Edisi Selasa 24 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 24 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 45 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kampanye Dialogis di Terara

Amaq Asrul: Kita Punya Ikhtiar Sendiri LAPANGAN Desa Terara, Lombok Timur, Senin (23/4) kemarin ramai. Tampak antusiasme warga menghadiri kampanye dialogis pasangan calon Gubernur Independen, Nomor Urut 4 Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti. Teriakan kemenangan pasangan calon independen ini bergemuruh.

Hadir dalam kampanye dialogis tersebut langsung Ali BD dan calon Wakil Gubernur TGH Lalu Gede Sakti. Tidak terkec-

uali, tuan guru-tuan guru pendukung pasangan calon Amaq Kake Ali dengan Mamiq Sakti.

Dalam sambutannya, Amaq Asrul menerangkan, sistem pemerintahan di semua tingkatan, termasuk provinsi dalam menjalankan pembangunan bersifat berkelanjutan. Apa yang dijalankan gubernur sekarang merupakan kelanjutan dari gubernur sebelumnya. Pembangunan yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya tidak bisa dinafikan.

Bersambung ke hal 15

Integrasi JKN-KIS PBI

Ali BD Siap Tingkatkan Dukungan Anggaran CALON Gubernur NTB, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menyatakan, siap akan meningkatkan dukungan anggaran di Provinsi NTB nantinya untuk program integrasi Jami-

nan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hal ini disampaikan Ali BD saat menjawab war-

tawan usai kampanye dialogis di Terara, Senin (23/ 4) kemarin. Anggaran yang ada sekarang siap akan dilipatgandakan.

Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Merger BPR NTB Mandek Mataram (Suara NTB) Proses merger PD BPR NTB menjadi PT Bank BPR NTB di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB tidak berjalan mulus. Proses hukum yang membelit, ternyata menghambat proses merger. Sementara, batas waktu yang ditetapkan dalam Perda terkait pelaksanaan merger hanya sampai Desember 2017.

H. Chairul Mahsul

Farid Faletehan

12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 DUA tersangka kasus merger PT. Bank 12345678901234567890123456789 BPR NTB Ihw dan Mtw, beberapa kali ‘’bern12345678901234567890123456789 yanyi’’ soal peran tersangka lain dalam kasus 12345678901234567890123456789 ini. Namun Kejati NTB bergeming, justru ter12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 us memproses berkas yang sudah masuk ta12345678901234567890123456789 hap penelitian. Jika dianggap lengkap, dua ter12345678901234567890123456789 sangka segera diadili.

12345678901234567890123456789 ‘’Kalau berkasnya sudah lengkap, kita akan 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 lanjutkan ke tahap dua dan kirim berkasnya ke 12345678901234567890123456789 Pengadilan. Untuk peran orang lain sebagaim12345678901234567890123456789 ana disebutkan tersangka, nanti dibuktikan di 12345678901234567890123456789 Pengadilan,’’ kata Kasi Penyidikan Pidsus 12345678901234567890123456789 Kejati NTB, Zulkifli, SH kepada 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 Suara NTB, Senin (23/4).

12345678901234567890123456789 Saat ini pihaknya hanya 12345678901234567890123456789 menunggu dari Jaksa 12345678901234567890123456789 peneliti untuk menuntas12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 kan penelitian berkas.

12345678901234567890123456789 Bersambung ke hal 15 12345678901234567890123456789

’’Nyanyian’’ Tersangka Kasus BPR

TO K O H Serahkan ke JPN PEMBAYARAN sisa hasil penjualan saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) molor lagi.

Sampai batas waktu minggu ketiga April ini sesuai dengan janji PT. Multi Capital, belum bias ditepati.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan akan menyerahkan penagihan sisa hasil pembayaran saham tersebut ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB. “Kalau belum dibayar, kita pakai JPN. Hari terakhir (pembayaran) ?

Nanti kita lihat, hari ini saya sudah tugaskan Asisten II, dicek ke DMB. Bersambung ke hal 15 TGH.M.Zainul Majdi (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

”

Kalau ada yang tersangkut hukum, kan gampang. Bisa usulkan yang lain, kita proses.

(Suara NTB/ars)

ALAT PERAGA - Alat peraga SMK yang diterima sejumlah SMK di NTB. Proyek pengadaan alat peraga ini, sempat dipersoalkan karena diduga bermasalah.

NTB ”Protes” Pusat Rekanan Pengadaan Alat PEMPROV NTB menyayangkan jumlah kuota penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diperoleh tahun 2018 ini. Kuota yang diberikan kepada putra-putri terbaik NTB turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si mengatakan, sebagai daerah yang punya kampus IPDN semestinya kuota yang diberikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 2.000 rekrutmen calon praja IPDN tahun 2018, NTB hanya memperoleh kuota sebanyak 46 orang.

Tahun sebelumnya, kata Fathurahman, Bersambung ke hal 15

Peraga SMK Didenda Mataram (Suara NTB) Sejumlah rekanan pemenang lelang pada proyek alat peraga SMK se NTB dijatuhi denda. Alasannya 24 paket pengadaan terjadi keterlambatan pengadaan. Hal itu terungkap sesuai hasil klarifikasi Inspektorat NTB atas pengadaan alat senilai Rp 10 miliar itu. ‘’Intinya klarifikasi kita sudah tuntas. Kita juga sudah memastikan denda keterlambatan dari rekanan sudah terbayarkan,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Senin (23/4).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Janji Kerja Ahyar-Mori

Dari Beasiswa Emas hingga Jaminan Kesejahteraan Guru Honorer Mori di bidang keagamaan yang ditujukan untuk membangun masyarakat NTB yang beriman, berbudaya dan sejahtera.

Di bidang keagamaan, tujuan itu dikemas dalam sembilan janji kerja. Janji kerja pertama adalah memHAUL - Pasangan TGH. Ahyar Abduh berikan beasiswa emas untuk tingkat SD/MI sampai tingkat SMA/ dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm sederajat. “Dengan adanya beasiswa (Ahyar-Mori) saat berpidato di Haul emas ini, warga yang kurang mampu ke-26 Almaghfurlah TGH. Zainuddin Arsyad di Lombok Timur, Sabtu (21/4). Bersambung ke hal 15 Mataram (Suara NTB) Pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (AhyarMori), terus mengkampanyekan rangkaian demi rangkaian janji kerja mereka. Contohnya adalah janji kerja Ahyar-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

”

Perda No. 10 tahun 2016 tentang merger BPR NTB sudah kedaluwarsa

‘’Proses di otoritas akan berjalan kembali, setelah Perda direvisi kembali,’’ tegas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan, Senin (23/4). ‘’Syarat-syarat kan sudah disampaikan ke OJK. Katanya sih masih menunggu revisi Perda,” terang Farid ditemui di Mataram.

Keterlambatan proses di otoritas karena dokumennya yang tidak lengkap. Persoalannya, ada bagian yang harus direvisi kembali. Karena itu, Farid mengatakan, seharusnya di Perda tersebut sebelumnya tidak mencantumkan ketetapan (batas waktu) merger.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

Kelola Kampung Wisata Bugis KAMPUNG Bugis yang selama ini identik sebagai kampung nelayan yang kumuh sejak beberapa waktu mulai dikelola dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh lurah Bintaro, L. Issugiono, Senin (23/4) menjelaskan bahwa ada perseorangan yang tergerak setelah melihat kondisi kampung Bugis yang kotor, penuh dengan tumpukan sampah.

“Dia melihat ada prospek karena di kampung Bugis penduduknya padat, sampahnya (Suara NTB/uul) juga padat ditambah dengan L. Issugiono lahannya sempit,” jelasnya kepada Suara NTB. Maka mereka tergerak untuk membuat sebuah terobosan agar nelayan yang tinggal di Kampung Bugis tidak hanya mendapatkan penghasilan dari memancing ikan saja, tetapi ada nilai tambah lainnya. Jika ada pengunjung yang datang, maka mereka bisa ikut memancing sekaligus menyantap hasil laut yang diperolehnya di sana. Is menjelaskan pengelolaan kampung Bugis ini sudah berjalan bahkan sebelum dirinya ditempatkan sebagai lurah.

“Pengerjaannya dilakukan secara bertahap, mulai dengan tahap pengenalan pariwisata dulu seperti mengecat rumah warga serta bersih-bersih pantai,” terangnya. Rumah yang dicat, imbuhnya, merupakan rumah yang memang menghadap pantai agar terkesan rapi dan enak dipandang. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah ke pantai atau sepanjang jalan kampung. Yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat agar mereka sadar untuk turut serta menjaga lingkungan pantai.

Is mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan tersebut karena turut serta menambah perekonomian masyarakat. “Rencananya di sepanjang pantai akan dibuatkan berugak untuk tempat bersantai wisatawan yang datang ke sana,” paparnya. Apalagi masyarakat kampung Bugis juga banyak yang mendukung program penataan kampung mereka menjadi lebih bagus lagi. Di Bintaro memang baru kampung Bugis saja yang baru dikelola sedemikian rupa seperti itu.

“Mungkin kalau tanggapannya bagus, tidak menutup kemungkinan ke depannya juga diadakan di tempat lain,” kata Is. Ia juga bersyukur setelah adanya program tersebut sudah ada perubahan yang terlihat di kampung Bugis dilihat dari komitmen warga yang sudah tidak membuang sampah lagi ke laut sehingga lingkungan terjaga bersih. (uul)

Halaman 2

Penghuni Rumdis Guru Tuntut Ganti Rugi Mataram (Suara NTB) Langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram mengosongkan rumah dinas (rumdis) guru di SD dan SMP se - Kota Mataram, tak berlangsung mulus. Penghuni rumah dinas menuntut ganti rugi terhadap renovasi yang telah mereka lakukan terhadap aset tersebut.

Permintaan ganti rugi tersebut disampaikan ketika H. Sudenom, Kepala Dikbud

”

Sewanya kemana dan berapa, kan tidak pernah kita tahu H. Sudenom

setelah turun mengecek dan mengklarifikasi seluruh kepala sekolah. Tuntutan permintaan ganti rugi tidak akan pernah dipenuhi pemerintah.

Renovasi itu tidak pernah mendapatkan persetujuan.

“Siapa yang merenovasi. Itu kan kemauan mereka,” kata Sudenom, Senin (23/4).

Data diterima dari sekolah langung diproses. Ditemukan sekitar 10 persen rumah dinas bermasalah. Di antaranya,

penghuni mengubah bentuk aset pemerintah dan diindikasi menyewakan rumah dinas tersebut. Selama ini diakui Sudenom, pemerintah tidak tahu kemana penghuni itu membayar sewa. “Sewanya kemana dan berapa, kan tidak pernah kita tahu,” akunya.

Proses pengosongan rumdis sekolah tidak semudah yang dibayangkan. Rata - rata penghuni enggan pergi dengan alasan telah mengeluarkan biaya. Sementara di satu sisi, Badan Pemeriksaan Keuangan mendorong segera menertibkan aset tersebut.

Sudenom menambahkan, mencoba pelan - pelan rembuk bersama antara kepala

sekolah dan penghuni rumah dinas tersebut. Disamping akan mengevaluai kembali penghuni yang tinggal di rumah dinas itu. “Rata - rata memang tidak enak. Tapi memang harus kita tertibkan,” jawabnya.

Indikasi sewa - menyewa rumah dinas sekolah diketahui sejak lama terjadi.

Diduga ada oknum yang memanfaatkan aset itu untuk kepentingan pribadi. Sementara kata Sudenom, rumah dinas diperuntukkan bagi guru, penjaga sekolah, dan tukang kebun. Artinya, tidak diperbolehkan bagi orang lain yang tidak berkaitan dengan unsur tersebut. (cem)

Jangan Sebatas Angka di Atas Kertas PANSUS LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram tahun anggaran 2017 pada DPRD Kota Mataram mengintensifkan pembahasan Raperda itu.

Hal ini mengingat tenggat waktu yang tersisa makin mepet.

Bahkan Raperda LKPJ ini sudah harus diparipurnakan dalam pekan ini juga. Demikian dikatakan Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (23/4). ‘’Sekarang kita sedang melakukan pembahasan internal Pansus dan setelah itu kita akan memasuki pembahasan bersama eksekutif,’’ ujarnya. Meski baru sebatas pembahasan di internal, Pansus sudah mempunyai gambaran rekomendasi yang akan disampaikan kepada eksekutif. Di antaranya adalah masalah pendidikan. ‘’Yang SMA kan sudah diambil oleh provinsi, tinggal SMP sama SD saja,’’ cetusnya.

Pansus ingin menekankan bahwa serapan siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di Mataram adalah memprioritaskan warga Mataram. Selain itu, Husni menyebutkan, masih ada catatan dan rekomendasi Pansus LKPJ tahun 2017 lalu, yang masih belum terlaksana hingga saat ini. Namun pada bagian lain, anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini mengakui bahwa ada sejumlah peningkatan.

Seperti peningkatan IPM, PAD dan lain sebagainya. ‘’Itu yang kita minta bagaimana itu terkorelasi dengan apa yang sejatinya berlaku di masyarakat. Seperti peningkatan ekonomi,’’ terangnya. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini melihat, di masyarakat angka-angka di atas kertas itu belum terasa oleh denyut nadi perekonomian masyarakat. ‘’Memang banyak pendatang yang berjualan. Tapi bagaimana masyarakat kota ini ada peningkatan etos kerja. Semangat berwiraswasta. Ini yang kita inginkan,’’ demikian Husni Thamrin.

Karena, lanjut politisi PPP ini, kalau pertumbuhan ekonomi hanya meningkat di atas kertas, itu merupakan pertumbuhan makro. ‘’Tapi secara mikro, tidak tergambar. Ini kan belum menyentuh sampai kepada masyarakat tingkat bawah. Seharusnya, pertumbuhan ekonomi makro, ada korelasinya dengan kondisi mikro masyarakat,’’ terangnya. Tahun lalu, Pemkot Mataram diminta meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Seperti pengelolaan pasar tradisional harus diubah menjadi PD Pasar. (fit)

(Suara NTB/cem)

TUNGGU GILIRAN - Tiga orang siswa SMPN 2 Mataram belajar di berugak sekolah sambil menunggu giliran ujian pada sesi berikutnya, Senin (23/4).

UNBK SMP di Mataram Sempat Terganggu Jaringan Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Sudenom melakukan pemantauan terhadap pelakasanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP. Sejumlah sekolah mengaku sempat terjadi gangguan jaringan.

Namun cepat ditangani oleh operator sehingga tidak mengganggu proses pelaksanaan ujian. “Rata - rata begitu se-

cara nasional. Tapi sudah bisa ditangani,” kata Sudenom dikonfirmasi, Senin (23/4).

Secara keseluruhan siswa SMP Negeri dan swasta mengikuti ujian nasional 7.946. Sebanyak 3.438 ujian berbasis komputer dan 4.508 ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Keterbatasan sarana - prasarana sebagian besar sekolah yang melaksanakan UNBK antara dua dan

tiga sesi. Hal demikian kata Sudenom, dimaklumi untuk mengatasi kekurangan.

Di SMK Kesuma membagi pelaksanaan UNBK jadi dua sesi. Demikian pula, di SMPN 2 Mataram membagi pelaksanaan UNBK menjadi tiga sesi. Kepala SMPN 2 Mataram, H.L. Suwarno mengaku, 75 persen komputer digunakan oleh 369 peserta UNBK meminjam laptop mil-

26 Jemaah Calon Haji Alami Penyakit Risiko Tinggi Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah calon haji (JCH) Kota Mataram. Tercatat 26 di antaranya mengalami penyakit risiko tinggi, sehingga perlu dirujuk ke dokter spesialis.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Usman Hadi, Senin (23/ 4) menyampaikan, jumlah JCH yang berangkat tahun ini sebanyak 773 orang. Cadangan 65 orang dan 38 jemaah sebelumnya ditunda pemberangkatannya di tahun 2017 lalu.

Tim medis sudah memeriksa 708 JCH. Sementara, 65 belum menjalani pemeriksaan kesehatan. “Yang sehat itu sudah kita entri 682 orang,” sebut Usman. Dari jumlah tersebut JCH normal

(Suara NTB/cem)

H. Usman Hadi 403 orang, 252 butuh pendampingan dan 26 mengalami penyakit resiko tinggi, sehingga harus dirujuk ke dokter spesialis.

JCH dengan resiko tinggi di antaranya mengidap penyakit jantung, darah tinggi serta

penyakit kronis lainnya. “Yang 26 orang kita minta persetujuan dari dokter ahli,” katanya. Meskipun demikian kata Usman, Dikes tidak bisa menentukan apakah 26 JCH bisa menunaikan ibadah haji atau tidak. Kewenangan tersebut merupakan hak dari KKP dan Kantor Kementerian Agama.

Disampaikan, 252 JCH perlu pendampingan karena rata - rata usia mereka sudah sepuh. Kemungkinan mereka terlalu lama menunggu, sehingga telah berusia lanjut. “Seperti saya ini kan berangkat 2030. Mungkin sudah sepuh baru bisa berangkat,” tuturnya. Dari total 876 JCH yang akan berangkat tahun ini. 708 orang sudah menerima surat keterangan sehat (Istitoah) dari Dinas Kesehatan. (cem)

ik siswa. “75 persennya minjam,” akunya.

Pengakuan sama juga disampaikan Kepala SMK Kesuma, Sr. M. Aloysia, AK. S.Pd. Kekurangan fasilitas komputer di sekolah, siswa secara sukarela meminjamkan laptop miliknya. Total 115 peserta ujian tak sebanding dengan komputer dimiliki sekolah.

“Kalau di sini sejak 2016 lalu sudah menyelenggarakan

Dokumen Proyek Belum Diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek fisik di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram, belum masuk ke Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Kabag Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi mengatakan, lelang proyek memiliki proses panjang. Mulai penyusunan perencanaan, penyerahan dokumen, verifikasi persyaratan kemudian tahap lelang.

Percepatan lelang sebenarnya ingin dilakukan, tetapi sejumlah OPD belum menyerahkan dokumen mereka. “Seperti PU, Dikes dan Dinas Perdagangan belum menyerahkan,” kata Suryadi dikonfirmasi, Senin (23/4).

Pelaksana Tugas (Plt) Wa-

Dugaan Hotel Siapkan PSK

Pemkot Tidak Perlu Bertindak Represif H.M. Husni Thamrin (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Terhadap dugaan hotel di Mataram menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) kepada tamunya, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menilai pemkot harus mengambil langkah persuasif terhadap hotel tersebut. Baginya, pemerintah juga harus memastikan bahwa sesuatu terjadi seperti apa. Kalaupun indikasi itu ada, langkah terbaik melakukan langkah langkah persuasif, pencegahan dan pembinaan.

“Saya kira SKPD terkait

terhadap masalah itu harus melakukan langkah preventif.

Jangan mengedepankan tindakan represif. Tindakan represif tidak solutif juga,” kata Didi, Senin (23/4). Oleh karena itu, upaya ini harus terselesaikan secara baik dengan membangun sistem secara intesif. Dengan melakukan pengawasan.

Satpol PP sebagai aparat penegak Perda jangan tidak responsif terhadap isu berkembang. Manakala informasi ini disuarakan, harus ada upaya konfirmasi dan pengecekan.

Dan, idealnya harus ada sistem pengawasan secara sistemik.

Agar tidak terjadi simpang siur. “ Mataram ini ditopang sektor jasa. Di dalamnya pariwisata. Kalau tidak di-manage dengan baik, bisa saja dimanfaatkan oleh orang - orang yang tidak bertanggungjawab untuk memunculkan isu kontra produktif,” tegasnya. Politisi Partai Golkar ini meminta SKPD terkait melakukan langkah sistemik terkait soal pengawasan dan pembinaan terhadap hotel berbintang di Mataram.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati tak seperti biasanya. Sikap tegas sebelumnya ditunjukkan saat men-

UNBK,” jawabnya.

Operator SMK Kesuma, Albertus Ganjar Prasetyo Wibowo mengaku, saat ujian berlangung server sempat terganggu sekitar 20 menit karena token. Gangguan ini secara nasional terjadi, tetapi sudah bisa ditangani. “Ujiannya sudah mulai sempat terganggu. Syukurnya tidak mengganggu waktu siswa,” akunya. (cem)

(Suara NTB/cem)

H. Didi Sumardi gungkap hasil investigasi prostitusi di hotel berbintang, kini mulai berubah. Dia mulai pelit berkomentar bahkan berusaha menghindari pertanyaan wartawan, Senin kemarin. “No comment,” jawabnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

Moh Suryadi likota Mataram, H. Mohan Roliskana kata dia, telah mengingatkan agar proyek fisik paling tidak bisa dilelang pada triwulan pertama. Pihaknya menindaklanjuti dengan bersurat ke OPD untuk melakukan percepatan. Memang diakui ada yang sudah menyerahkan dokumen pada Januari lalu. “Kalau kendalanya ada di SKPD teknis,” ucapnya.

Data Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Proyek telah dilelang yakni pembangunan jalan Rp 38,9 miliar, pembangunan jembatan Rp 1,9 miliar, perbaikan rumah tidak layak huni sumber anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kelurahan Monjok, Turida, Karang Baru, Mayura dan Turida senilai Rp 1,3 miliar. Rehab RTLH sumber dana alokasi khusus di Kelurahan Bintaro, Jempong Baru, Monjok Barat, Cakranegara Selatan dan Abian Tubuh Baru senilai Rp 1,9 miliar. Dan, pengadaan baju seragam SD dan SMP 1 paket milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 2,3 miliar. (cem)

SUARA NTB

Selasa, 24 April 2018

Halaman 3

DPRD Kota Mataram Terima Pengajuan Empat Paket Raperda dari Walikota Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menerima pengajuan empat buah paket raperda dari Pemkot Mataram yang disampaikan di hadapan rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha, Senin (23/4). Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam pidatonya dalam pidato sambutannya menyampaikan, empat raperda yang diajukan itu adalah : 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Bahwa dalam ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah; Bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram perlu disempurnakan karena belum mengakomodir kebijakan Pemerintah khususnya reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan perizinan yang begitu cepat perubahannya dan secara filosofis

bermakna perizinan harus dituntut untuk melakukan pelayanan publik yang responsif.

Begitu pula mengenai struktur organisasi pemerintah daerah sebagai penyelenggaranya, dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram perlu diganti.

2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah Pusat, dana bagi hasil atau bantuan keuangan dari daerah lain, maupun dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah.

Bahwa guna percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yang berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya kebijaksanaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Mataram yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan beberapa regulasi saat ini oleh karenanya perlu dilakukan harmonisasi.

3. Raperda tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk implementasinya, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, akan tetapi regulasi yang ada tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini dan tuntutan akan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien.

Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daer-

(Suara NTB/ist)

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha memimpin rapat paripurna pengajuan empat buah paket raperda oleh eksekutif, Senin (23/4) kemarin. ah serta masyarakat, beberapa kewenangan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah telah berubah sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah, yakni SMA/SMK. Oleh karenanya Perda Kota Mataram No. 4 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu dilakukan penyesuaian. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

Plt. Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana membacakan pidatonya di hadapan rapat paripuna saat pengajuan empat buah paket raperda Senin (23/4) kemarin.

Menurun, Penerimaan Pajak dari Sektor Tambang

(Suara NTB/bul)

BERAS BULOG - Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus memonitor ketersediaan stok beras di gudang-gudang Bulog. Selain memastikan stok beras di pasar tercukupi, terutama menyambut bulan puasa dalam waktu dekat. Dinas Perdagangan mendorong Bulog terus menggelontorkan stoknya ke pasar tradisional agar harga beras tak merangkak naik. Nampak beberapa pekerja sedang mengangkut beras di gudang Bulog Dasan cermen.

Delapan Indikator Perkoperasian NTB Tumbuh Negatif Mataram (Suara NTB) – Koperasi sangat diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian.

Sayangnya, keberadaan koperasi di NTB juga tak cukup menggembirakan.

Pertumbuhannya sebagian besar indikatornya melaju ke arah negatif.

Data 2017 yang direkam oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menunjukkan, delapan dari 14 keragaan koperasi tahun 20152016 menunjukkan tanda negatif. Diantaranya, jumlah anggota tumbuh minus, pelaksanaan Rapat Akhir Tahun (RAT) juga tumbuh minus, koperasi tidak aktif bergerak minus (baik).

Lalu manajer, karyawan juga tumbuh negatif. Demikian juga sokongan modal luar, volume usaha, serta asset mengalami pertumbuhan negatif. Sementara beberapa indikator lain yang trennya mengalami pertumbuhan diantaranya, jumlah koperasi, koperasi aktif, pengurus, pengawas, modal sendiri dan Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan tren yang menggembirakan, meskipun indikator-indikator yang tumbuh positif ini besarannya tak terlalu signifikan.

Plh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Moh. Imran, SE, M.Si menyebut provinsi-provinsi lainnya di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Karena itulah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menyarankan agar koperasi yang aktif dan yang tidak aktif di kabupaten/kota agar divalidasi kembali.

“Yang tidak aktif kita sudah usulkan untuk dibubarkan. Mereka membubarkan sendiri koperasinya,” ujarnya.

Demikian juga dengan koperasi-koperasi yang tidak melakukan RAT, H. Imran menegaskan koperasi tanpa terkecuali harus melaksana-

kannya. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB memegang dokumen 40 persen dari 2.600 koperasi aktif, belum melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT).

Padahal, seharusnya RAT idealnya dilaksanakan Januari sampai Maret setiap tahun ber(Suara NTB/bul) sangkutan.

H. Moh. Imran Berdasarkan angka tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menyurati kabupaten/kota, sekaligus menggerakan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) mengingatkan kepada koperasinya untuk secepatnya melaksanakan RAT. Ada 4 ribuan jumlah koperasi di NTB. Dari jumlah itu, 2.600 yang dinyatakan aktif. Dan dari jumlah koperasi yang aktif ini, tinggal 40 persen belum RAT. “Kita sama-sama dengan dinas di kabupaten/ kota, serta PPKL untuk turun lapangan, dan lebih intens melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi binaan masing-masing,” ujarnya.

Lalu soal tren aset dan modal usaha yang mengalami penurunan. H. Imran menyebut pengaruhnya lebih karena banyaknya penyaluran kredit modal dengan bunga lunak yang digelontorkan oleh pemerintah.

Misalnya kredit ultra mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit lunak yang disalurkan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Sehingga masyarakat/orang yang sesunggunya adalah anggota koperasi, memilih mengambil dana-dana dengan bunga lunak yang diberikan pemerintah.

“Ini juga yang menjadi tantangan berat kita di koperasi,” imbuhnya.

Meski begitu. H. Imran menegaskan tetap melakukan pembinaan kepada koperasi dalam rangka peningkatan kinerja usaha, penguatan manajemen serta pengelolaan keuangannya. Dengan harapan agar koperasi sebagai tulang punggung ekonomi tumbuh dengan sesuai yang diharapkan. (bul)

Jangan Harapkan Kontribusi Tambang KEPALA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani mengingatkan pemerintah daerah agar tak mengharapkan kontribusi pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi, hingga 2021 mendatang.

Alasannya, penggalian dan ekspor hasil tambang, terutama konsentrat yang dihasilkan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara juga belum ada kepastian. 2021 adalah rencana melakukan pengolahan hasil tambang di dalam negeri/pembangunan smelter.

Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTB dengan menghitung sektor tambang, 0,11 persen, bahkan tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Sementara dengan melepas tambang, pertumbuhan ekonomi NTB melejit 7,1 persen. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kerap kali tak terlalu tertarik membahas ekonomi NTB dengan menggabungkan sektor tambang.

“Makanya sampai 2021 jangan ngarepin-lah (perbaikan pertumbuhan ekonomi dengan sektor tambang) karena kondisinya seperti itu. Bukan karena dia berhenti berproduksi, ada sih ada, tapi kecil produksinya,” kata Achris di Islamic Center, Senin (23/4) kemarin.

Bahkan, BI mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi NTB negatif jika dihitung dengan tambang. Dilepas lagi tanpa menghitung sektor tambang, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2018 ini akan tumbuh di kisaran ±7 persen. Dengan melihat konstribusi Pilkada, diproyeksikan ekonomi NTB akan tumbuh di atas 7 persen.

PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sampai 2012 akan menghabiskan produksi untuk fase VI di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat. Selanjutnya memasuki fase VII. Achris mengatakan selama proses fase VI, produksi tambang tak naik signifikan.

“Sekarang ini kuota ekspor konsentrat 450.000 ton, tahun lalu (2017) 600.000 ton, tahun depan bisa berkurang. Sehingga 2018 hingga 2021, asumsi pertumbuhan ekonomi NTB akan turun dengan perhitungan tambang. Flugtuasinya tidak tentu,” jelasnya.

Karena itu, melalui koordinasi Bank Indonesia di pusat, dengan kementerian terkait, perusahaan harus didorong melakukan pemurnian di dalam negeri (smelter). Jangan hanya ekspor dalam bentuk mentah, sehingga yang dihasilkan hanya sebegitu saja. Agar dampak ikutannya lebih besar. Kepada pemerintah daerah NTB, Achris mengingatkan bahwa yang harus digeber adalah keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Sebab usaha turunan yang akan muncul dari proyek strategis nasional itu tidak sedikit.

“Kalau tambang kan hanya begitu saja. Tidak ada dampak ikutannya. Kalau KEK Mandalika, industri kreatifnya akan hidup.

Kalau Mandalika jalan, bisa push ekonomi NTB sekian. Ada proyeksi kita,” kata Achris meskipun belum bersedia menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dimunculkan. (bul) Achris Sarwani

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Penerimaan pajak dari sektor tambang mengalami penurunan. Terutama untuk tambang skala besar, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.

Penurunan penerimaan pajak, terutama dari pajak karyawannya, setelah adanya efisiensi karyawan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang mengganti operasional PT. Newmont Nusa Tenggara itu.

Hal ini diungkapkan Kepala Kanwil Pajak Nusa Tenggara, Suparno di Mataram. Meski begitu, ia menyebut angka pasti besaran penurunan penerimaan pajak karyawannya. Diketahui, pasca Newmont memindahtangankan seluruh operasional dan aset tambang yang ada di Batu Hijau ke PT. AMNT sebagai perusahaan nasional. Efisiensi besar-besaran dilakukan. Apalagi, saat ini AMNT masih dalam masa transisi.

“Pabrik AMNT, ya ke pusat bayar pajaknya. Yang terdaftar di kita cuma cabang, yang kita dapat hanya pajak atas karyawan,” jelas Suparno.

Penurunan penerimaan pajak atas karyawan perusahaan tambang ini, dipengaruhi karena efisiensi karyawan. Selain itu, dari biaya rutin yang dibayar setiap bulannya, PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi mereka yang biasanya memiliki penghasilan tidak terlalu tinggi mengalami kenaikan. Sehingga, penghasilan kena pajaknya menurun.

Keberadaan tambang raksasa ini, justru berbeda keadaannya dengan penerimaan pajak dari di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pujut, Lombok Tengah. Suparno menyebut, keberadaan investasi di KEK ini terus dipantau.

Jumlah Wajib Pajak (WP)nya mengalami peningkatan.

Dari sebelumnya hanya 830 WP, naik menjadi 900 WP. Dengan tumbuhnya investasi di KEK Mandalika. Jumlah usaha juga mengalami pertumbuhan. Sejalan dengan itu, pertumbuhan penerimaan pajak di sekitar KEK Mandalika juga telah tumbuh mencapai 32 persen. Pada periode Januari-April 2018, dibanding periode yang sama tahun 2017 lalu “Karena di sana banyak beredar uang dan transaksi bergerak. Dari pajak orang pribadi dan pajak badan,” demikian Suparno.

Sumber penerimaan pajak dilihat dari dua hal. Satu dari belanja pemerintah, dan satu lainnya dari belanja swasta.

Untuk wilayah Nusa Tenggara (NTB, NTT). Tahun 2017 lalu pagu-nya sebesar Rp 59 triliun. Tahun 2018 ini naik menjadi Rp 62 triliun. “Sejauh ini, pertumbuhanya bagus.

Belanja pemerintah sudah 15 persen penerimaannya,” demikian Suparno. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat CALON Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) nomor urut 4, H. Najamudin Moestafa, menilai keberadaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lotim harus dioptimalkan dalam pengelolaannya. Hal tersebut penting dilakukan, karena APBD merupakan alat untuk mensejahterakan rakyat.

Kepada Suara NTB di Selong, Senin, (23/4), pasangan H. M.Syamsul Luthfi, ini menegaskan, apabila ditakdirkan menjadi wakil bupati, maka kesejahteraan rakyat menjadil suatu prioritas yang harus diperhatikan.

Untuk mensejahterakan rakyat, caranya yakni jangan hanya sebatas argumen. Melainkan harus ada alasan dan cara yang konkrit.

Najamudin menambahkan, tidak ada orang yang bisa mensejahterakan rakyat tanpa menggunakan APBD, termasuk mesenjahterakan negara kecuali menggunakan APBN. Untuk itu, apabila paket H.M.Syamsul Luthfi-H.Najamuddin Mustafa (Fiddin) ditakdirkan dan diamnaahkan menjadi kepala daerah, tentu keberadaan khususnya APBD II dikelola sebaik-baiknya, harus diatur dan dikreasikan untuk bagaimana menciptakan APBD menjadi produktif.

Hal inilah, menurutnya yang harus dikaitkan ke sejumlah persoalan itu, seperti kemiskinan, daya beli, IPM, pendapatan perseorangan serta sejumlah persoalan-persoalan lainnya.

Untuk memproduktivitaskan APBD supaya dapat menyelesaikan persoalan itu, Najamuddin menilai harus disambung anggaran itu dengan persoalan yang ada.

Misalnya skala prioritas sapi, maka dihubungkan APBD itu dengan sapi. Jika skala prioritas itu pertanian, maka APBD harus dihubungkan dengan pertanian. Bukan terus menerus pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur berupa gedung dan jalan.

“Kita akan kemas APBD dengan sebaik-baiknya dengan jelas, memiliki rencana kerja yang jelas. Memudahkan masyarakat dalam setiap urusannya karena itu merupakan modal dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah yang hebat yakni pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat mudah dan murah didalam mendapatkannya untuk kebutuhan dasarnya.

Sehingga ke depan SDM yang ada di Kabupaten Lotim menjadi SDM yang berkualitas untuk mengelola potensi dan SDA yang ada di Lotim.

Selain itu, dinamika harus dilihat dengan kondisi di lapangan dengan dilakukan kajian akademik dan komprehensif. Dari catatannya hasil terjun ke lapangan di 400 titik, masyarakat banyak mengeluhkan kebutuhannya seperti pupuk dan modal kerja di dalam menjalankan usahanya, sementara anggaran cukup kecil.

Padahal hal tersebut merupakan lahan yang cukup efektif di dalam mensejahterakan masyarakat.

Seperti Swasembada pangan, dimana pemerintah harus hadir membantu masyarakat untuk membiayai biaya produksi masyarakat. (yon) H.Najamudin Moestafa (Suara NTB/yon)

Tim Gabungan Tertibkan Pengerukan Pasir Besi di Ijobalit Selong (Suara NTB) Tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur (Lotim) bersama aparat Polres Lotim, Senin (23/4) melakukan penertiban terhadap pengerukan pasir besi yang dilakukan PT Anugerah Mitra Graha (AMG) di Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji. Penertiban diwarnai protes dari PT AMG. Dikonfirmasi di lokasi penambangan, Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, menjelaskan, kedatangan Dinas LHK bersama tim gabungan ke lokasi penambangan pasir besi itu dalam tiga konteks. Pertama, melakukan pengawasan, pengendalian dan penindakan akan. Hal tersebut menyusul setelah dikeluarkannya surat pemberintahuan pencabutan SK tahun 2011 tentang operasional izin eksploitasi dan eksplorasi oleh PT AMG. Alasan dicabutnya izin pengerukan pasir besi, karena tidak adanya relokasi.

Pasalnya, SK yang dimiliki PT AMG hanya mencakup wilayah Pringgabaya, Labuhan Haji dan di Desa Korleko.

Sementara untuk di Kelurahan Ijobalit dan pengerukan di wilayah Kelurahan Suryawangi tidak ada. Adapun luas lokasi izin pengerukan yang diberikan terhadap PT AMG dari Pringgabaya hingga Labuhan Haji sekitar 150 hektar.

Mulki menegaskan, pencabutan izin keluar pada tanggal 6 Maret 2018. Kemudian setelah itu pihaknya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pengerukan pasir besi. Termasuk sudah melakukan teguran lisan di samping melakukan pengawasan.

Senin kemarin, Dinas LHK bersama tim gabungan dari aparat kepolisian memberikan surat pemberitahuan pemberhentian kegiatan. Apabila itu sudah disampaikan, namun aktivitas tetap berjalan, maka Dinas LHK akan melakukan penyitaan terhadap alat berat dan barang-barang yang digunakan PT AMG di dalam melakukan pengerukan.

Mulki menambahkan, kesempatan mengajukan izin baru sangat dipersilakan dan itupun tidak menutup kemungkinan dilakukan PT AMG. Adapun dari hasil pemanggilan yang dilakukan terhadap PT AMG, pihak PT AMG mengaku jika sudah tidak mengelola lagi pasir besi, tapi dikelola perorangan.

Sementara pengawas dari PT. AMG Irpandi, mengaku sudah menerima surat pencabutan izin itu. Dijelaskannya, kegiatan pengerukan sudah dilakukan, melainkan yang dilakukan pembersihan material yang sudah dikeruk. “Tidak ada kegiatan, kami hanya membersihkan mana yang sudah dikeruk,” ujarnya.

Terkait masih adanya pengangkutan pasir besi ke arah Kayangan, Irpandi menyebut jika itu upaya pembersihan dan itu tanggung jawab PT AMG pusat. “Iya memang kita sedang melakukan pembersihan, penjualan dilakukan. Itu tanggung jawab PT AMG pusat,” jelasnya.(yon)

(Suara NTB/yon)

PENERTIBAN - Petugas dari Dinas LHK dan kepolisian bersitegang dengan pihak PT AMG saat melakukan penertiban tambang pasir besi di Kelurahan Ijobalit, Senin (23/4).

Halaman 4

Proyek Sumur Bor Senilai Rp4,7 Miliar Belum Selesai Dikerjakan Tanjung (Suara NTB) Proyek sumur bor di Dusun Jeruju, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan, hingga saat ini masih dikerjakan oleh kontraktornya. Proyek yang bersumber dari anggaran APBD Perubahan (DAU) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2017 senilai Rp 4,7 miliar yang salah satu titik pengeborannya sempat dialihkan itu tidak menemui air.

Salah satu warga Dusun Jeruju, Lukman Hakim, kepada Suara NTB, Senin (23/4) mengakui, proyek tersebut belum rampung.

Padahal batas pengerjaannya berakhir pada 31 Desember 2017 lalu. Namun hingga saat ini, proyek tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana dihajatkan.

“Iya, sumur bornya masih digali, karena belum ketemu airnya,” kata Lukman membenarkan.

Lukman mengaku heran, proyek sumur bor tersebut sedianya sudah diputus kontraknya oleh dinas. Pasalnya periode pengerjaan regular sampai dengan 31 Desember 2017 sudah berakhir. Demikian pula jika mengacu pada periode perpanjangan kontrak selama 50 hari, maka pengerjaannya harus berakhir pada pertengahan Februari 2018.

Dikuatkan oleh Anggota Komisi III DPRD KLU Dapil Bayan, L. Muhamad Zaki, membenarkan proyek sumur Jeruju belum selesai dikerjakan. Ia khawatir, masyarakat tidak akan mendapat manfaat dari dana yang digelontorkan senilai Rp 4,7 miliar tersebut. “Benar, sumur bor itu belum ketemu airnya.

Justru satu sumur yang dialihkan (ke Dusun Bagek Nunggal) itu yang ada airnya,” kata Zaki.

Zaki pun meminta, agar Pemda KLU melalui dinas terkait mengambil sikap tegas kepada kontraktor pelaksana. Pasalnya sumur bor yang tidak ada airnya itu didukung oleh 25 unit kolam yang telah terbangun. Secara otomatis kata dia, kolam sebanyak 25 unit itu akan mangkrak apabila tidak didukung oleh air irigasi dari sumur bor.

Sementara PPK proyek, Idris, ST., dikonfirmasi menjelaskan proyek sumur bor Dusun Jeruju sejatinya sudah tuntas.

Dua unit sumur bor sudah terbangun masing-masing di Jeruju dan Bagek Nunggal. Hanya saja, diatribusi sumur bor Jeruju tidak konstan dengan syarat penyaluran 3 liter per detik. Persoalannya lapangan yang ditemukan, terjadi pengendapan di sumur sehingga distribusi 3 liter per detik terganggu.

“Pada sumur bor yang sudah dipasang semua sudah sesuai spek, misalnya kedalamannya 150 meter. Secara pekerjaan sudah tuntas tetapi secara debit ait tidak sesuai untuk 3 liter per detik,” ujarnya.

Mengatasi persoalan itu, PPK yang sejak awal tidak menerima apabila tidak konstan di 3 liter per detik pun disanggupi oleh kontraktor untuk membuat sumur bor lain. Namun sumur bor ini murni inisiatif kontraktor tanpa biaya tambahan dari dinas.

“Kontraktor memberi bonus, di bor ulang dengan jarak 1 meter di sekitar itu. Kalau di lokasi sekarang, sekarang dicok sudah dapat 3 liter per detik tapi karena pengendapan nanti 2 jam lagi bisa dapat 3 liter per detik,” sambungnya.

PPK mengakui kondisi pekerjaan itu sudah dilaporkan ke

BPKP dan Inspektorat Lombok Utara. Sehingga ia berkeyakinan pengeboran di Jeruju tidak bermasalah. Terlebih lagi kontraktor memiliki rasa tanggungjawab untuk mendukung sumur bor yang ada dengan menggali sumur bor lain sebagai bonus dan diberikan kepada masyarakat. (ari)

CEK - Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zaki saat mengecek sumur bor Jeruju yang belum selesai dikerjakan. Proyek ini harusnya sudah selesai Desember 2017 lalu.

(Suara NTB/ist)

Aikmel Juara Umum STQ Tingkat Kabupaten Selong (Suara NTB) Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XXV Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi ditutup Pejabat Sementara Bupati Lotim H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH., Ahad (22/4). Penutupan STQ ke XXV dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kades/Lurah, Toga, Toma dan seluruh tamu undangan lainnya di lapangan umum Aikmel.

Pada kesempatan itu, Ahsanul berpesan kepada seluruh peserta yang mendapatkan juara tidak merasa berbangga hati, tapi terus mengasah diri. Menurutnya, Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tidak sekedar mendapatkan juara tetapi lebih mengaplikasikan kandungan-kandungan yang terdapat dalam Alquran, sedangkan bagi yang be-

lum mendapatkan juara jangan berpatah hati.

“Alquran adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin yang di dalamnya ada perbedaan bagi kita semua antara yang hak dan yang bathil,” pesannya.

Sebelum menutup STQ secara resmi, Ahsanul jga berpesan kepada seluruh camat, kepala desa untuk lebih memajukan LPTQ agar mendapatkan bibit-bibit yang berprestasi.

Menyinggung pilkada, Ahsanul meminta kepada seluruh masyarakat harus memprioritaskan diri sebagai umat yang sehat, yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.

Perbedaan diantara kita ungkap Ahsanul itu dipandang sebagai sesuatu yang biasa, karena perbedaan itu ad-

alah sunnatullah. ‘’Tetapi di tengah-tengah perbedaan itu jadikan sebagai wujud kebanggaan kepada Allah SWT dengan cara tetap menjaga tali persaudaraan, jangan bercerai berai. Mari kita jaga ukhuwah islamiyah,”pintanya.

Sebelumnya Asisten II Biang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Lotim, Drs. H. Sahabuddin, MM.,para juara di STQ ini akan mewakili Lotim pada STQ ke XXV tingkat Provinsi NTB tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Kota Mataram.

Pada penyelenggaraan STQ XXV tingkat Kabupaten Lombok Timur tahun ini, kecamatan Aikmel meraih prestasi juara umum, selanjutnya Kecamatan Selong meraih juara umum II dan Kecamatan Masbagik meraih juara umum III. (yon)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Pjs Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik foto bersama camat yang mendapat juara I, II dan III pada STQ ke-XXV tingkat Kabupaten Lotim, Ahad (22/4) malam.

Jumlah ’’Stunting’’ di Lotim Harus Diturunkan Selong (Suara NTB) Angka stunting (anak lambat tumbuh) di Lombok Timur (Lotim) masih tinggi.

Data dari Dinas Kesehatan NTB, stunting di Lotim berada di 35,1 persen. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan persentase stunting di NTB yang mencapai 37,2 persen.

Dalam upaya menurunkan jumlah anak penderita stunting di Lotim, KONSEPSI bekerjasama dengan Pemkab Lotim menggelar Sangkep Stunting dengan menghadirkan para pengambil kebijakan di Lotim.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik yang membuka Sangkep Stunting mengaku, stunting sebagai salah satu

persoalan kesehatan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian pemerintah. Stunting, ujarnya, merupakan implikasi pola asuh yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses keluarga terkait makanan bergizi, juga akses air bersih yang kurang. Karenanya dibutuhkan upaya tepat melalui program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Stunting, ungkap Ahsanul merupakan persoalan bersama karena menyangkut masa depan bangsa dan harus diselesaikan dengan menyatukan gerak langkah dalam pembangunan di semua sektor. Dan langkah tersebut harus dirumuskan bersama.

Kegiatan ini adalah ajang bagi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lotim untuk mendiskusikan strategi - strategi efektif bagi upaya percepatan penurunan angka stunting di Lotim, khususnya pada 10 desa prioritas dari 4 Kecamatan. Desa yang menjadi prioritas adalah, di Kecamatan Suralaga ada Desa Bintang Rinjani dan Desa Bagik Payung Timur. Sementara di Kecamatan Aikmel dan Lenek ada beberapa desa, yakni (Desa Kembang Kerang Daya, Lenek Duren dan Lenek Kali Bambang.

Di Kecamatan Sambelia ada Desa Belanting dan Desa Dadap dan Kecamatan Jerowaru adalah Desa Batu Nampar, Desa Pandan Wangi dan Desa Batu Nampar Selatan. (yon)

Pemda Akui Belum Ada Perintah Lantik Marianto Tanjung (Suara NTB) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkades Sokong, hingga saat ini masih belum jelas. Setidaknya Pemkab Lombok Utara masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atas usulan banding putusan PTUN Mataram yang membatalkan PSU sebagaimana surat Bupati Lombok Utara.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lombok Utara, H. Tresnahadi, SP., Senin (23/4) mengungkapkan, pihaknya masih belum bisa menyimpulkan kapan pelaksanaan PSU Pilkades Sokong. Pasalnya hingga saat ini, Pemda masih menunggu putusan PTTUN Surabaya terhadap permohonan banding yang diajukan beberapa pekan lalu.

“Kita masih menunggu hasil pemda banding di PTTUN Surabaya yang saat ini masih dalam proses. Kita belum tahu kapan keluarnya, kita tunggu saja,” ujar Tresnahadi.

Dalam hal ini, pihaknya mengklarifikasi perihal klaim PTUN memberi perintah untuk melantik Kades terpilih, Marianto. Tresnahadi menegaskan perintah pelantikan kepada tersangka Marianto hanya klaim sepihak. “Namanya juga klaim sepihak. Yang jelas, tidak ada perintah PTUN Mataram untuk melantik, melainkan hanya perintah untuk membatalkan PSU saja,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkades Sokong dilangsungkan bersamaan dengan pilkades di 5 desa lain di KLU. Kecuali Pilkades Sokong, Pemda tidak bisa melantik Marianto, karena terganjal kasus pemalsuan keterangan terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) di Polsek Tanjung.

Pencalonan Marianto sebagai calon kepala desa pada pilkades Sokong dibumbui berbagai dinamika. Dimulai dari mundurnya beberapa orang pada Panitia Pilkades, karena pro dan kontra legalitas SKPI yang diajukan Marianto. Mereka yang mundur di antaranya, Nursida Syam.

Berlanjut di DPRD, legalitas Marianto juga menjadi subjek, sehingga dipanggilnya pejabat-pejabat eksekutif dan Panitia Pilkades oleh DPRD KLU sebelum digelarnya Pilkades. Dalam prosesnya hingga menjelang Pilkades, Madrasah Tsanawiyah Sunan Kalijaga Tanjung tempat Marianto sekolah, mempertegas bahwa Marianto tidak menamatkan sekolah di

MTs Sunan Kalijaga.

Tindaklanjut atas SKPI yang dicabut sekolah, Kemenag pun mencabut SKPI yang dikeluarkannya, setelah berkoordinasi dengan sekolah, Dikpora Lobar dan Kemenag Lobar. Pencabutan SKPI oleh Kemenag Lombok Utara ini lantas dijadikan dasar oleh Bupati Lombok Utara menganulir kemenangan Marianto dengan perolehan suara 2.002 suara. Tidak hanya menganulir kemenangan, melalui suratnya, Bupati juga memerintahkan dilakukan PSU kepada 4 calon lain, tanpa mengikutsertakan Marianto di dalamnya.

Surat Bupati terkait PSU yang menganulir Marianto lantas diperkara perdata oleh Marianto dan kubunya ke PTUN Mataram. Hasilnya, Marianto dimenangkan oleh PTUN, hingga proses berikutnya Pemda KLU mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Namun belum lagi selesai banding di MA, lika-liku Marianto pada Pilkades akhirnya terhenti setelah yang bersangkutan diamankan oleh Polres KLU. Sementara itu, berkenaan dengan permintaan pelantikan oleh masyarakat pendukung Marianto hingga menyebabkan penyegalan Kantor Desa yang dilaporkan ke Polisi, Direktur Lombok Utara Corruption Watch ( LUCW KLU), Tarpiin Adam, meminta Polres segera memanggil pelaku yang diduga terlibat penyegelan. Ia menilai Polres Lombok Utara lambat dalam penanganan kasus penyegelan Kantor Desa Sokong. Ia membandingkan, perberbedaan penangan kasus penyegelan Kantor Desa Sesait, kecamatan Kayangan Lombok Utara tahun 2017 lalu. Penyegelan itu dilakukan pada malam hari bahkan saksi sulit ditemukan tetapi proses hukumnya s a ngat c e pat.(ari)

Tresnahadi (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Jalur Biao-Praya Mulai Diratakan Praya (Suara NTB) Pembangunan jalur by pass Praya-Biao Jontlak mulai dikerjakan pemerintah pusat. Pengerjaan diawali dengan perataan lahan lokasi pembangunan jalur dua tersebut. Seluruh bangunan yang terkena dampak pembangunan jalur saat ini juga sudah mulai diratakan.

Pantauan Suara NTB, Senin (23/ 4), sejumlah alat berat mulai dikerahkan untuk meratakan lahan dan sisa bongkaran bangunan yang ada.

Pembongkaran mulai dari jalur Biao menuju Praya. “Saat ini sudah tahap pembangunan fisik,” tegas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, Ir. M. Amir Ali. Ia menjelaskan, panjang ruas jalan yang akan dibangun tersebut sekitar 1,4 km yang akan menghubungkan Kota Praya hingga Biao. Jalan ini dibangun dengan dua jalur dengan empat lajur.

Pembangunan jalur by pass seluruhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. termasuk pembangunan dua jembatan di jalur tersebut.

Sementara untuk anggaran pembebasan lahan ditanggung oleh Pemkab Loteng dengan alokasi anggaran yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 45 miliar lebih. “Ini pun untuk anggaran pembebasan lahan masih kurang sekitar Rp. 5 miliar lebih,” jelasnya. Pelunasan akan dilakukan pada APBD perubahan tahun ini supaya tahun ini semua urusan pembebasan lahan bisa dituntaskan.

Lebih lanjut, Amir Ali menjelaskan, proyek pembangunan jalur tersebut akan berlangsung selama 6 bulan. Jadi akhir tahun ini, jalan tersebut sudah harus selesai.

“Proyek ini harus selesai tahun ini.

Sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati,” tegasnya. (kir)

DIRATAKAN - Jalur lokasi pembangunan by pass Praya –Biao mulai diratakan. Proyek ini ditargetkan tuntas akhir tahun 2018 ini.

(Suara NTB/kir)

Kesulitan Ungkap Kasus Bantuan Alsintan

Usut Indikasi Kampanye Terselubung PANWASLU Lombok Barat (Lobar) memanggil Ketua Komunitas Masyarakat Berkepedulian (KMB NTB) untuk meminta klarifikasi perihal penyelenggaraan kegiatan pengobatan gratis di wilayah Gerung beberapa hari lalu. Panwaslu ingin mengklarifikasi terkait kegiatan yang mengundang calon bupati nomor urut 2 dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB. Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menyatakan pihakn(Suara NTB/her) ya sudah mengirimkan suL. Arjuna rat panggilan kepada bersangkutan Senin (23/4) kemarin sesuai rencana pemanggilan langsung. “Tapi bersangkutan mangkir dari undangan klarifikasi,” kata Arjuna.

Dalam hal ini, pihaknya perlu mengklarifikasi pihak penyelenggara kegiatan tersebut, sebab untuk memastikan apakah kegiatan itu kampanye atau tidak. Jika resmi kampanye, maka harus memenuhi syarat, mendapatkan surat izin dari kepolisian.

Selain itu, kegiatan itu sudah ada resmi tercatat di KPU yang diadakan tim kampanye.

Kalaupun kegiatan ini dianggap bukan kampanye, namun murni kegiatan baksos, tidak menghadirkan calon, sebab ada momentum pelaksanaan pilkada. Kalaupun dalam kegiatan itu tidak ada orasi mengarahkan dukungan, namun persoalannya kegiatan itu dihadiri calon. Karena itulah pihaknya perlu mengklarifikasi pihak penyelenggara, apakah kegiatan murni lembaga itu atau kampanye menghadirkan kampanye secara terselubung.

Bagi pihaknya, kegiatan ini termasuk kampanye, meski tak ada baliho atau ajakan memilih paslon yang hadir. Namun dengan kehadiran calon maka patut diduga ada indikasi pelanggaran kampanye. Kegiatan ini, jelasnya, masuk dalam kegiatan kampanye bentuk lain.

Sementara itu Ketua KMB NTB L. Anton Heriawan menyatakan, terkait panggilan dari Panwaslu, dirinya baru menerima. “Saya baru dapat surat panggilan dari Panwaslu. Masa Panwaslu ini begitu baru dapat panggilan langsung diminta hadir. Kan saya ndak bisa datang. Saya ada pekerjaan juga,” kilahnya.

Ia mengaku siap menghadiri panggilan Panwaslu untuk menjelaskan, jika kegiatan ini murni untuk HUT KMB, bukan kegiatan kampanye terselubung. Sebab tahun sebelumnya pihaknya melakukan kegiatan yang sama. Namun diakui kebetulan momentum saat ini bertepatan dengan pilkada.(her)

Temuan DPT, KPU Tak Gentar Dilaporkan Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) menanggapi langkah yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, H. M. Izzul Islam - TGH Khudari Ibrahim yang melaporkan KPU Lobar dan Dinas Dukcapil terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke Kemendagri. Pihak KPU tak mempermasalahkan langkah yang ditempuh oleh paslon nomor urut 1, namun dinilai laporan yang disampaikan tidak mendasar.

“Ndak masalah dan bagus itu. Orang gugat silakan saja.

Tapi jangan buat komen ndak berdasar, gugatan harus punya argumentasi, sehingga kalau dia punya argumentasi berarti bukan hoaks. Kalau tanpa alasan berarti itu hoaks,” ungkap Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Senin (23/4).

Menurutnya, langkah pelaporan menyangkut tahapan pilkada ada beberapa pihak yang terkait, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Laporan ini seharusnya dialamatkan ke beberapa pihak yang berkaitan.

Terkait data yang menjadi dasar paslon 1 melapor ke Kemendagri, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari paslon tersebut. Termasuk persoalan penambahan DPT di beberapa kecamatan seperti Sekotong. Menurutnya, kebiasaannya pihak yang berkepentingan dengan DPT “tertidur” atau kurang respons saat proses penyusunan DPT. Namun baru setelah ditetapkan mereka ribut, karena nama calon pemilih tidak masuk, padahal proses menjadi DPT ini sangat panjang.

Pada proses ini pihaknya selalu mengimbau kepada para pengurus partai dan paslon untuk mengawal data ini. Hal ini selalu diimbau kepada para tim calon dan parpol pada saat rapat. Jika dianggap data bermasalah, maka disampaikan saja ke KPU. Permasalahan ini, jelasnya sudah dibahas juga dan setiap masukan dari tim LO paslon pada penetapan DPT langsung dikroscek dan diperbaiki jika dasarnya jelas.

Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna menyatakan, terkait laporan masalah DPT oleh paslon 1, semestinya dilakukan ke Panwaslu, sebab pihaknya nanti bisa merekomendasikan ke KPU untuk perbaikan. Menurutnya persoalan DPT ini bisa menjadi objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Namun menurutnya ketentuan gugatan bisa diproses jika selisih suara 1 persen dari total surat suara sah. “Ini bisa jadi objek sengketa pilkada, jadi kami persiapkan juga hasil pengawasan kami terhadap DPT itu,” ujarnya.

Sementara itu, Calon Bupati Lobar H. M. Izzul Islam memastikan tidak akan menerima hasil penetapan DPT pilkada serentak tahun 2018 yang dilakukan KPU Lobar Jumat (20/4) lalu. Meski telah ada perubahan, tetap saja, data yang yang dijadikan rujukan berdasarkan yang dirilis oleh kepala desa.

Akibatnya, data itu masih saja tercantum KTP tanpa dilengkapi akta kelahiran. Parahnya, tercatat banyak penerbitan KTP justru yang diberikan adalah mereka yang masuk katagori pemilih di bawah usia alias anak-anak. “Dari temuan kami, itu masih merata terjadi di Lobar. Tapi, terbanyak adalah berada di dua kecamatan, yakni Kuripan dan Sekotong,” ujarnya. (her)

Kejari Loteng Susun Strategi Baru

Praya (Suara NTB) Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) mengungkap kasus dugaan korupsi program bantuan alat sistem pertanian (Alsintan) tahun 2017, belum menemukan titik terang. Kejari Loteng sejauh ini masih kesulitan menemukan alat bukti terkait dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

“Hampir semua pihak yang terkait dalam program ini sudah kita mintai keterangan.

Hanya saja, belum ada keterangan atau bukti yang menguatkan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek ini,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Senin (23/4).

Meski demikian, tegasnya hal itu tidak sampai menyurutkan niat pihaknya untuk menuntaskan proses penyelid-

ikan terhadap kasus tersebut.

Di mana saat ini, pihaknya tengah menyusun strategi baru. Harapannya, dengan strategi baru ini pihaknya bisa segera mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Diakuinya, dengan pola yang dijalannya saat ini pihaknya memang agak kesulitan mengungkap dugaan penyimpangan yang ada, sehingga pihaknya berpikir perlu ada pola yang lain supaya dugaan penyimpangan yang terjadi,

bisa segera terungkap. “Soal strategis yang kita jalankan, tentu tidak bisa kita ungkap.

Tapi yang jelas, kasus ini harus tuntas,” tambah Hasan.

Tentunya untuk bisa mengungkap kasus ini butuh proses dan waktu cukup lama, sehingga pihaknya tidak bisa memberikan kepastian sampai kapan proses penyelidikan akan dilakukan. Yang jelas, selama masih ada jalan, pihaknya akan terus berupaya maksimal mengungkap kasus

Polisi Gerebek Kafe Remang-remang di Kawasan Pariwisata Praya (Suara NTB) Sejumlah kafe remang-remang yang ada di kawasan pariwisata digerebek aparat Polres Lombok Tengah (Loteng). Ratusan botol minuman keras (miras) berbagai merek berhasil diamankan dalam penggerebekan yang berlangsung, Sabtu (21/4) malam. Seluruh barang bukti miras kini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan.

“Total ada empat lokasi yang kita sasar,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, S.H., Senin (23/4).

Operasi dimulai dari kawasan wisata Kuta, Awang, Mertak serta Bumbang.

Kafe-kafe tersebut digerebek lantaran diduga menjual miras tanpa izin dan ratarata beroperasi pada malam hari. “Kalau kafenya memang tidak kita permasalahkan. Tapi yang jadi persoalan, mereka menjual miras tanpa izin,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam penggerebekan ini, pihaknya berhasil mengamankan sekitar seratusan botol miras modern merk bir bintang, vodka dan beberapa merk miras lainnya. Semua barang bukti sudah diamankan di Mapolres Loteng. Adapun pemilik kafe, sementara tidak diamankan, karena kasus miras masuk

Banyak Penduduk Miskin, Belum Masuk JKN

(Suara NTB/kir)

pa izin. Sementara bagi yang mengantongi izin, tidak akan disentuh, karena sudah sesuai peraturan daerah yang ada. Tapi itu khusus bagi kawasan wisata. Kalau yang di luar kawasan wisata, jelas tidak ada yang berizin.

Operasi sdigelar oleh Satresnarkoba Polres Loteng dengan melibatkan semua jajaran polsek di bawah. “Untuk menghindari kebocoran informasi soal rencana operasi, waktu pelaksanaan operasi diselangseling,” pungkasnya. (kir)

Dana Kampanye, Zaitun Paling Sedikit Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) sudah mendapatkan rekapan hasil penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari tiga pasangan calon (paslon). Berdasaran rekapan LPSDK, dana kampanye yang dilaporkan paslon nomor urut 3 H. Fauzan Khalid - Hj Sumiatun (Zaitun) hanya Rp100 juta. Jumlah ini paling Sedikit dibandingkan paslon lain. Paslon nomor 2 Nauvar F. Farinduan - TGH Muammar Arafat (F-One) justru terbanyak dengan total dana kampanye Rp 4 miliar, sedangkan pasangan nomor urut 1 H. M. Izzul Islam - TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair) mencapai Rp 3.125.000.000.

“Sudah clear tiga palson untuk laporan/PSDK, paling banyak pasangan nomor urut 2 Farin-KTM, nomor urut 1 Zul-

Khair dan paling sedikit petahana, nomor urut 3 (Zaitun, red),” jelas Komisioner KPU Lobar, M. Suhardi, Senin (23/4).

Dijelaskan semua paslon sudah melengkapi LPSDK dan menerima sumbangan dari luar. Jika tak menerima sumbangan maka tidak bisa bergerak karena tidak ada anggaran. Kenapa petahana paling sedikit, menurut Suhardi, ia tidak tahu. Hal ini jelasnya bukan ranah KPU. Terkait relevansi dana kampanye dengan menggerakkan tim pemenangan paslon, menurutnya tentu ada korelasi. Namun secara substantif, pihak lembaga akuntan publik akan menilai, pihak KPU memfasilitasi penerimaan laporan awal dana kampanye, sumbangan dana kampanye dan penyerahan LPSDK pada saat H+1 kampanye. Terkait

dugaan korupsi pada program bantuan alsintan Loteng tahun 2017 tersebut.

“Banyak jalan yang bisa kita lakukan. Kalau jalan satu tidak bisa, kita akan coba

BPJS Enggan Disalahkan

AMANKAN - Ratusan barang bukti miras yang diamankan jajaran Polres Loteng saat penggerebekan, Sabtu (21/4) malam. tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman kurungan di bawah enam bulan.

Muhaimin menambahkan, operasi sendiri akan terus digelar sampai beberapa hari ke depan dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan puasa. Dengan begitu diharapkan, masyarakat bisa merasakan kenyamanan saat menjalankan ibadah puasa.

Untuk sasaran operasi, semua lokasi. Baik itu warung, kafe maupun restoran yang menjual miras tan-

(Suara NTB/dok)

Hasan Basri

jalan yang lain. Terpenting kasus ini harus tuntas dan selesai,” tandasnya.

Program bantuan Alsintan sendiri ada tiga jenis. Pertama bantuan mesin combain sebanyak 18 unit. Kemudian ada 99 bantuan handtraktor serta 100 lebih bantuan mesin pompa air dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Adapun sumber anggaran bantuan tersebut, selain dari Pemkab Loteng ada juga yang bersumber dari APBD provinsi serta APBN. “Khusus untuk bantuan combain, seluruh bersumber dari pemerintah pusat. sedangkan untuk bantuan handtraktor serta mesin pompa air ada yang dari APBN Loteng serta APBD provinsi,” terangnya. (kir)

jumlah jelasnya tentu dikroscek ke paslon.

“Pemakaian uang tidak boleh lebih sesuai dengan laporan, tapi ini yang tercatat uang yang keluar masuk.

Sumbangan bisa dalam bentuk barang, dan jasa tapi harus dikonversi menjadi dalam bentuk uang dalam LPSDK,” ujarnya. Laporan LPSDK ini harus diserahkan tanggal 24 Juni, sebab jika tidak diserahkan maka akan terkena sanksi administrasi pencoretan sebagai paslon.

Ia juga mengingatkan semua paslon, paling terakhir menyerahkan SK pemberhentian dari jabatan DPRD, batas waktu penyerahan SK ini tanggal 27 Mei mendatang.

Jika tidak menyerahkan maka sesuai UU dipastikan paslon dianggap tidak memenuhi syarat (TMS). (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pihak BPJS Kesehatan sepertinya enggan disalah terkait banyaknya warga miskin di Lombok Barat (Lobar) yang belum terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, PBI masih mengacu data PPLS 2011.

Selain itu, BPJS berdalih upaya telah maksimal dilakukan baik dengan membuka tempat pendaftaran JKN ditempatkan di masing-masing kecamatan dan mobile pelayanan JKN. Disisi lain persoalannya, kebanyakan warga yang masuk BPJS mandiri secara terpaksa, sebab mereka tidak mampu membayar premi per bulan.

Terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah ada kesepakatan bersama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) untuk penambahan PBI APBD. “Soal data masyarakat miskin tak mampu tak memperoleh JKN itu di Disos bukan di BPJS,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lobar I Wayan Sumarjana, Senin (23/4).

Berdasarkan datanya, jumlah warga yang menerima bantuan PBI APBN sebanyak 369.447, penerima PBI APBD provinsi sebanyak 5.552 dan APBD Lobar sebanyak 7. 875 orang, sehingga total warga yang menjadi peserta JKN 466.155 orang atau 65,9 persen lebih.

Terkait kejanggalan jumlah penerima bantuan JKN melebihi hampir tiga kali lipat dibanding jumlah pendukung miskin di Lobar, menurut Wayan terkait hal ini ranah di Dinas Sosial (Disos), sebab pihak BPJS siap

memberikan pelayanan sepanjang Pemda mau menanggung biaya membayarkan premi warga miskin.

Menyoal warga miskin yang belum banyak menerima JKN, sejauh ini jelasnya banyak warga yang nunggak premi sebanyak 30 ribu warga. Mereka ini, jelasnya, terkesan dipaksakan masuk menjadi peserta BPJS Mandiri, Sebab setelah mendapat pelayanan mereka tidak bisa membayar premi. Kaitan dengan tambahan usulan PBI APBN, maka Disos mengusulkan ke Kemensos, lalu Kemensos ke Kemenkes baru ke BPJS. Sedangkan untuk PBI APBD, maka Disos koordinasi dengan Dikes baru ke BPJS. Terkait rencana usulan tambahan JKN sejauh ini pihaknya belum tahu.

Dalam kesempatan itu pihak BPJS juga mengklarifikasi tunggakan jasa klaim yang belum dibayarkan di RSUD Tripat Gerung senilai Rp1,3 miliar lebih. “Tunggakannya bukan sejak tahun lalu. Tapi terhitung sejak Januari tahun 2018, itu sudah dibayar,” klaimnya. Pihak RSUD, jelasnya, mengusulkan untuk pembayaran klaim pada bulan Maret untuk jasa klaim BPJS bulan Februari dan Maret.

Sementara itu Dirut RSUD Tripat Gerung drg H. Arbain Ishak menyatakan, terkait pembayaran tunggakan JKN yang dimaksud bukan tahun lalu, namun tahun 2018. Pembayaran jasa klaim BPJS tahun lalu sudah dibayar semua, sedangkan untuk untuk tahun ini pun sudah masuk. (her)

(Suara NTB/her)

KLARIFIKASI - Pihak BPJS Kesehatan Cabang Lobar mengklarifikasi jumlah klaim yang dibayar BPJS ke RSUD Tripat Gerung di ruang Dirut RSUD Tripat, Senin (23/4).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP KSB dengan Harian Suara NTB

Calon Penerima Program Peningkatan Kualitas Jamban Mulai Divalidasi

(Suara NTB/ils)

MANGKRAK – Kondisi BBI Provinsi di Labuhan Lalar, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang yang mangkrak.

DKP KSB Minta Kejelasan Terkait BBI Mangkrak Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan, Sumbawa Barat, segera membangun kordinasi dengan provinsi terkait aset-aset yang terindikasi mangkrak. Salah satunya yakni Balai Benih Ikan (BBI) di Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang yang sudah terindikasi terbengkalai sejak beberapa tahun lalu. Bangunan yang ditaksir menghabiskan miliaran rupiah dan kini tidak bermanfaat bagi masyarakat dan rusak dengan sendirinya.

Pantauan Suara NTB menggambarkan, kondisi BBI saat ini sudah sangat tidak terawat dimana terlihat ditumbuhi oleh rumput liar. Bangunan ini juga terlihat sudah dipenuhi lumut dan retakan di beberapa sudut dan diindikasikan tidak ada lagi perawatan.

Selain masalah itu, di lokasi tersebut juga kerap digunakan sebagai tempat untuk “memadu kasih” karena kondisinya yang jarang dilalui oleh masyarakat. Kondisi mangkraknya gedung ini juga sudah terjadi sejak lama dan hingga kini tidak kunjung ada kejelasan untuk pemanfaatannya.

Hal ini tentu sangat disayangkan, karena uang yang digelontorkan untuk proses pembangunan sarana tersebut tidak sebanding dengan kondisi yang ada saat ini yang cenderung mangkrak dan terbengkalai.

Kepala DKP Ir. H. Mansyur Sofyan MM kepada Suara NTB, Senin (23/4) tidak menampik kondisi mangkraknya BBIP di KSB. Bahkan kondisi tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan hingga kini belum ada solusi yang baik terkait pemanfaatan dari bangunan ini.

Selain masalah itu, bangunan tersebut juga tidak memberikan manfaat apapun bagi daerah, karena sejak awal gedung ini terbangun sudah tidak jelas. Jangankan bisa memberikan manfaat lebih bagi daerah, untuk melaksanakan kegiatan saja tidak ada. Sehingga pihak terkait sangat kecewa dengan sikap provinsi yang membangun aset yang mangkrak di KSB. “Kita tidak tahu apa kendala sehingga BBI ini bisa mangkrak. Bahkan anggaran untuk proses pembangunannya juga, kami tidak tahu tetapi justru kita yang sengsara karena manfaatnya ke kita tidak ada,” ujarnya.

Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya juga belum menerima laporan dari DKP Provinsi terkait aset mangkrak tersebut baik itu alasan maupun upaya lanjutan dari proyek ini.

Namun demikian, pihak terkait segera membangun kordinasi dengan Provinsi untuk memberikan kejelasan nasib dari bangunan tersebut yang sudah lama mangkrak.

Sehingga kedepan, aset-aset yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat terus bisa dirasakan manfaatnya. Terkait masalah ini juga Pemkab tidak bisa mengambil sikap karena keterbatasan wewenang yang dimiliki. Tetapi yang jelas melalui pola komunikasi yang akan dibangun, pihaknya tetap mendesak supaya Pemprov mengambil sikap terkait aset mangkrak ini.

“Kita tetap meminta Provinsi untuk segera memaksimalkan aset yang dimiliki saat ini. Karena kita (Kabupaten/kota) juga tidak ada kewenangan untuk mengelolanya,” tandasnya. (ils)

Kebutuhan Guru di KSB Belum Terpenuhi Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum menemukan solusi efektif menutupi kekurangan guru tingkat SD dan SMP di daerah.

Berdasarkan data dinas, kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik untuk SD maupun SMP di KSB sejauh ini mencapai ratusan orang. Di mana untuk tingkat SD kekurangan terjadi pada guru kelas dan guru agama sementara SMP berupa mata guru mata pelajaran di antaranya guru (Suara NTB/bug) pendidikan jasmani dan Aku Nurrahmadin kesehatan (Penjaskes), guru Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru pendidikan muatan lokal (Mulok).

“Kalau bicara kebutuhan guru. Kita sampai sekarang masih kekurangan baik di tingkat SD maupun SMP. Untuk SD-nya kita banyak kekurangan di guru kelasnya sementara SMP ada 4 mata pelajaran yang kita juga minim,” terang Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Dikpora KSB, Aku Nurrahmadin, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (23/4).

Ia menjelaskan, kekurangan guru terbanyak terjadi pada guru kelas di tingkat SD. Kebutuhannya mencapai sekitar 140 tenaga dan hampir seluruh sekolah di KSB belum dinyatakan lengkap atau memenuhi standar jumlah jenis guru tersebut.

“Sebelumnya kita sudah lakukan pendistribusian guru PNS sesuai kebutuhan. Dan hasilnya untuk guru kelas itu belum satu sekolah pun yang bisa dikatakan terpenuhi baik itu sekolah dalam kota (Taliwang, red),” timpalnya.

Sama dengan di daerah lain, terjadinya kekurangan guru PNS ini dikarenakan belum pernah adanya kegiatan pengangkatan atau rekrutmen PNS yang diadakan pemerintah. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir pusat masih memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan PNS sehingga tidak ada penambahan pegawai di seluruh daerah.

Selain kebijakan moratorium, menurut Nurrhamadin, di sisi lain para guru PNS yang ada kebanyakan yang telah memasuki masa purna bakti (pensiun). Dan di KSB sendiri jumlah guru yang telah pensiun setiap tahunnya cukup tinggi.

“Memang ada pengangkatan tapi sifatnya khusus. Seperti guru untuk penempatan di daerah terpencil tapi jumlahnya kan tidak seberapa,” paparnya.

Untuk menutupi kekurangan guru itu, ia mengungkapkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengandalkan tenaga honor dan sukarela yang telah ada. Sisanya kemudian sekolah membuat kebijakan secara internal bersama komite sekolah dengan melakukan pengangkatan.

“Sekolah memang dimungkinkan untuk mengangkat guru tapi kemudian harus sifatnya sukarela karena tidak ada pembiayaan yang disediakan untuk tenaga yang diangkat.

Makanya harus mendapatkan persetujuan komite dan harus memenuhi syarat juga,” tegasnya.

Ia pun berharap, pada kegiatan penerimaan CPNS tahun 2018 ini pemerintah mempriroitaskan formasi guru dalam kuota penerimaannya. Terutama formasi guru kelas tingkat SD dan guru mata pelajaran yang masih minim di tingkas SMP selama ini. “Katanya kan habis Pilkada ini ada penerimaan. Mudah-mudahan prioritasnya guru yang akan diterima,” harap Madin sapaan akrabnya. (bug)

Tahap awal program peningkatan kualitas jamban tahun 2018 yang dikelola Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini mulai berjalan di tingkat lapangan.

Adapun tahapan yang berlangsung saat ini berupa kegiatan pendataaan masyarakat calon penerima manfaat dari program hibah pemerintah pusat tersebut.

KABID Cipta Karya Dinas PUPRPP KSB, Abdul Azis, Eng mengatakan, proses pendataan masyarakat calon penerima manfaat program peningkatan kualitas jamban itu langsung dilakukan oleh tim verifikasi pusat. “Tim pusat langsung yang turun, kami hanya melakukan pendampingan dan sementara ini mereka sudah sekitar 2 minggu di lapangan melakukan pendataan,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (23/4).

Pendataan yang dilaksana-

kan oleh tim pusat itu, dijelaskan Azis sifatnya lebih pada proses verifikasi data calon penerima. Sebab sebelumnya pada tahun 2017 lalu pihaknya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah dimintai data calon penerima manfaat sebanyak 7.200 individu yang akan disasar oleh program tersebut di tahun 2018 ini.

“Sebenarnya untuk sambungan individu yang disiapkan program ini sebanyak 6.850 sambun-

gan rumah. Tapi kita diminta sediakan data 7.200 calon penerima yang sekarang sedang divalidasi.

Mungkin mereka minta lebih untuk jaga-jaga terjadi kekurangan nantinya,” sebut Azis.

Proses pendataan dan verifikasi oleh tim pusat itu ditargetkan rampung dalam waktu sebulan ke depan. Setelahnya, tahapan berikutnya baru dilaksanakan kegiatan pembangunannya berupa pemasangan fasilitas pengolahan limbah vabrikasi pada unit jamban masyarakat penerima manfaat.

“Ya sama dengan target kita untuk eksekusi programnya setelah lebaran juga,” papar Azis.

Selanjutnya Azis menyampaikan, persyaratan bagi masyarakat yang ingin memperoleh manfaat dari program ini tidak berpatokan bagi masyarakat miskin. Program ini ditujukan bagi seluruh masyarakat karena tujuannya

untuk peningkatan kualitas kesehatan pengelolaan air limbah secara umum. “Jadi tujuan program ini bukan individu tapi ini masuk dalam tujuan nasional kita. Makanya baik miskin mau pun kaya selama itu bersedia dan mau memenuhi syaratnya bisa mendapatkan bantuan ini,” sebutnya seraya menambahkan syarat menerima program peningkatan kualitas jamban ini cukup mudah.

“Syaratnya, pertama bersedia (menerima program), menyediakan lahan sekitar 1,5 meter persegi, dan punya jamban yang belum memiliki fasilitas pengolahan limbah yang komplit. Itu saja syaratnya,” sambung Azis.

Terakhir Azis menyampaikan, pembiayaan program peningkatan kualitas jamban tahun 2018 ini mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Di mana untuk per unit sambungan rumah,

(Suara NTB/bug)

Abdul Azis pusat menyediakan dana sebesar Rp900 ribu. “Kalau tahun lalu hanya Rp400 ribu. Nah sekarang ada tambahan sekitar Rp500 ribu karena memang ada perubahan spesifikasi juga,” tukasnya. (bug/*)

Jaksa Segera Tetapkan Tersangka Kasus Tanah Urug Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menuntaskan pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus dugaan penyimpangan proyek tanah urug pasar Barang Bara. Menyusul diperiksanya tiga anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Senin (23/4) kemarin. Rencananya, jaksa segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, S.H kepada wartawan mengakui, dalam kasus ini pihaknya memanggil 20an saksi dari pihak terkait untuk diperiksa. Dimana saksi tersebut semuanya memenuhi panggilan. Dengan Hadirnya saksi dari anggota PPHP, maka sudah semua saksi diperiksa. Selanjutnya pihaknya tinggal melakukan penetapan tersangka.

“Semua saksi sekitar 20an orang sudah kami periksa. Hari ini (kemarin red) pemeriksaan terakhir, ada tiga orang saksi dari anggota PPHP. Selanjutnya penetapan tersangka,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tengah membuat laporan hasil pemeriksaan yang selanjutnya akan disampaikan ke Kajari Sumbawa untuk diekspose nantinya. Kemungkinan pekan

depan sudah ada penetapan tersangka dalam kasus ini.

Mengenai siapa saja dan berapa jumlah tersangka, pihaknya belum bisa menyampaikannya.

Meskipun demikian, semua saksi diakuinya berpeluang menjadi tersangka asalkan terpenuhi minimal dua alat bukti.

“Calon dan jumlah tersangka sudah ada di kami. Cuma kami belum bisa menyampaikannya. Namun semua saksi berpeluang menjadi tersangka, yang penting terpenuhi minimal dua alat bukti.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Sumbawa selaku Pengguna Anggaran (PA) proyek tersebut, Wirawan Ahmad juga telah menjalani pemeriksaan. Wirawan Ahmad yang dikonfirmasi wartawan melalui penasehat hukumnya, Surahman MD, S.H., MH,

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saat diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam penyidikan kasus dugaan penyimpangan proyek tanah urug pasar Barang Bara. bahkan mengungkapkan adanya tiga kontrak misterius dalam proyek tersebut.

Surahman mengaku kliennya tidak mengetahuinya. Karena sepengetahuan kliennya kontrak tersebut hanya ada satu.

Kontrak itupun diketahui setelah adanya pemutusan kontrak.

Kliennya baru mengetahui adanya tiga kontrak setelah diperlihatkan oleh penyidik kejaksaan.

“Klien saya tidak tahu. Baru

Partai Golkar Desak PAW Dua Anggota DPRD Sumbawa Besar (Suara NTB) DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa, kembali bersurat ke pimpinan DPRD Sumbawa, untuk memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD Sumbawa. Menyusul keluarnya putusan Mahkamah Partai Golkar yang menyatakan permohonan para pemohon (dua anggota DPRD yang akan di PAW) tidak dapat diterima.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, Senin (23/4) kemarin. Dalam surat Pimpinan DPD Partai Golkar yang juga ditandatangani

Ketua DPD, Jack Morsa H. Abdullah, perihalnya disebutkan, segera menindaklanjuti surat DPD Partai Golkar tentang PAW Drs. A. Rahman Alamudy dan Agus Salim.

Serta surat tentang pergantian pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Golkar.

Dasar hukumnya, putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa Besar tertanggal 1 Desember 2016 yang menyatakan gugatan para penggugat (Arahman Alamudy) tidak dapat diterima. Kemudian putusan Mahkamah Agung (MA) RI, pada tingkat Kasasi tertanggal 5 Juni 2017 yang juga menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, A.Rahman Alamudy dan Agus Salim.

Terbaru,menurutBerlian,kelu-

ar lagi putusan dari Mahkamah Partai Golkar tanggal 17 April 2018 yang menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapatditerima.“Dasarhukumkami juga sertakan surat KPU Sumbawa, sebagai jawaban dari surat Ketua DPRD Sumbawa soal PAW dimaksud,” jelasnya.

Untuk itu, dimohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, segera menindaklanjuti surat DPD Partai Golkar soal PAW dimaksud dan pergantian pimpinan DPRD dari Fraksi Golkar.

“Surat kepada Ketua DPRD, sudah kami serahkan melalui Sekretaris DPRD Sumbawa. Untuk kemudian segera ditindaklanjuti,” pungkas Berlian. (arn)

Pembangunan Terhenti, Pasar di Tambak Sari Memprihatinkan Taliwang (Suara NTB) Pasar tradisional di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, hingga saat ini belum bisa digunakan oleh masyarakat setempat. Pasar yang dibangun tahun 2016 dari APBD murni sekitar Rp400 juta tersebut, belum digunakan karena ada pekerjaan yang dianggap belum rampung. Kondisinya saat ini juga semakin memprihatinkan karena sudah tidak lagi terawat dengan baik serta banyak ditumbuhi rumput liar.

“Memang untuk pasar ini belum bisa kita gunakan karena pembangunannya masih belum selesai. Seperti untuk pembangunan pagar dan penambahan los pasar sesuai kebutuhan yang ada.

Sementara terkait kondisi pasar yang sudah mulai terlihat rusak, kita juga mengupayakan untuk memperbaikinya. Sehingga saat diresmikan penggunaan tidak ada lagi yang merasa keberatan,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) KSB, Ir. Amin Sudiono, MM Kepada Suara NTB, Senin (23/4).

Dia mengatakan, sebenarnya target penggunaan pasar ini bisa terealiasasi di tahun 2017, tapi karena anggaran yang dianggap minim akhirnya molor hingga tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena item pekerjaan untuk kelanjutan pasar ini juga membutuhkan anggaran banyak, seperti pembangunan tembok keliling pasar dan penambahan loslos di pasar tersebut.

Bahkan di tahun ini (2018) pihaknya sudah menganggarkan sekitar Rp350 juta untuk melengkapi sarana yang ada. Sehingga pasar yang sudah dua tahun terbangun tidak lagi terbengkalai dan mangkrak seperti ini. “Kita sudah siapkan anggarannya dan saat ini masih berproses di ULP untuk proses lelang pekerjaannya. Kami juga berharap dalam waktu dekat sudah ada pemenangnya,” imbuhnya.

Disinggung mengenai, pedagang yang akan menempati pasar ini, hingga saat ini masih belum ada pedagang yang berminat. Hal tersebut terjadi karena proses pembangunan belum selesai. Pihak terkait juga tetap

optimis pasar ini akan banyak peminat ketika sudah selesai.

Apalagi pasar ini, merupakan satu-satunya pasar wilayah setempah. Sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan tidak perlu lagi ke pasar Seteluk dan pasar kecamatan Alas.

“Memang saat ini peminatnya sangat sedikit, bahkan tidak ada karena belum bisa digunakan dan ditata. Kami sangat optimis ketika pembangunanya sudah selesai keberadaannya akan sangat diminati oleh masyarakat,” tandasnya.

Pantauan Suara NTB menggambarkan, bahwa kondisi pasar ini memang tidak terawat. Dimana terlihat ada sisa dari pekerjaan yang tidak dirapihkan oleh kontraktor pelaksana. Terlihat juga rumput liar mulai tumbuh dan semakin membawa kesan pasar tersebut tidak lagi terawat. Ternak warga masyarakat setempat juga terlihat mendiami lokasi pasar ini. Sehingga kesan kumuh dan kotornya pasar ini semakin terasa jelas. (ils)

tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik adanya kontrak kedua dan ketiga. Itu kewenangan dari PPK. Kalau seorang PA masuk ke dalam kontrak tersebut dia itu melangkahi kewenangan daripada PPK. PPK yang membuat kontrak. Disitu pun yang bertandatangan PPK,” jelasnya.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi wartawan membenarkan terkait adanya tiga kontrak dalam

proyek tersebut. Dimana ada perbedaan dari masing-masing kontrak yang tidak sesuai. Perubahan terhadap kontrak juga dilakukan tanpa adanya addendum yang dilalui.

“Kan kalaupun ada perubahan harus ada addendum. Tetapi ini tidak ada tiba-tiba berubah ada kontrak satu, kedua dan ketiga. Proses addendum yang harus dilalui tidak ada,” ujarnya. (ind)

Penyusunan APBDes Jadi Alasan Molornya Pencairan DD Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa (DMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, penyebab utama masih banyaknya desa yang belum melakukan pencairan dana desa (DD) tahap pertama di tahun 2018 ini dikarenakan belum tuntasnya penusunan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (ABPDes).

Sesuai ketentuan, dokumen APBDes menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi desa untuk mencairkan anggaran dana transfer pusat tersebut. “Persoalannya masih banyak desa yang belum menyelesaikan APBDes-nya. Makanya sampai hampir selesai catur wulan pertama tahun ini masih banyak yang belum mencairkan DD tahap pertamanya,” kata kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada wartawan, Senin (23/4).

Ia mengatakan, dari 57 desa yang ada tercatat sebanyak 10 desa yang telah melakukan pencairan DD tahap pertama. 10 desa lainnya telah melalui proses asistensi dan telah mendapatkan rekomendasi DPMD untuk dievaluasi oleh tim evaluasi APBDes yang diketuai langsung oleh sekretaris daerah (Sekda).

“Alurnya setelah mendapat persetujuan tim evaluasi maka baru pencairan tahap pertama bisa dilakukan. Nah sisanya yang 37 desa masih belum selesai,” paparnya Dijelaskan Mulyadi, penyluaran DD pada tahun 2018 ini tidak sama seperti tahuntahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 225/2017 pencairan DD dilaksanakan jadi tiga tahapan (per caturwulan). Dengan komposisi pencairan dibagi 20-40-40 (20 persen tahap I, 40 Persen tahap II dan 40 persen tahap III). “Untuk syaratnya sama yaitu APBDes sudah harus ditetapkan dan syarat-syarat lainnya juga harus dipenuhi oleh desa bersangkutan,” cetusnya.

Ditanya persoalan yang membuat alotnya penyusunan

(Suara NTB/bug)

Mulyadi dan penetapan APBDes sebagian besar desa saat ini?

Mulyadi menyebutkan, umumnya dikarenakan alotnya penyatuan persepsi antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan Kepala Desa terkait program-program yang dialokasikan di APBDes. Selain itu, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa turut menjadi perdebatan antar kedua penyelenggara pemerintahan di tingkat desa itu.

“Dalam Perpres itu mengatur bahwa 30 persen DD dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan sarana prasarana desa dengan sistem padat karya. Hal ini menyebabkan harus dilakukan penyesuaian lagi terhadap beberapa program APBDes yang telah ada dan ini membuka ruang perdebatan lagi oleh kades dan BPD,” urai Mulyadi.

Untuk diketahui, pada tahun 2018 ini total jumlah DD yang dialokasikan pemerintah pusat untuk 57 desa di KSB mencapai Rp52. 509.433.000. Desa Rempe Kecamatan Seteluk menjadi desa penerima DD paling rendah di KSB yakni sebesar Rp699 juta. Sedangkan Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea merupakan desa penerima DD paling besar di KSB sebesar Rp1,3 Miliyar. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

Halaman 7

Warga Jadi Korban Pemutusan Peladen Disdukcapil

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Agusti dan Edi Ramli saat memberikan materi sosialisasi pengawasan partisipatif di Akper Samawa, Senin (23/4)

Panwaslu Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif di Akper Samawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Panwaslu Sumbawa menyasar berbagai kalangan dalam sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka menghadapi pemilihan DPD, DPR RI, DPRD dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Termasuk kepada mahasiswa Akper Samawa, Senin (23/4).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Agusti, S.Pd.I, didampingi Kepala Sekretariat Panwaslu, Edi Ramli, menyampaikan suksesnya pemilihan DPD, DPR RI, DPRD dan Pilkada mendatang tidak lepas dari peran mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk ikut mengawasi serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran pemilu di wilayah terdekat mereka. ‘’Kami harapa mahasiswa ikut mengawasi dan melaporkan indikasi pelanggaran Pemilu,” katanya.

Sosialisasi pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dari berbagai sosialisasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan OKP, Pemuda dan pelajar sebagai basis pemilih pemula. “Kami sebelumnya juga sosialisasi di SMAN 2 Sumbawa. Tujuannya, agar pemilih pemula menyalurkan hak pilihnya. Jangan sampai suara mereka dibeli oleh oknum-oknum tertentu,”kata Agusti mengingatkan.

Agusti juga menyarankan peserta menyampaikan kepada rekan, keluarga dan kerabat agar tidak terlibat politik uang.

Sehingga mereka bisa bebas dari tekanan politik. Karena suara mereka sangat penting dalam pemilu. Jangan sampai pemilih yang baru mengenal Pemilu ini dibeli suaranya. “Penting sekali kita menyasasar pemilih pemula ini, terutama soal larangan money politik,” ujarnya.

Kepala Sekretariat Panwaslu, Edi Ramli mengungkapkan sejumlah fakta kasus yang pernah dialami peserta sosialisasi dalam pemilu sebelumnya. Antara lain adanya mahasiswa (Saat itu masih SMA) yang tidak dizinkan oknum pihak penyelenggara menyalurkan hak pilih dengan alasan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT. Padahal, faktanya, umur yang bersangkutan saat pencoblosan itu baru memasuki usia 17.

“Jadi mesti tidak terdaftar di DPT, asalkan bisa memenuhi syarat umur bisa memilih dengan menggunakan identitas kependudukan,” terangnya.

Melalui sosialisasi ini kasus serupa tidak boleh terulang lagi.

Sehingga pelajar maupun mahasiswa wajib mengetahui aturan pemilu. Serta terlibat aktif dalam mengawasi serta melaporkan indikasi pelanggaran di wilayah masing-masing. (arn/*)

Arogan pada Polisi, Ketua DPC PDI Kota Bima Terancam Dicopot Kota Bima (Suara NTB) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima, Ruslan, S.Sos mendapat tindakan tegas DPP Partai Partai Perjuangan karena sikap arogansinya terhadap anggota polisi. Bahkan, Ia dikabarkan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai ketua partai berlambang moncong putih tersebut.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Ruslan diberikan tindakan tegas yang berujung pencopotan tersebut karena diduga memperlihatkan sikap arogan terhadap salaseorang anggota Sat Satlantas Polres Bima Kota, belum lama ini.

Saat itu, anggota Polisi melakukan penilangan terhadap mobil miliknya yang sudah dimodifikasi tanpa menggunakan nomor polisi. Peristiwa itu sempat terekam video ponsel dan menjadi viral di facebook.

Terkait adanya insiden itu diakui sendiri Ruslan. Ia menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahannya.

Meski begitu kejadian antara dirinya dan anggota Sat Lantas Bima Kota tersebut hanya kesalahpahaman.

“Ada kesalahpahaman, tapi yang jelas saya mengakui salah,” katanya kepada wartawan, Senin (23/4).

Dia menegaskan kejadian tersebut akan dijadikan koreksi dan evaluasi. Ruslan yang akrab disapa Parlan ini berjanji kedepan akan mematuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. “Sekali lagi saya mohon maaf kepada jajaran Polres Bima Kota, terutama Kapolres, dan Kasat Lantas serta seluruh warga Kota Bima,” katanya.

Terkait adanya tindakan tegas dari DPP bahkan membebastugaskan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima, Ia mengaku belum mendapat informasi tersebut. Hanya saja kejadian itu telah diketahui oleh DPP. Sementara Kapolres Bima Kota, AKBP I Made Bagus Winarta S.Ik mengaku sebelum adanya insiden itu, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan agar yang bersangkutan menganti nomor mobilnya yang telah dimodifikasi tersebut.

“Hanya saja hal ini tidak diindahkan sampai pada Sabtu akhir pekan kemarin ditilang oleh anggota dan diamankan di Mapolres. Tapi malamnya diambil dan membawa serta nomor polisi yang asli,” katanya.

Meski pihaknya menjalankan tugas di lapangan sesuai prosedur, tapi mendapat perlakuan tidak pantas. Kapolres cukup memakluminya, Ia berpendapat hal itu kurangnya pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota Polisi. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pemutusan peladen atau server Jarkomdat untuk pelayanan data kependudukan di Disdukcapil Dompu oleh Ditjen Mendagri sejak Jumat 20 April lalu, membuat warga kesulitan. Terlebih, warga yang membutuhkan identitas kependudukan sebagai administrasi pengobatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pasca diputusnya peladen di Disdukcapil Dompu oleh Ditjen Mendagri Jumat 20 April lalu, aktivitas di dinas tersebut memang mulai berkurang. Beberapa pemohon E-KTP lantas mengeluhkan persoalan ini, salah satunya diungkapkan Tamrin warga Soriutu Kecamatan Manggelewa.

Ia mengaku kesal karena tak bisa mengurus dokumen kependudukan untuk orang tuanya yang tengah sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan. Terlebih petugas yang ada tidak bisa memberi kepastian soal waktu peladen tersebut akan kembali normal.

“Saya usahakan cepat karena orang tua ini butuh, sudah sakit-sakitan. Kalau tidak ada KTP, kartu keluarga itu sudah pasti tidak diterima oleh rumah sakit. Ya kalau memang ada persoalan segera selesaikan, jangan sampai kita jadi korban,” jelas dia.

Pun demikian yang disampaikan oleh Marzuki warga Lanci III yang juga membutuhkan KTP El dan KK untuk keperluan bekerja keluar daerah. Jika pemutusan ini terus

”

Orang tua ini butuh, sudah sakit-sakitan.

Kalau tidak ada KTP, kartu keluarga itu sudah pasti tidak diterima oleh rumah sakit (Suara NTB/jun)

Tamrin berlanjut ia memastikan tak akan bisa berangkat mencari nafkah keluar daerah untuk anak dan keluarganya.

Untungnya, setelah pemberitaan terkait pemutusan ini, Pemkab Dompu langsung bersikap. Lima pegawai yang akan memegang jabatan eselon III sebagaimana SK Mendagri itu akan segera dilantik.

Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan mengaku, telah melaporkan persoalan ini ke Bupati Dompu, pun surat keputusan dari

DI LOKET - Warga mengantre di loket pelayanan yang dipasangi pengumuman tutupnya sejumlah pelayanan di Disdukcapil Dompu. Kondisi ini akibat pemutusan peladen oleh Ditjen Mendagri, Senin (23/4).

Mendagri itu sudah melalui proses pembahasan. Sekarang tinggal menunggu eksekusi untuk pelantikannya.

“Rencana mutasi mereka yang dari Disdukcapil itu selanjutnya kemana sudah semua, draf SK di pak Bupati sudah ada tinggal dieksekusi saja,” kata dia ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/4).

Ia menegaskan, lambannya pelantikan lima pegawai yang berimbas pada pemutusan peladen Disdukcapil tersebut bukan tanpa alasan, pun bukan

Humbang Hasundutan Sumatra Utaram, Saut Parlindungan Simamora yang memimpin rombongan mengungkapkan apresiasinya atas cerita sukses Kabupaten Dompu yang berhasil menekan angka kemiskinan dari gerakan budidaya jagungnya. Cerita sukses ini ingin didengar secara langsung dan belajar, sehingga bisa dikembangkan di daerahnya.

“Daerah kami dikenal dengan kopi Lintong. Kopi ini memiliki cita rasa terbaik di Nusantara,” kata Saut Parlindungan Simamora.

Kendati sebagai penghasil kopi, daerah dengan luas wilayah sekitar 2.335 KM persegi dengan penduduk tidak sampai 200 ribu jiwa ini sebagian besar sebagai petani dan banyak lahan yang belum tergarap. Sehingga jagung berpotensi untuk dikembangkan di daerah hasil pemekaran dari

sebagaimana SK Mendagri tersebut akan dilakukan, namun karena saat ini Bupati tengah di luar daerah ia tak bisa memastikan waktunya. Sementara untuk menyikapi pemutusan yang sudah berdampak pada madegnya pelayanan data kependudukan dipastikan secepatnya akan ditindak lanjuti guna mencari langkah penyelesaiannya.

“Nanti itu akan kami tindak lanjuti segera, kami sudah lapor dan pak Bupati, sekda semua sudah tahu,” tandasnya. (jun)

Ganti Rugi Lahan Transmisi PLN Keluarga Korban di Empang Tarano Dipersoalkan Perzinahan Saudara Kandung Berupaya Cabut Laporan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) mempersoalkan dana kompensasi program pemasangan kabel transmisi PLN di wilayah Kecamatan Empang dan Tarano. Soal dugaan tidak adanya transparansi dalam proses pembayaran ganti rugi lahan dimaksud. Pembebasan lahan jalur transmisi dalam program pembangunan pembangkit PLN 50 MW di Sumbawa.

Hal tersebut terungkap dalam hearing yang difasilitasi Komisi II DPRD Sumbawa, Senin (23/4) kemarin. Ketua FPPK, Hattab menilai tidak adanya transparansi dalam proses pembayaran ganti rugi. Bahkan menuding, masyarakat pemilik lahan yang terkena dampak dari pemasangan kabel ini tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi. Untuk itu, pihaknya menuntut dilakukan pengukuran ulang dengan melibatkan masyarakat. “Belum lagi kita bicara soal dampak negatif dari jalur sutet ini,”cetusnya.

Kepala Desa Labuan Jambu, Muskil Hartsah menyebutkan adanya dua kali sosialisasi sebeum pengkuran jumlah dan luas lahan jalur transmisi. Di Labuan Jambu, terdapat 87 titik lahan yang dibebebaskan. Namun, ada 3 titik yang ditunda ganti ruginya karena belum jelas kepemilikan lahan. Serta 17 titik (pemilik) yang masih protes atas besaran pembayaran ganti rugi. “Dalam survey lahan pun, saya ikut turun,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, A. Rafiq menjelaskan tetap menilai adanya persoalan seperti keluhan FPPK dalam kasus ini. Seperti di Labuan Jambu, dari 87 titik, masih ada beberapa yang belum selesai persoalan ganti rugi. Rinciannya, tiga titik yang masih ditunda karena ketidakjelasan bukti kepemilikan.

Kemudian, 17 yang masih protes besaran ganti rugi yang diberikan PLN. Untuk itu, pihaknya meminta pihak kecamatan bersama Kepala Desa berkoordinasi dengan pihak PLN untuk menjadwalkan ulang pertemuan soal besaran ganti rugi dengan melibatkan masyaraat yang

terkena jalur sutet. “Agar menjadi lebih terbuka,” harapnya.

Sekretaris Komisi II, M. Yamin S.E, pun menilai perlunya maslah ini diselseikan kembali di tingkat desa dan kecamatan. Berkoordinasi dengan pihak PLN dan Tim Aprisal. Dengan mengundang pemilik lahan.

Sebab tidak hanya di Labuan Jambu, di desa Bunga Eja, pun masih menyisakan masalah, tiga orang pemilik lahan belum menyepakati soal harga ganti rugi, dua orang masih belum sepakat soal harga ganti rugi pohon pada jalur yang dilalui transmisi. Ada lagi dua orang yang lokasi lahanya belum sesuai dengan apa yang diinginkan. “Ini yang mestinya difasilitasi kembali oleh Kades dengan PLN dan Aprisal,” imbaunya.

Manajer Unit Pelaksanaan Pembangunan PLN Sumbawa, Ahmad Sofwan membantah kalau dalam pengukuran tidak melibatkan masyarakat pemilik lahan. Alurnya jelas, sebelum penarikan kabel konduktur dari tower satu ke yang lain, dilakukan pengukuran. Serta memastikan warga yang lahannya terkenda dampak mendapatkan kompensasi. Pengukuran lahan sesuai aturan 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan dari As Jalur.

“Siapa saja yang berhak mendapatkan kompensasi, lahannya mana berapa meter dan berapa jenis tumbuhan di atasnya semua jelas penghitungannya,” tandasnya.

Dalam melakukan inventarisasi lahan, pihaknya selalu melibatkan Kades bersama aparat desa dan masyarakat yang terkena jalur transmisi. Diinternal PLN, ada tm survei yang dibentuk dan dilengkapi dengan berita acara. Berapa total titik lahan yang diberikan kompensasi tidak dihafalnya secara persis. Yang jelas, dari kecamatan Empang Sumbawa hingga Kabupaten Dompu terdapat sekitar 230 tapak tower. “Dalam satu tapak, bisa terdapat lebih dari satu pemilik,” jelasnya.

Lalu bagaimana dengan masyarakat pemilik lahan yang masih protes? Pihaknya akan melakukan survei ulang.

Pengecekan ulang bersama warga yang mengajukan komplain didampingi aparat desa. “Kalau hitungannya sudah betul kita berikan kompensasi. Kalau salah, kita koreksi. Termasuk berapa nilai pohon yang terkena, kita serahkan ke Kantor Jasa Penilai Publik yang berkompeten dan berhak menilai. Setelah ada, barulan PLN melakukan pembayaran,” ulasnya.

Pada prinsipnya, Komisi II DPRD Sumbawa, tidak ingin proyek prestisius pembangkit 50 MW ini terhambat hanya karena persoalan seeperti ini. Mengingat kebutuhan akan listrik di daerah ini sangat mendesak. “Kami berharap semua pihak dapat berkomunikasi dan berkerjasama dengan baik menyelesaikan masalah ini,”pungkas A. Rafik. (arn)

Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2003 ini.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH mengungkapkan, apresiasinya atas kunjungan rombongan Humbang Hasundutan untuk melakukan studi banding soal jagung di Kabupaten Dompu. Daerah yang dulu sengan angka kemiskinan 19,90 persen di tahun 2010 saat ini tinggal 13,43 persen dan menjadi daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi di NTB. Itu semua tidak lepas dari efek domina dari gerakan menanam jagung yang dimulai akhir 2010, karena uang yang beredar murni milik masyarakat itu sendiri.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si menambahkan, tanaman jagung merupakan bukan komoditi yang asing bagi warga Dompu, karena sebelum dimulainya gerakan penanaman jagung

Dompu (Suara NTB) Berkas perkara perzinahan adik kandung di Kecamatan Kempo telah dua kali dikembalikan kejaksaan. Penyidik diminta melengkapi beberapa item untuk bisa melengkapi pengusutan kasus yang menjerat DP (17) itu. Meski selangkah lagi, di tengah perjalanan rupaya keluarga korban membuat surat penyataan untuk mencabut laporan dan mengaku bahwa korban inisial Fn dihamili orang lain.

Mendapati hal itu, jaksa yang berkoordinasi dengan penyidik PPA Polres Dompu tak langsung mengiyakan. Jaksa juga turun memastikan pelaku lain yang dimaksud. Rupanya, pengakuan tersebut hanyalah rekayasa keluarga korban untuk menjaga nama baiknya.

Demikian ungkap JPU Kejari Dompu, Mila Melinda kepada wartawan, Senin (23/4).

“Alasannya supaya anak dari korban ini bisa punya bapak, dia juga mau jaga nama baik keluarga akhirnya ada orang lain yang diakui menghamili dia (korban). Tetapi ternyata orang itu tidak ada, semcam karangan,” jelasnya.

Dalam berkas perkara persetubuhan itu sudah beberapa orang yang memberi kesaksian, rata-rata memberatkan pelaku. Bahkan DP, lanjut dia, te-

lah mengakui perbuatan bejatnya yang mengakibatkan adik kandungnya hamil enam bulan.

Merujuk pada ketetuan dengan melihat tidak pidana yang dilakukan, tersangka diacam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Namun demikian, mengingat DP masih tergolong anak-anak maka perlakuan dan acaman hukumannya akan berbeda. “Ancaman bisa setengah dari 5 tahun bisa juga setengah dari 15 tahun itu,” ujarnya.

Atas munculnya upaya mencabut laporan tersebut, kata Mila Melida, sebagaimana keterangan penyidik yang telah mengkonfirmasi ulang diperoleh kesaksian bahwa korban tetap pada keterangan awalnya, yakni pelaku persetubuhan itu ialah kakak kandungnya sendiri. Soal surat pencabutan yang ditanda tangani semata-mata di luar pengetahuannya terkait isi surat tersebut.

“Korban tidak tahu tanda tangani surat apa, dia hanya diminta tanda tangan untuk menyelamatkan kakaknya dan nama baik keluarga. Tapi sudah ditegaskan kembali kalau surat pernyataan itu tidak benar, jadi dia tetap pada keterangan BAP pertema dan kedua,” pungkasnya. (jun)

Data Sementara, 47 Persen Baduta di Dompu Alami ”Stunting” (Suara NTB/arn)

DENGAR PENDAPAT - Suasana dengar pendapat soal kompensasi jalur transmisi PLN di wilayah Empang Tarano yang menghadirkan para pihak terkait dan difasilitasi DPRD Sumbawa, Senin (23/4).

Wabup Humbang Hasundutan Studi Banding Jagung di Dompu Dompu (Suara NTB) Rombongan pemerintah daerah Humbang Hasundutan, Sumatra Utara melakukan studi banding tentang cerita sukses gerakan penanaman jagung di Kabupaten Dompu. Rombongan yang dipimpin Wakil Bupati, Saut Parlindungan Simamora ini mengaku tertarik dengan gerakan penanaman jagung di Dompu yang dinilai bisa dijadikan contoh untuk daerahnya.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Drs H Abdul Haris, M.Ap, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir H Husni Tamrin, M.Si di ruang kerja wakil Bupati Dompu, Senin (23/4).

Wakil Bupati Kabupaten

karena tidak ingin mengindahkan SK Mendagri. Tetapi keputusan tersebut telah melalui beberapa pertimbangan dan sudah dilayangkan ke Bupati.

Namun, pelaksanaannya yang belum juga dilakukan.

“Pertimbangan selalu kita berikan, tetapi pelaksanaannya yang belum. BKD kan bukan pelaksana tunggal, kan di situ ada Baperjakat, keputusan kan ada di atas. Ya insyaallah mutasi itu akan segera,” ungkapnya.

Yang pasti, lanjut dia, pelantikan lima pegawai Disdukcapil

masyarakat sudah terbiasa menanam jagung. Hanya saja, luasan dan jenis jagung yang ditanam tidak sebanyak dan semasif yang terjadi seperti saat ini. Sehingga produktifitasnya tidak baik saat ini dan banyak dimakan hama babi dan lainnya. Tapi dengan Satlak yang dibentuk pada awal program, berhasil menggerakanwargamenanamjagunghingga 15 ribu ha.

Berbagai persoalan muncul, mulai dari harga yang tidak stabil, ketersediaan pupuk hingga permodalan. Sehingga tidak jarang pemerintahditudingdenganberbagai tudingan miring, tapi tidak membuat pemerintah berhenti untuk berusaha. Kesungguhan usaha ini akhirnya membuahkan hasil, lahan yang sebelumnya nganggur kini telah bernilai dan menghasilkan jagung dengan harga yang relatif stabil. Saat ini pemerintah men-

canangkan luasan area tanaman jagung hingga 90 ribu ha. “Secara luas area tanaman jagung, Kabupaten Sumbawa jauh lebih banyak dibandingkan Dompu. Tapi untuk gebrakan, belum ada yang mengalahkan Dompu,” kata M Syahrul, SP Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu.

Namun yang menjadi PR pemerintah daerah saat ini, kata Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, memberikan nilai tambah atas jagung.

Karena jagung Dompu masih dikirim dalam bentuk pipilan ke luar daerah. Sehingga upaya pemerintah saat ini mendekatkan pabrik untuk pengolahan jagung, sehingga keluaran jagung Dompu dalam bentuk produk olahan.

“Ini yang terus dilakukan oleh Bupati dan wakil Bupati kami,” kata H Abdul Haris. (ula)

Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Iris Juwita Kastianti, Skm, MMkes menyebutkan, 47 persen anak usia 0-2 tahun atau baduta di wilayah ini mengalami stunting.

Hal itu berdasarkan hasil pekan penimbangan sementara tiaptiap puskesmas. Dan persentese itu tak menutup kemungkinan akan terus bertambah dan sebaliknya, seiring upaya penanganan yang dilakukan.

“Kasus stunting ini sekarang kita sudah 47 persen dari data sementara,” kata dia kepada wartawan, Senin (23/4).

Pekan penimbangan itu dilakukan pihaknya untuk mengetahui berapa jumlah baduta yang mengalami stunting, dan dipastikan hasilnya akan terekap akhir April 2018 mendatang. Iris Juwita Kastianti mengatakan, stuntingtermasuk persoalan serius yang butuh upaya bersama semua pihak, apalagi Dompu masuk pada zona merah atau kondisinya cukup mengawatirkan.

Selain disebabkan sanitasi lingkungan, kurangnya perhatian terhadap pola asuh dan makan baduta juga sangat berpengaruh.

Karenanya, Dikes kini membangun kemitraan dengan instansi

terkait terutama pemerintah desa untuk menekan kasus tersebut.

“Sudah kami lakukan advokasi supaya bagaimana caranya anggaran desa itu kita fokuskan ke stunting, karena stunting ini sudah menjadi isu nasional dan lokusnya ada di Dompu dari 10 Kabupaten/ Kota di NTB,” ujarnya.

Selain meminta peran serta intansi pemerintah dan swasta dalam menekan angka stunting, Iris Juwita Kastianti pun berharap masyarakat untuk tetap proaktif.

Seperti halnya memperhatikan pola asuh, pola makan dan sanitasi lingkungan sekitar. Sebab prilaku hidup sehat menjadi kunci penurunan angka stunting, minimal diawalai dalam tatanan rumah tangga.

Stunting, tegas dia, termasuk persoalan seirus lantaran menyangkut generasi mendatang.

Ketika tak segera disikapi maka baduta dan balita yang tumbuh dengan tinggi badan tidak sesuai usia akan terus bertambah tiap tahunnya.

“Semua masyarakat, harapan kami harus mendukung program untuk mempercepat penurunan angka stunting ini, karena ini bukan pekerjaan orang kesehatan saja tetapi semua pihak termasuk swasta,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Kunker Luar Daerah Dipersoalkan

TGB Sebut Ada Motif Politik Fraksi Gerindra Tuding Pimpinan DPRD NTB Tahan Pengisian Wakil Ketua Mataram (Suara NTB) Fraksi Partai Gerindra melayangkan protes keras terhadap sikap Ketua DPRD NTB yang tidak membacakan surat masuk fraksi Gerindra terkait usulan pengisian kursi Wakil Ketua yang ditinggalkan oleh Mori Hanafi, yang mundur dari jabatannya, karena maju di Pilkada serentak NTB 2018.

Fraksi Gerindra menuding pimpinan dewan sengaja tidak membacakan surat masuknya, karena ada upaya untuk mengulur-ulur pengisian posisi Wakil Ketua DPRD NTB yang merupakan hak Fraksi Gerindra. Padahal surat masuk tersebut sudah disampaikan sejak minggu lalu, tanggal 16 April.

Protes dari Fraksi Gerindra tersebut langsung disampaikan dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (23/4). Rencananya, sedianya surat masuk tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna itu juga. Namun nyatanya, pimpinan Dewan tak kunjung mengagendakan pembacaan surat masuk tersebut, sampai rapat paripurna akan ditutup.

“Terkait surat masuk Fraksi Gerindra tadi pimpinan, pimpinan jawab saya bahwa akan menunggu rapat pimpinan mencapai kuorum dulu. Padahal tidak ada di tatib mesti harus ada rapat pimpinan,” ujar protes anggota Fraksi Gerindra, Lalu Wirajaya, saat interupsi.

Pada saat itu, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang bertindak sebagai pemimpin paripurna, langsung menjawab pertanyaan Wirajaya. “Baru hari ini kami bertemu dengan dua pimpinan lainnya dan ini sudah menjadi kebiasaan yang menyangkut penggantian pimpinan dewan, tentu harus kita bicarakan dulu secara internal pimpinan,” jawab Isvie.

Lain persoalannya kalau dengan penggantian anggota, tapi ini pergantian pimpinan, maka tentu di internal kami (pimpinan) harus tahu dulu. Karena jangan sampai pimpinan yang lain tidak tahu, maka saya bisa diprotes. Jadi sabar dulu Pak Wirajaya ya,” sambung Isvie, yang langsung menutup Rapat.

Sementara itu, dua pimpinan DPRD NTB lainnya yang coba dikonfirmasi usai paripurna, memilih tidak berkomentar. Keduanya sepakat memilih bungkam terkait hal tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra, Moh. Syabirin, mengaku sangat kecewa dengan sikap pimpinan DPRD NTB yang tidak menghargai surat masuk dari fraksinya. Mestinya sesuai tata tertib setiap surat masuk, wajib disampaikan dibacakan di paripurna.

Ditegaskan oleh Sabirin, pengisian posisi wakil Ketua DPRD NTB yang ditinggalkan oleh Mori Hanafi itu, sudah menjadi hak Fraksi Gerindra. Oleh sebab itu, siapapun yang ditujuk oleh Gerindra, pihak lain tidak bisa masuk ikut intervensi, yang menjadi urusan dapur internal partai.

“Bagaimanapun itu sudah keputusan partai, dari DPP, SK-nya sudah lengkap, semua kita lampirkan. Jadi kami di fraksi berkewajiban untuk mengawal keputusan partai itu.

Makanya ini nanti akan kita temui pimpinan, apa maksudnya tidak membacakan surat masuk kami,” tandasnya.

Diketahui bahwa, partai Gerindra telah memutuskan untuk menunjuk Lalu Wirajaya untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPRD NTB. (ndi)

Kejari Loteng Selidiki Bantuan Benih Kedelai

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) semakin intens menyelidiki kasus-kasus dugaan korupsi di wilayah ini.

Salah satu kasus yang kini menjadi bidikan yakni program bantuan benih kedelai dari pemerintah pusat tahun 2017 lalu.

Program tersebut diselidiki lantaran diduga sarat korupsi.

Guna mengungkap kasus tersebut, Kejari Loteng sudah memanggil sejumlah Penyuluh Lapangan (PL) serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pertanian di daerah ini. “PL yang sudah kita panggil cukup banyak. Begitu pula kepala UPT, beberapa orang di antaranya sudah ada yang kita mintai keterangannya.

Seputar program bantuan benih kedelai ini,” ungkap Kajari Loteng, Feri Mupahir, S.H.M.H., melalui Kasi. Pidsus, Hasan Basri, S.H., M.H., kepada Suara NTB, Senin (23/4) kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan benih kedelai tersebut diduga sarat penyimpangan. Hanya saja, pihaknya masih belum bisa mengungkap penyimpangan apa saja yang terjadi.

“Yang jelas laporan kita terima program ini diduga bermasalah.

Sehingga kita turun melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Hasan mengatakan, fokus penyelidikan pihaknya baru untuk program bantuan benih kedelai tahun 2017. Namun tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke tahun 2016 atau 2015. Pasalnya, program tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Tapi baru sekarang ada laporan masuk terkait dugaan penyimpangannya.

“Kasus ini masih tahap awal. Jadi masih kita lakukan pengumpulan data serta keterangan pendukung,” timpalnya. Sejumlah pihak yang terkait masih akan dipanggil dalam beberapa ke depan.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, program bantuan benih kedelai tersebut diselidiki Kejari Loteng lantaran sarat penyimpangan. Dugaan penyimpangan yang terjadi diantaranya, terkait kualitas benih yang disalurkan kepada kelompok tani penerima. Dimana kualitas benih disinyalir tidak sesuai standar dan spesifikasi yang ada.

Selain itu, berat benih bantuan yang disalurkan juga disinyalir tidak sesuai dengan yang aturan yang ada.

Program bantuan benih kedelai tersebut merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Satker di NTB. (kir)

Feri Mupahir

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, akhirnya angkat bicara menjawab sejumlah protes dari beberapa pihak terkait aktivitasnya belakangan ini dalam memenuhi undangan dari sejumlah daerah. Undangan itu, untuk mengisi kegiatan-kegiatan kuliah umum dan pengajian.

Gubernur NTB dua periode yang akrab disapa TGB itu, menjelaskan, kunjungan kerjanya ke luar daerah tersebut, sudah biasa dilakukan oleh seorang kepala daerah, dalam rangka menjalin kerjasama.

Hanya saja, kegiatan kunjungan kerjanya ke luar daerah tersebut, baru mulai menjadi sorotan, karena kebetulan namanya masuk digadang-gadang dalam bursa Pilpres 2019.

“Selama ini tidak ada yang pernah ribut. Tapi beberapa waktu terakhir ini mulai dipermasalahkan. Mungkin karena ada aspirasi TGB masuk dalam kontestasi 2019, kan begitu konteksnya. Kalau tidak ada aspirasi itu, siapa yang permasalahkannya, tidak ada.

Cuman itu kemudian menjadi komoditas politik karena urusan Pilpres,” ujarnya.

Ditegaskan TGB, ketika dirinya memberikan orasi ilmiah di luar daerah yang kebetulan melibatkan banyak orang.

Bukan berarti hal tersebut langsung dapat disimpulkan sebagai tindakan kampanye.

Kegiatan-kegiatan tersebut juga, tidak ada sepersenpun dibiayai oleh dirinya, apalagi sampai akan menggunakan keuangan daerah.

“Gini kalau mau tahu, bagaimana kegiatan saya penuhi kuliah umum dan pengajian, ikuti saja. Itu panitia sudah siapkan segala sesuatunya.

Saya hanya tiket berangkat ke sana saja. Jadi tidak ada mobil-

isasi masyarakat, tidak ada yang mengkondisikannya, apalagi yang dibayar. Dia berjalan saja apa adanya,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTB, Senin (23/4).

Politisi Demokrat itu menympaikan, dalam kegiatan pembangunan daerah, harus menggandeng keterlibatan pihak lain dalam ikatan kerjasama. Membangun jaringan kerja dengan pihak luar tersebut dipandang sangat penting, untuk percepatan pembangunan daerah.

Sementara itu pada hari yang sama, di luar gedung DPRD NTB, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli NTB, sedang melakukan aksi protes

(Suara NTB/ndi)

DEMO - Massa dari aliansi masyarakat peduli NTB demo di depan Gedung DPRD NTB. Mereka mendesak TGB kurangi keliling ke luar daerah. kepada TGB, yang dinilai massa aksi mendesak DPRD terlalu sering ke luar daer- NTB, memanggil Gubernur ah. Sehingga melalaikan NTB untuk mengklarifikasi tanggungjawabnya sebagai kegiatan TGB keliling ke kepada daerah. Untuk itu, berbagai daerah. (ndi)

KPK Turun Tangan Supervisi Kasus K2 Dompu

(Suara NTB/why)

VONIS - Kades Mambalan nonaktif, Lalu Ahmad Yudni duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (23/4). Terdakwa pungli Prona itu divonis satu tahun dua bulan penjara.

Kades Mambalan Nonaktif Divonis 14 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Kades Mambalan nonaktif Lalu Ahmad Yudni terbukti bersalah korupsi pungli Prona tahun 2016. Dia dihukum penjara selama 1 tahun 2 bulan. Selain itu Yudni juga didenda Rp 50 juta.

Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 8 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Lalu Ahmad Yudni selama satu tahun dua bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Anak Agung Gede Agung dalam persidangan Senin (23/ 4) didampingi hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Denda sebesar Rp 50 juta juga dibebankan kepada terdakwa. Apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti pidana kurungan selama dua bulan.

Hukuman terhadap terdakwa lebih ringan. Sebab sebelumnya, Yudni dituntut jaksa dengan hukuman penjara tiga

tahun dan denda Rp 150 juta subsidair tiga bulan.

Menurut hakim, hal yang meringankan terdakwa antara lain jujur selama persidangan, sertifikat Prona diterima semua pemohon, dan pungutan kepada pemohon dieksekusi bawahan terdakwa lebih besar dari yang disepakati.

“Terdakwa memungut uang dari pemohon sertifikat Prona tanpa didasari aturan. Terdakwa ini meneruskan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama di desa tersebut,” kata Fathurrauzi menambahkan.

Pungutan disepakati sebesar Rp 300 ribu, tetapi oleh bawahan terdakwa yakni Lalu Yusuf dan Gede Dirga pungutan bertambah menjadi Rp 700 ribu. Dari pungutan itu, terdakwa menikmati sebesar Rp 7,5 juta. Uang hasil pungutan lainnya dipakai untuk operasional desa serta keperluan pengurusan sertifikat seperti pembelian materai dan pal batas.

Atas putusan itu, terdakwa dan jaksa penuntut umum masih pikir-pikir antara lanjut ke proses hukum banding atau menerima.

Terdakwa Yudni divonis

bersalah melakukan pungutan terhadap 258 pemohon sertifikat. Pada tahun 2016, Desa Mambalan, Gunung Sari, Lombok Barat mendapat jatah Prona sebanyak 310 sertifikat.

Sepanjang Januari-Agustus 2016, terdakwa memerintahkan staf desa yakni bendahara, kaur pemerintahan, Kadus Lilir, Kaur Trantib, dan Linmas Desa Mambalan untuk melakukan pemungutan.

Jumlah pungutan bervariasi yakni antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Bahkan, terdakwa menyebut pemohon yang belum membayar dianggap sebagai utang.

Total uang yang dipungut dari 258 pemohon itu sebesar Rp 111,5 juta. Dari total yang dipungut tersebut, Rp 41,2 juta dipergunakan untuk operasional desa seperti konsumsi, sumbangan penerangan jalan, gotong royong, santunan anak yatim.

Ada juga digunakan untuk administrasi Prona sebesar Rp 4,5 juta. Kemudian untuk perangkat desa dalam bentuk honor, insentif, dan pinjaman. Sebesar Rp 21,4 juta berhasil disita sebagai barang bukti. (why)

Mobil Petinggi Partai di Kota Bima Pakai Plat Palsu Mataram (Suara NTB) Penggunaan plat mobil palsu masuk kategori pelanggaran lalu lintas. Seperti kasus penggunaan plat nomor ‘MAN 1’ pada mobil petinggi DPC PDIP Bima.

Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Arman Achdiat menjelaskan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan UU RI No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Menggunakan plat palsu itu pidana,” tegasnya, dikonfirmasi Senin (23/4) kemarin.

Kasus tersebut viral di media sosial Facebook. Kasatlantas Kota Bima AKP Riyan Faishal dan Ruslan, pengemudi mobil Toyota dalam unggahan video tampak bersitegang. Ruslan tidak terima ditilang atas pelanggaran plat nomor palsu.

Arman menyebut, Ruslan sudah dua kali mendapatkan teguran. Pertama pada 17 April

2018, saat Ruslan mengikuti rangkaian debat kandidat Pilwalkot Bima. kemudian yang kedua, pada 19 April 2018. Dari teguran pertama, pelaku berjanji akan mengganti plat nomor mobil dimaksud.

Teguran kedua diberikan karena komitmen saat teguran pertama tak dijalankan.

Pelaku kembali ditegur. Ruslan beralasan sedang dalam perjalanan ke bengkel untuk mengganti plat nomor. Sekali lagi ditegur, STNK mobil Ruslan disita dalam rangkaian penindakan tilang.

“STNK diambil untuk jaminan. Kalau plat mobil sudah diganti, STNK diberikan kembali,” ujarnya. Sita STNK itu rupanya membuat Ruslan berang.

“Petugas kita di lapangan menindak berdasarkan aturan. Kalau melanggar ya kita sanksi. Aturannya sudah tegas menyatakan seperti itu,” pa-

par Arman.

Dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan tentang registrasi kendaraan bermotor. Plat nomor merupakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Setiap kendaraan yang digunakan di jalan wajib terdaftar.

“Plat kendaraan MAN 1 jelas-jelas sudah melanggar aturan. Alasannya, tidak sesuai dengan praktik dan salah dalam penggunaannya,” kata Arman.

Secara terpadu dan berkelanjutan, penindakan terhadap pelanggaran serupa bakal digalakkan dalam Operasi Patuh 2018 pekan mendatang.

“Di operasi itu akan kami tambahkan lagi penindakan untuk penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai aturan.

Masyarakat harus paham, bahwa bisa dikenai pidana kalau melakukan pemalsuan TNKB,” tandasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan korupsi rekrutmen CPNS Dompu jalur K2 tahun 2014 berlarut. Berkas perkaranya kerap bolak-balik antara jaksa dan penyidik. Untuk menengahi, KPK akhirnya diminta ikut turun tangan.

Pelibatan KPK diminta Polda NTB melalui Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Syamsuddin Baharudin yang bertandang langsung ke markas KPK di Jakarta Selatan pekan lalu.

“Jadi KPK bilang kasus ini harus jalan terus. Ini hanya masalah waktu saja,” beber Syamsuddin ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (23/4).

Dukungan dari KPK itu setelah dirinya melakukan koordinasi dan supervisi (Korsup) ke KPK. Syamsuddin berkoordinasi dengan Koordinator Korsup KPK, Endang Tarsa yang merupakan bawahan langsung Deputi Penindakan KPK, Brigjen Pol Firli -mantan Kapolda NTB. “Korsup ini menunjukkan kita tidak main-main dalam menangani kasus. Penuntasan kasus ini untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kami juga mengikuti mekanisme yang berlaku. Soal pengembalian berkas itu biasa, memang begitu mekanis-

menya,” kata mantan penyidik Bareskrim Polri yang pernah menangani kasus penipuan First Travel ini.

Berkas perkara dengan tersangka, Bupati Dompu HBY dikembalikan lagi oleh jaksa ke penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Petunjuknya masih sama. Penyidik diminta melengkapi pembuktian unsur niat jahat tersangka.

“Untuk kasus ini, kita sudah lengkapi dengan keterangan ahli pidana, ahli bahasa, ahli tata negara, dan ahli kerugian negara. Kami yakin kasus ini bisa selesai,” klaimnya.

Dalam kasus tersebut, HBY ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sesuai dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 54 KUHP. Dugaannya, penyalahgunaan wewenang dalam proses rekrutmen 134 honorer K2 Dompu menjadi CPNS pada tahun anggaran 2014/2015.

Negara dirugikan sebesar Rp 3,5 miliar berdasarkan penghitungan auditor BPKP Perwakilan NTB. (why)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) ke fraksinya,” jawab Isvie, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Anggota Fraksi Partai dalam rapat paripurna 1234567890123456789012345678901212 Demokrat DPRD NTB, Bai- penyampaian LKPJ Kepa1234567890123456789012345678901212 juri Bulkiah, tak dilibatkan la Daerah tahun anggaran 1234567890123456789012345678901212 oleh fraksinya dalam Pani- 2017 itu, yang langsung di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tia Khusus (Pansus) yang hadiri oleh Gubernur NTB, 1234567890123456789012345678901212 dibentuk untuk membahas Dr.TGH. M. Zainul Majdi.

1234567890123456789012345678901212 LKPJ Gubernur NTB tahun Menanggapi pertanyaan 1234567890123456789012345678901212 anggaran 2017. Baijuri me- dari Baijuri tersebut, Ket1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 layangkan interupsi kepa- ua Fraksi Demokrat, MNS. 1234567890123456789012345678901212 da pimpinan DPRD NTB Kasdiono, menerangkan 1234567890123456789012345678901212 mempertanyakan naman- bahwa tidak dilibatkannya 1234567890123456789012345678901212 ya yang tidak tercantum Baijuri dalam kepanitiaan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dalam Pansus.

Pansus LKPJ, sudah men1234567890123456789012345678901212 “Saya kemarin dirota- jadi keputusan internal 1234567890123456789012345678901212 si oleh fraksi dari komisi partainya.

1234567890123456789012345678901212 III ke IV. Namun se“Seperti kita ketahui 1234567890123456789012345678901212 karang dalam pansus ini, bahwa fraksi itu adalah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nama saya tidak dican- perpanjang tangan dari par1234567890123456789012345678901212 tumkan. Mohon penjela- tai. Jadi bahwa apa yang 1234567890123456789012345678901212 sannya pimpinan, mu- dilakukan oleh fraksi itu 1234567890123456789012345678901212 ngkin ada kekeliruan- adalah keputusan partai,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nya,” ujar Baijuri. ujar Kasdiono.

1234567890123456789012345678901212 Hal itu disampaikan “Dan itu tidak berten1234567890123456789012345678901212 oleh Baijuri, karena ia tangan dengan tatib yang 1234567890123456789012345678901212 merasa sengaja disingkir- ada, karena soal penempa1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan oleh partainya. Seh- tan memang anggota frak1234567890123456789012345678901212 ingga ia tak dilibatkan si wajib menduduki alat 1234567890123456789012345678901212 dalam kegiatan pansus kelengkapan, tetapi untuk 1234567890123456789012345678901212 DPRD NTB. Padahal pansus, tatib mengam1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 meskipun dirinya telah anatkan kepada kita un1234567890123456789012345678901212 dipecat sebagai anggota tuk proporsional. Tidak 1234567890123456789012345678901212 DPRD NTB dan juga kad- ada kewajiban bagi anggo1234567890123456789012345678901212 er partai, namun demikian, ta dewan atau fraksi, 1234567890123456789012345678901212 proses hukum masih ber- harus duduk di pansus. It1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 jalan, sehingga sampai ulah yang jadi pertimban1234567890123456789012345678901212 saat ini dirinya masih ak- gan keputusan partai,” 1234567890123456789012345678901212 tif dan sah menjadi anggo- sambung Kasdiono,.

1234567890123456789012345678901212 ta DPRD NTB. Sebagai Ketua Fraksi ia 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Menjawab pertanyaan merasa kecewa dengan 1234567890123456789012345678901212 Baijuri tersebut, Ketua sikap Baijuri, yang memba1234567890123456789012345678901212 DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie wa urusan internal partai 1234567890123456789012345678901212 Rupaeda memimpin rapat ke rapat paripurna. Menu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paripurna, Senin (23/4), rutnya, jikapun Baijuri 1234567890123456789012345678901212 menjelaskan bahwa pi- tidak puas dengan keputu1234567890123456789012345678901212 haknya tidak tahu menahu san partai, maka ia bisa 1234567890123456789012345678901212 soal nama Baijuri tidak melayangkan protes lang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ada dalam Pansus. Pasal- sung ke Fraksi, bukan di 1234567890123456789012345678901212 nya anggota pansus diusul- paripurna.

1234567890123456789012345678901212 kan oleh fraksi. Oleh kare“Apabila ada hal-hal 1234567890123456789012345678901212 na itu, Isvie menyarankan yang perlu lebih lanjutnya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 agar Baijuri menanyakan ingin ditanyakan, saya kira 1234567890123456789012345678901212 hal itu ke fraksinya. paripurna ini bukan pada 1234567890123456789012345678901212 “Jadi saya hanya memtempatnya. Tetapi kita beri1234567890123456789012345678901212 bacakan apa yang diusul- kan ruang selebar-lebarnya 1234567890123456789012345678901212 kan oleh fraksi. Kalaupun kepada yang bersangkutan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nama Pak Baijuri tidak untuk berkonsultasi,” 1234567890123456789012345678901212 ada, silahkan ditanyakan pungkasnya. (ndi) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Dipecat, Fraksi Demokrat Tak Libatkan Baijuri dalam Pansus LKPJ Gubernur

SUARA NTB

Selasa, 24 April 2018

Halaman 9

Mantan Kades Langko Ditahan Praya (Suara NTB) Mantan Kepala Desa Langko, Su, tersangka kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko tahun 2015, Senin (23/4) kemarin, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Setelah berkas perkaranya dilimpahkan penyidik Polres Loteng. Sementara Su, dititip di Lapas Mataram sembari menunggu kelengkapan berkas untuk proses penuntutan.

(Suara NTB/ist)

PEJABAT BARU - Kepala Perwakilan BKKBN NTB H. Lalu Makripuddin melantik sejumlah pejabat baru lingkup Perwakilan BKKBN NTB, Jumat (20/4).

Sejumlah Pejabat Administrator Baru Perwakilan BKKBN NTB Dilantik Mataram (Suara NTB) Untuk menggantikan pejabat administrator yang sebelumnya purna jabatan, BKKBN Perwakilan NTB Jumat (20/ 4) lalu resmi melantik dua pejabat baru untuk menempati posisi yang lowong. Pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan dilakukan di Aula Kantor BKKBN NTB berlangsung khusyuk dan lancar. Ada dua pejabat administrator yang dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Lalu Makripuddin, M.Si. Adapun pejabat yang dilantik yaitu Suparman, S.Sos., yang sebelumnya menempati jabatan sebagai Kasubbag Keuangan dan BMN, diangkat menjadi menjadi Kabid KB/KR yang baru.

Satunya adalah Drs. Sama’an, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid KB/KR dilantik menempati posisi Sekretaris.

Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Drs. Makripuddin, M.Si, mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan pergantian posisi setelah pejabat sebelumnya yang menempati posisi tersebut pensiun atau kosong. “Di tahun ini, memang BKKBN memiliki banyak pejabat eselon yang pensiun yaitu 17 orang eselon dua dan 60 orang eselon tiga,” terangnya. Untuk itu, ia berharap hal ini bisa memacu semangat para aparatur sipil negara yang berada di lingkungan BKKBN untuk terus berprestasi agar bisa promosi jabatan. Pelantikan ini, imbuhnya, merupakan hal yang biasa terjadi sehingga pejabat yang menempati posisi baru sekarang bisa bekerja dengan maksimal.

Makripuddin menyoroti kekosongan posisi sebelumnya meninggalkan banyak sekali pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh kedua pejabat ini. “Terutama masalah kesekretariatan, kita harapkan bisa lebih ditingkatkan lagi kinerjanya terutama masalah kedisiplinan dan anggaran pengeluaran,” jelasnya. Anggaran yang dikeluarkan harus bisa diselesaikan tepat waktu sehingga anggaran untuk tiap kabupaten/kota bisa segera digunakan.

Sekretaris yang baru, kata Makripuddin, juga harus memiliki inovasi baru terutama yang berkaitan dengan kelengkapan berkas. Juga pembinaan SDM serta SOP di lingkungan BKKBN NTB juga sangat diperlukan. (uul)

“Hari ini (Senin kemarin, red) Polres Loteng telah melimpahkan berkas perkara termasuk tersangka kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko,” akunya. Mantan

Kades Langko tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan. Sembari menunggu proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Mataram, untuk proses persidangan.

Namun demikian tegas Hasan, pihaknya akan berupaya menyelesaikan berkas penuntutan terhadap tersangka secepatnya. Sehingga tidak sampai 20 hari ke depan, ter-

sangka berserta seluruh berkas perkaranya sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram. Dengan begitu, proses persidangan terhadap tersangka bisa segera digelar.

Mantan Kades Langko resmi menjadi tahanan Polres Loteng, akhir Maret kemarin. Setelah sebelumnya, sempat mangkir dalam dua pemanggilan. Ia ditahan setelah berkas penyidikan kasus dugaan korupsinya dinyata-

kan lengkap oleh penyidik Polres Loteng.

Dalam kasus tersebut, tersangka diduga melakukan tindakan korupsi selama menjabat sebagai Kades Langko. Dengan nilai kerugian negara sesuai hasil audit BPK RI mencapai Rp241 juta lebih. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan penyidik Polres Loteng sebelumnya memperkiraan kerugian negara masih dibawah angka Rp200 juta. (kir)

Hari Ini, Bangunan di Gili Meno Ditertibkan

(Suara NTB/yon)

KEBUN RAYA LEMOR - Lokasi wisata ini makin diminati pengunjung. Pengunjung akan dimanjakan dengan udara dan pemandangan yang asri serta sebagai sarana edukasi karena terdapat ribuan tanaman langka.

Kebun Raya Lemor, Wisata Konservasi dan Edukasi Selong (Suara NTB) Keberadaan Kebun Raya Lemor yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani saat ini semakin ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pasalnya, Kebun Raya Lemor merupakan satu-satunya objek wisata yang dikemas dalam bentuk konservasi dan edukasi.

Objek wisata yang terletak di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki sensasi dan kesan tersendiri terhadap pengunjungnya.

Suasana yang asri dibarengi udara yang sejuk disuguhkan terhadap setiap pengunjung. Tak jarang, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini berdecak kagum akan “kedamaian” yang didapatkan di lokasi wisata edukasi ini.

Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lotim, pengunjung yang datang berlibur ke tempat ini paling sedikit 50 orang ketika hari libur sekolah atau yang berasal dari masyarakat umum. Disamping itu, dari dunia pendidikan banyak yang membawa peserta didiknya untuk belajar di

alam terbuka. Dan Kebun Raya Lemor merupakan pilihan yang tepat karena sudah dikemas sebagai tempat wisata edukasi dan konservasi. Pasalnya, terdapat beraneka ragam dan jenis tanaman langka dan unit terdapat di lokasi wisata “hijau” ini.

“Pengunjung meningkat cukup signifikan baik dari masyarakat umum maupun dari kalangan pelajar karena Kebun Raya Lemor merupakan studi edukasi,” terang Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki, Senin (23/4).

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan pengunjung, ada petugas yang khusus mendampingi pengunjung untuk mengenal ribuan aneka tanaman bunga, buah-buahan maupun tanaman lainnya yang berjumlah ribuan jenis pohon lokal di Kebun Raya Lemor. Disamping itu, upaya pemerintah untuk menganekaragamkan flora sehingga ke depan lebih berkesan di hati pengunjung sebagai tujuan wisata alam berupa taman dan hutan.

Selain itu, pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap Kebun Raya. Penataan gapura lokasi buah-buahan dianggarkan Rp500 juta dari LIPI atau APBN dan Rp200 juta untuk penataan jalan dari APBD. Rencananya, Kebun

Raya Lemor dengan bermacam pembangunan sejumlah fasilitas itu akan dilaunching pada 25 Juni 2018 mendatang. “Akan diupayakan, sama seperti sejumlah kebun raya di Indonesia. Untuk di Kebun Raya Lemor, jenis hewan yang masih kurang,”ungkapnya.

Novi, salah satu pengunjung menilai keberadaan Kebun Raya Lemor sejatinya sebagai sentra edukasi alam. Akan tetapi, menurutnya saat ini keberadaan Kebun Raya Lemor belum dapat menjadi magnet, menarik wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut. Selain itu, lanjut wisatawan asal Selong ini, peningkatan infrastruktur berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebagai wisata edukasi dan konservasi, Novi berharap pemerintah memikirkan kegiatan-kegiatan alam yang dipusatkan pelaksanaannya di Kebun Raya Lemor. Termasuk perlunya kerjasama antar sekolahsekolah sehingga ke depan, Kebun Raya Lemor masuk dalam daftar keliling liburan pihak sekolah bersama para siswa-siswinya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sesuai jadwal yang telah ditentukan, Tim Penertiban Pemkab Lombok Utara akan menyasar bangunan-bangunan yang melanggar sempadan pantai di Gili Meno untuk ditertibkan. Penertiban dilakukan selama empat hari yakni dari tanggal 24 April hingga 27 April mendatang untuk memberi kenyamanan pada wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini.

Kabag Administrasi dan Pembangunan, Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk, Senin (23/ 4) mengungkapkan, jadwal penertiban sudah tetap sebagaimana hasil rapat terakhir – pekan lalu. Jadwal final tersebut juga berlaku untuk penertiban di Gili Air, di mana penertiban dilakukan pada 28 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2018. Terlebih lagi ada dorongan dari pihak desa agar jadwal penertiban tidak diundur lagi. Alasannya, ketidakpastian pembongkaran berpotensi menimbulkan kerugian di kalangan pengusaha dan masyarakat yang membongkar bangunannya sendiri.

Saat ditanya kesiapan anggaran untuk penertiban, Majemuk mengatakan anggaran yang akan digunakan adalah anggaran yang sudah diusulkan dinas teknis yang terlibat di APBD 2018.

Karena anggaran dari pemerintah pusat belum bisa langsung digelontorkan ke daerah.

“Di Gili Meno ada 41 daftar perusahaan yang akan kita tertibkan. Sebagaimana hasil pemantauan kita di lapangan, 60 persen tempat usaha sudah mulai dibongkar sendiri. Sampai dengan hari ini juga ada yang membongkar sendiri,” ujar Majemuk.

Pihaknya berharap, dengan partisipasi aktif masyarakat untuk membongkar sendiri maka beban tim penertiban menjadi berkurang. Dengan sisa 40 persen bangunan yang akan

ditertibkan di Gili Meno, Majemuk menilai bisa lebih cepat diselesaikan. Dari 4 hari masa penertiban, diprediksi akan bisa diselesaikan lebih cepat.

“Kita apresiasi karena pengusaha dan masyarakat juga memaklumi langkah penertiban yang kita lakukan,” imbuhnya.

Sementara itu, menyinggung jumlah personel yang dilibatkan dalam penertiban ini, Kabag Pembangunan menyebut jumlahnya sekitar 250 orang. Mereka terdiri dari berbagai unsur termasuk kepolisian dan TNI, Satpol PP dan instansi-instansi teknis seperti PU dan Lingkungan Hidup.

Pemda KLU juga melibatkan tukang bangunan untuk membantu membongkar bangunan milik pengusaha.

Mengantisipasi adanya bangunan permanen di wilayah sempadan pantai, Tim Penertiban tetap mengangkut alat berat ke wilayah gili Meno. Alat itu dipergunakan untuk membantu warga yang kesulitan membongkar sendiri, ataupun menimbun material yang telah dirobohkan.

“Setelah bangunan dibongkar, materialnya kita tanam di tempat dengan alat berat. Kita cari tempat yang sekiranya tidak ada dampak negatifnya,” sebut Majemuk.

Untuk diketahui, jumlah bangunan yang akan ditertibkan di Gili Meno sebanyak 41 unit dan di Gili Air sebanyak 93 unit. Di Gili Air, masyarakat juga sudah mulai membongkar sendiri. Tercatat di antaranya 16 unit bangunan di Gili Air sudah dibongkar.

“Pemkab juga sudah menyiapkan desain penataan sempadan pantai setelah penertiban dilakukan. Desain ini sendiri sudah disosialisasikan di Gili Air dan Gili Meno dan ditempel di beberapa titik,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

NOTA KESEPAHAMAN - Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan perwakilan perguruan tinggi Taiwan seusai penandatanganan nota kesepahaman.

UNU NTB Kerjasama dengan 40 Perguruan Tinggi Taiwan Mataram (Suara NTB) – Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjalin kerja sama dengan 40 perguruan tinggi di Taiwan. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan perguruan tinggi dan rumah sakit di Taiwan, pekan lalu.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, S.Ag., M.Pd.I., ditemui Senin (23/4). Menurutnya kerja sama itu atas undangan pemerintah Taiwan.

“Sekarang menunggu implementasi, apa saja yang kita bisa tindaklanjuti,” katanya.

Kerja sama itu antara lain berkaitan dengan pengabdian masyarakat, riset publikasi, pertukaran pelajar, dan peluang kerja sama lainnya. Saat ini pihaknya tengah menunggu implementasi dari kerja sama itu. Hal ini berkaitan juga dengan investasi Taiwan ke Indonesia. Diharapkan nantinya banyak mahasiswa yang melanjutkan studi ke Taiwan.

Saat ini menurut Mulianah sebagian besar mahasiswa asal Indonesia mendapatkan beasiswa. Terlebih lagi pihak Taiwan menginginkan agar investasi mereka di Indonesia bisa dikerjakan oleh orang Indonesia.

“Diharapkan banyak mahasiswa ke Taiwan, sebagian besar beasiswa, sesudah itu mereka kembali ke Indonesia. Ini tentu saja bagus apalagi beberapa kampus di sana (Taiwan) masuk 500 besar dunia,” kata Mulianah.

Nota kesepahaman memang sudah disepakati, saat ini tengah dibicarakan detail kerja sama pada nota perjanjian kerja sama atau MoA. Mulianah mengatakan salah satu yang menjadi bagian kerja sama UNU yaitu kerja sama dengan kampus di Taiwan yang memiliki program studi Sistem Informasi. “Bentuk detailnya nanti dibicarakan di MoA,” ujar Mulianah. (ron)

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

Dukung Kreativitas dan Bakat Siswa SENI dalam dunia pendidikan sangat berperan penting untuk meningkatkan pengembangan diri dalam kreativitas, serta mampu berkreasi dalam lingkungan sekitar. Berbagai sekolah yang ada di Kota Mataram sangat mendukung perkembangan seni untuk siswanya yang telah didukung dalam mata pelajaran kesenian, salah satunya sekolah yang sangat mendukung kemajuan seni adalah SMAN 4 Mataram.

SMAN 4 Mataram sangat mengapresiasi seluruh siswa untuk dapat menyalurkan ide dan kreasi seni, adapun program sekolah yang mendukung siswa dalam bidang seni yang dibentuk adalah Pentas Seni (Pensi). Pensi yang diadakan setiap satu tahun sekali memberikan fasilitas kepada siswa kelas IX untuk dapat menunjukkan keberanian tampil di depan umum.

Adanya Pensi memberikan kemudahan bagi pembimbing untuk dapat melihat bakat dari siswa/i yang sebelumnya tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan bakatnya. Salah satu guru seni tari Ni Made Puteri, S.Pd., menjelaskan, pentas seni ini menghasilkan berbagai macam bakat yang akhirnya dapat dieksplore dan dikembangkan, sehingga banyaknya siswa SMAN 4 Mataram mengikuti berbagai lomba dan acara.

Oleh karena itu siswa sebelumnya mempersiapkan diri dengan latihan agar bisa tampil dengan maksimal, selain itu aksesoris perlu dipersiapkan mulai dari tata rias, pakaian, dan dekorasi. Dan tentu untuk memenuhi semua itu dibutuhkan tenaga dan materi berupa uang (biaya). ‘’Biaya sering kali menjadi kendala, di mana sekolah tidak dapat sepenuhnya memberikan biaya untuk event atau pun perlombaan khususnya di bidang seni tari. Hanya saja sekolah memberikan beberapa bantuan dana dari dana bos untuk membantu siswa agar dapat tampil,’’ ujarnya.

Begitu juga Kepala SMAN 4 Mataram H. Suprapti, S.Pd., sangat mendukung seluruh kegiatan siswa dalam bidang seni, dengan tujuan untuk dapat memperkenalkan sekolah ke seluruh penjuru NTB. Harapan ke depan untuk pemerintah agar dapat memberikan beasiswa kepada siswa yang berpresatasi dalam bidang seni, agar dapat terus mengembangkan diri menuju pentas tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa siswa yang menunjukkan kemampuan dalam seni tari, salah satunya I Nyoman Suardiana yang berhasil meraih juara 1 Kategori tari tunggal dan Baris Tunggal dalam Lomba Internasional Dance Competition Asia Season Dua, dan ini membuktikan bahwa banyak potensi ditemukan di SMAN 4 Mataram, ke depannya untuk siswa yang masih ragu atau belum berani menunjukkan kemampuannya untuk keluar dari rasa takut, ragu, dan malu. Kini saatnya sebagai generasi muda untuk terus menggali bakat yang dimiliki. (ham) Ni Made Puteri

PENDIDIKAN

Tak Ikut UN, Siswi SMPN 11 Mataram Nikah Mataram (Suara NTB) Salah seorang siswi SMPN 11 Mataram tidak mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMP, yang dimulai Senin (23/4) kemarin. Absennya siswi asal Kecamatan Sekarbela itu lantaran beberapa waktu lalu menikah.

Siswi SMPN 11 Mataram yang merupakan peserta Ujian Nasional (UN) tahun 2018 itu menikah ke luar Kota Mataram. Akibatnya, siswi tersebut tidak dapat dibantu untuk mengikuti UN lantaran menikah ke Lombok Timur.

Kepada Suara NTB, Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah, menegaskan, siswa yang menikah dan hamil dapat mengikuti UN, asalkan mereka mau. Hanya saja, untuk persoalan siswinya itu, pihaknya kesulitan karena yang bersangkutan menikah di luar

Kota Mataram. Akibatnya yang bersangkutan gagal ikut UN yang dijadwalkan berlangsung tiga hari sejak 23-26 April mendatang.

Lebih jauh diakui bahwa, siswi yang menikah sudah masuk daftar sebagai calon peserta UN. Hanya saja karena meni-

kah, otomatis berubah karena sejak menikah pihak sekolah kehilangan kontak, mengingat bersangkutan menikah ke luar Kota Mataram.

Adanya peristiwa siswi menikah, sebelumnya telah dulakukan pertemuan dengan mengumpulkan seluruh wali siswa peserta UN. Tujuannya saat itu ialah untuk mewujudkan kesamaan persepsi sebelum pelaksanaan UN. Selain itu, pertemuan dengan wali siswa juga untuk

memberitahukan seluruh tahapan pelaksanaan UN dengan harapan agar semua pihak, baik itu orang tua siswa dan guru di sekolah bersama menjaga, membina anakanak dengan baik.

Kini, peserta UN di SMPN 11 Mataram otomatis jumlah berkurang, dari yang terdaftar sebanyak 188 berkurang menjadi 187 siswa.

Meski demikian, proses UN berjalan lancar tanpa kendala teknis apapun. (dys)

Unram-Universitas Kyoto Jepang Sepakat Lakukan Penelitian Mataram (Suara NTB) Tim Peneliti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mataram melakukan kunjungan kerja ke Universitas Kyoto, Jepang belum lama ini. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani oleh kedua universitas pada tahun 2017 lalu.

Dari kunjungan tersebut Unram dan Universitas Kyoto bersepakat untuk melakukan penelitian bersama. Mereka akan meneliti tanaman Gaharu (agarwood) di Lombok. Adapun aspek yang akan diteliti dari tanaman Gaharu yaitu aspek kimia, biologi, dan fisika.

Dekan FMIPA Unram Prof.

Surya Hadi yang ikut berkunjung ke Jepang menjelaskan, pemilihan tanaman gaharu sebagai objek penelitian bersa-

ma karena di samping memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga karena telah berhasil dibudidayakan.

“Kami juga berharap agar nanti dengan adanya kerja sama ini mampu menjadikan tanaman Gaharu menjadi ikon Universitas Mataram dan mampu memperkenalkan bagaimana membangun kerja sama antar universitas dengan dunia Industri,” ungkap Prof. Surya Hadi, Senin (23/4).

Adapun tim peneliti FMIPA Unram yang melakukan kunjungan ke Universitas Kyoto adalah Prof. Ir. Surya Hadi, M.Sc., Ph.D., Kurniasih Sukenti, S.Si., M.Si., Dr. Ernin Hidayati, S.Si., M.Si., Nurul Fitriyani, S.Si., M.Si., Dr. Dra. Tri Mulyaningsih, M.Si., Mamika Ujianita Romdhini, S.Si., M.Si., Dr. Rahadi Wirawan, S.Si., M.Si., dan Yuliadi Zamroni, S.Si., M.Si. (dys)

(Suara NTB/ist)

Jadi SMK Pengampu di LKS, Promosi Bagi Sekolah Mataram (Suara NTB) Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Nasional ke-26 akan dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). ada sejumlah sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah pengampu nasional, salah satunya SMK Yarsi Mataram untuk mengampu mata lomba Industrial Chemistry. Dengan menjadi sekolah pengampu, menjadi salah satu cara untuk mempromosikan SMK ke siswa SMP. Kepala SMK Yarsi Mataram, Wahyu Sutantri, S.Si., mengakui pihaknya dipercaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seabgai sekolah pengampu nasional. “Apa yang dibutuhkan oleh 34 Provinsi, kami yang akan menyiapkan, terutama untuk bidang lomba Industrial Chemistry,” katanya.

Menurut Wahyu, melalui LKS diharapkan bisa mengembangkan potensi siswa. selain itu, bisa mempromosikan SMK ke masyarakat, khusus siswa SMP. Dengan adanya LKS, SMK bisa menunjukan bahwa SMK hebat. Apalagi nanti SMP juga dilibatkan. “Bisa juga mempromosikan SMK Yarsi sebagai sekolah perawat kami, kami juga promosi ke SMP bahwa SMK hebat, SMK bisa,” harapnya.

Saat ini, menurutnya persiapan sudah mencapai 95 persen. Alat dan bahan yang akan dipakai untuk LKS nanti sudah terkumpul sampai 95 persen. Ia menjelaskan, sekolah pengampu menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan saat LKS nanti.

LKS SMK tingkat Nasional ke-26 akan dipusatkan di Lombok City Center, sejak 6 Mei sampai dengan 12 Mei 2018. Ada sebanyak 56 bidang lomba yang akan dilombakan. Peserta sendiri berasal dari 34 Provinsi di Indonesia. “Jadi semua, dari alat dari bahan, kegiatan itu sudah harus sukses. Semua kegiatan itu, dari penyiapan alat sampai penyiapan bahannya, kita yang siapkan,” kata Wahyu. (ron)

Halaman 10

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Tim Peneliti FMIPA Unram saat berkunjung ke Universitas Kyoto Jepang belum lama ini.

(Suara NTB/ist)

HARI KARTINI - Kegiatan fashion show KB dan TK Kristen Aletheia saat memperingati Hari Kartini, Jumat (20/4) lalu.

KB-TK Kristen Aletheia Gelar Peringatan Hari Kartini Mataram (Suara NTB) Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak (KB dan TK) Kristen Aletheia menggelar peringatan Hari Kartini pada Jumat (20/4) lalu. Kegiatan itu diawali dengan upacara bendera, dilanjutkan dengan lomba fashion show.

Kepala KB dan TK Aletheia, Helta Magrita Kalalo, S.Pd., mengatakan, kegiatan itu dimulai dengan upacara bendera.

Pembina upacara Kepala KB-TK Aletheia, Helta Magrita Kalalo, pemimpin upacara Siswa TK B, Shiran, MC yaitu siswa TK B, Erika, Pembaca Riwayat Singkat Kartini, Bu Helta, dirigen yaitu

siswa TK B, Ema, dan pembaca Pancasila siswa TK B, Vinny.

“Kegiatan itu dilanjutkan dengan lomba fashion show, kategori kelompok bermain yunior, kelompok bermain Senior, TK A, Tk B, dan pemberian juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3,” jelasnya.

Nama-nama yang meraih juara dalam kegiatan itu, pada kelompok KB Yunior, juara 1 diraih Vanka, juara 2 diraih oleh Velly, dan juara 3 didapat Calista. Sementara juara harapan 1 diraih Care, harapan 2 milik Shanessa, juara harapan 3 diraih Gabriel.

Pada kelompok KB senior,

juara 1 berhasil diraih Grady’s, juara 2 miliki Aileen, dan juara 3 disabet Aahya. Sementara juara harapan 1 berhasil diraih Darryl, harapan 2 didapat Chloe, dan juara harapan 3 mmiliki Caca.

Di Kelompok TK A juara 1 berhasil diraih Chantika, juara 2 Eipril, dan juara 3 disabet Isabel . sementaran jaura harapan 1 didapat Fiona, harapan 2 milik Kiara, dan harapan 3 diraih Kenzie. Pada Kelompok TK B juara 1 berhasil diraih Erika, juara 2 diraih Adika, dan juara 3 didapat Darani. Sedangkan juara harapan 1, diraih Icha, harapan 2 Radha, dan harapan 3, Gung Ari. (r/ron)

Pascasarjana UIN Mataram Gelar Temu Alumni

Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Prof. Dr. H. Mutawalli membuka acara Temu Alumni Mahasiswa Pascasarjana yang dihadiri juga oleh seluruh mantan direktur dan alumni pascasarjana. Kegiatan temu alumni edisi perdana tersebut diikuti oleh para alumni mulai dari angkatan pertama hingga angkatan terbaru wisuda periode Januari 2018 di Aula Pascasarjana kampus dua pada 18 April lalu.

Direktur Pascasarjana Prof.

Dr. Suprapto dalam laporan pengantarnya menyampaikan alumni adalah menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah perguruan tinggi. Diperlukan sebuah ikatan emosional religus almamater untuk tetap dapat

berkomunikasi dan silaturahmi.

Momentum temu alumni kali ini menjadi awal yang tepat untuk membentuk sebuah wadah koordinasi antar alumni dan juga almamater dan diperlukan satu wadah ikatan alumni pascasarjana.

Rektor Prof. H. Mutawalli dalam sambutannya menyampaikan dengan tegas keberadaan pascasarjana yang dirintis sebagai direktur pertama pada tahun 2010 yang lalu. “Alhamdulillah pascasarjana kini sudah memiliki banyak lompatan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa, baik dari segi pengembangan program studi, jumlah mahasiswa dan alumni serta fasilitas sarana prasarana lainnya,” urainya belum lama ini.

Prof. Mutawalli juga menyampaikan apresiasi kepada semua mantan direktur yang telah berupaya keras dalam membangun pascasarjana, setiap estapet memiliki tantangan dan rintangan yang tidak sederhana dalam memajukan pascasarjana.

“Alhamdulillah dalam usia 8 tahun pascasarjana sudah memiliki ratusan alumni yang tersebar di seluruh NTB dengan berbagai profesi, sesungguhnya itu merupakan asset yang tidak ternilai harganya,” jelasnya.

Rektor mengingatkan juga bahwa progres kemajuan pascasarjana saat ini sungguh tidak terpisah dari perjuangan para pemimpin sebelumnya, antara lain, direktur pertama Dr. H. Mutawalli, dilanjutkanolehDr.H.Jamaluddin,MA.

(Suara NTB/ist)

HADIR - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli (dua dari kiri) bersama mantan Direktur Pascasarjana UIN Mataram menghadiri Temu Alumni pascarsarjana UIN Mataram belum lama ini.

Dr.H.Masnun,M.Ag.,Dr.H.Musari,M.Pd.,danDr.H.NazarNa’amy, M. Si. dan sekarang adalah Prof.

Dr. Suprapto. “Semua kita pent-

ing untuk mengetahui dan menghargai itu sebagai bagian sejarah yang tidak boleh dilupakan apalagi terlupakan,” ujarnya. (dys)

Pelaksanaan UNBK di Lobar Terganggu Listrik Padam Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMP/MTs di Lombok Barat (Lobar) dilaksanakan secara serentak. Pada hari pertama pelaksanaan UNBK, Senin (23/4), SMPN 4 Gerung sempat terkendala listrik padam. Akibat padamnya listrik sekitar satu jam, sempat menunda pengerjaan soal oleh puluhan siswa pada sesi pertama.

Bahkan dari pantauan, banyak siswa yang tertidur lantaran cukup lama menunggu listrik kembali menyala. Listrik mulai sekitar pukul 09.00 sampai 10.00 wita.

Kepala SMPN 4 Gerung, Rohana, SPd., yang dikonfirmasi mengaku bahwa padamnya listrik diakibatkan adanya pohon yang menimpa kabel tiang listrik di kawasan Kuripan. Hal ini diketahui Rohana setelah ia berkoordinasi dengan pihak PLN.”Tadi pas tiba-tiba mati listrik itu, anak-anak sih sempat terganggu konsentrasinya saat mengerjakan, banyak yang belum log out juga,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Diakuinya Rohana, padam listrik itu tidak sempat membuat para siswa panik. Sebab para siswa

(Suara NTB/her)

Rohana

(Suara NTB/her)

TERTIDUR - Peserta UNBK di SMPN 4 Gerung yang tertidur saat menunggu listrik hidup. itu sudah hampir selesai menjawab semua soal dan masih menyisakan sisa waktu pengerjaan soal, sekitar 30 menit lagi.”Tadi ada yang sudah jadi cuma belum log out saja,”ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan UNBK ini dimu-

lai, pihaknya sudah bersurat kepada pihak PLN terkait waktu pelaksanaannya. Ini dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemadaman listrik.”Tapi mungkin ini karena faktor tidak kesengajaan makanya mati,” sambungnya.

Pihaknya pun sebenarnya sudah menyiapkan genset untuk mengatasi kemungkinan kejadian padamnya listrik. Hanya saja daya yang dimiliki genset itu tidak bisa mencakup seluruh computer.Namun, ia memastikan setelah kembali menyala, para siswa di sesi satu itu bisa kembali menyelesaikan soal di sisa waktu yang ada.”Karena setelah mati itu waktu pengerjaannya di stop, dan masih ada sisa waktu 30 menit,” ucapnya.

Rohana berharap padamnya listrik ini tidak kembali terjadi selama pelaksanaan UNBK yang masih akan berlangsung 3 hari ke depannya.

Sebab pihaknya tidak menginginkan konsentrasi sebanyak 252 peserta UNBK di SMPN 4 Gerung terkendala dengan listrik padam.”Kecuali ada gangguan karena kejadian alam yang mungkin tidak bisa kita hindari,” pungkasnya.

Padamnya listrik juga tidak hanya dialami oleh SMPN 4 Gerung saja, namun juga SMPN 1 Gerung. Hanya saja tidak terlalu mengganggu pelaksanaan UNBK di kedua sekolah itu, termasuk juga dengan gangguan server.(her)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

Bali-NTB dan Aceh-Sumut akan Bersaing Ketat Jakarta (Suara NTB) Bidding Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 akan digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/4) hari ini. Sebanyak tiga provinsi yakni Bali-NTB, Aceh-Sumut dan Kalimantan Selatan (Kalsel) akan bersaing untuk menjadi tuan rumah ajang multi event nasional itu.

Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi bahwa dalam perebutan tuan rumah PON XXI tahun 2024 itu terlihat sedikitnya dua kandidat yang bakal bersaing ketat di Bidding tuan rumah PON hari ini.

Mereka adalah Bali-NTB dan Aceh Sumut. Sementara Kalsel tidak terlalu diperhitungkan di Bidding PON nanti.

“Kami melihat bahwa ada dua kandidat calon tuan rumah yang bakal bersaing ket-

at di Bidding PON besok (hari ini-red). Karena memang mereka cukup intens mengadakan pertemuan dengan seluruh KONI Provinsi,” ucap Panitia tim Bidding PON NTB, Haryoto AZ kepada Suara NTB

di Jakarta, Senin (23/4).

Haryoto yang merupakan tim yang bertugas berkoordinasi dengan para pemilik hak suara di Bidding PON itu mengatakan bahwa informasi yang diterimanya kemarin bahwa Aceh-Sumut sebelumnya pernah mengadakan pertemuan dengan sebanyak 30 provinsi untuk mencari dukungan.

Pertemuan Aceh-Sumut dengan puluhan KONI provin-

si di Aceh dilakukan beberapa pekan lalu. Petemuan itu dinilai Haryoto sebagai bukti bahwa Aceh- Sumut akan menjadi ancaman serius Bali-NTB dalam Bidding PON nanti.

Lanjut Haryoto, selain AcehSumut bahwa Bali-NTB juga melakukan hal yang sama sebulan sebelum Bidding PON. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari di Bali dan di NTB bulan lalu di-

hadiri sedikitnya 28 provinsi.

Menurut Haryoto, pertemuan yang dilakukan oleh dua kandidat calon tuan rumah PON /2024 itu menunjukan bahwa Bali-NTB dan Aceh-Sumut akan bersaing ketat di Bidding tuan rumah PON hari ini.

Sementara itu Kalsel tidak begitu diperhitungkannya, karena memang provinsi tersebut tidak terlalu menun-

Salah, Orang Mesir Pertama Jadi Pemain Terbaik Versi PFA

(Suara NTB/fan)

CALON TUAN RUMAH - Suasana konferensi pers dari Calon Tuan Rumah PON 2024, Provinsi Bali-NTB di Hotel Bidakara, Senin (23/4) kemarin.

Bali-NTB Inginkan Pemerataan Tuan Rumah PON Jakarta (Suara NTB) Calon tuan Rumah PON XXI tahun 2024, Bali-NTB menginginginkan ada pemerataan dalam pemilihan tuan Rumah PON. Oleh karena Bali-NTB berharap sebanyak 34 KONI provinsi se-Indonesia memberikan kesempatan kepada BaliNTB menjadi tuan rumah PON/2024.

Demikian disampaikan Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi dalam acara Konferensi Pers yang digelar KONI Bali bersama KONI NTB di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (23/4). Hadir pada acara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dan Sekum KONI Bali, Gusti Ngurah Oka Dermawan.

“Kita menginginkan ada pemerataan dalam pemilihan tuan rumah PON. Selama ini pelaksanaan PON sudah dilaksanakan di beberapa provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lainnya. Hanya Bali-NTB yang belum dipilih sebagai tuan rumah PON. Oleh karena itu kami ingin Bali-NTB terpilih menjadi tuan rumah PON di Bidding tuan rumah PON tahun ini, sehingga pelaksanaan PON menjadi merata di setiap provinsi di indonesia,” ucapnya.

Dalam hal ini Suwandi berharap Bali-NTB dapat terpilih sebagai tuan ruan Rumah PON XXI tahun 2024. Atas alasan itulah pihaknya mengikuti Bidding tuan rumah PON karena pihaknya ingin melahirkan atlet -atlet nasional yang mampu mengharumkan nama bangsa dikancah internasional. Selain itu pelaksanaan PON Bali-NTB akan memberikan pelayana yang terbaik untuk masyarakat olahraga di indonesia.

Dijelaskannya, melalui tuan rumah PON, Bali-NTB ingin melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan juara sejati. Pasalnya pihaknya akan mengedepankan sportifitas dan fair play bila terpilih sebagai pelaksana tuan rumah PON 2024, tidak berambisi mengejar medali sehingga harus mengenyampingkan sportivitas.

Untuk melaksanakan event dengan mengedepankan sportivitas, pihaknya memiliki sumberdaya manusia yang berpengalaman menyelenggarakan event nasional bahkan internasional. Selain itu Bali-NTB memiliki akomodasi dan konsumsi yang sangat memadai untuk penyelenggaraan event nasional. “Kami memiliki 1.300 kamar hotel bintang tiga keatas. Kemudian konsumsi kami menjamin 100 persen halal,” jelasnya.

Selanjutnya di bidang kesehatan pihaknya ingin memberikan pelayanan internasional. Karena di Bali memiliki fasilitas kesehatan yang berstandar internasional. Demikian halnya dengan keamanan kontingen dijamin penuh karena akan dibantu oleh Polda Bali dan Pangdam IX (sembilan) Udayana.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bahwa Bali-NTB tidak hanya menjadikan PON XXI/2024 sebagai PON prestasi saja. Dalam hal ini pihaknya ingin mengemas PON prestasi sebagai sport tourism.

“Kami ingin mensejahterakan masyarakat karena kami yakin dengan sport tourism memberikan keuntungan,” jelasnya.

Menurut Andy, pengemasan pelaksanan PON dengan sport tourism akan menambah pendapatan bagi perekonomian masyarakat. “Komitmen kami memberikan servis dan pelayanan jasa. Kita ingin mcapai prestasi dengan mengedepankan fair play,” terangnya.

Lanjutnya, dengan mengemas PON sebagai sport tourism, bisa menjadi tontonan menarik bagi semua masyarakat Indonesia serta wisatawan, tidak hanya masyarakat indonesiaa tapi dinikmati oleh dunia. (fan)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR3638J NOKA/NOSIN:MH1KC511XGK080615/ KC51E-1080870 AN. DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. NTB HLG DSKTR KEDIRI HLG STNK R2 YUPITER Z DR6025DW NOKA/ NOSIN:MH32F20069K9080790/ 2P21025 AN. MUHAMMAD JUNAEDI HLG DSKTR JL. RAYA TANJUNG MENUJU GUNUNG SARI HLG BPKB R2 HONDA DR4511ME NOKA/NOSIN:MH1JFZ11YGK319865/ JFZ1E-1343260 AN. SAHABUDIN HLG DSKTR JL GOTONG ROYONG AMPENAN HLG STNK R4 TOYOTA L9721AQ NOKA/NOSIN:MROEW8BB5F0201680/ 1TR8868758 AN.LENNY KWEE HLG DSKTR AMPENAN

HILANG HLG STNK R2 SUZUKI DR3714CC NOKA/NOSINMH8BG41CADJ926882/G4201D-1007186 AN. LALU SYAFRUDINHLGDSKTRKEDIRI HLG BPKB R4 TOYOTA DR1266XA NOKA/NOSIN:MR053HY4239007526/ 1NZX098465 AN. IDA BAGUS PUTRA WIJAYA HLG DSKTR PAGUTAN HLG BPKB R2 HONDA DR3463BU NOKA/NOSIN:MH1JF9111BK271309/ JF91E-1268780 AN.IDA AYU SASI HLG DSKTR PAGUTAN HLG BPKB R2 HONDA DR4124BA NOKA/NOSIN:MH1JB51145K815943/ JB51E-1801897 AN. IDA BAGUS PUTRA WIJAYA HLG DSKTR PAGUTAN

London Pemain depan terpilih sebagai peini versi Asosiasi PeInggris (PFA), pada Mesir pertama gaan tersebut, laporkan ReuSalah diharyang telah semua kompetiRoma tahun mencapai babak pions dan kemungkinan fisar Liga Inggris.

Pemain beruitu berada di punenam pemain, dipPFA dari 92 Liga tim-tim Football juga termasuk di menang gelar Manchester City Bruyne, Leroy David Silva.

Sane memenangi penghargaan pemain muda terbaik, sementara Fran Kirby dari Chelsea Ladies terpilihsebagai pemain terbaik putri untuk tahun ini.

Pawai Obor Asian Games Libatkan 53 Kabupaten/Kota

Liverpool Mohamed Salah main terbaik untuk tahun sepak Bola Profesional Minggu. Ia menjadi orang yang menerima penghardemikian seperti diters. gai untuk penampilannya menghasilkan 41 gol di si sejak bergabung dari AS lalu, membantu Liverpool seminal Liga Chammengamankan nis di empat besia 25 tahun cak daftar ilih anggota Inggris dan League, yang antaranya peliga di Kevin De Sane dan

Penampilan brilian Salah ini diyakini akan membuat sejumlah klub besar mulai meliriknya.

Salah dikabarkan akan dipinang Real Madrid hingga PSG di bursa transfer musim panas nanti.

Menyikapi itu, Liverpool disebut-sebut telah memagari Mohamed Salah dengan transfer baru setelah striker subur menciptakan gol ini diincar klub-klub raksasa Eropa, mulai Real Madrid, Barcelona, Manchester United sampai Paris Saint German.

Menurut The Mirror, Liverpool akan mempertahankan mati-matian Salah kendati diincar Madrid dan Barcelona yang berharap mendapatkan pemain ini musim panas mendatang. The Mirror melaporkan bahwa Salah hampir pasti bertahan di Liverpool musim depan. The Reds menganggap pemain ini sebagai asset paling penting dalam memburu gelar juara Liga Premier musim depan. (ant/bali post)

jukan pergerakan yang meyakinkan untuk menjadi tuan rumah PON menjelang acara Bidding tuan rumah PON. Berbeda dengan Bali-NTB dan Aceh Sumut sudah menggelar jumpa pers berkali-kali untuk meyakinkan serta menggiring opini agar semua KONI Provinsi dapat memilih mereka menjadi tuan rumah PON/2024 di Bidding PON nanti. (fan)

Mohamed Salah

Jakarta (Suara NTB) Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) akan melibatkan 53 pemerintah kabupaten dan kota di 18 provinsi dalam kegiatan pawai obor yang akan berlangsung mulai 15 Juli mendatang.

“Kegiatan pawai obor itu menjadi momentum penting agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui dan mendukung Asian Games 2018,” kata Ketua INASGOC Erick Thohir dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin kemarin.

Erick mengatakan api obor Asian Games ke-18 akan diambil dari Stadion Nasional Dhyan Chand, New Delhi India yang merupakan tuan rumah Asian Games pertama pada 1951.

“Rute pawai obor yang melintasi seluruh pulau di Nusantara sekaligus juga menyosialisasikan budaya dan pariwisata Indonesia sehingga masyarakat dunia akan tahu lebih jauh tentang negeri kita. Kegiatan itu berdampak positif bagi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan meningkatkan perekonomian rakyat,” kata Erick.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada kepala daerah yang wilayahnya dilintasi kegiatan pawai obor Asian Games untuk mengerahkan pelajar dan masyarakat untuk menggelar festival budaya dan memudahkan perizinan.

“Pawai obor Asian Games menjadi kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Indonesia dan diliput oleh media luar negeri sehingga daerahperlumenangkappeluang untuk mempromosikan destinasi pariwisata, seni budaya, serta potensi-potensi lainnya,” kata Hadi.

Selepas pengambilan api dari India pada 15 Juli, api Asian Games akan tiba di Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah pada 18 Juli, lalu melintasi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua Barat. Pawai obor itu akan melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan menyeberang ke Pulau Sumatera yang dimulai dari Aceh.

Perjalanan di Pulau Sumatera akan berlanjut ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Lampung. Kirab obor akan kembali ke Pulau Jawa dan melintasi Banten, Jawa Barat sebelum tiba di DKI Jakarta pada 15 Agustus. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Chelsea Jumpa Manchester United di Final Piala FA London Gebrakan cepat yang brilian dari Olivier Giroud dan tandukan pemain pengganti Alvaro Morata membawa Chelsea menang 2-0 atas Southampton di Wembley pada Minggu, dan mempersiapkan pertemuan di laga final Piala FA melawan Manchester United bulan depan.

Laga babak pertama Chelsea melawan Southampton berjalan satu arah meski Chelsea gagal mengkapitalisasi dominasi tersebut menjadi gol. Namun, semuanya berubah di babak kedua.

Laga baru berjalan beberapa menit, Giroud langsung membuat gebrakan. Ia menggunakan kekuatan fisiknya dan menggiring bola melewati tiga pemain bertahan dan menaklukkan kiper Alex McCarhty pada awal babak kedua untuk kemudian memasukkan bola dengan memanfaatkan operan Eden Hazard.

Morata, yang masuk untuk menggantikan Giroud, memperbesar keunggulan timnya pada menit ke-82, dengan menyambar umpan silang Cesar Azplicueta untuk masuk ke dalam gawang.

Southampton yang terancam degradasi tidak mampu berbuat banyak pada sebagian besar jalannya pertandingan, namun hampir menyamakan kedudukan pada menit ke72 ketika kiper Chelsea Willy Caballero menggagalkan tembakan Nathan Redmond.

Mereka juga mencetak gol yang tidak disahkan ketika Charlie Austin dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kiper, demikian Reuters.

Chelsea akan berduel dengan Manchester United, yang

sehari sebelumnya memberikan pil pahit di semifinal Piala FA kepada Tottenham Hotspur, ketika Alexis Sanchez menginspirasi kebangkitan timnya untuk menang 2-1 di Stadion Wembley.

Tottenham, yang bermain di stadion yang menjadi kandang sementara mereka untuk musim ini, mengawali pertandingan dengan sangat baik ketika Dele Alli mencetak gol dari jarak dekat. Namun Sanchez mampu menjaga rekor bagusnya di Wembley dengan sundulan kepala untuk menyamakan kedudukan.

Pertandingan sedang berlangsung ketat pada menit ke60 ketika Ander Herrera membawa United berbalik memimpin. Ketika United, yang akan memainkan final Piala FA untuk ke-20 kalinya, tidak sabar untuk prospek mengakhiri musim dengan raihan trofi, Tottenham dapat merenungi kegagalan mereka di semifinal kompetisi ini untuk kedelapan kalinya secara beruntun.

Tim yang kelak akan merintangi United dan pemecahan rekor 13 kali juara Piala FA adalah Chelsea atau Southampton, yang akan bermain pada Minggu. “Kami layak atas hal ini. Jika kita membagi pertandingan dalam periode-periode, kami merupakan tim terbaik untuk sebagian besar periode ini,” kata manajer United Jose Mourinho, yang berupaya meraih tro ketiga untuk United sejak mengambil alih tim dari Louis van Gaal.

“Kami kehilangan kendali setelah kedudukan 1-0.Saat turun minum kami berdiskusi — kami terlambat kembali untuk babak kedua sebab

kami banyak berdiskusi — dan mengorganisir diri sendiri.”

Sanchez, yang kesulitan mengukir penampilan terbaiknya sejak didatangkan United dari seteru abadi Tottenham, Arsenal, pada Januari, mendapati Wembley sebagai tempat yang menginspirasi dan membuat ia telah mengoleksi delapan gol untuk klub negaranya dengan penampilan tanpa kenal lelah.

Justru Tottenham, yang mengincar trofi pertamanya untuk sepuluh tahun dan sesuatu yang dapat memperlihatkan kemajuan di bawah manajer Mauricio Pochettino, yang mendominasi pada awal pertandingan.

Kubu putih di Wembley bergemuruh pada menit kesepuluh ketika upaya sapuan berakhir dengan Alli membawa United memimpin.

Bek tengah Davinson Sanchez, yang membuat Toby Alder-

weireld yang kaya pengalaman harus menghuni bangku pemain cadangan, menyodorkan operan melengkung ke jalur pergerakan Christian Eriksen, dan pengatur permainan asal Denmark itu mengirimkan umpan silang akurat yang dapat disambar Alli.

United kembali berada di bawah tekanan ketika Eriksen melepaskan tembakan melebar dari pergerakan cepat lain yang dilakukan Spurs, sedangkan Harry Kane gagal meneruskan umpan silang Song Heung Min. Intervensi krusial Alli juga gagal membukukan gol kedua ketika Phil Jones melakukan intervensi krusial, sedangkan pada sisi lain lapangan Romelu Lukaku menanduk bola yang melambung di atas gawang setelah United melakukan serangan.

Bagaimanapun, United mampu mengatasi situasi buruk dan menyamakan kedudukan

pada menit ke-24.

Mousa Dembele kalah berduel dengan Paul Pogba dan umpan silang pemain Prancis itu dapat ditanduk Sanchez salah satu pemain terkecil di lapangan - untuk melewati Michel Vorm. Tottenham hampir kembali unggul menjelang turun minum, ketika bola operan Eric Dier mengenai tulang kering Chris Smalling dan naik ke atas gawang.

Penguasaan bola superior Tottenham menurun pada pembukaan babak kedua, dan terdapat nuansa bahwa Unitedlah yang kali ini mengendalikan permainan. Mereka mencetak gol pada menit ke-62 ketika Sanchez bergerak memotong untuk kemudian mengirim bola kepada Herrera, yang menstabilkan diri sebelum melepaskan tembakan melewati sela-sela kaki Ben Davies dan kiper. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

GOL GIROUD – Penyerang Chelsea, Olivier Giroud menyarangkan gol pertama Chelsea ke gawang Southampton dalam laga semifinal Piala FA yang berakhir dengan kemenangan 2-0 Chelsea.

SUARA NTB

Selasa, 24 April 2018

Pengurus Baru ICA BPD NTB Dilantik Mataram (Suara NTB) Pelantikan Pengurus Indonesian Chef Association (ICA) BPD NTB periode 2018-2021 yang diselenggarakan pada Minggu (22/ 4) di hotel Lombok Plaza berlangsung sukses. Ditemui di sela-sela kegiatan tersebut President of ICA, Henry Alexie Bloem, menjelaskan pelantikan kepengurusan baru melanjutkan pengurus yang lama, karena pengurus lama pindah tugas ke luar provinsi. ‘’Jadi, harus digantikan oleh teman-teman yang stay dan bekerja di NTB, dan chef anton yang terpilih menjadi Ketua ICA BPD NTB dan anggotanya inilah yang akan melanjutkan tugas sampai tahun 2021,’’ katanya. Pergantian pengurus dilakukan lima tahun sekali, sekalian juga kami meresmikan keberadaan junior chef yang ada di NTB. Henry berpesan agar kepengurusan ICA BPD NTB yang baru untuk lebih bagus dari pengurus sebelumnya. ‘’Intinya adalah selalu berubah ke arah lebih baik, baik itu di internal keanggotaan, maupun di luar keanggotaan, seperti ke pemerintahan, sekolah-sekolah pariwisata yang mempunyai jurusan khusus tata boga,’’ katanya.

Dia berpesan kepada yang

masih sekolah yang akan berkarir pada industri kuliner khususnya para junior chef untuk lebih mencintai makanan khas daerahnya, dipelajari, didalami, dilestarikan dan dipromosikan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di mata dunia. ‘’Kalau bukan kita para generasi muda Indonesia, siapa lagi,” ungkapnya.

Ketua ICA BPD NTB, Anton Sugiono menambahkan, selain acara pelantikan Komite ICA BPD NTB, hari itu juga dikukuhkan anggota JCC (Junior Chef Community) yang dihadiri oleh seluruh anggota ICA BPD NTB, dan ada perwakilan ICA dari Yogyakarta, dari Bali, bahkan dari pusat di Jakarta juga dating. Chefchef dari hotel-hotel yang tersebar di NTB juga hadir, berikut undangan juga disebar untuk guru-guru SMK se NTB khususnya yang ada jurusan boganya. Juga diundang para pelaku pengusaha kuliner, ada juga dari perwakilan dari pemerintahan yang selalu men-support program-program ICA. Untuk pengurus ICA BPD NTB yang dilantik hari ini ada 12 orang dari ICA BPD NTB, ada perwakilan ICA BPC Sumbawa, kabupaten Lombok Utara, kabupaten Lombok

garap sebagai komunitas pemain mobile legends, dan juara ini akan kami referensikan kepada penyelanggara-penyelenggara event seperti ini. Tidak hanya event lokal tetapi juga pada event-event nasional,’’ katanya.

Bismo Wibowo menjelaskan, para juara tidak hanya sekadar dapat juara, dapat selamat, hadiah, sudah selesai. ‘’Tetapi ada rencana kedepannya yang kita siapkan untuk mereka, dan kami siap men-support mereka,”paparnya.

Ketua Pelaksana Tournament Mobile Legends ini, Yuliansyah Indra Nualam menjelaskan, jumlah peserta ada 34 tim, yang sebenarnya ditargetkan 25 tim. ‘’Alhamdullilah melebihi perkiraan kami.

Dalam satu tim ada lima pemain dan satu pemain cadangan. Peserta sendiri dari semua kalangan, dari tingkat SD, SMP rata-rata paling banyak dari SMA, dan ada juga sebagian dari mahasiswa,’’ tambahnya.

Yuan, sapaan akrabnya, menyatakan, mereka mempersiapkan acara itu kurang lebih dua bulan. ‘’Satu hari ini kita target tujuh pertandingan.

Jadi dalam satu hari ada 14 tim yang bertanding, pelaksanaannya sekitar 3-4 hari,’’ tuturnya. Untuk teknis penilaian, setiap peserta dilarang keras melihat layar LCD, dilarang keras berbicara kasar, ada kami sudah menyiapkan juri yang kita se-

HILANG

LOWONGAN

SALON

HLG STNK R2 HONDA DR6189HM NOKA/ NOSIN:MH1JFD212DV708254/ JFD2E-1704123 AN. RAHMAN HLG DSKTR SWETA JL. BRAWIJAYA

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

HLG STNK R2 YAMAHA DR3725CD NOKA/NOSIN: MH354P00CDJ726179/54P726339 AN. SARCE MARIYA ANDRIANI HLG DSKTR KOTA MATARAM

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN - Pelantikan Pengurus ICA BPD NTB dan pengukuhan JCC Periode 2018-2021.

Tengah, dan juga ada dari kabupaten Lombok Barat. Acara pembukaan menampilkan gendang beleq yang merupakan kesenian khas NTB, Pada pelantikan kali ini bertema Bersama ICA Kita Ciptakan Seni Kuliner Nusantara, Anton mengajak pelaku kuliner untuk bersama-sama mengangkat makanan khas masakan nusantara khususnya di NTB untuk lebih mempelajari masakanmasakan khas dari daerah, karena dari ICA BPD NTB memiliki program kedepannya.

“Insya Allah harapan kita program bulan Juli nanti, Mandalika Food Festival yang akan berpusat di wilayah KEK Mandalika akan menjadi event tahunannya ICA BPD NTB berjalan dengan lancar. Pada festival itu kita akan mengangkat kuliner Lombok, kita laksanakan di sana karena merupakan kawasan ekonomi khusus, yang akan dilibatkan adalah senior chef, pelaku usaha kuliner, dan anggota JCC, dan nanti dari tingkat BPD akan dibawa ke tingkat nasional,” harapnya. (r)

’’Wifi Corner’’ Teluk Bayur Gelar ’’Tournament Mobile Legends’’ Mataram (Suara NTB) Mobile Legends merupakan salah satu permainan yang paling diminati oleh para gamer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itulah alasan wifi corner Teluk Bayur mengelar tournament Mobile Legends Bang-bang (MLBB) pada Sabtu (21/4) malam di kedai wifi corner Teluk Bayur.

Penanggungjawab wifi corner Teluk Bayur, Bismo Wibowo menjelaskan, selain mempromosikan kedai, pihaknya juga ingin menggarap komunitaskomunitas yang berhubungan dengan elektronik sport, salah satunya yang memang lagi tren di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, yaitu game mobile legends ini dan menjadikan kedai wifi corner tersebut sebagai basecamp untuk mereka. ‘’Setelah kompetisi ini para pemenang akan kami jaring yang memang betul-betul, dan getol dalam bidang ini, kita akan

Halaman 12

HLG STNK R2 HONDA DR9970HM NOKA/ NOSIN:MHJF0216DK62524/ JED2E1619532 AN. DR GEDE WIRA BUANA YUDA HLG STNK R2 HONDA DR5662DK NOKA/ NOSIN:MH1HB31156K561243/ H B 3 1 E - 1 5 5 7 4 3 3 AN.ZULKARNAEN HLG DSKTR PERJALANAN DARI DESA SESELA MENUJU NARMADA HLG STNK R2 HONDA DR5450BH NOKA/ NOSIN:MH1JF1188K022439/ JF211-1022135 AN. I NYOMAN ARNAYA HLG DSKTR JL. GORA SELAGALAS HLG STNK R4 TOYOTA DR9442AI NOKA/ NOSIN:MROAW12GXE0045099/ ITR7775518 AN. SAINUN HLG DSKTR JL.RAYA SENGGIGI HLG STNK R2 HONDA DR2079CR NOKA/ NOSIN:MH1JFR111GK3212013/ JFR1E-1306338 AN. INDAH KURNIAWATI HLG DSKTR AMPENAN HLG BPKB R2 YAMAHA DR4192HJ NOKA/ NOSIN:MH354POOBC1159095/ 54P – 159442 NO.BPKB : 1.08951638 AN. MULYANI HLG DSKTR RUMAH

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

(Suara NTB/ist)

PEMBUKA - Suasana pertandingan pembuka pada tournament mobile legends di wifi corner Teluk Bayur, Mataram. diakan untuk setiap tim. ‘’Kami juga berterimakasih untuk support hadiahnya dari PT Telkom Indonesia dan Djarum, untuk total hadiah yang akan diterima para pemenang adalah Rp3 juta dan ada juga free voucher untuk tim-tim mereka,” ungkapnya.

Bismo mengungkapkan harapannya agar dengan tournament ini pandangan masyarakat terhadap gamer bisa lebih positif, dengan catatan kedepannya para gamer ini dapat membagi waktu. ‘’Kita ingin membuktikan bahwa ini

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

merupakan kegiatan yang positif dan elektronik sport ini dapat dijadikan profesi dan menghasilkan, serta dengan event seperti ini dapat memberikan penyaluran hobby bagi para gamer khususnya gamer mobile legends ini,” tandasnya. (r)

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 24 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 24 April 2018

Rumdis Jangan Dipindahtangankan PERSOALAN aset kerap kali menjadi sandugan bagi sebuah daerah untuk mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

BPK yang secara rutin melakukan audit keuangan dan aset daerah menemukan ada saja daerah yang kurang cakap dalam mengelola aset daerah. Salah satu potret buram pengelolaan aset daerah adalah di Kota Mataram. Aset berupa rumdis (rumah dinas) guru, diduga dipindahtangankan.

Sebulan dua bulan, aksi menyewakan rumdis itu mungkin tidak diketahui. Tapi lama-kelamaan penyimpangan itu akhirnya terbongkar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bergerak cepat menelusuri dugaan penyewaan rumah dinas di 300 sekolah di Kota Mataram itu. Sejumlah kepala sekolah diklarifikasi dan diminta menandatangani surat pernyataan.

Terjadi pro - kontrak terhadap sikap Dikbud dan kepala sekolah. Kepsek berat hati ingin mengusir penghuni yang sejak lama menempati rumah dinas tersebut. Disisi lain, Pemkot Mataram ingin menertibkan penyalahgunaan itu. Kepsek yang mendapatkan jatah rumdis itu sengaja menyewakan rumdis mereka dengan dalih kasihan terhadap guru honorer.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Sudenom menegaskan, tidak bisa kepala sekolah tidak enak hati terhadap oknum yang menyalahgunakan aset milik pemerintah. Jika sudah diingatkan tapi tetap melakukan hal sama. Pihaknya akan meminta bantuan tim dari Inspektorat, Satpol PP dan Badan Keuangan Daerah mengambil sikap tegas. Kepsek diminta menggunakan cara - cara kekeluargaan. Karena bagaimanapun juga, rumdis itu hanya bisa ditempati oleh guru, tukang kebun sekolah atau penjaga sekolah.

Klarifikasi Kepsek secara bertahap dilakukan. Tahap pertama mengumpulkan seluruh kepala sekolah di Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. Dari data itu akan dikonfrontir kembali. Oleh karena itu, Pemkot mataram meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mendata siapa saja yang menempati aset berupa rumah dinas di 300 sekolah. Jika ada indikasi penyalahgunaan, maka rumdis itu harus segera dikosongkan.

Pendataan rumdis di sekolah harus dibuktikan dengan berita acara. Pelibatan penelusuran dan penertiban aset akan melibatkan Inspektorat, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola aset. Pemkot Mataram mengaku bahwa rumdis disewakan tanpa sepengetahuan pemerintah.

Parahnya lagi, penghuni yang menempati rumdis itu ada yang merehap. Sementara selama ini mereka tidak ada izin merehap.

Ini jadi konsekuensi bagi yang menempati. Pemkot Mataram menegaskan tidak akan pernah mengganti biaya rehab. Rumdis sekolah tidak boleh diwariskan kepada anak atau saudara bagi guru atau kepala sekolah yang telah pensiun. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Mataram. Bahwa, pemanfaatan aset harus tetap dipantau.

Karena bisa jadi, rumdis itu dipindahtangankan karena lemahnya pengawasan dari Pemkot Mataram. Untuk itu, ke depan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, harus dilakukan pengecekan secara rutin terhadap pemanfaatan aset di Kota Mataram. Tidak hanya rumdis tapi juga mobil dinas dan aset-aset lainnya. (*)

OPINI

Halaman 14

Kegilaan Popularitas Via Cyber ERNYATAAN Albert Camus terasa kian mendekati kebenaran, persis di untaian kalimat yang seperti ini: manusia adalah mahluk yang ingin melegenda… Tak puas hanya sekedar kaya atau berkuasa, maka manusia ingin jadi legenda.

Inilah yang menjadi penjelas, mengapa orang-orang besar dan begitu hebat, tidak berhenti melakukan sesuatu. Karena memang manusia memiliki naluri untuk menjadi yang ter, ter-kaya atau terhebat. Jika itu telah diraih, maka pilihan terakhir adalah menjadi “paling” ter-sohor.

Hanya saja, ada perkara yang patut menjadi catatan tambahan. Di zaman Camus hidup, atau bahkan beberapa tahun berselang, orang tak memperkirakan bahwa menjadi sesuatu yang dikenang, fenomenal, dan melegenda, adalah benar-benar mudah. Segampang aksi lipsyinc ala Shinta dan Jojo. Secepat ledakan popularitas Udin Sedunia, seheboh Pak Polisi Goyang India dari Gorontalo, atau yang terakhir seseksi duo srigala. Semuanya begitu terbantu oleh fasilitas media sosial yang menyeruak saat ini, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan media sosial lainnya.

Kini, metode menjadi legenda di zaman arkaik (kuno), senyatanya masih berlaku. Butuh sedikit “kegilaan dan modal besar” untuk dilirik orang banyak. Zaman sudah gila (abnormal) seperti ulasan Michel Foucault dengan gagasannya mengenai normal dan abnormal. Karena, beberapa di antaranya dilakukan dengan benar-benar menabrak ajaran-jaran etika dan moral. Kereta sejarah peradaban manusia pun penuh bukti, tentang manusia-manusia legendaris, tetapi dengan jalan batil. Dunia pun menyematkan istilah notorious untuk mereka, artinya adalah popularitas yang buruk dan jahat. Tetapi, apapun itu, mereka tetap legenda yang sedemikian tersohor.

Tinggal pilih saja jenis kegilaan legendaris yang popularitasnya tak surut digerus waktu. Untuk legenda kebuasan seksual, ingatan akan lari ke Caligula. Tentang kecantikan yang

Oleh

:

M. Yasin Castro

(Peneliti Politik Media, P3NA Institute) tragis, pasti mengarah ke Cleopatra.

Sementara contoh mengenai kebringasan bumi hangus, pastilah menuding ke Kaisar Nero. Pun dengan riwayat-riwayat abadi di berbagai bidang kehidupan, dengan label bernuansa kebaikan. Entah para legenda sains, legenda seni, legenda keagamaan, dan lain-lainnya lagi. Namanama yang berderet-deret dan hadir dalam “perangkat memori” manusia via buku, mitos, dongeng, takhyul, hingga film adalah pengisi daftar tetap dan seantiasa populer.

Merekalah pelaku legendaris dan penikmat popularitas yang sesungguhnya. Akan tetapi, hari ini, deretan nama-nama besar itu hanya berlaku sebagai causa celbrare (kasus yang disebut), dalam tujuan dan konteks tertentu saja. Semisal, menyebut Newton dengan takjim, di antara para pecinta fisika. Atau mengenang dengan penuh, sebuah nama bernama Leonardo Da Vinci, di kalangan pecinta seni.

Atau nama besar lain di bidang dan jenis perkara tertentu.

Tentu saja, tak pernah ada jaminan pasti bahwa, seterkenal apapun para legendaris tersebut, akan selalu terkenang di benak banyak orang. Sebab, pola komunikasi interaktif antarsesama manusia di saat itu begitu terbatas. Tidak seperti hari ini. Menjadi beken begitu gampang. Tanpa perlu merintis susah payah. Jauh dari etos pengabdian dan keberanian. Nihil dari kontribusi penting terhadap sesama.

Namun bisa melesat mendunia diakses jutaan peminat, yang tersebar dari pelbagai pelosok dunia.

Popularitas hari ini adalah hasil (resultante) dari kekonyolan. Nyaris seperti Kaisar Nero yang membangun gedung megah tetapi cuma untuk dibakar kemudian.

Ada garis pembeda yang begitu tegas, antara sebuah usaha yang panjang dan sungguh-sungguh, meskipun itu bernuansa kejahatan. Misalnya, demi memetik perhatian pihak lain, banyak menempuh cara singkat dan tak perlu berkeringat, seperti yang

banyak terjadi belakangan ini. Rumus baru pun segera melesat ke permukaan. Bahwa efek popularitas adalah penting dan harus digapai pertama kali. Populer dahulu baru belajar dan berkarya kemudian. Seperti itulah yang terjadi dan kita saksikan dari “kasus” semisal, duo Shinta dan Jojo, duo Srigala, Norman Kamaru, dan sederet yang lainnya.

Refleksi Kritis Lantas, bagaimana memahami semua ini? Sekedar menyematkan efek dahsyat dari media sosial yang bermacam-macam rupa itu, serasa tak pernah selesai untuk dibicarakan.

Media sosial saat ini sudah berteransformasi menjadi agama baru kaum manusia. Sebagaimana paparan beberapa ahli, seperti disebut Neil Postman, dalam buku Menghibur Diri Sampai Mati. Lantaran kecanggihan yang disuguhkan media sosial tersebut tak pernah henti.

Semua itu menjadi nyata yang memudahkan nafsu ingin populer.

Nanun, kalaupun terjadi pergeserean kekuatan media dan ledakan fungsinya yang nyaris tak terbatas itu, maka kita cocok menyebut media sosial sebagai perluasan kehendak manusia (an extention of man), sebagaimana disebut oleh Marshall Mc Luhan. Serta yang jauh lebih penting adalah menyelusup masuk ke akar-akar psikologis, yang menjelaskan hasrat kuat manusia untuk menjadi populer, dengan ikhtiar serba kilat seperti sekarang ini.

Seakan orang tak ingin lagi sekedar menjadi penonton, tetapi juga ingin ditonton. Orang ingin juga dilihat sekaligus di saat yang sama ingin melihat. Meski untuk itu semua, terlau banyak hal yang akhirnya tersingkir ke titik nadir. Orang kemudian tidak lagi serius dengan rasa risih dan malu. Jika pun harus melakukan praktek yang sepenuhnya banal dan mentah. Melakukan praktek peniruan, kekonyolan, vulgar, dan jauh dari karya kreatif.

Bahkan cenderung menghadirkan nuansa kegilaan secara terbuka.

Di saat bersmaan, lebih mengherankan lagi adalah kehendak pihak lain (di posisi penonton) untuk ikut menyimak dan terlibat dalam aneka kegilaan via media sosial itu.

Sama-sama terlibat menikmati dan ujung-ujungnya melipatgandakan popularitas sebuah aksi.

Agaknya, publik penikmat suguhan media sosial itu beralih ke pilihan yang lebih ekspresif. Merasa jenuh oleh tayangan yang terlembagakan misalnya via televisi, panggung industri musik, ataupun hiburan tradisional lainnya.

Dan ingin ramai-ramai menggelontorkan tradisi baru, yaitu menikmati keganjilan, keanehan, dan kelainan. Sungguh sebuah tatacara baru menghibur diri yang yang menjamur dan kita saksikan saat ini.

Merger BPR NTB mandek

Harus ada solusi cepat

***

Dokumen proyek belum diserahkan ke bagian layanan pengadaan Realisasi proyek terancam molor

***

Hj. Robiatul Adawiyah Dengarkan Suara Masyarakat Jurang Jaler Praya (Suara NTB) Anggota MPR RI/DPD RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. menyelenggarakan kegiatan rutin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat di Kantor Desa Jurang Jaler, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB, Sabtu (21/4).

Adapun tema yang diusung dalam RDP itu adalah “Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan”.

RDP dihadiri oleh Kepala Desa Jurang Jaler, Mansur, S.Pd.I. Selain itu hadir juga narasumber, Atun Wardatun, Ph.D. Kapolsek Praya Tengah, Lettu Khalid dan Danramil Praya Tengah, Kapten Heru Susanto juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan RDP itu diikuti oleh

peserta dari berbagai kalangan masyarakat, seperti Kaukus Perempuan se-Lombok Tengah, Kepala Dusun se-Desa Jurang Jaler, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

Senator Robiatul Adawiyah menyampaikan bahwa dengan segala kondisi dinamis bangsa Indonesia, maka pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala ancaman, tantangan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar.

“Ini penting demi menjamin keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Sosok yang akrab disapa Dewi Rasyid ini menilai, saat ini masyarakat dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti paham radikalisme yang mulai menyebar

di sejumlah daerah. Selain itu, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja hingga anak-anak juga membuat masyarakat harus terus mengembangkan sikap mawas diri.

Sementara itu, mengenai pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, Senator Robiatul Adawiyah menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan baik pusat maupun daerah harus relevan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dewi Rasyid menegaskan, otonomi daerah yang saat ini dijalankan harus diikuti dengan terbangunnya pemerintahan uang bebas korupsi. Selain itu, tata kelola pemerintahan pun harus mengutamakan aspek pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga masyarakat

pun akan memberikan imbal balik dengan produktivitas dalam bekerja dan membangun daerah.

Robiatul Adawiyah selaku politisi perempuan yang aktif juga sebagai WKU 1 di Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) mengimbau bahwa perempuan sebagai bagian dari pelaku pembangunan bangsa, maka perempuan pun harus berperan aktif dalam segala aspek kehidupan.

Selain itu, tentunya perempuan harus selalu optimis dapat maju dan setara dengan laki-laki, namun tetap ingat pada kodrat lahiriahnya sebagai perempuan.

Di akhir acara, Robiatul Adawiyah juga berkesempatan memberikan bantuan untuk masyarakat yang diterima secara simbolis oleh Kepala Desa Jurang Jaler, Mansur. (r/*)

(Suara NTB/ist)

RDP - Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Anggota MPR RI/DPD RI Dapil NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, bersama masyarakat di Kantor Desa Jurang Jaler, Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (21/4).

Amman Mineral Masuk Nominasi 2018 ’’Duty of Care Awards’’ Jakarta (Suara NTB) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (“Amman Mineral”), perusahaan tambang nasional yang mengoperasikan tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, berhasil masuk dalam nominasi penerima penghargaan Duty of Care Award 2018 untuk kategori Remote Health Care.

Pengumuman disampaikan oleh International SOS Foundation sebagai penyelenggara Duty of Care Awards 2018 melalui situs resmi https:// www.dutyofcareawards.org/shortlist.

Ajang penghargaan global Duty of Care Awards tahun ini diikuti oleh perusahaan dari 59 sektor industri di 42 negara.

Bersama delapan perusahaan

global lainnya, Amman Mineral masuk dalam nominasi untuk kategori Remote Health Care, melalui Program Pengendalian Malaria yang diimplementasikan di 15 desa di tiga kecamatan yang berada di wilayah operasi tambang Batu Hijau dengan jumlah populasi sekitar 20.000 jiwa, termasuk 8.000 karyawan dan mitra kerja yang bertugas di sana. Program yang mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial yang diinisiasi dan dijalankan perusahaan sejak tahun 1996 dan telah berhasil menekan kasus malaria dari 408 kasus di tahun 1998 hingga ke titik terendah dengan 0 kasus di 2016 dan hingga

saat ini terus dipertahankan di tingkat terendah.

Anita Avianty, Head of Corporate Communications mengatakan, keberhasilan Amman Mineral masuk dalam nominasi penghargaan Duty of Care Awards 2018 merupakan hal yang sangat menggembirakan sekaligus menunjukkan komitmen Amman Mineral untuk memastikan lingkungan kerja yang sehat bagi setiap karyawan. Mitra bisnis termasuk juga masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar wilayah operasi tambang. ‘’Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh tim Amman Mineral yang terlibat dalam program ini, khususnya Departemen Human Resources, Facili-

ties Services, Social Responsibility juga Tim International SOS atas dukungan dan kerja keras yang telah dilakukan dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan malaria di wilayah tambang Batu Hijau,’’ katanya.

Selanjutnya Anita menambahkan, program pengendalian malaria yang dilakukan perusahaan juga sebagai bentuk dukungan Amman Mineral untuk membantu pemerintah dalam Program Eliminasi Malaria di Indonesia, mengingat sebelumnya Kabupaten Sumbawa Barat masuk dalam wilayah endemis malaria. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah

RADIO

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, International SOS dan masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang yang terus membantu kami dalam melaksanakan program-program kesehatan di sekitar tambang.

“Kami sangat termotivasi untuk terus melanjutkan agenda yang ada pada Duty of Care. Kami juga melihat animo besar dilihat dari peningkatan signifikan jumlah peserta yang berpartisipasi di tahun ketiga penyelenggaran penghargaan bergengsi ini,’’ ujar Laurent Fourier, Director International SOS Foundation.

Hal ini katanya, menunjukkan keinginan kuat untuk meningkatkan praktik lintas sektor. “Keberlanjutan” adalah salah satu dari

tiga kategori baru tahun ini dan menjadi salah satu yang paling populer. Setiap tahun, perusahaan/organisasi menaikkan standar inisiatif Duty of Care melalui beragam program untuk melindungi tenaga kerja secara global, para karyawan yang melakukan perjalanan dinas, pekerja di lepas pantai atau di lokasi terpencil. Dewan Juri kami sangat terkesan dengan kapabilitas dan komitmen tinggi perusahaan/ organisasi saat melakukan implementasi strategis ini.

Pengumuman pemenang 2018 Duty of Care Awards akan dilaksanakan dalam acara Malam Penghargaan yang akan dilaksanakan pada 17 Mei 2018 di Chicago, Amerika Serikat. (r)

SUARA NTB

Selasa, 24 April 2018

Rekanan Pengadaan Alat Peraga SMK Didenda Dari Hal. 1 Pihaknya melakukan klarifikasi ke PPK Dikbud Provinsi NTB atas pelaksanaan kegiatan ini untuk memastikan pencegahan kerugian negara.

Untungnya, kata dia, belum dilakukan pembayaran atas rekanan, namun uang jaminan sudah masuk ke bank garansi. ‘’Sejauh ini tidak ada kerugian negara, karena belum ada pembayaran kepada rekanan.

Pembayaran akan dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak sudah dipenuhi. Tapi sekarang kan mereka (rekanan) sedang menyelesaikan denda keterlambatan itu,’’ jelasnya.

Ibnu Salim menginformasikan, klarifikasi atas pelaksanaan kegiatan ini sudah tuntas dilakukan tim Irbansus. Tinggal mengamati proses penyelesaian denda oleh rekanan. Karena sesuai Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, bahwa denda keterlambatan dibayarkan selama 50 hari masa kesempatan diberikan ketika rekanan tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai kontrak.

Diketahui, untuk pengadaan alat peraga SMK se NTB ini, dari 26 paket pekerjaan hanya 14 paket yang tidak dikenakan denda kepada rekanan karena suplai barang tepat waktu ke sekolah sekolah.

Ibnu Salim juga memastikan jaminan tidak akan timbul kerugian negara karena TP4D Kejaksaan juga turun melakukan pendampingan. ‘’TP4D juga mengeluarkan rekomendasi denda kepada rekanan,’’ jelasnya.

Sementara sesuai hasil klarifikasi tim audit dari Irbansus Inspektorat memang ditemukan beberapa item keterlambatan alat peraga. Laporan yang disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagian sama yang ditemukan tim saat klarifikasi. ‘’Hasil klarifikasi intinya di sana barang-barang disampaikan itu ada keterlamatan, sesuai dengan laporan MAKI. Tapi untuk garansi bukan

tidak ada, setelah kami klarifikasi, surat garansinya ada,’’ jelas Irbansus GP. Aryadi menambahkan.

Menegaskan penjelasan Inspektur bahwa denda keterlambatan memang sedang dalam proses pembayaran, sejalan dengan penyelesaian kewajiban oleh rekanan. Namun di sisi lain rekanan melakukan pekerjaan di luar kewajibannya dalam kontrak.

Misalnya, mendistribusikan barang langsung ke sekolah-sekolah. Sementara dalam kontrak, barangbarang itu seharusnya diserahkan ke ke Dikbud, baru kemudian diteruskan ke sekolah sekolah. ‘’Artinya rekanan sudah membantu Dikbud untuk mendistribusikan barangnya, padahal itu bukan kewajibannya,’’ kata Aryadi.

Mengenai pelaksanaan denda, juga diyakinkannya sudah kooperatif dilakukan rekanan. Denda selama 50 hari kerja dengan membayar Rp 1000 per mil per hari, dihitung berdasarkan rumusan nilai kontrak per paket barang yang terlambat.

Salah satu denda dijatuhkan kepada rekanan pengadaan kapal yang diterima SMK 1 Gerung Lombok Barat. Nilai pengadaan mencapai Rp 5 miliar dan denda maksimal sudah dijatuhkan.

Soal ada barang bekas yang dilaporkan MAKI NTB, hasil pemeriksaan pihaknya tidak ditemukan.

Memang ada mesin yang diberikan di SMK jurusan otomotif, namun itu dalam bentuk mesin yang rekondisi. ‘’Sebab dipakai untuk bongkar pasang saat praktik, memang seperti itu speknya,’’ jelasnya.

Bagaimana dengan tenaga teknis yang akan mengoperasikan alat peraga di masing masing sekolah?

Menurutnya masih jadi tanggung jawab rekanan untuk melatih guru-guru praktik di masing-masing SMK. (ars)

’’Nyanyian’’ Tersangka Kasus BPR Dari Hal. 1 Setelah tahap penelitian, diharapkan berkas dianggap memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap dua. ‘’Kalau tahap dua selesai, kita langsung sidangkan,’’ kata Zulkifli.

Fokusnya masih soal tahap pemberkasan dan penelitian berkas, belum ada pengembangan ke tersangka lainnya.

Ia mengulas pernyataan Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH sebelumnya, bahwa penetapan tersangka baru memang berpeluang dilakukan penyidik. Apalagi beberapa kali tersangka membeberkan peran orang lain dalam kasus itu dan didorong untuk diproses hukum. ‘’Fakta persidangan akan menentukan pengembangan penyidikan ke arah pelaku lain,’’ terangnya. Jaksa memang terkesan belum menggubris ‘’nyanyian’’ tersangka Ihw dan Mtw, meski berulangkali membeberkan tidak hanya peran, tapi juga bukti yang menunjukkan peran orang lain bahkan yang dianggap bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran.

Fakta baru terungkap dari tersangka kasus merger PT. BPR NTB, Ihw dan Mtw saat diperiksa penyidik Kejati NTB selama lima jam, Selasa, 27 Maret 2018 lalu. Ini terkait penggunaan anggaran diduga fiktif Rp 770 juta dan keterangan mereka didalami untuk peran pelaku lain.

Ada 13 pertanyaan dilon-

tarkan penyidik kepada kedua tersangka, fokus pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk laporan keuangan penggunaan anggaran senilai Rp 770 juta. Pertanyaan penyidik seputar tanggungjawabnya sebagai ketua tim konsolidasi. Tersangka Ihw mengaku tidak menyadari tanggungjawabnya itu, karena sepenuhnya di bawah kendali oknum pejabat Pemprov NTB. Ia diminta membuat laporan untuk kepentingan SPJ atas uang yang ke luar diduga untuk disetor ke Pansus DPRD NTB sebagai pembiayaan persetujuan Perda merger. Sebab selalu didesak agar biaya percepatan Perda segera diganti dan ditutupi. Sehingga terkesan penggunaan uang legalitas hukumnya berdasarkan berita acara rapat di BPR Mataram. Pihak Pansus DPRD NTB beberapa waktu lalu, membatah keras dugaan aliran dana merger BPR itu.

Pertanyaan lanjutan, terkait kebenaran laporan yang dibuat. Menurut Ihw, sebagian diduga tidak benar alias fiktif. Hanya saja berusaha disesuaikan dengan dana permintaan. Sehingga semua laporan itu dibuat atas dasar surat perintah tugas dari oknum pejabat Pemprov NTB untuk kegiatan diduga fiktif oleh oknum pejabat itu sendiri. (ars)

NTB ”Protes” Pusat Dari Hal. 1 kuota calon praja IPDN yang diperoleh NTB sebanyak 75 orang. “Sekarang 46 orang. Itu memang jadi pertanyaan kita ke pusat. Tetapi rupanya ada rolling, pusat juga kita tak tahu pembagian porsinya seperti apa. NTT yang dulunya sedikit sekarang dua kali lipat dapatnya,’’ kata Fathurahman ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (23/4) siang.

Tahun-tahun sebelumnya, kata Fathurahman, kuota yang diperoleh NTT selalu berada di bawah NTB. Namun, tahun ini jumlah kuota yang diperoleh jauh melebihi NTB. Tahun ini, NTT memperoleh kuota 78 calon praja IPDN. ‘’Kita tidak tahu bagaimana teknis untuk mendapatkan kuota sebanyak itu. Malah kita punya kampus juga. Kita sayangkan juga (jumlah kuoat turun). Kita tidak tahu juga kriterianya. Karena itu sifatnya intern sekali dari Kemendagri, kaitan dengan pemberian kuota itu,’’ ujar

Fathurahman.

Pihaknya berharap kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri memiliki ukuran-ukuran yang jelas mengenai pemberian kuota calon praja IPDN tiap daerah.

Sehingga tidak terjadi ketimpangan, padahal NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki kampus IPDN. Saat ini, katanya, proses pendaftaran penerimaan calon IPDN sudah dibuka di NTB sampai 27 Juni mendatang. Biasanya, kata Mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini, jumlah pendaftar sebagai calon praja IPDN di NTB cukup banyak meskipun kuota yang diperoleh sedikit.

Disinggung mengenai jumlah calon praja IPDN kampus NTB tahun ini, Fathurahman mengatakan, tak mengetahui secara pasti. Namun, biasanya jumlah mahasiswa di setiap kampus di daerah tergantung jurusan yang ada. (nas)

Dihadiri Ribuan Peserta

Forsesdasi Gelar Rakornas dan Munas di Lombok Mataram (Suara NTB) – Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Nasional (Munas) di Lombok, 25 – 27 April mendatang. Kegiatan yang rencananya akan dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini akan dihadiri 1.000 peserta dari seluruh Indonesia dan kementerian dan lembaga terkait.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM menjelaskan Forsesdasi menggelar Munas tiap tiga tahun sekali. Munas yang diselenggarakan di Lombok, NTB ini merupakan yang ketiga dalam rangka memilih Ketua Umum Forsesdasi tiga tahun ke depan.

“Peserta 34 sekda provinsi dan

kabupaten/kota sebanyak 504 orang. Berikut peserta dari pusat, biro organisasi provinsi, Kemendagri, Kemen PANRB, Kemenkeu, Sekda kabupaten/kota se NTB, Kepala Bagian Organisasi, Inspektorat, BKD dan Biro Pemerintahan. Undangan yang hadir 1000 orang,” sebutnya.

Rakornas dan Munas Forsesdasi tahun 2018, akan dilaksanakan di Hotel Sentosa Senggigi Lombok Barat pada 25 - 27 April mendatang. dalam kegiatan tersebut sejumlah narasumber dari Kemendagri, Kemenkeu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan menyampaikan materi kepada peserta yang hadir.

KPK membawakan tema mengenai peran Sekda dalam

membangun integritas ASN. Kemudian KASN akan membawa tema tentang peran dan fungsi KASN dalam pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan narasumber dari Kemendagri akan membawakan tema tentang prasyarat mendapatkan Insentif daerah.

Selain itu, Kemendagri akan memaparkan soal kebijakan pemerintah dalam kelembagaan inspektorat, BPBD, Bakorwil dan Bakesbangpoldagri. Sedangkan Kemen PANRB akan membawakan materi soal pengembangan inovasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam Munas ini, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D akan diusulkan menjadi salah satu calon Ketua Umum Forsesdasi 2018-2021. .(nas)

Amaq Asrul: Kita Punya Ikhtiar Sendiri Dari Hal. 1 Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, memandang semua gubernur sudah bagus. Ali Dachlan mengingatkan, agar tidak saling mencela. Bagi Papuk Abada, menjadi gubernur ke depan ini bukan melanjutkan ikhtiar. Ali Sakti punya ikhtiar sendiri membangun NTB. Meski demikian tetap tidak akan menafikan apa yang sudah dicapai gubernur sebelumnya. ‘’Pembangunan itu memang harus berkelanjutan, tapi kita bukan melanjutkan ikhtiar sebelumnya. Kita punya ikhtiar sendiri,’’ imbuhnya. Menurutnya, apa yang sudah baik dijalankan pemimpin sebelumnya siap akan diteruskan.

Gubernur NTB saat ini dinilai sudah bagus, dan Ali BD berjanji akan berusaha lebih bagus.

Sebagai calon yang diusung oleh rakyat, Ali BD menegaskan kembali bahwa pembangunan yang dijalankan adalah untuk rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan daulat partai. Karenanya, kalau gubernur rakyat ini berhasil dalam pembangunan maka itu adalah keberhasilan rakyat.

Bukan keberhasilan Amaq Asrul.

Kata Amaq Asrul, pemimpin adalah wayang yang dicalonkan rakyat. Pemimpin adalah panjak rakyat.

Seperti di tempat-tempat kampanye dialogis lainnya, Amaq Asrul ini diburu banyak sekali pertanyaan dari warga yang hadir. Diantaranya, seputar bagaimana perhatiannya terharap fakir miskin?

Jawaban Ali Dachlan sesuai pengalamannya saat di Lotim, disediakan bantuan untuk 80 ribu warga miskin setiap tahunnya.

Tahun 2018 ini kembali dipersiapkan dengan alokasi anggaran Rp30 miliar. Pada tahun-tahun sebelumnya dibagi saat bulan ramadhan, maka untuk tahun 2018 ini ditunda pembagiannya.

Penundaan katanya guna menghindari fitnah di tahun Pilkada.

Pertanyaan lainnya, bagaimana perhatian terhadap dunia pendidikan? Kembali ditegaskan Amaq Asrul saat amanah itu hadir sebagai Gubernur NTB, sudah dipersiapkan beasiswa untuk 5.000 mahasiswa mulai dari S1, S2 dan S3.

Anggarannya sudah dikalkulasi senilai Rp 60 miliar. Masing-masing Rp 5 juta untuk S1, Rp 20 juta untuk S2 dan Rp 30 juta untuk S3. Semua sudah tentu untuk warga miskin. Agar NTB bisa lepas dari kemiskinan dan kebodohan, maka pendidikan menjadi salah satu atensi besar era Ali -Sakti nantinya. Ke depan, tidak ada cerita lagi yang terdengar menyebut

orang NTB tidak bisa sekolah karena miskin.

Bidang kesehatan pun tidak kalah penting menjadi perhatian utama juga era Ali Dachlan. Saat ini warga NTB yang sakit dan terpaksa harus rujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, Bali akan coba dikurangi. Jawabannya dengan menyediakan tenaga dokter spesialis dan fasilitas rumah sakit yang memadai.

Tambah dokter dan tambah alatalat kesehatannya. Dokter spesialis akan dicetak 100 orang pertahun yang nantinya mengisi rumah sakit di daerah.

Semua kebutuhan dasar di rumah sakit itu sudah diperhitungkan. Semua pakai angka.

Bukan pakai angka dan janjijanji. Ali BD sudah memperhitungkan besaran angka yang akan dibutuhkan untuk menggerakkan segala cita-cita besar menuju NTB yang lebih baik.

Soal cara sudah dibuktikan selama di Lotim. Lotim sebagai daerah paling besar jumlah penduduknya disebut memiliki anggaran paling kecil. Hanya Rp 1,2 triliun. Paling kecil dibandingkan seluruh kabupaten kota se NTB. Meski paling kecil, Lotim bisa membangun tanpa berutang.

Tidak ada maling dan tidak ada korupsi sehingga bisa berhemat dan menggunakan anggaran untuk pembangunan. (rus)

Halaman 15

Dian Pelangi Ramaikan ‘’Grand Opening’’ Hijup di LEM Mataram (Suara-NTB) Dibukanya Store Hijup di Lombok Epicentrum Mall (LEM) semakin mempermudah customer memperoleh busana muslim dengan kualitas terbaik. Pasalnya, hijup merupakan wadah para designer terbaik Indonesia untuk menawarkan produknya. Termasuk koleksi Dian Pelangi tersedia di store Hijup. Sehingga kehadirannya sebagai Brand Ambassador Hijup saat grand opening mengundang banyak perhatian pengunjung. ‘’Di sini juga ada koleksi Dian Pelangi, semoga kehadiran Hijub store di Lombok bisa memberikan warna baru busana muslimah Indonesia” kata Dian saat ditemui usai grand opening Hijup store, Minggu (22/4).

Menurutnya, Hijup store awalnya berasal dari website jual beli online. Melalui situs Hijup.com menjadikan Hijup sebagai E-Commerce pertama di dunia yang khusus menjual busana muslim. Kenapa meraba pasar offline sambung Dian, karena banyak customer melakukan pembelian secara offline tapi melihatnya secara online. Banyak customer yang melihat secara online tapi takut salah ukurannya atau bahannya sehingga itu menjadi penghalang bagi customer untuk membeli. ‘’Pada akhirnya diputuskan ada store seperti ini untuk meyakinkan lagi para customer

dan mempermudahnya untuk memegang dan mencoba langsung,’’ ujarnya.

Ia mengaku ketika pertama kali ke LEM, banyak melihat pengunjung yang menggunakan busana muslim yang sangat staylis. Sehingga Ia sangat bersyukur dibukanya store Hijup di Lombok. Agar mempermudah para muslimah memiliki koleksi dari designer-designer Indonesia. Bisa tampil cantik dan pastinya sesuai moto Hijup bisa tampil life good, feel good and do good.

Selain itu CEO Hijup, Diajeng Lestari mengatakan Hijup.com berdiri tahun 2011 dan sudah lebih dari 270 designer busana muslim Indonesia telah bergabung. Dia juga membuka kesempatan untuk designer lainnya di Indonesia untuk bergabung. Tentunya harus memiliki ciri khas, kulaitas yang baik dan mempunyai karakter dari designernya.

“Kami mengundang para designer Lombok untuk bergabung, terutama designer perhiasan karena banyak sekali terdapat mutiara. Bisa juga aksesoris lainnya” kata Diajeng.

Menurutnya, dengan di tetapkan Lombok sebagai destinasi pariwisata halal, kehadiran Hijup untuk menunjangnya dari segi Fashion. karena selain makanan, lokasi, fashion juga sangat bersinergi untuk menyemarakkan destinasi wisata halal. (r)

FOTO BERSAMA: Brand Ambassador Hijup, Dian Pelangi foto bersama CEO Hijup, Diajeng Lestari dan tamu undangan lainnya

Merger BPR NTB Mandek Dari Hal. 1 ‘’Harusnya tidak dicantumkan (batas waktu pelaksanaan merger), setahun atau dua tahun. Karena ada masalah begini, ya kan ulang lagi jadinya,’’ ujar Farid.

Ia mengatakan, prosesnya sekarang tergantung pemegang saham (eksekutif) dan legislatif.

Jika proses revisi Perda cepat dilaksanakan. ‘’Kalau Perdanya keluar besok, jadi,’’ katanya.

Karena itu, Farid menegaskan kembali bahwa proses merger BPR NTB tergantung semangat pemerintah daerah untuk mewujudkannya. Menyangkut persoalan hukum yang terjadi saat ini, Farid tak ingin menyentuhnya. Yang jelas, sesuai ketentuan, bila direksi dan komisaris yang diajukan pemegang saham telah memenuhi ketentuan, itu tidak masalah. ‘’ No problem.’’ ‘’Kalau ada yang tersangkut

hukum, kan gampang. Bisa usulkan yang lain, kita proses,’’ demikian Farid Faletehan Sementara, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul,SH.MH, mengakui kasus hukum yang sedang membelit proses merger PD BPR NTB menghambat kinerja perusahaan milik daerah ini.

Merger perusahaan daerah ini juga molor lantaran Pemprov sedang mengusulkan revisi Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan badan hukum BPR NTB. ‘’Perda No. 10 tahun 2016 tentang merger BPR NTB sudah kedaluwarsa,’’ katanya.

Sebab berdasarkan ketentuan, satu tahun sejak diundangkan pada 8 November 2016, seharusnya sudah dilaksanakan.

Namun, hingga saat ini jajaran direksi dan komisaris PT. Bank BPR NTB belum ada.

Dalam revisi tersebut, ada

beberapa pasal dalam Perda sebelumnya yang akan diubah.

Seperti mengenai usia maksimal calon Direksi PT. Bank BPR NTB, dari 58 tahun menjadi 60 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian, calon Direksi PT. Bank BPR NTB akan diubah, dapat berasal dari eksternal, bukan saja internal seperti Perda sebelumnya.

Saat ini, sedang dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD. BPR NTB seluruh NTB. Untuk PD. BPR yang ada di Pulau Lombok sudah mengadakan RUPS. Selanjutnya, akan dilakukan RUPS PD. BPR yang ada di Pulau Sumbawa. Penetapan Direksi dan Komisaris PT. Bank BPR NTB otomatis akan menunggu hasil revisi Perda diketok oleh Dewan. Pasalnya, hasil revisi Perda inilah yang akan menjadi payung hukum penentuan calon direksi. (bul)

Dari Beasiswa Emas hingga Jaminan Kesejahteraan Guru Honorer Dari Hal. 1 diharapkan bisa tetap mengakses jenjang pendidikan SD/ MI hingga SMA,” ujar juru bicara Mori Hanafi, Muti’ah Murni, SH, M.Kn, kepada Suara NTB, Senin (23/4).

Menurut wanita yang akrab disapa Muti ini, dengan adanya beasiswa ini, tentunya angka putus sekolah yang selama ini masih menjadi penghambat kemajuan IPM NTB akan lebih terangkat.

Janji kerja kedua adalah memberikan fasilitas dan jaringan internet sekolah, serta mendorong 1.000 Ponpes Go Digital. Seperti diketahui, saat ini digitalisasi sudah menjadi semacam keniscayaan sehingga fasilitas dan jaringan internet di setiap institusi pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan.

Digitalisasi memungkinkan penyelenggaraan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara itu, Muti menegaskan bahwa pasangan Ahyar-Mori juga menyadari bahwa pondok pesantren selaku institusi pendidikan yang telah memberikan kontribusi besar dalam kemajuan pembangunan manusia NTB. “Kita berharap ada 1.000 ponpes yang bisa kita dorong untuk go digital. Ini akan membuat tata kelola Ponpes akan menjadi lebih baik dan secara otomatis akan mendorong semakin siapnya lulusan ponpes untuk bersaing di era digital ini,” ujar Muti. Janji kerja ketiga, adalah menyiapkan dana talangan sekolah untuk menjamin ke-

langsungan pendidikan.

Berikutnya, adalah memastikan adanya perlindungan dan jaminan kesejahteraan profesi guru. Seperti diketahui, saat ini profesi guru kerap kali harus berhadapan dengan sejumlah risiko. Mulai dari risiko dikriminalisasi saat memberikan sanksi disiplin kepada peserta didik, hingga risiko terjerat kasus pungli.

Selain itu, kesejahteraan para guru juga menjadi hal yang mutlah untuk diperhatikan.

Janji kerja kelima adalah memberikan tunjangan untuk guru ngaji dan marbot. Terkait janji kerja ini, dalam berbagai kesempatan, Mori Hanafi telah berulangkali menegaskan tersedianya ruang fiskal untuk merealisasikan tunjangan ini.

Mori Hanafi, mengemukakan dalam APBD NTB, Pemerintah Provinsi mengalokasikan pemberian tunjangan bagi para Marbot sebesar Rp1 juta per marbot. Namun, tunjangan untuk para guru ngaji belum dialokasikan anggaran.

Menurutnya, jika jumlah guru mengaji se-NTB itu berjumlah sekitar 10 ribu orang dan diberikan tunjangan per orang sebesar Rp1 juta, maka anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp10 Miliar.

“Kami rasa dari Total APBD Provinsi NTB itu sekitar Rp6 triliunan lebih, anggaran sebesar Rp10 Miliar itu tidak terlalu membebani APBD kita. Apalagi jika kita bandingkan dengan manfaat dari pemberian tunjangan bagi guru ngaji ini tentu akan lebih memotivasi para guru ngaji kita untuk memberikan pen-

gajaran Al-Qur’an bagi generasi muda kita,” tutup Mori.

Selanjutnya, janji kerja keenam adalah percepatan peningkatan sarana prasarana, mutu/kualitas pendidikan formal dan informal di semua daerah. Janji kerja ini tak terlepas dari masih banyaknya institusi pendidikan formal dan informal di NTB yang kondisinya belum layak. Intervensi kebijakan ini diharapkan membuat fasilitas pendidikan dari Sape hingga Ampenan benar-benar layak.

Dalam janji kerja ketujuh, pasangan Ahyar-Mori berencana akan mengirimkan pelajar dan mahasiswa berprestasi ke sekolah dan kampus terbaik di luar negeri. Dalam hal ini, salah satu yang dimaksud dengan pelajar dan mahasiswa berprestasi juga termasuk para penghafal Al Qur’an yang saat ini belum mendapatkan apresiasi yang cukup layak dari pemerintah daerah di NTB. Dalam janji kerja ke delapan, Ahyar-Mori menegaskan akan memperkuat kemandirian usaha pondok pesantren untuk semua Ponpes di NTB. Dan kesembilan, pasangan Ahyar-Mori akan memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi guru honorer. Ia menegaskan, para guru honorer selama ini telah mendarmabaktikan diri untuk mendidik manusia NTB. Namun, penghasilan yang mereka dapatkan masih sangat jauh dari kata layak. “Karena itulah, pasangan Ahyar-Mori berkomitmen untuk memberikan jaminan kesejahteraan untuk para guru honorer,” pungkas Muti. (tim)

Ali BD Siap Tingkatkan Dukungan Anggaran Dari Hal. 1 ‘’Minimal jumlah sharing anggaran itu dua kali lipat dari sekarang,’’ ujarnya.

Program JKN-KIS PBI ini merupakan program pusat.

Pemerintah daerah didorong juga untuk turut melakukan integrasi program agar bisa mempercepat terwujudnya seluruh warga NTB memiliki kartu jaminan kesehatan.

Yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah di luar JKNKIS PBI APBN. Lotim sendiri sudah melakukan dan memberikan sekitar 9.000 warga Lotim yang miskin.

Data penerima JKN KIS PBI APBN dikritik selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. Data penerima kartu kesehatan itu harus diubah dan diperbaiki dan cari yang benar-benar memenuhi syarat.

Cek ulang. Di Lotim sudah lama disuruh untuk dilakukan perubahan supaya sesuai dengan tujuan. Jangan sampai katanya, orang kaya dapat yang miskin tidak dapat.

Menurut Ali BD, memang telah terjadi kesalahan dalam proses pendataan. Menggunakan sampling data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Cara sampling ini harus dihentikan. Data yang dipakai harus benar-benar akurat. Misalnya

dari RT dan Pak Kadus.

Meskipun terkadang kadus juga ada yang main-main dengan mengutamakan keluarganya.

Sang Pendobrak ini menyatakan itu sebuah kesalahan besar. Sebelum dimulai harus ada kontrol dari rakyat. Jangan sampai ada suara-suara yang menyebut masih ada tidak tepat sasaran. ‘’Ini adalah sebuah kesalahan besar,’’ tegasnya.

Kata Ali harus yang punya idealisme pada orang miskin yang akan dipakai melakukan pendataan. Kalangan birokrat juga sedikit yang kasihan terhadap warga miskin.

Data yang digunakan tidak bisa hanya mengandalkan BPS. Harus ada data pembanding sehingga penerima kartu JKN-KIS PBI ini benarbenar dari kalangan yang sesuai dengan peruntukan kartu tersebut. Segala kekeliruan dalam hal pendataan tersebut siap akan diperbaiki.

Mengenai pelayanan fasilitas kesehatan yang masih terindikasi mengutamakan yang kaya dibandingkan yang memiliki kartu harus dirombak.

Itu kata Ali BD merupakan masalah mentalitas birokrasi yang melakukan pelayanan kesehatan. ‘’Yang saya lakukan di Lotim selama ini saya pecat pegawai yang tidak becus melayani,’’ katanya. (rus)

Serahkan ke JPN Dari Hal. 1 Kalau belum ada pembayaran, besok pagi (hari ini) saya minta dirumuskan sama Kejati langkah-langkah yang akan diambil,’’ tegas gubernur ketika dikonfirmasi usai menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2013-2018 di DPRD NTB, Senin (23/4) siang.

Gubernur menjelaskan, surat kuasa khusus (SKK) penagihan tunggakan sisa pembayaran saham tersebut memang bukan diajukan oleh pemerintah daerah. Ia mengatakan, SKK itu akan diajukan oleh DMB. ‘’Kenapa DMB menggunakan JPN? Karena dia BUMD,’’ jelasnya.

Sebagai salah satu pemegang saham di PT. DMB, kata gubernur, Pemprov akan mengecek apakah sisa pembayaran saham itu sudah masuk ke rekening perusahaan milik tiga Pemda ini. Jika tidak ada realisasinya, maka sesuai dengan kesepakatan dengan Bupati Sumbawa dan Sumbawa Barat beberapa waktu lalu. Maka penagihan

sisa pembayaran saham DMB sebesar Rp 408 miliar yang masih tertunggak oleh PT. Multi Capital akan diserahkan ke JPN. Pada 19 Maret lalu, tiga pemegang saham PT. DMB menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT. Multi Capital di Hotel Santika Mataram. Pertemuan ini dihadiri gubernur dan dua bupati, yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pada pertemuan yang digelar tertutup tersebut, perusahaan Bakrie Grup ini menjanjikan akan melunasi kewajibannya paling lambat minggu kedua atau ketiga April ini.

Gubernur mengatakan, janji PT. Multi Capital tersebut menjadi acuan pemerintah daerah. Jika perusahaan tersebut tak memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji tersebut, maka Pemda harus menempuh proses lain, seperti menggunakan JPN. ‘’Paling tidak dari pemerintah provinsi akan mengambil langkah itu. Mau kompak atau tidak (Sumbawa dan Sumbawa Barat), pokoknya kita (provinsi), akan kuasakan,’’ tegas orang nomor satu di NTB ini. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 24 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peringatan Hari Kartini Ke-139

Hj. Kinnastri : Perempuan Indonesia Harus Mendapatkan Hak Pendidikan yang Sama Mataram (Suara NTB) Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Hj. Kinnastri Mohan Roliskana menegaskan, inti dari perjungan Kartini yang diperingati setiap tahun di seluruh Indonesia, adalah agar perempuan - perempuan Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, sehingga menjadi perempuan terpelajar seperti laki - laki.

Menurutnya, dalam kon-

teks ini bukan berarti perempuan lebih tinggi dari laki - laki.

Emansipasi yang dimaksud agar dengan keterampilan dan kecerdasannya bisa menunjang kegiatan yang sesuai dengan kondrat sebagai perempuan untuk membimbing dan mendidik anak - anaknya di rumah. “Apa yang dicita - citakan Kartini, perempuan Indonesia harus pintar, cerdas, terampil untuk keperluan keluarga dan anak - anaknya,” un-

gkap Kinnastri pada puncak peringatan Hari Kartini ke 139 di aula Lantai III Kantor Walikota Mataram, Senin (23/4).

Kegiatan itu dihadiri oleh, Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Ketua DPRD, H. Didi Sumardi,SH., Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, pimpinan SKPD, camat dan lurah serta tamu undangan lainnya.

Dijelaskan Istri Wakil Walikota ini, GOW menaungi 24

organisasi wanita se - Kota Mataram. Dengan SDM dimiliki diyakini GOW tidak seharusnya dipandang sebelah mata. Kegiatan dilakukan tidak sekadar seremonial saja.

Dia menitip pesan agar kegiatan digelar lebih banyak mendapatkan dukungan terutama dari segi anggaran.

Penguatan dalam Keppres Nomor 99 Tahun 2017 mengamanatkan salah satunya agar pemerintah menyertakan

10 program pokok PPK dalam program kerja pemerintah.

“Kami ibarat tentara yang siap perang, tapi belum punya peluru. Kami siap bersinergi dengan pemerintah. Siap mengentaskan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan. Dengan catatan mendapat dukungan,” tambahnya.

Isu kekerasaan terhadap akan dan perempuan menjadi fokus diangkat dalam tema Peringatan Hari Kartini ke

139. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hak hak perempuan dan anak harus dilindungi. Dia mengimbau agar sosialisasi pengarusutamaan gender tidak saja peserta perempuan, tetapi lebih tepat kepada laki - laki.

Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan bahwa emansipasi merupakan sebuah keniscayaan zaman. Dia tanpa bermaksud untuk mengurangi nilai - nilai

perjuangan Kartini. Saat ini tampak ekspresi untuk aktualisasi emansipasi banyak dimensinya. Perempuan banyak berkarier di segala bidang dan memiliki posisi ideal.

Menurut dia, sangat penting untuk menempatkan peran perempuan dalam koridor yang benar. Sebagai penguat pondasi dalam kerangka keutuhan sebuah peradaban. (r/cem/*)

Puncak peringatan Hari Kartini 2018

Puncak peringatan Hari Kartini 2018

Pelatihan pengolahan makanan berbahan jagung

Pengajian umum dan baksos

Pengajian umum dan baksos

Foto bersama peserta pelatihan pengolahan makanan berbahan jagung

Menelusuri Aktivitas Sosial L. WIN Suryatna

”Kasih Tak Bersyarat” Berbuat dengan Tindakan, Sedih Bila Gagal Membantu

SEBAGAI makhluk sosial kasih sayang dan saling menyayangi antarsesama merupakan sifat terpuji. Kasih sayang menjadi topik hangat, diperbincangkan mulai dari kalangan anak muda hingga para orang tua.

Mengungkapkankasihsayangjuga menurut beberapa orang bisa dilakukan tiap saat, tiap waktu, di manapun berada,tanpaharusmenunggumomen tertentu, bulan atau tahun khusus untuk merayakannya.

Seperti yang dilakukan L. WIN Suryatna, lelaki ramah senyum dan panutan anak muda di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ia mewujudkan kasih sayang melalui tindakan. Bapak energik ini mengaku bukan tipe orang yang mengungkapkan rasa sayang dengan kata-kata. Misalnya, ketika seseorang biasa berpamitan pada orangtuanya dengan bersalaman, ia lebih memilih untuk mencium kedua orangtuanya. Sebab, ia merasa dengan demikian, dirinya bisa menunjukkan sayang yang lebih dari sekadar hormat dengan menyalami tangan orangtuanya.

Begitu pula yang dilakukan pada warga sekitar. Berangkat dari Keprihatinannya melihat banyak warga yang masih kekurangan, membuat hatinya tergerak menyisihkan sebagian dari gajinya untuk disumbangkan.

Sosok yang Menebar “Kasih tanpa Syarat” Menurut bapak yang akrab disapa miq WIN, menebar kebaikan semestinya ada setiap saat, atau kapan saja tanpa harus seremonial segala. Begitu juga, menebar ke-

baikan yang tulus dan ikhlas jangan pernah memilih-milih orang.

Karena baginya berbuat baik pada siapa saja merupakan wujud rasa persaudaraan yang mengikat hati antara setiap orang tanpa embelembel atau syarat apapun.

“Seperti, keadaan yang disaksikan pada warga kampungnya saat itu, saya tidak pernah malu dan tidak menutupi keadaan itu,” ceritanya sambil mengingat-ingat masa lalu.

Sosok yang tegas dan teguh pendirian ini lebih jauh menjelaskan, bicara kebaikan atau kasih bukan hanya memberi dan menunjukkannya tapi juga memiliki rasa ikhlas untuk menerima dan mengasihi bagaimanapun keadaan orang yang kita bantu.

“Menabur kebaikan atau kasih yang tulus bakal selalu membuat kita sendiri merasa bahagia, baik itu di hati maupun pikiran. Sebab, menurutnya di masa sekarang kebahagiaan seseorang akan bisa dilihat dari seberapa besar dia bisa mengasihi orang lain yang berada di sekitarnya, dan ketika anda berbuat jangan pernah berharap imbalan, berkasihlah tanpa syarat,” tegas alumni Fakultas Ekonomi UNRAM ini.

Koperasi sebagai Solusi Koperasi Keluarga Damai yang berada di Karang Raden, Tanjung, KLU salah satu lembaga simpan pinjam yang dikelola secara mandiri oleh warga setempat. Didirikan dengan modal seadanya yakni tidak lebih dari Rp7,5 juta, sekarang lewat koperasi tersebut sudah banyak warga masyarakat yang merasakan manfaatnya. Mulai dari banyaknya anak muda yang mengenyam pendidikan

tinggi hingga lahirnya banyak sarjana.

“Dari pengakuan para orang tua, banyak anak-anaknya menjadi sarjana berkat kontribusi pinjaman dari koperasi tersebut,” tuturnya. Di balik kemandiriannya itu, ternyata pengelolaan Koperasi Keluarga Damai sarat akan nilai-nilai gotong royong. Bahkan, salah satu pendirinya, L. WIN Suryatna, rela menyisihkan gaji demi berdirinya koperasi tersebut.

“Ini dikelola secara kekeluargaan.

Siapapun warga bisa menyimpan dan meminjam di sini,” katanya. Ia berkisah sejarah kenapa didirikannya koperasi ini yakni berawal dari keprihatinannya melihat banyak masyarakat atau warga yang masih kurang mampu dan bersamaan saat itu anak-anaknya membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan.

“Pembentukan koperasi memang berawal dari niat kebersamaan. Pertama kali saya melihat di kampung saat itu, khususnya para keluarga memang sangat kekurangan. Terutama kekurangan biaya sekolah anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi,” jelasnya.

Kontribusi dari koperasi ini adalah sudah banyak mencetak sarjana. “Sarjana-sarjana yang lahir berkat kontribusi koperasi ini adalah mulai dari sarjana hukum, agama, pendidikan, politik dan masih banyak sarjana lainnya,” begitulah paparnya.

Lebih jauh dipaparkan, berdirinya koperasi yang sekarang sudah berbadan hukum ini, membuat teta kelolanya semakin lebih baik. Koperasi yang sedari awal berdirinya di tahun 1992 silam ditujukan untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu. Baginya ia akan merasa sedih bila gagal membantu warga yang lagi kekurangan.

Akhirnya ke depan ia berharap dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi tersebut, begitu juga tumbuh dan berkembangnya rasa persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Kebersamaan dan kasih sayang tidak hanya di dalam keluarga, tapi juga di dalam lingkungan pertemanan, persahabatan, pergaulan, dan lingkungan yang lebih luas. Baginya juga, kebersamaan dan kasih sayang mampu memberikan energi positif sehingga menjadikan orangorang menjadi lebih baik dalam berpikir, berkata, maupun bertindak. (*)

STIKES Yarsi Siapkan Lulusan Bekerja di Luar Negeri Mataram (Suara NTB) – Salah satu syarat yang mesti dimiliki sebelum bekerja ke luar negeri adalah memiliki kemampuan bahasa asing. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram memfasilitasi lulusannya agar bisa bekerja di luar negeri, tidak hanya dengan membuka jaringan tapi juga memberikan penguatan bahasa asing.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep.Ns. M.Kes., ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin mengatakan, salah satu cara penguatan bahasa asing yang dilakukan pihaknya melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Di sana ada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

“Punya kewajiban pengurus BEM yang tergabung di UKM itu

untuk mengajak kepada mahasiswa membuat jadwal rutin dalam pematangan bahasa Inggris dan bahasa Arab,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga secara berkala mengirim mahasiswa mengikuti program Go To Pare. Program ini mengirim mahasiswa ke Desa Pare, yang dikenal sebagai desa Inggris.

Menurutnya Bahasa Inggris harus semaksimal mungkin dikuasai mahasiswa. Karena tujuan kegiatan go to Pare itu bukan saja untuk mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja ke luar negeri, tapi penguasaan bahasa Inggris memang sudah menjadi kebutuhan dalam bekerja di manapun. “Karena dengan kelebihan dari sisi bahasa akan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Pada pekan lalu juga STIKES

Yarsi Mataram dikunjungi perwakilan enam negara dalam rangkaian Employment Business Meeting (EBM) of Indonesian Overseas Worker. Mereka melakukan kunjugan lapangan untuk melihat sarana dan prasarana termasuk proses pembelajaran yang dijalankan STIKES Yarsi.

Perwakilan negara itu terdiri dari pejabat perwakilan RI dan prospektif buyer atau calon pengguna lulusan dari beberapa negara. Antara lain dari Arab Saudi, Taiwan, Singapura, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Jepang, dan beberapa negara lainnya.

Perwakilan beberapa negara itu menawarkan kerja sama dengan STIKES Yarsi. Dalam kesempatan itu, mereka menjalin kerja sama lebih jauh untuk menindaklanjutinya dengan menerima lulusan STIKES Yarsi bekerja di negara mereka. (ron)