Edisi Jumat 23 Agustus 2019 | Suara NTB by e-Paper KMB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 135 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ketua Sementara DPRD Kota Mataram Rampungkan Pembentukan dan Pemilihan Pimpinan dan Anggota AKD Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Rabu (21/8) akhirnya dapat merampung seluruh proses pembentukan dan pemilihan pimpinan dan anggota seluruh fraksi dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) khususnya komisi - komisi, Badan Kehormatan serta Badan Pembentukan Perda. ‘’Meski agak melelahkan, alhamdulillah kemarin seluruh proses telah tuntas dengan sempurna. Melegakan dan membahagiakan. Bisa dikatakan happy ending lah,’’ tutur Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Bersambung ke hal 15

’’

Jabatan di AKD memang harus dibagi-bagi berdasarkan prinsip yang disepakati bersama. Dengan tujuan, bagaimana efektivitas dan produktivitas kinerja dewan dapat dijalankan dengan baik’’

Rapat pembentukan dan pemilihan pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan di DPRD Kota Mataram, Rabu (21/8)

H. Didi Sumardi

Desa Dorokobo

KPK Minta Mobil Dinas Mantan Pimpinan Dewan Ditarik Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mobil dinas yang masih dipakai oknum mantan anggota DPRD NTB segera ditarik. Tiga kendaraan dinas (Randis) milik Sekretariat DPRD NTB itu sampai saat ini be-

lum dikembalikan tiga mantan pimpinan Dewan periode 2009-2014. Jika tetap dipertahankan, maka berpeluang diproses hukum. Saat hadir di NTB, Tim Korwil V KPK mendapat sejumlah laporan terkait Bersambung ke hal 15

Sukses Integrasikan Program Posyandu Keluarga dan Bank Sampah

Dompu (Suara NTB) Cerita sukses datang dari Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Warga desa itu berhasil membangun Posyandu Keluarga yang sudah terintegrasi dengan bank sampah. Kabar baik itu tentu berhasil mencuri perhatian Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Orang nomor dua di NTB itu pun bergegas mengunjungi Posyandu As-Sunan yang berada di RT 01/01, Dusun Muhajirin, Desa Dorokobo pada Rabu (21/8) sore. Melihat aktivitas pelayanan Posyandu yang berjalan baik, Wagub Sitti Rohmi nampak gembira. Ia mengatakan, Posyandu As-Sunan sudah sepatutnya dijadikan contoh desa lainnya di seluruh NTB. Mereka sukses merevitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga sekaligus menerapkan program NTB Zero Waste. Posyandu Keluarga adalah Posyandu yang tidak hanya melakukan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu dan bayinya saja. Tapi ada banyak pelayanan kesehatan di dalam Posyandu itu, seperti pemeriksaan kesehatan bagi remaja dan lanjut usia atau lansia. Kemudian konsultasi gizi serta banyak layanan lainnya. Hebatnya, Posyandu As-Sunan saat ini sudah terintegrasi dengan bank sampah yang dikelola Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dorokobo. ‘’Ini contoh baik bagi dusun-dusun yang ada di NTB,’’ ujar Wagub NTB di sela dialog dengan warga. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

TO K O H

TINJAU - Wagub meninjau Posyandu As-Sunan yang berada di RT 01/01, Dusun Muhajirin, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang programnya terintegrasi dengan bank sampah.

RAPBD 2020, Anggaran ’’Zero Waste’’ Naik Dua Kali Lipat

NTB Butuh Banyak Pengusaha Muda MEMASUKI era revolusi industri 4.0, NTB membutuhkan lebih banyak pengusaha muda untuk menggerakkan perekonomian lokal bahkan nasional. “Di banding negara-negara tetangga, jumlah pengusaha muda di Indonesia masih kalah banyak, tak terkecuali di daerah kita,’’ ujar Gubernur NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc saat menghadiri dialog bersama sejumlah pengusaha yang tergabung dalam komunitas tangan diatas yang berlokasi di Desa Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima. H.Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15

PEMPROV NTB menaikkan anggaran program unggulan NTB Zero Waste menjadi dua kali lipat pada RAPBD 2020 mendatang. Tahun depan, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,40 miliar untuk program zero waste. Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP di Mataram, kemarin mengatakan NTB Zero Waste merupakan program prioritas yang ada di RPJMD 2019-2023. ‘’Pogram ung-

gulan zero waste dialokasikan anggaran Rp31,40 miliar,’’ sebutnya. Ia menjelaskan secara garis besar alokasi anggaran zero waste sebesar Rp31,40 miliar tersebut. Di mana, akan dipergunakan untuk kegiatan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat. Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bansos Pemprov NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gegabah menentukan besaran serta sudah dicairkan namun tidak awali dengan bedah kasusnya,’’ kata Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masyarakat yang layak menerima diterima pemilik proposal, maka Sekjen Fitra Ramli Ernanda kepada Pegiat antikorupsi berencana me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bantuan, apalagi sampai fiktif. kuat unsur pidana dan bisa jadi Suara NTB, Kamis (22/8). laporkan dugaan ada masalah pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ‘’Seperti yang terjadi pada kasus bukti awal. Dari kajian awal, ia belum mepenyaluran dana Bantuan Sosial 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bansos 2018 ini. Bisa disebut gagal Hal sama disampaikan Direktur lihat ada unsur pidana, namun (Bansos) Pemprov NTB ke Komisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bayar dan berakibat utang bagi PemSomasi NTB, Dwi Ariesanto. ‘’Kita baru sebatas maldministrasi. Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 prov yang akhirnya dijanjikan untuk bedah kasusnya dulu. Perlu dilakuSebab sudah ada persetujuan, didilakukan kajian awal oleh Forum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dibayarkan pada tahun 2019 ini. kan anatomi kasus, biar clear. Kalau catat dengan SK Gubernur, namun Transparansi Anggaran (Fitra) NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Semestinya tidak boleh terjadi, jika soal data data awal, sedang dalam belum dicairkan. Dari aturan yang dan Solidaritas Masyarakat untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 perencanaan dari awal benar atas kajian,” ujarnya. dipelajarinya, ada pelanggaran perTransparansi (Somasi) untuk men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 asumsi sumber- sumber pendanaan Agar kejadian sama tidak terujanjian oleh Pemprov terkait belum guatkan bukti pendukung dan unsur 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang akan dianggarkan untuk lang, Pemprov NTB disarankan dicairkannya dana Bansos tersebut. dugaan tindak pidana. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bansos,’’ tandasnya. harus lebih berhati-hati dalam perItu kewajiban, kalau tidak dibayar ‘’Kami akan pelajari kemungkinan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bersambung ke hal 15 encanaan Bansos. Pemprov tidak jadi utang,’’ tegasnya. Namun jika melaporkan kasus ini ke KPK. Di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Lembaga Antikorupsi Kaji Laporan ke KPK

Ditargetkan Turun Jadi 12,75 Persen

13 Program Penanggulangan Kemiskinan Dialokasikan Rp361 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk melawan kemiskinan dari desa sebesar Rp361 miliar lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Sesuai RPJMD 2019-2023, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 12,75 persen pada 2020 mendatang. Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjelaskan, mengacu RPJMD 2019-2023, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mengalokasikan anggaran di belanja langsung untuk kegiatan mewujudkan indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah.

Disebutkan, program unggulan melawan kemiskinan dari desa yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Untuk tahun 2020 dialokasikan anggaran kurang lebih Rp361 miliar. ‘’Fokus untuk melawan kemiskinan dari desa. Beberapa program yang sudah kita sepakati antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,’’ kata Ardhi. Ia menyebutkan, alokasi anggaran sebesar Rp361 miliar tersebut digunakan untuk membiayai 13 program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut adalah BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, KUBe, air bersih, pengembangan desa wisata,

pertanian konservasi, kawasan rumah pangan lestari, pengelolaan pengembangan bank sampah, sambungan listrik murah dan hemat. Kemudian desa berdaya mandiri pangan, budidaya udang/motorisasi nelayan, dan ketahanan keluarga. ‘’Seluruh program tersebut pelaksanaannya mengacu pada 100 desa miskin dan 99 desa wisata sesuai SK Gubernur No.050.13-366 Tahun 2019,’’ kata Ardhi. Berdasarkan data Bappeda NTB, 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan tersebut tersebar di 10 kabupaten/ kota. Untuk di Kabupaten Dompu terdapat di dua desa, yakni Desa Malaju dan Saneo. Di Kota Bima terdapat di duakelurah-

an yakni Jatiwangi dan Tanjung. Sementara di Lombok Barat ada 20 desa. Antara lain, Sesela, Sandik, Taman Sari, Mekar Sari, Langko, Bengkel, Kediri, Jagaraga, Banyumulek, Kuripan Utara, Kuripan, Banyu Urip, Lembar, Jembatan Kembar, Lembar Selatan, Sekotong Tengah, Buwun Mas, Pelangan, Batu Putih dan Sekotong Barat. Sumbawa Barat ada dua desa, yakni Batu Putih dan Mantar. Kota Mataram satu kelurahan yakni Bintaro. Lombok Utara sebanyak 15 desa, antara lain Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur, Bersambung ke hal 15

Wedha Magma Ardhi

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Tolak Digusur Manfaatkan Lahan Pekarangan MEMANFAATKAN ruas-ruas di dalam pekarangan rumah dengan menanam tumbuhan seperti cabai, tomat, dan sayuran adalah sebuah keharusan bagi masyarakat yang hidup di perkotaan. Hal tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk sehari-hari. Ditemui usai lomba cipta menu yang digelar oleh Walikota Mataram, Lurah Kekalik Jaya, Fathurrahman mengatakan, warga di perkotaan harus bisa memanfaatkan area pekarangan untuk bercocok tanam. “Nanti hasil tanaman yang ada bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Fathur, sapaannya, Kamis (22/8). Pada kelurahan Kekalik Jaya sendiri kata Fathur, kelurahan telah mengedukasi masyarakat untuk memulai kawasan rumah lestari. Fathur menilai, dari hasil tanaman kawasan rumah lestari tersebut, bisa diolah jadi bahan makanan. “Ini dilaksanakan oleh pokja tiga PKK kelurahan Kekalik Jaya Mataram. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang mau memulai,” katanya. Saat ini, Kelurahan Kekalik Jaya akan mengikuti lomba hasil tanaman dari kawasan rumah lestari di tingkat provinsi untuk mewakili kota Mataram. Hal itu menjadi trobosan baru dalam memanfaatkan hasil pekarangan dalam menanam tanaman olahan seperti sayur dan tanaman bumbu-bumbuan seperti cabai, terong, dan tomat. “Untuk di lingkungan kami sudah memulai untuk tiap-tiap rumah warga.Kita arahkan masyarakat untuk menanam tanaman yang produktif. Ini kan juga bisa menopang gizi masyarakat kita. Bukan hanya itu, bisa menambal beban ekonomisnya,” kata Fathur. Dari pengolahan ini, lanjut Fathur, kita harapkan untuk menunjang gizi dan produktivitas keluarga. “Untuk program gizi sendiri sudah jalan. Memanfaatkan karangan untuk menanam tanaman-tanaman yang produktif untuk meningkatkan gizi keluarga dengan memanfaatkan space yang ada di setiap lorong rumah. Kita usahakan juga memanfaatkan botol plastik,” lanjut Fathur. Dengan begitu, Fathur pun berpandangan, hidup di kota bukanlah menjadi kendala untuk bercocok tanam. “Dengan memanfaatkan lahan dan barang bekas yang ada, masyarakat bisa menambah penghasilan dan bisa menambah kebutahan ibuibu rumah tangga sekaligus menambah nilai ekonomis keluarga,” tutupnya. (viq) Fathurrahman (Suara NTB/viq)

Belum Melihat Langkah Maksimal SEPERTI halnya anggota DPRD Kota Mataram yang lainnya, Abd Rachman yang sebelumnya satu periode duduk di Komisi I, pada periode keduanya kali ini, pindah ke Komisi III DPRD Kota Mataram. Bahkan Rachman disiapkan menjadi Ketua Komisi III. ‘’Masalah pindah ke Komisi III, itu merupakan hal biasa karena perintah partai agar setiap anggota Dewan dari Partai Gerindra bisa menguasai semua sektor,’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (22/7). Hal ini dimaksudkan (Suara NTB/fit) agar setiap anggota Abd Rachman Dewan dari Partai Gerindra bisa terus belajar, agar bisa selalu siap dalam posisi apapun. ‘’Kenapa saya memilih Komisi III, itu karena saya mau lebih fokus untuk bisa memberikan perhatian lebih dalam bidang kebersihan di Kota Mataram,’’ demikian politisi Gerindra ini. Anggota Dewan dua periode ini berharap dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Mataram dan partai dalam mengemban amanah. Rachman menyayangkan besarnya anggaran yang dialokasikan Pemkot Mataram tidak sepadan dengan hasilnya di lapangan. ‘’Saya belum melihat langkah maksimal untuk penanganan sampah di Kota Mataram ini,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini. Dikatakan Rachman, harus dicari solusi lain yang lebih konkret dalam penanagan masalah sampah di Mataram. Karena, program-program yang telah dijalankan oleh Pemkot Mataram, masih belum mampu mengatasi masalah sampah. ‘’Ini yang masih jadi PR kita bersama. Kenapa dengan anggaran yang sudah besar dan program yang banyak belum juga bisa mengatasi hal ini,’’ sesalnya. Ini, lanjut mantan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini, menjadi tanda tanya besar. ‘’Jadi ini harus lebih diperhatikan dan dikawal agar kebersihan Kota Mataram yang selama ini kita idamidamkan bisa terwujud,’’ terangnya. Karena, Mataram hanya kota kecil tapi masih kalah dengan kota besar seperti Surabaya dalam hal penanganan kebersihan. Terutama untuk wilayah pinggir sungai dan kebersihan sungai itu sendiri. ‘’Itulah yang mau kami fokuskan agar Kadis LH lebih kreatif untuk berinovasi dan perbanyak sosialisasi agar bisa selesai masalah sampah di Kota Mataram ini,’’ pungkasnya. (fit)

Warga Bintaro ke Pengadilan

Mataram (Suara NTB) Melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1638 K/ Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011, telah dibatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PDT/2009/PT MTR tanggal 10 Desember 2009 yang menguatkan Putusan PN Mataram Nomor 73/pdt.G/2008/PN MTR tanggal 6 Mei 2009. Putusan MA tersebut menetapkan ratusan warga Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro, Ampenan, harus mengosongkan rumah mereka dalam waktu delapan hari sebelum dilakukan eksekusi lahan oleh pihak pemohon. Saat dibacakan putusan MA tersebut oleh Ketua PN Mataram, Isnurul Syamsul Arif, SH., M.Hum, warga berbondong-bondong mengepung area PN Mataram, Kamis (22/8). Mereka menolak putusan MA dan rencana eksekusi atas lahan dan rumah mereka. Solihin, salah satu warga Pondok Perasi mengungkapkan, memang putusan MA telah bersifat final, namun, warga lingkungan Pondok Perasi sampai kapan pun akan tetap menolak digusur. “Sikap dari pengadilan tidak kita salahkan, karena dia berpegang pada asas hukum itu. Namun, secara de facto masyarakat berhak juga atas lahan tersebut. Nah kemudian, kalau dipaksakan eksekusi ini dalam 8 hari ke depan, maka kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi,” kata Solihin kepada Suara NTB saat ditemui di PN Mataram, Kamis (22/8). Menurut Wakil Walikota Mataram Mohan Roliskana, Rabu kemarin, ia akan memberikan perpanjangan waktu penggusuran kepada masyarakat yang akan digusur. Kata Mohan, sembari mencari solusi atas kasus yang melanda masyarakat Pondok Perasi ini, ia akan akan mencoba memperlambat waktu pengeksekusian lahan tersebut. Solihin pun mempertanyakan tindakan Pemkot Mataram. Ia berpandangan, jika eksekusi itu terjadi pada, Jumat (30/ 8) nanti, ratusan warga Lingkungan Pondok Perasi akan telantar. “Di mana mereka akan pindah?” tanya dia. Senada dengan itu, Dal’in berharap, saat ini warga Pondok Perasi menanti kinerja

(Suara NTB/viq)

DATANGI PENGADILAN – Kendati yang diundang 54 orang oleh PN Mataram untuk mendengar dibacakannya putusan Mahkamah Agung (MA), namun ratusan warga kelurahan Bintaro ramai-ramai mendatangi kantor Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (22/8). Saat dibacakan putusan MA di dalam ruang sidang pun mereka tetap dari Pemkot Mataram untuk memberikan tempat sementara jika dilakukan eksekusi penggusuran lahan tempat ia tinggal. “Biarkanlah masyarakat untuk tetap tinggal di situ sampai ada tempat sementara untuk kami direlokasi. Seperti itu harapan kami,” kata Dal’in. Sampai saat ini, lokasi untuk perelokasian warga yang akan digusur belum ada. “Itulah alasan kami untuk terus melawan. Tidak tinggal diam begitu. Kami akan tetap melakukan perlawanan, apapun yang akan terjadi. Banyak dampak yang akan terjadi bilamana eksekusi rumah warga ini terjadi,” katanya. “Anak-anak kami tidak ke sekolah hari ini. Para nelayan tidak melaut. Karena menghadiri panggilan PN Mataram. Secara kemanusiaan, kami tetap tidak menerima putusan dari MA itu. Biarkanlah Pemkot Mataram bekerja untuk mengkondisikan warganya di Kota Mataram ini,” kata Oplok yang hadir dalam sidang pembacaan Putusan PN Mataram.

PUPR Optimis Proyek Fisik Tuntas Tepat Waktu Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman optimis sejumlah paket atau pekerjaan fisik pihaknya selesai tepat waktu. Rekanan didorong mempercepat dan menambah waktu pengerjaan. “Insya Allah, kita optimis. Direktur perusahaan sudah saya panggil untuk bekerja over time,” jawab Miftah optimis ditemui, Kamis (22/8). Sejumlah paket dikerjakan tahun ini yakni monumen Mataram Metro senilai Rp11 miliar. ProyekinidikerjakanolehPT.TunggalIkaKon.KantorCamatAmpenan, Kantor Walikota Mataram, gedungKantorBadanKeuanganDaerah, lanjutan pengerjaan kantor Badan Kepegawaian dan PengembanganSumberDayaManusiadan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga nilainya masing – masing Rp1,5 miliar. Serta, pengerjaan kantorKelurahanSayang–sayang senilai Rp750 juta. Proyek paling besar berupa peningkatan kualitas jalan senilai Rp22 miliar. Pekerjaan ini dipecah menjadi beberapa paket dengan nilai berbeda – beda. Miftah mengatakan, paling ditekankan serta mendapatkan pengawasan ekstra adalah pengerjaan monumen. Selain anggaran besar, juga dibutuhkan keahlian serta teknologi. Bahan digunakan sebagian besar adalah pabrikasi. Penanganan berbeda pada pengerjaan gedung dan jalan. Saat ini,

rekanan mengerjakan pondasi untuk struktur penunjang. “Sekarang pabrikasi disiapkan. Setelah siap akan dipasang. Sembari untuk itu dikerjakan bagian pondasi,” ucapnya. Seluruh pekerjaan telah berjalan. Rata – rata progresnya 10 hingga 30 persen. Bahkan, gedung BKPSDM rekanan telah mampu mencapai 40 persen. Kekhawatiran publik khususnya pada pengerjaan monumen telah dipanggil pimpinan perusahaan. Dari hasil evaluasi mereka berkomitmen mengerjakan over time. Apabila ada pekerjaan belum tuntas, sehingga diharapkan dicarikan jalan keluar. Pekerjaan ini juga tetap diawasi oleh Kejaksaan dan Inspektorat. Dalam pengerjaan konstruksi ditegaskan Miftah, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan berbagai hal di dalam perusahaan itu sendiri. Baik itu kemampuan menyiapkan sarana – prasarana, kemampuan finansial dan lain sebagainya. Sementara, faktor eksternal berkaitan dengan cuaca dan lainnya. “Ini salah satu upaya kita mendorong rekanan. Karena pekerjaan di ruang terbuka perlu kerja full,” katanya mengingatkan. Resiko keterlambatan pun menjadi tanggungjawab dari rekanan. Jika mereka tak mampu menyelesaikan sesuai target dengan segala konsekuensi akan dikenakan denda oleh pokja. Denda keterlambatan dibayar sesuai dari sisa pekerjaan. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIAWASI KETAT - Beberapa pekerja sedang mengerjakan bagian konstruksi monumen Mataram Metro di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kamis (22/8). Pelaksanaan pekerjaan ini diawasi ketat. Selain anggaran yang besar juga membutuhkan ketelitian serta pemanfaatan teknologi. Sebagian besar bahan digunakan merupakan pabrikasi.

Kalau eksekusi ini dipaksakan kata Oplok, kita bisa bayangkan apa yag akan terjadi pada masyarakat yang ada di Pondok Perasi. “Apakah anak-anak kami akan ikut jadi korban dan hidup terlantar dengan pemaksaan eksekusi ini?” lanjut Oplok. Dari putusan MA tersebut, seluruh warga Pondok Perasi menilai bahwa sertifikat tanah yang dipegang Sri Ayu Devi pemohon eksekusi tersebut dinilai paslu. “Sebelum membuat putusan, pengadilan tidak mengecek sah atau tidak dari sertifikat tanah yang dipegang oleh Sri Ayu Devi itu asli atau palsu. Menurut kami itu palsu,” lanjut Solihin. BahkanlanjutSolihin,dalamsuratpanggilan dari PN Mataram tersebut, yang diundang adalah warga yang sudah meninggal dan sudah pindah dari lingkungan Pondok Perasi. “Dari 54 kepala keluarga yang ada di dalam surat keputusan tersebut semuanya tidak ada di lingkungan Pondok Perasi, mereka sudah banyak yang meninggal. Jadi menurut kami, warga yang digugat

itu sudah meninggal semua,” katanya. “Kalau pun kita akan mengukur kembali luas tanah tersebut, sebagai bagian pantai itu harus kita ukur pakai UU Perikanan itu, tidak ada satu orangpun seharusnya yang memiliki. Kok bisa Sri Ayu Devi mengambil tanah landreform,” kata Solihin. Hakim pun berpendapat, negara bisa saja memberikan tanah itu secara perseorangan dengan bukti penerbitan sertifikat. Sejauh pengetahuan Dal’in, pria yang sudah tinggal pada tahun 1969 silam tersebut mengatakan, jumlah tanah tersebut 79 are. Sedangkan, yang dituntut Sri Ayu Devi, pihak pemohon, ialah berjumlah 55 are. “Saya pikir Sri Ayu Devi itu mengaku memiliki tanah. Di sertifikat itu ditulis 55 are. Sedangkan luas tanah di sana sebanyak 79 are. Kami minta sebelum dieksekusi agar kita mengukur kembali. Nah kalau ini bisa diterjemahkan oleh pengadilan, kami sebagai pihak yang akan dieksekusi, saya rasa tidak akan jadi gejolak seperti ini,” tutup Solihin. (viq)

Fasilitas Olahraga Milik Pemkot akan Dikenakan Retribusi Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) sedang menginventarisir aset berupa fasilitas olahraga milik pemerintah kota Mataram. Sejumlah fasilitas ini sedang dikaji untuk dikenakan retribusi bagi pengguna sarana sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Dispora Kota Mataram, Dr. Mansur menjelaskan, sarana olahraga dimiliki oleh Pemkot Mataram cukup banyak. Di antaranya, Mataram Water Park (MWP), sirkuit Selagalas dan lapangan sepakbola. Aset milik pemerintah sedang didata dan selanjutnya akan dikelola oleh pemerintah. Sistem pengelolaan sedang dikaji oleh Bagian Aset pada BKD. Kemungkinan pemanfaatan fasilitas olahraga dikenakan retribusi. “Ini sedang dikaji,” kata Mansur ditemui, Kamis (22/8). Untuk fasilitas lapangan

(Suara NTB/cem)

Mansur futsal sedang dibangun di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan. Anggaran disiapkan tahun ini Rp200 juta. Dana itu hanya mampu mengerjakan struktur pondasi dan lainnya. Untuk penyelesaiannya kembali akan dianggarkan Rp200 juta di tahun 2020 mendatang.

“Bertahap kita kerjakan. Mudah – mudahan ada tambahan anggaran tahun depan sehingga bisa selesai,” harapnya. Dispora tahap menginisiasi pemanfaatan aset olahraga milik pemerintah untuk dimasukkan menjadi jasa usaha sarana olahraga. Ide tersebut telah dikoordinasikan dengan BKD menyusun draf retribusinya. Draf peraturan daerah (Perda) itu diharapkan Mansur, bisa diterima oleh legislatif sehingga mulai tahun 2020 bisa ditarik retribusinya. Persoalan besaran tarif dikenakan belum bisa disampaikan karena sedang dilakukan appraisal. ‘’Yang jelas tarifnya beda dengan pengelolaan milik pemerintah dengan swasta,” tandasnya. Paling penting menurutnya adalah, Pemkot Mataram mengawali dengan menginventarisir aset sarana olahraga milik pemerintah. Persoalan potensi dan lain sebagainya dipikirkan kedepannya. (cem)

PKL di Cakranegara Segera Direlokasi Mataram (Suara NTB) Dua proyek fisik akan mulai dikerjakan. Penataan Pusat Bisnis Cakranegara milik Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan rehab toko oleh Dinas Perdagangan. Pedagang kaki lima segera direlokasi agar tak mengganggu pelaksanaan proyek. Penataan Pusat Bisnis Cakranegara merupakan pengerjaan tahap kedua. Anggaran tahun ini lebih besar dibandingkan tahun 2018 lalu mencapai Rp15 miliar. Skenario awal penataan dimulai dari Jalan Pejanggik sampai A.A.Gde Ngurah. Item pengerjaan tidak jauh berbeda dari konsep awal dengan memperbaiki pendestrian dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Sementara, rehab Pasar Cakranegara senilai Rp1,4 miliar difokuskan pada penataan bagian depan toko saja. Persoalan dihadapi seperti disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin

ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/8) yakni pedagang kaki lima yang hingga kini pemerintah kesulitan mencari lahan. Salah satu opsinya dengan merelokasi pedagang ke tempat yang lain. “Kita mencari opsi artinya mereka (pedagang) tetap beraktivitas dan di sisi lain tidak mengganggu pekerjaan,” kata Amran. Sebanyak 51 pedagang menempati lapak di atas pendestrian di Cakranegara. Relokasi PKL diharapkan tidak menimbulkan gejolak. Dalam waktu dekat akan diundang pedagang bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) untuk mensosialisasikan program pemerintah. Amran menegaskan, Pemkot Mataram tidak akan menggusur pedagang. Apalagi berniat menghalangi mereka berjualan. Solusi permanen sedang diusahakan oleh pemerintah. “Hal yang tabu dilakukan Kota Mataram dengan kata menggusur itu,” tandasnya. Amran tidak menyebutkan

detail kemana pedagang akan di pindah. Pengakuannya, pedagang hanya diminta menyesuaikan diri dengan adanya proyek penataan kawasan Cakranegara, sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Di satu sisi, Dinas Perdagangan dan Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga berkoordinasi terkait berbenturannya pekerjaan oleh pemerintah pusat dan Pemkot Mataram. Jangan sampai pekerjaan ini terjadi overlap, sehingga perlu dikerjakan secara simultan. “Kalau kita bekerja jangan sampai bekerja sendiri. Demikian juga sebaliknya oleh provinsi,” ujarnya. Pekerjaan dikerjakan dengan jadwal tidak sama memicu penyelesaian cukup panjang dan justru mematikan perekonomian. Oleh karena itu, muncul kesepahaman untuk bekerja bersama – sama. Penjadwalan satu sama lain disamakan, agar tidak saling menghalangi. (cem)

Kasus Stunting di Mataram Masih Tinggi Mataram (Suara NTB) Kasus stunting di Kota Mataram mencapai 24 persen. Menurut data nasional, jumlah tersebut terbilang masih tinggi. Hal itu perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Mataram untuk melakukan upaya-upaya real dalam menurunkan jumlah angka stunting. Dari hasil Diskesjas dari Kota Mataram, jumlah

stunting pada data 2018 ialah sebesar 24 persen, sedangkan untuk provinsi NTB masih pada angka 38 persen. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Kamis (22/8). “Saat ini kita melakukan penanganan gizi buruk, sudah ada di beberapa Puskesmas. Contohnya di Puskesmas

Karang Pule, kita kasi wakunja (wajib kunjungan) untuk ibu hamil dan anak bayi,” katanya. Saat ini tutur Usman, semua Puskesmas yang ada di Mataram harus punya inovasi baru dalam memberikan pelayanan. Dengan begitu, angka stunting di Kota Mataram bisa menurun. “Biasanya yang menyebabkan itu adalah pelayanan yang kurang baik. Jadi

saat ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi, kita harus intens memberikan pelayanan dengan wakunja tadi,” ungkap Usman. Menurut data stunting nasional, saat ini Kota Mataram, masih dalam jumlah yang tinggi. Program prioritas Pemerintah Provinsi NTB harus bisa mengurangi jumlah tersebut. “Memang jumlah yang 24 persen tersebut masih

sangat tinggi. Kalau bisa kita turunkan 1 sampai 2 persen tiap tahunnya,” kata Usman. Langkahnya ialah, melalui program nasional yang diungkap oleh Presiden Joko Widodo, langkah yang harus ditempuh oleh setiap provinsi dan kabupaten/ kota ialah dengan terus mengedepankan pelayanan yang baik. Dengan memudahkan akses ke-

pada masyarakat, diprediksi mampu menurunkan angka stunting tersebut. “Sekarang, bagaimana langkah kabupaaten/ kota dan provinsi dalam menurunkan jumlah stunting menjadi 20 persen itu harus dapat diraih,” tutur Usman. Untuk lansia, Usman menerangkan, banyak lansia kita sekarang terus meningkat. Pada

tahun 2020 lansia di Kota Mataram diprediksi akan meningkat. “Untuk lansia sendiri, kita akan manfaatkan poswindu untuk mengantisipasi lansia yang memiliki gizi buruk. Nantinya kita akan siapkan di setiap lingkungan. Saat ini kan, poswindu masih dibeberapa lingkungan saja. Rencananya nanti ada di 50 kelurahan yang ada di Mataram,” tutup Usman. (viq)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

Halaman 3

OJK Syiarkan Keuangan Syariah Melalui Dosen Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng para dosen untuk memasyarakatkan industri keuangan syariah di Provinsi NTB. Direktorat Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah OJK bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram menyelenggarakan Training of Trainer IKNB Syariah selama tiga hari kepada lebih dari 100 dosen perwakilan perguruan tinggi yang ada di NTB. Selama tiga hari, para dosen ini diberikan materi dan pemahaman tentang peran dan fungsi OJK, serta IKNB syariah. Baik pembiayaan, asuransi, dana pensiun, modal ventura dan sejenisnya. Kepala OJK NTB, Farid Faletehan pada penutupan TOT, Kamis (22/8) kemarin menjelaskan literasi keuangan di Indonesia, NTB khususnya masih sangat rendah. Apalagi terkait dengan syariah. Para dosen yang telah di TOT, diharapkan akan menjadi perpanjangan lidah untuk mensyiarkan industri keuangan syariah kepada para mahasiswanya di kampus masingmasing. “Dosenpun belum tentu tahu produk dan perkembangan industri keuangan syariah. disinilah jelas di dapatkan informasinya, bahwa syariah itu ada di semua lembaga keuangan. Baik bank dan non bank, dan sudah eksis. Cuma memang kendalanya terkait sosialisasi dan jaringan kantor,” jelas Farid. Untuk saat ini, literasi keuangan syariah sangat dibutuhkan. Pemahaman masyarakat terhadap syariah harus masif diinformasikan. Di NTB masih relatif rendah literasi keuangan syariahnya. Padahal, dari lembaga perbankan, dari sisi aset saja keuangan syariah berkontribusi sebesar 24 persen dari total aset bank yang ada di NTB yang nilainya mencapai Rp40 triliunan. OJK saat ini sedang meminta kepada perbankan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Farid mengatakan, NTB adalah daerah potensi berkembangnya industri keuangan syariah, baik bank maupun non bank. Salah satu contoh yang dikemukakan. Saat Bank NTB melakukan konversi ke syariah penuh, dari konvensional menjadi Bank NTB Syariah, hampir 100 persen tah berpengaruh terhadap nasabahnya. “Hampir semua nasabah tidak ada yang ke luar gara-gara diganti menjadi syariah. Cukup diterima, 99,99 persen menerima,” jelas Farid. Artinya, ketika syariah ini tak di dekatkan ke masyarakat, secara otomatis tingkat pengetahuan masyarakat kecil. Padahal masyarakat di NTB sendiri sangat menerima syariah. Cuma bagaimana upaya untuk terus mengenalkan syariah terus menerus harus dilakukan. “Disini tidak ada resistensi tentang syariah,” imbuhnya. Mengapa syariah digencarkan? Menurut Farid Faletehan, pertama, tingkat literasi keuangan syariah di NTB masih rendah. Hanya 5 persen. Dikalangan berpendidikanpun, di mahasiswa juga masih rendah literasinya. Masyarakat NTB dinilai sangat menerima syariah. Hanya belum mendapat informasi tentang produk-produk keuangan syariah apa saja yang sudah ada. Serta istilah-istilah yang ada di syariah. “Karena itu, hasil TOT ini, para dosen kita harapkan menularkan secara luas tentang syariah,” demikian Farid. (bul)

(Suara NTB/bul)

BAWANG MERAH - Hj. Selly menunjukkan bawang merah lokal, salah satu komoditas hortikultura yang dapat diawetkan dengan CAS.

NTB Usulkan CAS ke Kemendag

Antisipasi Pasokan Komoditas Horti pada Pelaksanaan MotoGP Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan mengusulkan permintaan CAS (controlled atmosphere storage) kepada Kementerian Perdagangan. Guna mengantisipasi kebutuhan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Terutama saat pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang. Hal ini disinggung Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani di Mataram, Kamis (22/8) kemarin. CAS diketahui merupakan sistem yang mengkombinasikan teknologi pendingin dengan teknologi pengkondisian udara (O2, CO2, N2, Ethylene dan RH), atau sebagai alat penyimpan produk komoditi hortikultura dalam jangka waktu

(Suara NTB/bul)

PENUTUPAN TOT - Bambang W Budiawan, Kepala Departemen Pengawasan 2B IKNB OJK saat penutupan TOT IKNB di Mataram.

yang lebih panjang dari metode konvensional. Mesin CAS dapat mengawetkan berbagai komoditas seperti bawang merah, cabai, buah-buahan, sayuran dan lainnya hingga 3 sampai 6 bulan. “Jangan sampai saat pelaksanaan MotoGP nanti, ketersediaan stok komoditas horti kita tidak stabil,” kata Hj. Selly. Persoalan yang paling

nampak di NTB, terjadinya fluktuasi harga komoditas hortikultura. Saat panen, harga anjlok. Saat sedang tidak musim, harganya naik signifikan. Contoh saja, cabai, bawang, termasuk tomat. Hj. Selly mengatakan, solusi untuk mengakhiri persoalan ini adalah CAS. Fluktuasi harga tidak saja merusak tatanan pasar. Dampaknya juga dirasa-

Transaksi Kedua Pasar Lelang Capai Rp3,3 Miliar Mataram (Suara NTB) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB mempertemukan kembali para pengusaha komoditas melalui kegiatan pasar lelang. Penyelenggaraan kedua kali tahun 2019 ini mengukuhkan nilai transaksi mencapai Rp3,3 miliar lebih. Pada kegiatan pasar lelang pertama dua bulan lalu, nilai transaksinya hanya setengah miliar. Dibanding yang diselenggarakan Kamis (22/8) kemarin di Hotel Lombok Astoria, nilai transaksi jual beli komoditas antar pengusaha melonjak signifikan. Ada puluhan pengusaha hadir. Umumnya pengusaha lokal NTB. Menurut Sariah yang mengkoordinir kegiatan pasar lelang ini, minimnya keikutsertaan pengusaha dari luar daerah, lantaran dilaksanakannya kegiatan serupa di daerah lain. “Pengusaha-pengusaha luar daerah sudah kita undang. Secara bersamaan ada pasar lelang di tempat lain. Pengusahanya minta izin ndak ikut pasar lelang yang di NTB,” teranganya. Pasar lelang kedua ini, diikuti langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani. Kegiatan tawar menawar antar pengusaha, hingga deal nilai transaksi. Dengan pencapaian transaksi sebesar Rp3,3 miliar lebih, jual beli beras paling mendominasi. Nilainya mencapai Rp1,6 miliar lebih (49,48%). Disusul jual beli garam senilai Rp1,5 miliar (44,71%) dan jambu mente Rp195 juta (5,81%). Di kesempatan ini, Hj. Selly menyatakan, secara umum Indonesia masih menghadapi kendala dalam upaya mensejahterakan kehidupan petani. Kendala yang dihadapi diantaranya,

kurangnya akses pasar, keterbatasan lahan, kurangnya produktifitas dan rendahnya penguasaan teknologi pertanian. Disamping mekanisme pemberlakukan harga komoditi yang cenderung tak transparan. Panjanganya mata rantai pasar. Pendapatan petani cenderung kecil dinikmati. Daya beli petani juga rendah karena harga komoditi yang selalu tertinggal dibandingkan dengan harga komoditas pabrikan. Kata Hj. Selly, keberadaan pasar lelang komoditas agro yang telah dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2014 menurutnya merupakan solusi yang sangat menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan para petani. Pasar lelang komoditas dikembangkan untuk menjadi kegiatan untuk mendekatkan pasar, dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh para peserta pasar lelang. Juga diharapkan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Keberhasilan pasar lelang, menurut kepala dinas, sangat ditentukan oleh kesediaan dan kesiapan para stakeholders. Yaitu kelompok tani, pemda, swasta, perbankan dan instansi terkait. Pasar lelang adalah pasar yang terorganisir dan wahana bertemunya para penjual dan pembeli dengan menggunakan sistim lelang. Tujuannya untuk efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, menciptakan harga yang reprensentatif serta membangun dan memperluas jaringan pasar. “Pasar lelang ini juga dapat memangkas rentenir dan ijon. Karena pemilik barang dan pembeli langsung dipertemukan dan tawar menawar,” jelas kepala dinas. (bul)

(Suara NTB/bul)

PASAR LELANG - Hj. Putu Selly Andayani (tengah) menyaksikan transaksi antar penjual dan pembeli pada kegiatan pasar lelang kemarin.

kan para petani. Ketika musim panen, petani tak bisa menikmati harga tinggi. Saat musim kurang produksi, yang lebih banyak menikmati keuntungan justru tengkulak. CAS memiliki kapasitas tampung hingga 100 ton. Dapat menampung komoditas hortukultura berumur pendek pascapanen. Misalnya bawang merah, atau cabai dan sayuran yang paling dominan di NTB mempengaruhi inflasi. Pemanfaatan CAS ini mirip resi gudang. Petani dapat menitipkan hasil produksinya saat panen melimpah. Penjualan dilakukan saat harga sedang stabil, atau tinggi. Selama penyimpanan, petani dapat diberikan pinjaman oleh perbankan, dikembalikan saat dilakukan penjualan. “Tidak ada istilah rugi, kalau kita punya CAS ini. Petani di untungkan. Ketersediaan stok juga terjaga,” imbuhnya. Pengadaan CAS dilakukan di kabupaten/kota. Dinas Perda-

gangan provinsi, kata kepala dinas hanya memfasilitasi pengajuan permintaan ke pusat. Hal itu sudah dilakukan. Hanya saja, untuk tahun 2020, anggaran negara telah terkunci. Pemerintah pusat memberi peluang pengadaan CAS pada 2021 mendatang. Satu unit, harganya mencapai belasan miliar. Cara kerjanya, mengatur suhu yang dibutukan. Sehingga komoditas akan terlihat baru usai dipetik. Kendati sudah dipanen berbulan-bulan sebelumnya. CAS ini juga menjanjikan untuk ekspor komoditas hortikultura dari NTB. Pada Juni 2019, daya yang diterima dari otoritas bandara di Lombok. Ekspor cabai rawit NTB ke Batam dan Tanjung Pinang mencapai 135 ton. Artinya, saat panen petani tak tergesa-gesa menjual hasil produksinya. Dapat disimpan. Dan saat harga tinggi, ekspor dapat dilakukan. (bul)

(Suara NTB/Humas PLN NTB)

TAMBAH DAYA - Petugas PLN melakukan tambah daya listrik di kWh meter pelanggan.

Tambah Daya Listrik, Diskon 50 Persen Mataram (Suara NTB) Merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-74, PLN memberikan kado istimewa bagi pelanggan dan calon pelanggan di seluruh Indonesia melalui promo Gebyar Kemerdekaan 2019 yang berlaku dari 16 Agustus hingga 31 Oktober 2019. Selama periode promosi ini, PLN memberikan diskon tambah daya 50% yang berlaku untuk daya mulai 450 Volt Ampere (VA) hingga 197 kilo Volt Ampere (kVA). “Melalui semangat kemerdekaan Indonesia ke-74 PLN ingin memenuhi kebutuhan daya listrik masyarakan dengan biaya yang terjangkau juga dengan cara yang mudah,” ungkap Vice President Public Relations PLN, Dwi Suryo Abdullah melalui Humas PLN Init Induk Wilayah (UIW) NTB, Kamis (22/8) kemarin. Tidak hanya memberi diskon biaya tambah daya, PLN juga memberi harga khusus bagi pelanggan yang ingin mendapatkan layanan penyambungan sementara pada 16 Agustus hingga 31 Oktober 2019 yang dapat digunakan untuk rangkaian pesta per-

ayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelanggan cukup membayar Rp 170.845 saja untuk mendapatkan sambungan listrik sementara selama periode promosi. Dengan harga tersebut, pelanggan sudah mendapatkan daya listrik lebih dari 80 kilo Watt hour (kWh) dan selebihnya dapat diisi ulang. Permintaan sambungan listrik sementara ini dibatasi sampai daya maksimum 5.500 VA. “Kemeriahan perayaan kemerdekaan Indonesia di Bulan Agustus selalu diisi dengan banyak kegiatan, seperti panggung hiburan atau gapura 17an. PLN memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan listrik bagi pesta perayaan kemerdekaan Indonesia ini,” imbuh Dwi Suryo. Bagi pelanggan yang ingin menikmati promo Gebar Kemerdekaan 2019 dapat langsung mendaftar ke Contact Center PLN 123 yang dapat diakses melalui ponsel (kode area+123), telepon 123, email pln123@pln.co.id, Twitter @pln_123, Facebook PLN 123, dan website www.pln.co.id serta aplikasi smartphone PLN MOBILE. (bul)

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kontrak Fasilitator Diperpanjang Kedepankan Aspirasi Masyarakat SEBANYAK 50 anggota DPRD Lombok Timur (Lotim), Rabu (21/8) resmi mengucapkan sumpah janji selaku anggota DPRD periode 2019-2024. Terdapat wajah-wajah baru yang dilantik mengemban amanah rakyat untuk lima tahun ke depan. Salah satunya politisi muda asal Kampung Bangkok Desa Danger Kecamatan Masbagik, Farouk Bawazier yang terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Farouk (Suara NTB/yon) Bawazier mengucapkan Farouk Bawazier rasa syukur dan terima kasihnya atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk melayani masyarakat lima tahun ke depan. Pertama kali menjadi anggota DPRD, ia mengaku harus banyak belajar. Terlebih masuk dalam dunia politik terbilang masih cukup belia sekitar baru tiga tahun. “Saya harus banyak belajar karena terjun ke dunia politik sekitar dua sampai tiga tahun,”akunya kepada Suara NTB, usai dilantik, Rabu (21/8). Farouk Bawazier, yang lahir di Mataram 9 Februari 1985 sebelumnya berprofesi sebagai pedagang. Berdagang, kata dia, pekerjaan yang begitu mulia dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang rata-rata perekonomiannya menengah ke bawah. Sehingga pengalaman di dunia pasar itu menjadi bekal baginya untuk mengetahui kehidupan masyarakat di bawah dalam mengambil setiap kebijakan selaku wakil rakyat. Secara pribadi, politisi partai berlambang ka’bah ini akan tetap berusaha sebaik-baiknya untuk menampung aspirasi masyarakat teriring doa dari keluarga dan masyarakat, sehingga amanah tugas yang diembannya saat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Siap mengemban tugas selaku wakil rakyat sebaik-baiknya sesuai dengan koridor dan komisi yang dibidanginya nanti. “Intinya secepatnya saya menyesuaikan diri agar amanah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon doa,” pungkasnya. (yon)

Tingkatkan Minat Baca

Pemda Bentuk Enam Perpustakaan Desa Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berupaya meningkatkan minat baca kepada masyarakat. Salah satu upayanya, yaitu mendekatkan buku kepada masyarakat melalui keberadaan perpustakaan desa. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah KLU, Ir. H. Lalu Mustain, di sela-sela pertemuan stakeholder (multipihak) bertajuk transformasi perpustakaan berbasis Inklusi, Rabu (21/8) mengatakan, program perpustakaan desa merupakan salah satu upaya pendekatan peningkatan minat baca di desa-desa. Program ini merupakan pilot project program inklusi sosial yang ada di NTB. “KLU bersama Kabupaten Bima dijadikan pilot projects. Diharapkan kegiatan ini dapat memacu peran optimal daerah untuk mengembangkan sumber daya manusia,” kata Mustain. Mantan Asisten III Setda KLU ini menyebut, perpustakaan desa di KLU akan dibentuk di 6 desa. Desa-desa itu antara lain, Desa Pemenang Barat, Desa Malaka, Desa Tanjung, Desa Genggelang, Desa Pendua dan Desa Senaru. “Perpustakaan desa ini mendapatkan bantuan dari anggaran APBD tahun ini,” sebutnya. Sementara itu, Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta, mewakili Bupati menyampaikan terbentuknya perpustakaan di berbagai tempat, khususnya di OPD yang ada di KLU ini diharapkan sudah bisa dimulai. “Dari kegiatan ini, kami harapkan semua SKPD dan stakeholders sudah mulai membuat pojok perpustakaan,” imbuhnya. Pjs. Kades Tanjung, Abdulis, S.Pd., selaku penerima bantuan perpustakaan desa menyebut bantuan yang diterima meliputi tiga unit komputer. Sementara, untuk perpustakaan desa disiapkan ruangan khusus. “Semoga dengan adanya perpustakaan desa, masyarakat bisa lebih gemar membaca di perpustakaan desa,” harapnya. (ari) H. Lalu Mustain (Suara NTB/ari)

Bupati akan Tindak Aplikator Abal-abal Selong (Suara NTB) Belum tuntasnya pembangunan rumah tahan gempa (RTG) membuat pemerintah melakukan perpanjanjan masa kontrak fasilitator yang akan berakhir per tanggal 31 Agustus 2019. Melalui perpanjangan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan RTG dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini cepat tertangani. Namun, bagi aplikator abal-abal yang memperlambat proses pembangunan RTG akan ditindak tegas. Bupati Lotim, H. M.Sukiman Azmy, MM., mengaku banyak pihak yang berupaya mencari keuntungan pribadi dari musibah yang menimpa masyarakat. Karena itu ia menegaskan akan mengeliminir para aplikator abalabal atau aplikator yang tidak memiliki modal kuat. Bupati Sukiman mengungkapkan banyak persoalan yang menyebabkan belum tuntasnya pembangunan RTG di Lotim. Mulai dari aplikator, fasilitator, pokmas dan sejumlah pihak yang seharusnya bisa mencari solusi, justru menjadi penyebab timbulnya persoalan baru di tengah masyarakat, “Masyarakat sudah terlalu lama menunggu pembangunan rumah mereka,” tegasnya, belum lama ini. Untuk itu, bupati berharap fasilitator yang bekerja di

lapangan dapat lebih serius dan turut mengawal anggaran pembangunan RTG dari pemerintah pusat sebesar Rp311 miliar dapat segera dijemput BPBD. Selain itu, ia juga berharap hal-hal yang menimbulkan sekat antara aplikator, fasilitator dan pokmas serta OPD terkait juga masyarakat dapat dihilangkan. Semua pihak diharapkan dapat mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar masyarakat tidak perlu menunggu semakin lama. Kepala Pelaksana BPBD Lotim, H. Purnama Hadi mengatakan, selain dilakukan perpanjangan kontrak. Pihaknya juga melakukan bimbingan teknis terhadap para fasilitator yang merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah provinsi yang memperpanjang kontrak

(Suara NTB/yon)

BERTEMU - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, saat bertemu dengan aplikator RTG di Kabupaten Lotim , Rabu (21/8) lalu. kerja para fasilitator yang telah berakhir per tanggal 31 Agustus 2019. Melalui rehabilitasi dan rekontriksi RTG ini, para fasilitator diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menuntaskan RTG, “Banyak persoalan di

Air Bendungan Pandanduri Menyusut

PDAM Khawatirkan Pengolahan Air Bersih Tersendat Selong (Suara NTB) Ketersediaan air di Bendungan Pandanduri terus mengalami penyusutan akibat tidak pernah turunnya hujan. Dikhawatirkan, kondisi itu dapat mempengaruhi pengolahan air bersih yang dibangun oleh PDAM Lotim untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah selatan. Pasalnya, saat ini sekitar 1.000 masyarakat sudah dapat dilayani oleh pengolahan air bersih bendungan raksasa tersebut. Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/8), Plt. Direktur Utama (Dirut) PDAM Lotim, H. Musta’an, menjelaskan, keberadaan Bendungan Pandanduri menjadi angin segar bagi masyarakat di wilayah selatan terlebih beroperasi pengolahan air bersih Bendungan Pandanduri untuk layak minum. Di mana sarana prasarana pendukung berupa pipanisasi sudah dibangun oleh BWS hingga ke lokasi pengolahan yang bertempat di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat, termasuk jaringan. Sedangkan untuk saluran yang masuk ke pelanggan-pelanggan PDAM mulai masuk hingga 1000 lebih pelanggan. Untuk Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) sudah dimasukkan dalam komponen mesin pengolahan, ditampung dan disaring untuk pemisahan serta diberikan bahan kimia hingga menjadi air bersih untuk layak dikomsumsi. Disampaikan lebih jauh, pengolahan air Bendungan Pandanduri menjadi air bersih untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Lotim bagian selatan ini terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Untuk pengairan air Bendungan Pandanduri yang sudah diolah ini menyasar dua kecamatan yang sangat rawan krisis air bersih, yakni Kecamatan Keruak dan Jerowaru. Adapun air yang diam-

(Suara NTB/yon)

H. Musta’an bil dari Bendungan Pandanduri 50 liter per detik dengan lokasi pengambilan pada posisi terendah. Hal ini sebagaimana perhitungan dari BWS sehingga tidak ada istilah kekurangan air, meski pun terjadi musim kemarau dan air Bendungan Pandanduri menyusut. “Jadi sudah ada penghitungan dari BWS, meskipun terjadi musim kemarau, ketersediaan air yang kita olah menjadi air bersih masyarakat tetap terpenuhi,” yakinnya. Bahkan pengambilan air di Bendungan Pandanduri yang terletak di Kecamatan Terara ini dipastikan tidak akan menyebabkan kekurangan air pada bendungan raksasa itu terutama untuk mengairi areal persawahan masyarakat. Dengan dilakukannya pengolahan air Bendungan Pandanduri menjadi air bersih, maka PDAM meyakini jika pelanggan air PDAM untuk di wilayah selatan akan bertambah mengingat air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. (yon)

lapangan membuat keberadaan fasilitator menjadi sangat penting,” terangnya. Belum tuntasnya pembangunan RTG di Kabupaten Lotim menjadi masalah serius pemerintah daerah saat ini. Untuk itu pemerintah daerah

berupaya mengatasinya dengan menggelar bimtek mandor konstruksi dari tanggal 21 sampai 23 Agustus 2019 berlangsung di Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lotim diikuti fasilitator, Babinsa, Polmas dan Babinkamtibmas. (yon)

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Tidak punya NIK 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 “Rata-rata ada di setiap kecaSelong (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901 matan bahwa pemegang kartu Dinas Kependudukan dan Pen1234567890123456789012345678901212345678901 BPJS PBI datanya tidak terbaca catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupat1234567890123456789012345678901212345678901 di sistem karena NIK pada kartuen Lombok Timur (Lotim) harus 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 nya tidak ada,” jelasnya ditemui melakukan kerja ekstra melayani 1234567890123456789012345678901212345678901 di ruang kerjanya, Kamis (22/8). keluhan masyarakat. Pasalnya, ter1234567890123456789012345678901212345678901 Ketiadaan NIK dalam kartu itu dapat ratusan masyarakat yang 1234567890123456789012345678901212345678901 karena sebelumnya masyarakat pemengantongi kartu BPJS PBI dat1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 megang kartu serupa seperti anya tidak terbaca di sistem BPJS. 1234567890123456789012345678901212345678901 Jamkesmas menggunakan NIK, seKondisi itu dikarenakan Nomor In1234567890123456789012345678901212345678901 hingga inilah yang banyak ditemuduk Kependudukan (NIK) dari 1234567890123456789012345678901212345678901 kan dan keluhan dari masyarakat masyarakat tersebut tidak terdata. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 yang harus dilayani belakang ini Menurut Kepala Bidang Pengelo1234567890123456789012345678901212345678901 untuk dilakukan verifikasi dengan laan Informasi Administrasi Kepen1234567890123456789012345678901212345678901 pengiriman ke sistem. “Ini memang dudukan pada Dukcapil Lotim, At1234567890123456789012345678901212345678901 terjadi se-Indonesia. Namun khusus mayakin, mengatakan jika pihaknya 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 untuk NTB, tidak terbacanya data saat ini secara intens melakukan pe1234567890123456789012345678901212345678901 masyarakat ke sistem di dominasi layanan ke masyarakat untuk men1234567890123456789012345678901212345678901 oleh Kabupaten Lotim,” akunya. jawab persoalan itu. Data yang tidak 1234567890123456789012345678901212345678901 Sementara, dari 77 ribu yang terbaca di sistem BPJS, karena tidak 1234567890123456789012345678901212345678901 dikirim untuk proses verifikasi ke ada NIK di kartu BPJS jenis PBI itu 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 masing-masing desa. Atmayakin mencapai pulujan ribu, di antaranya 1234567890123456789012345678901212345678901 menyebutkan saat ini baru 1.000 di wilayah Kecamatan Terara seba1234567890123456789012345678901212345678901 yang sudah dikembalikan ke Duknyak 13.000, 1234567890123456789012345678901212345678901 capil. Maka dari itu, Dukcapil Jerowaru 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 membuat suatau terobosan dalam 7.844,Keruak 1234567890123456789012345678901212345678901 bentuk kaset dikirim ke desa un5.643, dan 1234567890123456789012345678901212345678901 tuk mengecek masyarakat pepaling kecil di 1234567890123456789012345678901212345678901 megang kartu PBI yang tidak terKecamatan 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 baca di sistem lantaran NIK tidak Selong 1234567890123456789012345678901212345678901 tertera pada kartunya. “Verifikasi sebanyak 1234567890123456789012345678901212345678901 terus kita lakukan,” terangnya. 511 masya1234567890123456789012345678901212345678901 Untuk pencetakan KTP sudah marakat. 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 suk angka 80 persen lebih. Yang dilay1234567890123456789012345678901212345678901 ani saat ini pemohon-pemohon yang 1234567890123456789012345678901212345678901 baru, perubahan dan data hilang. 1234567890123456789012345678901212345678901 Artinya kesadaran masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901 dalam mengurus adminduknya 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 terutama KTP sudah cukup ba1234567890123456789012345678901212345678901 gus. Terlebih saat ini, Dukcapil 1234567890123456789012345678901212345678901 sudah memiliki UPT di 10 ke1234567890123456789012345678901212345678901 Atmayakin camatan di Lotim. (yon) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901

Puluhan Ribu Data Masyarakat Tak Terbaca di Sistem BPJS

(Suara NTB/yon)

Pilkada 2020

Djohan Sjamsu Temui DPP di Muktamar PKB di Bali Denpasar (Suara NTB) Muktamar ke-VI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali (20-22 Agustus 2019) dimanfaatkan maksimal oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH. Sebagaimana Djohan, digadang-gadang sebagai salah satu figur yang akan berkompetisi menantang petahana, H. Najmul Akhyar. Muktamar diikuti oleh sekitar 3.500 peserta dari jajaran pengurus PKB seluruh Indonesia, baik pengurus Tanfidziah maupun pengurus Dewan Syuro di tingkat DPW dan DPC. Muktamar ke-VI PKB dibuka oleh Presiden, Ir. H. Joko Widodo, Selasa (20/8) malam dan ditutup oleh Wakil Presiden Terpilih, KH. Ma’ruf Amin, (21/8) malam. Agenda penting tersebut tidak hanya dihadiri oleh Ketum DPP, H. Abdul Muhaimin Iskandar atau yang belakangan disebut Gus Ami, tetapi juga ketua umum partai lain, seperti Surya Paloh, Yusril Ihza Mahendra, dan pengurus parpol lainnya. Selain tokoh itu, 4 menteri dari PKB juga hadir. Melalui forum rapat pleno, Muhaimin terpilih secara aklamasi setelah mendapat mandat dari 34 Pengurus DPW se-Indonesia. Seluruh DPW PKB dari Aceh sampai Papua, menerima

pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban DPP periode 2019-2024 pada sidang pleno. Tidak hanya menyatakan menerima LPJ, di saat bersamaan masing-masing DPW sekaligus meminta kesediaan Gus Ami - sapaan baru Muhaimin, untuk memimpin PKB periode 2019-2024. “Pengurus DPW NTB, yang terdiri dari 10 DPC, menerima laporan pertanggungjawaban DPP periode 2014-2019 dan mengusulkan kembali Bapak Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum baru periode 2019-2024,” kata H. Lalu Hadrian Irfani, saat tiba gilirannya menanggapi pandangan umum setelah Aceh, Sumatera Utara dan Bangka Belitung. Berdasarkan usulan dari 34 DPW PKB se-Indonesia itu, maka Muhaimin terpilih kembali secara aklamasi. Mendapat mandat dari DPW seIndonesia, Muhaimin menegaskan dirinya siap untuk mengemban amanah dan tanggung jawab dalam membesarkan PKB 5 tahun ke depan. Sebagaimana paparannya dalam pandangan umum LPJ DPP, Muhaimin menggambarkan dinamika PKB yang ia pimpin selama 5 tahun. PKB tetap berkomitmen memberi advokasi, membesarkan partai yang dicerminkan oleh grafik meningkat perolehan suara pileg/pilpres, dan jumlah 58 kursi DPR RI.

“Selama 5 tahun, kita tidak pernah berhenti dan muncul di masyarakat. Terima kasih kepada DPW dan DPC yang telah membantu PKB di seluruh Indonesia,” katanya. Muhaimin menegaskan, PKB sebagai partai Islam dengan semboyan Nasionalis Agamis dan Agamis Nasionalis, merupakan partai dengan raihan suara muslim terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Meskipun PKB tidak berhasil mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden RI pada Pilpres 2019, namun ia meyakinkan hal itu tidak sepenuhnya gagal. “Tidak gagal sepenuhnya, karena yang berhasil kita jadikan sebagai calon Wakil Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pendiri PKB yakni KH. Ma’ruf Amin. Ya, kalau kita buka seniornya, junior mengalah dulu,” guraunya. Melalui Muktamar PKB ke VI, keputusan Muktamar tidak hanya menempatkan Gus Ami sebagai Ketum DPP kembali, melainkan lahirnya “Deklarasi Bali” yang berisi 9 poin. Pertama, Kebangsaan, di mana PKB berkomitmen mengawal Pancasila, Bhinneka Tinggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Kedua, Kemanusiaan Global, di mana PKB akan mendorong dan mempromosikan Islam Nusantara dalam kehidupan Global. Ketiga, Keberpihakan di mana PKB mela-

lui kader politiknya di Indonesia bekerja, melayani dan memfasilitasi masyarakat yang terpinggirkan akibat sistem dan kebijakan. Ke empat, kaderisasi di mana PKB akan melakukan proses kaderisasi di setiap elemen masyarakat untuk memastikan regenerasi politik berjalan lancar. Kelima, Khidmat Nahdlatul Ulama (NU), yaitu memperkuat khidmat kepada warga NU baik dalam bidang pendidikan, SDM, ekonomi dan nilai-nilai agama. Keenam, SDM dan Inovasi dimana PKB akan mengembangkan sumber daya dan inovasi yang unggul di kalangan generasi milenial. Ke tujuh, Demokrasi Inklusif yaitu mentransformasikan demokrasi sebagai alat untuk mengikis ketimpangan dan kemiskinan. Ke delapan, Kedaulatan Desa, di mana PKB akan memperkuat desa sebagai pilar budaya dan ekonomi bangsa. Terakhir adalah Politik Hijau, di mana PKB akan menancapkan diri sebagai Partai Hijau (Green Party). Maknanya, PKB menempatkan diri sebagai Politik berwawasan lingkungan. Sementara, pada penutupan Muktamar PKB yang dihadiri dan ditutup oleh Wakil Presiden Terpilih, KH. Ma’ruf Amin, PKB diharapkan tetap mengawal NKRI, Pancasila dan mencegah

radikalisme di tanah air. “PKB harus berperan sebagaimana disampaikan dalam Deklarasi Bali, yaitu menjaga keutuhan NKRI, mencegah perpecahan baik karena faktor-faktor kesukuan, kedaerahan maupun juga karena ideologi - ideologi. Karena itu, PKB harus ada di depan,” tegasnya. PKB Siap Tarung di Pilkada 2020 Momentum Muktamar keVI di Bali, dijadikan momentum oleh Ketua DPC PKB Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., untuk melakukan komunikasi politik ke DPP. Sayangnya, pertemuan Djohan yang difasilitasi Ketua DPW PKB NTB, H. L. Adrian Irfani, dengan DPP dilakukan secara tertutup karena kesibukan Ketum DPP. “Difasilitasi oleh Pak Ari (sapaan akrab Ketua DPW PKB), kami bertemu dengan DPP dan menghadap langsung. DPP mendorong agar kader terbaik PKB di daerah-daerah yang menggelar pilkada bisa tampil dan menang,” tegas Djohan. Djohan menyatakan kesiapannya sebagai bakal calon bupati, terlebih adanya dorongan yang diberikan DPW dan DPP. Di sisi lain, banyak kelompok masyarakat dari berbagai wilayah datang dan meminta kesediaannya sebagai bakal calon bupati.

(Suara NTB/ari)

TEMUI - Ketua DPC PKB KLU H. Djohan Sjamsu menemui Ketua Umum DPP PKB H. Abdul Muhaimin Iskandar di selasela Muktamar ke-VI PKB di Denpasar Bali. Namun disadarinya, pemer- untuk menunggu momen tepat intahan pada periode 2020- untuk diumumkan. “Tunggu mo2025, disadari Djohan tidaklah mennya, saatnya akan kita mudah. Pasalnya, proses pem- umumkan,” tandasnya. Senada Djohan, Sekretaris bangunan dalam kondisi KLU pascagempa ia ibaratkan dim- DPC PKB KLU, Ada Malik, SIP., membenarkan adanya ulai dari kondisi minus. “Siapapun bupati di 2020 pertemuan Djohan dengan Kenanti, akan sangat berat. Per- tum DPP. Hadir mendampingi tama menata pemerintahan, Djohan, Ada Malik belum berlalu membangun ekonomi. sedia mengungkap lebih jauh. “Kemarin itu merupakan Kita lihat pascagempa ini banyak masalah yang belum sele- pertemuan awal, nanti akan sai, dari warga yang belum me- kita susul lagi setelah semua nerima bantuan, sampai sam- tahapan Pilkada berproses. pah bangunan yang masih ban- Yang jelas DPP memberi dukungan kuat agar Pak Djohan yak menumpuk,” sebutnya. Kendati siap tampil, namun tampil,” katanya. Sesuai seDjohan yang juga Ketua PDMu- mangat Deklarasi Bali, Adam hammadiyah KLU dan Ketua mengisyaratkan jika momen PD NU KLU ini, belum berse- Pilkada 2020 nanti akan didia mengumumkan siapa bakal jadikan tolok ukur bagi PKB calon wakil. Menjawab war- di daerah untuk mewujudkan tawan, Djohan mengisyaratkan 9 poin Deklarasi Bali. (ari/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

Halaman 5

Mesin Suling Air Laut Mangkrak APARAT Penegak Hukum (APH) meminta Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap lima desa yang dilaporkan oleh masyarakat ke APH. Lima desa yang diadukan masalah dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ini tersebar di Kecamatan Sekotong, Narmada, Lingsar, Gunungsari. “Sedang berjalan audit khusus ada di lima desa, itu diminta oleh APH (kejaksaan) untuk audit khusus terhadap lima desa ini kare(Suara NTB/dok) na dilaporkan ke APH,” jelas M. Ilham Pelaksana Tugas Inspektur pada Inspektorat Lobar M. Ilham, Kamis (22/8). Dijelaskan, pihak kejaksaan meminta Inspektorat melakukan audit investigasi terhadap lima desa ini. Saat ini tim auditor tengah turun ke lima desa ini untuk mengaudit. Hasilnya pun belum diketahui karena audit belum selesai dilakukan. Dalam proses investigasi ini, pihaknya tidak hanya melihat administrasinya saja, namun memanggil orang-orang terkait dengan masalah ini. Ada lagi desa yang diminta oleh Kejaksaan untuk diaudit investigasi, hanya saja pihaknya belum menindaklanjuti akibat keterbasan tenaga auditor. Dengan mengaudit lima desa ini saja kata dia, semua auditor yang ada di Inspektorat turun ke lapangan, tidak ada yang tersisa. Keterbatasan tenaga ini membuat pihaknya memilah dan memilih mana yang prioritas perlu ditindaklanjuti dalam waktu segera. Asisten I Setda Lobar ini mengaku, banyak persoalan di desa yang akhir-akhir ini muncul dan langsung dihadapkan ke APH. Namun apapun persoalan yang dilaporkan oleh masyatakat atau pihak lain, APH pasti berkoordinasi dengan Inspektorat. APH tidak akan serta merta langsung mengusut, sebab sesuai prosedur dan SOP pasti akan berkoordinasi dengan Inspektorat. Seperti halnya permintaan audit terhadap lima desa yang dilaporkan tersebut. Pihak APH baik itu Kepolisian dan kejaksaan bersurat ke Inspektorat untuk meminta pemeriksaan atau audit khusus. Kalau nanti hasil pemeriksaan itu tidak ada persoalan yang menyangkut kerugian negara, artinya temuannya sekedar administrasi, maka tugas Inspektorat melakukan pembinaan. Berbeda jika nanti kalau ada temuan kerugian negara. Menurut dia, jangan ada kesan dengan adanya persoalan desa dilaporkan ke APH lalu seta merta langsung ditangkap. “Tidak seperti itu, karena ada SOP dan prosedurnya,” jelas dia. Permintaan APH ini, kata dia, tidak semua ditindaklanjuti oleh Inspektorat dalam bentuk pemeriksaan (investigasi), namun dipelajari dulu oleh tim di Inspektorat, seperti laporannya, dari sisi bukti pendukung laporan awal. Kalau bukti awal lengkap, maka Inspektorat turun melakukan audit, namun kalau tidak lengkap, maka sebatas dilakukan monitoring. Kalau tidak lengkap sama sekali, maka pihaknya bisa menjawab permimtaan APH cukup dengan bersurat bahwa audit tidak bisa dilakukan, karena tak didukung oleh daya dukung yang ada sesuai syarat. Ia menambahkan dengan banyaknya persoalan desa yang masuk ke APH ini, pihak pemda perlu mengantisipasi untuk mengingatkan kembali para kades supaya menyelenggarakan pemerintahan desa dengan benar, sehingga tidak ada halhal semacam ini yang terus akan bergulir. Karena itu, pihaknya berencana mengumpulkan para kades untuk memberikan arahan kepada mereka. Belajar dari desa lain yang tertimpa kasus, bagaimana agar tidak terulang lagi menimpa mereka. “Kita satukan visi, persepsi tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar, regulasi dan aturan sudah ada tinggal dilaksanakan, jangan ada desa yang jinggo dalam menyelenggarakan pemerintahan,”jelas dia.(her)

(Suara NTB/her)

TAK BERFUNGSI - Sumur bor mangkrak di Dusun Loang Batu Sekotong, akibat belum dilengkapi fasilitas pendukung seperti jaringan perpipaan ke rumah warga

Pemda Lobar Tak Anggarkan Perbaikan Sumur Bor Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lombok Barat (Lobar) tak menganggarkan perbaikan untuk perbaikan belasan sumur bor yang mangkrak. Kondisi proyek sumur bor yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan air warga di kala kekeringan seperti saat ini pun terkesan mubazir. Lantaran tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Rencananya, pemda baru bisa menganggarkan perbaikan tahun depan. Itupun pihak TAPD belum berani memastikan, apakah bisa masuk penganggaran tahun depan atau tidak. Sekda yang juga selaku Ketua TAPD Lobar, H. Moch. Taufiq mengatakan untuk usulan perbaikan sumur bor tidak bisa dianggarkan pada APBD-P tahun 2019 ini, karena posisinya saat ini APBD-P sudah diketok. “Kalau APBD-P tidak bisa, karena APBD-P sudah diketok dan dievaluasi oleh provinsi,” jelasnya, Kamis (22/8). Pihaknya akan mengecek dulu apakah usulan ini akan kembali masuk tahun depan. Kalau memang sudah diusulkan, pihaknya akan membahas usulan ini dengan TAPD agar bisa direalisasikan tahun depan. Menurut dia, belum dianggarkannya perbaikan sumur bor ini jelas dia, bukan berarti pemda tidak komitmen menanganinya.”Nanti saya cek lagi, bukan berarti kami ndak komitmen,”jelas dia. Sebelumnya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Lobar Joko Marhaindrianto, menyebut, ada 15 titik sumur bor yang mangkrak. Belasan sumur bor di Lobar mangkrak, lantaran beragam faktor. Di antaranya mesin pompa yang rusak hingga belum dilengkapi fasilitas pendukung. Akibat tak beroperasinya sumur bor ini, masalah kekeringan di sejumlah wilayah yang dilanda belum bisa diatasi, sehingga sumur bor yang dibangun tersebut terkesan mubazir. Untuk mengoperasikan lagi sumur bor ini, ujarnya, pihak BPBD pun sudah mengusulkan dana perbaikan ke TAPD sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi, sampai saat ini belum disetujui. Pihak BPBD sangat berharap agar dana perbaikan ini disetujui. 15 titik sumur bor yang terdeteksi oleh pihaknya sebagian besar tak berfungsi maksimal ada di Desa Banyu Urip ada empat unit yang tak berfungsi berada di Dusun Bantir, Sambi Rati, Kondak dan Pesanggrahan. Lalu di daerah Bunian, Bengkaung. Di antara sebagian sumur bor ini. “dari 15 unit sumur bor ini hampir semua yang rusak. Ini baru bantuan yang kami ketahui, sementara ada yang belum kita ketahui juga” jelas dia. (her)

Konsumsi Sehari-hari, Warga Gili Gede Terpaksa Beli Air Galon Giri Menang (Suara NTB) – Pengembangan Gili Gede menjadi kawasan wisata terus dilakukan Pemkab Lombok Barat (Lobar). Sayangnya hingga kini pulau yang berada di Kecamatan Sekotong itu masih belum memiliki sumber air bersih. Hal ini pun menjadi salah satu penghambat investor yang mau berinvestasi di Gili Gede. Tak hanya menghambat investasi, ribuan jiwa masyarakat di kawasan wisata ini juga belum terlayani air bersih. ‘’Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air setiap hari, warga setempat terpaksa membeli air galon dengan harga lumayan tinggi mencapai Rp 25-30 ribu per galon. Sedangkan untuk MCK, warga memanfaatkan air sumur yang kondisinya payau,’’ aku Kepala Desa Gili Gede Musdan pada Suara NTB, Rabu (21/8) lalu. Selama sekian tahun warga di desanya yang berjumlah 360 Kepala Keluarga (KK) di lima dusun tak terlayani air bersih. Warganya terpaksa membeli air bersih dari pulau seberang untuk bisa memperoleh air untuk keperluan konsumsi. “Warga kami untuk kebutuhan air bersih mereka beli air galon di darat (pulau seberang). Kalau pengunaan air untuk cuci dan mandi masih cukup walaupun payau airnya,”tutur dia. Warga biasanya membeli air galon di pulau seberang dalam jumlah banyak, sebab per galon hanya bisa dipergunakan selama seminggu. Ia mengaku sebenarnya untuk mengatasi masalah air bersih ini sudah ada dua unit mesin suling air laut menjadi air tawar. Hanya saja sampai saat ini mesin suling air ini tidak bisa dipakai akibat mesinnya

rusak. Padahal, kata dia, baru dipergunakan selama tiga bulan setelah pemasangan di 2016 lalu. Pihaknya pun tidak bisa memperbaikinya lantaran tidak mengetahui letak kerusakan mesin itu. Untuk perbaikan mesin suling ini, pihaknya sudah mengusulkan ke pihak pemda, namun belum ada tindaklanjut sampai saat ini. Ia menambahkan, langkah pemda untuk menangani persoalan air di daerah setempat, rencananya tahun depan dilakukan penanganan. Rencananya, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ingin memasang pipa melalui seberang pulau. Akan tetapi pihaknya belum belum tahu apakah airnya dari PDAM atau air yang di gunung yang dialirkan. Kebutuhan air bersih di Gili Gede juga disuarakan oleh Anggota DPRD Lobar asal Sekotong, Abu Bakar Abdulah. Menurut Politisi PKS itu, kebutuhan air menjadi pendorong adanya investor yang mau mengembangkan investasinya di pulau itu. Bahkan jika melihat pengolahan air laut menjadi air tawar oleh investor di Gili Trawangan KLU bisa dijadikan percontohan. “Dia mengunakan sistem desilinasi dari air laut menjadi air tawar, ini bisa menjadi

(Suara NTB/her)

MANGKRAK - Mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede ini mangkrak sampai saat ini. Warga berharap agar bisa dioperasikan, karena sudah ada jaringan listrik alternatif,” ujarnya. Di samping itu adanya pembangunan embung di Desa Sekotong Barat juga bisa dijadikan peluang, agar akses air bersih itu bisa menjangkau hingga Gili Gede. Terlebih lagi ia melihat adanya investor yang sudah mengunakan pipa bawah laut yang terhubung dengan sumur di pulau seberang.”Walaupun skalanya masih kecil. Tetapi kalau kita kelola dengan sumber yang ada ini bisa menjawab permasalahan,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tidak menampik kebutuhan air bersih menjadi salah satu penghambat investasi di Sekotong. Namun menurutnya kebutuhan air itu bisa dipenuhi secara paralel. Seiring dengan perkembangan investasi di kawasan itu. Mengingat kebutuhan listrik pulau itu

Tak Kunjung Diperbaiki Provinsi

Abrasi Akses Jalan Utama Sekotong Bahayakan Pengendara Giri Menang (Suara NTB) Akses jalan penghubung utama di kawasan wisata Sekotong Lombok Barat (Lobar) yang nyaris putus akibat sebagian badan jalan terkena abrasi pantai beberapa bulan lalu, sampai saat ini belum juga diperbaiki. Bahkan jembatan kecil di jalan itu sudah ambruk akibat abrasi. Kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini sangat membahayakan pengendara kendaraan yang banyak lalu lalang melalui jalan tersebut. Kondisi ini dikeluhkan pengendara terutama para wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata melewati jalan itu. Pantauan Koran ini, abrasi di jalan itu semakin parah. Bahkan menyebabkan jalan nyaris putus akibat sebagian badan jalannya rusak. Bangunan jembatan kecil yang dibangun di jalan itu ambruk akibat abrasi. Akibat abrasi bahkan menyebabkan lubang menganga di akses jalan yang sewaktu-waktu jika dilalui kendaraan truk besar badan jalan itu bisa saja ambrol. Warga pun memasang tanda bahaya di sekitar lokasi agar pengendara tak melalui akses jalan tersebut. Zakir salah seorang pengunjung yang berasal dari Narmada, mengeluhkan kondisi jalan yang sangat membahayakan pengendara kendaraan. Pasalnya, di sisi kiri kanan badan jalan sudah rusak terkena abrasi. “Ini membahayakan pengendara, khawatirnya ada pengendara khususnya wisatawan yang terjatuh jadi korban. Kan jelek nama daerah kita ini,” keluh dia. Ia berharap agar jalan ini harus segera diperbaiki. Apalagi kata dia, kawasan ini

(SuaraNTB/her)

TERKENA ABRASI - Akses jalan utama di kawasan wisata Sekotong Lobar terkena abrasi beberapa bulan lalu dan tidak kunjung diperbaiki. merupakan lokasi wisata yang ramai dikunjungi pengunjung baik lokal maupun luar negeri. “Apalagi kalau yang korban pengunjung asing kan citra daerah jadi jelek,”tegas dia. Mengantisipasi hal itu jelas dia, pemda harus segera melakukan perbaikan. Pelaku wisata setempat Sahnil, mengaku, akses jalan ini sudah lama rusak, namun belum ada upaya perbaikan dari pemda. Kondisi akses jalan ini dikeluhkan oleh pengunjung yang datang ke Sekotong. Lebih-lebih kata dia pengunjung yang datang ke Sekotong terus meningkat, terutama pada hari libur akhir pekan ribuan pengunjung ke Sekotong. Menanggapi hal ini, Kepala

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar I Made Arthadana mengatakan pihaknya mengaku lupa berkoordinasi dengan provinsi untuk memperbaiki jalan tersebut. “Terima kasih rekan-rekan wartawan sudah mengingatkan lagi, saya koordinasikan dengan provinsi,” akunya, Kamis (22/8). Karena jalan ini berstatus jalan provinsi, maka pihaknya akan mengkoordinasikan dengan Dinas PUPR Provinsi untuk perbaikan jalan akibat abrasi. “Nanti kita cek dan survei, kami segera koordinasikan dengan pemprov,” jelas dia. Jalan ini baru dibangun tahun lalu , karena itu pihaknya akan melaporkan hal ini ke provinsi untuk segera diperbaiki. (her)

sudah terpenuhi. Sebab ia mengatakan Pemkab melalui PDAM tidak berani memasang jika tidak ada investor yang membangun di lokasi itu. Hal itu justru dinilai akan merugikan. ”Saya yakin setelah penataan (Gili Gede) selesai, ada investor PDAM juga akan masuk. Dia akan paralel, ini pancingan sebenarnya,” ujarnya. Meski demikian orang nomor satu di Lobar itu menjanjikan jika semua infrastruktur dasar itu akan siap. Terlebih lagi sesuai konsep master plan penataan Gili Gede itu tidak boleh ada pengeboran sumur. ”Air itu harus disiapkan dari luar pulau,” pungkasnya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana mengungkapkan pemasangan kebutuhan air berih untuk Gili Gede direncanakan

akan dilakukan pada 2020. Termasuk seluruh kebutuhan fasilitas untuk kawasan wisata Gili Gede itu.”Semua kita rencanakan dan terus kita koordinasikan lebih lanjut untuk pembangunan fisiknya,” ungkap Made. Lantas bagaimana teknis pemasangannya ? Made menjelaskan nantinya pihaknya akan membuat perencanaan penyaluran air dari darat Pulau Sekotong menuju Pulau Gili Gede. Pihaknya pun akan lebih dahulu melihat sumber air untuk kebutuhan Gili tersebut. Termasuk kemungkinan mengkoneksikan pada lokasi Bendungan Meninting yang akan segera dibangun.”Tentunya nantinya lewat jalur bawah laut jadinya. Nantinya lebih lanjut kita akan bicarakan dengan PDAM yang mengelola itu,” pungkasnya. (her)

Sekda Lobar Siap Maju Jadi Calon Wawali Mataram Giri Menang (Suara NTB) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Mataram yang digelar tahun depan nampaknya banyak dilirik oleh sejumlah politisi maupun pejabat. Sebelah sebelumnya mencuat dua nama Sekretaris Daerah (Sekda) dari kabupaten di Lombok yang berminat bertarung di politik ibu kota Provinsi NTB itu. Di antaranya mantan Sekda Kota Mataram H. L. Makmur Said dan Sekda Lombok Timur (Lotim) H. Rohman Farly. Ternyata Sekda Lobar H. Moch. Taufiq pun ikut meramaikan bursa calon walikota dan wakil walikota. Sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lobar H. L. Winengan yang sudah menyatakan keinginannya maju di Pilkada Kota Mataram. ”Isuisu yang mengatakan maju di Pemilihan Walikota ada dua macam, ada yang ingin maju atau ingin dimajukan,” ujar H. Moch. Taufiq yang dikonfirmasi selepas menghadiri acara di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Kamis (22/8). Pria yang akan memasuki masa pensiun di akhir 2019 ini lebih memilih menunggu pinangan baik dari bakal calon walikota maupun partai politik yang siap mengusungnya. Dalam menentukan keputusannya nanti, ia perlu melihat sejauh mana ektabilitasnya. Ditanya apakah dia maju sebagai calon walikota atau wakil? Ia sendiri memastikan hanya ingin menjadi orang nomor dua (bakal calon walikota) Mataram. “Ya kalau saya maju, jadi calon wakil walikota, ndak

walikota,” aku pria yang bertempat tinggal di Rembiga itu. Ia tidak mempungkiri jika ada pihak yang sudah berniat memajukannya dalam Pilkada Kota Mataram itu. Meski sudah ada lembaga survei yang mengeluarkan namanya sebagai salah satu kandidat. Namun ia tidak lantas menjadikan hal itu sebagai pegangannya untuk maju. Sebab hanya akan maju jika ada yang mau memajukannya. “Tetapi kalau tidak ada yang memajukan dan peluangnya kecil ya ndak usah (maju),” jelasnya. Taufiq pun akan berpikir realistis dalam mengambil langkah untuk maju. Ia tidak ingin hanya sekedar manjadi calon, namun menjadi pemenang. Meski ia mengaku, bahwa memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang sudah menanyakan kesiapannya maju.”Tapi saya belum bisa menjawab, kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Kita lihat dulu elektabilitas, kemudian masa pemilih apa yang diharapkan kalau Sekda Lobar maju di Kota Mataram,” pungkasnya. (her)

H. Moch. Taufiq

Penetapan Wakil Ketua dari Golkar Alot

Pelantikan Pimpinan DPRD Lobar Terancam Molor Giri Menang (Suara NTB) – Siapa yang akan mengisi posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dari Partai Golkar masih menjadi teka teki. Pasalnya keputusan siapa yang akan menduduki posisi pimpinan dari tiga kader Golkar yang diusulkan ke DPP Partai Golkar harus menunggu hingga sepekan ke depan. Sebab DPP Partai Golkar baru mengeluarkan SK penetapan pimpinan DPRD Lobar pada tanggal 28 Agustus serentak di seluruh daerah. Ketua DPD II Partai Golkar Lobar Hj. Sumiatun saat dikonfirmasi Kamis (22/8) mengaku, pihaknya sudah mengajukan tiga nama, yaitu Imam Kafali, Zulkarnain dan H. Muhammad Jumahir. “Tinggal menunggu SK dari

(Suara NTB/her)

Hj. Nurul Adha

Hj. Sumiatun

DPP siapa yang akan ditetapkan. Kita tunggu saja, nanti tanggal 28 Agustus keluar SKnya,” kata Sumiatun. Keputusan ini nantinya akan dikeluarkan secara ber-

samaan dengan semua pimpinan DPRD di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Soal siapa yang akan berpotensi jadi dari tiga nama yang diusulkan. Politisi Partai Golkar

dari Sekotong ini, enggan menyebutkan nama yang berpotensi menjadi wakil ketua. Ia mengatakan tiga nama yang diajukan tersebut adalah kader-kader terbaik Partai Golkar yang mereka semuanya sudah memiliki pengalaman sebagai anggota DPRD Lobar. “Mereka bertiga kader terbaik, kita tunggu saja siapa yang akan ditentukan oleh DPP,” tegasnya. Sementara itu di Sekretariat DPRD Lobar sedang berusaha menyelesaikan pembahasan Tata Tertib (Tatib) dan ditargetkan pelantikan ketua dan Wakil Ketua DPRD Lobar definitif bisa segera dilantik awal pekan depan. Wakil Ketua DPRD Lobar Sementara Hj. Nurul Adha menilai, jika sekarang dari Partai Golkar akan mengeluarkan SK pimpinan DPRD Lo-

bar pada tanggal 28 Agustus, hal ini tentunya akan sedikit memperlambat rencana pelantikan pimpinan DPRD Lobar definitif. “Memang agak terlambat dari jadwal, keluar SK dikeluarkan tanggal 28 Agustus nanti,” politisi PKS ini. Namun pihaknya bisa memaklumi, barangkali ada halhal yang lebih strategis di dalam internal Partai Golkar yang menjadi pertimbangan dalam memberikan keputusan terkait pimpinan DPRD.” Kita tidak bisa mengintervensi kebijakan internal partai lain, ” tegasnya. Saat ini, Pansus Tatib sudah menghadirkan tim pakar dalam pembahasan Tatib DPRD Lobar. Ditargetkan Jumat hari ini bisa selesai, sehingga bisa segera diparipurnakan. (her)

(Suara NTB/her)

Audit Khusus Lima Desa

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

Halaman 6

Dugaan Penyimpangan DD Karang Dima Dikoordinasikan ke Inspektorat Sumbawa Besar (Suara NTB) Penggunaan Dana Desa (DD) Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, tahun 2018 diduga menyimpang. Persoalan ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa beberapa waktu lalu untuk ditindaklanjuti. Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, S.H mengakui telah menerima laporan dugaan penyimpangan penggunaan DD tersebut. Pihaknya tetap menindaklanjuti berkoordinasi dengan Inspektorat selaku

Putra Riza Akhsa Ginting

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Karena hal ini menjadi kewenangan Inspektorat. ‘’Sudah kami terima laporannya. Adapun dari laporan memang masuk dalam ranah Inspektorat. Kami tetap men-

indaklanjuti tapi dengan porsi kami melakukan koordinasi dengan Inspektorat,’’ ujarnya, Kamis (22/8) kemarin. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat terkait laporan dugaan penyimpangan DD

itu. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses yang dilakukan Inspektorat. Karena informasinya, Inspektorat juga sudah melakukan pemeriksaan khusus (Riksus). ‘’Kami tetap melakukan koordinasi dengan Inspektorat. Sejauh ini kami masih menunggu. Bahkan Pak Inspektur sendiri yang sudah saya koordinasikan mengatakan sudah melakukan Riksus,’’ jelasnya. Dugaan penyimpangan

yang dilaporkan, kata Putra, terkait penggunaan DD Karang Dima tahun 2018. Dugaan tersebut terkait pengerjaan sejumlah item diantaranya terkait jalan, sumur bor, dan lainnya. Mengenai hal ini, pihaknya sudah menerima data APBDes sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun pihaknya tetap meminta LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat. (ind)

Satgas Saber akan Evaluasi Penanganan Pungli di KSB Taliwang (Suara NTB) Satgas Saber Pungli Kabupaten Sumbawa Barat berencana akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelompok kerja (Pokja) tim ini. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kembali peranan dan fungsi penting dari keberadaan Satgas untuk bisa menekan kasus pungli yang terjadi di wilayah setempat. Evaluasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan garis koordinasi antar pokja yang dianggap belum bisa maksimal di tahun 2018 lalu. ‘’Kita akan evaluasi secara menyeluruh Pokja Satgas Saber Pungli yang sudah dibentuk selama dua tahun terakhir. Hal ini harus dilakukan untuk kembali mengefektifkan keberadan satgas yang kita anggap masih belum maksimal. Evaluasi ini juga dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga bisa maksimal di akhir tahun 2019 ini,’’ ungkap Ketua Satgas Saber Pungli Sumbawa Barat Kompol Teuku Ardiansyah SH, kepada Suara NTB. Dikatakannya, masalah yang paling ditekankan dalam evaluasi yang akan dilakukan nantinya yakni masalah garis kordinasi dan komunikasi. Hal ini dianggap penting karena hasil pantauan yang terjadi selama tahun 2018 pola komunikasi dan kordinasi tidak bisa maksimal dilakukan. Akibatnya, ada beberapa agenda yang tidak bisa dilakukan oleh tim ini seperti, rencana sosialisasi tatap muka maupun agenda lainnya. Untuk itu, di akhir tahun 2019 ini, pihaknya mencoba untuk kembali membangun koordinasi dan konsolidisasi dalam penanganan pungli yang kiranya terjadi nantinya. Selain garis koordinasi yang harus terus ditingkatkan, masalah pencegahan terhadap praktik pungli juga akan menjadi atensi. Hal tersebut dilakukan, karena hakikatnya tim ini dibentuk bukan untuk memberikan penindakan melainkan upaya pencegahan. Penindakan baru akan dilakukan ketika oknum yang bersangkutan tetap melakukan praktik tersebut meskipun sudah diingatkan. Seperti turun secara langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Maupun dengan penyebaran informasi lainnya, sebagai upaya untuk terus menekan praktik ini terjadi. ‘’Kita sekarang mencegatnya di hulu supaya praktik ini tidak terjadi yakni melalui sosialisasi. Ketika oknum ini masih tetap saja melanggar maka penindakan dan sanksi tegas tetap akan kita berikan,’’ tegasnya. (ils)

Bupati Minta Sisa Program Inovasi di Sumbawa Dioptimalkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril melalui Staf Ahli Bupati Bidang SDA dan Kemasyarakatan, Drs. Zainal Abidin, minta periode yang tersisa dari pelaksanaan program Inovasi di Sumbawa, hingga Desember 2019 mendatang, dapat dimaksimalkan. Untuk memperkuat keberadaan dokumentasi, modul teknis ataupun melengkapi perangkat teknis, yang diperlukan untuk pengembangan ataupun replikasi praktik nantinya. ‘’Atas berbagai keberhasilan program Inovasi di Kabupaten Sumbawa, saya ingin menegaskan Pemkab Sumbawa mendukung penuh, keberlanjutan dan penyebarluasan penerapan Inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,’’ ujarnya ketika membuka kegiatan Temu Inovasi Kabupaten Sumbawa 2019, sebagai ajang sharing ide, yang mengangkat tema “Kepemilikan dan Keberlanjutan Program Rintisan Inovasi Menuju Akselerasi Mutu Pendidikan”, Kamis (22/8) kemarin, di gedung Wanita. Inovasi, merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia di bidang peningkatan mutu pendidikan jenjang pendidikan dasar. Melalui kegiatan temu inovasi, bupati berharap dapat mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga pemerintah dan sekolah, untuk memamerkan berbagai praktik, baik kisah inspiratif, serta upaya untuk mengatasi tantangan pembelajaran, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. ‘’Saya percaya bahwa secara individu, guru-guru kita di lapangan sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana menciptakan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan potensi ini untuk dioptimalkan,’’ ujar bupati. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H.Syaril, SPd.M.Pd melaporkan, kehadiran Inovasi Fase 1 sejak Juni 2016 hingga Desember 2019 di NTB, dan khususnya di Sumbawa, dalam rangka mengupayakan peningkatan hasil pembelajaran siswa. Yang selaras dengan visi meningkatkan kualitas SDM, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (arn)

(Suara NTB/arn)

CINDERAMATA - Staf Ahli Bupati didampingi Pimpinan DPRD dan Kadis Diksbud Sumbawa menerima cinderamata pada acara Temu Inovasi.

(Suara NTB/arn)

PONDASI - Proses pengerjaan pondasi Pasar Seketeng

Positif, Progres Pembangunan Pasar Seketeng Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, progres pembangunan mega proyek Pasar Seketeng, Kabupaten Sumbawa masih positif. Dalam dua bulan terakhir pengerjaan pasar tersebut progressnya mendekati 15 persen, sejak dikerjakan mulai 20 Juni 2019 lalu. Sekarang tersisa sekitar 4 bulan ke depan dengan batas akhir kontrak 16 Desember 2019. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten

Sumbawa, Arif Alamsyah M.Si, pengerjaan Pasar Seketeng menunjukkan progres yang cukup positif. Hasil rapat mingguan 15 Agustus lalu, sudah sekitar 9.9 persen. Pada 20 Agustus mendekati 15 persen. “Defiasinya masih positif, lebih dari yang direncanakan. Sudah berjalan sekitar 2 bulan, progres hampir 15 persen,”terangnya, Kamis (22/ 8) kemarin. Pihaknya juga optimis pasar bisa diselesaikan tepat waktu sesuai perencanaan.

Sebab kontraktor pelaksana juga memberlakukan lembur untuk mengejar progress pembangunan yang tersisa sekitar 4 bulan. Pekerjaan yang telah dan saat ini dikerjakan, antara lain pembangunan Blok C, dan sebagian Blok B. untuk Blok C, telah dilakukan pengecoran slop pondasi, pemasangan batu pondasi. Yang akan dilanjutkan dengan pemasangan kolom bangunan, dan diperkirakan September mendatang mulai dilakukan dak lantai II. Sedangkan Block B,

telah dikerjakan kolom pedestal, footplat, dan bagian lainnya yang akan terus dikebut. Untuk mengejar sisa waktu, Kontraktor Pelaksana juga disarankan untuk melakukan penambahan tenaga kerja. Sedangkan material yang akan digunakan dalam proses pengerjaan berikutnya, dalam proses pengiriman. “Kami juga menyarankan penambahan tenaga kerja dan akan dipenuhi oleh kontraktor. Sedangkan untuk materialnya, masih surplus, masih ban-

yak. Kemudian untuk material yang akan digunakan pada pekerjaan berikutnya sudah dipesan, posisi sedang dikirim. Seperti bondek untuk pekerjaan lantai II. Begitu juga dengan rangka baja untuk konstruksi atap sudah di pesan. Pekerjaan tambahan berupa pembangunan mushallah, sedang dikerjakan dan diperkirakan rampung dalam dua minggu kedepan. Dan pembangunan pagar direncanakan mulai doktober,”pungkas Arif. (arn)

Disos Kesulitan Telusuri Sekitar 70 Persen Warga Kecamatan Brang Rea Diduga Terpapar Merkuri 177 Data BPJS PBI Non Aktif Taliwang (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Kabid Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PATM), H. Yusfi Khalid, S. KM mengatakan, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir gangguan kesehatan akibat dampak dari penggunaan merkuri sudah mulai terlihat di masyarakat. Mulai dari bayi yang lahir tidak normal baik itu tidak memiliki batok kepala, usus yang terburai sampai dengan tidak memiliki lubang anus sudah mulai terlihat di KSB. Gejala-gejala yang timbul akibat dari paparan merkuri ini banyak ditemukan di Kecamatan Brang Rea dan Taliwang. Bahkan berdasarkan sampel yang diambil di Kecamatan Brang, untuk beras saja kadar merkurinya sudah berada di atas ambang batas yakni 0,37 miligram dari batas baku mutu 0,001 miligram. ‘’Parahnya lagi saat ini hampir 70 persen warga di Kecamatan Brang Rea sudah terpapar merkuri,’’ ujarnya pada sosialisasi terkait dampak yang ditimbulkan akibat dari penggunaan bahan kimia berbahaya, Kamis (22/8). . Maka dari itu katanya, pihaknya saat ini memberikan atensi serius terhadap penggunaan merkuri. Jika tidak segera diambil tindakan dikhawatirkan dampaknya akan semakin luas. Dan tentu generasi emas KSB di masamasa yang akan datang tidak akan bisa terwujud. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya masyarakat mulai sadar akan dampak buruk dari aktivitas penggunaan merkuri tersebut. Sehingga dengan kesadaran itu, mereka bisa menertibkannya secara paksa demi masa depan yang lebih baik.

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi penertiban PETI di Kecamatan Brang Rea yang dihadiri para penambang PETI dan masyarakat di kecamatan tersebut. ‘’Dampaknya sudah sangat parah, maka dari itu sudah tidak ada alasan lagi dan merkuri harus ditertibkan dari peredarannya di KSB. Karena akan sangat percuma jika PETI ini ditertibkan tetapi penggunaan merkuri masih ditemukan di KSB,’’ ujarnya. Tim gabungan untuk penertiban PETI di Kabupaten Sumbawa Barat mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat dari penggunaan bahan kimia berbahaya. Sosialisasi perdana setelah tim untuk penindakan terbentuk, langsung di Kecamatan Brang Rea yang diketahui sebagai tempat terbanyak penggunaan merkuri. Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa S.IK., MH mengatakan, sosialisasi yang dilakukan tersebut merupakan salah satu upaya persuasif kepada para pelaku PETI untuk segera meninggalkan aktivitas yang merusak lingkungan tersebut. Karena jika tahapan sosialisasi tidak kunjung digubris juga, maka akan ada tim lain yang akan melakukan pen-

indakan (penertiban paksa). Bahkan saat ini tim penertiban yang langsung dipimpin Kapolda NTB sudah ada tinggal menunggu waktu saja. Makanya upaya pendekatan dengan cara sosialisasi diharapkan bisa memberikan hasil yang maksimal sehingga upaya penertiban paksa tidak dilakukan. Karena pertimbangan jika harus dilakukan secara paksa sangat besar. Salah satunya gangguan kamtibmas pasti akan terjadi di masyarakat karena mata pencaharian utamanya ditutup paksa. Selain para pelaku PETI, pihaknya juga tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas bahkan pemecatan jika masih ditemukan ada anggota Polri yang terlibat dalam aktivitas itu. ‘’Langkah awal kita sebelum dilakukan penertiban paksa yakni dengan sosialisasi kepada masyarakat. Kami berhadap supaya mereka bisa melakukan penertiban secara mandiri karena dampak yang ditimbulkan terkait penggunaan merkuri ini sudah terlihat,’’ katanya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku kesulitan untuk melakukan penelusuran terhadap 177 peserta BPJS PBI yang di non aktifkan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapangan sekaligus data yang saat ini dimiliki masih sulit diakses untuk pengecekan lanjutan di tingkat lapangan. Kepala Disos KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Kamis (22/8) mengatakan, memang sampai dengan saat ini tim masih berada di lapangan untuk melakukan penelusuran terhadap 177 peserta BPJS PBI Pusat yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Upaya untuk melakukan pengecekan data tersebut sengaja dilakukan untuk memastikan apakah peserta BPJS PBI tersebut sudah meninggal atau pindah tempat tinggal. Jika sudah dipastikan, maka data itu bisa langsung diganti dengan para penerima BPJS PBI yang baru. Tetapi jika ditemukan masih hidup, maka pihaknya akan kembali mengusulkan nama peserta dimaksud untuk mendapatkan hak mereka. Meskipun masih banyak kendala di lapangan, pihaknya tetap mengupayakan supaya data 177 peserta BPJS PBI tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir di lapangan. Pihaknya juga akan bekerjsama dengan puskesmas di masing-masing kecamatan untuk tetap memantau warga yang akan berobat menggunakan BPJS. Jika ditemukan ada kartu peserta yang tidak aktif harus dilaporkan dengan segera untuk dilakukan pengecekan lanjutan. ‘’Memang kami masih merasa kesulitan untuk melakukan penelusuran

terhadap 177 peserta BPJS PBI non aktif. Meski demikian, kami tetap akan berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini,’’ ungkapnya. Dikatakan, selain data 177 peserta saja yang saat ini menjadi atensi dinas terkait, tetapi ada sekitar 18.000 peserta BPJS PBI pusat yang dikhawatirkan akan menjadi PBI Daerah. Hal ini dikhawatirkan terjadi lantaran sekitar 18.000 peserta BPJS PBI pusat belum masuk ke dalam data BDT Kemensos. Jika hal itu terjadi, maka anggaran untuk pembiayaannya membengkak karena anggaran semuanya harus ditanggung APBD. Makanya sebelum data tersebut dinonaktifkan, pihaknya berencana untuk mengusulkan data tersebut ke Kemensos supaya bisa masuk ke data BDT. Hal tersebut sengaja dilakukan, sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjamin hak masyarakat terpenuhi. Sementara itu, terkait dengan data yang dinonaktifkan tersebut ada beberapa alasan, bisa jadi para peserta ini tidak pernah menggunakan kartu peserta tersebut untuk berobat. Sehingga pemerintah berkesimpulan bahwa 177 orang ini sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal. Selain masalah tersebut, bisa jadi para peserta ini merupakan masyarakat yang berada diluar data BDT sesuai dengan syarat utama untuk menerima bantuan BPJS PBI pusat. ‘’Tidak hanya 177 orang peserta saja yang saat ini menjadi atensi kami, tetapi ada 18.000 peserta PBI yang belum masuk kedalam data BDT. Makanya dalam waktu dekat ini, kami akan segera mengusulkan ke Kemensos supaya data 18.000 masuk kedalam BDT sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,’’ pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Pengobatan dengan Jimpitan Sampah, Puskesmas Kempo Terinspirasi Tumpukan Sampah

(Suara NTB/ist)

Faisal Dompu (Suara NTB) Puskesmas Kempo merupakan Puskesmas yang menginisiasi program pengobatan dengan sampah di Dompu. Program ini berawal dari tumpukan sampah pada saluran irigasi depan Puskesmas Kempo saat banjir. Pelibatan semua sektor menjadikan program ini mendapat perhatian masyarakat dan beberapa Posyandu keluarga telah

berubah status jadi Posyandu strata mandiri. Kepala Puskesmas Kempo, M Faisal, SKM kepada Suara NTB mengungkapkan, program jimpitan sampah yang dilaksanakan pihaknya dimulai pada November 2018 lalu. Ini terinspirasi dari tumpukan sampah di saluran irigasi depan Puskesmas ketika musim hujan. Karena sebagian masyarakat memanfaatkan saluran irigasi yang melintasi perkampungan Desa Kempo sebagai tempat pembuangan sampah dan bermuara depan Puskesmas. Pihaknya kemudian lakukan study banding dengan We Save soal pengelolaan sampah plastik yang bisa bernilai uang dengan bermitra bersama bank sampah. “Awalnya kurang dapat dukungan,” katanya. Antusiasme masyarakat ini kemudian didorong dengan gerakan yang lebih besar. Awal Januari 2019 kemudian dideklarasikan Posyandu keluarga dan launching jimpitan sampah dengan melibatkan Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), BKKBN dan Desa se Kecamatan Kempo. Ada

Dikes Tetap Lanjutkan Pembangunan Puskesmas Kempo Dompu (Suara NTB) – Penolakan sejumlah warga terkait pemindahan Puskesmas Kempo ke Desa Taa tidak berpengaruh. Pembangunan proyek DAK Afirmasi dengan nilai sekitar Rp9 miliar tersebut tetap dilanjutkan. Repsentatifnya lokasi untuk pembangunan dan pendekatan pelayanan jadi pertimbangan mendasar. Kabid PSDK Dikes Dompu, Abubakar Husain dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/8) menegaskan, tetap akan melanjutkan proyek itu meski terjadi penolakan. Apalagi hanya (Suara NTB/jun) datang dari segelintir orang Abubakar Husain yang tidak bisa mewakili suara sepenuhnya masyarakat Kecamatan Kempo. “Sepanjang Bupati, Camat dan lain-lain mendukung kita akan tetap lanjutkan. Riak-riak kecil biasa,” ungkanya. Dari beberapa pertimbangan pemindahan itu cukup mendasar yakni lokasi puskesmas lama tidak lagi memungkinkan untuk membangun fasilitas dengan 28 ruangan tersebut. Selain karena sempit juga telah dipadati pemukiman warga. Sehingga berpotensi menghambat proses pelayanan kesehatan dan lalu lintas kendaraan yang keluar masuk nantinya. Kalaupun penolakan kelompok tertentu lantaran jarak tempuh untuk mendapat pelayanan kesehatan akan semakin jauh. Menurutnya tidak demikian karena sesungguhnya bangunan baru itu hanya berjarak sekitar 200 meter dari bangunan lama. Dan posisinya pun sangat representatif untuk dijangkau semua masyarakat Kempo. “Kita paksa juga bangun di lokasi yang lama tidak akan bisa masuk bangunan dengan tipe ini. Makanya demi peningkatan mutu pelayanan juga harus dipindah,” jelasnya. Mengingat proyek pembangunan puskesmas ini merupakan bantuan dari dana DAK Afirmasi khusus untuk daerah tertinggal, Abubakar Husain berharap warga bisa menyambutnya dengan baik. Bukan justru menolak karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Apalagi tahun ini kesempatan terakhir untuk menerima bantuan tersebut setelah sebelumnya Dompu dinyatakan keluar dari daftar daerah tertinggal. Sementara disinggung pemanfaatan puskesmas lama ia belum bisa memastikan. Namun, sebatas rencana awal akan dijadikan Puskesmas Pembantu (Pustu). “Rencananya akan kita fungsikan juga karena bangunan puskesmas lama itu masih layak dimanfaatkan,” pungkasnya. (jun)

tiga program yaitu jimpitan sampah di Posyandu, pengobatan dengan sampah, dan gerakan gemar menabung dengan sampah untuk siswa di sekolah serta warga melalui Posyandu keluarga. Setiap keluarga yang ke Posyandu diharuskan membawa sampah plastik 1 kresek merah sebagai jimpitan. Jimpitan ini sebagai kas Posyandu dan jadi dana sehat. “Agar tidak mengganggu pelayanan, sampah plastik itu ditimbang setelah pelayanan Posyandu,” ungkap Faisal. Sesuai perda, setiap pelayanan di Puskesmas retribusinya Rp5 ribu. Sehingga bagi masyarakat yang terkumpul sampah plastik senilai Rp5 ribu akan diberikan kupon dan kupon ini bisa dimanfaatkan untuk berobat di semua layanan kesehatan jaringan Puskesmas. “Pengobatan dengan sampah dikhususkan kepada masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau kartu Indonesia Sehat (KIS),” jelasnya. Bagi warga yang nilai sampahnya lebih dari nilai retribusi, itu menjadi tabungannya.

Termasuk bagi warga peserta BPJS kesehatan atau pemilik KIS. Untuk program gemar menabung melalui jimpitan sampah di Puskesmas Kempo sudah terkumpul 205 nasabah dengan nilai uang hampir Rp50 juta. “Kita bermitra dengan bank sampah. Puskesmas tidak ambil keuntungan, hanya kesuksesan program,” katanya. Melalui program ini, ungkap Faisal, sudah ada 3 Posyandu yang sudah berubah status menjadi strata mandiri di Desa Taa yaitu Posyandu mawar Saleko, Posyandu Jago Kala, dan Posyandu Taa baru. “Di Posyandu Assunah Dorokobo akan menyusul. Karena ada kader STBM Desa dan kader Posyandunya yang saling mendukung,” ungkapnya. Saat ini, di Puskesmas Kempo ada 35 Posyandu dan telah beralih menjadi Posyandu keluarga. Posyandu yang semula dilaksanakan pagi hari disesuaikan dengan waktu peserta Posyandu, sehingga bisa dilaksanakan sore hari. Jika Posyandu konvensional hanya melayani bayi, balita dan ibu hamil, tapi

Posyandu keluarga diikuti oleh semua kalangan termasuk anak – anak, remaja hingga lansia. Kesuksesan Posyandu keluarga yang diintegrasikan dengan sampah di Kempo ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB yang memiliki program unggulan revitalisasi Posyandu, dan zero waste (NTB bersih). Posyandu Asunan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo ini kemudian menjadi contoh sukses revitalisasi Posyandu di NTB saat pemaparan program unggulan depan Mentri Kesehatan RI beberapa waktu lalu. “Revitalisasi Posyandunya tinggal ditambah penyuluhan oleh kader sesuai masalah sosial di daerah setempat,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah dalam kunjungannya di Dorokobo Kempo, Rabu (22/8) sore. Posyandu, kata Dr Rohmi, tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan keluarga, tapi menjadi tempat penyuluhan masalah sosial masyarakat setempat. Sehingga kader dituntut memahami kondisi daerah setempat. “Harapannya, masalah

(Suara NTB/Uki)

PERTEMUAN - Stakeholders meeting Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima, yang digelar di ruang rapat Bupati Bima, Kamis (22/8).

itu diproteksi dari Dusun. Dari hulu kita tangani masalahnya, sehingga tidak membesar dan banyak,” harapnya. Karenanya, saat pertemuan dengan para Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Dompu di pandopo Bupati sebelum meninjau Posyandu Asunan Dorokobo, Wagub NTB meminta kepada para kepala Desa untuk menganggarkan biaya pelatihan bagi para kader Posyandu dan honor minimal Rp.150 ribu per kader setiap bulan. Sehingga SDM kader Posyandu men-

ingkat dan memahami setiap masalah sosial di wilayahnya. Untuk program zero waste dimaksudkan agar NTB bersih. Sampah plastik yang bisa didaur ulang, dikumpulkan dan dijual di bank sampah. Sampah berupa dedaunan diolah menjadi pupuk organik. Sampah plastik yang ndak bisa diolah dan sisa makanan dikumpulkan jadi satu, kemudian diolah menjadi pelet yang bisa jadi bahan bakar. “Kalau sudah jadi pelet, itu bisa dijual di PLTU Jeranjang,” jelasnya. (ula/*)

Inspektorat Periksa Khusus Penggunaan ADD Tiga Desa Bima (Suara NTB) – Inspektorat Kabupaten Bima tengah melakukan pemeriksaan khusus penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada tiga Desa di Kabupaten Bima, lantaran ada dugaaan unsur merugikan negara. Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Kabupten Bima, H. Abdul Wahab SH, Kamis (22/8). Kata dia, tiga Desa itu antara lain, Desa Sanolo Kabupaten Bolo, Desa Kalodu Desa Langgudu dan Desa Mawu Kecamatan Ambalawi. “Yang kami terima laporan

dan pemeriksaan khusus ada tiga Desa. Saat ini ada yang sudah selesai pemeriksaan dan ada yang masih berlanjut,” katanya. Dikatakannya, untuk Desa Sanolo pihaknya sedang menelusuri fakta-fakta di lapangan. Salah satunya berbentuk pekerjaan fisik. Hasil penger-

jaan tersebut akan dicocokkan dengan administrasi ADD yang disiapkan oleh Desa. “Khusus Desa Sanolo, tim sudah memeriksa Kades, Sekretaris Desa, hingga BPD,” ujarnya. Apakah penggunaan ADD di Desa Sanolo ada dugaan merugikan keuangan negara ?

Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bima ini, enggan mengomentari lebih jauh, karena sampai saat ini belum selesai dihitung. “Kami belum hitung karena pemeriksaan masih dilakukan,” terangnya. Diakuinya, Desa lain yang sedang dilakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu adalah Desa Mawu Kecamatan Ambalawi. Proses pemeriksaan hingga saat ini masih terus dilakukan. “Untuk pemeriksaan ADD Desa Mawu ini kita tar-

getkan selesai dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya. Sementara Desa Kalodu Kecamatan Langgudu lanjutnya, pemeriksaan sudah selesai. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut akan disampaikan ataupun dilaporkan ke Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. “LHPnya akan diserahkan ke Bupati dan lembaga hukum yang meminta. Untuk isi LHPnya kita tidak bisa beberkan pada media masaa,” pungkasnya. (uki)

Wagub Sarankan Cek Data Penerima Raskin Dompu (Suara NTB) Angka kemiskinan di Kabupaten Dompu tinggal 12,40 persen di tahun 2018 dan menjadi prestasi yang luar biasa karena bisa menurunkan rata - rata 1 persen pertahun. Penurunan ini bisa lebih baik lagi apabila penerima program bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam kunjungannya di Dompu, Rabu (21/ 8/2019) kemarin menyampaikan apresiasinya kepada Kabupaten Dompu atas berbagai kemajuan pembangunan yang dicapai dan inovasi serta terobosan yang dilakukan. “Memang betul, Dompu ini termasuk Kabupaten yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Sisanya tadi 12,40 persen,” katanya. Namun Hj. Rohmi menyarankan untuk mengecek data penerima program bantuan sosial, sehingga benar - benar tepat sasaran dan tepat wakt. Karena penyaluran program sosial seperti bantuan beras miskin menjadi bagian yang ditanyakan BPS saat melakukan survei. “Saya sarankan, coba dikroscek betul pendataan untuk raskinnya. Untuk masyarakat yang betul - betul berhak mendapatkan bantuan. Di desa - desa itu jangan sampai diberikan kepada

Perpusnas Gelar Stakeholder Meeting di Bima Bima (Suara NTB) – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima mengadakan Stakeholders Meeting (SHM) bidang Perpustakaan di Kabupaten Bima. Kegiatan dengan tajuk Transformasi Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial tersebut dipusatkan di ruang rapat Bupati Bima, Kamis (22/8). Dihadiri pengurus TP PKK Kabupaten Bima, perwakilan OPD teknis, BUMN, Media Massa dan sejumlah Kepala Desa. Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima, Basyirun, S. Pd. MPd, mengatakan pertemuan tersebut untuk membangun kebersamaan dalam memgembangkan perpustakaan. “Harapannya ada sinergitas kelanjutan antara stakeholder dalam memajukan dan megembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial,” katanya. Diakui Basyirun, dalam pertemuan tersebut akan dibahas topik penting dalam upaya mendukung program perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten Bima. “Saat ini titik pengembangan perpustakaan adalah masyarakat dan desa,” katanya. Menurutnya pengembangan perpustakaan berbasis inklusi social tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat di Pedesaan. Masyarakat nanti akan diberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan. “Selain itu juga diberikan bantuan alat untuk berusaha,” katanya. Ia menambahkan pada Tahun 2019 ini ada enam desa di Kabupaten Bima yang menjadi piloct project pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi social. Antara lain Desa Kananga, Tente, Cenggu, Teke, Maria dan Sumi. “Enam desa ini telah memperoleh bantuan berupa perangkat komputer, dan peningkatan SDM, dan buku-buku,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula/ist)

Wakil Gubernur NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah dalam kunjungannya di Posyandu Asunan Dorokobo, Kecamatan Kempo, Rabu (21/8) sore.

masyarakat yang seharusnya tidak menerima,” ungkapnya. Ketika bantuannya kurang dan terlambat diterima penerima, dikatakan Dr Rohmi, akan berpengaruh pada kemiskinan. Sementara di beberapa tempat, sering kali membagi rata raskin karena ada warga miskin tidak kebagian raskin dan lakukan protes. Bagi rata ini juga bisa diancam pidana penjara. “Itu yang harus diyakini. Meyakinkannya bagaimana? Datanya dibereskan dulu,” katanya. Kabupaten memiliki kewenangan memperbaiki dan memfalidasi data dan dimulai dari Desa. Di Desa ada petugas pendamping PKH yang bisa membantu bersama aparat, sehingga penerima benar - benar mereka yang masuk data desil 1 dan desil 2 di Dusun Desa yang tidak mampu sebagai penerima bantuan, karena itu berpengaruh.”Dompu,kalaudatanya bisa diperbaiki dan penerima raskin itu betul - betul tepat sasaran, tepat waktu. Pertanyaan di BPS itu juga kapan bapak ibu terakhir dapat raskin?” ungkapnya. Sebelumnya,wakilBupatiDompu, Arifuddin, SH menyampaikan program Terpijar yang dilaksanakan di Dompu berpengaruh besar dalam memberikan kemajuan dan kesejahteraanmasyarakatDompu. Datatahun2018,kemiskinanDompu tinggal 12,40 persen. (ula)

Pilkada Bima, Tiga Figur Dekati PDI Perjuangan (Suara NTB/jun)

BANTUAN – Kalak BPBD Dompu, Imran M. Hasan saat menyerahkan bantuan logistik untuk korban kebakaran di Desa Bakajaya, Kamis (22/8).

BPBD Imbau Warga Waspadai Angin Kencang Dompu (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, sigap merespon insiden terbakarnya delapan unit rumah warga di Dusun Woro Utara Desa Bakajaya, Rabu (21/8). Mereka langsung menyerahkan bantuan logistik dan keperluan rumah tangga yang dibutuhkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang ditaksir menelan kerugian hingga Rp500 juta tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan kepada Suara NTB, Kamis (22/ 8) menyampaikan, penyerahan bantuan ini bagian dari bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya yang terkena musibah. Meski seadanya minimal beban mereka bisa sedikit diringankan. “Waulaupun masih alakadar minimal bisa meringankan beban mereka yang terkena musibah ini untuk

sementara waktu,” ungkapnya. Disamping penyaluran bantuan berupa tikar, ember, mie instan dan perabotan rumah tangga lainnya. BPBD jug menekankan agar masyarakat menaruh kewaspadaan pada puncak musim kemarau yang disertai angin kencang saat ini. Seperti misalnya ketika bepergian jauh harus dipastikan kompor dalam keadaan mati. Pun demikian perabotan lain jangan sampai terhubung arus listrik. Karena ini berpotensi menjadi sumber api yang menyebabkan terjadinya kebakaran. “Apalagi sekarang ini kemarau bersamaan dengan angin kencang jadi sangat mudah terbakar,” ujarnya. Disinggung tindak lanjutnya untuk perbaikan rumah warga yang ludes dilahap si jago merah. Imran M Hasan belum berani memastikan karena pertimbangan anggaran yang

minim. Namun yang jelas BPBD akan ikut berupaya meminta bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah untuk warga terdampak. Terpisah Kasat Pol PP Dompu, Moh. Syaiun, SH, MH, kepada Suara NTB di kantornya belum bisa memastikan pemicu terjadinya kebakaran itu. Apakah ada unsur kesengajaan atau bersumber dari korsleting arus pendek. Namun yang pasti penanganan awal jajarannya Kamis siang kemarin sudah cukup maksimal, sehingga kobaran api tidak terus meluas ke pemukiman warga sekitar. “Walaupun sedikit kesulitan karena angin kencang tapi petugas Damkar kami yang dibantu DLHK bisa dengan cepat memadamkan api. Untuk kerugian belum bisa kita pastikan, sedangkan korban jiwa atau luka tidak ada,” tandasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) – Tiga figur yang diisukan bakal maju dalam Pilkada Bima tahun 2020 mendatang, yakni, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Ady Mahyudi dan Drs. H. Syafruddin M. Nur M.Pd mendekati PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bima, Nurdin Amin SH, mengungkapkan ada sejumlah figur yang membangun komunikasi dengan pihaknya saat ini. Namun yang paling intens hanya ada tiga nama. “Yang intens komunikasi dengan kita saat ini yakni, petahana, (Hj. Indah Dhamayanti Putri.red), Ady Mahyudi dan Mantan Bupati Bima, (H. Syafruddin.red),” katanya kepada Suara NTB, Kamis (22/8). NurdinyangjugaangotaDPRD Kabupaten Bima mengatakan selain komunikasi lintas personal dengan sejumlah figur tersebut. Hampir semua Parpol juga sering komunikasi. Topik pembahasannya terkait persoalan Kabupaten Bima kedepannya. “Hampir seluruh pimpinan parpol kita komunikasi, karena kemungkian parpol adalah alat untuk bertarung dalam Pilkada,” ujarnya. Menurutnya, dalam Pilkada

Kabupaten Bima 2020 mendatang, sikap PDI Perjuangan saat ini akan mengorbitkan kader internal yang potensial. Hal itu berdasarkan arahan dan instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Sikap partai kita sampai saat ini tetap mengorbitkan kader sendiri,” katanya. Diakuinya selain dirinya, kader potensial untuk diusung dalam Pilkada Kabupaten Bima, yakni H. Supardin, mantan anggota DPRD Provinsi NTB. Selain itu, ada sejumlah nama tergabung dalam komunitas Bima yang merupakan kader PDI Perjuangan pusat. “Ini secara khusus diinternal kita, bisa juga ada kader eksternal,” katanya. Secara umum lanjutnya, PDI Perjuangan akan tetap mengusung figur yang tingkat popularitas dan elektablitansya tinggi. Selain itu sama visi dan misi dengan partai. Yakni peduli terhadap rakyat kecil (wong cilik) termasuk konsen pembangunan. “Nanti akan cair dengan sendirinya. Kondisi di Kabupaten Bima PDI Perjuangan tidak begitu diperhitungnkan. Kita Pileg kemarin hanya mendapatkan dua kursi,” pungkasnya Nurdin yang akrab disapa Digon ini. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

FITRA NTB Berikan Rapor Merah Kinerja Anggaran Eksekutif Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB memberikan catatan merah terhadap kinerja pemerintah daerah atas kebijakan anggaran tahun 2020. Fostur RAPBD 2020 yang diajukan pemerintah Provinsi ke DPRD sebesar Rp, 5,68 triliun, dinilai FITRA sebagai bukti etos kerja Pemprov menurun dalam menggali potensi pendapatan. Sekjen FITRA NTB, Ramli kepada Suara NTB, Kamis (22/ 8), menyampaikan bahwa proyeksi APBD NTB jauh di bawah potensi riil (mark down). Ia menyebutkan APBD NTB tahun 2020 diproyeksi hanya tumbuh di bawah lima persen. Padahal, rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dalam 10 tahun terakhir bertengger pada kisaran 13 persen. “Rendahnya target pendapatan daerah tidak terlepas dari proyeksi pesimis terhadap penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana transfer pusat,” kata Ramli. Diketahui PAD tahun 2020 diproyeksikan hanya meningkat delapan persen. Menurut Ramli angka tersebut masih jauh di bawah potensi riil. Padahal jika menilik ke belakang, rata-rata pertumbuhan PAD NTB dalam 10 tahun terakhir mencapai 13 persen. PAD diproyeksikan akan bertumpu pada pajak daerah, yang ditargetkan akan meningkat 10 persen. Peningkatan moderat pada penerimaan pajak daerah semestinya mengindikasikan proyeksi ekonomi daerah tahun depan cukup stabil. “Namun optimisme tersebut tidak diiringi dengan proyeksi penerimaan retribusi daerah, yang justru turun sangat signifikan (-25 persen),” ungkap Ramli. FITRA juga memberikan catatannya terhadap penerimaan dari laba investasi permanen Pemda pada beberapa BUMD yang juga diproyeksikan turun (-1 persen), dibandingkan target pada perubahan APBD 2019. Proyeksi ini tidak sejalan dengan kebijakan penyertaan modal dan restrukturiasi pengeloaan BUMD yang sejak awal dilakukan pemerintah daerah, seperti merger BPR dan pergantian Dirut PT GNE. “Kebijakan penyertaan modal tersebut nyatanya tidak berdampak, sehingga menguatkan kesan bagi-bagi jatah “kue” untuk kelompok tertentu,” katanya. Lebih lanjut disampaikan Ramli, kebijakan belanja pemerintah daerah pada tahun 2020 pun belum menunjukkan progres yang dapat mendorong optimisme masyarakat NTB. Belanja program yang diharapkan menjadi pengungkit dan memulihkan ekonomi daerah pascabencana gempa justru diproyeksi mengalami penurunan 1 persen dibandingkan alokasi pada perubahan APBD 2019. “Dengan kondisi demikian, sulit mengharapkan belanja pemerintah dapat berfungsi optimal sebagai instrumen peningkatan kesempakatan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah pada tahun depan,” jelas Ramli. Fakta ini menunjukkan pemprov tidak serius bekerja, sebaliknya memperlihatkan penururan kinerja. Kami semakin pesimis visi NTB Gemilang akan tercapai,” sambungnya. Karena itu, FITRA mendorong TAPD untuk menyusun kebijakan anggaran yang dapat menumbuhkan optimisme publik, dengan meningkatkan proyeksi penerimaan daerah sesuai dengan potensi riil. Sehingga dapat dialokasikan untuk pembiayaan program-program prioritas daerah, seperti peningkatan akses pendidikan untuk penduduk usia SMA/SMK. Senada dengan FITRA, wakil rakyat DPRD NTB juga menyoroti rendahnya etos kerja pihak eksekutif yang terlihat dalam rancangan fostur pendapatan daerah dalam RAPBD 2020. Ketua Komisi III, Johan Rosihan menyampaikan, pendapatan daerah dari retribusi, mengalami penurunan dari Rp26 miliar lebih menjadi Rp19 miliar. Menurut Johan penurunan pendapatan dari Retribusi tersebut bisa terjadi lantaran pemerintah daerah dinilanya tidak kreatif memanfaatkan dengan maksimal pendapatan dari jasa Retribusi. “Ruang kreatifitas untuk peningkatan pendapatan daerah itu ada Retrebusi, baik retrebusi jasa usaha dan jasa umum. Nah karena tidak ada kretifitasnya, maka buktinya di RAPBD 2020 ini, retrebusi kita menurun,” sebut Johan. Dipaparkan Johan, mengapa pendapatan retribusi mengalami penurunan, terutama di retrebusi jasa usaha. Karena pemerintah daerah masih tidak optimal mengelola aset-aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Kita punya aset tapi tidak dikolola dengan baik, terutama yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Potensi aset yang kita miliki tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan. Karena kita tidak punya dasar untuk menentukan besaran retribusinya,” sebut Johan. “Pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah masih sangat buruk. Posisi pemerintah saat ini belum terlalu kuat, masih berada di bawah pihak ketiga dalam kerjasama aset. Karena itu kita dorong agar dilakukan audit potensi retribusi dari aset-aset kita. Selain itu kita juga minta agar Gubernur dan jajarannya supaya kretif dalam mengelola aset-aset kita,” serunya. (ndi)

Menjabat Hanya 3,5 Tahun

Bakal Calon Kepala Daerah Berpikir Ulang Maju di Pilkada Mataram (Suara NTB) Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengalami perubahan, bahwa Pilkada serentak secara nasional di seluruh daerah di Indonesia tetap bakal digelar pada tahun 2024 mendatang. Dengan ketentuan tersebut maka, membawa pengaruh terhadap masa jabatan bagi kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Kepala daerah hasil pemilihan Pilkada serentak 2020, diprediksi hanya akan menduduki jabatan sampai 3,5 tahun saja. “Ya, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 tidak akan penuh lima tahun. Karena sebagai mana penjelasan dalam pasal 201, ayat 7 mengatakan bahwa jabatan kepala daerah hasil pemilihan 2020 menjabat sampai tahun 2024. Karena sesuai dengan ayat 8 bahwa pilkda serentak nasional di seluruh wilayah Indonesia, dilaksanakan pada Bulan November 2024,” jelas Suhardi Soud, ke-

pada Suara NTB, (22/8). Lebih lanjut dijelaskan Suhardi, dalam ketentuan lebih lanjut pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan juga bahwa bagi kepala daerah hasil pemilihan Pilkada serentak 2020 yang tidak menjabat sampai lima tahun, akan diberikan uang konpensasi selama sisa bulan masa jabatannya. “Dalam pasal 202, Kepala daerah yang menjabat tidak sampai satu periode penuh, karena ketentuan pasal 201 itu. Maka diberikan uang konpensasi sebesar gaji pokok, dikalikan jumlah bulan masa jabatan yang tersisa dan diberikan uang pensiun,” ungkapnya. Suhardi juga mengungkapkan, bahwa bagi kepala daerah yang terpilih pada Pilkada ser-

Mataram (Suara NTB) – Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat mengajukan diri sebagai justice collaborator. Terdakwa suap Rp1,2 miliar ke mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie ini siap mengungkap peran pihak lain. Terkait aliran sumber uang suap untuk menyetop kasus dua WNA pekerja Wyndham Sundancer Resort Lombok. Penasihat hukum Liliana, Maruji Rajagukguk mengajukan justice collaborator kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Pengajuannya juga dialamatkan ke KPK. “Nanti hakim saja yang mempertimbangkan. Tapi yang pasti kita di sini akan kooperatif, apa yang ditanyakan dalam sidang, akan kita sampaikan,” ujar Maruli kemarin saat ditanya mengenai asalusul uang suap. Dalam persidangan, ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif mengatakan permohonan tersebut masih akan diuji kembali. “Kita akan pertimbangkan maksud dari pengajuan ini,” ujarnya. Jaksa penuntut umum KPK I Wayan Riana menjelaskan syarat terpenuhinya justice collaborator tidak hanya bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan penuntutan di persidangan. “Kita lihat nanti, apakah dia bisa mengungkap asal-usul uang itu dari mana, kalau pun iya, nantinya akan kita pertimbangkan dulu,” kata Jaksa KPK I Wayan Riana didampingi Taufiq Ibnugroho. Liliana Hidayat sebelumnya didakwa menyuap Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. Mereka ditangkap

(Suara NTB/why)

SIDANG PERDANA - Direktur PT WBI pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok Liliana Hidayat saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu lalu. KPK 23 Juni lalu. KPK mendakwa Liliana menyuap Kurniadie untuk menghentikan penyidikan kasus izin tinggal WNA asal Singapura Manikam Katheerasan dan WNA Australia Geffrey William Bower. Dua WNA yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok hanya dideportasi kembali ke negaranya. Liliana menyetor uang dalam tiga tahap. Pertama sebesar Rp473 juta dan selanjutnya Rp725 juta. Uang dalam kantong kresek dimasukkan ke dalam

(Su ara NT B/w hy )

ajukan. “Tetapi kami apresisasi hakim memutus dengan menggunakan pertimbangan hukum penuntut umum,” kata dia yang kini menjadi Aspidsus Kejati Jawa Tengah ini. Dia menjelaskan, hakim menjatuhkan vonis dengan pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya jaksa menuntut dengan pasal 12e undangundang yang sama. “Memang penerapan hukumnya masih belum sesuai dengan penuntut umum,” pungkas Sumedana. Sebelumnya, H Silmi dihukum dengan penjara selama empat tahun. Silmi terbukti korupsi memotong dana bantuan masjid terdampak gempa Lombok 2018 sebesar Rp54,7 juta. Silmi juga didenda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harus diganti dengan kurungan selama dua bulan. Jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan agar Silmi dihukum delapan tahun penjara, denda Rp200 juta subsider dua bulan. Silmi terbukti memungut

dana bantuan masjid sebesar Rp54,7 juta. Caranya dengan menyuruh Kasubbag TU Kemenag Lombok Barat M Ikbaludin. Ikbal lalu meminta Staf KUA Gunungsari Lalu Basuki Rahman memungut di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Total dana yang terkumpul dari 12 masjid sejumlah Rp70 juta. Basuki memotong dana dari lima masjid di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat yang totalnya Rp49 juta. Sebagiannya, yakni Rp19 juta dipakainya sendiri. Sisanya disetor ke Ikbal. Kemudian Rp10 juta disita polisi saat Basuki tertangkap tangan Januari lalu. Sementara Ikbal memotong dana masjid dari tiga masjid di Kecamatan Lingsar dan empat masjid di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Total yang berhasil dihimpun Ikbal sebesar Rp50 juta. Pemotongan dana bantuan masjid itu berkat perintah Silmi kepada Ikbal. Ketentuannya, masing-masing masjid yang mendapat dana bantuan dipotong sebesar 30 persen. Dari Ikbal, Silmi mendapat setoran sebesar Rp54,7 juta. (why)

kah proyeknya selesai, bisa digunakan apa tidak,” jelas Syarif. Proyek dermaga Waduruka di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dianggarkan sebesar Rp4,8 miliar melalui BPBD Provinsi NTB. Proyek dikerjakan PT Ambalat Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4,52 miliar. Pengerjaan proyek tidak selesai sampai batas waktu Oktober 2018. Sementara pembayaran yang sudah dikeluarkan pejabat pembuat komitmen sebesar Rp2,71 miliar. Rekanan proyek diputus kontrak. (why) Ibnu Salim

(Suara NTB/dok)

penghitungan sebesar Rp286,75 juta. Ibnu mengaku mempersilakan aparat penegak hukum masuk menyelidiki kasus itu. Menurutnya hal itu bisa berjalan beriringan dengan proses administrasi di Inspektorat. “Tidak ada masalah kalau Polda menyelidiki. (Penagihan) semua maasih berjalan. Kita tunggu saja sampai akhir bulan ini,” tandas Ibnu. Terpisah, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menerangkan pihaknya sudah mulai menyelidiki dugaan penyimpangan proyek tersebut. “Saya sudah keluarkan Sprinlid (Surat Perintah Penyelidikan). Kita telusuri proyek itu apa-

tong sampah ruang kerja Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Mataram Yusriansyah Fajrin. Yusri yang sudah menjadi tersangka itu mengambil uang sejumlah Rp300 juta diserahkan kepada saksi Ayyub untuk dibagikan kepada pegawai Inteldakim. Termasuk di dalamnya Rp80 juta untuk bagiannya sendiri. Sedangkan sebesar Rp173 juta dibawa Yusri untuk diserahkan kepada Kurniadie sebesar Rp75 juta dan sisanya dibagi kepada pihak Kanwil Kemenkumham NTB dan pihak lain-

nya. Sisa Rp2 juta disetor di Bandara Internasional Lombok, Tanak Awu, Praya, Lombok Tengah. Pemberian itu Kala Geoffrey dan Manikam berangkat menuju Denpasar, Bali. Dari sana, dua WNA itu dipulangkan. Masing-masing, Geoffrey ke Brisbane, Australia dan Manikam ke Singapura. Jaksa KPK mendakwa Liliana dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Penetapan RAPBD 2020

Denda Proyek Dermaga Waduruka Belum Dilunasi Mataram (Suara NTB) – Polda NTB sudah memulai penyelidikan proyek pembangunan dermaga Waduruka, Langgudu, Kabupaten Bima. Proyek BPBD Provinsi NTB yang dibangun tahun 2018 itu belum bisa difungsikan. Sementara Inspektorat belum selesai menagih denda keterlambatan pengerjaan proyek. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim mengatakan batas waktu pembayaran denda dan temuan kerugian negara masih ada bagi kontraktor. “Sesuai temuan BPK itu masih ada waktu sampai akhir bulan ini. Itu kan LHP-nya Juni,” ujarnya. Denda keterlambatan menurut

muzi mengaku akan mempertimbangkan kembali untuk maju jika jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hanya sampai 3,5 tahun. Lebih-lebih bagi dirinya yang harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD NTB, akan berpikir ulang untuk maju. “Kalau begitu aturannya, ya kita akan pikirkan lagi, akan mempertimbangkannya lagi. Karena kalau hanya 3,5 tahun maka kita hanya akan efektif bekerja itu 2 tahun. Itu tidak maksimal untuk kita bisa berbuat banyak untuk daerah. Karena itu kita akan menghitung ulang kembali,” katanya politisi PDI-P ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua DPD I Partai Golkar Loteng, H. Humaidi, bahwa dia juga akan mempertimbangkan ulang niatnya untuk maju jika masa jabatan hanya 3,5 tahun saja. Pihaknya akan menghitung kembali rencananya untuk maju, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk Pilkada tidak sedikit. (ndi)

Liliana Hidayat Siap Ungkap Peran Pihak Lain

Jaksa Banding Vonis Silmi majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang sudah memutus perkara itu. Namun menurutnya masih belum memenuhi rasa keadilan. “Perbuatan terdakwa itu dilakukan dalam kondisi bencana alam. Ditambah itu terkait dengan perbaikan tempat ibadah. Jadi JPU saya perintahkan untuk banding,” ucapnya ditemui Kamis (22/8) kemarin. Jaksa penuntut umum, kata dia, masih dalam rentang waktu tujuh hari sejak putusan diucapkan untuk menyatakan banding. Selanjutnya, 14 hari lagi waktu bagi jaksa untuk menyusun berkas memori banding. Sumedana menambahkan, vonis hakim masih setengah dari tuntutan yang Ketut Sumedana sudah di-

entak tahun 2017 dan Pilkada serentak tahun 2018 yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023, juga tidak akan dilaksanakan Pilkada pada tahun itu. Melainkan akan serentak dilaksanakan pada tahun 2024. “Sehingga kekosangan jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022, dan 2023, akan diangkan pejabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah pada Pilkada 2024,” ujarnya. Dikutip dalam laman setkab.go.id, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Akmal Malik, MSi mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini maka Kepala Daerah yang terpilih dari hasil Pemilihan Ke-

pala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan memiliki masa jabatan maksimal 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun. “Hal ini terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan Tahun 2024 bersamaan dengan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif,” kata Akmal Malik saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Regulasi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak 2024, dalam laman setkab.go.id. Masa jabatan yang relatif singkat ini, menurut Plt Dirjen Otonomi Kemendagri, perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang. Ia tidak menampik jika Kemendagri sendiri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Dikonfirmasi terpisah, salah satu bakal calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah, Ruslan Tur-

Ajukan Justice Collaborator Suap Imigrasi Mataram

Potongan Dana Masjid Terdampak Gempa Lombok Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum Kejari Mataram belum sepakat perihal vonis empat tahun penjara H. Silmi, terdakwa pemotong dana bantuan rehabilitasi masjid terdampak gempa Lombok. Jaksa mengajukan banding atas vonis terhadap mantan Kasubbag Organisasi dan Tata Laksanan Kanwil Kemenag NTB itu. Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi

Halaman 8

DPRD Bukan Lembaga ”Stempel” Eksekutif Mataram (Suara NTB) DPRD NTB diminta tidak hanya sekedar menjadi lembaga “stempel” bagi pemerintah daerah dalam pembahasan dan penetapan RAPBD tahun anggaran 2020. DPRD diharapkan bisa lebih maksimal untuk menggunakan fungsi anggarannya. Sehingga APBD 2020 yang dihasilkan lebih berkualitas. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli Ernanda kepada Suara NTB, Kamis (22/8) kemarin. Menurut Ramli, meskipun di tengah keterbatasan waktu yang dimiliki DPRD, bukan berarti menjadi alasan untuk terburu-buru menetapkan APBD tanpa melalui proses pembahasan yang mendalam. “DPRD NTB tidak menjadi lembaga ‘stempel’ ekskutif. Di tengah terbatasnya waktu pembahasan RAPBD 2020, fungsi budgeting legislatif tidak akan berjalan maksimal, sehingga akan terkesan sebagai lembaga “stempel”. Untuk itu, waktu pembahasan RAPBD agar diperpanjang untuk menghasilkan kualitas pembahasan anggaran yang baik,” seru Ramli. Selain itu Ramli juga meminta agar pembahasan anggaran harus dilakukan secara transparan, tidak tertutup dan hanya menjadi monopoli Eksekutif-Legislatif. Namun diharapkan juga agar ikut melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Dengan demikian kualitas pembahasan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi publik. “Kami harapkan juga dalam pembahasannya supaya menyediakan akses dan ruang partisipasi masyarakat untuk membahas RAPBD 2020. Sehingga tidak hanya

Hj. Baiq Isvie Rupaeda menjadi monopoli EksekutifLegislatif saja,” tegasnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan perpanjangan terhadap proses pembahasan RAPBD 2020. Hal itu dilakukan sesuai dengan harapan dari fraksi-fraksi di DPRD NTB. Karena itu, APBD yang sedianya akan ditetapkan tanggal 26 Agustus, kemudian diundur menjadi tanggal 29. “Kita sudah perpanjang waktu pembahasan, kita berikan kesempatan kepada teman-teman fraksi agar memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengkaji dan mendalami APBD,” ujar Isvie yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/8). Lebih lanjut disampaikan Isvie, rapat paripurna dengan agenda pemandangan fraksifraksi yang semula dijadwalkan pada, Rabu (21/8) malam lalu, akhirnya ditunda, sampai tanggal 23. Hal itu semata-mata untuk memberikan waktu yang cukup kepada fraksi untuk melakukan pendalaman. “Kenapa saya tunda paripurna, karena pimpinan fraksi minta waktu untuk bahas sampai besok. Hari ini kami juga sudah rapat Banggar, dan disepakati penetapan APBD kita perpanjangan waktunya,” jelasnya. Sebelumnya, Fraksi PDI-P,

juga mengungkapan kekecewaannya terhadap jadwal pembahasan yang dinilainya sangat mepet. Sehingga fraksi-fraksi tidak bisa maksimal malakukan pembahasan. Karena itu, pada Rabu (21/8) lalu, Fraksi PDI-P mengancam untuk menarik diri dari proses pembahasan RAPBD murni tahun anggaran 2020. Partai berlambang banteng moncong putih itu pun menegaskan tidak akan ikut dalam pembahasannya dan juga tidak ikut bertanggungjwab atas penetapan APBD 2020. “Kami ini dipaksakan untuk segera menyelesikan APBD. Kemarin pendapat banggar, dan sekarang diminta pendapat fraksi. Melihat sisi waktunya, maka pembahasannya tidak akan optimal, paling tidak ada perpanjangan. Dokumen KUA-PPAS, nota kuangan, dan RAPBD yang begitu tebalnya mustahil bagi kami bisa mengkajinya hanya dalam hitungan jam. Maka kami putuskan tidak ikut membahas dan bertanggungjwab terhadap APBD 2020,” ujar Ketua Fraksi PDI-P, Ruslan Turmuzi, yang didampingi oleh anggotanya, dalam jumpa pers yang digelar di ruang fraksi. Namun demikian, setelah pimpinan DPRD NTB memutuskan untuk memperpanjang waktu pembahasan sebagai mana permintaan dari fraksifraksi. Maka Fraksi PDI-P pun kemudian urung menarik diri dari proses pembahasan. Fraksi PDI-P kemudian bakal ikut membahas RAPABD 2020. “Karena pimpinan telah mendengar apa yang menjadi masukan dan catatan kami, soal waktu, dan perbedaan angka pada postur belanja. Maka kamipun akan ikut membahas RAPBD 2020,” ujar Ruslan yang ditemui usai rapat banggar, Kamis (22/8). (ndi)

Jumat, 23 Agustus 2019

SUARA NTB

Halaman 9

(Suara NTB/kir)

MENGERING - Kondisi Sungai Leneng Praya kian mengering akibat musim kemarau. Kondisi hampir sama juga terjadi di semua sungai yang ada di daerah ini. Sungai Leneng merupakan salah satu sungai yang menyuplai air baku bendungan Batujai.

Rendah, Keterbukaan Informasi Badan Publik di NTB Mataram (Suara NTB) – Persentase keterbukaan informasi badan publik di NTB disebut masih rendah. Berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi tahun 2018, indeks keterbukaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun badan publik linear masih pada persentase 50 persen atau belum sampai pada kategori informative Ketua Komisi Informasi NTB, Hendriadi, SE., ME. menerangkan di NTB hanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB yang telah mencapai predikat informatif dan Bappeda NTB yang sedang menuju predikat informatif. “September (2019) kita mulai evaluasi lagi untuk bagaimana perkembangan dari 2018,” ujarnya dikonfirmasi di Mataram, Kamis (22/8). Sampai Agustus 2019, Komisi Informasi NTB telah menerima 15 laporan terkait tertutupnya akses informasi di badan publik dan jajaran pemerintah NTB. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan pelaporan hanya 9 kasus. Sebagian besar kasus yang dilaporkan itu seringkali karena OPD dan badan publik tidak menggubris sama sekali permohonan masyarakat untuk memperoleh informasi. “Respon dari badan publik atau pemerintah ini untuk memberikan informasi masih rendah. Sengketa terjadi pertama karena tidak diberikannya informasi,” ujar Hendri. “Malah bukan tidak diberikan. Dijawab saja permohonan orang itu tidak oleh badan publik. Sehingga terjadi banyak sengketa,” sambungnya. Sebagian besar dari pelaporan itu menyangkut keterbukaan OPD lingkung Pemerintah Provinsi (Pemprov NTB) terkait dokumen keuangan serta perencanaan dan pertahanan. Saat ini Komisi Informasi tengah menangani pelaporan menyangkut tiga OPD yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. “Itu perorangan saja yang minta,” ujar Hendri. Mengingat sebagian besar laporan yang masuk ke Komisi Informasi dikarenakan minimnya respon dari badan publik dan OPD lingkup pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakt, Hendri sendiri berharap ada alasan yang lebih substantif dalam penolakan pemberian informasi. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Informasi, Distanbun NTB diperkarakan terkait ditutupnya informasi tentang bantuan benih jagung hibrida tahun anggaran 2017. Sedangkan Disnakkeswan NTB terkait informasi tentang pengadaan ternak sesuai DPA APBD murni maupun perubahan Tahun Anggaran 2018, nama-nama penerima bantuan ternak baik dari APBN maupun APBD NTB Tahun Anggaran 2018 se-Kabupaten Lombok Tengah, dan nama-nama perusahaan pemenang tender dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak Tahun Anggaran 2018. Dinas PU NTB diperkarakan terkait informasi dokumen bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) se-Kecamatan Praya Timur Tahun Anggaran 2018, dokumen DPA bantuan RTLH se-Kecamatan Praya Timur Tahun Anggaran 2018, dan datar nama penerima bantuan RTLH se-Kecamatan Praya Timur Tahun Anggaran 2018. Selain itu, badan publik yang juga diperkarakan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB terkait salinan informasi data pendukung dinonaktifkannya akun BPJS pegawai PT. Amman Mineral NTB. Bupati Sumbawa Barat dilaporkan ke Komisi Informasi terkait rincian hasil penilaian harga tanah yang telah dilakukan appraisal, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bima terkait data pendukung penonaktifan akun BPJS Kesehatan pegawai PT. Amman Mineral NTB, Kepala Distanbun Lombok Tengah terkait dokumen Rancangan Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) semua Kelompok Tani di empat desa dan informasi bantuan bibit padi kepada semua Kelompok Tani lengkap dengan CPCL-nya pada tahun 2018. Kanwil BPN NTB terkait dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat (PRONA/PTSL) di tiaptiap kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah alokasi tahun 2016-2018. Sedangkan Kepala Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur dilaporkan terkait informasi berita acara pengankatan anggota BPD Desa Sengkerang mas jabatan 2012-2018 dan masa jabatan 2018-2022, informasi berita acara pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD Desa Sengkerang 2018-2022, dan dokumen Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD Desa Sengkerang masa jabatan 2012-2018. Selain itu, Kepala Desa Sengkerang juga dilaporkan terkait informasi bantuan, DPA bantuan, dan nama-nama masyrakat penerima bantuan bedah rumah se-wilayah Desa Sengkerang tahun 2018. Kemudian Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak dilaporkan terkait informasi APBDES, laporan realisasi, dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 20122018. Serta Sekda Kabupaten Dompu terkait salinan APBD Sekretariat Daerah (Setda) tahun anggaran 2016-2019. (bay) Hendriadi (Suara NTB/ist)

Kejari Loteng Selidiki Dugaan Korupsi PTSL Desa Bleke

Praya (Suara NTB) Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bleke Kecamatan Praya Timur tahun 2017 mulai diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng). Sejumlah pihak terkait satu demi satu mulai dipanggil. Guna mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/8) kemarin, membenarkan kalau pihaknya tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pada program PTSL. Ia pun mengaku kalau pihaknya sudah mulai melakukan pemanggilan terhadap para pihak terkait. “Iya, kemarin (Rabu, red),” sebutnya. Hanya saja, Agung masih belum bersedia membeber-

kan soal proses penyelidikan terhadap kasus PTSL tersebut. Untuk kepentingan proses penyelidikan. Karena memang proses penyelidikan baru berjalan. Termasuk soal jumlah saksi yang sudah dipanggil pihak Kejari Loteng, Agung sendiri memilih untuk tidak berkomentar. Sementara itu, informasi yang diperoleh menyebutkan, dugaan penyimpangan pada program PTSL di Desa Bleke

berlangsung selama dua tahun. Dimana pada tahun 2017, Desa Bleke memperoleh jatah program PTSL sebanyak 1.667 persil. Dan, di tahun 2018 sebanyak 64 persil. Dugaan korupsinya berupa dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan perangkat desa setempat. Jumlah pungli pun beragam. Antara Rp100 sampai Rp400 ribu per persil. “Memang kelihatanya sedikit, tapi kalau dikalikan banyak

Tata Bazar Mandalika

Loteng Siapkan Anggaran Rp21 Miliar Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana menyiapkan anggaran mencapai hingga Rp 21 miliar untuk menata dan melengkapi fasilitas penunjang di kawasan Bazar Mandalika Kuta. Dengan begitu, Bazar Mandalika Kuta bisa benar-benar siap digunakan oleh para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di lingkar kawasan The Mandalika. “Kenapa kemudian sampai saat ini para pelaku UKM belum kita izinkan masuk berjualan di arena Bazar Mandalika, karena arena ini kita akan tatap dulu. Fasilitas penunjangnya kita lengkapi, baru digunakan,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., Rabu (21/8) kemarin. Untuk fasilitas tempat berjualannya memang sudah jadi dan siap digunakan. Tapi fasilitas penunjangnya belum ada. Seperti meja kursi dan pendukung lainnya. Fasilitas-fasilitas itulah yang nantinya akan disiapkan. Supaya ada keseragaman antara satu lokasi dengan yang lain. Pasalnya, kalau dibiarkan tanpa ada penyeragaman fasilitas penunjang, khawatirnya kawasan Bazar Mandalika bukannya tambah asri. Justru khawatirnya tambah kumuh. Disatu sisi, arena Bazar Mandalika penataannya sudah sangat bagus. “Kalau dibiarkan pelaku UKM yang menyiapkan fasilitas penunjang, khawatirnya mereka semaunya bawa peralatan sendiri. Jadi bukannya kesan asri

yang ada. Justru bisa menimbulkan ke kumuhan,” imbuhnya. Kalau sudah begitu, tentu wisatawan akan malas untuk datang dan berbelanja di arena Bazar Mandalika. Padahal keberadaan fasilitas tersebut dihajatkan untuk bisa membantu masyarakat, khususnya pelaku UKM di lingkar kawasan The Mandalika dalam upaya mendorong peningkatan taraf ekonominya. “Jangan sampai kejadian pasar seni Kuta terulang kembali. Pelaku UKM dibiarkan menata sendiri arena tempat berjualan. Yang terjadi justru bukan tertata rapi, malah tambah kumuh,” singgungnya. Lebih lanjut, Suhaili menambahkan status pengelolaan Bazar Mandalika Kuta saat ini sudah menjadi pengelolaan bersama. Antara Pemkab Loteng dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Dan, masingmasing punya kewajiban untuk bagaimana menjaga dan mengembangkan arena pusat ekonomi bagi para pelaku UKM dilingkar kawasan The Mandalika. Rencana penataan oleh Pemkab Loteng tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Terhadap kesepakatan pengeloaan bersama yang ditandatangi antara Pemkab Loteng dengan pihak ITDC beberapa waktu lalu. “Prinsipnya, kita ingin arena Bazar Mandalika Kuta harus benar-benar siap dulu. Baru ditempati,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

AKAN DITATA - Kawasan Bazar Mandalika yang akan ditata dan dilengkapi fasilitas penunjangnya oleh Pemkab Loteng.

bisa dihitung berapa nilainya,” ungkap sumber Suara NTB. Dikatakanya, pada program PTSL tersebut masyarakat yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah ditarik biaya minimal Rp450 ribu. Bahkan ada yang sampai Rp700 ribu. Padahal sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, besaran biaya yang dipungut pada program PTSL maksimal Rp350 ribu. “Jadi kalau dirata-ratakan minimal punglinya Rp100 ribu per persil. Tinggal kalikan saja dengan jumlah kuota PTSL yang diberikan ke Desa Bleke selama dua tahun terakhir,” terangnya. Persoalan selanjutnya,

banyak sertifikat masyarakat yang sampai saat ini belum ditertibkan. Padahal biaya pembuatan sertifikat sudah dibayar lunas sesuai permintaan petugas di lapangan. “Ini juga persoalannya, biaya sudah dibayar penuh. Tapi sudah mau dua tahun sertifikat yang dijanjikan tidak kunjung terbit,” imbuhnya. Tidak sampai di situ saja, ada masyarakat yang malah membayar biaya pembuatan sertifikat sebanyak dua kali. Sehingga nilai punglinya dua kali lipat. “Saat mendaftar sudah membayar penuh. Kemudian begitu sertifikat jadi, malah diharuskan membayar lagi. Jadikan dua kali bayar,” tandasnya. (kir)

Dimatangkan, Rencana Pelantikan Anggota DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (22/8) kemarin, menggelar rapat persiapan pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru periode 2019-2024. Rapat digelar untuk memastikan semua persiapan yang dibutuhkan sudah benar-benar matang. Mengingat, pelantikan anggota DPRD Loteng yang tinggal menghitung hari. “Tadi memang kita sudah rapat dengan pihak terkait soal persiapan pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru yang direncanakan pada tanggal 28 Agustus mendatang,” aku Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, kepada Suara NTB, Kamis siang kemarin. Termasuk dengan pemerintah daerah serta aparat kepolisian. Mulyatno mengatakan, nantinya total ada sekitar 1.000 undangan yang akan disebar. Sehingga dipastikan gedung DPRD Loteng bakal dibanjiri masyarakat. Persoalan lainnya, arus kendaraan jelas akan padat. Untuk itu, butuh penanganan dari pihak kepolisian dibantu dari personil TNI. “Pengamanan memang menjadi perhatian serius kita pada saat pelantikan nanti. Karena pastinya akan menghadirkan masyarakat banyak,” imbuhnya.

Dan, dalam hal ini pihaknya berharap pengamanan bisa lebih diperketat. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah Tuntas Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, S.E., menegaskan kalau apa yang menjadi tugas anggota DPRD Loteng lama saat ini sudah selesai. Terakhir, pihaknya sudah mengesahkan APBD perubahan tahun 2019. Dengan begitu, anggota DPRD Loteng yang baru begitu dilantik nantinya tinggal membahas APBD Loteng tahun 2020. “Apa yang menjadi beban tugas kita sudah selesai seluruhnya. Termasuk, terakhir kemarin pengesahan APBD perubahan 2019,” sebutnya. Diakuinya, pihaknya sempat khawatir pengesahan APBD perubahan bakal molor dari target. Mengingat, proses evaluasi Gubernur yang berlangsung cukup lama. Tapi hasil evaluasi Gubernur sudah diterima. Untuk itu, APBD perubahan 2019 sudah bisa disahkan. “Sesuai aturan, untuk pengesahan APBD perubahan tidak harus disampaikan dalam rapat paripurna. Cukup dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar), APBD perubahan sudah bisa disahkan,” pungkas Puaddi. (kir)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

Halaman 10

Guru Dituntut Bisa Mengintegrasikan TIK dalam Pembelajaran Mataram (Suara NTB) Revolusi industri 4.0 juga masuk ke ranah pendidikan. Oleh karena itu guru dan tenaga kependidikan dituntuk untuk bisa mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran. Salah satu contohnya guru diharapkan mampu mengembangkan media pembelajaran digital. Salah satu media pembelajaran digital adalah e-modul. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Si.,M.Pd., pada Kamis (22/8), mengatakan, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan bahan ajar dalam bentuk e-modul, LPMP NTB bekerjasama dengan Pustekkom/Rumah Belajar dan organisasi guru (Matema-

tika Nusantara dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)) menyelenggarakan Workshop Pengembangan Bahan Ajar Berbasis IT dengan fokus pengembangan E-Modul. Workshop dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2019 dengan pola blended, secara daring dan luring. Adapun On 1 pada tang-

gal 12 sampai dengan 18 Agustus 2019, In 1 pada 19 Agustus 2019, dan On 2 tanggal 20 sampai dengan 25 Agustus 2019. “E-Modul adalah media dan sekaligus sumber belajar yang penggunaannya tidak memerlukan koneksi internet dan kelebihannya bisa dibuka melalui komputer dan telpon pintar. Kelebihan lagi e-mod-

ul adalah bisa disisipkan video hingga cocok untuk belajar secara mandiri. Selain itu bisa dilengkapi dengan bahan uji untuk mengukur secara mandiri kemampuan penguasaan siswa,” jelas Minhajul. Fasilitator pada kegiatan ini adalah guru-guru berprestasi, yang sudah berpengalaman dalam pembuatan media pembelajaran dan menjuarai berbagai jenis lomba baik tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Peserta yang yang mengikuti kegiatan sebanyak 51 orang dari unsur guru jenjang SD/SMP/SMA/SMK, pengawas sekolah, dan LPMP NTB.

Guru yang menjadi peserta tidak hanya dari pulau Lombok, tetapi juga dari Pulau Sumbawa, yaitu dari Kabupaten Sumbawa dan Dompu. Kegiatan tatap muka pada tanggal Senin (19/8) di LPMP NTB dibuka oleh Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini, karena merupakan bentuk sinergisitas antara lembaga pemerintah dengan komunitas guru dalam peningkatan mutu pendidikan. Ia menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama dari semua pihak dan berharap hal positif ini

dapat dilanjutkan dengan programprogram lain, sehingga kompetensi pendidik dapat meningkatkan terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang akan berdampak terhadap kompetensi lulusan. Setelah kegiatan tatap muka, akan dilanjutkan dengan On 2 secara daring. Produk dari kegiatan ini, yaitu berupa e-modul nantinya akan dibagikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru dalam mendukung pembelajaran di sekolah. Minhajul Ngabidin (ron) (Suara NTB/dok)

Sekda Targetkan Juara I

Tiga Sekolah di Lobar Ikut LSS Tingkat Provinsi

(Suara NTB/ist)

KBM - Tim KKN IKIP Mataram di KLU menggelar KBM berbasis masjid khusus untuk murid SD.

Tangkal Radikalisme dengan Pelajaran Sejarah PENGUATAN pelajaran sejarah di sekolah sangat penting untuk menangkal rasialisme yang dimulai dari kalangan siswa. Padahal sebelum merdeka di tahun 1928 para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan lintas daerah memutuskan berjuang atas dasar persatuan dengan menegasikan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika rasialisme ditegaskan, maka Indonesia akan terpecah. Pengamat Pendidikan, Syafril, S.Pd., M.Pd., menyampaikan, sebelum merdeka, (Suara NTB/dok) rakyat Indoneia sudah sangat Syafril sadar pentingnya gerakan antirasialisme itu, karena dengan begitu Indonesia bersatu, kalau rasialisme itu ditegaskan sekarang, maka Indonesia akan terpecah, akan terjadi disitegrasi. “Dari aspek pendidikan, saya melihat ada masalah dari bangunan kurikulum di Indonesia. Bangunan kurikulum yang saya kritisi yaitu mata pelajaran sejarah di sekolah kita sangat minim. Bahkan mata pelajaran sejarah di SMP difusi dalam mata pelajaran IPS, sehingga saya menyebut bahwa siswa kita dituntun untuk mengetahui masa depan, tapi kehilangan penuntun masa lalu,” jelasnya, Rabu (21/8) lalu. Syafril menegaskan, sesungguhnya mata pelajaran sejarah memberikan renungan bagi generasi saat ini. “Bahwa mereka hadir sekarang bukan semata hadir, tapi atas dasar perjuangan para pahlawan dengan semangat persatuan dan kesatuan,” katanya. Ia menyarankan, saat ini diperlukan rekonstruksi kurikulum dengan membangun urgensi dari mata pelajaran sejarah. Selain itu harus dibangun pendidikan multikultural dalam mata pelajaran-mata pelajaran tertentu yang disispkan materi multikultural Indonesia. “Jangan dalam pengertian multikultural secara luas, jangan dunia, tapi persepektif Indonesia-nya,” sarannya. Ketika siswa kehilangan penuntun masa lalu, kata Syafril, maka siswa tidak tahu bangsa Indonesia hadir dengan semangat persatuan dan antirasialisme, sehingga yang hadir adalah kenyataan kekinian yang cenderung individualistik. Serta tantangan masa depan yang belum tentu diraih. “Padahal sebenarnya di Eropa dan Amerika, mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran paling dasar, sehingga warga Eropa dan Amerika itu sadar untuk membangun kesadaran multi rasial. Multi kultural hadir karena dia paham eksistensi sebuah bangsa dari yang beragam kulit, beragama agama, suku, bahasa. Sadar itu, maka mereka secara gradual, terbangun nasionalismenya,” ujar Syafril. (ron)

Tim KKN IKIP Rancang KBM Berbasis Masjid Mataram (Suara NTB) Sejak gempa bumi yang terjadi setahun lalu di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sebagiannya masih belum normal. Kondisi ini tentu saja memperihatinkan, sebab gempa sudah berlalu setahun lalu. Atas kondisi tersebut, Tim KKN PPM IKIP Mataram bekerjasama dengan Pemerintah Desa Persiapan Menggala, remaja dan pengurus masjid menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (KBM) berbasis masjid khusus untuk murid SD. Ketua Tim KKN PPM IKIP Mataram Mujiburrahman, M.Pd., Kamis (22/8) menjelaskan, KBM berbasis masjid khusus bagi murid yang beragama Islam, sehingga mereka mendapat waktu tambahan belajar sekaligus melengkapi ketertinggalan dalam belajar yang mereka alami selama gempa berlangsung. Lebih jauh dia mengungkapkan bahwa KBM berbasis masjid juga sebagai trauma healing berkelanjutan bagi masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah. Di samping itu mengungkapkan bahwa KBM dirancang dengan kolaborasi pendidikan Islam dan pendidikan matematika dan sains. Melalui pendidikan Islam anak-anak diajarkan berbagai pengetahuan dasar seperti teori dan praktik salat, membaca Alquran, dan doa seharihari. Sementara pendidikan matematika dan sains, anak-anak diajarkan berbagai pengetahuan seperti berhitung, pengetahuan alam, dan praktek berbagai percobaan ilmiah sederhana. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) berusaha secara maksimal, karena melakukan studi banding. Di tempat yang sama, Ketua Tim Tiga sekolah di Lombok Barat (Lo- semua target juara ini disesuaikan bar) mewakili daerah di ajang lomba dengan visi Lombok Barat yakni, Penilai LSS tingkat Provinsi NTB, sekolah sehat tingkat provinsi. Tiga Mantap. Dalam visi ini ada terselip Ahmad Mashuri, tidak mau kalah densekolah ini antara lain TK (TK Islam kata berprestasi. Berprestasi di segan Sekda Taufiq yang awalnya menTerpadu Salsabila), SDN 1 Beleka, gala bidang, termasuk prestasi pada yampaikan sebuah pantun. Mashuri pun membuka sambutannya dengan SMPN 3 Gerung. Satu lagi, SMAN 1 LSS yang sedang digelar hari ini. Gunungsari. Beberapa hari lalu tim “Dalam LSS di Lombok Barat membawakan sebuah pantun. “Naik penilai LSS tingkat provinsi pun tu- ini, diwakili oleh LSS di tingkat TK sepeda pakai sepatu, Semoga menjarun melakukan penilaian. Tim juri (TK Islam Terpadu Salsabila), SDN di juara satu,” sebut Mashuri yang disdisambut oleh Sekda Lobar H. Moch. 1 Beleka, SMPN 3 Gerung, dan ambut aplaus meriah seluruh hadirin Taufiq bersama Kepala Dinas Pen- SMAN 1 Gunungsari,” rinci sekda. yang memenuhi aula. Mashuri memuji, melihat pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) H. Sesuai komitmen daerah sebutM. Hendrayadi dan OPD terkait lain. nya, dalam rangka pengembangan yambutan sekda, sudah terlihat ada Sekda Lobar H.Moch. Taufiq me- pendidikan dan kesehatan sangat kesan juara satu. Namun semua itu nargetkan dalam LSS ini, sekolah di tinggi. Searah dengan ini, Lobar juga tergantung juri dengan menilai keLobar mampu meraih juara I. Diakuin- mencanangkan bebas stunting tahun lengkapan indikator-indikator yang ya, Pemkab Lobar saat-saat ini sedang 2024. Di bidang pendidikan, dilaku- ada. Kalau memang meyakinkan dalam euforia dengan juara. Pada bukan kerjasama dengan UNICEF menjadi juara, tentu juara itu tak lan Agustus ini, ada dua juara satu dalam bentuk kegiatan sarapan dan kan kemana. “Lomba ini sebenarnyang diraih di tingkat nasional. Beber- makan bersama. Ini dikaitkan den- ya ajang pembinaan saja, tidak meapa hari yang lalu, Desa Suranadi suk- gan sosialisasi bagaimana pentingn- lulu melihat dari sisi fisik. Kalau ada ses sebagai juara satu Lomba Desa ya gizi bagi anak-anak didik.Dalam tembok sekolah yang ‘bokel’ sedikit, tingkat Regional. Sebelumnya juga penilaian LSS ini, sekda berharap, ya belum tentu berarti kalah, pasti meraih juara lomba TPID serta lom- tertib penilaian harus melalui objek- ada indikator lain yang bisa menba yang lain. Semua ini, kata sekda, tivitas yang kuat. Karena risiko mendongkrak,” katanya. Secara terpisah, Kepala SMPN 3 sebagai bentuk dukungan pemerintah jadi juara pasti ada konsekuensinya, dan masyarat pada setiap lomba yang termasuk banyaknya daerah yang Gerung, Ahmad Turmuzi berharap yang terbaik. Karena pihaknya digelar. sudah berusaha maksimal se“Setiap lomba tentu mampunya, sehingga bisa keluar kami berharap jangan sebagai juara pada LSS tingkat juara tiga atau juara emkabupaten Lombok Barat. Denpat. Kami selalu mentargan juara ini tentu SMPN 3 getkan juara satu,” seGerung mewakili dalam LSS di butnya pada saat mentingkat provisi NTB. “Untuk peryambut Tim Penilai siapan LSS ini, jauh-jauh hari Lomba Sekolah Sehat kami sudah melakukan persia(LSS) di SMPN 3 pan. Insya Allah kami bisa yang Gerung, Rabu lalu. terbaik,” katanya optimis seraya Di hadapan tim pemenyebut sejumlah indikator nilai, sekda menyebutdalam penilaian. Indikator utakan, kalau saja pada manya adalah, penerapan dan LSS ini terpeleset, itu (Suara NTB/ist) artinya nasib. Yang Sekda Lobra H. Moch. Taufiq saat menyambut pelaksanaan masalah Pola Hidup Besih dan Sehat (PHBS). (her/*) jelas lanjutnya, akan tim juri LSS.

(Suara NTB/ist)

Sekda Lobar H. Moch. Taufiq dan istri didampingi Kadis Dikbud M Hendayadi bersama sekdis dan (Suara NTB/ist) jajaran serta OPD terkait menyambut tim juri LSS Tim juri LSS tingkat provinsi saat turun penilaian tingkat provinsi. ke SMPN 3 Gerung.

Sistem Manajemen Strategis

UIN Mataram di Urutan Ke-11 Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berada pada peringkat 11 penilaian Sistem Manajemen Strategis (SMS) berbasis aplikasi dalam Dashboard e-SMS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia pada 2019. Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawalli, M. Ag., berbahagia atas pencapaian prestasi lembaga yang dipimpinnya. Dikatakan prestasi ini adalah prestasi bersama. Semua ini tidak lepas dari kerja kolektif-kolaboratif kita semua. “Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran birokrasi yang sudah bekerja keras sehingga kampus ini mendapat penilaian baik. Terlebih Humas yang senantiasa mendokumentasikan program kampus secara terus menerus,” ujarnya, Kamis (22/8). Pemeringkatan tersebut diperoleh setelah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan surat nomor B-1879.3/ Dj.I/HM.01/06/2019 tentang Pengumuman Hasil Pengisian

Dashboard e-SMS PTKIN seIndonesia tanggal 24 Juni 2019. Surat ini mengumumkan UIN Mataram sebagai peraih peringkat 11 dari 58 PTKIN Se Indonesia. Sebelumnya, Dirjen Pendis menyiapkan, penilaian SMS yang dilaksanakan mulai 6 Februari sampai 30 April 2019 merupakan indikator penilaian kerangka pengembangan PTKIN. SMS memetakan grand design pengembangan PTKIN pada 3 tahapan. Yaitu, Satuan Kerja (Satker) Biasa dengan sasaran Good University Governance; Satker Badan Layanan Umum (BLU) dengan sasaran Teaching University; dan Satker Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan sasaran Research University. Tahapan pengembangan PTKIN yang diharapkan tercapai berdasarkan kerangka SMS ada empat. Pertama, Good University Governance (GUG). Kedua, University’s Performance Improvement (UPI). Ketiga, Competitive Advantages University( CAU). Ke empat, Global Recognition University. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 23 Agustus 2019

Pecahkan Masalah, BP-PAUD Kembangkan Model Pembelajaran Mataram (Suara NTB) Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BP-PAUD dan Dikmas NTB) memiliki memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan pengembangan program PAUD dan Dikmas diselenggarakan melalui pengembangan model untuk memecahkan masalah di bidang PAUD dan Dikmas. Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Suka, M.Pd., mengatakan, NTB sudah pada tahap model yang diterapkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat dengan kegiatan awal seminar hasil pengembangan. “Peserta dari lembaga memilih model-model kami yang akan diterapkan. Pascaseminar diadakan Orientasi Teknis (Ortek) bagi lembaga pengguna model oleh tim pengembang model, sehingga model bisa diterapkan di lembaga,” katanya. BP-PAUD dan Dikmas NTB tahun ini mengembangkan model “Pendidikan Kesetaraan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Pengembangan model ini disusun dan dirancang secara sistematis dengan mengedepankan karakteristik peserta didik guna memberikan layanan pembelajaran yang optimal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Proses pembelajaran ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif serta membangun nilainilai dan budaya belajar pada diri peserta didik. Selain itu, BPPAUD dan Dikmas NTB tahun ini mengembangkan model “Pendidikan Keaksaraan Dasar Literasi Mitigasi Bencana”. Model ini merupakan pengembangan pendidikan keaksaraan dasar yang menekankan peningkatan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia melalui literasi mitigasi bencana. Pendidikan Keaksaraan adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Pendidikan keaksaraan terbagi menjadi dua jenjang yaitu pendidikan keaksaraan dasar dan pendidikan keaksaraan lanjutan. (ron)

Halaman 11

Infrastruktur Perhubungan Lotim Banyak Belum Beres Selong (Suara NTB) Kondisi infrastruktur fisik perhubungan baik darat maupun laut di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) banyak yang belum beres. Di antaranya rambu-rambu jalan, marka jalan, akses transportasi antarpulau banyak tak dimiliki Lotim. Kepala Dinas Perhubungan, M. Zaini saat diwawancara Suara NTB, Kamis (22/8), menjelaskan Dishub Lotim untuk kali pertama mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 3 miliar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain itu ada juga dana Rp4,5 miliar dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). “DAK reguler fisik ini tumben kita diberikan,” terang Zaini. Sebagai kepala dinas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lotim ini mengatakan san-

gat mensyukuri dapat bantuan pusat tersebut. Dengan dana tersebut bisa digunakan untuk menambah fasilitas dan perbaikan infrastruktur perhubungan. Bantuan dari Kemendes PDTT, akan diarahkan penggunaannya untuk pengadaan transportasi desa. Di mana, ada bantuan tiga unit mobil bus kepada desa-desa terpencil di wilayah Kabupaten Lotim, antara lain di Sembalun, Sambelia dan Jerowaru. Transportasi desa tersebut, harapnya, nanti dikelola oleh desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes). Di mana sifatnya adalah sumbangan untuk desa. Namun pengelolanya harus benar-benar baik. Kepada BUMDesa diminta melengkapi syarat-syaratnya. Antara lain profil BUMDesa. Selanjutnya, bantuan dari Kemendes PDTT ini juga kapal perintis. Dua kapal perintis yang dua kali gagal 2018 dan 2019 ini kembali dilobi Dinas Perhubungan Lotim. Alhasil, kapal perintis yang nantinya dapat digunakan untuk transportasi antara pulau di wilayah Lotim ini bisa diwujudkan.

Diketahui, untuk transportasi laut ini yang belum baik kondisinya antara Pulau Lombok dengan Pulau Maringkik, termasuk dengan pulau-pulau yang berpenghuni lainnya. Transportasi laut ini harapannya ke depan bisa digunakan untuk mengangkut siswasiswa yang sedang sekolah. Masalah lainnya yang diakui perlu pembenahan lebih lanjut adalah kondisi dermaga-dermaga rakyat. Dermaga-dermaga tersebut akan coba diprioritaskan juga ke daerahdaerah

objek wisata, seperti halnya di wilayah Lotim bagian selatan. “Dermaga rakyat seperti di Tanjung Luar, Maringkik dan lainnya akan kembali diperhatikan,” demikian Zaini. (rus)

M. Zaini (Suara NTB/dok)

PKS, Golkar, Gerindra dan PPP Jadi Pimpinan DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Unsur pimpinan di DPRD Lotim 2019-2024 berubah dibandingkan periode 20132019. Para wakil rakyat yang baru di Lotim ini akan dipimpin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku ketua. Tiga wakil pimpinan masingmasing dari Partai Golkar, Partai Gerindra dan PPP. Ketua Sementara DPRD Lotim, Murnan saat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (22/8), menjelaskan, mengenai nama-nama yang akan ditempatkan menduduki posisi pimpinan ini sejauh ini belum ada usulan masuk dari partai poli(Suara NTB/rus) tik. Pasalnya, kewenangan Murnan mengajukan nama itu langsung dari pimpinan parpol. “Mudah-mudahan segera, harapan kami pekan depan sudah masuk,” imbuhnya. Selain unsur pimpinan, fraksi-fraksi juga diharapkan tuntas pekan ini. Partai-partai politik diminta segera menyusun kepengurusan fraksi. Untuk PKS, kata Murnan sudah mengajukan nama termasuk telah mengusulkan dirinya langsung sesuai keputusan final partai untuk ditempatkan di posisi Ketua DPRD Lotim definitif. Lebih jauh soal fraksi, diprediksi kemungkinan besar jumlahnya di Lotim 10-11 fraksi. Di mana syarat minimalnya memiliki 4 kursi. Sesuai hasil pemilu, ada enam parpol yang memperoleh lima suara, yakni PKS, Golkar, Gerindra, PPP, PAN dan Demokrat. Lainnya ada parpol yang memperoleh satu sampai tiga suara kemungkinan besar akan bergabung menjadi satu fraksi. “Jelas akan ada fraksi gabungan,” ucap Murnan. Selong (Suara NTB) Enam peraih lima kursi sudah Dinas Peternakan dan pasti fraksi utuh, lainnya yang Kesehatan Hewan (Disbisa utuh adalah PDIP, Nasdem nakeswan) Kabupaten Lomdan PKB, karena masing-masing bok Timur (Lotim) memsudah empat kursi. Sedangkan perkuat kelembagaan Pusat yang kemungkinan gabung adKesehatan Hewan (Pusalah Partai Bulan Bintang dan keswan). Telah dibentuk 10 Partai Hanura masing-masing Unit Pelayanan Teknis (UPT) tiga kursi, PKPI dan Berkarya Puskeswan dan Peternakan. masing-masing satu kursi. Sekretaris Disnakeswan Mengenai jumlah keangLotim, drh. Achsan Nasirul gotaan fraksi, sambung MurHuda kepada Suara NTB, nan ini disyaratkan empat orKamis (22/8), menjelaskan, ang minimal, karena syaratUPT Puskeswan dan Peternya semua anggota fraksi manakan sebelumnya tidak suk dalam komisi. Mengenai dalam bentuk lembaga, alat kelengkapan DPRD yang yakni hanya menjalankan lainnya, kata Murnan akan tugas fungsional. diselesaikan setelah pimpinan Disnakeswan mengaku definitif dan fraksi. Pasalnya, selama ini kebingungan unalat kelengkapan seperti tuk berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) stakeholder terkait di bawah. Dewan, Dewan Kehormatan Lahirnya UPT di tingkat kedan lainnya terbentuk sesuai camatan ini diharapkan bisa hasil rapat dengan fraksi. (rus)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Ketua Senat Unram Mansur Mashum (kiri), Ketua Senat Unesa Yoyok Soesatyo (kanan) bersama Rektor Unram Lalu Husni.

Perguruan Tinggi Butuh Dewan Guru Besar Mataram (Suara NTB) Proses percepatan dosen menjadi guru besar terus didorong. Wacana pembentukan dewan guru besar di perguruan tinggi menyeruak dan jadi suatu hal yang mesti harus diwujudkan. Dalam pertemuan dengan Senat Universitas Negeri Surabaya (Unesa) beber-

apa hari lalu, Senat Universitas Mataram (Unram) dan Senat Unesa mendorong terbentuknya dewan guru besar. Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., didampingi Ketua Senat dan anggota senat Unram bersama dengan Ketua Senat Unesa mempun-

yai pandangan yang sama. Ketua Senat Unesa, Prof. Yoyok Soesatyo, SH, MM., mengatakan di universitas perlu ada dewan guru besar untuk membantu percepatan guru besar bagi dosen yang telah mencapai gelar akademik doktor. “Senat itu kan tidak bisa mempercepat, tugas senat itu hanya

Lotim Perkuat Kelembagaan Puskeswan mempermudah pelayanan dalam pengembangan peternakan yang lebih baik ke depan. “Memang harus ada lembaga di tingkat kecamatan, karena selama ini belum terarah,” paparnya. Komunikasi sejauh ini menjadi gamang. Tidak tahu ke mana arah pelayanan yang lebih cepat. Semisal, pembuatan kelompok peternakan selama ini rekomendasinya dari unit pertanian. Rabu (21/8) lalu, Kepala UPT Puskeswan dan Peternakan di 10 kecamatan dilantik Kepala Disnakeswan Talaat yang bertindak atas nama bupati. Jabatan struktural di Disnakeswan ini memastikan semua masalah peternakan bisa diatasi dengan cepat. Achsan mengklaim, sejauh ini Puskeswan Lotim ini sudah

menunjukkan prestasi terbaik di tingkat nasional. Achsan tiga kali meraih prestasi terbaik tingkat nasional. Lainnya diraih oleh drh. Hultatang. “Puskeswan di Lotim ini jadi percontohan nasional sejak lama,” imbuhnya. Adapun 10 UPT yang dibentuk ini akan membawahi masing-masing dua sampai tiga kecamatan. Hanya Sikur yang sudah sendiri. Ke depan, jika pertimbangan anggarannya cukup akan diperbanyak menjadi 21 UPT Disnakeswan, masing-masing kecamatan ada UPT-nya. Mengenai tenaga, Disnakeswan Lotim memastikan sudah memiliki banyak tenaga. Mulai dari dokter hewan hingga tenaga medis hewan lainnya. Tenaga dokter hewan yang berstatus pegawai negeri diakui sejauh ini masih ada kekurangan.

(Suara NTB/rus)

Achsan Nasirul Huda ‘’Adanya saat ini masih magang. Belasan orang yang magang ini sudah diusulkan untuk bisa diterima nantinya sebagai PNS,’’ ujarnya. (rus)

mengurus, sedangkan dewan guru besar itu bisa mendorong, meskipun demikian di Unesa juga belum ada,” tutur Prof. Yoyok. Ketua Senat Unram Prof. Ir. Mansur Mashum juga sepakat dengan Ketua Senat Unesa. Dikatakannya bahwa memang sebuah Universitas membutuhkan apa yang dise-

but sebagai dewan guru besar. Keberadaan dewan guru besar dapat berfungsi untuk mendukung percepatan dan mendorong para dosen untuk menjadi guru besar. Apalagi ditambah dengan sulitnya dosen meraih sejumlah syarat guru besar yang masih dianggap terlalu sulit. (dys)

Atlet Inkai Dojo Garuda Wakili NTB di Multi Event Nasional 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah atlet Inkai Dojo Garuda Sumbawa akan mewakili NTB di sejumlah berbagai ajang nasional tahun 2019. Di antaranya, di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMA di Nanggroe Aceh Darussalam pada 25-30 Agustus 2019 dan POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) di Papua 2-8 Oktober 2019. Atlet yang ikut adalah Annisa Syatra dari SMAN 2 Sumbawa Besar. Pelatih Inkai Dojo Garuda, Lita Restuwati S.H, Kamis (22/8), menjelaskan, selain event ini, Inkai Dojo Garuda juga akan mewakili NTB pada

ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Jakarta pada 24-28 September 2019. Atlet yang mewakili NTB ini adalah Rahmanda Maulana (mahasiswa UTS Sumbawa) dan Rezi Auliani (mahasiswa IKIP Mataram). Selama kejuaraan tersebut atlet Inkai Dojo Garuda akan didampingi pelatih Wahyu Sucipto, S.H. Lita pun berharap dukungan Pemkab dan KONI Sumbawa serta paling utama doa seluruh masyarakat Sumbawa agar atlet yang tampil dalam berbagai kejuaraan tersebut bisa berprestasi dan mampu mengangkat nama baik Sumbawa dan NTB di jenjang nasional. (arn)

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - Lita bersama Atlet Inkai Dojo Garuda yang akan berlaga di multi event nasional 2019.

SUARA NTB

Jumat, 23 Agustus 2019

Halaman 12

Bupati Tekankan Perusda Harus Bisa Berbenah Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menekankan agar Perusahaan Daerah (Perusda) Sabalong Samalewa harus bisa berbenah. Terutama dalam menutupi hutang-hutang terdahulu yang belum terselesaikan. Karena Pemda tetap mendukung dengan memberikan penyertaan modal. “Pemerintah daerah berkewajiban menyertakan modal tambahannya (Perusda) agar bisa membenah diri. Mungkin hutang-hutang lama yang belum. Kalau tidak melakukan penyertaan modal, pakai apa

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3211 ED NOKA : MH3SG3190KK537227/NOSIN : G3E4E-1399361 AN.DEWA AYU SUHERNI HLG PERJALANAN DARI BALI MENUJU KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6577 CN NOKA : MH1KF112FK384147/ NOSIN : KF11E-1390249 AN.DEWA AYU SUHERNI HLG D’SKTR PERJALANAN DARI BALI MENUJU KOTA MATARAM

mereka akan memperbaikinya,” ujarnya kepada wartawan. Menurut Bupati, direktur Perusda saat menerima jabatan sudah memaparkan rencana kerjanya. Terutama akan melaksanakan kegiatan supaya Perusda bangkit kembali dan selamat menjadi sebuah perusahaan yang betul-betul kredibel. Rencana kerja tersebut dinilainya luar biasa. Makanya pihaknya tidak bisa diam dan menunjang anggaran yang cukup dengan harapan Perusda bisa berubah. “Pada saat dia menerima jabatan itu, kan dengan rencana kerja juga. Saya masih ingat dia menjanjikan, dan dia luar biasa. Pertanyaannya dengan adanya suntikan dana dari pemerintah daerah itu, apakah semakin hancur atau ada peningkatan kalaupun masih ada kekurangannya dan belum mencapai titik laba yang kita inginkan,” terangnya. Makanya pihaknya tetap berharap agar direktur Perusda dapat bekerja dengan serius dan

gigih. Kemudian dapat melaksanakan pekerjaan dengan modal yang diberikan oleh Pemda. Jangan sampai modal yang diberikan hanya untuk membayar hutang dan tidak ada kemajuan dari sebelumnya. “Kita sudah minta agar direktur itu profesional cara kerjanya. Minta tambahan (dana) untuk apa nanti, sehingga untungnya untuk bayar hutang. Jadi laba perusahaan itulah untuk menutup hutang secara cicil barangkali,” pungkas Bupati. (ind)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

H. M. Husni Djibril (Suara NTB/dok)

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 16 Agustus 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

OPINI

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

Arti Tuntas Aksara bagi Kualitas Hidup

Serius Tangani Sampah NTB Zero Waste atau NTB Bebas Sampah merupakan salah satu program unggulan pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Hampir setahun pasangan ini memimpin setelah dilantik tanggal 19 September 2019 lalu, merealisasikan program NTB Bebas Sampah seolah hanya sebuah mimpi. Bagaimana tidak, tumpukan sampah masih banyak dilihat, baik di kawasan permukiman, jalan umum, fasilitas umum hingga instansi pemerintah. Memberikan penyadaran pada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya masih membutuhkan perjuangan panjang dari pemerintah daerah. Sejumlah oknum masyarakat masih saja membuang sampah tanpa ada rasa bersalah di sungai, saluran air hingga pinggir jalan. Padahal, pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota sudah menyediakan kontainer atau tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah-sampah yang dibuang sembarangan ini merusak lingkungan dan berpengaruh besar pada kesehatan. Apalagi jika sampah ini dibuang ke sungai dan air sungai ini dikonsumsi warga. Inilah menjadi tugas besar pemerintah daerah di seluruh NTB menjadikan wilayahnya bebas dari sampah, sehingga menjadi daerah yang asri dan enak dipandang. Beda halnya dengan banyaknya tumpukan sampah yang mengotori lingkungan hingga kawasan wisata, sehingga membuat wisatawan atau warga luar daerah enggan berkunjung ke daerah kita. Inilah yang harus dihindari oleh kita bersama, sehingga NTB Bebas Sampah seperti program unggulan Pemprov NTB bisa terealisasi. Memang, harus kita akui seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB yang memiliki wilayah selalu menjadikan masalah sampah dan kebersihan lingkungan jadi prioritas utama. Namun, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota, tumpukan sampah di sembarang tempat masih kita temukan. Bahkan, di jalur-jalur utama yang menghubungkan pintu masuk NTB dengan daerah luar, seperti pelabuhan laut dan bandar udara, sampah masih banyak ditemukan. Dalam menjadikan NTB Bebas Sampah memang tidak gampang. Butuh waktu panjang, terutama dalam memberikan penyadaran pada masyarakat untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Kondisi ini juga diakui Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., jika menjadikan NTB Bebas Sampah tidak instan. Pada tahun pertama pemerintahan pasangan ini hanya menargetkan agar bagaimana masyarakat mengenal program ini dulu. Termasuk seperti apa pelaksanaan program ini di lapangan. Meski belum semua masyarakat belum paham seutuhnya tentang NTB Bebas Sampah, setidaknya postingan di media sosial tentang sampah yang menumpuk dan belum diangkut petugas bagi gubernur dan wakil gubernur mengindikasikan sebagian masyarakat sudah tahu tentang program pemerintah. Itu artinya, pemerintah daerah mesti lebih fokus lagi mengatasi masalah sampah hingga berakhirnya masa jabatan, termasuk meningkatkan anggaran penanganan sampah di APBD murni. Dan ini sudah dilakukan oleh Pemprov NTB dengan menaikkan anggaran Program NTB Zero Waste menjadi Rp31,40 miliar di RAPBD 2020 dari Rp15 miliar tahun 2019. Untuk itu kita berharap dengan usulan kenaikan anggaran di RAPBD 2020 tidak dipangkas saat ditetapkan menjadi APBD, sehingga nanti tumpukan sampah di beberapa TPS atau permukiman warga bisa diminimalisir. Tidak hanya pemerintah provinsi yang menaikkan anggaran penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota juga mesti mengalokasikan anggaran yang besar di RAPBD masing-masing, sehingga tidak selalu mengeluh terkait minimnya anggaran penanganan masalah sampah. Yang jelas dalam menangani masalah sampah ini, dibutuhkan keseriusan semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat agar NTB Bebas Sampah seperti diharapkan bisa terwujud. Semoga! (*)

Halaman 14

Pendahuluan

Oleh: Agus Sadid, M.Pd

AAT ini jumlah buta aksara dewasa usia (15-55 tahun) di Indonesia menyisakan angka 4,1 juta orang. Menurun signifikan dari tahun 2015 yaitu 7,4 juta, tahun 2016 sejumlah 5,02 juta dan tahun 2017 menjadi 4,1 juta. Data Sebaran Penduduk Buta Aksara (BA) tahun 2017 yang dirilis Kemendikbud menyebutkan terdapat 4 Propinsi dengan jumlah BA Dewasa yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dimana rata-rata prosentase BA mencapai diatas 5,5% (ratarata nasional 4%). Sebagai contoh misalnya NTB, jumlah BA mencapai 333.450 orang, dengan sebaran BA terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah (53.941 orang), Lombok Timur (41.270 orang), Lombok Barat (38.782 orang) dan Lombok Utara (15.504 orang). Saya sebagai “rakyat” NTB sangat terpukul dengan kondisi BA ini, namun inilah fakta yang ada dilapangan. Semoga saya yang hanya sebagai rakyat biasa saja bisa terpukul apalagi Pemimpin Daerah, harus lebih dari itu. BA itu sangat bisa “disembuhkan” jika tidak segera “disembuhkan” maka akan akan menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang akan timbul dari BA diantaranya dikaitkan dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, kemiskinan, akses pembangunan, derajat kesehatan, demokrasi, HAM, kriminalitas, penyakit sosial dan lain-lain. Bayangkan hal-hal buruk ini akan menimpa kaum BA, maka yang terjadi cepat atau lambat akan muncul “chaos” negara. Pembangunan akan terhambat, keterpurukan sosial, ekonomi dan kesehatan. Bangsa menjadi lumpuh peradaban. Saya bukan mengadangada tetapi apa yang saya sampaikan sangat rasional terjadi. Pada sebuah negara jika BA tidak segera “disembuhkan”. Setelah musim Pilkada lewat, sekedar memutar memori kampanye para Cakada, maka saya jamin isu pendidikan, masih menjadi jargon kampanye para Cakada. Tetapi apakah isu BA menjadi salah satu materi kampanye para Cakada tersebut? saya kembali

(Pemerhati Pendidikan)

RADIO

menjamin pasti tidak, mengapa demikian? Karena isu BA tidak produktif, tidak penting dan tidak memberikan efek minat pemilih untuk mendengarkannya. Sehingga umumnya isu pendidikan yang diangkat adalah sekolah gratis, insentif guru, KIP, BOS. Begitu disebutkan bahwa sekolah gratis dan insentif guru dinaikan maka para pemilih baru tersentak dan menyimak dengan antusias. Padahal kebijakan sekolah gratis adalah kebijakan nasional bukan karena Si A jadi gubernur atau Bupati atau Walikota akhirnya sekolah digratiskan. Apalagi isu tentang pengangkatan guru honorer, hal tersebut adalah mutlak kebijakan pusat bukan daerah. Tetapi isu ini tetap digaungkan oleh Cakada sehingga mereka bisa terpilih. Arti Tuntas BA bagi Mutu Hidup BA itu bukan sebuah “aib” bagi negara, atau daerah. Justru jika seorang Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota mampu menurunkan angka BA maka itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Misalnya saja, salah satu Cakada menyampaikan target bahwa NTB dalam lima tahun kedepan (2018-2022) jumlah BA hanya tinggal 10.000 orang, jadi setiap tahun BA turun 20% sehingga angka penurunan signifikan akan menaikan nilai IPM NTB masuk dalam 10 besar nasional. Untuk mencapai target tersebut maka akan dialokasikan dana BA sebesar 1 Milyar pertahun untuk mengentaskan 100.000 orang pertahun. Apakah hal ini pernah diungkapkan dalam kampanye Cakada di NTB?. Padahal sebagai sebuah kejadian, BA memiliki siklus yang sangat menarik. Siklus inilah yang menyebabkan mengapa BA menjadi sebuah lingkaran “setan”. Kemiskinan-DO/ tidak sekolahButa Aksara-Pembelajaran-non tindak lanjut-kembali Buta Aksara-Kemiskinan-Buta Aksara. Awal kejadian BA tentunya karena tekanan ekonomi warga, waktu dan hidupnya untuk mencari sesuap nasi sehingga tidak punya waktu belajar lagi. Akhirnya warga DO atau tidak sekolah, setelah melalui kegiatan pembelajaran BA, maka warga men-

jadi melek aksara, namun kemiskinan masih terus membelit warga sehingga warga yang melek aksara tidak punya kesempatan untuk belajar dan akhirnya mereka kembali BA. Kondisi ini sejalan dengan temuan BPS (2016) dalam Survei BA di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur yang menyebutkan bahwa salah satu temuan warga kembali BA adalah karena tidak ada tindak lanjut atau upaya warga untuk belajar kembali sehingga dampaknya mereka kembali buta (relapsing). Siklus BA sebuah lingkaran yang terus mengalir, bergerak tanpa ada yang mampu memutuskannya. Siklus ini membesar hingga menjadi sebuah lingkaran “setan”. Memutus mata rantai siklus BA tersebut hanya dapat dilakukan melalui tindakan dan komitmen pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tindakan konkret yang dapat memutus siklus BA tersebut diantaranya adalah: Pertama lakukan pendataan, masukan dalam database BA (Kab/kota harus punya database BA, berbeda dengan aplikasi dalam DAPODIK). Kabupaten/kota tidak memiliki database BA, dan ini menyulitkan untuk penyisiran dan pengidentifikasian para penyandang BA. Jika para penyandang BA telah terinventarisir maka mudah untuk dilakukan pembelajaran, pemantauan dan pendampingan kepada BA. Data tersebut juga untuk mempermudah pengajuan dana pembelajaran BA, karena pengajuan dana harus berbasis pada data yang valid. Pertanyaannya sudahkah kabupaten/kota memiliki sistem database BA?. Langkah kedua adalah menyusun kurikulum, silabus, materi pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang terpadu dengan instrumen BA pada BPS. Kurikulum mengacu pada Permendikbud nomor 40 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan, silabus yang disusun dengan memasukan nilai-nilai sosial budaya (kearifan lokal). Sedangkan materi pembelajaran mencakup membaca, menulis dan berhitung berbasis tematik. Artinya tema yang akrab dengan lingkungan dengan melakukan introdusir pada muatan-muatan Calistung kearifan lokal. Mengapa harus diintegrasikan dengan instrumen evalusi yang ada di BPS pada aspek penilaian belajar BA? Karena pada saat BPS turun melakukan survei BA, mereka menggunakan instrumen BA tersebut, yang digunakan untuk mengukur tingkat melek aksara warga. Selama ini isntrumen penilaian berbeda-beda sesuai dengan penilaian yang dilakukan tutor, dan tutor BA lah yang menyusunnya sehingga pada saat BPS turun mengguji tingkat melek aksara hasilnya menjadi lain. Langkah ketiga adalah aksi PBM BA berbasis literasi usaha mikro. Pemerintah pusat dan daerah menggelontorkan dana

BA terpadu dengan program pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dan BA saling berkaitan, mengentaskan kemiskinan berarti memberantas BA, demikian sebaliknya. Sebagai langkah keempat adalah memberikan penguatan keberaksaraan melalui peran keluarga BA. Keluarga BA seperti anak, menantu, cucu memberikan pembelajaran tindaklanjut, menjadikan keluarga sebagai peer teaching. Anak, cucu atau menantunya bahkan adik atau kakak membantu anggota keluarganya yang BA dalam menguatkan kembali Calistung yang mereka kuasai sehingga mereka tetap lestari atau tetap melek aksara. Selama ini kita melupakan peran keluarga sebagai “soko guru” pendidikan, padahal keluarga memainkan peran strategis dalam pengentasan BA. Kesimpulan Mutu hidup ditentukan oleh tingkat keaksaraan (literasi). Semakin baik mutu keaksaraan maka semakin beradab kehidupanya. Untuk memutus siklus BA sebagai upaya perbaikan kualitas manusia maka dibutuhakn sinergi dan komitmen para pemimpin daerah. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen dalam memberantas BA. Saya menegaskan kembali bahwa jangan anggap remeh BA, karena ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemimpin di daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, trust me.

POJOK Ditargetkan turun jadi 12,75 persen, 13 program penanggulangan kemiskinan dialokasikan Rp361 miliar Butuh kerja keras dan kerja cerdas

*** PKL di Cakranegara segera direlokasi Sebelum direlokasi, solusi harus sudah siap

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2019

Adi Pranajaya Undang Sutradara Teater N. Riantiarno Diskusi di Mataram SEJALAN dengan semakin berkembangnya kegiatan seni pertunjukan khususnya teater di NTB, sutradara film nasional kelahiran Sumbawa Adi Pranajaya mengundang koleganya sesama sutradara yakni N. Riantiarno menjadi pembicara dalam diskusi teater pada Sabtu, 24 Agustus 2019, pukul 09.00- 15.00 bertempat di Taman Budaya NTB Kota Mataram. Nano, sapaan akrab N. Riantiarno, yang merupakan pendiri Teater Koma datang ke Mataram didampingi istrinya Ratna Riantiarno atas undangan Adi Pranajaya. ‘’Saya secara khusus mengundang Mas Nano ke Mataram untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman pegiat seni pertunjukan di NTB. Salah satu problem seni pertunjukan di NTB adalah bagaimana antara konten pertunjukan dan penontonnya bisa berkembang bareng, dan bukan hal mustahil bahwa dari profesi sebagai pegiat seni pertunjukan seseorang tetap bisa berkecukupan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Adi Pranajaya. Masih menurut Adi, pengalaman N. Riantiarno bersama Teater Koma adalah contoh soal yang relevan dengan apa yang diharapkan bisa diterapkan dalam perkembangan seni pertunjukan di NTB. “Teman-teman pegiat teater atau seni pertunjukan butuh referensi dan pengalaman kelompok-kelompok teater hebat seperti Teater Koma. Mudah-mudahan di saat Mas Nano dan Mbak Ratna yang saya tahu super sibuk dengan agenda pertunjukan yang padat di Jakarta berada di Mataram nanti teman-teman di NTB benar-benar dapat memanfaatkannya,” kata Adi Pranjaya lagi. N. Riantiarno dan Ratna awalnya masing-masing anggota Teater Populer dan Teater Kecil. N. Riantiarno saat menjadi anggota Teater Populer pimpinan Teguh Karya mendapat banyak pengalaman dan sekaligus mewarisi gaya Teguh Karya bagaimana sebuah pertunjukan teater yang baik (bernilai) sekaligus enak ditonton. Sedangkan Ratna yang menjadi murid Teater Kecil pimpinan Arifin C. Noer, selain berbakat seni acting juga mahir dalam marketing dan manajemen seni pertunjukan. Saat keduanya menikah dan keluar dari group teater masing-masing pada akhir 1970an, mereka lalu membentuk group teater baru bernama Teater Koma.

Menurut Dr.Zul, jumlah pengusaha muda harus lebih banyak jumlahnya dari total penduduk di suatu daerah. ‘’Jiwa enterpreneur anak muda Kita masih di bawah ratarata,’’ ucapnya. Gubernur berujar, diperlukan revolusi mental, terutama di kalangan mahasiswa, untuk mendongkrak jumlah pengusaha muda. Pola pikir anak- anak muda NTB perlu diubah agar

sejumlah aset daerah yang macet di Provinsi NTB. Termasuk di antaranya aset bergerak berupa mobil dinas yang masih dikuasai mantan anggota Dewan. ‘’Kami minta agar aset bergerak yang masih dikuasai mantan anggota Dewan itu agar segera ditarik. Karena bagaimana pun juga itu kan aset daerah. Tidak boleh dikuasai kalau sudah purna tugas,’’ kata Koordinator Wilayah V KPK, Dzakiyul Fikri kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (22/8) kemarin. Ia menyarankan kepada Inspektorat Provinsi NTB segera membuat laporan soal aset dalam penguasaan mantan anggota Dewan itu. Karena bagaimana pun juga, aset bergerak tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti dengan pegembalian ke daerah. Dengan dasar itu, akan jadi bahan kajian untuk mendorong Inspektorat melakukan upaya persuasif. ‘’Jika langkah persuasif tidak maksimal, ya tidak menutup peluang kita ambil alih,’’ tegasnya. Sebagai langkah persuasif awal, ia meminta Inspektorat Provinsi NTB agar segera membuat laporan terkait masalah aset berupa tiga buah mobil yang dikuasai mantan anggota Dewan itu. “Jadi silakan Inspektorat membuat laporan. Kita juga akan berkoordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) di sini, untuk penangangan lanjutan. Kalau memang harus dilakukan proses kearah sana (Pidana), kita lihat unsur unsurnya dulu,” pungkasnya. Terpisah, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si akan menindaklanjuti permintaan KPK tersebut dengan menyerahkan data dan laporan pendukung. Pihaknya juga akan melampirkan catatan sebagaimana temuan BPK. “Apa yang disampaikan KPK itu berkaitan dengan temuan BPK terkait mobil dinas dewan yang harus ditindaklanjuti. Maka akan kami lakukan tindaklanjut,” jelasnya. Akibat tidak dikembalikan,

Dari Hal. 1 Kunjungan Wagub NTB di Posyandu As-Sunan mendapat respons positif warga. Tatik, salah seorang kader Posyandu mengaku senang atas kunjungan tersebut. ‘’Ini menjadi spirit tersendiri bagi kami. Kami juga merasa bangga karena Bu Wagub mau berkunjung ke dusun kami,’’ ujarnya bangga. Sebelumnya, saat bersilaturahmi dengan jajaran Pemkab Dompu di Pendopo Bupati, Wagub menekankan pentingnya pelaksanaan program unggulan seperti Revitalisasi Posyandu dan NTB Zero Waste untuk mendukung terwujudnya NTB Gemilang. Masyarakat NTB harus mengetahui dan memahami mengapa Pemprov NTB menetapkan program Revitalisasi Posyandu sebagai salah

Dari Hal. 1

Dan hingga sekarang Teater Koma tetap eksis dengan lebih seratus naskah yang sudah dipentaskan. Pada 14 Agustus baru lalu Pemerintah RI memberi penghargaan sebagai satu-satunya group teater di Indonesia yang sangat konsisten dengn pertunju-

mereka tidak hanya bertumpu ingin menjadi karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Di samping itu, Dr.Zul juga berpesan agar anak muda NTB berani mengambil kesempatan yang ada untuk mengasah potensi dimiliki. Apalagi Pemprov NTB di bawah kepemimpinan duo doktor memiliki program program yang tujuannya memfasilitasi anak muda yang potensial dalam berbisnis. Salah satunya yakni dengan membentuk 1000 enterpreneur muda.

KPK Minta Mobil Dinas Mantan Pimpinan Dewan Ditarik Dari Hal. 1

Sukses Integrasikan Program Posyandu Keluarga dan Bank Sampah satu progam unggulan daerah. Dijelaskan Wagub, kegiatan Posyandu merupakan aktivitas layanan kesehatan yang dilaksanakan sebulan sekali di setiap dusun. Kegiatan itu bisa dimanfaatkan untuk memfilter masalah kesehatan dan masalah sosial yang dialami masyarakat. Posyandu Keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. ‘’Kita harapkan melalui revitalisasi Posyandu di situ ada pemeriksaan kesehatan untuk bayi hingga lansia. Seperti itulah Posyandu Keluarga,’’ tandasnya. Wagub menambahkan, setelah menjadi Posyandu Keluarga maka yang perlu dilakukan kemudian adalah memasukkan edukasi yang terkait berbagai masalah sosial

masyarakat. Caranya, para kader Posyandu diberikan pelatihan supaya mereka bisa membantu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat seperti menekan terjadinya pernikahan dini. Kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mencegah terjadinya gizi buruk, stunting. Juga pembalakan liar, kebakaran hutan, persoalan sampah, buruh migran ilegal dan berbagai macam permasalahan sosial masyarakat lainnya. Wagub berharap, seluruh program unggulan yang telah ditetapkan Pemprov NTB benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat dan jajaran pemerintah kabupaten/ kota. Sehingga visi NTB Gemilang yang dicita-citakan dapat diwujudkan pada tahun 2023 mendatang. (r)

RAPBD 2020, Anggaran ’’Zero Waste’’ Naik Dua Kali Lipat

kan-pertunjuan bermutunya. Acara dengan tema “Proses Kreatif Teater Koma dan Tantangan Dunia Seni Pertunjukan di Indonesia” ini diselenggarakan dan disponsori oleh AP FOUNDATION bekerja sama dengan Taman Budaya NTB Provinsi NTB. (r)

NTB Butuh Banyak Pengusaha Muda Dari Hal. 1

Halaman 15

tiga kendaraan dinas tersebut masih jadi temuan lanjutan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 ini. Tiga mantan wakil rakyat yang masih menguasai kendaraan dinas tersebut, Lalu M. Syamsir dari PBB, kemudian Lalu Abdul Khalik Iskadar alias Mamiq Alex dari partai Demokrat dan Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar. Ketiga orang tersebut sampai saat ini masih enggan mengembalikan randis milik negara tersebut. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB kemarin membenarkan. ‘’Ya, kendaraan dinas di tiga mantan pimpinan Dewan masih dibawa, dan itu jadi temuan BPK. Mantan pimpinan itu Lalu M. Symasir, Lalu Abdul Khalik Iskandar dan Muazzim Akbar. Itu belum dikembalikan dan jadi temuan BPK,’’ ujar Mahdi. Disampaikannya, upaya permintaan sudah dilakukan oleh Sekretariat DPRD NTB dengan mengirim surat. Bahkan surat lima kali dilayangkan Setwan sebagai peringatan segera segera dikembalikan ke negara. “Namun mereka tidak pernah sama sekali memberikan respons. Kita sudah mengkomunikasikannya. Kita sudah sampai lima kali kirim surat. Tapi tetap akan kita upayakan, sekarang ini kita akan supayakan secepatnya, sambil menunggu regulasi dari Kemendagri turun,” tegasnya. Disebutkan, dalam Kemendagri nomor 33 tahun 2019 sedang disiapkan regulasi terkait dengan pengaturan hak keuangan dan protokelor bagi pimpinan DPRD. Di mana dalam Permendagri tersebut, akan diatur mengenai pelelangan kendaraan dinas kepada mantan pimpinan Dewan. Upaya konfirmasi ketiga mantan pimpinan Dewan tersebut hingga berita ini ditulis, belum merespon. (ars/ndi)

‘’Kalian harus manfaatkan peluang yang ada,masih punya banyak waktu untuk menggali potensi kami siap memfasilitasi,’’ katanya. Sementara itu, tokoh pengusaha muda asal bima, Herman Edison yang juga hadir dalam dialog tersebut, menjelaskan di era ini seharusnya tidak hanya disikapi dengan mempersiapkan diri agar dapat memenangi kompetisi. Melainkan juga

berani memasarkan produk yang dihasilkan dengan cara go public. Sehingga apa yang dihasilkan dari para usahawan paling tidak bisa dilirik oleh pelaku bisnis lainnya dan terbantu dalam masalah permodalan ‘’Percuma saja produk bagus tapi hanya bisa dikenal di kampung halaman saja. Jangan takut kalau ingin sukses berusaha,’’ ucap pengusaha perminyakan itu. (r)

Lembaga Antikorupsi Kaji Laporan ke KPK Dari Hal. 1 Terpisah, Korwil V KPK Dzikriyul Fikri mempersilakan siapapun yang akan mengadu terkait dana Bansos 2018. Sepanjang dilengkapi dengan bukti- bukti, akan diproses di bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. ‘’Silakan saja membuat laporan. Tapi dikaji dulu, apakah ada unsur pidana atau tidak?” jawabnya singkat, Kamis (28/8) kemarin. Desak APH Usut Bansos Sementara, Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (Japan) menggedor Kejati NTB Kamis (22/8) kemarin. Massa aksi mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana Bansos Pemprov NTB tahun 2018 senilai Rp15 miliar. Koordinator Lapangan Japan,

Saidin Alfajari mengatakan, aparat penegak hukum harus melihat kasus ini dengan kacamata kemanusian. “Bansos ini diperuntukkan bagi masyarakat jangan sampai hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya. Saidin menambahkan bahwa proses administrasi Bansos yang sudah diselesaikan penerima harus disertai juga dengan pencairan. “Bagaimana mungkin masyarakat dimintai menandatangani kuitansi pencairan sementara uangnya tidak ada,” imbuhnya. Perwakilan massa aksi itu kemudian diterima Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH. Dedi menjelaskan mekanisme pelaporan indikasi pidana. Dasar pelaporan itu yang menjadi bekal jaksa melakukan pengusutan. “Kalau memang ada bukti-bukti pendukung silakan dilaporkan,” ujarnya. (ars/why)

Tahun 2019, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk program NTB Zero Waste. Anggaran sebesar itu dipergunakan untuk kegiatan kampanye, penguatan regulasi, Satgas Penanganan Sampah, bantuan ke bank sampah dan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si mengatakan anggaran tersebut paling besar digunakan untuk operasional TPA Regional Kebon Kongok. Operasional di TPA Regional Kebon Kongok berjalan 24 jam. Untuk menimbun dan meratakan sampah yang diangkut ke TPA Regional Kebon Kongok menggunakan escavator. Ia mengatakan apabila operasional di TPA Kebon Kongok terganggu, maka sampah akan menumpuk dan risikonya cukup besar. Untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023, kata Syamsuddin, pihaknya menggandeng pihak ketiga sebagai mitra yakni Bank Sampah NTB Sejahtera. Sebagai bank sam-

pah yang sudah mandiri, Bank Sampah NTB Sejahtera diminta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada bank-bank sampah yang ada di NTB. Bank Sampah NTB Sejahtera diminta menjadi narasumber, memberikan informasi kinerjanya selama ini, termasuk mengenai mekanisme pasarnya. Semua bank sampah yang ada di NTB, akan berhubungan dengan Bank Sampah NTB Sejahtera. Nantinya, Bank Sampah NTB Sejahtera akan mengambil dan membayar sampah plastik yang sudah dipilah di masing-masing bank sampah. Dalam roadmap NTB Zero Waste 2023, ditargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen. Menurutnya, perlu komitmen semua pihak baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB Zero Waste 2023. Berdasarkan data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan volumenya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dari 2.695,63 ton sampah

yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masingmasing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton. Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton. Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (nas)

Ketua Sementara DPRD Kota Mataram Rampungkan Pembentukan dan Pemilihan Pimpinan dan Anggota AKD Dari Hal. 1 kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (22/8). Didi tidak menampik kalau pembentukan dan pemilihan pimpinan dan anggota seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan khususnya komisi - komisi, Badan Kehormatan serta Badan Pembentukan Perda, melelahkan. ‘’Karena cukup memakan waktu agak lama,’’ ucapnya. Sejak dilantik sebagai ketua sementara, Didi langsung melakukan komunikasi dengan seluruh unsur dan fraksi di dewan. Selain komunikasi dan kordinasi juga intens dan bertahap melakukan rapatrapat. ‘’Melegakan dan membahagiakan karena seluruh proses rapat rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Termasuk keputusan penentuan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dicapai dengan musyawarah mufakat secara bulat dengan persetujuan seluruh fraksi-fraksi (7 fraksi),’’ terangnya. Sebagaimana prinsip dan semangat berdemokrasi dengan mengedepankan musyawarah mufakat bisa diwujudkan dengan sempurna. Tentu hal ini menjadi modal yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan kedepannya. Menurut politisi partai Golkar ini, tradisi musyawarah

mufakat harus diikhtiarkan meski melelahkan karena dalam membangun demokrasi harus berlandaskan pada nilainilai agama, pancasila, sosial budaya dan konstitusi. Sejalan dengan semangat kebersamaan, kolektif kolegial dan profesional yang diarahkan untuk membangun masyarakat maju, religius dan berbudaya serta sejahtera. Upaya untuk mewujudkan proses demokrasi semacam ini merupakan amanah dan tanggungjawab konstitusional yang harus dikedepankan. Meski dalam prosesnya ada dinamika dan perbedaanperbedaan pandangan. Hal tersebut merupakan suatu kelaziman dalam berdemokrasi. ‘’Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan pandangan tersebut akan dapat menyuburkan penyemaian nilai-nilai demokrasi pancasila dengan catatan semua proses harus dilakukan dengan penuh kedewasaan, akal sehat, saling menghargai tanpa ada paksaan dan tekanan. Faktor yang dapat mengantarkan tercapainya kesepakatan secara musyawarah mufakat adalah adanya kesamaan pandangan dan prinsip dalam merekonstruksikan demokrasi itu sendiri. Seperti formula akomodatif dan proporsionalitas khususnya dalam mengisi alat kelengkapan dewan sebagai bentuk menghar-

gai dan menghormati seluruh unsur partai dan fraksi-fraksi di dewan. Sehingga dengan demikian tdk ada satupun unsur partai atau fraksi yang tidak terakomodir keterwakilannya dalam unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menegaskan, kalau ada isu yang dibangun semacam stigma fraksi membagi bagi jabatan meski ada unsur itu di dalamnya tapi semangatnya adalah power sharing berdasarkan prinsip akomodatif proporsional. ‘’Jabatan di AKD memang harus dibagi-bagi berdasarkan prinsip yang disepakati bersama. Dengan tujuan, bagaimana efektivitas dan produktivitas kinerja dewan dapat dijalankan dengan baik,’’ katanya. ‘’Kami kira disitulah esensi dari sebuah demokrasi dibutuhkan untuk mematangkan proses dan hasilnya dibangun di atas nilainilai tadi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat,’’ pungkasnya. Demokrasi, kata Didi, merupakan instrumen untuk memenuhi amanah rakyat yang paralel dengan mewujudkan cita-cita nasional melalui implementasi perwujudan masyarakat yang maju, religius dan berbudaya sesuai dengan visi Kota Mataram. (fit/*)

13 Program Penanggulangan Kemiskinan Dialokasikan Rp361 Miliar Dari Hal. 1 Sigar Penjalin, Sokong, Tanjung, Jenggala, Bentek, Rempek, Kayangan, Sesait, Selengen, Akar Akar, Sukadana dan Senaru. Kemudian Lombok Timur 30 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yakni, Belanting, Mekar Sari, Perigi, Seruni Mumbul, Kembang Kerang Daya, Pringgabaya, Batuyang, Apitaik, Mamben Daya, Aikmel. Selanjutnya, Kalijaga, Lenek, Pringgasela, Anjani, Sukamulia Timur, Masbagik Selatan, Masbagik Utara, Lendang Nangka, Kotaraja, Montong Betok, Sukadana, Suradadi, Sakra, Labuhan Haji, Menceh, Tanjung Luar, Sukaraja, Pandanwangi dan Jerowaru. Sementara di Lombok Tengah ada 24 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Yaitu, Teratak, Sintung, Pringgarata, Barabali, Montong Gamang, Dasan Baru, Muncan, Montong Terep, Jago, Darmaji, Pengadang. Kemudian Saba, Loang Maka, Puyung, Sukarara, Labulia, Batujai, Penujak, Marong, Kateng, Mangkung, Sukadana, Mertak, dan Mekar Sari. Selanjutnya, Kabupaten Bima dua

desa yakni Rite dan Ntonggu. Sedangkan untuk 99 desa wisata sesuai SK Gubernur tersebar di 10 kabupaten/kota. Di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga. Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya. Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule. Kemudian di Kota Mataram ditetapkan empat desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng. Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Si-

demen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol. Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak. Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun. Kemudian di Lombok Utara ditetapkan delapan desa wisata. Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah. Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas. Selain program melawan kemiskinan dari desa, Ardhi mengatakan empat program prioritas 2020 juga bertujuan untuk mempercepat penangulangan kemiskinan. Empat program unggulan tersebut

adalah pertama, program unggulan infrastruktur, Pemprov mengalokasikan Rp442,67 miliar. Dalam bentuk program pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan. Selanjutnya, pengembangan permukiman, pengembangan ketenagalistrikan, pengembangan serta pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, pencegahan dini dan penangulangan korban bencana alam. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan penanggulangan bencana, pembangunan prasarana fasilitasi perhubungan dan pengembangan transportasi laut. Kedua, program unggulan industrialisasi dengan alokasi anggaran Rp197,76 miliar. Digunakan untuk penyediaan bahan baku, pengembangan SDM, teknologi permesinan, kelembagaan, manajemen dan pemasaran. Ketiga, lanjut Ardhi, program unggulan revitalisasi posyandu dan stunting dengan alokasi anggaran Rp77,14 miliar. Digunakan untuk program perbaikan gizi masyarakat, peningkatan peran perempuan di perdesaan, pe-

nguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Kemudian pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, peningkatan ketahanan pangan, gemar makan ikan, pengembangan komunikasi, informasi dan media massa serta jaminan sosial. Dan keempat, program unggulan zero waste dengan alokasi anggaran Rp31,40 miliar. Digunakan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengembangan permukiman, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan. Serta peningkatan partisipasi masyarakat. ‘’Semuanya lima program unggulan itu dihajatkan upaya-upaya penurunan angka kemiskinan,’’ terangnya. Dalam skenario penyusunan anggaran program ungggulan ini, kata Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini, pihaknya melakukan mapping, yaitu menentukan OPD-OPD mana saja yang punya daya ungkit untuk bisa mendorong sektor-sektor lain. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 23 Agustus 2019

suarantb.com

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Inspektorat Gandeng KPK Perkuat Kapasitas APIP Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat kapasitas auditor internal. Materi dari lembaga antirasuah itu akan menguatkan peran Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Selama empat hari, para auditor Inspektorat diberi bimbingan teknis tentang materi - materi investigasi untuk pencegahan dan penindakan, sejak Selasa (20/8) hingga Kamis (22/8) di Gedung Inspektorat Provinsi NTB. Sebagai pemateri, tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) pencegahan dan Korsup Penindakan KPK, berikut tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain para auditor Inspektorat Provinsi NTB, turut sebagai peserta inspektorat dari

kabupaten dan kota. “Materi ini memberikan pengetahuan kepada APIP Provinsi, kabupaten dan kota, agar mampu mengidentifikasi penyimpangan di entitas perangkat daerah, termasuk di sektor lain yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah,” kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB usai penutupan kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari delapan rencana aksi (Rendaksi) KPK yang diimplementasikan di daerah. Pihaknya sangat mengapresiasi karena output semakin memperkuat pengetahuan dan kapasitas APIP. Kontribusi Korwil KPK Wilayah V yang termasuk membawahi NTB sangat dirasakan dalam upaya persuasif pencegahan tindak pidana korupsi. “Sehingga dalam pengingkatan kapasitas APIP ini, akan

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim

ada optimalisasi pencegahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan,” jelasnya. Kemampuan memadai dari APIP akan menjadi semacam peringatan dini early warning system dalam upaya menyukseskan pelaksanaan program pemerintah daerah, sebab mampu mencegah peluang penyimpangan. Kedepan, pihaknya akan memberikan dukungan pengendalian kepada perangkat daerah, sehingga meminimalisir peluang penyimpangan. “Jadi kedepannya, masing masing auditor punya kapasitas untuk investigasi,” pungkasnya. Ibnu Salim memaparkan konsen dalam renaksi itu seperti upaya penyelamatan aset, penerimaan pajak dan retribusi daerah. KPK menaruh perhatian pada aset yang masih dikuasai pihak lain yang tidak lagi berhak. Sementara soal pajak dan retribusi, akan diidentifikasi pihak internal pemerintah atau pihak ketiga yang jadi penyumbat. Demikian juga soal perizinan yang selalu jadi hambatan investasi, juga jadi perhatian KPK. “Jadi nanti dalam prosesnya, bisa dukungan dari Jaksa Pengacara Negara, bisa langsung dari KPK,” pungkas Ibnu Salim. Sementara Korwil V KPK, Dzakiyul Fikri menambahkan, pihaknya fokus pada upaya fasilitasi dengan memberikan penguatan materi kepada APIP selama empat hari. Mengamini penjelasan Ibnu Salim, pihaknya turun untuk membantu penyelamatan aset daerah baik yang

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim bersama tim Korsup KPK bergerak maupun tidak bergerak, memaksimalkan penerimaan melalui pajak dan retribusi, termasuk mengurai kusutnya masalah perizinan. Selain itu, Dzakiyul Fikri juga menekankan soal penanganan kasus tindak pidana korupsi, dimana peran APIP menjadi cukup strategis. Mengacu pada Perpes 16 tahun 2018, diatur ketentuan bahwa APH yang menerima laporan dari APIP sebagai dasar proses hukum. “Ini sebuah kemajuan. Sebab nanti APIP yang akan cek, apakah masuk ranah tip-

ikor atau tidak. Kalau APIP punya keyakinan, langsung serahkan ke APH,” tandasnya. Namun dalam hal ini APIP tidak akan berjalan sendiri, pihaknya akan terus melakukan pemantauan. Terutama berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. “Bisa juga koordinasi dengan kami (KPK), soal laporan masyarakat yang berlu ditindaklanjuti. Bisa formal, bisa duduk bersama, seperti yang kita lakukan dengan Polda dan Kejaksaan selama ini,” tandasnya. (ars/*)

Inspektur Provinsi NTB bersama tim Korsup KPK foto bersama peserta workshop penguatan kapasitas APIP

Rangkaian kegiatan monitoring tim Korsup KPK di ruang rapat utama, hadir Sekda Kabupaten dan Kota se NTB.

Musim Kunjungan Berakhir, Hotel Mulai Siapkan Strategi pergantian musim berlibur. Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan para pelaku perhotelan saat ini sedang bersiap-siap menghadapi berakhirnya musim kunjungan. “Mereka (para pelaku perhotelan, Red) betul-betul memanfaatkan situasi ini,” ujar Lanang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/8) di Mataram. Pascagempa tingkat okupansi hotel sempat terjun bebas. Namun mengikuti tren berlibur di Eropa dan Australia sejak bulan Juli, persentase hunian hotel itu mulai meningkat. Lanang menerangkan hal itu dimanfaatkan oleh pelaku perhotelan untuk melakukan promosi dan meyakinkan para wisataw a n I Gusti Lanang Patra

Mataram (Suara NTB) – Menjelang berakhirnya musim kunjungan wisatawan (high season), pelaku perhotelan mulai memutar otak kembali mengatur strategi. Pasalnya setelah mengalami kenaikan okupansi mencapai 60-70 persen, peningkatan itu dikhawatirkan kembali turun mengikuti

(Suara NTB/dok)

bahwa NTB sudah aman. “Kita terus promosi melalui event-event, terutama teman-teman di resort-resort itu mengatur dari paket makanan,” ujar Lanang. Selain itu, seluruh hotel juga disebutnya telah memaksimalkan jalur-jalur evakuasi untuk meyakinkan wisataman bahwa mereka siap dalam hal mitigasi bencana. “Dulu juga sudah disiapkan, tapi tidak seintens sekarang. Karena mau-tidak mau harus disiapkan (sejak sering terjadi gempa di NTB),” sambungnya. Lanang menerangkan, berakhirnya musim kunjungan wisatawan diperkirakan akan terjadi awal September. Untuk hotel-hotel di wilayah Kota Mataram disebutnya belum akan mengalami penurunan signifikan dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah maupun organisasi yang terpusat di tengah kota. Dicontohkan Lanang seperti gelaran Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke-6 tahun

2019 di Lombok yang akan menarik ratusan orang wisatawan. “Itu pesertanya kan sudah ditentukan tempat menginapnya di Mataram,” ujar Lanang. Sedangkan untuk hotel-hotel lain yang ada di pinggiran kota maupun luar Kota Mataram disebutnya mengharapkan Tim Peninjau yang tergabung dalam kegiatan simposium internasional itu. “Kalau Tim Peninjaunya kan bebas itu mau menginap di mana,” sambungnya. Selama musim kunjungan sendiri faktor yang paling mendukung adalah bertambahnya penerbangan langsung yang tersedia di Bandara Internasional Lombok (BIL), terutama dari maskapai AirAsia. Kedepannya, dalam mengatasi berakhirnya musim kunjungan, Lanang berharap ada dukungan dari stakeholder terkait untuk memaksimalkan kerjasama antara maskapai dan pemerintah. Selain itu, disebut Lanang dukungan transportasi dari

Pulai Bali juga perlu ditingkatkan. Mengingat sebagian besar wisatawan yang datang ke Pu-

lau Lombok merupakan wisatawan yang sebelumnya mengunjungi Pulau Bali. “Ka-

lau kita dapat 10-20 persen wisatawan yang ada di Bali kan lumayan,” pungkasnya. (bay)