HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 23 NOVEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 215 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Sejumlah Formasi Berpotensi Lowong
Raih Nilai Minimum 255 Bisa Ikut SKB CPNS Mataram (Suara NTB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengeluarkan Permenpan Nomor 61 Tahun 2018 menyikapi gugur massal peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 akibat passing grade atau nilai ambang batas yang dianggap terlalu tinggi. Bagi pelamar yang tak lulus passing grade, mereka dapat mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) asalkan nilai akumulatif passing grade, minimal 255. “Melihat terbitnya Permenpan No. 61 Tahun 2018, artinya ada kesesuaian keinginan daerah dengan pusat. Paling tidak banyak yang tak terako-
modir bisa diselesaikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/11).
Dalam Permenpan tersebut, kata Fathurahman, jika dalam satu formasi pelamar yang lulus passing grade lima orang. Maka semuanya dapat ikut tes SKB. Dalam Permenpan sebelumnya, pelamar yang ikut tes SKB maksimal tiga kali jumlah formasi.
(Suara NTB/nas)
H. Fathurahman
Tetapi jika hanya satu orang pelamar yang lulus passing grade. Maka satu orang saja yang ikut tes SKB. Jika formasi yang dibutuhkan lima jabatan. Sedangkan pelamar yang memenuhi passing grade cuma satu orang. Maka pelamar yang ikut tes SKB akan dirangking masing-masing tiga kali jumlah formasi. Nilai ambang batas minimal ikut tes SKB adalah 255 ke atas. Meskipun dilakukan sistem perankingan, kata Fathurahman sejumlah formasi CPNS Pemprov NTB berpotensi lowong alias tak terisi. Karena jumlah pelamar sedikit, tidak
ada yang memenuhi passing grade dan nilai batas minimal 255 sesuai Permenpan tak ada yang memenuhi. Tetapi, formasi yang bersesuaian akan terisi. Misalnya, formasi perawat di RS Manambai Abdul Kadir Sumbawa dan RSUP NTB. Perawat di Rumah Sakit Manambai tak ada yang memenuhi nilai minimal 255. Artinya, tak ada pelamar yang bisa ikut tes SKB. “Tapi nanti hasil dari formasi perawat di RSUP, diambilkan yang nomor dua mengisi di RS Manambai,” jelasnya. Terkait dengan pelaksan-
aan tes SKB, Fathurahman mengatakan belum ada informasi dari pemerintah pusat. Pemda masih menunggu informasi dari pemerintah pusat kaitan dengan pelaksanaan tes SKB CPNS 2018. Sementara itu, untuk pelamar CPNS jalur eks honorer K2, dipastikan akan diangkat jadi PNS. Untuk CPNS jalur khusus ini tidak ada sistem perankingan seperti jalur umum. “Untuk eks K2 sudah jelas, tinggal diangkat saja. Tinggal melihat formasinya saja. Dia pakai jalur khusus,” terangnya. Bersambung ke hal 15
Pesan Perdamaian Lewat Perang Topat Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan event budaya perang topat yang digelar Pemkab Lombok Barat (Lobar) sangat berkesan. Tidak hanya bagi para korban gempa juga wisatawan asing. Ramai,
meriah dan mengesankan, itu yang dirasakan para warga korban gempa. Ketika menyaksikan event budaya perang topat yang digelar kembali Pemkab Lobar di Pura Lingsar, Kamis (22/11).
Event tahunan Pemkab Lobar ini sunguh menjadi hiburan bagi para korban gempa di kawasan Lingsar. Pasca bencana gempa bumi yang melanda beberapa bulan lalu. Bagaimana tidak, keseruan itu
menjadi sarana trauma healing yang menghibur. Bahkan terlihat wajah ceria para warga kedua suku agama yang terlibat langsung dalam perang topat itu. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/her)
PERANG TOPAT - Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid didampingi istri Hj. Khairatun dan Wakil Bupati Lobar terpilih Hj Sumiatun saat menghadiri Perang Topat di Pura Lingsar, Kamis (22/11).
Bersahabat dengan Teknologi GUBERNUR NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengingatkan anggota Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) NTB untuk bersahabat dengan teknologi. Jika mampu bersahabat dengan teknologi diyakini akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. ‘’Mari bersahabat dengan teknologi agar dakwah kita semakin lama semakin bersahabat dan mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat,’’ ujarnya saat pelantikan Pengurus Wilayah DDII Provinsi NTB periode 20182023, di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (22/11). Bersambung ke hal 15 H. Zulkieflimansyah
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/nas)
Kurang 2.200 Fasilitator SETELAH persoalan lambatnya pencairan dana bantuan selesai, kini masalah baru muncul kaitan dengan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa. NTB kekurangan 2.200 tenaga fasilitator yang akan mendampingi masyarakat membangun kembali rumahnya yang hancur akibat gempa. Terlebih, dengan ditariknya personel TNI yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa NTB telah ditarik dari daerah ini. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan perlu penambahan tenaga fasilitator pascaditariknya personel TNI dari NTB. Mohammad Rum Bersambung ke hal 15
Bantah Penyimpangan Dana BOS
Pejabat Kemenag NTB Diklarifikasi Kepolisian Mataram (Suara NTB) Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H. Nasruddin, S. Sos, M.Pd., membantah adanya penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah di daerah ini. Ia mengatakan salah satu pejabat Kemenag NTB telah diminta klarifikasinya oleh Polda NTB mengenai persoalan ini. “Saya belum dapat laporan. Memang saya dengar Ombudsman, benar ndak Ombudsman berkesimpulan seperti itu. Jadi tempat penyimpangan realisasinya, saya be-
lum melihat,” kata Nasruddin dikonfirmasi usai menghadiri acara di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (22/11) siang. Nasruddin menjelaskan penyaluran dana BOS untuk madrasah mulai dari tingkat Madrsah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA) langsung ke rekening madrasah bersangkutan. Sehingga, ia mempertanyakan dari sisi mana adanya penyimpangan. “Mendengar berita dari koran dan beberapa penyampaian. Bahkan Kabid Madrasah yang menangani pen-
didikan madrasah di NTB pernah diminta klarifikasi juga ke Polda,” ungkapnya. Mantan Kepala Kemenag Lombok Timur (Lotim) ini mengklaim penggunaan dana BOS madrasah untuk pembelian buku pelajaran kurikulum 13 sesuai petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag. Dalam juknis tersebut, kata Nasruddin dijelaskan dana BOS dapat dipergunakan untuk membeli buku kurikulum 13 yang sudah diterapkan atau diberlakukan di seluruh Indonesia. Bahwa
kurikulum 13 menjadi kurikulum wajib seluruh satuan pendidikan di NTB maupun seluruh Indonesia. Sehingga dana BOS tahun 2018 ditingkatkan jumlahnya. Untuk MI itu Rp800 ribu, MTs Rp1.000.000 dan MA Rp1,4 juta. “Tahun lalu jumlahnya tidak segitu. Nah, dikandung maksud selain meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah menambah jumlah dana BOS itu dan dipergunakan untuk fasilitas-fasilitas pendukung. Sarana prasarana termasuk pemenuhan kepemilikan buku kurikulum 13. Bersambung ke hal 15
H. Nasruddin (Suara NTB/dok)
Jaksa dan Pembela Perbanyak Penerbangan Langsung Nuril Desak MA Kunci Gairahkan Pariwisata NTB Kirim Salinan Putusan Lombok Direncanakan Jadi Hub AirAsia
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan AirAsia berencana menjadikan Lombok International Airport (LIA) menjadi hub (bandara pengumpul). Kemanapun penerbangan Air Asia akan terkoneksi dari LIA. “Rencana Air Asia menjadikan Lombok sebagai hubnya.
Mulai Februari 2019. Jadi dia connecting ke mana-mana dari Lombok,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, Kamis (22/11). Sehari sebelumnya, Gubernur telah bertemu CEO Air Asia Indonesia, Dendy Kurniawan. Air Asia akan menambah frekuensi penerbangan rute Lombok - Kuala Lum-
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/ars)
MENDARAT - Satu pesawat sedang mendarat di LIA. 2019, AirAsia berencana menjadikan LIA sebagai salah satu bandara pengumpul.
pur Malaysia mulai Februari 2019. Selain itu, Air Asia juga berencana akan membukan penerbangan langsung Lombok - Perth Australia. Dr. Zul – sapaan akrabnya menjelaskan dengan memperbanyak penerbangan langsung (direct flight) ke Lombok maka akan mempercepat kembali bergairahnya sektor pariwisata pascagempa. Ia mengatakan sektor andalan NTB adalah pariwisata. Sektor pariwisata dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lesu akibat stagnannya sektor pertambangan. Sektor pertambangan untuk pulih kembali butuh waktu. “Jadi kita tak punya pilihan selain menggenjot pariwisata ini dengan baik. Kalau kita melihat keseluruhan bangunan pariwisata kita, tentu menghias destinasi penting. Menyediakan ini itu penting,” katanya. Tetapi, kata Dr. Zul, yang paling penting di antara semuanya adalah konektivitas, membuka penerbangan langsung ke Lombok. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Tim pengacara Baiq Nuril Maknun dan kejaksaan samasama mendesak agar Mahkamah Agung (MA) segera mengirim salinan putusan. Dengan putusan itu, akan dijadikan dasar mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tanpa salinan putusan itu, Kejaksaan pun belum bisa memutuskan jangka waktu penundaan eksekusi. Alasan desakan itu, karena kejaksaan maupun kubu Nuril tersandera pada masalah yang sama, belum turunnya salinan putusan MA. Joko Dumadi, SH.,MH., Cs selaku kuasa hukum Nuril membutuhkan salinan putusan itu sebagai bahan PK, sementara kejaksaan pun punya kebutuhan sama sebagai dasar memutuskan penundaan eksekusi. Kajari Mataram Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH., mengajak semua pihak, khususnya kubu Nuril mendorong agar salinan putusan itu segera keluar dari MA. Bersambung ke hal 15 I Ketut Sumedana
(Suara NTB/dok)
TO K O H
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pembahasan RAPBD 2019 Belum Ada Solusi PEDAGANG kreatif lapangan (PKL) makin marak memanfaatkan badan jalan Jalur bebas hambatan menuju Bandara Internasional Lombok - Mataram, untuk berjualan. Kondisi ini membahayakan tak hanya pedagang, tetapi pelanggan. Belum ada solusi merelokasi pedagang. Lurah Jempong Baru, Moh. Yusuf menegaskan, belum ada solusi terkait keberadaan PKL di kawasan by pass BIL - Mataram. Ada rencana menata pedagang dengan membebaskan lahan di dekat salah satu rumah makan. (Suara NTB/cem) Lahan yang akan dibeMoh. Yusuf baskan itu akan dibuatkan taman, lahan parkir dan lapak PKL. “Belum ada solusi sampai saat ini,” kata Lurah Jempong ditemui, Kamis (22/11). Pembebasan lahan dan penataan PKL telah masuk dalam perencanaan Kota Mataram. Hanya saja diakui Yusuf, belum bisa memastikan kapan bisa dieksekusi. Pedagang yang didominasi oleh warga luar Kota Mataram, tetap didorong agar tidak memanfaatkan badan jalan untuk berjualan. Selain mengganggu estetika kota. Juga, membahayakan keselamatan masyarakat. “Paling banyak orang luar Mataram. Sisanya orang Lingkungan Dasan Kolo,” sebutnya. Mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pedagang pernah diminta memanfaatkan taman kota. Sayangnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman komplain. Dikhawatirkan, tamannya dirusak. Yusuf menambahkan, pembinaan tetap dilakukan terutama bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI). Pedagang diingatkan bahwa aktivitas mereka menyalahi aturan. “Tetapi alasannya mau cari nafkah buat keluarga,” dalihnya. Meski dikatakan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, tetapi masyarakat tetap diimbau tak berjualan di badan jalan. Yusuf mengharapkan, solusi penataan PKL di kawasan Lingkar Selatan membebaskan lahan dan menyiapkan lokasi. (cem)
Kadis Dipanggil Tanpa Berwakil Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memerintahkan kepala dinas dipanggil tanpa berwakil. Perintah tersebut, menyusul laporan Komisikomisi dalam rapat gabungan komisi terkait nota keuangan dan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2019. Laporan datang dari komisi III dan Komisi IV. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat melaporkan bahwa Kepala Dishub (Dinas Perhubungan) yang menjadi mitra Komisi III, tidak hadir memenuhi undangan Komisi III dalam rangka pembahasan RAPBD 2019. Tidak kali ini saja Kadishub mangkir dari undangan rapat dengan Komisi III. ‘’Pada rapat pembahasan APBDP 2018 juga tidak hadir,’’ kata Ismul kecewa. Ketidakhadiran Kadishub ini, lanjut Ismul tanpa alasan yang jelas. Walaupun di akhir rapat, konfirmasi dari salah seorang staf Dishub, bahwa kepala dinas sakit. ‘’Tetapi paling tidak ada sekretaris dinas, kepala bidang, atau
paling tidak dikirim RKA (Rencana Kerja Anggaran),’’ ujarnya. Mangkirnya pimpinan Dishub menunjukkan ketidakseriusan Pemkot Mataram membahas RAPBD 2019. Jangan sampai karena masa tugas anggota DPRD Kota Mataram akan segera berakhir, lantas Dewan dianggap tidak ada. ‘’Jangan seperti itu. Kita masih punya limit waktu beberapa hari lagi karena akhir November RAPBD 2019 ini sudah diketok,’’ ucapnya. Kalau tidak diketok sampai akhir November, ada konsekuensi Dewan tidak akan menerima gaji selama enam bulan. ‘’Tapi kami komitmen kalau Dishub tidak melakukan rapat terhadap anggaran yang mereka
terima dari TAPD, ya kami akan menolak penetapan APBD 2019. Karena banyak koreksi di Dishub,’’ tegasnya. Ini sikap tegas PKS sebagai pengusung pasangan AhyarMohan. ‘’Kalau dipaksakan penetapan tanpa pembahasan di Komisi, kami tidak siap menetapkannya. Biarlah yang hadir yang mempertanggungjawabkannya,’’ demikian politisi PKS ini. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati yang melaporkan bahwa Plt. Kepala Dinas Pendidikan juga tidak memenuhi undangan komisi yang membidangi masalah pendidikan ini. ‘’Disdik hanya mengutus staf, padahal kita di Komisi IV membutuhkan pene-
(Suara NTB/fit)
GABUNGAN KOMISI - Ketua DPRD Kota Mataram memimpin rapat gabungan komisi terkait nota keuangan RAPBD Kota Mataram 2019. Dalam rapat gabungan itu diputuskan memanggil semua kepala dinas tanpa berwakil. gasan-penegasan,’’ keluhnya. Keluhan dari dua komisi ini langsung ditindaklanjuti Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi
Sumardi. Didi memerintahkan Sekretariat DPRD Kota Mataram memanggil semua kepala dinas tanpa berwakil. (fit)
Jangan Jadi Ajang Pungli KOMISI I DPRD Kota Mataram mengapresiasi program sertifikat gratis bagi masyarakat. Namun terkait program sertifikat gratis ini, memang masih ada pungutan yang disetujui oleh masyarakat. Misalnya untuk materai. ‘’Walaupun akhirnya materai itu akan diganti oleh Pemkot Mataram,’’ kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (22/11). Demikian pula dengan juru ukur dan penetapan tapal batas tidak terlepas dari pungutan. Untuk itu, Parhan berharap kepada Pemkot Mataram, kalau memang program sertifikat bagi masyarakat itu gratis, harus gratis seluruhnya. Sehingga, pihak kelurahan harus diberikan fasilitas untuk mendukung proses pengurusan sertifikat gratis itu. ‘’Ini jangan jadi celah permasalah di kelurahan. Sehingga teman-teman di kelurahan melakukan pungutan itu,’’ sesalnya. Karena, pihak BPN sudah menegaskan, untuk sertifikat gratis ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun. ‘’Tetapi ada ketimuran kita, petugas kita berikan minum atau uang sekadarnya. Kalau masih Rp100 ribu, saya kira masih wajar. Tapi kalau sudah Rp400 ribu, Rp500 ribu, itu uang apa,’’ tanyanya. Politisi PKS ini berharap, tidak ada lagi petugas yang memanfaatkan program sertifikat gratis ini. Parhan mengingatkan sudah banyak contoh kasus aparat pemerintahan terjerat kasus hukum terkait program sertifikat gratis ini. Oleh karena itu, dia mengingatkan, jangan ada petugas yang bermain-main dengan program sertifikat gratis ini. ‘’Jangan sampai ada pungutan liar,’’ tegasnya. Pada bagian lain, Parhan meminta petugas tidak mempersulit masyarakat ketika pengambilan sertifikat. Pada prinsipnya, program yang baik jangan diciderai dengan faktorfaktor yang dapat menghambat. ‘’Ini ada juga yang bilang ini sertifikat saya kasi, asalkan anda keluarkan sekian. Ini kan ndak boleh. Karena masyarakat tahunya ini gratis,’’ pungkasnya. (fit)
Parhan
Pusat Pangkas DAK Jalan untuk Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 khusus perbaikan maupun peningkatan jalan di Kota Mataram oleh pemerintah pusat dipangkas puluhan miliar rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, pemangkasan dana alokasi khusus untuk jalan sejak 2018 telah dipangkas Rp40 miliar. Pemotongan berlanjut tahun 2019 mencapai Rp24 miliar. Pemangkasan ini menurut Mahmuddin, harus dilaksanakan karena jadi kewenangan pemerintah pusat. “Ini kebijakan pusat yang harus kita laksanakan,” kata Mahmuddin, Kamis (22/11). Pengurangan DAK khusus jalan diakui akan sangat berpengaruh bagi Pemkot Mataram. Pengaruhnya volume jalan yang akan dibangun dan pelihara juga berkurang. Artinya, anggaran yang tersedia atau dialokasikan sekitar Rp10,5 miliar harus dioptimalkan penggunaannya. “Ya, kita optimalkan penggunaannya,” jawabnya. Pengoptimalannya dipergunakan bagi jalan yang umur teknisnya lebih dari lima tahun. Namun demikian, Mahmuddin tidak menyebutkan jalan mana saja yang perlu dikerjakan maupun diperbaiki tahun depan. “Yang usia teknis di atas lima tahun saja kita prioritaskan,” demikian jawabnya. (cem)
(Suara NTB/cem)
DITUMPUK - Sejumlah panel Risha di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais ditumpukan begitu saja. Pembangunan rumah korban gempa terkendala lambannya pendistribusian panel oleh aplikator.
Aplikator Dinilai Lamban Siapkan Panel
Mataram (Suara NTB) Keinginan pemerintah pusat mempercepat pembangunan rumah instans sederhana sehat (Risha) bagi korban gempa tak berkesesuaian dengan semangat awal. Aplikator yang notabene Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk masih lamban menyediakan panel. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menunjukkan, rumah warga yang rusak kat-
egori berat sebanyak 2.390 unit. Jumlah ini belum dikalkulasi dari rusak sedang dan ringan. Selama dua bulan hanya 35 unit rumah yang dikerjakan. Itu pun keseluruhannya belum rampung. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, pembangunan Risha telah didorong oleh pemerintah segera membentuk Pokmas. Pokmas di masing - masing kelurahan telah terbentuk. Percepatan oleh Pokmas den-
gan membangun pondasi. “Mereka secara swadaya, mandiri dan berkelompok bangun pondasi,” kata Martawang ditemui Kamis (22/11). Permasalahan ditemukan di lapangan secara berkala dicarikan solusi. Apakah menyangkut hubungan dengan distributor dan panel. Pokmas dipertemukan dengan aplikator maupun distributor. Tetapi persoalan dihadapi sekarang kata Martawang, adalah keterbatasan aplika-
Pengisian Formasi CPNS Lewat Sistem Perangkingan Mataram (Suara NTB) Peserta tes kompetensi dasar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Mataram bisa bernafas lega. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan peraturan Nomor 61 Tahun 2018. Pelamar tak lulus passing grade,tapi memiliki skor tinggi dapat mengikuti tes kompetensi bidang. Aturan baru tersebut menggunakan sistem perangkingan. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Kamis (22/11) menerangkan, telah keluar peraturan MenpanRB Nomor 61 tahun 2018 tersebut. Pengisian formasi kosong tidak melalui passing grade, melainkan sistem perangkingan. Komposisi kelulusan adalah 0,4 x SKD + 0,6 x SKB, sehingga persentase lebih besar SKB. Sementara, yang lulus passing grade khusus tenaga guru 15 orang. Formasi dibutuhkan 111. Artinya, sisa 96 formasi lowong menggunakan sistem peringkat nilai untuk ikut SKB. “Cara menghitungnya adalah 96 x 3. Jadi totalnya 288. Yang dicari peringkat 1 s/d 288 yang tidak
(Suara NTB/cem)
Baiq Nelly Kusumawati lolos passing grade berdasarkan nilai komulatif,” paparnya. Jika pelamar memiliki nilai sama maka dilihat dari nilai tes kepribadian, tes intelegensi umum dan tes wawasan kebangsaan. “Kalau sama, semuanya ikut,” bebernya. Begitu juga formasi yang lain, jika dalam formasi ada satu atau lebih lulus passing grade sementara ada formasi yang sama/bersesuaian berbeda lokasi formasinya maka dapat disebarkan ke yang lowong sepanjang tidak melampaui jumlah formasi. Namun, jika masih ada
lowong maka digunakan sistem peringkat nilai komulatif maksimum dikali 3 formasi tanpa melihat lokasi formasi dengan ketentuan nilai komulatif tidak boleh bawah standar yang ditetapkan PermenpanRB yang baru. “Yang boleh ikut tidak boleh di bawah standar Permenpan,” jelasnya. Kasus berbeda bagi pelamar yang lulus passing grade SKD hanya satu orang dalam formasi wajib ikut SKB. Apapun hasilnya akan tetap lulus. Karena tidak ada saingan. “Yang lulus satu otomatis lulus. Beda kalau satu formasi tapi sampai 10 yang lulus passing grade tetap diambil tiga,” ucapnya. Selebihnya kata Nelly, Pemkot Mataram menunggu penetapan Panselnas untuk peringkatan yang akan ikut SKB. Untuk tenaga honorer eks K2 hasil ujian SKD melebihi nilai komulatif yang ditetapkan Permenpan Nomor 61 tahun 2018. Mereka tak perlu mengikuti SKB karena diganti dengan masa kerja 10 tahun terakhir secara terus menerus. Yang dibutuhkan, tinggal verifikasi berkas. Pelaksanaan SKB lanjutnya, Pemkot Mataram masih menunggu jadwal. Kabarnya, secara bersamaan dengan Pemprov NTB, Kota Bima dan Loteng. (cem)
tor menyuplai panel. Aplikator yang didominasi oleh perusahaan plat merah tersebut kemudian lamban mendistribusikan ke masyarakat. Pemkot Mataram tak bisa menekan aplikator. Melainkan hanya mendorong meningkatkan kapasitas produksi mereka. “Yang bisa menekan BUMN ini kan cuman pemerintah pusat,” sentil Martawang. Meskipun demikian, pemerintah ada upaya meminta
aplikator menambah produksi panel. Terkait kepastian sampai kapan masyarakat harus tinggal di tenda pengungsian? Martawang menegaskan, keinginan Pemkot Mataram masyarakat segera menempati rumah mereka. Tetapi ini kembali ke kewenangan pemerintah pusat untuk menekan BUMN tersebut. “Kalau kewenangan ada di daerah, pasti segera kita minta selesaikan,” demikian kata dia. (cem)
Dewan Soroti Rencana Sambungan Gratis PDAM Mataram (Suara NTB) – Rencana PDAM Giri Menang menambah sambungan gratis sebanyak 3.000 sambungan menjadi sorotan kalangan Dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH. mengingatkan, jangan sampai penambahan 3.000 sambungan gratis ini justru menjadi masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum perusahaan milik Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram ini mengambil kebijakan dimaksud. Terutama ketersediaan sumber mata air. Muhtar mengaku pernah mendengar rencana PDAM Giri Menang akan membuat sumur bor di sejumlah titik sebagai alternatif sumber mata air. ‘’Tapi sampai saat ini, yang kita rasakan pelayanan PDAM kepada masyarakat masih belum maksimal. Karena di waktu-waktu tertentu, air tidak ada. Misalnya menjelang pagi dan sore,’’ keluhnya. Pada prinsipnya, lanjut Muhtar, Dewan sangat mendukung penambahan 3.000 sambungan gratis bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Supaya, semua masyarakat di Mataram terlayani air bersih. ‘’Tapi kalau tidak ada airnya, hanya sambunganya saja, ini kan susah,’’ cetusnya. Terkait sambungan
gratis ini, politisi Gerindra ini meminta PDAM melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Karena masih ada anggapan di masyarakat bahwa sambungan gratis itu, benar-benar gratis segalagalanya. Sehingga, banyak yang tidak membayar tagihan bulanannya. ‘’Setelah dipasangkan dua tiga bulan, dicabut lagi karena tidak membayar. Masyarakat menganggap gratis seluruhnya,’’ demikian Muhtar. Oleh karena itu, anggota Dewan pun tidak berani mengambil inisiatif berlebihan terkait sambungan gratis PDAM ini. ‘’Nanti dikira kita yang bayar. Padahal yang gratis hanya penyambungannya saja,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat. ‘’Jangan asal dipasang nanti dua tiga bulan dicabut lagi. Kan tidak ada artinya,’’ katanya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini mengusulkan pola subsidi silang bagi konsumen PDAM yang notabene kaya dengan konsumen MBR. Pola ini harus dimatangkan sebelum merealisasikan 3.000 sambungan gratis ini. ‘’Ini supaya tidak sia-sia kita punya pekerjaan,’’ pungkasnya. (fit)
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
Sarankan ke Pengadilan WAKIL Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKS) Provinsi NTB di Mataram, Hj. Haerani menyarankan, satu kasus sengketa nasabah dengan finance direkomendasikan ke pengadilan. Kasus ini terkait pelelangan barang sitaan secara sepihak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pembiayaan (finance). Nasabahnya tercatat H. LS dari Kabupaten Lombok Tengah. Hj. Haerani menyebut kronologis kasusnya, berawal dari pemidahtanganan kendaraan oleh pihak pertama, kepada pihak keluarganya. Pemindahtanganan terjadi hingga ke beberapa tangan berikutnya. Dalam perjalanannya, unit kendaraan yang dimaksudkan ini oleh pihak eksternal finance ditemukan, kemudian ditarik. Dengan penarikan ini, seluruh biayabiaya dibebankan kepada konsumen (pemilik kendaraan). Tak sanggup membayar beban biaya penarikan dan denda yang dianggap cukup besar tersebut oleh konsumen, pihak finance kemudian melelang jaminan di maksud. Lelangpun, menurut informasi yang diterima BPSK, oleh finance dilakukan di luar daerah. “Tidak ada pemberitahuan kepada pemilik. Dan lelang dilakukan di luar daerah. Ini yang janggal. Sebelum dilaporkan ke BPSK, barang ini sudah dilelang,” imbuhnya. Mengingat proses lelang yang dianggap tidak prosedural, pelapor kemudian disarankan melanjutkan laporannya ke pengadilan untuk di selesaikan. Hj. Haerani (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Kucuran Dana Investor di NTB Tembus Rp13,5 Triliun Mataram (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB telah mencatat jumlah uang investor yang mengucur di NTB tahun 2018 ini mencapai Rp13,5 triliun. Mendekati target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sebesar Rp14 triliun di NTB. Tinggal setengah miliar, target pusat ini akan ditutupi. Capaian Rp13,5 triliun lebih inipun, tercatat hanya tiga triwulan (Januari-September) tahun 2018 ini. Sehingga, Kepala Dinas PM_PTSP Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si optimis target pusat yang dibebankan ke NTB di tahun ini akan terlampau. “Kita kan belum menghitung, triwulan IV 2018 ini. Saya berkeyakinan target pusat ini terlampaui,” kata L. Gita saat melakukan rapat koordinasi di kantornya, Kamis (22/11) kemarin. Data capaian investasi tahun ini berdasarkan yang dipaparkan mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini terbagi Rp9,9 triliun lebih adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp3,5 miliar lebih adalah penanaman modal asing (PMA). Sebarannya Rp1,43 triliun di Kota Mataram, Rp517,2 miliar di Lombok Utara, Rp1,43 triliun di Lombok Bar-
at, Rp1,29 triliun di Lombok Tengah, Rp 385,3 miliar di Lombok Timur, Rp6,1 triliun di Sumbawa Barat, Rp2 triliun di Sumbawa, Rp76,7 miliar di Dompu, Rp64,1 miliar di Bima, dan Rp37,3 miliar di Kota Bima. Dari total nilai investasi yang telah masuk selama tahun 2018 ini, lanjut L. Gita, jumlah penambahan tenaga kerja mencapai 4.866 tenaga kerja, baik asing, maupun tenaga kerja dalam negeri. Uang investor tersebut, mengucur untuk beberapa sektor. Pariwisata Rp2 triliun lebih, perhubungan/transportasi Rp774 miliar lebih, perdagangan Rp92 miliar lebih, pertanian Rp170,1 miliar lebih, perikanan Rp101,2 miliar lebih, kelistrikan Rp9,6 triliun, industri Rp191,8 miliar lebih dan jasa lainnya Rp537,7 miliar. Realisasi investasi didominasi dari negara gabungan Singapura, Perancis, Australia, dan Gabungan Korea Selatan. “Kita masih cukup optimis, in-
vestasi ini akan tetap jalan, bahkan melebihi target. Kita lihat KEK Mandalika terus bergerak, Pelabuhan Gili Mas juga terus bergerak, termasuk juga rencana investasi smelter,” ujarnya. Bagaimana keadaan terkini investasi pascagempa?, Komisaris ITDC ini menjelaskan, dunia investasi tidak dapat disamakan seperti sektor pariwisata. Dunia pariwisata menurutnya sangat sensitif, ketika ter-
jadi gempa, secara otomatis arus kunjungan wisatawan akan terhenti sementara. Dengan investasi, justru para investor akan menambah nilai investasinya. Diantaranya untuk membangun/memperbaiki kembali fisik bangunan yang menjadi sasaran investasinya. Misalnya, keretakan hotel. “Ketika gempa mengakibatkan keretakan bangunan, bukan lantas investasi berhenti. Bahkan ditambah nilai investasinya untuk perbaikan-perbaikan dan secepatnya beroperasi kembali. Saya belum menemukan kelesuan investasi itu,” demikian L. Gita. (bul)
(Suara NTB/bul)
H. L. Gita Ariadi
Maulid, Stok Sembako dan Harga Kondusif Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB meminta masyarakat tak perlu khawatir di musim Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 2018 ini. Ketersediaan sembako dan harga tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Rabu (21/11, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani, bersama timnya turun ke pasar. Sasarannya pasar induk Mandalika, Mataram. Kepala dinas turun memastikan ketersediaan barang, terutama sembako di tingkat pedagang. Serta perkembangan harganya. “Stok tersedia sangat banyak, cukup. Kemudian terkait
harga, tidak ada harga yang terlalu. Masih sebatas aman,” jelas mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB ini. Hanya saja, pembeli atau konsumen yang keadaannya tidak sama seperti maulid tahun-tahun sebelumnya. Kepada Suara NTB di Mataram, Hj. Budi menambahkan, stok kebutuhan di pasaran sangat melimpah. “Cuma yang naik harganya daging ayam, tapi sebatas aman,” katanya. Turun pasar yang dilakukan oleh tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB berkaitan erat dengan mulainya musim maulid. Ia juga mendapat infomasi adanya kenaikan harga-harga di pasaran. Seh-
ingga dilakukan tindak lanjut. Hasilnya, masih seperti yang dikemukakan. Tak sampai signifikan kenaikannya. “Bahkan ada yang turun. Yang naik hanya bawang putih dan daging ayam tadi,” jelasnya. Langkah selanjutnya, pihaknya akan tetap memantau. Hingga pelaksanaan tahun baru yang tinggal menghitung hari. Sejauh ini, pasokan pangan masih cukup aman. Khusus untuk beras masih tersedia hingga 12 sampai 13 bulan. “Yang masih minus itu di Bulan Oktober hanya telur. Tapi di pasar, ketersediannya banyak banget. Mudahan kondisi sampai bulan November ini, tetap aman,” demikian Hj. Budi. Tidak saja soal ketersediaan
pasokan dan perkembangan harga yang dipantau. Lebih dari itu, turut menjadi perhatian adalah keamanan pangan. Hasil pantauan ke pasar Mandalika, juga dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan uji. Pengujian dilakukan untuk memastikan kadar pestisida yang masih mengendap di sayur dan buah segar. Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Suntono mengingatkan tetap memperhatikan perkembangan harga-harga sejumlah kebutuhan di musim maulid ini. “Kita tahu sendiri, kalau Maulid di Lombok ini banyak sekali menunya. Harus dipantau ketersediaan pasokannya,” kata Suntono. Kaitannya dengan itu, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan kenaikan. Pada Bulan Oktober 2018 NTB mengalami inflasi sebesar 0,40 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 132,19 pada Bulan September 2018 menjadi 132,72 pada Bulan Oktober 2018. Inflasi NTB Bulan Oktober 2018 sebesar 0,40 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 1,08 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,37 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,35 persen, kelompok bahan makanan sebesar 0,21 persen, kelompok sandang sebesar 0,14 persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen, kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga sebesar 0,00 persen. Lima komoditas yang mengalami kenaikan harga terbesar di bulan Oktober 2018 ini antara lain daging ayam ras, air kemasan, beras, rokok kretek filter, dan kontrak rumah. (bul)
(Suara NTB/bul)
JARINGAN LISTRIK - Salah satu jaringan listrik PLN di Tanjung Karang yang nampak tidak sesuai beban tiang. Terlihat jaringan di depan GOR PLN ini sangat mengkhawatirkan, terlebih jaringan ini persis di depan SDN 7 Tanjung Karang.
Pelanggan PLN Mengadu ke YPK Mataram (Suara NTB) Pelayanan PLN masih saja dikeluhkan. Keluhan ini diadukan ke Yayasan Perlindungan Konsumen (YKP) Provinsi NTB. Isi keluhan, masih seputar pemadaman listrik yang dilakukan tiba-tiba oleh PLN tanpa pemberitahuan yang jelas. Atas aduan-aduan ini, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) berencana mengkoordinasikannya dengan pihak PLN. “Laporan konsumen ini masih soal pemadaman yang sifatnya tiba-tiba,” kata Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH. Pemadaman listrik tiba-tiba ini, menjadi kekhawatiran rusaknya alat-alat elektronik yang digunakan oleh pelanggan. Apalagi, bila pemadaman dilakukan intens. Meski demikian, Ketua YPK mengatakan masih memakluminya. “Saya memang belum tindaklanjuti, karena pemadaman ini masih sifatnya hitungan
menit,” jelas H. Saleh. Rencana koordinasi YPK ini, mengingat pemadaman dilakukan oleh PLN, tanpa mengkomunikasikannya kepada pelanggan terlebih dahulu. YPK mengkhawatirkan, pemadaman listrik yang sifatnya sesaat-sesaat ini akan berlanjut ke pemadaman yang lebih lama. Apalagi di musim-musim cuaca yang tak bersahabat akhir tahun, hingga awal tahun depan. Karenanya, PLN diharapkan bersiap-siap. Atau sedia payung sebelum hujan. Agar pelanggan tak menjadi korban. “PLN bersiap diri, pantau kabel, pantau meteran, pantau tiang listrik,” pintanya. Kepada Suara NTB Kamis (22/11) kemarin, Dosen Fakultas Hukum Unram ini juga mengharapkan PLN lebih komunikatif dengan pelanggan. Terutama terkait penggunaan kabel-kabel yang digunakan di dalam rumah oleh pelanggan. “Ada kabel-kabel yang di-
pasang di dalam rumah usianya sudah 10 sampai 15 tahun. PLN harusnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan alat-alat yang SNI. Itu yang belum pernah dilakukan oleh PLN,” demikian H. Saleh. Terpisah, Taufik Dwi Nucahyo dan Rachmawan Primadya Setyawan mewakili PLN Wilayah NTB mengatakan, pemadaman yang dilakukan secara tiba-tiba, biasanya karena faktor terganggunya jaringan. Misalnya karena dahan pohon yang menempel di jaringan (kabel listrik), menyusul hujan dan angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini. “Namun pasti akan segera ditindaklanjuti pencarian penyebab gangguan dan penormalannya,” demikian Taufik. Sementara untuk pemadaman dalam jangka lama, biasanya direncanakan, dan diberitahukan kepada pelanggan. (bul)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
Kedepankan Asas Keadilan KETUA DPRD Lombok Timur (Lotim), Raden Rahadian Soedjono menyambut positif rencana pemerintah daerah mengevaluasi para honorer. Kondisi honorer saat ini tidak ditampik sangat miris. Beban kerjanya melebihi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun upah yang diterima tidaklah seberapa. Jauh dari standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ditemui di Selong, Kamis (22/11), politisi Partai Demokrat ini meminta evaluasi yang akan dilakukan pemda ini benar-benar mengedepankan asas keadilan. Evaluasi tidak saja dari masa kerja, tapi juga (Suara NTB/rus) R. Rahadian Soedjono evaluasi upah yang diterima para honorer. Disarankan, berikan upah kepada honorer sesuai UMK. Diketahui upah yang diterima para honorer di lingkup Pemkab Lotim ini maksimal Rp 750 ribu per bulan. Di bawah itu masih sangat banyak menerima upah ala kadarnya dan sangat jauh dari standar UMK. Diakui, pemberian upah sesuai UMK ini jelas akan menambah beban anggaran daerah. Namun pemerintah daerah herus tetap mengupayakannya. Salah satu caranya tentu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga bisa mengakomodir upah para honorer. Kebijakan bupati yang akan melakukan evaluasi dan klasifikasi honorer berdasarkan lama kerja ini sangat didukung wakil rakyat. Fakta yang terjadi selama ini memang ada yang ditemukan sudah bekerja mengabdi lama tapi, hanya menerima SK. “Bahkan ada yang sudah 15 tahun menjadi guru tapi tidak kunjung mendapatkan SK,” ungkapnya. Alasan semangat dan agar tidak disebut menganggur, maka upah ala kadarnya pun diterima. Kondisi ini harus segera diatasi dan harus mengdepankan asas keadilan. Pihaknya juga meminta agar tidak melakukan pemecatan saat evaluasi atau dijadikan kesempatan untuk memasukkan para tim sukses yang dianggap berjasa dalam perjuangan merebut kekuasaan. Menurut Raden Rahadian, kalau keadilan ditegakkan dengan cara tidak adil, maka akan menimbulkan masalah baru. “Kita melihat semangat Bupati yang ingin menegakkan keadilan bagi honorer,” ungkapnya. Kebijakan Bupati tersebut dinilai cukup baik agar bisa benar-benar lebih berkeadilan sesuai dengan rencananya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muhammad Khairi menyebutkan saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data seluruh honorer di lingkup Pemkab Lotim. Sesuai perintah Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, akan dilakukan evaluasi secara total seluruh honorer. Semua SK honorer seperti disampaikan Bupati sebelumnya berakhir sampai 31 Desember 2018. SK baru berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sesuai dengan masa kerja masing-masing honorer. (rus)
Dugaan SK Bodong
Kejari Lotim Tak Temukan Adanya Unsur Tipikor Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penerbitan ratusan SK tenaga kesehatan yang diduga bodong yang ada di Kabupaten Lotim. Demikian disampaikan Kasi Intel Kejari Lotim, Irawan Suhendra yang ditemui, Kamis (22/11) Menurutnya, dari hasil klarifikasi pihaknya tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dikes) maupun pemerintah daerah di dalam menga(Suara NTB/yon) Irawan Suhendra ngkat dan menerbitkan SK. Disebutkan sudah melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak, baik dari pemerintah daerah maupun tenaga kesehatan. Dari hasil klarifikasi itupun, tidak ditemukan adanya unsur tipikor yang terjadi. “Semua pihak terkait sudah kita klarifikasi. Dari hasil klarifikasi itu, tidak ada kita temukan adanya perbuatan melawan hukum,”jelasnya. Terkait indikasi keterlibatan beberapa oknum dalam penerbitan 22 SK tenaga kesehatan di Lotim. Sebelumnya ratusan tenaga kesehatan di Lotim yang tergabung dalam forum tenaga kontrak, Senin tanggal 26 Februari melakukan aksi unjuk rasa. Massa aksi yang menggedor sejumlah instansi di Lotim itu menuntut keadilan supaya dilakukan penyamaan SK bagi tenaga kesehatan di Lotim. Ratusan tenaga kesehatan itu berasal dari perawat, analis gizi, cleaning service, sopir ambulans, kesehatan masyarakat serta bidan dan lainnya yang tergabung dalam forum kelompok kerja tenaga kesehatan melakukan aksi memprotes kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan. (yon)
Bupati Minta Bantuan untuk Korban Bencana Harus Segera Dicairkan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy memerintahkan jajaran Dinas Sosial (Disos) segera mencairkan bantuan sosial Rp1 juta per kepala keluarga untuk korban gempa bumi dan Rp 3 juta untuk korban banjir bandang. Bupati mengaku sudah lama menandatangani petunjuk pencairan, namun sistem birokrasi dinilai begitu lama. Diminta, birokrasi yang berbelit-belit ini dipangkas saja dan percepat pencairan.’’Dananya sudah ada dan tinggal dicairkan,’’ ujarnya, Kamis (22/11). Bupati juga mempertanyakan alasan belum terealisasinya bantuan untuk korban gempa, bahkan sampai pimpinan Dinas Sosial diganti belum ada realisasi. “Ini uangnya sudah ada ini, mengapa sampai sekarang tidak dicairkan,” tanyanya. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Izzudin yang dikonfirmasi menjelasH. M. Sukiman Azmy kan pekan ini dana bantuan
sosial atau istilah lainnya jaminan hidup untuk korban bencana dari APBD Kabupaten Lotim ini segera dicairkan. Korban gempa mulai dari Sembalun, Sambelia, Pringgabaya dan bencana alam banjir bandang di Keruak dalam waktu dekat bisa menerima bantuan dari pemerintah. “Kami rencana launching di Sembalun, insya Allah,” terang Izzuddin. Total data korban bencana gempa yang akan diberikan bantuan RP 1 juta sebanyak 26.215 KK. Sedangkan banjir bandang 267 orang masingmasing akan diberikan Rp 3 juta. Mereka yang diberikan adalah korban dengan kate-
waktu sampai Desember mendatang. “Kita syukuri itu, pemerintah pusat masih berikan kita waktu untuk memperbaiki data dan masukkan proposal,” ucapnya. Ketika data sudah masuk akhir Desember 2018 ini, dijanjikan Januari 2019 jadup Rp10 ribu per hari per jiwa itu sudah bisa diterima oleh warga korban gempa. Berkenaan dengan itu, sudah ada format baru yang harus diisi. Disos Lotim saat ini sedang melakukan proses mendata per kecamatan. Format baru dimaksud mengharuskan ada sejumlah item yang belum masuk. Izzudin menegaskan, tidak dilakukan pendataan ulang tapi melakukan validasi kembali data-data penerima jadup sebesar Rp 10 ribu per hari untuk semua jiwa warga korban gempa. (rus)
Sumur Masyarakat di Lotim Masih Kritis Selong (Suara NTB) Kemarau panjang tahun 2018 ini tidak hanya dialami masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bagian selatan. Akan tetapi, hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Di mana, sumur ataupun sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga saat ini kritis meski sempat diguyur hujan beberapa kali. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan tidak menampik krisis air yang melanda sejumlah kecamatan di Lotim. Kendati demikian, menurutnya, tidak mesti wilayah yang terdampak kekeringan dikatakan meluas. “Memang benar kita akui masyarakat kita kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur mereka mengering. Namun itu hanya beberapa di satu dusun, tidak menyeluruh,”ujarnya, dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/11). Kritisnya air sumur masyarakat serta sumbersumber air masyarakat tersebut dikarenakan kemarau panjang dan curah hujan yang turun masih tergolong biasa. Artinya, pada tahun-tahun sebelumnya apabila memasu-
(Suara NTB/yon)
DISTRIBUSI AIR - Masyarakat Lotim bagian selatan saat menerima distribusi air bersih dari pihak BPBD. Meski hujan sempat turun beberapa kali, kondisi air di masyarakat masih kritis. ki bulan Oktober-November, curah hujan yang turun cukup tinggi. Sedangkan pada tahun ini curah hujan yang turun
dengan intensitas yang cukup kecil serta tidak rutin. “Saat ini hujan turun hari ini, dua tiga hari baru turun lagi. Se-
Lotim Dinilai Optimal Kelola DBHCHT Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai optimal dalam mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).Atas dasar itulah, jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun sengaja datang untuk belajar tata kelola DBH CHT tersebut. Penilaian ini disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Madiun, Suryadi saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Lotim, Kamis (22/11). Dalam hal ini, pihaknya ingin mengetahui strategi dalam pengelolaan bagi hasil cukai tembakau dan akan diterapkan di Madiun. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Lombok Timur, H. Sahabuddin, yang menerima rombongan 22 orang dari
Madiun ini menyampaikan, Lotim merupakan salah satu sentra penghasil tembakau virginia di Pulau Lombok.Areal tanam yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah areal tanam rata-rata 15.380 hektar setahun dan sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Adapun produksi tembakau virginia mencapai 29.611 ton. Selain virginia Lotim juga penghasil tembakau rajang. Sebagai daerah penghasil tembakau, Lotim mendapatkan alokasi dana DBHCHT dari pemerintah pusat. Jumlah DBHCHT yang diperoleh Rp53 miliar tahun 2017 dan tahun 2018 sekitar Rp52 miliar. Adapun besaran alokasi DBHCHT yang langsung pada petani sebesar Rp17,2 miliar tiap tahun.Untuk kegiatan fisik bagi para petani dialokasikan anatara lainuntuk Pembangunan Jalan Usaha
perankingan ini, total nilai yang harus dicapai itu yakni minimal 255 untuk kategori umum. Sedangkan untuk formasi khusus berupa eks kategori II, menggunakan nilai 240. Kecuali yang memenuhi kuota, misalnya bidan terampil dengan jumlah formasi delapan, yang lulus passing grade 28 orang. Maka empat orang di antaranya harus tereliminasi dan tidak bisa ikut SKB, terutama yang mendapat nilai terendah. “Jadi tidak berlaku perankingan manakala yang lulus passing grade melebihi daripada jumlah formasi yang dikali tiga,”jelasnya. Demikian pula untuk honorer eks kategori II, dari jumlah formasi untuk Lotim 79 dengan pendaftar 58 orang. Maka sisa dari 58 orang tersebut dipastikan hangus. Kemudian dari jumlah 58 orang
akan dilihat kembali apakah sudah memenuhi standar yakni 220. Apabila kurang dari jumlah itu, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Diketahui, jumlah peserta yang mengikuti tes SKD CPNS 2018 di Kabupaten Lotim sebanyak 5.976 orang dari 6. 6.857 pelamar. Dari jumlah itu, hanya 109 yang dinyatakan lulus dalam tes SKD ini baik kategori umum maupun khusus dengan jumlah formasi yang didapatkan oleh Pemkab Lotim sebanyak 225 formasi. Dari jumlah yang lulus itu, yang berasal dari guru eks K2 dan tidak harus mengikuti tes SKB sebanyak 13 orang. Adapun passing grade yang digunakan dalam CPNS 2018, di antaranya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80 dan Tes
mentara musim kemarau terbilang cukup panjang,”terang Lalu Rusnan. Terkait kondisi yang
demikian, Lalu Rusnan meminta kepada masyarakat untuk bersabar serta mengkomunikasikan ke BPBD Lotim apabila membutuhkan air bersih melalui pemerintah desa. Sehingga apabila ada permintaan, maka pihak dari BPBD Lotim secepatnya mendistribusikan air bersih. Selain itu, diimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan ketersediaan air saat ini secara baik dan teratur. “Silakan saja bersurat ke BPBD. Apabila ada permintaan, maka langsung kita layani,” ujarnya. Sumiati, salah satu masyarakat yang mengalami langsung krisisnya ketersediaan air saat ini, mengaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mencuci, ia bersama masyarakat lainnya terpaksa mengais sisa air sumur yang saat ini kondisinya telah keruh. Bahkan tak jarang di antara mereka mengambil air di masjid serta sumber mata air yang masih mengalir. Dikatakannya, biasanya musim kemarau tidak sepanjang tahun ini yang menyebabkan kesulitan mendapatkan air. “Kalau tahun lalu, memang air menyusut. Tapi tak separah saat ini,”keluhnya. (yon)
Sawah Baru Menganggur
Tani (JUT), Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani Kawasan Perkebunan, dan Pembangunan atau Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan. Sedangkan Untuk pemberian Bansos kepada petani tembakau disalurkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur tentang Penerima Bantuan Sosial DBHCHT kepada petani tembakau Virginia atau tembakau rajang di Kabupaten Lotim. Berdasarkan SK tersebut pada tahun 2018 DBHCHT tembakau Virginia disalurkan kepada 13.084 petani dengan jumlah anggaran sekitar Rp13,7 miliar. Sedangkan untuk DBHCHT tembakau rajang diberikan kepada5.052 petani dengan total anggaran sekitar Rp 3,5milar. (rus)
Pelamar dengan Nilai 255 ke Atas Bisa Tes SKB dayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Permenpan-RB),’’ ujar Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain pada Suara NTB, Kamis (22/11). Saat dikonfirmasi, M. Bahrain mengaku sedang dalam perjalanan usai mengikuti rapat di Mataram yang dipimpin langsung Kepala BKD NTB. Dalam rapat tersebut, katanya, dibahas bahwa passing grade maupun perankingan jika keduakeduanya benar. Artinya sudah ada surat dari Permenpan Nomor 61 Tahun 2018 tahun 2018 terkait pengisian formasi-formasi yang lowong. Di mana terhadap formasi yang kosong lantaran pelamar tidak memenuhi kuota, maka diambilkan dari perankingan untuk diikutkan dalam tes SKB. Dalam penggunaan sistem
gori rumah rusak berat, rusak ringan dan sedang. Semua dihitung. “Insya Allah cair,” demikian ungkapnya. Pada bagian lain, Izzuddin mengaku jumlah warga penerima jadup belum bisa ditentukan jumlahnya. Pastinya, data sementara yang digunakan mengacu pada data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang melakukan verifikasi, validasi dan aktualisasi data hanya 9.334 KK. Sementara data yang seharusnya menerima jadup tiga bulan ini adalah hitungan jiwa. Seluruh korban harus tercatat dan dimasukkan datanya sebagai penerima jadup. Diakuinya, sesuai hasil rapat dinas di Mataram bersama pihak kementerian beberapa waktu lalu Lotim bersama dengan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa diberikan batasan
(Suara NTB/dok)
Isi Kekosongan Formasi
Selong (Suara NTB) Angin segar kembali didapatkan oleh para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 khusus bagi yang mendapat nilai 255 ke atas. Di mana, pelamar yang memperoleh di atas nilai 255 dapat mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) untuk memenuhi kekosongan formasi akibat banyaknya pelamar yang gugur lantaran tidak memenuhi passing grade yang ditentukan oleh pemerintah. ‘’Dapatnya pelamar mengikuti tes SKB ini setelah dilayangkan usulan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi seIndonesia termasuk Provinsi NTB mengusulkan supaya formasi yang lowong segera diisi. Usulan ini diterima langsung Presiden RI, Ir. Joko Widodo melalui Peraturan Menteri Pen-
Halaman 4
(Suara NTB/yon)
M. Bahrain Karakteristik Pribadu (TKP) 143 untuk umum. Sedangkan untuk formasi eks K2 yakni TWK 75, TIU 60 dan TKP 143. (yon)
Bukti Lemah Koordinasi OPD Tanjung (Suara NTB) Lebih dari 1.000 hektar lahan cetak sawah baru menganggur merupakan salah satu persoalan yang dikritisi Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Menurut Bappeda, menganggurnya lahan cetak sawah baru pada tahun-tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi pendukung. “Jadi kalau konteks cetak sawah baru, kan tidak boleh kita cetak sawah kalau sumber daya pendukungnya tidak ada. Sawah itu identik dengan irigasi yang memang secara tekhnis dan harus jelas, sumber airnya dari mana,” ujar Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., Kamis (22/11). Menurut dia, tanpa daya dukung sumber air yang jelas maka sebaiknya program tersebut tidak diprioritaskan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sebaiknya memikirkan lebih dulu jaringan irigasi, sebelum cetak sawah dilakukan. Mengingat pula, pemasangan jaringan irigasi terbagi antarOPD, yakni jaringan tersier ada di Pertanian dan jaringan sekunder dan primernya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Maka dari itu, dinas ini harus kuat saling komunikasinya. Biar ada jaringan tersier tentu harus melihat sekunder dulu, karena airnya datang dari mana,” tegasnya. Herianto menilai, terdapat dua konsep irigasi yang dapat ditempuh dalam mendukung sawah baru. Pada lahan dengan kondusifitas tinggi, maka irigasi yang tepat adalah dengan irigasi tertutup. Pada pola ini, penyaluran air menggunakan medium perpipaan untuk menjaga konsistensi suplai air ke titik sasaran. Melalui konsep ini, Bappeda berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk mendukung irigasi sekunder.
“Karena kapan pun irigasi itu buat yang penting sumber airnya jelas, yang penting airnya banyak. Makanya itulah program itu tidak boleh setengah-setengah, supaya incomenya itu ada,” papar Herianto. Kedua, pola irigasi konvensional dengan membuat saluran irigasi yang mendukung persawahan. Dengan pola ini harus terjamin suplai air yang cukup. Lebih lanjut, Kepala Bappeda juga mendorong terintegrasi lintas sumber daya antara pertanian, peternakan dan hortikultura. Jika direncanakan dan dikelola dengan baik, ketiganya bisa menghasilkan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat. “Kita sudah punya kandang kolektif, kita program sejuta sapi berhasil, bagaimana tinggal kotorannya itu kita olah sebagai pupuk untuk sawah baru,” jelasnya. Bappeda kembali tidak keberatan dengan kemungkinan usulan anggaran untuk mendukung integrasi program. Peran SKPD perlu didorong untuk memfasilitasi kelompok tani cetak sawah baru untuk memperoleh pupuk kandang melalui bantuan subsidi dari pemerintah. “Dalam hal ini jika masyarakatnya tidak mampu, maka pemerintah memfasilitasi melalui subsidi atau pengadaan pupuk kandang,” imbuhnya. Herianto menyebut pola tersebut sangat mungkin dilakukan. Hanya saja, dirinya tidak ingin ada tumpang tindih kegiatan. Sebab di sisi lain, kelompok kandang kolektif juga memiliki badan hukum resmi, sehingga mereka bisa ditunjuk sebagai rekanan. “Pengadaan pupuk kandanga ini ngapain harus ke pihak ke tiga, ke kontraktor inilah, itulah, ujung-ujungnya beli lagi di kelompok itu.” “Kenapa tidak langsung dalam kelompok itu saja, kan nanti putus rantainya. Dan itu nilai plusnya, kita bisa nilai ternyata di balik ini ada nilai ekonomisnya untuk kelompok masyarakat,” pungkasnya. (ari)
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Pengoperasian PPN Awang Tunggu Instruksi Pusat Praya (Suara NTB) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) sudah mengantongi izin operasi dari pemerintah pusat. Meski demikian, pengoperasian PPN Awang belum bisa dilakukan, karena masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sekda Loteng, H. M. Nursiah,S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (22/11) mengatakan, secara prinsip, PPN Awang sudah bisa beroperasi saat ini, setelah SK dari pemerintah pusat turun. ‘’Tapi soal kapan pengoperasiannya, masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” tegas Nursiah. Dikatakan, masih ada beberapa hal yang masih harus diatur terkait pengoperasian PPN Awang. Terutama soal hak dan kewajiban masing-masing pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Karena masingmasing pemerintah akan punya peran serta kewenangan sendiri-sendiri.
Teluk Awang
Puskesmas Tak Tahu Ada Balita Idap Penyakit Aneh Giri Menang (Suara NTB) Mencuatnya persoalan balita bernama M. Rudi Firmansyah (2,5 tahun) asal dusun Ranjok Utara Desa Dopang kecamatan Gunungsari penderita penyakit aneh yang tak bisa berobat akibat tidak memiliki BPJS menjadi sorotan dari kalangan DPRD. Pihak DPRD mengkritisi pihak Pemda dalam hal ini OPD terkait yang tak peka terhadap penderitaan warga miskin yang tidak bisa berobat kendati mengidap penyakit berat. Apalagi keluarga balita ini menjadi korban gempa, seharusnya menjadi prioritas penanganan oleh Pemda. Ironisnya lagi, pihak Puskesmas sendiri tak mengetahui keberadaan balita Rudi yang menderita penyakit tersebut. Pasalnya pihak Puskesmas tak pernah mengunjungi korban di lokasi pengungsian. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Hj Nurul Adha, Kamis (22/11) mengkritisi birokrasi penanganan pasien penderita penyakit seperti balita Rudi yang dinilai sangat birokratif, harus memiliki BPJS dulu baru ditangani. Seharusnya yang diutamakan penanganan untuk keselamatan nyawa warga barulah bicara administrasi. Di sinilah seharusnya masyakarat akan melihat Pemda yang melayani rakyatnya. Pemda hadir di tengah masyakarat, bukannya mendiamkan begitu saja. “Apalagi warga ini jadi korban gempa, seharusnya Pemda harus peka dan hadir ditengah masyakarat yang alami penyakit seperti adik Rudi ini,” kritiknya. Untuk menangani warga miskin yang mengalami penyakit namun tak punya BPJS, pihak DPRD pun sudah membuat Raperda khusus pembiayaan kesehatan bagi warga miskin. Raperda ini segera disahkan, sehingga dengan Perda ini nanti akan membantu warga miskin. Termasuk yang penyakit berat yang tak punya BPJS. Menurutnya, Perda tersebut menjadi payung hukum bagi Pemda untuk mengalokasikan anggaran. Sementara itu, kepala UPT Puskesmas Penimbung, H. Wirawan mengaku tak tahu balita penyakit aneh yang sudah viral di media sosial. “Rudi kami tidak tahu, dia kenapa?,” kata Kapus ini balik bertanya ke media. Diakui Dopang merupakan wilayah kerjanya namun ia tak mengetahui balita yang menderita penyakit tersebut. Pihaknya pun akan meminta pihak Pustu untuk melacak keberadaan balita tersebut. Terkait penanganan korban gempa di pengungsian, ia mengklaim tak ada yang tak terlayani apalagi desa Dopang terdampak gempa hampir tiga kali seminggu di kunjungi pascagempa. Termasuk desa lain yang terdampak gempa seperti Ranjok yang memiliki medan berat juga dikunjungi oleh tim medis Puskesmas. (her)
DPRD Lobar Berharap BWS Programkan Pipanisasi di Sedau Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) prihatin dengan kondisi warga desa Sedau, kecamatan Narmada yang memiliki banyak sumber air akan tetapi mengalami krisis air. Dewan mengkritisi Pemda yang kurang mengatur manajemen pengelolaan sumber air. Di samping itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) juga diharapkan member atensi khusus terhadap program pipanisasi untuk (Suara NTB/her) mengatasi krisis air bersih Indra Jaya Usman di daerah kota air tersebut. “BWS ini kok mengurus urusan tersier, sekunder yang dikerjakan. Padhal BWS itu kan mengurus hulu, mestinya serius diurus masalah hulu ini. Kan aneh orang di hulu tak dapat air, seperti Sedau dan Sesaot,” kritik anggota DPRD dapil Narmada-Lingsar, Indra Jaya Usman, Kamis (22/11). Menurutnya terjadinya krisis air bersih di daerah hulu disebabkan ketidakseriusan mengurus sumber air di hulu. Untuk mengatasi krisis sir ini tata kelola di hulu harus dibereskan. Dalam hal ini yang berwenang adalah BWS. “BWS yang punya tanggung jawab untuk daerah hulu,” jelasnya. Apalagi ada semacam janji BWS akan membantu pipanisasi warga setempat. Menurut Indra, daerah Sedau bukan tidak ada air yang menyebabkan krisis air. Persoalannya kata politisi Demokrat ini, manajemen pemerintah untuk mengatur air seperti apa. Dalam hal ini pihak BWS harus bertanggung jawab terhadap daerah hulu. Salah satu caranya juga kata dia, harus ada pipanisasi bagi warga setempat. Ia tak setuju dalam hal ini jika pihak PDAM saja yang harus bertanggung jawab, melainkan BWS. Sementara itu Plt kepala desa Sedau, Ahmadi Arianto mengatakan, bahwa dampak beberapa kali pemberitaan di media, pihak Pemda pun turun melakukan pengecekan terhadap persoalan tersebut. Ia berharap dengan respon ini bisa lebih cepat ditindaklanjuti. “Alhamdulillah sudah turun tim Pemda mengecek kebenaran berita itu (cek lokasi), mudahan-mudahan secepatnya ditindaklanjuti,” jelas Ahmadi. Sementara itu, Kadis PUPR Lobar, Made Artadhana mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi masyakarat Sedau tersebut dengan turun langsung ke lokasi. Pihaknya akan mengusulkan untuk penganggaran penanganan air di daerah setempat. “Kami tindaklanjuti dengan turun ke lapangan,” imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, warga Sedau mengeluh lantaran krisis air sepanjang tahun. Krisis air dialami lantaran mereka bergantung dari air sumur. (her)
Karena PPN Awang merupakan fasilitas negara maka secara umum pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat. Namun ada beberapa fasilitas pelabuhan yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah daerah. “Inilah yang diatur. Sehingga kenapa kemudian PPN Awang belum bisa dioperasikan secara penuh,” ujarnya. Kendati demikian, aktivitas bongkar muat hasil tangkapan laut di PPN Awang sudah berjalan. Bahkan nilai bongkar muatnya cukup tinggi. Beberapa kapal dengan bobot di atas 30 gross ton (GT) yang sebelumnya berlabuh di teluk Benoa, Bali, saat ini sudah mulai bergerak ke PPN Awang. Ada sekitar 100 kapal di teluk Benoa yang akan dipindahkan ke PPN Awang. Dan, melakukan bongkar muat di PPN Awang. Sehingga kepadataan di teluk Benoa bisa dikurangi. “Kita tunggu saja instruksi pusat. Kalau pusat sudah menginstruksikan untuk beroperasi, kita operasikan,” timpal mantan Asisten III Sekda Loteng ini. (kir)
RAPBD 2019 Lobar Dinilai Tak Berpihak pada Korban Gempa Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DRPD Lombok Barat kerap kali menyuarakan kepada eksekutif agar mengalokasikan anggaran di APBD khusus untuk penanganan korban gempa terutama jangka pendek dengan membangun Huntara. Akan tetapi suara Dewan ini tak diakomdir oleh eksekutif. Buktinya tak ada alokasi anggaran khusus untuk penanganan gempa. Di satu sisi korban gempa butuh penanganan dengan keberpihakan anggaran, justru Pemda memprioritaskan anggaran untuk belanja pegawai atau aparatur. Belanja aparatur pun diusulkan naik tahun depan, dengan berbagai alasan. Sehingga porsinya jauh jomplang dibanding belanja publik. Anggota DRPD Fraksi PKS, Hj Nurul Adha mengatakan, dengan kondisi korban gempa pada musim hujan, Pemda seharusnya prioritaskan penanganan Huntara. Awalnya ia sangat berharap anggaran masuk di APBD perubahan, sebab jika berharap di APBD tahun depan terlalu jauh. “Sebelumnya kita sering suarakan itu (Huntara) masuk dianggarkan. Tapi tidak
didengar, bisa dikatakan tidak ada keberpihakan kepada korban gempa,”tegasnya. Saat ini hujan mulai melanda menyebabkan tenda dan Huntara hanyut akibat banjir. Ketika banjir, lantas kemana masyarakat mau mengamankan diri. Ia pun setiap kali turun sedih melihat kondisi korban gempa. Ia mengaku, dari porsi anggaran tidak ada keberpihakan terhadap korban gempa. Pihaknya dari banggar pun berkali-kali menyuarakan anggaran ini, hanya saja tak ada ditindaklanjuti. Secara peran legislatif ia sudah berupaya berperan membantu melalui alokasi anggaran, hanya saja tak direspon. Ia menampik jika dianggap tak menyuarakan kepentingan
korban gempa. Karena terlalu capek menyuarakan ke Pemda. Ia pun mencari cara sendiri untuk membantu korban gempa. Ia justru mempertanyakan, kenapa Pemda justru mengusulkan kenaikan belanja pegawai pada APBD tahun depan dengan alasan penambahan calon ASN dan gaji ASN. “Kita lihat saja APBD 2019, Belanja pegawai ditambah. Sehingga tak sebanding dengan belanja publik. Padahal seharusnya diarahkan untuk korban gempa,” tegas Nurul Adha. Hal senada disampaikan Kades Kekait kecamatan Gunungsari, H. Zaini menyatakan, support pemda terhadap penanganan koran gempa khususnya yang bersifat untuk kepentingan
Pengangkatan Kadis Dukcapil Loteng
Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Praya (Suara NTB) Belum genap seminggu, pengangkatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) sudah menuai masalah. Dari kajian yang dilakukan Ombudsman NTB, ditemukan adanya indikasi maladministrasi atau catat administrasi dalam proses pengangkatan Kepala Disdukcapil Loteng yang baru tersebut. Akibat dari maladministrasi tersebut, maka semua dokumen kependudukan yang ditandatangani maupun kebijakan yang diambil oleh Kepala Disdukcapil Loteng yang baru dinyatakan cacat hukum. Dan, berpotensi digugat secara hukum. “Karena pada prinsipnya yang menjadi Kepala Disdukcapil Loteng sekarang ini tidak sah. Lantaran proses pengangkatannya menyalahi aturan yang ada,” ungkap Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim, kepada wartawan, usai bertemu Sekda Loteng, dikantor Bupati Loteng, Kamis (22/11). Dikatakanya, berdasarkan regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam (Permendagr) No. 76 tahun 2015. Diperkuat dengan SE Mendagri No. 470/134/SJ terkait pengangkatan pejabat pelayanan publik harus mengacu dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari UU. No. 20 tahun 2006, sesuai pasal 83a tentang administrasi kependudukan. Bahwa ada ketentuan khusus (Lex spesialias) untuk pengangkatan pejabat pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam UU. No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan khusus yang dimaksud ialah, pejabat pelayanan publik yang diangkat termasuk Kepala Disdukcapil di daerah itu provinsi maupun kabupaten haruslah yang mendapat rekomendas dari Mendagri. Sementara dalam kasus pengangkatan Kepala Disdukcapil Loteng, yang diangkat bukalah pejabat yang direkomendasikan oleh Mendagri. “Soal kemudian bahwa pengangkatan pejabat itu
(Suara NTB/kir)
PELAYANAN KEPENDUDUKAN - Kepala Ombudsman NTB, Adhar melihat langsung layanan pengurusan dokumen kependudukan di Disdukcapil Loteng, Kamis (22/11). merupakan kewenangan kepala daerah, itu bukan jadi masalah. Yang jadi masalah, bahwa yang diangkat oleh kepala daerah tersebut bukanlah pejabat yang direkomendasikan oleh Mendagri. Karena ada pengkhususan disitu. Sesuai azas yang berlaku,” terangnya. Artinya, ada aturan yang tidak dijalankan dalam proses ini. Sehingga bisa dikatakan kalau pengangkatan kepala Disdukcapil Loteng maladministrasi. Kalau sudah begitu, maka apapun produk dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh kepala Disdukcapil Loteng dianggap tidak sah. Kalaupun sampai ada dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh kepaa Disdukcapil Loteng dan digunakan oleh masyarakat, itu bisa digugat secara hukum. Karena memang proses awalnya sudah catat administrasi. “Untuk itu kita berharap Pemkab Loteng bisa mematuhi azas-azas terkait pengangkatan kepala Disdukcapil Loteng yang baru. Supaya masyarakat tidak rugi,” tegasnya. Soal pejabat yang direkomendasikan oleh Mendagri oleh kepala daerah dianggap
kurang kompeten itu persoalan lain. Yang penting sekarang azas yang ada dijalankan dulu. Supaya masyarakat juga bisa segera mendapat pelayanan. Karena sejak munculnya persoalan tersebut, masyarakat sekarang tidak bisa mendapat pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. “Bayangkan, dari hasil investigasi kami jumlah masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil Loteng antara 700 sampai 1.000 orang per hari. Dan, sudah beberapa hari pelayanan di Disdukcapil Loteng tidak bisa terlaksanakan, karena persoalan ini. Jadi bisa dibayangkan berapa ribu orang yang rugi karena tidak mendapat layanan pengurusan dokumen kependudukan,” papar Adhar. Dikonfirmasi terpisah terkait temuan Ombudsman NTB tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., masih enggan berkomentar. Termasuk soal hasil koordinasi dengan Bupati Loteng soal polemik pengangkatan Kepala Disdukcapil Loteng tersebut. “Kita serahkan semuanya kepada Allah,” timpalnya sembari berlalu. (kir)
tertentu seperti Huntara dan di sektor pendidikan masih kecil. “Sebab sampai sekarang support pemda masih kecil untuk kepentingan tertentu, seperti Huntara kan belum dari Pemda. Kadangkadang kami heran di sektor pendidikan juga sepi dan sektor lain juga. Masih berkonsentrasi pada bantuan rumah dan verifikasi saja. Kan verifikasi sudah berjalan,”jelasnya. Menurut Kades Kekait ini, anggaran seharusnya dialokasikan untuk penanganan korban gempa, paling tidak jangka pendek dan menengah supaya bisa jelas penanganan. Ia pun menunggu jurus dari Pemda, apa bentuk program yang dilakukan Pemda. Menurutnya kemungkinan penyebab dari minimnya anggaran khusus untuk penanganan korban gempa akibat defisit anggaran. Sekda H.M. Taufiq yang dikonfirmasi soal anggaran APBD untuk penanganan korban gempa dalam jangka pendek dan menengah belum bisa memastikan
sebab ia perlu mengecek di anggaran OPD terkait. Pihaknya berdalih masih melakukan identifikasi dulu, terkait apa- apa yang diperlukan korban gempa di musim penghujan. “Penanganan jangka pendeknya akan diidentifikasi dulu. Seperti apa yang dibutuhkan warga di pengungsian. Pompa air kah atau selokan air, atau memang mau ditinggikan dasarnya atau seperti apa?,” jawabnya. Saat pengalokasian anggaran perubahan, pihaknya berfikir rasional yang penting masyarakat dibuatkan dulu rumahnya. Menyoal ada Huntara yang dibangun namun tergenang tentu katanya perlu dinaikkan pondasi dari dasar tanah agar ketika musim hujan tidak tenggelam. “Makanya kita panggil Dinas PU dan BPBD dalam rangka identifikasi keperluan yang mendesak sekali. Nanti tergantung apa yang paling mendesak dalam penangannannya itu akan kita upayakan,” ujarnya. (her)
Tahapan Pilkades di Enam Desa Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Meskipun gelombang protes terhadap Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang skoring bakal calon kepala desa ( Cakades) terus mengalir, namun tak membuat Pemda bergeming. Pemda tetap ngotot pada mengacu pada Perbup tersebut. Sementara tahapan pilkades di enam desa di Lobar sejauh ini masih mengambang, lantaran masih menuai permasalahan selisih paham soal Perbup tersebut. Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Lobar, H. Ilham mengatakan, terdapat enam desa yang masih bermasalah karena bakal Cakades masih ada protes atau pertanyaan perihal skoring. “Enam desa itu masih ada pertanyaan, sudah kami beri penjelasan untuk menjadi referensi bagi panitia di desa sebagai dasar pengambilan keputusan. Kalau Pemda tetap mengacu pada Perbup,” tegas asisten I. Dijelaskan Ilham, keputusan Pemda terhadap desa yang masih bermasalah pada skoring, pemda tetap ngotot mengacu pada Perbup tersebut. Pihak Pemda pun sudah menyampaikan penjelasan kepada panitia desa terkait penerjemahan dari Perbup tersebut, sehingga bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Meskipun kata dia ada sejumlah desa yang masih terjadi protes terhadap scoring, seleksi tambahan terhadap desa yang bakal cakades lebih dari 5, tetap mengacu pada skoring yang diatur dan tidak keluar dari Perbup. Ia memastikan tidak ada perubahan lagi. Hanya saja pihak panitia belum memahami terkait beberapa penjelasan Perbup lebih lanjut, misalnya ada bakal Cakades di Kediri dari unsur TNI. Sementara di dalam Perbup, skoring tidak disebutkan, sehingga TNI inipun masuk dalam fungsional umum dengan nilai
2. Bagiamana dengan protes bakal Cakades yang pernah menjadi Kadus dan Kaur, akan tetapi nilainya tidak diakumulasi sehingga dinilai tidak adil? Dalam Perbup jelasnya, untuk perangkat desa seperti Kadus dan Kaur memperoleh nilai 1. Jika ditambah tentu bagi Cakades yang lain, misalnya ada dari mantan Kades, nilainya pun akan bertambah juga. Sehingga tidak bisa dilakukan penambahan nilai secara akumulasi. Ia mengaku aturan Perbup ini memang turun terlambat, seharusnya turun sejak enam bulan lalu atau satu tahun lalu. Hal ini menjadi bahan evaluasi kedepan. Menurutnya aturan Perbup ini turun terlambat kemungkinan disebabkan Pemda fokus pada penanganan gempa sehingga kurang memperhatikan hal itu. Sementara Kasi Pemdes pada dinas PMD, Suhamdi mengatakan, ada enam desa yang masih bermasalah dari sisi skoring. Enam desa tersebut, antara lain Kediri, Langko kecamatan Lingsar. Lalu desa Selat kecamatan Narmada, juga bermasalah karena meminta seleksi tertulis semua. Namun pihak panitia tidak bisa penuhi karena melanggar aturan. Sedangkan untuk desa Kebon Ayu sudah selesai. Hanya saja tunggal seleksi tambahan. Di Duman, ada protes namun pihak panitia mengambil keputusan yang tepat menggugurkan calon petahana. Hal ini menjadi kewenangan pihak panitia. Namun demikian konteks ini memang yang menggugurkan calon Kades karena ada ancaman keributan hampir di semua dusun. Sehingga pihak panitia mengambil keputusan menggugurkan. Ia menambahkan tes tulis (seleksi tambahan) bagi para bakal Cakades yang lebih dari lima direncanakan hari Senin depan, namun tergantung dari usulan panitia di desa. (her)
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Akses Jalan Menuju IPAL Banjar Ditutup Pemilik Lahan Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kehilangan akses jalan menuju Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Banjar. Hal ini dikarenakan pemilik lahan letak akses jalan menuju lokasi salah satu instalasi pemurnian air PDAM KSB itu menutup lahannya. pada wartawan, Kamis (22/11). Berdasarkan hasil penelusuran pihaknya, Bambang menyebutkan, klaim pemilik lahan tersebut kemungkinan ada benarnya. Pasalnya, dari denah lokasi IPAL Banjar, lokasi akses jalan yang selama ini digunakan itu tidak masuk dalam aset lahan pemerintah KSB. “Kalau lihat peta lokasinya ya memang seperti itu. Tapi pastinya kami belum tahu ya karena
itu kan Pemda punya urusan soal aset dan kami sudah koordinasi terkait hal ini,” paparnya. Ia mengungkapkan, sejak awal pembangunan IPAL Banjar, akses jalan yang diduga ditutup oleh pemilik lahan itu hanya satu-satunya. Jalan itu paling mudah dilalui karena kondisinya tidak berbatu. “Waktu kita bangun IPAL Banjar material kita bawa lewat jalan itu. Dan
butuhan air bersih sebagian wilayah Taliwang dan Jereweh itu. “Kalau untuk pemantauan mungkin bisa, tapi kalau kita mau melakukan pemurnian kan harus bawa beberapa bahan ke lokasi dan tidak mungkin kita bawa dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 200 meter,” katanya. “Kalau kami tidak juga diizinkan menggunakan akses jalan itu, kami tidak punya pilihan menutup suplai sementara dari IPAL Banjar. Karena kami tidak mungkin mengalirkan air ke konsumen tanpa terlebih dahulu diberi perlakukan (dimurnikan),” demikian Bambang. (bug)
Disusun, Peta Jalan PAUD dan Adminduk di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa bersama (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) KOMPAK, menyusun peta jalan dua sektor strategis di Sumbawa, yakni PAUD dan Adminduk. Bupati Sumbawa yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Ir. H. Iskandar D, M.Ec, Dev menyatakan, KOMPAK cukup intens berkontribusi di Sumbawa. Terutama mendukung pencapaian target-target di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Apalagi perencanaan yang semakin kompleks sehingga perlu dibuatkan peta jalan di dalam implementasinya. Dari hasil konsultasi yang dilaksanakan ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi di tingkat desa. Salah satu permasalahan yang muncul, dari segi regulasi hingga tahapan implementasi yang kurang jelas. Termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang PAUD . Serta tidak optimalnya mekanisme keuangan kelembagaan PAUD oleh pemilik dan pengurus, seperti yang terjadi di Desa Kerato, Kecamatan Plampang. Sedangkan untuk Adminduk, ditemui beberapa permasalahan yakni perlunya disusun Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Pengaduan Adminduk. Solusi yang diberikan oleh provinsi adalah merevisi Struktur pelembagaan Disdukcapil dan Advokasi anggaran untuk koordinasi pelayanan adminduk. Fasilitator KOMPAK Wilayah NTB Bapak Muhammad Wahyudi menyampaikan jika tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah agar Pemkab dan KOMPAK menyepakati permasalahandan sektor strategis disertai data-data yang mendukung pemilihan dua sektor strategis yang dipilih. Yakni PAUD dan Adminduk. Serta menyepakati usulan solusi untuk mengatasi isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya untuk diajukan ke Komite Teknis Program KOMPAK di Jakarta. (arn)
(Suara NTB/arn)
KAFILAH SUMBAWA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, berpose dengan rombongan Kafilah Sumbawa yang mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2018, Kamis (22/11).
Bupati Lepas Kafilah Sumbawa ke STQ NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc melepas kafilah Kabupaten Sumbawa yang mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2018, Kamis (22/11). Bupati menyampaikan apresiasi kepada dea guru ngaji yang telah melahirkan qori/qoriah yang andal di Sumbawa. Serta rasa bangganya kepada 40 orang kafilah dan berharap dapat meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah. “Kami dan seluruh elemen masyarakat Sumbawa, merasa Taliwang (Suara NTB) bangga bisa mengirim kafilah meTerbitnya Peraturan Menwakili Kabupaten Sumbawa unteri Pendayagunaan Apartur tuk mengikuti STQ di Tingkat Negara dan Reformasi Provinsi, Berjuanglah disana, denBirokrasi (Permen PAN) Nogan mempersembahkan yang termor 61 Tahun 2018 tentang baik dengan tentu meminta kepaoptimalisasi pemenuhan keda Allah SWT agar diberikan kebutuhan/formasi pegawai lapangan, jangan pernah merasa negeri sipil dalam seleksi caterbebani, karena apapun hasilnlon pegawai negeri sipil tahun ya, kita akan tetap menerima den2018, serentak disambut baik gan lapang dada,” ucap Bupati. oleh pemerintah daerah. Tak Sementara itu, Kepala Bagiterkecuali dalam hal ini pean Pemerintahan selaku merintah Kabupaten Sumbapemimpin kafilah, Varian Binwa Barat (KSB). toro, S.Sos, M.Si melaporkan, Namun demikian, Pemda STQ XXV Tingkat provinsi Tahun KSB memandang masih ada 2018 akan diselenggarakan mubeberapa hal perlu dipertanlai 22 - 26 November 2018 beryakan terkait aturan yang ditempat di Gedung Islamic Center jadikan pemerintah pusat Mataram. Adapun jumlah kafitu, sebagai solusi terbaik ilah sebanyak 40 orang. Terdiri mengatasi minimnya jumlah dari 1 orang pimpinan kafilah, pelamar CPNS tahun 2018 peninjau 2 orang, pendamping 10 yang tidak lulus tes Seleksi orang, ofisial 4 orang, pelatih 8 Kompetensi Dasar (SKD) ini. orang dan peserta 13 orang. “Secara umum, kami Adapun peserta yang sama dengan daerah lainnya. mengikuti STQ, diantaranya Setuju dengan semangat PerImam Al Faridzi dari cabang timen PAN terbaru itu karena lawah golongan tilawah anakartinya masih ada peluang anak putra, Zulfikri Ramdhani bagi pelamar untuk lolos ke dari cabang tilawah golongan tites selanjutnya. Tapi di sisi lawah dewasa putra, Zidan lain kita merasa perlu memMaulana dari cabang hifhzil pertanyakan aturan ini juga Qur’an golongan 1 juz dan tilaya,” terang juru bicara Pansel wah putra, Nadia Nirmala dari CPNS KSB 2018, Mars cabang hifhzil Qur’an golongan Anugerahinsyah, S.Hut kepa10 juz putri, Aida Nadzifatunda Suara NTB, Kamis (22/11). nufus dari cabang hifhzil Qur’an Menurut dia, hal-hal yang golongan 20 juz putri. Pemimpin akan dipertanyakan ke pusat kafilah berharap Kabupaten terkait pemberlakuan PerSumbawa dapat memperbaiki men PAN 61/2018 itu menperingkat dan melebihi pencayangkut rasa keadilan bagi sepaian tahun kemarin. (arn)
(Suara NTB/bug)
DITUTUP - Akses jalan menuju IPAL Banjar, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ditutup oleh pemilik lahan menggunakan pagar kawat.
Pemilu 2019
KPU KSB Tetapkan Lokasi Rapat Umum
(Suara NTB/arn)
PUKUL BEDUK - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, H. M. Ikhsan yang mewakili Bupati Sumbawa, memukul bedug tanda dimulainya Festival Pesona Olat Ojong.
Festival Olat Ojong Tampilkan Potensi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival Pesona Olat Ojong yang telah dibuka Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, tidak hanya menampilkan seni dan budaya. Tetapi juga potensi ekonomi wilayah kecamatan Unter Iwes. Camat Unter Iwes Evi Supiati, S.STP.,M.Si, menjelaskan Festival Pesona Olat Ojong yang merupakan kegiatan festival perdana yang diselenggarakan di Unter Iwes. Selain sebagai salah satu upaya untuk pelestarian seni dan budaya, juga untuk mengenalkan dan mengangkat segala potensi yang ada di Kecamatan Unter Iwes terutama yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Festival Pesona Olat Ojong tidak hanya menampilkan pagelaran seni dan budaya tetapi juga akan menampilkan festival kuliner dan kerajinan yang akan menyajikan potensi – potensi desa yang mungkin selama ini terlewatkan. Ada pula kegiatan kemasyarakatan berupa pemer-
iksaan kesehatan gratis dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), senam bersama masyarakat dan juga disediakan ruang untuk para pecinta olah raga sepeda lintas alam untuk menjelajah rute menarik yang telah disediakan. Sambil menikmati keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki. “Dengan adanya Festival Olat Ojong, diharapkan dapat meningkatkan transaksi ekonomi di masyarakat, karena akan banyak produk – produk menarik yang akan ditampilkan,”terangnya. Sebelumnya Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, saat membuka Festival Pesona Olat Ojong Rabu sore lalu, juga berharap kegiatan ini sebagai salah satu ikhtiar bersama dalam menggairahkan generasi muda untuk berkesenian dan berbudaya, mengasah daya cipta, rasa dan karsa. Sekaligus menggeliatkan sektor pariwisata dan
perekonomian di Kabupaten Sumbawa. Dengan berbagai potensi seni dan budaya daerah yang dimiliki, Kabupaten Sumbawa harus optimis dapat berdiri sejajar dengan daerah-daerah lain dalam hal berkesenian dan berbudaya. Disadari ketika kesenian dan budaya Samawa dapat berkembang, tentunya juga akan mengangkat derajat kehidupan para seniman/budayawan, mengangkat reputasi daerah, serta menarik minat kunjungan wisatawan dan investor. Sehingga melalui sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan yang dapat diandalkan mampu menggerakkan ekonomi serta memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi serta percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif, bukan hanya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. (arn)
Sambut Baik Permen PAN 61/2018
KSB akan Pertanyakan Sejumlah Hal ke Pemerintah luruh pelamar. Di satu sisi, aturan itu memang mengakomodir para pelamar yang tidak lulus SKD dengan catatan memenuhi nilai standar komulatif 255 hasil SKD (sesuai Peremenpan 61/ 2018). Tetapi, di sisi lain, ketentuan ini terasa tidak adil bagi pelamar yang memenuhi standar ambang batas nilai SKD, tetapi jumlah yang lulus pada formasi yang mereka lamar melebih kuota penerimaan yang disiapkan. Mars mencontohkan kasusnya. Ia menjelaskan, pada formasi bidan terampil, Pemda KSB membuka lowongan sebanyak 68 formasi. Pada tes SKD lalu, yang dinyatakan memenuhi nilai ambang batas sebanyak 18 pelamar. Secara otomatis hanya akan ada 8 pelamar yang dinyatakan lolos ke tahap tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan perangkingan nilai tertinggi yang diperoleh. Sementara 8 sisanya yang hasil nilai perangkingannya mulai 9 sampai 16 dinyatakan tidak lolos. “Nah ini jadi tidak adil kan kalau dihubungkan dengan Permen PAN terbaru itu. Karena aturan itu tidak bicara lagi soal nilai ambang batas SKD yang diatur pada aturan sebelumnya, tapi hasil perangkingan nilai komulatif SKD Peremenpan terbaru ini,” urainya. Kasus kedua yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, lanjut Mars mencontohkan pada formasi guru. Untuk penerimaan tenaga guru CPNS tahun ini, for-
(Suara NTB/bug)
Mars Anugerahinsyah masi langsung ditetapkan per lokasi sekolah. Padahal dari hasil tes SKD, di satu sekolah terkadang ada jumlah pelamarnya lulus SKD melampaui jumlah kuota yang dibuka. “Ini contoh kasusnya, di SDN Sermong dibutuhkan 1 orang, tapi waktu tes SKD tidak ada yang lulus. Sementara di SDN Telaga dicari 1 juga tapi yang lulus SKD 4 orang. Nah masa mereka tetap dinyatakan gugur tidak bisa ikut SKB. Padahal di formasi sekolah lain mereka yang tidak lulus SKD akhirnya bisa diakomodir hanya karena nilai komulatif SKD-nya mencapai 255 sesuai Permen PAN 61/2018 itu,” papar Mars. Ia pun mengungkapkan, dari dua contoh kasus itu Pemda KSB merasa perlu mempertanyakannya ke Kemenpan RB. Apakah dengan Permen PAN 61/2018 tersebut kemudian harus meng-
abaikan rasa keadilan terhadap pelamar yang harusnya berhak melanjutkan tes SKB, tetapi kehilangan kesempatan karena formasi yang dilamar telah terpenuhi kuotanya. “Untuk kasus penerimaan guru itu, Pemda KSB akan mengusulkan mereka dialihkan saja ke sekolah lain yang pelamarnya tidak ada yang memenuhi standar SKD jadi kan adil namanya,” sambung Mars. Sementara itu, ditanya mengenai jumlah pelamar yang dinyatakan memenuhi standar kmulatif nilai SKD 255 sesuai Permen PAN 61/ 2028. Mars mengaku, sementara ini tim masilh melakukan penyisiran dan verifikasi. “Kami belum finalkan masih diverifikasi. Posisinya masih sekitar 90 persen yang kita verifikasi tapi akan segera kita selesaikan karena datanya akan kita kirim ke pusat,” tukasnya seraya menambahkan, Pemda KSB akan segera menyampaikan poin-poin pertanyaan ke Kemenpan RB itu. “Besok atau dalam waktu dekat akan dikirim perwakilan kita ke Kemenpan RB untuk mempertanyakan halhal yang bagi kami itu sebuah keganjilan dari penerapan aturan baru ini karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pelamar terutama yang memenuhi passing grade SKD,” sambung Mars. (bug)
Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menetapkan lokasi kegiatan rapat umum untuk pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang di seluruh wilayah kecamatan. “Kami sudah menggelar rapat untuk menyusun lokasi kegiatan rapat umum peserta Pemilu 2019. Dan alhamdulillah sudah ada hasil penetapannya untuk titik-titiknya di 8 kecamatan,” terang Komisioner KPU KSB, Supriadi, S.Pd kepada Suara NTB. Ada total 86 titik yang ditetapkan KPU KSB untuk lokasi rapat umum selama kegiatan kampanye parpol peserta Pemilu 2019 itu. Rinciannya di kecamatan Maluk 4 titik, Taliwang 15 titik, Seteluk 11 titik, Sekongkang 11 titik, Poto Tano 4 titik, Brang Rea 11 titik, Brang Ene 8 titik dan terakhir di kecamatan Jereweh 8 titik. Supriadi menjelaskan, selama masa kampanye nanti, setiap parpol peserta Pemilu 2019 harus memanfaatkan titik lokasi tersebut jika akan menggelar rapat umum. Dan tidak boleh di lokasi lain yang tidak ditetapkan. “Kalau di luar itu ya sudah pasti melanggar dan akan ada tindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran pemilu,” cetusnya. Menurutnya, untuk penetapan titik lokasi kegiatan rapat umum itu, KPU KSB terlebih dahulu telah melakukan survei lapangan. Masing-masing lokasi kemudian ditelusuri mulai dari luas arealnya hingga akses menuju ke titik lokasi. “Jadi kami bisa pastikan lokasi yang kami tentukan itu representatif untuk mengumpulkan massa bagi tiap peserta pemilu saat kampanye nanti,” jaminnya. Untuk jadwal kampanye sendiri, Supriadi mengaku, sejauh ini pihaknya belum menyusunnya. Ia mengatakan,
dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terlebih dahulu sebelum menyusun jadwal kampanye tingkat kabupaten. “Biasanya bersamaan dibahas waktu kooordinasi dengan provinsi. Karena biasanya provinsi akan menyesuaikan jadwal kampanye tiap partai di tingkat kabupaten dengan jadwal tingkat provinsi di hari yang sama,” timpalnya. Meski belum ada jadwal kapan kegiatan kampanye dimulai, Supriadi menyatakan, sesuai aturan kegiatan kampanye peserta pemilu akan berlangsung selama 21 hari. Dan akan dihentikan 3 hari sebelum hari H pemilihan (pencoblosan). “Yang jelas ada masa tenang sebelum hari pencoblosan selama 3 hari. Dan biasanya kegiatan kampanye akan berakhir di hari terakhir sebelum memasuki hari tenang,” imbuhnya. (bug)
Supriadi
(Suara NTB/bug)
Direktur PDAM KSB, Bambang, ST membenarkan tertutupnya akses jalan menuju lokasi IPAL Banjar tersebut. Menurut dia, penutupan jalan oleh pemilik lahan telah dilakukan sejak Rabu lalu, sehingga pihaknya tidak lagi bisa menuju lokasi. “Iya. Kemarin (Rabu) pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan menutup akses kami ke IPAL Banjar,” katanya ke-
sampai akhirnya beroperasi ya kita tetap lewat jalan itu. Tapi sekarang di tutup kami tidak tahu mau lewat mana lagi,” cetusnya. Terhadap persoalan itu, Bambang berharap, pemerintah segera mencarikan solusi. Karena jalan itu merupakan akses satu-satunya yang bisa digunakan PDAM KSB menjangkau IPAL Banjar. “Ya harapan kami segera ya. Karena kalau kami kan tidak punya kewenangan itu kan soal aset,” urainya. Jika akses jalan itu terus tertutup, Bambang selanjutnya menyampaikan, pihaknya akan kesulitan mengoperasikan IPAL Banjar yang melayani ke-
BPN Bungkam Soal Gugatan ReklamasiAmahami Kota Bima (Suara NTB) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, H. Supriyadin, enggan mengomentari persoalan reklamasi pantai Amahami yang dikabarkan digugat oleh warga Dara Kecamatan Rasanae Barat di PTUN. Bahkan, saat didatangi Suara NTB di kantornya pada Kamis (22/11) salahseorang staf mengaku Kepala BPN tidak akan mengomentari mengenai reklamasi Amahami karena tidak mengetahui persis persoalannya. “Tidak akan mau komentari, karena belum menjabat sebagai Kepala BPN sehingga tidak tahu pasti masalahnya,” kata staf tersebut. Sebelumnya, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE seminggu setelah dilantik sebagai Walikota Bima juga menegaskan tidak akan memberikan izin proyek reklamasi pantai Amahami. Selain itu, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pengkajian
terkait peta proyek reklamasi di bibir pantai pesisir Amahami Kota Bima. Karena secara tata ruang, izin penggunaan wilayah pesisir atau pantai merupakan ranah Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Kita akan periksa dan cek dulu surat-suratnya,” kata Lutfi saat itu. Ia memastikan pesisir pantai di sekitar Amahami kini sudah ditimbun yang direncanakan akan dibuat jalan lingkar tidak akan dilanjutkan lagi ataupun tidak diberikan izin. “Kedepan, di atas lahan ini kita akan dibuatkan ruang terbuka hijau,” katanya. Untuk memperkuat pernyataannya tersebut, Lutfi menegaskan akan membuat dan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai payung hukum dan sebagai zona larangan proyek-proyek reklamasi. “Kita tegaskan tidak akan ada lagi proyek reklamasi,” terangnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
REKLAMASI - Aktivitas warga di sekitar lokasi reklamasi kawasan Pantai Amahami, Kota Bima, Kamis, (22/11).
SUARA PULAU SUMBAWA
PMI Dompu Belum Miliki Bank Darah Dompu (Suara NTB) – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Dompu sampai saat ini belum memiliki peralatan medis yang memadai. Salah satunya Bank Darah. Tak heran banyak dijumpai pasien rumah sakit yang membutuhkan, namun sulit memperoleh darah. Hal itu diakui Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH., selaku Ketua PMI setempat di ruang kerjanya, Kamis (22/11). Ia menjelaskan, belum adanya Bank Darah sepanjang PMI ini terbentuk menyusul anggaran dan fasilitas yang dimiliki masih sangat terbatas, bahkan untuk sekertariatnya saja masih menumpang di perumahan. “Kita di Dompu inikan semuanya masih serba terbatas, kantor saja kita masih numpang,” ungkapnya menjawab wartawan. Masyarakat khususnya pasien rumah sakit kerap menjumpai kekosongan stok darah meski tetap dipasok PMI karena tingkat kebutuhan mereka yang meningkat, ditambah kesadaran untuk mendonor masih sangat kurang walaupun diketahui baik untuk kesehatan. Tak diketahui pasti apakah darah yang dipasok selama ini diperjualbelikan atau tidak oleh RSUD pada pasien, namun diyakini mereka hanya membebani biaya jasa semata bagi pasien yang membutuhkan. “Saya belum tahu persis diperjualbelikan atau tidak, tapi saya rasa tidak. Karena kalau kita perhitungkan dengan nilai uang tidak bisa kita tentukan, mungkin hanya sekedar imbalan jasa saja,” jelasnya. Mengingat keberadaan Bank Darah dirasa penting, pihaknya akan berupaya maksimal untuk mengadakannya di 2019 mendatang, sehingga kegiatan donor darah bisa diintensifkan per bulan untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap tersedia. Namun demikian rencana tersebut tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran PMI yang saat ini hanya beraumber dari PAD. “Kita akan berusaha semaksimal mungkin biar nanti kegiatan kita bisa rutin tiap bulan atau satu kali per tiga bulan,” pungkasnya. (jun)
Dinilai Lamban, Dewan Soroti Pembangunan Delapan Puskesmas Bima (Suara NTB) Komisi lV DPRD Kabupaten Bima menyoroti proyek pembangunan delapan unit Puskesmas di Kabupaten Bima, yang sampai saat ini belum rampung. Padahal waktu kontrak kerja tinggal hitungan minggu. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Aminurlah SE mengatakan hingga saat ini capaian pembangunan delapan puskesmas yang masing-masing satu unit menelan anggaran Rp7 miliar tersebut masih 50 hingga 60 persen. “Kondisi fisiknya sudah kita cek di lapangan. Progresnya masih 50 dan 60 persen,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (22/11). Dikatakannya seharusnya pembangunan Puskesmas tersebut saat ini pada tahap sentuhan akhir atau sudah mencapai 90 persen. Mengingat kontrak kerja dimulai 9 Juli kemarin dan batasnya 5 Desember mendatang. “Waktunya tidak beberapa minggu lagi. Apa-
kah ada kesanggupan pelaksana menyelesaikan hingga Desember,” katanya mempertanyakan. Selain capaian pengerjaan yang masih jauh dari waktu, duta PAN ini juga menilai sejumlah fisik bangunan Puskesmas kualitasnya sangat buruk. Salah satunya Puskesmas di Kecamatan Parado. “Fisik Puskesmas di Parado belum apa-apa sudah roboh. Kondisi yang harus diperhatikan oleh pelaksana. Jangan terkesan membangun tapi tidak memperhatikan kwalitas,” katanya. Terkait kondisi tersebut, Aminurlah mengaku pihaknya sudah mendesak pelaksana proyek menggenjot pembangunannya sebe-
lum batas kontrak kerja. Selain itu meminta juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengawas mengecek langsung di lapangan. “Kami berharap pembangunan puskesmas ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya. Menjamin kualitas bangunannya baik,” katanya. Sementara PPK proyek puskesmas tersebut, Farid, M.AP membantah pembangunan delapan Puskesmas hingga masih 50 hingga 60 persen. Menurutnya, capaian pembangunan justru sudah memasuki angka 80 hingga 90 persen. “Kalau 50 dan 60 persen tidak ada. Tapi progress 80 dan 90 persen banyak, bahkan ada yang ham-
Arifuddin (Suara NTB/jun)
pir menyelesaikan,” katanya. Farid yang juga Kabid Pengendalian Penyakit Lapangan (P2PL) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima memastikan pengerjaan delapan Puskesmas tersebut akan rampung sesuai dengan batas kontrak kerja, yakni 5 Desember mendatang. “Pengerjaannya akan selesai sesuai kontrak kerja. Kita sudah minta pelaksana agar mengenjot pembangunan secepatnya,” pungkasnya. (uki)
Aminurlah
Cegah Perambahan Hutan, Kabupaten Bima Bentuk Tim Terpadu
Pembangunan Gedung BNK Belum Ada Kejelasan Dompu (Suara NTB) – Upaya menemui Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait rencana pembangunan Gedung BNK di Dompu sudah seringkali dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Namun nyatanya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan waktu akan direalisasikan. Padahal, kebutuhan lahan serta syarat-syarat pembentukan sudah dipenuhi semua. Wakil Bupati Dompu sekaligus Ketua BNK, Arifuddin, SH, saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini menegaskan, setidaknya sudah empat kali pihaknya mengunjungi BNN pusat untuk memperjelas rencana pembangunan Gedung BNK tersebut. Tetapi, memang karena banyaknya daerah yang mengusulkan membuatnya tak berani memastikan waktunya. Pun mereka (BNN) juga terkendala anggaran yang terbatas sehingga realisasinya dilakukan secara bertahap. “Tapi hasil koordinasi kita terakhir mereka (BNN) akan tetap memprioritaskan, cuma entah kapan saya sendiri tidak berani memastikan,” kata dia ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/11). Kehadiran Gedung BNK di wilayah ini, menurut dia, tepat disegerakan jika melihat kondisi sosial masyarakat yang sudah banyak tersangkut penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, terutama kalangan pelajar sebagai generasi penerus. Namun karena kewenangan penuhnya ada di pusat. Daerah pun tak bisa berbuat banyak selain menunggu sampai rencana tersebut direalisasikan. Kendati demikian, ungkap Arifuddin, pihaknya bersama jajaran di lapangan tetap melakukan upaya-upaya preventif seperti sosialisasi ke sekolah dan desa/kelurahan. Termasuk meminta instansi terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan orang banyak senantiasa mengingatkan bahaya dan ancaman penggunaan barang haram ini. “Kalau ada acara PKK, GOW kita selipkan masalah narkoba, cuma disini tidak bisa sampai segitu saja mohon gerakan semua,” jelasnya. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika diakui sudah sangat terasa dan meresahkan masyarakat. Disamping pengaruh pergaulan bebas dan kejelian pengedar mempengaruhi korbannya, juga kurangnya pengotrolan orang tua turut mempengaruhi bertambahnya angka pengguna. Fenomena lain terkadang tidak sedikit orang tua dan anak sibuk dengan pergaulannya masingmasing. “Jadi orang tuanya kesana anaknya ke sini, jadi bagaimana mau mengontrol anak. Hal-hal seperti inilah kalau dari di tingkat keluarga bagus Insya Allah aman,” pungkasnya. (jun)
Halaman 7
(Suara NTB/uki)
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
(Suara NTB/jun)
RICUH - Massa aksi Lembaga Rakyat (Lera) saat terlibat kericuhan dengan aparat pada aksi menuntut pembebasan truk pengangkut kayu di Kantor KPH ARS, Kamis (22/11).
Tuntut Bebaskan Truk Pengangkut Kayu, Lera Dompu Ricuh Dompu (Suara NTB) Intensitas penindakan pelaku penebangan dan perladangan liar di Dompu terus digencarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama tim gabungan beberapa hari terakhir. Tak sedikit terduga pelaku yang sudah berhasil digiring ke Mapolres untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, dari banyak penindakan itu, selalu ditemukan reaksi balik dari masyarakat. Apakah itu dengan memblokade jalan raya, maupun aksi demonstrasi yang syarat akan tindakan anarkis, seperti pada aksi Lembaga Rakyat (Lera), di Kantor gabungan KPH Ampang Riwo Soromandi dan Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada, Kamis (22/11),. Aksi yang sempat diwarnai kericuhan itu bermula saat massa aksi menerobos paksa pengawalan polisi untuk menemui anggota KPH yang dituding melakukan penahanan truk pengangkut kayu jati di luar prosedur. Aksi ini juga menjadi bentuk kekesalan karena tak kunjung ditemui setelah cukup lama berorasi meminta klarifikasi alasan penahanan tersebut. Orator aksi, Ardiansyah mengatakan, penahanan truk
pengangkut kayu jati yang dianggapnya sudah memiliki kelengkapan dokumen itu merupakan upaya mencari keuntungan pribadi dari tim gabungan. Apalagi jenis kayu yang ditahan legal untuk diolah masyarakat. “Kami menduga penahanan itu dilakukan karena mereka (tim gabungan) ingin mendapat jatah, makanya segera lepaskan apalagi yang diangkut itu kayu jati,” tegasnya. Dikatakan, massa aksi yang sebagian besar pengusaha meubel ini sudah menjadikan kayu jati sebagai bahan baku utama. Sehingga, tidak ada alasan untuk dilakukan penahanan sepanjang prosedur yang menjadi kebiasaan sudah diterapkan. Kalaupun terdapat beberapa item dalam aturan KPH yang tidak diketahui atau diindahkan, lanjut dia, mestinya ada pemberitahuan atau sosialisasi awal agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang justru aka merugikan dan memutus mata pencaharian utama mereka. Untuk itu, selain meminta pembebasan truk pengangkut kayu jati ini, Lera juga mendesak KPH mengusut tuntas peredaran kayu di Kecamatan Pekat yang ter-
indikasi banyak hasil pembalakan liar. Juga, segera melakukan penyuluhan terkait pelestarian hutan. “Itu beberapa tuntutan kami dan tidak ada alasan untuk tidak diindahkan,” ujarnya. Sementara itu, dalam suasana tegang pasca aksi saling dorong, jajaran KPH ARS dan TPMRW lantas menemui massa aksi siang itu. Kepala Resor Pajo I, Iksan, menjelaskan, meski kayu yang ditahan itu berasal dari luar kawasan hutan atau tanah milik namun karena pengangkutannya tidak dilengkapi dokumen angkut, maka harus ditahan pihaknya untuk diberikan pembinaan. Sebetulnya, kasus ini sudah menemukan titik terang. Dimana, berdasarkan hasil mediasi bersama aparat kepolisian, truk tersebut akan dibebaskan dan hanya mendapat sanksi pembinaan saja. Jadi tidak perlu ada reaksi berlebihan yang justru akan menimbulkan persoalan baru. “Jadi tidak perlu sebetulnya datang dengan mengerahkan masa seperti ini, karena untuk diketahui kita sudah melakukan negosiasi agar kasus ini tidak dilanjutkan, saya sendiri sudah menandatangani biar semua itu didamaikan,” pungkasnya. (jun)
Bima (Suara NTB) – Kabid Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima, Zainal Arifin, ST, MT, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima telah membentuk tim terpadu untuk mencegah terjadinya perambahan hutan. Hal itu dikatakannya pada pertemuan bersama Anggota DPRD Kabupaten dan Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Donggo dan Soromandi (HIMDOS) di ruang Komisi II DPRD setempat, Kamis (22/11). Menurut Zainal, tim tersebut terdiri dari gabungan anggota Satuan Pol PP, aparat TNI, anggota Mapolres Bima dan Bima Kota, unsur KPH, Kejaksaan Negeri Bima hingga Aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa. “Tim ini berfungsi melakukan sosialisasi hingga operasi penindakan hukum terhadap aksi perambahan hutan,” katanya. Zainal mengatakan pembentukan tim terpadu tersebut usai pihaknya menggelar rapat koordinasi dan teknis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dihadiri pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Pertanian dan Perkebunan. “Dari rapat ini dihasilkan sejumlah poin penting untuk menyelamatkan kawasan hutan. Salahsatunya langkah pencega-
han perambahan kawasan hutan secara ilegal,” katanya. Ia mengaku berdasarkan keluhan dan laporan dari Camat serta Kepala Desa banyak sekali masyarakat yang menguasai lahan dalam kawasan hutan dengan illegal. Penguasaannya dengan cara membakar hutan. “Motifnya menguasai lahan dengan cara membakar kawasan hutan. Setelah itu ditandai dan dikuasai menanam jagung,” katanya. Zainal menambahkan, terhadap lahan yang mengantongi Surat Pajak Pemberitahuan Terhutang (SPPT) terancam akan dicabut izinnya, jika penanaman tidak sesuai konservasi. Serta tanaman jagung tidak dikombinasi dengan tanaman lain. “Saat ini kita sedang melakukan pemantauan dan sesekali akan melakukan operasi penindakan hukum,” katanya. Ia berharap tim terpadu yang dibentuk tersebut mendapat dukungan moral dari semua kalangan. Terutama para masyarakat dan mahasiswa yang peduli terhadap kondisi hutan dan lingkungan. “Persoalan kerusakan hutan dan lingkungan harus menjadi perhatian kita bersama. Melakukan pendekatan persuasive agar masyarakat tidak melakukan perambahan hutan,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
PERTEMUAN - Pertemuan mahasiswa bersama anggota DPRD Kabupaten Bima dan Dinas Lingkungan Hidup membahas perambahan hutan di Kecamatan Donggo, di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Kamis (22/11).
DPRD KSB Dorong Eksekutif Lepas Gunakan Ranking, BKPSDM Tunggu Juklak dan Juknis Panselnas 10 Persen Saham di Indotan Taliwang (Suara NTB) DPRD Sumbawa Barat mendorong Pemerintah untuk bisa melepas saham 10 persen atau sekitar 100. 000 USD di PT Indotan Tbk. Jika tidak, akan maka pembelian saham itu akan membebani keuangan daerah. Pertimbangan lainnya yakni tidak ada jaminan kuat untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah. Tetapi sangat berpotensi menjadi hutang. “Kami sudah menyiapkan rancangan keputusan DPRD dengan Nomor, 20/ Kep.DPRD/XI/2018 untuk mendukung rencana eksekutif melepas 10 persen saham di PT Indotan. Hal tersebut kita lakukan, karena jika harus beli maka perangkat kita sangat terbatas. Bahkan sangat melanggar aturan jika Pemkab tetap memiliki saham tersebut,” ungkap Wakil ketua DPRD KSB H. Muhammad Syafi’i A.Ma,Pd, saat memimpin sidang paripurna,
Kamis kemarin. Dikatakannya, pelepasan saham ini juga dilakukan hasil rekomendasi dari TP4D yang mendorong untuk menyerahkan kembali 10 persen saham Pemerintah KSB kepada PT Indotan. Hal tersebut sengaja dilakukan karena berdasarkan aturan kepemilikan saham, tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang investasi Pemerintah. Bahkan kepemilikannya juga tidak akan memberikan manfaat ekonomi yang ada di KSB. Sehingga atas dasar itu DPRD menyatakan sikap, bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah sangat tepat. DPRD juga mendorong Pemkab agar menyiapkan langkah progresif dan produktif dalam menyerahkan kembali kesempatan untuk memiliki saham di PT Indotan. Sehingga hasil dari saham itu diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi 1.586 keluarga yang miskin hasil deklarasi pengentasan kemiskinan yang dilaku-
kan serentak di KSB. “Langkah Pemkab untuk melepas saham itu dengan alasan akan menjadi beban bagi daerah sangat kami dukung untuk dilakukan. Selain itu, diharapkan juga peran aktif dari PT Indotan untuk memberikan kontribusi tetap seperti program CSR perlindungan lingkungan hidup dan tenaga lokal,” imbuhnya. Bupati Kabupaten Sumbawa Barat,Dr.Ir.H.W.MusyafirinMM, menegaskan, rencana untuk melepas saham Indotan sebesar 10 persen tidak mengandung unsur gratifikasi. Bahkan dokumen yang saat ini berada di notaris menyebutkan bahwa KSB memang menjadi pemilik saham tersebut. Sehingga hal tersebut tercatat sebagai hutang dan tidak bisa masuk kedalam kategori gratifikasi dan tindakan penyimpangan lain. Kecuali jika saham dimaksud tidak tercatat sebagai hutang oleh Indotan Tbk, maka hal itu bisa menjadi gratifikasi. Upaya untuk melepas saham 10 persen ini juga dipicu
oleh kondisi keuangan di daerah. Karena jika saham tersebut tetap akan diambil, maka kewajiban pemerintah harus membayar tapi jika dilepas maka itu akan menjadi hutang. “Kita sangat bersikeras untuk melepas, karena kita masih kekurangan perangkat untuk bisa membeli. Jika kita beli, aturan juga tidak membolehkan untuk bekerjasama secara langsung dengan perusahaan,” sebutnya. (ils) (Suara NTB/uki)
Kota Bima (Suara NTB) – Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akhirnya sedikit bisa bernafas lega. Pasalnya, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan sistem perankingan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP mengatakan, pihak nya
Supratman
telah menerima surat keputusan dari Pemerintah pusat terkait kebijakan seleksi CPNS. “Seleksi tidak lagi berpatokan pada passing grade atau nilai nilai ambang batas. Tapi berdasarkan hasil perangkingan,” katanya, Kamis (22/11). Menurutnya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat karena pertimbangan beberapa faktor. Antara lain sangat minimnya jumlah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan saat TKD. “Adanya ketentuan passing grade ini mengakibatkan formasi masih banyak yang belum terisi,” katanya. Diakuinya, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Kemenpan RB nomor 61 tahun 2018 tentang Optimilasasi Kebutuhan formasi CPNS. Poin dari peraturan tersebut lanjutnya syarat mengikuti seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) harus 3 kali lipat dari formasi. “Kebijakan perankingan ini sampai pada nilai terendah se-
banyak 255. Jumlahnya kumulatif dan tidak dirinci,” katanya. Supratman menjelaskan nilai 255 tersebut merupakan standard minimal yang akan dihitung dengan kelipatan tiga. Misalnya dalam satu formasi terjadi kekosongan dan tidak ada yang memenuhi passing grade, berarti yang mendapat nilai tertinggi yang akan diambil. “Tapi tetap perangkingan diatas 255 dulu. karena banyak yang mendapatkan nilai diatas 255 ini sejumlah formasi. Tapi jika tidak ada maka diambil di bawah 255,” ujarnya. Kendati demikain, terkait perankingan tersebut Supratman mengaku pihaknya belum menerima surat resmi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS. Sementara masih menunggu petunjuk pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk menyusun program selanjutnya. “Proses atau tahapan seleksi selanjutnya kita masih menunggu Juklak dan Juknis dari Panselnas,” pungkasnya. (uki)
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
POLHUKAM
Halaman 8
21 Kg Barang Bukti Ganja Pasutri Dimusnahkan (Suara NTB/ist)
FGD - Komisioner Bidang PSI Komisi Informasi Pusat RI, Arif Adi Kuswardono, didampingi Ajeng Roslinda Motimori, Komisioner Bidang PSI KI Provinsi NTB saat menjadi narasumber dalam FGD Perki Penyelesaian sangketa informasi pemilu di Mataram, Kamis kemarin.
KI Terbitkan Perki Penyelesaian Sangketa Informasi Pemilu Mataram (Suara NTB) Mangantisipasi besarnya potensi sangketa informasi pemilu pada pemilu serentak 2019 mendatang, Komisi Informasi (KI) akan menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang penyelesaian sangketa informasi pemilu. Penerbitan Perki tersebut menjadi pedoman KI dalam menangani sangketa informasi Pemilu. Kehadiran Perki tersebut dinilai sangat penting. Sebab mustahil bagi KI menangani sangketa informasi pemilu dengan prosedur normal, karena membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk bisa sampai sidang putusan. “Kalau pakai aturan normalnya KI kan tidak mungkin. Sementara tahapan pemilunya berlangsung cepat. Orang belum mendapatkan putusan tahapan pemilunya sudah selesai,” kata Ajeng Roslinda Motimori, Komisioner Bidang Penyelesaian Sangketa Informasi (PSI) KI Provinsi NTB kepada Suara NTB, Kamis (22/11) kemarin. Disampaikan Ajeng, salah satu hal penting yang akan diatur dalam Perki penyelesaian sangketa pemilu tersebut yakni soal waktu yang dibutuhkan untuk proses sidang yang dipersingkat. Dimana jika mengacu pada waktu normal, membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Namun dengan kehadiran Perki tersebut, proses sidang berlangsung singkat dan cepat. “Hal penting yang diatur dalam Perki itu yakni perubahan waktu masa sidang, kalau di UU waktunya ada 10 hari, kemudian ditambah lagi baru 30 hari, kemudian perpanjangan, pokoknya prosesnya panjang banget. Akhirnya di Perki pemilu itu dipersingkat menjadi dua hari saja, keberatan satu hari,” jelasnya. Saat ini, KI tengah melakukan penyempurnaan draf naskah Perki tersebut, salah satunya dengan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan pertama kali di NTB, Kamis (22/11) kemarin. FGD Perki Penyelesaian sangketa informasi pemilu tersebut dihadiri langsung oleh Komisioner Bidang PSI Komisi Informasi Pusat RI, Arif Adi Kuswardono, kemudian perwakilan KI sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Turut serta menjadi peserta FGD tersebut, KI juga menghadirkan para penyelenggara pemilu, yakni KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-NTB, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, serta dari unsur partai politik. “Jadi tadi kenapa penting dalam kegiatan itu kita undang KPU, Bawaslu dan juga parpol. Karena memang mereka adalah aktor yang berpotensi bersengketa dan disangketakan,” katanya. Sebelumnya, KI juga telah menerbitkan Perki yang sama. Namun hal itu masih belum terlalu sempurna. Sehingga pada Perki yang baru ini, ada beberapa hal yang ditambahkan, sampai halhal yang sangat spesifik sekali. Tak heran pada draf Perki yang baru tersebut, berjumlah 40 halaman, dibandingkan dengan Perki yang lama hanya tujuh halaman. “Jadi Perki yang baru ini hadir untuk melengkapi Perki yang lama,” pungkasnya. (ndi)
Ditangkap, Menantu Gadai Motor Mertua Mataram (Suara NTB) – Imbas gempa bumi yang mendera Lombok dua bulan lalu tak disikapi bijak LH alias AD (38). Bisnis rental motornya di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat sepi berkat kunjungan wisatawan yang menurun pascagempa. Sementara motor yang dipakai bisnis rental juga sewaan dari mertua dan istrinya. Duit sewa Rp100 ribu per hari terus menumpuk. Di sisi lain pelanggan sepi. Terhimpit hal itu, LH lantas menggadaikan tiga motor, masing-masing dua milik mertuanya, dan satu milik istrinya. “Dia mengakunya menjadi perantara sewa motor, pelanggannya warga negara asing yang liburan di Lombok,” beber Kapolsek Ampenan, Kompol I Wayan Suteja, Kamis (22/11). Pengakuan tersangka, motor yang disewa dari mertuanya yakni Yamaha Lexi dan Honda Beat. Sementara Honda Scoopy dari istrinya. Tak cukup di situ, LH menyewa lagi Kawasasi KLX dan Honda Scoopy dari kawannya. “Tersangka ini menjanjikan uang rental lebih tinggi sehingga membuat korbannya tertarik. Dia dapat komisi 10 persen dari setiap motor yang disewa,” kata Suteja. Bukannya untuk disewakan ke pelancong, motor-motor itu malah digadaikan tersangka ke seseorang berinisial SR. Maklum, tersangka juga punya utang kepada SR yang perlu dilunasi. “Motor itu dititip ke SR untuk dicarikan siapa yang mau ambil gadai. Hasilnya yang bagian untuk tersangka dipotong untuk bayar utangnya,” ucap Kapolsek. Gadai motornya beragam, mulai dari Rp7 juta untuk Honda Scoopy, Rp4,5 juta untuk Honda Beat, bahkan Rp9 juta untuk Kawasaki KLX. Nilai sewa itu hanya untuk 10 hari. Kawannya pemilik motor pada medio Oktober lalu mulai curiga. Sebab uang bagian sewa tak kunjung dibayar. Masa sewa lewat motor juga tak kunjung dikembalikan. Belakangan baru ketahuan motornya ternyata sudah digadaikan tersangka ke orang lain. Tersangka LH ditangkap di rumahnya di Pejarakan Karya, Ampenan, Mataram, Rabu (14/11) lalu. Suteja mengatakan, tersangka LH dijerat dengan pasal 372 dan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan atau penggelapan yang ancaman hukumannya paling lama empat tahun. Sementara tersangka LH mengaku aksinya baru ketahuan mertua setelah uang sewa tak dibayar. “Dikasih pilihan bayar ganti rugi. Tapi saya tidak sanggup, pasrah saja saja pilih jalani hukuman,” ucapnya. Tak hanya itu, tersangka juga diduga menggadaikan mobil Suzuki Ertiga senilai Rp30 juta per-bulan. Duit sewa belum juga disetor ke pemilik. Awalnya mobil itu dipakainya untuk mondar-mandir ke lokasi gempa. “Saya pernah ikut jadi relawan. Setelah selesai mobil masih saya pakai. Iya saya gadai,” tutup LH. (why)
(Suara NTB/why)
PENGGELAPAN - Kapolsek Ampenan, I Wayan Suteja (kiri) menunjukkan barang bukti penggelapan kendaraan modus rental dengan tersangka LH (kanan), Kamis (22/11).
Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 21,2 kg ganja dimusnahkan, Kamis (22/11). Barang bukti tersebut sitaan dari dua tersangka pasangan suami istri kurir, HF alias BR (38) dan AS alias SY (32). Pemusnahan barang bukti untuk keperluan pemberkasan ke jaksa peneliti. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam memimpin langsung pemusnahan. Tersangka HF secara mandiri menuangkan ganja ke dalam tong sekaligus membakarnya. Pemusnahan disaksikan jaksa Kejari Mataram dan panitera Pengadilan Negeri Mataram. “Ganja ini merupakan barang bukti dari kasus dengan dua tersangka pasangan suami istri yang diamankan Oktober lalu,” ucapnya. Berita acara pemusnahan nantinya akan disusun bersama berkas tersangka. Selanjutnya dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti kelengkapannya. Bisnis ganja pasangan suami istri di Gapuk Utara, Dasan Agung, Mataram terbongkar pada Senin (29/10). Tersangka AS (32) ditangkap dengan barang bukti 21 bal paketan ganja seberat 21 kg. Pengiriman paket berisi ganja via jasa paket kilat. Ganja kemudian disimpan di rumah tersangka. Mereka digerebek saat tersangka HF baru tiba usai mengambil paket dari seseorang di wilayah yang sama berinisial AC, Selasa (2/10) lalu. Keduanya kepergok. Tersangka AS menggendong tas ransel. Sementara HF memanggul kardus. Menyadari polisi datang, AS membuang tas. HF langsung mengambil langkah seribu menyusur lorong gang sempit. Kardus lalu dibuang begitu
(Suara NTB/why)
PEMUSNAHAN GANJA - Tersangka HF menyulut api pada pemusnahan barang bukti ganja 21,2 Kg yang diduga miliknya bersama istri, Kamis (22/11) di Mapolres Mataram. saja di gang. HNP lanjut kabur meninggalkan istri dan satu anaknya di rumah. Tas yang semula digendong AS ternyata isinya lima bal ganja seberat sekitar 5,9 kg. Tas itu yang hendak diserahkan ke calon pembeli dari Gili
Trawangan tersebut. Sementara kardus yang dibuang HF, isinya 10 bal ganja seberat 14,4 kg. Rupanya para tersangka masih punya stok. Dari penggeledahan kamar, ditemukan lagi ganja tanpa bungkusan yang diletakkan di ember mandi
bayi. Beratnya 800 gram. Tersangka HF dapat diciduk di Jalan Raya Labuhan Lombok, Masbagik, Lombok Timur, Minggu (4/ 11). Saat ditangkap, ditemukan juga masing-masing satu paket sabu dan ganja di kantongnya. (why)
KPU Minta Peserta Pemilu Taati Zona Pemasangan APK Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mendistribusikan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada peserta pemilu 2019, yakni Partai politik, Calon anggota DPD RI dan Tim Sukses Pasangan Capres dan Cawapres. Distribusi APK tersebut sebagai tindak lanjut aturan terkait pengadaan APK bagi peserta Pemilu difasilitasi oleh KPU. KPU Kota Mataram merupakan salah satu yang sudah menyerahkan APK kepada peserta pemilu, Kamis (22/11) kemarin. “Dan hari ini APK resmi kita serahkan kepada peserta Pemilu,” kata Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Mataram, Eka Sugih saat dikonfirmasi usai menyerahkan APK kepada peserta pemilu di KPU Kota Mataram. Adapun jenis APK yang diserahkan KPU Kota Mataram kepada peserta Pemilu, yakni masing - masing Parpol 6 spanduk dan 10 baliho. Selanjutnya, untuk pemasangan dan pemeliharaan APK, sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung jawab peserta pemilu. Untuk pemasangan APK,
harus sesuai dengan SK KPU terkait lokasi pemasangan APK di Kota Mataram yang berbasis wilayah kelurahan. Peserta pemilu diperbolehkan memasang APK di seluruh wilayah kelurahan. “Pemasangan APK ini harus tetap mengacu dengan SK KPU Kota Mataram terkait lokasi pemasangan APK” tegas Eka. Adapun lokasi yang tidak diperkenankan memasang APK yakni pada fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung pemerintah dan tempat ibadah, di pohon pelindung dan aksesori kota. Serta pemasangan APK itu tetap memperhatikan unsur estetika dan keindahan wilayah tersebut. “Jadi APK itu boleh dipasang di seluruh wilayah kelurahan. Asal, jangan di tempat dilarang dan tetap memperhatikan estetika dan keindahan wilayah,” jelasnya.
Namun begitu ia menyebutkan, di Mataram ada tiga wilayah yang sudah disepakati harus steril dari pemasangan APK, yakni di sepanjang Jalan Udayana, Jalan Protokol mulai dari depan Malomba hingga depan Polsek Cakranegara dan dari bundaran lingkar selatan hingga arah by pass perbatasan Kota Mataram. “Tiga lokasi ini harus steril dari APK,” imbuhnya. Jika nanti ada pemasangan APK dilakukan peserta Pemilu tidak sesuai aturan, APK itu akan ditertibkan oleh Tim Terpadu. Karena itu, Pemasangan APK akan dilakukan peserta Pemilu harus tetap mengindahkan aturan dan estetika dan keindahan wilayah. Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri memastikan pihaknya tetap melakukan pemantauan dan pengawasan
(Suara NTB/ndi)
SERAHKAN APK - Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Eka Sugih menyerahkan APK kepada perwakilan Parpol secara simbolis. terhadap pemasangan APK peserta Pemilu. Karena pemasangan APK itu menjadi domain peserta Pemilu. Ia menegaskan bahwa Bawaslu dan Tim Terpadu akan melakukan penertiban dan pem-
bersihan terhadap APK yang dipasang tidak sesuai aturan. “Makanya kita ingatkan kepada Peserta pemilu, agar tetap mengindahkan aturan pemasangan APK ini,” pungkasnya. (ndi)
Ombudsman Selesaikan LAHP Maladministrasi Buku Madrasah
(Suara NTB/ndi)
BELUM DITERTIBKAN - Sejumlah APK caleg masih bertebaran di salah satu sudut jalan protokol di Kota Mataram, belum ditertibkan.
Sejumlah APK Liar Masih Terpasang Mataram (Suara NTB) Meski sudah ditertibkan, namun sampai saat ini, Alat Peraga Kampanye (APK) liar masih banyak berdiri. Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) masih bandel, memasang APK-nya di sejumlah sudut jalan. Pantauan Suara NTB di sejumlah jalan utama di Kota Mataram, tidak sedikit APK milik caleg masih berdiri kokoh. Padahal Bawaslu telah menurunkan tim untuk melakukan penertiban sebelumnya. Terkait hal itu, KPU NTB menyerukan agar APK caleg yang melanggar ketentuan tersebut supaya segera ditertibkan. “Yang masih dipasang di jalan-jalan itu tidak termasuk APK atau bahan kampanye. Jadi bisa ditertibkan,” ujar Komisioner KPU NTB Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Yan Marli ketika dikonfirmasi. Yan Marli menjelaskan, KPU telah memfasilitasi APK bagi pasangan capres-cawapres, partai politik dan calon DPD RI. APK yang difasilitasi dalam bentuk baliho sesuai dengan desain usu-
lan dari partai politik maupun tim pasangan capres-cawapres dan calon DPD. Adapun jumlah APK yang disedikan KPU untuk pasangan capres-cawapres mendapatkan masing-masing 16 baliho. Partai politik mendapatkan 11 baliho, calon DPD mendapatkan masingmasing lima baliho. APK yang dipasilitasi KPU, juga sudah mulai diberikan kepada para peserta pemilu. Sehingga tidak ada alasan bagi peserta pemilu untuk tetap memasang APK di luar ketentuan KPU. Dijelaskan lebih lanjut oleh Yan Marli, selain yang difasilitasi KPU, peserta pemilu masih bisa menambah APK jika dirasa kurang. Namun penambahan APK ini harus sesuai dengan desain yang sudah diserahkan KPU. Sementara APK yang sudah dipasang oleh para caleg secara individu tersebut tidak termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) maupun bahan kampanye resmi. Karena itu APK para caleg yang masih terpasang
supaya ditertibkan. Karena APK tidak boleh dibuat sendiri oleh para caleg. “Pemasangan APK dari KPU maupun tambahan dari peserta pemilu harus sesuai dengan SK lokasi yang sudah ditetapkan. Diluar SK itu berarti melanggar aturan dan bisa ditertibkan,” tandasnya. Tidak hanya APK, peserta pemilu juga bisa menggunakan bahan kampanye. Bahan kampanye terdiri dari stiker, poster, kalender, selebaran, brosur, pamflet, pakaian, penutup kepala, alat makan atau minum, pin, kartu nama dan alat tulis lainnya. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu NTB Divisi Data, Hukum dan Informasi, Suhardi mengatakan pihaknya segera akan merekomendasikan penertiban alat sosialisasi peserta pemilu yang di luar ketentuan. Penertiban bisa dilakukan jika alat sosialisasi yang dipasang tidak sesuai dengan desain yang diserahkan ke KPU dan pemasangannya tidak sesuai dengan SK lokasi. “Kita akan koordinasi dengan Satpol PP,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Ombudsman RI NTB menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan maladministrasi pengadaan buku umum madrasah lingkup Kemenag NTB tahun 2018. Pengadaan buku senilai total Rp200 miliar itu bakal diteruskan dengan rekomendasi ke Kemenag RI. Bukti-bukti terus dikumpulkan untuk melengkapi berkas LAHP. Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI NTB, Sahabudin menjelaskan, pihaknya mematangkan hasil investigasi dengan pemeriksaan saksi serta pengumpulan bukti. Indikasi bahwa kuat dugaan maladministrasi pengadaan buku dengan dana dari BOS tersebut. “Kami sudah memeriksa Kabid Penmad (pendidikan madrasah) Kanwil dan Kasi-Kasi di kantor Kemenag kabupaten kota,” ucapnya, Kamis (22/11). Dari pemeriksaan itu Ombudsman mendapatkan petunjuk dan temuan yang menguatkan temuan-temuan sebelumnya. Ombudsman NTB mendapat tambahan bukti dugaan maladministrasi pengadaan buku madrasah bersumber dari dana BOS tahun 2018. Mulai dari bukti transfer pembelian buku, sampai rekaman percakapan indikasi pemaksaan ke satu perusahaan tertentu. Investigasi Ombudsman menemukan dugaan penyalahgunaan prosedur dalam bentuk penunjukan satu perusahaan tertentu. Pengadaan buku ke 2.256 madrasah se-NTB dengan total anggaran Rp200 miliar. Distribusi pembelian buku seperti buku umum K-13 diduga hanya dilakukan satu rekanan, yakni PT AK yang notabene bukan distributor atau penerbit. Ombudsman juga menemukan indikasi paksaan kepada madrasah untuk membeli buku dari perusahaan tersebut. Bagi sekolah yang tidak berkenan maka pencairan dana BOS termin kedua akan dihambat. Pencairannya mensyaratkan adanya kuitansi pembelian dari rekanan yang ditunjuk itu. Kasus dugaan maladministrasi ini terungkap karena sejumlah madrasah mengeluh, baik yang swasta maupun negeri. Buku yang dibeli sebagian belum diperlukan. Contohnya buku K-13, karena sebagian juga madrasah pada zonasi tertentu masih ada yang menggunakan buku KTSP. (why)
SUARA NTB
Jumat, 23 November 2018
Halaman 9
Hindari Penyimpangan DD, Sejumlah Desa di Lotim Gandeng TP4D Selong (Suara NTB) Banyaknya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa (Pemdes) menyita perhatian sejumlah pihak. Salah satunya yakni dana desa (DD) yang mencapai miliaran. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Kejari Lotim dalam hal ini TP4D melakukan pengawasan agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat di desa.
Yusa Junarta
Ketua TP4D Lotim, Irawan Suhendra, Kamis, (22/11), menjelaskan, pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi terhadap pemerintah desa khususnya kepala desa selaku pemangku
kebijakan agar menggunakan setiap anggaran yang digelontorkan ke Pemdes secara baik. Walaupun tidak didampingi oleh TP4D, pengawasan tetap dilakukan untuk menghindari penyimpangan, untuk bagaimana dana desa yang dihajatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pengawasan terhadap setiap anggaran yang masuk ke desa. Langkah itu penting dilakukan mengingat dana yang cukup besar riskan diselewengkan oleh pemerintah desa yang diberikan wewenang dalam menggunakan anggaran yang cukup fantastis tersebut. TP4D juga secara
intens melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait. Salah satunya untuk mengawal dan mendampingi proyekproyek yang dikerjakan oleh masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Lotim. “Ada beberapa desa yang didampingi oleh TP4D serta pengawasan yang dilakukan oleh Datun,” ujar Wawan-sapaan akrabnya. Sementara, Kasi Datun Kejari Lotim, Yusa Junarta, mengatakan, tim dari TP4D terus menggencarkan sosialisasi kepada instansi-instansi lingkup Setda Kabupaten Lotim hingga kepala desa ter-
kait keberadaan dari TP4D. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kebijakan untuk melibatkan TP4D dalam setiap pembangunan fisik yang dilakukan. “Untuk sosialisasi tetap kita laksanakan,” ujar Yusa yang juga tim TP4D. Diketahui, pada tahun 2017 lalu terdapat beberapa OPD yang melibatkan TP4D dalam pengerjaan proyek. Salah satunya yakni revitalisasi Taman Rinjani Selong (TRS). Meskipun didampingi TP4D, namun pengerjaan proyek senilai sekitar Rp5 miliar itu kan-
das di tengah jalan. Pihak kontraktor hanya dapat melakukan pekerjaannya sekitar 25 persen berupa pemerataan tanah dan pembangunan beberapa fasilitas. Setelah itu, Dinas LHK memutus kontrak pihak ketiga karena memenuhi batas kontrak yang sudah ditentukan pada akhir tahun lalu. Selain TRS, proyek yang didampingi TP4D yakni pembangunan tiga tambatan perahu di Lotim dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lotim. Saat ini, tiga tambatan perahu itu sudah tuntas pengerjaannya dapat difungsikan. (yon)
(Suara NTB/yon)
Tangani Gempa, BPD Se-KLU Belajar ke Yogyakarta
SMAN Baru Siapkan UNBK bagi Siswa SMKN
Yogyakarta (Suara NTB) Momentum realisasi DD pada tahap ketiga akan dilakukan dalam waktu dekat. Tercatat sebanyak Rp1,2 miliar DD dialokasikan oleh 33 desa se KLU, dimana anggaran itu seluruhnya digunakan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa. Pihak desa ikut ambil bagian dengan cara mempalajari pola penanganan gempa yang dilakukan oleh Pemerintah Yogakarta. Dalam pelatihan bertajuk Bimtek Peningkatan Kapasitas 33 BPD di seluruh desa se KLU, 21-25 November, di Hotel Mutiara, Jalan Malioboro, Yogayakarta, hadir antara lain, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, Kadis Pengendalian Penduduk KB PMD, Kholidi Khalil, serta 33 BPD. Sedangkan yang menjadi pemateri pada empat hari itu antara lain, Kasubdit Dirjen Bina Pemdes, Kemendagri, Okto Rahandra, dengan topik materi optimalisasi tupoksi BPD dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemdes. Selanjutnya paparan musyawarah desa oleh Dipta Paramita Sari, ST., MM, selaku Dirjen Pemerintahan Desa Pemkot Yogyakarta dan paparan peran BPD dalam pembangunan desa oleh Perangkat Desa Candisari, Kabupaten Magelang. Najmul Akhyar menekankan, pada kesempatan itu menekankan, memacu semangat kalangan BPD maupun OPD di KLU. Walaupun di tengah situasi angka kemiskinan tertinggi di NTB, namun derap pembangunan di KLU cukup menggembirakan. “Walaupun kita termuda di NTB, tetapi tidak sia-sia. Banyak sekali hal positif yang kita bangun. Kondisi kita seperti ini, Insya Allah kita akan mampu membangun kembali,” kata Najmul. Bahwa saat ini, masyarakat KLU diuji oleh gempa bumi, ia mengajak semua masyarakat untuk beprasangka baik kepada Allah. Bahwa ujian tidak menyangkut fisik semata, melainkan pandangan dan prasangka kepada Allah. Di balik peristiwa musibah, ia mengajak masyarakat untuk menangkap kondisi saat ini sebagai sebuah probabilitas. Kenyataannya di KLU, banyaknya rezeki yang datang dari berbagai sumber dan lembaga, memberi kesan kebersamaan antara seluruh rakyat Indonesia untuk masyarakat Lombok. Sementara itu, Kepala Dinas P2KB PMD, Kholidi Kholil, menekankan kegiatan peningkatan kapasitas BPD se KLU telah dituangkan dalam APBDes tiap desa sejak APBDes murni tahun 2018. Dalam. Prosesnya, muncul berbagai pandangan, peningkatan kapasitas ingin maksimalkan untuk menangani persoalan kebencanaan di daerah. Tetapi dari hasil rumusan masyarakat desa dengan dinas, peningkatan kapasitas juga diperlukan oleh pengurus BPD dalam mencermati persoalan di daerah, berkaitan dengan dampak gempa di KLU. Ia mengatakan, membangun sebuah sinergi tidak saja memastikan termuat anggaran di APBDes, tetapi dalam APBDes Perubahan 2018 juga telah diinventarisir terdapat 1,2 miliar telah dianggarkan untuk penanganan gempa se KLU. Baik pembersihan puing, subsidi sembako dan pengadaan pipa. Apa yang dilakukan tahun 2018 akan diarahkan pada APBDes tahun 2019. Dengan ikhtiar bersama, dengan dibantu oleh BPD, pihaknya optimis, apapun yang dikerjakan akan bisa dilaksanakan. Dinas P2KBPMD juga berharap, BPD berperan untuk menyelaraskan percepatan realisasi DD untuk mencapai 75 persen.(ari)
Mataram (Suara NTB) – SMA Negeri (SMAN) baru di Kota Mataram seperti SMAN 10 Mataram dan SMAN 9 Mataram akan menyiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi siswa kelas XII SMKN yang yang masih belajar di dua SMAN itu. Meskipun masih ada kendala, persiapan tetap dilakukan. Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., pada Kamis (22/11) mengatakan, persiapan UNBK sudah dimulai, seperti memulai pengayaan, merencanakan ujicoba atau try out, dan menyiapkan komputer. Sebanyak 203 siswa Kelas XII di SMAN 10 Mataram yang sebelumnya merupakan siswa SMKN 9 Mataram, terdiri dari 137 laki-laki dan 66 perempuan. “Persiapan UNBK sudah dimulai, antara lain menyiapkan pengayaan, rencana try out, dan menyiapkan komputer,” jelas Ridwan. Ridwan mengatakan jumlah komputer untuk UNBK sudah mencukupi. Namun masih membutuhkan persiapan lagi karena komputer juga digunakan untuk praktik siswa. Ada lima kompetensi keahlian di SMKN 9 Mataram, yaitu teknik ototronik, teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia,
(Suara NTB/ari)
BIMTEK - Bimtek Peningkatan Kapasitas 33 BPD se-KLU di Yogyakarta
(Suara NTB/why)
CINDERAMATA - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kurniadie memberi cinderamata kepada Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Gobal FM Lombok, H. Agus Talino, Kamis (22/11) dalam silaturahminya ke Kantor Harian Suara NTB di Mataram.
Pengembang Rencanakan Bangun 14 Ribu Lebih Rumah Subsidi Mataram (Suara NTB) Para pengembang di dalam daerah mulai mengambil ancang-ancang. Masing-masing perusahaan telah mengalokasikan rencana pembangunan rumah subsidi untuk tahun mendatang. Totalnya, mencapai 14.293 unit. Hal ini dikemukakan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto. Ditemui di Mataram, Kamis (22/11) kemarin, H. Heri menjelaskan jumlah anggota REI NTB hingga tahun 2018 ini mencapai 73 perusahaan. Sebanyak 69 anggota diantaranya fokus membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau rumah subsidi. Anggota lainnya, membangun rumah komersil dan pertokoan. Sejak tahun 2014 lalu hingga 2018 ini, total unit rumah yang telah dibangun anggota REI NTB 23.317 unit. Dengan rincian rumah komersil yang terdata 1.622 unit dalam empat tahun terakhir ini. Pembangunan perumahan ini melibatkan total tenaga kerja sebanyak 1.017 karyawan di
kantor dan 7.271 orang pekerja di lapangan/proyek. Dari yang dipaparkan itu, ditambahkan dengan jumlah rencana pembangunan rumah subsidi sebanyak 14.293 unit di tahun 2019 mendatang. “Rencana ini tidak bisa kita tolak. Masing-masing anggota telah memiliki program sendiri – sendiri tahun depan. Berapa yang direncanakan dibangun, tentu tak bisa ditolak,” jelas H. Heri. Untuk tahun 2018 ini, pengembang telah merencanakan membangun 10 ribu unit, khusus untuk rumah subsidi. Sementara rumah komersil, jumlah yang dibangun dapat dihitung jari. Akibat lesunya permintaan pasar. Dari rencana pembangunan tahun ini, perkiraannya hingga akhir tahun 4.500 unit yang akan terealisasi. Saat ini tercatat 3.500 unit yang telah dilepas ke konsumen. Apa kendalanya tak sampai 50 persen terealisasi? H. Heri Susanto mengatakan, pemerintah menetapkan aturan bagi rumah MBR ini pada bulan April 2018. Ada tiga bulan jedanya dalam tidak dalam kepastian diawal tahun.
KPKS Minta Izin SPBU Telaga Wareng Dicabut Tanjung (Suara NTB) Persoalan galian C di Dusun Telaga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menjadi sorotan warga. Galian C yang dilakukan di kawasan wisata dan notabene bertentangan dengan Perda No. 9 tahun 2011 itu meresahkan warga sekitar. Hingga sejumlah warga pun menggelar hearing ke pemerintah daerah. Pada pertemuan dengan DPRD KLU dan eksekutif, perwakilan warga meminta galian C ditutup. Ketua Forum Masyarakat Peduli Dampak Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (KPKS) Lombok Utara, Jasman Hadi, SH., bersama 5 perwakilan warga lain mendesak pemerintahbdan DPRD mencabut izin SPBU Telaga Wareng dicabut. Beberapa alasannya, SPBU itu dibangun di Desa Pemenang Barat, sedangkan SPBU sebelumnya berada di Desa Pemenang Timur. Masyarakat sekitar setuju apabila SPBU dibangun pada jarak 8 km. Jasman yang tidak lain mantan Ketua Komisi I DPRD KLU periode 2009 2014 ini menegaskan, pembangunan SPBU menyalahi etika dan estetika lantaran penimbunan areal SPBU menggunakan galian C di kawasan yang tidak direkomendasikan. Selain itu, pengerukan galian C menimbulkan tertimbunnya jaringan irigasi setempat. “Tuntutan kami itu untuk mencabut izinnya pembangunan dan izin lingkungannya. Kemudian kita minta mengembalikan kembali areal irigasi yang sudah dirusak itu kepada posisi awalnya dan kita minta untuk dilakukan rehabilitasi dan merevitalisasi lokasi yang sudah ditambang oleh pihak pengusaha itu,” tegasnya. Pihaknya juga mendesak Pemda KLU menindak ASN yang terindikasi terlibat
dalam permainan dengan pengusaha untuk memuluskan perizinan galian C. “Dan kenapa kami meminta izin itu untk dicabut, karena memang sudah tidak sesuai peruntukannya,” tandasnya. Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Hermanto, menyampaikan Pemda KLU, mengungkapkan bahwa baik DPRD dan eksekutif sudah sepakat bahwa galian c ditutup. Pihaknya mendeadline galian c ditutup Jumat (23/11) hari ini. “Karena kalau masalah alat berat kan butuh proses dia. Tapi yang terpenting tidak ada kegiatan sama sekali. Tadi sudah disimpulkan pimpinan sidang dan yang sangat jelek kita lihat galian C-nya,” ujar Hermanto. Menurut dia, secara ptosedural pemilik SPBU sudah mengikuti semua arahan baik dari segi perizinan tata ruang dan lain sebagainya. Hanya saja material galian C diambil dari tempat yang tidak sesuai rekomendasi. “Dan memang pelanggaran itu adalah masalah galian C ini, karena memang daerah yang boleh dilakukan galian C
itu adalah Gangga dan itu sesuai tata ruang. Sedangkan Pemenang dan Tanjung inikan tidak boleh dilakukan pergalian seperti apapun,” tandasnya. Sementara Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., selaku pimpinan rapat, menilai masih ada miskomunikasi antar intern pemerintah. Di satu sisi pemerintah sudah menyampaikan bahwa untuk diterbitkan izin itu harus melalui mekanisme. Oleh karennya, tegas dia, terlepas dari itu, persolan di bawah dan dugaan permainan yang dilakukan oknum ASN tentu harus dibuktikan. “Persoalan di situ menyangkut adanya fasilitas publik menurut masyarakat yang digunakan atau dirusaknya akibat pembangunan itu, tentu harus kita buktikan juga. Juga masalah galian C di sana yang ditimbun ke tempat bangunan itu,” sebutnya. Aktivitas yang terjadi di Telaga Wareng, bagi Ardianto, seharusnya tidak perlu ditegur, melainkan langsung ditutup. Alasannya kuat, bahwa lokasi itu adalah lokasi yang tidak boleh dilakukan aktivitas galian C. (ari)
(Suara NTB/ari)
HEARING - Hearing galian C di Pemda KLU kemarin. Warga minta izin SPBU Telaga Wareng dicabut.
Lalu pada Bulan Agustus September, terjadi bencana gempa. Tidak kecil kerugian moril dan materil yang diderita korban. Dua persoalan dikemukakan itu cukup besar pengaruhnya kepada pasar. Terutama dampak gempa, H. Heri mengatakan, seyogiyanya pada semester II tahun bersangkutan, para pengembang panen penjualan. Sayangnya, kondisinya tidak seperti yang diharapkan tahun ini. Harapannya, tahun depan pengembang lebih cepat mendapatkan kepastian pasar, maupun kebijakan pemerintah agar rencana pembangunan berjalan sesuai yang dijadwalkan. (bul)
dan teknik komputer jaringan. Sementara itu, ditemui sebelumnya, Kepala SMAN 9 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., mengatakan, komputer yang tersedia masih belum banyak, baru ada 20 komputer, padahal kelas XII memiliki tujuh rombongan belajar. Di tahun 2018 ini SMKN 8 Mataram melaksanakan UNBK. Pihak sekolah meminjam ke siswa dan guru untuk melengkapi kekurangan. Rubiyanto belum bisa memastikan mengenai jalan keluar dari kurangnya fasilitas komputer untuk UNBK. “Apakah kita pinjam lagi atau bagaimana, laptop anak-anak kita pinjam, atau apa, tapi sekarang belum ada ruangan khusus untuk itu karena terdampak gempa, mudahan bisa dipakai saat UNBK,” ujarnya. (ron)
Ridwan
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
PENDIDIKAN
Halaman 10
Penilaian Akhir Semester Optimis Laksanakan UNBK SEKOLAH-sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini optimis dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Padahal sebelumnya, gempa KLU telah memupus semangat sekolah di tempat itu untuk menggelar UNBK. Kepada Suara NTB, Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Program Khusus-Program Layanan Khusus (PK-PLK) KLU, Dr. Basuki Rahman, menegaskan optimismenya dapat melaksanakan UNBK mendatang. Padahal semua sekolah jenjang pendidikan SMA sederajat baik negeri maupun swasta belum siap dari segi infrastruktur. Kekurangan sarana dan prasarana tersebut, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan bagi sekolah di KLU untuk mempersiapkan pelaksanaan UNBK. Lebih jauh dikatakan Basuki, semua sapras dan kelengkapan kekurangan sekolah lainnya, pemerintah akan berupaya menyediakannya, seperti komputer dan server. “Berat ini pekerjaan. Tapi optimis dapat laksanakan UNBK,” ujar Basuki, di Mataram, Kamis (22/11). Namun Basuki, menegaskan kesiapan pelaksanaan UNBK di KLU tidak dapat dikerjakan tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk pihak swasta. Swasta dapat mengambil peran penting dalam hal ini. “Kita kerjasama semua pihak termasuk pihak swasta. Ada Asosiasi Yayasan untuk Bangsa menyumbangkan 300 unit komputer. Tapi belum datang sebentar lagi katanya tanggal berapa,” ungkapnya. Meski akan mendapat bantuan 300 unit komputer, namun jumlah itu masih jauh dari kebutuhan sekolah. Adapun jumlah kebutuhan komputer bagi 2.599 siswa calon peserta yang akan Ikut UNBK di SMA, SMK, dan MA negeri dan swasta di 25 sekolah negeri swasta, sebanyak 880 unit atau sepertiga dari jumlah p e s e r t a Basuki Rahman UNBK. (dys)
Sekolah Diarahkan Lakukan Penilaian dalam Situasi Abnormal Mataram (Suara NTB) Penilaian akhir semester ganjil bagi SMA dan SMK akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Sekolah diarahkan melakukan penilaian hasil belajar siswa dengan mempertimbangkan ketercapaian kurikulum yang diberikan, terutama dalam situasi abnormal karena terjadinya gempa bumi yang bedampak pada terhambatnya proses belajar mengajar. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., pada Kamis (22/11), mengatakan, pada awal bulan Desember nanti berlangsung penilaian akhir semester ganjil. Kondisi pembelajaran pada semester ganjil mengalami ganguan dengan adanya gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok dan sekitarnya. Kejadian itu membuat sekolah meliburkan siswa dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan turu mengganggu proses belajar. Rosyidin sapaannya,mengatakan pihaknnya memberikan arahan agar sekolah menyesuaikan penilaian hasil belajar siswa se-
suai dengan kondisi gempa lalu. “Arahannya supaya dalam penilaian hasil belajar siswa mempertimbangkan ketercapaian kurikulum yang diberikan dalam situasi abnormal,” jelasnya. Pembelajaran di SMA dan SMK Lobar dan Mataram sudah mulai berjalan normal sejak bulan Oktober lalu. Sementara itu terkait dengan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), banyak sekolah yang sudah mulai mempersiapkan diri. Rosyidin meyakini sekolah di Kota Mataram pada jenjang SMA/SMK diyakini akan tetap melaksanakan UNBK pada tahun 2019. Karena dampak gempa bumi dianggap tidak terlalu signifikan menimpa sekolah di Mataram.
Pada UNBK tahun 2018 seluruh sekolah jenjang SMA dan SMK baik negeri dan swasta melaksanakan UNBK. Namun masih ada sekolah yang masih kekurangan komputer sehingga meminjam ke orang tua siswa, atau menerapkan mekanisme berbagi sumber daya atau resource sharing dengan sekolah lain. Rosyidin mengakui masih ada sekolah yang mengalami kekurangan peralatan UNBK. Bantuan peralatan tetap akan ada, walaupun belum bisa mencukupi semua kebutuhan. “Resource sharing juga masih diperlukan,” kata mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini. Terkait dengan uji coba atau try out untuk persiapan UNBK, menurut Rosyidin
”
Arahannya supaya dalam penilaian hasil belajar siswa mempertimbangkan ketercapaian kurikulum yang diberikan dalam situasi abnormal,”
sudah menjadi program rutin sekolah. Nantinya sekolah yang akan menyesuaikan dengan kondisi masingmasing. (ron)
Abdurrosyidin R (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dys)
NTB Dapat Tambahan Akreditasi PAUD dan PNF Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan akreditasi bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di NTB pada tahun 2018 sebanyak 750 lembaga. Namun menjelang akhir tahun, NTB mendapatkan tambahan 100 lembaga untuk diakreditasi. Dengan begitu, meskipun mengalami bencana gempa bumi, NTB justru bisa melampaui target lembaga yang diakreditasi. Hal itu disampaikan Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan PNF NTB, Dr. Fauzan, M.Pd., pada Kamis (22/11). Menurutnya saat ini proses akreditasi PAUD dan PNF memasuki tahap ke empat. Pihaknya mendapatkan tambahan 100 lembaga untuk diakreditasi. “Dari 750 menjadi 850 lembaga. Alhamdulillah di saat bencana NTB justru bisa melampaui target,” katanya. Pada anggaran yang direncanakan, pelaksanaan akreditasi sampai tahap ke tiga. Namun, menurut Fauzan, karena NTB sukses melaksanakan akreditasi sampai tahap ke tiga, maka Badan Akreditasi Nasional (BAN) menambahkan satu tahap lagi. “Sekarang sedang pelaksanaan visitasi tahap ke empat,” ujarnya. Sejauh ini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kuota PAUD dan PNF yang akan diakreditasi pada tahun 2018. Pada tahun 2016, kuota yang diberikan hanya 150 lembaga, di tahun 2017 naik menjadi 300 lembaga. Dan di tahun 2018 melonjak menjadi 750 lembaga PAUD dan PNF yang akan diakreditasi, yang kemudian bertambah lagi menjadi 850 lembaga. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada sebanyak 4.907 Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal (TK/RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di NTB, baik negeri maupun swasta yang ada di NTB. Berdasarkan data satuan pendidikan non formal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di NTB ada sebanyak 982 satuan pendidikan non formal. Terdiri dari 473 lembaga kursus, 500 PKBM, dan 9 SKB. Sebelumnya, disampaikan jumlah PAUD yang sudah diakreditasi masih sangat minim. Kendala yang membuat banyak PAUD yang belum diakreditasi karena jumlah kuota yang diberikan dari pemerintah pusat relatif Fauzan sedikit. (ron) (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist)
BELAJAR - Beginilah keseharian suasana belajar di SD Maraqitta’limat Loloan, Bayan. Akibat gedung sekolah akibat gempa, mereka terpaksa belajar di bawah pohon.
Murid SD Maraqitta’limat Loloan Belajar di Bawah Pohon Tanjung (Suara NTB) Suasana belajar di sebagian sekolah terdampak gempa hingga kini masih berlangsung di tenda-tenda darurat. Sebagian lagi dilangsungkan di bawah rindangnya pohon. Seperti yang berlangsung di SD Maraqitta’limat Loloan, Bayan. Cuaca panas ekstrem memaksa proses belajar harus di-
langsungkan di luar tenda. Sebab jika di dalam tenda, hawa panas terasa menyengat sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Tak terasa siang menjemput, proses belajar yang lebih dikemas dalam bentuk permainan tuntas dilaksanakan. Murid-murid riang gembira menyambut kepulangannya. Seperti inilah situasi belajar di
Kekerasan Perempuan dan Anak Harus Diminimalisir Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, menemukan 817 data kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak. Data tersebut terkumpul sejak Januari-Oktober 2018. “Data dihimpun sampai bulan Oktober di semua kabupaten kota se NTB,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) DP3AP2KB, Baiq Haidar Indiana, saat ditemui Suara NTB, Kamis (22/11). Berdasarkan kelompok usia, jumlah korban di Kota Mataram sebanyak 20 kasus, Lombok Barat sebanyak 27 kasus, 117 kasus di Loteng, 114 kasus di Lotim, KLU sebanyak 58 kasus, KSB sebanyak 15 kasus, Sumbawa sebanyak 56 kasus, Dompu sebanyak 175 kasus, Bima sebanyak 34 kasus, Kota Bima sebanyak 120 kasus, dan kasus yang ditangani Polda NTB sebanyak 81 kasus. Berbagai kekerasan tersebut, ditengarai oleh beragam
motif seperti KDRT, kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, TPPO, dan eksploitasi. Semua kasus itu melibatkan anak dan perempuan sebagai korban. Pihaknya berharap, di dua bulan tersisa data korban kekerasan tidak bertambah. “Kita berharap akan ada penurunan.Secara penanganan dalam hal pelayanan meningkat. Dan untuk penyelesaian kasus akan ditekan diupayakan turun setiap tahun,” ungkapnya di sela-sela kegiatan pelatihan pendampingan korban kekerasan. Selain itu, upaya penekanan jumlah korban, kata Indiana, dapat dilakukan sepanjang ada pemahaman bersama semua pihak dalam menangani korban. Termasuk di antaranya juga ialah para pendamping korban. Untuk itu, upaya penguatan pendamping korban kekerasan terus dilakukan pihaknya. Sebagaimana penguatan yang dilakukan hari ini, sebanyak 40 peserta dari dinas yang
membidangi fungsi pemberdayaan perempuan dan anak diberi penguatan. Mereka tergabung dalam pendamping korban kekerasan. Penguatan ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dalam menangani korban kekerasan sebagai fungsi pelayanannya mulai dari pencegahan sampai rencana pemberdayaannya. “Mereka pada paham tapi perlu diberi pemahaman dari segi hukum dan hukum. Ada yang di mediasi ada juga dilanjutkan di aparat hukum,” ujarnya. Mereka para pendamping korban kekerasan perlu diberi kemampuan memediasi korban, kemamp u a n mengi-
SD Maraqitta’limat Loloan, Bayan, setiap hari. Kepada Suara NTB, Dina Mariana, S.Pdi., dewan guru pada sekolah setempat menjelaskan sejak gempa beberapa waktu lalu, seluruh aktivitas belajar berlangsung di luar gedung sekolah. Kondisi gedung sekolah tidak memungkinkan dapat digunakan lagi.
Kondisi tidak normal tersebut, hingga kini masih berlangsung. Murid ada yang belajar di tenda, ada pula yang belajar di bawah pohon. Mereka sebagiannya belajar di bawah pohon, karena di tenda kondisi sangat panas. Sehingga pilihannya ialah belajar berlangsung di bawah pepohonan yang cukup rindang
di sekitar area sekolah. Disebutkan Dina, sejak pascagempa, menghadapi situasi tidak normal seperti ini sudah jadi kebiasaan yang harus dilewati. Butuh kesabaran agar proses ini mampu dilalui dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti, gedung sekolah dapat diperbaiki dan difungsikan lagi sebagai tempat belajar bagi murid. (dys)
Kurang, Pendaftar UKG Non PNS Guru Produktif dan SLB
dentifikasi, mulai dari nama korban alamatnya, status, hingga persoalannya apa. Diupayakan dengan kemampuan memediasi, mampu menyelesaikan kasus tanpa berlanjut ke aparat penegak hukum. “Outputnya harus ada pedoman penanganan korban oleh pendamping,” jelasn y a . (dys)
Baiq Haidar Indiana (Suara NTB/dys)
Mataram (Suara NTB) Pendaftar perekrutan Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS sebagai guru kontrak daerah masih minim. Pelaksanaan tes mundur sampai bulan Desember, karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih membuka pendaftaran. Tes dijadwalkan akan dilaksanakan bulan Desember mendatang. “UKG Non PNS Guru produktif dan SLB di awal Desember akan kami akan lakukan. Kami di Bidang Ketenagaan masih menerima beberapa usulan, kenyataan masih kurang (pendaftar),” ujar Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dari data sebelumnya, ia menyebutkan, untuk guru produktif SMK, dibutuhkan sekitar 1.500 orang. Namun yang mendaftar hanya 1.026 orang. Sedangkan guru SLB yang berijazah SLB dibutuhkan sebanyak sekitar 150
sampai dengan 200 orang, tapi pendaftar hanya 101 orang. “Mencari orangnya (guru produktif dan SLB) susah, kalau guru umum banyak sekali,” katanya. Namun demikian, ia menegaskan akan menyelesaikan UKG Non PNS guru produktif dan SLB. Ia berharap di akhir Desember rencana penempatan bisa diajukan. Dinas Dikbud NTB masih memberikan kesempatan kepada guru honorer yang memiliki ijazah dan kompetensi di bidang guru produktif dan SLB untuk mengajukan permohonan. Setelah pengajuan permohonan akan dilakukan UKG bagi guru Non PNS itu. Jika memenuhi standar nilai maka barulah diangkat menjadi guru kontrak daerah. Syarat untuk UKG Honorer Produktif dan SLB
tidak jauh berbeda dengan UKG honorer SMA. Hanya saja, kata Aidy, ada perbedaan di kompetensinya, karena guru produktif dan SLB memiliki tingkat kekhususan sendiri. Aidy menegaskan, layak atau tidaknya guru honorer itu dilihat dari uji kompetensi bukan persoalan terpenuhi atau tidak terpenuhi jumlah orang. “Tapi kita lihat kompeten atau tidaknya,” katanya. (ron)
H. Aidy Furqon (Suara NTB/dok)
SUARA NTB
Jumat, 23 November 2018
Baiq Vina Harus Buat Surat Pernyataan Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan Baiq Vina Lestari di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018 mendapat peringatan dari tim keabsahan Porprov NTB. Pecatur yang menyandang gelar Master Fide Woman (MFW) itu harus membuat surat pernyataan siap membela NTB di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 bila ingin tampil di Porprov NTB 2018. Hal itu ditegaskan oleh Tim Keabsahan Panitia Porprov NTB, Dachlan A. Bandu kepada Suara NTB di Mat(Suara NTB/ist) aram, Kamis (22/11) kemarBaiq Vina Lestari in. “Baiq Vina Lestari harus buat surat pernyataan siap membela NTB di PON bila ingin tampil di Porprov NTB,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Dachlan setelah mengetahui status Baiq Vina Lestari yang masih terdaftar sebagai atlet Riau. Dachlan mengatakan bahwa Porprov NTB diperuntukkan atletatlet NTB yang siap membela NTB di PON 2020. Dalam hal ini, atlet luar NTB tak diperbolehkan tampil di Porprov NTB, karena memang Porprov NTB merupakan ajang seleksi atlet yang akan perkuat NTB di level nasional hingga PON 2020. Diakui Dachlan, meski berdomisili di Lombok Barat (Lobar) , namun status Vina saat ini masih menjadi atlet provinsi Riau. Hal itu dapat diamati dibeberapa kejurnas catur yang di ikuti Vina tahun ini. Dimana atlet kelahiran Lobar itu telah membela Provinsi Riau dibeberapa kejuaraan nasional tahun ini. Di tempat terpisah, Ketua Harian KONI Lobar, Baharuddin menanggapi serius pernyataan tim keabsahan KONI NTB tersebut. Dia menegaskan bahwa KONI Lobar sudah melakukan pendekatan secara pribadi dengan Baiq Vina sebelum mendaftar Vina sebagai kontingen catur Lobar di Porprov NTB 2018. Dalam hal ini, Bahar menegaskan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh tim Keabsahan Panitia Porprov NTB tidak akan terjadi. Pasalnya pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan Vina bahwa Vina siap membela NTB di PON 2020 bila diminta oleh KONI NTB dan Percasi NTB. “Kami sudah bicara dengan Vina. Dia siap membela NTB di PON 2020,” tegasnya. Terkait soal permintaan tim Keabsahan agara Vian membuat surat pernyataan siap membela NTB di PON. Pihak KONI Lobar bersama Vina siap mengikuti syarat tersebut. “Kami siap buatkan surat pernyataan sebagaimana yang diinginkan oleh tim keabsahan,” jelasnya. (fan)
Warga Brang Bara Tolak Pengembangan Toko Utama Jaya Meubel Sumbawa Besar (Suara NTB) Warga RT 03 RW 01 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa menolak rencana pemilik Toko Utama Jaya Meubel menambah tinggi bangunan toko setempat setinggi tiga meter. Karena warga setempat yang berdekatan merasa was-was saat terjadi gempa bumi, disamping ketinggian toko juga menutup sinar matahari. Adanya penolakan dari warga ini membuat Lurah, Pol PP dan aparat kepolisian dari Pos Subsektor kota turun untuk menangani persoalan tersebut pada Kamis (22/11) kemarin. Hal ini guna mengupayakan agar persoalan tersebut dapat dicarikan solusi terbaik. Ditemui wartawan, ketua RT setempat, Iwan Ridwan yang didampingi puluhan warga mengakui adanya protes warga mengenai rencana pemilik toko. Mwenurutnya, saat pembangunan toko beberapa tahun lalu, bangunan toko itu sudah cukup tinggi. Namun warga memakluminya meski was-was ketika gempa bumi beberapa waktu lalu. Warga yang berada tepat di belakang toko juga merasa terganggu ketika musim hujan. Karena rembesan air dari atap toko jatuh di atap warga kemudian menggenangi sekelilingnya. Warga tidak pernah menyangka banguna toko akan dibangunkan seperti itu. Mengingat beberapa tahun lalu saat meminta persetujuan warga sebagai syarat mengajukan penerbitan IMB, bangunan tidak akan dibangun bertingkat. Pemilik toko juga meminta izin warga agar air pembuangan dapat melewati got yang menuju ke pemukiman. Hal itu disetujui asalkan dibuatkan pipa aliran, tetapi hanya dibuatkan pipa kecil. Setelah dikomplin pipa diganti dengan ukuran yang cukup besar tapi hanya sebagian tidak tuntas sampai hilir got. Diakuinya, ada banyak yang janggal dalam pembangunan, mulai dari tandatangan warga yang setuju hingga gambar bangunan. Hal ini diketahui saat pihaknya mendapat dokumen yang diterbitkan beberapa tahun lalu. Meskipun demikian, warga tidak sampai bertindak. Namun yang membuat warga bereaksi karena adanya rencana pemilik toko untuk meninggikan bangunan toko. Karena bangunan yang ada saja sudah cukup tinggi dan membuat warga was-was, apalagi ditambah ketinggiannya sampai tiga meter. Untuk itu, warga bersepakat melalui musyawarah yang dilakukan untuk menolak rencana pemilik toko. Salah satu warga, Marzoan, juga mengaku tetap menolak rencana pembangunan toko untuk lantai berikutnya. Karena sebagai pemilik rumah yang tepat berada di belakang toko merasa trauma saat adanya gempa lalu. Sedangkan pemilik toko, Khairuddin didampingi anaknya Topan, mengatakan pihaknya sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pihaknya tidak menginginkan adanya persoalan dan tetap mengikuti prosedur yang ada. Makanya ia menyerahkan permasalahan tersebut kepada aparat pemerintah. Sementara Lurah Brang Bara, Mochtar Atmaja menyampaikan, persoalan warga dengan pemilik toko akan dimusyawarahkan. Pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait pada Jumat (23/11) untuk mencarikan solusi terbaik supaya tidak ada yang dirugikan. Karena pihaknya menginginkan wilayah kelurahan setempat tetap kondusif. “Saya intinya bagaimana agar wilayah tetap kondusif. Makanya besok (Jumat red) kita akan musyawarahkan di kelurahan. Kita undang pihak-pihak terkait,” tandasnya. (ind)
(Suara NTB/ind)
BERI PEMAHAMAN - Lurah, Pol PP, aparat kepolisian saat mengecek rumah serta bangunan toko sekaligus memberikan pemahaman kepada warga setempat.
Halaman 11
Bantuan PKH Desa Dete dan Lape Diduga Diselewengkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dete dan Desa Lape, Kecamatan Lape tahun 2017 dan tahun 2018 diduga diselewengkan. Diduga, dana yang disalurkan ke ratusan keluarga penerima manfaat dipotong oleh oknum pendamping. Kini dugaan tersebut sudah dilaporkan dan tengah diselidiki oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa.
(Suara NTB/ind)
Mulyadi
Informasi yang diperoleh, dugaan penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh oknum pendamping berinisial SN. Korbannya mencapai sekitar 400 orang, masing-masing di Desa Dete 222 orang dan di Desa Lape 184 orang. Dimana para penerima manfaat adalah masyarakat
miskin yang sedang hamil, mempunyai balita, anak usia sekolah dari TK sampai SMA, lansia dan disabilitas. Masing-masing keluarga penerima manfaat seharusnya mendapatkan bantuan Rp1.890.000 pertahun. Namun oknum pendamping diduga memotong
dana bantuan dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini karena saat pencairan, ATM dan buku rekening para penerima dikumpulkan oleh terduga. Aksi dari oknum pendamping ini kemudian diketahui dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Kapolres Sumbawa yang
dikonfirmasi melalui Plh Kasat Reskrim, IPTU Mulyadi, SH, Kamis (22/11) kemarin membenarkan adanya laporan tersebut. Dalam menangani kasus ini, pihaknya telah memintai keterangan 18 saksi termasuk koordinator PKH kabupaten dan pejabat Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Pihaknya juga telah menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya sekitar 10 orang untuk Sabtu (24/11) ini. Terkait kasus ini, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. (ind)
Porprov NTB 2018
Kota Mataram Bertekad Rebut Juara Umum
(Suara NTB/ind)
CEK MOBIL - Tampak penyidik saat mengecek kondisi mobil korban yang kehilangan uang ratusan juta di Polres Sumbawa.
Mobil Dibobol, Pengusaha Jagung Kehilangan Ratusan Juta Sumbawa Besar (Suara NTB) Muhlis, seorang pengusaha jagung asal Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa harus kehilangan uang ratusan juta rupiah. Uang yang disimpan di dalam mobilnya tersebut raib digondol maling, Kamis (22/11) siang. Dalam hal ini, pelaku beraksi dengan cara memecahkan kaca mobil korban yang diparkirkan di pinggir jalan. Muhlis yang ditemui wartawan di Polres Sumbawa saat melaporkan kejadian yang dialami mengakui peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10. 30 Wita. Berawal saat dirinya mengambil uang di salah satu bank di Sumbawa menggunakan mobil Pajero putih miliknya dengan nomor polisi EA 123 MD. Saat itu, ia mengambil uang tunai Rp250 juta yang rencananya akan dipergunakan untuk membayar pupuk, bibit jagung dan lainnya. Setelah uang diambil ia kemudian menuju salah satu toko di sekitar Pasar Seketeng untuk membeli membayar pupuk. Namun tempat parkir mobil penuh, sehingga ia ke-
mudian memarkirkan mobilnya di sekitaran Simpang Menjangan dekat pasar. Selanjutnya, ia menuju ke toko tersebut membawa uang Rp100 juta yang disimpan di dalam tas miliknya. Sedangkan uang Rp150 juta disimpan di dalam mobil, tepatnya dibawah kursi depan sebelah kiri menggunakan tas kresek. Setelah setengah jam, ia kemudian keluar dari toko dan melihat kondisi mobilnya masih utuh. Selanjutnya ia menuju toko lain membawa nota pupuk. Sekitar 25 menit, ia berencana menuju toko sebelumnya, karena masih ada nota pupuk yang belum diambil. Namun ia kaget saat melihat kaca depan mobil sebelah kirinya pecah. Setelah dicek uang Rp150 juta miliknya raib. “Saat saya lewat depan mobil, kaca depan sebelah kiri sudah pecah. Kemudian uang 15 juta di dalamnya hilang,” ujarnya. Menurutnya, sebelumnya dia tidak pernah mampir ke suatu tempat terlebih dahulu setelah mengambil uang di bank. Biasanya setelah mengambil uang ia langsung kembali ke Labangka.
Meskipun sempat ada firasat tidak enak, namun ia tidak pernah menduga akan kemalingan. Mengingat tempat uang disimpan akan sulit dilihat oleh orang lain dari luar. Diperkirakan, pelaku sebelumnya sudah membuntutinya sejak mengambil uang di bank. Makanya pasca kejadian, dirinya langsung melaporkannya ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti. “Memang ada firasat tidak enak. Tapi saya tidak menduga akan kemalingan. Karena jika dilihat dari luar maka orang tidak akan tahu (adanya uang di dalam mobil). Mungkin saya dibuntuti,” terangnya. Sementara, Plh Kasat Reskrim Polres Sumbawa, IPTU Mulyadi, S.H yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya laporan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggotanya langsung turun ke lokasi melakukan olah TKP. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait laporan dimaksud. “Saat ini kami masih melakukan penyelidikan,” pungkas Mulyadi. (ind)
Time Rally Nasional Kembali Digelar di Lombok Mataram (Suara NTB) Sukses menggelar Time Rally Nasional tahun lalu, NTB kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan time Rally Wisata Nasional yang akan digelar di Hotel Montana Premier Senggigi Lobar, 24-25 November 2018. Selain menjadi ajang perebutan poin juara, Time Rally yang digelar oleh Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) bekerjasama dengan IMI NTB dan Pemprov NTB itu diharapkan dapat mendukung pemulihan pariwisata NTB bangkit. Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, M. Nur Haedin yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Kamis, (22/11) kemarin mengatakan time Rally 2018 akan menjadi yang keempat digelar di NTB. Sebelumnya IMI NTB juga sukses menggelar event yang sama di tahun 2015, 2016 dan 2017. Namun event kali ini akan berbeda dari event sebelumnya. Pasalnya, event kali ini akan digelar IMI NTB dengan mengkolaborasikan program pemerintah di bidang pariwisata dan olahraga. Dalam hal ini target time Rally Nasional di NTB juga akan mendongkrak angka kunjungan wisata mancanegara. Maklum, mulai bulan Agustus tahun 2018 angka kunjungan wisata di NTB sempat menurun setelah terjadinya bencana gempa bumi 7 Skala Richter (SR).
(Suara NTB/ist)
TIME RALLY - Suasana pelepasanTime Rally Wisata Nasional yang dihelat di Eks Bandara Selaparang Mataram Tahun 2017 lalu. Untuk mendorong gairah percepatan wisata NTB bangkit, IMI Pusat dan IMI provinsi se-Indonesia mengambil peran peduli membantu sesama dengan menggelar Time Rally Wisata IMI Peduli NTB. Maklum, event itu bernuansa promosi wisata dan berbagai potensi daerah khususnya potensi pariwisata di Pulau Lombok. “Kegiatan time Rally yang digelar IMI untuk mendukung pariwisata NTB bangkit. Diharapkan menjadi salah satu strategi mendorong gairah dan percepatan wisata NTB,” harapnya. Dijelaskan Haedin, Time Rally wisata roda empat itu suatu aktivitas yang mengasah kemampuan tim dalam berkompetisi dengan baik dan sportif, yang mana akan berguna dalam dunia kerja, bisnis maupun olahraga.
Dalam hal ini para peserta juga diajak untuk berkompetisi sembari berwisata melihat destinasi keunggulan Wisata di Pulau Lombok. Tentunya akan dipandu dengan peta NTB bahkan peserta akan dituntut mengasah wawasan tentang pariwisata dan budaya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan selama di perjalanan. Event tersebut akan dipusatkan di Hotel Montana Premier Senggigi Lobar, 24-25 November 2018. Dilaksanakan dengan dua etape dengan rute Wilayah Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Hari pertama event akan mengarah ke Lombok Utara dan Lobar, selanjutnya di hari kedua para peserta akan menempuh rute Kota Mataram, Lobar dan Loteng dengan melihat ikon di Mandalika Resort Kuta. (fan)
Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mataram tak ingin gagal lagi di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018. Mereka siap mengambil alih gelar juara umum yang telah direbut kontingen Lobar pada Porprov NTB 2018. “Kami Kota Mataram tak ingin mengulangi kegagalan. Kami siap merebut kembali trofi juara umum di Porprov NTB 2018,” ucap Sekretaris KONI Kota Mataram, Mansur kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (22/11). Dikatakan Mansur, upaya KONI Kota Mataram untuk meraih kembali gelar juara umum di Porprov NTB tidak sekedar pernyataan. Namun mereka sudah melakukan upaya keras guna mewujudkan target tersebut. Salah satu upaya KONI Kota Mataram untuk merebut kembali juara umum Porprov NTB yang telah beralih ke tangan Lobar di Porprov NTB tahun 2014 itu sudah dilakukan. Diantaranya mempersiapkan at-
let dengan maksimal menjelang pelaksanaan Porprov NTB. Persiapan yang telah dilakukan adalah menghelat pemusatan latihan untuk ratusan atlet di masing-masing cabor. Dalam hal ini Kota Mataram sudah melaksanakan Pelatda Kenari selama dua tahun guna menatap Porprov NTB. Persiapan atlet tersebut sangat panjang dibanding persiapan menghadapi Porprov 2014. Selain mempersiapkan atlet dengan maksimal, KONI Kota Mataram juga menurunkan atlet di semua cabor yang dipertandingkan. Sekitar 300 lebih atlet Kota Mataram akan ambil bagian di 26 cabor yang akan dipertandingkan di Porprov NTB 2018. Kontingen Kota Mataram memastikan diri sebagai kontingen yang paling banyak mengikuti pertandingan di 26 cacabor yang dipertandingkan di Porprov 2018. Sementara juara bertahan KONI kabupaten Lobar maksimal mengikuti 24 cabor dengan kekuatan 292 atlet. (fan)
Atlet Nasional akan Ambil Bagian di Porprov NTB Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang digelar di Mataram dan Lombok Barat (Lobar), 9-17 Desember 2018 akan melibatkan beberapa atlet Pelatnas. Kabarnya, atlet panjat tebing nasional, Nurul Iqamah akan ambil bagian di multi event regional itu. Informasi yang diterima Suara NTB di lokasi, Nurul Iqamah akan membela tim panjat tebing Kota Bima di Porprov NTB yang akan berlangsung selama sembilan hari itu. Selain Nurul Iqamah atlet voli pasir nasional, Danangsyah juga akan turun memperkuat tim voli pasir Kabupaten Dompu di multi event itu. Ketua Bidang Pembiayaan Prestasi (Binpres) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB, Adi Hendra Susanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (22/11) kemarin membenarkan bila salah satu atlet panjat tebing nasional asal NTB akan ikut serta di Porprov NTB. Pasalnya atlet yang perkuat tim panjat tebing Indonesia di Asian Games 2018 itu telah terdaftar di entry by name peserta Porprov NTB. “Nurul dipastikan main di Porprov NTB. Soalnya nama Nurul sudah didaftarkan sebagai peserta tim panjat tebing kota Bima di Porprov NTB 2018,” jelasnya. Munculnya nama Nurul di entry by name peserta Porprov NTB itu sempat membuat Adi bertanya-tanya. Pasalnya Adi tak yakin Nurul dapat tampil di multi event regional NTB. Hal itu di-
nilai bisa menurunkan pamor Nurul sebagai atlet nasional. “Biasanya atlet nasional tidak mau turun di event level Porprov. Pasalnya hal itu akan menurunkan level atlet nasional,” jelasnya. Namun, pendapat pengurus panjat tebing NTB itu telah dibantahkan menyusul adanya nama Nurul Iqomah sebagai peserta Porprov NTB 2018. Dalam hal ini apa yang menjadi kekhawatiran cabor tak mesti terjadi, faktanya nama Nurul telah resmi menjadi peserta Porprov setelah melalui verifikasi data oleh tim verifikasi panitia Porprov NTB beberapa hari lalu. Namun kepastian Nurul akan ikut di Porprov NTB 2018 tinggal menunggu keputusan Nurul. Sebab Nurul harus mempertimbangkan semua untung ruginya Nurul dalam mengikuti multi event itu. Sebab Nurul saat ini masuk dalam timnas panjat tebing Indonesia yang dipersiapkan mengikuti eventevent internasional. Selain Nurul, atlet voli pasir nasional asal Dompu, Danangsyah juga dipastikan akan tampil di Porprov NTB. Pasalnya Danangsyah sudah terdaftar sebagai peserta Porprov NTB yang akan mewakili tim voli pasir Kabupaten Dompu. Keikutsertaan Danangsyah di Porprov NTB 2018 juga dibenarkan oleh Ketua KONI Dompu, Putra Taufan. “Kami mendaftar nama Danangsyah di Porprov NTB 2018. Dia akan perkuat tim voli pasir putra Kabupaten Dompu,” aku Taufan. (fan)
SUARA NTB
Jumat, 23 November 2018
Halaman 12
Korban Gempa Minim Pilih Risha Praya (Suara NTB) Rumah Instan Konvensional (Riko) menjadi jenis rumah yang paling banyak dipilih oleh para korban gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), ketimbang Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) yang direkomendasikan oleh pemerintah pusat. Dari sekitar sekitar 1.400 rumah yang akan dibangun pada tahap awal rekonstruksi pascagempa di Loteng, hanya sekitar 400 kepala keluarga (KK) yang memilih Risha. “Sisanya lebih memilih jenis rumah Riko,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Loteng, L. Firman Wijaya kepada Suara NTB, Rabu (21/11). Pihaknya tidak begitu tahu persis kenapa peminat Risha minim di Loteng. Padahal dari beberapa aspek, jenis rumah Risha lebih menguntungkan.
Misalnya, soal waktu pengerjaan yang jauh lebih cepat ketimbang jenis rumah lainnya. Termasuk rumah Riko. Kemudian dari sisi biaya juga lebih efisien. “Tapi mungkin pola pikir dan pemahaman masyarakat akan rumah Risha yang belum cukup baik. Sehingga lebih banyak yang memilih jenis rumah selain rumah Risha,” imbuhnya.
Selaku pelaksana, pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi jenis rumah mana saja yang direkomendasikan untuk dibangun. Soal keputusan jenis rumah seper-
ti apa, itu kewenangannya ada di tangan warga. Yang penting rumah yang dibangun merupakan rumah tahan gempa. Kedepan, mengingat proses rekonstruksi masih berjalan, pihaknya akan berupaya mensosialisasikan program Risha tersebut sebagai alternatif rumah tahan gempa. Karena jenis rumah tersebut sudah teruji, mampu bertahan dari gempa. Pun demikian, kalaupun masyarakat tetap memilih membangun rumah jenis yang lain, pihaknya juga akan tetap memberikan pendampingan. Supaya rumah yang dibangun warga merupakan rumah tahan gempa. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. “Kenapa rumah tahan gempa yang dibangun, untuk mengantisipas jika dikemudian hari terjadi gempa. Rumah warga tidak sampai rusak parah,” timpal Firman. Disinggung capaian pembangunan rumah Risha di Loteng, Firman mengaku memang masih minim. Karena terkendala beberapa hal. Mis-
(Suara NTB/kir)
PANEL RISHA - Pekerja tengah menyiapkan panel rumah Risha di pabrik panel rumah Risha PT. Waskita di Desa Batunyale Lombok Tengah (Loteng) untuk kebutuhan pembangunan rumah Risha bagi korban gempa. Sayangnya, rumah jenis tersebut di daerah ini minim peminat. alnya, soal ketersediaan panel rumah Risha yang masih belum memadai. Termasuk soal masih minimnya tenaga aplikator yang akan memasang panel rumah Risha. “Tapi dengan produsen panel rumah Risha kita sudah ada komunikasi. Dan, diharapkan
persoalan-persoalan tersebut bisa teratasi,” ujarnya seraya menambahkan, sembari menunggu pembangunan ru-
LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
mah pengganti, dari Pemkab Loteng saat ini tengah mengupayakan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) sejumlah lebih dari 2.400 unit. Dengan target menyelesaikan hingga akhir Desember mendatang. (kir)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR 6817 BR NOKA/NOSIN MHIJF9114AKO13879/ JF91E-1DI5583 AN FADLI RAMDHANI HLG D’SKTR SEPUTARAN AMPENAN
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
SALON
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 23 November 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
Hidupkan Kembali Pariwisata GEMPA bumi yang melanda Lombok tanggal 29 Juli 2018 hingga pertengahan Agustus 2018 lalu membuat penerbangan dari dan menuju Lombok, baik domestik dan internasional mengalami penurunan. Jika sebelumnya, frekuensi penerbangan dari satu maskapai lebih dari 4 kali dalam sehari dikurangi 2 kali dengan alasan efisiensi dan penumpang yang sepi. Kondisi ini pula membuat pariwisata NTB, khususnya di kawasan yang selama ini menjadi favorit wisatawan, seperti tiga gili, Pantai Senggigi, Pantai Kerandangan hingga pendakian ke Gunung Rinjani ‘’mati suri’’. Selain fasilitas dan prasarana yang rusak akibat gempa juga membuat pihak-pihak yang bergelut dengan pariwisata ikut merasakan dampaknya. Mau tidak mau harus dilakukan rasionalisasi dan efisiensi operasional perusahaan atau kegiatan usaha, karena berpengaruh terhadap pemasukan dan biaya operasional. Secara perlahan namun pasti, pariwisata NTB sudah mulai bergairah. Kunjungan wisatawan, baik nusantara dan mancanegara sudah mulai datang berkunjung dan menikmati objek wisata yang ada. Bahkan, mereka banyak yang datang tidak hanya untuk berwisata, tapi juga ikut melakukan kegiatan amal kemanusiaan terhadap warga yang menjadi korban gempa. Begitu juga dengan objek wisata Gunung Rinjani yang sebelumnya ditutup total bagi pendakian sudah mulai dibuka. Meski jalur pendakian yang baru dibuka di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah menunjukkan, pariwisata NTB mulai bangkit. Setelah itu, jalur Senaru Kabupaten Lombok Utara dan Sembalun Lombok Timur akan diperbaiki dulu, karena rusak akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Kini Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., secara pelahan, namun pasti terus menata pariwisata NTB. Lobi-lobi ke pemerintah pusat dan pihak swasta, termasuk ke beberapa maskapai penerbangan yang memiliki rute penerbangan ke sejumlah daerah di Indonesia dan beberapa negara terus dilakukan. Seperti dilakukan, Rabu (21/11) lalu, Gubernur NTB bersama pelaku pariwisata NTB dan pihak terkait lainnya mendatangi sejumlah pimpinan maskapai. Sebut saja, manajemen AirAsia, Lion Air hingga Menteri Pariwisata Arief Yahya. Dari hasil pertemuan dan lobi-lobi yang dilakukan membuahkan beberapa kesepakatan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana pihak AirAsia akan menjadikan Lombok, khususnya Lombok International Airport (LIA) sebagai hub atau tempat transit bagi maskapai asal Malaysia ini ke beberapa daerah di Indonesia dan negara. Tentunya, kebijakan yang dilakukan pihak AirAsia ini setidaknya mampu menggairahkan pariwisata NTB yang selama ini sempat ‘’diuji’’ oleh gempa. Apalagi seperti disampaikan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, jika semakin banyak penerbangan yang menuju Lombok akan membuat perekonomian juga berubah. Di mana, sektor pariwisata dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang lesu akibat stagnannya sektor pertambangan. Sektor pertambangan untuk pulih kembali butuh waktu yang cukup lama. Selain itu, dengan semakin banyak penerbangan ke Lombok, maka wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke NTB tidak perlu lagi transit di Bali, Kuala Lumpur atau Singapura. Namun, kita semua berharap, dua maskapai ini tidak hanya memberikan janji-janji, tapi bagaimana merealisasikan janji yang sudah dibuat. Jika ini terealisasi, maka wisatawan yang datang ke NTB bisa menikmati libur dengan cepat dan nyaman, tanpa harus transit lagi ke daerah lain. Meski demikian, semua itu tidak akan terealisasi, jika kondusivitas di masyarakat tidak dijaga. Ini yang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan agar, pariwisata NTB kembali hidup dan mampu menggairahkan sektor-sektor yang lain. (*)
OPINI
Halaman 14
Pekerjaan Rumah Menanti di Tengah Capaian Prestasi ROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggeliat. Kandungan potensi yang besar, dan energi yang kuat menjadikan modal kuat untuk segera bangkit. Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan di NTB relatif berkembang pesat. Perkembangan itu nampak dalam catatan makroekonomi. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan gempa bumi yang tak kunjung usai tenyata banyak prestasi yang telah dicapai. Rasanya masih segar dalam ingatan kita, di ajang Asian Games 2018 yang lalu sekurang-kurangnya tercatat 14 atlet berasal dari NTB. Itu artinya, dari sisi olahraga layak diperhitungkan. Bulan September 2018 juga terasa istimewa karena pada bulan tersebut NTB memiliki gubernur dan wakil gubernur yang baru, periode 2018-2023. Bak sebuah lokomotif yang mendapat pasokan energi baru, NTB siap melaju. CapaianMakroekonomidanPolitik Apa saja capaiam pembangunan di masa lalu, mari kita lihat satu per satu. Berdasarkan data proyeksi BPS, jumlah penduduk NTB pada tahun 2018 tercatat 5,01 juta jiwa dan diperkirakan menjadi 5,12 juta jiwa pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2018 mencapai 3,38 persen. Perkembangan harga pada bulan September 2018, NTB mengalami deflasi 0,28 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan deflasi nasional yang tercatat 0,18 persen. Angka tersebut merupakan angka gabungan antara Kota Mataran dan Kota Bima. Kota Mataram deflasi 0,29 persen dan Kota Bima deflasi 0,22 persen. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2018 mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Penurunan tersebut disebabkan nilai tambah kategori lapangan usaha pertambangan belum cukup kuat menopang perekonomian. Selain itu, disebabkan ketidakpastian global. Namun demikian, apabila ekonomi NTB diamati tanpa tambang tumbuh sebesar 7,32 persen. Dalam mengamati pertumbuhan ekonomi dapat dilihat tanpa tambang walaupun dengan tambang. Sekali lagi tambang tidak bisa ditinggalkan, karena itulah gambarkan aktivitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat dalam suatu wilayah. Prestasi lain di antaranya penurunan angka kemiskinan yang relatif cepat (progresif). Selain karena persen-
Oleh :
Suntono
(Kepala Badan Pusat Statistik NTB) tase kemiskinan masih cukup tinggi, sehingga lebih mudah diturunkan, diyakini program pemerintah dan pemerintah daerah terkait layanan sosial relatif sudah lebih baik. Kemiskinan Maret 2018 tercatat 14,75 persen. Mengalami penurunan sebesar 1,32 poin apabila dibandingkan dengan kemiskinan Maret 2017 (16,07 persen). Kemiskinan pada bulan Maret 2018 mengalami penurunan sebesar 0,30 poin, apabila dibandingkan dengan kemiskinan bulan September 2018 (15,05 persen). Dan mengalami penurunan rata-rata sekitar 0,82 poin dalam kurun sebelas tahun terakhir. Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), NTB pada tahun 2017 yang dirilis pada bulan Agustus 2018 mencapai 76,04 (skala 0 – 100). Walaupun belum mampu melampaui angka nasional, tetapi capaian angka IDI tersebut merupakan capaian yang fenomenal. Betapa tidak, angka IDI NTB mengalami lompatan yang sangat cepat mencapai 10,63 poin. Lompatan sebesar itu menempatkan NTB sebagai provinsi dengan lompatan tertinggi ke-empat secara nasional. ApayangMenjadiPekerjaanRumah Namun demikian di balik sejumlah keberhasilan, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Prestasi dalam menurunkan tingkat pengangguran,terbuka pada Februari 2018 sebesar 3,38 persen, menyisakan pekerjaan rumah, di antaranya pengangguran dengan pendidikan sekolah menengah umum dan kejuruan masih cukup tinggi. Pendidikan tenaga kerja lebih dari 60 persen SLTP ke bawah. Penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (35 jam per minggu) juga masih tinggi. Sebagian dari penduduk yang bekerja masuk dalam kategori pekerja keluarga juga pekerja tidak dibayar. Inflasi relatif terkendali, beberapa perhatian berkenaan dengan itu, potensi ikan relatif besar, tetapi masih sering menjadi penyebab terjadinya inflasi. Begitu juga halnya dengan kelompok bumbu-bumbuan, semisal bawang merah, cabai merah, tomat, juga kelompok bumbu-bumbuan. Walaupun diyakini NTB surplus beras, akan tetapi beras kerap kali masih menjadi penyebab inflasi. Disadari tidak ada yang salah dengan inflasi
RADIO
sepanjang masih dalam kendali. Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun mendatang nampaknya tidak lebih optimis daripada masa lalu (dengan tambang). Karena kandungan mineral berharga dari konsentrat yang ada saat ini tidak lebih baik dibandingkan kandungan beberapa tahun silam. Boleh jadi volume konsentrat yang kita olah sama tetapi nilai yang diperoleh tidak akan sama (lebih rendah). Kita juga dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Keadaan ini dapat menjadi pemicu peningkatan kemiskinan juga pengangguran. Diduga penurunan ekonomi masih terus berlangsung, karena potensi pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Salah satu sumber pertumbuhan adalah sektor pariwisata, selain sektor pertanian secara umum. Sementara itu sektor ekonomi lapis kedua (second line) keberadaannya ditentukan oleh primary sectors. Walaupun kemiskinan dapat diturunkan secara progresif, tetapi pekerjaan rumah yang sedang menanti di antaranya indeks kedalaman kemiskinan kecenderungannya meningkat. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan hal serupa. Disparitas atau ketimpangan pendapatan penduduk perlu disikapi dengan segera. Keadaan Maret 2018 menunjukkan perkembangan lebih baik, tetapi kalau kita tengok ke belakang ada potensi peningkatan di kemudian hari. Kerja keras sepanjang tahun 2017 patutlah dipertahankan untuk menjaga capaian IDI agar terus membaik. Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab para pihak. Oleh karena menjadi tanggung jawab bersama umumnya menjadi tidak mudah diselesaikan karena membutuhkan komitmen yang kuat dari para pihak. Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties), perlu terus didorong. Walaupun mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang lalu, tetapi capaian pada dimensi ini masih perlu ditingkatkan. Aspek Hak-hak Politik (Political Right), capaiannya berada pada tingkat sedang. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Memperbaiki saluran politik sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui kanal yang seharusnya. Tidak terd-
istorsi apalagi terkooptasi. Aspek Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy), mengalami kemajuan cukup progresif. Pekerjaan rumahnya adalah peran DPRD masih perlu ditingkatkan dalam menghasilkan perda inisiatif, juga rekomendasi kepada eksekutif. Pekerjaan rumah yang juga perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya angka stunting dan angka pernikahan anak (pernikahan dini). Dengan gejala (symptom) seperti itu mengindikasikan Angka Kematian Ibu (AKI) juga Angka Kematian Anak (AKA) terindikasi masih tinggi. Dari keseluruhan kondisi yang menggejala tersebut, perlu dipotong dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan yang baik, kesehatan ikut membaik seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Celakanya perbaikan dari aspek pendidikan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memetik hasilnya. Namun demikian upaya itu harus dilakukan dan sekarang, untuk NTB Gemilang di masa yang akan datang. (*)
POJOK Pelanggan PLN mengadu ke YPK Yang paling penting solusinya
*** Ombudsman selesaikan LAHP maladministrasi buku madrasah Harus diusut tuntas
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 23 November 2018
Persit KCK Gelar Pengajian di Panti Asuhan Fastabikul Khairot Sekarteja Selong (Suara NTB) Persit KCK jajaran Koorcab Korem 162 Pengurus Daerah IX/ Udayana menggelar pengajian bersama anak-anak Panti Asuhan Fastabikul Khairot. Kegiatan di Desa Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur di Musholla Ulul Azmi Kodim 1615/Lotim, Kamis (22/11). Pengajian gabungan ini menghadirkan TGH. Abdul Latif, S.Ag sebagai penceramah dan Tim Marawis siswa MAN 1 Selong dihadiri Ketua Persit KCK Koorcabrem 162 Ny. Kirana Rizal Ramdhani. Usai pengajian, Ny. Kirana Rizal Ramdhani menyampaikan pengajian ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sekaligus untuk bersilaturahmi dengan anggota persit yang ada di wilayah NTB khususnya Lombok. “Insya Allah kedepan, kegiatan semacam ini akan kami gelar juga untuk Persit wilayah Sumbawa,” sebutnya. Kami berharap sambungnya, kegiatan seperti ini nantinya terus dilakukan, tidak hanya pada waktu-waktu tertentu. “Karena manfaatnya sangat bagus sekali untuk kita para ibu-ibu, khususnya dalam mendukung suami untuk melaksanakan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara,”kata Ny. Kirana. (ars/*)
Halaman 15
Puluhan Formasi CPNS Loteng Tetap Lowong Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat memastikan menganulir sistem passing grade dalam penentuan kelulusan pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Dan, menggantinya dengan sistem perankingan. Jika tidak, maka banyak formasi CPNS yang tidak akan terisi. Termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Namun demikian, perberlakuan sistem perangkingan tersebut juga tidak lantas berdampak signifikan bagi Loteng. Pasalnya, puluhan formasi CNPS di Loteng dipastikan tetap akan lowong. “Jadi meski sistem perangkingan diberlakukan, tetap akan ada formasi CPNS kita yang bakalan lowong,” aku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H. Moh. Nazili, S.Ip., kepada Suara NTB, Kamis (22/11). Misalnya, formasi guru dari
jalur honorer K2 ada 46 formasi yang kosong. Belum lagi untuk formasi dokter spesialis dari 9 formasi yang tersedia, tidak ada satupun yang melamar. Kemudian formasi dokter gigi, dari formasi 13 yang tersedia hanya 7 yang mendaftar. Itupun masih ada kemungkinan berkurang. Jika dari 7 pelamar tersebut ada yang tidak memenuhi standar nilai yang ada yakni 255 poin. Karena meski menggunakan sistem perangkingan, tetap ada standar nilai yang harus dipenuhi. Bagi
pelamar CPNS untuk bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. “Poin 255 itu merupakan standar nilai yang harus dipenuhi. Kalau tidak memenuhi maka tidak bisa ikut ke tahap seleksi berikutnya,” terangnya. Walapun di formasi tersebut hanya sedikit yang lolos. “Contoh tadi, di formasi dokter gigi. Formasi yang ada 13 formasi, yang daftar 7 orang. Kalau mengikuti sistem perangkingan otomasi semua lolos karena alokasi formasi. Tetapi tidak otomatis karena
harus memenuhi standar nilai minimal 255 poin,” tegas Nazili. Namun paling tidak dengan sistem perangkingan tersebut bisa mengurangi jumlah formasi yang berpotensi lowong. Karena minimnya jumlah pelamar yang bisa memenuhi passing grade-nya. “Kita tetap bersyukur dengan perubahan tersebut. Walaupun tetap akan ada formasi CPNS Loteng yang bakalan kosong pada rekrutmen CPNS kali ini,” imbuhnya. Terhadap formasi yang kosong tersebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat supaya disiapkan oleh kementerian terkait. Misalnya, untuk tenaga dokter rekrutmennya oleh Kementerian Kesehatan. Dengan penempatan tugas di Loteng, sesuai kebutu-
han serta formasi yang kurang tersebut. Disinggung tahapan seleksi selanjutnya, Nazili mengatakan masih menunggu petunjuk pelaksaan dari pemerintah pusat. Sembari itu, pihaknya kini masih fokus untuk melakukan perangkingan terhadap hasil seluruh peserta rekrutmen CPNS di Loteng. Di mana yang bisa ikut seleksi selanjutnya adalah pelamar yang nilai Tes Kemampuan Dasar (TKD) minimal 255 poin. “Kalau kurang dari itu, terpaksa tidak bisa ikut seleksi selanjutnya. Walaupun dari sisi kuota masih bisa untu ikut seleksi,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini. (kir)
Mengambang, Penanganan Kasus RTRW Cilinaya
(Suara NTB/penrem)
PENGAJIAN: Persit KCK saat menggelar pengajian bersama anak-anak Panti Asuhan Fastabikul Khairot.
Raih Nilai Minimum 255 Bisa Ikut SKB CPNS Dari Hal. 1 Diketahui, hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS pada sebelas entitas pemerintahan di NTB sangat miris. Dari 54.388 pelamar yang ikut tes SKD CPNS 2018 di instansi Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota, hanya 818 pelamar yang memenuhi passing grade atau nilai standar kelulusan. Minimnya pelamar yang memenuhi passing grade menyebab-
kan akan banyak formasi yang akan lowong alias tak terisi. Untuk itu, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/ kota telah membuat surat ditujukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018. Ada lima rekomendasi atau usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat dan sudah mendapat persetujuan. (nas)
Bersahabat dengan Teknologi Dari Hal. 1 Menurutnya, kehadiran DDII sebagai salah satu organisasi masyarakat seperti oase di padang pasir. Untuk itu, dalam usianya yang ke 51 tahun, ke depan tugas utamanya tidak hanya mengirimkan dai-dai muda ke pedalaman. Tapi melahirkan langsung para pendakwah ke hadapan anak cucu kita, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini. “Dewan dakwah ini harus bersahabat dengan kemajuan teknologi. Kalau tidak memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran dakwah, dalam sepuluh tahun yang akan datang, dewan dakwah akan menjadi organisasi yang tinggal nama saja,” ujarnya memberikan pandangan. Dengan memanfaatkan media
sosial seperti Vlog, Facebook, InstagramdanTwitterdapatmenjadi sarana mendekatkan jarak antara ulama dengan masyarakat, sehingga dakwah, program, maupun kegiatan DDII lebih mudah diakses. Sementara itu, Wakil Ketua Umum DDII Pusat Dr. Muhammad Nur, menjelaskan, DDII merupakan organisasi yang loyal, namun kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. “Keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin adalah, tergantung dari salah satu poin yang penting dan tergantung bagaimana kita mendidik generasi selanjutnya. Dalam hal ini, merupakan tugas bagi dewan pengurus baru untuk melaksanakan kaderisasi untuk melanjutkan perjuangan dakwah para guruguru kita,” ujar M. Nur. (nas)
Kurang 2.200 Fasilitator Dari Hal. 1 Ia menyebut, jumlah fasilitator saat ini sebanyak 800 orang. Melihat banyaknya rumah warga yang rusak, idealnya, kata Rum dibutuhkan sebanyak 3.000 fasilitator. Artinya, masih ada kekurangan 2.200 tenaga fasilitator untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa NTB. “Adanya penarikan ini kita akan menambah fasilitator. Semaksimal mungkin dengan upaya kita,” kata Rum ketika dikonfirmasi usai rapat koordinasi penanganan bencana di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Kamis (22/11) siang. Rum mengatakan awalnya jumlah fasilitator yang mendampingi masarakat sekitar 400 orang dari Kementerian PUPR. Namun sekarang sudah ditambah, sehingga jumlahnya sekitar 800 orang. Mengatasi kekurangan jumlah tenaga fasilitator ini, Pemda akan merekrut sekitar 1.000 orang. Rum mengatakan telah ada kepastian anggaran Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membiayai tambahan fasilitator ini. “Yang ada sekarang 800 fasilitator. Idealnya yang kita butuhkan 3.000 fasilitator. Tapi kami mencoba dengan menambah 1.000 orang dulu. Tapi tentunya ada jaminan pendanaannya,” katanya. Mengenai keberadaan 800 fasilitator yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR melihat kinerja mereka di lapangan. Karena dengan adanya 800 fasilitator, progres pembangunan huntap masih sangat lamban.
“Kita akan mendalami apa persoalan-persoalan yang terjadi,” ujarnya. Rum mengharapkan masyarakat bersabar. Karena proses bantuan pembangunan rumah bagi korban gempa tak bisa cepat. Bantuan tahap pertama sudah disalurkan pemerintah ke masyarakat. Akan ada penyaluran bantuan tahap kedua setelah tahap pertama bisa selesaikan dulu. Rum menyebutkan huntap yang sudah terbangun di Kota Mataram sebanyak 35 unit, KLU minimal 10 unit, Sumbawa 31 unit dan KSB jumlahnya cukup banyak. Kendala lambannya pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), kata Rum terbatasnya jumlah aplikator. Untuk itulah, pihaknya butuh tambahan fasilitator untuk mempercepat pembangunan rumah konvensional. Karena membangun rumah konvensional tidak cerewet seperti Risha. “Jadi lebih mudah, materialnya juga tidak terlalu ketat. Yang penting sambungan besinya diperketat dan ukurannya,” katanya. Saat kunjungan Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla beberapa waktu lalu diharapkan produksi panel Risha 400 unit sehari. Namun dengan keterbatasan aplikator yang hanya berjumlah delapan aplikator, panel Risha yang dapat diproduksi hanya 27 unit sehari. “Makanya kita tak terpaku dengan Risha. Ada alternatif rumah konvensional,” tandasnya. (nas)
Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan pelanggaran RTRW Cilinaya, Cakranegara Mataram masih ngambang, setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB tak memberi lampu hijau untuk penetapan tersangka. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan berkoordinasi dengan pihak Polda NTB. Alasannya petunjuk Kepala Dinas PUPR Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP sebelumnya meminta mempelajari lagi kasus itu. Terutama kaitan dengan dugaan tindak pidana tata ruang. Atas petunjuk itu, PPNS belum mengambil langkah apapun. Baik
itu penetapan tersangka atau memilih menghentikan kasus atau SP3 sebab sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam penyelidikan, PPNS menggunakan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk mengkaji unsur pidana dalam pembangunan ruko di jalur itu. Karena setelah disinkronisasi dengan RTRW, lahan itu merupakan jalur irigasi yang dilarang keras mendirikan bangunan. Sehingga penyidik menerapkan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat 1 untuk menjerat pihak- pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. ‘’Intinya sebagai PPNS,
kami belum bisa menyimpulkan (dihentikan atau dilanjutkan) ,’’ kata Penyidik PPNS pada Bidang Tata Ruang PUPR NTB, Syafruddin, Kamis (22/11). Alasannya, butuh advis lagi dari Korwas PPNS Polda NTB dari sisi delik pidana. Pihaknya ingin meminta petunjuk dan arahan terkait nasib penanganan kasus tersebut, apakah dapat dilanjutkan atau sebaliknya. ‘’Saya mau minta jukrah (petunjuk dan arahan) dulu ke Korwas, supaya tidak salah langkah,’’ ujarnya. Ia mengulas, proses review kasus itu tidak lepas dari petunjuk Kadis PUPR sebelumnya. Kadis meminta pihakn-
Pengembangan ’’Smart City’’
OPD di Lotim Masih Terkendala SDM dan Jaringan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kominfo dan Persandian saat ini tengah mengembangan program smart city . Dalam pengembangan program yang cukup strategis ini, organisasi perangkat daerah (OPD) di Lotim selaku pelaksana masih terkendala sumber daya manusia dan jaringan. Demikian disampaikan Kepala Diskominfo dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, belum lama ini. Salah satu aplikasi yang dikembangkan dalam smart city ini berupa SIKAP (Sistem Informasi Kehadiran Aparatur Pemerintah). Untuk dispilin pegawai menggunakan sistem SIKAP dalam rangka meningkatkan kinerja dan kedisiplinan ASN Kabupaten Lotim. Dalam program SIKAP ini, secara mendetail akan terpantau aktivitas di masing-masing OPD mulai dari surat menyurat
baik surat keluar maupun yang masuk serta kehadiran dari pegawai dan lainnya. Misalnya apabila ada ASN yang telat hadir satu menit, maka secara otomatis TKDnya akan terpotong. Program SIKAP ini merupakan anak dari program smart city yang dinilai cukup strategis. Sehingga program SIKAP ini akan terus dikembangkan karena cukup efektif dan efisien. Terutama untuk percepatan surat serta diyakini dapat menghemat anggaran. Dalam aplikasi inipun tidak sembarangan sehingga arah dari surat itu langsung ke penerima. Terutama ke pemerintah kecamatan yang jaraknya cukup jauh seperti di Kecamatan Sambelia, Sembalun, Jerowaru dan lainnya. Namun fakta di lapangan, pelaksanaan program ini masih terkendala infrastruktur dan jaringan karena tidak semua jaringan bisa dilalui. Selain itu, penganggaran
dalam pengembangan program ini sangat terbatas karena seharusnya ada honor yang diberikan terhadap petugas yang mengelolanya. Maka dari itu, ia berharap dalam pembahasan KUA-PPAS 2019, penganggaran dalam pengembangan smart city ini dapat masuk dan diterima dalam RKA yang diusulkan. DPRD Lotim diharapkan dapat menelisik program-program yang sangat strategis dari sisi pelayanan publik dengan mengacu kepada Kepres 95 tahun 2018 tentang sistem pelayanan pemerintah berbasis elektronik. ‘’Apabila tidak kita kembangkan sekarang, maka kita akan ketinggalan,’’ katanya. Dalam pengembangan program, Kominfo tidak bisa berdiri sendiri. Melainkan bergantung kepada masing-masing OPD karena yang melaksanakan dan mengerjakan program tersebut OPD itu sendiri didalam mengejar RPJMD. (yon)
ya mencermati dan mendalami kembali unsur dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oknum pejabat Pemkot Mataram. Bagaimana reaksi pihak Polda NTB? Korwas PPNS Polda NTB Kompol H. Ridwan MZ mengaku, sikapnya tidak berubah dalam kasus tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana sehingga layak ditetapkan tersangka. ‘’Kalau sesuai koridor hukum ya pandangan saya tetap sama, bahwa tindak pidana sudah ada, tinggal tetapkan tersangka. Itu saja,’’ tegasnya. Baginya membahas lagi perkara ini tidak akan men-
gubah keputusan pihak PUPR jika masih ragu melanjutkan penanganan kasusnya. Karena akan tergantung kebijakan PUPR apakah sesuai dengan rekomendasi pihaknya menetapkan tersangka atau malah dihentikan. ‘’Kalau sudah begitu, tidak bisa kami intervensi. Karena kewenangan ada di sana (PUPR),’’ tandasnya. Sedangkan pendapat dia secara yuridis terkait dibongkarnya bangunan di atas drainase Cilinaya yang jadi objek penyidikan, tidak mempengaruhi delik pidana. Pembongkaran hanya sifatnya penyelesaian secara administrasi. ‘’Kalau pidananya masih, ‘’ pungkasnya. (ars)
Rumah RB Harus Tuntas Diperbaiki Februari 2019 Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat, menargetkan penangangan terhadap rumah yang rusak berat (RB) selesai dikerjakan bulan Februari 2019 mendatang. Bahkan penanganan terhadap rumah RB dari hasil verifikasi tahap pertama sudah mencapai angka 90 persen dengan jumlah anggaran Rp35,76 miliar. Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Kamis (22/11) mengatakan, total anggaran yang sudah diterima Pemkab untuk penanganan gempa bumi sudah mencapai angka Rp106 miliar di tahap satu dan dua. Di mana untuk tahap satu jumlah anggaran yang telah dikucurkan mencapai angka Rp35,67 miliar untuk 346 unit rumah RB saat ini progresnya sudah mencapai 90 persen atau sekitar 342 rumah yang ditangani. Bahkan, dari angka tersebut sudah ada rumah yang bisa ditempati oleh masyarakat yakni di Kecamatan Poto Tano. Sementara untuk dana tahap kedua dengan total anggaran menca-
pai Rp64,9 miliar juga akan terus dipercepat penyalurannya ke rekening penerima untuk disalurkan ke Pokmas. Sehingga penanganannya baik untuk rumah RB, RS dan RR bisa dipercepat. ‘’Kalau untuk dana di tahap pertama sudah terserap hingga 90 persen. Sedangkan untuk dana tahap kedua, saat ini masih mengendap di rekening dan kita juga minta Bank BRI untuk segera mentransfer ke rekening Pokmas untuk digunakan,’’ jelasnya. Meskipun dana untuk tahap rekonstruksi rehabilitasi masih mengendap di rekening, tetapi hasil pantauan di lapangan sudah mulai dikerjakan. Hal tersebut dianggap sah-sah saja dilakukan oleh pemilik rumah dan tetap akan diganti oleh Pemerintah dengan nilai yang sama. Upaya ini juga dilakukan untuk mempercepat proses penanganan rumah yang rusak. Karena jika hanya menunggu anggaran pusat, pihaknya meyakini penanganan yang ada saat ini juga akan molor. Apalagi pemerintah juga sudah berjanji akan tetap mengganti total biaya yang telah dikeluarkan. (ils)
Pesan Perdamaian Lewat Perang Topat Dari Hal. 1 “Benar-benar terhibur, rasa trauma bencana gempa itu sudah agak hilang. Padahal rumah saya masih rusak,” ujar I Ketut Tati, salah seorang warga Lingsar. Tidak hanya itu event budaya yang mencerminkan tol-
eransi beraga itu membuat kagum Viola. Wisatawan asal Jerman ini tidak menyangka kerukunan umat beragama sangat terpancar dari umat Muslim dan Hindu. Ini menjadi kali pertama dia menyaksikan tradisi unik itu. Iapun merasa Lombok sudah aman untuk dikunjungi
kembali. Iapun berenana untuk datang kembali ke Lombok untuk berlibur. Bahkan akan mengajak kerabat dan sahabatnya datang ke Lombok. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi mengatakan jika, event budaya ini sebagai bentuk usaha dalam membang-
kitkan pariwisata. Menurutnya dengan segala kondisi yang ada pascagempa diharapkan juga dapat menghibur korban gempa. Sebab selama rangkaian perang topat itu digelar juga berbagai hiburan rakyat. “Ada hiburan peresean yang digandrungi masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya pun ingin menunjukkan kepada wisatawan luar jika Lombok sudah aman pasca gempa. Terlebih lagi adanya keterlibatan para travel agent yang turut membawa tamu sebagai usaha meyakinkan para wisatawan asing. “Kita sudah move on, dan bangkit,” ujarnya. (her)
Pejabat Kemenag NTB Diklarifikasi Kepolisian Dari Hal. 1 Karena semangatnya satu anak satu buku kali jumlah mata pelajaran. Sehingga jumlah dana BOS itu harus dibelikan buku sebanyak 20 persen,” jelasnya. Namun jika sebagian buku sudah ada, maka sebagian yang dibeli. Nasruddin juga membantah adanya dugaan
pemaksaan membeli buku pada salah satu penerbit. “Kami tidak menemukan siapa yang memaksa. Kita pernah menanyakan kepada seluruh Kakan Kemenag kabupaten/kota se NTB, mereka bilang tidak pernah kita memaksa. Silakan mereka beli, dimanapun,” tambahnya. Di lapangan, kata Nasruddin ditemukan tidak hanya
satu penerbit. Tetapi banyak penerbit atau penyedia buku yang ditemukan. Kaitan dengan pengadaan buku dari dana BOS ini, Nasruddin mengatakan pihaknya hanya membutuhkan kebenaran bahwa sekolah benar-benar membeli buku. “Benar ndak mereka beli buku dengan menunjukkan kuitansi pembelian. Dia harus menunjukkan kuitansi pem-
bayaran. Dimanapun dia membeli, silakan,” katanya. “Kita ingin madrasah ini memiliki fasilitas, sarana prasarana yang lengkap. Termasuk kepemilikan buku yang harus diberikan kepada anak maupun guru yang ada di perpustakaannya,” tandasnya. Ombudsman Perwakilan NTB menemukan dugaan manipulasi dan penyimpangan
proses pencairan dana BOS di ribuan sekolah madrasah di NTB. Dari hasil investigasinya, seluruh madrasah di NTB mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah diharuskan membeli buku umum sebesar 20 persen dari dana BOS. Pembelian buku itu menjadi syarat pencairan dana BOS tahap kedua di tahun 2018 ini. (nas)
Perbanyak Penerbangan Langsung Kunci Gairahkan Pariwisata NTB Dari Hal. 1 Karena orang-orang asing apalagi yang mau liburan ke NTB tak akan mau repot-repot harus singgah dulu di Kuala Lumpur, Singapura atau Bali. Adanya penerbangan langsung akan memudahkan wisatawan datang ke NTB. Penerbangan langsung akan
menyebabkan wisatawan akan lebih banyak datang ke NTB. “Kalau lebih banyak wisatawan datang ke tempat kita, akan membantu hidupnya hotel, kuliner, mengurangi pengangguran dan lain-lain. Sehingga ekonomi kita akan bergairah kembali,” kata Dr. Zul. Hasil pertemuan dengan beberapa maskapai penerbangan
seperti Air Asia dan Lion Air Group, mereka merencanakan membuka penerbangan langsung ke Cina, Perth dan Arab Saudi. Nantinya, pemda akan memberikan subsidi kepada maskapai yang membuka penerbangan langsung ke NTB. “Menteri Pariwisata apa saja kita inginkan beliau approved. Nanti kita akan subsi-
di. Itu akan dibantu dari Kementerian Pariwisata. Karena market-nya baru, maka seat-nya tak penuh. Jadi ada seat-nya yang ditanggulangi pemerintah untuk menstimulus,” terangnya. Selain terus mendorong pembukaan penerbangan langsung ke Lombok, Gubernur mengatakan perlunya penambahan fasil-
itas pada bandara-bandara yang ada di Pulau Sumbawa. Selama ini bandara yang ada di Pulau Sumbawa sudah tutup sekitar jam 17.00 - 18.00. Ke depan, penerbangan ke bandara-bandara yang ada di Pulau Sumbawa agar dapat beroperasi hingga pukul 21.00 Wita. “Mudahan fasilitasnya dalam proses, segera,” harapnya. (nas)
Jaksa dan Pembela Nuril Desak MA Kirim Salinan Putusan Dari Hal. 1 “Sebab bukan kepentingan PH saja, kami juga. Untuk itu, kita dorong sama sama agar salinan itu segera keluar,” ajaknya. Proses hukum itu diakuinya sudah melebar ke berbagai penjuru dan perspektif, sehingga mengundang banyak pandangan dari pakar hukum sampai
para aktivis. Tapi Kajari tetap melihat dalam konteks koridor hukum, bahwa ditunda atau dieksekusinya Nuril akan berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Tidak saja Nuril, tapi juga H. Muslim sebagai pelapor. Institusinya pun akan terseret manakala tidak menjalankan eksekusi tanpa alasan penundaan yang kuat, seperti
pengajuan PK dari terpidana. “Salah juga kami sebagai jaksa nanti tidak jalankan putusan MA. Kecuali nanti hasil PK beda, kita lihat. Kami pun harus menunggu salinan putusan itu,” pungkasnya. Sehari sebelumnya, tim kuasa hukum Baiq Nuril datang ke Kejari Mataram. Mereka hadir untuk berkoordinasi
seputar kasus Baiq Nuril yang batal dieksekusi. Kehadiran tim pengacara tanpa didampingi Baiq Nuril melahirkan sejumlah poin kesepakatan. Anggota pengacara Nuril, Hendro Purba mengatakan dalam pertemuan bersama Kepala Kejari Mataram, sedikitnya terdapat tiga poin kesepakatan. Pertama, pen-
gacara dan Kejari sama-sama mendorong Mahkamah Agung untuk segera mengirim salinan putusan kasasi. “Kedua, Kejari memberikan kita waktu satu bulan untuk mengajukan PK apabila telah memperoleh salinan kasasi,” jelasnya. Poin terakhir, eksekusi Baiq Nuril akan dilakukan setelah keluar hasil PK. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 23 November 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pencetakan Kartu Nikah Masih Tunggu Juknis Mataram (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terkait pencetakan kartu nikah. Secara nasional Kementerian Agama (Kemenag) akan mencetak satu juta kartu nikah. Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Burhanul Islam, Kamis (22/11) menjelaskan, penertiban kartu nikah tak lain sebagai penambah fitur dari buku nikah. Kartu nikah berbentuk kartu tanda penduduk atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kode rahasia pada kartu nikah dapat diakses baik di hotel atau tempat umumnya.
“Hanya penambahan fitur saja. Jadi bukan diganti buku nikah itu,” kata Burhanul ditemui Kamis (22/11). Pencetakan kartu nikah di Kota Mataram akan dimulai bulan Desember mendatang. Persiapannya dimulai dari mengumpulkan kepala kantor urusan agama (KUA) di seluruh kecamatan. Berikutnya, disiapkan sarana dan prasarana penunjang lainnya. “Nanti disiapkan komputer dan pencetak kartu yang bagus,” katanya. Persyarataan penerbitan kartu nikah di kecamatan harus memiliki akses online. Kartu diterbitkan terkoneksi dengan Kementerian Agama di Jakarta. Kemenag Kota Mat-
aram demikian kata Burhanul, di bulan ini, sedang mempersiapkan fasilitasnya. “Jadi syaratnya KUA di kecamatan itu harus online,” ujarnya. Untuk pencetakan kartu nikah, Kota Mataram akan jadi pilot project. Burhanul belum memastikan berapa total kartu nikah bakal dikeluarkan. Tetapi mengacu ke pencatatan nikah per bulan paling tinggi di Kecamatan Ampenan bisa mencapai 150. Namun demikian, Kemenag belum bisa memberikan gambaran secara teknis. Sebab, pencetakan kartu nikah masih menunggu Juklak - Juknis dari pusat. “Kita tunggu Juklaknya dulu,” terangnya.
Sebagai gambaran dijelaskan oleh Burhanul bahwa buku nikah dengan kartu nikah berbeda. Buku nikah dikeluarkan dari hasil pencatatan nikah yang dimulai dari model NA dikeluarkan oleh kelurahan. Data yang dikeluarkan mencakup data calon mempelai pria dan wanita. Termasuk siapa yang menjadi walinya. Buku nikah menjadi dokumen paling penting karena bagian dari administrasi yang tak bisa dihindari. “Karena ini jadi pertanggungjawaban dunia akherat. Nanti akan berurusan dengan warisan dan wali. Jadi banyak,” jelasnya. Berbeda kartu nikah, bagian dari buku nikah, bisa dibawa oleh pasangan suami - istri. (cem)