HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 23 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 213 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
KPK Temukan 7.848 Aset Bermasalah di NTB (Suara NTB/ars)
Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sedikitnya 7.848 aset bermasalah di Provinsi NTB. Temuan ini sesuai hasil monitoring dan evaluasi (monev), lembaga antirasuah bersama Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi NTB sejak awal November 2019 lalu.
TEMUAN KPK - Lapangan Malomba Ampenan, salah satu aset yang jadi temuan KPK karena jadi pemicu konflik antar pemda.
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) uasi objektif sebelum kepu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Rencana pembubaran tusan diambil. 1234567890123456789012345678901212 Tim Pengawal dan Penga‘’Pada dasarnya sepakat 1234567890123456789012345678901212 man Pemerintahan dan kalau dibubarkan. Tapi ini 1234567890123456789012345678901212 Pembangunan (TP4) di pu- kan tidak sesederhana itu. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sat dan TP4D di daerah Harus ada proses evaluasi. 1234567890123456789012345678901212 mendapat respons dari pe- Kalau memang hasil evalu1234567890123456789012345678901212 giat antikorupsi. Pada asinya tidak efektif, ya 1234567890123456789012345678901212 dasarnya setuju dibubar- dibubarkan saja,’’ 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kan, namun harus ada eval- Bersambung ke hal 11 1234567890123456789012345678901212
Kinerja TP4D Diminta Dievaluasi
Atas temuan itu, KPK mendorong pemerintah daerah se NTB segera melakukan penertiban atas aset aset bermasalah tersebut. Monev berkala yang dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK itu, dari 7.848 titik aset berupa bidang tanah tersebut belum bersertifikat. ‘’Sekitar 46 persen dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki Pemda di Provinsi NTB tersebut masih belum bersertifikat,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis diterima Suara NTB, Jumat (22/11). Selain aset yang belum bersertifikat, KPK juga memfasilitasi proses penyelesaian aset bermasalah sebagai akibat
dari pemekaran wilayah dan pencatatan administratif yang tidak tertib. Menurut Febri, beberapa aset itu berupa tanah dan bangunan justru menjadi sumber konflik beberapa tahun terakhir. Konflik terjadi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Aset yang jadi sumber masalah tersebut berupa Lapangan Malomba, Lapangan Pacuan Kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di Lingkungan Bugis Ampenan, bangunan Kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, Pusat Perbelanjaan Mataram, Bersambung ke hal 11
Telusuri Jejak Kehidupan Kuno di Loteng
Balai Arkeologi Bali Turunkan Tim Peneliti
(Suara NTB/kir/ris)
Praya (Suara NTB) Satu tim peneliti diterjunkan Balai Arkeologi Bali wilayah Bali, NTB dan NTT untuk melakukan penelitian terhadap jejak kehidupan kuno di abad ke 11 hingga 13 yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebelum Gunung Samalas – sekarang Gunung Rinjani meletus tahun 1257 M silam. Dengan titik fokus penelitian di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata. ‘’Untuk tahap awal, ada satu tim peneliti yang kita terjunkan,’’ ungkap Kepala Balai Arkeologi Bali, I Gusti Ngurah Suarbhawa, kepada Suara NTB, Jumat (22/11) kemarin. Diakuinya, tim peneliti sudah berada di Loteng sejak Kamis (21/11). Dan, sudah melakukan kegiatan observasi awal untuk pengenalan lapangan. Bersambung ke hal 11
TO K O H Gerakan Bersama Hijaukan NTB BUPATI Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyambut positif upaya gerakan bersama Pemprov NTB dan kabupaten dalam menghijaukan kembali hutan NTB. Bahkan koordinasi akan terus dibangun dengan pemprov kedepannya. ‘’Kaitan dengan keinginan program provinsi itu, tentu kita sambut positif. Manakala itu menjadi hal yang baik untuk masyarakat. Insya Allah H. M. Husni Djibril kita akan Bersambung ke hal 11
PENELITIAN - Saat ini tim peneliti Balai Arkeologi Bali tengah melakukan penelitian terkait temuan benda kuno tersebut. Tim peneliti saat turun di Desa Sintung, Jumat (22/11) kemarin.
Jelang Penutupan Pendaftaran CPNS
20 Formasi Dokter Spesialis Masih Kosong Pelamar Mataram (Suara NTB) Empat hari menjelang penutupan pendaftaran CPNS Pemprov NTB 2019, formasi untuk dokter spesialis masih sepi peminat. Baru formasi dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan yang ada pelamarnya, masing-masing satu orang. Sedangkan 20 formasi dokter spesialis lainnya masih kosong pelamar. Pendaftaran CPNS Pemprov NTB akan ditutup pada Selasa (26/11) pekan depan. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP yang dikonfirmasi Jumat (22/ 11) sore menyebutkan, total jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB hingga pukul 16.15 Wita sebanyak 3.005 orang. Dari jumlah 414 formasi yang dibuka, ada beberapa formasi
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Realisasi Baru 68,93 Persen
penyakit dalam RSMA, dokter spesialis radiologi RSMA, dokter spesialis radiologi RS Mata NTB, dokter spesialis rehabilitasi medik RSJ Mutiara Sukma. Dokter spesialis syaraf RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis syaraf RSMA, dokter spesialis THT RSMA, dokter spesialis urologi RSMA. Yus mengatakan, formasi dokter spesialis yang sudah ada pelamarnya adalah dokter spesialis kandungan RSUD NTB baru 1 orang pelamar. Kemudian formasi dokter spesialis anak RSJ Mutiara Suka juga baru 1 orang pelamar. Selain formasi dokter spesialis, formasi lainnya seperti psikolog klinis RSMA juga masih kosong pelamar. Serta formasi dokter gigi RSMA dan nutrisionis RSMA masih kosong pelamar. Bersambung ke hal 11
Pendaftar CPNS Kejaksaan 30.000 Pelamar SEMENTARA, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan khusus melalui jalur dalam jaringan (daring) atau online akan ditutup Senin tanggal 25 November 2019 mendatang. Jumlah pendaftar yang memasukkan berkas melalui Kejaksaan Tinggi NTB mulai baru 16 orang. Sementara yang jalur online secara nasional sudah mencapai sekitar 30.000 orang. Menurut Ketua Panitia Seleksi CPNS Kejati NTB, Paryono, SH.,MH, jumlah pendaftar mulai hari pertama Rabu (8/11) lalu hanya delapan orang. Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/ars)
Paryono
BTNGR Usulkan Ada Fasilitas Pengolahan Sampah di Sekitar Rinjani Mataram (Suara NTB) – Masalah sampah masih menjadi momok bagi pendakian Gunung Rinjani. Pasalnya, dengan semakin meningkatkan tingkat kunjungan ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), masih belum dibarengi kesadaran tidak membuang sampah sembarang. ‘’Tren kunjungan wisatawan mancanegara kita itu tinggi. Sehingga ekspektasi mengenai nyaman dan bersihnya kawasan semakin ting-
H. Zainul Islam (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ars)
MENJELANG akhir tahun anggaran, serapan anggaran Pemprov NTB masih berada di bawah target. Realisasi belanja langsung (BL) sampai 22 November 2019 sebesar 68,93 persen untuk keuangan dan fisik sebesar 68,93 persen. Pemprov menargetkan realisasi BL sampai 30 November 2019 sebesar 73,50 persen untuk keuangan dan fisik sebesar 80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,28 triliun. Artinya, masih ada deviasi penyerapan keuangan sebesar 4,57 persen dan Bersambung ke hal 11
untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang belum ada pelamarnya. Khusus untuk formasi tenaga kesehatan dengan jabatan dokter spesialis ada 20 formasi yang masih kosong pelamar. Antara lain, dokter spesialis anak RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis anak RSMA, dokter spesialis anestesi RS Mata NTB, dokter spesialis bedah RSUD NTB, dokter spesialis bedah syaraf RSMA, dokter spesialis jantung RSMA. Selanjutnya, dokter spesialis kandungan RSMA, dokter spesialis kulit dan kelamin RSMA, dokter spesialis mata RSMA, dokter spesialis paru RSMA, dokter spesialis patologi anatomi RSMA, dokter spesialis penyakit dalam RSJ Mutiara Sukma. Kemudian dokter spesialis
(Suara NTB/kir/ris)
gi (juga),’’ ujar Kepala Tanan Nasional Gunung Rinjani, Dedy Asriady, kepada Suara NTB, Jumat (22/11) di Mataram. Diterangkan Dedy, sejak dibuka pada 14 Juni lalu pascagempa perbandingan pendaki mancanegara dan domestik jukup jauh berbeda. Di mana pendaki mancanegara mencapai 11.414 orang sedangkan pendaki domestik hanya 2.842 orang. Bersambung ke hal 11
GUNUNG RINJANI - Seorang pendaki sedang bersitirahat di salah satu titik pendakian Gunung Rinjani dengan pemandangan Danau Segara Anak. Sebelumnya pendakian sempat ditutup beberapa kali karena bencana. Antara lain gempa pada Agustus 2018 dan dibuka kembali pada Juni 2019, kemudian kebakaran hutan pada Oktober 2019, hingga dibuka kembali pada November 2019.
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
Harus Masuk Zona Hijau KECAMATAN Selaparang optimis bisa menyelesaikan semua programnya, baik pembangunan fisik dan pemberdayaan pada akhir November ini. Sebab, pada bulan Desember 2019, semua pembangunan di lingkup kecamatan harus terselesaikan dan dilaporkan. Camat Selaparang, Sudirman menyampaikan, pada waktu rapat evaluasi kemarin di Kantor Walikota Mataram, kecamatan Selaparang berada posisi paling atas untuk kinerja program. Baik untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan. “Tapi, secara kesuluran OPD(organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemerintah Kota Mataram, kita berada di posisi ke 26,” katanya, Jumat (22/11). Menurut Sudirman, posisi kecamatan Selaparang sampai hari ini masih ada dana Pokir (pokok pikiran) yang dialokasikan anggarannya di triwulan kedua dan ketiga belum selesai pengerjaannya. “Karena kemarin ada perubahan gambar. Contohnya pada pengadaan ruang aula, pemasangan paving block, dan pengadaan musala,” katanya. Sehingga lanjut Sudirman, pada rapat kemarin, secara keuangan belum dapat direalisasikan, tapi secara fisiknya sudah hampir 75 persen sampai triwulan ketiga bulan Oktober 2019. “Inilah yang menyebabkan kita masih di level kuning, karena memang secara fisik dan laporannya belum tuntas yang dialokasikan dari dana pokir itu,” jelas Sudirman. Akan tetapi lanjut Sudirman, untuk pengerjaan fisik di kecamatan masih berlangsung. Pada pembangunan musala itu, besaran anggarannya capai Rp200 juta. Untuk pengadaan terop Rp100 juta. “Data itu masuk di triwulan ketiga. Jelas itu mempengaruhi anggaran kita, sehingga kita pada posisi zona kuning,” katanya. “Sekarang masih berjalan dan hampir 90 persen. Sehingga nanti di akhir bulan November ini, kita bisa tuntas semuanya atau sekiar 95 persenlah dan masuk zona hijau,” jelasnya. Menurutnya, perubahan teknis di lapangan itu menyebabkan banyak berubah sesuai jadwal yang sudah disepakati. Sehingga, pengerjaannya pembanguan dan pelaporannya menjadi terlambat. “Seperti contoh, pembangunan itu berada di triwulan ke tiga, tapi realisasi anggaran belum tuntas, sehingga kita belum bisa laporkan. Sekarang mulai tahap mengurus dokumen SPJnya untuk tahun ini agar bisa tuntas Desember mendatang,” demikian kata dia. Sudirman (viq)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Dewan Sangsikan Program Pembukaan Lapangan Kerja di Mataram Mataram (Suara NTB) Hajatan Pemkot Mataram menciptakan lapangan kerja lewat jalur investasi rupanya masih disangsikan Dewan. Dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Mataram dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu), anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mempertanyakan korelasi penghargaan yang diterima Walikota Mataram H. Ahyar Abduh di bidang investasi dengan investasi yang masuk ke Kota Mataram. ‘’Pada pidato Walikota Mataram saat penyampaian nota keuangan dan RAPBD, disebutkan Pemkot Mataram akan menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau tidak ada investasi yang masuk, bagaimana menciptakan lapangan kerja,’’ sesalnya. Anggota Komisi II lainnya, Drs.
H.M. Zaini juga mengkritisi investasi yang masuk tertunda akibat force majeure gempa. ‘’Investasi yang ada sekarang saja tidak bisa dikelola dengan baik, apalagi mau mendatangkan investasi,’’ ungkapnya. Zaini mencontohkan MWP yang oleh Pemkot Mataram
dibiarkan terbengkalai. Tidak itu saja, Hj. Finalia, SH., MKn., menyampaikan maraknya keluhan terkait perizinan dengan pola OSS (Online Single System). ‘’Mungkin sistemnya yang terganggu, kemudian ada dokumen yang tumpang tindih antara LSP dengan IMB. Nah ini
(Suara NTB/viq)
BUS SEKOLAH - Bus mini dari Dinas Perhubungan Kota Mataram sedang parkir di depan SMPN 2 Mataram. Bus ini dioperasikan untuk menjemput siswa-siswi dari lingkungan Kekalik secara gratis. Syarat untuk menaiki bus ini harus daftar secara online di website Dishub kota Mataram. Bagi yang naik bus ini diupayakan membawa sampah plastik seperti botol dan lainnya.
KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., menyayangkan masih belum sinkronnya data-data anggaran yang disajikan DPMPTSP(Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu) Kota Mataram dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Data-data yang berbeda dengan data yang tertuang dalam KUA PPAS ini, terungkap dalam rapat kerja Komisi II dengan dua OPD tersebut, Jumat (22/11) kemarin. ‘’Ini ada perbedaan anggaran di KUA di RAPBD yang disampaikan ke DPRD kemudian dengan RKA-nya. Itukan ada selisih lumayan. Termasuk tadi juga di belanja pegawai itu ada (Suara NTB/fit) selisih. Pakah ini keterburu-buI Gede Wiska ruan atau ketidakcermatan. Nanti akan kami sampaikan dalam rapat gabungan komisi. Termasuk gabungan komisi dengan eksekutif,’’ terangnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram. Sekretaris DPMPTSP menyampaikan soal investasi di Kota Mataram. Hal ini akan terus didalami oleh komisi yang membidangi masalah keuangan ini. ‘’Makanya kita minta data investasi di Kota Mataram selama tahun 2019 ini. Kemudian, target PAD,’’ imbuhnya. Komisi II, lanjut Wiska juga mengkoreksi target PAD dari DPMPTSP pada tahun anggaran 2019. Sebab yang disampaikan DPMPTSP Rp2,5 miliar lebih. Sedangkan target yang diberikan dalam APBD 2019 adalah Rp2,66 miliar. ‘’Itukan selisih Rp100 juta lebih,’’ sebutnya. Hal yang sama juga terjadi di Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram. Di KUA dan RAPBD datanya berbeda. ‘’Inikan baru dua dinas saja. Ndak tahu dinas-dinas yang lain,’’ ujarnya. Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, di KUA PPAS sebetulnya sudah jelas. ‘’Tapi kami tidak tahun, kok ada perubahan anggaran lagi di RAPBD,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, kata Wiska, hal ini akan menjadi salah satu materi yang akan dipertanyakan dalam rapat gabungan komisi. Pihaknya, lanjut Wiska, ingin memastikan alasan selisih angka pada anggaran. Karena seperti diketahui, beberapa pekan kemarin konsentrasi TAPD terkuras memikirkan tiga proyek besar di Kota Mataram, yakni rencana pembangunan Kantor Walikota Mataram, graha paripurna DPRD Kota Mataram dan juga RSUD Kota Mataram. Yang jelas, baik dewan maupun eksekutif harus berpegang pada KUA PPAS. Kalaupun ada perubahan angka-angka, hal itu harus disampaikan kepada Dewan. (fit)
Ciptakan Lansia Produktif
DPPKB Gelar Orientasi Bina Keluarga Lansia Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram, menggelar orientasi bina keluarga lansia. Kegiatan ini salah satu upaya pemerintah menciptakan lansia produktif. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKB Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Drs. Iwan Siswo menyampaikan, pertumbuhan usia produktif di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data BPS, penduduk Indonesia berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia) diperkirakan meningkat menjadi 80 juta pada tahun 2030 atau naik 23 sampai 24 persen. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram guna menciptakan lansia tangguh dan produktif. “Kita gelar orientasi guna menciptakan lansia produktif,” kata Iwan, Jumat (22/11). Kelompok kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Programnya antara lain penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan serta pelaporan. Menurutnya, banyaknya lansia sebenarnya bukan suatu ancaman jika produktif. Karena itu, pihaknya bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan mengembangkan program lansia tangguh dan produktif.
Tujuannya tidak lain untuk memperpanjang masa produktif. Lansia tangguh jelasnya, meskipun seseorang berusia di atas 60 sampai 70 tahun lansia tetap produktif. Misalnya, memperpanjang usia bekerja bagi lansia pensiunan di sektor formal, baik perusahaan maupun PNS, di atas 58 tahun dan 60 tahun. “Keberadaan lansia dalam rumah tangga bukan merupakan beban bagi anggota keluarga yang lain,” paparnya. Para lansia dapat lebih produktif di masa tuanya jika diberikan keterampilan tambahan ataupun kegiatan tambahan yang lebih bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mentalnya. Lansia 70 sampai 80 tahun diharapkan bisa mandiri. Artinya dapat mengurus dirinya sendiri. Baru di usia 80 tahun
ke atas hampir sebagian besar membutuhkan pendampingan melalui pengembangan pengobatan di rumah. Upaya tersebut perlu didukung dengan kemampuan kesehatan, dan fasilitas publik yang mendukung lansia bisa berkarya. Mulai dari jalan, jembatan penyeberangan, transportasi publik, dan lainnya. “Upaya lainnya adalah intervensi sejak awal siklus kehidupan manusia. Dimulai dari program 1.000 hari pertama kehidupan. Antara lain dengan intervensi gizi yang memadai sejak dalam kandungan, saat bayi, balita, dan wajib belajar. Intervensi 1.000 hari pertama penting karena penelitian menunjukkan balita yang kurang gizi kecenderungan menderita penyakit degeneratif di masa tua,” demikian terangnya. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
ORIENTASI - Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Drs. Iwan Siswo memberikan sambutan pada orientasi bina lansia. Orientasi diharapkan dapat menciptakan lansia produktif.
Pemkot Targetkan PAD Rp415 Miliar Mataram (Suara NTB) Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram di tahun 2020 mendatang ditargetkan Rp415 miliar. Organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah diminta mengkaji retribusi dan pajak mereka. Data dihimpun Suara NTB, kontribusi PAD Kota Mataram terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 sebesar 27,21 persen. Pada rancangan APBD 2020, PAD ditargetkan Rp415 miliar berasal dari pajak daerah sebesar Rp164.116.000.000, retribusi daerah Rp51.066.500.000
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp9.817.500.000 serta lain – lain PAD yang sah sebesar Rp190.000.000.000. Kepala Badan Keuangan Daerah, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, kenaikan target PAD yang direncanakan menjadi Rp415 miliar di tahun 2020. Pihaknya menyepakati untuk mencapai target itu yakni salah satu adalah mengkaji tarif retribusi. Sejak tahun 2011 dan berlakunya undang – undang 28 tahun 2009 khusus retribusi tidak pernah dilakukan penyesuaian. Sementara, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat.
Bambang Juni Wartono, juga tidak menyangkal keluhan pemohon izin terkait OSS ini. Untuk menggaet investasi masuk ke Kota Mataram, lanjut Bambang, DPMPTSP sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melakukan promosi investasi. Sebetulnya, hajatan dari pemerintas pusat, kata Bambang dengan OSS, bagaimana mempercepat perizinan. ‘’Semakin mudah perizinan, implikasinya akan semakin banyak orang yang tertarik berinvestasi di Kota Mataram,’’ demikian Bambang. (fit)
Peran TP4D Efektif Deteksi Kesalahan Program
(Suara NTB/ist)
Pertanyakan Selisih Anggaran
harus ada evaluasi dari DPMPTSP Kota Mataram. Jangan sampai hal-hal seperti itu menghambat investasi di Kota Maaram. ‘’Apa yang disampaikan Pak Sekdis lebih mudah, dalam praktiknya justru menyulitkan,’’ tegas Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt. Misalnya, kesulitan dalam mengakses. ‘’Ini kan jelas menghambat,’’ cetusnya. Sehingga tidak heran kalau ada sejumlah daerah di Indonesia menolak OSS,’’ katanya. Ditempat yang sama, Sekretaris DPMPTSP Kota Mataram, Ir.
Salah satu contoh adalah retribusi di pasar. Retribusi dibayarkan pedagang Rp800/ hari. Disatu sisi, pemerintah tidak ingin penarikan retribusi ini menimbulkan masalah. Rata – rata pedagang membayar retribusi Rp1.000. “Yang Rp200 ini jadi masalah,” kata Syakirin. Selain retribusi, tarif pajak juga akan dikaji mana yang memungkinkan untuk dinaikkan. Dari hasil komunikasi dengan ketua tim anggaran pemerintah daerah disarankan bahwa masing – masing OPD untuk mengkaji tarif, prosedur maupun pelaksanaan.
Kedua sambungnya, keinginan kuat dari komitmen pemerintah daerah untuk parkir menyetor bruto. Jukir tidak lagi menyetor dengan pola lama. Uang yang diperoleh oleh jukir langsung masuk ke kas daerah. Strategi ini sedang dirancang oleh Dinas Perhubungan, sehingga targetnya melonjak dari Rp5 miliar. Potensi retribusi parkir di Kota Mataram Rp25 miliar. “Kemarin dari target Rp5 miliar yang tidak pernah tercapai itu, nantinya bisa naik,” terangnya. Syakirin tak membantah bahwa pajak bumi dan bangunan juga diwacanakan akan dinaikkan. Tetapi ada kebija-
kan dari kepala daerah maupun pimpinan DPRD bahwa untuk PBB tidak dinaikkan. Strategi lain yang dilakukan dengan menaikkan nilai jual objek pajak. Kebijakan ini sedang dikaji. Strategi yang mungkin diterapkan adalah dengan mengubah tarif PBB dari dua tarif menjadi bisa jadi tiga atau empat tarif. Artinya, ada penurunan tarif tetapi pemerintah berharap pada BPHTB didekatkan dengan nilai pasar di daerah tersebut. “NJOP kita naikkan, tapi tarif diturunkan. Apakah ini diterapkan tahun depan ini masih dikaji,” demikian kata Syakirin. (cem)
Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Agung mewacanakan akan membubarkan tim pengawal, pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D). Alasan pembubaran karena pelaksanaan kerja di lapangan diduga kerap menyimpang dari tujuan awal pembentukan tim tersebut. Menanggapi hal tersebut, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ditemui Jumat (22/11) mengaku, hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari Kejaksaan terkait rencana pembubaran Jaksa TP4D tersebut. Selama ini, pembentukan Jaksa TP4D ada surat. “Sampai sekarang ini saya belum terima,” akunya. Keberadaan TP4D selama ini sangat efektif mendeteksi lebih awal indikasi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan program. Di samping itu, TP4D juga memberikan masukan atau arahan program secara prosedural. Barangkali pemerintah daerah tidak memahami sehingga diluruskan jangan sampai terjadi kekeliruan. “Selama ini cukup efektif,” pungkasnya. Ahyar menegaskan, walaupun pemerintah pusat membubarkan TP4D pengawasan terhadap program tetap dilaksanakan secara internal. Inspektorat memiliki peran meluruskan jika ada potensi pelanggaran atau kesalahan administrasi dalam pelaksanaan program di organisasi perangkat daerah. Disamping itu, ia juga meyakini bahwa aparat penegak hukum juga tidak tinggal diam dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. “Sekalipun tidak ada TP4D, peran – per-
(Suara NTB/cem)
H. Ahyar Abduh an pengawasan akan kita lakukan,” ujarnya. Rapat kerja nasional yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo kata Ahyar, Presiden mengarahkan agar aparat penegak hukum baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian segera membangun komunikasi dengan kepala daerah setempat. Bahkan, arahan presiden, jika ada indikasi atau kekeliruan terjadi supaya APH segera mengingatkan kepala daerah. “Pak Presiden juga mengarahkan itu sangat rakernas,” tandasnya. Namun demikian ujar Walikota, pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa tetap akan diawasi secara internal. Diharapkan, potensi terjadi kesalahan dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan peran auditor pengawas internal pemerintah. (cem)
Pemkot akan Hapus 35 Koperasi Mataram (Suara NTB) Pemerintah kota Mataram akan membubarkan 35 koperasi. Penghapusan tersebut dikarenakan koperasi dimaksud sudah tidak aktif dan tidak memiliki pengurus. Kepala Dinas Koperasi Kota Mataram, Yance Hendra Dira mengatakan, Pemkot Mataram sudah mengevaluasi dan mengklarifikasi semua koperasi yang sudah vakum. “Pembubaran ini sedang dalam proses untuk pengumuman di media massa, baru kita akan melakukan usulan ke Kemeterian Koperasi untuk pembubarannya,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (22/11). Koperasi yang akan dibubarkan tersebut, selama ini sudah tidak beroperasi dan sudah tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali. Bukan hanya itu, pengurus koperasi itu juga sudah tidak ada atau nihil. “Jadi kita bubarkan untuk menghilangkan catatan bahwa banyak koperasi yang sudah vakum,” imbuhnya. Penghapusan 35 koperasi pada akhir November 2019 ini akan menjadikan data Dinas Koperasi menjadi bersih dari koperasi yang vakum. Penghapusan koperasi juga dilakukan secara bertahap. “Pada tahun 2017 sebanyak 48 koperasi dihapus. Ada pun pada tahun 2018 lalu, 54 koperasi. Dan penghapusan itu sudah disahkan dari Kementerian Koperasi,” katanya. Pada masa awal menjabat lanjut Yance, jumlah koperasi di Mataram sebanyak 606 koperasi. Namun, pada kenyataannya dari 606 jumlah koperasi yang masih aktif sebanyak 396 koperasi. “Yang kita temukan selama ini, banyak koperasi yang numpang data. Tercatat, mereka hanya ingin mendapat bantuan atau dengan alasan lain. Sehingga
penghapusan ini kita lakukan karena ingin melihat koperasi yang benar-benar ada supaya kita bisa bina,” tegas Yance. Ia menilai matinya sejumlah koperasi di Mataram dikarenakan pola pikir dari pembentukan awal koperasi bukan untuk kesejahteraan. Akan tetapi kebanyakan koperasi itu dibentuk untuk mendapatkan bantuan. “Itu kan mindset zaman-zaman 30 tahun yang lalu,” jelasnya. Dikatakan, tahun 2020 mendatang bantuan untuk koperasi di Mataram dapat dipastikan tidak ada. Karena pemkot Mataram khawatir dana bantuan tersebut disalahgunakan oleh pengelola koperasi. “Kita masih fokus memberikan pelatihan dulu,” jelasnya. Tahun 2019 ini kata Yance, Pemkot Mataram mendapat bantuan dari Kemeterian Koperasi. Bantuan itu akan digunakan untuk membina semua koperasi yang ada di Kota Mataram. “Itu dari dana alokasi khusus (DAK), Pemkot Mataram diberikan bantuan Rp350 juta untuk tahun ini. Tahun 2020 nanti, semoga lebih dari Rp500 juta,” jelasnya. (viq)
Yance Hendra Dira (Suara NTB/viq)
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
Fokus Laksanakan Program Disdag Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani M.Si menegaskan sedang fokus bekerja melaksanakan tugasnya sebagai birokrat di Pemprov NTB. Meskipun namanya santer disebut-sebut bakal calon Walikota Mataram pada Pilkada 2020. “Belum lirik-lirik. Kalau sudah fokus ya selesai. bunda kan birokrat,” cetusnya mantan Penjabat Walikota Mataram ini. Sebelumnya, mengemuka nama H. Baehaqi, salah satu figur muda AMPG yang turut meramaikan bursa pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Disebut juga, Baehaqi dilirik para bakal calon Walikota Mataram, Selly Andayani dan H. Mohan Roliskana sebagai pendamping salah satunya. “Bunda juga gak kenal H. Baehaqi,” akunya. Selly menegaskan sedang fokus melaksanakan program-program pembangunan daerah di Dinas Perdagangan Provinsi NTB. “Sekarang masih pakai kacamata kuda (fokus sebagai birokrat), tidak lirik-lirik,” imbuhnya. Salah satunya yang menjadi perhatian saat ini bagaimana menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap terjaga kondusif, bersamaan dengan berlangsungnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Maulid Nabi Besar Muhhamad SAW. Belum lagi disambut peringatan Natal dan Tahun Baru. Biasanya pada momen-momen HKBN ini, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, dan memungkinkan terjadinya kenaikan harga bahan pangan yang bisa memicu kenaikan inflasi. Untuk pengendalian harga ini, masih digiatkan pasar murah melibatkan para distributor. Harga kebutuhan pokok yang dijual di bawah harga pasaran (dibawah HET). Tidak saja di Pulau Lombok, rencananya pasar murah akan dilaksanakan di Pulau Sumbawa. Dari pemantauan harga yang dilakukan, harga kebutuhan pokok saat ini masih stabil. Stok bahan pangan juga tersedia. Selain pasar murah di tempat-tempat umum, permintaan di pasar murah di pondok-pondok pesantren juga dinilai efektif membantu ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat sekitar Ponpes. “Minyak goreng dihadirkan dibawah HET, Rp11.000/Kg. Beras juga sudah di bawah HET. Telur Rp38.000/trai. Di pasar harga telur Rp46.000/trai. Makanya kemarin dihadrikan 300 trai untuk pengamanan harga kebutuhan pokok. Masih fokus ke situ semua,” demikian Selly. (bul) Hj. Putu Selly Andayani (Suara NTB/dok)
PR OJK Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merayakan Hari Ulang Tahun yang ke 8 di tahun 2019, dengan tekad untuk meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional dan peran inklusi bagi kesejahteraan masyarakat. Di NTB, OJK masih memiliki PR meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, terutama di pedesaan bersama lembaga keuangan di bawah koordinasi OJK. Farid Faletehan, Kepala OJK Provinsi NTB usai menggelar syukuran HUT ke 8 di Mataram, Jumat (22/11) kemarin menyebut, hasil survei terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan literasi dan inklusi keuangan di NTB, dibanding tahun 2016 lalu. “Inklusi keuangan sudah 75 persen. tapi 80 persen masih fokus di perkotaan,” kata Farid Faletehan. Di 8 tahun usia OJK, mengambil tema kontributif dan inklusif. Bagaimana peran OJK lebih berkontribusi terhadap masyarakat, membantu mensejahterakan masyarakat. caranya dengan meningkatkan pemahaman tentang industri keuangan, dan mendekatkan masyarakat dengan industri keuangan. “Inilah yang menjadi PR secara nasional. Data menunjukkan di wilayah pedesaan literasi dan inklusi keuangan lebih rendah,” kata Farid. Literasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang industri jasa keuangan. Sementara inklusi berkaitan dengan dekatnya masyarakat dengan lembaga-lembaga keuangan formal. Baik bank dan non bank yang di awasi oleh OJK. Sebagai PR literasi dan inklusi keuangan di pedesaan ini, kata Farid, OJK bersama industri keuangan akan melakukan edukasi secara massif, bersama seluruh stakeholdersnya. “Kita mengimbau, mengajak kepada lembaga keuangan untuk lebih aktif melakukan literasi,” ujarnya. Selain itu, masyarakat diajak lebih berani mendekat ke lembaga keuangan resmi. Salah satunya melalui program business matching antara masyarakat dengan lembaga keuangan. “Salah satu kendala di sini kan masyarakat agak takut mendekat ke lembaga keuangan. Terutama di wilayah pedesaan, kita akan tingkatkan literasi dan keuangan jadi PR bersama kita,” imbuhnya. Selain kepada masyarakat, OJK juga akan mendorong akses keuangan pemerintah daerah yang lebih murah untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya rumah sakit, jalan dan jembatan dengan penerbitan obligasi daerah (surat utang yang diterbitkan daerah untuk pinjaman kepada investor). Penerbitan obligasi daerah lebih murah dibandingkan pinjaman di perbankan. Pembayarannya juga semusim sekali. Itupun bisa hanya dengan membayar bunga pinjaman sementara tersedia dana untuk pengembalian pokok dan bunga. Sementara itu, dalam keterangan resminya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan OJK harus mampu memfasilitasi penyediaan alternatif sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor prioritas Pemerintah serta membuka akses keuangan bagi pemberdayaan UMKM. OJK juga harus terlibat aktif membantu pemerintah dalam menyikapi dampak negatif pelemahan ekonomi global dengan mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, menggerakkan industri berorientasi ekspor dan substitusi impor, mengembangkan pariwisata hingga mendorong b e r k e m bangnya industri kreatif dan industri di bidang teknologi. (bul) Farid Faletehan (Suara NTB/bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Survei BI, 70 Persen Lebih Wisatawan Muda Berkunjung ke NTB
Mataram (Suara NTB) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan di Desa Wisata, dimana sesuai hasil survei kebersihan tempat wisata dan lingkungan sekitar menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh wisatawan mancanegara. Disamping aspek kebersihan terdapat berbagai aspek lainnya yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, maupun akademisi dalam rangka mendorong perkembangan sektor pariwisata Provinsi NTB. Tahun 2019 Bank Indonesia Provinsi NTB mulai menyelenggarakan Superwisman, untuk melihat karekteristik dan perilaku wisatawan mancanegara yang datang berkunjungan ke NTB, terutama ke Pulau Lombok. Sehingga diharapkan data hasil survei tersebut dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun para pelaku usaha. Dari hasil survei yang dilakukan terlihat bahwa mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke NTB (lebih dari 70%) adalah wisatawan muda dengan rentan usia 20-39 tahun,
dengan masa tinggal mayoritas berkisar antara 3-5 hari, dengan rata-rata jumlah pengeluaran per wisatawan per kunjungan sebesar Rp5,5-5,6 juta, dimana sebagian besar masih dihabiskan untuk akomodasi. Sementara itu, Kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani, destinasi wisata yang masih menjadi favorit di NTB adalah 3 Gili, Senggigi dan Kuta. Adapun tempat destinasi wisata lainnya masih tergolong rendah. Untuk itu, program pengembangan desa wisata di berbagai tempat oleh pemerin-
tah daerah diharapkan akan mendorong tingkat kunjungan wisatawan ke daerah lain. Sehingga akan memperpanjang masa tinggal wisatawan dan meningkatnya pengeluaran wisatawan selama kunjungan di NTB. Selain itu, untuk mendorong pengembangan desa wisata maupun pariwisata di NTB secara umum, maka perlu didukung oleh pengembangan SDM di sektor pariwisata. Oleh karenanya, Bank Indonesia memperbanyak menyediakan fasilitas pojok baca. Terakhir diresmikan Pojok Baca Bank Indonesia/BI Corner yang telah dibangun di Sekolah
Tinggi Pariwisata Mataram pada tahun 2019. Keberadan pojok baca ini diharapkan mampu memperkaya ilmu dan meningkatkan kualitas SDM NTB di sektor pariwisata, lanjut Achris Sarwani. Pada 19 November 2019, Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Hasil Survei Perilaku Wisatawan Mancanegara (Superwisman) dan Diskusi Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata. Wakil Gubernur Provinsi NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir bersama Dinas/Instansi terkait, akademisi, serta pengurus Desa Wisata di Provinsi NTB. Orang kedua di NTB ini saat menyampaikan pentingnya data sebagai dasar pembuatan/ pengambilan keputusan baik oleh pemerintah maupun para pelaku usaha. Keberadaan Desa Wisata memiliki peran yang penting dalam mengger-
akkan ekonomi sekaligus melindungi keasrian lingkungan di NTB. Untuk itu, program Desa Wisata harus disusun sebagai program unggulan yang menggerakan perekonom i a n sekalig u s melindungi lingkungan. (bul)
Ahcris Sarwani (Suara NTB/bul)
Konsumsi Ikan Diyakini 38 Kg Perorang Setahun Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB meyakini konsumsi ikan masyarakat tahun ini bisa menembus 38 Kg perorang pertahun. Keyakinan ini dikuatkan dengan banyaknya penyelenggaraan kegiatan edukasi masyarakat untuk gemar makan ikan. “Tahun 2018, target konsumsi ikan masyarakat NTB 35 Kg/kapitan/orang/tahun, tercapai di atasnya. Tahun ini bisa sampai diatas 38 Kg,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si. Bagian dari kampanye gemar makan ikan ini, Forikan Provinsi NTB merayakan hari ikan nasional yang jatuh setiap tanggal 21 November 2019. Peringatan digelar di Dusun Karang Baru Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan sekaligus dirangkaikan dengan road show kunjungan kerja pembinaan TP PKK Provinsi NTB dan Pencanangan kampung KB “Harapan Baru”. Hadir pada acara tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB yang juga selaku Ketua Forikan NTB, Hj. Niken Saptarini didampingi anggota dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTB, L. Hamdi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Dari Pemda Lombok Timur hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Timur didampingi anggota
dan Kepala OPD terkait, Camat, Kepala Desa serta masyarakat dan anak-anak PAUD (100 orang). Rangkaian acara antara lain demo pembuatan olahan ikan dan menghias tumpeng ikan oleh anakanak PAUD, makan olahan ikan dan dilanjutkan dengan pembacaan dongeng oleh Ketua Forikan TB, Hj. Niken tentang manfaat mengkonsumsi ikan dan dampak bila tidak konsumsi ikan. Istri gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ini mengimbau agar masyarakat meningkatkan konsumsi ikan di lingkungan keluarga terutama bagi ibu hamil, balita dan anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas dan produktif. Angka konsumsi ikan masyarakat NTB tahun 2018 tercatat 38,2 kg/kapita/tahun, angka ini kata L. Hamdi lebih tinggi dari standar minimal 30 kg/kapita/tahun. Angka capaian tersebut terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui meningkatkan produksi ikan, sosialisasi dan edukasi, promosi melalui berbagai even, lomba masak serba ikan, kerja sama dengan katering dan lainnya. Strategi pelaksanaan Gemarikan antara lain melalui pembentukan Forikan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan diharapkan dapat terbentuk sampai tingkat desa sebagai wadah menggerakkan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga untuk menyajikan menu ikan di lingkungan keluarga. (bul)
Hotel dan Agen Perjalanan Mulai Susun Paket Akhir Tahun Mataram (Suara NTB) Menjelang akhir tahun pelaku industri pariwisata mulai menyiapkan beberapa paket penawaran. Dengan begitu, tingkat kunjungan wisatawan di NTB diharapkan dapat meningkat sekaligus untuk memenuhi target dari pemerintah NTB saat ini. Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan bahwa pihaknya tengah mendorong penyusunan paket wisata, baik untuk hotel maupun tur. “Kita masih ada waktu satu bulan. Nanti coba New Year’s (perayaan tahun baru) kita coba dorong paket-paket dari hotel,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (22/11). Melalui kegiatan akhir tahun tersebut, target kunjungan 4 juta wisatawan untuk 2019 diharapkan bisa tercapai. Terkait promosi akhir tahun tersebut, Faozal sendiri membenarkan bahwa sasaran pemenuhan target kunjungan memang didominasi oleh wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan domestik sendiri masih dipengaruhi oleh beberapa hal teknis seperti harga tiket pesawat dan lainlain. Walaupun begitu, kunjungan wisatawan domestik terus didorong melalui kegiatan MICE. Baik oleh lembaga pemerintahan maupun perusahaan bersekala lokal, nasional, maupun internasional. Untuk mewujudkan hal tesebut beberapa promosi telah dilakuan. Dicontohkan seperti promosi pada misi dagang yang dagang di Singapura dan Bangkok beberapa waktu lalu. Terutama terkait gelaran MotoGP di KEK Mandalika 2021 mendatang. Dikonfirmasi di tempat berbeda Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan bahwa tidak semua hotel akan membuat paket penawaran akhir tahun. Paket tersebut utamanya akan dibuat oleh resort terkait diskon kamar dan fasilitas, serta bebera
kegiatan seperti New Year’s Eve dan lain-lain. “Itu terutamanya untuk paket menginap untuk resort di Gili, Kuta, dan lain-lain,” ujarnya, Jumat (22/11) di Mataram. Diterangkan Lanang paket akhir tahun sendiri biasanya dimulai pada 20 Desember – 5 Januari mendatang. Dengan adanya paket tersebut, okupansi hotel diharapkan dapat naik hingga 70 persen. “Kalau sekarang sedang turun. Kita rata-rata 50 persen,” ujarnya. Selain itu, paket akhir tahun diharapkan menjadi titik awal berimbangnya tingkat kunjungan wisatawan untuk mancanegara dan domestik. Pasalnya, diterangkan Lanang, persentase kunjungan tersebut sempat memiliki perbedaan cukup signifikan karena beberapa alasan. “Kita berharap mulai imbang, karena besok itu libur panjang akhir tahun,” ujarnya. Senada dengan itu, Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan bahwa persiapan paket akhir tahun memang tengah dilakukan oleh pelaku industri wisata seperti dirinya. Dengan paket-paket tersebut, tingkat kunjungan diharapkan meningkat. “Kita berharap bisa terisi kekosongan pesawat yang ada sekarang,” ujar Dewantoro dihubungi Suara NTB, Jumat (22/11). Selain itu, destinasi andalan yang akan ditawarkan sendiri meliputi kawasan wisata seperti Sneggigi, Tiga Gili, dan Rinjani. Untuk pasarnya, disarar negara-negara kawasan Eropa, Asia, dan lain-lain. “Kita buat paket itu 400-500 dolar per orangnya,” ujar Dewantoro. Dicontohkannya seperti paket yang disusun untuk mengunjungi pantai di sepanjang KEK Mandalika yang juga merupakan destinasi super prioritas dari pemerintah pusat saat ini. “Kita akan bantu buat (wilayah itu) supaya tersohor,” pungkasnya. (bay)
(Suara NTB/bul)
DONGENG - Ketua Forikan Provinsi NTB, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah mendongeng untuk mendorong anak-anak gemar makan ikan.
Empat Ribu Lebih Tenaga Konstruksi NTB Telah Disertifikasi Mataram (Suara NTB) Pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tenaga ahli dan tenaga konstruksi untuk mengisi pembangunan infrastruktur di daerah. Di NTB, kata Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB, Siti Nurul Hijjah, ST, MT, tenaga konstruksi yang telah dilatih mencapai 4.000an orang. “Kita tidak khawatir masyarakat kita tidak terlibat pada pembangunan di daerah kalau sudah memiliki bekal sertifikat,” jelas Nurul Hijjah. Kepada Suara NTB Jumat (11/22), Nurul Hijjah mengatakan percepatan sertifikasi dilakukan kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya. Mendukung program Kementerian PU PR untuk meningkatan kapasitas SDM. LPJK juga bekerjasama dengan dengan badan usaha di bawahnya untuk mensertifikasi tenagatenaga ahli. Seperti yang telah dilakukan bersama Intakindo, sertifikasi tenaga ahli K3, ahli gedung dan ahli jalan. Juga bekerjasama dengan asosiasi profesi lainnya serta perguruan tinggi. “Untuk pembiayannya dilakukan sharing dengan asosiasi profesi. Sementara Bimtek untuk fasilitator, grat-
(Suara NTB/bul)
Siti Nurul Hijjah is. Dibiayai langsung oleh Balai Jakon Wilayah IV Surabaya,” terangnya. Sertifikat kompetensi yang telah diterbitkan ini, kata Nurul Hijjah telah diserahkan kepada Pemprov NTB melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sertifikasi untuk pekerja jasa konstruksi sebenarnya bukan hanya soal kompetensi. Lebih jauh, sertifikasi bertujuan terjaminnya keselamatan dan keamanan untuk pekerja dan konstruksi
yang dikerjakan. program sertifikasi juga akan berpengaruh kepada kesejahteraan tenaga kerja konstruksi karena besaran upah yang diterima mengacu billing rate atau standar upah yang sudah ditetapkan berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Dalam pelelangan proyek konstruksi, kepemilikan sertifikat keahlian adalah keharusan karena sudah diatur dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Artinya orang yang punya sertifikat tidak akan menganggur atau lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 ditegaskan, bahwa setiap pekerja konstruksi yang bekerja di sektor Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Ditegaskan pula bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan percepatan sertifikasi tenaga kerja. Dan, untuk dapat mewujudkan amanah tersebut kolaborasi dari berbagai sektor diperlukan seperti dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Formasi Dokter Gigi di Lotim Sepi Peminat Selong (Suara NTB) Memasuki hari ke dua belas setelah dibukanya pendaftaran calon pegawai negara sipil (CPNS) lingkup Kabupaten Lombok Timur (Lotim), jumlah pelamar yang sudah memasukkan lamaran mencapai 6.600 pelamar. Dari jumlah itu, sebanyak 4.656 pelamar sudah submit yang berkas lamarannya tidak dapat dicabut. Dari 482 formasi yang dibuka di Lotim. Saat ini untuk formasi dokter gigi sama sekali belum ada peminatnya. Kepala BKPSDM Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Bidang Data dan Formasi, Baharudin, mengatakan, 6.600 pelamar yang sudah masuk di Lotim tersebut didominasi oleh pelamar dengan formasi tenaga guru diikuti formasi tenaga kesehatan. ‘’Khusus untuk dokter gigi belum ada pelamar sama sekali. Sementara jumlah formasi untuk dokter gigi dibuka sebanyak 9 formasi,’’ ujarnya, Jumat (22/11). Menurutnya, minimnya peminat bagi dokter gigi ini tidak hanya tahun ini saja terjadi. Pasalnya pada rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu juga
peminat untuk dokter gigi terbilang sepi. Dari 6 formasi dokter gigi yang dibuka tahun lalu, jumlah pelamar hanya 4 orang. Sementara yang lulus passing grade dan diangkat menjadi PNS sebanyak 2 orang. “Memang dokter gigi ini sepi peminatnya. Padahal dokter gigi kita banyak di Lotim,” ungkapnya, Jumat (22/11). Baharudin menduga, alasan tidak diminatinya formasi untuk dokter gigi ini, karena para ahli gigi ini menilai jika menjadi swasta lebih menjanjikan. Terlebih pasien untuk gigi cukup banyak serta biaya pengobatan cukup besar. Sementara apabila ia menjadi PNS, mera-
sa terikat, karena setiap hari harus masuk kantor dan melayani masyarakat yang begitu banyak. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. Saat ini yang sudah mendaftar sebanyak 44 pelamar dari 243 yang mendaftar akunnya. Jumlah pelamar sewaktu-waktu dapat berubah, terutama beberapa hari menjelang penutupan.
Portal SSCN Error Pada bagian lain, proses pendaftaran dan verifikasi berkas pelamar via online terganggu. Jumat (22/11). Untuk pendaftaran sama sekali tidak bisa akses, termasuk petugas yang melakukan proses verifikasi terhadap berkas pelamar tidak dapat bekerja. Kondisi ini terjadi seharian sejak Kamis malam hingga Jumat kemarin. “Memang benar portal SSCN error. Sampai saat ini, (kemarin, red) portal SSCN tidak bisa kita akses. Sehingga kita tidak bisa melakukan verifikasi,” akunya.. Baharudin, mengungkapkan jika proses verifikasi sudah dilakukan sejak tanggal 13 November 2019. Gangguan aplilatis SSCN tidak bisa dibuka. Yang sudah diverikasi berkas pelamar sebanyak 2.911 lamaran hingga hari Kamis lalu dari jumlah yang submit sebanyak 4.656 pelamar. Sedangkan total yang
masuk memilih melamar di Lotim sekitar, 6.600 pelamar. Dari 4.566 pelamar yang submit tersebut, berdasarkan hasil verifikasi terdapat sekitar 2 sampai 3 persen pelamar tidak memenuhi syarat (TMS). Artinya berkas yang di-upload tidak lengkap dan otomatis pelamar tersebut dinyatakan gugur, karena berkas yang sudah masuk tidak bisa diubah atau terkunci. Kecuali perubahan dapat dilakukan pada masa sanggahan apabila kekhilafan dilakukan oleh tim verifikator. “Inilah kenapa pelamar kita minta hati-hati dan lebih jeli dalam membaca setiap alur pendaftaran dan persyaratan. Tahun lalu saja dari sekitar 7.000 pelamar. Yang memenuhi syarat sekitar 5.000 pelamar,” ungkapnya. Tidak dapat dibukanya SSCN BKN ini terjadi secara serentak se-Indonesia. Dari hasil koordinasinya bersama kabupaten/kota di NTB, Admin
Implementasi Pelayanan Satu Pintu Belum Optimal Selong (Suara NTB) Implementasi Pelayanan perizinan satu pintu sesuai dengan nama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum berjalan optimal. Pengurusan syarat izin masih harus keliling-keliling di sejumlah instansi terkait. Padahal pelayanan perizinan cukup di kantor DPMPTS. Untuk itu, Pemkab Lotim seperti disamapikan Kepala DPMPTSP Muksin mulai berbenah. Mulai tanggal 1 Desember 2019 mendatang, semua pelayanan perizinan cukup di kantor DPMPTSP dan tidak perlu lagi repot keliling ke beberapa OPD yang mengurus masalah perizinan. ‘’Diberlakukannya pelayanan satu pintu ini mengacu pada Peraturan Bupati Lotim. Hal ini dimaksudkan agar semakin memudahkan pelayanan perizinan di Lotim,’’ terangnya, Jumat (22/11). Upaya optimalisasi pelayanan satu pintu ini kata Muksin bukan berarti menafikan keberadaan instansi teknis terkait. Semisal pengurusan izin usaha bidang kesehatan, sebelumnya harus mendatangi dulu kantor Dinas Kesehatan. ‘’Mulai Desember ini, sudah tidak perlu lagi datangi Dikes,’’ ujarnya. Begitu juga dengan di dinas teknis lainnya. Pengurusan izin mendirikan sekolah tak perlu lagi harus mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Mengacu pada Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, semua daerah wajib memberikan pelayanan cepat dan mempermudah. Presiden juga sudah beberapa kali mengingatkan untuk mempermudah izin investasi. Meski demikian, ujarnya, sejauh ini ada sejumlah prosedur perizinan yang dianggap menjadi penghalang investasi. Perizinan ini adalah pembuatan dokumen Analisis Memgenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam proses pembuatan Amdal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya harus melibatkan tenaga ahli. Proses ini sering dikeluhkan para calon investor, karena baru mau memulai investasi saja sudah harus membayar jutaan rupiah. Disoal mengenai Izin Mendirikan Bangunan yang juga menjadi penghalang investasi, Muksin mengklaim tidak terlalu memberatkan. Menurutnya IMB ini prosesnya singkat dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada bagian lain, sebagai OPD penghasil PAD, Muksin mengaku sangat menyayangkan kecilnya anggaran yang diberikan. Sebagai instansi penghasil uang, semestinya anggaran DPMPTSP lebih besar dari yang sekarang. “Sekarang ini kita hanya dapat Rp 1,9 miliar,” akunya. Perizinan medatangkan investor. Investasi yang mendatangkan uang besar bagi pembangunan daerah. Kadis DPMPTSP ini sanggup datangkan dana besar melampaui anggaran yang diberikan. “Berikan kami 1, kami siap berikan 100,” ujarnya.(rus)
SSCN BKPSDM Lotim, Lalu Muhammad Haeri, mengungkapkan jika gangguan terjadi sejak Kamis malam. Hingga hari Jumat kemarin belum diketahui penyebabnya karena
ini berasal dari pemerintah pusat. Sementara untuk jaringan di Lotim dipastikannya aman, meski beberapa hari lalu terganggu akibat adanya pemadaman bergilir oleh PLN. (yon)
Tiga Terduga Pelaku Judi Pilkades Diamankan
Optimis Sesuai Target BADAN Pengelolaan Keuangam dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur (Lotim) optimis realisasi anggaram sampai akhir tahun 2019 ini sesuai target. Capaian rendah seperti yang dilansir Suara NTB edisi Jumat (22/11) disebut merupakan petikan data per 31 Oktober 2019 lalu. Sementara catatan terakhir dimiliki BPKAD sudah mengalami lompatan jauh. Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Lotim, H. M. Juaini Taofik kepada Suara NTB , Jumat (22/11). Menurutnya, (Suara NTB/dok) sesuai terakhir hasil rapat per H. M. Juaini Taofik tanggal 18 November lalu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.619.560.522.933,43 direalisasi sebesar Rp 1.318.815.205.390,17 atau 81,43 persen. Sedangkan anggaran Belanja Langsung 2019 sebesar Rp 1.287.600.674.581,13 sampai dengan bulan November dapat direalisasi sebesar Rp 793.375.736.336,94 atau 61,62 persen. “Artinya sekarang ini lompatan progres pencairan dana di Lotim memang meningkat tajam,” klaimnya, seraya menambahkan, per 31 Desember mendatang, pihaknya optimis realisasi belanja di kisaran 98 persen bisa dicapai. Hal ini didasari kemajuan fisik di lapangan sangat bagus. Dirincikan, anggaran penerimaan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2.757.587.047.349,00. Sampai dengan 18 November terealisasi sebesar Rp 2.359.690.888.456,09 atau 85,57 persen. Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.907.161.197.514,56 sampai dengan 18 November terealisasi sebesar Rp 2.112.190.941.727,11 atau 72,65 persen. Sementara anggaran Penerimaan Asli Daerah 2019 yang ditargetkan sebesar Rp 316.523.261.701,00 sampai dengan bulan November yang terealisasi sebesar Rp 250.411.484.331,09 atau 79,11 persen. Anggaran penerimaan dana perimbangan sebesar Rp 1.898.262.490.102,00 sampai dengan bulan November yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.614.143.865.300,00 atau 85,03 persen. Anggaran Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 2019 sebesar Rp 542.801.295.546,00 sampai dengan bulan November dapat direalisir sebesar Rp 495.135.538.825,00 atau 91,22 persen. Pada bagian lain, ujarnya, persentase pendapatan tahun 2019 sampai dengan November 2019 mengalami penurunan sebesar 1,07 persen dibandingkan tahun anggaran 2018. Akan tetapi, lebih neningkat secara nominal, sedangkan belanja daerah meningkat 2,47 persen dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya baik dari segi nominal dan persetase. ‘’PAD 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen. Penerimaan dari transfer pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 5,23 persen dan Peningkatan pada Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 11,43 persen,’’ terangnya. (rus)
(Suara NTB/yon)
VERIFIKATOR - Akibat portal SSCN tidak bisa dibuka, tim verifikasi berkas lamaran CPNS tahun 2019 duduk santai di depan komputer sambil menunggu portal SSCN normal kembali.
(Suara NTB/yon)
SALAT ISTISQA - Pemkab Lotim bersama Kemenag Lotim melaksanakan Salat Istisqa di Lapangan Umum Keruak, Jumat (22/11).
Kekeringan Meluas
Masyarakat Lotim Gelar Salat Istisqa Selong (Suara NTB) Hingga akhir tahun 2019 ini, musim kemarau di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berlanjut. Akibatnya, kekeringan dan krisis air bersih terus meluas. Untuk itu, Pemkab Lotim bersama Kementerian Agama (Kemenag) Lotim menggelar Salat Istisqa (Salat Minta Hujan) di Lapangan Umum Keruak, Jumat (22/11). Kepala Kantor Kemenag Lotim, H. Azharuddin, M.Sy, mengungkapkan Salat Istisqa ini merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag tahun 2020 mendatang. Di mana ibadah Salat Istisqa dilaksanakan, karena
Kabupaten Lotim masih dilanda kemarau panjang yang membuat masyarakat Lotim krisis air bersih. Pelaksanaan ibadah ini melibatkan seluruh ASN lingkup Kemenag Lotim serta jajaran Pemkab Lotim. Di samping itu dilaksanakan pula distribusi kebutuhan air bersih sebanyak 50 tanki ke wilayah Jerowaru dan Keruak yang menurutnya paling parah mengalami krisis air bersih. Terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, menyebutkan jika kondisi wilayah yang terdampak krisis air bersih di Kabupaten
Lotim terus meluas dari 6 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Salah satunya saat ini sudah merambah ke Sakra Selatan. Dari 12 kecamatan itu, wilayah Kecamatan Jerowaru dan Keruak cukup parah. Sampai saat ini, penetapan darurat kekeringan masih diberlakukan sejak tanggal 9 September hingga 9 Desember 2019. Dalam darurat kekeringan ini, pemerintah terus melakukan pendistribusian air bersih terhadap wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan. Pendistribusian secara bergilir rutin dilakukan setiap hari sesuai dengan permintaan. Selain dari BPBD, pendistribusian air bersih juga dilakukan oleh instansi lain maupun pihak swasta. (yon)
Najmul Akhyar Pertama Kembalikan Berkas di PPP Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengembalikan berkas penjaringan bakal calon pada PPP KLU, Jumat (22/11). Najmul Akhyar adalah figur pertama bakal calon yang mengembalikan berkas melalui parpol berlambang Ka’bah tersebut. Pada pengembalian berkas kemarin, Najmul didampingi oleh pengurus DPC Demokrat KLU serta relawan. Sementara di Sekretariat PPP, Najmul Akhyar disambut Ketua DPC PPP KLU, Narsudin, S.Sos, didampingi pengurus inti, ketuaketua PAC PPP di 5 kecamatan. Usai menyerahkan berkas, Najmul Akhyar kepada wartawan mengatakan pendaftaran di PPP adalah pendaftaran ke 6. Sebelumnya ia juga mendaftar di PBB, PAN, PDIP, Nasdem dan Gerindra. “Saya berterima kasih kepada pengurus PPP, kami disambut baik penuh kekeluargaan, semoga juga menjadi pertanda angin baik,” katanya. Diakui Najmul, ia dan Ketua DPC PPP, Narsudin, tetap menjalin komunikasi politik. Harapannya, PPP tetap memberikan dukungan, seperti pada pemilihan periode sebelumnya. “Saya berprinsip semakin banyak teman berpikir, semakin banyak berjuang akan semakin baik. PPP sangat progresif ikut memperjuangkan kami pada periode sebelumnya. Kami melihat bagaimana PPP berjuang maksimal dalam meng-goalkan
(Suara NTB/ari)
KEMBALIKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar saat mengembalikan berkas pendaftaran calon kepala daerah di PPP, Jumat (22/11). paket NASA,” paparnya. Terhadap beberapa persyaratan di parpol, Najmul selaku pelamar mengamini jika hampir semua partai memiliki persyaratan terhadap calon. Bahkan tidak dirinya saja, calon lain pun akan diperlakukan sama. Terhadap syarat itu, pihaknya siap mengikuti aturan di masing-masing parpol. Sementara terhadap sinyalemen koalisi Demokrat PDIP di KLU, Najmul menyambut baik. Namun demikian, ia juga perlu membangun chemistry dengan parpol lain, sehingga peluang koalisi lebih banyak semakin terbuka. “Kami mengalir saja dengan pertimbangan partai. Jika memang kami layak diusung, alhamdulillah,” imbuhnya. Sementara, Ketua DPC PPP KLU Narsudin, mengatakan pengembalian berkas perdana penjaringan oleh Najmul Akh-
yar disambut baik. Setiap bakal calon yang mengembalikan berkas, akan dipertimbangkan untuk direkomendasikan ke DPW dan DPP. “Untuk bakal calon perseorangan, baru Pak Najmul yang kembalikan, Pak Djohan dan Pak Sarifudin, belum,” sebutnya. Batas pengembalian berkas PPP sampai Sabtu (23/ 11). Apabila ada bakal calon yang mengembalikan melewati satu hari, pihaknya masih bisa mentolerir. Dari figur pendaftar, Narsudin mengisyaratkan untuk merekomendasikan bakal calon yang bisa menghargai PPP dan bisa bekerjasama dengan parpol dalam mensukseskan pembangunan daerah. “Setiap calon punya peluang diusung dan tidak, saya pun demikian. Yang jelas, dan kami tidak ingin usung calon yang kalah,” tandasnya. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Jajaran Satreskrim Polres Lombok Utara berhasil mengamankan tiga terduga pelaku judi Pilkades Desa Sesait, Kecamatan Kayangan. Mereka masing-masing, RH (35) dan NP alias Pj (47) - keduanya Dusun Lokok Tujan, Desa Sesait, dan MT (40) Dusun Tukak Bendu, Desa Sesait. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Elyas Ericcson, SIK., kepada wartawan Jumat (22/11) mengungkapkan, pelaku diamankan pada Kamis (21/11) pukul 15.00 WITA, atau beberapa jam setelah penghitungan suara. Ketiganya diamankan oleh Tim Resmob, Sat Intelkam Resort Lombok Utara, di-back up Intelmob Sat Brimob Kompi Pelopor. Kronologi kejadian dijelaskan, Tim Resmob mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya rencana judi atau taruhan besar-besaran pada pilkades di Desa Sesait. Informasi itu kemudian diinvestigasi. Dari data yang diperoleh, terduga RH adalah bandar dan kurir bagi para penaruh salah satu pasangan calon. Apabila salah satu dari calon memperoleh suara terbanyak, maka dialah yang mendapatkan uang taruhan. “Sehari sebelumnya (pemilihan) saudara RH sudah melakukan transaksi dengan saudara MT dan saudara NP
dengan menyimpan uang taruhan di jok kendaraan roda duanya,” kata Elyas. Mendengar informasi transaksi, aparat kemudian bergerak untuk mengamankan barang bukti. Pasalnya, penyerahan uang taruhan akan dilakukan selesai penghitungan suara sekitar pukul 15.00 wita. Kemudian mengintai gerak-gerik pelaku yang tetap dibuntuti oleh tim. Semasa dalam pantauan, RH terlihat bolak balik ke TPS - TPS seputaran Sesait. Hingga terduga mengetahui hasil sementara pemilihan, maka dilakukan transaksi pada sore hari sekitar pukul 15.00 wita. “Transaksi dilakukan tepat di Simpang Empat Sesait, saudara RH melakukan transaksi pembayaran dan tim melakukan penyergapan,” tegasnya. Dari barang bukti yang diamankan petugas, di antaranya uang sejumlah Rp 32.050.000. Rinciannya, pecahan : Rp 100.000,- sebanyak 277 lembar atau Rp 27.700.00. kemudian uang Rp 3.750.000 pecahan Rp 50 ribu sebanyak 75 lembar. Pecahan Rp 2.000, sebanyak 30 lembar atau senila total Rp 600 ribu. Selain itu kepolisian juga mengamankan 1 unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam, bernomor polisi DR 3028 MA, serta satu unit HP merk Samsung Galaxy J1 Minni Warna Gold. (ari)
Rotary Club Distrik 3420 Resmikan Bantuan PAUD Tanjung (Suara NTB) Rotary Club Indonesia melalui Distrik 3420 (Distrik Wilayah Timur) meresmikan bantuan korban gempa berupa gedung PAUD dan hunian kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (22/11) sore. Salah satu PAUD yang diresmikan adalah PAUD Nurul Huda, Dusun Rebakong Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan. Hadir pada kesempatan itu, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, Kepala Dinas Dikpora, Dr. H. Faozan, Presiden Rotary Indonesia District Timur, Ace Robin, Ketua Spins Interactional School, dan Ketua Rotary Club Surabaya Central, Mr. Manoj Bhat , Mr. Manoj Pillay, dan Mr. Abraham Zacharia . Dalam sambutannya, Rotary Club’ District Governor, Febri Hapsari, mengatakan Rotary Club’ Indonesia konsisten untuk membantu persoalan sosial masyarakat. Terutama pascagempa Lombok, Rotary ikut bergerak sejak penanganan pada masa tanggap darurat dilanjutkan dengan penanganan fisik di massa transisi. Febri mengatakan, Rotary siap membantu masyarakat korban gempa. Tidak hanya di Lombok Utara, korban gempa di Palu dan Donggala juga menjadi perhatian. Terhadap bangunan yang diserahkan kepada masyarakat Rebakong, Febri menitip pesan agar bangunan tersebut dimanfaatkan maksimal untuk membangun sumber daya generasi. Bantuan berupa bangunan sekolah merupakan implementasi atas dukungan visi Pemerintah Republik Indonesia, yakni
menciptakan SDM Unggul, Indonesia Maju. “Jaga dan rawat bangunan sehingga anak-anak betah belajar,” imbuhnya. Sementara, Ketua Rotary Club Surabaya Central, Mr. Manoj Bhat, mengingatkan hal serupa agar gedung dimanfaatkan, sehingga siswa PAUD menjadi anak yang pintar, menjadi anak baik, pekerja keras dan pengabdi untuk masyarakat. “Sebagai warga yang pernah melihat bencana gempa, senantiasa selalu ingat, harus membantu orang lain,” pesannya bijak. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, mengingatkan warga setempat bahwa musibah gempa tidak mematikan mimpi melainkan memberi hikmah besar. Dari salah satu hikmah tersebut, Pemda KLU memperoleh penghargaan festival film nasional. Bahkan di beberapa masyarakat, timbul solidaritas dari warga KLU kepada korban gempa Palu dan Donggala. “Masyarakat masih di tenda, ketika terjadi gempa Palu, anak SD turun bawa kotak donasi, bukan untuk mereka tapi untuk Palu. Masyarakat juga himpun hasil bumi seperti kopi, pisang, kelapa, dikumpulkan lalu dijual dan donasikan ke Palu,” papar Najmul. Pada momen masih trauma gempa, trauma healing dilakukan dengan cepat dan tanggap oleh banyaknya relawan. Sehingga dalam waktu dua Minggu saja, anak-anak semasih di tenda sudah bisa belajar. “Guru-guru kita kumpulkan, kita minta mengajar di Posko sehingga anak-anak belajar dengan guru siapapun yang ada di posko,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
PERESMIAN - Peresmian gedung PAUD dan hunian masyarakat di KLU dari Rotary Club’ Indonesia, Jumat (22/11).
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Dinyatakan TMS
Masyarakat Mesti Siapkan Diri GELARAN balapan MotoGP di kawasan The Mandalika baru akan digelar tahun 2021 mendatang. Meski demikian, untuk tiket nonton balapannya sudah mulai dijual secara on line. Penjualan ini ditandai dengan pre launching Mandalika Grandprix Assocation di Jakarta, Sabtu (23/11). Hal itu diungkapkan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, di hadapan ASN lingkup Pemkab Loteng saat olahraga pagi di Lapangan Umum Muhajirin Praya, Jumat (22/11). Dijualnya tiket nonton MotoGP ini, ujarnya, kawasan The Mandalika sudah dipastikan sebagai tuan rumah gelaran balap bergengsi tersebut. Itu artinya juga tantangan bagi masyarakat di daerah ini untuk mempersiapkan diri supaya tidak hanya jadi penonton. Tetapi bisa ikut terlibat sebagai pelaku pada event balap dunia tersebut. Tidak kalah penting, masyarakat bisa ikut merasakan dampak positif dari digelarnya balap MotoGP tersebut. “Jadi yang penting sekarang, bagaimana kita bisa menyiapkan diri. Termasuk anggota keluarga kita untuk menyambut event dunia ini supaya bisa ikut menikmati manfaat dari event balap ini,” ujarnya. Event MotoGP ini juga diharapkan bisa memperbaiki taraf ekonomi masyarakat di daerah, karena balap MotoGP digelar tidak lain agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Loteng yang menjadi masyarakat paling dekat dengan lokasi penyelenggaraan balap MotoGP. Tapi itu semua bisa diwujudkan kalau masyarakat Loteng mau mempersiapkan diri. Pre launching sendiri digelar untuk lebih menggaungkan event balap MotoGP di kawasan The Mandalika secara lebih luas. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi ke dunia luas, sehingga masyarakat dunia bisa tahu bahwa pada tahun 2021 mendatang Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran MotoGP. (kir)
H. M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)
Dukung KEK Mandalika
PDAM Praya Berencana Bangun SPAM Bendungan Pengga Praya (Suara NTB) Besarnya kebutuhan air bersih untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diyakini tidak akan mampu dipenuhi dari Bendungan Batujai saja. Terlebih kapasitas produksi WTP Batujai maksimal hanya 114 sampai 125 liter per detik. Untuk itu, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya berencana membangun Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) baru di Bendungan Pengga Desa Plambik Praya Barat Daya. Direktur Teknik PDAM Praya, L. Sukemi Adiantara, kepada Suara NTB, Jumat (22/11), mengatakan rencana pembangunan SPAM Bendungan Pengga saat ini tengah dibahas dengan pihak terkait. Termasuk dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara serta pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika. Keberadaan SPAM bendungan Pengga itu nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan The Mandalika, karena kalau hanya mengandalkan Bendungan Batujai tidak akan mampu. Mengingat, SPAM Bendunga Batujai tidak hanya melayani kawasan The Mandalika, tapi melayani pelanggan PDAM Praya yang ada di wilayah Loteng bagian selatan. “Memang di kawasan The Mandalika ada fasilitas pengolahan air lautnya, tapi kapasitas produksinya juga terbatas. Sehingga tetap butuh tambahan suplai air bersih. Nah, dari dari SPAM Bendungan Pengga inilah yang diharapkan,” tandasnya. Meski demikian, pembangunan SPAM Bendungan Pengga tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tetapi beberapa tahun ke depan dan mengikuti proses perkembangan kawasan The Mandalika. mengingat, untuk kebutuhan air bersih bagi kawasan The Mandalika saat ini masih mampu dipenuhi dari SPAM Batujai. Rencananya, kapasitas produksi SPAM bendungan Pengga tersebut jauh lebih besar dari SPAM Bendungan Batujai saat ini, yakni antara 250 sampai 300 liter per detik. Dengan kapasitas sebesar itu, kebutuhan air bersih bagi kawasan The Mandalika diyakini bisa terpenuh. (kir)
Sejumlah Pelamar CPNS di Lobar Mulai Berguguran Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil verifikasi sementara Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar), terdapat sejumlah pelamar berguguran, lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari sisi administrasi lamaran. “Ada beberapa pelamar CPNS yang gugur secara administrasi, kita nyatakan TMS. Jumlahnya belum kita ketahui karena kami belum bisa masuk sistem akibat gangguan di pusat, “ jelas Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai pada BKD dan PSDM Lobar , H. Rizky Bani Adam, Jumat (22/11). Berdasarkan data verifikasi sementara, ujarnya, ada beberapa temuan yang menyebabkan pelamar TMS. Di antaranya karena salah alamat lamaran, tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar dan tidak menandatangani surat pernyataan bermaterai. Ditegaskannya, proses verifikasi persyaratan administrasi berlangsung hingga sebelum
pengumuman kelulusan administrasi tanggal 15 Desember. Sementara pendaftaran ditutup sampai tanggal 27 November. “Kami sudah mulai verifikasi sejak hari Rabu, tapi sekarang masih terkendala surver pusat down,” imbuh dia. Ia menyebutkan, per tanggal 21 November, pukul 23:59 jumlah pelamar CPNS mencapai 1.022 orang. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti jumlah pelamar per formasi dan formasi mana saja yang paling banyak serta paling sedikit jumlahnya pelamarnya. Rencananya pihaknya akan mengumumkan pada 2-3 hari sebelum pendaftaran ditutup. Hal ini untuk menghindari formasi kosong pendaftar. (her)
(Suara NTB/her)
GANGGUAN - Situs pendaftaran CPNS yang belum bisa diakses Jumat (22/11), karena gangguan sistem di pusat.
Korban Puting Beliung Terima Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) menyalurkan bantuan kepada para korban angin puting beliung di sejumlah desa yang terdampak. Akibat angin puting beliung yang melanda daerah setempat Selasa siang, mengakibatkan dua rumah warga di Desa Golong rusak. Masing-masing atas nama I Wayan Sudita asal Dusun Peninjauan dan Dahri dari Dusun Kebun Nyiuh. Selain di Golong, puting beliung juga merusak satu rumah warga di Dusun Temas Lestari Desa Sesaot Kecamatan Narmada.
Kabid Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinas Sosial Lobar, Baiq Aprina Rohmawiyati, S.KM, mengatakan akibat angin puting beliung yang melanda sejumlah daerah di Narmada Selasa siang lalu merusak tiga rumah warga. “Total rumah warga yang rusak ada tiga KK, dua di Desa Golong dan satu di Desa Sesaot, “ jelasnya, kemarin. Pihaknya mendapat info kejadian ini Rabu (20/11), kemudian sore harinya ia beserta Tagana langsung ke lokasi untuk memberikan bantuann kepada korban terdampak. Masing-masing KK diberikan
bantuan berupa terpal satu lembar, family kit satu paket, satu paket sandang, dua paket lauk pauk, dua paket lauk pauk siap saji dan rantang dua susun sebanyak satu paket. Kepala Desa Golong H. M. Zainuddin mengatakan, pihak pemda dalam hal ini BPBD dan Dinsos menindaklanjuti laporan Pemerintah Desa Golong terkait korban angin kencang, Selasa (19/11). Secara berturut – turut, sejumlah instansi memberikan bantuan. Mulai dari Dinas Sosial menyerahkan bantuan Rabu (20/11) kemudian disusul dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamis (21/11). (her)
Warga Keluhkan Kualitas Proyek Jalan Mareje - Cendimanik Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Mareje Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kualitas pengerjaan proyek jalan yang menghubungkan antara desa setempat dengan Desa Cendimanik Kecamatan sekotong. Pasalnya kualitas pengerjaan jalan yang telah lama didambakan oleh masyarakat tersebut, dinilai kurang bagus sehingga beberapa titik asalnya rusak dan berkelupas. Adi Saputra, warga setempat mengeluh proyek jalan sepanjang hampir 4 kilometer lebih lantaran pengerjaannya tidak sesuai, aspal jalan tidak bagus. “Aspalnya kurang bagus, sehingga di beberapa titik sudah mengelupas dan lebur seperti tanah,” ungkapnya, Jumat (22/11). Proyek jalan senilai Rp 12 miliar lebih tersebut menghubungkan dengan Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong mulai dikerjakan beberapa bulan lalu. Namun pengerjaannya kurang bagus. Padahal warga setempat sejak awal pengerjaan proyek sudah mengingatkan rekanan, petugas pengawas lapangan agar memperhatikan kualitas pengerjaan. Namun saat itu rekanan beralasan, masih pros-
(Suara NTB/her)
TANYA - Warga Mareje mempertanyakan pengerjaan proyek jalan yang menghubungkan Desa Mareje Kecamatan Lembar dengan Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong. es pengerjaan dan ada masa pemeliharaan. Akan tetapi pengerjaan proyek sudah selesai, justru kualitas jalan kurang bagus sehingga menimbulkan pertanyaan warga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, Made Artadhana mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti persoalan proyek tersebut. “Kami akan segera panggil rekanannya,’’ tegasnya. Pihaknya akan segera memanggil semua rekanan yang mengerjakan
proyek tersebut untuk menanyakan masalah pengerjaan jalan tersebut.” Kami segera tindaklanjuti, “tegas dia. Berdasarkan papan informasi proyek jalan tersebut masuk paket II peningkatan jalan kabupaten yang didanai dari DAK dengan lokasi Sayong-Jelateng. Proyek dengan nomor kontrak 027/177/PPK-PEMB.JLN/BM/ 03/2019 tersebut dianggarkan Rp 12.918.603.000. Rekanan yang mengerjakan proyek ini PT CSU dengan masa pekerjaan proyek ini selama 120 hari. (her)
Sumur ”Ajaib” di Musim Kemarau Bantu Kebutuhan Air Masyarakat Praya (Suara NTB) Sudah lebih dari 10 hari masyarakat di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok Kecamatan Praya menikmati sumur ajaib yang ada di sana. Dari sumur ini tiba-tiba saja menyembul air dengan volume yang cukup deras di kedalaman 14,5 meter awal November lalu. Air yang menyembul sangat bersih dan jernih, padahal sebelumnya air sumur milik warga sering keruh, karena musim kemarau. Musnawadi, pemilik sumur itu mengatakan, dirinya tak menyangka ada mata air di sumur yang digalinya tersebut. Sebenarnya itu adalah sumur lama, namun digali kembali untuk mencari air tambahan.” Rencananya kami mau gali dua meter lagi, namun baru satu setengah meter saja digali, airnya sudah muncrat keluar dari bawah tanah. Deras sekali,” tutur Musnawadi kepada Suara NTB, Jumat (22/11). Ia menuturkan, kini sumur tersebut menjadi magnet bagi
masyarakat Bunut Baok dan sekitarnya. Bahkan warga ada yang datang dari Mataram, Lombok Timur, Lombok Utara dan daerah lainnya. Mereka yang datang dari jauh itu untuk meminta berkah dari sumur ajaib tersebut.” Orang lain yang mengaku air dari sumur ini bisa menyembuhkan, namun saya sendiri menyebut ini sumur biasa saja,” tuturnya. Dusun Paok Tawah sebenarnya daerah bukan sumber air. Lahan sawahnya kering kerontang, terlebih secara topografis berada di ketinggian. Lebih tinggi dari Kota Praya.” Namun ini kuasa Allah, di musim kemarau seperti ini muncul air yang melimpah di daerah kering,” tuturnya. Dalam sehari sekitar dua ratusan orang datang untuk mengambil air tersebut. Ada yang mengambilnya dengan menggunakan jeriken, ember dan galon. Ratusan galon atau ember air setiap hari diambil dari sumur tersebut, namun
tak sedikit pun terlihat surut. “ Saya memang pernah mimpi melihat orang ramai datang ke rumah sebelum kami menggali sumur ini. Ternyata maksud mimpi itu ini. Sekarang dari Subuh sampai jam 10 malam orang mengambil air dari sumur untuk kebutuhan sehari-hari” tambahnya. Ia mendapatkan informasi dari orang yang pernah mengambil air dari sumurnya bahwa air sumur itu bisa menyembuhkan sakit pinggang, gatal-gatal, sakit gigi hingga penyembuhan setelah operasi.”Namun saya hanya bisa katakan, itu sumur biasa. Biarlah masyarakat yang menilai,” katanya. Sementara, Sahri (60) warga setempat mengatakan, sejak dahulu Dusun Paok Tawah dan sekitarnya adalah daerah yang kekurangan air bersih. Tidak pernah ada fenomena air mata air yang muncul secara tiba-tiba,” Saya sampai setua ini tak pernah menemukan sumur seperti ini besar airnya,
(Suara NTB/ris)
AMBIL AIR - Aktivitas warga di Dusun Paok Tawah yang mengambil air bersih dari sumur milik Musnawadi. Sementara di tempat ini termasuk daerah kering dan dataran tinggi serta belum pernah turun hujan. jernih pula. Di sini juga belum ember, warga juga memasang pernah turun hujan,” katanya. selang ke sumur tersebut untuk Selain warga mengambil mengalirkan air ke rumah-rumenggunakan jeriken, galon dan mah warga sekitar.(ris)
Dikhawatirkan Bebani Daerah
Sejumlah Proyek DAK Berpotensi Molor Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah proyek yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lombok Barat (Lobar) terancam molor hingga akhir tahun, sehingga pekerjaan proyek ini dikhawatirkan tidak akan bisa didanai dari DAK. Pasalnya pencarian DAK sesuai ketentuan batasnya tanggal 26 Desember. Jika tidak tuntas 100 persen, maka proyek tersebut tidak akan dibayarkan, sehingga pengerjaan dilanjutkan tahun depan. Namun,pembiayaan pekerjaan proyek harus menggunakan dana daerah. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (AP) Setda Lobar Heri Ramadhan ditemui di kantornya, Jumat (22/11) mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah proyek DAK yang berpotensi membebani daerah, lantaran tak tuntas hingga akhir tahun. Namun, berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan tim percepatan pembangunan, sejumlah proyek yang kritis berpotensi membebani daerah. Beberapa proyek tersebut di antaranya, proyek puskesmas di Pelangan Sekotong dan Dermaga Senggigi. “Kita anggap sementara ini termasuk puskesmas di Pelangan juga masuk kritis dan Dermaga Senggigi,” ujarnya. Namun, untuk proyek Dermaga Senggigi progresnya lumayan signifikan, karena pekerjaan utama seperti pemasangan tiang pancang sudah dimulai. Bahkan progres yang sangat dikhawatirkan, jauh lebih meningkat. Menurut dia kalau sudah dipasang tiang pancang, tinggal dipasang dek dengan sistem knock down barulah dipasang ponton di dermaga apung. Dermaga
(Suara NTB/her)
Heri Ramadhan apung ini untuk kapal-kapal kecil. Sedangkan unjuk dermaga tinggi untuk kapal besar. Ditegaskannya, proyek proyek yang memiliki deviasi negatif, tentu berpotensi tak bisa memenuhi syarat pencairan. Sebab untuk memenuhi syarat harus 100 persen pengerjaan proyek harus selesai sesuai kontrak. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa proyek yang belum memenuhi syarat pencairan. Memang target dari BPKAD batas waktunya tanggal 23-26 November untuk mempermudah proses pencairan. Sebab jangan sampai di akhir tahun justru dikebut. “Jangan sampai juga DAK ini ndak bisa dicairkan, karena tak penuhi syarat,” imbuh dia. Kondisi ini, telah mendapatkan perhatian serius dari bupati. Bahkan, bupati sudah melayangkan teguran kepada OPD dan rekanan yang menangani proyek tersebut. Rekanan, ujarnya, sudah ditegur oleh OPD yang memiliki proyek. (her)
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Pengajuan Berkas Kasus Kredit Fiktif BPR Molor Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumbawa Barat terpaksa menunda pengajuan berkas kasus dugaan kredit fiktif BPR ke Kejaksaan hingga awal 2020 mendatang. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya permintaan dari Kejaksaan untuk mengajukan berkasnya di awal tahun, apalagi waktunya juga mepet jika harus dikebut di tahun 2019. Kapolres Sumbawa Barat, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,S.IK kepada Suara NTB, Jumat (22/11) mengatakan, saat ini berkas empat tersangka kasus tersebut sudah lengkap tinggal menunggu wak-
tu pengajuan berkasnya ke Kejaksaan. Termasuk pemeriksaan para saksi-saksi serta penyitaan sejumlah dokumen sudah dilakukan dan tidak ada lagi kendala di lapangan. Tetapi karena adanya permintaan
dari Kejaksaan agar berkas kasus itu di awal tahun maka pihaknya terpaksa menunda penuntasan kasus tahun 2013 tersebut di akhir tahun 2019. Pihaknya juga tidak tahu secara persis apa yang menja-
di masalah di Kejaksan sehingga kasus ini ditunda penyelesaiannya. Dirinya juga belum memberikan informasi lebih lanjut terkait keempat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Baik itu nama para pelaku dan juga jabatan yang mereka emban selama bertugas di BPR, hal tersebut dilakukan agar para tersangka ini tidak kabur. “Kami tidak tahu masalahnya sehingga kasus ini ditunda penyelesaiannya hingga tahun
2020 mendatang. Tetapi yang jelas berkasnya saat ini sudah selesai tinggal kita ajukan ke Kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut,” ungkapnya. Dikatakannya, berkas kasus ini sebenarnya sudah lengkap, tetapi karena adanya permintaan dari Kejaksaan untuk diundur hingga awal tahun maka penyerahan berkasnya ditunda. Bahkan para tersangka juga kemungkinan besar akan bertambah dari empat orang menjadi enam orang.
Tentu untuk tersangka yang akan bertambah pihaknya menunggu petunjuk lanjutan dari Kejaksaan setelah berkas awalnya dikirim. Jika Kejaksaan meminta supaya tersangkanya ditambah, maka pihaknya akan langsung melakukan pengembangan. Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya masih menunggu adanya informasi terbaru dari Kejaksaan, jika hasil penelitian berkasnya bisa segera tuntas, maka pihaknya langsung melakukan
penahanan terhadap para tersangka. Makanya dalam waktu dekat ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kejaksaan supaya di awal tahun mendatang tidak ada masalah lagi. “Kami berharap pada saat pengajuan berkas nantinya tidak ada masalah sehingga kasusnya bisa segera tuntas di awal tahun 2020. Jika kasus itu tuntas, maka akan ada dua kasus baru lagi yang akan kami tangani di awal tahun 2020 mendatang, “ pungkasnya. (ils)
20 Puskesmas Telah Terakreditasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 20 Puskesmas di Sumbawa telah terakreditasi. Pemerataan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan dibangunnya UPT Puskesmas Unit II di Kecamatan Labuhan Badas (Sebotok Pulau Moyo). Serta pendistribusian dokter dan tenaga kesehatan. “Kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa telah meraih berbagai prestasi. Salah satunya inovasi penurunan kasus stunting yaitu Gegan Sapa Tumbang (Gerakan Cegah Sadar Pantau Tumbuh Kembang),”tambah Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Drs. H. Didi Darsani, A.Pt, dalam laporannya, di resepsi Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 Tahun 2019, di Halaman Kantor Dikes, Jumat (22/11). Keberhasilan lainnya, menurunnya kasus Kematian Ibu, menurunnya kasus gizi buruk, peningkatan desa ODF (Open Defecasi Free) tidak buang air sembarangan. Serta keberhasilan RT ber PHBS yang tidak lepas dari program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang dicanangkan sejak tahun 2016 silam. Bupati Sumbawa, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, saat membuka kegiatan menjelaskan data 2018, IPM Kabupaten Sumbawa mencapai 66,77 point, naik 0,93 poin dari tahun sebelumnya. “Marilah kita terus mendorong pembangunan daerah ini, dengan terus berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (arn)
Seluruh Perizinan Ditarik ke DPMPTS Sumbawa Besar (Suara NTB)Tahun 2020 mendatang, seluruh jenis perizinan di Kabupaten Sumbawa akan dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini untuk mempermudah evaluasi, termasuk menghadirkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat maupun investor. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, membenarkan hal tersebut. Saat ini, masih tersisa tiga perizinan yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP. Yakni perizinan untuk penelitian yang masih berada di Badan Kesbangpoldagri. Kemudian perizinan terkait pemanfaatan tenaga asing, serta perizinan pemanfaatan limbah cair yang masih berada di Dinas Lingkungan Hidup. “Hari ini kita bersisa tiga itu saja. Dan 2020 Insya Allah semuanya sudah ada di sini,” ujarnya. Menurutnya, perizinan tersebut akan ditarik semuanya ke DPMPTSP. Sehingga nantinya pihaknya akan lebih mudah melakukan evaluasi. “Akan kita tarik semuanya. Sehingga 100 persen izin yang ada di Sumbawa sudah di DPMPTSP. Jadi dengan gampang kita evaluasi,” tandasnya. (ind) Tarunawan (Suara NTB/ist)
Ketua DPN Korpri Tegaskan Tak Boleh Ada Visi Kepala Dinas Taliwang (Suara NTB) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN Korpri) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, MH menyatakan, seorang kepala dinas dalam menjalankan tugasnya dilarang membangun visi sendiri pada gugus tugas yang diamanatkan kepadanya. “Tidak ada istilah kepala dinas itu punya visi menjalankan SKPD yang dipimpinnya,” tegasnya saat hadir dalam puncak Harlah KSB ke-16, baru-baru ini. Dr. Zudan menjelaskan, tugas kepala dinas pada dasarnya sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya. Ia hanya diberi beban tugas tambahan memimpin satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan dalam tugas tambahannya itu, kepala dinas harus bisa bekerja menjabarkan visi misi kepala daerah ke dalam kerja-kerja OPD yang dipimpinnya. “Saya ingatkan lagi ya, kepala dinas itu tugasnya menjabarkan visi misi bupatinya. Bukan buat visi sendiri,” cetusnya. Banyak daerah di Indonesia, diungkapkan Prof. Zudan, pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kerap gagal. Salah satunya disebabkan kepala dinas yang memimpin OPD bekerja dengan visi-nya sendiri. Sementara visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPMD dikesampingkan. “Ini saya lihat banyak terjadi di tempat lain,” sebutnya. Selain melarang kepala dinas bekerja berdasarkan visi sendiri, Dr. Zudan yang juga menjabat Dirjen Ducapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, meminta kepada kepada kepala dinas dan ASN umumnya untuk taat kepada aturan yang berlaku. Baik aturan yang mengikat dirinya sebagai pegawai pemerintah maupun regulasi yang mengatur tata kerjanya. “Jangan mentang-mentang jadi kepala dinas semua aturan dilanggar. Ingat kita ini abdi negara,” paparnya seraya menambahkan pemerintah menghadirkan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawal jalannya pemerintahan selalu dalam koridor yang benar. “Teman-teman APH itu jangan ditakuti. Tugas mereka itu menjaga kita agar bekerja dengan baik dan benar sesuai azas,” sambung Prof. Zudan. Terakhir ia menyampaikan, tidak ada pemerintahan yang berjalan tanpa ada masalah. Namun demikian, Prof. Zudan meyakini, lewat permasalahan itulah sebenarnya sebuah pemerintahan dapat berbenah menjadi lebih baik. “Masalah itu akan memicu kita naik ke tempat lebih baik. Jadi jangan risau, kalau ada masalah segera benahi dan belajarlah dari masalah itu agar tidak terulang kembali,” tukasnya. (bug)
(Suara NTB/ist)
SAYEMBARA - Suasana sayembara maskot, jingle dan cipta baca puisi KPU Sumbawa, di kantor KPU Sumbawa, 21-22 Nopember 2019.
KPU Sumbawa Sayembarakan Maskot, Jingle dan Cipta Baca Puisi Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa menggelar sayembara jingle, maskot dan cipta baca puisi, menyongsong pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020, di kantor KPU Sumbawa, 21-22
Nopember 2019. Diikuti para peserta dari kalangan masyarakat umum maupun pelajar dan disabilitas. Tercatat, masing-masing mata lomba terisi oleh para peserta, sayembara jingle 3 peserta, maskot 13 peserta dan
cipta baca puisi 14 peserta. Adapun para dewan juri yang memberikan penilaian adalah mereka yang ahli di bidangnya. “Harapan kami, para peserta menjadi agen mitra dalam menyosialisasikan tahapan KPU khususnya Pilkada,”ujar Ketua
KPU Sumbawa, M. Wildan, M.Pd, saat membuka acara. Dalam hal ini, KPU Sumbawa menyiapkan hadiah puluhan juta. Peserta diharapkan bersaing melalui kualitas. Dengan menjunjung tinggi sportivitas dan menyerahkan
hasil sepenuhnya kepada dewan juri. Terhadap para peserta yang dinyatakan menang, akan menampilkan kembali karyanya pada acara peluncuran Pilkada Sumbawa, Sabtu 23 November tahun 2019, di kantor KPU Sumbawa. (arn)
Gubernur Ingatkan KSB Persiapkan KSB Optimis SDM Songsong Smelter Pajak Tambang Galian C Tercapai Taliwang (Suara NTB)Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) Kabupaten Sumbawa Barat, optimis pendapatan dari sektor pajak tambang bukan logam (Galian C) sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan di tahun 2019 ditargetkan berada di angka Rp6,5 miliar dan yang sudah terealisasi hingga saat ini sudah mencapai 80 persen. Meskipun demikian, jumlah tersebut dianggap masih bisa meningkat, karena masih banyak lokasi galian C yang belum bisa dikelola maksimal. “Target pendapatan tambang Galian C, selalu tercapai setiap tahunya, bahkan menjadi salah penyumbang terbesar di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja kita juga tidak bisa pungkiri jumlahnya yang ada saat ini masih bisa meningkat jika bisa dikelola dengan baik. Makanya kita akan mulai kelola dan tata sektor ini dengan baik, sehingga pendapatan akan semakin maksimal,” ungkap Kepala BPAD KSB melalui Kabid Pendapatan Nurullah BA Jumat (22/11). Dikatakannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan
tim lainnya menyebutkan bahwa pendapatan dari sektor tersebut, selalu meningkat setiap tahun. Hanya saja keberadaan sektor ini masih belum mampu dikelola secara maksimal, karena masih banyaknya lokasi tambang galian C diduga ilegal beroperasi di wilayah setempat. Kalaupun tidak mengantongi izin untuk lokasi galian C yang dimaksud, maka pihaknya bisa menarik retribusi dari proses pemanfaatan lahannya. Sedangkan jika pengelola diketahui mengantongi izin, maka pihaknya akan menarik retribusi atas pengambilan materialnya. Kendati demikian, pihaknya tetap akan turun untuk melakukan pendataan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pendapatan dari sektor ini bisa semakin maksimal. “Kita akan data sektor ini secara menyeluruh, sehingga pendapatan akan jauh lebih maksimal dari yang kita dapatkan saat ini sekitar Rp6,5 miliar saja,” tukasnya. Seraya menambahkan, selain sektor tambang galian, sektor unggulan yang lainnya juga akan terus dimaksimalkan keberadaannya. (ils)
Taliwang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengingatkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar segera mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) menyongsong kehadiran pabrik smelter yang akan dibangun PT Amman Mineral. Menurut Gubernur, langkah Pemda KSB turut berperan aktif mendorong PT Amman Mineral merealisasikan kewajibannya segera membangun pabrik pengolahan tambang di daerah sudah sangat tepat. Akan tetapi tantangan sesungguhnya yang harus dihadapi KSB adalah kesiapan kehadiran fasilitas tersebut sehingga memberi manfaat lebih banyak lagi bagi Pemda dan masyarakat. “Salah satu keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat dari smelter yakni peluang kerja. Nah di sini tugas pemerintah menyiapkan SDM masyarakat agar bisa memenuhi pasar kerja yang dibutuhkan smelter nantinya,” kata Gubernur. Diakui Gubernur, tantangan menyiapkan SDM itu tidak saja jadi tanggung jawab Pemda KSB. Namun secara umum pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di NTB. “Kita perlu bersama-sama
jadi atau setengah jadi sebelum dipasarkan. “Tidak ada daerah yang maju kalau sebagian besar prosukmya dijual dalam bentuk barang mentah,” tegasnya. “Mengolah setiap potensi daerah dalam bentuk barang jadi sebelum dipasarkan akan memberi nilai tambah. Yang artinya setiap nilai tambahnya itu dinikmati oleh Pemda dan masyarakatnya karena diolah sendiri,” sambung Gubernur. Terakhir Gubernur menambahkan, terkait peningkatan nilai tambah setiap potensi daerah itu tidak hanya berlaku pada sektor industri pertambangan. Tetapi pada sektor-sektor lainnya juga, seperti pertanian, perikanan, peternakan dan seluruh potensi ekonomi lainnya yang dimiliki KSB dan NTB pada umumnya. “Di beberapa daerah kita sudah mendorong kehadiran pabrik pengolahan pertanian dan peternakan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk. Harapan kita di KSB juga seperti itu,” imbuhH. Zulkieflimansyah nya.(bug)
dalam hal ini (menyiapkan SDM) termasuk juga perusahaan tentunya perlu turut andil,” cetusnya. Dikatakan orang nomor satu di NTB ini, sudah saatnya seluruh daerah di NTB terbuka kepada setiap investasi yang datang. Namun dalam waktu yang sama daerah juga harus menyiapkan diri dalam berbagai hal menerima kehadiran investasi itu. “Sambut investor dengan karpet merah tapi di waktu yg sama kita siapkan SDM juga. Bukan saatnya kita buat masalah dan menyulitkan investasi yang datang,” timpal Dr. Zul sapaan akrab Gubernur. Selanjutnya Dr. Zul menyatakan, ada satu kunci bagi pemerintah daerah jika ingin maju. Caranya memastikan setiap Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya diolah hingga berbentuk barang
(Suara NTB/ist)
Masih Ditemukan Data Anomali, Dana Gempa Masih Mengendap Taliwang (Suara NTB) Dandim 1628/Sumbawa Barat, Letkol CZI Eddy Oswaronto ST, menyebutkan sedikitnya ada Rp2,1 miliar anggaran penanganan gempa yang masih belum terserap khusus untuk SK tahap satu dan dua. Lambatnya proses penyaluran dana ini terjadi lantaran masih ada beberapa data anomali (tidak diketahui) masuk dalam tahap pendataan. Terhadap data tersebut, Dandim meminta agar fasilitator dan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk melakukan validasi ulang sehingga angga-
ran tersebut bisa dicairkan. “Memang masih ditemukan data anomali khususnya di SK tahap satu dan dua sehingga menghambat proses penyerapan dana tersebut. Terhadap persoalan itu, kami meminta para Pokmas dan fasilitator untuk segera melakukan verifikasi dan validasi terkait data dimaksud. Sehingga anggaran yang saat ini masih belum di debit ke rekening Pokmas bisa segera dilakukan. Kami juga akan tetap mendorong agar anggaran tersebut bisa segera dicairkan, jika sampai molor, maka anggaran tersebut akan ditarik kembali oleh
Pusat,” ujarnya di Forum Yasinan Pemkab Sumbawa Barat, Kamis (21/11). Dikatakannya, capaian penanganan rumah pasca gempa di KSB tentu sangat diapresiasi jika dibandingkan dengan Kabupaten/ kota yang lain di NTB. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah tidak adanya masyarakat yang masih tinggal di tenda darurat setelah gempa 69 SR mengguncang wilayah setempat tahun 2018 lalu. Capaian yang sudah dianggap baik tersebut harus tetap dipacu, supaya sebelum tanggal 25 Desember penanganan gem-
pa di KSB bisa tuntas tanpa ada masalah di kemudian hari. Bahkan sampai dengan saat ini sebagian besar rumah yang rusak berat sudah mulai ditempati oleh masyarakat. Sementara sisanya tetap akan diupayakan dalam waktu dekat ini juga segera tuntas. Maka dari itu, pihaknya tetap akan memberikan atensi serius kepada para Pokmas dan Fasilitator untuk segera mencairkan anggaran yang ada dengan harapan penanganan gempa bisa segera tuntas dengan baik. Bahkan untuk mempermudah garis komunikasi, pihaknya tetap akan
membuka diri dan akan intens melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang ada. Karena jika tidak dilakukan demikian, dikhawatirkan penanganan gempa akan menjadi molor dari jadwal dan jika itu terjadi maka anggarannya akan hangus nantinya. “Kami tetap akan memberikan atensi khusus terkait percepatan penanganan pasca gempa karena waktunya sudah semakin mepet. Kita khawatir jika melewati jadwal yang telah ditetapkan tanggal 25 Desember masih ada pekerjaan maka anggarannya akan ditarik lagi oleh pusat,” pungkasnya. (ils)
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
Banyak Sapi Betina Produktif Dikirim ke Luar Daerah Dompu (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, melarang keras pengiriman sapi betina produktif keluar daerah. Hal itu sejalan dengan instruksi Bupati nomor 2 tahun 2011 tentang larangan mengangkut ternak malam hari. Meski demikian, rupanya masih banyak sapi betina produktif yang dilaporkan keluar wilayah Bima selama setahun terakhir. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Agribisnis dan Usaha Peternakan Disnakeswan Dompu, Imran, S. Pt, M.Si kepada (Suara NTB/jun) wartawan di kantornya, JuImran mat (22/11). Ia menjelaskan, informasi banyaknya sapi betina produktif yang dikirim keluar daerah itu diketahuinya setelah mendapat protes dari para jagal. “Mereka datang protes karena katanya dinas peternakan memberikan izin, padahal tidak ada,” tegasnya. Tak diketahui pasti penyebab lolosnya indukan sapi untuk pemenuhan kebutuhan daging warga Bima itu. Karena sejak 2018 lalu penjagaan palang di wilayah perbatasan sudah menjadi kewenangan penuh Satuan Pol PP selaku pengaman perda. Sementara Disnakeswan, lanjut Imran, membuat pos tersendiri di Cabang Tiga Makodim/1614 Dompu dengan kewenangan yang sangat terbatas. Yakni hanya bisa memberi himbauan pada para pengusaha untuk tidak mengangkut ternak malam hari baik itu pejantan apalagi betina produktif. “Saya ini hanya dapat laporan dari pembeli-pembeli bahwa mereka ditarik Rp50 ribu/ekor, kalau betina Rp100 ribu. Kita tidak mau suuzan yang jelas ada laporan di kita kenapa sapi itu banyak keluar,” ujarnya. Pelarangan mengirim sapi betina produktif ditekankan pihaknya setahun terakhir untuk memastikan populasi ternak di Dompu tetap terjaga dengan baik. Sehingga mendukung program Terpijar yang dikembangkan pemerintah daerah. Sapi betina sengaja diincar para pengusaha atau jagal luar daerah lantaran harga pengambilannya ditingkat peternak sangatlah murah. Meskipun sebetulnya berat daging yang dihasilkan tak jauh berbeda dengan sapi pejantan. “Jadi mereka beli murah nantinya dijualkan sama saja dengan harga daging pejantan. Apalagi berat badannya tidak jauh berbeda,” pungkasnya. (jun)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Harga Elpiji Subsidi Masih di Atas HET Dompu (Suara NTB) – Harga Eceran Tertinggi atau HET tabung gas Elpiji 3 Kg subsidi pemerintah sudah ditetapkan sebesar Rp15.000 hingga Rp16.500, sesuai keputusan Gubernur NTB dengan nomor 750-365 tahun 2019. Di Dompu, faktanya masih banyak pangkalan yang menjual di atas ketentuan tersebut. Tidak tepatnya sasaran distribusi jadi salah satu pemicunya. Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M. Si, dikonfirmasi Suara NTB mengakui, banyaknya pangkalan Elpiji yang menjual barang subsidi tersebut jauh diatas HET. Mulai dari kisaran harga Rp20Rp25 ribu, bahkan sampai Rp28 ribu/tabung. “Sekarang ini sukasukanya dia (pangkalan) menetapkan harga, padahal itukan barang subsidi yang tidak boleh dijual di atas HET,” ungkapnya. Sejauh pantauannya di lapangan belum ada satupun pangkalan Elpiji yang ditemu-
kan menjual sesuai HET. Rata-rata mencari keuntungan lebih dengan bebas mematok harga di atas penetapan pemerintah terkecuali di SPBU. Untuk itu, lanjut Sri Suzana, bagi warga yang merasa terbebani diharap membeli langsung barang subsidi tersebut ke pangkalan Elpiji di SPBU yang ada. “Kalau masyarakat mau cari Elpiji yang sesuai dengan HET, silahkan cari di pangkalan SPBU. Kalau di tempat lain kan mereka mau cari untung sehingga mereka naikan,” ujarnya.
Penerima manfaat bantuan Elpiji di Dompu, menurutnya, tidak saja dihadapkan dengan tingginya harga yang dipatok para pengusaha pangkalan atau pengecer. Tetapi juga mulai merasakan kelangkaan tabung gas pengisian ulang di tengah berkurangnya pasokan mitan beberapa bulan terakhir. Kondisi ini tidak lain karena Elpiji yang semestinya hanya diperuntukan bagi warga miskin atau penerimaan bantuan saja jutru ikut dirasakan semua kalangan. Baik itu pengusaha maupun masyarakat
ekonomi menengah ke atas. “Sekarang ini diserbu semua oleh warga yang tidak miskin sehingga Elpiji yang dijual masing-masing pangkalan mengalami kelangkaan lagi. Belum lagi dimainkan harganya. Untuk intervensi tidak bisa karena tidak ada dana talangan dari pemerintah,” pungkasnya. Sementara untuk minyak tanah subsidi, Pertamina sudah mulai mengurangi pasokan hingga 50 persen dari kuota sebelumnya mulai November 2019. Akibat pengurangan kuota mitan subsidi, kelangkaan minyak tidak terelakkan. Kondisi ini dimanfaatkan para pengecer dan pedagang dengan menaikan harga sesuka hati. Mitan yang ditetapkan pemerintah seharga Rp3 ribu per liter, di pasaran dijual hingga Rp15 ribu per liter. Bahkan di
(Suara NTB/dok)
Hj. Sri Suzana Kempo, warga sampai adu mulut dengan pengecer karena kenaikan harga mitan. Pemerintah terkesan tidak berdaya dengan kejadian. (jun)
DKP Butuh Bantuan Benih Rumput Laut Dompu (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, selama kurun waktu empat tahun terakhir terus melakukan uji coba budidaya rumput laut di wilayah perairan Kwangko. Hasilnya, tak pernah memuaskan alias gagal karena pengaruh salinitas air yang buruk. Meski demikian, uji coba tidak lantas dihentikan. Mereka terus mencari cara untuk memastikan program unggulan pemerintah daerah ini bisa dikembangkan. Salah satunya dengan memanfaatkan wadah persegi yang dil(Suara NTB/jun) indungi waring. Produktivitas Wahidin terbilang cukup signifikan. Kadis DKP Dompu, Wahidin kepada Suara NTB di Pendopo Bupati, Jumat (22/11) menyampaikan, setelah bertahun-tahun melakukan percobaan baru pada Oktober kemarin terlihat hasilnya. Di mana dari benih sekitar 20-30 Kg yang ditanam bisa menghasilkan 200 Kg rumput laut. “Dari 2015 sampai 2019 kelihatannya rumput laut tidak bagus, tapi pas Oktober kemarin kita menanam ulang pertumbuhannya sangat bagus,” ungkapnya. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba baru diketahui ternyata ada waktu tersendiri penanaman rumput laut agar bisa tumbuh dengan baik, yakni ketika musim kemarau. Kondisi tersebut disukai tumbuhan ini karena salinitas atau tingkat keasinan air laut meningkat jika dibanding saat musim hujan. Belum lagi ditambah banjir yang mengirim serakan sampah ke laut. “Makin tinggi salinitas air makin bagus pertumbuhannya,” jelas dia. Sebagai tindaklanjut atas keberhasilannya melakukan uji coba, lanjut Wahidin, pihaknya meminta bantuan pemerintah pusat untuk pengadaan benih. Sehingga warga pesisir Kwangko yang selama ini menggantungkan hidup mereka dari hasil rumput laut bisa kembali memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sementara untuk mengharapkan dana operasional DKP dirasa tak mungkin karena pembahasan anggaran sudah rampung dilakukan beberapa waktu lalu. “Karena sudah diketok makanya kami minta bantuan ke pusat agar bisa membantu masyarakat. Ini juga sudah kita komunikasikan ke desa supaya bisa mengalokasi anggaran DD/ADD-nya untuk pengembangan rumput laut,” pungkasnya. (jun)
160 Ton Rumput Laut Kabupaten Bima Diekspor ke China Bima (Suara NTB) – Rumput rumput laut asal Kabupaten Bima tidak hanya dipasarkan di dalam negeri saja, seperti di Surabaya dan Jakarta. Tapi kini sudah merambah sampai dengan luar negeri dengan tujuan negara China. Ada sebanyak 160 ton rumput laut yang diekspor ke Negara tirai Bambu tersebut. Bahkan pengiriman komiditi laut secara perdana itu, separuh dari yang diminta yakni sebesar 500 ton setiap bulan. “Hari ini ada 160 ton rumput laut yang diekspor perdana ke China,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma M.Si, kepada Suara NTB, Jumat (22/11). Menurut Nurma, sebanyak 160 ton rumput laut yang dikirim itu, lebih kecil dari permintaan. Pihak eksportir meminta rumput laut dari Kabupaten Bima sebanyak 500 ton setiap bulan. “Yang diminta setiap Bulan 500 ton. Tapi perdana ini kita kirim dulu 160 ton,” katanya. Menurutnya jumlah yang diminta oleh eksportir tersebut optimis akan terpenuhi. Pasalnya produksi rumput laut di Kabupaten Bima tahun 2018 kemarin mencapai 160.000 ton pertahun. “Jika dikalikan 12 kali dengan 500 ton perbulan yang diminta. Jumlahnya hanya 6.000 ton pertahun. Sedangkan produksi kita hampir ratusan ribu ton,” katanya. Nurma mengaku, potensi rumput laut di Kabupaten Bima terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan hampir wilayah pesisir sudah mengembangkan komiditi yang diolah produk makanan dan kecantikan itu. “Komoditi rumput laut cukup berkembang di Kabupaten Bima,” katanya. Ia menyebutkan, wilayah yang mengembangkan rumput laut seperti di teluk Waworada Kecamatan Langgudu, Tanjung Mas, Wane, dan Nadi Kecamatan Monta, pesisir Kecamatan Sape dan Lambu. “Selain itu ada juga di Tambora yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan,” katanya. Dengan potensi tersebut, Nurma berharap produksi rumput laut Kabupaten Bima terus meningkat. Pasarnya tidak hanya merambah dalam negeri, tapi juga sampai ke Negara-negara luar. “Dulu rumput laut kita hanya penuhi permintaan pasar dalam negeri, tapi sekarang sudah sampai China. Kita harapkan juga ada lagi Negara lain yang berminat,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
MANGKRAK - Bangunan embung di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima terancam mangkrak. Seperti gambar yang diambil beberapa waktu lalu, embung ini terlihat hanya ditumbuhi rerumputan dan ilalang di sekitarnya.
Pilkada Masih Lama, PKS Tak Khawatir Ditinggal Dompu (Suara NTB) PKS Kabupaten Dompu masih optimis bisa mengusung kader sendiri di Pilkada serentak tahun 2020 mendatang, kendati beberapa bakal calon Bupati sudah mulai mengerucutkan nama pasangan. Dinamika politik jelang Pilkada cukup dinamis, sehingga masa pendaftaran pada Juni 2020 dinilai sebagai waktu yang panjang untuk memungkinkan terjadinya perubahan arah dukungan dan pasangan. Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasaruddin, SH yang juga bakal calon Bupati Dompu pada Pilkada 2020, Jumat (22/ 11). “Kami tidak terlalu khawatir (beberapa tokoh yang mengerucut menjadi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati). Kita pahami dinamika politik itu akan terus berkembang dan dinamis. Tapi yang jelas, mekanisme ilmiah tetap kita jalankan dalam rangka mendapatkan pasangan yang ideal dan bisa menangi Pilkada,” kata Nasaruddin. Dikatakan Nasaruddin, mengerucutnya pasangan calon Bupati dan wakil Bupati akan semakin baik bagi partai politik termasuk bagi PKS. Tapi yang harus diingat, tahapan yang dilakukan beberapa partai tersebut baru membuka penjaringan bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati Dompu. “Ada mekanisme partai yang panjang dan harus dilewati, sampai mereka mendapatkan dukungan partai. Hak politik (bakal
(Suara NTB/ula)
Nasaruddin pasangan calon) dan dinamikalah yang terjadi di sana. PKS ndak merasa khawatir tentang hal itu,” katanya. Di PKS, kata Nasaruddin, saat ini masih dalam tahap konsolidasi struktur partai dan hingga saat ini masih menunggu instruksi dan arahan dari tim pusat. Untuk sementara, secara internal PKS akan melaksanakan survei popularitas dan melihat perkembangan ini baru bersikap apakah membuka pendaftaran atau kemudian PKS mengusung kadernya sendiri. PKS Kabupaten Dompu juga belum memutuskan kader yang akan diusung menjadi bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati. Keputusan itu diambil setelah proses pemilihan internal dilakukan dengan melihat populitas dan tingkat keterpilihan kader.
Tapi yang pasti, keputusan Muskerda PKS Kabupaten Dompu tahun 2014 memutuskan akan mengusung kader sendiri di Pilkada 2020. “Kemudian ada kader bergerak sendiri, silahkan. Seperti saya, bergerak secara pribadi untuk kemudian menjadi calon Bupati Dompu. Tapi belum ada (keputusan kader yang akan diusung). Dinamikanya masih lama, karena ada proses internal yang kita laksanakan sambil memperhatikan kondisi politik secara eksternal. Dinamika ini kami terus mengamati, mengevaluasi baik secara ilmiah maupun secara kultural oleh kader yang ada,” kata mantan Ketua Tim Pemenangan pasangan Zul-Rohmi di Pilgub 2018 lalu untuk wilayah Kabupaten Dompu. Sebagaimana diketahui, setidaknya ada 3 tokoh yang mendeklarasikan maju di Pilkada Dompu tahun 2020 dan dikabarkan telah memiliki pasangan. Diantaranya Abdul Kader Jaelani-Hj Nurlaela Chaerunnisa, SE (AKUR), Hj Eri Aryani-H Ichtiar, SH (Umi Eri-HI), H Syaifurrahman Salman, SE, MSI-Ika Rizky Veryani alias Chika. Ketiga pasangan ini dikabarkan memiliki hubungan dan kedekatan dengan sejumlah partai politik, sehingga kemungkinan akan diusung partai politik tersebut. Sementara untuk jalur partai politik, memungkinkan maksimal 4 pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. (ula)
Serapan Anggaran Kabupaten Bima Capai 75 Persen Bima (Suara NTB) – Serapan anggaran sejumlah Pemerintah Daerah di NTB salahsatunya Kabupaten Bima dikabarkan rendah. Berdasarkan hasil penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB realisasinya hanya sekitar 57,34 persen. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Adel Ling-
giardi SE mengklaim data Fitra NTB tersebut adalah Bulan September 2019 kemarin. “Data realisasi sekitar 57,34 persen ini Bulan September 2019 kemarin,” kata Adel kepada Suara NTB, Jumat (22/11). Adel mengaku sampai dengan saat ini, serapan realisasi APBD Kabupaten Bima, sudah mencapai kurang lebih sekitar 75 persen. Jika dilihat dari total APBD sebesar Rp1,8 triliun. “Sampai
hari ini, realisasinya sudah mencapai 75 persen dari total Rp1,8 APBD tahun 2019,” katanya. Ia mengaku, optimis menjelang akhir tahun keuangan 2019, realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan. Bahkan pada awal Bulan Desember mendatang, sudah mencapai 80 hingga 85 persen. “Pengerjaan proyek juga sudah hampir rampung. Kita optimis akan memenuhi target sebelum akhir tahun,” pungkasnya. (uki)
Buka Penjaringan, PKB Tetap Prioritaskan Usung Kader Dompu (Suara NTB) harus mundur dari anggota DewPartai Kebangkitan Bang- an bila akan mencalonkan diri sa (PKB) Kabupaten Dompu sebagai bakal calon Bupati dan akan membuka pendaftaran wakil Bupati, maka dirinya akan calon Bupati dan wakil Bupati maju mencalonkan diri. Tapi bila pekan depan. Kendati membu- ketentuan itu sama seperti saat ka penjaringan bakal calon Pilkada sebelumnya, maka diBupati dan wakil Bupati, PKB rinya tetap akan menjadi wakil tetap memprioritaskan kader Ketua DPRD Dompu. sendiri untuk diusung. Proses Selain PKB, Partai penjaringan dilakukan meng- Demokrat juga belum membuingat PKB tidak bisa men- ka pendaftaran untuk penjaringusung sendiri pasangan calon gan bakal calon Bupati dan Bupati dan wakil Bupati, tapi wakil Bupati Dompu. Sementharus berkoalisi untuk me- ara sejumlah nama yang menuhi minimal 20 persen mendaftar di partai politik diketerwakilan kursi Dewan (6 antaranya Abdul Kader Jaeladari 30 kursi Dewan). ni, H Syaifurrahman Salman, H Ketua DPC PKB Kabupat- Mulyadi Jaya, H Yuhasmin Isen Dompu, H. Muhammad mail, Ir Muhammad Ruslan, Amin, S.Pd kepada Suara Prof Dr Mansyur, Drs H MuNTB, Jumat (22/11/2019) ke- hammad Amin, MM., Hj Eri marin mengungkapkan, saat Aryani, Arifuddin, SH., Ir Khairini pihaknya sedang mengiku- ul Usman, Arifin, dan Drs H ti rapat koordinasi wilayah Syamsuddin MK sebagai bakal (Rakorwil) tentang Desk Pilka- calon Bupati. Sementara seda. Rencananya, PKB akan bagai bakal calon wakil Bupati membuka pendaftaran bakal yang mendaftar di partai yaitu calon Bupati dan wakil Bupati Hj Nurlaela Chaerunnisa, SE., pekan depan. “Insya Allah H Ichtiar, SH., minggu depan akan buka dan Ika pendaftaran,” kata H. Amin. Rizky PKB lanjutnya tetap mempVeryani rioritaskan mengusung kader alias di Pilkada Dompu tahun 2020 Chika. sebagai bakal Calon Bupati (ula) atau Wakil Bupati. Beberapa kader disiapkan, tetapi hanya dirinya yang paling intens membangun komunikasi politik dengan beberapa nama yang akan maju sebagai bakal calon Bupati. “Kami akan mendorong beberapa nama, tetapi dari sekian nama itu yang intens komunikasi dengan calon Bupati hanya saya,” terangnya. Namun, H. M. Amin mengaku, bila ketentuan anggota Dewan H. Muhammad Amin t i d a k
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
Jamin Pupuk dan Benih di Musim Tanam MEMASUKI musim hujan yang sudah datang, menandakan bahwa musim tanam pertanian juga akan segera mengikuti. Karena menyambut datangnya musim tanam itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis dari sekarang untuk mengantisipasi berbagai hal yang selama ini menjadi langganan permasalahan petani pada saat musim tanam tiba. Seperti kelangkaan benih dan pupuk. Melalui wakil rakyat NTB di DPR RI, yakni Johan Rosihan telah menyuara(Suara NTB/ndi) kan hal tersebut kepada Johan Rosihan Kementerian Pertanian pada saat rapat rapat kerja terkait rencana kerja Tahun 2020 hingga isu-isu aktual di bidang pertanian. Pada kesempatan itu Johan meminta kepastian kepada pemerintah soal ketersediaan pupuk dan benih menjelang musim tanam itu. “Saya sampaikan agar pemerintah menjamin ketersediaan pupuk dan bibit menjelang musim tanam tahun 2019 2020. Pupuk dan Bibit ini sangat penting tersedia pada sentra-sentra produksi padi agar proses tanam yang sudah dimulai Bulan November 2019 ini, tidak lagi ada kendala,” katanya saat ditemui di DPRD NTB, Jumat (22/11) kemarin. Dikatakannya, lancarnya musim tanam, akan berpengaruh pada kebijakan pemerintah untuk menekan Impor. Memang ini bukan satu-satunya faktor. Tapi salah satu yang menentukan ketersediaan hasil produksi dalam negeri yang berdampak pada stok beras nasional sehingga menjadi jalan untuk mengurangi impor pangan. “Saya mendesak Kementan untuk memberi fokus lebih kepada persiapan tanam, agar pupuk dan bibit tersedia ketika dibutuhkan. Ketepatan waktu, ketepatan guna dan ketepatan sasaran tersedianya pupuk dan bibit menjadi sangat penting pada keberhasilan awal musim tanam,” katanya. Selain itu ia juga mengusulkan kepada pemerintah untuk benar-benar mencermati kebijakan pupuk subsidi mulai dari penetapan alokasi pupuk, hingga akurasi data petani. Proses pendistribusian di lapangan juga mesti kita awasi dengan baik. Jangan sampai tidak tepat sasaran. (ndi)
POLHUKAM
Halaman 8
Bakesbangpoldagri NTB Petakan Potensi Kerawanan Daerah Pilkada Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Keamanan dan Politik Dalam Negeri (Bakespoldagri) Provinsi NTB, Muhammad Rum mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pemetaan daerah rawan konflik jelang penyelenggaraan kontestasi Pilkada serentak 2020 akan digelar di tujuh kabupaten/ kota di NTB. Pemetaan itu dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalisir pecahnya konflik pada saat proses Pilkada berlangsung. Peta potensi kerawanan tersebut hasil dari telaah dan rangkuman dari berbagai pihak, seperti Bawaslu NTB, Pemprov NTB, Kepolisian, Kejaksanaan, Kampus dan lembaga-lembaka kajian lainnya. “Peta daerah kerawanan ini mengacu dengan beragam indikator,” jelas Muhammad Rum, kepada wartawan, Jumat (22/11). Disampaikannya, peta potensi daerah rawan dan pelanggaran tinggi di Pilkada 2020 sudah melalui proses dan telaah mendalam. Misalnya melalui forum discussion group (FGD) dan lainnya, dengan melibatkan dan mengikutser-
takan berbagai instansi, Pemangku kebijakan dan kelompok masyarakat lainnya. Adapun beberapa indikator digunakan misalnya terkait konflik di tingkat masyarakat, yakni praktik politik uang, netralitas ASN, Kerawanan keamanan dan lain sebagainya. Dari tujuh daerah akan menggelar Pilkada serentak 2020 di NTB, hasil telaah dan kesimpulan dari Bakesbangpoldagri, ada tiga daerah memiliki potensi kerawanan cukup tinggi, yakni, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima.
Menurutnya, tiga daerah itu harus diberikan perhatian khusus dan lebih bagi pengawasan terkait potensi kerawanan dan pelanggaran di Pilkada. Dia membeberkan, ada beberapa kasus konflik rentan digunakan sebagai pintu masuk untuk memunculkan kerawanan di Pilkada. Misalnya di Kabupaten Loteng yakni kasus penutupan tambang Prabu. Kabupaten Lombok Utara misalnya kasus sengketa lahan di Gili Trawangan. Sementara di kabupaten Bima, relatif tinggi konflik antara desa dan dusun. Berbagai persoalan terse-
but sangat berpotensi diletupkan sebagai bentuk ketidakpuasan di Pilkada. “Semua potensi kerawanan itu kita waspadai,” ucap mantan kepala BPBD NTB itu. Diharapkan peta kerawanan tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk memfokuskan upaya pengawasan dan peningkatan keamanan Pilkada. Dengan demikian, diharapkan hasil diperoleh di Pilkada menjadi hasil terbaik untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di daerah. Selain itu, pihaknya juga tidak akan henti-hentinya mengimbau kepada calon kepala daerah dan parpol pengusungnya, agar selalu siap kalah, dan tidak hanya siap menang. Dengan prinsip, siap menerima kekalahan di Pilkada, maka calon kepala daerah dan parpol, akan menerima apapun terkait dari pilihan
(Suara NTB/dok)
Muhammad Rum rakyat di Pilkada. Siapapun terpilih itu merupakan putra-putri terbaik dipercaya dan diamanahkan masyarakat di daerah. “Jangan hanya siap menang saja. Tetapi juga harus siap kalah,” pungkasnya. (ndi)
PPP Pastikan Penjaringan Balon Kepala Daerah Tak Sekadar Formalitas Mataram (Suara NTB) – Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri menegaskan bahwa proses pendaftaran kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh DPC PPP Kabupaten/Kota di NTB yang
melaksanakan Pilkada serentak 2020 mendatang dilakukan secara serius. “Pendaftaran ini adalah instruksi langsung dari DPP dan ada aturannya terkait dengan proses dan tahapannya. Jadi di PPP ini Insya Allah lah tidak ada hanya sekedar formalitas saja,” tegasnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/11) kemarin. Lebih lanjut disampaikan Akri, bahkan dalam proses penjaringan bakal calon yang akan diusung tersebut dilakukan oleh tim khusus, yakni Desk Pilkada. Dimana proses komunikasi pendaftaran hanya dilakukan melalui satu pintu yakni lewat Desk Pilkada. “Waktu dan persyaratannya kan sudah diatur secara jelas,” katanya. Dalam proses seleksinya untuk menentukan siapakah yang akan diputuskan untuk didukung. Akri pun memastikan akan dilakukan dengan proses yang terbuka dan transparan. Semua kandidat yang mendaftar akan diuji publik, kapasitas yang dimiliki oleh tim ahli dari yang diambil dari berbagai kalangan profesional. “Kita ini akan melihat kapasitasnya, kemudian kita uji visi-misinya dan sudah diputuskan secara terbuka, bahwa kita terbuka proses seleksinya, tidak ada yang ditutupi. Pada saat Pilkada serentak 2018 lalu juga kan kita begitu, kita diuji publik mereka,” tuturnya. Dikatakan bahwa tujuh DPC sudah diinstruksikan untuk mulai membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember mendatang. Namun dari tujuh DPC, tinggal dua yang belum mulai membuka pendaftaran, yakni Kabupaten Sumbawa dan KLU. Dalam proses pendaftaran itu, dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak warga negara yang ingin turut berkontribusi membangun daerah melalui keputusan maju sebagai calon kepala daerah. Bahkan jika ada Kader sekalipun yang akan maju, tetap melalui proses. “Jadi tidak ada yang diperlakukan berbeda, baik kader maupun non kader, semua harus mengikuti proses seleksi, tidak ada yang diistimewakan. Nanti keputusan arah dukungan akan ditentukan oleh DPP berdasarkan pertimbangan tingkat elektabilitas dan popularitasnya, sebab bagaimanapun kita realistis juga ingin mengusung bakal calon yang menang,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
Muhammad Akri
(Suara NTB/Humas Polda NTB)
LENCANA - Kapolda NTB Nana Sudjana memasang lencana kepada Kapolresta Mataram Guntur Heditrianto, dalam upacara pelantikan, Jumat (22/11).
Kapolresta Mataram Dilantik Mataram (Suara NTB) – AKBP Guntur Herditrianto memulai masa kedinasannya sebagai Kapolresta Mataram. Guntur punya ujian pertama yakni menyiapkan kelanjutan pengembangan Polres yang baru naik tipe ini. Berikutnya, pengamanan Pilkada serentak 2020, yang salah satunya pemilihan Walikota/Wakil Walikota Mataram. Hal itu disampaikan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana usai pelantikan, Jumat (22/11) pagi kemarin. Guntur dilantik sebagai Kapolresta Mataram menggantikan AKBP H Saiful Alam yang promosi menjadi Wadirpamobvit Polda Jawa Timur. “Kapolres yang baru kita harapkan dapat bertugas dengan baik. Kota Mataram menjadi tolok ukur NTB dalam mengelola stabilitas Kamtibmas,” pesan Nana. Dia menyebutkan, Kapolresta Mataram
yang baru naik tipe dipimpin Kapolres berpangkat Kombes. Namun pangkat itu bukan tujuan. Melainkan tanggung jawab dalam pengelolaan organisasi dan pelayanan publik. “Tentunya melanjutkan keberhasilan yang lama dan membuat inovasi serta terobosan dalam mengelola Kamtibmas dan menjaga stabilitas keamanan Kota Mataram,” terangnya. Tantangan selanjutnya, imbuh Kapolda, yakni perencanaan pengamanan Pilkada pemilihan Walikota/Wakil Walikota Mataram tahun 2020 mendatang. Polresta Mataram dengan kapabilitasnya diharapkan menjaga daerah tetap kondusif selama pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Sebab dia menilai, kepemimpinan Kapolresta sebelumnya sudah menunjukkan kualitas dalam hal pengaman-
an skala besar. Sebagai contoh Pemilu 2019 lalu yang merupakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden serta wakil rakyat di DPR dan DPRD. “Diharapkan lagi dapat mengelola kerawanan diantaranya permasalahan yang mengarah konflik dengan potensinya cukup besar. Kemudian pengungkapan kasus kriminalitas serta komunikasi dengan Forkominda,” urai Nana. Sementara Guntur mengamini harapan Kapolda tersebut. Pria yang sebelumnya bertugas di Baintelkam Polri di Jakarta ini mengaku sudah siap menghadapi tantangan keamanan tersebut. “Hajatan besar yang tentu perlu ekstra, masalah Pilwalkot ini tentu kita atensi sehingga pelaksanaan bisa aman dan lancar. Saya coba pelajari situasi yang ada sambil lanjutkan kebijakan Kapolresta yang lama,” jelas Guntur. (why)
SUARA NTB
Sabtu, 23 November 2019
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4847 CT NOKA/NOSIN : MHIJFZ115HK518582/ JFZ1E1518402 AN.NUR HASANAH HLG D’SKTR PERJALANAN DARI LEMBAAR MENUJU KOTA MATARAM HLG STNK R4 DAIHATSU DR.9508 AI NOKA/NOSIN : MHKP3BAIJEK084213/ ME60816 AN.I GUSTI BAGUS WIDIA HARSANA HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM
Halaman 9
HILANG HLG STNK R4 ISUZU PICK UP DR. 9784 BZ NOKA/NOSIN : MHC1BR54BYC055705/EO55705 AN.YOHANSYAH HLG D’SKTR JL.BY PASS DESA LABULIA KEC.JONGGATKAB.LOTENG HLG STNK R2 HONDA DR.6727 CY NOKA/NOSIN : MHIJFZ129JK554502/JFZIE2565223 AN.EMA SUSATI AZIZIAH HLG D’SKTR PASAR KR.JASI KEC. CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.4198 HT NOKA/NOSIN : MHIJFH19EK305785/JFHIE1305342 AN.SUMIATI HLG D’SKTR CAKRANEGARA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 23 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 23 November 2019
Halaman 11
Dukung MotoGP
Kinerja TP4D Diminta Dievaluasi
BPPD NTB Dorong Penerbangan Langsung Bangkok-Lombok Mataram (Suara NTB) – Posisi Bangkok, Thailand, sebagai salah satu pusat pariwisata dunia menarik perhatian Pemerintah Indonesia untuk mempromosikan lima destinasi super prioritas yang ada, salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang ada di NTB. Terutama untuk gelaran MotoGP yang akan dilaksanakan di kawasan tersebut pada 2021 mendatang. Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan promosi dalam kegiatan misi dagang di Bangkok beberapa waktu lalu. Hal tersebut
salah satunya sebagai persiapan untuk mendukung gelaran MotoGP di Indonesia. ‘’Preparation untuk ke sana perlu makan waktu cukup lama,’’ ujarnya ketika dihubungi, Jumat (22/11). Dalam misi dagang yang dilakukan, BPPD NTB bersama dengan Dispar NTB dan pelaku industri pariwisata di NTB menyampaikan presentasi terkait keberadaan dan potensi KEK Mandalika. Dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan industri pariwisata di Bangkok, promosi tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pariwisata di NTB agar sesuai dengan potensi wisata di negara tersebut. ‘’Kemarin itu khusus acara
Sejumlah Rumah Warga Rusak Diterjang Puting Beliung Giri Menang (Suara NTB) Angin puting beliung kembali menerjang wilayah Lombok Barat. Jumat (22/11) kemarin, angin puting beliung disertai hujan deras melanda Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi. Puluhan rumah warga rusak disapu angin kencang. Pihak desa, kecamatan, Dinsos dan BPBD serta aparat tengah turun melakukan penanganan di lapangan. Saat ini warga butuh bantuan berupa terpal karena atap rumah mereka diterbangkan angin puting beliung. H. Zubaidi, warga Labuapi menuturkan angin puting beliung menerjang Dusun Dasan Reong, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, sekitar pukul 16.00 Wita. ‘’Puluhan rumah warga dikabarkan rusak akibat diterjang angin puting beliung, ‘’ jelas Ketua IKAD Lobar ini. Sejauh ini kata dia belum ada bantuan kepada warga. Ia berharap agar segera turun bala bantuan dari pemda, sebab Kondisi mau turun hujan. Sementara itu Kades Kuranji Dalang, Sukadin menuturkan angin puting beliung menerjang wilayahnya sekitar pukul 16.00 Wita. Hujan deras dan petir menggelegar disertai angin kencang menyebabkan warga semakin panik. ‘’Untuk sementara jumlah rumah warga yang rusak akibat puting beliung sebanyak 26 unit ,’’ sebutnya. Kerusakan rumah warga sebagian besar bagian atap diterbangkan oleh angin puting beliung. Saat ini lanjut dia pihak desa, bersama tim Pemda terdiri dari camat, Kapolsek, BPBD dan Dinsos turun melakukan penanganan. Kebutuhan mendesak diperlukan warga adalah terpal. Sebab sebagian atap rumah diterbangkan angin. ‘’Tidak bisa kita bayangkan rumah warga tidak ada atap, sementara hujan akan turun, belum lagi mati lampu di lokasi. Jadi warga tidak akan bisa tidur,’’ imbuhnya. Pihaknya sudah mengusulkan data warga terdampak angin puting beliung ke dinas terkait sebagai dasar nantinya diberikan bantuan. Pihaknya berharap agar bantuan segera didroping ke warga mengingat kondisi di lapangan butuh penanganan. Sementara itu, Pemda melalui BPBD dan Dinas Sosial telah turun melakukan penanganan di lokasi. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos Lobar, Baiq Aprina Rohmawiyanti mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait kejadian puting beliung tersebut. (her)
Gerakan Bersama Hijaukan NTB Dari Hal. 1 selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,’’ ujar bupati saat dimintai tanggapannya terkait rencana Pemprov NTB melakukan gerakan bersama menghijaukan kembali NTB, Jumat (22/11) kemarin. Menurutnya, program dari Pemprov ini akan dilaksanakan. Paling penting adalah semangat dari Pemkab yang sudah ditunjukkan. Bahkan bupati komit mem-back up program penghijauan ini. ‘’Bukan lagi mendukung penuh. Pemerintah atasan ketika kita diberikan perintah kita laksanakan. Yang paling penting semangat juang kita dari kabupaten yang sudah kita tunjukkan. Apalagi ada perintah dari provinsi yang sifatnya membangun Sumbawa. Pertama saya di depan untuk mem-back up,’’ tegasnya Pemkab Sumbawa, kata bupati, sangat berkomitmen menyikapi kerusakan hutan yang terjadi. Bahkan saat ini pihaknya juga sudah bersurat resmi ke seluruh camat agar pembakaran hutan tidak lagi terjadi. ‘’Kalau itu kan, kita sudah buat surat resmi kepada seluruh camat untuk yang namanya pembakaran hutan itu
jangan sampai terjadi. Kita imbau juga kepada masyarakat tolong perhatikan. Karena ini Instruksi Presiden yang wajib menjadi acuan kita seluruh masyarakat Sumbawa. Jangan sampai lalai masyarakat kita. Jangan sampai dinilai bahwa Sumbawa tidak taat aturan dan tidak taat pemerintah,’’ tukasnya. Terhadap kepala desa, juga diminta agar dalam pemberian izin pembukaan lahan dapat mematuhi persyaratan dan aturan yang ada. Kepala desa juga diharapkan selektif dan waspada terhadap kegiatan yang diberikan izin dan direncanakan. Jangan sampai nantinya mengganggu dan menciptakan suasana yang tidak nyaman untuk pihak lainnya. ‘’Kepala desa kita berikan kepercayaan seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya yang namanya pimpinan, mulai dari dusun, desa sampai ke tingkat presiden itu harus seiring, sejalan dan seirama. Kalau itu yang terjadi maka Sumbawa akan aman,’’ pungkasnya. (ind)
Realisasi Baru 68,93 Persen Dari Hal. 1 deviasi fisik sebesar 11,07 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja tidak langsung (BTL) sudah mencapai 79,46 persen untuk keuangan dan fisik. Pagu untuk BTL sebesar Rp3,2 triliun lebih. Rata-rata, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB hingga saat ini masing-masing sebesar 75,1 persen dan 73,17 persen dari pagu sebesar Rp5,499 triliun. Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM menjelaskan, serapan belanja langsung yang masih di bawah 70 persen itu disebabkan pengerjaan proyek fisik masih berlangsung, terutama proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. ‘’Itu yang kita kejar fisiknya. Memang sekarang tak terlalu mengejar besaran realisasi. Karena anggaran juga terbatas, yang penting semua pekerjaan terbayar,’’ kata Zainul dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/11) siang. Ia mengatakan, rata-rata proyek DAK Fisik baru direalisasikan pusat untuk tahap II. Sedangkan tahap III diperkirakan turun pertengahan
Desember. ‘’Satu tahap lagi, mudah-mudahan pertengahan Desember sudah tinggi serapannya. Pekerjaan fisik selesai dulu baru kita bayar yang tahap tiga,’’ ujarnya. Realisasi APBD NTB 2019 ditargetkan sekitar 90 persen. Tahun-tahun sebelumnya, tingkat penyerapan APBD NTB mencapai 94 persen sampai akhir tahun. ‘’OPD kita harapkan segera direalisasikan mana yang belum tuntas. Ada belanja rutin yang sedang proses, termasuk belanja honor belum mereka ajukan,’’ katanya. Mengenai belanja-belanja rutin, Zainul mengatakan akan tetap diselesaikan. Namun hal ini tergantung dana yang masuk. Biasanya, untuk belanja-belanja rutin ini sumber dananya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‘’Kita tunggu PAD yang masuk sesuai arahan pimpinan. Kementerian juga seperti itu, mengarahkan seperti itu, kita sesuaikan dengan anggaran yang masuk. Karena kita tidak mau berhutang ke pihak ketiga nanti,’’ tandasnya. (nas)
untuk promosikan Mandalika. Di sana kita bercerita apa Mandalika itu, rencana bagaimana ke depan supaya teman-teman di Bangkok, terutama travel, bisa menjual tentang Mandalika ada MotoGP,’’ ujarnya. Selain mempromosikan KEK Mandalika, dalam misi dagang tersebut Anita juga menerangkan pihaknya berusaha mendorong adanya penerbangan langsung dari Bangkok menuju Lombok. Pasalnya, dengan adanya fasilitas tersebut maka potensi Bangkok sebagai pusat wisata dunia bisa memberikan dampak juga bagi NTB. ‘’Saya berharap dalam waktu dekat ada salah satu maskapai yang bisa penerbangan langsung dari Bangkok menuju ke Lombok. Karena itu salah satu hal yang paling penting untuk membuka (potensi wisata) itu semua,’’ ujar Anita. Dicontohkan seperti tingkat kunjungan wisatawan asal Amerika, Eropa, dan Timur Tengah yang cukup besar di Bangkok. Melalui misi dagang
itu juga, Anita menyebut pihaknya melihat antusiasime yang cukup besar dari wisatawan di Bangkok terhadap NTB secara umum dan Lombok secara khusus. ‘’Antusias masyarkat Bangkok terhadap Lombok cukup besar. Hanya lebih enak kalau ada direct flight. Orang sudah malas kalau harus transit lebih dari tiga jam,’’ ujarnya. Lombok sendiri disebut sangat mungkin dikembangkan hingga menyamai Bangkok sebagai pusat. Pasalnya, dari kualitas destinasi wisata disebut tidak terlalu jauh berbeda. Hanya saja penawaran harga yang diberikan di Bangkok diakui memang jauh lebih murah. Anita sendiri menerangkan untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang bisa ditawarkan dan dilakukan. Untuk penawaran, gelaran MotoGP 2021 menjadi andalan utamanya. Dengan adanya gelaran balap motor internasional tesebut, maka industri pariwisata seperti hotel, agen perjalanan, peramu-
wisata dan lain-lain diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bisa menjadi salah satu materi promosi untuk ditawarkan pada wisatawan. Untuk hal yang bisa dilakuan dalam waktu dekat, Anita menerangkan utamanya dalah penyediaan penerbangan langsung. BPPD NTB sendiri disebut tengah menjalin komunikasi dengan Kemenpar RI untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Dicontohkan Anita seperti pertemuannya dengan pihak maskapai Air Asia di beberapa kesempatan yang sekaligus membahas penambahan penerbangan langsung ke Lombok selain yang sudah ada saat ini. “Saya berharap AirAsia bisa masuk ke sana. Atau mungkin seperti yang disampaikan Asisten Deputi Kemenpar bisa Jetstar,’’ ujarnya. Kedua maskapai itu, disebut Anita melebihi kelebihan untuk low cost carrier sehingga lebih terjangkau. “Harganya tidak terlalu mahal dan masih bisa digapai masyarakat,” pungkasnya. (bay)
20 Formasi Dokter Spesialis Masih Kosong Pelamar Dari Hal. 1 Selain formasi tenaga kesehatan, ada sejumlah formasi tenaga pendidikan juga masih belum ada pelamar. Antara lain, guru kelas SLBN 1 Sumbawa, guru TIK SMKN 1 Pringgasela, guru TIK SMAN 1 Moyo Hulu, guru tata boga SMKN 1 Maluk dan guru prakarya dan kewirausahaan SMKN 1 Monta. Selain itu, guru prakarya dan kewirausahaan SMKN 1 Plampang, guru prakarya dan kewirausahaan SMKN 1 Lenangguar. Guru prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Lape, guru prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Moyo Utara dan guru prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Labangka. Kemudian guru nautika kapal niaga SMKN 1 Alas, guru nautika kapal penangkap ikan SMKN 1 Tarano. Guru nautika kapal penangkap ikan SMKN 1 Lopok dan guru nautika kapal penangkap ikan SMKN 1 Plampang. Selanjutnya, guru multimedia SMKN
1 Seteluk, guru multimedia SMKN 1 Woha dan guru Bahasa Inggris SLBN 1 Dompu. Berkaitan dengan formasi dokter spesialis, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar formasi dokter spesialis terisi dalam penerimaan CPNS 2019. Selain usia pelamar dinaikkan menjadi maksimal 40 tahun, Pemda juga akan memberikan insentif bagi dokter spesialis agar mereka mendaftar pada seleksi penerimaan CPNS 2019. Dalam rekrutmen CPNS 2018 lalu, 37 formasi dokter spesialis Pemprov NTB tidak terisi. Lantaran, pada waktu itu, umur maksimal pelamar untuk formasi dokter sama dengan formasi lainnya, yakni 35 tahun. Namun, dalam rekrutmen tahun ini, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keppres No.17 Tahun 2019 menetapkan enam jabatan tertentu yakni dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti dan perekayasa dengan batas usia pelamar CPNS paling tinggi 40 tahun.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH yang ditanya mengenai minimnya minat dokter spesialis menjadi PNS, hal itu menjadi tantangan bagi Pemda. Untuk menarik minat dokter spesialis menjadi PNS, Pemprov akan memberikan insentif kepada dokter maupun dokter spesialis yang bertugas di daerah-daerah tertentu. Dikatakan, jumlah dokter spesialis masih sangat kurang di NTB, baik provinsi dan kabupaten/kota. Jangankan dokter spesialis, ia mengatakan jumlah dokter umum juga masih kurang. Eka mengatakan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, baru Kota Mataram yang sudah terpenuhi jumlah dokter umum. Sesuai standar, satu orang dokter di suatu daerah melayani 10.000 jiwa. Sedangkan untuk dokter spesialis, tergantung kelas rumah sakit. Semakin tinggi kelas rumah sakit, maka jumlah dokter spesialis juga harus semakin banyak. (nas)
Balai Arkeologi Bali Turunkan Tim Peneliti Dari Hal. 1 Tim peneliti rencananya akan berada di Loteng sampai hari Minggu (24/11) besok. Guna mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti awal terkait kehidupan kuno di wilayah tersebut. Baru setelah itu pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya. Apakah akan terus melanjutkan penelitian atau seperti apa nantinya. Dikatakan, pihaknya sudah mengantongi beberapa bukti awal terkait kehidupan kuno di wilayah Desa Sintung. Seperti arca dan beberapa benda artefak lainnya yang diperoleh dari masyarakat. benda-benda tersebut sebelumnya ditemukan oleh warga beberapa waktu. Yang kemudian oleh warga temuan tersebut dilaporkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng. “Sebenarnya kita tidak ada agenda untuk turun melakukan penelitian di Loteng. Tetapi karena ada permintaan resmi dari Disparbud Loteng sejak pertengahan September kemarin, akhirnya kita turun sekarang,” ujarnya. Surbhawa menjelaskan, kehidupan kuno tersebut diperkirakan ada pada antara abad 11 hingga 13 atau sekitar 1000 tahun silam. Kehidupan kuno tersebut diperkirakan hilang setelah Gunung Samalas meletus. Yang mengakibatkan wilayah di sekitar lereng Gunung Samalas tertimbun lava. Pun demikian, pihaknya mengaku belum bisa memastikan seberapa wilayah kehidupan kuno yang ada tersebut. Karena data dan keterangan yang tersedia masih sangat minim. Sehingga butuh pendalaman dan kejadian lebih detail. Untuk bisa menggam-
barkan kondisi kehidupan kuno tersebut. ‘’Keterangan dari warga sekitar juga sangat kita butuhkan. Sebagai keterangan tambahan untuk bahan penelitian,’’ tambahnya. Disinggung apakah jejak kehidupan kuno di Desa Sintung tersebut ada kaitanya dengan temuan benda-benda kuno kawasan galian C di Desa Aik Berik sebelumnya, Surbhawa mengaku belum bisa memastikan. Tapi ada kemungkinan punya keterkaitan. Mengingat, kedua kehidupan kuno tersebut diduga samasama hilang setelah Gunung Samalas meletus. ‘’Prinsipnya karena ini masih sangat awal, kami butuh pendalaman lebih. Seperti apa hasilnya nanti kita ekspose,’’ ujarnya. Termasuk kemungkinan untuk dilakukan penggalian jika memang dalam prosesnya ditemukan jejak bangunan kuno di wilayah tersebut. Ingin Buat Museum Temuan sejumlah artefak atau benda-benda purbakala di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, membuat masyarakat setempat sangat antusias. Terlebih tim dari Balai Arkeologi Bali langsung datang dan berkunjung ke lapangan untuk mencari datadata tambahan sebagai pendukung temuan tersebut. Saridin, salah seorang warga Sintung mengatakan, sebagian artefak tersebut sebenarnya sudah ditemukan cukup lama oleh masyarakat, saat warga memugar pembangunan masjid. Namun berkali-kali ditimbun karena dinilai benda yang kurang penting. Namun kini benda tersebut digali dan ditempatkan di salah seorang rumah tokoh masyarakat set-
empat sambil dilakukan penelitian oleh para arkeolog. Ia mengatakan, benda-benda purbakala yang ditemukan oleh masyarakat tersebut kemungkinan besar ke depannya akan disimpan di satu bangunan tertentu menjadi museum agar bisa dilihat oleh masyarakat secara luas. ‘’Secara umum temuan ini belum terpublikasi, saya yakin masyarakat di Desa Sintung ini merasa bangga dengan adanya temuan yang dilakukan oleh para arkeolog ini. Kami masyarakat ingin memelihara temuan ini, dan melestarikan dengan baik,’’ katanya. Pada Jumat (22/11) kemarin, Tim Balai Arkeologi Bali melakukan kunjungan ke beberapa situs bersejarah di Desa Sintung dalam rangka survei lapangan. Salah satu situs yang dikunjungi adalah lokasi pemujaan zaman dahulu yang disebut dengan Pedewa di Dusun Lempenge, Desa Sintung. Meski sekarang situs tersebut sudah rusak, namun tim arkeolog sangat antusis melakukan penelitian. Tim juga mendapatkan sejumlah informasi penting dari warga sekitar terkait keberadaan situs bersejarah tersebut. Para penutur berasal dari tetua desa yang memiliki ingatan penting tentang situs itu. Misalnya Papuk Saidi (80) menuturkan, situs petilasan Pedewa tersebut dulunya tempat orang mencari berkah. Terdapat bangunan semacam tempat pemujaan yang lokasinya berada di dekat sungai dan sumber mata air. ‘’Dulu ada bangunan di sini, saat kita masih kecil. Kalau ada orang mau begawe, kita ke sini dulu baru dikasi makan,’’ katanya. (kir/ris)
Dari Hal. 1 kata Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB Dwi Ariesanto kepada Suara NTB Jumat(22/11) kemarin. Menurut dia, harus dilihat dari semangat awal pembentukan TP4D ketika Jaksa Agung dipimpin HM Prasetyo. Kemudian dilakukan evaluasi rekam jejak pelaksanaan oleh jaksa dalam rangka pencegahan penyimpangan pelaksanaan proyek sebelum ditutup Jaksa Agung ST Burhanuddin. Satu sisi ia melihat, ada niat baik dari korps Adhyaksa memberikan pendampingan untuk pencegahan korupsi pada proyek proyek pemerintah, khususnya di daerah. Beberapa kegiatan bisa berjalan lancar sesuai rencana karena dalam pengawasan ketat. Ketika rekomendasi TP4 tidak diindahkan, praktis proyek tersebut dapat dipidana. Ruang yang diberikan kepada tim ini juga cukup besar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses akhir kontrak. Namun di sisi lain, lanjutnya, jangan sampai TP4 khususnya TP4D jadi asas manfaat oknum jaksa untuk mendapat keuntungan dari kontraktor dan panitia pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dugaan keberadaan TP4 yang jadi tameng untuk menyembunyikan penyimpangan juga mengemuka. Dalam catatan Somasi, proyek yang pernah didampingi TP4 juga tetap ada masalah
yang muncul. Bahkan kasus terbaru, Operasi Tangkap Tangan (OTT) di KPK terhadap oknum jaksa di Kejati DIY yang menerima suap dalam proyek dampingan TP4D setempat. Persepsinya mewakili masyarakat terhadap peran TP4 tersebut, bisa jadi bahan rujukan Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi, atau bisa dilakukan lebih mendalam dengan meminta respons banyak pihak. Seperti meminta pendapat kontraktor, KPA atau PPK. Akan tetapi harus diingat, lanjut Dwi, bahwa keputusan penghentikan TP4 bukan karena kepentingan membuat lembaga baru yang fungsinya sama. Apalagi peluang masalah yang akan ditimbulkan juga tidak jauh berbeda dengan oknum jaksa di TP4. Jika demikian, maka idealnya, tim pengawas tidak ada. ‘’Karena selama ini kan fungsi pengawasan sudah ada tanpa adanya TP4 atau TP4D. Kewenangan Jaksa itu sudah ada. Hanya tinggal diperkuat saja. Tapi kalau kemudian TP4 dibubarkan, lantas bentuk Lembaga yang sama, kan sama saja,’’ kritiknya. Bagaimana respons Kejati NTB? terkait wacana pembubaran ini, Kajati NTB Arif, SH.,MH memilih tidak berkomentar. “Saya no comment soal ini. Nanti tunggu keputusan Pak Jaksa Agung saja,” ujarnya. Selama belum ada keputusan, program pendampingan menurutnya tetap berjalan seperti biasa. “Masih jalan kok, masih selama belum ada keputusan,” ujarnya singkat. (ars)
KPK Temukan 7.848 Aset Bermasalah di NTB Dari Hal. 1 Fasum dan Fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang. Masalah aset di NTB, khususnya milik Pemprov NTB ini memang jadi atensi bersama KPK, Kejati NTB dan Inspektorat Provinsi NTB. Khusus di Kejaksaan, pendampingan penyelesaian masalah aset harus diawali dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk permintaan. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH, MH, sebelumnya mencatat informasi awal soal masalah aset di Jalan Langko berupa lahan eks Rumah Dinas Pimpinan DPRD NTB. Tahun 2013 terjadi perjanjian sama dengan PT.VLI untuk rencana pembangunan rumah kantor (Rukan), yang kemudian diganti dengan rencana pembangunan hotel pada lahan eks rumah dinas Pimpinan DPRD NTB. Pemprov NTB juga menandatangani MoU dengan PT. Lombok Plaza untuk rencana pembangunan NTB Convention Center (NCC) di lahan Jalan Bung Karno Mataram. Lahan di dua lokasi ini berstatus wanprestasi akibat tak kunjung dikelola. Paling jadi perhatian-
nya, lahan 65 hektar di Gili Trawangan yang dikelola PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Jaksa sepakat, masa kontrak 70 tahun dianggap wanprestasi karena tak kunjung dikelola. Pihaknya melalui Bidang Datun pernah membahas itu dengan Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Pembahasan seputar kemungkinan pelibatan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk pemulihan masalah aset tersebut. Terpisah, Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH,M.Si mengaku masih koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengecek list aset bermasalah. Dengan dasar itu, akan dilakukan quality assurance atau monitoring dengan pemeriksaan khusus. Ibnu Salim, menambahkan, inventarisasi aset bermasalah itu sudah dilakukan, bahkan saat ini sedang dalam proses update data. Sebagai APIP, katanya, tentu akan dilakukan audit jika terdapat indikasi munculnya potensi kerugian negara atau kerugian daerah dalam macetnya proses pengelolaan aset. Terlebih, saat ini tata kelola aset bagian dari rencana aksi KPK untuk pembenahan. (ars)
Pendaftar CPNS Kejaksaan 30.000 Pelamar Dari Hal. 1 Hari kedua, Kamis lalu empat orang. ‘’Hari ini ada masuk berkas empat orang lagi,’’ sebut Paryono Jumat (22/11). Mereka yang menyerahkan berkas itu sebelumnya adalah pendaftar online. 16 orang yang menyerahkan berkas tersebut langsung dilakukan verifikasi kelengkapan. Sementara waktu pendaftaran masih akan dibuka hingga 25 November atau bersamaan dengan proses penutupan jalur online. Paryono memperkirakan, hari terakhir pendaftaran diperkirakan jadi puncak ramainya masuk berkas lamaran. ‘’Saya perkirakan mulai Senin yang banyak. Sebab penutupan Senin untuk online-nya,’’ kata Asisten Bidang Pembinaan Kejati NTB ini. Masyarakat, khususnya yang memenuhi syarat, disarankan mengecek laman https:// rekrutmen.kejaksaan.go.id/ untuk memastikan berkas yang dibutuhkan.
Pelamar yang datang ke Kejati NTB memang masih minim, tapi secara keseluruhan untuk pendaftar online mencapai 30.000 lebih. Mereka akan memperebutkan jatah CPNS dan Jaksa untuk 5.203 formasi, untuk tingkatan SMA Sederajat untuk CPNS dan strata satu untuk jaksa. Mengenai proses verifikasi berkas sudah mulai tanggal 20 November lalu dan akan berlangsung sampai tanggal 6 Desember mendatang. Dalam proses verifikasi nanti, akan dicek juga tinggi badan, berat badan, serta kelengkapan berkas. Setelah semua lengkap, akan masuk masa sanggah selama tiga hari. Setelah disanggah, ada waktu tujuh hari untuk pelamar merespons sanggahan tersebut. ‘’Setelah itu ada pengumuman kelulusan dan mendapat nomor tes. Sedangkan jadwal tes Computer Assistant Test (CAT) akan berlangsung Februari,’’ ujar mantan Kajari Sumbawa ini. (ars)
BTNGR Usulkan Ada Fasilitas Pengolahan Sampah di Sekitar Rinjani Dari Hal. 1 Terkait masalah sampah, Dedy menerangkan bahwa wisatawan mancanegara telah dipastikan membawa kembali sampah-sampah mereka melalui pengawasan dari agen perjalanan maupun pramuwisata yang mendampingi. BTNGR selalu memberikan kantong sampah khusus dan melakukan pengecekan pendaki ketika masuk dan keluar untuk memastikan sampah benar-benar dibawa kembali. ‘’Kita di Taman Nasional membaginan trash bag (kantong sampah) untuk guide dan poternya. Jadi ada investasi kita di situ. Yang agak berat itu justru di para pendaki lokal
kita. Trash bag-nya (sering) dibawa pulang,’’ ujar Dedy. Untuk penanganan sampah, pihak BTNGR mencanangkan adanya fasilitas pengolahan sampah yang representatif di sekitar kawasan. Pasalnya, selama ini sampah yang sudah dibawa kembali oleh para pendaki belum menemukan sistem pengelolaan yang baik. ‘’Selesai dari situ (gunung, Red) mau dibawa ke mana, itu yang belum nyambung. Makanya ke depan kami mau koordinasi dengan pemerintah daerah, salah satunya membawa sampah di kaki gunung sampai ke TPA, atau memastikan di kaki gunung itu ada tempat pengolahan sampah,’’
ujar Dedy. Salah satu hal yang sudah dilakukan untuk mewujudkan itu adalah koordinasi yang dibangun antara pihak BTNGR dengan pemerintah Desa Sajang, yang menawarkan pengolahan sampah boleh dilakukan di desa tersebut. Pengolahan yang dimaksud adalah menjadikan sampah sebagai usaha produktif melalui bank sampah dan lain sebagainya. Diterangkan Dedy, dengan adanya fasilitas pengolahan sampah pihaknya mengharapkan adanya tahapan yang pasti untuk pengelolaan sampah di TNGR. ‘’Itu PR Kita. Sekarang dengan SOP penanganan sampah pendakian yang kita buat memang cen-
derung menurun. Tapi usaha untuk zero waste harus tetap ada,’’ ujarnya. Salah satu momen yang ditunggu untuk mewujudkan itu adalah penutupan tahunan pendakian yang akan dilakukan pada Desember mendatang. Menurut Dedy, selain mengecek kondisi terkini struktur tanah di jalur pendakian mengikuti musim hujan, pihaknya juga akan memastikan potensi sampah yang masih ada di kawasan Gunung Rinjani. Pengecekan akan dilakukan sebelum penutupan tahunan dengan melibatkan agen perjalanan, pramuwisata, dan porter yang selama ini aktif berkegiatan di Gunung
Rinjani. ‘’Mereka mau memastikan menjualnya untuk tahun depan. Kita lihat saja, sebelum tutup kami akan mendaki,’’ ujar Dedy. Setelah ditutup pada Desember nanti, pembukaan kembali jalur pendakian dijadwalkan pada April 2020 mendatang. Walaupun begitu, Dedy menerangkan pihaknya akan tetap melakukan pengecekan rutin sebelum bulan April untuk memastikan jika pendakian dapat dibuka lebih cepat. ‘’Setelah musim hujan ada ketidakstabilan struktur tanah. Supaya aman kita tutup dulu. Tapi kita lihat, kalau memang sudah memungkinkan samasama kita buka (sebelum April),’’ pungkasnya. (bay)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 23 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Pentingnya KKG Mandiri untuk Hadirkan Pendidikan Berkualitas Mataram (Suara NTB) – Dentang bel berbunyi. Anak-anak berpakaian seragam merah putih dengan langkah terburu-buru memasuki ruangan dan mengambil buku. Kemudian, mereka duduk berbaris rapi di teras kelas mereka masing-masing sambil membaca buku. Itulah kegiatan rutin setiap hari Selasa dan Kamis yang dilakukan selama 15 menit oleh siswa-siswi SDN Tonjer, Pujut, Lombok Tengah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung gerakan literasi sekolah agar minat baca siswa semakin meningkat. SDN Tonjer merupakan sekolah imbas dari program rintisan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) di kabupaten Lombok Tengah yang mengikuti pelatihan konten literasi melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) Mandiri Gugus 1 Pujut. Salah seorang guru yang mengikuti KKG Mandiri ini adalah Hj. Napsiah yang mengajar di kelas 4. “Jadi semenjak ada pelatihan literasi INOVASI ini, saya sebagai guru kelas 4 mulai untuk mengembangkan hasil pelatihan itu di kelas saya sendiri. Seperti perubahan posisi meja tempat duduk anak, kemudian pajangan-pajangan saya buat. Ada perbedaan dari tahun yang dulu, sebelum adanya literasi di sekolah kami ini. Membacanya
lebih lancar. Saya bersyukur adanya (pelatihan) literasi ini soalnya mendukung siswa di sekolah kami,” ujarnya. Menurut Kepala Sekolah SDN Tonjer, Budiawan, yang juga penggagas KKG mandiri ini yang diberi nama ‘KKG Mandiri Literasi dan Inklusi Gugus 01 Pujut’ bahwa pencetusan KKG ini disadari oleh perlunya meningkatkan kemampuan literasi dan pendidikan inklusi. Melalui koordinasi dengan lima kepala sekolah di Gugus 01 Pujut diputuskan untuk melaksanakan KKG Mandiri dengan pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sampai saat ini, pelatihan di gugus ini sudah terselenggara sampai unit 2 literasi dan akan dilanjutkan semester depan dengan konten pendidikan inklusif. Di Kabupaten Lombok Tengah, kesadaran untuk membentuk KKG Mandiri bermunculan. Selain KKG Mandiri di Gugus 01 Pujut, hadir pula KKG Mandiri Gugus 07 Pujut yang anggotanya terdiri dari 5 sekolah. Hadirnya KKG ini dimotori oleh Lalu Jajuli, Kepala Sekolah SDN Tanak Awu yang juga bersama Budiawan adalah fasilitator daerah INOVASI. “Tujuan kami menyelenggarakan KKG Mandiri adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru di bidang pengajaran maupun di bidang-bidang
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Popnas XV/2019
Kontingen NTB Tambah Medali Mataram (Suara NTB) Hingga hari ke-7 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta, kontingen NTB berhasil menambah empat medali, yakni dua perak dan dua perunggu. Empat medali yang diraih NTB menjelang Popnas berakhir itu diraih lewat cabor atletik (dua perak, satu perunggu) dan pencak silat (satu perunggu)
(Suara NTB/ist)
GERAKAN LITERASI - Siswa SDN Tonjer, Pujut, Lombok Tengah saat membaca selama 15 menit sebagai bagian dari gerakan literasi. lainnya. Dengan demikian nan- teri tersebut penting untuk diti profesionalisme guru itu akan pahami oleh guru-guru. Di Gumengimbas pada prestasi gus 07 Pujut, materi yang sudah dilatihkan mencakup unit 1 siswa,” jelas Jajuli. Jajuli menjelaskan bahwa sampai 3 modul literasi dan KKG ini dapat terlaksana ber- unit 1 pendidikan inklusif. Jajuli kembali menjelaskan dasarkan musyawarah dengan kepala sekolah dari sekolah- bahwa pelaksanaan KKG stratsekolah anggota KKG. Mereka egis demi meningkatkan profemendiskusikan konten pelati- sionalisme guru yang pada han, pihak yang terlibat, terma- akhirnya meningkatkan prestasuk sumber pendanaannya. si siswa. Langkah-langkah yang Konten pelatihan akan ber- akan ditempuh Jajuli agar fokus kepada materi yang sudah penyelenggaraan KKG terus dilatihkan oleh INOVASI kepa- berlangsung adalah dengan da para fasda (fasilitator daer- mengikutsertakan perguruan ah). Menurut Jajuli, materi-ma- tinggi dan dunia usaha. (ron)
Dua medali perak dari cabor atletik dipersembahkan oleh tim estafet 4x400 meter putra dan tim estafet 4x400 putri, kemudian satu perunggu diraih Sri Agustini di nomor 200 meter halang rintang putri. Sementara tambahan satu medali perunggu lagi dari cabor pencak silat, Salsabiela Dwi Ananda. Tambahan dua perak dan dua perunggu kemarin menambah jumlah medali yang diraih kontingen NTB di Popnas 2019. Dalam hal ini total medali yang diraih NTB hingga kemarin sebanyak delapan medali, terdiri dari 1 emas, empat perak dan tiga perunggu. Dua medali perak sebelumnya diraih dari cabor voli pasir putra pasangan Ridzky dan Adam, kemudian dari cabor taekwondo atas nama Devina Yusviantara. Sementara dua perunggu sebelumnya diraih atlet taekwondo, Aulia Rahman dan atlet tarung derajat, Nulang Prastiono. “Alhamdulillah, hari ini (kemarin-red) NTB berhasil menambah dua medali perak dan dua medali perunggu. To-
(Suara NTB/ist)
MEDALI PERAK - Pelatih atlet Atletik Popnas NTB, I Made Budiasa berpose bersama tim estafet 4x400 meter putra dan tim estafet 4x400 meter peraih medali perak di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Stadion Atletik Madia Senayan Jakarta, Jumat (22/11). tal medali NTB sampai saat ini sebanyak delapan medali, satu emas, empat perak dan tiga perunggu,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada Suara NTB usai pertandingan atletik. Husnanidiaty Nurdin mengatakan bahwa peluang NTB meraih medali di Popnas masih terbuka. Pasalnya kontingen NTB masih mengikuti pertandingan cabor renang. Di mana perenang unggulan NTB, Ricky Al-
exander masih turun di nomor 200 meter gaya dada putra. Kontingen NTB mengikuti delapan cabor dari 13 cabor yang dipertandingkan. Namun demikian pertandingan di cabor lain, seperti atletik, pencak silat, voli pasir, taekwondo, karate, bulutangkis dan tarung derajat sudah berakhir. Dalam hal ini NTB berharap dapat meraih medali dari cabor renang yang akan berakhir, Sabtu (22/11) hari ini. (fan)
Wagub Lepas Atlet NTB Bertanding di SEA Games Jakarta (Suara NTB) Keikutsertaan atlet NTB mewakili tim Indonesia di SEA Games Manila, Filipina, 30 November-11 Desember 2019 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melepas secara resmi keberangkatan sebanyak 12 atlet asal NTB di Jakarta, Kamis (21/11) malam lalu. Pantauan Suara NTB, pelepasan atlet NTB oleh Wagub NTB digelar di salah satu rumah makan Jl. HOS. Cokroaminoto, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pukul 20.00 WIB hingga 21.00 WIB. Hadir pada acara itu Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Ketua Komisi V DPRD NTB, Muhalli Fikri, serta beberapa pengurus inti KONI NTB dan sebanyak 12 atlet. Pada kesempatan itu Wagub meminta atlet agar selalu tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2019. “Selamat bertanding. Kalian semua bisa! Berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia,” ucapnya. Agar dapat memberikan prestasi terbaik, atlet dan pelatih NTB kata Wagub harus tetap menjaga stamina selama di luar negeri. Selain itu para atlet dan pelatih diminta selalu jaga kekompakan dan saling mendukung dalam hal apapun guna meraih prestasi yang membanggakan. Di tempat yang sama Ketua Komisi V DPRD NTB, Muhalli Fikri menambahkan bahwa tampil di SEA Games merupakan kesempatan emas bagi atlet NTB untuk menunjukkan prestasi. Apalagi atlet NTB masih sangat muda dan tentu harus memiliki semangat dan optimisme yang tinggi “Seperti disampaikan Ibu Wagub, mereka adik-adik masih cukup muda, punya kesempatan yang luas untuk berprestasi. Yang harus dimiliki adik-adik semangat dan optimisme yang tinggi,” ujarnya seraya menambahkan bahwa
(Suara NTB/fan)
PELEPASAN ATLET - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Ketua Komisi V DPRD NTB, Muhali Fikri dan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto tengah memberikan sambutan di acara pelepasan atlet NTB yang akan tanding mewakili Indonesia di SEA Games di Manila, Filipina, 30 November-11 Desember 2019. di samping punya semangat atlet juga agar jangan lupa berdoa untuk keberhasilan meraih prestasi. Sementara itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menambahkan bahwa sebanyak 12 atlet NTB yang berjuang di SEA Games 2019 memiliki peluang menorehkan prestasi di multi event olahraga tingkat Asia Tenggara itu. Bahkan dia menargetkan atlet NTB berpeluang membawa pulang minimal empat medali emas di event itu. Target empat emas diharapkan dapat diraih dari enam cabor yang diikuti yakni atletik, selancar ombak, voli pasir, menembak, tinju dan balap sepe-
da BMX. “Melihat prestasi mereka di event- Internasional minimal empat medali emas akan dipersembahkan atlet NTB untuk Indonesia sebagai kado ulang tahun NTB ke-61. Voli pasir, lompat jauh, karate, BMX, tinju, selancar ombak, semua berpeluang,” ucapnya. Andy menegaskan atlet NTB pasti bisa, asalkan mau tampil maksimal. “All Out! Kalian adalah patriot olahraga Indonesia. Harus gigih dalam berjuang sebagai bakti kalian untuk Indonesia. Fokus dan disiplin, jaga kehormatan bangsa serta jangan lupa berdoa,” ujar pimpinan KONI NTB mengingatkan atlet. (fan)