatan Hari Kartini dengan tujuan bagaimana menjadikan ibu sebagai Kartini anak anak di rumah, dan guru sebagai Kartini di sekolah dengan tema “Sebening Cinta dan Doa Untukmu Ibu”. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan menyambut hari Lingkungan Hidup sebagai ben-

tuk partisipasi sebagai sekolah yang mendukung zero waste. Sebelum puncak acara Hari Kartini,ujarnya,berlangsungacara Lomba Mewarnai dengan Tema Lingkungan Sekolah, di mana dengan kegiatan ini anak-anak dapat menjaga dan melindungi sekolah dari segala plastik alias mengurangi penggunaan plastik sebagai pola hidup sehat di sekolah. ‘’Kita berharap dengan kegiatan peringatan Hari Kartini ini anak anak dapat belajar dan menjadikan Kartini sebagai motivasi dalam mengejar cita cita, terutama pada lingkup paling kecil. Tidak lain tidak bukan adalah Kartini dalam kehidupan sehari-harinya yakni ibu mereka di rumah,’’ harapnya. (r)


Rabu, 24 April 2019

SUARA NTB

Sejumlah Kekurangan UNBK Masih Ditemukan Taliwang (Suara NTB) Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menemukan sejumlah kekurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP yang sedang berlangsung. “Kami sudah turun melakukan pemantauan hari ini di beberapa sekolah dan ada beberapa catatan yang kami temukan dan perlu dievaluasi kemudian hari,” kata Sekretaris Dewan Pendidikan KSB, Agus Irawan Syahmi, Selasa (22/4). Kekurangan yang paling banyak ditemukan, kata Agus, adalah perangkat komputer. Di beberapa sekolah ada yang hanya memiliki komputer kurang dari 20 unit. Hal ini membuat sekolah terpaksa meminjam perangkat tambahan dari luar. Bahkan ada siswa membawa sendiri berupa laptop hingga tablet. “Misalnya di SMP 6 Taliwang. Sekolah meminjam beberapa unit laptop padahal peserta yang ujian lebih dari 100 siswa,” urainya. Kekurangan unit komputer itu, membuat siswa tidak dapat meggelar ujian serentak. Pihak sekolah pun harus membagi jadwal perhari lebih dari satu kali pertemuan ujian. “Ada yang sampai tiga kali pertemuan itu sekali pertemuan lebih dari 40 siswa,” papar Agus yang akrab disapa Ais ini. Tidak seragamnya unit komputer yang digunakan saat ujian itu, kata Ais menambah persoalan. Karena tiap unit tidak memiliki spesifikasi yang sama. Hal ini mempengaruhi kecepatan perangkat mengolah data hasil

jawaban para siswa. “Ujian ini kan berbasis internet. Jadi soalsoal yang dijawab siswa secara online sehingga kalau spek komputer atau laptopnya rendah maka kemampuannya juga lambat,” urainya seraya menambahkan para siswa yang menggunakan tablet lebih mendapat kesulitan lagi. “Yang pakai tablet mereka harus melakukan zoom (memperbesar) tulisan soal-soalnya baru bisa dibaca jelas. Dan itu menghabiskan waktu siswa,” sambung Ais. Selanjutnya persoalan server. Ais menyebutkan, beberapa sekolah ada yang hanya mengandalkan 1 unit server. Padahal tiap server hanya optimal menangani sebanyak 20 unit komputer. “Lebih dari 20 unit servernya akan lelet karena soal-soal online itu kapasitasnya besar,” paparnya. Terakhir persoalan kemampuan siswa mengoperasikan peralatan komputer. Ais menyatakan, banyak siswa yang tidak bisa menggunakan komputer. “Ada siswa MTS yang menumpang ujian di Taliwang sini. Mereka memegang mouse saja kaku,” ungkapnya. Ke depan persoalan tersebut, sambung Ais harus segera dituntaskan. Pemda KSB melalui Dinas Dikpora harus memulai dengan menyeragamkan perangkat komputer yang akan digunakan untuk ujian. “Nah untuk membiasakan siswa menggunakan komputer, harapan kami sekolah mulai menerapkan sistem pembelajaran seluruh mata pelajaran berbasis komputer,” tukasnya. (bug)

Halaman 11

Reza Optimis Rebut Tiket PON XX/2020 Mataram (Suara NTB) Atlet tenis meja NTB, Reza Amanda Aulia mengaku optimis menatap Prakualifikasi-PON Tenis Meja di Jakarta bulan September 2019. Atlet asal Kota Mataram ini yakin bisa meraih tiket mengikuti PON XX di Papua tahun 2020. Diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini Reza Amanda Aulia yang biasa disapa Reza mengatakan rasa optimisnya untuk meraih tiket PON XX/ 2020 cukup beralasan. Pasalnya dia pernah punya pengalaman meraih tiket mengikuti PON 2016. “Di Pra-PON sebelumnya saya pernah meraih tiket PON

2016. Dari pengalaman tahun lalu itu saya yakin bisa meraih tiket PON 2020,” ucapnya. Untuk meraih tiket PON, Reza mengaku harus bisa merebut posisi 16 besar di PraPON 2019. Namun berdasarkan pengalaman mengikuti event nasional, Reza mengaku sudah mampu menembus peringkat delapan besar nasion-

al. Apalagi persaingan di PraPON 2019 akan kuah lebih mudah dari Prakualifikasi PON sebelumnya. Menurut Reza, tampil di Pra-PON tahun 2019 akan jauh lebih mudah dibanding Pra-PON sebelumnya, sebab atlet yang tampil di Pra-PON tahun 2019 akan dibatasi usianya, yakni maksimal 25

tahun. Berbeda dengan PraPON tahun 2015 melibatkan atlet-atlet senior tanpa ada batasnya usia. Dengan adanya batasan usia, serta dengan memiliki segudang pengalaman tampil di level nasional ditahan lalu, atlet berusia 20 tahun ini optimis bisa meraih posisi delapan besar nasional. Itu artinya peluang meraih tiket PON 2020 cukup terbuka bagi peraih medali emas di Selekda atlet Pra-PON tenis meja NTB tahun 2019 ini. (fan)

Sejumlah Petahana Dapil IV Siap Lanjutkan Pengabdian SumbawaBesar(SuaraNTB)– Sebagian besar Caleg Petahana (incumbent) yang bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil IV) Sumbawa, berpeluang besar kembali menduduki kursi DPRD Sumbawa. Hal itu terlihat dari penghitungan suara sementara tim internal Parpol. Mereka siap melanjutan pengabdian dan berjanji tetap amanah dengan kerja nyata untuk masyarakat yang mereka wakili. Seperti A. Rafiq, Caleg Petahana yang juga Ketua DPC PDI-P Sumbawa ini, dari hasil perolehan suara sementara partainya di Dapil IV, berpeluang besar meraup dua kursi. Dengan suara Caleg tertinggi, A. Rafiq dan Gitta Lesbano. Namun, Rafiq menegaskan perolehan dua kursi PDIP di Dapil IV berkat kerja keras seluruh Caleg PDI-P. “Ini berkat kerja keras seluruh Caleg PDI-P yang ada di Dapil IV. Kami juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat di Dapil IV yang telah melabuhkan kepercayaan kepada kami. Insya Allah kami akan amanah,” terangnya. Caleg petahana lain yang

A. Rafiq Salman Salman Alfaridzi Alfaridzi diprediksi lolos, Berlian Rayes, yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa. Sebagai incumbent, Berlian merasakan betul, bagaimana kinerja wakil rakyat diuji dan dipantau oleh rakyat dalam berbagai aspek. Apalagi dalam Pemilu serentak yang terasa sangat kompetitif ini. “Ini pelajaran bagi incumbent, bagaimana bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih Partai Golkar. Kalau mau mendapatkan kepercayaan, mari berbuat dan

mengabdi untukk rakyat,” sebutnya. Berikutnya Caleg petahana, H. Salman Al Faridzi dari PAN yang sementara ini unggul cukup jauh dari koleganya di PAN. Ini membuktikan, kinerja Salman sebagai incumbent selama ini dirasakan konstiuennya dibawah. Padahal menurutnya, dari hasil survei yang pernah beradar sebelum pemungutan suara, dirinya tak pernah diunggulkan untuk kembali terpilih. Tetapi, ternyata masyarakat masih memberikannya kepercayaan untuk duduk di DPRD Sumbawa

Berlian Rayes mewakili masyarakat Dapil IV. Data yang dihimpun Suara NTB, incumbent lain di Dapil IV yang kembali berpeluang lolos, sementara ini, yakni, Bunardi dari Partai Nasdem, Cecep Lisbano dari Partai Hanura, Ismail Mustaram dari PPP, Basaruddin dari Partai Demokrat dan M. Saad dari PKPI. Artinya, dari 11 kursi Dapil IV, delapan kursi diprediksi masih menjadi milik para incumbent dan tiga kursi lainnya bakal diduduki pendatang baru. (arn)

Empat Besar Calon Dirut PT.GNE di Tangan Gubernur Mataram (Suara NTB) Biro Perekonomian Setda NTB telah merampungkan seleksi terbuka calon Direktur Utama (Dirut) PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Dari enam orang yang ikut seleksi, calon Dirut PT. GNE telah mengerucut pada empat nama. Ketua Tim Seleksi (Timsel) yang juga Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan empat besar nama calon Dirut PT. GNE hasil seleksi sudah diserahkan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Senin (22/4) malam. ‘’Tinggal dipilih oleh Pak

Gubernur. Empat besar sudah kita ajukan namanya ke Pak Gubernur untuk ditetapkan siapa nanti,’’ kata Wirajaya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/4) siang. Empat besar calon Dirut GNE yang sudah diajukan ke Gubernur antara lain Samsul Hadi, Deddy Afriadi Zulkarnain, M. Ihsanul Wathony dan Adiman Fariyadin. Sebelumnya dalam seleksi diikuti enam orang. Yakni Zinnurain, Ida Faridah, Samsul Hadi, Deddy Afriadi Zulkarnain, M. Ihsanul Wathony dan Adiman Fariyadin. Wirajaya menjelaskan ala-

san diajukan empat nama ke gubernur untuk dipilih salah satunya. Ia mengatakan, empat orang tersebut yang lulus uji kepatutan dan kelayakan (UKK), tes wawancara dan presentasi makalah. ‘’Kita serahkan semua ke Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur menentukan siapa salah seorang dari empat itu yang akan dipilih,’’ katanya. Pihaknya berharap segera ditetapkan Dirut PT. GNE yang baru. Apabila sudah ditetapkan gubernur, selanjutnya akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk pen-

etapan Dirut PT. GNE definitif. Sehingga kegiatan usaha PT. GNE bisa lebih optimal lagi. Ditanya apakah ke empat nama calon Dirut PT. GNE tersebut sudah berpengalaman, mantan Penjabat Walikota Bima ini mengatakan mereka rata-rata sudah berpengalaman bekerja di suatu perusahaan. Mereka dinilai punya pengalaman untuk mengelola perusahaan. ‘’Kita harapkan ke depan dengan usia mereka yang masih muda, energik, mampu membawa PT. GNE lebih baik ke depan,’’ harapnya. (nas)


SUARA NTB

Rabu, 24 April 2019

Halaman 12

UNBK SMP Sempat Diwarnai Listrik Padam

(Suara NTB/ron)

UNBK - Siswa SMPN 5 Mataram tengah fokus mengerjakan soal UNBK mata pelajaran Matematika, Selasa (23/4). Secara umum pelaksanaan UN SMP berjalan lancar, meski ada sedikit gangguan. Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP di Kota Mataram dan NTB pada Senin (22/4) dan Selasa (23/4) secara umum relatif berjalan lancar. Meski demikian pelaksanaan UNBK SMP di hari pertama sempat diwarnai listrik padam di satu wilayah. Seperti yang terjadi di SMPN 5 Mataram, listrik padam tibatiba terjadi pada sesi kedua UNBK SMP, Senin (22/4) lalu. Kepala

SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/4) mengatakan, listrik padam yang terjadi di sesi kedua itu sempat menunda pelaksanaan sesi kedua. Sesi kedua kembali dilanjutkan pada pukul 16.00 Wita seusai sesi ketiga UNBK. “Kami bersurat ke panitia provinsi dan diteruskan ke pusat agar bisa melaksanakan sesi kedua setelah sesi ketiga,” kata Ali. Sementara itu untuk pelaksanaan di sesi lainnya pada Se-

nin lalu tidak ada kendala yang dialami oleh SMPN 5 Mataram. Begitu juga pada pelaksanaan UNBK pada hari kedua, Selasa kemarin. Ali mengatakan pelaksanaan UNBK relatif berjalan lancar. “Alhamdulillah pelaksanaan UNBK lancar. Mudahan tidak ada gangguan lagi nantinya sampai akhir, agar tidak ada susulan karena agenda kita ke depan sangat padat,” harapnya. Sebanyak 320 orang mengikuti UNBK SMP di SMPN 5 Mataram dibagi menjadi tiga sesi dengan tiga ruangan. Dengan tiap ruangan diisi oleh 36 siswa. SMPN 5 Mataram baru pertama kali mengikuti UNBK pada tahun 2019 ini. Sarana pendukung berupa laptop pun secara keseluruhan berasal dari pinjaman guru dan orang tua siswa. Sekolah menyediakan server. Ali mengakui, orang tua siswa sangat antusias mendukung pelaksanaan UNBK. dibuktikan den-

gan pinjaman laptop yang melimpah, sehingga ada cadangan untuk pelaksanaan UNBK. Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., dihubungi pada Selasa (23/4) mengakui pelaksanaan UNBK SMP berjalan aman dan lancar. Pihaknya belum mendapatkan laporan kendala yang terjadi di lapangan. “Alhamdulillah sampai hari ini (kemarin, red) berjalan aman dan lancar, belum ada laporan kendala di lapangan oleh pengawas dari dinas dan pengawas sekolah,” katanya. Ketua Panitia UN Provinsi

NTB, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., juga mengatakan pelaksanaan UNBK maupun UNKP berjalan lancar. “UN SMP sampai saat ini, baik UNBK maupun UNKP berjalan lancar,” akunya saat dihubungi lewat pesan instan. Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai

dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/ MTs pada 27-28 Mei 2019 (ron)

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5380 HC NOKA/NOSIN : MH1JB9120AK191213/ JB91E-2184910 AN.MALIKI HLG D’SKTR JL.RAYA GUNUNG SARI

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB

Rabu, 24 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13


SUARA NTB Rabu, 24 April 2019

Siapkan Strategi Atasi Pengangguran DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja) Kota Mataram baru usai menggelar job fair (bursa kerja). Job fair ini dihajatkan untuk mengurai angka pengangguran di Kota Mataram. Sedikitnya 25 perusahaan di Kota Mataram diajak berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu mall di Kota Mataram ini. Disnaker ingin menjembatani masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Karena seperti diketahui, jumlah pengangguran di Kota Mataram dari tahun ke tahun menunjukkan tren meningkat. Tidak hanya pengangguran non keahlian, juga pengangguran terdidik. Data dari Disnaker Kota Mataram menyebutkan bahwa jumlah pencari kerja di Kota Mataram mencapai 14.000 orang. Dan, jumlah ini diperkirakan bisa bertambah seiring dengan kelulusan SMA/sederajat maupun perguruan tinggi. Ini tentu akan menjadi beban bagi pemerintah jika tidak disiapkan solusinya sejak awal. Kegiatan job fair merupakan salah satu ikhtiar yang cukup positif dari pemerintah untuk mengurai tingginya angka pengangguran di ibukota Provinsi NTB ini. Namun job fair ini, tidak bisa dijadikan solusi utama mengurangi pengangguran. Karena persoalan pengguran di Mataram, tidak sebatas pengangguran terdidik saja. Job fair menjadi wadah bagi pengangguran terdidik untuk mencoba peruntungan. Beberapa persen dari mereka bisa saja berpeluang terserap dunia kerja atau perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan bursa kerja itu. Tapi, bagaimana dengan pengangguran non keahlian? Mereka yang hanya tamatan SD atau SMP, tentu tidak bisa berharap kerja kantoran layaknya pengangguran terdidik. Disini pemerintah perlu bekerja keras. Tidak hanya memikirkan solusi bagi pengangguran terdidik lewat gelaran bursa kerja, tapi juga bagaimana menekan pengangguran non keahlian ini. karena kalau tidak ada langkah nyata dari pemerintah, bukan tidak mungkin, mereka akan menjadi ‘’pengangguran abadi’’. Padahal, standar biaya hidup di Mataram mungkin terus meningkat. Untuk itu, harus ada strategi dari pemerintah menyikapi persoalan pengangguran di Mataram. Ini tantangan yang tidak ringan. Karena antara pengangguran terdidik dengan pengangguran non keahlian, beda persoalan. Pengangguran terdidik masih berorientasi menjadi pekerja kantoran. Baik di perusahaan-perusahaan ternama, terlebih menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Padahal, lowongan yang dibuka pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta setiap tahunnya, belum tentu dapat menampung 10 persen dari jumlah pengangguran yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat bagaimana mengubah mainset masyarakat bahwa lapangan pekerjaan bukan hanya menjadi ASN maupun karyawan di perusahaan-perusahaan swasta. Justru pengangguran terdidik ini harus didorong menjadi wirausaha baru. Bila perlu gagasan usaha mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Memang, untuk dapat menciptakan wirausaha baru, pemerintah juga perlu merogoh kocek. Paling tidak stimulant modal usaha. Namun, terkadang modal usaha ini bukan faktor utama menjadi seorang wirausaha. Yang penting bagaimana masyarakat mau keluar dari lingkaran data pengangguran. Karena, kalau hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah maupun perusahaan swasta, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan pengangguran di Mataram. Terlebih kondisi pascagempa, justru tidak sedikit perusahaan yang melakukan rasionalisasi jumlah pekerja. (*)

OPINI

Halaman 14

Subtitusi Impor dan Pengusaha Lokal ALAM acara diskusi terbatas bertema kemiskinan pascagempa di Harian Suara NTB (28/2/ 2019), Saya sampaikan dua alternative dalam mengkreasi kesempatan kerja. Pertama menciptakan wirausahawan baru dan kedua, mendesain usaha baru oleh pengusaha lama yang lebih senior dan pengalaman dalam dunia bisnis. Diskusi dihadiri Wakil Gubernur NTB, wakil bupati dan walikota se NTB, Kepala BI, Kepala OJK, akademisi dan unsur-unsur lain. Masingmasing peserta memaparkan pandangan terkait kemiskinan dan peta jalan yang perlu ditempuh dalam mengentaskan kemiskinan pascagempa Lombok-Sumbawa. Menariknya, sebagian peserta diskusi meragukan validitas data BPS, namun model pengukuran BPS didukung juga oleh peserta lain. Saya mengambil posisi untuk tetap berpegang pada data BPS namun karena sifatnya survey kurang tepat digunakan sebagai dasar kebijakan. Kebenaran survey sangat tergantung dari jumlah sampel, siapa sampelnya serta cara mengambil sampel (sampling). Sebagai kebutuhan ilmiah akademis, tentu data BPS menjadi data utama. Satu hal yang belum disepakati terkait kemiskinan, bahwa kemiskinan perlu didefinisikan sebagai kekurangan pendapatan, bukan sekadar kekurangan pengeluaran untuk makan dan minum. Tugas pemerintah membuka seluasluasnya lapangan kerja bagi rakyat, sehingga bentuk kemiskinan apapun dapat dientaskan dari income generating yang berjalan. Lapangan kerja di tentukan oleh banyak usaha (industri) serta banyak-nya orang yang berkecimpung dan ahli di dalamnya.Tidak ada jalan lain dalam konteks ini. Wirausahawan baru bukan perkara gampang untuk dikreasikan, karena di sana terkait mindset atau cara pandang tentang apa itu

Oleh

:

Dr. M Firmansyah

(Dosen Sarjana dan Pasca sarjana FEB UNRAM) bekerja dan pekerjaan.Cukup rumit menjadikan orang sebagai wirausahawan baru, tanpa ada perubahan mind set yaitu wirausaha menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Sebagian orang menganggap bekerjasama dengan PNS dan yang sejenis. Di luar PNS bahkan ada yang anggap bukan bekerja. Relatif mudah menurut saya pengusaha lama dengan kapasitas modal, SDM, pengalaman yang memadai membuka bisnis baru atau melakukan spin off bisnis mereka yang sekarang berjalan. Sehingga, merekalah menjadi penentu kesempatan kerja di daerah, demi industrialisasi NTB. Ceklist Pertimbangan Mari sejenak kita lihat potensipotensi yang terlewatkan yang harusnya menjadi perhatian bersama pemangku kepentingan. Jutaan orang NTB shalat lima waktu, setiap hari sehingga butuh jutaan lembar sarung, jutaan mukenah dan jilbab dan sajadah namun dipasok dari luar. Setiap bulan ibu-ibu rumah tangga belanja sabun, deterjen, odol, sampo, pewangi pakaian, cairan untuk ngepel, obat nyamuk, pewangi ruangan, bumbu dapur namun dipasok industry besar di luar. Air mineral setiap saat dibutuhkan, jutaan dus mie instant saat bencana dan jadi makan rutin, permen jutaan butir terjual, asesoris handphone terus berkembang, minuman jus, teh kotak, madu, mainan anak, biscuit dan cemilan, kebanyakan diproduksi industri besar. Kafe-kafe menjajakan kopi bercita rasa tinggi sebagian besar dipasok dari luar. Di warung-warung kecil terpampang kopi saset produksi pabrikan. Ratusan ribu pegawai, anak sekolah pakai seragam namun kebanyakan kain pabrikan dari luar. Sementara pabrik besar menyediakan produk-produk primer (kebutuhan harian) konsumen, IKM

RADIO

kita hanya mampu kebanyakan menyediakan kebutuhan sekunder berupa oleh-oleh. Oleh-oleh tergantung dari pengunjung yang beli sebagai buah tangan. Bila ingin industrialisasi, blue print yang harus disiapkan pemerintah adalah IKM menggantikan peran produk pabrikan dalam pasar lokal. Subtitusi Impor Bayangkan bila setengah saja peluang pasar produk-primer dikuasai IKM lokal. Hotel-hotel memakai sabun, sampho, handuk, odol, makanan dan minuman, lukisan dinding, taplak meja, asbak dari IKM tentu saja perputaran uang menjadi lebih kencang, pengangguran teratasi, industrialisasi menjadi mudah. Maka program inovasi yang berani adalah memberi batas waktu yang jelas kapan produkproduk di atas dikuasai IKM atau setidak-tidaknya sebagiannya. IKM harus berani ditargetkan melakukan subtitusi impor produk pabrikan besar yang masuk NTB. IKM dapat membentuk beberapa konsorsium untuk membentuk satu perusahaan besar yang memproduksi kebutuhan primer, setelah itu pemerintah daerah memperkuatnya dengan Peraturan Daerah dan PeraturanGubernur/ Bupati. Saya amati, pengusaha lokal belum diberi peran yang maksimal oleh pemerintah daerah. Era industri 4.0 saat ini, pemerintah dan dunia usaha harusnya sinergi menentukan bisnis apa yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat NTB. Sekali lagi, dengan akumulasi modal dari beberapa pengusaha lokal, saya kira NTB akan mampu melahirkan investasi besar dan industri besar. Investasi oleh pengusaha lokal menguntungkan daerah dari beberapa sisi, mencegah capital outflow, meningkatkan kontribusi tenaga kerja lokal, meningkatnya kepemil-

ikan asset masyarakat local dan pada akhirnya menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Setiap orang berkepentingan untuk mengangkat martabat ekonomi daerahnya karena pada akhirnya akan menikmati rasa aman dan nyaman dalam hidup bermasyarakat, ini yang perlu dikampanyekan. Kita tunggu progress subtitusi impor NTB menuju industrialisasi. Dalam proses penantian itu, saya berharap Gubernur NTB memperluas acara ‘’Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi’’dengan ‘’IKM Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi. Silahkan temukan, rumuskan langkah bersama untuk menjadikan NTB sebagai pusat industri. Demi ekonomi NTB yang berkualitas. (*)

POJOK Gubernur NTB lantik Bupati-Wabup Lobar, H. Fauzan KhalidHj. Sumiatun Selamat melaksanakan tugas, semoga amanah

*** Bupati KLU resah pengaruh rentenir menjerat nelayan Peran perbankan harus dimaksimalkan

***


SUARA NTB

Rabu, 24 April 2019

Halaman 15

Nama Danrem 162/WB Dicatut Informasi Hoaks Dukung Prabowo Mataram (Suara NTB) Setelah akun Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, kini nama Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han dicatut pemberitaan hoaks. Disebutkan dalam sebuah situs pettrok.blogspot, Korem mengklaim kemenangan Calon Presiden RI Nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam situs itu, tertulis judul “Menurut Data Resmi TNI Prabowo Sudah Menang, Tidak Perlu Ada Pemilu Ulang!”, dimuat pada tanggal 22 April 2019. Danrem 162/WB menegaskan, judul yang dibuat blog tersebut mengandung unsur kebohongan alias hoaks. Artikel yang dimuat pettrok.blogspot tersebut dianggap menyesatkan. Danrem 162/WB melalui Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos Selasa (23/4) menyampaikan, dalam artikel itu, termuat juga foto Danrem di Kantor KPU. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata foto tersebut dicomot admin akun untuk melengkapi artikel hoaks dimaksud. ‘’Setelah dilakukan penyelidikan bahwa foto tersebut diambil dari Google dan blogspot tersebut baru dibuat kemarin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ kata Dahlan. Gambar yang digunakan akun pettrok.blogspot adalah foto pada saat kunjungan kerja ke KPUD Provinsi NTB dalam rangka silaturrahmi, koordinasi dan tukar informasi tentang rencana pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di wilayah NTB pada tanggal 4 Januari lalu. Saat itu, kata Dahlan, selama berada di Kantor KPU, Danrem bersama Komisioner KPU membahas tentang kesiapan Pemilu di wilayah NTB maupun distribusi logistik ke seluruh KPUD Kabupaten/Kota. Sehingga penggunaan foto dalam blogspot tersebut tidak tepat, karena tidak sesuai dengan isi berita yang disampaikan. ‘’Pihak pengelola juga tidak pernah ada konfirmasi tentang penggunaan foto tersebut ke pihak kami baik secara lisan maupun tertulis,’’ terangnya. Terkait dengan Pemilu, TNI tetap pada komitmennya untuk memegang teguh netralitas TNI dengan tidak berpihak pada salah satu Parpol dan Paslon peserta Pileg dan Pilpres 2019. (ars/*)

Rekomendasi PSU Bertambah Jadi 17 TPS Dari Hal. 1

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau (kanan) menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk kategori Badan Usaha Milik Swasta Pemegang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) Inspirator Reklamasi Hutan yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono (kiri). Penghargaan ini diberikan kepada beberapa perusahaan tambang yang dinilai berhasil dalam mereklamasi lahan tambang dan Daerah Aliran Sungai.

Pesan Gubernur, Tetap Akur Memimpin Daerah Dari Hal. 1 Yang pertama terkait dengan sinergitas atau kompak dalam bekerja. ‘’Insya Allah saya dengan Hj. Sumiatun akan patuh sesuai dengan jargon kami Sopoq Angen. Kami berdua yang sudah lama kenal dan bersama-sama, apa yang menjadi amanah yang disampaikan itu Insya Allah akan kami pegang teguh berdua,’’ ujarnya. Selanjutnya bupati akan berlaku adil kepada semua orang, baik kepada para relawan dan pendukung maupun kepada yang tidak mendukungnya. Karena sesuai dalam perintah agama, ada tiga hal yang menyelamatkan manusia baik dunia dan akhirat.Yakni berlaku adil kepada semua orang baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. “Intinya kita akan berusaha menerap-

kannya.’’ Terkait visi dan misi kata Fauzan itu sudah terpatri sesuai dalam jargon yang telah dibuatnya yakni Lobar Mantap (Amanah, Sejahtera dan berprestasi). Rencananya tanggal 3 Mei mendatang, ia bersama wakil bupati akan membacakan visi misi dalam sidang istimewa DPRD. ‘’Di sanalah nanti secara lengkap akan kami sampaikan,’’ katanya. Lebih jauh menyangkut fokusnya ke depan diantaranya terkait dengan IPM. Berdasarkan data yang diterima dari BPS, menyangkut IPM, Lobar sudah mendekati satu digit lagi untuk bisa menyamai tingkat IPM rata-rata provinsi. ‘’Angka kita di Lobar mencapai 69 koma sekian dengan ranking ke empat. Namun sekarang sudah semakin dekat untuk di posisi ranking tiga

serta semakin mendekati rata rata IPM Provinsi,’’ katanya. Terkait anggaran lanjut Fauzan, untuk Lobar sebenarnya memang tidak pernah cukup. Makanya tugasnya memilih mana program yang masuk prioritas dan mana program yang dinilai paling cepat yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses antardesa kata dia tetap menjadi perhatian karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan mendorong kesejahteraan masyarakat, mengundang investor, mempermudah perizinan serta mendekatkan pelayanan. ‘’Misalnya di akhir 2019 ini, UPTD Dinas Kependudukan sudah ada. Sehingga layanan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa lebih dekat dan diharapkan lebih efektif,’’ pungkasnya. (her)

Kedua, mungkin ada pelanggaran lain misal pidana,” ujar Umar di Mataram, Selasa (23/4). Umar kemudian meminta kepada KPU untuk melaksanakan rekomendasi PSU di 17 TPS tersebut. Ia juga menyarankan pelaksanaan PSU tidak dilakukan secara terpisah, melainkan dilaksanakan secara serentak. Pelaksanaan PSU serentak itu dinilai lebih efektif, baik bagi KPU sendiri maupun bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Dikonfirmasi ditempat terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk menggelar PSU di 17 TPS. Namun demikian, ia setuju agar PSU

digelar serentak untuk memudahkan dari sisi alokasi dan distribusi logistik. “Sebagai bentuk kesiapan kita, kita sudah sampaikan ke KPU RI permintaan tambahan logistik untuk pelaksanaan PSU tersebut,” kata Suhardi. Karena ingin agar PSU bisa digelar secara serentak, maka KPU berharap kepada Bawaslu NTB agar segera menetapkan finalisasi rekomendasi TPS yang harus melakukan PSU karena berkaitan dengan ketersediaan logistik. Suhardi mengatakan sejauh ini rekomendasi Bawaslu NTB terdapat 17 TPS yang harus melakukan PSU. ‘’Harus fix berapa finalnya, kalau dicicil terus oleh Bawaslu (rekomendasi PSU) ya agak susah juga kalau mau serentak, sementara kita berharapnya serentak,’’ pungkasnya. (ndi)

Rp 2,2 Triliun Belum Ditransfer Dari Hal. 1 Sementara, untuk bisa dipakai membangun rumah rusak akibat gempa, harus didebit dari rekening masyarakat. ‘’Jadi data terakhir yang belum didebit Rp 2.269. 080. 000.000. Jadi nanti fasilitator yang akan mendorong percepatan pendebitan. Sementara yang sudah didebit Rp 2.831.087.000.000,’’ sebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Selasa (23/4). Proses pendebitan saat ini diakuinya sangat lamban karena beberapa faktor kendala teknis. Demi mengejar batas waktu pencairan, Rum mengaku sudah menerbitkan surat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan

rumah rusak akibat gempa. Poin pertama terkait, agar seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai (DSP) pada BPBD Kabupaten dan Kota, Pokmas dan BRI agar segera mempercepat pendebitan. Salah satu kebijakan untuk proses percepatan pendebitan, cukup dengan mengisi formulir atau rekomendasi yang ditandatangani Ketua Pokmas dan seluruh anggota. Dalam surat yang sama, setelah proses pendebitan pihaknya juga mengatur mekanisme pembayaran material dari Pokmas ke aplikator atau suplier, ditangani oleh ketua Pokmas dan mengetahui fasilitator yang mendampingi. ‘’Pembayaran dilakukan dengan pola carry and cash, sesuai progres pekerjaan di lapangan,’’ ujarnya. (ars)

PAN-PKS-Gerindra Diperkirakan Kuasai Dapil NTB I (Suara NTB/dok)

KETERANGAN - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani memberi keterangan pers Januari 2019 lalu. Foto ini diduga digunakan untuk menyebar informasi hoaks soal dukungan ke salah satu Capres.

Cari Resolusi yang Pas Dari Hal. 1 Tapi pada saat yang sama itu punya implikasi pada pariwisata. Apakah tambang dan pariwisata dapat berjalan secara paralel, kita akan cari teknologi yang tidak merusak lingkungan,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 2019-2024 di Mataram, Selasa (23/4). Gubernur mengatakan, sekarang ada teknologi bahwa tambang dapat dijadikan tempat wisata. Namun, apabila mengembangkan dua potensi daerah tersebut berat, maka pariwisata yang dikembangkan. ‘’Kalau memang tidak sang-

gup, pariwisata di kedepankan dan tambangnya mengalah. Masih dicari resolusi yang pas,’’ kata gubernur. Menurut Dr.Zul, Lombok Barat merupakan daerah yang sangat indah. Sehingga mau tidak mau sektor pariwisata harus menjadi fokus dikembangkan Pemkab Lobar di bawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun (Zaitun). Termasuk terus memperhatikan persoalan sampah terutama di daerah-daerah wisata. ‘’Memang Lombok Barat, Sekotong ini menurut informasi yang sampai kepada kami, pencemarannya termasuk tinggi. Tapi ini harus diverifikasi kembali,’’ katanya. (nas)

Zohri Bukukan Dua Rekor Baru Level Asia Tenggara Dari Hal. 1 Kendati di peringkat dua, catatan waktu yang dicetak Zohri mengejutkan dunia olahraga atletik tanah air. Sebab limit waktu yang dicatat oleh Zohri melampaui rekor Asia Tenggara yang sebelumnya dicatat oleh atlet Indonesia, Suryo Agung 10 tahun yang lalu di SEA Games di Laos tahun 2009. Sementara medali emas diraih pelari asal Jepang, Yoshihide Kiryu dengan catatan waktu 10.10 detik. Sedangkan medali perunggu diraih atlet asal Cina, Wu Zhiqiang dengan catatan waktu 10.18 detik. Informasi dari Pelatih Pelatnas Atletik Asal Indonesia, Aria Yuniawan yang diterima Suara NTB, Selasa (23/4) kemarin mengatakan meski meraih medali perak, tapi Zohri sukses membuat kejutan dengan mencetak dua rekor Asia Tenggara baru di event itu. ‘’Meski meraih medali perak, Zohri berhasil memecahkan rekor

Asia Tenggara dengan catatan waktu 10.17 detik yang sebelumnya dicetak oleh atlet Indonesia, Surya Agung di SEA Games 2009,’’ katanya. Dua rekor Asia Tenggara dicatat oleh Zohri di kejuaraan yang sama. Rekor pertama dicatat oleh Zohri di babak semifinal pada finish pertama dengan catatan waktu 10.15 detik. Selanjutnya di babak final kejuaraan yang sama Zohri kembali membuat rekor Asia Tenggara baru dengan mempertajam limit menjadi 10.13 detik dan meraih medali perak. Sebagaimana diketahui keikutsertaan Zohri di event ini untuk mengejar limit lolos Olimpiade di Jepang tahun 2020. Menurut Aria catatan waktu dicatat Zohri belum melampaui limit mengikuti Olimpiade, sebab untuk tampil di Olimpiade, Zohri harus mencatat waktu minimal 10.05 detik. (fan)

DPMPD Dukcapil Bimtek 40 Pejabat PIAK Se - NTB Dari Hal. 1 Ia menyebut kegiatan ini sangat penting dilakukan. Karena memang ada hal-hal baru atau informasi dari pusat yang perlu dipahami oleh pejabat PIAK kabupaten/ kota selaku pelaksana di daerah. ‘’Maka peningkatan pelayanan ke depan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Kemudian sistem pelaporan dan input data. Karena bicara penduduk tak terlepas dari input data,’’ katanya. Ke depan, lanjut Panca, dalam pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran ada sistem baru. Dimana untuk tandatangan kepala dinas menggunakan sistem elektronik. Sehingga, dimanapun kepala dinas berada bisa menandatangani akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. ‘’Karena sudah tandatangan

elektronik. Ini dilakukan supaya pelayanan bisa terus menerus tanpa mengenal batas,’’ terangnya. Ke depan, pelayanan Dukcapil diupayakan mirip seperti perbankan. Sehingga masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan lebih nyaman dan cepat. Selama ini, kata Panca, persepsi yang ada di masyarakat bahwa pengurusan administrasi kependudukanlama.Penyediaan saranaprasaranamendukungpelayanan kepada masyarakat akan terus diupayakan. ‘’Kami akan mencoba menginventarisir kabupaten/kota yang kekurangan sarana prasarana. Sehingga kekurangan itu bisa tertutupi dan pelayanan di kabupaten/kota berjalan dengan baik,’’ tandasnya. (nas/*)

Dari Hal. 1 ‘’Di Dapil Pulau Sumbawa, kalau melihat data yang sudah masuk dipusat tabulasi kami, insya Allah kita bisa dapat satu kursi. Kalau ini tidak terjadi perubahan besar, maka kita bisa utus dua kader ke DPR RI dari NTB. Adapun Caleg yang bersaing di sini antara Pak Johan Rosihan dan Ibu Ferra Amalia,’’ kata Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi. Sementara itu, H. M. Syafrudin, saat dikonfirmasi Suara NTB, mengaku memperoleh gambaran yang kurang lebih serupa dengan hasil yang tampak dalam hitungan internal PKS. Ia optimis, PAN dapat mengunci satu kursi dari Dapil NTB I. Ia juga dirinya optimis akan meraih kursi, jika melihat perolehan suara pribadinya yang sudah masuk sementara ini cukup signifikan. Hingga Selasa (23/4) malam, Syafrudin menyebutkan perolehan suara pribadinya sudah mencapai 51.933 suara dari 407 TPS yang dihimpun. ‘’Sekarang sisa 133 TPS dan persentase suara yang masuk 75,37 persen,’’ ujarnya. Perolehan suara pribadinya tersebut masih akan bertambah dengan adanya TPS yang belum dihitung. Belum lagi perolehan Caleg PAN lainnya dan perolehan suara partai. Di tempat terpisah, Caleg DPR RI dari PPP, Nurdin Ranggabarani, SH, MH juga masih menyuarakan optimisme menyangkut perolehan suara sementara. Kader partai berlambang Ka’bah ini yakin dirinya akan masuk posisi tiga besar. Nurdin mengatakan, dari 95 persen data C1 yang sudah direkap di Kabupaten Sumbawa saja, ia merajai perolehan suara. Nurdin memimpin perolehan suara di Sumbawa dari semua Caleg lintas Parpol. Begitu juga dengan di KSB, Nurdin mengatakan bahwa perolehan suaranya tertinggi dari Caleg lain. ‘’Untuk Sumbawa dan KSB kami tinggal menunggu pleno KPU saja. Sehingga tanpa mendahului KPU, PPP tetap optimis bisa raih satu kursi,’’ katanya. Sementara itu di Dompu dan Bima sendiri, suara PPP saling kejar-kejaran dengan Gerindra dan PAN. Dari hasil rekapitulasi sementara, di tiga Kecamatan di Dompu yakni Kecamatan Kempo, Woja dan Manggelewa. Nurdin meraih suara yang tinggi mengungguli Caleg lain. Di Manggelewa , Nurdin mengaku menang besar di dua desa, meninggalkan calon lain sementara di tempat lain suara masih terus bergerak dinamis. Di Kecamatan Woja dan Kempo yang sudah memperlihatkan dukungan sebelum pemberian suara 17 April lalu, kelihatan konsistensi mereka dengan kemenangan yang diberikan saat rapat pleno di dua kecamatan ini. Tiga Caleg PKS Sementara itu, kandidat partai yang akan memperoleh kursi di Dapil II NTB, yakni Pulau Lombok juga sudah mulai mengerucut. Dari data C1 yang diolah oleh PKS menunjukkan, partai yang memperoleh dukungan terbesar dimiliki oleh Partai Gerindra. Bambang Kris-

tiono, Caleg nomor satu Gerindra ini menjadi peraih suara terbanyak dan disusul Caleg Petahana, H. Willgo Zainar. ‘’Peraih suara ke dua, disusul PKS, dengan tiga Caleg bersaing ketat memperebutkan kursi milik partainya, yakni Suryadi Jaya Purnama, Lalu Suryade dan Usmar Iwan Surambian,’’ kata Abdul Hadi. Peraih suara ke tiga ditempati Golkar dengan Caleg yang bersaing ketat yaitu Humaidi dan Sari Yuliati. Posisi ke empat ditempati Nasdem, dengan prediksi berdasarkan perolehan suara dari tabulasi PKS, diprediksi M. Syamsul Luthfi melenggang ke Senayan. Masih berdasarkan rujukan data PKS, peraih suara ke lima ditempati oleh PKB, dengan Caleg Helmy Faishal Zaini peraih suara terbanyak. Namun demikian, dari tim Sulhan Muhlis menyebutkan bahwa peraih suara terbanyak di tempati oleh Sulhan. ‘’Kita paling tinggi, dan Helmy nomor dua, meskipun selisih tipis,’’ kata Herman, tim sukses Sulhan kepada Suara NTB, tanpa mau menyebutkan detail angka perolehan suara Sulhan. Kemudian PDIP dengan Caleg H. Rachmat Hidayat menempati posisi ke enam perolehan suara partai. Posisi ke tujuh dikunci oleh Partai Demokrat, yang kemungkinan akan mengirim kembali Caleg Petahana, Nanang Samodra. Sedangkan kursi posisi ke delapan, untuk memperebutkan kursi terakhir Dapil Lombok, PPP dengan Caleg peraih suara terbanyak, Hj. Wartiah. Namun, Caleg DPR RI Petahana dari PPP, Hj. Ermalena juga menyuarakan optimisme serupa. Ketua Relawan Ermalena For Senayan, Muhammad Wafi Nur Tsani mengemukakan, pihaknya optimis Ermalena akan tampil sebagai peraih kursi DPR RI Dapil NTB II. ‘’Kami dari tim relawan Ermalena sangat bersyukur bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses yang sudah sekian lama kami lakukan. Semenjak dilantik menjadi DPR RI, Bunda Hj. Ermalena selalu menyapa dan turun langsung ke masyarakat,’’ katanya. Sementara itu, dari PAN, Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, juga masih menyimpan kans untuk terpilih di Pemilu 2019 ini. Dari data terpisah yang diperlihatkan oleh hasil rekapitulasi sementara yang beredar di 579 TPS di Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperlihatan bahwa Gerindra memimpin, dengan perolehan suara sebesar 18.959. Kemudian disusul berturut-turut PDIP, 14.251 suara, Golkar, 12.402 suara, PKB, 9.079 suara, PPP, 8.686 suara. Demokrat, 7.997 suara, PAN, 6.228 suara, PKS, 5.857 suara dan terakhir Nasdem, 5.558 suara. Adapun Caleg yang peraih suara terbanyak di masing-masing partai di KLU, yakni Bambang Kristiono dari Gerindra, dengan suara 7. 276 suara, Rachmat Hidayat, 5.386 suara. Sari Yuliati, 4.528 suara. Helmy Faishal Zaini, 3.239 suara, Wartiah, 3.035 suara, Nanang Samodra, 2. 112 suara, Muazzim Akbar, 1.558 suara,

Suryadi Jaya Purnama, 1.884 suara, dan Kurtubi, 1.529 suara. Sukisman Teratas Dalam penghitungan suara sementara calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi NTB, H. Ahmad Sukisman Azmy disebut-sebut menjadi kandidat dengan perolehan suara terbanyak. Meski bersifat sementara, melejitnya perolehan Sukisman juga diakui sesama calon Anggota DPD RI lainnya. Sejumlah kandidat lainnya diperkirakan akan berebut tiga jatah kursi DPD RI yang tersisa dari Dapil NTB. Gambaran itu diperoleh dari hasil sementara perolehan suara yang dihimpun Suara NTB dari berbagai sumber, hingga Selasa (23/4). Dari data yang dihimpun, terlihat ada enam calon yang punya tren pergerakan perolehan suaranya cukup signifikan dan terus saling kejar-kejaran untuk menempati posisi perolehan suara empat besar. Enam calon anggota DPD tersebut yakni H. Ahmad Sukisman Azmy, H. Irzani, M.Si, Baiq Diyah Ratu Ganefi, Evi Apita Maya, Lalu Gede Syamsul Mujahidin dan Farouk Muhammad. Sementara dua calon petahana yakni H. Lalu Suhami Ismy dan Hj. Robiatul Adawiyah memiliki tren suara yang stagnan dengan selisih cukup jauh dari enam calon lainnya di atas. Calon anggota DPD RI nomor urut 30, H. Irzani, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/4) juga tak menampik enam nama yang saat ini posisi suara saling berkejaran untuk mengunci posisi empat besar. ‘’Ya, di data kita juga memperlihatkan hal seperti itu,’’ katanya. Dari data yang diperoleh Suara NTB, yang diolah dari berbagai sumber memperlihatkan bahwa Irzani telah menumpulkan suara mendekati angka 100 ribu suara. Perolehan suara Irzani tersebut menempati posisi urut dua di bawah suara Ahmad Sukisman Azmy yang berada pada urutan pertama dengan perolehan suara sudah di atas angka seratus ribuan lebih. ‘’Untuk hari ini, sepertinya urutan pertama Pak Sukisman Azmy, terus kita di posisi kedua. Lalu di bawah saya ada Ibu Diyah Ratu Ganefi. Tapi data ini terus bergerak, kita kejarkejaran suaranya, jadi belum bisa kita klaim siapa yang unggul,’’ kata Irzani. Namun demikian, ia optimis suaranya akan menembus 100 ribu lebih sehingga berhasil mengunci kursi DPD. Sebab dari data internalnya, suara dari beberapa kabupaten kota belum masuk. Ditegaskan Irzani, meskipun telah beredar perolehan suara masing-masing, yang berasal dari data yang diolah oleh masing-masing calon, menurutnya hal itu tidak bisa menjadi rujukan. Karena itu ia menyerukan akan semua pihak menunggu hasil resmi dari KPU. ‘’Baiknya kita dan semua pihak, kita menunggu pleno KPU dan yang paling utama adalah kita jaga persaudaraan dan silaturrahim kita semua,’’ ajaknya. Di tempat terpisah, calon anggota DPD nomor urut 21, H. Ahmad Sukisman Azmy M. Sukiman Azmy, untuk sementara disebutsebut memimpin perolehan suara

itu telah mengantongi suara sebesar 175 ribu lebih. Suara tersebut bahkan baru hanya dari satu daerah yakni Kabupaten Lombok Timur saja, sementara kabupaten/kota lain masih belum masuk. Ahmad Sukisman yang dikonfirmasi Suara NTB, mengaku tidak tahu pasti soal perbandingan peringkat perolehan suara masing-masing calon senator. Namun yang pasti saat ini pihaknya masih sedang melakukan tabulasi data sementara. ‘’Alhamdulillah se-Kabupaten Lotim ini terkumpul sebanyak 175 ribu, di kabupaten lain masih belum masuk,’’ katanya. Bicara soal peluang menjadi peraih suara terbanyak dan dapat kursi di DPD RI, dirinya belum tahu pasti. Apalagi, perolehan suara dari kabupaten lain belum diketahui berapa jumlahnya. Lebih-lebih penyelenggara Pemilu di NTB saat ini masih sedang proses penghitungan suara di tingkat PPK. Di tempat terpisah, sebelumnya kepada Suara NTB, tim pemenangan H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Dedy E meyakini juga perolehan suara kandidat yang didukungannya akan mendapatkan kursi di DPD RI. Ia mengaku suara Gede Syamsul telah terakumulasi sudah lebih dari 100 ribu. ‘’Untuk calon lain sejauh ini kami tidak tahu. Kami hanya tahu dari kandidat kami,’’ ucapnya. Dari data yang sudah berhasil dihimpunnya, Dedy mengatakan untuk data secara keseluruhan se NTB perolehan suara Lalu Gede Syamsul Mujahidin cukup besar dan bisa mengantarkannya masuk empat besar. Sedangkan Baiq Diyah Ratu Ganefi yang dikonfirmasi memilih tidak menanggapi data perolehan sementara calon anggota DPD RI Dapil NTB. Ia juga enggan menanggapi keunggulan suaranya seperti kandidat yang lain. ‘’Masih belum, kita tunggu saja ya,’’ jawabnya singkat. Senada dengan Baiq Diyah, Calon Anggota DPD nomor urut 40, H. Mudahan Hazdi, juga mengaku tak melakukan rekap internal. Karena itu ia pasrah menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU. “Saya menunggu hasil perhitungan rekap PPK yang sedang berlangsung. Tim internal tidak merekap, karena tidak punya data dari TPS- TPS. Kita tunggu saja, apapun hasilnya,” katanya. Dari nama-nama nominasi peraih suara empat besar calon anggota DPD RI tersebut yang sudah disebutkan, nama Evi Apita Maya, menjadi yang paling mengejutkan. Calon nomor urut 26 tersebut, mampu berada pada posisi enam besar, dan bersaing dengan nama-nama besar yang selama ini sudah jauh-jauh hari digadang-gadang paling memiliki kans suara besar. Nama Evi kemudian menjadi perhatian dari sejumlah calon, karena ia berhasil mengumpulkan suara cukup signifikan. Perlu Lebih Awas Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diterjunkan dalam proses pengawasan penghitungan suara diminta untuk lebih cermat saat mengawasi proses tersebut. Sebab, peluang kecurangan sangat terbuka terja-

di selama proses ini. Hal ini diutarakan Calon Anggota DPD RI petahana, Prof. Farouk Muhammad, kepada Suara NTB, Selasa (23/4). Menurut Farouk, dalam penghitungan itu, petugas Bawaslu seringkali tidak menyaksikan betul ketika orang yang mengangkat surat suara menunjuk nomor. “Itu kadang-kadang hanya satu orang. Petugas Bawaslu itu hanya melihat dari jauh saja. Apakah benar nomor yang dicoblos itu dengan yang disebut,” ujarnya. Farouk mengaku mendapatkan laporan kejadian semacam ini dari timnya di lapangan. Ia pun berharap, Bawaslu dan jajarannya bersama aparat Kepolisian bisa lebih optimal dalam mencegah kesalahan semacam ini. Hal lain yang menjadi catatan Farouk adalah dugaan praktik politik uang dan iming-iming jelang pemungutan suara. ‘’Itu (ada dugaan) marak sekali oknum ke luar masuk kampung, membawa amplop, sembako, janji-janji dan lain sebagainya,’’ ungkap Farouk. Farouk merasa, kejadian semacam ini membuat petahana yang sudah membuktikan kinerjanya selama lima tahun seperti menjadi sia-sia. Farouk pun merasa pemilih tampaknya lebih senang dengan janji-janji baru yang ditawarkan oleh para kandidat yang belum menjabat. “Bahkan ada yang menjanjikan beasiswa. Itu kan janji yang tidak boleh karena individual,” sebutnya. Terkait perolehan suaranya sejauh ini, Farouk mengaku tidak melakukan proses penghitungan secara internal. Namun, dari data yang berhasil dihimpunnya, perolehan suaranya hingga kemarin belum final. “Belum masuk semua. Masih naik-turun,” ujarnya singkat saat ditanyai soal perolehan suaranya. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi SDM, Itratif kepada Suara NTB mengatakan justru pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pengawas TPS yang dinilai sudah sangat optimal dalam mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. “Saya justru sangat mengapresiasi kinerja Pengawas TPS yang sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka mengawal penghitungan suara lebih dari 24 jam. Seharusnya, peserta Pemilu berterimakasih kepada Pengawas TPS, karena bisa mengawasi pungut hitung sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran,” katanya. Ia pun menantang para peserta Pemilu yang menuding pengawasan Bawaslu di TPS dinilai tidak maksimal, untuk buka-bukaan terkait dengan pengawasan proses pungut hitung di TPS. Sebab menurut, Itratif, hanya sebagian kecil dari peserta Pemilu yang menghadirkan saksinya di TPS, sebagai besarnya tak memiliki saksi. ‘’Jika mau buka data, faktanya hanya sebagian saja peserta Pemilu yang menghadirkan saksinya di TPS. Seharusnya semua peserta Pemilu menghadirkan saksinya pada saat pungut hitung berlangsung,’’ tegasnya. (ndi/aan)


BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 24 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

Nikmati Kuliner di Pasar Senggol Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Pasar Senggol yang identik dengan berbagai macam kuliner dimulai dari kudapan hingga makanan utama dan penutup saat ini sudah dapat dinikmati di Golden Palace Hotel Lombok. Event Pasar Senggol tersebut yang diadakan setiap hari Sabtu dimulai dari pkl. 18.00 Wita dan bertempat di Pool Side Lantai Lobby. Adapun menu yang disajikan dimulai dari jajanan pasar seperti Klepon, Jajan Lupis, Serabi, Nagasari, danlainnya. Kemudian menu utamanya disajikan Soto, Mie Ayam, Tongseng Kambing, aneka olahan Mie, dan Barbeque. Untuk menu lainnya para tamu dapat menikmati Es Dawet, Kolak, dan Aneka Gorengan. Executive Chef Muchlis Affandi mengatakan harga untuk keseluruhan menu yang disajikan sangat terjangkau, mulai dari IDR 15,000. “Para tamu yang datang dan menikmati

kuliner Pasar Senggol hanya membayar untuk apa yang dikonsumsi saja, jadi menunya tidak All You Can Eat,” imbuhnya. Event Pasar Senggol juga menghadirkan live music sehingga menambah kemeriahan para tamu saat sedang menyantap makanan sembari mendengarkan lagu – lagu pilihan. “Terkadang setiap dua minggu sekali saya mengajak keluarga ataupun kerabat untuk menghabiskan malam minggu di Pasar Senggol Golden Palace Hotel Lombok karena selain menu yang disediakan sangat bervariatif, juga tentunya nikmat dan sesuai di lidah terutama menu jajan pasar yang jarang ditemukan di hotel, dan menu tongseng kambing ini yang merupakan menu favorit saya,” tutur salah satu pengunjung tetap hotel yang terkenal dengan kelezatan makanannya ini.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menikmati makanan khas Pulau Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r)

(Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Ketua Darma Wanita Persatuan Unram, Bq. Nurhayati Husni memberikan sambutan dalam rangka peringatan Hari Kartini.

UNRAM Dharma Wanita Unram Peringati Hari Kartini

Mataram (Suara NTB) Dharma Wanita Persatuan Universitas Mataram (Unram) menggelar peringatan Hari Kartini dengan tajuk Semangat Kartini Memperkuat Solidaritas Perempuan Indonesia, di Gedung Arena Budaya Unram, (Selasa 23/ 4). Dalam acara tersebut, diselenggarakan juga seminar mengenai kanker serviks untuk seluruh Dharma Wanita Persatuan Unram. Selain itu, Dharma Wanita Persatuan Unram juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial ke wilayah terdampak gempa di Desa Teluk Dalam Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada 29 April 2019 mendatang. “Rangkaian peringatan hari Kartini tahun 2019 yang diselenggaranakan Dharma Wanita Persatuan Unram, akan melaksanakan seminar kanker serviks dan kegiatan bakti sosial ke wilayah terdamp-

ak gempa di Desa Teluk Dalam dan sekitarnya di KLU pada 29 April 2019,” ungkap Bq. Lisa Amerilis Kurniawan, SH. selaku ketua panitia. Selain dihadiri oleh Dharma Wanita Persatuan Unram, turut hadir Wakil Rektor Bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA. sekaligus membuka acara peringatan hari Kartini di Unram. “Dari perayaan hari Kartini kita dapat memetik makna filosopis, bahwa kaum wanita khususnya ibu- ibu adalah arsitek utama bagi generasi muda. karena seperti apa generasi kedepan tergantung dari peran wanita itu sendiri,” kata Agusdin. Sementara itu, Bq. Nurhayati Husni, SIP selaku ketua Dharma Wanita Persatuan Unram dalam sambutanya mengajak kepada seluruh dharma wanita yang hadir untuk terus menggelorakan semangat Kartini, melanjutkan dan mewujudkan cita-cita Kartini.

“Kaum wanita juga harus sadar bahwa saat ini telah memasuki era revolusi industri, perubahan ini wajib diantisipasi, karena jika tidak perempuan akan tertinggal,” tegas Bq. Nurhayati. “Untuk itu perempuan dituntut untuk lebih mandiri dan kreatif serta mampu memberdayakan potensinya untuk lingkungan dan masyarakat,” tambahnya. Bq. Nurhayati yang juga merupakan istri dari Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., menyebutkan bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, karena perempuan akan memberikan pengaruh besar pada ketahanan keluarga. “Jika kualitas hidup perempuan tinggi maka baguslah ketahanan keluarga, begitupun sebaliknya jika kualitas hidup perempuan rendah maka rapuh juga ketahanan keluarga,” katanya. (dys/*)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Edisi Rabu 24 April 2019 | Suara NTB by e-Paper KMB - Issuu