Edisi 24 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 24 JANUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 262 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengadaan Alat Praktik SMK Se-NTB Diadukan ke Inspektorat Mataram (Suara NTB) Pengadaan alat praktik SMK se-NTB diadukan ke Inspektorat NTB. Pasalnya, proyek pengadaan alat praktik dengan pagu Rp 10 miliar lebih itu diduga kekurangan spek dan dokumen.

Pengaduan itu disampaikan Masyarakat Anti Korupsi (Maki) NTB kepada Inspektorat, Senin (22/1) lalu. ‘’Kami sampaikan ke Inspektorat data-data yang kami temukan.

Tujuannya, agar Inspektorat

melakukan evaluasi terhadap pengadaan ini, supaya tidak jadi masalah pidana nanti,’’ kata Ketua Maki NTB, Heru Satriyo kepada Suara NTB, Selasa (23/1) kemarin.

Sejumlah pengadaan yang

diteruskan ke Inspektorat itu, terkait pengadaan 21 paket kegiatan pengadaan alat-alat dan kelengkapan praktik siswa SMK se NTB. Nilai proyek untuk satu perusahaan pemenang lelang, paling rendah Rp 199 juta untuk pengadaan alat kecantikan, tertinggi dengan nilai Rp 3,7 miliar untuk pengadaan kapal penangkap ikan untuk alat praktik. Sumber anggaran diketahui dari Dirjen Pendidikan Nasional yang membidangi sekolah menengah.

Lembaga Maki juga melengkapi laporannya dengan data nama perusahaan pemenang lelang dan dokumen pendukung lainnya, seperti spek barang.

Diketahuinya, lelang dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan mepet, tanggal 8 Desember 2017 dan tuntas di-

distribusikan ke sekolah tanggal 31 Desember tahun sama.

Mepetnya waktu diduga menjadi faktor penyebab kesalahan dalam proses pengadaan.

Di antara temuannya, banyak rekanan belum mengirim unit barang hingga Januari 2018, padahal sudah diorder. Selain itu, disebutnya, banyak peralatan yang dikirim ke kepala sekolah penerima bantuan tanpa dilengkapi kartu garansi.

Banyak barang yang dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir. Padahal menurutnya ini jadi tanggung jawab rekanan, karena dalam juklak juknis wajib melibatkan dua tenaga teknis. ‘’Ada juga temuan kami, banyak peralatan yang dikirim tidak disertai keterangan agen, toko yang melayani service jika ada perbaikan atau kerusakan,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

PAKET - Alat praktik yang masih terbungkus di salah satu SMK. Paket pengadaan tahun 2017 itu, hingga kini belum dipakai sekolah.

Pengadaan Alat Praktik SMK Tidak Ada Masalah DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menanggapi, tidak ada masalah pada pengadaan alat praktik SMK di sejumlah SMK di NTB. Barang yang belum datang itu, diakui pihak Dinas Dikbud NTB, sebenarnya sudah datang, tapi ditolak oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHP) Dinas Dikbud NTB karena tidak sesuai dengan spesifikasi. ‘’Barang itu diminta untuk diganti. Pihak Dinas Dikbud NTB memastikan tidak ada masalah terkait pengadaan itu,’’ tegas Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/1).

Menurutnya, ada beberapa barang alat praktik SMK itu ditolak oleh tim

pemeriksa karena tidak sesuai dengan spesifikasi. “Sudah datang lengkap, tapi karena ditolak oleh tim PHP, dia (rekanan pemenang lelang) harus mengganti.

Dia bawa pulang untuk diganti dengan yang sesuai spesifikasi,’’ ujarnya.

Suruji juga menekankan, barang yang datang sudah dilengkapi dengan kartu garansi, karena barang itu berasal dari pabrik. Jika alat elektronik, dipastikannya sudah ada toko atau agennya di NTB. “Alat elektronik itu, pasti di sini juga ada tokonya, ada kartu garansinya. Dalam kontrak ada yang harus ada toko tempat service di sini,” katanya.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Pasar Seni Menunggu ’’Mati’’ KEBERADAAN pasar seni meredup. Padahal di atas kertas, angka kunjungan wisatawan ke NTB setiap tahun mengalami peningkatan. Seharusnya, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, Pasar seni kena imbas turis-turis berbelanja. Kenyataan sebaliknya, pasar seni menunggu ‘’mati’’.

Tak kuat bersaing.

Suara NTB berkunjung ke pasar seni yang ada di Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat.

Secara geografis, letak pasar seni ini cukup dekat dengan kawasan pariwisata Senggigi.

Hanya saja, lokasinya yang tidak berada di jalan utama. Kalaupun ada turis

Optimis di Tahun Politik PEMPROV NTB mengaku optimis target realisasi investasi pada tahun politik ini akan mencapai target. Pemprov menargetkan realisasi investasi tahun 2018 sekitar Rp 13 – 14 triliun.

“Target tahun ini bisa sampai Rp 13 - 14 triliun. Tapi kita mengukur juga, kalau ITDC masuk semua yang sedang berproses, ada happy ending-nya. Investasi dari Qatar, investasi masuk di Samota, Global Hub, ada wujudnya. Maka kita menatap masa depan investasi itu dengan positif,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, kemarin.

Jika melihat tren investasi yang masuk di Kawasan E k o n o m i Khusus (KEK) Mandalika, Bersambung ke hal 15 H. L. Gita Ariadi

berkunjung ke sana, itu pun hanya karena diarahkan oleh guide.

Pagi menjelang siang Selasa (23/1) kemarin, Pasar Seni Sesela seperti kawasan ‘’mati’’. Tampak tidak ada pembeli. Beberapa pedagang, di sisi barat pasar seni itu, terlihat nongkrong sambil bercengkrama dengan sesama pedagang di sana. Entah apa yang yang sedang dibicarakan. Di dalam pasar seni, para pedagang menunggu kunjungan.

Di halaman depan, tempat biasanya pendatang parkir, nampak digenangi air. Sisa hujan semalam. Berhadapan dengan pintu utama masuk pasar seni ini, nampak paping bloknya terlihat rusak dan dibongkar.

Katanya bekas ban bus yang membawa wisatawan. Kondisinya memang terlihat tidak nyaman. Pasar seni ini seperti tidak representatif.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Proyek Terancam Dialihkan PEMKAB Lombok Barat (Lobar) diminta segera menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Meninting. Jika persoalan lahan ini berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan pembangunan bendungan tersebut dapat saja dialihkan ke provinsi lain yang lebih siap.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Ahmad Makchul, M. Si menjelaskan, pembangunan Bendungan Meninting dan Beringin Sila Sumbawa menjadi prioritas nasional.

Pasalnya, dari sisi teknis, desain dan lainnya sudah siap. Bahkan, dalam Perpres mengenai Program Strategis Nasional (PSN), Ahmad Makchul Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

TIDAK REPRESENTATIF - Halaman depan Pasar Seni Sesela Lombok Barat yang becek dan tidak representatif. Butuh penanganan maksimal, agar wisatawan yang datang nyaman dalam berbelanja.

Ada Pihak Terindikasi Menggagalkan Calon Independen si Pemilihan Umum (KPU). Diduga kuat gangSelong (Suara NTB) Bakal Calon Gubernur NTB, Dr. H. Moch guan yang dilakukan sejumlah oknum terseAli Bin Dachlan (Ali BD) menduga ada upaya but agar calon perseorangan ini tidak meyang ingin menggagalkan calon independen menuhi syarat dukungan untuk ikut berlaga pada Pilkada NTB yang digelar serentak 2018. pada pemilihan gubernur dan bupati di NTB. Modus lainnya, menurut Ali BD, ada orangAli BD yang merupakan bakal calon independen, melihat berdasarkan ahli strategi yang orang tertentu dengan menggunakan aparatur atau pejabat-pejabat tertentu. Modusnya addimilikiya telah menyimpulalah menjanjikan aparat tersebut kedudukan kan terdapat sejumlah pitinggi bilamana calon independen ini gagal mehak tengah berusaha menangkan Pilkada 2018. menggagalkannya.

Menurut Amaq Asrul yang juga Bupati “Ahli strategi saya Lotim ini, orang atau pejabat yang mudah menyimpulkan akhirpercaya dengan janji-janji tersebut tidak akhir ini terdapat menyadari dirinya ada dalam tipu mussejumlah elemen dari lihat politik. Aparatur yang menjadi orberbagai kalangan tenator dari politikus penipu dinilai merugah berusaha melakukan pakan orang-orang yang kurang waspaberbagai upaya untuk da. Mereka tersebut lanjut Ali BD kurang menggagalkan kemenanpercaya tengah diseret ke kancah poligan calon independen di tik yang berbahaya. kabupaten dan provinsi,’’ Ali BD mengingatkan, siaujar Ali BD kepada papun yang berusaha Suara NTB, Selasa menghalangi calon inde(23/1) kemarin. penden dengan caraSalah satu cara melawan humodus yang kum akan berhadadipergunakan, pan dengan reaksi ada tindakan keras dari kelomyang menggangpok masyarakat gu jalannya prosyang menjadi penes verifikasi fakdukung calon indetual yang diH. Moch Ali Bin Dachlan penden. (rus) jalankan Komi-

KPU Tegaskan Tidak Bisa Diintervensi KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, selaku penyelenggara Pilkada serentak NTB 2018, tetap dalam posisi netral dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

KPU tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan selalu terbuka dalam proses penyelenggaraan Pilkada.

Demikian ditegaskan oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP pada Suara NTB, Selasa (23/1) kemarin, menanggapi pernyataan H.Moch. Ali Bin Dachlan (Ali BD), dari salah satu bakal calon Gubernur NTB dari jalur independen

yang menyebutkan bahwa ada oknum yang berusaha mengintervensi KPU dalam melaksanakan tugasnya. ‘’KPU netral dan profesional.

KPU juga sangat terbuka dalam melaksanakan keputusan-keputusan.

Keputusan KPU tidak bisa diintervensi oleh siapapun,’’ tegas Aksar.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Lalu Aksar Ansori

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Halaman 2

Baru Dibangun

Kampung Program Sanitasi SEJAK bulan September 2017 lalu, kelurahan Dasan Cermen menjalankan program kampung binaan yang berfokus pada masalah kebersihan dan sanitasi masyakarakat. “Ini sebagai program lanjutan dari terpilihnya anak-anak usia sekolah di sini sebagai Duta Sanitasi sejak dilantik 2016 lalu, “ terang Lurah Dasan Cermen, Henni Suyasih, Selasa (23/ 1). Pihaknya hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh para duta tersebut sampai selesai.

“Kita diberikan waktu mulai dari bulan September-Desember kemarin dengan menata lingku(Suara NTB/uul) ngan di sana-sini,” jelasHenni Suyasih nya. Henni menjelaskan terpilihnya anak-anak dari wilayahnya sebagai Duta Sanitasi dari pusat mungkin dilihat dari kondisi lingkungan Dasan Cermen sebagai kampung binaan. “Tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sudah mulai jauh berkurang dibandingkan sebelumnya, karena masyarakat sekarang sudah sadar kebersihan,” tukasnya.

Tugas sebagai Duta Sanitasi yang dilakukan anak-anak tersebut, menurut Henni, cukup berat untuk seusia mereka. “Mereka harus mampu mengubah barang-barang bekas menjadi taman vertikultur seperti yang ada di sepanjang lorong kampung, serta melakukan sosialisasi ke sekolah,” terangnya. Tetapi mereka mampu melakukannya terbukti dari kerja keras mereka yang mampu mengubah lingkungan menjadi lebih bersih dan menarik.

“Lukisan mural di sepanjang jalan kampung dan di dekat sungai itu merupakan karya mereka,” kata Henni. Adanya kampung binaan ini juga bisa mengubah kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta tidak BABS. “Apalagi sejak mereka dibuatkan berbagai fasilitas umum seperti MCK di berbagai titik yang memudahkan warga,” jelasnya.

Henni bersyukur dengan adanya Duta Sanitasi ini mampu mengubah suasana lingkungan menjadi lebih asri lagi.

“Cuma yang masih menjadi PR adalah mengubah kebiasaan anak-anak kecil untuk tidak membuang sampah sembarangan,” tukasnya. (uul)

APH Harus Tegas ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mengaku prihatin dengan konflik berkepanjangan yang terjadi antara Monjok dengan Karang Taliwang. Padahal, mediasi yang dilakukan Pemkot Mataram terhadap dua kelurahan yang bertikai itu, sudah tidak terhitung seringnya. Menurut Yoga hanya ketegasan APH (Aparat Penegak Hukum) yang bisa meredam konflik yang pecah sejak tahun 2016 itu. “Kepolisian sama TNI harus tegas. Itu solusi yang paling bagus,” kata Yoga menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (23/1).

Ini, lanjutnya, berkaca pada bentrok yang pernah terjadi antara Peresak dan Karang Genteng. Kedua daerah itu berhasil didamaikan. Selain mediasi, upaya menyatukan dua daerah yang dilanda konflik adalah dengan menangkap aktor intelektual dari kejadian tersebut. Demikian pula dengan bentrok Monjok - Karang Taliwang, Yoga yakin ada provokator di balik bentrok Monjok - Karang Taliwang.

Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini menilai rencana pihak Kepolisian untuk melakukan sweeping Di dua kelurahan yang terlibat konflik, sebenarnya merupakan langkah yang cukup baik. Hanya saja, sweeping itu harus dibarengi dengan tindakan tegas. Karena, menurut Yoga, kalau hanya sweeping, tidak akan menyelesaikan persoalan. ‘’Kalau sweeping, bisa saja warga bikin lagi senjata tajam,’’ ujarnya khawatir. Yoga menegaskan bahwa perdamaian antara Monjok – Karang Taliwang bisa terwujud, tergantung dari itikad baik semua pihak. Hal ini harus didukung dengan keseriusan aparat. ‘’Saya rasa ini tidak akan sulit. Daripada kita konflik berkepanjangan,’’ sesalnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, sebetulnya tidak sulit bagi aparat berwajib untuk menemukan siapa provokator dari bentrok Monjok – Karang Taliwang. Apalagi, Monjok – Karang Taliwang ini tidak terlalu luas. ‘’Masak yang seperti itu tidak bisa diselesaikan,’’ katanya. Selama semua pihak bekerja maksimal, dia yakin, tidak akan sulit bagi polisi mengungkap dalang dari kejadian itu. ‘’Kasus yang lebih besar saja bisa diselesaikan, masak sekelas Monjok - Karang Taliwang sulit sekali,’’ pungkasnya. Tidak mungkin Polisi terus mensiagakan anggotanya di dua daerah itu. Karena bagaimanapun, konflik itu membawa eksek buruk bagi pelayanan t e r h a d a p masyarakat.

Baik pelayanan kesehatan, pelayanan di kelurahan maupun sekolah. (fit)

I Nyoman Yogantara (Suara NTB/dok)

Tanggul Dasan Agung Jebol Mataram (Suara NTB) Tanggul sungai Jangkok di Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, jebol. Padahal, dinding beton tersebut baru dibangun di 2016 oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman.

Informasinya, tanggul jebol terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari. Ini disebabkan oleh tingginya debit air di Sungai Jangkok. “Tadi malam itu sekitar jam 02.00 Wita,” kata Muhammad, warga setempat, Selasa (23/1).

Sepengetahuannya, proyek tanggul itu baru dibangun oleh pemerintah. Tetapi, ia mencuriga bahwa kualitas proyek tidak bagus. “Campurannya gak bagus. Seharusnya, sebelah sana yang jebol,” imbuhnya sambil menunjuk dinding tanggul sebelah barat.

Muhammad berharap, pemerintah segera memperbaiki tanggul itu. Jika tidak segera ditangani, dinding tanggul kembali tergerus dan berimbas ke jalan raya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, telah

mengecek langsung kondisi tanggul yang jebol itu. Kerusakan diperkirakan mencapai 20 meter. “Tadi, saya sudah cek langsung. Memang debit air tinggi kemudian tanggulnya tergerus,” katanya.

Mahmuddin menjelaskan, proyek ini dikerjakan oleh BWS dan Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Dinas PUPR NTB. Sehingga, pihaknya telah berkoordinasi ke BWS untuk segera ditangani cepat. BWS sambung Mahmuddin, memiliki dana tanggap darurat relatif besar. “Kalau dana di kita itu kecil. BWS tadi sudah sanggup memperbaiki,” kata dia.

Sementara ini, penanganan jebolnya tanggul itu menggunakan karung berisi pasir. Jangan sampai, kerusakan meluas hingga ke jalan raya. Dikatakan, perbaikan harus menunggu arus air surut dulu. (cem)

(Suara NTB/cem)

JEBOL - Tanggul di Dasan Agung yang jebol, dipicu oleh debit air tinggi. Pemkot Mataram telah berkoordinasi dengan BWS untuk segera memperbaiki.

Baperjakat Pemkot Mataram Siapkan Pengisian Formasi Mataram (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tengah merumuskan nama - nama pejabat yang bakal mengisi kekosongan di eselon III dan IV. Ketua Baperjakat yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, pejabat pembina kepegawaian

dalam hal ini Walikota Mataram, meminta Baperjakat menyiapkan formasi pejabat yang bakal mengisi kekosongan di eselon III dan IV. Baperjakat sedang memproses dan melakukan penilaian terhadap analisis beban kerja, analisis kinerja serta kompetensi pejabat.

“Masih belum final,” ucap

Sekda, Selasa (23/1).

Mutasi kedua di tahun 2018, sifatnya mengisi kekosongan seluruh jabatan di eselon III dan IV. Secara pasti, Sekda tidak menyebutkan berapa jumlah jabatan struktural yang kosong. “Nah, lupa saya. Yang jelas puluhan,” jawabnya.

Dijelaskan, pasca daftar

Pascabentrok Monjok – Karang Taliwang

Pelayanan Publik Berjalan Normal Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meninjau pelayanan di Puskesmas dan salah satu sekolah di Karang Taliwang, Selasa (23/1). Ini dilakukan untuk memastikan pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat tidak terganggu pascabentrok.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, peninjauan dilakukan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bahwa pasca terjadinya bentrok antara warga Monjok dan Karang Taliwang tidak berdampak terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dari hasil pantauan di Puskesmas Karang Taliwang dan SMP 4 Mataram, pelayanan berjalan normal. “Semua berjalan normal seperti biasa,” kata Martawang.

Penanganan konflik dua lingkungan tersebut sudah dirumuskan bersama dengan aparat Kepolisian dan TNI. Hasil rapat, Senin (22/ 1) kata Martawang, memastikan bahwa penanganan secara terpadu untuk bisa mengakhir konflik tersebut. “Tentu menjadi suatu keharusan bahwa pelayanan publik tetap berjalan. Anak - anak tetap sekolah dan pelayanan kesehatan harus tetap berjalan,” tandasnya.

(Suara NTB/ist)

PERIKSA PELAYANAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Sekda Mataram, H. Effendi Eko Saswito mengecek pelayanan publik di Puskesmas Karang Taliwang, Selasa (23/1). Ini dilakukan memastikan tidak ada pelayanan kesehatan maupun pendidikan terganggu pascakonflik.

Konflik yang menyebabkan 16 orang terluka, sehingga dilarikan ke rumah sakit perlu penindakan tegas. Pemkot bersama aparat kepolisian akan melakukan sweeping terhadap kepemilikan senjata tajam di Monjok dan Karang Taliwang.

“Hasil rapat dengan tegas akan melakukan sweeping yang nantinya dikoordinir oleh Polres Mataram,” tandasnya.

Di satu sisi, warga setempat merasa takut dengan konflik yang terjadi, Minggu (20/ 1). Nung, salah satu warga Karang Taliwang menutur-

kan, anak - anak mereka tidak berani masuk sekolah, karena dikhawatirkan terjadi keributan serupa. Dia khawatir peristiwa serupa terjadi dan berimbas ke anak mereka.

“Tetapi ada yang berani sekolahkan anaknya, kita takut juga,” tuturnya.

Dia berharap pemerintah dan aparat keamanan diharapkan segera menyelesaikan konflik tersebut.

Sehingga, masyarakat merasa tenang dan aman saat beraktivitas. (cem)

Pemkot Belum Terima Bukti HPL ’’Shopping Center’’ Mataram (Suara NTB) Permasalahan status aset shopping center masih tidak jelas. Pemkot Mataram mengklaim lahan itu milik pemerintah, sedang warga juga mengklaim sama, yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan sertifikat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Selasa (23/1) mengatakan, pihaknya belum menerima bukti hak penggunaan lahan (HPL) terhadap pemanfaatan aset tersebut dari Pemkab Lombok Barat (Lobar). Padahal, permohonan HPL sudah berulangkali diminta tapi tak ada respon.

“Sudah dua - tiga kali kita minta, tapi belum diberikan,” kata Syakirin. HPL sebenarnya, jadi bukti sah pemerintah terhadap kepemilikan lahan yang diserahkan oleh Pemkab Lobar. Dari HPL itu, pemerintah kata Syakirin, akan lebih mudah memastikan berapa luas dan mana yang jadi milik pribadi.

Berita acara penyerahan aset tersebut sudah ada. Penyerahan aset milik Pemkab Lobar diterima tahun 1994 setelah terbentuknya Kota Mataram, 31 Agustus 1993. “Berita

acaranya ada. Setelah menjabat di sini, data HPL tidak ada. Anggap HPL itu seperti sertifikat,” tandasnya.

Warga yang menunjukkan bukti sertifikat hak milik sah - sah saja. Tetapi nanti semua persoalan ini akan terang - benderang setelah melihat HPL. Syakirin membenarkan, tim penelusuran aset mengklarifikasi kepemilikan sertifikat hak milik ke warga. Konfrontasi ini sebagai bahan di mana posisi kepemilikan sebenarnya.

“Jangan sampai kita ngomong A, ternyata kenyataannya B. Kan salah nanti,” ucapnya.

Syakirin tidak berani berkomentar lebih jauh mengenai aset shopping center yang berada di Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram itu.

BKD masih menunggu HPL, karenanya tidak bisa berbuat apa - apa.

“Bagaimana pun juga pengakuan lebih lanjut dari HPL sebagai syarat sah,” tambahnya.

Dia menegaskan, sejauh ini aset itu masih tetap jadi milik Pemkot Mataram berdasarkan berita acara serah terima aset dari Pemkab Lobar. Selanjutnya, tim penelusuran aset akan turun mengecek kembali. (cem)

nama pejabat disetujui oleh Walikota, itu kemudian dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah rekomendasi keluar, baru dilaksanakan mutasi. Rekomendasi dari Kemendagri ditargetkan selesai pekan ini. Dan, Walikota langsung mengisi jabatan kosong tersebut. “Targetnya minggu ini. Tapi ter-

gantung Pak Wali,” pungkasnya.

Dua jabatan kosong di Bagian Layanan Pengadaan dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Kota Mataram, sifatnya hanya pengukuhan saja. Pejabat Pembina Kepegawaian sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt). (cem)

Pemkot Ingin MWP Segera Dimanfaatkan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tengah menata Mataram Water Park (MWP). Aset milik pemkot ini berada di kompleks Taman Udayana, telah lama mangkrak. Dengan berbagai perbaikan yang sedang berlangsung saat ini, pemkot ingin agar MWP segera dioperasikan.

Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (23/ 1) menjelaskan, beberapa bagian sedang diperbaiki seperti keramik kolam, mesin, areal parkir dan fasilitas lainnya.

Penyelesaian bagian demi bagian fasilitas di MWP, agar segera dimanfaatkan.

Namun, pengisian air kolam tidak bisa penuh, karena membutuhkan waktu selama seminggu. “Kalau menggunakan mesin pompa lama.

Saya sudah minta bantuan PDAM membantu mengisi kolam. Dua - tiga hari ini mungkin sudah bisa,” kata dia.

Mahmuddin mengatakan, kondisi air kotor seperti saat ini, disebabkan kualitas air sumur. Apalagi sumur tersebut jarang digunakan. Dengan menggunakan filter air dipastikan kualitas air di kolam akan bersih. “Ada sirkulasi air.

Tinggal pakai vacuum. Airnya jadi bersih,” ucapnya.

Ketua Komisi III DPRD, I Gde Wiska mengatakan, Dewan sebenarnya sejak lama mendorong Pemkot Mataram, memanfaatkan aset tersebut.

Polanya apakah diserahkan ke pihak ketiga atau dikelola oleh pemerintah.

Perlu menjadi catatan, pengelolaan oleh pihak ketiga perlu diatur supaya tidak melanggar aturan. “Sudah dari dulu kita dorong supaya segera dimanfaatkan,” tandasnya. Pembahasan beberapa lalu dengan eksekutif, ada usulan MWP ini agar diman-

faatkan sebagai tempat pembinaan atlet.

Wiska menambahkan, pemerintah juga perlu berpikir mengenai rencana menggratiskan pemanfaatan kolam renang yang diresmikan di tahun 2010 lalu. Pengelolaan fasilitas bagi publik membutuhkan biaya pemeliharaan cukup besar. Lantas, tidak cukup dengan anggaran Rp 300 juta.

“Silakan saja digratiskan.

Tapi perlu dipikirkan biaya operasional dan pemeliharaannya,” imbuhnya. Menurutnya, pemerintah tidak masalah mengeluarkan biaya besar untuk pemanfaatan.

Perkara nanti ada investor yang berminat mengelola menjadi urusan berbeda.

Permintaan mengkaji penggratisan biaya tiket masuk ke MWP, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amran M. Amin menolak memberikan komentar. Sebab, ranah tersebut kewenangan Sekda untuk menjawab.

Kapasitas Dispora selaku organisasi perangkat daerah (OPD) ditunjuk segera mengoperasionalkan aset tersebut. “Kita hanya fokus mengoperasionalkan dulu. Kalau masih kajian, biar Pak Sekda saja yang jawab,” katanya.

Kaitannya mengoperasikan MWP, Amran mengaku tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya, butuh anggan besar. Dengan ketersedian dana yang ada, pihaknya berpikir dengan konsep minimalis saja.

“Kita melakukan kerjasama dengan Dikbud, secara berjenjang anak - anak sekolah bisa diinstruksikan memanfaatkan MWP sebagai tempat latihan renang,” tandasnya. Di samping itu, Dispora juga berpikir kedepan memanfaatkan sebagai desentralisasi pengembangan atlet renang. (cem)

(Suara NTB/cem)

MENGISI KOLAM - Petugas Dinas PUPR sedang memasukan air ke kolam renang MWP, Selasa (23/1). Dalam waktu dekat, MWP akan dimanfaatkan sebagai tempat latihan renang siswa.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Halaman 3 (Suara NTB/her)

Banyak Karyawan Garap Taksi ”Online”

SINGGAH - Yacht yang singgah di Gili Sekotong

Mataram (Suara NTB) Transportasi umum berbasis layanan aplikasi mulai menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan. Peluang ini mestinya ditangkap oleh mereka yang notabenenya para angkatan kerja. Sayangnya, peluang justru diserobot oleh mereka yang memiliki penghasilan tetap.

Kehadiran transportasi berbasis layanan daring/online (Go Car, Uber, Grab) ini disebut-sebut sebagai peluang baru mengakomodir para angkatan kerja. Buktinya, para pelaku taksi banyak kita jumpai dilakoni oleh mereka-mereka yang sudah memiliki penghasilan tetap.

Suara NTB beberapa kali mencoba menggunakan jasa taksi online ini. Rata-rata, yang media ini jumpai, pengemudianya tercatat sebagai karyawan di perusahaan swasta, bahkan BUMN. Taruh saja yang bekerja di perbankan, rumah sakit.

Mereka menjadikan usaha taksi online sebagai pekerjaan sampingan. Tak ada rasa canggung menjadi pengemudi taksi online. Sebab penghasilannya lumayan menjanjikan. Lantas bukankah meraka telah mengambil ruang bagi angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan.

Ada sisi menarik dari fenomena ini. Misalnya, pengakuan salah satu karyawan rumah sakit swasta di Kota Mataram.

Menjadi pengemudi taksi online dilakukan, karena desakan kebutuhan hidup. Selepas piket, narasumber ini rela meninggalkan waktu bersama keluarganya dari sore hari hingga malam hari. Setoran cicilan rumah dan kebutuhan pendidikan anaknya menjadi alasan.

Ada juga karyawan salah satu bank pelat merah. Media ini mendapat alasannya menjadi pengemudi taksi online, juga semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Membeli bensin untuk ke kantor. Sisanya, lumayan untuk ditabung.

Lainnya, ada juga karyawan salah satu perusahaan otomotif dari luar daerah. Datang bersama ke NTB sebagai wisatawan.

Ia tinggal di hotel di Senggigi. Pagi hari berwisata, jelang sore hari hingga dini hari, dimanfaatkan untuk melayani pesanan penumpang yang masuk dari sistem ke androidnya.

Beberapa narasumber ini menyebut, gampangnya mendapatkan penghasilan Rp 500.000 sehari, bahkan di akhir pekan penghasilannya lebih besar. Asalkan ulet. Mereka mengejar target. Asal sudah melayani 12 penumpang, otomatis bonus sebesar Rp 300.000 masuk ke rekeningnya. Belum termasuk pendapatan 80 persen, dan 20 persen masuk ke penyedia aplikasi dari total ongkos para penumpang yang dilayani.

“Kalau sekedar ngejar setoran mobil Rp 6 juta sebulan, wnteng. Asalkan tekun seharian,” kata salah satu pengemudi taksi online kepada Suara NTB. Sisi yang membuatnya menang, lebih praktis, ongkos yang relatif murah. Dan kendaraan – kendaraan yang digunakan adalah kendaraan pribadi. Rata-rata nyaman dan bersih.

Pertanyaannya. Lantas siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan hadirnya layanan taksi online ini? Dimana peluang bagi mereka yang para angkatan kerja yang mendesak disediakan lapangan pekerjaan. Sementara kita tahu, angka pengangguran terakhir di NTB berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi. Jumlah angkatan kerja NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang, turun 124.505 orang dibanding Februari 2017 (semester lalu). Dan turun 68.162 orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu).

Menurut data, penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebanyak 2.316.720 orang, turun 106.720 orang dibanding keadaan semester lalu dan berkurang 50.590 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara, jumlah pengangguran sebanyak 79.449 orang. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2017, penduduk NTB paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian yaitu sebanyak 829.637 orang (35,81 persen), disusul oleh Sektor Perdagangan dan Jasa Kemasyarakatan masing-masing sebanyak 514.871 orang (22,22 persen) dan 363.364 orang (15,68 persen). (bul)

Bupati Usulkan Lobar Jadi Daerah Singgah Kapal Pesiar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid telah mengusulkan Lobar masuk menjadi daerah singgah kapal pesiar. Bupati pun diundang oleh Kementerian Perhubungan untuk membahas Keppres terkait usulan tersebut. Setelah ditetapkan jadi lokasi singgah kapal pesiar, diharapkan mampu mengembangkan pariwisata khususnya di Sekotong yang ramai dilalui yacht tersebut.

Sekda Lobar, HM Taufiq mengaku, sebelumnya Lobar tidak termasuk daerah persinggahan yacht sehingga Pemda dalam hal ini bupati mengusulkan agar Lobar bisa masuk. Tindaklanjut dari itu, Bupati diundang Kemenhub untuk membahas revisi Keppres tersebut

agar pusat memasukkan Lobar jadi lokasi singgah kapal.

Nantinya dilanjutkan realisasi pembangunan Pelabuhan Marina khusus yacht. Khusus Marina ini, rencananya akan dibangun di Gili Gede Sekotong. Sebab jika Lobar masuk sebagai daerah singgah kapal

pesiar maka pembangunan marina bisa diaksanakan.

Abu warga Gili Gede menyambut baik usulan Pemda Lobar memasukkan Lobar jadi lokasi singgah kapal pesiar. Pasalnya, selama ini tujuan kapal tersebut singgah di gili-gili di Sekotong untuk

(Suara NTB/dok)

wisatawan dari yacht tersebut. Sebab pernah ada rencana investor bakal membangun marina yacht di Sekotong.

Ia menambahkan, ke depan khusus di Gili akan dikembangkan menjadi wisata seperti di Gili Trawangan. Pihaknya akan membahas dengan pihak desa dan masyarakat setempat supaya tidak ada yang menggunakan kendaraan bermotor di desa setempat. Masyarakat hanya menggunakan sepeda dan cidomo. “Ke depan kami Perlu usulkan jalan lingkar gili gede,” tukasnya. (her)

Pemerintah Ingin Petani Tak Rugi

Organda akan Desak DPRD NTB Bersikap Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB akan mendatangi dan melakukan pertemuan dengan kalangan DPRD, menyusul makin tidak kondusifnya persaingan bisnis transportasi angkutan darat.

Hadirnya pilihan transportasi berbasis layanan daring/ online, disebut-sebut telah menggerus pendapatan transportasi konvensional. Sementara regulator, pemerintah daerah terutamanya belum bereaksi.

Karena itu, Organda NTB ingin DPRD NTB juga bereaksi. Setidaknya ikut memikirkan jalan tengahnya, kata Ketua Organda Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal.

“Saya sedang menyusun surat untuk hearing ke DPR,” katanya di Mataram, Selasa (23/1) kemarin. Organda NTB menurutnya telah mendapat desakan dari para anggotanya (pengusaha taksi). Kalangan pengusaha taksi di NTB sangsi kepada pemerintah daerah, karena belum melakukan tindakan/bersikap. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah memberlakukan Permenhub 108 tentang kebijakan transportasi darat.

Permenhub ini diketahui salah satunya mengatur tentang transportasi berbasis layanan aplikasi. Misalnya Go Car, Grab, Uber. Mengatur batas atas batas bawah ongkos, kuota armada yang beroperasi, pemasangan tanda.

Mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada taksi konvensional.

“Padahal Permen 108 sudah ada, tapi pemerintah adem ayem saja. Sementara taksi online ini masih berkeliaran tanpa mengurus izin. Karena itu, pengusaha taksi konvensional mendesak Ketua Organda agar mendesak DPR bersikap,” kata Anton kepada Suara NTB. Anton mengaku cukup prihatin pada anggotanya (pengusaha-pengusaha taksi), yang telah mengikuti segala ketentuan yang diberlakukan pemerintah. Termasuk didalamnya mengenai pembayaran pajak-pajak daerah. Investasinya cukup besar, belum lagi harus membayar kewajiban kredit-kredit perbankan. Sementara taksi online, datang praktis, tanpa memenuhi kewajiban yang sama, tetapi menikmati hasil.

“Sekarang bisnis taksi melempem. Karena itu kita ingin kebijakan pemerintah berimbang,” ujarnya.

Dalam rapat pada 15 Januari 2018 lalu, anggota Organda NTB bersuara. Mendesak sikap Organda. Beberapa poin penting yang mereka sampaikan diantaranya, Organda harus mempunyai struktur yang kuat, baik tingkat DPD atau DPC DPC. Hadirnya transportasi online yang ilegal (Grab, Uber dan Go Car) di Pulau Lombok, hal ini membuat perekonomian taksi yang menjadi terpuruk. Sehingga sangat dibutuhkan ketegasan dari Instansi terkait khususnya Dinas Perhubungan Tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota dan Kepolisian untuk menertibkan keberadaan Transportasi Online dan menjalankan PM No. 108 tahun 2017.

Menagih janji Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk melakukan penertiban pada transportasi online dan melaksanakan PM No. 108 Tahun 2017.

Pemprov dianggap sama sekali tidak ada penertiban, pengawasan, ketegasan dan tindakan tegas dalam menjalankan PM 108 tahun 2017 dan terkesan adanya faktor pembiaran transportasi online beroperasi dengan kondisi ilegal. (bul) Antonius Mustafa Kamal

mengunjungi wisata gili. Yang menarik, menurut mereka, keindahan, ketenangan, kedamaian yang ada di desa gili gede indah sebab masyarakat menyambut baik setiap tamu yang datang berkunjung ke sana. Ia menyebut, yacht tersebut berasal dari 8 negara.

Antara lain, Amerika, Australia, Canada, Norwegia, Finlandia, dan sejumlah negara lainnya. Tujuannya tidak hanya gili, namun di beberapa lokasi wisata termasuk Senggigi.

Kedepan ia berharap agar ada marina yacht khusus untuk

(Suara NTB/bul)

SOSIALISASI - Sosialisasi pasar modal kepada civitas akademika FEB Unram kemarin.

Mahasiswa Ditantang Jadi Investor Saham Mataram (Suara NTB) Menjadi investor saham, semua orang memiliki peluang.

Apalagi pasar modal menyediakan pilihan berinvestasi yang beragam, dengan nominal yang juga sangat terjangkau.

Semangat mendorong lahirnya para investor-investor pasar modal baru inilah yang digalakkan Bursa Efek Indonesia (BEI) Mataram kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram.

Sosialisasi pasar modal kepada mahasiswa ini bukan kali pertama dilakukan, sejak BEI membuka kantor cabangnya di Mataram. Luluk, ketua panitia workshop pasar modal di FEB Unram, Selasa (23/ 1) menyebut BEI Mataram diundang, mengingat tingginya animo mahasiswa mengenai pasar modal. Mereka ingin mendalami secara langsung tentang ilmu pasar modal, bahkan siap menjadi investor pasar modal.

Mahsiswa dan para dosen antusias mengikuti workshop “gebyar nabung saham” yang dilaksanakan di Ruang Sidang FEB Unram. BEI Mataram sekaligus menghadirkan perusahaan sekuritas yang sudah ikut masuk di Mataram.

“Kami ingin kawan-kawan juga mengenal, bila perlu menjadi investor jangka panjang di pasar modal. Banyak yang belum memahami caranya menjadi investor. Melalui forum ini

kita belajar mendalami pasar modal,” demikian Luluk.

Kepala BEI Mataram, Gusti Ngurah Putra Sandiana memaparkan banyak hal tentang pilihan investasi gaya baru ini.

Pasar modal memberikan pilihan investasi di saham, obligasi dan reksadana. Tiga produk pasar pasar modal ini memiliki banyak produk turunan. Bahkan pilihannya konvensional dan syariah.

Gusti memberikan gambaran, bagaimana peluang menjadi investor saham. Dengan nominal terendah Rp 50, pasar modal menyiapkan kesempatan berinvestasi. Memiliki perusahaan menurutnya bukan impian bagi siapapun.

Sebagai regulator, BEI mewadahi 567 perusahaan dengan 600.000 investor saham di Indonesia. Setiap hari, transaksi jual beli saham di Bursa Efek telah menembus angka Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun. Dari total market capitalisasi mencapai Rp 7.000 triliun.

Sementara di NTB, telah bergabung sebanyak 2.045 investor saham. Transaksi jual beli saham sehari di provinsi ini mencapai Rp 600 juta, paling maksimal Rp 1 miliar.

Gusti mengajak untuk ikut menjadi investor saham yang menjanjikan keuntungan sampai 20 persen, seperti capaian tahun 2017 lalu.

Ia juga menyebut ada 20 perusahaan besar di BEI yang menyediakan sahamnya un-

tuk dimiliki oleh siapapun.

Misalnya HM. Sampoerna, BCA, Telkom, BRI, Unilever, Astra, BNI dan beberapa perusahaan lainnya.

“Perusahaan tersebut bisa dimiliki, dengan cara membeli sahamnya. Dan siapapun punya peluang menjadi pemilik sahamnya,” demikian Gusti. (bul)

Kudus (Suara NTB) Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghindarkan petani tanaman padi dari kemungkinan mengalami kerugian dengan menjaga harga jual gabah atau beras petani tidak sampai di bawah harga pokok pembelian (HPP).

“Saat ini, harga jual gabah mulai turun dan saat panen raya tentunya akan kembali turun,” ujarnya ditemui di sela-sela panen tanaman padi di Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Selasa.

Untuk mencegah harga jual gabah terus turun, kata dia, pemerintah bersama Perum Bulog akan berupaya mencegahnya, setidaknya tidak sampai di bawah HPP. Berdasarkan arahan Presiden, kata dia, petani diusahakan jangan sampai merugi.

Oleh karena itu, lanjut dia, dirinya bersama jajaran keliling ke sejumlah daerah, mulai dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta rencana ke Kalimantan.

Hasil kunjungan ke Kabupaten Demak serta Kudus, lanjut dia, hasil panen tanaman padi petani ternyata sangat luar biasa.

“Kami mendorong, hasil panen padi petani tersebut untuk masuk ke Perum Bulog se-

bagai stok,’’ katanya. Bahkan, lanjut dia, untuk wilayah Jateng luas areal panen dalam satu bulan mencapai 300.000 hektare dengan hasil sekitar 1,4 juta ton gabah atau setara 900.000 ton beras.

Sementara kebutuhan beras di Jateng, kata Amran, hanya 260.000 ton per bulannya, sehingga Jateng mengalami surplus beras yang cukup besar, sehingga bisa didorong untuk diserap Bulog.

Sesuai keinginan Presiden, kata dia, program mendatang petani tidak menjual gabah, melainkan dalam bentuk beras.

Untuk itu, lanjut dia, sedang direncanakan koperasi diubah menjadi korporasi, sedangkan regulasinya juga diperbaiki.

“Cita-cita pemerintah, mengupayakan agar petani mendapatkan keuntungan, demikian halnya pedagang dan konsumen juga tetap tersenyum dengan harga jual beras yang berlaku nantinya,” ujarnya.

Dalam mendorong tingkat produksi beras, kata dia, Pemerintah Pusat juga sudah membantu petani melalui pemberian bantuan alat mesin pertanian.

Bantuan alat mesin pertanian tersebut, lanjut dia, mengalami lonjakan hingga ribuan persen, dibandingkan periode sebelum pemerintahan sekarang. (ant/balipost)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Halaman 4

Longsor, Gardu Pandang di Pusuk Pass Tanjung (Suara NTB) Hujan lebat dengan intensitas tinggi Senin (22/1) malam hingga Selasa (23/1) dini hari menyebabkan longsor di kawasan Pusuk Pass (perbatasan Kabupaten Lombok Utara – Lombok Barat). Akibatnya, pagar gardu pandang di kawasan Pusuk Pas ambles.

Akibat longsoran itu, aparat kepolisian lantas memasang police line untuk menghindari kerawanan terhadap warga atau pengendara yang berhenti di sekitar lokasi.

Kasat Lantas Polres Lombok Utara, Iptu Agus Pujianto, kepada wartawan mengatakan, peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 02.00, Selasa dini hari. Pemasangan garis polisi dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat ataupun wisatawan yang banyak mengambil gambar view di lokasi tersebut. “Kami imbau kepada warga untuk tidak mende-

kati lokasi, apalagi di lokasi ini biasanya banyak yang parkir,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi saat ini ditambah dengan cuaca hujan yang masih turun di wilayah Pusuk masih dianggap berbahaya. Polres bahkan khawatir longsor susulan akan terjadi.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) KLU, H. Muhammad tak menyangkal, longsor mengakibatkan sebagian konstruksi gardu pandang yang dibangun pada tahun 2017 lalu rusak. Untuk melihat kondisi di lapangan, ia pun sudah meminta Sekdis dan kontraktor pelaksana proyek 2017 itu untuk turun melihat situasi.

“Itu kan faktor alam jadi kita tidak bisa berbuat apaapa. Sudah tadi saya perintahkan Bu Sekdis untuk turun mengecek langsung bersama kontraktornya,” kata Muhammad via telepon kepada wartawan.

Lokasi ini kata dia, merupakan area parkir dan berkumpulnya para wisatawan.

Dari titik ini, wisatawan biasanya meluangkan waktu untuk menikmati panorama keindahan alam yang ada di sekitar lokasi.

Tidak menutup kemungkinan, sebutnya, dinas akan mengusulkan anggaran perbaikan gardu pandang Pusuk Pas pada APBD perubahan 2018. Pasalnya, proyek tersebut sudah berakhir masa pemeliharaannya.

“Kegiatan ini dilaksanakan Bu Sekdis waktu masih jadi Plt (Kadis Disbudpar). Saya perintahkan untuk sementara ditutup dulu, nanti kita bicarakan dengan tim TAPD,” demikian Muhammad. (ari) LONGSOR Gardu pandang Pusuk Pas yang ambles akibat longsor yang terjadi, Selasa (23/1) dini hari.

(Suara NTB/ist)

Masuk Kategori Tertinggal

DD Enam Desa di KLU Dikurangi

Benahi Saluran Irigasi DINAS Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini terus berupaya membenahi saluran irigasi yang masuk ke areal persawahan masyarakat.

Pasalnya, adanya saluran irigasi yang baik diyakini mempengaruh terhadap hasil produksi pertanian.

Kepada Suara NTB, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Lotim, Ir. Sahri, menjelaskan, untuk sarana dan prasarana seperti saluran irigasi setiap tahun melakukan penambahan terhadap yang masih kurang. Kemudian untuk (Suara NTB/yon) yang sudah mengalami keruSahri sakan dilakukan perawatan.

Sedangkan untuk saluran irigasi yang mengalami kerusakan cukup parah dan tidak bisa dipakai, maka kelompok bisa mengajukan agar mendapat bantuan. Tentunya itupun tergantung dari kemampuan pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

Dijelaskan, bantuan terhadap kelompok tani tetap diberikan secara berkesinambungan seperti alat mesin dan lainnya. Kemudian perbaikan saluran irigasi pertanian. Disebutkannya, dari seluruh saluran irigasi tersier di Kabupaten Lotim, hingga saat ini belum mencapai 50 persen yang bisa ditangani. Artinya masih banyak saluran irigasi tersier yang perlu dibangun, sehingga saluran irigasi tertangani dengan baik.

Dalam hal ini, Dinas Pertanian menangani saluran irigasi bagian hilir atau irigasi tersier. Sedangkan untuk saluran irigasi skunder dan induk, ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum.

“Saluran irigasi ini akan terus kita benahi, supaya ke depan saluran irigasi tersier tidak menyebabkan kurangnya produksi,” jelasnya. (yon)

Lotim Kekurangan 7.134 Ribu ASN

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kekurangan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 7.138 orang. Angka ini disebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) yang dihitung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim.

Menurut Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamuddin, jumlah PNS Lotim saat ini 10.938 orang. Sedangkan akumulasi dari seluruh beban kerja yang ada dibutuhkan PNS sebanyak 18.072 orang. Adanya rumor pencabutan moratorium penerimaan PNS disambut baik Pemkab Lotim. Harapannya tidak sekadar rumor apalagi sudah tersiar melalui media-medias sosial mengenai jumlah formasi.

Dari kekurangan yang ada tersebut, Pemkab Lotim sudah mengajukan tambahan sebanyak 4.992 orang. Dari jumlah itu didominasi guru sebanayk 3.017 orang. “Karena memang kita kekurangan guru, dan perhatian pemerintah masih fokus pada pendidikan dan kesehatan,” urainya.

Selanjutnya, mengenai formasi masih disebut sebagai rumor, karena belum masuk surat resmi berisi petunjuk teknis mengenai perekrutan. Melalui media sosial tersiar ada formasi sebanyak 328 untuk Lotim. Formasi tersebut belum berani dibenarkan Najamuddin, karena belum ada surat resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. “Apa yang tersebar di medsos itu tidak berani dipastikan. Kecuali sudah resmi dari Menpan baru bisa dilakukan perekrutan,” ucapnya.

Tahun 2018 ini memang informasinya sudah tidak berlaku lagi moratorium, karenanya Pemkab Lotim sendiri sudah lama mengajukan usulan formasi yang akan diterima. Lotim sangat butuh tambahan pegawai, karena setiap tahun juga terus terjadi pensiun. Jumlah pegawai di Lotim terus berkurang 300400 orang per tahun.

Tahun 2018 ini saja dilihat dari daftar jumlah pegawai yang sudah memasuki batas usia pensiun tercatat sebanyak 448 orang. Jika ditambah lagi dengan yang melakukan permintaan sendiri dan meninggal, maka diprediksi jumlah yang pensiun bisa mencapai 500 orang. (rus)

H. Najamuddin

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 6 desa di Lombok Utara mengalami penurunan jumlah penerimaan Dana Desa (DD) pada tahun 2018 ini. Ke enam desa itu antara lain, Desa Teniga (Kecamatan Tanjung), Desa Bentek dan Desa Samik Bangkol (Kecamatan Gangga) serta 3 desa di Kecamatan Kayangan, masing-masing Desa Gumantar, Desa Salut dan Desa Pendua.

Kepala Badan Pengendalian Penduduk, KB PMD, Lombok Utara, H. Kholidi Kholil, MM., Selasa (23/1) mengungkapkan, 6 desa tersebut tercatat sebagai desa tertinggal. Berdasarkan data indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Keputusan Dirjen P2MD Kemendes PDTT Nomor 30 tahun 2016, ke enam desa itu dikat-

agorikan desa tertinggal. “6 desa yang masuk katagori tertinggal itu yang akan dikurangi nominal dana desanya. Besarannya sekitar Rp 300 juta per desa,” ungkap Kholidi kepada wartawan.

Perihal persiapan pencairan DD dan ADD, Pemkab Lombok Utara masih dalam proses penyusunan Peraturan

Bupati (Perbup) sebagai dasar juklak/juknis pencairan.

Perbup di sini adalah Perbup perubahan akibat adanya regulasi baru yang mengatur mekanisme pencairan. “Dari pusat mengatakan kita masih bisa memakai Perbup yang lama sembari menunggu Perbup perubahan,” imbuhnya.

Kholidi menjelaskan, pe-

Polres Lotim akan Telusuri Jebolnya Tanggul di Waringin Selong (Suara NTB) Jebolnya tanggul di Desa Waringin Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Minggu (21/1) lalu menjadi perhatian aparat Polres Lotim. Terkait jebolnya tanggul ini, aparat kepolisian akan melakukan proses penyelidikan bila ada indikasi terjadi kejanggalan dalam pembangunan proyek yang bersumber dari dana desa (DD) tersebut.

Ditemui ruang kerjanya, Kamis (23/1) Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, mengatakan, jebolnya tanggul di Desa Waringin Kecamatan Suralaga, nanntinya akan dikoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun apabila adanya indikasi tanggul tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan sesuai dengan bestek atau spesifikasi dengan besaran nilai kontrak dan mutu dari tanggul itu akan dilakukan proses penyelidikan dengan menurunkan tim.

Diakuinya, penyelidikan terhadap jebolnya salah satu tanggul di Desa Waringin Kecamatan Suralaga bukannya tidak bisa dilakukan. Melainkan, tanggul yang sudah rusak ini nantinya terlebih dahulu akan melakukan cek lapangan yang tentunya membutuhkan tim ahli untuk menentukan

(Suara NTB/yon)

DISELIDIKI - Tanggul atau jembatan yang dibangun Pemdes Waringin jebol Minggu (21/1). Aparat kepolisian akan melakukan cek lapangan terkait kualitas tanggul yang anggarannya dari DD ini. apakah sesuai bestek atau tidak. “Apabila ada penyimpangan, tentunya akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Sebelumnya, Camat Suralaga, M. Supriyadi didampingi Kades Waringin, menjelaskan, jembatan yang jebol merupakan jalan penghubung antara desa setempat dengan jalan kabupaten. Keseluruhan dari jembatan beserta jalan tersebut sepanjang 167 meter dengan lebar 6 meter dengan besaran anggaran sekitar Rp 450

juta yang sumber anggarannya dari dana desa (DD) tahun 2017.

Dijelaskan, bendungan itu dijadikan dobel fungsi oleh kepala desa, pertama dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat dan merupakan jembatan penghubung antara Desa Waringin dengan jalan kabupaten. Selain itu, jembatan yanhg baru tuntas dibangun antara bulan September dan Desember 2017 dimanfaatkan juga sebagai tempat rekreasi. (yon)

Disebut Berutang Rp 191 Juta

Kades Mendana Raya Kebingungan Ditagih SF Selong (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Mendana Raya Kecamatan Keruak Muas Hasugian merasa kebingungan setelah diiburu terus tim penagihan dari PT Selaparang Finansial (SF). Pasalnya, ia merasa tidak pernah berkomunikasi dan meminjam uang ke perusahaan milik pemerintah daerah tersebut.

Kepada Suara NTB, Muas Hasugian menuturkan, ada proyek desa tahun 2017 pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan penataan jalan lingkungan senilai Rp 300 juta yang dikerjasamakan dengan rekanan. Sepengetahuannya, kerjasama dengan pihak rekanan berinisial R itu sudah selesai dan semua biaya telah dibayar oleh pihak desa.

Tahap pertama pembayarannya Rp 150 juta. Selang tidak beberapa lama kemudian dibayar lagi Rp 75 juta.

Karena dianggap semua pembayarannya sudah hampir lunas, ia pun mengaku kaget saat mendapat penagihan dari SF.

Diakuinya, pekerjaan sudah dimulai sebelum uang dicairkan. Komunikasinya dengan R selaku pihak yang melaksanakan proyek sudah menyanggupi dan melaksanakan semua kegiatan pembangunan. Diakui pihak rekanan akan meminjam di SF. Kabar dari R berhasil meminjam Rp 130 juta. Lebih kecil dari informasi awal senilai Rp 200 juta, sehingga uang itulah kemudian digunakan untuk mengerjakan proyek.

Melihat progres pengerjaannya sudah baik, pihaknya menyanggupi untuk membayar setelah dana masuk ke rekening desa. Pekerjaan selesai dan diyakini sudah tidak ada masalah soal pinjaman di SF. Akan tetapi, karena merasa diburu terus oleh pihak SF Kades Muas ini mencoba menghubungi R. Namun diduga yang bersangkutan menghilang. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, kepala desa ini sanggup membayar dengan cara mencicil. “Saya sanggup

membayar dengan cara mencicil,” ucapnya.

Direktur Utama PT SF, Hj. Sobahul Chair yang dikonfirmasi terpisah mengakui pihaknya melakukan penagihan kepada kepala desa. SF katanya datang bersama dengan pimpinan perusahaan yang digunakan R. SF memberikan pinjaman senilai Rp 191 juta dengan jaminan proyek senilai Rp 300 juta yang dikerjakan di Desa Mendana Raya. Kepala Desa Mendana Raya diduga tidak membayar kepada pihak rekanan hasil pekerjaan rekanan sesuai dengan termin pembayaran. Sehingga SF meminta BPD NTB untuk melakukan pemblokiran rekening milik rekanan yang mengerjakan proyek desa tersebut. Dilakukan pemblokiran karena tidak pernah ada transaksi pembayaran yang dilakukan kepala desa kepada pihak rekanan, sehingga pihak rekanan turut menagih kepada Kepala Desa Mendana Raya itu. (rus)

rubahan Perbup diperlukan sebab adanya perubahan nominal penerimaan DD pada 6 desa. Selain itu, perubahan mekanisme pencairan 2 tahap menjadi 3 tahap juga menuntut dibuatnya Perbup perubahan. “Perbup (lama) yang ada ini dibuat sebelum ada PMK baru yang mengatur tahapan pencairan ini. Itulah kenapa sekarang Perbu harus diubah,” sebutnya.

Untuk diketahui, pencairan DD tahun 2017 mencakup 2 tahap masing-masing 60 persen dan 40 persen. Sedangkan pada tahun 2018 ini, pencairan DD diatur menjadi 3 tahap masing-masing 20 persen, 40

persen dan 40 persen.

Rencana Pemkab untuk mencairkan 20 persen DD tahap pertama - 2018, menurut Kholidi masih diupayakan sesuai keinginan banyak Pemdes. Setidaknya, Dinas akan memanfaatkan toleransi penggunaan Perbup lama sesuai arahan Kementerian.

Namun dipastikannya, Perbup ini akan diubah karena ada beberapa perubahan dari pusat terkait nominal dana desa yang akan diterima. Pada Perbup baru nanti, akan mencantumkan perubahan nominal anggaran yang akan diterima oleh masing-masing Pemdes. (ari)

KLU Kekurangan 2.500 Pegawai Tanjung (Suara NTB) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini masih kekurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil analisa jabatan Bagian Organisasi Setda Lombok Utara mencatat, Analisa Beban Kerja (ABK) seluruh SKPD se KLU sebanyak 1.400 nama jabatan.

Jumlah itu saat ini ditangani oleh 2.500 ASN. “Total jumlah pegawai ASN kita sebanyak 2.500 orang, sedangkan kebutuhan kita 5.000 orang ASN. Kita berharap pemenuhan oleh Kemenpan RB setiap tahunnya,” ungkap Kabag Organisasi Setda KLU, H. Khairil Anwar, Selasa (23/1).

Diterangkan, berdasarkan Anjab dan ABK, keberadaan pegawai di tataran eselon II sebanyak 34 orang sudah mencukupi. Kekurangan pegawai banyak berada di eselon III dan eselon IV. Untuk eselon III sendiri, total yang dibutuhkan sebanyak 113 orang dengan kekurangan tidak begitu besar.

Untuk menyesuaikan dengan usulan CPNS 2018, Bagian Organisasi dan BKD KLU telah mengirimkan peta kebutuhan organisasi lingkup Pemkab Lombok Utara ke pusat. Diharapkan, usulan pegawai KLU

dapat direspons positif oleh kementerian. ‘’ Target pengirimanpeta jabatan ke pusat sudah kita lakukan, tinggal analisa jabatan diusahakan rampung akhir Januari,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KLU, Drs. H. M. Najib, M.Pd., tak menyangkal kekurangan PNS menyebabkan kekurangan di berbagao posisi. Khususnya di jabatan eselon III dan eselon IV. Untuk jabatan pada eselon itu tidak dilakukan seleksi jabatan oleh Tim Pansel.

“Memang ada beberapa posisi yang kosong, seperti di Dikpora (eselon II), Pol PP (eselon III) dan sebagainya. Ini yang akan kita isi dalam waktu dekat,” ujar Najib.

Sebelum menggelar mutasi, BKD akan segera berkonsultasi dengan Kepala Daerah sekaligus dirapatkan dengan tim administrator. Ia tidak menargetkan kapan pengisian jabatan lowong dilakukan, namun diisyaratkan pascakonsultasi mutasi akan digelar.

Sementara untuk Pansel eselon II, pihaknya akan menyusun jadwal dalam waktu dekat.

Mengingat hanya ada 1 jabatan yakni Kadis Dikpora, maka waktu yang diperlukan dinilai tidak lama. (ari)

Anak Tiga Tahun Meninggal Terseret Arus Sungai Selong (Suara NTB) Nasib naas menimpa Najwa anak berusia 3 tahun asal Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik. Ia tewas terseret arus sungai saat sedang asyik bermain dengan teman-teman sebayanya sekitar pukul 10.30 WITA, Selasa (23/1).

Najwa merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Adi dan Fauziah. Kejadian itu bermula ketika korban bermain dengan teman sebayanya yakni Rizky tanpa pengawasan orang tuanya di dekat sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu keadaan air sungai dengan arus deras dan air yang cukup besar, beberapa saat kemudian teman korban atas nama Rizky kembali dari sungai dan bercerita kepada salah satu warga bahwa Najwa Hanyut.

Kemudian warga atas nama Inaq Menok yang mendapatkan informasi itu memberitahukan peristiwa tersebut kepada warga sekitar dan wargapun langsung melakukan pecarian terhadap Najwa di sepanjang aliran sungai. Setalah sekitar satu jam pencarian, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 11.30 wita. Korban ditemukan tersangkut di timbunan sampah di pinggir sungai yang sudah masuk wilayah Desa Padamara,

Kecamatan Sukamulia.

Oleh warga, Najwa langsung di bawa ke Puskesmas Masbagik untuk mendapat perawatan medis dan menurut pihak Puskesmas sempat ditemukan masih ada denyut jantung dan melakukan perawatan serta tindakan secara intesif. Namun sayang nyawa dari gadis belia itu tidak bisa tertolong, sekitar pukul 12.30 wita, Najwa dinyatakan meninggal oleh pihak puskesmas.

Selanjutnya jenazah Najwa oleh pihak keluarga dibawa pulang dengan menggunakan mobil ambulans Puskesmas Masbagik. Korban langsung dimakamkan pada hari itu juga di pekuburan umum Dusun Tunjang Selatan sekitar pukul 16.00 wita.

Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK, membenarkan insiden tewasnya salah satu balita terbawa arus sungai saat sedang bermain bersama temannya. Sebelumnya meninggal, kata Kapolres, korban sempat mendapat perawatan medis di Puskesmas Masbagik sebelum dinyatakan meninggal. Terkait kasus inipun, pihak keluarga menganggap sebagai musibah dan korban langsung dimakamkan pada sore harinya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Ajukan Kasasi PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mengajukan langkah hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya yang mengalahkan Bupati Lobar H Fauzan Khalid selaku tergugat I dan Kepala Desa (Kades) Ombe Baru selaku tergugat II. Sebelumnya Pemda Lobar kalah di PTUN Mataram dan PTTUN Surabaya.

Dalam putusannya, PTTUN meminta agar SK yang diterbitkan bupati terhadap Kades Ombe dicabut.

(Suara NTB/her) Kepala Bagian Hukum H. Bagus Dwipayana Setda Lobar, H. Bagus Dwipayana, menyatakan pemda tengah mempersiapkan langkah kasasi untuk kasus sengketa pilkades Ombe Baru. Langkah ini diambil sesuai hasil rapat yang dipimpin bupati, bersama Dinas PMD dan instansi terkait lainnya. “Baru ngajuin kasasi ke MA atas putusan PTTUN Surabaya menyangkut sengketa pilkades Ombe Baru,” ujarnya, Senin (22/1).

Konsekuensi putusan ini sendiri jika tidak dilaksanakan jelas Bagus, tidak ada. Namun hal ini menyangkut legalitas sebagai kades. Karena itu, jelasnya, putusan terakhir di MA ini yang penentu, apa perintah putusan di tingkat kasasi ini jelas apakah pemilihan ulang, ganti kades atau membatalkan serta menunjuk Plt nanti dipastikan di tingkat kasasi. Sebab putusan kasasi inilah putusan paling akhir, terkecuali ada bukti baru bisa diajukan Peninjauan kembali (PK).

Pihak pemda jelasnya maunya sama-sama terbaik.

Terkait pukulan telak lantaran dua kali kalah, menurutnya tidak juga sebab hal ini biasa. Inilah kata Bagus namanya berdemokrasi. Pemda, jelasnya, tidak bisa membendung tuntutan dari masyarakat, pemda juga berhak melakukan langkah hukum. Hanya saja jangan sampai larinya hanya ke Bagian Hukum terkait sengketa ini, sedangkan Bagian Hukum hanya membantu dinas terkait menghadapi sengketa. “Letaknya sebenarnya di Dinas PMD yang punya pekerjaan, Bagian Hukum hanya mewakili di pengadilan. Seharusnya ini dijadikan pelajaran ke depan untuk pemilihan,” imbuhnya.

Sebelumnya Kades ombe Baru Prasino Ilman juga menegaskan bakal menempuh jalur kasasi untuk menghadapi putusan sengketa pilkades yang mengalahkan dirinya selaku tergugat II. Pihaknya menempuh ikhtiar ini sebagai upaya bukan mempertahankan jabatan, namun sebagai upaya hukum yang telah diberikan hak oleh UU. (her)

Diduga Korupsi ADD

Kades Langko Jadi Tersangka Praya (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Langko Kecamatan Janapria, Su, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 oleh Polres Lombok Tengah (Loteng). Penetapan status tersangka kepada Kades Langko, setelah Polres Loteng memperoleh hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 240 juta.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Selasa (23/1), mengungkapkan penetapan status tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu. Begitu hasil audit kerugian negara dari BPK RI diterima pihaknya. “Sekarang Kades Langko sudah resmi jadi tersangka kasus dugaan korupsi ADD tahun 2015,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kasus ini sudah ditangani pihaknya sejak tahun 2016 lalu. Dari hasil penyelidikan, pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan di Desa Langko dengan menggunakan ADD. Di mana indikasinya, banyak ditemukan kekurangan volume kegiatan. Termasuk ketidaksesuaikan material yang digunakan dengan rencana yang telah disusun. Misalnya, material yang digunakan seharusnya seharga Rp 100 ribu yang digunakan justru yang seharga Rp 90 ribu. ‘’Jadi proyek-proyek yang didanai dari ADD banyak yang tidak sesuai spesifikasi yang direncanakan.

Dan, setelah dihitung kerugiannya cukup besar,” terangnya.

Saat ini berkas perkara masih dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan untuk melihat kelengkapan berkas perkaranya. Jika memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka berkas perkara baru akan dilimpahkan. “Kalau dari sisi kita, berkas perkara sudah lengkap. Tapi jaksa tentunya punya pertimbangan lain,” jelas Rafles. Pihaknya menargetkan berkas perkara kasus tersebut bisa tuntas dalam jangka waktu sebulan. Setelah itu, berkasnya bisa dilimpahkan ke jaksa termasuk tersangkanya. Mengingat, hampir semua keterangan dan alat bukti pendukung sudah sangat lengkap.

Adapun tersangka tidak ditahan, karena tersangka dinilai kooperatif. Kecuali kalau tersangka tidak kooperatif, baru bisa dipertimbangkan untuk ditahan. “Penyidik tidak menahan tersangka, karena masih sangat kooperatif. Dan, tidak ada upaya menghilangkan barang bukti,” pungkasnya. (kir)

Atribut Pasangan Calon Menjamur Praya (Suara NTB) Atribut kampanye bakal pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada NTB di Lombok Tengah (Loteng) makin menjamur. Di wilayah Kota Praya, hampir di setiap sudut atribut kampanye bakal pasangancalon bisa ditemukan. Termasuk di jalur protocol yang seharusnya bebas dari atribut kampanye.

Seperti di jalur depan kantor Bupati Loteng hingga gedung DPRD Loteng, atribut kampanye bakal pasangan calon sudah banyak terpasang di pepohonan yang ada di jalur tersebut. Padahal dari sisi aturan, jalur protokol harusnya bersih dari atribut kampanye atau sejenisnya.

Ironisnya, Satuan Pol PP sejauh ini terkesan tidak peduli dan sampai saat ini belum melakukan langkah-langkah penindakan sebagaimana mestinya. “Kita masih tunggu intruksi dari Panwaslu dulu,” jawab Plt. Kepala Sat Pol PP Loteng, L. Marwan, kepada Suara NTB, Selasa (23/1).

Menurutnya, kalau yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada rawah kewenanganya ada di penyelenggaran pilkada, baik itu KPU maupun Panwaslu. Khusus terkait penertiban atribut kampanye pasanganc alon kepala daerah kewenanganan ada Panwaslu.

Dalam hal ini, kalau pihak Panwaslu belum ada sikap, pihaknya juga belum bisa bertindak. Kalaupun ada persoalan, Panwaslu pastinya segera bersikap. Sementara sampai sejauh ini, Panwaslu belum bertindak. “Prinsipnya kita siap membantu jika memang diminta,” tegas Marwan. (kir)

(Suara NTB/kir)

ATRIBUT - Atribut kampanye pasangan H. M. Suhaili – H. Muh. Amin dipasang di sepanjang jalur protokol Kota Praya atau tepatnya di depan kantor Bupati Loteng. Sementara di lokasi ini, atribut kampanye tidak boleh dipasang.

Halaman 5

Puskesmas Mujur, Kumuh dan Tak Penuhi Standar Kesehatan Praya (Suara NTB) Kondisi bangunan Puskesmas Mujur Kecamatan Praya Timur saat ini terkesan kumuh. Bahkan, dari hasil uji kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa waktu lalu, Puskemas Mujur dinyatakan tidak lulus standar untuk layanan kesehatan. Untuk itu, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) diminta segera merelokasi puskesmas tersebut ke lokasi yang baru.

Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng, H. Burhanudin Yusuf, kepada wartawan, Selasa (23/1).

Menurutnya, dengan kondisi yang sekarang ini, sudah selayaknya Puskemas Mujur direlokasi ke tempat yang baru, karena sudah sangat tidak layak sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Bagaimana orang bisa sehat, kalau tempat layanan kesehatanya saja kumuh seperti ini. Kita saja yang sehat bisa sakit saat datang ke Puskesmas Mujur. Apalagi yang sudah sakit,” ujarnya.

Selain itu, lahan tempat Puskesmas Mujur berdiri merupakan lahan milik warga yang selama ini dipinjam oleh pemerintah daerah. Untuk itu, sudah selayaknya, pemerintah daerah membangun bangunan baru bagi Puskesmas Mujur yang jauh lebih layak serta di atas tanah sendiri dan bukan di atas tanah milik warga.

Terlebih, atas usulan pihaknya, pada APBD perubahan Loteng tahun 2017 lalu sudah ada anggaran pembe-

basan lahan untuk lokasi pembangunan Puskesmas Mujur sebesar Rp 1 miliar.

Dan, saat ini sudah bisa dibebaskan lahan seluas 35 are dari dana tersebut. “Jadi tunggu apa lagi. Lahan sudah ada. Tinggal mulai dibangun saja,” saran Ketua DPC PKB Loteng ini.

Ia pun meminta Pemkab Loteng tidak perlu pertimbangan terlalu banyak, karena mkondisi Puskesmas Mujur sudah sangat memprihatinkan. “Satu hal yang utama, Puskesmas Mujur harus dibangun di lahan yang sudah dibebaskan kemarin. Jangan yang lain. Karena pembebasan lahan tersebut hajatannya memang untuk lokasi pembangunan Puskesmas Mujur,” tambah Burhanudin.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Mujur, Samah S.KM., mengaku kalau kondisi fisik bangunan Puskesmas Mujur sudah sangat memprihatinkan. Hampir di semua ruangan, atapnya bocor. Bahkan, aula tempat layanan umum dan rawat jalan beberapa waktu lalu sempat roboh, lantaran

(Suara NTB/kir)

KUMUH - Kondisi Puskesmas Mujur Praya Timur, kumuh dan tidak memenuhi standar layanan kesehatan. DPRD Loteng meminta Pemkab Loteng merelokasi puskesmas ini ke lokasi baru. kondisi bangunan yang sudah lapuk dan tua.

Tidak hanya itu, beberapa bangunan juga sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, karena kondisinya yang tidak terurus. Dan, ada satu bangunan yang juga hampir roboh lanta-

Mutasi Pejabat Masih Tunggu Izin Kemendagri

Giri Menang (Suara NTB) – Mutasi pengisian jabatan lowong di Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum bisa dilaksanakan, lantaran belum adanya izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemkab baru memperoleh rekomendasi dari Komisi ASN yang terbit tanggal 15 Januari lalu. Sementara usulan meminta izin ke Kemendagri bakal dikirim Rabu (hari ini, red). Jika izin dari Kemendagri keluar setelah masa cuti bupati, maka pengukuhan bisa dilakukan oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati.

“Posisi mutasi akan mengusulkan minta izin ke Kemendagri, sedangkan rekomendasi Komisi ASN sudah keluar tanggal

15 Januari lalu,” kata Sekda Lobar H. Moch. Taufiq yang ditemui di Senggigi, Rabu (23/1).

Sekda menyatakan rekomendasi Komisi ASN yang keluar tanggal 15 Januari lalu berisi Komisi ASN mempersilakan Bupati Lobar mengukuhkan dan melantik pejabat tinggi pratama lingkup Pemkab Lobar. Begitu juga pengisian jabatan untuk eselon III dan IV. Namun demikian perlu menunggu izin Kemendagri sebelum melakukan pelantikan. Untuk itu pemda mengusulkan semua pejabat yang akan dilantik, yakni di eselon II, III dan IV untuk mendapatkan izin dari Kemendagri.

Mutasi kali ini, jelasnya, berbeda dengan mutasi sebelumnya. Sebab mutasi kali ini mengisi kekosongan jabatan di enam posisi. Konsekuensi dari mutasi, jelasnya, tentu terdapat kekosongan jabatan di sejumlah jabatan khususnya eselon II. Sedangkan eselon III dan IV boleh diisi, sebab kewenangan ada di baperjakat.

“Kecuali eselon III dan IV bisa diisi. Kalau eselon II lowong mesti dipansel lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lombok Barat L. Arjuna mengingatkan bupati agar tidak melakukan mutasi jelang penetapan pasangan calon. Pasalnya, hal ini riskan terhadap bupati pada pencalonannya. Sesuai ketentuan, jelasnya. enam bulan sebelum penetapan calon dan enam bulan setelah pilkada tidak boleh mutasi. “Kecuali ada izin dari kemendagri, tapi kami sarankan jangan dulu lah

mutasi,” saran Arjuna.

Pasalnya ada kasus di daerah lain dimana kepala daerah melakukan mutasi jelang pilkada malah dianulir dari pemenang pilkada, apalagi di Lobar belum penetapan bakal pasangan calon, sehingga jika terdapat pelanggaran dan terbukti bisa dianulir dari pencalonan.

Ia menambahkan, terkait mutasi ini ia bakal berkoordinasi dengan pemda untuk meminta tembusan izin dari Kemendari dan Komisi ASN jika telah diberikan ke pemda. Atas dasar itu nanti pihaknya melakukan kajian untuk memastikah apakah izin itu benar ada atau tidak. Jika tidak ada lalu melakukan mutasi tentu melanggar aturan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bakal pasangan calon (paslon) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. M. Izzul Islam dan Wakil Bupati TGH. Khudari Ibrahim (Zul – Khair) sejauh ini belum banyak menggerakkan tim dan mesin partai politik (parpol) untuk turun sosialisasi ke masyarakat.

Tak mau kalah dengan lawan politiknya, Zul-Khair pun hari ini mulai “memanaskan” mesin parpol pengusung dengan menggelar pembentukan tim pemenangan dari PDIP. “Nanti setelah pengambilan nomor (cabut nomor) lah baru kita pastikan pembentukan tim ini. Sementara parpol yang buat tim, besok hari Rabu (hari ini, red) sudah mulai terbentuk tim pemenangan dari parpol,” jelas Bakal Calon Bupati Lobar H. M. Izzul Islam yang ditemui di kediamannya, Selasa (23/1).

Diakuinya, untuk membuat tim ini, tidak semudah yang dibayangkan sebab bisa tim bisa dirusak dari internal sendiri, sehingga pihaknya mengharapkan dukungan dari rekan dan sahabat. Tim parpol ini nantinya bergerak sendiri-sendiri, sebab parpol

susah bertemu, namun pihaknya mengupayakan agar semua parpol pendukung bisa bertemu.

Setelah tim parpol terbentuk barulah dibantu dengan tim relawan yang sudah dibentuk di beberapa kecamatan. Di samping dua parpol pengusung, ia juga bakal memaksimalkan mesin Partai Perindo yang sudah mengakar di masyarakat. Mesin Perindo, jelasnya menjadi salah satu senjatanya menyentuh masyarakat bawah.

Terkait dukungan di Pilkada NTB, Izzul Islam mengaku belum menjatuhkan dukungan ke paket Pilkada NTB. Terkait kedekatan DPP kemungkinan kans mengarah ke pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Izzul Islam mengaku belum bisa menjelaskan. Sementara terkait siapa nanti yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan, apakah dari kalangan tuan guru seperti paket lain, Izzul Islam berseloroh tuan guru sudah habis diambil, namun dirinya telah memasukkan TGH Munajib Khalid menjadi tim juru kampanye yang didaftarkan di

KPU. “Beliau saya daftar di KPU jadi jurkam kami, jurkam tapi tidak agresif cukup dengan doa,” tukasnya.

Terkiat informasi dukungan simpul-simpul atau tokoh di Lobar, seperti H. L. Sajim Sastrawan dari Gerung dan TGH. Hasanain Juaini dari Narmada diakuinya secara pribadi telah melakukan pendekatan dan silaturahmi. Pihaknya sudah bertemu L. Sajim Sastrawan sebelum penetapan untuk diajak bersama-sama membangun Lobar, sebab tujuannya sama dengan para tokoh tersebut. “Kita ajak bergabung, bukan hanya jadi bupati saja yang bisa berpikir dan berbuat untuk Lobar, malah yang di luar ini yang banyak ide,” imbuhnya.

Pada pilkada ini, ia bersama duetnya TGH Khudari Ibrahim lebih sebagai penyeimbang. Artinya pihaknya tidak terlalu reaktif sebab yang dikhawatirkan jika semua calon menggebu-gebu imbasnya keamanan. Sehingga pihaknya ingin melihat Lobar menjadi contoh di pilkada tidak ada yang melibatkan masyarakat sampai adanya kekerasan, intimidasi. (her)

(Suara NTB/her)

L. Arjuna

(Suara NTB/her)

H. Moch. Taufiq

ran tertimpa pepohonan. “Kalau soal pelayanan, tetap kita berikan. Meski dengan kondisi yang sangat tidak layak dari sisi standar layanan kesehatan,” ujarnya.

Pihaknya pun tetap berupaya maksimal memberikan

layanan kesehatan. meski dengan segala keterbatasan yang ada. “Untuk tenaga kesehatan, bisa dikatakan sudah lebih dari cukup. Tinggal soal fasilitas bangunan puskesmas saja yang memang butuh pembenahan,” tegasnya. (kir)

Pelaku Curanmor Lintas Kabupaten Ditangkap Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Selasa (23/1) dini hari meringkus terduga pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) lintas kabupaten. Am (29) warga Desa Barabali ditangkap setelah hampir setengah tahun jadi target operasi aparat kepolisian. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatannya.

Kepada aparat kepolisian, pelaku mengaku sudah beraksi di lima lokasi yang berbeda.

Masing-masing satu kali di wilayah Kota Mataram dan Narmada. Sedangkan sisanya di wilayah Loteng. “Pelaku ini memang sudah lama kita kejar.

Karena banyak laporan curanmor yang diduga melibatkan pelaku,” ungkap Pjs. Kasubag Humas Polres Loteng, Aipda Taufik, seizin Kapoles Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., Selasa siang.

Tertangkapnya pelaku bermula dari informasi masyarakat, jika pelaku pada Senin malam terlihat dirumahnya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan guna memastikan keberadaan pelaku. Mengingat pelaku memang sudah lama dicari oleh aparat kepolisian, khususnya saat operasi Jaran Gatarin bulan Juli 2017 lalu.

Begitu memastikan keberadaan pelaku, pada Selasa dini hari tim opsnal Polres Loteng kemudian diterjunkan untuk menangkap pelaku. Sekitar pukul 05.30 Wita, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku tanpa ada perlawanan yang berarti.

“Pelaku kita tangkap di rumahnya di Dusun Lendang Re Desa Barabali. Dan, saat ditangkap nyaris tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh pelaku,” terang Taufik.

Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario, milik Lale Hana Pertiwi, warga Kelurahan Mataram.

Motor itu hilang pada Bulan Juli lalu. Kala itu, korban memarkir sepeda motor tersebut di parkiran kantor PDAM Pringgarata. Sekitar pukul 12.00 wita, barulah diketahui kalau motor tersebut hilang dicuri. Diduga kuat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut setelah merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Adapun pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Terhadap sepeda motor yang diamakan dari tangan pelaku, segera akan dikembalikan kepada pemiliknya,” pungkas Taufik. (kir)

Polisi Gagalkan Pengiriman Pupuk Gerbong Sajim dan TGH. Hasanain Bersubsidi Ilegal Diklaim Mengarah ke Zul-Khair Praya (Suara NTB) Upaya pengiriman pupuk bersubdisi secara ilegal ke Lombok Timur (Lotim) berhasil digagalkan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Polisi pun telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini. Masing-masing SN, Ketua Kelompok Tani (poktan) warga Dusun Mentokan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya serta MK, warga Prempung Desa Bonder Kecamatan Praya Barat.

“Kedua tersangka tidak kita tahan. Hanya dikenakan wajib lapor saja. Karena ancaman hukumnya di bawah empat tahun,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Selasa (23/1).

Modus operandinya, tersangka SN menerima jatah pupuk bersubdisi jenis urea dari distributor sebanyak 5 ton. Pupuk tersebut merupakan alokasi pupuk bagi anggota kelompok tani pimpinan SN. Namun oleh SN, pupuk bersubdisi tersebut malah dijual kepada MK, bukannya ke anggota poktan selaku pemilik pupuk.

Tersangka SN diduga menjual pupuk tersebut kepada MK seharga Rp 200 ribu per kuintal. Dan, oleh tersangak

MK, pupuk tersebut hendak dijual kepada pembeli asal Lombok Timur (Lotim) seharga Rp 210 ribu dengan perjanjian MK baru akan membayar kepada SN setelah pupuk tersebut laku.

Untuk meyakinkan tersangka SN, tersangka MK menyerahkan satu unit sepeda motor sebagai jaminannya.

Begitu harga pupuk disepakati, kedua tersangka kemudian mengangkut pupuk menggunakan truk menuju Lotim, pada hari Sabtu (20/1) sore.

Polisi yang mendapat informasi langsung melakukan pengejaran terhadap truk pengangkut pupuk bersubdisi tersebut. Tepatnya di Jalan Raya Kopang, polisi akhirnya berhasil mengejar dan langsung menghentikan truk pengangkut pupuk bersubsisi tersebut. “Malam itu juga truk bermuatan pupuk bersama dua orang saksi dan dua tersangka, kita gelandang ke Mapolres Loteng,” jelasnya.

Para tersangka tersendiri dijerat dengan pasal 106 UU. No. 7 tahun 2014, tentang perdagangan.

Dengan ancaman hukuman kurungan maksimal empat tahun.

Atas kasus tersebut, negara dirugikan sekitar Rp 9 juta. (kir)

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Diduga Salahi Izin, Enam WNA dari Cina Ditangkap Keenam warga Cina tersebut diantaranya lima orang laki-laki dan satu orang perempuan. Masing-masing bernama Xia Zhuneng , Fang Xiang, KeJianyong, Wu Yunfu, Li Tianyou, dan Chen Caiying. Informasinya penangkapan dilakukan atas koordinasi dari Imigrasi, Kodim 1607 Sumbawa, Koramil Taliwang, Polres KSB dan Kesbangpoldagri KSB. Mereka ditangkap di salah satu rumah kontrakan di Pakerun, Desa Sampir, Kecamatan Taliwang sekitar pukul 21.00 Wita. Dalam penangkapan juga ikut

kepala desa dan camat setempat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa melalui Kasi Wasdakim, Yuzriansyah Fazrin, A.Md, IM,. SH yang dikonfirmasi, Selasa (23/1) kemarin membenarkan adanya hal tersebut. Keberadan WNA ini berdasarkan informasi tim Pengawasan Orang Asing (Pora) KSB dan masyarakat setempat. Mereka sudah satu bulan berada di KSB dan bekerja di tambang emas yang ilegal.

Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan serta koordinasi.

“Penangkapan WNA asal Cina ini

berkat kerjasama dengan Tim Pora KSM, Kodim 1607 Sumbawa, Danramil Taliwang, Polres KSB dan Kesbangpoldagri,” ujarnya.

Menurutnya, keenam WNA Cina tersebut sudah ditargetkan pihaknya sejak dua minggu yang lalu. Karena baik foto serta bukti-bukti lain sudah dimiliki. Dikhawatirkan akan menghilang, pihaknya kemudian berkoordinasi dan melakukan penangkapan terhadap mereka saat berada di sebuah rumah kontrakan pada Senin malam.

Malam itu juga pihaknya membawa keenam WNA tersebut ke Imigrasi untuk diamankan. “Dari tadi malam kita sudah amankan mereka di ruang detensi Imigrasi,” terang Yuri.

Ia menjelaskan, keenam WNA tersebut diduga menyalahgunakan izin keimigrasian. Pihaknya belum bisa menyam-

paikan secara detail mengenai visa yang dimiliki, karena berhubungan dengan proses projustisia. Dan saat ini pihak penyidik Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan. Yang jelas, mereka melanggar pasal 122 huruf a nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 500 juta. “Sedang dalam proses oleh penyidi,” tandasnya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa. Selain mereka melanggar undang-undang keimigrasian, juga melanggar undangundang Ketenagakerjaan. “Saya sudah koordinasi dengan Balai pengawas ketenagakerjaan. Dari undang-undang Imigrasi mereka ada kesalahan, dari undang-undang ketenagakerjaan juga ada kesalahan,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

WNA - Penangkapan enam WNA dari Cina di sebuah rumah kontrakan di KSB oleh Imigrasi dan Tim Pora.

Bupati Berikan Penghargaan Tokoh Inspiratif di Sumbawa

Inspektorat Periksa Desa di Delapan Kecamatan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada momen HUT Sumbawa Ke 59, Bupati Sumbawa juga menyerahkan penghargaan kepada 15 tokoh inspiratif di Sumbawa. Atas karya, pengabdian dan kontribusi mereka bagi daerah ini.

Penerima penghargaan tokoh inspiratif Sumbawa yakni, Edi Sudarmin dari Utan mendapatkan penghargaan bidang pariwisata, mengembangkan Lapade menjadi kawasan wisata andalan.

Kedua Wiyanto Paimin dari Sumbawa mendapat penghargaan bidang industry kreatif, salah satu pencipta lagu-lagu Sumbawa.

Wayan Ranteg dari Sumbawa bidang pariwisata, mengembangkan desa wisata Pamulung. Suherli asal Sumbawa mendapat penghargaan bidang transportasi daerah terpencil, salah satu tokoh yang mencetuskan nambang Hartop ke daerah terpencil di Batulanteh.

Saparuddin, Batudulang, bidang ekonomi kreatif salah satu tokoh yang mempelopori mencari madu Batulanteh. Adi Pranajaya dari Jakarta bidang sinematografi, menghasilkan beberapa film, dokumenter, khususnya yang bernuansa kesumbawaan maupun nasional.

Drs. H. umar Hasan, Sumbawa bidang pendidikan, pendiri SMA Islam. H. Mastari Marga, bidang pendidikan, salah satu pendidik yang menjadi panutan para guru. Siti Aminah Sumbawa bidang lingkungan hidup , tokoh penanaman Bakau di pesisir Pantai Alas dan sekitarnya (Pahlawan Bakau).

H. Hamid Moyo Utara, bidang peternakan, pengembangan peternakan sapi hisar penyaring. Subhan Santoana, Empang bidang industry kreatif, sebagai seniman kreatif.

Hasanuddin Tatano, bidang ekonomi kreatif salah seorang pelopor produk pengemasan rumput laut dan terasi udang rebon. Ny. Asia Empang bidang ekonomi kreatif salah seorang penggerak produksi Masin Jotang.

Darmawan Syamsuddin Empang bidang seni budaya, pelatih tari yang telah mengantarkan beberapa hasil tarian ke mancanegara. M. Tahir Plamp[ang bidang lingkungan hidup, sebagai petani dan peternak kreatif.

Edi Sudarmin atau akrab dipanggil Daeng Baso, kepada Suara NTB, mengaku belum percaya, dirinya terpilih sebagai tokoh inspiratif. Namun ia tetap mengapresiasi penghargaan ini. Menurutnya, Pariwisata Sumbawa sekarang ini semakin baik dan terus bergeliat. Promosi dan pemasaran pariwisata juga lebih intensif dilakukan. Sehingga pariwisata menjadi kebutuhan banyak orang. Kedepan, pemerintah diharapkan lebih mendukung dunia pariwisata. Karena dunia pariwisata efeknya banyak, dan hasilnya banyak dirasakan masyarakat luas.

“Pemerintah saya harap ke depan diperhatikan supaya pariwisata bisa maju. Terutama infrastrukturnya. Kemudian kalau bisa setiap tahun bertemu dengan para pegiat pariwisata. Karena pariwisata itu efek ekonominya luas,” terangnya. (ind/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebanyak delapan tim Inspektorat Kabupaten Sumbawa sudah mulai melakukan pemeriksaan reguler terhadap APBDes. Dari seluruh desa yang ada di 24 kecamatan, pemeriksaan tengah berlangsung di desa yang ada di delapan kecamatan.

“Sekarang tengah berlangsung pemeriksaan terhadap desa di delapan kecamatan,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri yang ditemui Suara NTB di ruangannya, Selasa (23/1).

Adapun delapan kecamatan tersebut yakni Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Moyo Utara,Kecamatan Empang, dan Kecamatan Tarano. Kemudian di delapan kecamatan akan diperiksa di bulan Februari dan delapan kecamatan lainnya di bulan Maret. “Kita kan ada delapan tim. Selama tiga bulan kita akan melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari delapan kecamatan ini juga terdapat beberapa desa yang masuk pengaduan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa. Nantinya pihaknya juga akan melakukan kroscek terhadap pengaduan tersebut. Dimana dalam pengaduan hanya menyampaikan beberapa item pekerjaan yang diduga belum disempurnakan dan lainnya.

“Dalam pengaduan hanya disampaikan beberapa item pekerjaan yang diduga belum disempurnakan. Tetapi kita dalam pemeriksaan secara keseluru-

(Suara NTB/arn)

TANAM POHON - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, menanam pohon secara simbolis di DAS Moyo.

Tanam Pohon Kembalikan Fungsi DAS Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) Balai KPH Ropang bekerjasama dengan PT. Sumbawa Jutaraya (SJR) melaksanakan penanaman pohon di kawasan hutan negara di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Moyo, Desa Mamak Kecamatan Lopok pada Selasa pagi (23/1).

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, kondisi hutan Sumbawa sudah mendekati rusak, jika tidak segera ditanggulangi maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat serius.

Penanaman tersebut selain mengembalikan fungsi hutan, juga bisa memberikan keuntungan untuk semua pihak ter-

utama kepada masyarakat.

“Jadi fungsi hutan dikembalikan, masyarakat dapat hasil, kesejahteraan juga dapat,” katanya.

Kepala Balai KPH Ropang (Unit XII) NTB H. Sukirman Sindu Siregar, menyampaikan DAS Moyo merupakan DAS prioritas nasional untuk dipulihkan. Pemegang IPPKH yang berada di Sumbawa adalah perusahaan yang berkomitmen tinggi yang melaksanakan salah satu kewajibannya dengan melaksanakan penanaman pohon sebanyak 33.880 batang oleh PT. SJR dengan luas 1.100 Ha selama 7 tahun (2017-2023) dan PT. XL Axiata sebanyak 7.260 batang dengan luas 6 Ha, juga melaksanakan penanaman tanaman

buah-buah produktif sumbangan dari BPDASHL sejumlah 300 Batang.

Sementara itu, Direktur PT. SJR, Edi Prikantono menyampaikan dalam pelaksanaan penanaman rehabilitasi DAS, PT SJR mengadakan kerjasama operasional dengan Balai Kesatuan pengelolaan Hutan Ropang dibantu oleh kelompok tani yang ada di wilayah terdekat.

Diharapkan hasil penanaman dapat berfungsi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi DAS, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. (arn)

H. Hasan Basri han. Makanya nanti sekaligus mengkroscek pengaduan tersebut. Apakah yang disampaikan sudah diselesaikan atau belum,” terangnya.

Menurut H. Bas, dalam pemeriksaan, pihaknya melihat apakah yang direncanakan dalam APBDes sudah sesuai atau tidak. Kemudian dilihat dari pekerjaan fisik di lapangan dan kelengkapan SPJ. Jika sudah sesuai maka tidak ada permasalahan. Tetapi jika ada hal yang belum sesuai, maka akan diminta untuk diperbaiki. “Kita melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan,” tandasnya.

Pihaknya menginginkan pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan dengan baik, efisien dan evektif. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang ada di desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena hakekatnya tujuan dana desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika itu sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan desa maka saya yakin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ind)

DKP ”Lempar Handuk” Terkait Pabrik Es Poto Tano KPU Kesulitan Lakukan Coklit di Townsite AMNT Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) seakan kehabisan cara untuk kembali menangani terbengkalainya pabrik es yang dibangun tahun 2005. Pabrik Es yang saat ini sudah seperti rumah hantu tersebut, ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp 5 miliar yang bersumber dari anggaran APBN tahun 2005. Bahkan kondisi saat ini sudah semakin parah karena termakan usia dan tidak pernah diurus. Atap-atap gedung juga terlihat bocor.

“Bukan tidak ada upaya dari kita (DKP) untuk menangani masalah bangunan pabrik es yang sudah mangkrak. Tetapi karena tidak kunjung memberikan progres yang cukup menggembirakan, akhirnya sejak beberapa tahun lalu hingga tahun 2018 kita tidak lagi memberikan anggaran untuk bangunan yang saat ini sudah se-

makin parah,” ungkap Kadis DKP Sumbawa Barat Ir. H. Manysur Sofyan MM kepada Suara NTB, Selasa (23/1).

Dikatakannya, salah satu upaya yang pernah dilakukan pihaknya untuk kembali mengoptimalkan pabrik ini yakni dengan melibatkan pihak ketiga. Tetapi setelah dua tahun dikelola, pihak pengelola akhirnya angkat kaki dari KSB. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan akan es tidak begitu baik di KSB. Upaya terakhir yakni dengan menggunakan listrik langsung, namun kebutuhan listrik sangat tinggi dan tidak sebanding dengan pemasukan dari pabrik tersebut. Sehingga pabrik ini kembali dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sementara itu, terkait ketidakmampuan dinas terkait untuk kembali mengani gedung ini, pihaknya akan menyerahkan bangunan ini ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD).

“Kita sudah berusaha cukup mak-

simal mengoperasikan pabrik ini, tetapi karena tidak ada progres yang baik akhirnya kita lepas tangan,” ujarnya.

Ditemui secara terpisah Kabid Ekonomi Bappeda, Mars Anugrainsyah S. Hut, M. Si, mengatakan mangkraknya pabrik es ini terjadi karena permintaan es di Sumbawa Barat masih sangat kecil. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang membuat es secara mandiri. Sehingga pasokan es dari pabrik ini tidak diharapkan ada oleh masyarakat.

Tentu pihaknya juga tetap berupaya memaksimalkan keberadaan dari pabrik ini. Salah satunya yakni dengan mengintegralkan pabrik es ini pusat pelelangan ikan yang ada di desa Labuhan Lalar. Karena hakikatnya pabrik es ini akan bisa maksimal jika permintaan es juga maksimal. “Kita sudah siapkan langkah strategis terkait pabrik es, dengan harapan bisa dimanfaatkan dengan baik,” tandasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) KPU Sumbawa Barat masih kesulitan untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih yang ada di Kecamatan Maluk, terutama di Townsite PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Hal tersebut terjadi, pasalnya pihak AMNT hanya memberikan data dan jumlah saja tanpa bisa bertemu langsung dengan orang yang diserahkan data tersebut.

Ketua KPU Sumbawa Barat, Khairuddin, SE kepada wartawan, Selasa (23/1) mengatakan, proses coklit terhadap data pemilih bukan kali ini saja tidak diberikan kesempatan untuk bertemu langsung, melainkan sudah terjadi dari tahun 2010 lalu. Hal tersebut tentu sangat disayangkan pihaknya, karena apabila hanya diberikan data tanpa bisa memastikan orangnya akan dirasa sangat tidak relevan. Belum lagi proses coklit ini dilakukan sebagai proses verifikasi terhadap data-data tersebut.

“Kita hanya diberikan data men-

tahnya saja untuk proses pemutakhiran data pemilih yang saat ini sedang kita lakukan. Tetapi untuk verifikasi dan bertemu langsung belum pernah kita lakukan sejak tahun 2010,” jelasnya.

Dikatakannya, dalam proses tersebut (coklit) pihaknya sudah menyiapkan anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mempermudah proses tersebut.

Tetapi karena tidak pernah diizinkan masuk, anggota PPDP terpaksa hanya mengolah data mentah saja.

Proses bertemu langsung juga sangat penting, supaya nanti tidak jadi persoalan pada saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan. Karena, jika diberi data mentah, pihaknya tidak tahu apakah data diri seperti KTP dan sebagainya itu benar ada atau tidak.

“Kita sangat perlu bertemu dengan orang yang datanya sudah diserahkan tersebut untuk kita lakukan pencocokan dengan KTP yang dimiliki. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan ketika DPT

sudah ditetapkan,” imbuhnya.

Pihaknya juga tidak kehabisan ide untuk bisa melakukan pencocokan data pemilih ini. Salah satunya yakni dengan menyampaikan kendala ini ke DPRD dengan harapan bisa difasilitasi. Sehingga proses coklit ini bisa berjalan sukses dan lancar dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain upaya tersebut, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi.

Kenyataannya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari perusahaan untuk bisa masuk melakukan coklit ke lokasi tersebut (Townsite). Jika tetap tidak diberikan izin, dikhawatirkan jumlah pemilih di Maluk akan terus turun nantinya.

“Kita sebenarnya dilema dengan hal ini, kita dituntut untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Tetapi karena kondisinya seperti ini kita tidak bisa berbuat banyak,” tandasnya. Dia juga berharap, sebelum Coklit berakhir, pihaknya bisa mendapatkan izin untuk melakukan Coklit di Townsite. (ils)

PT Sumbawa Jutaraya Tanam Pohon dan Bersih Pantai Saliper Ate PT. Sumbawa Jutaraya (SJR) turut meramaikan peringatan HUT Sumbawa Ke 59 dengan menggelar bakti sosial. Penanaman pohon dan bersih bersih pantai dengan mengajak serta aparat TNI dan Polres, Kecamatan dan Pokdarwis setempat, Senin (22/1) sore, di pantai Saliper Ate. BAKTI sosial ditandai dengan penanaman pohon secara simbolis oleh jajaran manajemen PT. SJR, Kepala Teknis Tambang, Indra Prana, CSR Dept Head PT SJR, Agung Dwi Anggoro dan Humas SJR, Lukman Mubarak. Bersama perwakilan Dandim, Kapolres, Danki Brimob dan lainnya di tepi pantai. Setelah itu, dilanjutkan bersih bersih pantai dan pemasangan tong sampah.

Menurut Agung Dwi Anggoro, Saliper Ate sengaja dipilih sebagai lokasi bakti sosial

karena meruapakan kawasan pantai yang kini tengah dikembangkan pemerintah.

Apalagi melihat kondisi pantai yang memang membutuhkan perhatian khusus. Sehingga SJR tergerak untuk berkontribusi secara nyata dengan melakukan kegiatan ini. Harapannya kedepan, Saliper Ate bisa menjadi destinasi wisata unggulan yang lebih bersih dan tertata, seperti pantai Jempol di sekitarnya.

“Makanya kita sengaja mengajak Pokdarwis. Sebab tidak menutup kemungkinan

kegiatan serupa kami lakukan lagi disini,” terangnya.

Ketua Pokdarwis Calincing Saliper Ate, Mursan, SP, mengutarakan, masyarakat sekitar Saliper tentu sangat mendukung ini. Apalagi untuk penataan pantai agar menjadi bersih dan rindang dengan penanaman pohon. Bahkan pihaknya berharap kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan. Kerjasama dengan SJR juga bisa dilakukan dalam bentuk lainnya yang menyentuh langsung kepada masyarakat. (arn/*)

Suasana bersih bersih pantai PT SJR di Saliper Ate.

Para peserta bakti sosial PT SJR bersama aparat TNI/Polres, Pokdarwis dan masyarakat setempat.

Humas SJR Lukman Mubarak bersama Danki Brimob menanam pohon.

Indra Prana, Agung Dwi Anggoro, bersama semua perwakilan TNI/ Polres dan aparat pemerintah yang melakukan bakti sosial di Saliper Ate secara bersama sama menanam pohon.

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Enam Warga Negara Asing (WNA) asal Cina terpaksa diamankan ke Kantor Imigrasi Sumbawa, Senin (22/1) malam lalu. Mereka ditangkap di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) karena diduga menyalahi izin keimigrasian.

SUARA PULAU SUMBAWA

Pemda Masih Enggan Buka Anggota Pansel Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu segera memproses pengisian jabatan tinggi pratama (JTP) yang lowong setelah mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kendati lelang jabatan segera diumumkan, Pemda masih terkesan menutupi anggota panitia seleksi (Pansel).

Pengumuman lelang jabatan akan dilakukan Selasa (23/ 1) malam melalui website pemerintah daerah (Pemda) Dompu selama 14 hari. “Kita akan upayakan untuk diumumkan nanti (Selasa) malam lewat website Pemda,” kata Kepala Bidang Pengembangan BKD PSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH yang didampingi Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Ardiansyah, SE, Selasa (23/1) pagi.

Asraruddin mengaku, pihaknya sebagai sekretariat Pansel sedang menyiapkan dokumen dan persyaratan tekhnis. Karena proses pelelangan dan pendaftaran dilakukan secara on line yang bisa diikuti oleh pejabat se Provinsi NTB. Jika dalam masa pengumuman selama 14 hari tidak ada yang mendaftar atau pendaftarnya kurang dari 3 orang yang memenuhi syarat, akan diperpanjang kembali selama 7 hari, dan bila tidak ada yang mendaftar juga akan diperpanjang kembali selama 5 hari.

“Kalau setelah diperpanjang, pendaftarnya hanya 1 atau 2 orang yang memenuhi syarat, kita bisa melanjutkan prosesnya. Setiap tahapan proses itu, harus dilaporkan ke KASN,” jelas Asraruddin.

Terkait keanggotaan Pansel, Asraruddin enggan menyebutkan nama – namanya. Namun ia hanya mengisyaratkan, jumlah pansel pelalangan JTP di Dompu sebanyak 5 orang dan 3 orang diantaranya unsur di luar birokrasi.

“Yang pasti, 2 orang (anggota pansel) dari Mataram, 3 di Dompu,” ungkapnya. “Nanti saja (nama – nama anggota pansel) setelah pengumuman dikeluarkan,” kilahnya saat ditanya nama – nama anggota Pansel.

Ia juga enggan menyebutkan JTP mana saja yang akan dilelang oleh pansel. Tapi JTP yang dilelang ini sudah mendapat persetujuan dari KASN, termasuk anggota panselnya.

Rekomendasi KASN itu diterima Pemda Dompu melalui BKD pekan lalu di Jakarta sekitar 16 – 17 Januari 2018.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, rekomendasi KASN itu hanya untuk 10 JTP dari 16 JTP yang lowong.

Diantaranya, Asisten Adminitrasi Umum (Asisten 3), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, Dinas P3A, Satuan Pol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

JTP yang tidak direkomendasi KASN yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Belum direkomendasikannya 6 JTP ini diduga terkait dengan 6 orang JTP yang dinon jobkan beberapa waktu lalu dan rekomendasi KASN agar para pejabat ini dikembalikan mengisi JTP yang lowong.

Sementara untuk anggota Pansel lelang jabatan di Dompu ini disebut – sebut terdiri dari Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI, Kepala BKDPSDM Dompu, Ir. Ruslan, Drs. H. Asikin Ahmad dari perwakilan tokoh masyarakat, dan 2 orang dari akademisi Unram. (ula)

70 Persen Karyawan PT STM akan Dirumahkan Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang melakukan kegiatan eksplorasi dan feasibility study (FS) tambang galian tembaga dan bahan ikutan lainnya di Huu akan merumahkan 70 persen karyawannya. Kebijakan ini sebagai konsekwensi dari tidak adanya aktivitas perusahaan setelah masa perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir 2017 lalu.

Kebijakan perumahan karyawan juga diambil karena kedepan keahlian yang dibutuhkan pada bidang tertentu.

“Kebijakan perumahan karyawan ini bukan semata – mata karena persoalan izin pinjam pake kawasan yang belum didapat. Ketika izin ini sudah didapat dalam dua, tiga bulan kedepan, mereka akan merekrut ulang tenaganya.

Karena spesifikasi keahlian yang dibutuhkan kedepan berbeda,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si yang dikon-

firmasi, Selasa (23/1).

Berdasarkan hasil koordinasi Presdir PT STM dengan pihaknya beberapa waktu lalu dan disampaikan secara lisan, bahwa 70 persen karyawan PT STM akan dirumahkan. Namun 80 persen dari 30 persen yang tidak dirumahkan akan diprioritaskan warga lokal Dompu.

“Mereka akan bersurat kembali kepada kami angka pastinya (yang dirumahkan),” katanya.

Ia pun sudah mengingatkan kepada perusahaan dalam merumahkan karyawan untuk tetap mengacu pada peraturan

perundang – undangan yang berlaku. Namun keinginan perusahaan, agar para karyawan mengajukan pengunduran diri dan hak – hak karyawan dengan penghasilan beberapa kali gaji akan tetap diberikan.

“Kemarin (22/1) mereka akan bertemu karyawan untuk melakukan negosiasi. Saya belum mendapatkan laporan hasil negosiasinya seperti apa,” terangnya.

Sementara Presdir PT STM, Hadiyanto usai bersilaturrahmi dengan Bupati Dompu beberapa waktu lalu mengungkapkan, aktivitas perusa-

BPK Temukan Kekurangan Volume Pembangunan RS Pratama

Jepang Kucurkan Rp 200 Miliar Lebih untuk Normalisasi Sungai di Bima Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Jepang melalui JICA Agency memberikan bantuan sebesar Rp 200 miliar lebihuntuk memperbaiki atau normalisasi dua sungai di Kota Bima, yakni jembatan Padolo dan Jembatan Melayu tahun 2018 ini.

Hal tersebut dikatakan Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin S.E, kepada Suara NTB, Selasa (23/1). Arahman mengatakan tim dari JICA Agency tersebut sudah melakukan survai pada dua jembatan itu. “Yang jelas 2018 ini sungai Padolo dan Melayu akan dinormalisasi mulai dari hulu sampai hilir,” katanya.

Menurutnya, salah satu penyebab terjadinya genangan air, salah satunya di Kelurahan Paruga Kecamatan Padolo, lantaran kondisi sungai yang tidak normal. Aliran air menuju muara tersendat sehingga menyebakan meluap masuk ke pemukiman warga. “Makanya tahun ini akan diperbaiki total menggunakan bantuan ini,” katanya.

Diakuinya, pada tahun 2018 ini juga akan dilakukan pembangunan dan perbaiki rumah warga yang terkena dampak banjir 2016 lalu. Pasalnya Pemerintah Pusat telah mengucurkan bantuan sebesar Rp 166 miliar lebih. “MoU telah ditandatangani. Tahun 2018 ini akan mulai dikerjakan,” ungkapnya.

Menurutnya anggaran tersebut untuk membeli material atau bahan bangunan rumah yang akan diperbaiki.

Sebagiannya untuk pembebasan lahan yang dijadikan lokasi membangun rumah yang berada di sekitar bantaran sungai. “Tapi sebelum dibangun atau diperbaiki.

Nanti akan ada tim dari pusat untuk melakukan verifikasi,” pungkasnya. (uki) H. A. Rahman H. Abidin (Suara NTB/uki)

haan di Huu tetap seperti biasa. Karena masih ada sampel batu hasil galian yang diteliti.

Terkait izin pinjam pake kawasan hutan untuk kegiatan ekplorasi (penelitian) yang membatasi perpanjangannya hanya 2 tahun, masih dibahas untuk perubahan Peraturan Mentri (Permen) LHK, agar investasi bisa berjalan.

Karean imbasnya tidak hanya pada PT STM, tapi ada 200 perusahaan tambang termasuk perusahaan BUMN seperti Pertamina dan lainnya. (ula) Muhammad

(Suara NTB/ula)

Jabatan Dilelang Segera Diumumkan

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

BERSIHKAN RUMAH - Warga bersama BPBD membersihkan rumah yang terendam banjir di Kecamatan Monta, Selasa (23/1).

Perambahan Hutan, Penyebab Banjir Lumpur di Monta dan Langgudu Bima (Suara NTB) Maraknya perambahan hutan yang dijadikan area atau kawasan pertanian menjadi penyebab terjadinya banjir bercampur lumpur di wilayah Kecamatan Langgudu dan Monta, Senin (22/1) sore.

“Banjir bercampur lumpur yang terjadi di Monta adalah kiriman dari wilayah pengunungan,” kata Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd saat meninjau lokasi banjir di desa Tangga Kecamatan, Senin (22/1) malam.

Untuk itu, Dahlan menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga hutan. Tidak melakukan perambahan hutan secara liar. Disamping itu, Wabup juga meminta agar memperhatikan irigasi. “Tidak

membuang sampah di selokan dan got. Musibah banjir ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Kita harus harus bersabar dan kuat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga mengaku telah mengarahkan OPD teknis terkait untuk mendistribusikan kebutuhan logistik serta mendata jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak banjir, sekaligus kerugian yang dialami warga.

Sementara Kasubid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Bambang Hermawan mengaku, tercatat ada empat desa dari dua Kecamatan yang terkena banjir. “Di Kecamatan Monta ada tiga terendam, yakni Desa Sakuru, Sie dan Tang-

ga. Dan di Kecamatan Langgudu desa Laju,” katanya.

Diakuinya, hingga saat ini pihaknya belum merincikan total keseluruhan pemukiman warga dan fasilitas umum yang terkena dampak banjir di empat desa tersebut. Serta kerugian, karena masih dilakukan pendataan.

“Yang jelas ada sejumlah rumah warga yang rusak rumah. Serta sebuah jembatan penghubung,” katanya Seperti diberitakan, hujan deras mengguyur di wilayah Kecamatan Langgudu dan Monta Kabupaten Bima mengakibatkan banjir bandang di sejumlah wilayah pada dua Kecamatan tetangga tersebut, Senin (22/1) sore sekitar pukul 17.00 wita. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Soriutu Kecamatan Manggelewa tahun 2017 lalu ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 528 juta dari nilai kontrak Rp 16 miliar lebih.

Kekurangan volume ini tidak pada satu item pekerjaan, tapi akumulasi dari beberapa pekerjaan yang dihitung BPK. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek RS Pratama, Maman, SKM, MMKes kepada Suara NTB, kemarin mengakui hasil pemeriksaan khusus BPK atas pembangunan RS Pratama ditemukan ada kekurangan volume pekerjaan. Kekurangan volume ini tidak hanya satu item pekerjaan, tapi dari beberapa item pekerjaan dan diakumulasikan sebesar Rp 528 juta.

“Tim pemeriksa cukup teliti sekali. Bahkan pondasinya sampai digali untuk mengukur kedalaman pondasi,” kata Maman yang juga kepala bidang penyehatan dan pengendalian penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Dompu.

Temuan kekurangan volume pekerjaan ini, lanjut Maman, sudah langsung diselesaikan dengan pemotongan termin pekerjaan yang belum dicairkan.

Walaupun sempat ada keinginan kontraktor pelaksana agar pembayaran temuan ini dilakukan secara bertahap, tapi karena masih ada sisa uang yang belum dibayarkan sehingga langsung dipotong.

“Kita langsung potong dari sisa termin yang belum kita bayarkan. Jadi sudah selesai,” katanya.

Maman juga mengaku, masih ada pembangunan Puskesmas Rasabou Huu tahun 2017 lalu yang masih dalam penyelesaian. Proyek senilai Rp 4,2 miliar ini dikenai denda 1/1000 dari sisa pekerjaan sebanyak 5 persen.

“Total dendanya Rp 250 ribu per

hari. Itu pekerjaan finishing saja.

Saat ini pekerjaan sudah hampir rampung,” jelasnya.

Terkait operasional RS Pratama di Soriutu, Maman mengaku, saat ini tim Dinas Kesehatan Dompu sedang melakukan studi banding di RS Pratama Narmada di Lombok Barat yang sudah lebih dulu beroperasi. Setelah study banding, nantinya akan dirumuskan struktur organisasi dan mekanisme kerjanya. “Struktur organisasi ini nanti akan diperdakan, karena ini terkait dengan eselonisasi,” ungkapnya.

Setelah struktur diperdakan, baru diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk diajukan izinnya ke Kementrian Kesehatan.

Namun proses izinnya ini tidak akan langsung dikirim ke Kementrian Kesehatan, tapi tim Provinsi akan melakukan proses assessment. Bila ada kelengkapan yang belum lengkap, baik secara administrasi maupun struktur organisasi dan kelengkapan peralatan akan dikembalikan lagi ke daerah.

“Bukan karena ini permintaan Mentri Kesehatan, lalu semua tahapannya dipermudah, tidak bisa. Kalau belum lengkap, akan dikembalikan lagi ke daerah untuk dilengkapi. Setelah semua persyaratan dilengkapi baru akan dikirim ke Kemenkes. Jadi proses izin operasional ini paling cepat 6 bulan,” kata Maman. (ula)

Maman

STKIP Al Amin Dompu Putus Kerjasama dengan STKIP Muhammadiyah Kalabahi Dompu (Suara NTB) Kerjasama antara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Amin Dompu dengan STKIP Muhammadiyah Kalabahi Alor NTT sudah berakhir sejak 2017 lalu. Kerjasama yang dijalin tahun 2013 lalu ini semata – mata untuk membantu STKIP Muahmmadiyah Kalabahi Alor yang belum keluar izin dan akreditasinya.

“Ada 43 orang mahasiswa S1 jurusan Matematika dan PGSD yang sudah semester atas. Kami hanya melakukan penyelamatan mahasiswa semester atas ini saja. Setelah mahasiswa ini diwisuda, kerjasamanya juga berakhir,” kata Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Amin Dompu, Drs H Muhammad Amin, MM kepada wartawan, Sabtu (20/1).

Diakui H. Amin, kerjasama antara perguruan tinggi swasta (PTS) ini didasari MoU antara kedua lembaga.

Dalam MoU itu sendiri hanya untuk menyelamatkan mahasiswa semester atas. “Tidak ada perpanjangan kerjasama itu,” jelas H. Amin yang didampingi Ketua STKIP Al

(Suara NTB/ula)

Ketua STKIP Al Amin Dompu, Syatriadin, S.Sos, MMPd didampingi Puket 1 STKIP Al Amin Dompu, Muhammad Aulia, S.Sos.I saat beri keterangan pers, Sabtu (20/1).

Amin Dompu, Syatriadin, S.Sos, MMPd. Selama kerjasama dilakukan, hanya sekali dilakukan wisuda pada November 2017 lalu.

Namun ijazahnya belum dikeluarkan pihak STKIP Al Amin Dompu karena adanya teguran dan pembinaan dari Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra.

Kendati demikian, pihak STKIP Al Amin Dompu berkomitmen untuk mengikuti setiap

aturan yang berlaku di Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi. Termasuk soal pembelajaran dengan standar nasional perguruan tinggi, juga dilakukan secara maksimal. “Kita berharap sanksi administrasi berupa pembinaan bisa terselesaikan dengan cepat,” harapnya.

Ketua STKIP Al Amin Dompu, Syatriadin, S.Sos, M.MPd yang didampingi Puket 1, Muhammad Aulia, S.Sos.I pada

(Suara NTB/ula)

Gedung kampus bersama STKIP dan STAI Al Amin Dompu di Kelurahan Kandai Dua. kesempatan yang sama, menyampaikan permohonan maafnya kepada Kemen Ristek Dikti jika STKIP Al Amin Dompu melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

“Kami sedang melakukan pembenahan internal,” katanya.

STKIP Al Amin sendiri memiliki 4 program studi stata 1 (S-1) yang sudah terakreditasi C yaitu Matematika, PGSD,

Biologi, dan jurusan Bahasa Inggris. Selain STKIP, Yayasan Al Amin juga memiliki Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dalam proses akreditasi, Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) akreditas C, Pendidikan Agama Islam (PAI) akreditasi B, dan prodi Manajemen Pendidikan Islam dalam proses akreditasi. (ula/*)

(Suara NTB/jun)

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Dalam Satu Malam, Polsek Cakranegara Ungkap Tiga Kasus 3C

(Suara NTB/penrem)

FOTO BERSAMA - Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf foto bersama pejabat lama dan pejabat baru usai sertijab.

Sejumlah Perwira di Korem 162/WB Diganti Mataram (Suara NTB) – Sertijab dan tradisi lepas sambut perwira berlangsung Senin (22/1). Sejumlah perwira dimutasi dan mendapat promosi. Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid makruf, MA., memimpin acara laporan korps raport sertijab itu, dilanjutkan acara lepas sambut para Perwira Korem 162/WB di Aula Sudirman Makorem.

Adapun para pejabat yang dilepas pindah satuan dari lingkungan Korem 162/WB yakni, Dandim 1608/Bima Letkol Inf Yudil Hendro ke Staf umum TNI AD di Jakarta, Kasrem 162/WB Letkol Inf Hery Setyanto, S.IP., pindah dengan promosi jabatan sebagai Kasirenprog Korem 161/WSI, Kasi Intelrem 162/WB Letkol Kav Amran Wahid, ST., MM., memperoleh jabatan sebagai Danden Inteldam XIV/Hasanudin, Kasi Opsrem 162/WB Letkol Inf Komang Agus M.P., S.Sos., sebagai Dandim 1624/Flotim dan Kasi Logrem 162/WB Letkol Inf Suparman, S.Sos., menempati jabatan sebagai Pabandya Binkardam IX/Udayana.

Sedangkan pejabat penggantinya diantaranya Letkol Inf Bambang Kurnia Eka P. Sebagai Dandim 1608/Bima, Letkol Czi Irawan Agung Wibowo, ST., sebagai kasi Intelrem 162/WB, Letkol Inf Supriadi, S.IP., sebagai Kasi Logrem 162/ WB, Mayor Inf I Gde Putu Suwardana, S.IP., sebagai Kasi Persrem 162/WB, Mayor Chk Sugito, SH., sebagai Kakumrem 162/WB dan Mayor Inf Supriyadi Wibowo sebagai Pasi Puanter Siter Korem 162/WB. Dalam amanatnya, Farid menyampaikan perpindahan tugas merupakan hal yang sudah biasa dan harus dilakukan untuk memberikan penyegaran sekaligus Tour of duty bagi personel yang bersangkutan. “Sehingga dalam kehidupan suatu organisasi khususnya di lingkungan jajaran Korem162/ WB berjalan sehat,” kata Danrem.

Proses alih tugas menurutnya hal yang lazim. Proses ini akan terus bergulir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, merupakan suatu proses pembinaan organisasi dan jenjang karier pejabat yang bertugas di Korem 162/WB. Dilanjutkannya, tujuan dilaksanakannya acara tersebut untuk mempererat ikatan tali silaturrahmi dan membangun kebersamaan serta kekompakan. (ars/*)

2018, Kejari Mataram akan Lebih Garang Berantas Korupsi Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram baru menuntaskan satu kasus yang ditangani tahun 2017 di tahun 2018, yakni dugaan pungli prona Desa Bayan. Di tahun 2018 ini, target penyelesaian kasus tidak bergantung pada besarnya anggaran penyelidikan.

Hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, kemarin di ruang kerjanya. “Anggaran untuk dua kasus kalau bisa untuk kita tangani empat, ya empat kasus dinaikkan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, awal tahun 2018 ini pihaknya sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data dari sejumlah laporan dugaan korupsi. Namun ia enggan membeberkan rincian kasus.

“Lagi teliti dulu laporan yang masuk. Namanya masih puldata pulbaket nanti dulu lah kita sampaikan,” kata dia.

Dari beberapa kasus yang ditangani sebelumnya serta laporan yang masuk, sambung dia, berbagai lini pelayanan yang menggunakan uang negara rentan dikorupsi.

“Semua rentan, semuai yang menggunakan uang negara berpotensi semua. Entah itu pengadaan barang dan jasa atau pun proyek fisik,” kata Andri.

Untuk itu pihaknya tidak saja hanya mengedepankan penindakan. Tetapi juga pencegahan yang diwujudkan melalui tim pengaman dan pengawal pembangunan pemerintah daerah (TP4D).

Contohnya, sambung dia, seperti proyek jembatan Dasan Agung, Mataram yang mangkrak berkat pengawalan TP4D tidak sampai timbul kerugian negara.

“Karena ada pendampingan maka kerugian bisa diselamatkan,” tandas Andri. (why)

Andritama Anasiska (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kepolisian meningkatkan penindakan pelaku 3C (curas, curat, dan curanmor) pekan ini.

Polsek Cakranegara mengungkap tiga kasus dalam satu malam, antara lain pencurian di Kantor Lombok Post dan mahasiswa penjambret ponsel.

Kapolsek Cakranegara, Kompol Haris Dinzah menyebutkan, tiga kasus itu terungkap mengawali kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam lingkup wilayah hukum Polres Mataram.

“Dua kasus pencurian dengan pemberatan dan satu kasus pencurian dengan kekerasan modus jambret,” ujarnya di Mapolsek Cakranegara, Selasa (23/1).

Untuk kasus penjambretan, tersangka berinisial SL (22) warga asal Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT ditangkap dini hari Selasa (23/1).

Dia disangka menjambret ponsel Oppo A37 di depan rumah makan padang di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen, Cakranegara sehari sebelumnya.

“Modusnya korban duduk di depan rumah makan sambil main HP. Pelaku mengambil HP tersebut sambil melakukan pengancaman,” ujarnya.

Walaupun pelaku sempat berlari ke arah motor Honda Beat yang dikendarainya, tetapi korban berteriak sambil menarik baju. Pelaku yang masih kuliah semester III di perguruan tinggi negeri di Mataram itu terjatuh lalu diamankan.

Selanjutnya, pada pukul

(Suara NTB/why)

TUNJUKKAN - Kapolsek Cakranegara, Haris Dinzah didampingi Kanit Reskrim, Gusti Lanang Mahardika menunjukkan tersangka dan barang bukti kasus 3 C, Selasa (23/1).

05.00 Wita Selasa (23/1) buronan polisi sejak tahun 2016, TQ (22) warga Terong Tawah, Labuapi, Lombok Barat tertangkap.

Tersangka diduga mencuri tiga unit ponsel di kos-kosan Jalan Brawijaya Karang Kecicang, Cakranegara pada 28 Oktober 2016.

“Modusnya menggunakan kunci yang sama dengan tetang-

ga korban membuka pintu kamar kos yang ditinggal pemiliknya kemudian mengambil HP di dalam lemari,” kata Haris.

Terakhir penangkapan tersangka HR alias GJ (24) warga Montong Are, Mandalika, Bertais, Cakranegara. Residivis maling itu diduga mencuri ponsel satpam di Kantor Lombok Post Jalan TGH Fais-

Samsung J1 dan Blackberry yang sudah sempat digadaikan.

Ponsel Samsung digadai Rp 425 ribu dan Blackberry Rp 50 ribu.

Tersangka GJ merupakan residivis yang sudah tiga kali masuk penjara akibat perbuatan yang sama, dan masingmasing dihukum penjara tujuh bulan, enam bulan, dua bulan. (why)

Ahyar - Mori Tak Terpengaruh Konflik Hanura

Mataram (Suara NTB) Kandidat pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Ahyar Abduh - Mori Hanafi, mengaku tidak terpengaruh dengan konflik internal yang tengah mendera Partai Hanura. Konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka pemenangan, tetap berjalan normal.

“Insya Allah tidak berdampak ke dukungan,” ujar Ahyar Abduh kepada wartawan. Ia menuturkan meskipun di internal Hanura memiliki sikap terbelah terhadap dukungan yang diberikannya. Pihaknya tetap optimis bahwa Hanura tidak akan ke mana-mana.

Hanura akan tetap berada dalam barisan tujuh parpol koalisi pendukung pasangan Ahyar - Mori. Pasalnya nama Hanura sudah tertera di Komisi Pemilihan Umum (KPU)

pada saat pendaftaran beberapa waktu lalu, sehingga sangat mustahil akan bisa dicabut lagi. “Dukungan Hanura sudah selesai,” ucapnya Namun demikian, meskipun secara formal Hanura sudah tidak bisa menarik dukungannya lagi. Tapi mesin politik Hanura tidak dijalankan untuk kerja-kerja pemenangan? Ahyar menegaskan terkait hal itu ia serahkan sepenuhnya kembali kepada Hanura. “Ini sudah selesai, jadi kita serahkan pada

Hanura,” akunya.

Seperti diketahui, pasangan ini menjadi satu-satunya pasangan yang didukung oleh gerbong koalisi paling gemuk di antara para bakal calon lainnya yang maju lewat jalur partai.

Tidak tanggung-tanggung pada saat mendaftar, Ahyar-Mori membawa enam partai yang memiliki kursi di parlemen.

Yakni, Gerindra, PPP, Hanura, PDIP, PBB, dan PAN, serta satu partai non parlemen, PKPI. Dengan demikian, Jika nan-

ti karena kondisi konflik Partai Hanura akhirnya menarik diri mendukung paket AhyarMori maka hal tersebut tidak mempengaruhi syarat jumlah kursi dukungan dari partai politik. Karena jumlah kursi dari partai koalisi pengusungnya sudah melebihi 13 kursi sebagai syarat dukungan.

“Enam partai dengan 32 kursi atau setara dengan 49,23 persen total suara sehingga walaupun Hanura cabut Sk-nya kan kursi juga melebihi, tapi saya yakin itu tidak akan terjadi,” cetusnya.

“Yang jelas dengan enam SK tersebut akan menjadi lebih memacu semangat kami untuk membangun NTB kita ini menjadi NTB untuk semua yang ber-

iman dan sejahtera,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menerangkan bahwa SK dukungan Hanura kepada pasangan Ahyar-Mori sudah tidak bisa ditarik lagi. Pasalnya semua syarat dukungan parpol sudah terpenuhi, yakni SK DPP dan juga ditandatangani oleh pengurus DPD Hanura NTB. “Sudah sah dan sudah dinilai saat pendaftaran dengan kehadiran Ketua dan Sekretaris Hanura NTB yang menandatangani semua berkas pendaftaran serta ada mandat DPP yang dibolehkan oleh PKPU. Bisa jadi seperti itu juga untuk dukungan calon di provinsi lain dan di kabupaten/kota,” jawabnya. (ndi)

Lagi, Dukungan KTPAli-Sakti Berpotensi Menyusut Mataram (Suara NTB) Kandidat bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur independen, Ali-Sakti telah menyerahkan dukungan perbaikan pada tanggal 8 Januari lalu ke KPU. Dukungan yang diserahkannya 138. 693 KTP. Sebelum menerbitkan surat tanda terima, KPU terlebih dahulu melakukan pengecekan dan perhitungan jumlah. Dari total 138.693 KTP yang diserahkan, setelah KPU melakukan perhitungan, dukungan KTP Ali-Sakti mengalami susut seribu lebih.

Sehingga sekitar 137 ribu lebih KTP yang lolos ke tahap verifikasi administrasi.

Demikian disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori ketika dikonfirmasi, kemarin. “Sudah kita terima, terjadi pengurangan sekitar satu ribuan,” jelasnya.

Dikatakan Aksar, pihaknya sedang melakukan verifikasi administrasi yang akan berlangsung sampai tanggal 26 Januari besok. Dalam verifikasi administrasi ini, peluang kembali terjadi penyusutan pada dukungan KTP AliSakti masih berpotensi.

Pasalnya KPU melakukan pengecekan terhadap kegandaan dukungan.

“Kita menganalisa kegandaan sampai tanggal 26 Januari. Ini sudah mulai kita merampungkan hasil penelitian administrasinya,” ujarnya, Selasa (23/1) kemarin.

Setelah verifikasi administrasi selesai, dukungan KTP Ali-Sakti ini kemudian akan dilanjutkan ke tahap verifika-

si faktual. Dalam verifikasi faktual tahap kedua ini, polanya tidak lagi KPU akan mendatangi pendukungnya, seperti saat verifikasi tahap pertama lalu. Melainkan para pendukung tersebut akan diverifikasi secara kolektif, dimana masing-masing PPS akan mengumpulkan pendukung Ali-Sakti dalam satu tempat.

“Insya Allah tanggal 27 - 29 Januari dukungan sudah didistribusi ke PPS melalui KPU Kabupaten/Kota untuk dilanjutkan verifikasi faktual yang dilaksanakan tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari,” papar Aksar.

Hasil verifikasi tahap dua inilah yang akan menentukan pasangan Ali-Sakti untuk lolos atau tidak sebagai peserta Pilkada serentak NTB 2018, yang akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 12 Februari mendatang.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim pemenangan Ali-Sakti, Basri Mulyani mengaku dengan total dukungan yang diserahkan pada tahap kedua ini. Pihaknya sangat yakin akan bisa memenuhi syarat pencalonan.

Meskipun akan diverifikasi faktual lagi, ia yakin susutnya tidak akan terlalu banyak.

“Kita belum bisa prediksi sih, (susutnya) kan masih dihitung sama KPU. Tapi untuk tahap kedua ini kan model verifikasinya tidak lagi door to door, tapi akan dikumpulkan di satu tempat oleh PPS. Jadi nanti kita lebih bisa kontrol saat verifikasinya, kita yang akan kumpulkan para pendukung kita,” jelasnya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

MUSDALUB - Suasana Musdalub DPD Hanura NTB yang digelar di Jakarta, Selasa (23/1) kemarin.

DPD Hanura NTB Kubu OSO, Gelar Musdalub di Jakarta Mataram (Suara NTB) Pengurus DPD Hanura NTB kubu Oesman Sapta Oedang (OSO), menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Musdalub menghasilkan keputusan mengangkat Ketua DPD baru, yakni Syamsul Rizal.

Musdalub Hanura NTB itu digelar di Manhattan Hotel, Kuningan Jakarta Pusat.

Syamsul Rizal terpilih secara aklsamasi sebagai Ketua DPD Hanura NTB yang baru dan Yeyen Seprian Rachmat sebagai Sekretaris DPD. Dalam keterangan pers yang disampaikan, Syamsul Rizal menjelaskan bahwa sesuai dengan AD/ART partai pasal 34 ayat 3 (c) tentang

Golkar Yakin Suhaili-Amin Bisa Menang di Pulau Sumbawa Mataram (Suara NTB) Partai Golkar menanamkan keyakinan yang sangat kuat bahwa akan bisa memenangkan pertarungan di Pulau Sumbawa. Meskipun akan berhadap-hadapan langsung dengan kandidat lainnya.

Demikian disampaikan oleh politisi Partai Golkar yang duduk di DPRD NTB, dari dapil Sumbawa dan KSB, Busrah Hasan kepada Suara NTB baru-baru ini.

Disampaikan Busrah, pihaknya

al, Turida, Sandubaya, Cakranegara, Sabtu (20/1).

Tersangka ditangkap Selasa (23/1) sekitar pukul 02.30 Wita di Labuapi, Lombok Barat. “Modusnya pelaku masuk ke dalam kantor Lombok Post dan mengambil barang di berugak satpam,” jelas Haris.

Barang bukti yang diamankan antara lain ponsel pintar

telah memetakan kekuatan politik masing-masing calon. Untuk Kabupaten Sumbawa dan KSB, Suhaili-Amin akan berhadapan langsung dengan Dr. Zulkieflimansyah, yang juga berasal dari Kabupaten Sumbawa.

“Disana tentu Amin akan menang, karena kita kuasasi basis pendukung tradisional. Amin lebih dulu berkiprah,” ujar Busrah.

Selain akan berhadapan dengan Dr. Zul, di dua kabupaten itu, SuhailiAmin juga akan berhadapan dengan

Ahyar-Mori. Meskipun tidak memiliki ikatan emosional kedaerahan, tapi tentu tidak bisa diremehkan kekuatan PDI-P, partai pengusung Ahyar-Mori yang kini kadernya tengah menjabat sebagai bupati di KSB dan Sumbawa.

Kedua bupati ini tentu juga akan habis-habisan mengerahkan kekuatanya untuk memenangkan Ahyar-Mori.

Menanggapi hal itu, Golkar juga tidak gentar menghadapi serbuan kekuatan dari kedua “banteng” PDI-P yang tengah berkuasa itu.

Sementara itu untuk Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima. Golkar juga meyakini akan mendapatkan kemenangan, meskipun itu diklaim sebagai basis masa pendukung AhyarMori. Menurut Busrah, di tiga daerah itu, selama ini menjadi salah satu basis partai Golkar. Karena menjadi basis Golkar, tidak heran jika Partai beringin ini dapat mengirim dua kadernya untuk duduk di DPRD NTB dari dapil itu. Bahkan anggota DPR RI dari Partai Golkar juga berasal dari Bima. (ndi)

pengamanan dan penyelamatan partai oleh Ketum DPP digelar musdalub tersebut untuk menghindari adanya keributan Musdalub sengaja digelar di Jakarta.

Musdalub ini dihadiri oleh 7 Dewan Pimpinan cabang (DPC) Kabupaten Kota seNTB, unsur dewan penasihat, pengurus DPD seperti Yeyen Seprian Rachmat, Haryoto, Ratu Sabani, Muhammad Auliya dan Aan Ardiansyah serta Organisasi sayap partai dan organisasi otonom.

Sementara tiga pengurus DPC Partai Hanura yang tidak hadir pada Musdalub tersebut adalah hanya DPC Kabupaten Sumbawa, DPC Kabupaten Lombok Tengah serta DPC Kabupaten Lombok Timur.

Sementara dari pengurus DPP pada Musdalub ini dihadiri oleh Ketua DPP Bidang Organisasi Beni Ramdani yang didampingi Ketua Bina Wilayah Bali NTB NTT Kadek Arimbawa.

DPP Partai Hanura usai menggelar Musdalub meminta kepada pengurus Hanura NTB yang baru untuk segera bekerja menyelesaikan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU. Rizal Ketua terpilih menyatakan akan melakukan konsolidasi internal partai. Konsolidasi ini kata Rijal untuk

menyaring pengurus yang loyal atau tidak. Bila ada pengurus atau kader yang tidak mengikuti hasil Musdalub ini, maka Rizal menegaskan akan ada sanksi tegas .

“Tentu kader yang tidak searah alias membelot pasti dipecat, karena itu sudah tertuang jelas dalam AD/ART Partai Hanura,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Hanura versi Mudahan Hazdie mengabaikan apapun manuver yang diambil oleh sejumlah kader Hanura yang disebutnya membelot ke kubu OSO. Pihaknya tidak pernah menganggapnya ada. Pasalnya OSO sudah diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP. “Abaikan saja, tidak perlu dikomentari hal-hal yang begitu yang jelas beliau (OSO) sudah tidak menjadi ketua Umum Hanura lagi,” ujarnya.

Ia menuturkan, hasil Munaslub 2018 sudah memberhentikan OSO dari Ketua Umum 2015-2020, dan menetapkan Marsekal Madya (Purn.AU) sebagai ketua umum. “Itu sudah resmi, jadi tidak ada kewenangan lagi,” tuturnya.

“Saya tidak menanggapi apapun langkah di sana, dan juga bung Nuri,” jawabnya tegas ketika ditanya soal kegiatan Musdalub yang dilakukan oleh tujuh DPC tersebut. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Halaman 9

Wisata Olahraga Masih Jadi Jualan Laris di NTB

Mataram (Suara NTB) Wisata olahraga merupakan salah satu segmen baru dalam pariwisata NTB. Dalam dua tahun terakhir sudah banyak kegiatan wisata olahraga diselenggarakan di NTB. Termasuk kegiatan bersepeda, lari dan sebagainya yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah dan negara.

Keindahan pariwisata Lombok dan Sumbawa menjadikannya sebagai destinasi yang pas untuk melakukan hobi berolahraga sambil berwisata. Garis pantai yang panjang, panorama yang indah dan keramahan penduduknya membuat wisata olahraga di Lombok selalu banyak didatangi wisatawan.

“Sebentar lagi akan ada

Lombok Marathon, setelah itu ada Rinjani 100. Ini menunjukkan bahwa kita ini memang menjadi tujuan sport tourism yang cukup baik. Antusiasme mereka juga cukup baik sejauh ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Selasa (23/1).

Ia mengatakan bahwa keg-

iatan wisata olahraga ini sangat berpotensi untuk mendatangkan wisatawan. Selain itu, ini juga bisa menjadi ajang promosi wisata yang dimiliki NTB, khususnya Lombok.

Tidak sedikit wisatawan yang berkunjung kembali setelah melihat keindahan Lombok dan sekitarnya.

“Kita ingin maksimalkan semua potensi wisata yang

kita punya. Termasuk dari sport tourism ini. Pada 28 Januari nanti ada Lombok Marathon, saya harap ini berjalan dengan baik. Karena akan mendatangkan banyak peserta dari berbagai negara dan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya juga sudah dilakukan Grand Fondo New York dan Tour De Lombok Mandalika. Keduanya merupakan kegiatan wisata olahraga sepeda dengan peserta dari berbagai negara. Respon para peserta pun sangat baik dan tidak sedikit dari mereka yang ingin berkunjung lagi untuk berlibur.

Dengan adanya event ini diharapkan dapat menambah jumlah wisatawan mendatangi NTB. Pasalnya para peserta juga akan diajak untuk menikmati sejumlah destinasi wisata yang ada di Lombok.

Diharapkan hal itu dapat menjadi cerita yang baik yang dapat dibawa kembali ke negara masing-masing.

“Sport tourism ini merupakan segmen yang bagus untuk dikembangkan. Menang ataupun tidak, para peserta memiliki kepuasan tersendiri. Inilah yang menjadi pasar kita untuk terus kita maksimalkan,” ujarnya. (lin)

Dialog dan Pesona ”Egoisme” Frau di Konser Tembus Pandang

Hotel Lombok Astoria Gelar Donor Darah Mataram (Suara NTB) Hotel Lombok Astoria menggelar aksi sosial donor darah, Selasa (23/01). Kali ini, donor darah sebagai rangkaian ulang tahun kedua hotel yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 40 Rembiga Mataram tersebut.

“Karena masuk dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), maka penyelenggaraan kali ini kami adakan bertepatan dengan rangkaian ulang tahun kedua Hotel Lombok Astoria,” ungkap General Manager Hotel Lombok Astoria Fajar S. Aziz, di Mataram, Selasa (23/1).

Ia mengatakan bahwa donor darah yang bekerjasama dengan PMI Kota Mataram terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pendonor dari berbagai instansi di sekitar Hotel Lombok Astoria. Selain itu, turut dihadiri oleh perwakilan kepala perbankan yang ada di Kota Mataram seperti Bank Bukopin, Mandiri, BNI, Perwakilan anggota lanud Rembiga, Kepala Pamobvit Polda NTB tamu hotel yang menginap serta karyawan Hotel Lombok Astoria. Sekitar 70 Kantong darah berhasil dikumpulkan dari total hampir 120 peserta yang mendaftar.

“Terima kasih atas dukungan para pendonor akan program ini. Kami yakin kegiatan ini membawa banyak manfaat bagi yang membutuhkan. Selain baik untuk kesehatan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menggalang kepedulian terhadap sesama serta sebagai tanda pengingat kesadaran akan rasa persaudaraan,” ujar Fajar.

Ia mengatakan bahwa banyak tamu yang menginap di hotel Lombok Astoria mengikuti kegiatan donor darah. Mereka terlihat antusias bergabung setelah melihat adanya donor darah yang diadakan di hotel.

“Karena kesibukannya tidak sempat ke PMI. Begitu melihat donor darah mereka ikut gabung. Jadi lumayan banyak antusiasnya,” jelasnya.

Ia berharap adanya donor darah di hotel Lombok Astoria ini dapat membantu yang membutuhkan. Disamping itu darah yang didonorkannya tersebut dapat sampai ke penerima donor. Ia juga mengajak masyarakat agar rutin melakukan donor darah. Selain barmanfaat bagi kesehatan, juga dapat membantu orang lain yang membutuhkan.

“Saya berharap donor darah ini tidak sia-sia dan sampai yang membutuhkan,” tandasnya. Hotel Lombok Astoria sendiri merupakan hotel bintang empat terletak strategis Kota Mataram. Dengan 165 kamar dan ruang multi-fungsi yang dimiliki, menjadikan Hotel Lombok Astoria sebagai tempat yang ideal untuk mengadakan pertemuan bisnis dan sosial. Dengan kenyamanan hotel yang berkualitas dan memberikan sentuhan khas Lombok. (lin)

(Suara NTB/ist)

DONOR DARAH - Suasana kegiatan donor darah yang dilakukan di Hotel Lombok Astoria.

(Suara NTB/lin)

WISATA OLAHRAGA - Salah satu kegiatan wisata olahraga bersepeda yang pernah diselenggarakan di Lombok, Grand Fondo New York.

(Suara NTB/lin)

PANTAI MAWUN - Sejumlah wisatawan tengah menikmati waktu berliburnya di Pantai Mawun yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Pantai ini belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan, apalagi dengan dilengkapinya berbagai fasilitas seperti toilet dan mushola di pantai ini. Akses jalan menuju pantai ini juga sudah diperbaiki, sehingga wisatawan dapat menikmati perjalanannya dengan nyaman.

Belum Merata, Pengembangan Destinasi Wisata di NTB Mataram (Suara NTB) Setiap daerah memiliki destinasi wisata yang ingin dikembangkan. Dengan harapan destinasi itu dapat dikunjungi oleh banyak wisatawan.

Sehingga diharapkan pengembangan destinasi di masingmasing daerah bisa lebih merata. Termasuk destinasi wisata yang ada di Pulau Sumbawa.

Pulau Sumbawa memang saat ini sudah mulai dibenahi.

Hanya saja perkembangannya tidak lebih pesat dari Pulau Lombok. Hal ini juga disebabkan akses ke masing-masing pulau ini yang berbeda. Selain itu, promosi pariwisata di kedua pulau ini juga berbeda. Pemerataan pengembangan destinasi ini memang harus dilakukan untuk membuat destinasi masing-masing daerah banyak dikunjungi wisatawan.

Hal ini juga disampaikan oleh pemerhati pariwisata I Putu Gede, M.Par. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa pengem-

bangan destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa tidak seimbang. Hal ini tidak sama dengan Provinsi Bali yang melakukan pengembangan destinasi wisatanya secara merata hampir di semua daerah.

“Setiap daerah itu punya potensi pariwisata yang berbeda,” ujarnya.

Ia melihat bahwa kontribusi sektor pariwisata masing-masing daerah itu berbeda. Pada dasarnya pengembangan sektor pariwisata tergantung dari Pemda masing-masing daerah. Sebab Pemda memiliki peran yang paling utama sebagai pengambil kebijakan. Selain itu, masing-masing daerah juga perlu membuat bidang unggulan pada sektor pariwisatanya. Sehingga memberikan kesan berbeda ketika mengunjungi daerah yang satu dengan daerah yang lain.

“Misalnya, di Kota Mataram sudah dikembangkan MICE. Di Lombok Barat harus punya yang lain, sehingga wisatawan memi-

liki banyak referensi ketika akan berkunjung. Apakah itu resort atau yang lain,” ujarnya.

Ia juga melihat tingginya potensi pariwisata di Pulau Sumbawa. Hanya saja belum dimaksimalkan, baik oleh Pemda Provinsi maupun Pemda kabupaten/kota. Padahal hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kontribusi pada sektor pariwisata secara regional.

“Setiap daerah itu harus punya strategi pemasaran yang bagus untuk mempromosikan potensi pariwisata di daerahnya. Sekarang persoalannya setiap daerah itu mau atau tidak.

Karena kalau potensi sudah sangat besar, terutama di Sumbawa itu,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pemerataan pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak terhadap lama tinggal wisatawan. Sebab akan ada banyak referensi tempat yang bisa dikunjungi apabila sektor pariwisata di NTB telah merata. (lin)

Beragam Event Warnai Perayaan Bau Nyale Mataram (Suara NTB) Puncak perayaan Bau Nyale akan diselenggarakan pada 6-7 Maret mendatang. Namun berbagai kegiatan akan dilakukan mulai dari 20 Februari mendatang. Dinas Pariwisata Provinsi NTB telah menetapkan delapan acara untuk memeriahkan rangkaian Bau Nyale ini.

“Sebenarnya kegiatannya banyak, di Loteng juga ada siapkan acara. Sementara dari Dispar NTB sendiri siapkan delapan kegiatan yang kita siapkan. Semoga semua berjalan dengan baik,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Selasa (23/1).

Rangkaian kegiatan Bau Nyale ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 14 hari. Beberapa kegiatan yang pasti akan dilaksanakan dalam kurun waktu itu, yaitu pementasan kesenian, Mandalika Folk Music, pameran expo, voli pantai dan banyak lainnya. Khusus voli pantai akan diikuti oleh peserta yang merupakan wisatawan yang berasal dari 22 provinsi di Indonesia dan delapan negara lainnya.

“Negaranya saya tidak hafal, tapi yang jelas kegiatan ini akan diikuti oleh banyak peserta dari luar dan dalam negeri,” ujarnya.

Faozal memperkirakan jumlah wisatawan yang akan datang pada Festival Bau Nyale itu mencapai puluhan ribu orang. Wisatawan lokal, nu-

santara dan mancanegara biasanya akan memadati lokasi acara puncak peringatan Bau Nyale. Seperti tahuntahun sebelumnya, wisatawan berdesak-desakan untuk bisa menyaksikan perayaan Bau Nyale secara langsung.

“Kalau jumlahnya memang kita tidak pernah hitung, tapi yang jelas kita berharap ini berjalan dengan baik dan wisatawan juga banyak yang datang,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari empat kegiatan Wonderful Indonesia yang dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata RI. Pihaknya juga tidak khawatir dengan jumlah kunjungan wisatawan.

Namun tahun ini diharapkan pelaksanaan festival ini dapat berjalan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam kalender event kan kita jadwalkan Bau Nyale itu Februari. Tapi dalam penghitungan kalender Sasak, bahwa puncak keluarnya Nyale itu pada 6-7 Maret. Jadi kita ikuti itu dan perbanyak aktivitas event,” ujarnya.

Ia berharap perayaan Bau Nyale tahun ini bisa lebih kondusif. Selain itu, ia juga berharap wisatawan yang datang bisa merasa senang mengikuti berbagai kegiatan atau event hingga puncak perayaan Bau Nyale Nantinya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Penyanyi dan pianis Frau, memukau penggemarnya di Mataram dalam showcase bertajuk “Konser Tembus Pandang” Sabtu (20/1) lalu.

Pemilik nama lengkap Leilani Hermiasih atau Lani ini berhasil berdialog dengan penonton yang hadir di gedung pertunjukan Taman Budaya NTB. Hanya 264 tiket yang disebar untuk menyaksikan konser gadis kelahiran Yogyakarta 1990 yang dijuluki pemilik “suara surga” ini.

Frau dengan talenta sebagai penyanyi, musikus, komponis dan sekaligus lirisis ini, menggiring penontonnya serius menyimak komposisi musik dari pianonya. Ia tampil sekitar satu jam. Meski sebagian merasa asing dengan liriknya, namun tertutupi dengan kepiawaiannya memainkan piano yang ‘menghipnotis’. Disela sela lagu berikutnya, lulusan magister Antropologi Sosial (Ethnomusicology) di Queen’s University Belfast, Inggris ini, berdialog dengan penonton. Baginya, Lombok dengan segala keindahannya bukan tempat asing, karena sebelumya pernah menyapa di panggung berbeda. Ia juga berkisah tentang sekelumit peristiwa dalam lagu lagu ciptaannya.

Frau yang terlihat totalitas setiap solois, menyuguhkan lagulagu yang bernuansa kental jazz, dengan lirik-lirik tentang kehidupan dan kritik sosial. Tampak sangat menjiwai tiap lirik yang ke luar dari vocalnya.

Pada akhir penampilannya, Frau menutup dengan lagu Sepasang Kekasih di Luar Angkasa. Lagu ini berhasil mengajak penonton ‘berdialog’ dengan mengikuti liriknya.

Konser dengan kapasitas penonton terbatas Frau ini dibuka dengan penampilan Pipiet & The Maiqkane’s, serta pertunjukan karya visual Mantra, yang merupakan kerjasama Taman Budaya dengan Belibis6, menyelenggarakan.

Frau melejit dan mencuri perhatian lewat lagunya Mesin Penenun Hujan. Muda dan bertalenta, karena ia bernyanyi dan memainkan piano untuk lagunya sendiri. Itu kemudian jadi alasan banyak yang memperbincangkannya. Dan menuliskan syair berkelas. Ia adalah penyanyi, musikus, komponis dan sekaligus lirisis yang layak diperhitungkan di belantika musik tanah air saat ini.

Konser ini memang menyuguhkan perbedaan. Kesan berbeda terasa sejak pengunjung akan masuk ke gedung pertunjukan. Setiap orang diberi satu tanaman kaktus yang di setiap potnya bertuliskan kata-kata pendek yang memberi motivasi

positif, sebagai cindera mata untuk dibawa pulang.

Ary Juliant, musisi senior NTB menilai bahwa konser Frau yang diselenggarakan untuk kali kedua di Mataram ini, sebagai bentuk vitamin khusus bagi kalangan seniman muda NTB. Karena menurutnya seni itu tidak hanya tentang menyuguhkan hiburan semata. “Luar biasa, saya suka karya Frau. Karya yang menurut saya bervitamin untuk anak muda dan pencerahan kepada siapapun,” ungkap Ary usai konser.

Musisi indie asal Bandung ini menyebut, penampilan Frau memberi gambaran bahwa kesenian bukan hanya soal hiburan saja, kedalaman karya yang dieksplorasi.

“Karena selama ini yang ada di Mataram kita kekurangan sekali referensi pencerahan.

Karena hanya berkutat di situsitu saja dan tidak melihat dunia lain,” sambungnya.

Imam Sofian pengiat musik Jazz NTB juga memberikan apresiasi. Menurut dia, lagu dan musik yang Frau hasilkan adalah bentuk karya seni yang berisi dan bermakna dalam. Bukan hanya dari isi kisah dalam liriknya, namun juga pada setiap penekanan yang diberikan dalam permainan pianonya.

“Makna dalam setiap lirik lagunya, hampir tidak ada yang dangkal. Ditambah penguasaan teknisnya dalam memainkan piano yang begitu menjiwai, membuat penampilan Frau yang sebenarnya bisa dibilang monoton itu, menjadi sangat menarik untuk terus dinikmati,” ungkap Imam, owner Bandini Coffee yang turut jadi sponsor konser itu.

Selain karya seni musik yang disuguhkan, Imam juga menilai cara Frau berkomunikasi dengan penontonnya terbilang sangat interaktif. Sehingga setiap jeda lagu saat konser berjalan, juga menjadi momen yang menyenangkan bagi penonton yang hadir.

“Terkadang musisi dan seniman itu cukup egois dalam karya-karyanya. Namun Frau mampu membungkus egoisme itu dengan permainan piano yang indah, kualitas vokal yang baik, dan gaya interaksinya yang menarik. Sehingga tetap bisa mendapat tempat di hati para penikmat seni,” tutup Imam.

Firad Pariska, penonton lainnya mengaku sangat menikmati semua suguhan lagu Frau. Meskipun ia terbuka mengakui ada beberapa karya yang tidak sepenuhnya difahami, tapi keseluruhan ia kagum.

“Saya suka, lagu-lagunya bagus, permainan pianonya juga hebat,” ungkap Firad. (ars)

(Suara NTB/ars)

MEMUKAU – Konser “Tembus Pandang” Frau di gedung pertunjukan Taman Budaya NTB.

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

1.068 Guru Honorer di Lotim Terima SK dari Bupati Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Loim) Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kepada 1.068 guru honorer di lingkup Pemkab Lotim. SK yang diperbaharui dua tahun sekali ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada para honorer.

Bupati Ali mengatakan, guru honorer ini sangat penting untuk dibina. Pasalnya, Lotim kekurangan tenaga guru. Jika tidak perhatikan guru honorer, maka dunia pendidikan akan lumpuh.

Disebut setiap tahunnya jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus pensiun. Bahkan, tahun 2018 ini sekitar 500 orang yang akan memasuki masa pensiun. “Kita kasihan pada dunia pendidikan,” ujarnya.

Pada bagian lain, dirinya prihatin pada para guru SMA/ SMK yang dilimpahkan ke provinsi dan tidak lagi mendapat honorer dari pemerintah.

“Nanti kalau saya jadi Gubernur saya akan angkat lagi hon-

orer itu,” janji Ali Dachlan.

Adapun pengangkatan guru honor daerah dilakukan bagi yang lama. Bukan pengangkatan yang baru. Sedangkan maksud diberikan SK dua tahun sekali dengan tujuan tidak terlalu sering membuat SK. Dalam proses pengangkatan pegawai, saran Bupati agar mengedepankan yang sudah berstatus sebagai honorer. Diutamakannya honorer karena dinilai jauh lebih berpengalaman. Pengangkatannya diharap tidak melalui proses tes.

Diyakini proses tes yang dilalui akan membuatnya gugur, karena kalah dari yang baru-baru.

Pengalaman Bupati pernah

mengangkat 60 orang pegawai.

Kebijakan bupati ini diprotes keras dari Badan Kepegawaian Nasional. Alasan Bupati yang disampaikan kepada para BKN, yang diangkat tersebut jika diikutkan dalam tes pasti akan kalah. Kebijakan pengangkatan karena dinilai jauh lebih berpengalaman daripada mengangkat baru. Diyakini ketika disaingkan dengan para lulusan yang baru, pasti akan kalah karena pekerjaannya hanya mengajar tidak pernah tahu soal komputer.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lotim, H. Najamuddin menyebutkan, sebanyak 1.068 SK merupakan perpanjan-

gan. Sebelumnya honorer yang diberikan SK oleh Bupati sebanyak 1.382 orang. Namun adanya pengalihan ke provinsi, ada sertifikasi, meninggal dan mengundurkan diri, sehingga tersisa sesuai SK yang diberikan bupati.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) H. Lalu Suandi menambahkan, jumlah kekurangan guru di Lotim mencapai 3.428 orang.

Angka itu diperoleh dari hitungan semua tingkatan pendidikan. Hitungannya, ketika di ruang kelas sekolah dasar saja, berdiri seorang guru negeri dan semua mata pelajaran di SMA diampu oleh guru negeri. “Ini angka bulan lalu,” tuturnya.

Adanya penambahan honorer, 1068 tinggal dikurangi.

Kekurangan inilah yang ratarata ditanggulangi oleh honorer sekolah. Kemampuan untuk membayar honorer sesuai Upah Minimum diakui Kadis

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN SK- Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menyerahkan SK honorer bagi guru honorer yang diterima para Kepala Unit Dikbud di 20 kecamatan se Lotim, Selasa (23/1).

Dikbud ini masih jauh. Namun Pengabdian guru 0-1 tahun annya dua tahun. Dan lebih dari diyakini sudah ada upaya nya- setelah menerima SK Bupati itu diberikan Rp 750 ribu. “Bergta dari pemerintah daerah un- diberikan Rp 550 ribu per bu- erak terus sesuai dengan kemamtuk meningkatkan terus penda- lan. Bergerak meningkat men- puan daerah sesuap dengan patan para guru honorer. jadi Rp 650 ribu yang pengabdi- standar upah,” ujarnya. (rus)

Bangun Toleransi

Akan Tindak Anggota PENGURUS PGRI NTB siap menindak setiap anggota dan pengurus PGRI yang melanggar kode etik.

Sekretaris PGRI NTB, Muhammad Yusuf, mengemukakan jika ada guru terbukti melanggar kode etik, maka PGRI siap menindak tegas. Tentu setelah melalui tahapan-tahapan yang ada di internal PGRI. “Guru melanggar kode etik diselesaikan kalau memang bermasalah,” ujar Yusuf ditemui, Selasa (23/1).

Dikatakan Yusuf, pihaknya mempersilakan kepada masyarakat yang ingin me(Suara NTB/dys) laporkan tindak pelanggaran Muhammad Yusuf kode etik oleh guru anggota PGRI disertai dengan bukti. Selanjutnya, Dewan Etik PGRI akan menggelar sidang membuktikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. “Masyarakat bisa melaporkan jika diduga ada pelanggaran kode etik guru, disidang oleh PGRI,” ujarnya.

Hasil sidang dapat diteruskan ke aparat penegak hukum atau tidak. Jika dapat diselesaikan secara internal, maka tidak perlu melakukan langkah hukum selanjutnya.

Sebaliknya, sidang dapat memberikan rekomendasi atas perkara tersebut ke kepolisian. “Seperti contoh ada suami melaporkan istrinya ke PGRI atas dugaan perselingkuhan.

Itu sudah ditangani Pak Ketua,” urainya.

Hal tersebut berbeda jika suatu perkara pidana yang diadukan masyarakat ke aparat penegak hukum, maka PGRI secara kelembagaan akan memberikam bantuan hukum dan pendampingan. “Jika ditangkap polisi, ada bantuan hukum dari PGRI. Seperti kasus Pak Marwan SMP 6,” tegas Yusuf.

Sementara sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik terhadap para guru, pengurus PGRI klaim Yusuf, tetap diberikan sosialisasi dan pembinaan agar terbangun pemahaman terhadap peran fungsi mereka. Sejauh ini, belum ada guru yang dipecat lantaran melakukan pelanggaran kode etik. “Belum ada anggota PGRI yang dipecat,” ujarnya. (dys)

Pramuka Penggalang SDN 42 Mataram Dikukuhkan Mataram (Suara NTB) SDN 42 Mataram menggelar upacara pelantikan calon Pramuka Penggalang menjadi Pramuka Penggalang (Penggalang tingkat Ramu). Acara pelantikan yang digelar belum lama itu dirangkai dengan renungan suci yang digelar di Taman Makam Pahlawan.

Peserta didik yang dilantik adalah mereka yang sudah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum tingkat Ramu.

Proses pelantikan anggota Pramuka dilaksanakan secara khidmat dan tertib dengan harapan tercapainya tujuan pengukuhan sebagai alat pendidikan dalam Gerakan Pramuka. Kepala SDN 42 Mataram, Johani, S.Pd., mengungkapkan pengukuhan difokuskan di halaman sekolah. Pengukuhan dirangkaikan dengan renungan suci.

“Renungan suci ekskul pramuka secara khusus telah mampu menyentuh anak- anak untuk menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa peduli antar sesama,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (23/1). Pengukuhan ditandai dengan penyematan tanda pelantikan dan TKU Penggalang Ramu disertai nasehat dan arahan tentang tanggungjawab sebagai anggota Gerakan Pramuka oleh Pembina.

Lebih jauh dikatakan Johani, bahwa selama ini belum pernah dilakukam pengukuhan penggalang. Kini pasca pengukuhan, berarti keberadaan pramuka penggalang sudah resmi. “Sekarang sejak pengukuhan penggalang, resmi berdiri,” urainya. Dia berharap pasca pengukuhan pramuka penggalang dapat mulai beraktivitas dalam rangka membentuk karakter para peserta didik. (dys)

Peserta ’’Youth Camp’’ Kunjungi Sejumlah Rumah Ibadah Mataram (Suara NTB) Kegiatan Youth Camp Lombok for Peace Leaders, memasuki agenda site visit ke sejumlah rumah ibadah dan tempat-tempat bersejarah di Pulau Lombok.

Sebanyak 200 mahasiswa dari 78 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seluruh Indonesia peserta youth camp dibagi dalam lima kelompok yang terdiri dari 40 orang per kelompok.

Direktur Nusatenggara Center Prof. Suprapto mengemukakan, kelompok pertama, peserta berkunjung ke Kemaliq, Pura Lingsar dan Makam Loang Baloq. Kelompok kedua berkunjung ke Vihara Bentek dan Masyarakat Lenek KLU. Sementara peserta kelompok ketiga berkunjung ke Museum NTB dan GPIB (Gereja Immanuel). Kelompok empat berkunjung ke Taman Mayura dan Klenteng Ampenan. Sedang peserta kelompok kelima berkunjung ke Taman Narmada dan Ponpes

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Peserta Youth Camp Lombok for Peace Leaders saat mengunjungi Vihara Bentek di Lombok Utara, Selasa (23/1).

Nurul Haramain.

Kegiatan site visit yang berlangsung berkat kerjasama PPIM UIN Jakarta dengan Nusatenggara Centre NTB, ini bertujuan memupuk silaturahim dengan penganut agama lainnya.

Di samping itu juga memperkenalkan ke para peserta keberagaman dan nilai-nilai toleransi.

Hal demikian sebagai wujud

praktik atas nilai-nilai universalitas yang dimiliki agama Islam.

Ketua II Bidang Gereja Masyarakat dan Agama GPIB Imanuel Mataram Daniel Rosang, menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan para mahasiswa peserta “youth camp” dan berharap agar keberagaman antar pemeluk agama bisa terjaga. (dys)

Fasilitas Tak Tersedia Tepat Waktu

UNBK 100 Persen di SMA/SMK Terancam Batal Mataram (Suara NTB) – Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh SMA/ SMK negeri dan swasta terancam batal. Dikarenakan belum ada kepastian jika bantuan komputer bisa siap digunakan sebelum pelaksanaan UNBK. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/1). Diakuinya, Senin (22/1) sudah memanggil Sekretaris Dinas (Sekdis) Dikbud dan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB untuk mengantisipasi kemungkinan tidak bisa belanja di e-katalog sebelum akhir Februari, karena pihak Dinas Dikbud membutuhkan komputer sebanyak 3.000 untuk kebutuhan UNBK. “Artinya komputer client

harus sudah on atau sudah uji fungsi pada minggu akhir Maret.

Dari beberapa penyedia, dikatakan kalau pertengahan Februari baru keluar Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP). Mereka berani menjamin di akhir Maret barang baru bisa sampai,” jelas Suruji.

Jika barang baru datang di akhir Maret dan belum dilakukan uji fungsi, maka akan sulit digunakan untuk UNBK. Jadwal UNBK untuk SMK sendiri akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 5 April 2018. Sementara UNBK SMA dilaksanakan pada 9 sampai dengan 12 April 2018.

Oleh karena itu, Suruji sudah menyampaikan kepada Sekdis dan Kabid SMA untuk mempertimbangkan dan mengkaji kemungkinan harus lelang melalui Unit Layanan

Pengadaan (ULP). “Kan ada lelang cepat di sana,” ujarnya.

Bantuan komputer sebanyak 3000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri, terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK. Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan sarana yang ada di SMA. Suruji menekankan, jika komputer tidak bisa datang tepat waktu, maka target 100 persen UNBK di SMA/SMK negeri dan swasta sulit tercapai. Terutama pelaksanaan UNBK di sekolah swasta. Jika di SMA/SMK negeri, Suruji memastikan pelaksanaan UNBK tetap terlaksana. “Tapi harus bisa, makanya kita cari penyedia yang bisa.

Penyedia bilang ada stok, tapi panduan lelang itu harus ada dari LKPP, itu namanya SKU. Kalau bulan Januari keluar (SKU), aman, proses bisa sampai satu bulan,” kata Suruji. (ron)

Banyak Oknum Pelajar Terlibat Kriminal

Dikbud Minta Bimbingan Guru di Sekolah Diperkuat Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim), Lalu Suandi, prihatin dengan adanya pelajar yang terlibat kasus kriminal. Pihaknya meminta supaya bimbingan guru di sekolah perlu adanya penguatan.

Termasuk diterapkan pendidikan keluarga yang dilakukan oleh wali siswa.

Sebagai kepala dinas, sangat menyayangkan adanya pelajar yang terlibat kasus kriminalitas. Padahal, saat ini pendidikan karakter sedang digalakkan dan hingga saat ini berjalan dengan baik.

Ditegaskan pengembangan pendidikan karakter selalu dipesankan kepada pihak-pihak sekolah terutama para guru, apabila saat sedang mengajar pada mata pelajaran apa saja, diminta untuk menyelipkan pendidikan tentang budi pekerti. ‘’Di sinilah, letak kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa untuk dapat membagi diri tanggung jawab terhadap pelajar ketika berada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah,’’ ujarnya menanggapi ada 10 oknum pelajar di Lotim yang ditangkap polisi, karena diduga terlibat kasus criminal, Selasa (23/1).

Sebelumnya, aparat kepolisian menangkap 10 oknum pelajar di Lotim.

Mereka diduga terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) sesuai dengan pasal 363 KUHP. Tujuh oknum pelajar ini beralamat di Kecamatan Sakra Timur. Mereka adalah, RP (17), SH (15), IM (15), dan MW (13), AI (15), AR (14), serta SA (16).

Mereka diduga melakukan aksinya pada malam hari dengan cara memanjat

terali dan mengeluarkan barang barang melalui celah terali besi. Sementara pelaku lainnya mengumpulkan barang curian ke tempat yang sudah disiapkan sebelumnya.

Pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang hasil curian, seperti sarung, tabung gas, sandal, minyak goreng dan makanan cepat saji. “Saat ini pelaku dan barang bukti tersebut sudah diamankan ke Polsek Sakra Timur dan segera kami limpahkan ke PPA Satreskrim Polres Lotim,” terang Kapolsek Sakta Timur, Ipda. Mahrum.

Selain di Sakra Timur, sejumlah pelajar juga melakukan aksi pencurian di kios Bayu Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel, identitas pelaku yakni, RS, (15), SE (15) dan RR (15) yang merupakan pelajar pada salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Aikmel.

Dijelaskan, Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. I Made Tistas, para pelaku melakukan aksinya dengan cara membobol, merusak pintu kios. Diketahui oleh saksi sekira pukul 07.00 wita Saat membuka kios dan melihat etalase rokok sudah kosong dan tersisa 6 bungkus di etalase tersebut dan korban mengecek barang-barang yang hilang berupa rokok dan kopi senilai sekitar Rp 2.500.000 dan penyemprotan wajah senilai Rp 2.500.000. korban diperkirakan menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000. Saat ini ketiga pelaku diamankan di Polsek Aikmel dan segera dilimpahkan ke unit PPA Polres Lotim untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. (yon)

DPKM Dorong Pelaksanaan PPDB SMP di Kota Mataram Sesuai Aturan Mataram (Suara NTB) – Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) mendorong Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Mataram tahun 2018 nanti sesuai dengan aturan. Jangan sampai ada sekolah yang menerima siswa melebihi daya tampung, mengakibatkan proses pembelajaran tidak maksimal.

Demikian disampaikan Ketua DPKM, H. Adnan Muchsin, dikonfirmasi Selasa (23/1). Ia menegaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, tidak boleh lagi terjadi

pelaksanaan PPDB yang tidak sesuai dengan aturan. “Masyarakat harus betul-betul paham tentang PPDB sekarang ini, jangan sampai orang tua siswa memaksakan diri agar anaknya sekolah di sekolah tertentu,” katanya.

Sesuai dengan pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ketentuan untuk Rombel di jenjang pendidikan SMP yaitu di dalam satu kelas, jumlah peserta didik paling sedikit ialah 20 dan paling banyak ialah 32 peserta didik. Sekolah

yang melanggar aturan itu sendiri akan dikenakan sanksi, seperti data PTK dan jam mengajar guru tidak bisa disinkronisasi.

Dampaknya guru tidak akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, siswa tidak akan terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN), dan sekolah tidak akan mendapatkan dana BOS. Adnan menegaskan, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram harus mengarahkan kepala sekolah untuk tidak melanggar aturan PPDB. Hal ini penting, karena kualitas pendidikan

menjadi fokus di Kota Mataram.

Pihak DPKM, kata Adnan, selalu memberikan masukan agar sekolah tidak lagi memaksakan diri menerima siswa melebihi daya tampung. Jangan sampai ruang laboratorium, perpustakaan, bahkan musala digunakan sebagai ruang kelas. “Itu sudah bertentangan, kita berupaya agar mutu pendidikan di kota mataram ini harus terus meningkat, karena barometer pendidikan itu ada di Kota Mataram,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota

Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan saat PPDB nanti diupayakan mematuhi ketentuan batasan siswa di satu sekolah.

Dengan begitu diharapkan dapat terjadi pemerataan peserta didik di setiap sekolah.

Pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada sekolah, sebagai upaya memberikan pemantapan. Terlebih lagi adanya aturan cukup ketat di Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. (ron)

Dampak Konflik Warga

Kegiatan Belajar Mengajar di SMPN 4 Mataram Sering Terganggu Konflik yang terjadi secara berkepanjangan di Lingkungan Monjok dan Lingkungan Karang Taliwang cukup mengganggu sekolah yang berada di perbatasan antara kedua lingkungan itu. Bahkan ketika konflik memuncak, pihak keamanan tidak memperbolehkan masyarakat memasuki wilayah itu. Artinya proses belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan sama sekali.

Salah satu sekolah yang berada di perbatasan Lingkungan Monjok dan Lingkungan Karang Taliwang yaitu SMPN 4 Mataram.

Kepala SMPN 4 Mataram, Drs. Jupni Amri, M.M., ditemui di ruang kerjanya Selasa (23/1) mengakui konflik itu tidak berpengaruh signifikan. Meski demikian, di saat tertentu terutama ketika konflik mulai memanas, proses pembelajaran ter-

paksa harus berhenti. Setidaknya selama satu atau dua hari.

“Di jalan masuk mendekati sekolah, sudah dihentikan oleh pihak keamanan pemerintah, supaya tidak melintasi jalan depan sekolah. Akhirnya anakanak (siswa) diarahkan untuk belajar di rumah,” katanya.

Bahkan pernah ketika sedang proses belajar mengajar, terdengar suara agak aneh yang menandakan konflik

mulai memanas. Jupni menceritakan, siswa yang belajar di lantai dua, diminta untuk turun dan belajar di selasar sekolah. Seluruh siswa diarahkan agar tidak pergi ke mana-mana. “Siswa di kelas atas (lantai dua) kami minta turun ke selasar, kami arahkan anak-anak agar tidak kemana-mana,” kata Jupni.

Jupni menyampaikan, salah satu yang disesalkannya, ketika orang tua siswa tidak memberikan izin kepada anaknya datang ke sekolah ketika konflik memanas. Dengan begitu akan menghambat proses belajar siswa. “Sedih, ketika sebagai pimpinan sekolah, sebagai guru, ada anak tidak dikasih sekolah sama orang tuanya. Apalagi mendekati try out ujian nasional dan mid semester,” katanya.

Ia mengaku sedih ketika mengetahui beberapa orang tua siswa yang menginginkan anaknya tidak datang sekolah, karena khawatir terkena dampak dari konflik itu. Kebanyakan mereka tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Pihaknya melakukan kunjungan ke siswa atau home visit agar siswa masuk sekolah.

Jupni mengajak masyarakat agar percaya kepada sekolah. Orang tua diimbaunya agar jangan terlalu khawatir, karena anak mereka terlindungi di sekolah.

“Masyarakat sebaiknya membuat sekolah menjadi rumah kedua. Kami siap bersama-sama merawat siswa. Sekolah sangat penting bagi semua, sekolah pasti dilindungi,” ujarnya.

Sebagai pendidik yang memiliki tugas untuk mendidik menjadi pegangannya. Modal itulah

yang dipegang Jupni dan rekanrekan guru di SMPN 4 Mataram agar tetap semangat ketika konflik mulai memanas lagi. Secara pribadi, Jupni mengaku tidak berusaha ingin tahu tentang konflik itu. Bahkan guru juga dilarangnya mengunggah apapun terkait konflik yang terjadi.

Selain itu, meskipun siswa berasal dari wilayah tempat tinggal yang beragam, Jupni menjamin tidak ada permusuhan di antara siswa. Perkelahian juga tidak ada.

Prestasi bisa tetap terukir di saat konflik berkepanjangan itu terjadi. Jupni menunjukkan kepada Suara NTB empat piala yang diraih siswa SMPN 4 Mataram baru-baru ini. Bahkan SMPN 4 Mataram saat Ujian Nasional 2017 lalu meraih peringkat ketiga nilai UN tertinggi

(Suara NTB/ron)

SUASANA SEKOLH - Kegiatan belajar mengajar di SMPN 4 Mataram sering terganggu akibat konflik warga. Pihak sekolah berharap konflik segera mereda dan kegiatan belajar mengajar kembali normal. di Kota Mataram. “Artinya tidak siswa melalui agama. Setiap berpengaruh signifikan. Presta- hari dilakukan Salat Zuhur bersi tetap jalan,” katanya. Jupni jamaah. Selain itu, pendidikan juga terus berupaya memperh- kesenian yang diajarkan kepaalus perangai, rasa, dan budi da para siswa. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Anggota Tim Formatur Minta SK Pengukuhan Perkemi NTB Dibatalkan Mataram (Suara NTB) Tiga pelaku olahraga yang mengatasnamakan anggota tim formatur terpilih dalam Musyawarah Persaudaraan Provinsi di (Musperprov) NTB menyatakan sikap mendesak pihak PB Perkemi segera mencabut kembali SK pengukuhan pengurus Perkemi NTB masa bakti 2018-2022. Mereka menilai SK PB. Perkemi No.002/SK-PB/I/ 2018 tertanggal 11 Januari 2018 itu cacat hukum.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Tim Formatur Musperprov Perkemi NTB, Drs. Bujir mewakili dua rekan sesama anggota Formatur, Agus Suharyan dan H. Cembun kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (23/1).

“Tim formatur ini belum bekerja sama sekali. Tiba-tiba ada muncul SK PB Perkemi terkait pengukuhan Kepengurusan

Perkemi NTB periode 20182022,” ucapnya. Munculnya SK ini, kata Bujir, akan merusak tatanan organisasi olahraga beladiri persaudaraan kempo.

Dikatakan Bujir, dia bersama dua rekannya Agus Suharyan dan H. Cembun tidak dilibatkan untuk penyusunan kepengurusan Perkemi NTB yang baru. Dan tiba-tiba telah

muncul SK PB Perkemi untuk pengukuhan pengurus Perkemi NTB periode 2018-2022.

Menurutnya, SK yang dikeluarkan PB Perkemi NTB tersebut telah disusun secara sepihak oleh anggota tim formatur lain, Awad Ibrahim. Dan dinilainya cacat hukum, karena melanggar amanat Musperprov Perkemi NTB. Untuk itu

pihaknya akan melayangkan surat permohonan pencabutan SK PB Perkemi tentang pengukuhan kepengurusan Perkemi NTB periode 2018-2022.

Sementara itu Awad Ibrahim yang dikonfirmasi Suara NTB di tempat terpisah menjelaskan bahwa penyusunan kepengurusan Perkmi NTB sudah memenuhi prosedur. Pasalnya, penyusunan kepengurusan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Formatur, Fauzan Husniadi atau ketua umum Pengprov Perkemi NTB terpilih dalam Mukerprov Perkemi NTB di Mataram belum lama ini.

Menurut Awad Ibrahim,

pembentukan kepengurusan Perkemi NTB periode 20182022 memang tidak melibatkan tiga orang anggota tim formatur itu. Alasannya karena ketiga anggota tim formatur itu, yakni Bujir, Agus Suharyan dan H. Cembun menganggap hasil Mukerprov cacat hukum atau tidak sah.

“Mereka memang tidak kita libatkan karena mengatakan bahwa hasil Mukerprov Perkemi NTB tidak sah. Sehingga oleh pengurus yang memenangi ketua terpilih, Fauzan Husniadi mendesak pembentukan pengurus,” ucapnya.

Karena ada desakan dari

enam Pengcab yang memenangi ketua terpilih, akhirnya Ketua Tim Formatur Perkemi NTB, Fauzan Husniadi membentuk kepengurusan yang baru dengan tidak melibatkan tiga orang tim formatur itu.

Dijelaskan Wahid, pembentukan kepengurusan Perkemi NTB sudah sesuai aturan dan telah mendapat pengesahan PB Perkemi. Bila ada pihak yang tidak puas diminta untuk melakukan protes ke PB Perkemi.

Ditambahkannya, keputusan pembentukan pengurus secara sepihak itu ada kaitannya dengan insiden dalam Mukerprov Perkemi NTB be-

lum lama ini. Dimana peserta Muperprov dari Perkemi perwakilan dari Kab. Dompu, Arifuddin memukul peserta dari Kab. Bima karena merasa kalah atau tidak puas.

Pihak Ibnu Salim (figur calon ketua Perkemi yang kalah di Mukerprov) tidak puas. Mereka beranggapan bahwa suara dari Kota Bima dan Kabupaten Bima ada yang membelot artinya tidak sah. Ada intimidasi yang dilakukan pihak yang kalah pada ketua umum Perkemi Kota Bima untuk menandatangani surat yang yang mereka siapkan yang mengatakan bahwa mereka mendukung Ibnu Salim. (fan)

Ainun Incar Medali Emas di India internasional.

Namun demikian Ainun tidak patah semangat. Dia mengaku siap merebut medali emas di event itu. Target medali emas di event itu cukup beralasan pasalnya dia sudah melakukan persiapan yang cukup menghadapi event itu.

Ditambahkannya, untuk bisa mewujudkan mimpi besar itu, dia mengharapkan dukungan doa dari masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB. Dengan begitu harapannya mimpi mendukang emas akan bisa tercapai.

Ditambahkannya, keikutansertaan di event itu dia tidak sendiri. Namun dia bersama delapan atlet pelatnas Indonesia. Event itu akan dijadikan ajang untuk mengevaluasi perkembangan kualitasnya setelah mengikuti Pelatnas yang cukup panjang. (fan)

Posisi Ideal Alexis Sanchez dalam Skuad Jose Mourinho Manchester Manchester United telah merampungkan kesepakatan untuk memindahkan Alexis Sanchez dari Arsenal dengan menukarkan gelandang Armenia, Henrikh Mkhitaryan, yang meninggalkan MU ke tim Gudang Peluru.

Di Arsenal, Alexis menggendong dua peran sekaligus yaitu pendobrak dari sayap kiri sekaligus penyerang yang bermain di samping striker utama Olivier Giroud atau Alexander Lacazette.

Di sisi lain, Manchester United memiliki sejumlah pemain yang menempati pos penyerang sayap, mulai dari Anthony Martial, Marcus Rashford, Juan Mata, sampai Ashley Young yang dalam dua musim terakhir lebih banyak bermain sebagai bek sayap.

Berbekal pengalaman menemani Lionel Messi di Barcelona, Alexis berkemampuan mengisi posisi menyerang di mana pun, baik sayap kiri dan kanan. Arsenal pun pernah menurunkan Alexis sebagai striker utama.

Menurut Skysports, posisi paling logis bagi Alexis dalam skema 4-2-3-1 yang diterapkan Mourinho adalah berada di sayap kiri atau tempat yang diisi Anthony Martial dan Marcus Rashford secara bergantian sepanjang musim ini.

Sayap kiri adalah posisi yang paling sering diperankan Alexis sepanjang karirnya. Saat mengisi posisi itu, Alexis akan menarik bek tengah ke samping untuk membuka ruang bagi striker utama, maupun mengeksekusi sendiri peluang yang ia dapatkan.

Alexis yang mendulang 24 gol bersama Arsenal pada musim lalu, akan memberikan Mourinho alternatif apabila Romelu Lukaku atau Zlatan Ibrahimovic mengalami kebuntuan, karena mampu berperan sebagai striker utama dan sekaligus penyerang di belakang striker.

Strategi Bertahan Mourinho Mourinho menerapkan strategi bervariasi saat menukangi Manchester United, tergantung lawan yang dihadapi. Kendati demikian, bermain bertahan adalah taktik yang paling sering diterapkan Mourinho dengan mengandalkan serangan balik untuk mematikan lawan.

Masalahnya adalah, Alexis bukan pemain berkarakter bertahan seperti striker-striker MU lainnya, Ibrahimovic dan Lukaku, yang mau diperintah turun ke kotak penalti untuk ikut menjadi penghalang dalam situasi bola mati seperti sepak pojok atau tendangan bebas lawan.

Namun, Mourinho bisa memanfaatkan kecepatan berlari Alexis saat melancarkan serangan balik, penyelesaian akhir pemain timnas Chile itu pun sudah teruji di klub sebelumnya. Pemain bernomor 7 itu diklaim memiliki mental juara seperti Mourinho.

Membantu Lukaku Kemampuan mencetak gol dan kecepatan adalah faktor utama yang bikin Mourinho tertarik kepada Alexis. Namun kemampuan Alexis untuk melayani striker lain juga menjadi nilai tambah bagi skuad Manchester Merah.

Kehadiran Alexis bukanlah ancaman bagi striker Belgia, Romelu Lukaku, yang mencetak 11 gol dalam 10 pertandingan pertamanya setelah ditransfer dari Everton.

Apabila dimainkan bersama-sama, Alexis diyakini mampu memberikan ruang dan umpan untuk Lukaku yang torehan golnya mulai tersendat dalam beberapa laga belakangan.

Pemain Chile itu telah menciptakan 183 peluang dalam permainan terbuka selama tiga musim terakhir. Hanya Mesut Ozil dan gelandang Tottenham Christian Eriksen yang telah menciptakan lebih banyak peluang dari Alexis, menurut statistik Opta.

Nomor Legendaris Alexis Sanchez, telah dipercaya untuk memakai seragam keramat nan ikonik, Nomor 7. Nomor ini adalah nomor yang pernah dipakai oleh sejumlah pemain legendaris yang memiliki nama besar di Manchester United. Dan mengenai hal ini Sanchez senang menangkap visi masa lalu United dari jersey barunya itu.

“Saat mereka bilang pada saya bahwa Cristiano (Ronaldo), (Eric) Cantona, David Beckham semuanya mengenakan nomor ini, saya hanya bisa berpikir bahwa nomor tujuh ini melekatkan impian di kepala Anda mengenai hasrat mengangkat trofi Liga Champions dan menjuarai Liga Premier,” sambung dia dalam laman Goal.com.

“Jadi ya, saya sedang mewujudkan impian dan saya berharap bisa mempersembahkan hal terbaik saya dan memenangkan banyak trofi di klub ini.” Sanchez lalu berharap bisa menghadirkan atmosfer kekeluargaan di ruang ganti pemain seperti dia rasakan selama di Barcelona, selain bertekad mengantarkan lagi ke MU ke tangga kesuksesan. (ant/bali post)

KECEWA - Virgil van Dijk (ketiga dari kanan) tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya akibat kesalahannya yang berujung gol tunggal kemenangan Swansea City atas Liverpool, Selasa dini hari kemarin.

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Atlet tinju andalan NTB, Ainun Azizah memasang target tinggi di Kejuaraan Internasional Tinju Terbuka di India, 26 Januari 2018. Atlet Pelatnas Indonesia itu bertekad mengincar medali emas di event internasional itu.

“Target saya tentu yang terbaik. Mohon dukungan Doanya semua agar saya bisa meraih medali emas,” ucap Ainun Azizah ketika dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (23/1).

Ainun Azizah yang merupakan petinju terbaik wanita di Kejurnas Satlrung Tinju Emas tahun 2017 itu menjelaskan bahwa dia akan turun di kelas 51 Kilogram putri di event itu.

Baginya event itu akan menjadi event terberat yang akan diikutinya karena melibatkan petinju-petinju terbaik level

Klopp Frustasi dengan Kekalahan Liverpool London Penampilan buruk Liverpool di babak pertama saat melawan tim juru kunci Liga Inggris Swansea City membuat manajer Juergen Klopp marah dan frustrasi ketika mereka kalah 01 di Stadion Liberty pada Selasa dini hari kemarin.

Klopp mengkritik para pemainnya karena tidak disiplin pada posisi-posisi mereka pada babak pertama, membuat Swansea dapat mencetak gol melalui pemain bertahan Alfie Mawson lima menit sebelum turun minum setelah sapuan buruk dari bek termahal klub Virgil van Dijk.

“Kami kalah pada permainan di babak pertama, bukan hanya karena

kami kemasukan gol. Namun kami tidak mempertahankan posisi yang kami inginkan. Kami ingin melakukannya dengan berbeda, namun hal itu tidak berjalan lancar,” kata pria Jerman ini kepada Sky Sports.

“Kami frustrasi, tentu saja, dan saya frustrasi dan marah. Itu karena hal ini tidak diperlukan, apa yang kami lakukan hari ini,” tambahnya setelah timnya yang menghuni peringkat keempat gagal untuk memperbesar selisih dua gol atas Tottenham Hotspur pada persaingan untuk memperebutkan zona Liga Champions.

Liverpool, yang tidak terkalahkan dalam 18 pertandingan di semua kompetisi, memulai laju empat ke-

menangan beruntun di liga dengan menghancurkan “The Swans” dengan skor 5-0 pada 26 Desember, namun rentetan ini berakhir setelah penampilan pertahanan tuan rumah yang gemilang yang memerlukan kerja keras dan sedikit keberuntungan.

“Kami tidak bisa mendapatkan kembali poin-poin itu. Para pemain melakukannya dengan benar-benar baik pada beberapa pekan terakhir, namun hal itu tidak membantu kami malam ini. Ini masih terasa benarbenar buruk, dan ini terasa buruk,” tambah pria Jerman ini.

Pasukan Klopp mendominasi penguasaan bola namun dengan Swansea

Lombok Marathon akan Libatkan 5.000 Peserta

Pindah ke Arsenal, Mimpi Mkhitaryan Terwujud London Pemain baru Arsenal, Henrik Mkhitaryan, menggambarkan kepindahannya ke Stadion Emirates sebagai mimpi yang terwujud. Pemain 29 tahun itu berseragam The Gunners dalam kesepakatan tiga setengah tahun dalam kesepakatan pertukaran untuk Alexis Sanchez yang pindah dari Arsenal ke Manchester United.

Pemain internasional Armenia itu pindah ke Old Trafford dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer 26,3 juta pound pada Juli 2016. Sejak kedatangannya, ia telah mencetak 13 gol dalam 63 penampilan untuk United.

“Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan karena saya selalu bermimpi bermain untuk Arsenal,” kata Mkhitaryan dalam situs resmi Arsenal, Senin (22/1) waktu setempat.

“Saya sangat senang bisa menyelesaikan kesepakatan ini dan saya sangat senang berada di sini,” katanya.

“Sekarang karena saya sudah di sini, saya akan melakukan yang terbaik bagi klub untuk menciptakan sejarah.”

Karir Mkhitaryan tidak begitu mulus saat 18 bulan merumput di Old Trafford, mengawalinya dengan lamban untuk beradaptasi di klub sebelum menjadi bagian rencana Mourinho pada musim lalu.

Dia mencetak gol di final Liga Europa melawan Ajax, membantu United kembali ke Liga Champions, dan

yang mengandalkan banyak pemain untuk bertahan, tim tamu kesulitan untuk membuka jalan.

Penyerang Liverpool Roberto Firmino nyaris menyamakan kedudukan sebelum peluit panjang berbunyi, namun tandukannya melewati tiang gawang, dan tembakan Adam Lallana untuk memanfaatkan bola pantul kemudian terdefleksi dan melebar.

“Peluang terbaik kami kurang-lebih adalah pada detik terakhir, saya tidak tahu bagaimana hal itu dapat terjadi, bagaimana bola tidak masuk.

Satu poin tentu saja akan bagus, namun itu bukan yang kami inginkan sebelum pertandingan,” kata Klopp, dilaporkan Reuters. (ant/bali post)

memulai musim ini dengan cukup baik sebelum menjadi bagian dalam pertukaran pemain antara United dan Arsenal.

“Henrikh adalah pemain yang sangat lengkap, dia menciptakan peluang, dia bertahan dengan bagus, dia bisa mengatasi jarak dan dia juga sangat berkomitmen, saya harus mengatakan dia pemain yang memiliki semuanya,” kata Wenger.

Mkhitaryan akan bermain dalam pertandingan Liga Inggris saat Arsenal melawan Swansea pada 30 Januari, demikian menurut siaran Skysports. (ant/bali post)

Henrik Mkhitaryan (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Panitia Lombok Marathon 2018 menggelar rapat pemantapan persiapan Lombok Marathon di Kantor PT. Daerah Maju Bersaing (DMB), Selasa (23/1). Panitia menargetkan event lomba lari sport tourism yang akan di gelar di Mataram tanggal 28 Maret itu diikuti 5.000 peserta dari 18 Negara.

“Kita menargetkan lima ribu peserta di Lombok Marathon tahun ini,” ucap Panitia Pertandingan Lombok Marathon, H. Suhaimi usai rapat.

Sementara itu Ketua Panitia Lombok Marathon 2017, Wibowo Budi Santoso mengingatkan kembali bahwa Lombok Marathon akan di gelar 28 Januari 2018. Para peserta Lombok Marathon akan mengambil star di Kawasan Wisata Senggigi Lobar untuk full marathon dan half marathon.

Kemudian untuk 10 K dan 5 mengambil star di Kota Tua Ampenan Mataram dan finis depan Kantor Gubernur NTB. Seperti diberikan sebelumnya, Lombok Marathon ini sedianya akan dilaksanakan 3 Desember 2017 lalu. Namun panitia terpaksa harus menunda, karena erupsi Gunung Agung Bali yang merembes pada ditutupnya beberapa bandara di Indonesia termasuk Bandara Internasional Lombok dan kondisi itu menghambat kedatangan para peserta.

Disebutkan Wibowo, hingga saat ini sudah terdaftar 18 negara yang siap mengirim para pelari marathonnya. Diantaranya Malaysia, Kenya, Thailand, Amerika Serikat, Portugal, Prancis, Jerman, Swedia, Timur Leste, United Kingdom, Jepang, Philipina, Brazil, Australia, Italia, Hongkong, Singapura dan Indonesia.

“Ada 18 negara yang sudah memastikan diri mengirim pelarinya, termasuk pelari dari dalam negeri. Beberapa negara lainnya akan menyusul mendaftar. Panitia sendiri mentargetkan 5000 peserta meramaikan Lombok Marathon kedua ini,” jelas Wibowo yang didampingi Ketua PASI NTB, H Suhaimi.

Sebagai perbandingan, tahun 2016 lalu, Lombok Marathon diikuti oleh 2.800 pelari. Mereka datang dari 20 negara. Tahun lalu, Lombok Marathon menyediakan hadiah sampai Rp 500 juta. Hadiah-hadiah itu diperebutkan dari nomor-nomor seperti full marathon, half marathon, ekiden (tim empat pelari secara estafet) dan nomornomor hiburan 10 dan 5 kilometer.

Lombok Marathon dihajatkan sebagai kegiatan tahunan yang diinisiasi dunia lari, dimana lomba yang lintasan larinya dipastikan rute-rute yang menyajikan pemandangan menarik bagi para peserta. Lombok Marathon sudah disertifikasi oleh IAAF (International Association of Athletics Federations) dan AIMS (Association of International Marathons and Road Races). (fan)

SUARA NTB Pemanfaatan Lahan di Jalur BIL DPO Pelaku Pencurian Diringkus Polisi

Halaman 12

Rabu, 24 Januari 2018

Telah Sesuai Kajian Teknis

Giri Menang (Suara NTB) – Pengesahan Rencana detail tata ruang (RDTR) yang diusulkan sejak beberapa tahun lalu lagi-lagi molor dari target akhir tahun 2017.

Molornya pengesahan Raperda RDTR ini disebabkan ada beberapa kajian yang kurang sehingga perlu dilengkapi oleh pemda. Terkait ruang abu-abu yang dimanfaatkan untuk membangun perumahan seperti di jalur BIL telah mengacu pedoman dari hasil kajian teknis SKPD terkait.

Hasil analisis teknis SPKD ini dibolehkan, sehingga tidak ada pelanggaran dalam pemanfaatan ruang seperti dituduhkan kalangan Dewan. Demikian ditegaskan Kepala Bappeda Dr. H Baehaqi membantah tudingan kalangan Dewan terkait leletnya pengesahan Raperda RDTR yang rawan dimainkan oknum.

Menurutnya, terkait RDTR pihaknya sudah melakukan pemaparan di kementerian PU-PR, di mana di Kementerian bukan hanyamengurusRDTRdariLobarsaja, namun se-Indonesia. Tidak hanya

RDTR,termasukRTRWjugaharus mendapatkan persetujuan substantif dari Kementerian PUPR. Ataspanjangnyaprosesini,pihaknya pun mengusulkan agar bagaimana RDTR menjadi kewenangan Gubernur, supaya tidak bolak - balik Jakarta. Sedangkan untuk RTRWmenjadikewenanganpusat.

Pihaknya sendiri sudah mengusulkan penetapan RDTR ke pemprov, pihak pemprov sendiri sudah menyampaikan ke pusat.

“RDTRKotaGerungkansudahtinggal upayakan kemarin (tahun lalu) namun karena ada beberapa yang belum menurut hasil evaluasi provinsi, terdapat beberapa kajian yang harus diselesaikan dari PU dan Pertanian, namun kita percepat tahun ini,”tegas Baehaqi.

Ditanya kesan lambannya RDTR disebabkan ada oknum yang bermain memanfaatkan ruang abu-abu, sehingga dibolehkan membangun seperti di jalur BIL, Baehaqi membantah. Terkait ruang abu-abu yang dimaksud memang disebabkan belum ada RDTR sehingga ada RTRW

sebagai acuan umum. RTRW ini nantinya diturunkan menjadi RDTR untuk per kecamatan.

Bagaimana dengan wilayahwilayah yang delenasinya belum jelas (belum diatur), ada pedoman Per-UU supaya ada kajian teknis dulu dari SKPD terkait. Seperti Dinas Pertanian kaitan dengan lahan pertanian, kajian PU-TR menyangkut irigasi teknis, termasuk BPBD jika lokasi tersebut rawan bencana.

SKPD ini yang melakukan kajian, analisis sebelum diputuskan boleh - tidaknya. “Dan itu dibolehkan dari hasil kajian teknis SKPD, lantas mana maksudnya yang abu-abu, kalau ruang belum diatur, ya diatur supaya jadi boleh,” jelasnya. Mengacu RTRW Lobar, lanjut Baehaqi, pembangunan perumahan skala sedang dan skala kecil di kecamatan Kediri, tidak ada delenasi yang menyatakan di kecamatan lain. Sehingga pembangunan di jalur BIL II pun dibolehkan sebab tidak masuk RTRW kota Gerung. (her)

Dianggap Tebar Kebencian

Zul-Khair Tempuh Langkah Hukum Giri Menang (suara NTB) – Duet H.M. Izzul Islam dan TGH Khudary Ibrahim menempuh langkah hukum menyikapi beredarnya selebaran yang berisi kampanye hitam yang dianggap memfitnah bakal calon bupati H.M. Izzul Islam. Namun demikian ia telah mengumpulkan segenap pendukung fanatiknya agar menahan diri, tidak melakukan reaksi berlebihan.

“Kami sudah laporkan itu (selebaran berisi kampanye hitam) ke Polres dan Panwaslu,” tegas H.M. Izzul Islam, Selasa (23/ 1) di kediamannya. Pihaknya tidak agresif menyikapi kasus ini, bahkan ia sudah mengumpulkan ratusan pendukungnya di wilayah Batulayar-Gunungsari untuk memberi imbauan agar tidak melakukan reaksi berlebihan. Ia meminta pendukungnya tidak mencari atau menuduh pihak lain terkait persoalan ini.

Menurutnya biasanya selebaran semacam ini, jika menggunakan tim survei pasti yang diminta terkait isu-isu untuk disebarluaskan. Padahal menurutnya penebar isu ini sendiri bisa dikenakan penebar kebencian.

Sehingga diakui, hanya Zul-Khair tidak menggunakan tim konsultan dan survei, sebab adanya permintaan isu-isu semacam ini.

Selebaran ini diakuinya rawan, sebab imbauan khusus bagi

(Suara NTB/ist)

BICARA – Bakal calon Bupati H.M. Izzul Islam bicara dengan TGH Khudary mengenai selebaran yang berisi kampanye hitam. masyarakat di wilayah Gunungsari-Batulayar. Sementara di wilayah ini terdapat dua calon yang maju. Sehingga jika ditanggapi reaktif, maka bisa terjadi keributan. “Walau hati ini sudah panas, tapi kami redam sebab yang disebut bagi masyarakat di Gunungsari-Batulayar,”ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Suhardi menyatakan sejauh ini belum dilakukan penetapan paslon. Penetapan paslon bakal dilakukan tanggal 12 Februari. Terkait kejadian kampanye hitam yang menyerang salah satu paslon, menurutnya ada mekanismenya. Kalau kampanye hitam itu fitnah, tentunya ranah kepolisian untuk menindak.

Terkait apakah ada konsekuensi terhadap bakal paslon yang terbukti melakukan kampanye hitam, jika itu dilakukan setelah penetapan paslon maka

bentuk pelanggaran yang bisa dilaporkan karena masuk pidana pemilu. Bisa dilaporkan ke Panwaslu, karena nanti di Panwaslu ada Tim Gakkumdu yang nanti bisa mengkaji apakah itu termasuk pelanggaran administrasi, pidana atau kode etik. ‘’Bisa dianulir kalau ada paslon yang terbukti melakukan kampanye hitam,’’ tegasnya. Pihaknya menyarankan agar kampanye hitam ini dilaporkan saja ke aparat berwajib.

Pihaknya selaku penyelenggara berharap sebaiknya kampanye bukan kampanye hitam namun adu program, gagasan dan ide sebab pilkada ini akan melahirkan pemimpin daerah.

Menurutnya jika kampanye hitam dilakukan maka demokrasi di Lobar dinilai mundur. (her)

RUPA-RUPA

Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Polres Lotim berhasil menangkap satu orang tersangka pelaku Curas dan Curat. Suartim alias Amaq Pia (45), warga Dasan Bara, Desa Ketangga, Kecamatan Suwela itu merupakanorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebelumnya. Tersangka diduga sudah beraksi di tiga TKP di Dasan Koak Desa Mekar Sari Kecamatan Suwela dan dua TKP lainnya di wilayah Kecamatan Sukamulia.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku bersama tiga orang temannya pada malam hari di toko

HP dengan cara para pelaku merusak pintu belakang toko dan mengambil dua unit Laptop, enam buah telepon seluler, uang tunai sebanyak Rp. 1.770.000 serta sejumlah barang bukti lainnya. Kemudian sebagian barang hasil curian tersebut dijual oleh pelaku kepada orang lain dan sebagian lainnya disimpan.

Kapolres Lotim, AKBP M. Eka Fathurrahman menerangkan, pelaku ditangkap di rumahnya yang berada di Dasan Bara Desa Ketangga Kecamatan Suwela. Penangkapan tanpa adanya perlawanan dari pelaku. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN – Tersangka pelaku Amaq Pia saat diamankan di Mapolres Lotim, Selasa (23/1). bukti, berupa satu unit HP serta di Polres Lotim untuk dilakukan beberapa uang tunai hasil curi- pengembangan dan proses huan. Saat ini pelaku diamankan kum lebih lanjut. (yon)

Indikator Pengentasan Kemiskinan Belum Mencapai Target Giri Menang (suara NTB) – Dari 35 indikator kinerja utama dalam RPJMD 2009-2015 telah mampu dicapai sekitar 85 persen. Terdapat empat indikator lagi yang belum tercapai. Dua indikator yang paling strategis, yakni menyangkut penurunan kemiskinan dan rata-rata lama sekolah. Di samping, dua indikator lain menyangkut kualitas jalan dan moda transportasi.

Sekda Lombok Barat (Lobar), H.M. Taufiq, Selasa (23/ 1) menekankan kepada jajaran OPD jangan terlalu banyak membuat usulan program, sebab tidak ada artinya jika tak mencukupi anggaran dan tujuannya tidak jelas terhadap indikator RPJMD. “Program SKPD harus fokus pada indikator yang belum tercapai, seper-

ti penurunan kemiskinan dan rata-rata lama sekolah,” ujarnya. SKPD disarankan agar membuat program sederhana namun menukik ke sasaran yang diinginkan.

Pemda sudah mengevaluasi RPJMD 2015-2019, selanjutnya pemda akan menyusun RPJMD 2019-2024. Ia mengharapkan agar RPJMD ditetapkan setelah bupati dilantik. ‘’Tapi kalau bisa pak kepala Bappeda tidak usah menunggu itu, lebih cepat lebih baik. Misalnya 2019 kita sudah susun RPJMD 2019-2024,” tukasnya.

Sekda menekankan, RPJMD yang disusun harus bisa diraih sebab jangan sampai bermimpi di siang bolong, termasuk target pendapatan 2024. Saat ini pendapatan Rp 1,7 triliun, mungkinkah,

kata Sekda, pendapatan bisa dicapai Rp 3,5 triliun pada tahun 2024 yang di-break down pada tahun 2019,2020,2021 dan 2022 hingga 2023-2024. Ia menambahkan indikator yang terlalu melambung akan merepotkan jajaran SKPD sendiri karena itu perlu menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan indokator yang menjadi standar penilaian bupati nantinya. Ia juga menekankan keterlibatan seluruh stakeholder dalam penyusunan RPJMD. “Tingkat keprofesionalitas kita, ditentukan pada saat penyusunan ini, karena itu kepala dinas tidak bisa serahkan ke Kabid atau Kabid serahkan ke perencanaan, semua adaah tanggung jawab kita,”tegasnya.

Sementara itu, kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi

menyatakan dari 35 indikator tercapai 85 persen sisanya empat indikator belum tercapai termasuk yang strategis seperti penurunankemisinan dan rata-rata lama sekolah.

“Dua indikator strategis ini kita fokus capai pada tahun 20182019,” jelasnya. Karena itu, perencanaan kedepan fokus kedepan terhadap dua indikator yang strategis tersebut, namun bukan berarti penganggaran numpuk di sektor ini, sebab pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui pembangunan jalan, infrastruktur perdagangan, pendidikan dan kesehatan juga bagian pengentasan kemiskinan. Di samping mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih baik supaya upah bisa lebih bagus. (her)

SALON

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

SALON

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/ 082147428836

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIBUTUHKAN MARKETING HOTEL & RESTO ,HRD,WAIER,ADMIN GUDANG MIN.2TH BEKERJA CV. EMAIL KE reservasi@centralsenggigi.com HUB. 081907401442/0817588298

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 24 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Halaman 14

Bisnis ’’Zaman Now’’dan Penguatan Kapasitas Ekonomi

Kalah Saing dengan ’’Art Shop’’

EPERTI yang kita tahu dan rasakan, perubahan hidup di segala aspek senantiasa menyapa kita. Revolusi industri telah berlalu, revolusi teknologi informasi (IT) kini menuju fase maturity. Sehingga ke depan, bisnis tanpa IT akan tersingkir dengan sendirinya. Bisnis apa-pun itu, baik dalam aspek produksi besar, kecil, UMKM, ritel, perbankan dan jasa-jasa lain perlu terintegrasi dengan teknologi informasi.

Bicara ekonomi, baik skala individu (mikro) sampai skala agregasi (makro) tidak lepas dari sentuhan sekaligus intimidasi teknologi serta sentuhan jaman. Silih berganti bisnis keluar masuk di ruang belanja.

Hal ini membuktikan bahwa di setiap jaman ada jenis bisnisnya dan setiap bisnis tertentu ada jamannya.

Tulisan ini mencoba menerawang bentuk-bentuk bisnis kekinian (zaman now) sekaligus mengeksplorasi bagaimana karateristik perilaku bisnis suatu daerah sehingga daerah itu mampu keluar dari kemiskinan secara akumulatif.

DUNIA pariwisata NTB mendulang sukses. Cerita memesonanya destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa sudah sampai ke mana-mana. Sekarang siapa yang tak kenal Lombok. Apalagi dengan predikat wisata halal yang disandang oleh daerah ini, menjadi nilai plus bagi pariwisata NTB pada umumnya dan Pulau Lombok khususnya.

Banyak kalangan berpendapat bahwa suksesnya pariwisata di suatu daerah akan membawa dampak ikutan bagi sektor lainnya. Seperti perhotelan, kuliner dan jasa transportasi. Namun, pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Di Pulau Lombok misalnya, pariwisata yang diharapan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat, justru menunjukkan fakta yang kadang berkebalikan.

Hal inilah yang dialami oleh sejumlah pasar seni yang ada di Pulau Lombok. Meski kunjungan wisatawan di atas kertas mencapai jutaan orang, namun belum mampu membuat transaksi di pasar seni menunjukkan greget yang signifikan. Pelaku pasar seni justru lebih sering terlihat ‘’merana’’ ketimbang melayani pembeli yang notabene adalah wisatawan asing maupun wisatawan nusantara.

Apa yang salah? Mengapa fenomena pasar seni justru sepi pembeli. Padahal, pasar seni di Pulau Lombok jumlahnya dapat dihitung jari. Jika dicermati, masyarakat yang akrab dengan dunia pariwisata justru lebih peka menangkap peluang. Ini terlihat dari maraknya usaha ‘’art shop’’ milik masyarakat. Art shop menawarkan barang-barang seni yang tidak kalah menariknya dengan yang dijual di pasar seni.

Adapun keunggulan art shop dibandingkan pasar seni adalah, memiliki lokasi yang strategis sehingga memudahkan wisatawan yang hendak berbelanja barang seni. Art shop juga kerap melakukan promosi melalui berbagai media. Seperti brosur, maupun membuka website sendiri. Hal inilah yang nampaknya sulit ditiru oleh pengelola pasar seni.

Seperti diketahui, di Pulau Lombok tepatnya di Kota Mataram dan juga Kabupaten Lombok Barat sedikitnya ada tiga pasar seni. Masing-masing Pasar seni Sayang-Sayang, Pasar seni Senggigi, dan Pasar Seni Sesela, Gunungsari. Bahkan, Pasar Seni Sesela kondisinya digambarnya hanya menunggu waktu untuk mati. Jika tidak ada inovasi dari pemerintah daerah masing-masing bukan tidak mungkin dua pasar seni lainnya bisa menyusul nasib pasar seni Sesela Gunungsari.

Kalaupun pasar seni yang dibangun pemerintah daerah lokasinya kurang strategis, paling tidak ada upaya-upaya promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan pasar seni itu kepada wisatawan. Dalam rangka mempromosikan keberadaan pasar seni, pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti travel, pemandu wisatawan dan lain sebagainya. Kalaupun harus bersaing dengan art shop yang bermunculan di sana sini, posisi pasar seni jangan kalah saing.

Pasar seni harus menjadi tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh wisatawan. Oleh karena itu, para perajin barang-barang seni juga harus lebih kreatif lagi dalam menciptakan benda-benda seni yang ditawarkan di pasar seni. Bila perlu dalam setiap event pariwisata baik di dalam daerah maupun di luar daerah diselipkan promosi terkait pasar seni yang ada di NTB. (*)

Intensifikasi Produk Bisnis “jaman now” tidak berarti meninggalkan produk lama, tetapi mencoba melakukan improvisasi berdasar selera kekinian. Bahkan produk lama itu, menjadi inspirasi untuk sebuah inovasi baru. Seperti John M Keynes terinspirasi dari pemikiran ekonomi klasik Adam Smith. Beberapa produk itu misalnya kopi. Jaman dulu kopi diminum begitu saja, paling hebat ditambah susu menjadi kopi susu. Jaman now, kopi dirancang sedemikian rupa dan menjadi gaya hidup yang ditawarkan kafe-kafe. Kedai kopi bermunculan, produk komplementer-pun kemudian tercipta dimana kopi dinikmati dengan aneka donat atau kue-kue lain, es krim dan yang lainnya. Sehingga sekedar masuk kedai kopi kemungkinan harus mengeluarkan uang lebih dari 50 sampai 100 ribu untuk satu orang.

Siapa yang tidak kenal panganan “ndeso” singkong? Pangan yang kaya karbohidrat ini disulap menjadi aneka rasa, seperti singkong

Oleh : Dr. M.Firmansyah (Dosen FEB Unram dan Ketua Komisi Ekonomi DRD NTB) keju, barbeqiu, rasa ayam dan kreasi lainnya. Saya pernah bertanya pada anak kecil akan apa yang tengah dimakannya, jawabnya telatela, yang sebenarnya itu adalah singkong juga. Saya khawatir anak “zaman now” tidak kenal singkong, yang dikenal hanya tela-tela.

Demikian pula dengan pisang, kini telah dipermak dengan berbagai aneka jenis. Saya pernah memesan pisang goreng di sebuah restoran hotel di Mataram, pisang goreng itu dikreasikan dengan es krim di atasnya, dan sensasi lezatnya sungguh menggoda.

Saya sangat berharap produkproduk ndeso naik kelas di “zaman now”. Sehingga petani kita dapat menikmati nilai tambah yang tinggi.

Petani jagung, ubi, pisang gembira karenanya. Mudah-mudahan generasi “zaman now” juga memviralkan produk-produk dari buah sehingga booming. Kita punya rambutan, pepaya, manggis dan durian, salak dan lain-lain, tinggal bagaimana cara mengolahnya. Fakultas Teknologi Pertanian perlu turun tangan melakukan riset-riset akan pengolahan produk pertanian tersebut. Terus sosialisasikan sehingga menjadi gaya hidup anak-anak “zaman now”.

Kehadiran kafe-kafe kelas dunia seperti Starbuck, JCO, MAXX dan lain-lain di Mataram telah menginspirasi beberapa kalangan mengikuti hal yang sama. Kedaikedai kopi seperti menemukan momentumnya saat ini. Kafe menjadi gaya hidup, tinggal bagaimana memastikan bahwa produk yang dijual kafe bukan produk pabrikan di luar daerah. Di samping itu, berbagai barber shop(bahasa jaman now, red) yang hampir semuanya dikelola anak-anak muda juga semakin ramai. Mereka bersaing dalam pelayanan dan kenyamanan.

Dari aspek lain, Gojek dan sejenisnya telah memaksa uang masyarakat yang seharusnya parkir dibank atau didompet untuk tetap berputar kencang. Ketika matahari

sangatterik, dan kita malas masak dan malaskeluar rumah, maka Gojek Food menjadi andalan. Uangyang harusnya parkir, akhirnya mau tidak mau terbang juga. Bahkan sebagian masyarakat telah terbiasa memesan makan secara online ketika ada tambahan rejeki.

Skala Usaha dan Kemiskinan Saya ingin katakan satu hal tentang kemiskinan, bahwa semakin banyak ruang-ruang bisnis yang ada di sebuah daerah atau kawasan maka semakin kecil kemiskinan.

Kita dapat menghitungnya, sebutkan semua jenis bisnis di daerah yang sudah dilakoni orang. Baik bisnis sangat kecil seperti jualan pisang goreng, jasa-jasa sampai industri manufakturnya. Semakin banyak yang sudah dilakoni semakin kecil kemiskinannya.

Kemiskinan di Indonesia yang paling kecil itu adalah di Pulau Jawa. Coba tengok, kemungkinan ruang usaha masyarakatnya jauh lebih banyak ketimbang daerah miskin di Indonesia. Saya pernah merasa aneh, ada bapak-bapak teriak-teriak, “timbang, timbang, timbang, pak” ketika berkunjung ke Jawa. Ternyata bapak ini menerima jasa timbang berat badan sekaligus tensi darah. Ada juga bapak-bapak yang jual kopi keliling pasar yang konon katanya mampu beli rumah dari usahanya ini. Biasanya orang Jawa sukses meniti bisnis tidak saja di kampungnya, namun juga di luar daerahnya.

Bila dilihat dari usaha-usaha di atas, maka modal finansial tidak seberapa dan tidak butuh pelatihan.

Namun kenapa begitu sulit dilakoni? Sebagian karena faktor gengsi.

Gengsi berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin sedikit ruang baginya untuk bekerja. Kenapa demikian, gengsi telah memagari sebagian ruang itu.

Itu terjadi pada sebagian masyarakat kita.

Coba sekali kali kita hitung berapa persen masyarakat lokal buka usaha pemandian mobil dan motor, jual emas dan mutiara, tambal ban, jualan bakso, soto, siomai, batagor, rawon, sate, ikan bakar, kue pasar dan bandeng presto dan sejenisnya.

Jualan gudek, bakpia, dodol dan toko-toko kue. Berapa persen yang buka cafe kopi, aneka minuman racikan, ritel, tukang pijat profesional, kursus-kursus bahasa, barber shop, tukang reparasi handphone dan sejenisnya. Tukang cuci pakaian, sablon baju, jual batik khas dan seterusnya. Setelah ketemu, identifikasi mana yang belum sama sekali terisi, belum banyak terisi dan bagaimana improvisasinya. Saya kira generasi “zaman now” akan mengisi segera ruang-ruang kosong itu dengan catatan perlu ditanggalkan rasa gengsi itu.

Pasar seni menunggu ‘’mati’’ Peran instansi terkait dipertanyakan

*** Baru dibangun, tanggul di Dasan Agung jebol Kualitas proyek diragukan

***

Fokus pada Indikator RPJMD Belum Capai Target

Bappeda Lobar Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Penyusunan RKPD 2019 Giri Menang (suara NTB) Menindaklanjuti pelaksanaan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD. Serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Pemda Lombok Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik untuk rancangan awal penyusunan RKPD tahun 2019. Nantinya RKPD ini sebagai cikal bakal KUA-PPAS dan APBD 2019.

Fokus pada penyusunan RKPD kali ini pada indikator RPJMD yang belum tercapai khususnya kemiskinan dan rata-rata lama sekolah.

Forum konsultasi publik yang dibuka langsung Sekda HM Taufiq mewakili Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid, dihadiri oleh Kepala Bappeda Dr. H Baehaqi, segenap jajaran SKPD, para camat, kades, para tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama serta perwakilan LSM. Hadir pula unsur pimpinan DPRD dan ketua komisi serta anggota di lembaga legislatif. Pihak perbankan juga turut hadir seperti Bank BRI Cabang Gerung, BPR serta perbankan lain.

Kepala Bappeda menyampaikan untuk RKPD 2019 mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2018, sehing-

H. Fauzan Khalid

(Suara NTB/her)

H. Baehaqi ga diadakan forum konsultasi publik dimana sebelumnya jika mengacu Permendagri nomor 54 tahun 2010 tidak ada kegiatan semacam ini. ‘’Mengacu Permendagri nomor 86 tahun 2017, harus diadakan forum konsultasi publik tentang rancangan awal RKPD,’’jelas Baehaqi.

Kenapa diadakan forum ini? Katanya, kegiatan ini dalam rangka mendapatkan masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM kepada kepala SKPD selaku pemangku kebijakan.

Supaya RKPD 2019 yang disusun mengacu Permendagri bisa menjadi lebih sempurna sehingga indikator kinerja terutama terkait indikator kin-

erja utama yang belum tercapai seperti pengentasan kemiskinan dan rata-rata lama sekolah bisa fokus untuk dicapai. Kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab tujuan dari kegiatan ini berupa kesepakatan antara pemangku kebijakan tentang indikator kinerja yang akan ditetapkan untuk RKPD tahun 2019 sebagai cikal bakal KUA-PPAS dan APBD 2019 nanti.

Sehingga ditekankan dalam penganggaran ada harmonisasi, sinkronisasi dan elaborasi dengan kinerja SKPD dan tujuan yang dicapai dalam hal ini indikator yang telah ditetapkan. ‘’2019 kita akan fokus pada penurunan kemiskinan dan ratarata lama sekolah. Tapi bukan berarti anggaran harus numpuk di situ. Sebab pengentasan kemiskinan tentu harus mendongkrak pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas,’’ jelasnya.

Sebab dengan itu nanti penyerapan tenaga kerja lebih banyak dan upah juga lebih baik. Jka melihat RPJMD 2009-2015 empat indikator belum tercapai, sehingga target Pemda tercapai di tahun ketiga ini 85 persen. Tinggal 15 persen yakni antara lain yang strategis menyangkut dua indikator tersebut. Di samping moda transportasi dan kualitas jalan. ‘’15 persen ini akan diselesaikan tahun

(Suara NTB/her)

Forum konsultasi publik yang digelar Bappeda Lobar.

(Suara NTB/her)

Peserta antusias mengikuti forum konsultasi publik

(Suara NTB/her)

H.M. Taufiq 2019,”jelas Baehaqi.

Ia menambahkan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial belaka. Namun forum konsultasi ini bisa menyerap masukan penyusunan RKPD. Pembicara akan memaparkan indikator, lalu diberikan masukan di mana letak kurangnya sebagai bahan untuk masukan. Sehingga penganggaran dalam APBD ini betul-betul dilibatkan. ‘’Sesuai sistem perencanaan, partisipatif, aspek pendekatan politis dan teknoratif,’’jelasnya.

Sementara itu, Sekda HM Taufiq menyatakan, terkait berlakunya Permendagri nomor 86 tahun 2017 maka harus dilaksanakan forum konsultasi publik ini. Hal ini

jelasnya implementasi dari Permendagri nomor 86 tersebut. Semua kegiatan ini menjadi lampiran ketika RPKD dibawa ke provinsi. Sebab berbeda sekarang, RPKD harus dievaluasi dan diterbitkan SKkan oleh gubernur supaya jangan terjadi salah proses sehingga dilakukan kegiatan ini. ‘’Saya harapkan dari kegiatan forum ini, jangan sampai terlalu banyak keinginan yang mau dicapai sementara penganggaran tidak mencukupi.

Akhirnya kalau begini orang akan apatias terhadap perencanaan yang kita buat,’’ tegas Sekda. Sebab anggapan masyarakat tentu untuk apa mengusulkan, Itidak bisa diaplikasikan dikarenakan kekurangan anggaran.

Di samping itu katanya, kebijakan melalui Permendagri ini bagus agar ada sinkron program pusat, provinsi dan kabupaten. Ia menekankan agar SKPD membuat usulan yang sederhana sesuai RPJMD. SKPD harus fokus terhadap indikator yang belum tercapai di RPKMD, terutama kemiskinan dan ratarata lama sekolah. Nantinya masukan dari peserta forum ini melengkapi RKPD. Sementara dalam forum yang menghadirkan Bappeda provinsi, Bappeda Lobar dan Wakil Ketua DPRD begitu hidup, peserta antusias melakukan tanya jawab dan diskusi. (her/*)

(Suara NTB/her)

Suasana forum konsultasi publik Rancangan awal RKPD 2019 kemarin

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 24 Januari 2018

Halaman 15

Kemendagri Rekomendasikan Hapus dan Merger 14 UPTD Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merekomendasikan penghapusan dan penggabungan (merger) sebanyak 14 Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/UPTB) lingkup Pemprov NTB. Rekomendasi tersebut keluar setelah dilakukan evaluasi terhadap keberadaan UPTD/UPTB yang ada oleh Kemendagri pada akhir 2017 lalu.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM menyebutkan, sebanyak 88 UPTD/UPTB lingkup Pemprov yang dievaluasi Kemendagri. Dari jumlah itu, sebanyak lima UPTD/ UPTB yang direkomendasikan untuk dimerger. Di antaranya, Balai Latihan Kerja dengan Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi. Kemudian Balai Hyperkes dengan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Selain itu, Balai Perlundungan Tanaman Perkebunan dengan Balai Perlindungan Tanaman Pertanian.

Sedangkan yang direkomendasikan untuk dihapus karena merupakan kewenangan pusat sebanyak 9 UPTD/UPTB. Di antaranya, Balai Informasi Infrastruktur Wilayah. Kemudian Akademi Keperawatan (Akper) Selong yang berada di Sakra Lombok Timur. Kemudian ada juga Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) yang telah beralih status menjadi Rumah Sakit Mata NTB. Selain itu, kata Yusron ada beberapa UPTD/UPTB yang disarankan membentuk sendiri cabang dinas. Di antaranya, UPTD Pelayanan Pendidikan, Balai ESDM Pulau Sumbawa, Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Serta sejumlah UPTD lainnya.

Bagi UPTD yang menurut penilaian cukup spesifik dan harus tetap ada untuk membantu daerah menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat maka akan diupayakan untuk dipertahankan. ‘’Kita harus bahas bersama kembali dengan Kemendagri. Oleh karenanya kita minta kepada perangkat daerah dalam pekan ini membuat kajian akurat untuk kita sampaikan dan diskusikan kembali dengan Kemendagri,’’ ujarnya.

Terlebih, jika itu punya konsekuensi terhadap perubahan Perda dan program tahun 2018 yang telah berjalan. Penataan sumber daya yang ada tentunya tidak mudah. Apalagi konsentrasi Pemprov saat ini fokus menuntaskan pencapaian target-target RPJMD tahun terakhir bersama seluruh perangkat daerah yang ada.

Terhadap rekomendasi Kemendagri yang meminta UPTD/UPTB untuk digabung harus dilakukan pencermatan kembali dengan ketentuan dan peraturan kementerian terkait. Jangan sampai bertolak belakang dengan kebijakan sektoral. “Birokrasi itu kan linier dari pusat ke daerah. Sehingga program pembangunan nasional terimplementasi baik di tingkat daerah,” katanya.

Terhadap pembentukan cabang dinas, kata Yusron harus dipertimbangkan matang-matang. Jika dipandang dapat dibentuk maka tentu harus segera dipikirkan tahapantahapannya sesuai ketentuan yang berlaku. Prasyarat-prasyarat pembentukan UPTD/UPTB, ketersediaan SDM dan sarana prasarananya. Begitu juga pendanaan ketika sudah berjalan. Sehingga ini harus dilakukan secar hati-hati.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini menambahkan, perangkat daerah yang memperoleh catatan dari Kemendagri supaya segera dikomunikasikan. Disertai data dukung yang akurat dan sahih. Perangkat daerah dapat meminta rekomendasi kementerian terkait untuk pembentukan UPTD/ UPTB sebagai bahan pertimbangan terutama yang memiliki lembaga generik sama di tingkat pusat. ‘’Bagi UPTD yang siap untuk digabung, kita mulai merancang tahapan yang harus dilalui sehingga prosesnya dapat berjalan baik,” ujarnya.

Yusron menambahkan Pemprov NTB bersama perangkat daerah terkait akan bertemu Kemendagri untuk menyampaikan catatan pemeirntah daerah disertai dokumen pendukung. Bila perlu pejabat Kemendagri diundang ke NTB membahas bersama-sama dengan perangkat daerah terkait UPTD/UPTB yang diberikan catatan. (nas)

Pengadaan Alat Praktik SMK Tidak Ada Masalah Dari Hal. 1 Semua kesepakatan di kontrak itu, kata Suruji harus dilaksanakan. Di dalam kontrak juga ada ketentuan ada barang yang harus uji fungsi dan ada yang tidak harus uji fungsi.

Menurutnya, memang ada barang yang sudah ada di sekolah, tapi belum dirangkai.

Selain itu, ada kewajiban juga rekanan memberikan pelatihan atau training kepada guru, maka itu harus dilaksanakan. ‘’Ada barang yang persyaratannya diujifungsikan, ada juga yang tidak harus. Semuanya sudah datang , yang belum diujifungsikan mungkin berkaitan dengan (barang) yang tidak sesuai itu,’’ jelasnya.

Suruji menegaskan, sam-

pai saat ini belum dilakukan pencairan untuk pengadaan alat praktik SMK itu. Baik untuk barang yang sudah selesai atau yang belum selesai. Terlebih lagi pengadaan seperti ini dimonitor ketat oleh Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“TP4D itu kan ketat memeriksa, ndak mau kalau tidak sesuai. Itu juga sampai sekarang uangnya masih ada karena belum bisa dicairkan, yang sudah dan belum selesai, semuanya belum cair. Masih ditahan, sampai tuntas baru boleh dicairkan. Jadi memang tidak ada masalah,’’ pungkas Suruji. (ron)

Proyek Terancam Dialihkan Dari Hal. 1 Bendungan Meninting dan Beringin Sila di dalamnya. ‘’Hanya saja masalahnya, untuk Bendungan Meninting ini pada kesiapan lahan.

Pemkab Lombok Barat kita harapkan segera merealisasikannya supaya 2019 itu Meninting segera dieksekusi,” kata Makchul ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (23/1) siang.

Ia mengaku sedang berkoordinasi dengan Dinas PUPR Lombok Barat mengenai percepatan penyelesaian lahan untuk pembangunan Bendungan Meninting tersebut. Diharapkan pada 2018 ini, persoalan lahan sudah tuntas.

Sehingga, pada 2019, anggaran untuk konstruksi Bendungan Meninting sudah dialokasikan dalam APBN. Luas lahan yang perlu dibebaskan Pemkab Lombok Barat untuk pembangunan mega proyek tersebut sekitar 100 hektare. Selama ini, kesiapan Pemkab Lombok Barat yang belum dilihat. Padahal, sudah diinformasikan jauh-jauh sebelumnya mengenai kesiapan lahan ini. ‘’Untuk penyelesaian lahan biasanya Pemkab yang menanggung. Tapi nanti akan kita rapatkan apa yang sudah disiapkan oleh Pemkab Lombok Barat terhadap masalah lahannya segera akan kita tuntaskan. Yang penting jangan sampai pembangunan Bendungan Meninting ini dipindah ke provinsi lain angga-

rannya,” kata Makchul.

Ia menyebut NTB menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga ada kebijakan untuk pembangunan bendungan-bendungan besar seperti Meninting dan Beringin Sila. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah. Jangan sampai akibat persoalan lahan, kemudian anggarannya dialihkan ke provinsi lain. ‘’Kalau Beringin Sila relatif tak ada masalah dari segi desain sudah diselesaikan.

Kemudian lahan juga relatif sudah siap. Sekarang tinggal pilihan kita. Mudahmudahan dua-duanya bisa terealisasi seperti Bintang Bano dan Rababaka Kompleks,” harapnya.

Apakah ada deadline yang diberikan pemerintah pusat supaya Pemkab Lobar segera menuntaskan persoalan lahan tersebut?

Makchul mengatakan tidak ada. Namun, Pemda harus responsif dan tanggap. Jika sudah masuk PSN, maka Pemda harus benar-benar serius.

“Sehingga upaya sekarang yang dilakukan Pemprov, bagaimana mendorong Pemkab Lombok Barat segera mungkin menyiapkan lahan. Dinas PUPR terus memfasilitasi. Secara lisan sudah mereka mengatakan siap. Tinggal bagaimana konkretnya sekarang,” tandasnya. (nas)

Tak Khawatir Jadi Temuan

Ribuan Guru Honorer Digaji Lewat Dana BOS

(Suara NTB/bksda_ntb)

MATI - Gajah bernama Rambo yang sudah mati di LEP Lombok Utara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) akan mengusut kematian gajah tersebut

Pemkab Lobar Rencanakan Pembebasan Lahan Bendungan Meninting Tahun Depan Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) berencana untuk melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Meninting mulai tahun 2019.

Sementara, penganggaranya dimulai dari menyusun anggaran pada 2018 ini. ‘’Pembebasan lahan untuk Bendungan Meninting kita mulai Tahun 2019,’’ ungkap Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid kemarin. Dikatakan mantan Ketua KPU

NTB ini, untuk bendungan itu, biasanya 25 persen dari total keseluruhan lahan dibebaskan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian 25 persennya lagi oleh pemerintah provinsi dan 50 persennya oleh pemerintah pusat.

Adapun untuk luasnya itu sekitar 110 hektare dengan kedalaman 100 meter. Lokasinya itu masuk dua desa di dua kecamatan, yakni Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari dan Desa Dasan Geria Kecama-

tan Lingsar. Besar anggaran pembebasan lahannya belum diketahui, karena itu nanti tergantung hasil appraisal.

Seperti diketahui, wacana pembangunan Bendungan Meninting ini bukan hal baru, namun sudah bertahun-tahun lalu. Lantas mengapa baru kali ini muncul lagi wacananya untuk dianggarkan, bahkan kini untuk pembebasan lahannya Menurutnya, sesuai program Presiden yang telah diputuskan. Pemda jelasnya, pada intinya siap. (her)

KPU Tegaskan Tidak Bisa Diintervensi Dari Hal. 1 ‘’Nggak ada yang pernah mengintervensi KPU, tidak ada juga yang bisa mengintervensi.

Jadi, siapapun jangan ragukan keputusan KPU. Kalau ada, mari datang ke sini untuk mendapatkan penjelasan sedetail-detailnya,’’ ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Aksar bahwa pihak-pihak lain jangan berharap akan bisa mempengaruhi KPU dalam mengambil keputusan. Pihak lain yang tidak berwenang, tidak akan bisa merubah apa yang menjadi keputusan KPU. ‘’Keputusan KPU hanya bisa dikalahkan oleh keputusan Bawaslu, PT TUN dan

Mahkamah Konstitusi dalam proses sengketa,’’ tegasnya.

Jikapun ada pihak-pihak yang keberatan dengan keputusan KPU, pihaknya tetap terbuka untuk dikritik dan diguga. Tentu melalui mekanisme yang berlaku, seperti yang ia sebutkan di atas. ‘’Tapi KPU akan mempertahankan keputusan-keputusannya secara profesional dan mandiri. Sejauh ini tidak pernah ada gugatan terhadap keputusan KPU di lembagalembaga tersebut. Kalaupun ada sejauh ini KPU selalu bisa mempertahankan keputusan yang diambil. Karena apa?

Karena kami mandiri dan profesional,’’ ujarnya.

Selama ini, KPU telah berlaku adil terhadap empat kandidat pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang sudah resmi mendaftar. Bahkan terkait berbagai informasi tentang perkembangan tahapan pencalonan sampai sejauh ini, selalu dibuka oleh KPU. Tidak ada satupun informasi yang berusaha ditutupinya.

Selain itu, pihaknya juga dalam bekerja, selalu diawasi oleh Bawaslu. Untuk itu, jika ada pihak-pihak yang merasa meragukan dan keberatan dengan kerja-kerja KPU, Aksar mempersilakan untuk menempuh mekanisme yang disebutkanya diatas. (ndi)

Pengadaan Alat Praktik SMK Se-NTB Diadukan ke Inspektorat Dari Hal. 1 Teknis temuan lainnya, seharusnya ada surat garansi dari perusahaan pengadaan selama tiga tahun. ‘’Sehingga kalau ada kerusakan, bisa langsung diklaim. Barang barang juga masih terbungkus rapi. Jadi kami pastikan belum dilakukan uji coba. Temuan di lapangan, sekolah sekolah belum ada yang pakai,’’ katanya.

Tidak sekadar dokumen, Heru mengaku melampirkan juga data hasil temuan lapan-

gan. Seperti di SMKN 4 Mataram, untuk paket tata busana barangnya belum tiba hingga Januari. SMKN 1 Lembar belum menerima pengadaan kapal 30 GT dan SMKN 1 Gunung Sari , belum menerima kendaraan praktik. ‘’Ini baru contoh. Banyak juga di sekolah sekolah SMK lain,’’ jelasnya.

Penelusuran bahkan tembus hingga ke Bandung, Jawa Barat. Ia menemukan beberapa perusahaan diduga dipinjam benderanya.

Atas temuan temuan ini,

sebenarnya sudah disampaikan ke Dikbud Provinsi NTB, namun ia tak tahu pasti tindaklanjutnya. Selebihnya diserahkan tindaklanjut ke Inspektorat. Selain ke dua lembaga setingkat provinsi itu, pihaknya juga sudah menyurati sekaligus mengingatkan Dirjen Kemendiknas.

Dihubungi terpisah, Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si mengaku belum bisa bersikap. Sebab belum melihat langsung dokumen laporan tersebut. (ars)

Pasar Seni Menunggu ’’Mati’’ Dari Hal. 1 Pasar seni mendapat tantangan yang tidak kecil untuk bertahan. Pertama, tingkat ketergantungannya pada kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing cukup tinggi. Kedua, pasar seni harus bersaing dengan pemodal-pemodal besar yang menyediakan aksesoris pabrikan, dan lokasi usaha yang umumnya cukup strategis.

Ketua Pasar Seni Sesela, Fatahul Anwar mengakui hal itu. Beberapa hal yang dikemukakan tentang eksistensi pasar seni. Pada umumnya, kondisi tersebut berlaku di semua pasar seni. Tingkat kunjungan nyaris sepi.

Hubungannya erat dengan musim low season, biasanya mulai Januari hingga Juni. ‘’Mengingat ketergantungan kita terhadap pariwisata sudah terlalu lama, makanya

kita mengembangkan model pemasarannya,’’ kata Atta, demikian Fatahul Anwar biasa disapa.

Wisatawan biasanya datang rombongan. Syaratnya, harus kerjasama dengan guide yang membawa rombongan wisatawan yang dimuat kapal pesiar. Januari ini, sudah ada dua rombongan yang masuk ke pasar seni ini.

Sementara di satu sisi, bisa dijumpai pasar seni modern milik pemodal besar di Meninting selalu ramai. Pagi, siang, hingga malam. Bahkan terlihat tak ada istilah high season dan low season. Mengapa pasar seni yang dikelola masyarakat tak bisa demikian? Atta mengatakan, persoalannya lebih kepada sistem kerjasamanya dengan para pelaku pariwisata. ‘’Entertaine lebih bagus di sana,’’ kata Atta mengistilahkan pembelian fee yang lebih besar.

Cerita Atta tentang Pasar Seni Sesela ini keadaannya menurutnya tak jauh beda dengan pasar seni lainnya.

Karena itulah, untuk menyiasati pasar konvensional, para perajin menggunakan sistem pemasaran berbasis daring/ online dan media sosial. ‘’Di musim-musim tertentu pasar seni memang sepi. Karena itu layanan online yang kita jalankan dengan cara ‘’berperang pasar’’ di dunia maya,’’ katanya.

Pasar seni ini bisa berkembang. Tergantung kesadaran masyarakat dan seluruh unsur terkait. Bagaimana bekerjasama menjaga kondusivitas daerah, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga budaya menghormati tamu. Seluruhnya agar wisatawan betah tinggal di NTB dan mengeksplore lebih banyak tempat-tempat yang berkaitan dengan pariwisata, selanjutnya mereka berbelanja.(bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, tak khawatir penggajian ribuan guru honorer lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan menjadi temuan lembaga pemeriksa. Dari 7.000 guru dan pegawai honorer SMA/SMK dan SLB di NTB, hanya seribuan orang yang dapat dibayarkan gaji atau honornya lewat APBD provinsi.

Sementara sisanya, sekitar 6.000-an orang digaji atau diberikan honor lewat dana BOS dan uang komite sekolah.

“Ndak (khawatir jadi temuan).

Sudah paham juga seluruh pihak. Bahwa ketika guru mengajar dia harus diberikan honorarium. Artinya penghormatan, bukan gaji. Kalau gaji itu terlalu kecil,” kata Suruji ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (23/1) siang.

Suruji menjelaskan untuk guru dan pegawai honorer SMA/SMK dan SLB yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota maka gajinya lewat APBD provinsi. Jumlah guru dan pegawai honorer SMA/ SMK dan SLB yang diangkat berdasarkan SK Bupati/Walikota sekitar 1.000an orang lebih.

Tahun 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk gaji guru honorer sekitar Rp 30 miliar. Namun, dari jumlah tersebut tak semuanya dihabiskan. Kemudian, pada 2018, pemprov

mengalokasikan anggaran untuk gaji guru dan pegawai honorer SMA/SMK dan SLB sebesar Rp 60 miliar. ‘’Dasar pemberian honor ini dengan SK pemberian jam mengajar. Jadi kita memberikan honornya itu dengan SK pemberian jam mengajar.

Kita tidak mau mengangkatnya dengan SK Gubernur,’’ kata mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini.

Pasalnya, lanjut Suruji, legalitas guru dan pegawai honorer ini akan menjadi persoalan sebelum dilakukan seleksi atau rekrutmen. Sehingga, baru sekitar 1.000-an guru honorer yang diberikan honorarium lewat APBD NTB. ‘’Sisanya digaji lewat komite dan BOS. Padahal di BOS yang dimaksud itu kalau kita baca panduan BOS, guru yang dapat dibayar honornya dari BOS adalah yang ada SK Gubernur,” katanya.

Meskipun dari sisi aturan guru yang diberikan honor lewat BOS harus diangkat lewat SK kepala daerah, namun Suruji mengatakan hal itu tak masalah. Karena proses belajar mengajar di sekolah harus tetap jalan.

“Maka kalau ndak ada gajinya dari APBD, bayar dari uang sekolah. (Pakai) hukum darurat. Pokoknya jangan sampai sekolah itu berhenti.

Karena itu akan bisa membawa kita ke alam kegelapan,” tandas mantan Kepala Dinas Dikpora Lombok Timur (Lotim) ini. (nas)

Kasus DD dan ADD

Camat Bayan Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Camat Bayan, Lombok Utara, Musripin, S.Sos, diperiksa pekan kemarin oleh penyidik Kejari Mataram. Pemeriksaan terkait lembaran baru kasus di Desa Bayan, terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016.

Musripin sebelumnya diketahui mendatangi Kejari Mataram Kamis (19/1) lalu. Ia menjadi saksi pertama sejak kasus ADD dan DD Bayan dibuka oleh penyidik.

Kasus sebelumnya yang diusut dan sudah dilimpahkan ke Kejari Mataram terkait dugaan pungli Prona.

Namun setelah dilimpahkannya berkas ke Pengadilan Tipikor Mataram, tidak serta merta kasus itu tuntas. Kejari Mataram membuka kasus baru untuk tersangka yang sama, Kades Bayan Raden Madi Kusuma yang sudah berstatus terdakwa.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska, SH.,MH, dua item sumber anggaran ini diusut untuk tahun 2016. Nilai total sumber anggaran ditaksir miliaran rupiah. Sementara untuk kerugian, masih harus dihitungnya. ‘’Kita dalami dulu terkait bagaimana penggunaan DD dan ADD nya. Seperti apa bukti bukti yang sudah ada, kita akan dalami keterangan saksi saksi yang diperlukan,’’ kata

Kasi Pidsus.

Untuk dua item kasus ADD dan DD, Andritama mengaku belum melakukan perhitungan, karena penyelidikan akan diawali pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti.

Salah satu saksi itu, Camat Bayan, Musripin. “Benar kita klarifikasi Camat Bayan kaitan dengan DD dan ADD itu,” ungkapnya, namun tak merinci materi pemeriksaan karena masih jadi kerahasiaan penyidik.

“Nanti ada tahapannya, karena tidak gampang hitung kerugian negara. Apalagi banyak paket kegiatan dari DD dan ADD ini,” terangnya.

Kasus ini sebelumnya limpahan dari Kejati NTB, lantaran nilainya relatif kecil, sekitar ratusan juta rupiah.

Untuk perkara Prona yang sudah dilimpahkan, nilai kerugian negara mencapai ratusan juta.

Pihaknya mencicil proses hukum untuk kasus di Desa Bayan tersebut. Setelah tuntas untuk Prona, bertahap untuk anggaran desa lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan menurut Andritama, akan dipilah untuk diprioritaskan penanganan ADD atau DD. ‘’Mana yang kuat pembuktiannya itu yang kita utamakan. Kalau dua duanya kuat, ya bisa saja bersamaan,’’ tandasnya. (ars)

Optimis di Tahun Politik Dari Hal. 1 Gita optimis target tahun ini akan tercapai. Memang untuk tahap konstruksi butuh waktu yang panjang. Tetapi, begitu tahapan proses konstruksi dilakukan, maka realisasi investasi di NTB akan ‘’meledak’’.

“Qatar ini serius 2018 (menenamkan investasi di KEK Mandalika), akselerasinya kita yang Pilkada.

Tapi investor di luar sepanjang tak ada kejadian yang luar biasa, mereka akan jalan rencana investasi yang sudah dirancang jauhjauh hari,” paparnya.

Dengan catatan, kata mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini, pesta demokrasi ini jangan dijadikan duka cita. Tetapi pesta demokrasi lima tahunan ini harus dijadikan pesta suka cita. Pelaksanaan Pilkada di NTB sudah dilakukan kesekian kalinya.

“Happy-happy saja, jangan ada ketegangan luar biasa.

Sehingga tidak ada kejadian luar biasa. Kalau ada kejadian luar biasa, cost-nya tinggi maka berpengaruh terhadap citra, reputasi. Ini tentu akan berpengaruh terhadap minat investor,” terangnya.

Terkait dengan realisasi investasi di NTB tahun 2017, Gita mengatakan belum dirilis secara nasional.

Sesuai Peraturan Kepala BKPM RI, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan IV atau tahun 2017 akamn dirilis setelah 31 Januari 2018. Berdasarkan hitung sementara, realisasi investasi di NTB pada 2017 lalu berdasarkan data sampai 12 Januari 2018 sekitar Rp 11,4 triliun lebih.

Sementara itu, target realisasi investasi pada 2017 sesuai dengan yang dicanangkan gubernur sebesar Rp 12 triliun. Menurut Gita, masih ada perubahan-perubahan data sampai 31 Januari mendatang karena LKPM-LKPM terus masuk. Jika dilihat dari target RPJMD, Gita menyebut realisasi investasi 2017 sudah melampaui target.

Sesuai RPJMD NTB, target realisasi investasi di NTB pada 2017 sebesar Rp 7 triliun. Dari sisi komposisi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jauh lebih besar dibandingkan Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau Sumbawa Barat kini masuk PMDN. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 24 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penetapan Plt Bupati Lotim dan Lobar Kewenangan Mendagri Mataram (Suara NTB) Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Barat (Lobar) bisa saja terjadi kejutan.

Pasalnya, penetapan Plt Bupati merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memilih atau menetapkan satu dari tiga nama yang diusulkan gubernur untuk masing—masing daerah.

“Nanti kita lihat apakah ada surprise (kejutan) terkait dengan nama yang ditetapkan jadi Plt Bupati. Apakah sesuai dengan prediksi teman-teman,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/1).

Ia mengatakan sudah menyerahkan enam nama calon Plt Bu-

pati Lotim dan Lobar ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Setelah ditandatangani gubernur, enam nama calon Plt Bupati untuk Lotim dan Lobar itu akan disampaikan ke Mendagri.

Menurut Wirajaya, semua orang boleh saja menduga-duga siapa pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang diusulkan menjadi calon Plt Bupati. Apakah si A,

si B dan si C. Bahkan, Gubernur ketika mengusulkan tiga nama, bisa saja berbeda Plt yang ditetapkan dari yang diharapkan. “Jadi kita ndak bisa sekarang mau saya si A yang ditetapkan, ndak. Karena kewenangannya di Mendagri untuk menetapkan,” terangnya.

Wirajaya menyebutkan, enam nama pejabat eselon II Pemprov NTB yang diusulkan

menjadi Plt Bupati Lotim dan Lobar. Namun yang jelas, sebelum tanggal 12 Februari atau selambat-lambatnya sebelum calon petahana cuti kampanye, SK Plt Bupati Lotim dan Lobar sudah keluar dari Mendagri.

“Kewenangan Mendagri menetapkan satu dari tiga calon Plt yang diusulkan pak gubernur. Makanya pak gubernur mengusulkan tiga namauntukditentukan,dipilihsatu orang sebagai Plt Bupati. Kita dimintamengusulkantiganamadariPejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTB,” jelasnya.

Meskipun kewenangan penetapan Plt Bupati itu berada di tangan Mendagri, namun Mendagri akan punya pertimbangan, menjalin komunikasi dengan Pemprov NTB. Sehingga, dalam pengusulan calon Plt Bupati tersebut juga dilampirkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tiga tahun terakhir, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan, pangkat terakhir dan jabatan terakhir.

“Pengalaman selama di birokrasi menjadi pertimbangan teman-teman mendagri. Yang memutuskan adalah Mendagri. Di sini (Pemda) paling minta pertimbangan secara administratif. Mungkin pertimbangan lain. Tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan Mendagri memutuskan siapa yang jadi Plt,” ucapnya.

Wirajaya menjelaskan tugas Plt adalah menjalankan roda pemerintahan supaya tak terjadi kekosongan di kabupaten/ kota. Kemudian memastikan terlaksanakannya Pilkada secara aman, lancar dan sukses.

Dan yang paling penting adalah memastikan masyarakat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya. (nas)