HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SENIN, 23 DESEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 238 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
(Suara NTB/ars)
Pemprov NTB Tertinggi
Lagi, Investor akan Bangun Pabrik Kayu Putih Mataram (Suara NTB) Investor yang membangun pabrik minyak kayu putih, PT. Sanggaragro Karya Persada yang berada di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima akan kembali membangun pabrik skala besar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB sedang menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare. Lahan kawasan hutan yang rusak akibat tanaman jagung nantinya akan ditanami kayu putih. ‘’Ada beberapa lokasi yang memang kita akan berikan ke perusahaan PT. Sanggaragro. Bersambung ke hal 11
Ibnu Salim
Mataram (Suara NTB) Penilaian KPK, Pemprov NTB berada di peringkat teratas untuk penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi. Progres penyerahan dokumen rencana aksi yang disampaikan ke KPK mencapai 82 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari kabupaten dan kota lain di NTB. Persentase itu berdasarkan penilaian KPK per tanggal 12 Desember 2019, Pemprov NTB ada di posisi 82 persen, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya hanya 64 persen. Bersambung ke hal 11
Gugur Seleksi Administrasi 9.535 Orang
76.335 Pelamar Perebutkan 3.204 Formasi CPNS di NTB
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi penerimaan CPNS 2019. Dari 85.870 pelamar CPNS di NTB, sebanyak 9.535 orang dinyatakan gugur alias tidak memenuhi syarat (TMS). Artinya, 76.335 pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak untuk mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan 27-28 Februari 2020 mendatang. Sebanyak 76.335 pelamar tersebut akan memperebutkan 3.204 formasi CPNS pada 11 Pemda di NTB. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB,
TO K O H
(Suara NTB/beranda korsupgah KPK)
Progres rencana aksi pencegahan korupsi Pemprov NTB yang mencapai 82 persen.
Yus Harudian Putra, S.STP yang dikonfirmasi Sabtu (21/12) merincikan, pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota. Untuk Pemprov NTB mendapatkan 414 formasi CPNS tahun 2019. Dari jumlah itu, jumlah pelamar sebanyak 8.541 orang. Sebanyak 864 pelamar dinyatakan tidak lu-
lus seleksi administrasi dan 7.677 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Lombok Barat, mendapatkan 205 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar sebanyak 4.261 orang. Hasil seleksi administrasi, sebanyak 1.183 orang dinyatakan tidak lulus dan 3.078 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian, kata Yus, Kota
Mataram mendapatkan 275 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 4.814 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 203 orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan 4.611 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Lombok Utara mendapatkan 237 formasi CPNS tahun 2019, dengan jumlah pelamar 6.110 orang. Hasil seleksi administrasi, sebanyak 363 orang dinyatakan tidak lulus dan 5.747 orang dinyatakan lulus. Untuk Lombok Tengah mendapatkan 479 formasi
CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar terbanyak di NTB mencapai 17.443 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 2.147 orang dinyatakan tidak lulus dan 15.296 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, Lombok Timur mendapatkan 482 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 12.771 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 1.768 orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan 11.003 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Bersambung ke hal 11
Akomodasi Sambut MotoGP SETAHUN lagi, NTB akan menjadi lokasi penyelenggaraan balap motor dunia, MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika. Penyiapan masyarakat dan akomodasi dinilai sesuatu yang cukup mendesak dipersiapkan mulai 2020 mendatang. ‘’Yang paling mendesak harus disiapkan Pemda Lombok Tengah, Bersambung Wedha Magma Ardhi ke hal 11
KO M E N TTAA R Ratusan PL Belum Dieksekusi
(Suara NTB/pusdalops bima)
BANJIR - Hujan lebat Sabtu (21/12) lalu di Kota Bima yang menyebabkan banjir yang membawa lumpur. Bencana alam ini juga merusak belasan lapak pedagang (foto kanan).
Ironi PETI di Lahan Konsesi (5)
Tegas Tanpa Harus Keras Sadimin
(Suara NTB/dok)
PROGRES fisik dan keuangan APBD Perubahan 2019 sampai dengan 10 Desember menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun ada ratusan paket proyek non tender atau proyek pengadaan langsung (PL) dengan pagu puluhan miliar yang belum dieksekusi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB. Bersambung ke hal 11
Bencana Hidrometeorologi, 2.820 Jiwa Terdampak
(Suara NTB/dok)
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Dampak itu sudah nampak dan nyata. Menghentikannya dengan langkah tegas, sepertinya kurang tepat. Diperlukan seni pendekatan yang tegas, tapi tidak harus keras. PARA ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat bertahun-tahun merasakan kerisauan melihat begitu terbukanya pola sebaran PETI di tujuh titik di kabupaten muda di NTB itu. Penambang dari berbagai penjuru daerah berkolaborasi dengan warga lokal, mereka tinggal di bukit-bukit
KH. Zulkifli Muhadli yang diyakini punya kandungan emas. Tak terkendali. Mereka berebut melakukan penggalian di urat urat materi-
KH. Syamsul Ismain al yang mengandung emas, tersebar di tujuh titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Banjir dan angin kencang di Kota Bima Sabtu (21/12) lalu menambah daftar bencana hidrometeorologi di NTB, seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Tercatat korban jiwa terdampak sudah mencapai 2.820 orang. Selain itu, ratusan rumah rusak ringan hingga rusak berat. Sementara BMKG terus mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk kewaspadaan masyarakat dan kesiapsiagaan pemerintah. Kejadian di Kota Bima, banjir dan angin kencang menyebabkan 11 lapak pedagang di Kelurahan Dara rusak diterjang angin kencang. Empat rumah rusak bagian atap di Kelurahan Dara dan Penaraga. Sejumlah pohon juga dilaporkan tumbang. Sementara banjir menyebabkan luapan air dan lumpur di Kelurahan Panggi, Kelurahan Sambinae, jalan depan PLTD Niu Kelurahan Dara. Rekapitulasi data BPBD NTB, ribuan korban jiwa terdampak itu tersebar di seluruh NTB kecuali Kabupaten Lombok Utara. Diantara korban jiwa terdampak, ada yang mengalami luka luka akibat tertimpa pohon dan bangunan roboh. Terdata, 21 orang mengalami luka luka. Menurut Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.MH, 2.820 korban jiwa terdampak itu sudah mendapat penanganan darurat dari masing BPBD kabupaten dan kota. Logistik, terpal, matras dan selimbut diberikan kepada korban jiwa yang terdampak paling parah. “Selain itu, untuk antisipasi munculnya bencana lanjutan, peralatan kebencanaan banjir, angin puting beliung dan tanah longsor sudah disiapkan,” ujarnya. Sementara dampak kerusakan yang ditimbulkan terus bertambah. Jumlah rumah rusak berat mencapai 173 unit, rumah rusak sedang 215 unit dan rumah rusak ringan 319 unit. Sementara fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 14 unit. Sebagai langkah penanganan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan masing masing BPBD kabupaten dan kota untuk mengeluarkan status siaga darurat bencana. Bersambung ke hal 11
SUARA MATARAM
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
Halaman 2
Program ”Zero Waste” Istimewakan Kaum Ibu HARI Ibu tahun 2019 jatuh pada hari Minggu (22/12). Dalam perayaan Hari Ibu kali ini, Kecamatan Selaparang memiliki konsep berusaha mengistimewakan ibu-ibu di lingkungan Kecamtan Selaparang Mataram. Camat Selaparang, Sudirman mengatakan, dalam perayaan Hari Ibu tahun 2019 ini, bagaimana para ibu-ibu akan didukung melalui pengaktifan peran ibu selaku ujung tombak pembangunan bangsa. “Kita akan dukung 100 persen untuk para ibu, bersama kaderkader dan tokoh lainnya,” jelasnya kepada Suara (Suara NTB/viq) NTB, Minggu (22/12). Sudirman Pada perayaan Hari Ibu ini jelas Sudirman, para ibu-ibu di Kecamatan Selaparang juga menyabet beberapa juara pada lomba yang diikuti. “Ada lima mata lomba yang diraih kader kita yang diisi oleh ibu-ibu di Kecamatan Selaparang,” tegasnya. Bukan hanya itu, pada perayaan tahun ini, kecamatan Selaparang mengusung tema “stop kekeraasan terhadap perempuan dan anak”. Sehingga, pihak Kecamatan akan melibatkan semua tokoh baik kader KB dan Posyandu bisa terlibat langsung dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Nanti semua kader ini didukung juga oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram,” kata Sudirman. Pada perberdayaan perempuan ini lanjut Sudirman, bagaimana menjadikan para ibu di lingkungan sebagai mesin fotokopi. “Artinya, para ibu harus menjadi mesin fotokopi. Kalau mesinnya bagus, maka akan menghasilkan cetakan yang bagus juga. Nah para ibu itu menjadi mesin fotokopi, harus dirawat sehingga hasilnya bagus,” paparnya. Ia pun berharap, para ibu di Kecamatan Selaparang bisa mencetak generasi bangsa yang lebih baik. Baik dari segi akhlaknya maupun segi tingkah laku yang dicetak (anaknya). “Harapan itu kita tanamkan bersama untuk para ibu. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam perayaan Hari Ibu kali ini menjadi momentum mengembalikan dan merawat para ibu kita dan menghasilkan anak sebagai generasi penerus yang berbudi pekerti yang mulia,” tutup Sudirman. (viq)
Pemprov Perlu Distribusikan Anggaran ke Daerah
Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mendukung sepenuhnya program zero waste yang digencarkan oleh Pemprov NTB. Program ini dinilai tidak sekadar imbauan. Pemprov NTB harus mendistribusikan anggaran ke kabupaten/kota untuk pelaksanaan program. “Ndak bisa sekadar imbauan saja. Harus ada dukungan anggaran juga dari provinsi,” kritik Walikota dikonfirmasi pekan kemarin. Upaya penanganan sampah oleh Pemkot Mataram sudah sejak lama digalakkan melalui program lingkungan nihil sampah. Program Lisan mendapatkan penghargaan innovative government award dari Kementerian Dalam Negeri. Walikota menambahkan, sarana – prasarana bertahap dilengkapi dengan pengadaan roda tiga di masing – masing lingkungan. Serta, pengadaan kendaraan pengangkut sampah. Meskipun demikian, produksi sampah mencapai 400 ton per hari hanya 80 persen yang bisa tertangani. “Pen-
anganan sampah sejak lama Kota Mataram gencarkan lewat program lisan,” ujarnya. Sinergitas yang diharapkan oleh Pemprov NTB tidak diketahui pasti oleh Walikota. Instrumen penanganan sampah di Kota Mataram secara bertahap telah dipenuhi. Menurut dia, Pemprov NTB perlu menyisihkan atau mendistribusikan anggaran untuk mendukung program zero waste. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, dalam konteks sinergitas Pemkot Mataram sudah memiliki nomenklatur program dan kegiatan yang pada prinsipnya memiliki kesamaan program antara kabupaten/kota dengan Pemprov NTB. Dan, visi – misi disusun
memiliki sinergitas. Prosesnya adalah ada evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB terhadap penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota se NTB. Program itu bisa saja sinergi tapi bentuk sinergisnya itu kecil. Maka kebutuhan saat ini adalah bagaimana membuat sinergitas memiliki kapatasitas yang ditingkatkan. “Itulah dia untuk mewujudkan NTB gemilang di seluruh kabupaten/kota akan menjadi nyata dalam skala sinergitas seNTB,” kata Martawang. Sebagai contoh sebutnya, NTB memiliki program zero waste. Dan, Mataram sudah
nyisihkan anggaran Rp100 miliar untuk kabupaten/kota. Dengan tugas pembantuan dibuat komitmen antara Pemprov NTB dan kabupaten/kota. Dari komitmen akan diselesaikan beberapa pilar program pada kurun waktu tahun pertama hingga keempat. Pemprov NTB bisa memberlakukan penghargaan dan sanksi pada kabupaten/kota yang tidak membuat kekuatan dalam mem-back up provinsi. Nantinya itu bisa dievaluasi alokasi anggarannya. “Sampai Pak Bupati berseloroh kalau Rp10 miliar diberikan untuk mendukung zero waste bisa dilipat gandakan. Ini akan menstimulus kabupaten/kota. Pada HUT NTB bisa diumumkan bahwa ini kabupaten/ kota akselaratif menggunakan anggaran untuk mem-back up keunggulan. Saya kira harus ada acara mengikat kabupaten/kota sehingga kedepannya berjalan,” terangnya. (cem)
Pemkot akan Bangun Ruang Kreatif di Sayang-Sayang
Sosialisasikan Jalur Khusus Sepeda
(Suara NTB/cem)
KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyambut baik langkah Pemkot Mataram dalam hal ini, Dishub Kota Mataram yang membuat jalur sepeda di sepanjang jalan Udayana. “Bagus itu kalau Pemkot Mataram membuat jalur khusus sepeda di seputaran Udayana. Masyarakat Kota Mataram yang gemar olahraga bersepeda bisa terkonsentrasi di sana,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (22/12). Dengan demikian, lanjut Rachman, Udayana sebagai salah satu titik kumpul masyarakat Kota Mataram maupun luar Mataram yang (Suara NTB/dok) melakukan kegiatan di Abd Rachman sana, punya wahana baru. Namun demikian, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, tidak menampik jika masih ada oknum yang menyalahgunakan jalur khusus sepeda itu. Seperti untuk parkir sepeda motor maupun pejalan kaki. “Ini yang harus diterbitkan,” cetusnya. Menurut Rachman, Pemkot Mataram harus konsekuen terhadap apa pembuatan jalur khusus sepeda. Sesuai namanya, jalur khusus sepeda, seharusnya memang khusus untuk pengguna sepeda. Untuk itu, politisi Gerindra ini menyarankan kepada Dishub Kota Mataram untuk menyiagakan petugas guna menjaga dan mensosialisasikan fungsi dan peruntukan jalur sepeda tersebut. “Supaya tidak disalahgunakan oleh pengendara motor atau dijadikan tempat parkir,” ujarnya. Seperti diketahui, ini kedua kalinya Dishub membuat jalur khusus sepeda. Setelah beberapa tahun sebelumnya Pemkot Mataram juga pernah membuat jalur khusus sepeda. Namun jalur khusus sepeda itu tidak efektif dan akhirnya hilang tanpa bekas. “Memang kekhawatiran kita sama semua. Bahwa anggaran tersebut akan sia-sia dan hilang tanpa bekas,” kata mantan anggota komisi I ini. Untuk itu, Rachman berharap Pemkot Mataram lebih awas terhadap rencana rencana pembangunan ke depan. Dia optimis bahwa Pemkot Mataram benar benar ingin mengubah wajah Kota Mataram sebagai ibukota provinsi. Baik dari segi sarana dan prasarana maupun infrastruktur ke depannya. Sehingga Kota Mataram tetap menjadi ikon ibukota Provinsi NTB yang maju. Anggapan masyarakat bahwa jalur khusus sepeda sama seperti jalan pada umumnya, perlu diluruskan. “Itu yang harus jadi perhatian,” cetusnya. Rachman mendorong supaya sosialisasi terus dilakukan. Sehingga masyarakat paham akan kegunaan jalur khusus sepeda tersebut. (fit)
memiliki lingkungan sampah nihil. Artinya, tidak ada hal yang berbeda dengan konsep zero waste dengan penerapan lisan yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk innovative govemerment award. Namun demikian, pihaknya tidak memposisikan ini dalam kesejalanan yang nyata dalam mengintervensi masyarakat. Justru kesan timbul seolah – olah lisan jalan sendiri dan zero waste jalan sendiri. Artinya, kalau keunikan – keunikan di kabupaten/kota kemudian dijadikan bagian yang menopang program provinsi maka ini jadi satu kesatuan terpadu. Dalam suatu kesempatan akunya, dia pernah berdiskusi dengan Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy. Jika berbagai keunggulan dibangun dalam konstruksi kegemilangan dengan APBD NTB tembus di atas Rp3 triliun. Pemprov NTB perlu me-
NONTON BARENG - Sejumlah warga ikut nonton bareng pemutaran film “Surga Kecil dari Bondowoso” di Lapangan Karang Pule yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram. Pemutaran film pendek ini dalam rangka memperingati Hari Ibu.
DP3A Gelar Nobar Surga Kecil dari Bondowoso Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, menggelar nonton bareng “Surga Kecil dari Bondowoso”. Pemutaran film pendek ini dalam rangka memperingati Hari Ibu. Film berdurasi 20 menit menceritakan pengarusutamaan gender. Kepala DP3A, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany dikonfirmasi pekan kemarin, perempuan tidak saja mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Tetapi perempuan juga berhak menempati posisi penting di pemerintahan, politik, peningkatan ekonomi dan lainnya. “Jadi ndak sekadar 3S seperti dikatakan orang – orang. Di sumur, di dapur dan di kasur,” tegasnya.
Film Surga Kecil dari Bondowoso yang diperankan oleh Ustadz Nursalim dan Ustadzah Nur Fadillah menggambarkan pengarusutamaan gender. Nursalim yang berasal dari Madura memilih hijrah ke Desa Karang Anyar, Kabupaten Bondowoso. Madura notabene adalah daerah kelahirannya dinilai memiliki karakter keras dan tidak mengedepankan pengarusutamaan gender. Dalam film itu terang Dewi, sosok Nursalim menghargai kesibukan istrinya yang berprofesi sebagai kepala sekolah. Pekerjaan yang lazimnya dikerjakan perempuan yakni memasak, mencuci, mengepel serta menjaga anak – anak dilagoni. Melakoni pekerjaan perempuan tak membuatnya minder. Sebab, masyarakat setempat tidak mempersoalkan hal tersebut. “Jadi ini patut diiku-
ti oleh suami. Jangan pekerjaan ditumpukan ke istri semua,” tandasnya. Dewi menambahkan, pemutaran film berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Acara nonton bareng memeriahkan peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember denga tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”. Secara kodrati lanjutnya, laki – laki merupakan pemimpin. Tetapi di luar itu, perempuan memiliki peluang atau hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, menduduki posisi tertentu dan lainnya. Dia mengharapkan dari pemutaran film tersebut memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengedepankan pengarusutamaan gender di dalam kehidupan sehari – hari. (cem/*)
Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2020 mendatang berencana membangun ruang kreatif di kelurahan SayangSayang. Pembangunan ruang kreatif tersebut juga akan diintegrasikan dengan kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. “Nanti di sana ada ruang kreatif, pasar seni, ruang pameran sekalian jadi pusat kuliner. Intinya semacam industri kreatif,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administraasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Sabtu (21/12). Pembuatan ruang industri kreatif itu sebagai bentuk direvitalisasi pasar seni yang lama tidak beroperasi tersebut. Dari rencana pembangunan ruang industri kreatif itu, akan menelan biaya sebesar Rp15 miliar. “Itu dari perhitungan konsultan. Tahun depan juga ada bantuan dari provinsi, itu tidak tahu nilainya berapa,” jelas Mahmuddin. Dari konsep yang ditawarkan konsultan, bangunan lama akan dibongkar terlebih dahulu kemudian akan ditata kembali. “Itu juga sekalian jadi
kantor dinas Pariwisata Kota Mataram langsung. Jadi tempat pameran, tempat UMKM, dan gerai UMKM,” jelasnya. Bukan hanya itu, di ruang industri kreatif tersebut juga sebagai tempat pembuatan atau sentra kerajinan yang berasal dari Kota Mataram. “Kemudian ada panggung pentas seni,” jelasnya. Untuk proyeksi dan kelengkapan ruang kreatif ini jelas Mahmuddin, selengkapnya akan ditangani oleh dinas Pariwisata kota Mataram. “Tendernya itu tahun depan. Tapi kita tidak tahu di awal tahun atau di tengah tahun. Dan untuk anggarannya juga kita belum tahu, tergantung dari APBD provinsi sanggup memberi hibah berapa. Kan provinsi ada hibah untuk pembuatan ruang kreatif ini,” katanya. “Mungkin di APBD-P 2020 tidak bisa karena ini bentuknya fisik. Mungkin dari Rp15 miliar tadi, 40 persennya dari provinsi dan sisanya itu dari APBD kota Mataram. Yang jelas kita akan komunikasikan juga dengan pemerintah pusat juga mudah-mudahan ada bantuan di sana,” tutup Mahmuddin. (viq)
(Suara NTB/viq)
AKAN DIPINDAH - Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram ini akan dipindah ke lingkungan Sayang-Sayang. Kantor Dinas Pariwisata diintegrasikan dengan ruang kreatif yang akan dibangun pada tahun 2020 mendatang.
Buka Kejuaraan Tapak Suci, HMS Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi
(Suara NTB/aan)
TAPAK SUCI - Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1, H. M. Syafrudin, ST, MM, saat membuka secara resmi kejuaraan Tapak Suci Championship I Se-NTB, Sabtu (21/12). Mataram (Suara NTB) – Sebagai daerah dengan banyak potensi, para generasi muda NTB juga berpeluang
untuk digembleng menjadi atlet-atlet berprestasi. Termasuk, di cabang olahraga pencak silat. Sebagai Ketua Umum
Tapak Suci Wilayah XII NTB, Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM (HMS) juga berharap Tapak Suci bisa menjadi ajang lahirnya atlet berprestasi nasional dari NTB. “Saya berharap, kegiatan semacam ini bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi nasional, bahkan internasional,” ujar H. M. Syafrudin, saat membuka secara resmi kejuaraan Tapak Suci Championship I Se-NTB, di Turide, Mataram, Sabtu (21/12). Syafrudin menegaskan, saat ini semakin banyak anak muda dari NTB yang berprestasi di berbagai ajang berskala nasional maupun internasional. Untuk itu, ia mengutarakan dukungannya kepada generasi muda agar terus mengembangkan potensinya di cabang olahraga pencak silat. Menurut Syafrudin, dengan dukungan berbagai pihak, ca-
bang olahraga pencak silat bisa menjadi sumber prestasi bagi NTB. Hal ini pada gilirannya akan mendatangkan kebanggaan sebagai warga NTB. Sementara itu, Syafril, M.PD, Wakil Ketua PW Muhammadiyah NTB, menegaskan bahwa kejuaraan tersebut merupakan ajang menjalin silaturahmi dan persaudaraan. “Kejuaraan ini agar kita saling mengenal. Bukan hanya mencari prestasi semata. Meningkatkan silaturahmi antar perguruan silat di NTB,” ujarnya Syafril juga mengapresiasi H. M. Syafrudin yang kini menjadi Ketua Umum Tapak Suci Wilayah NTB. “Beliau sudah tiga periode menjadi anggota DPR RI dari NTB. Jadi Pak Syafrudin yang jadi Ketua Umum adik-adik ini sdh tiga periode jdi Anggota DPR RI. Jadi kebijakan bisa kita komunikasikan sama beliau,”
tegasnya. Sementara itu, Pendekar Utama (PUA) Tapak Suci, , H. M. Shiddiq, SP, menyampaikan selamat kepada H. M. Syafrudin, selaku pendekar kepala yang telah bersedia memimpin Tapak Suci di NTB. “Sekali lagi saya ucapkan selamat. Sungguh sebuah kehormatan bagi keluarga besar tapak suci NTB, dengan bersedianya mas Rudy Mbojo, nama populer beliau untuk memimpin,” ujarnya. Menurut Shiddiq, ia telah mengenal Rudy sejak era reformasi 1998. “Di Jakarta ketika itu sedang giat-giatnya reformasi. Kita berada di markas yang sama untuk melakukan aktivitas itu,” kenang Shiddiq. Ia pun berharap agar Tapak Suci Putera Muhammadiyah bisa terus dibina, diawasi dan diberikan bantuan guna mendukung berbagai kegiatannya. (*)
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
Halaman 3
(Antara/Bayu Prasetyo)
Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (16/12/2019). Jakarta, 16/12 (ANTARA) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah untuk membantu memberi kemudahan kepada investor yang mau menanamkan modalnya untuk pembangunan di daerah. “Jangan sampai ada swasta yang ingin masuk membangun misalnya pelabuhan, membangun airport, membangun jalan, pemerintah daerah tidak memberikan izin secara cepat ini, kesalahan besar. Apalagi pembangunan industri, apalagi industri yang berorientasi ekspor,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Peresmian Pembukaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta pada Senin. Menurut Presiden Jokowi, untuk industri yang berorientasi ekspor juga dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia. Hal itu juga dapat menciptakan peluang tenaga kerja bagi masyarakat di daerah sehingga meningkatkan pergerakan ekonomi. Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah jika tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan untuk berkonsultasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Lombok Tengah, NTB, 18/12 (ANTARA) Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkieflimansyah dan sejumlah investor besar nasional meninjau lokasi sekaligus membahas investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa NTB harus bersahabat dengan investor. “Apa yang ingin kami lakukan di NTB ini sebenarnya sederhana saja. Sama seperti apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi persis di level bangsa dan negara kita. Kalau Presiden Jokowi tagline-nya Indonesia Maju, maka kita di NTB ini menyebutnya NTB yang Gemilang,” ujar Gubernur dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Rabu. Pertemuan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah serta sejumlah investor besar nasional, di antaranya Djarum Group, Ciputra Group, Rajawali Group, Salim Group, Metro Group, Mandalika Jaya bersama, Vinci PP Property, Hotel Indonesia Natour tersebut dilakukan, Selasa malam (17/ 12) di Mandalika. Gubernur menjelaskan,
NTB Gemilang ini adalah, NTB harus mentransformasikan diri menjadi suatu daerah yang bersahabat dalam komunikasi bisnis. “Kami akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa teman-teman investor nyaman dan tidak ada kesulitan untuk hadir melakukan aktivitas bisnis di NTB,” ungkapnya. Selain bersahabat dengan investor, lanjut Bang Zul, pihaknya akan menjamin NTB ini menjadi suatu daerah yang nyaman untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari Indonesia sendiri. “NTB ini mempunyai keindahan alam yang luar biasa. NTB harus mampu mengundang lebih banyak tamu yang hadir dan menikmati keindahan alam yang ada di NTB,” tegas Zulkieflimansyah. Gubernur melanjutkan, selain bersahabat dengan investor, bersahabat dengan pengunjung, pihaknya juga ingin memuliakan warga sendiri dengan memberikan kursi yang paling utama. Agar masyarakat NTB tidak menjadi penonton di tempatnya sendiri. “Kita tidak ingin ketika nanti Mandalika menjelma menjadi satu kawasan yang penuh dengan hotel berbintang, tetapi anak-anak kami tidak mampu menikmati
(Antara/Desca Lidya Natalia)
lima orang komisioner KPK 2019-2023 yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.
Rakyat (PUPR). Dia menjelaskan pemerintah daerah yang telah membangun suatu infrastruktur seperti bandara maupun pelabuhan untuk menyambungkan dengan sentra-sentra industri. “Kalau pembangunan pelabuhan dibangun pelabuhannya, sambungkan dengan kawasan-kawasan produksi yang lainnya, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan produksi pertanian, kawasan sentra-sentra industri kecil agar ada kecepatan di situ,” kata Presiden Jokowi. Presiden menjelaskan dalam pembangunan ke depan selain meneruskan pemban-
gunan infrastruktur, juga membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Presiden Jokowi yakin jika pondasi pembangunan baik infrastruktur dan SDM tuntas, maka daya saing ekonomi Indonesia meningkat tajam. Presiden telah membuka musyawarah yang dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para kepala daerah dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam sambutannya Jokowi juga menjelaskan beberapa upaya mendorong pembangunan seperti pembangunan SDM, Omnibus Law, dan penyederhanaan regulasi.
(ANTARA/Humas Pemprov NTB)
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah dan sejumlah investor besar nasional meninjau sekaligus membahas investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Selasa (17/12/2019). alamnya sendiri,” katanya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, dari lima wisata super prioritas, Danau Toba, Likupang, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika, yang punya potensi paling besar dan paling siap adalah Mandalika. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini melanjutkan, persepsi yang dulu mencuat adalah, kawasan Mandalika tidak bersahabat dengan turis dan investor ternyata tidak benar. Wamen melanjutkan,
Jakarta, 20/12 (ANTARA) Presiden Joko Widodo berharap Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat menjadikan pemberantasan korupsi menjadi sistematis. “Saya berharap sekali lagi penguatan KPK itu betul-betul nyata pemberantasan korupsi bisa sistematis sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai menyaksikan sumpah jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2019-2023. “Saya meyakini Insya Allah beliau-beliau ketua KPK dan
Mandalika merupakan kawasan yang luar biasa indah. Apalagi pada 2021 nanti akan digelar MotoGP. Tentunya NTB menjadi satu-satunya sirkuit MotoGP di Indonesia dari 19 sirkuit MotoGP dunia. Karena itu, kata dia, NTB harus bangga punya pemimpin yang pro bisnis seperti Gubernur NTB. Karena, dengan pro bisnis semua yang akan dikerjakan akan menjadi mudah. “Kami bangga dengan Bang Zul, Gubernur NTB yang sangat pro bisnis,” katanya.
komisioner KPK bsa membawa KPK yang lebih baik dengan didampingi Dewan Pengawas KPK,” tambah Presiden. Presiden pun mengaku tidak menargetkan capaian tertentu kepada pimpinan jilid V tersebut. “KPK itu lembaga independen,” ungkap Presiden. Ketua Dewan Pengawas KPK 2019-2023 adalah Tumpak Hatorangan Panggabean sedangkan anggota Dewas KPK adalah Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho dan Harjono. Sedangkan Ketua KPK 2019-2023 adalah Firli Bahuri dengan empat komisioner yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.
Jakarta, 19/12 (ANTARA) Pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi sebesar Rp11 triliun pada 2020 dibandingkan tahun ini Rp7,58 triliun. “Dana FLPP sebesar Rp11 triliun terdiri dari Rp9 triliun dari DIPA dan Rp2 triliun,” ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arief Sabaruddin di Jakarta, Kamis. Dengan anggaran sebesar itu, ia mengemukakan, pemerintah menargetkan rumah yang bisa dibangun melalui program FLPP mencapai 102.500 unit. Untuk mencapai target 2020, ia mengatakan, pemerintah telah menunjuk 37 bank pelaksana konvensional maupun syariah yang terdiri 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pada 2019, ia memaparkan, pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP mengalokasikan anggaran penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp7,58 triliun dari DIPA untuk 74.068 unit rumah. Tercatat, hingga per 17 Desember 2019 realisasi FLPP telah mencapai 104,6 persen dengan nilai Rp7,5 triliun yang setara dengan 77.472 unit rumah. Dengan demikian, total
(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Warga berkendara di kawasan perumahan bersubsidi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10/2019). Pemerintah memutuskan menambah anggaran untuk penyaluran rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp2 triliun yang bisa digunakan untuk membangun rumah subsidi sebanyak 20 ribu-30 ribu unit. penyaluran dana FLPP sejak 2010 hingga 17 Desember 2019 sebesar Rp44,329 triliun untuk 655.239 unit rumah. Pada tahun depan, Arief Sabaruddin menyampaikan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tetap memiliki porsi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP. “Kuota BTN sebesar 39 persen, hal itu karena BTN kan bank lama dan dia spesifik di perumahaan. Namun bankbank yang lain sudah mulai bagus sekarang. Paling bagus sebesar 20 persen,” paparnya.
Di tempat sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan bahwa 10 provinsi terbesar penerima KPR subsidi periode 20152019 adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan. “Terbesar Jawa Barat sebanyak 264.778 unit, Banten 71.948 unit, dan disusul Jawa Timur 48.673 unit,” katanya.
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
Halaman 4
Seleksi Administrasi CPNS Diumumkan
Pelamar yang TMS Dipersilakan Lakukan Sanggahan
Pencekalan Kewenangan Kejaksaan
(Suara NTB/yon)
Kuantitas dan Kualitas Suara Perempuan Tentukan Nasib KLU Tanjung (Suara NTB) Suara perempuan di setiap momen demokrasi patut menjadi atensi semua pihak. Selain penyelenggara pemilihan, juga oleh calon dan tim suksesnya. Betapa tidak suara perempuan mendominasi secara kuantitas, sehingga perlu didukung oleh peningkatan kualitas pilihan. Dalam setiap pemilihan, suara perempuan kerap irrasional (asal pilih). Sehingga sewajarnya, mereka juga diberikan lebih banyak informasi, sehingga voting yang dilakukannya mengarah pada pemimpin yang berkualitas. Ketua KPU Lombok Utara, Juraidin, SH., dalam sosialisasi Jumat (20/12) sore, menyebut suara kaum hawa di KLU lebih banyak dibanding laki-laki. Pada Pemilihan serentak 2018 lalu, DPT kaum perempuan sebanyak 86.226 orang, sedangkan DPT laki-laki sebanyak 85.315 orang. Secara partisipasi, suara kaum perempuan juga lebih banyak. Pilgub laku mencatatkan, partisipasi perempuan dengan suara sah sebanyak 80,17 persen. Bandingkan dengan suara sah laki-laki 76,71 persen. “Sosialisasi ini bertujuan agar pemilih perempuan bisa memiliki peran pada setiap pemilu. Terlebih lagi perempuan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyampaikan sesuatu kepada keluarga atau kerabatnya tentang hal hal yang berkaitan dengan pemilu,” ungkap Juraidin. Ketua KPU KLU berpandangan, kehadiran perempuan dalam Pilbup mendatang diharapkan bisa membedakan isu hoaks yang berkembang di media sosial. Sebab diyakininya, kaum perempuan cukup banyak mengakses dunia maya seperti Facebook dan aplikasi lain. Sementara itu, Komisioner KPU Bidang Hukum dan Pengawasan, Nizamudin, menargetkan partisipasi pemilih mengalami.peningktan pada Pilbup mendatang. Jika pada Pilpres tingkat partisipasi pemilihan mencapai 86 persen, maka 2020 mendatang ditargetkan di atas 86 persen. Pada Pemilu serentak yang lalu, DPT KLU sebanyak 171.541 orang. Di antara pemilih itu, 468 orang tercatat sebagai pemilih difabel dengan kebutuhan khusus. Di pemilihan serentak lalu, warga diakomodir melalui 700 TPS, lebih tinggi dari TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, sebanyak 518 TPS. “Pada Pilpres, satu TPS dibatasi pemilih 300 orang, sehingga untuk Pilbub ini jumlah TPS kemungkinan berkurang. Kalaupun ada tambahan (dari TPS Pilgub), kita perkirakan 520 lebih,” sebut Nizamudin. Sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Pilbup, KPUD KLU akan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Keterlibatan stakeholder (non OPD) sangat penting. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, lintas organisasi, karang taruna, dan partai politik diajak untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu. (ari)
Kakao Lombok Utara
Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), per tanggal 21 Desember 2019 mengumumkan hasil seleksi administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Untuk itu, pelamar yang namanya tidak tertera di papan pengumuman dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Apabila keberatan dipersilakan untuk melakukan sanggahan. Kepada Suara NTB, Minggu (22/12), Sekretaris Panitia Pengadaan CPNS Lotim, Lalu Alwan Wijaya, mengungkapkan jika proses sanggahan diberikan waktu selama tiga hari, yakni dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2019. Sanggahan dapat dilakukan melalui akun masing-masing atau dapat datang langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi CPNS Lotim tahun 2019 di kantor BKPSDM Lotim. Dari sanggahan itu, maka tim panitia pada tanggal 25
hingga 31 Desember 2019 akan menverifikasi ulang dan menjawab sanggahan pelamar yang masuk serta akan mengumumkan pelamar yang lulus atau memenuhi syarat (MS) setelah masa sanggah pada awal bulan Januari 2020. Ditegaskan, masa sanggah ini tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dan menggugah ulang dokumen maupun tidak untuk menambah informasi, ataupun tidak memperbaharui atau menambah dokumen apapun.
un, maka hal tersebut merupakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Diketahui sebelumnya, panitia penyelenggara pengadaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Lotim sudah tuntas melakukan pleno terhadap pelamar yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Dari pleno yang dilakukan, dari 12.771 pelamar, yang MS sebanyak 11.093 pelamar dan TMS sebanyak 1.687 pelamar dari 482 formasi. Adapun penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun anggaran 2019 sebanyak 482 formasi. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabu-
Lalu Alwan Wijaya (Suara NTB/yon)
paten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)
Kasus Hutan Sekaroh
Kades Minta Warganya Tidak Diusir
TAMAN LANGIT - Taman Langit adalah salah satu objek wisata di Desa Sapit. Desa Sapit dinobatkan sebagai desa wisata terbaik versi para pelaku wisata Lotim.
Desa Sapit
Desa Wisata Terbaik Versi Pelaku Wisata Lotim Selong (Suara NTB) Bagi para pelaku wisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Desa Kembang Kuning tidak masuk dalam kategori sebagai desa wisata terbaik. Bahkan Kembang Kuning yang sudah mendapatkan predikat Desa Wisata Terbaik nasional tidak masuk dalam nominasi. Tahun 2019 ini, Desa Wisata terbaik versi para pelaku wisata se Lotim adalah Desa Sapit Kecamatan Suela. Penobatan Desa Sapit sebagai desa wisata terbaik ini digelar pada malam Penganugrahan Kepariwisataan yang digelar para pelaku wisata yang tergabung dalam Homestay Lombok Indonesia (Halo) Indonesia Sabtu (21/12) malam. Sapit mengalahkan delapan desa wisata lainnya yang masuk dalam nominasi, yakni Desa Tetebatu, Desa Sembalun, Desa Tetebatu Selatan, Desa Wisata Perian, Desa Wisata Sembalun Lawang, Desa Wisata Jeruk Manis, Desa Wisata Lendang Nangka dan Desa Wisata Jurit Baru. Ketua Panitia Malam Anugrah, Sawaludin saat dikonfirmasi mengatakan indikator penilaian desa wisata terbaik dalam ajang kali pertama digelar di Lotim ini adalah desa yang memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), memiliki Surat
Keputusan (SK) sebagai desa wisata, memiliki minimal ada 5 homestay di desa wisata, memiliki paket wisata dan memiliki event tahunan. Standard penilaian ini, ujarnya, menggunakan standar dari Kementerian Pariwisata. Bukan standar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Adapun destinasi wisata terpopuler (the most populer destination)dipilih para pelaku wisata Lotim adalah Gunung Rinjani, the most populer Hotel/Resort adalah Green Orry Inn Tetebatu, The most populer Kuliner adalah Bantal Gapuk Desa Anjani, The Most Populer Travel Agent Perama Tours & Travel, The most Populer Atraksi Wisata adalah Monkey Forrest Tetebatu, The best Pokdarwis adalah Pokdarwis”Tanjoh” Desa Tanjung Luar dan the most Populer Guide/Pemandu Wisata terbaik adalah Sareh Erwin. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Lotim, Hadi Jayari mengaku mengapresiasi kegiatan penganugrahan kepariwisataan yang digelar para pelaku wisata. Diakui, Pemkab Lotim memang belum memberikan sumbangsih terlalu besar.
Dalam penentuan pemenang jajaran Dispar ini tidak diberitahukan apa saja kriteria-kriteria penilaiannya dan siapa yang menjadi dewan jurinya. Terlepas dari hal tersebut, Dispar Lotim siap mendukung kegiatan tersebut ke depan untuk bisa digelar lebih besar. Dispar akan mengajak Badan Promosi Pariwisata (BPPD) untuk menggelar acara seperti itu. Adanya kegiatan penganugrahan ini dinilai positif dan dianggap sangat membantu pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan dunia pariwisata. Para pelaku wisata dinilai butuh perhatian untuk diberikan penghargaan. “Meskipun sekadar piagam, tapi bentuk-bentuk penghargaan seperti itu tapi ada perhatian dari pemerintah,” ucapnya. Tidak masuknya Desa Kembang Kuning, sambung Hadi karena Kembang Kuning sudah menjadi desa Juara di tingkat nasional. Pandangan para pelaku wisata dinilai positif, yakni melihat dulu potensi yang ada di daerah. Desa wisata yang masuk dalam penilaian pelaku wisata ini akan coba dihimpun Dispar Lotim. “Ke depan mungkin kita perlu libatkan instansi terkait seperti Dinas PMD, Dispar sendiri dan dinas yang lainnya,” demikian. (rus)
Selong (Suara NTB) Kepala Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Mansur mengakui terjadi kerusakan hutan Sekaroh akibat dirambah ribuan warga. Dalam penanganannya, Kades Sekaroh meminta agar ada solusi terbaik untuk penanganan masalah tersebut. Warganya diminta tidak diusir begitu saja, karena akan menimbulkan masalah baru. “Warga kami jangan diusir begitu saja,” pinta Kades Sekaroh saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Minggu (22/12). Dia menjelaskan, bicara hutan, katanya sudah sejak puluhan tahun lalu dikuasai warga. Menurutnya harus ada pembinaan kepada ribuan warga dan tidak serta warga dipaksa keluar tanpa ada solusi terbaik. Warga memasuki kawasan Sekaroh ini sudah cukup lama. Puluhan tahun silam. Kades ini pun mempertanyakan kenapa justru sekarang dipersoalkan. Meski demikian, karena menjadi program pemerintah, maka desa siap memberikan dukungan. Atas nama pemerintah desa, Kades Sekaroh ini membantah jika disebut tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga hutan lindung Sekaroh. Program penghijauan hutan 2018 dikatakan berjalan dengan baik tanpa kendala. Jika dalam perjalanannya ada tanaman yang dirusak warga katanya bukanlah menjadi ranah desa untuk mengawalnya. “Wallahua’lam kalau itu, masalah tanaman hidup dan mati itu kan ada pengawasannya sendiri,” kilahnya. Jikalau dilakukan pengusiran secara paksa dari aktivitas bercocok tanam jagung, apalagi memasuki musim tanam di musim hujan ini maka akan menimbulkan masalah. Diperlukan upaya pelan-pelan. “Diperlukan pendekatan secara manusiawi, karena kita juga memikirkan akibatnya,” imbuhnya.
Salah satu solusi ditawarkan Kades Sekaroh ini adalah memperluas Hutan Kemasyarakatan (HKm). Tanam pohon-pohon yang bisa menghasilkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sendiri dinilai juga sangat memahami mana kawasan yang tidak boleh disentuh sama sekali. Seperti di kawasan Jipro saat ini sudah tidak disentuh sama sekali oleh warga. Kawasan hutan yang sudah dikuasai warga memang diperlukan upaya nyata agar bisa dihijaukan kembali. Sistem yang dijalankan pemerintah desa, dilakukan pemberian pemahaman terlebih dulu kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat awam dinilai cukup sulit menerima. “Kita kan harus mengayomi dan membina,” demikian ucapnya. Sebelumnya Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin menyebut hutan lindung Sekaroh saat ini sudah mengalami kerusakan 750-800 hektar. Rusaknya hutan lindung Sekaroh ini dinilai karena ulah warga dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa setempat. Padahal sudah 110 ribu tanaman sudah ditanam untuk menghijaukan kawasan. Akan tetapi, baru selesai ditanam sepulangnya langsung dirusak. Tampak juga kawasan hutan ini dibakar dan ditanami jagung. Kerusakan Hutan Sekaroh ini juga sangat disayangkan Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Lombok Timur Dr. H. Syamsuhaidi. Harapannya, Gubernur NTB dan Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki kawasan hutan ini segera kawasan hutan tersebut agar tidak tambah meluas. Dikhawatirkan, kawasan Pantai Pink yang ada di wilayah Sekaroh akan berubah menjadi hitam, karena tertutup material dari dalam kawasan hutan yang gundul akibat tergerus air hujan. “Kita minta perhatian serius dari pak Gubernur,” demikian. (rus)
Potensi Besar Belum Tersentuh Industri
Sektor Pertanian khususnya perkebunan kakao, menjadi satu sektor penyangga ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (makro) memberi sumbangsih pada pembentukan PDRB (produk regional Bruto) atas dasar harga berlaku (2017) sebesar 34,04 persen (turun dari 2016 sebesar 34,47 persen). Kontribusi ini tertinggi dibandingkan sektor lain. Sayang, potensi besar itu belum disentuh oleh industrialisasi skala menengah. KAMPUNG Cokelat Desa Genggelang adalah satu embrio industrialisasi perkebunan masa depan. Meski serapan bahan mentah menyentuh 300-400 kg per bulan (10 kg/hari), namun patut diharapkan akan menjadi usaha sentral masyarakat. Kakao masih eksis dibudidayakan masyarakat. Terbukti, data produksi kakao (BPS 2018) mencatat volume 1.552,94 ton. Jika dirata-ratakan dengan harga jual petani saat ini sekitar Rp 26.000 per kg, maka uang yang beredar mencapai Rp 40,35 miliar lebih. Hanya saja, value added dari bahan mentah itu belum tercipta. Pasalnya, serapan tenaga kerja dari kakao pascapanen belum tersedia. Bahan mentah kakao, dijual langsung oleh petani ke pengepul. Lalu dari pengepul ke pema-
“Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Asissted Test (CAT) yang direncanakan pada Februari 2020,” jelas Alwan Wijaya. Ia menambahkan bahwa rekrutmen CPNS Lotim bersifat terpusat. Artinya pelamar yang mengikuti tes merupakan prestasinya sendiri, sehingga apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apap-
(Suara NTB/rus)
DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyambut baik tindakan pencekalan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim terhadap dua tersangka pembangunan Pasar Tradisional Sambelia tahun 2015. Terlebih, pencekalan yang dilakukan ke luar negeri yang dikhawatirkan kedua tersangka inisial LM dan A tersebut kabur. Menurut Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, proses pencekalan sepenuhnya keMurnan wenangan dari Kejaksaan. Selain itu, dilakukannya proses pencekalan, ujarnya, karena kejaksaan sudah melakukan pertimbangan yang cukup matang. “Kebijakan pencekalan ini ranahnya Kejaksaan. Saya kira ranahnya untuk itu,” ungkapnya pada Suara NTB, Sabtu (21/12). Kalaupun dilakukan pencekalan ke luar daerah, politis PKS ini menyarankan pelaksanaan tugas yang diemban oleh LM selaku PPK Pasar Tradisional Sambelia yang saat ini Kepala Dinas PUPR Lotim, dapat dilakukan oleh Pjs, Plt ataupun Sekda. Namun demikian, ia berharap yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas di tahun anggaran 2019 supaya dapat fokus menghadapi proses hukum yang menjeratnya. ‘’Karena belum dilakukan penahanan. Jadi masih bisa menyelesaikan tugasnya,” ungkapnya. Disinggung terkait apakah dilakukan penahanan daripada harus dilakukan pencekalan, Murnan kembali menegaskan jika persoalan itu merupakan ranahnya Kejaksaan. Termasuk pencopotan LM selaku Kepala Dinas PUPR Lotim untuk menjaga kelancaran prgram di OPD tersebut merupakan kewenangan dari bupati. “Bupati lebih faham anak buahnya,” tandasnya. Sebelumnya, Kejari Lotim terus mengatensi kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Bahkan pihak Kejari Lotim melakukan pencekalan terhadap dua tersangka, inisial LM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan A selaku pihak rekanan untuk dapat keluar daerah atau keluar negeri. “Saat ini dalam proses pencekalan. Baik untuk jalur darat maupun udara. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi supaya yang bersangkutan tidak dapat bepergian ke luar negeri,” terang Kajari Lotim, Iwan Setiawan Wahyuhadi beberapa waktu lalu. (yon)
sok lokal untuk selanjutnya dikirim ke Bali dan Jawa. BPS mencatat tanaman kakao warga rata-rata berusia tua. Dari luas tanam 3.963 hektar tahun 2017, 464 hektar dia ntaranya berupa tanaman tua, 960 hektar belum menghasilkan, dan 2.537 hektar sudah menghasilkan. Petani Kakao Dusun Gitak Demung, Ali Akbar, Sabtu (21/ 12) mengamini, sebagian tanaman kakao warga di dusun itu berusia tua. Miliknya sendiri, berusia 20-25 tahun. Sehingga ia memberanikan diri melakukan peremajaan dengan teknik sambung batang. Batang tua dipangkas, disambung dengan pucuk kakao yang baru. Teknik sambung butuh keberanian dan dilematis. Selama proses itu, petani harus puasa dua tahun tidak berproduksi. Sementara, warga tidak diberi-
(Suara NTB/ari)
RESMIKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat meresmikan Kampung Cokelat beberapa waktu lalu. kan opsi subsidi ekonomi. Petani sangat khawatir, peremajaan kakao justru menimbulkan kekosongan penghasilan. “Saya memberanikan diri, dengan modal pengetahuan belajar dari YouTube dan pernah dibawa studi banding ke Jawa (oleh Unram). Tapi risikonya, selama kakao tidak berbuah saya mencari kerja ke Bali,” ujarnya. Tentu tidak semua petani punya semangat yang sama dengan Ali Akbar. Ia rela mencari kerja ke Bali karena didukung statusnya yang belum berkeluarga. Kampung Cokelat Desa Genggelang yang terletak di
Dusun Senara, sudah mulai berproduksi kembali usai vakum dihantam gempa tahun 2018 lalu. Sejumlah varian produk cokelat sudah bisa dihasilkan. Antara lain, permen cokelat, minyak cokelat (bahan utama kosmetik), Bubuk Cokelat murni, minuman cokelat, cokelat bar, hingga biji cokelat roasting. Pembina Kampung Cokelat, Pardan, mengatakan Kampung Cokelat saat ini menaungi 30 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dan 20 orang Poktan. Luas areal penyangga dari anggota sekitar 50 hektar. “Selama produksi, kami
akui alat belum sempurna, packaging masih kurang, pemasaran kurang, dan mitra belum banyak. Kendala lain, bahan baku dari luar masih mahal, seperti susu sapi dan kacang mete,” ujar Pardan. Diakuinya, produksi kakao menjadi pasta dan varian coklat lain, maksimal 10 kg per hari. Rendahnya produksi disebabkan kapasitas peralatan yang dimiliki masih kecil. Namun Kelompok Kampung Cokelat sudah dijanjikan mesin untuk kapasitas produksi 50 kg per hari atau 1,5 ton per bulan. Kapasitas produksi yang rendah ini, menyebabkan Kelompok Kampung Cokelat dan warga lain, menjual bahan mentah cokelat ke Bali. “Beberapa produk seperti minyak cokelat, sudah mulai ditawar dari Sumbawa dan Bali. Tiap kg minyak cokelat dihargai Rp 175 ribu,” sambungnya. Produk Kampung Cokelat dilabeli “Datu Chocolate Lombok”. Merk dagang ini tentu belum bisa bersaing dengan produk pabrik paten. Namun demikian, kualitasnya diakui lebih bagus. Sebab kandungan lemak cokelatnya antara 60-75 persen. Kampung Cokelat saat ini mendapat pendampingan dari Program Pilot Inkubasi Inovasi
Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL), Kementerian Desa. Kampung Cokelat sendiri lahir dari pemikiran warga, dimana banyaknya bahan baku tidak diproses menjadi barang jadi. Sehingga pada 2015, warga mengajukan permohonan studi banding ke Blitar Dari sanalah, warga termotivasi, sebab di Blitar, kelompok setempat menghasilkan produk hanya dari perkebunan yang tidak sampai 100 pohon. Cokelat bukan barang murahan. Untuk menghasilkan permen saja, biaya yang diperlukan di atas Rp 1 juta untuk mengolah 10 kg bahan mentah. Biaya tersebut belum termasuk kemasan dan ongkos penjualan. Berkat pendampingan pemerintah pusat, kelompok saat ini mengelola aset senilai Rp 2 miliar lebih terdiri atas bangunan, peralatan dan ongkos produksi. “Kami berencana untuk mengembangkan wisata edukasi, dari pengenalan cara menanam, proses produksi hingga menjadi cokelat. Lokasi kami sudah banyak dikunjungi, dalam satu hari weekend, kunjungan bisa mencapai 2.000 orang,” paparnya. Ia menargetkan, produksi Kampung Cokelat bisa menambah pendapatan anggota dan masyarakat umum. Sebab
pihaknya masih bisa membuka usaha ikutan, seperti PKL yang menyediakan kuliner dan buah bagi para pengunjung. Senada dengan Kelompok Kampung Cokelat, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., dalam sambutan usai peletakan baru pertama rumah Kampung Cokelat beberapa waktu lalu menegaakan, potensi besar kakao harus didukung oleh inovasi agar menghasilkan nilai tambah. Ia bahkan meminta agar seluruh OPD bersinergi dalam membuat satu program yang saling mendukung. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, harus diintegrasikan dengan sektor pariwisata. “Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Kabupaten Lombok Utara sebagai penyangga kebutuhan kakao tingkat nasional. Komoditi unggulan ini tentu tidak akan begitu banyak artinya kalau kita tidak upayakan untuk dikembangkan” tegasnya. Ke depan, Najmul berharap kakao tidak dijual mentah. Melainkan dijual - minimal - setengah jadi. Hadirnya rumah produksi ia minta tidak sekedar mengolah dalam jumlah kecil, melainkan menjadi barometer skala industri untuk ditularkan ke ke embrio usaha industri lain. (ari)
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
Dukung Pajak Hiburan Diturunkan PANITIA Khusus (Pansus) DPRD Lombok Barat (Lobar) mendukung revisi Perda Tarif Pajak Hiburan yang diusulkan para pengusaha hiburan di kawasan Senggigi menjadi 10 persen. Mereka menilai, tarif pajak 25-35 persen yang diberlakukan mencekik para pengusaha. Padahal kondisi Senggigi kini masih terpuruk. “Kami mendukung revisi penurunan pajak hiburan menjadi 10 persen. Ini berpengaruh juga kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah),’’ ujar Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD (Suara NTB/dok) Lobar Munawir Haris akhir Munawir Haris pekan kemarin. Tidak bisa dipungkiri, selain karena dampak gempa. Munawir juga menilai geliat Senggigi juga tidak maksimal. Bahkan beberapa tempat hiburan maupun kafe di kawasan Batulayar-Senggigi tutup atau tak beroperasi. Jangan sampai dengan tingginya tarif pajak itu justru membuat pariwisata Lobar kalah dengan daerah lain. Terlebih lagi dengan adanya KEK Mandalika. “Mataram saja yang jelasjelas perkembangannya pesat itu pajaknya 10 persen. Jangan sampai nanti orang yang ke Senggigi ini sepi, karena tingginya pajak, malah lari ke Mataram,” jelasnya. Menurutnya tidak masalah tarif pajak itu diturunkan sementara waktu. Sampai nantinya pengunjung yang datang lancar dan geliat Senggigi meningkat kembali. Ia beranggapan pastinya pihak pengusaha hiburan tidak akan mempermasalahkan jika dinaikan kembali tarif itu. Terlebih lagi di 2020 mendatang penataan kawasan Senggigi akan dilakukan Pemkab Lobar. “Kalau dia lancar perkembangan pariwisata ini bagus, dia (pengusaha) pasti ihklas dinaikan tarif pajaknya. Tidak apa-apalah menurut kaca mata kami 10 persen yang penting lancar dulu,” jelasnya. Selain itu, Pemkab juga harus memikirkan sejumlah warga Lobar yang bekerja di tempat hiburan itu. Jangan sampai nantinya akibat mempertahankan tarif pajak berdampak pada PHK, karena tempat hiburan itu tutup. Ia pun mencontohkan seperti apa yang dialami Gianyar Bali ketika tertimpa bencana, meski PAD nya mencapai triliunan, namun pihak pemerintah setempat mau menurunkan tarif pajaknya. (her)
SUARA PULAU LOMBOK
2.147 Pelamar CPNS di Loteng Terpental Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah mengumumkan hasil seleksi administrasi pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Sabtu (21/12). Dari 17.443 pelamar yang masuk, sebanyak 2.147 di antaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga dipastikan terpental dari seleksi CPNS tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., Minggu (22/12), mengatakan, para pelamar yang dinyatakan TMS disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, KTP yang tidak dilampirkan tidak jelas, kemudian tidak melampirkan ijazah dan STR bagi pelamar tenaga kesehatan. Ada juga kualifikasi ijazahnya tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. Tidak hanya, ada pelamar yang tidak melampirkan transkrip nilai serta lamaran yang
tidak sesuai formasi serta salah alamat. “Semua pelamar yang dinyatakan TMS sudah sesuai aturan yang ada. Dan, dipastikan tidak ada kebijaksanaan,” tegasnya. Awalnya, ada rencana pemberian kebijaksanaan terhadap pelamar yang dinyatakan TMS untuk beberapa kategori. Namun sesuai hasil rapat terakhir dengan pemangku kebijakan, diputuskan tidak akan kebijaksanaan, semua dikembalikan kepada aturan dan sistem yang ada. Keputusan untuk tidak
memberikan kebijaksanaan diambil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Jadi yang dinyatakan TMS ini benar-benar hasil verifikasi yang dilakukan oleh sistem. Tidak ada campur tangan dari pihak manapun,” tegasnya. Dengan kata, mana yang dinyatakan TMS oleh sistem, itulah yang dinyatakan TMS. Walaupun mungkin penyebab pelamar dinyatakan TMS tersebut tidak begitu prinsip. “Kita tidak ingin karena penerapan kebijaksanaan ini justru bisa memicu
Giri Menang (Suara NTB) Calon Sekda Lombok Barat (Lobar) yang baru Dr. H. Baehaqi direncanakan dilantik Kamis (26/12). Selain Baehaqi, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga direncanakan ikut dilantik. Penetapan Baehaqi sebagai calon sekda menggantikan H. Moch. Taufiq setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Rencananya Pak Baehaqi, sekda baru akan dilantik tanggal 26 Desember ini. Pel(Suara NTB/dok) antikan bersama beberapa H. Moch. Taufiq kepala OPD juga,” jelas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq akhir pekan kemarin. Sedangkan untuk pengisian jabatan kepala OPD yang kosong akan dilakukan tahun depan dan menjadi tugas sekda yang baru, karena saat ini waktunya sudah mepet. Sekretaris Pansel Sekda Lobar, Muazar Habibi mengatakan nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H. Baehaqi muncul menjadi sekda. Kabar itu diungkapkan langsung oleh bupati saat mengajukan satu nama, yaitu Dr. H. Baehaqi kepada Gubernur dan Komisi ASN untuk rekomendasi.. Menurutnya, pengusulan nama Baehaqi oleh bupati itu sudah sesuai mekanisme. Sebab tahapan pelaksanaan pansel sekda itu sudah dilalui. Mulai dari melewati pansel murni terbuka yang sebelumnya sudah diumumkan dalam kurun waktu ditentukan. Sayangnya, tak ada satupun pelamar yang mendaftar, sehingga dibentuk Panitia Seleksi Job Fit Mutasi untuk mengisi posisi sekda itu. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB. Yang akhirnya menujuk sekitar 6 nama pejabat Pemkab Lobar dengan ketentuan sekda boleh dilantik sebelum usia 58 tahun serta beberapa persyaratan lain. Hasilnya terdapat tiga nama yang diusulkan kepada bupati sesuai ranking. “Jadi ranking pertama itu Baehaqi, Kedua Hj. Lale Prayatni, dan yang ketiga Ilham. Itu diusulkan kepada pak bupati, dan pak bupati mengusulkan nama Baehaqi,” jelasnya. Dengan terpilihnya menjadi sekda, Baehaqi nantinya hanya akan menjabat selama 2 tahun. Mengingat umurnya yang masih 56 tahun serta belum berusia 58 tahun saat pelantikan. (her)
polemik. Jadi untuk amannya, semua kita kembalikan ke sistem,” tegas Nazili. Meski demikian, pelamar yang dinyatakan TMS bisa melakukan sanggahan terhitung sampai tanggal 24 Desember. Jika dari sanggahan tersebut terbukti benar ada kesalahan di sistem atau panitia penyelenggara, pelamar TMS tersebut berpeluang lolos. Namun sebelum melakukan sanggahan, pelamar hendaknya mengecekterlebihdahulukesistem rekrutmen CPNS. Untuk mengetahui letak kesalahan administrasinya,sehinggatahusanggahanseperti apa yang dilayangkan. “Untuk sanggahan bisa langsung by sistem atau langsung ke panitia penyelenggaran di BKPP Loteng,” ujarnya seraya menambahkan,
(Suara NTB/dok)
M. Nazili pengumuman hasil sanggahan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari mendatang. (kir)
Tuntas Tahun Depan
Pembebasan Lahan ’’Bypass’’ LIA-KEK
Jadi Sekda Lobar
Baehaqi Dijadwalkan Dilantik 26 Desember
Halaman 5
(Suara NTB/kir)
BELUM DITANAM - Akibat hujan belum merata, petani belum bisa menanam lahannya. Diperkirakan, musim tanam tahun ini mundur. Namun, sebelum mulai ditanam, petani di Praya Barat Daya mempersiapkan lahannya terlebih dahulu.
Hujan Belum Merata, Musim Tanam Mundur Praya (Suara NTB) Musim tanam tahun 20192020 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan mundur jauh dari jadwal yang direncanakan. Hal ini sebagai dampak dari hujan yang belum merata turun di wilayah ini. Di mana petani kemungkinan baru akan mulai menanam di bulan Januari tahun depan. “Kalau melihat kondisi cuaca, bulan depan (Januari) kayaknya baru kita bisa mulai menanam,” aku Sahrim, petani asal Praya Barat Daya, Sabtu (21/12). Saat ini, petani sudah menyiapkan bibit padi. Namun belum bisa disemai, karena kondisi air yang belum tersedia. Menurutnya, intensitas hujan belum begitu merata turun ditambah kondisi lahan yang terlalu lama kering, sehingga butuh air cukup banyak baru bisa digarap. “Kalau air kita masih menunggu kiriman dari Bendungan Batujai. Sementara Ben-
dungan Batujai sendiri belum terisi. Jadi petani berharap air hujan dulu. Baru bisa mempersiapkan lahannya,” terangnya. Di sejumlah wilayah di daerah lahan tadah hujan, petani memang sudah ada yang menanam, karena menggunakan sistem gogo rancah. Sementara bagi petani yang masuk wilayah irigasi teknis, belum bisa apa-apa, karena sangat tergantung kiriman air dari Bendungan Batujai. Tapi untuk persiapan lahan, petani sudah ada yang mulai. Paling tidak menyiapkan pematang dan memperbaiki bagian sawah yang butuh perbaikan. Sementara untuk aktivitas penanaman, belum bisa dilakukan. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, mengaku jadwal tanam tahun ini jauh dari perkiraan. Hal itu bisa dimaklumi, melihat kondisi musim kemarau yang cukup panjang. Kalau tahuntahun sebelumnya, pada bulan
November bahkan Oktober petani sudah bisa bercocok tanam tapi tahun ini akhir Desember pun masih susah. Kecuali petani di lahan tadah hujan, bisa lebih awal menanam. Tapi itupun belum seluruhnya. “Mau bagaimana lagi, kondisi yang memaksa seperti ini,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad, mengatakan puncak musim penghujan diperkirakan akan berlangsung selama tiga bulan, yakni bulan Januari hingga Maret tahun 2020 mendatang. Setelah itu, intensitas hujan akan mulai menurun. Menurutnya, siklus hujan tersebut penting diketahui oleh petani. Supaya bisa merencanakan musim tanam dengan baik. Misalnya, petani di lahan tadah hujan mungkin harus mempertimbangkan kembali untuk menanam dua kali. Karena musim tanam kedua nanti setelah fase puncak musim hujan. (kir)
Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menunggak pembayaran tarif Penerangan Jalan Umum (PJU) mencapai Rp2,5 miliar, lantaran tak membayar tagihan selama dua bu-
lan. Akibat menunggak, lampu PJU di wilayah seputaran Meninting, Senggigi dan Gunungsari pun padam. Pemadaman PJU ini bakal berlangsung hingga tahun depan. Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar H. Saefullah mengatakan pemadaman PJU akan berlangsung hingga bulan Januari tahun depan. “Ya pemadaman PJU sampai bulan Januari tahun depan. Karena kami Ndak bisa berbuat apa-apa,” jelasnya, Sabtu (21/12). Menurutnya, persoalan pemadaman PJU tengah dibahas degan PLN. Sebab bagiamana pun penyebab terhadap daerah wisata. Pihaknya berharap ada semacam kelonggaran dari PLN tetap menyalakan kembali PJU, mengingat akan ada perayaan tahun baru. Disebutkan, kawasan yang terkena dampak pemutusan PJU ini mulai dari perbatasan Lobar dengan Mataram sampai Meninting. Lalu di kawasan Sandik menuju kawasan eks
Pasar Gunungsari sampai perbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara. Lalu ke kawasan Desa Midang perbatasan antara Lobar dengan Mataram. Terkait berapa titik PJU yang mati, mencapai ratusan titik dengan beberapa titik panel yang disegel. “Beberapa panel disegel sehingga banyak titik lampu PJU yang mati,”jelas dia. Kondisi PJU yang banyak mati di kawasan setempat dikeluhkan warga, lantaran sepanjang jalur wisata itu gelap di malam hari. Warga mempertanyakan, kenapa kawasan ternama ini tidak maksimal penanganan lampu PJU. Padahal kawasan ini banyak dikunjungi wisatawan khususnya wisatawan asing. Seperti disampaikan mantan anggota DPRD Lobar, H. Wildan mengaku miris dengan kondisi ini. Pasalnya sudah dua bulan lampu PJU di jalur wisata ini mati. “Sudah dua minggu lampu jalan (PJU red) mati di jalur wisata Senggigi. PJU disegel (diputus) sama PLN,’’ ungkapnya. (her)
Praya (Suara NTB) Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalur bypass dari kawasan Lombok International Airport (LIA) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sudah setengah jalan. Dari enam tahapan proses pembayaran yang direncanakan, tiga tahapan sudah diselesaikan. Sisa tahapan pembayaran lainnya akan dituntaskan pada tahun 2020 mendatang. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Sabtu (22/12). Menurutnya, untuk pembayaran lahan pada tiga tahapan awal ini, fokus pada pembayaran lahan milik masyarakat yang sudah dinyatakan clear and clean. Sementara tiga tahapan yang tersisa untuk pembayaran lahan yang masih bersengketa serta masih ada keberatan dari masyarakat. Termasuk pembayaran lahan milik Pemkab Loteng, lahan milik PT. AP I LIA serta lahan ITDC. “Itu semua akan diupayakan dituntaskan pada tahun 2020 mendatang,” sebutnya. Hanya saja, meski belum sepenuhnya tuntas proses pembangunan fisik jalan tetap akan berjalan. Pembangunan fisik ini direncanakan dimulai sekitar bulan Februari atau Maret mendatang dengan fokus di lahan-lahan yang sudah selesai proses pembayaran terlebih dahulu sembari menunggu proses penyelesaian lahan yang lain.
Firman mengatakan, sampai tahap ketiga total sudah ada sekitar 600 bidang tanah yang sudah selesai proses pembayarannya. Sisanya sekitar 39 bidang tanah akan diselesaikan tahun depan, karena masih bermasalah. ‘’Ada yang masih bersengketa dengan ahli warisnya dan ada juga pemiliknya mengajukan keberatan ke pengadilan. Termasuk juga lahan milik Pemkab Loteng dan ITDC,” ujarnya. Namun, kalau untuk lahan pemerintah, pada prinsipnya tidak jadi masalah, karena tinggal soal kesiapan anggaran saja. Pasalnya, anggaran pembebasan lahan yang disiapkan masih kurang, sehingga pembayaran lahan diutamakan yang sudah tidak bermasalah lagi. Sementara yang bermasalah diselesaikan tahun depan begitu anggaran tambahan tersedia. “Intinya soal waktu saja. Berhubung ada lahan yang masih bermasalah, jadi anggaran tambahan disiapkan tahun depan. Tapi prinsipnya, pembebasan lahan harus tuntas,” tegas Firman. Panjang ruas jalan by pass LIA-KEK Mandalika yang akan dibangun sekitar 17,5 km dengan total luas lahan yang dibebaskan mencapai hampir 100 hektar dengan total kebutuhan anggaran pembebasan sebesar Rp 361 miliar. Nantinya ruas jalan tersebut akan menghubungkan jalur bypass bandara dengan kawasan The Mandalika di sebelah timur yang berdekatan langsung dengan kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. (kir)
Tunggakan PJU Dibayar Februari 2020 Molor, Pengerjaan Proyek Dermaga Senggigi
(Suara NTB/her)
SEGEL - Panel PJU di kawasan wisata Senggigi disegel oleh pihak PLN, sehingga kawasan ini gelap gulita di malam hari.
Giri Menang (Suara NTB) – Proyek pembangunan Dermaga Sengggigi senilai Rp 7,1 miliar lebih molor dari target pembangunan yang diperkirakan akan selesai tanggal 30 Desember 2019. ‘’Bahkan proyek ini berpotensi terjadi sengketa kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana proyek dermaga pelabuhan,’’ aku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Lobar (APP) Lobar, Heri Ramadhan, akhir pekan kemarin. Ia mengatakan sampai saat ini progres pembangunan dermaga Sengggigi baru mencapai 80 persen, masih ada deviasi sekitar 20 persen. “Saat ini sedang ada perbedaan antara PPK dengan kontraktor, terkait dengan material dari pelabuhan. Di mana PPK meminta agar kontaktor ini bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah tandatangani, sehingga ada potensi terjadinya sengketa,” jelasnya. Perbedaan tersebut ada pada metodologi pekerjaan, di mana ada perbedaan pemahaman kedua belah pihak, namun pihak kontraktor merasa dirinya sudah bekerja sesuai dengan metodologi dan sesuai dengan bobot pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan sesuai dengan bobot perencana yang sudah ada. Masalah yang membuat pembangunan dermaga stagnan, terkait dengan adanya material ponton dari dermaga yang tidak tersedia di suplayer yang ada di Surabaya.” PPK ngotot agar ponton yang dipasang sesuai dengan kontrak,” ujarnya. Namun dari pihak kontraktor berusaha menawarkan material ponton yang lain yang tidak mengurangi spesifikasi dari material ponton yang ada
di kontrak kerja, namun dari pihak PPK tetap tidak mau. “Kontraktor sudah pasti tidak bisa memenuhi material ponton yang diinginkan, karena material sampai akhir tahun tidak tersedia, hanya sebagian yang tersedia, pihak distributor janjinya akan tersedia pada awal tahun 2020, inikan sudah lewat dari tahun anggaran,” tegasnya. Tawaran yang diajukan oleh kontraktor untuk mengganti ponton masih ditolak, sedangkan kontrak akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2019 nanti. Kalau sampai nanti PPK melakukan pemutusan kontrak, gara-gara kontraktor tidak bisa memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan, maka proyek ini bisa diputus kontrak dan akan dilakukan perlawanan hukum perdata dari kontraktor sehingga terjadi sengketa kontrak. “Akan ada sengketa kontrak, karena ada perlawanan hukum perdata dari kontraktor,” jelasnya. Untuk proyek yang lainnya, lanjut Hery dari delapan proyek puskesmas yang kemarin sempat kritis, dari hasil pengawasan tinggal dua proyek yang dipastikan akan molor, yaitu Puskesmas Meninting dan Puskesmas Eyat Mayang. Sedangkan proyek yang lainnya, sudah bisa selesai tepat waktu bahkan ada yang sudah dilakukan PHO beberapa waktu lalu.” Sudah hampir tuntas, bahkan sudah ada yang PHO,” katanya. Ia menambahkan, sekitar tujuh bangunan puskesmas sudah dilakukan PHO, sedangkan dua puskesmas yang ada di Meninting dan Eyat Mayang, proyek ini terlambat, bukan karena masalah teknis, tetapi karena masalah keterlambatan bekerja dalam proyek tersebut. (her)
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Udang Vaname, Geliat Baru Ekonomi Warga Dasan Anyar Jika berkunjung ke Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh atau sekedar lewat di malam hari, sempatkan menengok ke arah barat jalan. Di sana akan terlihat ramai cahaya lampu bak suasana perkotaan. Warga setempat menyebutnya ‘Serambi Jakarta’. Tapi ia bukan Jakarta. Cahaya tersebut adalah lampu penerang tambak udang vaname yang dikelola Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tambak Baru Pasingga. TAMBAK udang vaname yang dikelola warga desa Dasan Anyar ini memang masih seumur jagung. Dirintis sejak 2017 lalu, hingga kini setidaknya tambak yang dikelola KUB Tambak Baru Pasingga itu telah dua kali melaksanakan panen udang vaname secara intensif. Sisanya dengan sistem terintegrasi, warga pengelola juga telah beberapa kali panen ikan bandeng dan ikan nila salin sebagai ‘produk sela’ tambak seluas 1,18 hektar are itu. Ketua KUB Tambak Baru Pasingga, Darmasyah menceritakan, awal mula keberadaan tambak udang vaname yang dikelola bersama 13 warga lainnya itu tercetus pada pertengahan tahun 2017 lalu. Melihat puluhan hektar lahan tambak garam yang tak dikelola di desanya, ia dan sejumlah rekannya berinisiatif memanfaatkannya untuk budidaya perikanan darat. “Saat itu hanya punya keinginan mengelola untuk tambak saja. Belum tahu mau memelihara apa,” kenangnya. Inisiatif Darmansyah dan rekan-rekannya akhirnya bersambut. PT Amman Mineral
melalui Community Development (Comdev) mengakomodir ide tersebut. Maka pertengahan tahun 2017 dimulailah proyek bantuan dan pendampingan kepada KUB Tambak Baru Pasingga. Darmansyah menyebutkan, proyek bantuan PT Amman Mineral kepada pihaknya sangat lengkap. Selain pencetakan petak tambak, bantuan fasilitas berupa perlatan budidaya dan jaringan listrik serta bimbingan teknis budidaya juga diberikan. “Saat itu juga kemudian kita tetapkan komoditas yang akan kita budidaya. Jatuhnya kepada udang vaname karena dianggap paling cocok di lahan kami ini. Selain itu juga ada bandeng dan nila salin sebagai produk selanya,” papar Dores sapaan akrab Darmansyah. Pada awal budidaya, setelah seluruh petak tambak selesai di buat termasuk fasilitas pendukungnya ditempatkan. KUB Tambak Baru Pasingga merilis sebanyak 320.000 bibit udang vaname masih dari bantuan PT Amman Mineral. Dores mengaku, modal memelihara ribuan udang bernama latin Litopenaeus Vannamei ini mencapai
Rp45 juta. Modal itu sudah termasuk biaya pakan dan obat-obatannya. Dan dengan biaya sebesar itu, saat panen dengan rentang waktu antara 2,5 bulan hingga 3 bulan mereka berhasil meraih pendapatan kotor hingga Rp 115 juta. “Kami kaget untungnya sampai surplus 40 persen dari modal. Makanya sejak saat itu kami serius mengelolanya sampai sekarang,” timpalnya. Dores menjelaskan, pemasukan yang diperolehnya dari budidaya udang vaname tidak saja di masa panen. Ada juga pendapatan harian dari menjual udang kepada para pemancing untuk dijadikan umpan. Pendapatan harian ini sangat menggiurkan. Ratarata mencapai Rp 350 ribu per hari. “Untuk melayani pembelian umpan para pemancing ini kami sortir udang yang zise (ukuran) kecil. Dan ini sangat menguntungkan,” sebutnya. Mendapat keuntungan berlipat dari budidaya udang vaname, tak lantas membuat KUB Tambak Baru Pasingga serampangan mengelola usahanya. Kelompok ini tetap memperhatikan lingkungannya. Dores menyadari, aktivitas tambaknya memiliki dampak pencemaran lingkungan. Karena itu sejak awal, telah memikirkan bagaimana kegiatannya tersebut tidak merusak lingkungan. “Kami di sini pakai pakan dan obat-obatan organik. Sebelum melepas air kami juga melakukan treatment sedemikan rupa sehingga air buangan kami benar-benar aman
(Suara NTB/ist)
TAMBAK UDANG - Ketua KUB Tambak Baru Pasingga, Darmansyah tengah berada di lahan dibudidayakannya, baru-baru ini. sehingga tidak mencemari an muncul di benak kelompok. sponsibility Amman Mineral, lingkungan sekitar,” klaimnya. Mulai dari keinginan memper- Syarafuddin Jarot menjelaskan, Saat ini, masih tetap di luas tambak hingga ide mem- perusahaan terus berkontribusi bawah pendampingan Com- produksi sendiri bahan pakan memberikan manfaat melalui dev PT Amman Mineral, keg- untuk menekan biaya budi- penciptaan ekonomi yang beriatan KUB Tambak Baru daya. “Untuk produksi pakan kelanjutan bagi NTB dan NegaPasingga terus berkembang sendiri sedang kami rintis. In- ra Republik Indonesia. Amman pesat dan menunjukkan ke- syaallah dalam waktu dekat Mineral selama ini telah berkomandirian. Diungkapkan kita bisa mulai karena bahan mitmen menjalankan Program Dores, dari pendampingan bakunya banyak tersedia di Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bersama dengan masyaComdev PT Amman Mineral sekitar kami,” tukasnya. Senior Manager Social Re- rakat dan pemerintah untuk banyak ide baru yang kemudi-
tambak udang vamame yang membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan selama tiga tahun keberadaan Amman Mineral, perusahaan telah menjalankan beberapa PPM sambil terus melakukan kajian terhadap efektifitas dan kesinambungan program guna memastikan setiap program dapat memberikan manfaat dan menjadi katalisator ekonomi lokal. (bug)
922 Pelamar CPNS di Sumbawa Dinyatakan TMS
(Suara NTB/ist)
PELANTIKAN - Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat saat menyampaikan sambutan di acara pelantikan Panwascam, Minggu (22/12).
Lantik Panwascam, Bawaslu Tekankan Integritas Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 72 anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari 24 kecamatan, resmi dilantik, Minggu (22/12). Diperlukan kualitas, integritas dan kredibilitas Panwas Kecamatan untuk menyelenggarakan pengawasan di tingkat Kecamatan. Sehingga pemilihan nantinya dapat berjala secara demokratis dan jurdil. Pelantikan Panwascam berjalan khidmat dan lancar yang dihadiri Wakil Bupati Sumbawa dan unsur Forkopimda. Dalam sambutan Ketua Bawaslu RI, Abhan, yang dibacakan Ketua Bawaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, menegaskan, Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 lalu, bisa menjadi pengalaman bagi Bawaslu. Sebagai modal sosial dalam mengelola pelaksanaan tugas Panwas Kecamatan di Pilkada serentak 2020. Hal ini mengingat, tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan bentangan sejarah pelaksanaan pemilihan bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sangat berbeda. Tipologi aktor politik, relasi relasi aktor politik, potensi konflik dan lainnya berbeda dalam dua jenis Pemilu tersebut. Sehingga diperkukan kualits, integritas dan kredibilitas Panwas kecamatan yang dapat menyelenggarakan pengawasan di tingkat kecamataan. Sehingga pemilihan dapat berjalan demokratis, langsung, umum bebs rahasia dan jurdil. (arn)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 922 pelamar Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumbawa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi. Hal ini berdasarkan pengumuman dengan Nomor 800/2508/BKPP/2019 tentang hasil verifikasi seleksi administrasi pengadaan CPNS di lingkup Pemkab Sumbawa yang diumumkan baru-baru ini. Dalam pengumuman, kata Kepala Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur BKPP Sumbawa, Budi Sastrawan S.IP, M.Si, dicantumkan beberapa alasan ratusan peserta tidak lulus seleksi administrasi. Diantaranya ijazah tidak lengkap, kualifikasi pendidikan
tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, tidak melampirkan berkas ijazah dan transkrip nilai asli atau hanya berupa fotokopi, surat lamaran tidak terbaca dan lainnya. Terhadap peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melaku-
812 Pelamar Gugur, BKD KSB Buka Masa Sanggah Taliwang (Suara NTB) Sedikitnya sekitar 812 Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinyatakan gugur di tahap seleksi administrasi. Mereka dinyatakan tidak lulus lantaran hasil verifikasi dan validasi ditemukan adanya ketidaksesuaian data dengan persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya salah satunya tidak mencantumkan materai di surat pernyatan. Kendati demikian, Pemerintah juga sudah membuka ruang untuk perbaikan (masa sang-
gah) selama tiga hari sebelum pelaksanaan tes nantinya. “Total pelamar yang mendaftar di penerimaan CPNS tahun 2019 di KSB mencapai 2.762 pelamar meski telah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus tes administrasi hanya 1.950 orang saja. Jumlah inipun menurun jika dibandingkan dengan jumlah pelamar dan yang dinyatakan lulus di penerimaan CPNS tahun 2018 lalu. Meski demikian, kami tetap membuka masa sanggah bagi para peserta yang tidak dinyatakan lulus,” ungkap kepala BKD Drs. Tajuddin M.Si kepada Suara NTB, Sabtu (21/12). Dikatakannya, pelamar yang dinyatakan lulus administrasi nantinya akan memperebutkan 105 formasi yang sudah disiapkan Pemkab. Dari jumlah tersebut, didominasi oleh kebutuhan tenaga tekhnis sebanyak 46 Formasi, untuk tenaga Pendidikan hanya 25 formasi dan tenaga kesehatan 34 Formasi. Pemkab juga sudah membuka masa sanggah dari tanggal 22-24 Desember (selama tiga hari) untuk memperbaiki berkas bagi yang dinyatakan lulus tahap administrasi. Masa sanggah sengaja disiapkan bagi para pelamar untuk bisa memperbaiki berkas lamaran termasuk juga dokumen pendukung lain yang belum dilengkapi. Adapun tata cara dalam mengajukan masa sanggah yakni dengan kembali berkas pada saat awal pendaftaran. Selain jalur tersebut, para pelamar juga diharapkan untuk datang ke kantor BKD untuk memperbaiki apa saja yang belum lengkap. Jika setelah masa sanggah tidak ada satupun yang melapor maka akan langsung dinyatakan gugur dan keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat. “Hanya tiga hari kita buka masa sanggah, makanya kami berharap bagi pelamar yang ingin mengikuti tes tahap selanjutnya untuk bisa melapor. Jika lewat dari waktu tersebut maka kami pastikan akan menolak semua permohonan yang diajukan oleh para pelamar,” tukasnya. (ils)
kan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi selama tiga hari, yaitu tanggal 22 sampai 24 Desember. Adapun ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar melakukan sanggahan secara online dengan cara login melalui akun masing-masing pada
laman https://sscn.bkn.go.id dan tidak diperbolehkan memperbarui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Tim pengadaan CPNS akan memverifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar. Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 31 Desember 2019 mendatang. Sedangkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 7.311 pelamar, dan akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mencetak
kartu peserta ujian melalui akun masing-masing pada laman https://sscn.bkn.go.id. Pengesahan/ tanda tangan kartu peserta ujian oleh panitia pengadaan CPNS Kabupaten Sumbawa bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa mulai tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan satu hari menjelang jadwal pelaksanaan SKD. Jadwal pelaksanaan SKD akan diumumkan kemudian melalui laman https://bkpp.sumbawakab.go.id. (ind)
Perangi Narkoba, BNNK MoU dengan Bawaslu Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa menandatangani MoU pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa. Sebagai bentuk komitmen komitmen memerangi narkoba. Dengan dilakukannya test urine seluruh Panitia Petugas Kecamatan (Panwascam) yang baru diangkat Komisioner Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim S.Ap, M.Si, Sabtu (21/12), menyatakan penandatanganan MoU ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Bawaslu RI. Komitmen Bawaslu hingga jajaran di daerah bebas dari bahaya narkoba. “Ini untuk memastikan jajaran kami bebas narkoba. Tidak hanya Panwascam, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) hingga Pengawas TPS nantinya juga akan test urine. Ini bentuk komitmen kami untuk sama sama memberantas narkoba,” tegasnya. Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Sumbawa, Nursyafruddin A.Md, menjelaskan MoU ini adalah bentuk kerjasama dan
(Suara NTB/ist)
KESEPAHAMAN - Penandatanganan nota kesepahaman pencegahan dan pemberantasan narkoba antara Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan BNNK Sumbawa, baru-baru ini. komitmen bersama dalam memerangi narkoba. Agar jangan sampai aparatur Bawaslu terlibat narkoba. Diharapkan kerjasama serupa juga akan dibangun dengan KPU Sumbawa. Sejauh ini, BNNK Sumbawa juga gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Serta bersinergi dengan lem-
baga pemerintah ataupun lembaga pendidikan agar bebas narkoba. Seperti degan 19 SMA/SMK di Sumbawa, Perguruan tinggi sepert UTS dan lainnya. “Kita juga sudah mengajukan kerjasama dengan DPRD untuk dilakukan test urine bagi anggota DPRD Sumbawa,” tukas Nur. (arn)
SP2020 ”Goes To Kampus” di UNSA Sumbawa Besar (Suara NTB) BPS Kabupaten Sumbawa bersama Dinas Kominfotik Sumbawa menggelar sosialisasi Sensus Penduduk 2020, Sabtu (21/12), di Universitas Samawa (UNSA) Upaya penyebarluasan informasi tentang Sensus penduduk 2020 yang dikemas dalam jargon “Sosialisasi SP2020 Goes To Campus”, yang diikuti 200 peserta terdiri dari mahasiswa dan dosen. Rektor Universitas Samawa Sumbawa Besar, Dr. Syafruddin S.E, M.M, menekankan pembangunan basis data kependudukan melalui SP 2020 sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan penelitian. Sehingga perhelatan yang diinisiasi oleh BPS dan Dinas Kominfotik Sumbawa disambut positif.
Pemkab Sumbawa melalui Dinas Kominfotik berkomitmen mendukung setiap kegiatan-kegiatan perstatistikan di daerah dan khususnya untuk SP 2020 sesuai kapasitasnya dalam mendukung seluruh aktivitas tahapan SP2020. Sepeti dikatakan Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Sumbawa, Jufrie, S.Si., MM. “Pemkab memberikan dukungan berupa pendampingan ataupun fasilitasi yang relevan dalam tujuh tahapan proses bisnis SP2020 mulai dari tahap pertama koordinasi dan konsolidasi, sampai pada tahap ketujuh pencacahan penduduk yang tidak terdaftar dalam daftar penduduk dan yang belum melakukan pendataan mandiri”, papar Jufrie. Kepala BPS Sumbawa, Ir.
Agus Alwi, menyampaikan, kegiatan utama Sosialisasi SP2020 Goes To Campus adalah menguraikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan teknologi informasi dan penjelasan teknis Sensus Penduduk 2020. Agus mengatakan mahasiswa yang secara karakteristik umur berada dalam kancah teknologi informasi yang kini sedang berlangsung secara masif. Sehingga wajar, kegiatan Sosialisasi SP2020 Goes To Campus ini menyasar komunitas milenial. Yang diharapkan dapat berperan aktif untuk mensukseskan SP2020 yang menggunakan metode kombinasi. Yaitu metode online dengan basis data administrasi kependudukan dan pencacahan langsung. (arn)
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Sosialisasi Pilkada 2020, KPU Kabupaten Bima Sasar Santri Bima (Suara NTB) – KPU Kabupaten Bima menggelar edukasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, di Pondok Pesantren Al Maliky Desa Penapali Kecamatan Woha, Sabtu (21/12).
(Suara NTB/Uki)
TANAM - Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo menanam pohon di hutan di sekitar Dam Pela Kecamata Parado Kabupaten Bima, Sabtu (21/12).
Hutan Bima dan Dompu akan Dijaga TNI Bima (Suara NTB) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letjen TNI. Doni Monardo prihatin dengan kerusakah hutan tutupan negara di sekitar Dam Pela Kecamata Parado Kabupaten Bima. Danrem 162 WB Kolonel Czi. Ahmad Rizal Ramdani pun menegaskan pihaknya akan membuat pos jaga terpadu untuk menjaga sisa hutan di wilayah Bima dan Dompu yang masih ada. “Kami akan buat pos jaga terpadu dan kami akan tangkap dan proses hukum kalau ada yang melanggar hukum,” katanya, Sabtu (21/12). Menurutnya, adanya pos jaga terpadu serta pembentukan satgas gabungan dari batalion untuk menjaga sisa hutan yang masih ada tersebut menindaklanjuti atensi dari Pemerintah pusat. “Kami akan laporkan Pangdam Udayana untuk menempatkan personel untuk menjaga hutan wilayah Bima, termasuk Dompu,” katanya. Sementara itu, Doni mengutarakan keprihatinan saat meninjau sekaligus melakukan penghijauan di hutan setempat bersama Bupati Bima, Bupati Hj. Indah Damayanti Putri, SE dengan OPD terkait dan elemen masyarakat, Sabtu (21/12). “Saya sedih dan prihatin melihat kerusakan hutan disini. Saya tidak menyangka hutan sangat parah dan tidak menyisakan satu potong pohon,” katanya. Dari informasi yang diperoleh, kerusakan hutan akibat pembalakan liar tersebut sudah mencapai angka 17.000 hektare dan yang mengalami kerusakan parah seperti ini sekitar 8 ribu hektar. “Untuk data resminya belum saya terima. Tapi angkanya sudah ribuan hektar,” katanya. Kerusakan hutan Parado memang kompleks, mulai dari alasan ekonomi, masalah lapangan kerja, kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang menanam sesuatu karena ada yang beli dan nilai jualnya cukup memberikan jaminan hidup. “Dari pengakuan warga ternyata kebanyakan warga sendiri yang membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian,” katanya. Doni meminta agar para pelaku pembalak liar tetap ditindak tegas. Penegakan hukum memang penting, meski hal itu bukanlah jalan terbaik karena dengan diberikan sanksi lantas diadili dan diberi hukum sekian bulan. “Yang paling penting sekarang ini menumbuhkan kesadaran kolektif dan komitmen moral yang tinggi untuk menjaga kelstarian hutan. Semua harus terlibat sebelum terjadi bencana,” katanya. Ia mengaku pihaknya juga akan mengkaji tanaman yang tepat ditanam di sekitar hutan setempat, apakah bibit alpukat, kemiri dan senggon ataupun pohon yang bisa tumbuh. “Kalau ini terus dibiarkan, maka kerusakan hutan akan semakin parah. ketika musim hujan terjadi banjir bandang, tanah longsor timbul korban, maka kita akan mengalami banyak kerugian,” ujarnya. Pada tahun 2020 mendatang BNPB Pusat akan upayakan mengucurkan dana untuk membantu reboisasi dan ekonomi warga petani dihutan. Selain mencarikan solusi terbaik terintegrasi antara kementerian dengan rencana penanaman bibit yang memiliki nilai ekonomis. “Kami akan temui Pak Menteri, kita akan sampaikan saran dan masukan dari masyarakat tetang jenis bibit yang dikehendaki dan memiliki nilai tapi juga memiliki fungsi ekologis,” terangnya. (uki)
Prof. Mansyur- Aris Ansyari Maju di Jalur Perseorangan Dompu (Suara NTB) Prof. Dr. Mansyur, guru besar Matematika Universitas Negeri Makassar hampir dipastikan berpasangan dengan Aris Ansyari, ST, MT, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Dompu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu pilkada 2020. Keduanya juga bakal maju dengan jalur dukungan perseorangan yang ditandai dengan konsultasinya dengan jajaran KPU Dompu, Jumat (20/12) lalu. Komisioner KPU Dompu, Agus Setiawan, SH kepada Suara NTB, Minggu (22/12) mengungkapkan, pada Jumat lalu pihaknya menerima kunjungan bakal calon Wakil Bupati Dompu, Aris Ansyari bersama tim suksesnya yang melakukan konsultasi terkait pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) jalur dukungan perseorangan. “Kita pun menyampaikan syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan, mekanisme dukungan dan formulir yang harus diisi untuk dukungan,” katanya. Untuk syarat minimal dukungan minimal 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir. Pileg dan Pilpres merupakan pemilu terakhir dengan DPT 162.180 pemilih, sehingga minimal dukungan yang harus disampai 16.218 dan dukungan ini harus tersebar di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan. “Karena kita ada 8 Kecamatan, berarti sebarannya minimal di 5 kecamatan,” ungkap Agus. Dukungan harus dibuktikan dengan foto kopi KTP elektronik dan surat pernyataan oleh setiap pendukung. Contoh formulir yang harus diisi calon perseorangan dan pendukungnya sudah disampaikan kepada tim Prof Dr Mansyur – Aris Ansyari, ST, MT saat konsultasi. “Senin besok, operatornya mau datang lagi minta dibintek soal aplikasi pencalonan (silon). Karena dukungan itu harus diimput di silon,” katanya. Sesuai tahapan jadwal Pilkada serentak tahun 2020 terbaru sesuai PKPU No 16 tahun 2019, penyerahan syarat dukungan bakal calon bupati dan wakil Bupati kepada KPU Kabupaten pada 19 – 23 Februari 2020 mendatang. Dilanjutkan dengan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (19 – 26 februari 2020), verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan (27 febr – 25 maret 2020), penyampaian dukungan bakal pasangan calon dari KPU kepada PPS (26 Maret – 2 April 2020), dan rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten (23 – 24 April 2020). Sementara pendaftaran pasangan calon dilakukan pada 16 – 18 Juni 2020. (ula)
Dalam kegiatan tersebut diikuti ratusan santriwan dan santriwati, Ketua KPU Kabupaten Bima Imran, Komisioner Devisi Sosialisasi Ady Supriadin, Kasubag Teknis dan staf sekretariat. Ketua KPU Kabupaten Bima Imran menjelaskan, sosialisasi dan pendidikan pemilih masuk sekolah ini sengaja dikhususkan KPU untuk kelompok pemilih pemula. Sebab para pelajar kelas XI dan XII sebagian besar akan memasuki usia memilih pada 23 September 2020 mendatang. “Kalau rata-rata sekarang usia pelajar ini 16 tahun lebih, maka tahun depan mereka sudah punya hak pilih sehingga perlu diberikan edukasi kepemiluan,” katanya.
Supaya para pelajar nantinya punya hak pilih jelas Imran, mereka harus berusia minimal 17 tahun atau pernah menikah, telah memiliki KTP elektronik dan masuk dalam daftar pemilih tetap. Untuk memiliki KTP elekrtronik, pelajar bisa mengurusnya ke Dinas Dukcapil. Kemudian KPU Kabupaten Bima melalui jajaran akan memutakhirkan kembali data pemilih pada tahapannya nanti sehingga pemilih pemula bisa diakomodir. “Untuk itu, bagi santri dan santriwati yang sudah berumur 17 Tahun pada 23 September 2020 untuk dapat melaporkan diri pada PPS apabila belum terdaftar,” ujarnya. Sementara itu, Komisioner
Devisi SDM dan Sosialisasi Ady Supriadin menjelaskan, bahwa dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) ada tiga unsur penting yang perlu diketahui pemilih pemula. Pertama, unsur penyelenggara pemilihan yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Kedua, unsur peserta yakni bakal calon bisa melalui jalur perseorangan maupun didukung partai politik. Kemudian ketiga, unsur para pemilih atau masyarakat yang akan memberikan hak pilih. “Ketiga unsur ini harus ada dalam pemilihan kepala daerah dan tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya. Untuk menuju pemilihan pada 23 September 2020 lanjutnya, sejumlah tahapan harus
(Suara NTB/Ist)
SOSIALISASI - KPU Kabupaten Bima menggelar edukasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, di Ponpes Al-Maliky, Desa Penapali Kecamatan Woha, Sabtu (21/12). dilaksanakan KPU Kabupaten Bima sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Seperti saat ini, tahapan pengumuman penyerahan syarat dukungan minimal bakal calon perseorangan. Sosialisasi diakhiri dengan
diskusi, tanya jawab dan pembagian doorprise bagi pelajar yang bisa menjawab kuis. Santri Ponpes Al Maliky nampak antusias mengikuti proses diskusi dan tanya jawab beraama komisioner KPU. (uki)
Kodim Dompu Dorong Pemulihan Ekosistem Hutan
(Suara NTB/jun)
KENDOR - Kabel listrik PLN kendor diterjang angin. Kondisinya yang tidak kunjung diperbaiki mengancam keselamatan pengguna jalan, Minggu (22/12).
Kena Angin Kencang, Kabel PLN Ancam Keselamatan Pengguna Jalan Dompu (Suara NTB) – Kabel listrik PLN Rayon Dompu di Jalan Abubakar Ahmad, kendor diterjang puting beliung, Jumat (20/12) sekitar Pukul 16.00 Wita. Namun demikian, hingga Minggu pagi (kemarin) tak kunjung diperbaiki. Kondisinya yang membentang di ruas jalan membuatnya mengancam keselamatan pengendara. M. Hairullah, salah seorang pengendara roda dua kepada Suara NTB menuturkan, sempat akan terjatuh dari motor yang tumpanginya lantaran terkejut melihat kabel besar yang tergelatak di badan jalan. Ia terpaksa harus menahan laju kendaraan secara tiba-tiba karena khawatir benda tersebut merupakan jaringan PLN tegangan tinggi yang putus diterjang angin kencang. “Karena kebetulan malam
jadi ndak jelas itu kabel apa, jadi saya rem paksa. Kalau saja itu kabel telanjang kemudian saya lalui sudah pasti kesetrum,” ungkapnya. Setelah berusaha menenangkan diri dan mencari tahu benda yang tergeletak tersebut, baru disadari itu merupakan kabel listrik PLN yang terbungkus. Sehingga dianggap tak membahayakan untuk dilintasi menggunakan kendaraan. Meski demikian, tegas M Hairullah, keberadaannya tetap berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Karena posisinya tepat di jalan menurun yang disertai tikungan. “Kalau saja roda empat berpapasan otomatis kabel itu akan diserempet, akibatnya bisa fatal,” ujarnya. Atas informasi yang disampaikan salah seorang warga Dusun Selaparang pada Sabtu
(21/12) malam itu. Suara NTB, kemudian meninjau langsung ke lokasi Minggu pagi. Selain di titik itu, rupanya masih banyak titik lain yang kondisi kabel listrik PLN kendor setelah diterjang angin kencang. Sementara pihak PLN, Wahyu Cahya Hermawan yang berusaha dihubungi Suara NTB terkait alasan mereka belum melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum yang terdampak angin kencang, menolak berkomentar dengan alasan tidak lagi menjabat sebagai Kepala PLN Rayon Dompu. Melainkan telah digeser ke wilayah Bima. Pun ia enggan untuk memberi kontak jajaran yang bisa dihubungi di Dompu untuk menindaklanjuti kehawatiran pengguna jalan. “Langsung saja ke kantor jam kerja, ndak bisa kasi nomor orang soalnya,” tandas dia. (jun)
Mengenal Syamsuddin Haris, Putra Bima yang Jadi Anggota Dewas KPK Kota Bima (Suara NTB) Presiden Joko Widodo melantik lima orang anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana negara belum lama ini. Salah seorang diantaranya adalah pria asal Bima NTB, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si. Pria kelahiran Bima, 9 Oktober 1957 tersebut merupakan Peneliti senior pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P). Di tanah kelahirannya, sosok Syamsuddin Haris memang belum populis (tenar), terlebih jika dibandingkan Prof. Dr. Hamdan Zoelva MH, (Mantan Ketua MK) dan (Ketua MK), Dr. Anwar Usman MH. Namun, di mata keluarga, bapak dua anak ini merupakan sosok pria yang bijak, kalem, komunikatif dan rendah hati. Hal itu diutarakan Keponakannya, Hj. Mutmainah Haris kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. “Memang di sini (di Bima.red) beliau (Syamsuddin Haris) tidak banyak yang tahu. Tapi yang kami kenal beliau sosok bijak dan humble. Saya juga banyak bertukar pikiran soal politik dengannya,” katanya. Sebagai keponakan, Mutmainah mengaku bangga pamannya itu dipercaya oleh Presiden sebagai anggota Dewas KPK. Pihak keluarga juga tidak menyangka karir pamannya itu menembus level nasional. “Tidak menyangka, tapi yang jelas kami keluarga di Bima sangat bangga,” katanya. Sepengetahuan Mutmainah, pamannya yang biasa disapa Om Syamsuddin itu sudah sejak lama pindah ke Jakarta. Bahkan melanjutkan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi di Jakarta. “Dari tamat SMP pindah ke Jakarta. Jarang juga ke Bima. Terakhir Om Syamsuddin datang ke Bima sekitar satu Bulan kemarin, menghadiri pernikahan adik saya,” ujarnya. Sementara kakak Syamsuddin Haris, KH. Abdurahim Haris mengaku, Sudin (panggilan akrab) merupakan anak terakhir dari ibu pertama dengan tujuh bersaudara. “Karena anak terakhir Sudin dimanjain sama
(Suara NTB/Ist)
KH. Abdurahim Haris (kiri) dan Syamsuddin Haris. kakak-kakaknya. Dia juga pendiam dan sering dibawa ke luar daerah oleh bapak,” katanya. Masa kecil Sudin dihabiskan di rumah yang berada di Kelurahan Paruga, yang tidak jauh dari komplek pasar raya Bima. Sementara di sekolah Sudin cukup prestasi, bahkan sangat pintar. “Dari kecil sudah berprestasi. Dia juga suka melukis karikatur dan menulis. Bahkan saat menjadi mahasiswa banyak tulisannya di muat media-media nasional,” ujarnya. Dia mengaku setelah tamat SMP, Sudin merantau dan melanjutkan SMA di Jakarta sekitar tahun 1960an. Tiga tahun kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Nasional (Unas) mengambil FISIP dan menikah dengan perempuan asal Bandung. “Kemudian setelah itu melanjutkan S2 dan S3 di UI dengan jurusan yang sama, FISIP,” katanya. Dengan ditunjuknya sebagai anggota Dewas KPK, mantan Ketua MUI Kabupaten Bima ini berharap adeknya itu sukses mengemban amanah dan tanggungjawab, Karena itu merupakan amanah rakyat. “Saya juga sudah menyampaikan selamat dan menjaga kepercayaan rakyat indonesia,” pungkasnya. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Komando Distrik Militer (Kodim) 1614/Dompu, prihatin melihat kerusakan hutan akibat perambahan dan penebangan liar di wilayah ini. Pasalnya, selain menghilangkan ribuan titik mata air, kondisi tersebut juga membuat warga terus dihantui bencana alam. Seperti banjir dan tanah longsor ketika musim hujan serta kekeringan di saat kemarau. Karenanya, semua elemen didorong untuk melakukan pemulihan ekosistem tanpa harus menghilangkan sumber pedapatan warga di dalam kawasan. Dandim 1614/Dompu, Letkol Ali Cahyono, S. Kom., kepada Suara NTB menyampaikan, salah satu rangkaian peringatan HUT Infanteri Ke 71 tahun 2019 kemarin pihaknya telah melakukan penanaman pohon di Kecamatan Manggelawa. Program tersebut sengaja digalakkan untuk mendorong para pihak turut aktif dalam mengembalikan kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan. “Dengan dilibatkannya masyarakat juga kita harap mereka semakin sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan,” ungkapnya. Dalam rangka memperbaiki kerusakan hutan di sebagi-
an besar wilayah ini, Kodim memang tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk reboisasi. Tetapi, ditegaskan Ali Cahyono, sebagai bentuk tanggung jawab moralnya prajurit senantiasa siap turut membantu instansi terkait ketika ingin melakukan pemulihan atau reboisasi. Bahkan sepanjang dikoardinasikan, keterlibatannya pun bisa sampai penindakan para pelaku penebang liar. Baik itu di dalam kawasan hutan lindung maupun produksi. “Kita sifatnya membantu kalau memang ada isntansi yang akan melakukan reboisasi di lapangan,” jelasnya. Melihat tingkat kerusakan hutan saat ini, menurutnya, sudah tepat untuk kembali melakukan pemulihan. Namun, sebagai langkah awal mesti diterapkan pola tumpang sari, artinya masyarakat tetap bisa mengambil manfaat dari dalam kawasan sembari menunggu pohon keras bernilai ekonomi tumbuh dengan baik. “Tinggal diatur saja seperti apa jarak tanamnya, sehingga masyarakat juga bisa mengambil manfaat. Ini juga termasuk menghidari gejolak dari mereka yang menolak,” pungkasnya. (jun)
Kenaikan Tarif Air Mendesak Dilakukan Taliwang (Suara NTB) Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bintang Bano, Bambang ST, menyebutkan bahwa usulan kenaikan tarif dasar air ke Pemerintah dianggap sangat mendesak. Sebab, biaya produksi terus membengkak sementara subsidi yang diberikan Pemerintah belum mampu menutupi pengeluaran. Selain itu, masih rendahnya harga tarif dasar air sebesar Rp1000 per meter kubik juga menjadi temuan rutin tim BPK setiap tahunnya. “Kalau kita harus jujur memang biaya produksi kita lebih besar dari pendapatan dari pembayaran tagihan para pelanggan apalagi tidak sedikit juga pelanggan yang menunggak pembayaran. Untuk itu, kenaikan tarif dasar air harus bisa segera dilakukan, jika masalah ini dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Apalagi jumlah pelanggan kita juga terus bertambah setiap tahunnya sehingga kenaikan tarif air dianggap sangat mendesak untuk bisa direalisasikan,” ungkapnya kepada Suara NTB. Dikatakannya, saat ini jumlah pelanggan Perumda yang tersebar di seluruh wilayah KSB mencapai angka 12.000 pelanggan belum lagi tambahan 600 sambungan baru di awal tahun 2020 mendatang. Oleh karena itu, Kenaikan tarif ini harus segera dilakukan supaya tidak ada masalah di kemudian hari yang akan berdampak tidak bisa berjalannya perusahan secara optimal. Selain itu, usulan kenaikan tarif ini dilakukan karena apabila dibandingkan dengan harga air perkubik di kabupaten yang ada di NTB, KSB adalah daerah yang terendah. Bahkan saat ini harga pokok air di KSB berada di kisaran Rp1000 perkubik. Jauh dari tarif dasar Perumda di kabupaten/kota lainya yakni sudah berada diatas Rp4.000 perkubik.
Bahkan rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) setiap tahunnya harus mencapai angka sebesar Rp4.467. Untuk itu, pihaknya berharap supaya Pemerintah bisa memberikan keputusan atas usulan dimaksud apakah akan dinaikan atau ada upaya yang lain. Terkait dengan persoalan tarif, pihaknya sangat berharap mampu direalisasikan di awal tahun 2020 untuk bisa menutupi biaya yang dikeluarkan selama ini. “Kami berharap usulan kenaikan tarif ini bisa ada kejelasan jangan sampai biaya produksinya terus meningkat tanpa mampu memberikan hasil yang lebih,” pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pembangunan (APP) dan Investasi Setda M. Taufik Dirjawijaya, SE., MM, mengatakan, usulan managemen Perumda untuk menaikan tarif tetap akan ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan mengingat biaya operasional Perumda terus membengkak. Hanya saja, untuk sementara ini, pihaknya masih mengkaji apakah akan dinaikan atau tidak. Apalagi selama ini Pemkab selalu memberikan subsidi sehingga bisa menutupi biaya operasional Perumda itu sendiri meskipun tidak secara penuh. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan ada jalan keluar terbaik terhadap masalah ini. Jangan sampai usulan kenaikan ini justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari begitupun juga sebaliknya Perumda juga mampu menutupi biaya produksinya perhari. Karena jika itu terjadi, maka daya tolak masyarakat akan sangat tingginya nantinya. “Jadi pemerintah juga perlu memikirkan itu (kenaikan tarif) karena akan menggangu biaya operasional juga. Apalagi kenaikan tarif ini baru dua kali terjadi sejak tahun 2005 lalu,” singkatnya. (ils)
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
SUARA NTB
Halaman 8
Arah Dukungan dan Koalisi Gerindra Bisa Berubah di Ujung Waktu Mataram (Suara NTB) Tiga partai politik yakni Gerindra, PDI-P, dan PKS beberapa waktu lalu sudah menjalin komitmen bersama untuk membangun koalisi pada Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. Namun demikian komitmen koalisi oleh para elite di daerah itu masih sangat mentah, karena keputusan final koalisi dan penentuan arah dukungan ada di tangan pengurus DPP. (Suara NTB/why)
BERJAGA - Seorang petugas Polresta Mataram, Minggu (22/12) berjaga di Pos Pelayanan Operasi Lilin Gatarin 2019 di Karang Jangkong, Cakranegara, Mataram.
Pengamanan Nataru, Disiapkan 24 Pos Polisi Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menyiapkan pos pelayanan dan pos pengamanan selama pengamanan hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pos-pos kepolisian itu untuk menunjang pola pengamanan. Dalam hal kontrol pasukan pengamanan serta sebagai tempat masyarakat memanfaatkan layanan kepolisian. ‘’Ada 22 lokasi Pos Pengamanan dan 12 lokasi Pos Pelayanan,” urai Kabid Humas Polda NTB, AKBP Artanto dikonfirmasi Minggu (22/12) kemarin. Total pos kepolisian mulai dari Lembar, Lombok Barat sampai Sape, Kabupaten Bima. Pos pelayanan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan,
serta sebagai pusat komando. Pos pelayanan berdiri di sejumlah lokasi strategis, seperti di pusat Kota Mataram, Pelabuhan Lembar, dan Bandara Lombok Internasional Lombok. Sementara Pos Pengamanan didirikan pada titik-titik rawan. ‘’Sasaran pengamanannya, arus mudik balik, pengamanan perayaan Natal, dan pengamanan pergantian tahun,’’ jelas Artanto. Dia menambahkan, lokasi yang menjadi fokus pengamanan diantaranya tempat wisata, gereja, jalan protokol, pusat keramaian masyarakat, terminal, pelabuhan, dan bandara. ‘’Personel dari Polri yang dilibatkan 1.114 orang. Ada
yang dinamis, ada juga yang menempati pos-pos tersebut,’’ terangnya. Sementara kerawanan yang diantisipasi antara lain aksi terorisme, kejahatan konvensional, kemacetan lalu lintas, kecelakaan moda transportasi, sweeping ormas, aksi penolakan peribadatan, kenaikan harga sembako, konflik sosial, konvoi kendaraan, balap liar, kebakaran akibat petasan, pesta narkoba, dan bencana alam. Artanto mengatakan, strategi yang diterapkan adalah mengedepankan pencegahan dengan didukung kegiatan intelijen berupa deteksi dini dan deteksi aksi, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. (why)
Karena itu, ketiga parpol tersebut sepakat untuk melakukan komunikasi dengan DPP Partai masing-masing terkait dengan komitmen koalisi tiga partai yang sudah terjalin di daerah. Harapannya tentu DPP masing-masing memberikan persetujuan. Namun demikian, barubaru ini sinyal bahwa komitmen koalisi yang sudah terbangun di daerah itu bisa berubah arah di penghujung waktu yakni di akhi-akhir masa pendaftaran bakal calon, dihembuskan oleh Partai Gerindra. Sebab, Gerindra akan berpikir realistis terhadap kondisi dinamika politik yang terjadi di daerah tempat pilkada akan digelar. ‘’Bahwa nanti diujung seperti apa, tentu saja ini sangat situasional. Karena antara satu daerah dan daerah lainnya memiliki karakter yang berbeda. Sehingga tentunya koalisi juga akan menyesuaikan dengan keadaan di daer-
ah masing-masing,’’ ujar Ketua BPD DPP Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK), pekan lalu. Ditegaskan HBK, sapaan akrab anggota DPR RI dari dapil Lombok tersebut bahwa kewajiban partai politik adalah membangun komunikasi politik yang baik dengan semua pihak. Dengan harapan bisa menghadirkan produk politik yang baik, dan menciptakan Pilkada yang damai, bermartabat serta sejuk. Hal itulah yang dilakukan Gerindra bersama PDIP dan PKS serta partai-partai yang lain. ‘’Partai Gerindra tidak salah membangun komunikasi dengan siapapun, tidak hanya dengan PKS dan PDIP. Tapi dengan partai lain pun tetap dibangun. Namun mungkin tidak semuanya tereskpose. Kemudian bahwa nanti koalisi Gerindra dengan siapa, pasangan yang akan diusung siapa? Tentu saja
H. Bambang Kristiono (kiri) (Suara NTB/dok)
masih dalam tahap penggodokan dan terus melakukan komunikasi politik,’’ ujarnya. Disampaikan HBK, bahwa partainya tersebut melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya untuk mencapai kesepahaman bersama. Hal itu dibutuhkan mengingat Gerindra juga tak bisa mengusung calon sendiri, sehingga membutuhkan mitra koalisi. Akan tetapi dengan parpol yang sudah menjalin komunikasi dengan Gerindra tentu ada yang sejalan dan juga tidak semuanya bisa sejalan. ‘’Kalau ketemu, kita jalan bareng, tidak bertemu kita sebagai teman kita saling hormati pilihan masing-masing. Semua (partai) adalah sahabat saya, bukan musuh saya, karana kita semua berung untuk kepentingan masyarakat kita. Bukan un-
tuk kepentingan orang perorang dan kelompok,’’ jelasnya. Hal yang sama juga disampaikan HBK kepada kader dan pengurus Gerindra di daerah. Bahwa terkait dengan dukungan Gerindra di Pilkada 2020 yang diusulkan oleh pengurus daerah akan diseleksi dan diputuskan oleh Badan Seleksi (Baleksi) Pilkada DPP Gerindra. “Baleksi akan memutuskan pastinya akan sangat mendengarkan pendapat dan saran yang disampaikan DPD Gerindra. Tetapi saya tekankan bahwa Gerindra punya aturan internal, yang bagi para ketua DPC dan DPD. Jika apa yang diputuskan Baleksi kemudian berbeda dengan harapan dari daerah supaya diterima, karena keputusan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang,’’ tutupnya. (ndi)
Tiga Figur Aktif Lobi Dukungan PBB Mataram (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu Parpol incaran para bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU). Upaya lobi dukungan cukup gencar dilakukan para kandidat untuk bisa mengantongi tiket dukungan PBB di Pilkada 2020. Dari tim penjaringan Pilkada DPC PBB KLU mencatat ada lima kandidat yahg sudah mendaftar sebagai calon bupati, yakni, H.Djohan Sjamsu, H.Najmul Ahyar, Karina dan paket Sarifuddin – Sukri. Sementara Ketua DPC PPP KLU, Narsudin mendaftar sebagai balon wabup. Diketahui dari lima bakal calon bupati tersebut, ada tiga kandidat yang cukup aktif melakukan lobi-lobi dukungan ke PBB, di luar jalur formal pendaftaran yang mereka lakukan. ‘’Tiga balon (bakal calon) cukup aktif jalin komunikasi PBB,’’ ungkap Ketua DPW PBB NTB, Arif Junaidi, Minggu (22/12) kemarin. Tiga kandidat itu sudah kerap kali komunikasi dan menemui sejumlah elite PBB baik di tingkat DPW maupun DPP. Mereka adalah mantan Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu, calon petahana H.Najmul Ahyar dan Karina. Tentu sekali tujuan dari pendekatan dan komunikasi yang dijajaki para bakal calon itu sebagai upaya untuk
terus bisa menyeleraskan pandangan dan persepsi terkait arah dukungan di Pilkada. “Tapi prinsipnya, kita belum ada kesimpulan apapun di Pilkada KLU masih berproses,” tandas Arif. Dia mengungkapkan, selain tingkat elektabilitas dan keselarasan visi misi kandidat terkait keumatan dengan PBB dalam menentukan arah dukungan di Pilkada. PBB juga tentu akan mempertimbangkan jalinan komunikasi dan pendekatan dilakoni kandidat tersebut. Pihaknya tentu tidak akan memberikan dukungan kepada kandidat yang tidak memiliki keseriusan dan komitmen dengan PBB. ‘’Tentu kami harus tahu visi-misi kandidat bagi umat,’’ terangnya. PBB di KLU punya raihan dua kursi. Arfi memastikan PBB hingga saat ini belum ada keputusan apapun terkait arah dukungan di Pilkada KLU. Bahkan, PBB belum condong kepada kandidat manapun di Pilkada. Berkas pendaftaran pada kandidat tersebut masih berada di DPC PBB KLU. Kemungkinan dalam waktu dekat ini DPC KLU akan menyampaikan berkas pendaftaran tersebut. Kemudian pihaknya di tingkat DPW akan meneruskan berkas pendaftar tersebut kepada DPP. ‘’Tetap dengar saran dan masukan dari pengurus di daerah DPP akan mengambil keputusan,’’ pungkasnya. (ndi)
KPU Prioritaskan Anak Muda Milenial Isi Penyelenggara Badan Adhoc Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram akan memberikan prioritas kepada kelompok muda melenial untuk mengisi posisi penyelenggara badan adhoc pada Pilkada serentak 2020 Mataram. Hal itu bisa sangat memungkinkan dilakukan karena regulasi menurunkan batas usia minimal 17 tahun. ‘’Karena batas bawahnya usia 17 tahun, jadi mahasiswa bisa ikut terlibat jadi penyelenggara adhoc. Itu bedanya kita dengan Bawaslu, dia harus minimal 25 tahun. Kalau usia seperti itu kan mereka minimal sudah sarjana,’’ ujar Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin kepada Suara NTB pekan kemarin. Dijelaskan Husni, mengapa pihaknya memberikan prioritas kepada kelompok melenial untuk mengisi jabatan adhoc penyelenggara pemilu. Ini merupakan bagian dari salah satu hasil evaluasi pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu. Dimana banyak penyelanggara adhoc yang jatuh sakit dan sampai meninggal dunia, karena di satu sisi secara usia sudah cukup tua dan kemampuan fisik sudah cukup lemah. ‘’Evaluasi kita kenapa kaum melenial itu karena kita anggap mereka ini sehat, karena yang sakit dan meninggal
kemarin itu itu adalah mayoritas orang tua. Makanya itu KPU menurunkan batas minimal usianya,’’ katanya. Pihaknya kini sedang melakukan persiapan untuk melakukan rekrutmen penyelenggara adhoc. Husni berharap, agar warga masyarakat Kota Mataram turut berpartisipasi untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada dengan menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu badan adhoc. “Kalau sampai masa pendaftaran ditutup, kuota penyelenggara adhoc belum terpenuhi. Maka KPU bisa mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi, untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi syaratnya tentu adalah mahasiswa yang ber-KTP wilayah kerjanya itu, tidak bisa dari luar daerah,’’ jelasnya. Dorongan untuk memberi prioritas kepada kelompok muda melenial mengisi jabatan penyelenggara Pemilu badan adhoc, yakni KPPS, juga untuk memastikan bahwa penyelenggara adhoc tersebut melek teknologi. Lebih-lebih dengan rencana KPU akan menerapkan sistem e-Rekap pada Pilkada serentak 2020, maka sangat mendukung SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. (ndi)
Senin, 23 Desember 2019
SUARA NTB
Pelaku Industri dan Rumah Sakit Mulai Susun Paket Wisata Medis Mataram (Suara NTB) – Pelaku industri pariwisata bersama-sama dengan pihak rumah sakit mulai menyusun paket wisata medis. Terlebih setelah konsep wisata tersebut diluncurkan secara resmi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB pada 14 Desember lalu. Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa salah satu rumah sakit yang telah melakukan penandatangan
kerjasama paket dengan pihaknya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. ‘’ Sudah dibuat MoU dengan kami (Asita, Red) sejak 2017. Tahun depan diperpanjang, sekaligus meluncurkan Paket Hyperbaric Chamber,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (22/ 12) di Mataram. Diterangkan Dewantoro, melalui kerjasama yang dibentuk antara asosiasi agen perjalanan
tersebut dengan pihak rumah sakit disepakati satu paket wisata medis untuk jangka waktu 3 hari 2 malam. Di mana pasien akan menikmati liburan sesuai paket wisata standar ke beberapa destinasi dan ditambah dengan hyperbaric oxygen therapy (HBOT), yang merupakan terapi pemulihan untuk penyakit dekompresi, di RSUD Kota Mataram. Untuk satu paket wisata medis Hyperbaric Chamber sendiri akan dijual dalam kisaran Rp1,72 juta untuk pemenuhan akomodasi berupa transportasi, makan, dan hotel. Diterangkan Dewantoro, harga tersebut sudah termasuk dengan HBOT di RSUD Kota Mat-
aram yang dalam satu sesi membutuhkan biaya sekitar Rp300 ribu. Asita NTB sendiri mengharapkan agar rumah sakit lainnya yang tengah menyusun paket wisata medis tersebut dapat benar-benar mengoptimalkan fasilitas atau layanan unggulannya. “Seperti di RSUD NTB kan dia unggulannya radioterapi. Jadi bisa disusun harganya berapa untuk berapa sesi, itu kita jadikan paket,” ujar Dewantoro. Pihaknya mengharapkan selain disiapkan secara maksimal, pelayanan yang ditawarkan juga bisa memberikan penawaran menarik seperti kecanggihan alat atau harga pemeriksaan medis yang bersaing. (bay)
Halaman 9
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 YAMAHA DR. 2639 AV NOKA/NOSIN : MH35TL0035K120144/5TL120152 AN. NUNUNG HERYANI,SSN HLG D’SKTR JL.GAJAH MADA KOTA MATARAM
HLG STNKR2DR.4478AKHONDA NOKA/NOSIN : MHIJF5117AK492503/JF51E-1493813 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR RUMAH SAKIT KOTA MATARAM
HLG BPKB R4 TOYOTA KIJANG INNOVA G DR. 1137 IZ NOKA/NOSIN : MHFXAW42G4A2157135/ITR-6897737 AN.JOHARI BUTAR BUTAR HLG D’SKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
PENDIDIKAN
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
Halaman 10
LPMP NTB Sukses Gelar Ekspos Penjaminan Mutu Pendidikan Guru atau Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Ekspos PMP tahun ini meliputi lomba Best Practice SPMI dan lomba Stand Pameran Pendidikan Terbaik. Lomba Best Practice SPMI untuk jenjang pendidikan SD diraih SDN 9 Taliwang, KSB juara I. Juara II diraih SDN 55 Kota Bima. Sedangkan juara III diraih SDN 6 Mataram. Adapun pemenang Lomba Best Practice SPMI untuk jenjang SMP, juara I diraih oleh SMPN 1 Sakra, juara II diraih SMPN 3 Sumbawa, dan juara III diraih SMPN 1 Pototano. Sedangkan pemenang untuk jenjang SMA juara I diraih oleh SMAN 1 Masbagik, juara II SMAN 3 Sumbawa Besar, juara III diraih SMAN 1 Kayangan. Sementara untuk jenjang SMK, juara I diraih SMKN 1 Lopok, juara II diraih SMKN 2 Selong, juara III diraih SMKN 6 Mataram. Sedangkan Lomba Stand Pameran Pendidikan Terbaik pertama diraih SDN 55 Kota Bima, terbaik II diraih SDN 11 Kota Bima, terbaik III SMKN 6 Mataram.
Kepala LPMP Mohammad Mustari,PhD., mengucapkan selamat kepada para pemenang. Dia berharap para pemenang nantinya bisa mengimbaskan apa yang telah dicapai ke sekolah sekolah yang ada di sekitarnya. Sedangkan kepada para peserta yang belum beruntung agar tetap semangat dan tidak patah semangat, mencoba tahun ke depan “Selamat pada para pemenang Ekspos Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2019.
Yang belum berhasil akan lebih baik lagi di tahun yang akan datang,” ujarnya. Mudahan mudahan ekspos tahun ini bisa berlanjut ke tingkat nasional. Pihaknya akan mengusulkan agar ekspos ini bisa diselenggarakan ke tingkat nasional. Karena selama ini kegiatan ekspos belum ada di tingkat nasional. “Saya akan usulkan. Praktik praktik baik di sekolah kita kembangkan lagi. Semua berperan meningkatkan mutu pendidikan,” jelasnya. (dys/*)
Salah satu kasi memberikan penghargaan pada pemenang
Kepala LPMP berikan penghargaan pada pemenang lomba
Kepala LPMP berikan penghargaan pada pemenang lomba
(Suara NTB/ist)
Kepala LPMP sedang memberikan arahan pada acara penutupan
Pendidikan Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd. mengatakan tema ini sangat tepat, karena bersamaan dengan Hari Guru Nasional (HGN) tanggal 25 November dan HUT NTB ke61 tanggal 17 Desember 2019, di mana Visi Provinsi NTB adalah Membangun NTB Gemilang. Tujuan Ekspos Penjaminan Mutu Pendidikan ini adalah untuk Mendiseminasikan Praktik-Praktik terbaik Sekolah Model dalam rangka Impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan. Kegiatan yang diikuti 200 sekolah model merupakan sekolah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan ditetapkan oleh LPMP NTB ini telah menerima Dana Bantuan Pemerintah dalam kerangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan. Jumlah peserta Ekspos PMP ini diikuti oleh 400 orang, baik dari Kepala Sekolah,
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB menggelar kegiatan spektakuler sebagai penutup akhir tahun yakni Ekspos Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan dengan tema “ Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Membangun Budaya Mutu Untuk NTB Gemilang “ berlangsung sejak tanggal 20-22 Desember 2019 di Mataram. Penanggung Jawab kegiatan Ekspos Penjaminan Mutu
Foto bersama para pemenang
Penanggung jawab kegiatan ekspos saat memberikan piala pada salah satu pemenang.
STAHN Gde Pudja Bangun Karakter Melalui Kegiatan Pembinaan ESQ Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar kegiatan Pembinaan Emotional and Spritiual Quotient (ESQ) bagi civitas akademika. Kegiatan itu dilaksanakan di Wyndham Sundancer Resort Lombok, Kamis (12/12) sampai dengan Minggu (15/12). Kegiatan itu mengusung tema melalui kegiatan ESQ, kita wujudkan karakter excellent berbasis nilai vasudhaiva kutumbhakam. Ketua Panitia yang juga Kabag AUAK STAHN Gde Pudja Mataram, I Gede Sumarda Cakra, S.H., M.H.,
menjelaskan, kegiatan itu diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari 67 orang dari unsur dosen, 30 orang dari pegawai, 14 orang mahasiswa, dan 9 orang panitia. Kegiatan berjalan dengan baik dari awal acara sampai berakhirnya acara. Ia mengatakan, pada kegiatan itu pihaknya mendatangkan motivator dari Jakarta serta tim yang memberikan materi yang dirangkum melalui permainan. Materi itu berkaitan dengan disiplin, kerja sama, dan keharmonisan. “Harapannya kegiatan itu akan membawa vibrasi agar kami semua bisa disiplin, ker-
ja sama, dan harmonis, seperti menjadi moto kami di STAHN Gde Pudja yaitu building excellent character,” kata Sumarda Cakra. Ia juga menyampaikan motivator dari Jakarta didatangkan untuk membangkitkan semua komponen di STAHN Gde Pudja. Diharapkan agar semua civitas akademika STAHN Gde Pudja bergerak untuk menuju cita-cita STAHN Gde Pudja ke depan. Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., menyampaikan, tujuan dari kegiatan ESQ itu untuk membangun karakter dengan me-
madukan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Untuk ESQ kali ini, prinsip yang diangkat adalah kita bahagia, senang, bersyukur dan ikhlas. “Mengenal atau memahami diri sendiri; tahu akan kekuatan, kelemahan guna menjalin kerja sama dan memupuk rasa persaudaraan karena kampus bukanlah semata-mata ladang kita mencari makan akan tetapi tempat kita ‘berkarma’ dalam ajaran Hindu setiap karma ada phala(hasil)nya, jadi baik yang kita perbuat maka baik pula kan hasilnya,” jelas Dewi Rahayu. (ron/*)
IGI NTB Luncurkan Buku Embun Rinjani Dirangkai dengan Seminar Mataram (Suara NTB) Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB berupaya meningkatkan kemampuan menulis buku para guru melalui pelatihan penulisan buku. Hasil dari pelatihan itu berupa buku berjudul Embun Rinjani yang diluncurkan pada Seminar Nasional Arah Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 yang dilaksanakan IGI NTB pada Kamis (19/12) lalu di Auditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram. Ketua IGI NTB, Ermawanti pada Jumat (20/12) mengatakan, sebanyak 50 guru mengikuti pelatihan penulisan yang dilaksanakan oleh IGI NTB, diawali dengan pelatihan secara tatap muka atau offline selama dua hari. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan secara dalam jaringan (daring) atau online melalui grup WA yang dibimbing oleh mentor selama enam bulan. Karya guru dari hasil pelatihan itu dibukukan dengan judul Embun Rinjani dan diluncurkan pada seminar nasional yang dilaksanakan oleh IGI NTB. “Ada 50 orang guru yang menghasilkan karya. Kami membutuhkan waktu delapan bulan sehingga bisa berwujud buku. Ini yang membuat surprise para peserta, mereka bisa menghasilkan buku dan mendapatkan penghargaan atas karya mereka,” kata Ermawanti. Ermawanti menegaskan, pelatihan dan penerbitan buku itu menjadi sangat penting, karena selama ini guru tidak memiliki ilmu terkait dasar menulis, padahal menu-
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Ketua IGI NTB, Ermawanti (paling kiri) menyerahkan buku karya guru berjudul Embun Rinjani kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Suyitno, M.Ag., yang disaksikan Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman (kedua dari kiri), dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah (kedua dari kanan) pada Seminar Nasional, Kamis (19/12) lalu. lis adalah bagian dari tugas guru dalam pengembangan keprofesian guru. “Ketika mereka bisa membuat buku, itu amazing (luar biasa)
banget. Karena selama ini mereka berpikir yang bisa menulis itu hanya dosen, profesor, ternyata guru juga bisa menghasilkan. Dan Lewat IGI
mereka mendapatkan ilmu menulis dan bisa menerbitkan buku,” katanya. Selain itu, kata Ermawanti, selama ini guru berpikir mebuat buku itu mahal, ternyata IGI bisa memfasilitasi mereka. Dalam pelatihan itu pihaknya berlatih dasar menulis buku, artikel, dan dikembangkan lebih lanjut dengan bimbingan mentor. Buku Embun Rinjani itu berkaitan dengan tulisan tentang semangat guru NTB pascagempa untuk bangkit dan memajukan pendidikan. Selain buku Embun Rinjani ini, IGI NTB bersama guru juga menerbitkan antologi puisi karya guru. Seminar Nasional itu diisi oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. Suyitno, M.Ag.; Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D.; dan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH., MH. Seminar itu dibuka oleh Gubernur NTB yang diwakili Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah. Seminar nasional tersebut dihadiri sebanyak 700 orang. Sejumlah pejabat juga menghadiri seminar tersebut, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd.; Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Kepala Kantor Bahasa NTB, dan Perwakilan BKKBN NTB, serta sejumlah tamu lainnya. (ron/*)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Peserta pembinaan Emotional and Spritiual Quotient (ESQ) yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja Mataram berfoto bersama. Kegiatan itu dilaksanakan di Wyndham Sundancer Resort Lombok, pada Kamis (12/12) sampai dengan Minggu (15/12).
RAGAM
SUARA NTB Senin, 23 Desember 2019
Lagi, Investor akan Bangun Pabrik Kayu Putih Dari Hal. 1 Kita rencanakan 5.000 hektare lagi, mudahan dia akan langsung action tahun depan,’’ kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (22/12). Madani menjelaskan, lahan-lahan yang berada di kawasan hutan yang saat ini kritis akan didorong untuk ditanami kayu putih. Nantinya perusahaan akan bermitra dengan masyarakat. Ia menyebutkan, potensi lahan kritis yang dapat ditanami kayu putih di NTB mencapai setengah juta hektare, baik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Untuk pembangunan pabrik minyak kayu putih skala besar berikutnya direncanakan di daerah sekitar Kecamatan Sanggar. Karena masih banyak lahan-lahan marjinal kering kerontang dan bebatuan yang ada di sana. ‘’Nanti mereka akan bangun pabrik lagi kalau tersedia areal 5.000 hektare. Pabriknya akan dibangun kembali di lokasi yang lain biar hemat dan efisien,’’ kata Madani. Madani menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan lahan-lahan kritis yang dapat ditanami kayu putih. Lahan marjinal sangat cocok untuk tanaman kayu putih dibandingkan di lahan yang subur. Karena rendemennya tinggi. ‘’Kalau di daerah subur itu memang tumbuhnya bagus. Tapi rendemennya rendah. Kami sedang pemetaan ini. Mana untuk kayu putih, mana untuk pakar ternak kita dorong juga. Ada juga untuk tanaman buah-buahan di areal subur. Jadi sedang pemetaan luasnya,’’ terangnya.
Madani menyebut, luas areal lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan di Pulau Sumbawa mencapai puluhan ribu hektare. Misalnya, seperti di Bima, Dompu dan Sumbawa. Di dalam kawasan hutan juga banyak lahan kritis. Saat ini, Dinas LHK sedang mengevaluasi pemegang izin. Untuk Pulau Lombok, Madani menebut daerah Lombok selatan sangat cocok untuk pengembangan tanaman kayu putih. Mulai dari Pringgabayaya Lombok Timur sampai Sekotong Lombok Barat sangat cocok untuk tanaman kayu putih. Karena lahannya marjinal dan bebatuan. “Pulau Lombok akan kita dorong di daerah selatan. Karena memang kondisi alamnya mirip Bima, Sumbawa dan Dompu. Lombok selatan itu daerahnya kering-kering seperti Pringgabaya, Sekotong, Pelangan kita akan dorong untuk kayu putih,” imbuhnya. Ia mengatakan masyarakat tidak akan rugi menanam kayu putih. Karena pasarnya sekarang sudah terjamin. Baik daun maupun minyak kayu putih yang telah diolah akan dibeli oleh PT. Sanggaragro Karya Persada. Masyarakat cukup sekali menanam, pada tahun kedua sudah mulai panen. Dalam satu hektare, kata Madani, dapat ditanam 5.000 - 10.000 batang pohon kayu putih. “Seluas 400-500 ribu hektare ada di NTB potensi lahan untuk kayu putih. Lahan yang kering kerontang, kayak Pringgabaya, Sekotong,” sebutnya. (nas)
Pemprov NTB Tertinggi Dari Hal. 1 ‘’Ya, 82 persen pencapaian ini naik signifikan dari posisi 64 persen,’’ kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, Minggu (22/12). Persentase ini tertinggi dengan kabupaten dan kota lain, setelah Kota Mataram dengan nilai 79 persen dan terendah Lombok Timur 45 persen. Dalam upaya pencegahan korupsi, menurut Ibnu Salim, sesungguhnya pihaknya sudah banyak melakukan upaya. Bisa dilihat dari regulasi dan program pada OPD terkait, termasuk di kabupaten dan kota. Upaya yang dimaksud adalah penyusunan anggaran berbasis elektronik, perizinan, hingga kualitas layanan publik. Terkait pendapatan daerah , dimaksimalkan dengan memperkuat mekanisme setor. ‘’Ini semua dilihat prosedurnya, apakah sudah ada upaya mencegah penyimpangan dalam proses itu,’’ tandasnya. Ada tujuh indikator yang dinilai oleh KPK terkait rencana aksi pencegahan korupsi, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Pemprov NTB ada di pencapaian jauh lebih baik dari sebelumnya, rata rata di atas 60 persen hingga 95 persen per indkator. ‘’Upaya- upaya yang kami lakukan adalah memaksimalkan di tujuh area intervensi, dengan intens berkoordinasi dengan OPD terkait,’’ kata Irbansus Inspektorat NTB Drs. Samsuddar,M.Ak. Pertama, untuk indikator perencanaan dan penganggaran APBD. Dalam item ini, pihakya intens berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD. Sebab di dua instansi ini masuk dalam ruang perencanaan anggaran dengan basis e – planning yang harus terkoneksi dengan e- budgeting. Data data ini harus disiapkan OPD. Dari ketersediaan komponen ini, kemudian diolah dan di-input ke sistem Korsupgah KPK untuk dinilai. ‘’Data OPD kita olah, karena kita user-nya, selanjutnya dinilai oleh KPK. jika ada kekurangan, biasanya diberi masukan langsung,’’ ujarnya. Kedua, indikator terkait pengadaan barang dan jasa. Basis ini ada di Biro AP Setda Provinsi NTB. Pihaknya mengkoordinasikan potensi masalah pada proses pengadaan barang dan jasa, bagaimana verifikasi terhadap paket hingga HPS dengan rekanan yang harus terpenuhi. ‘’Kenapa Biro AP? Karena harus benar-benar terverifikasi. Jangan sampai harga yang dibuat PPK, tidak sesuai dengan HPS itu sendiri,’’ katanya. Ketiga, indikator Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Leading sector ini ada di DPMPTSP. Pada OPD ini, dimaksimalkan soal transparansi informasi pelayanan dan bagaimana penanganan atas pengaduan. Keempat, Kapabilitas APIP. Pada sektor ini, Inspektorat langsung yang menanga-
ni. Berbasis kerja audit investigasi, probability audit. Bahkan kapabilitas APIP Provinsi NTB sudah pada level 3. Predikat itu hanya dimiliki tiga daerah, DIY, NTB dan Kalsel. Proses ini sudah dilakukan dengan maksimal. Item kelima, Manajemen ASN. Dalam hal ini BKD dan BPSDM sebagai leading. Dalam proses ini, dilakukan evaluasi jabatan, penilaian kinerja dan kepatuhan pelaporan LHKPN. Poin keenam, Optimalisasi Pendapat Daerah. Dalam hal ini Bappenda sebagai koordinator, yang memiliki database wajib pajak, lebih dari itu melakukan berbagai inovasi. Tertib data dan inovasi ini tuntas dilakukan oleh Bappenda. Terakhir, terkait Manajemen Aset Daerah. Diperkuat sistem pencatatan terkait barang milik daerah (BMD). Di dalamnya ada Simda aset di BPKAD, pemanfaatan barang milik daerah, dicek kesesuaian dengan kontrak. Legalisasi kepemilikan, seperti sertifikat. KPK menginginkan, setiap aset harus punya kepastian. Ditambahkan Irbansus, KPK melakukan penilaian atas tujuh indikator yang dipenuhi pihaknya ini bersama OPD terkait. Penilaian dilakukan per triwulan. Terhadap yang masih ada kekurangan, diberi kesempatan sampai tanggal 31 Desember, baik untuk input data yang kurang. Terhadap yang masih pada angka 67 persen, akan berusaha dikejar pihaknya sampai limit waktu yang diberikan sampai akhir Desember. Termasuk yang nilainya sudah maksimal. Meski mengejar persentase sampai 100 persen sulit, tapi paling tidak pihaknya berusaha ada di posisi terbaik atau capaian 90 persen lebih. Ibnu Salim menambahkan, endorse KPK melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) ini adalah penguatan sistem di Pemprov NTV. Sistem yang dapat meminimalisir potensi fraud atau penyimpangan. Ibnu Salim mencontohkan, pada aspek pendapatan daerah. Sebelumnya, yang menjadi atensi adalah bagaimana pembelanjaan atau penggunaan uang keluar. Belakangan, KPK melihat bagaimana masuknya uang. Ada potensi kehilangan, tidak sekadar dari potensi yang seharusnya diterima. ‘’Nah sistem ini yang diperkuat,” tandasnya. “Kita berupaya terus peningkatan. Karena pencapaian program pencegahan, selain dirilis berkala Provinsi se Indonesia oleh KPK, ini juga jadi program nasional yang disampaikan Presiden,” pungkasnya. (ars/*)
Halaman 11
Danrem Dampingi Kepala BNPB Pantau Kerusakan Hutan di Bima Bima (Suara NTB) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Monardo berkunjung ke Bima, Sabtu (21/12). Didampingi Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Kepala BNPB melihat langsung kondisi Dam Pela Parado yang kering akibat pembalakan liar. Kehadiran Kepala BNPB RI bersama rombongan disambut Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., bersama Wakilnya Drs. H. Dahlan M. Noer dan Walikota Bima H. M. Lutfi SE, Dandim 1608/ Bima Letkol Inf. Bambang Kurnia Eka Putra, Dandim 1614/Dompu Letkol Inf. Ali Cahyono, S.Kom. Usai menerima paparan kondisi geografis peta wilayah tentang beberapa titik yang rawan bencana dari Bupati dan Walikota Bima, Kepala BNPB
faat bagi masyarakat. “Untuk ribuan hektar lahan yang sudah dibalak liar agar disiapkan bibit pohon dan ditanam di sekitar lahan kawasan Dam Pela Parado,” harap Doni Monardo. Sebelumnya, Danrem 162/ WB dalam sambutannya menginstruksikan kepada Dandim Bima untuk membangun pos terpadu di kawasan Dam Pale Parado. Tujuannya, untuk mengurangi dan bahkan memberantas perladangan liar maupun illegal logging yang
(Suara NTB/penrem)
SAMBUTAN - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memberikan sambutan di hadapan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. RI bersama rombongan langsung menuju Dam Pela Parado. Kepala BNPB RI dalam sambutannya meminta agar tidak melakukan peladangan liar, apalagi dengan membuka lahan kawasan hutan yang beraki-
bat banjir dan tanah longsor dan merugikan semua pihak. Menurutnya, kondisi kawasan hutan akan dilaporkan kepada Menteri Pertanian RI agar diberikan bantuan bibit pohon buah, sehingga berman-
76.335 Pelamar Perebutkan 3.204 Formasi CPNS di NTB Dari Hal. 1 Sumbawa Barat mendapatkan 105 formasi dengan jumlah pelamar 2.762 orang. Dimana, 812 orang dinyatakan tidak lulus dan 1.950 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Untuk Sumbawa mendapatkan 342 formasi CPNS, dengan jumlah pelamar 8.233 orang. Sebanyak 922 pelamar dinyatakan tidak lulus dan 7.311 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Untuk Dompu, mendapatkan 249 formasi dengan jumlah pelamar 7.088 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 488 orang dinyatakan tidak lulus dan 6.600 orang dinyatakan lulus. Untuk Kabupaten Bima, memperoleh 241 formasi deng-
an jumlah pelamar 10.225 orang. Sebanyak 535 pelamar dinyatakan tidak lulus dan 9.690 orang dinyatakan lulus. Terakhir, Kota Bima memperoleh 175 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 3.622 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 250 orang dinyatakan tidak lulus dan 3.372 orang dinyatakan lulus. Sehingga apabila ditotal, jumlah pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi penerimaan CPNS di NTB sebanyak 9.535 orang dan lulus seleksi administrasi 76.335 orang. Yus mengatakan, bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi selama tiga hari. Terhitung mulai tanggal 22 - 24 Desember 2019.
Ketentuan dalam masa sanggah yaitu pelamar melakukan sanggahan melalui laman https://sscn.bkn.go.id dan tidak diperbolehkan memperbaharui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS akan memverifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar. Selanjutnya, pengumuman hasil sanggah akan diumumkan 1 Januari 2020. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, kata Yus, berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang direncanakan 27-28 Februari 2020 sesuai surat edaran Kepala BKN No. K26-30/V205-4/ 99 tanggal 9 Desember 2019. (nas)
Akomodasi Sambut MotoGP Dari Hal. 1 Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Timur terutama bagaimana Pemda menyiapkan masyarakatnya untuk menyukseskan MotoGP,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin. Menurut Ardhi, menjadi tugas Pemda untuk menyiapkan masyarakat untuk menyambut MotoGP 2021. Mulai dari membangun kondusivitas daerah sampai hospitality sebagai tuan rumah. Kemudian Pemda juga perlu menyiapkan akses, amenitas dan atraksi. Sehingga wisatawan yang datang menonton MotoGP lebih lama tinggalnya di NTB. Sedangkan kekurangan akomodasi, kata Ardhi agar bisa ditangkap peluangnya oleh dunia usaha dan Pemda.
Untuk menampung wisatawan yang tidak tertampung di Lombok, Bali menjadi daerah penyangga. Menurut Ardhi, kekurangan akomodasi dapat menjadi peluang bagi pihak swasta untuk membangun perhotelan di Lombok. Selain mendorong pihak swasta dapat menangkap peluang, Pemda juga akan menyulap rumah-rumah warga di sekitar lokasi menjadi homestay. Pasalnya, kata Ardhi, penonton MotoGP ada juga wisatawan backpacker. ‘’Perlu penyiapan menata destinasi dan akomodasi setahun jelang gelaran MotoGP,’’ katanya. Kaitan dengan pengembangan Mandalika dan daerah sekitarnya, Pemerintah Pusat mengembangkan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Pulau Lombok. “Bagaimana mensupport Mandalika dan MotoGP itu, dia
membutuhkan akses, infrastruktur. Itulah yang tertampung dalam ITMP,” terangnya. Jumlah penonton atau wisatawan yang akan menyaksikan event diperkirakan lebih dari 200 ribu orang. Sementara, ketersediaan kamar hotel berbintang di NTB masih sedikit, saat ini sekitar 10.000 kamar. Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) juga memastikan sebanyak 1.200 kamar hotel akan tersedia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, akhir 2020 mendatang. Artinya, NTB masih kekurangan ratusan ribu kamar hotel berbintang menyambut MotoGP 2021. Sehingga ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengusaha perhotelan untuk menyiapkan akomodasi perhotelan menyambut event MotoGP 2021.(nas)
Ratusan PL Belum Dieksekusi Dari Hal. 1 Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, ST, MT yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin menyebutkan, jumlah paket non tender (PL) pada APBD Perubahan 2019 sebanyak 4.554 paket dengan pagu Rp660,7 miliar. Sampai 10 Desember 2019, sebanyak 283 paket atau 6,21 persen dengan pagu Rp29,2 miliar belum dieksekusi OPD. Sementara proyek PL yang sedang proses eksekusi 405 paket atau 8,89 persen dengan pagu Rp82,1 miliar. Sedangkan proyek PL yang sudah SPK/SPB sebanyak 3.886 paket atau 84,89 persen dengan pagu Rp549,3 miliar. Untuk progres proyek tender, kata Sadimin sampai 10 Desember 2019 sudah semuanya tuntas lelang. Pada 2019, jumlah proyek yang dile-
lang melalui ULP NTB sebanyak 156 paket dengan pagu Rp356,9 miliar. Sadimin menyebut, sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tahun 2019. Antara lain, beberapa OPD yang membuat target penyerapan anggaran hingga akhir triwulan III khususnya untuk paket pekerjaan non tender. Hal ini, kata Sadimin, tergambar dari total paket non tender atau proyek PL sebanyak 4.554 paket, yang belum dieksekusi sebanyak 283 paket dengan nilai Rp29,2 miliar. Ia mengatakan penjadwalan pelaksanaan pengadaan paket non tender tidak sesuai dengan waktu dibutuhkan dan diproses tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya, memanfaatkan fitur e-pengadaan langsung pada aplikasi SPSE. Sehingga prosesnya dapat dimonitor dan penedianya terverifikasi pada aplikasi e-SIKAP. Sadimin menambahkan, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) masih belum maksimal dalam menggunakan aplikasi pascatender pada aplikasi SPSE khususnya e-kontrak. ‘’Yaitu, input dan cetak form dan berita acara serah terima dan lain-lainnya, yang berpengaruh terhadap penilaian zona integritas di bidang pengadaan,’’ katanya. Untuk progres fisik dan keuangan APBD Perubahan 2019, Sadimin menyebut realisasi keuangan sampai 10 Desember sebesar Rp4,643 triliun atau 84,44 persen dari target 95 persen. Sedangkan realisasi fisik sudah mencapai 90,04 persen dari target 100 persen. Jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2018 pada periode yang sama, kata Sadimin terjadi peningkatan. Realisasi keuangan APBD NTB 2018 pada periode yang sama sebesar Rp4,235 triliun atau 73,30 persen dari target 90,55 persen. Sedangkan realisasi fisik sebesar 79,67 persen dari target 94,50 persen. (nas)
Bencana Hidrometeorologi, 2.820 Jiwa Terdampak Dari Hal. 1 Sementara baru Bupati Dompu dan Bupati Sumbawa yang menerbitkan status siaga bencana. Sementara daerah lain diketahuinya sendang proses penyusunan laporan, disusul teken bupati dan walikota masing masing daerah. SK dari daerah ini akan disusul penetapan berupa SK siaga darurat dari Pemprov NTB sebagai bahan usulan anggaran ke BNPB. Peringatan Dini Sementara BMKG terus mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk, sehingga masyarakat dan pemerintah diminta tetap waspada potensi hujan ekstrem, memicu bencana hidrometeorologis. Seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Pada dasarian II (10 hari)
Desember 2019, umumnya sudah terjadi hujan di sebagian besar wilayah NTB dengan kategori rendah hingga menengah. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Nindya Kirana dan Ni Made Adi Purwaningsih memaparkan, curah hujan kategori menengah terjadi di sebagian besar Pulau Lombok, sebagian Sumbawa dan sebagian kecil Bima. Curah Hujan tertinggi tercatat di Brang Rea sebesar 308 mm/dasarian. Sementara sifat hujan pada dasarian II Desember ini cukup bervariasi. Di Pulau Lombok sifat hujan atas normal terdapat di sebagian kecil Lombok Barat, sebagian Lombok Tengah, Lombok Utara dan sebagian kecil Lombok Timur. Sifat Hujan atas normal di Pulau Sumbawa terdapat di sebagian Sumbawa,
Bima dan Dompu. “Namun masih pula terdapat wilayah dengan sifat hujan Bawah Normal seperti sebagian besar Sumbawa Barat, Kota Bima dan sebagian Dompu,” kata Nindya Kirana. Ni Made Adi Purwaningsih menambahkan, setelah memasuki musim hujan hampir di seluruh wilayah NTB, masyarakat diimbau waspada terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrem. ‘’Ini dapat menimbulkan bencana hidrometeorologis seperti hujan lebat, angin kencang, angin puting beliung dan tanah longsor,’’ jelasnya. Pihaknya mengimbau masyarakat agar beradaptasi dengan masa-masa peralihan musim yang identik dengan turunnya hujan dengan intensitas lebat seperti belakangan terjadi di beberapa wilayah NTB. (ars)
dapat merusak kawasan hutan mengingat dampaknya akan merugikan masyarakat dan pemerintah. “Mari kita jaga alam sehingga alam menjaga kita,” ajak Danrem. Acara dilanjutkan dengan penanaman 1.600 pohon bersama anggota Koramil Monta dan Woha, Satpol PP Kabupaten Bima, Polsek Monta, BNPB Kabupaten Bima, KPH Monta dan Parado, UPT. Pertanian Monta dan Parado dan para Kepala Desa Kecamatan Monta. (ars/*)
Tegas Tanpa Harus Keras Dari Hal. 1 Seperti, Blok 1 Kecamatan Jereweh di Desa Belo, Blok 2 di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, Blok 3 Lang Sabunga Kecamatan Brang Rea, Blok 4 di Seloto Kecamatan Taliwang, blok 5 Lang Iler Kelurahan Sampir Kecamatan taliwang, dan blok 6 Desa Tebo Kecamatan Poto Tano. Termasuk blok ke 7 Desa Tongo Kecamatan Sekongkang yang kini jadi pusat perhatian. Blok 7 Desa Tongo Kecamatan Sekongkang ini, cukup intens disambangi aparat kepolisian bersama TNI dan Pemda, baik dalam rangka penertiban dan upaya persuasif. Tapi toh, aktivitas masih berlangsung. Tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati KSB, KH Zulkifli Muhadli menilai, harus ada seni dalam upaya pendekatan kepada penambang. Karena mereka adalah masyarakat yang jadi bagian dari tanggungjawab pemerintah tapi tidak harus mengabaikan penegakan aturan. Kepada Suara NTB, mantan Bupati KSB ini mengurai PETI di sana menjadi empat bagian. Pertama, dari sudut pandang kebutuhan pelaku. Menambang sudah jadi kebutuhan karena berkaitan langsung dengan urusan perut atau biaya hidup sehari hari. Poin kedua berkaitan dengan poin pertama, bahwa di balik aktivitas itu, harus ada sikap arif yang harus dipahami semua pihak, khususnya penambang. Bahwa semua orang di KSB punya hak yang untuk hidup nyaman, tidak terganggu oleh aktivitas orang lain, apalagi sampai merusak lingkungan dan kesehatan. Ke tiga, berkaitan dengan poin satu dan dua, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban memberi solusi kepada masyarakat agar bisa menjalankan kehidupan baik dan maju. Solusi ini menurutnya, bisa berupa pelayanan, pemenuhan kebutuhan, membuka jalan untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari. Solusi dimaksud, kewajiban pemerintah memberi keterampilan hidup atau life skill. Keempat, bagaimana pun juga, negara dengan perangkatnya melalui aparat kemanan harus menegakkan aturan. Setiap warga negara harus taat pada aturan dan ditindak bagi yang melanggar. ”Nah, bagaimana meramu empat hal ini. Seperti masakan, jangan terlalu asam supaya tidak mencret, jangan terlalu pedas supaya tidak sakit perut, jangan terlalu asin supaya tidak darah tinggi, jangan juga terlalu manis supaya tidak diabetes,’’ ujar Kiyai Zul. Dalam konteks penanganan masalah PETI tersebut, dibutuhkan semua pihak agar lampang dada. Masalah sudah seperti benang kusut. Kebijakan sudah tidak bisa lagi top down, karena penegakan aturan akan memicu reaksi. Tapi di sisi lain tidak juga diharapkan pola buttom up, karena sudah sulit memberi kesadaran masyarakat. “Ini sudah bukan kasus biasa, sangat kompleks. Sebab itu dibutuhkan, kerelaan semua pihak untuk duduk sama-sama, solusi terbaik. Dari empat hal itu, harus ada upaya menemukan titik temu,” sarannya. Bagi Rektor Universitas Cordova Indonesia ini, tidak ada benang kusut yang tidak bisa diurai jika punya pertimbangan jitu dari empat faktor tadi. Perlu terus menerus disampaikan bahwa penambang tidak boleh egois, karena ada hak orang lain untuk hidup sehat di lingkungannya. Sementara aturan yang sudah ada, semua orang harus taat, tak terkecuali para penambang. Salah satu cara mengurai banang kusut itu adalah dengan tindakan tegas. ‘’Harus tegas, tapi tidak boleh keras. Kenapa? sebab ada sisi lain yang harus dipertimbangkan. Sisi ketidak tersediaannya lapangan pekerjaan, tidak ada keterampilan hidup. Dua sisi yang harus dipertimbangkan dan diramu dengan baik,’’ sarannya. Ada anekdot bahwa kelompok penambang bagian dari objek politik. Langkah tegas atau persuasif, akan mempengaruhi elektabilitas figur. Pendapat Kiyai Zul?
Soal politik menurutnya, aktivitas PETI sangat mungkin untuk dipolitisir, karena semua lini kehidupan tidak bisa lepas dari proses politik. Tapi politik tidak bisa berdiri sendiri, karena akan berkaitan dengan hati. ‘’Kalau pendekatan dengan hati, dengan pendekatan yang menyentuh, Insya Allah efektif,’’ sarannya. Tapi tidak akan efektif jika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, tidak terpenuhi. Di sinilah yang menurutnya pemerintah dan aparat harus realistis dalam bertindak. Selama kebutuhan dasar belum terpenuhi, maka langkah apapun untuk menutup PETI di KSB, diragukan efektivitasnya. Sudah Nampak Kerusakan PETI di KSB ibarat bisul yang hanya tinggal menunggu waktu pecah dan memicu “sakit massal” kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan. Sekitar 6000 orang yang menggantungkan hidup dari aktivitas PETI tak lagi peduli dampak destruktif pada diri dan lingkungan sekitarnya. Naluri manusia yang merusak itu 14 abad silam sudah diingatkan Allah SWT melalui Firman-Nya pada dalam Ar – Ruum ayat 41. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KSB, KH. Syamsul Ismain, LC menukil ayat tersebut kemudian menafsirkannya pada dampak pencemaran air dan kerusakan tanah di KSB akibat PETI. “Sudah jelas, nampak kerusakan di laut dan darat, termasuk akibat illegal mining ini,” kata pengasuh Ponpes Himmatul Uummah Brang Rea ini. Fenomena tambang ilegal sudah jadi materi ceramah ceramah majelis, baik di masjid maupun forum sampai kegiatan adat mayarakat. Bahwa kerusakan dan dampak negatif aktivitas PETI yang menggunakan zat kimia berbahaya bisa memicu kerusakan. ‘’Ibaratnya, sudah berbusa busa kita sampaikan soal ini. Tapi memang kembali ke kesadaran masyarakat. Tak pernah putus untuk kami ingatkan, melalui para da’i,’’ ungkapnya. Bagi dia, sebelum mendudukkan solusi masalah ini, berusaha memposisikan diri tak berpihak, tapi di antara pemerintah dan masyarakat penambang. Tugasnya sebagai ulama adalah mengingatkan dan menyampaikan pendekatan rohani kepada masyarakat, tapi harus ada solusi. Upaya memberi kesadaran adalah agenda wajib baginya, sekaligus edukasi tentang bahaya kerusakan alam dan lingkungan sebagaimana termaktub dalam Al – Qur’an. Namun tentu saja, harus ada solusi. “Islam kan begitu. Ada larangan, ada solusi. Dilarang minum khamar (minuman beralkohol, red), ada solusi minum susu, dilarang zina ada solusi dengan kawin. Nah, sekarang bagaimana dengan tambang ini ketika dilarang, maka harus memberikan solusi,” urainya. Ia mendengar sudah ada solusi berupa pemberian izin berupa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dalam konteks ini ia sepakat, harus ada lokalisasi pertambangan rakyat, agar lebih mudah dikontrol. Tapi kalau pun ditutup total, harus dilakukan merata agar tidak memicu kecemburuan sosial dari kelompok lain. Setelah itu, dipertimbangkan alternatif pekerjaan selain sektor pertambangan. “Merkuri sudah mencapai ambang batas. Sekarang tibatiba dilakukan penertiban, ini kan nanti bisa jadi gejolak. Harapan kami dari tokoh agama, pemerintah cari solisi lapangan pekerjaan,” sebutnya. Dia yakin masyarakat KSB khususnya akan melunak jika pendekatan atau penindakan sekalipun, disertai dengan solusi ruang hidup baru bagi pelaku PETI. Bersamaan dengan itu, tugasnya sebagai Ketua MUI bersama ulama lainnya, terus memberi penyadaran, bahwa menjaga lingkungan itu bagian dari unsur iman. Keimanan tidak saja soal menjaga kebersihan dengan tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tapi juga tidak menambang dan membuang merkuri sembarangan. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Senin, 23 Desember 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Peringatan Hari Ibu 2019
Hj.Selly Andayani: Peran Perempuan Memiliki Posisi Penting Mataram (Suara NTB) – Momentum peringatan Hari Ibu 2019 dimanfaatkan untuk mengelaborasi kembali peran aktif perempuan dalam pembangunan, baik secara nasional maupun di daerah. Khususnya terkait peningkatan kapasitas perempuan untuk bersaing dan mendapatkan hak-hak yang sama. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag NTB), Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, menerangkan bahwa peran perempuan tidak terbatas pada urusan domestik semata. Melainkan juga memiliki posisi pent-
ing sebagai pendidik pertama, khususnya bagi anak-anak dalam lingkungan keluarga. ‘’Ibu yang memberikan pelajaran tentang kepribadian, watak, akhlak, dan iman. Tugas kita sebagai ibu dan perempuan adalah untuk memberikan pemahaman yang baik bagi anak-anak kita,’’ ujar Selly, Minggu (22/12) saat menjadi pembicara utama dalam diskusi kecil peringatan Hari Ibu 2019 yang diselenggarakan Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI) NTB. Dicontohkan Selly seperti tema diskusi yang berlangsung, yaitu ‘Perempuan Berdaya, Indonesia Maju’ yang dapat dijadikan semangat bagi perempuan untuk turut
(Suara NTB/bay)
Suasanya diskusi kecil memperingati Hari Ibu 2019 yang digelar SDI NTB, Minggu (22/12)
aktif dalam pengambilan keputusan dalam demokrasi. Dimana saat ini hal tersebut dinilai masih bersifat prosedural semata. “Demokrasi kita masih terjebak pada hal-hal prosedural, bukan substantif. Karena itu keberpihakan pada perempuan masih kurang,” ujar Selly. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat perempuan, seperti warga negara yang lain memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Dicontohkan Selly seperti persentase hak pilih perempuan yang masih pada persentase 30 persen. Padahal secara jumlah persentase penduduk perempuan mencapai 51 persen, sedangkan laki-laki hanya 49 persen. Untuk itu, perempuan disebut harus terus meningkatkan kapasitasnya. Terutama untuk memenuhi konsep brain (pengetahuan), beauty (elegansi), dan behavior (sikap). “Kita harus tanamkan dalam diri kita bagaimana memiliki daya saing itu. Peran kita sesama perempuan harus saling mendukung,” ujarnya. Selain Selly, hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Tokoh Perempuan dan Pemerhati Anak sekaligus perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Aryani, Akade-
misi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Joko Jumadi, SH. MH., dan Ketua SDI NTB, Nyayu Ernawati S.Sos. Senada dengan Selly, Nyayu menerangkan bahwa diskusi yang diselenggarakan pihaknya memang bertujuan untuk memfasilitasi perempuan untuk bersuara aktif, terutama untuk memenuhi kepentingan perempuan dan anak di Kota Mataram. “Apa yang menjadi harapan teman-teman perempuan dan pemerhati anak di sini akan kita rangkum,” ujar Ketua Fraksi PDID DPRD Kota Mataram tersebut. Diterangkan Nyayu, salah satu masalah yang berusaha dipecahkan melalui diskusi tersebut adalah terbatasnya peraturan daerah (perda) yang mengatus tentang perlindugnan perempuan dan anak-anak, khususnya di Kota Mataram. “Perda kita yang Nomor 4 tahun 2012 itu sudah tidak sesuai sehinga perlu adanya revisi,” ujarnya. Selain itu, fungsi DPR dalam melibatkan secara aktif perempuan dan anak dalam penyusunan perda itu sendiri disebut masih minim. “Harusnya ini menjadi inisiatif dari DPR,” sambungnya. Nyayu menerangkan dirinya sebagai orang yang menjalankan fungsi wakil rakyat berusaha mengakomodir hal
(Suara NTB/bay)
Penyampaian pemaparan oleh pembicara dalam diskusi kecil yang digelar SDI NTB, Minggu (22/12)
tersebut melalui diskusi yang digelar. Beberapa masalah yang mengemuka melalui diskusi itu sendiri antara lain kurangnya Perda yang membahas soal pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak, serta tata-kota yang tidak melibatkan perempuan, anak serta kelompok disabilitas dalam penyusunannya. “Harusnya perempuan, anak dan kelompok disabilitas itu didengar. Tidak bisa kita membuat suatu kebijakan tanpa mendengar suara mereka,” ujar Nyayu. Hal tersebut diungkapkannya setelah dalam diskusi muncul elaborasi terkait fasilitas kota yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok disabilitas, namun diakui malah membingunkan kelompok disabilitas itu sendiri. Untuk itu, salah satu pekerjaan rumah yang perlu didorong oleh periode pemerintah kota selanjutnya adalah mengedepankan peran aktif perempuan, anak dan kelompok disabilitas guna menciptakan kota yang inklusif. “PR kita bagaimana pembangunan di Kota Mataram harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kita harus dengarkan semua pihak, termasuk perempuan, anak dan kelompok disabilitas,” pungkasnya. (bay/*)
(Suara NTB/bay)
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si
(Suara NTB/bay)
Para pembicara dalam diskusi kecil yang digelar SDI NTB, Minggu (22/12)
(Suara NTB/bay)
Suasana diskusi kecil yang digelar SDI NTB, Minggu (22/12)
Pesta Akhir Tahun
Lombok Garden Siap Gelar ”White New Year’s Eve 2020” Mataram (Suara NTB) Pesta akhir tahun tinggal menghitung hari. Nyaris seluruh tempat, baik hotel maupun restoran mengambil moment akhir tahun ini untuk menggelar berbagai acara. Salah satunya adalah Lombok Garden Hotel. Tema perayaan akhir tahun yang diambil oleh Lombok Garden tahun ini adalah White New Year’s Eve 2020. Ditemui usai technical meeting bersama seluruh tim panitia dan pengisi acara pada Sabtu (21/12), GM Lombok Garden Hotel, Yacob Nainggolan menjelaskan ini merupakan tahun perdana baginya dalam perayaan akhir tahun di Lombok Garden Hotel. “Tema yang kami ambil adalah white new year yang artinya perayaan tahun baru yang putih melambangkan bahwa tahun baru suci dan bersih,” ungkapnya. Yacob Nainggolan menuturkan bahwa saat perayaan akhir tahun nanti akan digelar berbagai acara yang special. “Karena ini kali pertama kami gelar kegiatan ini jadi saya ingin benar-benar spesial dan dapat berkesan kepada seluruh tamu yang hadir, dan saya ingin perayaan nanti benar-benar
kekeluargaan dan santai. Jadi baik tamu maupun pegawai Lombok Garden Hotel dapat berbaur bersamasama dalam khidmatnya perayaan akhir tahun ini. Nanti kami akan ada penampilan traditional gendang beleq, accoustic band, dan buffet dinner,” terangnya Adapun harga yang dipatok untuk perayaan akhir tahun ini terbilang sangat
terjangkau. Nainggolan menerangkan, ada dua paket yang ditawarkan yaitu buffet dinner yang dibanderol dengan harga 90K Net/Pax. “Itu all you can eat, dan room package dengan harga mulai dari IDR 650.000,-/Room/Night, seluruh tamu yang join pada kedua paket tersebut berkesempatan mendapatkan doorprize seperti voucher makan maupun voucher
kamar, sedangkan untuk Grandprize-nya kita ada voucher menginap 2 malam di hotel yang ada di Jakarta, Surabaya, Bali, maupun Lombok,” paparnya. Sesuai dengan tema yang diambil yaitu White New Year’s Eve 2020, dreescode tamu yang hadir pun ditentukan serba putih. Nainggolan berharap dengan dresscode putih ini membentuk keserag-
aman dan kekompakan satu sama lain, “Kami juga berharap semakin banyak yang join untuk acara akhir tahun ini, kami menyediakan 200 slot dan yang tercatat perhari ini sudah mencapai 166 orang dan saya optimis akan tercapai 200 itu karena kami juga akan terima pemesanan di last minute acara,semoga semua berjalan lancar sesuai harapan kami,” harapnya. (r)