Edisi Selasa 23 Juli 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 23 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 110 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Terus Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Penduduk miskin di NTB pada maret 2019 14,56 persen. Menurun tipis (0,07 persen) dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen. Penurunan tersebut tidak membuat pasangan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah merasa puas. Meski mengapresiasi kinerja penanganan kemiskinan tersebut, karena di tengah kondisi bencana, NTB tetap menjadi daerah di Indonesia yang sangat progesif dalam penurunan angka kemiskinan. Namun penurunan tipis tersebut, justru dijadikannya pelecut dan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Wakil Gubernur (Wagub) yang akrab disapa Umi Rohmi saat memimpin rapat koordinasi teknis terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si, Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Kepala Bappeda NTB, Ir.Wedha Magma Ar-

dhi, MT, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH dan Kepala BPS NTB, Suntono beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/7), mengajak para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya untuk terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan programprogram intervensi penanggulangan penduduk miskin. Wagub meminta jajarannya terus mencermati dan mengkaji, penyebab dan kendala-kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan berjalan lambat. Pada rapat tersebut, Wagub meminta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, yang berdasarkan rilis data BPS, presentase kemiskinan di NTB masih berada di bawah nasional (9,41persen). Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni nasional 0,382 dan NTB 0,379. Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidak-

(Suara NTB/diskominfotikntb).

RAKOR - Wagub NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah memimpin rapat koordinasi (Rakor) teknis terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si, Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Kepala Bappeda NTB, Ir.Wedha Magma Ardhi, MT, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH dan Kepala BPS NTB, Suntono beserta di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/7). lah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya. Untuk itu, Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, sehingga Pemda NTB dan seluruh stakeholder dapat melakukan langkah-langkah intervensi secara tepat sasaran.

Suntono menjelaskan bahwa pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan. Bersambung ke hal 15

Padi di KSB Mulai Tercemar Merkuri Taliwang (Suara NTB) – Kandungan merkuri yang terdapat dalam sejumlah komoditas yang dikonsumsi masyarakat KSB sudah berada di atas ambang batas. Temuan ini berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya. Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat, H. Tuwuh, S.Ap kepada Suara NTB, Senin (22/7). Menurut Tuwuh, beberapa sampel seperti daging kuda, padi dan juga ikan sudah terpapar merkuri. Sampel yang diambil di Kecamatan Brang Rea dan Taliwang tersebut mengindikasikan bahwa KSB sudah masuk

TO K O H

KO M E N TTAA R

“Maka dari itu, upaya untuk menekan penggunaan merkuri harus segera dilakukan demi masa depan yang lebih baik,” imbuhnya. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang diterima pihaknya, untuk tanaman padi ditemukan kadar merkuri sebesar 0,37 miligram atau diatas ambang batas dari batas aman sebesar 0,3 miligram. Begitu juga daging kuda. Juga ditemukan kadar merkuri di atas 0,3 miligram sesuai standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan. Sementara pada manusia, berdasarkan sampel yang di-

ambil rata-rata di rambut mereka ditemukan kandungan merkuri dan tingkat anemia yang diderita juga meningkat secara signifikan. Tentu bagi masyarakat yang sudah terpapar merkuri efeknya tidak akan dirasakan saat ini, melainkan beberapa tahun yang akan datang baru akan memberikan dampak. Karena pada prinsipnya, merkuri ini merupakan logam berat sehingga tidak akan mudah dicerna oleh tubuh dan akan mengendap hingga bertahun-tahun lamanya. Bahkan, dampak buruk bagi kesehatan jika tidak seg-

era ditanggulangi akan menimbulkan kerusakan ginjal dan hati. Maka dari itu perlu langkah bersama untuk bisa menangani masalah pencemaran merkuri ini. ‘’Memang dampak dari pencamaran merkuri bukan seperti penyakit yang lainnya karena langsung dirasakan dampaknya, malainkan butuh waktu yang cukup panjang. Tetapi jika paparan merkuri di dalam tubuh sudah semakin banyak, maka kerusakan organ vital yang ada di dalam tubuh sangat dimungkinkan terjadi,’’ katanya. Bersambung ke hal 15

Tinjau Bukit Prabu

Gubernur Segera Teken SK Tim Penghentian Tambang Liar di NTB

Miskin secara Mentalitas WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menegaskan bahwa kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid. ‘’Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by address,’’ katanya saat memimpin rapat koordinasi teknis terbatas, Senin (22/7). Bersambung ke hal 15

katagori bahaya merkuri. ‘’Berdasarkan hasil sampel tanaman padi, ikan, dan daging kuda yang diambil dari Kecamatan Brang Rea dan Taliwang tingkat paparan merkuri sudah berada di atas ambang batas. Bahkan, di beberapa sampel rambut yang diambil juga ditemukan adanya kandungan merkuri,’’ ujarnya. Fenomena tersebut menandakan bahwa pencemaran oleh merkuri di KSB sudah sangat parah dan harus segera disikapi. Jika tidak, maka kondisi yang terjadi saat ini akan semakin parah di masamasa yang akan datang.

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, akan segera menandatangani SK Tim Penertiban Tambang Liar. Pada Senin (21/7) sore kemarin, gubernur bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau langsung lokasi penambangan liar di Bukit Prabu, Lombok Tengah. Bersambung ke hal 15

Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/diskominfotikntb)

Dana Tak Terduga Dipangkas (Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB memangkas dana tak terduga yang biasa digunakan untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp5 miliar dalam RAPBD Perubahan 2019. Dalam APBD Murni 2019, Pemprov mengalokasikan ang-garan untuk belanja tidak terduga sebesar Rp9.000.400.455. Namun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Perubahan 2019, Bersambung ke hal 15 Wedha Magma Ardhi

(Suara NTB/humasntb)

TINJAU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama sejumlah Kepala OPD meninjau langsung lokasi penambangan liar di Bukit Prabu, Lombok Tengah, kemarin.

PVMBG Larang Warga Aktivitas di Gunung Sangeang Api Mataram (Suara NTB) Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung terus memantau perkembangan Gunung Sangeang Api, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Warga dilarang beraktivitas di sekitar gunung pada radius 1,5 kilometer. Sampai dengan Senin (22/7), aktivitas Sangiang Api masih terpantau erupsi mengeluarkan abu vulkanik dengan intensi-

tas rendah. Statusnya masih ditetapkan waspada level 2. Kasubid Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Wilayah Barat PVMBG, Hendra Gunawan menjelaskan, status Sangeang Api belum dinaikkan atau diturunkan dari level 2. ‘’Kami masih terus memantau perkembangan aktivitas Sangeang Api,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin kemarin. Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 KETERANGAN - Kajati NTB Arif didampingi Wakajati NTB 123456789012345678901234567890121234 Raden Febryriyanto, sejumlah Asisten dan Kabag saat me123456789012345678901234567890121234 nyampaikan keterangan pers, Senin (22/7). 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) gi Wakajati Raden Febririyan123456789012345678901234567890121234 Delapan kasus dugaan ko- to, SH.,MH dan seluruh Asis123456789012345678901234567890121234 rupsi sedang dilakukan penye- ten dan Kabag. Delapan kasus 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 lidikan oleh Kejaksaan Tinggi korupsi yang disebutkan itu 123456789012345678901234567890121234 (Kejati) NTB dan jajaran statusnya menunggu tahap di123456789012345678901234567890121234 dalam setahun terakhir. Dari naikkan ke penyidikan, se123456789012345678901234567890121234 jumlah itu, nilai kerugian bagian masih dilakukan pen123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 negara yang berhasil disita dalaman bukti - bukti. 123456789012345678901234567890121234 dari koruptor mencapai Rp2 Rincian kasus yang diselid123456789012345678901234567890121234 miliar lebih, termasuk dari iki itu, empat kasus dari Ke123456789012345678901234567890121234 proses eksekusi. jati NTB. Diantaranya, penan123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 Capaian penanganan ganan kasus Taman Amaha123456789012345678901234567890121234 perkara korupsi itu disampai- mi, Masjid Terapung, proyek 123456789012345678901234567890121234 kan Kajati NTB Arif, SH,MM dam pascabencana dan lahan 123456789012345678901234567890121234 dalam rangkaian peringatan relokasi. Semua kasus itu lo123456789012345678901234567890121234 Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) cus di Kota Bima. 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 ke 59, Senin (22/7) didampin- Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234 (Suara NTB/ars)

Kejaksaan Usut Delapan Kasus Korupsi

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Raya Galungan pada 24 - 25 Juli 2019, SUARA NTB tidak terbit pada Hari Rabu dan Kamis (24 -25/7). Kami akan terbit kembali Jumat (26/7). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

(Suara NTB/ist_irfan fey)

ERUPSI - Dokumentasi pendaki Gunung Sangeang Api tanggal 7 Mei 2019 lalu. Erupsi dari puncak gunung jadi pemandangan biasa pendaki dan warga sekitar.

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jelang Lengser Program ’’Bersatu’’ Membangun Cakranegara MEMBANGUN kawasan industri seperti Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) Mataram tidaklah mudah. Maka, diperlukan program yang hebat yang mampu melibatkan semua elemen untuk membangun kawasan. Melalui program “Bersatu” (bersih ramah sehat aman dan toleransi umat beragama) Camat Cakranegara terus mengajak masyarakat bahu-membahu membangun daerah kawasan Cakranegara. Program Bersatu ialah program pengganti dari Bersinar yang diinisiasi camat sebelumnya. Muhammad Erwan selaku camat Cakranegara saat ini percaya, melalui program Bersatu semua bisa berkontribusi dalam membangun KBC. Erwan menyampaikan, saat ini KBC harus bisa menciptakan lingkungan yang bersih, ramah, aman, dan toleran. Hal itu ia ungkapkan dengan tujuan agar kawasan Cakranegara menjadi contoh bagi kawaasan lain. “Kita sebagai aparatur menganjurkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Cakranegara untuk Bersatu (bersih, ramah, sehat, aman, dan toleransi umat beragama). Dan kami siap memberikan pelayanan, cara hidup sehat kepada masyarakat, berperilaku hidup sehat, menjaga keamanan dan toleransi antarumat beragama,” tandasnya, Senin (22/7). Kawasan Cakranegara merupakan daerah ramai dikunjungi tentunya memerlukan semngat yang besar. Sehingga, Erwan menegaskan akan terus menyiapkan sumberdaya manusia. “Artinya SDM kita masih sangat terbatas. Tapi kita terus melakukan penguatan. Penambahan ilmu kepada aparaturnya, baik berupa pelatihan, binaan, dan segala macam. Baik dalam bentuk pelatihan administrasi. Supaya menopang pelayanan yang baik,” ungkap dia. Misalnya, dalam menjaga KBC, Erwan telah menyiapkan berbagai macam program yang nantinya mampu mengelola kebersihan yang ada di sana. “Kita sudah ada satgas penanganan kebersihan sehingga itulah yang melayani kebersihan. Memang itu masih kurang, kita butuhkan banyak sarana dan prasarana, karena anggaran kita terbatas,” katanya. “Koordinasi kebersihan kita lakukan dengan gotong royong, sebulan sekali kumpul, kemudian kita senam sehat dan bersih-bersih gotong oyong. Kita libatkan semuanya, kaling, dan kelurahan,” lanjut Erwan. Harapannya, melalui program Bersatu ini kawasan Cakranegara jauh lebih maju. Sehingga Cakranegara sebagai pusat industri dan bisnis bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadi daya tarik orang luar untuk datang di Cakarenegara meningkat. “Cakaranegara kan kerap didatangi pengunjung, apalagi meraka yang menginap di hotel. Lewat program Bersatu ini, kita harap para pengunjung merasa nyaman dan aman sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nantinya, mampu meningkatkan okupansi hotel yang ada di kawasan Cakranegara,” Muhammad Erwan tutupnya. (viq) (Suara NTB/dok)

Nihil Potensi ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., tidak heran jika target pajak pengambilan sarang burung walet yang ditargetkan Rp50 juta, tidak tercapai. Bahkan, capaian pajak pengambilan sarang burung walet ini Rp0. Nihilnya realisasi ini, tidak terlepas dari minimnya potensi. ‘’Pengusaha burung walet kita di sini (Mataram, red) kan hampir nggak ada,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (22/7). Sehingga, Dewan tidak melihat pajak pengambi(Suara NTB/fit) lan sarang burung walet Misban Ratmaji sebagai potensi pajak yang signifikan. Untuk itu, sambung Misban, pada APBD tahun 2020, Dewan meminta supaya pajak pengambilan sarang burung walet tidak anggarkan lagi. ‘’Daripada anggaran Rp50 juta ber tahuntahun tidak tercapai. Ini sudah saya sampaikan sama Pak Sekda. Ndak usah diangarkan lagi, sia-sia menulis angka (target, red),’’ terangnya. Dewan lebih setuju kalau target pajak pengambilan sarang burung walet mulai tahun depan, dikosongkan. Maksudnya, supaya tidak mengganggu pencapaian target dalam APBD. Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini menegaskan bahwa Kota Mataram tidak memiliki potensi budi daya burung walet. ‘’Dulu mungkin ada tapi kan kayaknya kondisinya tidak menguntungkan karena situasi kota yang tidak nyaman bagi burung walet,’’ tambahnya. Misban mengungkapkan bahwa lahirnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah mendorong Kota Mataram membuat Perda tentang pajak pengambilan sarang burung walet. ‘’Tapi kan dalam pelaksanaannya tidak ada potensi. Perda itu kan baru berlaku kalau ada potensi,’’ demikian politisi PKPI ini. Meski bertahun-tahun tidak menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun Dewan tidak lantas menyarankan supaya perda itu dicabut. ‘’Kalau tidak ada hasilnya, ya sudah perda itu dibiarkan saja. Siapa tahu beberapa tahun ke depan, potensinya ada. Ya akan kita anggarkan lagi. Kalau menurut saya, perda itu tidak perlu dicabut. Sudah terlanjur disahkan,’’ demikian Misban. Dewan, masih menaruh harapan terhadap keberdaan perda tersebut. Dengan kondisi lingkungan alam yang baik di Mataram, mungkin saja akan muncul lagi potensi pengambilan pajak sarang burung walet. (fit)

Anggota DPRD Kota Mataram Malas ke Kantor Mataram (Suara NTB) Menjelang berakhirnya masa bhakti 2015 – 2019, sejumlah anggota DPRD Kota Mataram, terutama yang tidak terpilih kembali, terlihat sering absen. Mereka terlihat kerap absen pada agenda-agenda kedewanan seperti rapat paripurna maupun rapat-rapat lainnya. Pantauan Suara NTB di DPRD Kota Mataram, tidak jarang pendampingi komisi harus menelpon anggota dewan berulang-ulang untuk mengingatkan bahwa ada agenda paripurna. Padahal, semua anggota Dewan sudah menerima undangan resmi yang dikirimkan pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram. Ulah oknum anggota Dewan ini, tidak pelak membuat agenda rapat paripurna sering molor dari jam yang telah ditentukan. Bahkan, untuk bisa mencapai kuorum dalam sebuah rapat di DPRD Kota Mataram, bukan hal yang mudah. Tidak cukup dengan melayangkan undangan tertulis. Pada hari H paripurna, mereka harus ditelepon maupun dikirimi pesan singkat. Fenomena ini mulai terjadi pasca menge-

tahui hasil pemilu Legislatif. Seperti diketahui, hampir setengah dari anggota Dewan yang maju di Pileg, tidak terpilih. Diantara mereka yang tidak terpilih, ada yang tetap ngantor seperti biasa. Namun kebanyakan memilih tidak menghadiri agenda-agenda kedewanan. Anggota BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara yang dikonfirmasi terkait absennya anggota Dewan tak terpilih mengaku, bahwa pihaknya sudah berusaha menghubungi mereka via telepon. ‘’Tapi gimana ya, HP nya ndak aktif,’’ akunya. Namun demikian, BK, kata dia memaklumi kondisi yang terjadi. Yoga menyadari beban psikologi anggota Dewan pascapemilu. Kondisi ini, menurut politisi PDI Perjuangan ini, lumrah terja-

di di mana-mana. Di akhir-akhir masa jabatan, lembaga Dewan harus bijaksana terhadap anggotanya. ‘’Kita juga harus memahami kondisi kebatinan teman-teman kita yang ndak jadi,’’ demikian Yoga. Ditempat terpisah, anggota BK lainnya, IGB Hari Sudana Putra, SE., mengklaim bahwa rata-rata anggota Dewan tak terpilih tetap ngantor. ‘’Saat paripurna kalau ada yang ndak ikut, mereka sudah ada izin,’’ kilahnya. Berdasarkan tata tertib Dewan, kata Gus Arik, sapaan akrabnya, kalau anggota Dewan tidak datang paripurna 5x berturut turut tanpa izin barulah BK akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi. Terkait, ‘’ulah’’ oknum anggota Dewan yang kerap membuat paripurna molor, politisi Demokrat ini, tidak men-

(Suara NTB/fit)

KURSI KOSONG - Pemandangan kursi kosong saat rapat paripurna di DPRD Kota Mataram. yangkal. ‘’Iya memang fenomena itu ada, tapi saya rasa masih dalam taraf yang wajar. Berkaitan dengan kapasitas anggota memang, jam kerjanya tidak terbatas. Bisa terencana bahkan tidak jarang yang mendadak. Dan itu harus disikapi serta diatur dengan baik,’’

katanya. Kepentingan masyarakat memang harus lebih diutamakan. Namun terlepas dari itu semua, Gus Arik mengingatkan anggota Dewan harus pintar membagi waktu dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat. (fit)

Pelayanan Adminduk Sebaiknya Dipindah ke Puskesmas

(Suara NTB/ron)

DI SELASAR - Suasana pembelajaran siswa kelas VIII di SMPN 14 Mataram yang terpaksa belajar di selasar sekolah dengan dinaungi kanopi karena minimnya ruang kelas, Senin (22/7).

Siswa SMPN 14 Mataram Belajar di Selasar Mataram (Suara NTB) Pembelajaran di SMPN 14 Mataram tidak bisa berjalan maksimal karena sebagian siswa terpaksa harus belajar di selasar sekolah dengan dinaungi kanopi. Pasalnya sebagian gedung masih dipinjam oleh SDN Model Mataram. Kepala SMPN 14 Mataram, Chamim Tohari, ditemui Senin (22/7) mengatakan, siswa kelas VIII terpaksa belajar di selasar sekolah, karena mulai tahun ajaran baru ini semua kelas menerapkan Kurikulum 2013. Tahun lalu masih ada kelas yang menerapkan kurikulum 2006. Kalau kurikulum 2013 diterapkan dan siswa harus masuk siang, maka jam pulang mereka akan menjadi malam. “Kita mengambil kebijakan di sini dengan sepengetahuan komite dan guru. Kita sepakat kelas pagi semuanya. Jadi kita buat sekatsekat ruangan di bawah kanopi,” katanya. Ada delapan rombongan belajar (Rombel) kelas VIII terpaksa belajar di bawah kanopi yang dipasang di selasar sekolah. Pihak sekolah berharap agar pihak yang berwenang bisa mengambil sikap yang lugas agar memuaskan semua pihak. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian kelas di SMPN 14 Mataram masih dipinjam oleh SDN Model Mataram. Chamim mengakui pembelajaran di bawah kanopi selasar sekolah tidak normal. Dari pantauan Suara NTB, setiap kelas hanya dibatasi sekat berupa dinding dari papan kayu. Suara satu kelas dengan kelas lainnya terdengar. Apalagi mereka belajar di ruang yang cukup terbuka. “Terus terang kondisi ini kondisi tidak normal. Semoga ditangani masalah yang ada di SMPN 14 Mataram, maupun di SDN Model.

Harapan kita semoga pihak yang berwenang bisa mengambil sikap yang lugas, bisa mengenakkan semua pihak,” harap Chamim. Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan untuk sementara pihaknya sedang memikirkan permasalahan ini. “Diskdik sedang melakukan kajian ilmiah. Kita akan lihat feasibilitinya, kemungkinan-kemungkinannya seperti apa dan di mana lokasinya. Saat ini memang kita sedang dalam kajian dan proses diskusi,” katanya dikonfirmasi Senin (22/7). Terkait ruang kelas yang kurang di SMPN 14 Mataram, Fatwir saat ini sedang mencari solusi. Ia telah menyampaikan akan permasalahan tersebut kepada Sekertaris Daerah Kota Mataram. “Kan SD model ini gedung dulu, iya mungkin nanti kita akan tempatkan di SD mana yang memungkinkan dalam waktu dekat ini,” imbuhnya. Rencana tersebut, Fatwir belum berani berjanji kepada masyarakat khususnya siswa dan orang tua siswa yang kerap mengeluhkan keadaan tersebut. “Apakah tahun ini sudah dilaksanakan atau tidak tahun depan. Kita sedang kaji. Jadi ini masalah masyarakat, tidak serta merta kita akan pindah,” terangnya. Masalah relokasi, saat ini Disdik telah mempersiapkan mekanisme, sistem, serta administrasinya. Rencananya, TK Model akan disipakan satu tempat khusus di luas SDN Model maupun SMPN 14. “Kita harus lihat sisi berbagai hal. Baik dari sisi SD dan SMP termasuk juga TK sedang kita siapkan satu tempat. Tidak akan ditempatkan di SD model tersebut. Dan minggu depan saya akan bicara dengan komite dan pak sekda,” tutupnya. (ron/viq)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mendorong pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) sebaiknya dilakukan di rumah sakit dan puskesmas. Upaya ini sebagai bagian untuk mempercepat serta memudahkan masyarakat. “Bila perlu sudah berhenti saja di Dukcapil ada pelayanan. Cukup di Puskesmas atau rumah sakit saja,” kata Walikota saat memberikan sambutan pada penandatanganan MoU antara Dukcapil, RSUD, Dikes dan pelaku usaha di Kota Mataram, Senin (22/7). Sistem pelayanan adminduk di tempat pelayanan kesehatan tersebut diminta camat dan lurah mensosialisasikan ke masyarakat. Tujuannya agar anak –anak terdokumentasi dengan baik. Walikota menilai anak – anak merupakan generasi yang kuat yang dapat diandalkan pada masa yang akan datang. Apalagi di tengah perkembangan globalisasi persaingan semakin ketat, sehingga generasi muda perlu dipersiapkan secara matang. Konteksnya dalam hal penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pelaku usaha sebagai komitmen dan bentuk perhatian pemerintah kepada anak – anak. Di samping itu, perjanjian kerjasama ini memberikan kemudahan kepada orang tua dalam mengurus dokumen kependudukan. “Artinya, setiap hari harus ada penam-

bahan dokumen kependudukan. Sehari pasti jadi harus dilaksanakan,” tegasnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Chaerul Anwar menyampaikan, penandatangan perjanjian kerjasama dengan Dikes, RSUD dan pelaku usaha menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang peningkatan layanan kependudukan. Tujuannya adalah, mempercepat kepemilikan akta kelahiran, kartu identitas kependudukan, kartu identitas anak dan lainnya. Penerbitan KIA jemput bola berkolaborasi dengan RSUD. “Pelayanan sudah kita lakukan go to school, go to lingkungan, pelayanan di Car Free Day,” sebut Chaerul. Anak yang memiliki KIA mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan enam pelaku usaha di Kota Mataram. Mereka berhak mendapatkan diskon 10 hingga 20 persen. Cukup dengan menunjukkan identitasnya saat bertransaksi. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan serta perlindungan dan kemudahan bagi masyarakat. Cgaerul menambahkan, upaya percepatan lainnya coba dirancang Dukcapil yakni go to digital. Artinya, penandatanganan dokumen kependudukan melalui sistem digitalisasi. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pengurusan administrasi kependudukan. (cem)

(Suara NTB/cem)

DOKUMEN KEPENDUDUKAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan dokumen kependudukan kepada anak – anak penyandang disabilitas di SLB Pembina Ampenan, Senin (22/7). Peningkatan cakupan kepemilikan administrasi kependudukan didorong agar pelayanan dilakukan di puskesmas dan rumah sakit.

Penyandang Disabilitas Minim Diterima Bekerja di Perusahaan Mataram (Suara NTB) Perusahaan di Kota Mataram hingga kini minim mem-

pekerjakan para penyandang disabilitas. Penampilan fisik calon pekerja jadi penilaian. Tak

(Suara NTB/cem)

DISABILITAS - Para penyandang disabilitas di SLB Pembina Ampenan berkumpul sambil menikmati makanan di halaman sekolah, Senin (22/7). Perusahaan di Mataram disinyalir masih minim menerima penyandang disabilitas sebagai karyawan. Hal ini disebabkan tidak adanya penegakan hukum.

adanya sanksi jadi persoalan penerapan regulasi. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 bahwa ada kewajiban perusahaan milik pemerintah dan swasta menerima minimal dua persen penyandang disabilitas dari jumlah karyawan mereka. Faktanya, hampir sebagian besar perusahaan di Kota Mataram belum menerapkan aturan tersebut. Ketua Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi mengatakan, persoalan saat ini adalah, undang – undang ini tidak memiliki sanksi, sehingga aturan ini hanya sebatas imbauan saja. Lemahnya aturan ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki kewajiban menerima karyawan dari para penyandang disabilitas. Semestinya, Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi terhadap perusahaan – perusahaan untuk melihat berapa per-

sen mengakomodir disabilitas. “Rupanya teman – teman di Disnaker melihat disabilitas ini bukan jadi bagian yang penting,” kata Joko ditemui, Senin (22/7). Kecenderungan terjadi para penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan pekerjaan seperti karyawan normal justru diperlakukan tidak wajar atau terjadi diskriminasi. Praktik demikian kata Joko, tidak berkaitan dengan kinerja. Umpannya perusahaan untuk merekrut sekretarisnya dilihat dari fisiknya. Di sekolah juga terjadi hal yang sama. LPA mulai mengadvokasi karena sekolah tidak mau menerima anak disabilitas. “Sektor tenaga kerja bahkan terjadi. Ekstremnya di beberapa persyaratan mencantumkan langsung,” sesalnya. Pemkot Mataram memiliki Perda tentang disabilitas. Tetapi penegakannya yang menjadi permasalahan. Undang – un-

dang semestinya diaplikasikan di tingkat daerah. Menurut Joko, penegakan hukum paling penting. Bagaimana Disnaker melakukan penegakan itu pada perusahaan. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tak membantah masih minim perusahaan yang memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas. Dia berjanji akan memfasilitasi agar perusahaan mau memberikan peluang bagi disabilitas untuk bekerja. Secara kemampuan atau kompetensi mereka memiliki skill atau keterampilan yang mumpuni yang tidak kalah saing dengan karyawan normal. “Kita lihat saja tadi ternyata banyak anak – anak disabilitas memiliki kemampuan,” terangnya. Ditegaskan Walikota, perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama untuk bekerja. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Halaman 3

Hampir 50 Persen Koperasi Tak Aktif Kasus ’’Finance’’ Mendominasi TUJUH kabupaten/kota di NTB belum membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tujuh kabupaten kota ini diantaranya, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Hanya Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa yang telah membentuk lembaga penengah sengketa konsumen ini. “Tapi PR kita KLU dan Sumbawa ini karena sudah berakhir masa berlaku kepengurusannya,” kata Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Taufik Rahman, SH. BPSK menurutnya sangat penting dibentuk di masing-masing kabupaten/kota untuk memfasilitasi sengketa konsumen. Sementara ini, pengaduan-pengaduan konsumen difasilitasi oleh BPSK yang ada di Kota Mataram. Selain BPSK di Kota Mataram, Taufik Rahman mengatakan, Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan siap menampung pengaduan-pengaduan konsumen. Bidang Perlindungan Konsumen ini belum lama dibentuk. Karena itu, pengaduan yang masuk masih minim. Meski demikian, Pemprov NTB intens berkoordinasi dengan BPSK NTB di Mataram untuk memantau aduan-aduan yang masuk dari konsumen, serta langkah-langkah apa yang telah ditempuh untuk penyelesaiannya. Dari hasil koordinasi dengan BPSK, kasus yang paling mendominasi adalah laporan leasing, atau finance. Terakhir salah satu kasus yang diserahkan penanganannya ke aparat, kasus over kredit kendaraan. Pelapor dalam kasusnya telah menyepakati over kredit ke pihak kedua dengan diketahui oleh lembaga pembiayaan. Dalam perjalanannya, kendaraan tersebut telah berpindah tangan kepada pihak kedua, dengan modal kepercayaan. Sementara lembaga pembiayaan belum merampungkan dokumen pemindahtangannya. Pihak kedua, setelah menerima kendaraan diketahui sulit dihubungi untuk mendatangani secara resmi pemindahtanganan kendaraan dan pemindahan tanggungan kredit kepadanya. Karena sulit dihubungi, lembaga pembiayaan tetap meminta pertanggungjawaban pihak pertama untuk menunaikan kewajiban kreditnya. Kasus ini tengah bergulir. Sebelumnya, seperti dijelaskan Taufik Rahman, salah satu nasabah lembaga pembiayaan juga mengadu ke BPSK. Persoalan yang dihadapi, pascagempa operasional kendaraan yang digunakan untuk mengangkut material sangat terbatas. “Karena permintaan kurang setelah gempa, cicilan tidak bisa dipenuhi seperti biasa. Oleh finance, konsumen diharuskan membayar denda keterlambatan dan kewajiban pokok. Sementara konsumennya sudah tidak mampu memenuhi permintaan finance,” paparnya. Kasus tersebut kemudian di mediasi oleh BPSK. Jalan tengahnya, disepakati keringanan tuntutan dari finance. Untuk mengurangi terjadinya sengketa konsumen dengan finance ini, Taufik Rahman mengatakan akan membangun kerjasama dengan asosiasi financenya. “Jangan sampai ada nasabah yang mengadu karena perampasan kendaraan di tengah jalan. Tidak boleh itu. Karena masih ada cara yang lebih soft. Silahkan kalau ada boleh dilaporkan ke kami,” demikian Taufik. (bul) Taufik Rahman (Suara NTB/bul)

NTB Tak Konsisten Lakukan Pembinaan Mataram (Suara NTB) Jumlah koperasi di NTB mencapai 4.110 koperasi. Hampir 50 persen diantaranya tercatat tidak aktif. Jumlah koperasi yang tak aktif ini diproyeksikan akan terus bertambah. Ini akibat tidak konsistennya pembinaan terhadap koperasi. Dari 4.110 koperasi di NTB, 2.574 yang dikategorikan koperasi aktif. Sedangkan 1.536 koperasi tidak aktif. Umumnya jenis koperasi di NTB adalah simpan pinjam. Ketua Dewan Koperasi Nasional Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB, Mahmud Razak, MM memberi beberapa catatan terkait makin mundurnya perkoperasian, khsususnya di NTB. Pertama, gegulasi tentang koperasi yang dinilai belum ketemu. Misalnya regulasi tentang pembinaan. Perda yang diharapkan hingga saat ini belum terjawab. Kedua Dekopin dianggap tidak menjadi sinergisitas di APBD. Belum ada kerjasama antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB untuk melakukan pembinaan bersama kepada koperasi. Dekopinwil memiliki fungsi strategis dalam hal pembinaan,

edukasi, dan advokasi. Selain itu, kata Dosen UMM ini, sentuhan terhadap koperasi yang belum dilihat nampak hingga saat ini. “Sekaarang lebih banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang fokus dibina, bukan koperasi. Lihat misalnya, dibentuk Petugas lapangan lebih kepada UKM ,bukan kepada koperasi,” paparnya. Karena itu, dengan konsep baru dirancang, koperasi harus direformasi total di era millenial untuk menyongsong era industri 4.0. Dekopin, kata Mahmud Razak, tengah mencoba mengubah regulasi yang ada dari tingkat pusat. UU 25 tahun 92 tentang koperasi dianggap sudah tidak relevan. Kemudian UU nomor 16 tahun 2012 juga tereliminir saat jusisial review di Mahkamah Konstitusi. Saat ini diupayakan untuk

dipermanenkan RUU tentang koperasi. Harapan Dekopin tidak lagi ada judisial review. “Saya pikir pusat dan daerah harus membuat reformasi total terhadap koperasi menyesuaian dengan revolusi industri. Baru regulasinya mengikuti,” imbuhnya. Regulasi dimaksud salah satunya memperkuat sinergi antara Dekopinwil dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal pembinaan. Saat ini dinas terkesan jalan sendiri-sendiri dengan Dekopinwil. Fokus perhatian pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM pada program UMKM. Sementara program pembinaan kepada koperasi cenderung diabaikan. Anggapannya, UMKM adalah anggota dari koperasi. Padahal faktanya, banyak UMKM yang dimodali kapitalis. “Di pasar-pasar, kita ndak tau mana koperasi dan mana

rentenir. Semua mengatasnamakan koperasi. Tapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi yang dilaksanakan,” ujarnya. Dinas Koperasi juga memprogramkan 100.000 Wira Usaha Baru (WUB). Nyatanya, sampai saat ini belum nampak di NTB koperasi produksi. Sebagian besar koperasi di NTB bergerak di bidang simpan pinjam. Padahal, kompetitornya tidak ringan, perbankan. Karena tak kuat dengan modal. Banyak diantaranya koperasi rontok disandingkan bersaing dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. “Kita ndak konsisten membina koperasi. lihat di daerah lain. Ada koperasi peternakan, ada koperasi susu yang bergerak dari hulu hilir. Ada koperasi agro. Di NTB ndak ada, yang menjamur KSP. KUD saja tidak di urus sampai sekarang,” sesal Mahmud Razak. Bolanya ada di pemerintah daerah. Tertarik atau tidaknya mengembangkan koperasi. Dekopin juga mengharapkan dilakukan pemisahan OPD, khusus yang membidangi koperasi. “Buat saja Dinas Kop-

(Suara NTB/bul)

Mahmud Razak erasi khusus. Jangan ada UMKM. Karena UMKM sudah banyak yang urus. Fokus di koperasi saja,” sarannya. Koperasi memiliki fungsi sangat strategis membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Dan sudah terbukti tangguh menjawab segala tantangan ekonomi. Jika tak diperhatikan, jumlah koperasi akan terus menyusut. (bul)

1.176 Unit RTLH di Lotim Diperbaiki

(Suara NTB/bul)

HEWAN KURBAN - Pembelian hewan kurban mulai ramai jelang Idul Adha. Sapi paling banyak dicari. Tidak saja perorangan, perusahaan-perusahaan juga mulai berburu hewan kurban. M. Sukri, salah satu panitia kurban di Komplek Perumahan Royal Mataram menandai sapi-sapi yang telah dibelinya untuk kurban dari warga.

Bank NTB Syariah dan PLUT akan ’’Branding’’ Kopi NTB Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah bekerjasama dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) memfasilitasi branding kopi NTB agar komoditas perkebunan dari Bumi Gora ini benar-benar mendunia. Nama kopi NTB balum masuk catatan kopikopi familiar di dunia. Yang muncul saat ini kopi Toraja, kopi Gayo, Kopi Bali. Padahal NTB adalah salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia. Banyak persoalan mengapa nama kopi NTB tak muncul di permukaan. Bahkan di daerah daerah sendiri, market hanya dikuasi kopi-kopi pabrikan nasional. Berangkat dari itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo bersama Konsultan PLUT, M. Nurrahmat tengah menginisiasi branding kopi NTB untuk mengangkatnya ke kancah internasional. Setidaknya, nama kopi NTB menjadi sangat familiar di dalam negeri. Seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) produsen kopi di Pulau Lombok dikumpulkan di ruang pertemuan Bank NTB Syariah. Lebih dari 30 orang UMKM kopi hadir. Mereka datang membawa kopinya dengan brand masing-masing. H. Kukuh Raharjo bersama Nurrahmat dalam kesempatan ini menyatakan akan memberikan dukungan untuk kelembagaan, maupun dukungan pembiayaan untuk menumbuh kembangkan UMKM kopi. Nurrahmat mengatakan NTB sudah menghasilkan kopi berkelas. Dengan beragam varian kopi kemasan setengah jadi yang dibuat para pelaku UMKM di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa. Inisiasi membentuk wadah bagi para UMKM kopi di NTB adalah mewujudkan terbentuknya satu brand kopi di NTB. “Misalnya kopi Tambora, atau Kopi Rinjani. Di dalamnya ada varian-varian, kopi telapen, kopi sasak, kopi berugaq atau varian-varian lainnya,” kata Rahmat. Inisiasi menjadikannya satu brand adalah untuk menyatukan para produsen dan pengusaha kopi di dalam daerah. Persoalan selama ini, mereka jalan sendiri-sendiri. Sehingga sulit memunculkan satu brand, kopi NTB. Tentu karena faktor itulah

yang membuat kopi NTB sulit muncul, apalagi bersaing dengan kopi-kopi yang sudah memiliki nama. “Pasar kita diisi Nescafe, kopi Luwak, top kopi. Dan harganya murah. Sementara kita sebagai penghasil penghasil kopi. Justru kopi kita dijual sangat mahal. Bagaimana bisa bersaing,” ujarnya. Karena itu, inisiasi melakukan rebranding kopi NTB adalah untuk menyatukannya menjadi satu nama besar, dengan beragam varian di dalamnya. tidak menghilangkan varian yang sudah ada. Sementara H. Kukuh Raharjo mengatakan harus ada satu wadah, kelembagaan yang menaungi kopi NTB dan memiliki satu branding untuk muncul di nasional dan internasional. Mulai dari membentuk kelembagaan. Kedepan diharapkan akan muncul industri kopi yang mewadahi semua varian kopi yang dihasilkan oleh para UMKM. Industri kopi di daerah ini masih berskala UMKM, sehingga ruang lingkupnya terbatas dari sisi produksi, pemasaran. Akibatnya harga tinggi dan tak mampu bersaing. Jika terbentuk satu wadah, misalnya oleh PT. Gerbang NTB Emas yang melakukan produksi kopi NTB dengan beragam varian kopi di dalamnya, H. Kukuh meyakini kopi NTB ke depan akan lebih memiliki posisi tawar. Dalam sebuah literature dikemukakan, kopi-kopi yang terkenal di dunia, sebagian besar dikenal karena asalnya. Misalnya kopi toraja, kopi gayo seperti yang dikemukakan diatas. Didukung pemerintah yang peduli. “Kenapa tidak kita membuat satu branding kopi NTB dan inisiasi ini arahnya ke sana. Memunculkan satu branding, Kopi NTB. namanya tergantung hasil survei dan suara terbanyak nanti,” demikian H. Kukuh Raharjo. (bul)

(Suara NTB/bul)

SATUKAN PERSEPSI - H. Kukuh Raharjo dan Nurrahmat bersama para pelaku UMKM kopi di Pulau Lombok usai menyatukan persepsi untuk memunculkan branding kopi NTB.

Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim tahun 2019 mendapat kuota perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.176 ini. Kouta tersebut berasal dari tiga sumber diantaranya, APBD kabupaten, provinsi dan dari pemerintah pusat atau APBN. Pelaksanaan perbaikan RTLH ini ditargetkan pada awal bulan Agustus sudah berjalan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Lotim, Ir. Sahri, menyebutkan, berdasarkan data Lotim, jumlah RTLH 36 ribu lebih jumlah yang harus ditangani terhitung sejak tahun 2019. Dari jumlah ini, yang bersumber dari APBD kabupaten sebanyak 300 unit masing-masing Rp17,5 juta dalam bentuk uang tunai. Dari APBD provinsi didapatkan 108 unit terdiri dari pembangunan senilai Rp35 juta per unit dan BSPS sesuai standar Rp17,5 juta. Selanjutnya, dalam rangka RTLH ini terdapat dana dari pemerintah pusat atau APBN yang terbagi menjadi dua yakni reguler dan pokir. Jumlahnya 768 unit terdiri 480 reguler dan aspirasi pokir 288 unit setelah ada rencana perubahan oleh pokir itu sendiri. Sehingga total RTLH yang didapatkan oleh

Lotim untuk tahun 2019 ini sebanyak 1.176 unit. “Penanganan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kouta yang kita dapatkan. RTLH baik dari APBD kabupaten dan provinsi maupun APBN saat ini masih dalam posisi awal realisasi di lapangan,” terangnya kepada Suara NTB, Senin, (22/7). Disebutkan Sahri, terdapat tiga kriteria pokok yang mendapat bantuan RTLH ini dengan melihat kondisi rumah masyarakat pada bagian atap, dinding dan lantai. Jika sebuah rumah masyarakat satu atau dua unsur itu terpenuhi, maka harus ditangani untuk dilakukan perbaikan. “Tiga pokok ini harus terpenuhi apakah masyarakat itu layak untuk mendapat bantuan RTLH atau tidak. Insya Allah awal Agustus pengerjaan sudah dimulai,” jelasnya. Ditambahkannya, 1.176 unit itu tersebar di seluruh Kabupaten Lotim. Namun khusus untuk Kecamatan Sembalun dan Sambelia tidak diberikan jatah karena merupakan wilayah terdampak gempa. Langkah ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi data tumpang tindih dikarenakan perbaikan rumah masyarakat di dua lokasi bencana itu ditangani oleh BPBD. (yon)

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bank Sampah Mandek

Antarpemda Beda Persepsi Regulasi (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) Program Zero Waste Pemprov NTB, belum sepenuhnya teraplikatif di kabupaten/ kota. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), wujud dukungan zero waste dalam bentuk bank sampah masih mandek. Tak satu pun bank sampah yang terbentuk.

H. Rusdi

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH PKP) KLU, H. Rusdi, ST. MM., Senin (22/7) keberadaan bank sampah masih belum terbentuk. Pasalnya, antarkabupaten/kota dengan Pemprov NTB selaku pemilik program berbeda pendapat menyangkut regulasi.

“Program bank sampah, saya sendiri masih beda pendapat sama provinsi, bank sampah semestinya di lengkapi dengan prosedur perizinan sampai kepada pengawasan dan pembinaannya,” kata Rusdi. Menurut dia, Pemda mana yang harus memberikan izin, apakah di kabupaten atau provinsi, agar jelas. Seandainya izin bank sampah diberi-

kan kepada kabupaten, maka persoalannya banyak kabupaten yang sementara ini belum membuat regulasi. Izin bank sampah ini sendiri, tegas Rusdi, berkenaan dengan mekanisme dan prosedur pemberian hibah/bansos untuk organisasi sesuai regulasi Permendagri. Bahwa, hibah kepada kelompok usaha harus mendapatkan periz-

inan dari yang berwenang. “Dengan kondisi seperti maka akan sangat sulit kita dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bank sampah ini. Intinya sih perlu penyeragaman persepsi,” katanya. Belakangan, Rusdi menyebut telah menerima informasi jika pemerintah provinsi sedang melakukan pembahasan terkait persoalan tersebut. Setidaknya, ada beberapa alternatif yang ditawarkan dalam implementasinya, misalnya dalam bentuk yayasan. Bank sampah sebagaimana

diharapkan, memiliki orientasi ekonomi dalam pemanfaatannya. KLU dalam hal ini, menawarkan sistem Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). “Untuk penyamaan persepsi ini saya berencana mengundang dari pihak perbankan dan perkoperasian, BUMDes, dan lainnya untuk FGD (Focus Group Discussion). Harapannya akan ada titik mana yang akan diambil dalam pengelolaan keuangan ini. Sementara di KLU menggunakan KSM dan regulasi perizinannya sudah kita buatkan,” jelasnya. Ia menambahkan, pihaknya

memilih KSM karena menurut syarat kelembagaan lembaga ini sudah boleh menerima hibah// bansos yang diatur dalam Perda dan Perbup No. 1 tahun 2019. Pada regulasi itu pun, izin KS sudah diatur dengan jelas. “KSM adalah lembaga komonitas yang secara kolektif bahu membahu mewujudkan lingkungan sekitar bersih dari sampah, dan ini merupakan binaan LH. Tetapi kalau bank sampah, BUMDes atau koperasi sampah mungkin namanya, maka ini di luar binaan LH, tentu harus sinergi,” tandasnya. (ari)

Lotim Persiapkan Perayaan HUT Ke-124 Program Transmigrasi Minim MASIH minimnya kesempatan kerja bagi kalangan kepala keluarga rumah tangga, menyebabkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencari alternatif solusi. Salah satu yang disasar adalah program transmigrasi. Kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP), Agus Tisno, melalui Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Yarsa, S.Pd., Senin (22/7) mengungkapkan, tahun ini Pemda KLU memperoleh jatah penempatan tenaga kerja melalui program transmigrasi. Sayangnya, kuota yang disiapkan sangat minim. “Program transmigrasi jatah provinsi tahun ini hanya 10 KK, itu dibagi ke 3 kabupaten, masing-masing 5 KK Lombok Tengah, 3 KK Lombok Timur, dan 2 KK Lombok Utara,” ungkap Yarsa. Menindaklanjuti kuota 2 KK transmigrasi itu, Disnaker memberi peluang kepada 2 KK dari Dusun Bentek, Desa Persiapan Menggala, Kecamatan Pemenang. Keluarga yang ditempatkan kebetulan sudah lama mengajukan diri sebagai sasaran program transmigrasi pemerintah. Selain itu, Disnaker juga mempertimbangkan sosial dan ekonomi dalam menentukan rumah tangga sasaran. Yarsa menyebut, penempatan rumah tangga transmigrasi untuk NTB tahun ditempatkan ke Kanawa, Sulawesi Tenggara. Para peserta transmigrasi pun sudah dipersiapkan untuk mengikuti Diklat di Balai Latihan Diklat Transmigrasi Provinsi. “Besok mereka sudah kota kirim untuk mengikuti Diklat selama beberapa hari sebelum diberangkatkan sesuai jadwal,” imbuhnya. Pemda KLU sendiri, diakuinya setiap tahunnya memperoleh jatah peserta transmigrasi. Meski demikian, kuota yang diperoleh KLU tidak signifikan. “Kita inginnya kuota lebih besar dari target, tetapi kuota ditetapkan dari pusat,” sebutnya. Selain masalah kuota, Pemda KLU juga berharap adanya pemikiran pada dukungan pemberdayaan keluarga transmigrasi sebelum mereka ditempatkan. Misalnya, kata Yarsa, dukungan fasilitas berupa rumah tinggal disiapkan dengan baik sembari menunggu mereka mandiri. Antara Pemda penerima (pengirim) transmigrasi dengan Pemda penempatan dapat melakukan sharing dana untuk memfasilitasi perumahan. Setidaknya, kepala keluarga merasa betah karena memiliki tempat tinggal yang nyaman untuk keluarganya. Selama ini, antar Pemda belum pernah sharing dana untuk keluarga transmigrasi. Mereka hanya diakomodasi oleh pemerintah pusat. Yarsa menyebut opsi lain akomodasi dalam bentuk dukungan logistik rumah tangga transmigrasi. Sebab mereka di tahun awal, masih harus bersusah payah membuka lahan dan mengubahnya menjadi lahan produktif. “Biaya hidup selama belum berhasil, juga bisa menjadi satu alternatif. Dan ini akan kita coba sampaikan ke pemerintah terutama Pemerintah Provinsi,” tandasnya. (ari)

Yarsa

Selong (Suara NTB) Untuk kali pertama pada era kepemimpinan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, akan digelar pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lotim yang ke 124. Pemerintah Kabupaten Lotim pun mulai mempersiapkan perayaan. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy memimpin rapat persiapan menyambut HUT Lotim yang juga persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke 74 pada 17 Agustus mendatang, menegaskkasn, ketetapan hari jadi Kabupaten Lotim tertuang dalam Perda Nomor 01 Tahun 2013, Tentang Hari Jadi Lotim. Momen bersejarah tersebut dinilai penting diingatkan sebagai titik awal pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tahun 2019, ujarnya, Lotim merupakan pertama kalinya merayakan hari jadinya. Selain pelaksanaan upacara, bupati menekankan agar kegiatan dirancang meriah, namun tidak terkesan hura-hura. Kegiatannya diminta dikemas merakyat. Perayaan HUT yang dirangkai dengan beberapa kegiatan ini diharapkan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat Lotim, seperti menggelar pasar rakyat.

(Suara NTB/rus)

RAPAT - Rapat persiapan HUT Lotim yang dipimpin Bupati H. M. Sukiman Azmy di Kantor Bupati Lotim, Senin (22/7). Selain sejumlah kegiatan, bupati mengingatkan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk mempersiap-

kan peresmian RSUD Labuhan Haji. Diinginkan peresmian RSUD baru Lotim ini dapat digelar pada puncak acara

hari jadi Kabupaten Lotim. Kegiatan lain yang juga diagendakan di antaranya murotal Alquran, dan Festival

3.692 Unit RTG Lotim Pastikan Tak Bebani Rampung 100 Persen Anggaran Daerah Jumlah Pejabat Bertambah

Selong (Suara NTB) Terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memastikan adanya penambahan pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Dipastikan, penambahan pejabat itu tidak sampai terlalu menambah beban anggaran daerah. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerha Kabupaten Lotim, Mustafa di Selong, Senin (22/7), mengemukakan, sebelum resmi dibentuk 10 unit UPT Dukcapil tersebut sudah diawali dulu dengan kajian dan analisis mengenai kemampuan anggaran daerah. Khusus UPT Dukcapil oleh Pemkab Lotim ini dibentuk berdasarkan amanah perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisa menyebut, diperlukan untuk membentuk UPT Dukcapil untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kepen-

dudukan (adminduk). Dalam UPT Dukcapil, disebut ada satu pejabat struktural, yakni hanya kepala UPT saja. Lainnya ada Kepala Tata Urusan yang mengurus perkantoran tapi sementara ini yang diangkat secara struktural adalah Kepala UPT saja. Sedangkan para stafnya sebagian besar adalah para tenaga honorer daerah yang dulu sudah ada baik yang sudah ditempatkan sebelumnya di kantor-kantor camat maupun yang ada di lingkup Dukcapil. “Para tenaga honor ini sudah terlatih,” ucapnya. Asas kecukupan anggaran sambungnya memang menjadi bagian dari dasar pertimbangan pembentukan. Atas dasar itu pula, sambungnya Lotim hanya mampu mengangkat 10 UPT baru dari 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Tidak menutup kemungkinan sesuai keinginan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, semua kecamatan se Kabupaten Lotim ini

terbentuk UPT Dukcapil. “Jadi setelah dihitung oleh keuangan dan aset, tidak ada masalah untuk kita mengangkat, sehingga pastinya tidak sampai masalah pada anggaran daerah,” imbuhnya. Diterangkan, masing-masing UPT untuk sementara jumlah tenaga yang bekerja bervariasi. Melihat personel yang sebagian besar merupakan honorer daerah yang terampil, dipastikan tidak sampai menambah biaya belanja pegawai. UPT Dukcapil yang dibentuk adalah tipe A. Jabatan Kepala UPT Dukcapil setingkat eselon III. Di bawahnya sejatinya ada Kepala Tata Usaha dengan jabatan setingkat eselon IVB dan selanjutnya bawahannya staf dan fungsional. Akan tetapi sejauh ini belum diisi. “Kita pertimbangkan sedikit demi sedikit dulu, mungkin tahun depan lah kita tambah karena dari sisi tugas juga tidak terlalu berat lah,” paparnya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengungkapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur permukiman di KLU yang terdampak gempa menunjukkan progres yang cukup baik. Berdasarkan data BPBD KLU, permukiman warga yang sudah terselesaikan 100 persen sejumlah 3.692 unit. Hal itu diungkapkan Najmul Akhyar, di sela-sela HUT KLU, Minggu (21/7). Najmul menyebut, rumah terdampak gempa yang mengalami kerusakan baik kategori berat, sedang, ringan tersebar di lima kecamatan sebanyak 75.741 unit. Dari jumlah tersebut data terkini menunjukkan sejumlah 26.885 unit kategori rusak berat dalam sedang tahap pembangunan. Sementara RTG rusak berat yang sudah diselesaikan sejumlah 3.085 unit, rusak sedang dan ringan yang terselesaikan masingmasing 507 unit dan 379 unit

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 meter kubik per detik. Hitun- na menjadi batas bendungan. Selong (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Air Bendungan Pan- gan matematisnya, Pandanduri Bendungan pandanduri ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 danduri Kabupaten Lom- mengeluarkan air sebesar 172 sama sekali tidak boleh ker123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 bok Timur (Lotim) terus ribu meter kubik per hari. Ke- ing. Aturan bendungan harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 menyusut. Bendungan den- butuhan harian itu dibagi den- tetap ada tersedia air. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Saat ini, sambungnya, air gan luas genangan 315 hek- gan jumlah sisa air yang saat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 tar (ha) dan bisa menam- ini masih 9 juta meter kubik Pandanduri ini sudah mampu 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 pung hingga 29 juta meter yang bisa digunakan, maka mengairi 10 ribu hektar lahan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 kubik itu kini tersisa seki- diperkirakan hanya bisa ber- pertanian yang tersebar di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 tar 9 juta kubik. Sementa- tahan sampai 52 hari atau cuk- wilayah Sakra, Sakra Barat, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 sebagian Sakra Timur, Kerura kebutuhan petani dan up hanya dua bulan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Dihitung efektif, Agustus ak dan Jerowaru. Petani masih pengolahan air baku setiap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 detik dikeluarkan dari ben- sampai September masih bisa memakai air Pandanduri 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 bisa dikeluarkan. Sedangkan ini dengan catatan harus benardungan ini 2 meter kubik. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Koordinator Operasi dan pada bulan Oktober yang di- benar irit. Menjadi kewenan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Pemeliharaan (OP) Dam nilai menjadi puncak kemarau gan pengamat pengairan yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Pandanduri, Pamungkas dikatakan sudah tidak bisa bisa menganalisa kebutuhan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Karyadi ketika dikonfirma- lagi Pandanduri menyuplai air untuk para petani. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Pihaknya mengharapkan si Sabtu (20/7) mengakui kebutuhan air para petani. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 semenjak musim kemarau “Kalau bisa berselang peng- petani bisa menghemat air dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 ini, tidak ada lagi suplai air gunaannya, mungkin bisa ber- menggunakan pengairan se123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 yang masuk areal genangan tahan sampai tiga bulan, na- suai kebutuhan. Dalam desain 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 bendungan. Selama beber- mun pastinya Oktober itu bendungan, kapasitas areal 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 yang bisa diairi sebenarnya 5 apa bulan ini, Pandanduri harus off,” ungkapnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Riil jumlah air yang terisa ribu hektar. Akan tetapi desaterus dikeluarkan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 Melihat ketersediaan air saat ini 12 juta meter kubik. kan dari masyarakat, sehing123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 yang ada saat ini, coba Dari jumlah itu, sebanyak 3 ga membuat kawasan dua kali 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 dikalkulasi Pamungkas, jika juta meter kubik tidak boleh lipat luasnya dari desain awal MENYUSUT - Bendungan Pandanduri yang air nya terus menyusut dan diprediksi hanya 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 rata-rata pengeluaran air 2 sama sekali dikeluarkan, kare- bendungan. (rus) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 bisa bertahan tinggal dua bulan ke depan. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (Suara NTB/ari)

Gumi Selaparang. Bupati berharap kegiatan ini membawa kemeriahan dan tidak membebani masyarakat.(rus)

Air Bendungan Pandanduri Terus Menyusut

(Suara NTB/rus)

rusak ringan. “Syukur Alhamdulillah, total rumah yang sudah jadi untuk sementara 3.692 unit,” ungkapnya. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, H. Muhadi, SH., mengungkapkan BPBD KLU ditarget untuk menuntaskan realisasi sebelum tanggal 25 Agustus 2019. Batas waktu tersebut adalah deadline akhir masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. “Sebelum taanggal 25 Agustus itu berakhir masa transisi darurat, diharapankan hasil validasi seluruh kabupaten/ kota sudah masuk ke BNPB untuk dilakukan review kembali oleh Inspektorat Jenderal,” katanya. Review ulang itu dimaksudkan untuk mempertajam data sehubungan dengan adanya NIK dan KK Ganda. Setelah itu diselesaikan, BPBD kemudian menyampaikan permohonan dana ke Kementerian Keuangan. “Karena kalau model kita sekarang ini berbeda dengan pengajuan di awal-awal itu. Kalau yang lama ‘kan, SK Bupati serahkan ke BNPB, setelah itu BNPB keluarkan duitnya,” imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Pemkab Lombok Utara dihadapkan pada dilema mengembalikan dana yang sudah disalurkan ke masyarakat senilai Rp 111,44 miliar. Hal itu berdasarkan temuan Inspektorat BNPB RI. Instruksi pengembalian dana DSP BNPB itu dilayangkan Inspektur BNPB RI, Kahartomi, melalui Surat No. R.062/ IT.I/PW.04/04/2019 tanggal 2 April 2019. Surat dengan lampiran 1 berkas tersebut menegaskan perihal Hasil Monitoring atas Pemberian Bantuan Stimulan di KLU. Berdasarkan data hasil evaluasi BNPB dengan metode verifikasi menggunakan pengolahan data berdasarkan Nomor NIK dan KK, ditemukan sebanyak Rp 111,440 miliar harus disetorkan kembali ke kas negara. Jumlah pengembalian nominal itu terdiri dari dua jenis persoalan, yakni pengembalian uang pada NIK dan KK Ganda pada satu jenis kerusakan rumah dan pengembalian akibat NIK dan KK Ganda pada lebih dari satu jenis kerusakan rumah. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Target Sebelum 17 Agustus SEKRETARIAT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menunggu kepastian jadwal pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru periode 2019-2024. Menyusul, bakal segera berakhirnya masa bakti anggota DPRD Loteng yang lama. Hal itu diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng, Suhadi Kana, S.H., Senin (22/7). Dikatakannya, jika merujuk tanggal pelantikan anggota DPRD Loteng yang lama, maka per tanggal 11 Agustus mendatang masa baktinya (Suara NTB/kir) sudah berakhir. Dengan Suhadi Kana kata lain, paling lambat tanggal 12 Agustus sudah ada pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru. Namun jika melihat situasi yang ada sekarang ini, ada kemungkinan pelantikan mundur dari waktu yang sudah ditargetkan. “Tapi kalaupun mundur, kita berharap tidak terlalu molor. Paling tidak sebelum tanggal 17 Agustus sudah ada pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru,” sebutnya. Karena anggota DPRD Loteng baru itu nantinya diharapkan bisa mengikuti upacara peringatan HUT RI. Belum jelasnya waktu pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru, ujarnya, dikarenakan masih ada sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana salah seorang caleg DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) VI (Batukliang-Batukliang Utara) dari Partai Gerindra mengajukan gugatan ke MK. Saat ini MK sendiri masih bersidang. Dan, baru akan mengambil keputusan pada tanggal 6 sampai 9 Agustus mendatang. “Jadi kalau melihat jadwal putusan MK, agak sulit untuk mengejar target waktu pelantikan yang sudah kita rencanakan,” jelasnya. Karena setelah ada putusan MK, baru KPU Loteng bisa menggelar rapat pleno terbuka penetapan anggota DPRD Loteng terpilih. Setelah itu, hasil penetapan disampaikan ke Pemkab Loteng untuk kemudian disampaikan ke Gubernur NTB untuk diterbitkan SK pelantikan. Setelah ada SK penetapan dari Gubernur NTB, barulah pelantikan bisa dilaksanakan. Apakah hal itu tidak menyalahi aturan, karena dengan molornya pelantikan anggota DPRD Loteng baru maka masa bakti anggota DPRD Loteng lebih dari lima tahun? Suhadi menegaskan tidak. Karena di tata tertib DPRD Loteng menyebutkan, masa bakti anggota DPRD Loteng habis setelah ada pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru. Tidak disebutkan sampai lima tahun atau sampai tanggal pelantikan anggota DPRD Loteng sebelumnya. (kir)

Dikbud Gelar Pementasan Budaya Peresean dan Pepaosan Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggelar pementasan budaya peresean dan pepaosan di Gedung Budaya Narmada, Minggu (21/7) sore. Kegiatan seni budaya peresean dan pepaosan yang pertama kali diadakan ini digelar secara rutin setiap hari minggu di sejumlah titik antara lain di Narmada, Gerung, Senggigi. Ke depan kesenian peresean dan pepaosan ini bisa masuk menjadi pelajaran muatan lokal (mulok). Tahun depan pihak pemda menargetkan tahun depan bisa masik sebagai mulok di sekolah. Launching seni budaya Presean dan Pepaosan di Gedung Budaya Narmada dibuka langsung Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Dikbud M. Hendrayadi beserta jajaran serta Yayasan Inspirasi Anak Bangsa yang membantu pemda dalam penataan taman baca. Hadir pula Camat Narmada dan Lingsar, para kepala sekolah se Kecamatan Narmada dan Lingsar. Kegiatan seni pepaosan ini, diketahui sudah masuk menjadi warisan budaya di pusat akan dilaksanakan di Taman Narmada, Pasar Seni Sengigi, dan Kota Gerung. Di Narmada dan Senggigi diadakan pukul 10-12 pagi, sedangkan di Gerung dilaksanakan malam hari setiap akhir pekan. “Kami berupaya agar mementaskan seni budaya ini tidak hanya di hari 17 Agustus. Tapi rutin setiap akhir pekan(hari minggu),” jelas dia. Warga kata dia bisa datang menyaksikan kesenian ini ke lokasi tersebut. Selian itu kata dia, target besar yang ingin dicapai pihaknya agar seni peresean dan pepaosan ini menjadi ilmu dan diajarkan di sekolah. Ke depan ia berencana agar peresean dan pepaosan bisa masuk menjadi muatan lokal tahun depan. Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya sudah lama merencanakan kegiatan ini. Pihaknya ingin ada kegiatan budaya rutin dan pasti baik dari sisi waktu, tempat, jenis kesenian dan budaya yang ditampilkan.” Kita ingin ada kegiatan budaya yang rutin dan pasti, Baik tempat dan waktu serta jenis kesenian dan budaya budaya yang ditampilkan. Alhamdulillah Dinas Dikbud mempelopori itu “ jelas dia. Ia berharap ke depan kegiatan ini bisa rutin ditampilkan. Sebab kata dia sebagai pelaku budaya, penikmat budaya harus mencerminkan budaya sendiri. Bupati sedikit miris dengan adanya budaya yang tidak berasal dari budaya Sasak justru banyak disenangi. Seperti kecimol yang yang nota bene bukan lahir dan tumbuh dari bukan budaya Sasak. Ia yakin dengan adanya kegiatan ini tidak hanya menghidupkan seni budaya, namun menghasilkan secara material bagi pedagang, parkir dan para pelaku budaya masyarakat Lobar. (her)

Pathul Akui Persaingan di Internal Partai Bakal Ketat Praya (Suara NTB) Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku persaingan untuk memperoleh dukungan dari Partai Gerindra di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang, bakal ketat. Mengingat, banyak kader Partai Gerindra yang kemungkinan akan maju dan hampir semuanya merupakan kader potensial. Kepada wartawan saat dikonfirmasi di gedung DPRD Loteng, Senin (22/7), H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengatakan, cukup banyak kader Partai Gerindra yang berniat maju di Pilkada Loteng. Sebut saja anggota DPRD NTB, L. Wirajaya. Kemudian ada nama Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman. Termasuk nama H.L. Pathul Bahri, S.IP., dan beberapa kader lainnya. Hal itu membuat persaingan untuk bisa memperoleh dukungan dari partai, pasti bakalan ketat. Di satu sisi, itu hal yang baik bagi Partai Gerindra, karena itu menunjukkan

Partai Gerindra tidak kekurangan kader yang bisa diusung di Pilkada Loteng mendatang. Dengan kata lain, Partai Gerindra tidak harus mengusung kader luar untuk maju dan bertarung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Hanya saja, meski persaingan di internal partai terbilang cukup ketat hal itu tidak akan sampai mengganggu stabilitas di internal Partai Gerindra. Karena pada prinsipnya semua kader partai sudah siap dengan semua konsekuensi yang ada. Di mana siapapun yang akan diusung oleh Partai Gerindra di Pilkada Loteng

mendatang, semua kades sudah berkomitmen untuk mendukungnya, karena itu merupakan keputusan partai yang harus dihormati dan dijalankan oleh semua kader serta simpatisan Partai Gerindra. Jadi nanti keputusan partai yang menentukan siapa yang akan diusung. Kalau partai sudah mengambil keputusan, maka itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. “Termasuk saya, kalau memang tidak ditunjuk oleh partai ya kita harus bersabar,” tegasnya. Disinggung peluang maju menggunakan partai selain Partai Gerindra, Pathul mene-

(Suara NTB/ist)

DISTRIBUSIKAN - Tim Polres Lobar mendistribusikan air ke wilayah Batulayar, Senin (22/7).

BPBD Kekurangan Armada Pengangkut Air Bersih Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan mulai melanda sebagian wilayah Lombok Barat (Lobar). Pihak Pemda Lobar mulai turun mendistribusikan air ke lokasi krisis air akibat kekeringan tersebut. Namun dalam pendistribusian air ini, pihak pemda dalam hal ini BPBD mengalami kendala kurangnya armada pengangkutan air. Sejauh ini BPBD hanya memiliki dua unit untuk melayani puluhan desa terdampak kekeringan di wilayah Lobar. Untungnya, BPBD dibantu oleh OPD terkait seperti Dinas Sosial, pihak PDAM dan Bank NTB Syariah. Termasuk Polres Lobar sudah mulai melakukan beberapa kali droping air bersih ke warga terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H. M. Najib, mengklaim kondisi kekeringan tidak telalu parah, namun sudah ada beber-

apa daerah sudah mengajukan permohonan didistribusikan air bersih, seperti di Sekotong, Batulayar di bagian atas. “Kita sudah tetapkan status siaga, kami sudah droping air, namun persoalan kita hadapi armada pengangkut air yang kita miliki dua unit,” jelas dia. Untuk pendistribusian air ini, OPD lain, seperti Damkar, Polres Lobar, Bank NTB sudah bergerak mendistribusikan air bersih. Khusus di BPBD aku dia, hanya terkendala masalah armada angkutan. Kendaraan ini pun tetap jalan mendistribusikan air sebatas menggunakan galon dengan kapasitas 2.500 liter, 1.500 liter air. Diakui kendala armada ini sudah disampaikan ke Pemda agar dilakukan pengadaan, hanya saja belum ada realisasi, sehingga ia berharap pengadaan kendaraan angkutan

bisa dilakukan melalui anggaran pusat. “Mudahan segera ada kejelasan soal kendaraan angkut ini,” jelas dia. Ia menambahkan untuk penanganan kekeringan pihak Bank NTB Syariah turut membantu dengan memberikan bantuan tandon dan mesin air. Sasaran bantuan ini, jelas dia, sejumlah kecamatan yang kekeringan. Tandon dan mesin air ini dipasang di masjid di daerah yang kekeringan tersebut. Sementara itu Kasat Binmas Polres Lombok Barat, Iptu Raden Bagus Ismail mengatakan pihaknya sudah mendroping air ke empat desa yang menjadi lokasi kekeringan seperti di daerah Kedaro Sekotong, Desa Batulayar Barat, Batulayar dan Bengkaung. “Distribusi air kita sudah lakukan sejak sebulan terakhir, sudah 4 titik (desa) kita suplai “ jelas dia. (her)

Turun Kelas, Kinerja RSUD Praya Bakal Dievaluasi Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Menyusul, penurunan status rumah sakit milik Pemkab Loteng oleh pemerintah pusat dari rumah sakit tipe atau kelas C ke rumah sakit tipe D. “Mungkin ada yang salah dengan penurunan status ini. Jadi harus ada evaluasi,” tegas Sekda Loteng H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., ketika dikonfirmasi perihal penurunan status RSUD Praya, Senin (22/7). Evaluasi dalam hal ini, ujarnya, baik itu internal manajemen RSUD Praya, maupun evaluasi dari aspek luas, karena pihaknya sebenarnya tidak yakin kalau status RSUD Praya justru

turun di saat Pemkab Loteng bersama manajemen RSUD Praya tengah gencar-gencarnya melakukan upaya peningkatan kapasitas serta kinerja, sehingga bisa naik kelas. Misalnya dari sisi fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, RSUD Praya sejak beberapa tahun terakhir terus berbenah. Kapasitas ruang inap dan pelayanan diperbanyak. Begitu pula dari sisi peralatan kesehatan juga terus dilengkapi. Termasuk dalam hal kesiapan sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga kesehatan, terus dilengkapi. Terutama lagi ketersediaan dokter spesialis, RSUD Praya sudah hampir lengkap. Hanya beberapa dokter spesialis saja yang masih belum tersedia. Tapi dari sisi standar pelayanan kesehatan sudah sangat me-

madai. “Bahkan untuk pelayanan pasien itu sekarang lebih banyak ditangani oleh dokter spesialis,” tegasnya. Untuk itu, pihaknya tidak yakin kalau RSUD Praya sampai turun tipe. Bisa jadi, ada kesalahan dalam hal entri data dan dokumen penilaian status rumah sakit di tingkat pusat, sehingga menyebabkan status RSUD Praya jadi turun. Untuk itu, sembari melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh pihaknya juga akan menanyakan ke pemerintah pusat penyebab status RSUD Praya turun, apakah karena memang ada kesalahan administrasi atau mungkin, karena ada peningkatan standar penilaian rumah sakit oleh pemerintah pusat yang mungkin belum bisa dipenuhi oleh RSUD Praya. (kir)

Lima OPD Loteng Dapat ”Lampu Kuning”

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

H. L. Pathul Bahri gaskan pihaknya belum terpikir sampai ke arah itu. Pihaknya masih fokus menjalankan roda organisasi kepartaian. Termasuk tugas-tugas sebagai abdi masyarakat bumi Tatas Tuhu Trasna. “Soal itu (maju dengan partai lain, red) nanti kita pikirkan. Yang penting sekarang, kita fokus selesaikan tugas sebagai pelayan masyarakat Lo-

teng,” ujar Wabup Loteng ini. Menurutnya, yang lebih sekarang ialah bagaimana menuntaskan tugas-tugas diamanahkan oleh masyarakat. Soal Pilkada Loteng mendatang itu belum jadi prioritas untuk saat ini. Pihaknya dalam hal ini lebih memilih untuk mengalir saja. Lagi pula, Partai Gerindra sampai saat ini belum menentukan sikap siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang. Apakah akan benar-benar maju di Pilkada Loteng mendatang? Pathul menegaskan itu tergantung aspirasi yang ada, kalau memang para tokoh masyarakat dan elemen masyarakat di daerah ini menghendaki dirinya maju, maka pihaknya akan berjuang semaksimal mungkin untuk menjawab aspirasi tersebut. “Tunggu sajalah,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

Kepala DPMPTSP Diperiksa Polisi

Kinerja Dinilai Lemah

LAUNCHING - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi saat launching kegiatan seni budaya peresean dan pepaosan di Gedung Budaya Narmada, Minggu (21/7) sore.

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Sebanyak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya dinilai paling lemah, mendapat lampu kuning (peringatan) dari Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Agar lebih memacu kinerjanya pada semester kedua tahun 2019 ini. Jika tidak posisi top pimpinannya bakal digeser. Termasuk pejabat eselon di bawahnya. Saat dikonfirmasi wartawan di gedung DPRD Loteng, Sekda Loteng, H.M. Nursiah,S.Sos.M.Si., Senin (22/7), mengaku ada beberapa SKPD yang kinerjanya cukup mendapat sorotan, karena kinerjanya dinilai belum maksimal. Terutama di beberapa aspek pembangunan. “Kalau dari sisi capaian target dalam RPJMD yang ada, OPDOPD ini sudah tercapai. Na-

mun dari sisi akselerasi dan inovasi program yang masih lemah,” sebutnya. OPD mana saja? Nursiah, enggan mengungkapnya. Yang jelas, sembari kinerja OPD terus dipantau, pihaknya juga akan mengevaluasi penyebab lemahnya kinerja OPD-OPD tersebut, apakah karena memang faktor internal OPD bersangkutan atau karena ada faktor lainnya. Misalnya, soal inovasi, apakah OPD tersebut tidak bisa berinovasi, karena terkendala minimnya dukungan anggaran atau ada faktor yang lain. Begitu dalam hal akselerasi program, apakah ada kendala dari luar. “Ini yang kita evaluasi sembari terus memantau kinerja SKPD bersangkutan,” ujarnya.

Hasil evaluasi pada akhir tahun anggaran mendatang bakal menjadi dasar pengambil keputusan, apakah kepala SKPD bersangkutan bisa tetap di posisinya atau malah bergeser, karena tentunya, pemerintah daerah tidak ingin capaian pembangunan tidak tercapai lantaran kinerja sejumlah OPD-nya lemah. Pemerintah tentunya sangat berharap capaian pembangunan bisa tercapai. Bahkan bila perlu terlampaui. Dan, itu bisa dicapai jika kinerja OPD di daerah ini maksimal. ‘’Untuk bisa maksimal, maka harus didukung oleh internal OPD yang kuat. Prinsipnya kinerja OPD terus kita pacu. Kalau tidak bisa dipacu, konsekuensi harus ada pergeseran,” tegasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat (Lobar), H. Dulahir mengaku sudah diperiksa oleh penyidik Polres Lobar. Dulahir diperiksa terkait dugaan pemalsuan izin yang dilakukan oleh oknum pejabat yang sudah ditangani pihak Polres. Dirinya diperiksa selama 5 jam oleh penyidik, dia dimintai keterangan terkait persoalan perizinan tersebut. Dulahir yang dikonfirmasi akhir pekan kemarin, mengaku, pihaknya sudah melapor secara lisan dan tertulis terkait persoalan dugaan pemalsuan izin ini ke aparat penegak hukum (APH) dengan tembusan ke Bupati Lobar, sekda, Satpol PP, Inspektorat. “Saya sudah di-BAP, dimintai keterangan soal dugaan pemalsuan izin ini. Saya diperiksa selama 5 jam,” aku Dulahir. Bila perlu, kata dia, pihaknya akan kembali bersurat melaporkan hal ini secara resmi ke bupati. Lebih jauh kata dia, persoalan dugaan pemalsuan izin ini sudah ditangani oleh pihak Polres Lobar. Pihaknya pun sudah dipanggil dan diperiksa Jumat (19/7) sekitar pukul 09.00 pagi hingga siang hari. Ia diperiksa kaitan dengan perizinan yang diduga dipalsukan tersebut selama 5 jam. Pihaknya sudah melaporkan pemegang izin, sehingga dari sana nanti kata dia pasti akan ketahuan oknum yang diduga memalsukan izin ini. “Saya di BAP masalah dugaan pemalsuan izin ini, kami sudah laporkan pihak pemegang izin,” tegas dia. Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan

pihaknya tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang atas dasar “katanya”. Pihaknya buutuh data laporan,”kalau laporan sudah ada, tapi kan kalaupun bentuknya laporan tapi masih “katanya-katanya”, kan salah saya (kalau beri sanksi),”tegas dia. Meskipun informasinya bahwa oknum ini mengakui ke sekda, namun Sekda belum melapor ke dirinya. Meskipun kata dia oknum sudah mengaku, namun kata dia ia belum mendapatkan laporan resmi. “ Sementara itu Kepala BKD dan PSDM Suparlan mengaku belum juga mendapatkan laporan resmi dari kepala OPD di mana oknum pejabat dimaksud berdinas. Termasuk, kata dia, dari pihak yang keberatan dan dirugikan atas persoalan ini. Pihaknya menunggu laporan tersebut, atas bekal laporan itu pihaknya bisa menindaklanjuti penjatuhan hukuman. “Kita akan proses kalau ada laporan resmi, sejauh ini belum ada laporan dari OPD terkait atau pihak yang dirugikan,” tegas dia. Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi membenarkan pihaknya menerima laporan terkait dugaan pemalsuan izin. Pihaknya tengah menyelidiki untuk mendalami kasus ini. “Iya sudah masuk surat pengaduan ke kami terkait dugaan Pemalsuan Izin. Kami tengah mendalami,” tegas dia. Pihaknya sudah memerintahkan Kasat Reskrim untuk menyelidiki kasus ini. Termasuk mengecek dokumen yang dipalsukan dengan membandingkan dokumen tersebut. Pihaknya juga akan melakukan uji laboratorium dokumen yang diduga dipalsukan. (her)

Dugaan Penyimpangan RTRW Didominasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Giri Menang (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan RTRW di Lombok Barat (Lobar) diduga didomonasi akibat alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan untuk berbagai keperluan, baik untuk pembangunan infrastruktur, perumahan dan lain-lain di kawasan yang seharusnya bukan peruntukan terbilang tinggi di Lobar. Dari sisi luas lahan yang dialih fungsikan juga lumayan tinggi. Karena itulah, revisi RTRW ini mendesak dilakukan oleh pemda agar peruntukan kawasan sesuai dengan aturan RTRW. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar I Made Artadhana yang dikonfirmasi terkait hal ini tak menampik dari 23 persen penyimpangan terjadi hampir di semua sektor, termasuk yang paling tinggi diakibatkan alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan. “Alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor lain (perumahan red), itu yang terjadi pergeseran,” tegas Made. Penyimpangan ini, kata dia, relatif tidak terlalu besar, namun ketentuan mengharuskan jika penyimpangan di atas 15 persen harus direvisi, maka pemda pun melakukan revisi. Seperti halnya di jalur bandara II yang dibangun perumahan, menurut dia sebelum ada tata ruang belum ada dibangun jalan. Di tata ruang belum ada skema BIL I dan BIL II, namun saat ini ada pembangunan bandara di Lombok Tengah, sehingga hal inilah yang perlu dilakukan sesuaikan penggunaan lahannya. “Bukan tidak bisa tapi

kita atur, contoh BIL II sudah ada skema dari bundaran segmen 1 yang boleh apa, segmen 2 dan segmen 3 ini yang boleh. Ini yang perlu kita tindaklanjuti tuangkan dalam tata ruang.”jelas dia. Masing-masing OPD, ujarnya, punya fungsi tugas yang butuh ruang dan lahan sehingga harus dituangkan dalam RT RW. Ke depan, kata dia, OPD harus mengacu RTRW ini, sehingga tidak ada ruang abu-abu mana yang boleh dan tidak. Menyoal pembangunan perumahan yang masif di Lobar, hal ini tak lepas dari kebutuhan perumahan yang tinggi. Pihaknya tidak serta merta menolak atau tidak memperbolehkan memberikan izin membangun, namun sepanjang ada dan boleh untuk perumahan, maka perumahan boleh dibangun. “Kalau kawasan Narmada belum bisa dinyatakan boleh atau tidak, karena kita baru bahas petanya,”jelas dia. Terkait adanya pembangunan perumahan di Desa Sembung misalnya, menurut dia kemungkinan titik tertentu bisa dalam rangka mendukung perkembangan kecamatan. Namun di mana titiktitiknya perlu dipetakan dari sisi daya dukung lahan. “Ini sama dengan alih fungsi lahan ke sektor lainnya (perumahan, red),” tegas dia. Terkait persiapan revisi RTRW, pihaknya tengah menyiapkan dokumen seperti KLHS dan peta terkait dokumen tersebut. “Mudahan sesuai rencana bisa dilakukan revisi RTRW tahun depan, ”jelas dia. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Halaman 6

Jaksa Tetapkan Tersangka Proyek Balai Nikah Labangka Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018. Penetapan tersangka berdasarkan penyidikan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH, M.Hum dalam jumpa persnya, Senin (22/7) membenarkan adanya penetapan tersangka tersebut. Tersangka berinisial JS selaku wakil direktur CV. Samawa Talindo Resource sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. “Berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh oleh penyidik serta hasil ekspose, maka pada hari Jumat tanggal 19 Juli telah ditetapkan tersangka berinisial JS,” ujarnya didampingi sejumlah kepala seksi dan pejabat kejaksaan. Menurutnya, dari penyelidikan yang dilakukan pada Mei lalu, jaksa menemukan

bukti permulaan yang cukup terkait terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan. Sehingga pada 27 Juni penanganannya dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Baik dalam lingkungan Kemenag Kabupaten Sumbawa maupun Kanwil Kemenag Provinsi NTB. Tim penyidik juga melibatkan TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemeriksaan fisik bangunan. Hasilnya, diketahui bangunan gedung KUA setempat

tidak layak. Selain itu penyidik juga sudah mengumpulkan dan menyita surat-surat yang dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini. Sementara ini, pihaknya masih melakukan pengembangan penyidikan. “Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mencari dan menemukan adanya keterlibatan pihak-pihak lain, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain,” terangnya. Kajari menjelaskan, sebelumnya Kementerian agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 lalu mendapatkan alokasi anggaran kegiatan pembangunan Gedung Balai

Nikah dan Manasik Haji. Dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018. SBSN adalah Surat Berharga Syariah Negara yang berupa obligasi negara dalam bentuk Syariah, yang merupakan program dari Kementerian Keuangan yang berbasis Syariah. Dimana dalam tahun 2018 Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11 Program Kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di seluruh NTB. Untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa Sendiri mendapatkan empat kegiatan yaitu pada KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing lebih kurang Rp1,5 miliar. Terhadap masing-masing anggaran tersebut masuk dalam DIPA dari Kementeri-

an Agama Kabupaten. Sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh para pejabat pengadaan dari Kementerian Agama Kabupaten. Sedangkan untuk pelaksanaan pelelangan/tender dilakukan oleh Pokja ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah ditender, Pokja ULP Kanwil Kemenag Provinsi NTB menetapkan CV. Samawa Talindo Resource yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai pemenang tender pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka. Proyek dengan nilai kontrak Rp 1.240.558.000 ini waktu pekerjaannya selama 140 hari kalender. Terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018 dan masa pemeliharaannya selama 180 hari kalender. Namun sampai dengan

Dishub Butuh Rp1,3 Miliar Perbaiki Dermaga Labuhan Lalar

Baru 17 Persen Sampah Tertangani di Sumbawa

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), membutuhkan anggaran sekitar Rp1,3 Miliar untuk memperbaiki kerusakan tiang penyangggah di dermaga Labuhan Lalar belum lama ini. Usulan angggaran yang cukuk besar tersebut sengaja diusulkan untuk mempercepat penanganannya, karena kebutuhan batu bara di PLTU Kertasari sudah semakin menipis. Sementara, proses alih fungsi lahan yang saat ini tengah diupayakan ke dermaga milik PT Bumi Pasir Mandiri (BPM) hanya bisa bertahan selama satu bulan lamanya sesuai dengan izin pinjam pakai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Kita sudah mulai usulkan anggaran tersebut ke TAPD untuk bisa segera direalisasikan, karena kebutuhan batu bara di PLTU saat ini sudah semakin mendesak. Kebutuhan anggaran yang sudah disusulkan tersebut sebenarnya belum dianggap layak untuk bisa memperbaiki dermaga tersebut sehingga mampu disandari oleh kapal jenis Tongkang. Tetapi karena kebutuhan yang dianggap sangat mendesak, makanya kita usulkan anggaran dengan nilai Rp1,3 Miliar tersebut,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (22/7). Dikatakannya, Jika melihat kapasitas kapal tongkang yang akan sandar dengan berat mencapai 4000 ton, maka anggaran Rp1,3 dianggap sangat kecil jika kondisi sangat ekstrem. Sementara jika kondisinya aman dan landai, maka dengan anggaran tersebut dianggap sangat cukup. (ils)

Inspektorat Minta Desa Taati Ketentuan Penggunaan Anggaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa menekankan agar semua desa dapat menggunakan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini supaya tidak terjadinya permasalahan yang berujung pada penundaan pencairan. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, MM menyampaikan, pihaknya tetap melakukan pemeriksaan serta pembinaan terhadap desa dalam menggunakan anggaran. Karena pihaknya tidak menginginkan adanya permasalahan di kemudian hari. Makanya pihak desa diminta agar menaati aturan yang ada, supaya penggunaan dana desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Kita meminta kepada desa agar taat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak terjebak dengan masalah. Intinya taat saja. Kemudian dikerjakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat. Sehingga bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya. (ind)

H. Baharuddin (Suara NTB/ind)

TETAPKAN TERSANGKA - Konferensi pers yang digelar Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan dan jajarannya, Senin (22/ 7). Kejari Sumbawa saat ini telah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018. berakhirnya masa kontrak real- kerjaan. Sedangkan untuk pencaiisasi fisik hanya sebesar 41,56 ran keuangan telah dilakukan persen dari total 100 persen pe- sebesar 100 persen. (ind)

(Suara NTB/arn)

EKSPOSE - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, dan jajarannya dalam ekspose DED Simpang Bundaran Sernu di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/7).

Akan Jadi Ikon Kota, DED Simpang Bingung Diekspose Sumbawa Besar (Suara NTB) DED pembangunan Simpang Bundaran Sernu atau lebih dikenal dengan Simpang Bingung di expose, di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/ 7). Terkait rencana menjadikan simpang ini sebagai ikon Kota Sumbawa. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini sebagai bentuk dari tindak lanjut dari pertemuan dengan Direksi PT. AMNT beberapa waktu yang lalu, serta pembicaraan dengan direksi PT. Bank BRI dan Bank NTB Syariah. Bupati berharap agar lokasi Simpang Bingung dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna menambah daya tarik dan

keindahan Kota Sumbawa. “Tugu yang kita bangun ini, saya harapkan dapat menjadi ikon, landmark atau penanda kota sehingga dapat menjadi kebanggaan kita Tau Samawa. Di beberapa tempat, kita lihat tugu bukan sematamata bangunan monumental. Tapi juga memiliki nilai-nilai historikal yang akan mampu menyambung kenangan baik, antar generasi. Karenanya nilai filosofi perlu menjadi bahan pertimbangan,” ucapnya. Mengamati lima alternatif rancangan (design) konsep tugu yang dipaparkan oleh konsultan PT. Adi Cipta Mataram, dimana konsep tugu untuk alternatif pertama mengangkat bentuk khas dan unsur di rumah tradisional Sumbawa.Yakni Istana Dalam Loka, alternatif kedua mengangkat unsur tambo yakni sejarah budaya lima suku di

Sumbawa. Yang ketiga mengangkat konsep bale jam, yang memiliki nilai sejarah, dan diharapkan bale jam ini dapat berdenting di lima waktu shalat. Alternatif keempat mengangkat konsep kubah emas dan bangunan Sumbawa yang melambangkan pandangan keagamaan penduduk Sumbawa. Terakhir, konsep kelima yakni kubah dan motif khas bangunan Sumbawa. Bupati menilai sudah cukup baik, dengan mengharmonikan antara unsur kearifan lokal dengan komponen kekinian (era milenial). Serta dimensi alamiah yang terdiri dari unsur air, tanaman, tanah dan batu. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan faktor tekstur, warna dan pencahayaan sebagai pelengkap kesan dan suasana yang dapat memberikan kesejukan di tengah panasnya Kota Sumbawa. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Terdapat sekitar 83 persen sampah dalam wilayah Kabupaten Sumbawa yang tidak tertangani atau bertebaran dimana-mana. Artinya baru sekitar 17 persen sampah yang tertangani dan mendapat pelayanan, yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, dari total produksi sampah seKabupaten Sumbawa. Bila diturunkan lagi, dari 17 persen yang mendapat pelayanan sampah di kecamatan,porsentasi pelayanan persampahan dari total produksi sampah pada kecamatan yang telah diberikan pelayanan baru mencapai 33 persen. Hal ini menggambarkan terdapat 67 persen sampah yang tidak tertangani dari total produksi sampah pada kecamatan yang telah diberikan pelayanan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan persampahan. Apalagipersoalan sampah ini belum terbagi habis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos dalam kegiatan workshop pengelolaan sampah, Senin (22/ 7) kemarin, di kantor Bupati, yang dihadiri Bupati Sumbawa, Direktur Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga Surabaya beserta tim dan

lainnya. Mengingat pentingnya pengelolaan sampah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Whorksop diisi dengan berbagai demontrasi pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, dengan peserta berjumlah 375 orang yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Lurah, TP. PKK Kabupaten dan Desa, BUMN, BUMD dan pemerhati lingkungan, KUPT Puskesmas se-Kab. Sumbawa, yang menghadirkan narasumber Tim Rumah Sakit Terapung Ksatria Universitas Airlangga Surabaya, Hermawan Some, S.Si. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya, menyambut baik upaya yang dilakukan Dinas LH, mengingat masalah sampah di Kabupaten Sumbawa begitu memprihatinkan. “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap sampah, untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanganan sampah diwilayahnya masing-masing, dan Dinas Lingkungan Hidup juga perlu mengawal pelaksanaan upaya penanganan sampah. Dan khusus bagi Camat yang diwilayahnya masih terdapat pembuangan sampah di jalan raya, harus segera melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk merumuskan solusi terbaik, agar tidak ada lagi sampah yang berserakan,” ucapnya. (arn)

Bintang Bano Salurkan Air Bagi Korban Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bintang Bano mulai turun tangan membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Bekerjasama dengan Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa hari terakhir, ribuan liter air didistribusikan ke beberapa wilayah desa yang masyarakatnya mulai kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. “Kami dibantu pihak kepolisian sudah mulai turunkan bantuan air bersih ke masyarakat yang butuh air bersih,” terang Direktur Utama Perumda Air Bersih Bintang Bano, Bambang, ST kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (22/7). Ia mengatakan, dalam menyalurkan bantuan air bersih itu pihaknya dibantu Polres

KSB. Pihak kepolisian setempat membantu menyediakan armada angkut sementara Perumda suplai air bersihnya. “Kami punya armada tapi kapasitasnya kecil. Makanya kami gandeng Polres, mereka punya mobil tangki lebih besar,” sebut Bambang. (bug)

Bambang (Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Halaman 7

Keliru Input Data, RSUD Dompu Terancam Turun Tipe Dompu (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu dikonfirmasi bakal turun tipenya dari tipe C ke tipe D. Ini terjadi akibat data dokter spesialis tidak terdata semua, sehingga berpengaruh pada tipe RS. Berdasarkan SDM dan fasilitas medis, RSUD Dompu sudah memenuhi syarat sebagai RS tipe C. Direktur RSUD Dompu, dr. H. Syafruddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (22/7/2019) kemarin menegaskan, RSUD Dompu saat ini masih tipe C. Beberapa waktu lalu, ada pengimputan data SDM dan fasilitas serta peralatan medis yang dimiliki melalui sistem aplikasi. “Ada mis (informasi) saat input. Yang diinput hanya karyawan PNS, jumlahnya 44 orang. Padahal di

Rumah Sakit ini ada karyawan honor daerah, karyawan kontrak rumah sakit, dan ada juga yang WKDS (penugasan pusat). Karyawan kita semuanya ada 500an,” katanya. Untuk RS tipe C, kata Syafruddin, ada syarat dokter spesialis yang harus dipenuhi minimal 70 persen dari disyaratkan dan RSUD Dompu sudah memenuhi syarat jumlah spesialis. Ketentuannya, spesialis yang

Kasus ADD Desa Rababaka ke Tahap Penyelidikan Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka Kecamatan Woja segera dinaikan ke tahap penyelidikan. Hal itu menyusul proses pengumpulan data dan keterangan rampung dilakukan. Indikasi kerugian negara ada, namun besarannya masih enggan dibeberkan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Edhi Nursapto, SH dalam konferensi pers pada Hari Bhakti Adhiyaksa (HBA) ke 59 (Suara NTB/jun) tahun 2019 di aula kantornAhmad Sulhan ya, Senin (22/7) mengungkapkan, ada banyak kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke kejaksaan dan didominasi terkait kasus pengelolaan ADD dan DD. Ada lima laporan di Intel dan beberapa di Pidana Khusus. Di Intel, dari lima kasus hanya dua yang ditindak lanjuti ke tahap pengumpulan bahan data dan keterangan. Bahkan diantaranya akan dinaikan ke tahap penyelidikan. “Setiap laporan yang masuk, kita telaah dulu agar tidak menzalimi orang yang tidak bersalah. Karena ada juga laporan masuk karena tidak suka sama si A, dilaporkan. Padahal buktinya tidak jelas,” ungkap Edhi. Kasi Intel Kejari Dompu, Ahmad Sulhan, SH menegaskan, kasus dugaan korupsi yang akan dinaikan ke tahap penyelidikan yaitu terkait pengelolaan ADD/DD Desa Rababaka. Sehingga kasusnya tidak lagi ditangani Intel, tapi oleh Kasi Pidsus Kejari Dompu ”Kasus ini akan kita naikan ke Pidsus untuk proses penyelidikan,” ungkapnya. Pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 itu, lanjut dia, akan dilakukan waktu dekat karena permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi rampung. Baik dari perangkat desa, warga sekitar hingga terlapor sendiri. Indikasi kerugian diakui ada, tetapi belum bisa dipublikasikan. Dari lima kasus dugaan korupsi DD/ADD yang harus ditindaklanjutinya ke tahap Puldata Pukbaket setelah mendapat disposisi Kajari. Kasus Desa Rababaka memang menunjukan progres yang baik. Selain karena sudah cukup bukti untuk diselidiki, pun dalam catatannya sudah banyak laporan yang diterima soal terlapor setahun terakhir. “Rababaka ini kan dari dulu ada laporan juga, makanya bonusnya inilah. Kami juga sebenarnya harus ekstra cepat,” ujarnya. Disinggung soal keterlibatan pihak lain yang diduga berupaya menghalangi proses puldata pulbaket penyidik dalam kasus tersebut. Ahmad Sulhan dengan tegas membatah. Pihaknya tetap akan profesional bertugas dan tidak akan pandang bulu. Selain dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka. Kasus serupa yang tengah ditindaklanjuti saat ini yakni di Desa Taa. Yang mana dalam laporan sekelompok warganya oknum pemerintah desa diduga menggelapkan uang negara sejak tahun 2015-2018. “Proses masih kita klarifikasi tapi saksi yang kita panggil kemarin sampai sekarang belum hadir,” pungkasnya. (jun)

Apel Pagi, Pegawai Inspektorat Tes Urine Bima (Suara NTB) Apel pagi di Kantor Inspektorat Kabupaten Bima yang biasanya hening, tiba-tiba menjadi tidak biasa pada Senin (22/7). Para pegawai dikejutkan kedatangan Tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima. Pegawai Inspektorat yang berjumlah 75 orang, saat itu sedang mendengarkan arahan Inspektur , H. Abdul Wahab Usman SH, M.Si. Mereka terkejut melihat Tim BNNK mengambil absen seperti Inspeksi mendadak (Sidak) serta pintu gerbang kantor ditutup tiba-tiba. Kedatangan tim BNNK tersebut rupanya untuk melakukan tes urine terhadap pegawai. Para pegawai dipanggil secara acak berdasarkan absensi kemudian dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Inspektur Kabupaten Bima, Abdul Wahab mengaku kedatangan tim BNNK Bima yang berjumlah enam orang untuk melakukan tes urine terhadap pegawai Insptektorat setempat. “Kita lakukan tes urine secara mendadak. Tes urine ini tidak diketahui sebelumnya oleh pegawai kecuali Inspektur,” katanya. Menurutnya, langkah tersebut untuk memastikan tidak ada aparatur yang terindikasi atau positif mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya, khususnya aparat pengawas seperti auditor dan P2UPD. “Selain itu juga dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan terus dilakukan kedepannya,” katanya. Sementara Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Bima, Khairul, S.Ip menjelaskan tes urine yang dilakukan sejalan dengan Rencana Aksi Nasional yang tertuang dalam Inpres nomor 6 tahun 2018. “Dalam Inpres ini seluruh masyarakat Indonesia baik Pemerintah maupun Swasta secara bersama-sama melaksanakan kegiatan P4GN,” katanya. Khairul mengaku, ada 10 pegawai Inspektorat menjalani tes urine, yang akan dijadikan sampel. Hasilnya semua negatif atau bebas dari pengaruh obat-obatan dan zat adiktif lainnya. “Semua pegawai negatif dan hasilnya sudah diserahkan ke pimpinan Inspektorat,” ujarnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

TES URINE - Pegawai Inspektorat Kabupaten Bima menjalani tes urine di kantor setempat, Senin (22/7).

harus dimiliki yaitu 2 orang spesialis Anak, 2 orang spesialis opjin (kandungan), 2 orang spesialis bedah, 2 orang spesialis dalam, miliki spesialis anastesi, spesialis patroli klinik dan spesialis radiologi. RSUD Dompu sudah miliki minimal 70 persen jumlah spesialis seperti yang disyaratkan, walaupun beberapa diantaranya berstatus sebagai dokter spesialis penugasan Kementerian Kesehatan (WKDS).

“Di aplikasi ndak bisa masuk (input dokter spesialis) WKDS. Kalau spesialis patroli klinik, kita memang belum ada. Itu memang terbatas lulusannya. Masih banyak rumah sakit yang belum memiliki (spesialis patroli klinik). Untuk spesialis radiologi, sudah ada komunikasi. Dokter spesialis yang disekolahkan daerah akan kembali Oktober (2019),” katanya. Sehingga berdasarkan penilaian berdasarkan data yang diinput pada aplikasi, ada pemberitahuan kondisi data SDM RSUD Dompu yang tidak memenuhi syarat minimal RS tipe C. Masa klarifikasi ini dimanfaatkan untuk memper-

baiki data ke pusat. “Kita sudah kirim tim untuk melakukan klarifikasi,” jelasnya. Syafrudin juga menegaskan, pemberitahuan RSUD Dompu terancam turun tipenya bukan berdasarkan layanan dan sarana kesehatan yang dimiliki. Tapi terkait data jumlah spesialis. Menjadi pemikirannya, beberapa spesialis berstatus WKDS akan berakhir beberapa bulan mendatang. Sesuai putusan MK, sistem WKDS tidak berlaku lagi. Kementerian Kesehatan RI mengubahnya dengan program pemberdayaan spesialis. Bedanya, WKDS ada keharusan bagi dokter spesialis melaksanakan pengabdian sesuai keputusan

daerah pengabdian. “Kalau spesialis mengabdi, itu tergantung pilihan dokternya untuk tempat mengabdi.” Agar para dokter spesialis mau mengabdi di Dompu, Syafrudin berharap agar tunjangan daerah bagi dokter spesialis bisa dinaikan. Saat ini, tunjangan daerahnya hanya Rp10 juta per bulan. Di daerah lain seperti RSUD Kota Bima dan RSUD Sondosia, masing – masing Rp25 juta per bulan. Di RSUD Bima, tunjangan daerahnya tahun 2018 lalu sebesar Rp10 juta per bulan. “Pertimbangannya, kalau di Dompu mereka (spesialis) total mengabdi di RSUD, karena

tidak ada rumah sakit lain tempat mereka berprakter. Beda dengan daerah lain seperti RSUD Bima (yang ada di lapangan Merdeka Kota Bima), ada RS Agung dan RS Muhammadiah. Mereka bisa juga berprakter di sana,” ungkapnya. Tipe RS, kata dr. H. Syafrudin, akan berdampak pada pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Ketika tipe RS turun dari C ke tipe D, maka akan semakin kecil pendapatannya. Sementara RSUD Dompu berstatus BLUD, artinya dikelola sendiri keuangannya. “Kalau terkait layanan, itu akreditas. Kita akreditasi dasar bintang dua,” katanya. (ula)

Diduga Diintimidasi, Buruh PT. STM Gelar Demo Dompu (Suara NTB) Ratusan buruh PT. Sumbawa Timur Mining (STM) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Lingkar Tambang (Formalin) di Kecamatan Huu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Dompu, Senin (22/7). Mereka menuntut pemerintah segera mengintervensi keputusan sepihak perusahaan bersama oknum aparatur Desa dan Camat setempat, terkait penghentian paksa aktivitas kerjanya sebulan terakhir. Korlap Aksi, Amirullah dalam penyampaian aspirasinya menjelaskan, lebih kurang 300 orang buruh yang dipekerjakan perusahaan tambang tersebut saat ini tidak lagi berani bekerja. Mereka harus dihadapkan dengan sekelompok warga lain yang terus melakukan upaya intimidasi. Baik dengan penghadangan menggunakan balok kayu maupun parang pada para buruh yang hendak pergi bekerja. “Untuk itu kami meminta pemerintah segera menyikapi,” ungkapnya. Dugaan keterlibatan oknum pemerintah Desa dan Camat setempat dalam penghentian paksa ini, lanjut dia, ditandai dengan diberikannya dukungan terhadap upaya intimidasi yang dilakukan. Alasan kuatnya, mereka juga memiliki calon pekerja yang hendak dipekerjakan di perusahaan tersebut walaupun tidak memenuhi kualifikasi. Bupati Dompu, Drs. H.

(Suara NTB/jun)

DEMONSTRASI – Ratusan buruh PT. STM saat menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Dompu, Senin (22/7). bagaimanapun tidak dibenar- mengenai persoalan yang dihBambang M. Yasin diwakili nasi Forkopimda. Pihaknya ingin mengun- kan adanya penghentian sepi- adapi oleh para buruh ini. Tidak Kadisnakertrans Dompu, H. Moh. Syaiful menanggapi tun- dang khusus terlebih dahulu hak karyawan, apalagi dengan dibenarkan penghentian sepihak dari perusahaan pada para tutan itu menyampaikan, se- pimpinan perusahaan PT. cara-cara kekerasan. “Hari kamis saya akan pang- buruh, itu melanggar ketentubelum nantinya persoalan ini STM beserta aparataur desa diangkat dalam rapat koordi- se Kecamatan Huu. Karena gil diskusi secara tehnis dulu an,” tandasnya singkat. (jun)

Di Amahami, Pansus Kaget Rumah Cita Serukan Lahan Telah Bersertifikat Persatuan Pasca Pemilu 2019

Kota Bima (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) lahan Amahami bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima kembali mengecek kawasan Amahami, untuk memastikan lahan yang telah dan dimiliki dan disertifikat, Senin (22/7). Dari hasil pengecekan tersebut, Ketua Pansus Amahami, H. Armansyah mengaku terkejut ketika diberitahu BPN setempat, semua lahan yang terletak di belakang pasar Amahami telah dimiliki warga dan bersertifikat. “Jujur saja, hari ini saya kaget diberitahu jika semua lahan sudah ada yang memiliki dan bersertifikat,” katanya. Armansyah yang merupakan Duta PKS mengatakan, berdasarkan arsip BPN Kota Bima tanah atau lahan seluas lima hektar yang berada di belakang pasar tersebut milik Pemerintah Kota. “Lahan ini awalnya laut, tapi saya benarbenar kaget jika sekarang telah bersertifikat pribadi,” katanya. Tidak hanya itu, dalam pengecekan tersebut juga ada kejanggalan lainnya. Yakni adanya pembukaan dan pembuatan jalan. Armansyah menduga hal tersebut ada unsur kesengajaan. “Letaknya juga diatur sedemikian rupa hingga dibuatkan batasan antara pasar dengan jalan

(Suara NTB/Uki)

CEK LAHAN - Pansus Amahami DPRD Kota Bima bersama BPN mengecek lahan di Amahami, Senin (22/7). yang dibuka,” katanya. Adanya persoalan itu, Ia mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang melakukan pembiaran atas masalah yang dikawasan Amahami. Menurutnya, tidak mungkin Pemerintah tidak mengetahui apapun aktivitas di wilayahnya. “Apalagi ini berkaitan dengan lahan atau kawasan yang besar. Pemerintah punya data, punya Perda RTRW atau aturan lain yang menjadi dasar pengawasan pengelolaan wilayahnya,” katanya. Sementara Kasi Pengukuran BPN Kota Bima, Awaludin mengaku tidak tahu jika batas lahan yang berada di selatan pasar Amahami adalah milik dan aset Pemerin-

tah Kota Bima serta lahan tersebut telah dimiliki pribadi dan bersertifikat. “Saya tidak tahu karena belum lihat fisik sertifikatnya,” katanya. Ia menegaskan pihaknya tidak akan menerbitkan sertifikat secara serampangan. Dari proses penerbitan sertifikat tanah yang membutuhkan waktu lama karena harus mengecek riwayat tanah dan tentunya rekomendasi dari aparat Pemerintah di lingkungan tersebut seperti Kelurahan atau Desa. “Saat mengajukan permohonan ada formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh aparat Desa atau Kelurahan, sebagai dasar penerbitan sertifikat. Tidak serampangan,” pungkasnya. (uki)

Belasan Hektar Jagung di Plampang Terancam Puso Sumbawa Besar (Suara NTB)Belasan hektar tanaman jagung di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa terimbas kekeringan. Hal ini karena lokasi setempat belum mendapat giliran aliran air irigasi. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan terjadinya puso atau gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa melalui Koordinator Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Iskandar, S.P menyebutkan, terdapat 13 hektar tanaman jagung di Kecamatan Plampang alami kekeringan . Kondisinya saat ini masih berstatus kekerin-

gan ringan. Dimana lokasi lahan setempat belum mendapatkan giliran air irigasi. “Statusnya masih kekeringan ringan. Kebetulan masih menunggu giliran air irigasi,” ujarnya, Senin (22/7). Dijelaskannya, tanaman jagung yang mengalami kekeringan ringan ini usianya sekitar satu bulan lebih. Tentunya dilihat dari segi usia, masih membutuhkan air. Dari pengamatan yang dilakukan, kondisi tanaman jagung layu saat siang hari. Namun saat sore hari kembali segar seperti semula. Jika lahan setempat tak juga mendapat giliran air irigasi, maka dikhawatirkan meningkat menjadi kek-

eringan sedang kemudian berat sehingga terancam puso. “Kalau kedepan tidak bisa mensuplai air, bisa jadi terancam puso,” terangnya. Meskipun demikian, lanjutnya, petani masih memiliki harapan karena lokasi setempat merupakan daerah irigasi. Sebelumnya juga sudah dilakukan pertemuan di tingkat kecamatan dan lokasi setempat akan disuplay air. Hanya saja, di lokasi setempat belum mendapatkan giliran air. “Ini masih ada harapan karena ada irigasinya. Kemarin masih belum dapat giliran. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah bisa diairi,” pungkasnya. (ind)

Kota Bima (Suara NTB) Rumah Cita menggelar dialog kebangsaan menyerukan persatuan pasca Pemilu 2019 dan sekaligus deklarasi Indonesia damai dan maju, di Aula SMKN 3 Kota Bima, Senin (22/7). Dialog dengan mengangkat tema menguatkan Semangat Kebangsaan Untuk Indonesia Maju (Refleksi Pasca Pemilu 2019) tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Walikota Bima, Drs. H. Farid M.Si. Dalam kegiatan itu ada empat narasumber, antara lain, Anggota DPRD Kabupaten Bima, Saifulah, Akademisi, M. Tahir Irhas, S.Ag.M.Pd, Kasdim 1608 Bima, Kap. Handani dan Ketua Ikatan DAI Madinah Bima, Ustadz Taufiqurahman,ST. MT. Sedangkan para peserta yang hadir mengikuti tersebut tercatat berjumlah puluhan orang. Mereka perwakilan dari berbagai OKP, BEM, Ormas, dan Osis Se-Kabupaten dan Kota Bima. Sekretaris Eksekutif Rumah Cita, M. Subhan S.Pdi, mengatakan Pemilu 2019 baru saja dilalui, namun pasca itu masih ada tersisa hal-hal negatif. Salahsatunya ada masyarakat yang masih bermusuhan hingga tidak akur satu sama lain. “Membaca situasi seperti ini Rumah Cita mencoba memberikan energi positif pasca pemilu

2019 dengan menggelar dioalog ini,” katanya. Menurutnya, dari dialog tersebut diharapkan kembalinya situasi harmonis, rasa kebersamaan yang tentram sehingga terbentuknya rasa kesatuan dan persatuan dalam menjaga keutuhan NKRI. “Pemilu telah selesai, mari kita jaga dan rawat persatuan, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” katanya. Senada dengan Subhan, Staf Ahli, Farid mengaku pasca pemilu 2019 masih ada gejolak yang dapat menimbulkan perpecahan antar masyarakat hanya karena perbedaan pilihan politik. “Dengan dialog kebangsaan ini kami harapkan mampu meretas serta memberikan energi positif ditengan masyarakat,” katanya. Farid menambahkan Walikota mengapersiasi dialog yang bertajuk kebangsaan. Selain itu Walikota berpesan untuk tetap menjaga persatuaan dan keutuhan NKRI serta memupuk rasa gotong royong khususnya di Kota Bima. Setelah dibuka secara resmi para narasumber bergantian memberikan pandangannya. Setelah itu dilakukan sesi Tanya jawab antara narasumber dan peserta serta ditutup dengan tandatangan deklarasi Indonesia damai dan maju. (uki)

(Suara NTB/Uki)

DIALOG KEBANGSAAN - Dialog kebangsaan Rumah Cita sekaligus deklarasi Indonesia damai dan maju pasca Pemilu 2019 di Aula SMKN 3 Kota Bima, Senin (22/7).

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Halaman 8

Pilkada Mataram

PPP, PKS dan Gerindra Galang Poros Koalisi

Mataram (Suara NTB) Konstelasi politik menjelang Pilkada Kota Mataram 2020 sampai saat ini, masih memunculkan tiga figur yang menjadi bakal calon Walikota. Mereka adalah Ketua DPD II Golkar, H. Mohan Roliskana, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani dan mantan Sekda Mataram, H. Makmur Said yang akan maju lewat jalur independen.

(Suara NTB/ist)

PUI PKS - Enam kader PKS yang ikut dalam Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk dicalonkan pada Pilkada serentak Lombok Tengah 2020.

Pilkada Loteng

PKS Gelar Pemilihan Internal Balon yang Diusung Mataram (Suara NTB) DPD PKS Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan Pemilihan Umum Internal (PUI) terhadap kader-kadernya yang memiliki potensi bakal maju di Pilkada serentak 2020. PUI tersebut diikuti oleh enam kader yang kemudian akan dipilih oleh para anggota dan kader PKS se-Lombok Tengah. Enam kader yang maju dalam PIU tersebut yakni Lalu Suryade, Yek Agil, TGH. Maliki Sami’un, H. Supli, Patompo dan Deddy AZ. Dari enam orang tersebut, dua orang yang mendapatkan suara terendah tersingkir, dan empat orang yang mendapatkan suara tertinggi akan melaju ke tahapan selanjutnya. “Empat orang yang akan digodok ke tahap selanjutnya yakni Lalu Suryade, Yek Agil, H. Supli, dan Patompo Adnan. Dua orang terbawah Deddy AZ dan Maliki Sami’un tidak dilanjutkan,” terang Wakil Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil kepada Suara NTB, Senin (22/7) kemarin. Empat orang tersebut akan digodok menjadi satu atau dua orang kader yang kemudian resmi dicalonkan oleh PKS. Penggodokan berikutnya akan dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD). Dari hasil PUI itu biasanya tidak satu orang, sekurangkurangnya menjaring tiga kader calon. Nah di Loteng sudah kemarin di jaring empat orang dan digodok oleh TPPD selanjutnya,” jelas anggota DPRD NTB, dari dapil Loteng Utara ini. Ketika ditanya terkait dengan namanya yang juga lolos dalam PUI tersebut, Yek Agil mengatakan bahwa ia mengapresiasi pilihan para kader PKS tersebut. Jika nanti dirinya yang lolos, maka ia pun mengaku siap bertarung. “PIU itu merupakan mekanisme internal dan sebagai sebuah pilihan kader kita apresiasi. Insya Allah kita akan ikuti kompetisinya, saya ikuti saja proses di partai,” katanya. Dijelaskan Yek Agil, dalam pemilihan kandidat bakal calon yang akan diusung, PKS memiliki jalan demokrasi tersendiri yakni melalui pemilihan internal tersebut. Dari hasil PUI itulah partainya akan mengambil kebijakan lebih lanjut terkait dengan menghadapi Pilkada serentak 2020. “Sebelum kita ambil kebijakan akan mengusung siapa, pertimbangan pertama itu adalah kita lihat pendapat kader. Pendapat kader jadi titik tolaknya dalam keputusan apapun, termasuk Pilkada. Karena kami adalah partai yang berbasis kader,” jelasnya. Dipilkada Lombok Tengah 2020 mendatang, PKS bertekat mengusung kadernya. PKS tidak mau hanya menjadi partai yang mengusung calon dari partai lain seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. “Selama ini pengalaman kita banyak usung kader partai lain, dengan pengalaman itulah sekarang kita bertekad usung kader sendiri. Kemenangan usung kader di Pilgub 2018 kemarin jadi semangat yang akan kita tularkan kabupaten/kota,” katanya. Ditempat terpisah, Ketua DPD PKS Loteng, H. L. Abdul Kadir menyampaikan bahwa pihaknya telah sukses menggelar PUI. Acara dimaksudkan untuk menjaring kader terbaik PKS Lombok Tengah untuk bertarung pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang. “Selanjutnya nanti dari bakal calon yang terpilih akan diberikan tugas untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat Lombok Tengah,” pungkasnya. (ndi)

Sudirsah Masih Pikir-pikir Maju di Pilkada KLU Mataram (Suara NTB) Nama ketua DPC Partai Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto disebut-sebut salah satu kader yang bakal berpotensi dan berpeluang akan diusung di Pilkada KLU 2020 nanti, selain dari nama Wakil Bupati, Sarifudin yang juga akan maju. Sudirsah Sujanto sendiri yang dikonfirmasi menyatakan, hingga saat ini dirinya belum berpikir untuk ikut meramaikan bursa pencalonan di Pilkada KLU. Meski namanya santer disebut-sebut berpeluang diusung. “Itu sah-sah saja. Tapi saya tidak pernah berpikir ke sana (Maju mencalonkan diri di Pilkada),” katanya, Senin (22/7) kemarin. Sebagai kader partai dan parpol pemenang Pemilu legislatif 2019 lalu dengan raihan lima kursi, Partai Gerindra tentu berharap dan menghendaki agar kader terbaik bisa diusung di Pilkada. Namun tentu, ada berbagai hal harus ditelaah dan dijadikan pertimbangan, sebelum memutuskan maju di Pilkada. Misalnya, Ia baru terpilih sebagai caleg anggota DPRD NTB, dan belum dilantik. Ia tentu tak mau mengecewakan konstituennya, yang sudah memilih dan memberikan kepercayaan bagi dirinya sebagai wakil rakyat pada Pileg 2019. Sehingga dirinya pun harus mendengar apa menjadi kehendak dari konstituennya. “Tentu konstituen saya ada di Lobar, juga harus kita dengar dan dijadikan pertimbangan. Saya tidak ingin mengecewakan mereka,” tandas wakil ketua DPRD KLU tersebut yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi dari dapil II KLU-Lobar. Meski ada aspirasi dari konstituen di KLU yang mendorong dirinya maju di Pilkada KLU. Namun, itu tak lantas ia mengiyakan. Baginya, keputusan maju mencalonkan diri di Pilkada bukan ajang coba-coba dan mencari peruntungan. Dukungan dan kesiapan mental, baik lahir dan bathin mutlak adanya, sebelum memutuskan maju bertarung di Pilkada. Terlebih mengingat, kondisi KLU yang membutuhkan kehadiran sosok pemimpin tangguh, kuat dan mampu memberikan rasa optimis dan harapan bagi masyarakat KLU baru usai tahap recovery dari pasca bencana gempa bumi. Sehingga kepemimpinan itu bukan jadi ajang coba-coba. “Jadi tak mudah, untuk memutuskan maju di Pilkada,” tandasnya. Dicecar jika nanti partai memberikan mandat bagi dirinya untuk maju bertarung di Pilkada Sudirsah memilih menjawab diplomatis. Pihaknya tentu akan mencermati lebih lanjut terkait dinamika politik berkembang. “Iya. Kita lihat ke depan seperti apa dinamika politiknya,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Al-Khairi mengungkapkan Saripudin dan Sudirsah Sujanto adalah dua kader terbaik dimiliki Gerindra dan berpelung diusung di Pilkada KLU. Sebagai partai kader dan pemenang pemilu 2019 di KLU, tentu pihaknya akan berikan keutamaan bagi kader. Akan tetapi, itu tak lantas menutup peluang bagi figur non kader untuk diusung di Pilkada. “Gerindra adalah parpol terbuka. Baik kader dan non kader sama-sama punya peluang diusung,” pungkasnya. (ndi)

Selebihnya nama-nama figur yang sudah muncul tersebut hanya tertarik pada posisi calon wakil. Sehingga peta politik jelang Pilwakot Mataram itu, memperlihatkan bahwa pertarungannya hanya berporos pada tiga kandidat tersebut. Terutama dua kandidat yang akan maju lewat jalur partai. Karena itu, sejumlah partai Politik mencoba untuk membuat poros baru yang akan menghadirkan pasangan calon di luar Mohan, Selly dan Makmur. Mereka akan mencoba meracik pasangan figur yang bisa menjadi memenangkan pertarungan.

PPP merupakan salah satu partai yang akan mencoba untuk menggalang kekuatan poros baru tersebut dengan sejumlah partai lainnya. Dengan demikian dipastikan PPP tidak akan menjadi partai pendukung dari salah satu tiga colon yang sudah mencul tersebut, melainkan lebih baik akan menghadirkan calon baru. “Kita tidak bergabung ke Golkar atau PDI, tidak. Kita akan bangun komunikasi dengan partai lain untuk membuat poros baru yang bisa mengusung pasangan colon,” kata Wakil Ketua I DPW PPP NTB,

H. Muzihir kepada Suara NTB, Senin (22/7) kemarin. Dalam rangka membuat poros baru tersebut, pihaknya telah membangun komunikasi politik dengan dua partai yakni PKS dan Gerindra. Dari hasil komunikasinya itu, ia telah mendapatan sinyal positif dari kedua partai untuk bergabung dalam poros baru tersebut. “Gerindra dan PKS yang paling memungkinkan dengan PPP, kita juga sudah bangun komunikasi politik dengan mereka,” akunya. Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil menyam-

paikan bahwa partainya di Mataram sedang menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI) terhadap kader-kader yang bakal diusung oleh PKS. Terkait koalisi, partainya juga intens membangun komunikasi politik untuk saling menjajaki peluang koalisi, termasuk dengan skenario membangun poros koalisi dengan Gerindra dan PPP itu. ”Komunikasi kita jajaki dengan partai lain. Baik dilakukan oleh pengurus partai maupun yang dilakukan oleh kader yang ada di DPRD yang bertemu dengan anggota yang dari partai lain. Yang jelas kita di Mataram akan mengusung kader sendiri sekarang ini,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi terkait poros koalisi bersama PPP dan Gerindra itu tidak menampiknya bahwa peluang koalisi itu

(Suara NTB/ndi)

H. Muzihir bisa terbangun. “Ya kita komunikasi dengan parpol dan siapa saja, karena kita tidak cukup usung calon sendiri, jadi harus koalisi, dengan semua partai kita berpeluang,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/why)

TINJAU LOKASI - Kapolres Mataram Saiful Alam meninjau lokasi tambang galian C tanpa izin di Kali Ranget, Lingsar, Lombok Barat. tambang tanah uruk tanpa izin itu longsor dan menewaskan satu buruh gali.

Polres Mataram Setop Aktivitas Tambang Galian C Lingsar Mataram (Suara NTB) Tambang galian C di Dusun Kali Ranget, Desa Batu Mekar, Lingsar, Lombok Barat menelan korban jiwa. Tambang tanah uruk tersebut diduga tanpa izin. Polres Mataram menghentikan sementara aktivitas penambangan. Penutupan tambang itu dipimpin langsung Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam.

Tambang tersebut sudah merenggut nyawa Salime (50) warga Desa Selat, Narmada yang tertimbun longsoran tanah. “Saya imbau kepada pemilik dan pengelola lahan untuk menghentikan kegiatannya. Kalau masih dilanjutkan, akan saya tindak tegas,” ucap Alam, Senin (22/7) kemarin. Dia menyebutkan, tim Satreskrim sedang menyelidiki dug-

aan penambangan tanpa izin. Lokasi lahan tersebut milik EDH (24) warga Kali Ranget, Batu Mekar, Lingsar, Lombok Barat. “Saya sudah perintahkan Unit Tipidter untuk menyelidiki. Apakah ada tindak pidana pertambangan atau tidak. Kita tunggu hasil penyelidikannya. Indikasi awalnya galian C ini tidak memiliki izin,” tegas Kapolres. Korban Salime pada Jumat

(19/7) lalu meregang nyawa akibat tertimbun tanah galian. Kala itu, Salime bersama dua rekannya, Sarimah (35) dan Kurdiawan (35). Sekitar pukul 09.30 Wita mereka mulai menyekop tanah untuk dinaikkan ke mobil pikap. Namun tak disangka, tebing tiba-tiba longsor. Seketika menimbun Salime. Pemilik lahan EDH yang saat itu juga be-

rada di lokasi mengevakuasi korban bersama Sarimah dan Kurdiawan. Meski sudah berhasil dikeluarkan dari timbunan tanah, nyawa Salime tetap tak bisa terselamatkan. Salime menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju Puskesmas. Keluarga korban dengan pemilik memilih damai. Tetapi penyelidikan tetap dilanjutkan. (why)

Tambang Tanah Uruk CV Padak Mas Rugikan Pemilik Sah Mataram (Suara NTB) – Penambangan galian C CV Padak Mas di Lembar, Lombok Barat tak cuma tanpa izin. Namun, perusahaan milik Sudi Hartawan itu juga diduga menambang di lahan milik orang lain. Pemilik lahan Jamal Buyung rugi ganda. Hal itu dijelaskan kuasa hukum Jamal Buyung, Robby Akhmad Surya Dilaga menjawab konfirmasi Suara NTB, Minggu (18/7) kemarin. “Pengusutan kasus di Polda NTB itu bukanlah tanpa dasar. Melainkan disertai dengan bukti yang lengkap,” tegasnya. Dia menjelaskan bahwa kliennya, Jamal Buyung yang seorang pengusaha itu memiliki lahan yang dijadikan lahan eksploitasi tambang mineral logam CV Padak Mas. Lahan dijadikan tambang bijih besi dan juga tanah uruk. Robby menyebut, lahan di Dusun Padak, Desa Lembar Selatan, Lembar, Lombok Barat ini dimiliki Jamal dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM). Antara lain, SHM No. 1116 seluas 17.632 m2; SHM No. 1231 seluas 20.000 m2. Riwayatnya, Surat Ikatan Jual Beli Nomor 26, tanggal 22 Juli 2011 seluas 3.500 m2 dan Surat Ikatan Jual Beli Nomor 125 tanggal 26 Oktober 1996 seluas 8.830 m2. Jamal Buyung menggugat perdata CV Padak Mas dan

Bupati Lombok Barat mengenai pemberian izin pertambangan mineral logam di sebagian lahan miliknya tersebut ke Pengadilan Negeri Mataram. Jamal menang gugatan sampai tingkat banding di Pengadilan Tinggi NTB. “Perkara sudah inkrah. PN Mataram mengeksekusi lahan September 2016. Lahan dikosongkan untuk diserahkan kepada pemilik, dalam hal ini Jamal Buyung,” terang Robby. Namun, CV Padak Mas milik Sudi Hartawan bergeming. Aktivitas pertambangan masih berlangsung meski lahan sudah resmi jadi milik Jamal. Terlebih lagi, berdiri bangunan permanen dan instalasi listrik serta penggalian dengan alat berat. “Hal ini tentu merupakan suatu masalah baru terhadap lahan yang jelas-jelas tanah tersebut merupakan kepemilikan Jamal Buyung berdasarkan berita acara Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram tahun 2016,” sebut dia. Jamal pun mengambil langkah hukum konstitusional. Melaporkan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut ke Polda NTB. “Lahan dirusak, dimasuki bahkan di jual tanah tersebut sebagai tanah uruk,” imbuh Robby. Hal itu diperkuat hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka penyidikan menyertakan ahli dari Dinas ESDM Kabupaten Lombok Barat. Hasilnya, kata Robby, CV Padak Mas melakukan kegiatan penambangan di luar Izin yang diberikan hingga merusak tanah milik Jamal Buyung. Hasil yang

sama juga muncul saat pemeriksaan objek tanah bersama Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat. “Padahal tanah milik Jamal Buyung tidak masuk dalam titik koordinat wilayah pertambangan yang diberikan Izin tersebut,” tegasnya. Dalam kasus penambangan tanpa izin, Polda NTB sudah menetapkan Direktur CV Padak Mas Sudi Hartawan sebagai tersangka. Penyidik menemukan indikasi penambangan tanah uruk tanpa izin di lahan bukan konsesi CV Padak Mas. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Darsono Setyo Adjie menerangkan bahwa tersangka Sudi Hartawan (44) diduga menambang tanah uruk tanpa izin di lahan seluas 4 hektare. Meskipun, CV Padak Mas mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi dari Distamben sejak tahun 2011 sampai 2021. Namun, perusahaan itu tidak punya izin menambang tanah uruk. Sudi sebagai Direktur CV Padak Mas menyuruh tersangka Saharudin (48) menambang tanah uruk sejak Juli 2018. Penambangan menggunakan alat berat ekskavator. Para tersangka dijerat pasal 158 juncto pasal 48 UU RI No4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp10 miliar. (why)

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Penyidik PNS Dinas LHK NTB memeriksa para pelaku illegal logging kawasan hutan RTK 64 Jaran Pusang, Sumbawa.

Cukong ’’Illegal Logging’’ Jaran Pusang Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Penebangan liar di kawasan hutan RTK 64 Jaran Pusang, Sumbawa akhirnya menyeret sang pemodal. Dua operator gergaji mesin diduga diongkosi SK alias SY Pemilik UD Santosa. Setiap kubik kayu dihargai Rp200 ribu. Dalam kasus penebangan kayu Ketimus itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah menetapkan empat tersangka. mereka antara lain operator gergaji mesin KR dan HR, mandor lapangan MH alias GT dan pemilik UD Santosa, KY. “SY yang memodali. Ini bosnya, cukongnya. Dia pemain lama,” ungkap Ketua Tim Penyidik PNS Dinas LHK Provinsi NTB Astan Wirya dikonfirmasi Senin (22/7) kemarin. Ter-

sangka SY dijerat dengan pasal 82 ayat 1 huruf c juncto pasal 12 huruf c dan atau pasal 84 ayat 1 juncto pasal 12 huruf f UU RI No 18/2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus itu terungkap saat dua pelaku KR dan HR dipergoki petugas patroli kehutanan. Dua pelaku tertangkap tangan sedang menggergaji sebatang pohon Ketimus. Barang buktinya, enam batang log kayu. Astan menjelaskan, keterlibatan tersangka pemodal alias cukong terbuka dari interogasi KR dan HR. “Setiap meter kubik dibayar Rp200 ribu. Kayunya dari kawasan hutan. Tidak ada izin usahanya sehingga ini masuk penebangan liar,” pungkasnya. (why)

SUARA NTB

Selasa, 23 Juli 2019

Halaman 9

SMPN 2 Gunungsari Digembok, Murid Terpaksa Diliburkan Giri Menang (Suara NTB) Pemilik lahan SMPN 2 Gunung Sari akhirnya menyegel sekolah SMPN 2 Gunung Sari, Minggu (21/7) malam. Sehingga Senin pagi, siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan di sekolah karena sekolah digembok oleh pemiliknya. Murid pun terpaksa dipulangkan. (Suara NTB/Penrem)

AIR BERSIH - Koramil Donggo saat proses pendistribusian air bersih kepada masyarakat.

Koramil Donggo Salurkan Air Bersih ke Warga Soromandi Bima (Suara NTB) Danramil 1608-05/Donggo Lettu Inf Mahdin memimpin langsung proses pendistribusian air bersih kepada masyarakat Dusun Ndanondere, Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Senin (22/7). Menurut Danramil Donggo, pembagian air bersih tersebut dilakukan bekerjasama dengan PT. Pertamina Cabang Bima, BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Bima dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Pendistribusian air bersih ini berdasarkan pantauan di lokasi sudah dilakukan mulai tanggal 19 Juli kemarin. “Alhamdulillah ini yang ketiga kalinya pembagian air bersih akibat minimnya debit air dibeberapa tempat sumber air,” ungkap Mahdin. Sementera Dandim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra disela-sela kesibukannya membenarkan, kondisi yang dialami masyarakat Desa Bajo yang kekurangan air bersih. Dijelaskannya, salah satu penyebab minimnya air bersih karena menurunnya debit air pada sumber mata air yang biasa digunakan tempat mengambil air bersih. “Ini salah satu penyebabnya selain musim kemarau juga karena kondisi hutan sudah tidak berfungsi lagi akibat penebangan pohon secara liar ataupun peralihan fungsi hutan sebagai lahan pertanian dan ladang oleh masyarakat,” ujar Dandim. Untuk itu, sambungnya, pihaknya sudah memberikan instruksi kepada seluruh Koramil agar melakukan pengecekan dan pendataan ulang desa-desa yang membutuhkan air bersih sehingga bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terutama dinas terkait dalam penanganannya. (ars/*)

Rencananya, Kamis (25/7) nanti murid masuk lagi di SD 1 Penimbung tempat relokasi sementara. Pihak sekolah memanfaatkan waktu dengan memindahkan peralatan, sarana prasarana sekolah ke sekolah relokasi. Senin kemarin, para guru mendatangi kantor Dikbud menemui kepala Dikbud. Mereka mempertanyakan kejelasan soal relokasi setelah sekolah tersebut digembok. Hasil pertemuan dengan pihak Dikbud, diputuskan bahwa relokasi dimulai Kamis mendatang ke SD 1 Penimbung. “Kita sudah keluarkan SK murid, guru dan proses belajar SMPN 2 Gunungsari ditumpangkan di SD 1 Penimbung,” jelas dia. Alasan memilih sekolah ini, karena kebanyakan murid di SMP ini dari wilayah itu. SD 1

penimbung memiliki ruang belajar yang cukup banyak, yakni 6 ruang. Sama seperti di SMPN 2 Gunungsari. Tinggal, kata dia, proses pemindahan barang yang dimulai besok (Selasa, red). Sebagian barang seperti peralatan elektronik sudah dipindahkan lebih dulu. “Semua sudah setuju di SD 1 Penimbung,” jelas dia. Langkah ke depan kata dia, Dikbud tengah memperiapkan upaya pembangunan sekolah baru. Saat ini tengah diupayakan mencari lahan di sekitar Penimbung, atau kemungkinan di eks puskesmas setempat. “Rencanya dibangun sekolah baru tahun depan,” jelas dia. Sementara itu, Kuasa Hukum I Gusti Bagus Hari Sudana Putra selaku pemilik, Aan Ramadhan menuturkan pemasangan gembok yang dilaku-

kan oleh kliennya karena, dalam surat ekskusi yang dia bacakan saat dilakukan eksekusi beberapa waktu lalu, pemilik hanya memberikan izin kepada pihak sekolah untuk memanfaatkan dua lokal bangunan untuk menyimpan inventaris sekolah SMPN 2 Gunungsari. “Kemarin yang kita izinkan hanya untuk menyimpan barang inventaris saja, tetapi kenapa ada aktivitas belajar mengajar,” kata Aan kemarin. Dimana pada saat itu ada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Atas adanya aktivitas tersebut, pihaknya memberi tahukan kepada pihak sekolah, bahwa Hari Senin pihaknya akan melakukan penggembokan sekolah. Soal kebijakan pihak sekolah yang bisa memanfaatkan dua bangunan sekolah untuk meny-

impan inventaris, kebijakan ini tetap berlaku sampai Bulan September 2019. “Pokoknya hanya boleh dipakai untuk menyimpan barang saja, kalau aktivitas belajar mengajar tidak boleh ada,” tegasnya. Ditambahkan Aan, sampai

saat ini, kliennya masih tetap membuka kesempatan kepada Pemda Lobar untuk komunikasi dengan kliennya. “Apapun keinginan Pemda, silahkan lakukan komunikasi dengan saya selaku kuasa hukum atau klien saya,” tegasnya. (her)

Farouk Tegaskan Gugatannya Bukan Sekadar Soal Foto Cantik

Muhdam Rum Favorit Calon Ketua DPRD Loteng

Pathul Bantah Ada Deal Politik Praya (Suara NTB) Pasca pengusulan tiga nama calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) periode 2019-2014 oleh DPC Partai Gerindra, nama H. Muhdam Rum, mencuat sebagai yang paling favorit mengisi kursi Ketua DPRD Loteng tersebut. Menyisihkan dua nama kandidat lainnya, Sekretaris DPC Partai Gerindra Loteng, L. Ramdan serta Bendahara DPC Partai Gerindra Loteng, M. Tauhid. Kabar yang beredar menyebutkan, posisi tersebut memang sudah disiapkan oleh DPC Partai Gerindra, jika H. Muhdam Rum nantinya terpilih sebagai anggota DPRD Loteng pada pemilu legislatif tahun 2019. Karena sudah ada deal politik sebelumnya. Pengusulan tiga nama calon Ketua DPRD Loteng oleh Partai Gerindra dinilai hanya formalitas. Karena siapa Ketua DPRD Loteng usulan Partai Gerindra sudah ditetapkan jauh sebelum usulan nama diajukan oleh DPC Partai Gerindra. Namun kabar dibantah H.L. Pathul Bahri, S.IP. “Tidak ada deal politik seperti itu,” tegas H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan, Senin (22/7) kemarin. Ditegaskanya, pihaknya sampai saat ini belum tahu siapa calon Ketua DPRD Loteng yang disetujui. Karena memang nama calon, baru kemarin diusulkan ke DPD Partai Gerindra NTB untuk selanjutnya diteruskan ke DPP Partai Gerindra. “Bagaimana bisa (sudah ada nama ketua DPRD Loteng), nama calon Ketua DPRD Loteng dari Partai Gerindra saja baru kemarin diusulkan,” sebutnya. Dan, urusan soal siapa yang direkomendasikan untuk menduduki kursi Ketua DPRD Loteng itu menjadi kewenangan DPP. Pihaknya dalam hal ini hanya mengusulkan saja. Ia pun menegaskan, ketiga nama calon Ketua DPRD Loteng asal Partai Gerindra tersebut punya peluang yang sama. Karena masing-masing punya kelebihan dan oleh partai dinilai layak menduduki kursi pimpinan DPRD Loteng. “Dari kriteria yang ditetapkan oleh partai, ketiga nama calon Ketua DPRD Loteng ini dinilai layak,” tandasnya. Salah satu kriterianya ialah soal loyalitas dan pengalaman di partai. Ketiganya sudah sangat berpengalaman dan loyalitas terhadap partai tidak perlu diragukan. Ada yang merupakan anggota DPRD Loteng petahana. Ada juga yang baru terpilih pada periode ini, tapi pengabdian kepada partai sudah sangat lama. “Jadi semua yang diusulkan layak dan punya peluang yang sama untuk menduduki kursi DPRD Loteng. Sehingga diusulkan oleh partai. Tapi soal siapa yang ditunjuk, itu nanti menjadi kewenangan DPP. Dan, sampai saat ini DPP Partai Gerindra belum memutuskan siapa dari tiga nama yang diusulkan tersebut untuk duduk sebagai Ketua DPRD Loteng periode selanjutnya,” timpal mantan anggota DPRD NTB ini. (kir)

(Suara NTB/her)

PINDAHKAN DOKUMEN - Guru di SMPN 2 Gunungsari memindahkan dokumen ke sekolah relokasi di SD 1 Penimbung

(Suara NTB/yon)

UJICOBA - Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, memantau proses ujicoba mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak di kantor desa setempat, Senin (22/7).

TTG Tingkat Provinsi NTB

Inovasi Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Raih Juara Selong (Suara NTB) Inovasi yang ditampilkan oleh Pemerintah Desa Danger Kecamatan Masbagik, Lotim berhasil menjadi juara I unggulan dalam pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG) tingkat Provinsi NTB yang dipusatkan di Lotim. Pemdes Danger menampilkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, mulai dari minyak tanah, bensin dan solar. Menurut Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, keberhasilan yang dicapai itu tidak terlepas dari kepedulian dan kerjasama semua pihak. Salah satunya kepedulian terhadap lingkungan untuk bagaimana sampah bernilai ekonomis. Dituturkannya, inisiatif pengolahan sampah dari kerajinan Gaharu yang ada di Danger menciptakan minyak wangi yang dikirim ke berbagai negara. “Dari Gaharu yang menghasilnya minyak wangi inilah yang menginspirasi untuk membuat mesin pengolahan plastik menjadi bahan bakar,” terangnya kepada Suara

NTB, Senin, (22/7). Adanya mesin pengolah sampah plastik ini kedepan bagaimana plastik-plastik yang ada di Desa Danger tidak lagi menjadi momok ditengahtengah masyarakat. Melainkan sampah-sampah tersebut dapat menjadi sumber berkah. Sampah yang mampu menciptakan PADes untuk kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Mesin yang kita ciptakan ini mampu memproduksi dari sampah plastik menjadi bahan bakar berupa bensin, solar dan minyak tanah,” terangnya. Keberadaan mesin pengolah sampah ini terus dilakukan ujicoba. Langkah ini dilakukan supaya inovasi yang dibuat oleh masyarakat dan Desa Danger ini betul-betul dapat berfungsi maksimal. Ini untuk menjawab persoalan sampah. Terciptanya mesin pengolah sampah ini sejalan dengan program Pemprov NTB untuk mewujudkan NTB zero waste. “Dengan karya ini, apabila sudah berkembang dan sukses. Insya Allah mam-

pu mendatang PADes dan mengatasi persoalan sampah menjadi berkah,” jelasnya. Ia berharap keberhasilan mesin pengolah sampah menjadi bahan bakar minyak menjadi juara I unggulan tingkat NTB tidak hanya sebatas juara. Namun bagaimana diharapkan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi untuk mendukung dan mengawal inovasi TTG ini untuk dapat berkembang sehingga dapat berfungsi sebagaimana tujuannya. Diketahui, terdapat empat penilaian pada gelar TTG ini, yaitu inovasi tepat guna yang juara pertama diraih alat pemotong kayu multi guna (KLU), sementara juara kedua adalah alat semprot (handsprayer) tenaga surya (Lombok Barat) dan juara ketiga alat pemupuk jagung (Dompu). Sementara itu Lombok Timur meraih predikat sebagai Kabupaten Terbaik Tepat Guna Unggulan yang diraih oleh Desa Danger Kecamatan Masbagik, disusul Lombok Utara, dan Lombok Tengah. (yon)

Mataram (Suara NTB) Calon Anggota DPD RI petahana, Prof. Farouk Muhammad, meluruskan sejumlah pemberitaan menyangkut gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Farouk menegaskan, upaya yang ditempuhnya ini bukan semata karena mempersoalkan adanya calon Anggota DPD RI yang memasang foto cantik di kertas suara. “Saya perhatikan ada pergeseran isu, hanya menekankan pada hal-hal tertentu. Pertama yang menonjol adalah isu kecantikan. Seolah-olah ini hanya kecantikan. Seolah ada kesan, nggak bisa orang cantik. Jadi di sini bukan kecantikan, tapi kecurangan. Ini induk dari semua permasalahan,” ujar Farouk. Ia menegaskan, sebagai sebuah mekanisme demokratis, Pemilu haruslah dilaksanakan secara jujur. Kejujuran merupakan salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam Pemilu. Adanya kecurangan dalam Pemilu akan menodai prinsip kejujuran tersebut. Ia menegaskan, upaya membangun sistem Pemilu yang jujur merupakan kepentingan semua pihak. “Ini bukan hanya saya yang berkepentingan. Semua tim dan peserta berkepentingan,” tegas Farouk. Menurut Farouk, penggunaan foto dalam Pemilu bukanlah satu-satunya persoalan yang ingin ia persoalkan. “Di sini ada beberapa case sebenarnya. (Selain foto) ada penggelembungan suara, bagi sembako dan penggunaan logo secara tidak berkompeten,” sebutnya. Menurut Farouk, penggunaan logo DPD RI telah menyalahi ketentuan Pemilu, khususnya di UU Pemilu pasal 280 ayat 1 huruf i yang mengatur tentang larangan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Farouk berharap, peradilan di Mahkamah Konstitusi bisa menjadi puncak dari seluruh proses pencarian keadilan. “Mudahmudahan Mahkamah tidak melihat ini hanya sekadar persoalan suara. Kita bukan bicara masalah suara, tapi suara ini kita pandang diperoleh dengan cara-cara curang,” ujar Farouk. Ia menegaskan, terangkatnya kasus ini juga bisa menjadi

warisan buat generasi muda, sebagai pembelajaran atas nilai demokrasi. “Minimal ini menjadi perhatian. Sehingga di masa depan tidak ada lagi persoalan seperti ini,” ujarnya. Sementara, Calon Anggota DPD peraih suara terbanyak, Evi Apita Maya, melalui tim kuasa hukumnya, Yudian Sastrawan menilai bahwa tuduhan Farouk tersebut merupakan tuduhan yang prematur. Sebab, KPU telah melaksanakan verifikasi secara administratif maupun faktual, terkait kelengkapan persyaratan calon dan pencalonan. Bahkan, seluruh peserta perseorangan calon DPD RI dapil NTB dalam hal ini juga pemohon, maupun publik telah diberikan kesempatan oleh Undang-undang untuk menguji keabsahan syarat calon dan pencalonan peserta perseorangan sebelum ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU. ‘’Tuduhan Pemohon, telah kedaluwarsa. Sebab dalam konteks pelanggaran administrasi yang bersifat biasa maupun yang bersifat Terstruktur Sistematis Masif (TSM) telah diberikan ruang kepada pemohon untuk melakukan koreksi pada saat tahapan berlangsung. Termasuk terkait dengan pelanggaran proses pemilihan. UU juga telah memberikan ruang keberatan antar peserta untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),’’ katanya. Menurut Yudian, pihak Farouk Muhammad justru tidak menggunakan kesempatan untuk menyampaikan keberatannya pada saat tahapan berlangsung. ‘’Sehingga menurut hemat kami, terhadap permasalahan pas foto maupun persyaratan calon, secara hukum dianggap telah ‘menyetujui’ untuk tidak menggunakan hak hukumnya,’’ sambungnya. Karena itu, pihak Evi berkeyakinan kuat bahwa gugatan Farouk tersebut bakal dimentahkan oleh MK melalui keputusannya menolak gugatan Farouk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum tersebut. Namun demikian, terlepas dari keyakinannya itu, pihak Evi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK untuk memberikan penilaian secara adil dan bijaksana. (aan/ndi)

Hari Kependudukan Dunia Tingkat NTB Digelar di UNTB Mataram (Suara NTB) BKKBN sebagi sebuah lembaga yang bertanggungjawab terhadap isu – isu kependudukan, bekerjasama dengan instansi terkait lainnya dan UNFPA menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 yang dilaksanakan di Jakarta dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Provinsi NTB juga ikut serta menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 dengan mengambil tempat di Aula kampus Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB). Agenda digelar pada Senin (22/07) kemarin. Adapun tema dari peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 kali ini adalah “Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan ICPD – Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan”. Kabid Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi NTB,Lalu

Nuzulul Kuswan, S.Sos mengatakan, agenda ICPD telah memperoleh dukungan yang cukup kuat dari berbagai kalangan pemerintah, sektor swasta, organisasi sipil dan masyarakat. Pada waktu yang bersamaan akses universal untuk kesehatan reproduksi dan seksul memperoleh tantangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan, memperkuat komitmen untuk hak dan pilihan untuk semua, realisasi dari keseluruhan program Aksi ICPD sangat menentukan keberhasilan dari agenda pembangunan berkelanjutan 2020 (SDGs). Pemerintah termasuk BKKBN dalam hal ini, generasi muda, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra lainnya, bersama UNFPA akan mempercepat janji Kairo, melalui mobilisasi politis dan momentum keungan untuk menyelesaikan permasalahan tersisa

dari program aksi ICPD. Percepatan janji Kiro inilah yang menjadi fokus utama dalam peringatan Hari Kependudukan dunia tahun 2019 dan sekaligus menjadi bagian dari kegiatan memperingati ICPD 25 yang puncaknya akan diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 12 – 14 November 2019 yang akan datang dengan tema Nairobi Summit on ICPD 25 : Accelerating the promise. Sub tema yang akan diusung dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2019 ini untuk Indonesia dikerucutkan menjadi implementation 25 years ICPD yang arahnya adalah menguatkan komitmen untuk mengurangi unmet-need KB, kematian Ibu, dan kekerasan berbasi gender dan praktik – praktik berbahaya terhadap perempuan dan remaja perempuan, serta mencapai bonus demografi dalam kerangka ICPD dan tu-

BUKA SEMINAR - Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Drs. Sama’an, M.Si., membuka seminar Momentum Hari Kependudukan Dunia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di UNTB Senin 22 Juli 2019 juan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2020. Adapun tujuan kegiatan ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pent-

ingnya mengurangi unmetneed ber KB, angka kematian ibu, dan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya, dan mencapai bo-

nus demografi dalam kerangka ICPD dan SDGs 2030. “ Tujuan lainnya yaitu meningkatnya komitmen pemerintah, organisasi swadaya masyarakat dan swasta akan pentingnya menangani isu-isu kependudukan tersebut,” kata Lalu Nuzulul Kuswan. Adapun tim fasilitator/ narasumber terdiri dari Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dengan tema Strategi dan Kebijakan Pembangunan Program KKBPK di Provinsi NTB. Selanjutnya Kadis Kesehatan Provinsi NTB dengan materi Kesiapan SDM NTB Dalam Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi serta Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi NTB dengan materi Desain Induk Pembangunan Kependudukan Menuju Bonus Demografi di Provinsi NTB. Peserta kegiatan Hari Kependudukan Dunia Tingkat

NTB Tahun 2019 terdiri dari 100 orang mitra kerja baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga swasta. Adapun hasil yang ingin dicapai pada kegiatan Momentum Hari Kependudukan Dunia Tingkat Provinsi NTB tahun 2019 ini antara lain teridentifikasinya permasalahan utama dampak pengendalian penduduk di Provinsi NTB. Selanjutnya tersosialisasinya informasi tentang isu-isu kependudukan kepada mitra kerja daerah sehingga pemahaman mereka akan pentingnya pengendalian penduduk sebagai salah satu syarat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. “Tersampaikannya informasi mengenai berbagai kebijakan pengendalian dampak kependudukan sesuai kondisi wilayah berdasarkan hasil kajian analisis dampak kependudukan,” kata Lalu Nuzulul Kuswan. (ris/kmb)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Halaman 10

Menyikapi Langkah Luar Biasa Pemda NTB dalam Mengentaskan Kemiskinan MEMBACA Harian Suara NTB, Rabu (17/7) yang lalu mengenai langkah luar biasa Pemda NTB dalam mengentaskan kemiskinan menjadi harapan bagi kita semua. Selama ini kita mengetahui bahwa setiap periode pergantian pimpinan wilayah Provinsi NTB, maka penuntasan masalah kemiskinan sudah menjadi prioritas PR yang harus dikerjakan. Bukan saja miskin harta, tetapi juga miskin ilmu. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum juga dapat dituntaskan seperti yang diharapkan. Tampaknya kemiskinan ini merupakan warisan dari penjajahan yang lama bercokol di negeri Indonesia yang makmur ini. Dari tahun ke tahun, berbagai metode yang diterapkan juga diimbangi dengan berbagai kajian penelitian. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang perlu diambil untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipunhal (metode) tersebutdianggap telah memberikan capaian yang luar biasa, tetapi nyatanya keluarga miskin menelurkan kemiskinan kembali akibat perkembangan pembangunan yang begitu cepat. Terlebih akibat kejadian gempa yang tidak dapat diprediksi tersebut telah menimpa masyarakat NTB. Hal ini tentu menambah persentase kemiskinan itu sendiri.

Sebelumnya terdapat gerakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat secara swakelola dan juga oleh pemerintah dengan menyediakan fasilitator dan konsultan, namun upaya ini belum juga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Akhirnya pemerintah menerapkan empat kegiatan yang diturunkan pada tahun 2009 dengan sebutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang diharapkan juga dapat menyelesaikan secara keseluruhan masalah kemiskinan ini dengan menggunakan empat jurus atau kegiatan. Adapun 4 kegiatan yang dijalankan dengan metode PNPM adalah: a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana desa yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. b. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan dan perkembangan keterampilan masyarakat. c. Kegiatan peningkatan kapasitas atau keterampilan kelompok usaha ekonomi bagi masyarakat miskin berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, dan

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPKP). Jadi nampaknya dari beberapa metode yang telah dilakukan terdahulu maka hal ini adalah satu cara juga yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Tetapi pengentasan kemiskinan tidaklah sekedar pemberian makan kepada kaum miskin. Tetapi harus kita sadari bahwa kemiskinan ini menyangkut segala aspek dan membutuhkan jangka panjang dalam mengobatinya. Oleh karenanya, suatu hal yang wajar bahwa setiap tahun dana kemiskinan dialokasikan ke dalam APBD Provinsi NTB. Demikian pula bantuan dari Pemerintah Pusat, namun kita juga masih mendengar laporan kemiskinan dari aparat pemerintahan terbawah. Kemiskinan akan menjadi beban pembangunan kalau tidak diatasi segera, karena untuk menuju masyarakat sejahtera tentu tidak terlihat kembali angka kemiskinan pada suatu daerah. Kita akui bahwa angka kemiskinan di NTB turun sebesar

0,07 persen, di mana pada September 2018 angka kemiskinan sebesar 14,63 persen telah turun menjadi 14,56 persen pada Maret 2019 (Suara NTB, 17 Juli 2019). Untuk itu kita tetap bersyukur dengan penurunan ini, namun bagaimana kekhawatiran kita tentang warisan kemiskinan dari keluarga miskin? Keluarga miskin akan berhadapan dengan kemajuan dan

perkembangan zaman, baik di bidang IT maupun kehidupan sosial milenial, sehingga mereka harus mempunyai suatu pegangan atau pekerjaan. Harapan yang diperjanjikan oleh Pemda NTB adalah cara luar biasa yang merupakan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Adapun metode yang dilansir oleh Pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sehingga Bapak Gubernur menunjuk tiga pimpinan DPD untuk mewujudkan pabrik pakan ternak di NTB, dan lain-lainnya. Hal ini sudah barang tentu dengan perhitungan tata ruang yang tersedia, sebab perencanaan dari hulu ke hilir harus terencana dan terukur. Bila perencanaan tersebut dapat direalisasikan, tentu kita yakin bahwa target-target NTB Gemilang akan tercapai. Langkah yang meyakinkan dengan gerakan seluruhKepalaDinasInstansiyang berada di lingkup Gubernur. Maka kita dapat berasumsi bahwa dengan berdirinya pembangunan, smelter, pabrik penggilingan padi, industri logam, pengolahan sampah industri, hingga target NTB swasembada telur dan sebagainya, jelas memberikan harapan bagi

keluarga miskin untuk dapat berkiprah memulai mendirikan bangunannya sampai dengan bekerja pada dalam bangunan itu sendiri. Hal ini tentu dengan persiapan pendidikan dan pelatihan calon pekerjanya nanti. Hal yang sungguh membanggakan bila program ini dapat berjalan dengan baik. Sebab kalau melihat besar dana yang telah diturunkan pemerintah ke seluruh desa, maka harapan bagi pemerintah untuk desa dapat bertransformasike kehidupankota.Dengan begitu, maka para pencari kerja tidak lagi datang dari desa ke kota, bahkan hal ini memungkinkanwarga kota turun ke desa untuk mencari kerja, asalkan program desa dapat berjalan dengan adanya berbagai badan hukum usaha serta kawasan industri yang telah terbentuk. Namun yang saat ini terjadi, perkembangan di desa relatif masih cukup lambat. Salah satu kendala utamanya adalahmasalah pengelolaan keuangan yang belum akuntabel. Diperlukan suatu pemahaman dan peningkatan pengetahuan aparat desa tentang keuangan.Untuk itu peran hasil pembelajaran di Perguruan Tinggi perlu diturunkan. Salah satu cara yang dilakukan oleh STIE AMM untuk membantu pengelolaan keuangan desa adalah dengan menerjunkan ma-

hasiswanya ke desa-desa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Tematik. Di mana para mahasiswa tersebut telah dibekali ilmu mengenai pengelolaan keuangan, sehingga mereka dapat mentransfer ilmunya untuk kebermanfaatan pembangunan desa, salah satu programnya adalah membantu memperbaiki sistem tata kelola keuangan di desa-desa yang dituju. Hal ini menjadi penting, karena tidak sedikit kepala desa berhadapan dengan penegak hukum karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya tentang keuangan negara yang dikelola di setiap desa. Yang sangat penting adalah harus didukung dengan kemampuan aparat mensintesakan dalam memperoleh antitesa yaitu dengan memadukan dua atau lebih program yang menghasilkan program baru yang merupakan antitesa. Sebab apalah artinya dengan membuat suatu program untuk satu bangunan namun tidak mempunyai efek mensejahterakan bagi masyarakat ke depan. Untuk itulah dua program terpadu mampu menghasilkan program baru yang merupakan suatu inovasi bagi daerah. Akhirnya mari kita tunggu hasil dari”cara luar biasa Pemda NTB” untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang telah lama menjangkit di masyarakat. (*)

450 Siswa di Lotim Meriahkan Kompetisi Sains Madrasah Selong (Suara NTB) Sebanyak 450 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) se- Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti Kompetisi Sains Madrasah (KSM) di MAN 1 Lotim, Sabtu (20/7). Kompetisi untuk memilih siswa berprestasi untuk ikut dalam lomba tingkat provinsi 15 Agustus 2019 mendatang. Kepala MAN 1 Lotim Drs. M. Nurul Wathoni men-

jelaskan kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Lotim melalui Seksi Pendidikan Madrasah. Menurut Wathoni, prestasi adalah kebutuhan siswa dan madrasah dalam menapaki masa depan yang lebih baik. Karena itu siswa madrasah harus siap berlomba, bersaing dan seterusnya, terlebih di masa depan akan memasuki fase industri 4.0. Adapun mata pelajaran yang diperlombakan untuk jenjang MI, yaitu mapel Matametika dan IPA, tingkat MTS mapel Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan tingkat MA mapel Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, dan Geografi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Drs. H. Azhruddin,M.Sy dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan, madrasah menjadi bagian yang sangat penting dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang dipadukan dengan ajaran agama. Melalui KSM kita bisa mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Hadir juga dalam acara pembukaan KSM itu, yakni Kepala Kanwil Kemenag NTB, H Nasrudin. Dalam sambutannya, mantan Kepala Kantor Kemenag Lotim ini, menegaskan, jika madrasah sudah mampu lebih baik dalam segala hal. ‘’Bahkan siswa madrasah sudah mampu meraih prestasi hingga ke nasional,” ujarnya. Nasrudin juga berpesan kepada para peserta KSM (Suara NTB/ist) SAMBUTAN - Kepala Kantor Kemenag Lotim H. untuk harus memiliki motivasi yang tinggi dalam berkoAzharuddin memberikan sambutan pada Kompetisi mpetisi, selain itu yang tidak kalah penting yakni senantiasa berdoa. (r) Sains Madrasah.

Tarik Minat Masyarakat

SMPN 2 Gerung Siapkan Berbagai Ekstrakurikuler Giri Menang (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ajaran 2019 di SMPN 2 Gerung Lombok Barat (Lobar) hampir sama dengan tahun sebelumnya. Di mana jumlah peserta didik baru sebanyak 65 orang. Jumlah ini untuk siswa kelas reguler saja. Berbeda dengan jumlah PPDB untuk SMP terbuka hanya mencapai 20 orang saja. Untuk meningkatkan minat masyarakat memasukkan anaknya di sekolah ini, pihak sekolah melakukan berbagai upaya salah satunya menyiapkan berbagai ekstrakurikuler. “Totalitas PPDB di sini 85 orang siswa. Jumlah ini untuk sementara sebab semakin hari semakin bertambah pendaftarnya yang masuk di SMP terbuka,” ungkap Kepala SMPN 2 Gerung, Rofikah, SPd saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/7). PPDB yang dihimpun awalnya dibuka dengan mengikuti kegiatan untuk pengenalan lingkungan sekolah yang dibagi dalam kelompok kelompok. Mereka semua diajak mengenal semua guru-guru yang ada. Kemudian diajak mengenal semua sarana dan prasarana serta diajak cara baris berbaris di hari pertama.”Hari pertama kami ajak untuk pengenalan lingkungan sekolah beserta semua yang ada di sekolah,” paparnya. Selain itu, memasuki hari berikutnya, anak diajak masuk ruangan untuk menerima pembelajaran terkait pendidikan karakter sama pengenalan tata tertib sekolah.”Anak anak harus mengetahui tentang tata tertib sebagai dasar pengetahuan mereka tentang apa yang boleh dan tidak untuk dikerjakan,” ujarnya. Dalam tata tertib sekolah, anak harus menjalani semua apa yang menjadi ketentuan yang sudah digariskan. Paling tidak anak harus masuk jam sekolah tepat waktu. Yang leb-

(Suara NTB/her)

Kepala SMPN 2 Gerung, Rofikah, SPd ih penting lagi yaitu, anak harus mengikuti pengajian bersama sebelum jam belajar sesuai yang sudah diprogramkan.”Kita sudah sosialisasikan ke anak. Jadi soal pakaiannya juga harus dikenakan sesuai aturan sekolah,” ujarnya. Setiap Jumat juga harus mengikuti imtak dan diselingi juga dengan kebersihan serta wakil apa yang ada di sini. Nanti tinggal anak saja yang memilih sesuai dengan bakat dan kemampuan anak.”Semua pokoknya harus komitmen dengan semua peraturan yang ada,” tegasnya. Untuk sekolah reguler di SMPN 2 Gerung, lanjut Rofikah, siswanya sedikit hanya dengan 65 orang saja. Meski sekarang sudah mengikuti sistem zonasi. Sejatinya setelah ditetapkan zonasi seharusnya siswanya bertambah, tapi tidak dengan sekolah kita di sini.”Mungkin zonasi di sekitar sini kayaknya tidak berlaku kali ya,” herannya. Sebenarnya dengan penetapan zonasi ini sudah sesuai, hanya saja wali murid ini lebih ngotot

mendaftarkan anak-anaknya di sekolah favorit, apa lagi sekolah favorit itu letaknya strategis karena keberadaannya di tengah kota. Namun untuk meggenjot siswa yang banyak, ke depan pihaknya akan membuat program eskul seperti zikir zaman.”Kalau kita di sini bukan sekolah negeri yang menjadi saingan tetapi sekolah swasta. Di sekitar sini ada 7 madrasah belum lagi ditambah 3 SMP Islam,” ujarnya. Menurutnya, seperti biasa siswa yang didapat dari SMP terbuka memang relatif sedikit dibanding sekolah reguler. Namun seiring berjalannya waktu jumlah ini semakin lama semakin bertambah dikarenakan siswa di sekolah lain banyak yang keluar dan masuk di SMP terbuka. Pokoknya ada puluhan siswa yang datang pindah di sini.”SMP terbuka itu banyak seperti di Taman Ayu, Ada di Pantai Endok, di Senggeger, di Sekotong dan lainnya. Untuk di SMP 2 Gerung ini induk daripada SMP terbuka,” jelasnya. Sistem pembelajaran sama dengan sekolah reguler lainnya. Mereka yang terbuka ini belajar di tempat kegiatan belajar masing masing. Kadang kadang sekali sebulan gabung di sekolah induk dan pada setiap ulangan dan ujian seperti pada tahun tahun kemarin. “Semua bergabung di sini, tapi namanya tetap SMP terbuka Gerung 2 yang berinduk di SMPN 2 Gerung,” terangnya. Saat ini, kata Rofikah, jumlah peserta didik baru kita meningkat sedikit dari sebelumnya. Karena di tahun lalu hanya dapat 75 sekarang 85 siswa baru dengan jumlah 65 orang dari reguler, akan dijadikan 2 rombongan belajar (rombel) untuk sementara. Efektifnya akan ditempatkan 32 orang per rombel. ‘’Semua administratif satu dengan kita. Baik ulangan, ujian dan bahkan tahun kemarin UNBK-nya bersama dengan reguler,’’ ujarnya. (her/*)

(Suara NTB/rus)

AKTIVITAS MURID - Aktivitas murid SDN 4 Korleko beberapa waktu lalu. Di Lotim, sebagian besar guru di sekolah didominasi guru honorer.

Sekolah di Lotim Didominasi Honorer Selong (Suara NTB) Jumlah guru honorer di sejumlah satuan pendidikan sejauh ini masih mendominasi dibandingkan guru-guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kegiatan belajar mengajar, guru negeri ini diduga banyak yang ‘’menganggur’’. Pasalnya, kerja guru negeri ini sudah banyak diambil oleh guru honorer. Informasi yang dihimpun Suara NTB di sejumlah satuan pendidikan di Lotim mengemuka, guru honorer lebih banyak bertatap muka di depan kelas dengan para siswa. Sementara para guru negeri lebih cenderung bermalas-malasan. Selain itu, kedatangan para guru negeri ini pun kabarnya kerap terlambat datang ke sekolah, sehingga jam mengajar terpaksa diambil alih oleh para honorer. Contoh kasus dominasi honorer ini terlihat di SDN 4 Korleko Kecamatan Labuhan Haji. Jumlah guru honorer 6 orang. Sedangkan guru negeri hanya dua orang. Ditambah dengan guru agama dan kepala sekolah, maka jumlahnya menjadi empat orang berstatus jelas dengan gaji jelas dari pemerintah setiap bulanya. Kepala Sekolah SDN 4 Korleko, Ahyarudin saat dikonfirmasi mengakui fakta kekurangan guru di sekolahnya. Namun ia membantah jika guru negeri ini disebut bermalas-malasan dan banyak menganggur dibandingkan mengajar di depan kelas. Diakui jumlah rombongan belajar enam. Diterangkan, tidak saja belajar di depan kelas yang dikerjakan para guru. Ada juga aktivitas belajar mengajar lainnya, seperti mengunjungi perpustakaan dan kegiatankegiatan ekstra kurikuler lainnya.

“Kita bagi-bagi tugas,” imbuhnya. Terhadap kekurangan guru negeri ini, pihak sekolah ini sudah menyampaikan ke Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Labuhan Haji. Akan tetapi, karena kekurangan guru ini terjadi di seluruh Kabupaten Lotim, sehingga belum bisa dipenuhi penambahan. Meski guru negeri minim, diyakinkan Kepala Sekolah SDN 4 Korleko ini aktivitas belajar mengajar tidak terganggu. Para guru honorer dinilai cukup profesional. Di mana pengabdian para honorer ini terbilang sudah cukup lama. “Guru tidak tetap ini pengabdiannya sudah sangat lama, sejak 2005 lalu, jadi sudah sangat senior,” paparnya. Adapun gaji dari para honorer di SDN 4 Korleko ini diambilkan sebagian besar dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). Disebut ada ketentuan maksimal 15 persen BOS bisa digunakan untuk menggaji para guru honorer. Jumlah BOS diterima masingmasing siswa diberikan Rp 600 ribu per tahun. Pencairannya tiap triwulan. Akumulasi pendapatan guru honorer di SD yang jauh dari kota ini bisa tembus Rp 700 ribu per tiga bulan. Adapun jumlah murid yang ada di SDN 4 Korleko saat ini 145 orang. Khusus murid baru 20 orang. Terjadi penurunan jumlah penerimaan mu-

rid dikarenakan di sekitar sekolah ini banyak sekolah swasta. Persaingan dengan sekolah swasta ini diyakini tidaklah kemudian membuat sekolah negeri ini kalah. “Kalau prestasi siswa, kita tidak pernah kecewa,” demikian ungkapnya. Kepala Dinas Dikbud, H. M. Zainuddin yang dikonfirmasi terpisah mengakui fakta kekurangan guru Lotim. Pada sekolah-sekolah pinggir, diakui masih banyak didominasi para honorer. Kadis Dikbud ini pun berencana untuk membuat zonasi bagi para guru. “Memang kita kekurangan sampai 6 ribuan ini,” ungkapnya. Agar tidak terjadi kekurangan di setiap satuan pendidikan, semua guru honorer yang terdata ini rencana akan diberikan SK, yakni sebagaimana data guru honorer yang tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jumlahnya mencapai 5.535 orang. Ribuan guru ini masuk dalam istilah Guru Tidak Tetap (GTT). Keseluruhan jumlah guru honorer yang ada saat ini pun dinilai masih kurang melihat kebutuhan riil di semua satuan pendidikan baik di tingkat SMP maupun SD, sehingga Dikbud rencana menambahkan jumlah guru honorer tersebut. Para guru diminta bersabar karena saat ini belum bisa diberikan SK. (rus)

Lulusan UIN Mataram Diingatkan Mampu Kombinasi Pengetahuan Mataram (Suara NTB) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar kegiatan yudisium, di Ballroom Islamic Center, Senin (22/7). Kegiatan yudisium ini diikuti 639 orang. Pada kesempatan itu kampus memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik masing-masing

program studi, dan terbaik fakultas. Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Mutawalli, M.Ag., mengingatkan para peserta yudisium tidak kaku dengan disiplin keilmuan masing-masing, melainkan diharapkan dapat disempurnakan dengan konsep “poligami” Intelektual. Menurutnya, makna poligami tidak identik dengan persoalan rumah

(Suara NTB/ist)

YUDISIUM - Mahasiswa UIN Mataram yang mengikuti yudisium di Ballroom Islamic Center, Senin (22/7).

tangga saja, melainkan dapat juga digunakan dalam ranah ilmiah. “Jadi bukan hanya persoalan rumah tangga saja bisa dipoligami ya, Intelektual juga bisa,” selorohnya. Lebih jauh rektor menyampaikan agar bagaimana setelah resmi menjadi wisudawan/wisudawati mampu memiliki beragam ilmu pengetahuan kombinatif. “Alumni kita nantinya tidak hanya memahami pengetahuan yang berbasis background studi saja melainkan pengetahuan kombinatif-integratif,” tegas Rektor. Selain itu juga, rektor menegaskan tentang pesatnya perubahan paradigma masyarakat yang harus ditangkap oleh alumni UIN Mataram. “Apapun profesi Anda ke depan Anda tidak boleh buta atau tidak mau tahu dengan profesi orang lain sehingga adik-adik semua tidak ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan alternatif pilihan kepada peserta yudisium, melanjutkan belajar atau mengabdi,” jelasnya. (dys)

Selasa, 23 Juli 2019

SUARA NTB

Halaman 11

(Suara NTB/fan)

HADAPI KEJUARAAN – Jelang Kejuaraan Tenis Terbuka “Pegadaian Open” di Gebang Mataram, 23-28 Juli 2019, para atlet NTB mulai menjalani latihan di Lapangan Gebang Mataram, Senin (22/7).

PBSI NTB akan Gelar Kejurda Bulutangkis Pelajar Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB akan menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bulutangkis Antar-Pelajar se NTB yang akan berlangsung di GOR JBC Mataram, 16-18 Agustus 2019. Event itu akan dijadikan ajang evaluasi atlet pelajar yang disiapkan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua, Oktober 2019 mendatang. Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (22/7) mengatakan, kejuaraan antar Pelajar yang akan berlangsung selama tiga hari nanti melibatkan puluhan atlet pelajar dari Pengcab PBSI dan klub bulutangkis yang tersebar di 10 kabupaten/Koto di NTB. “Kejurda Antar-Pelajar nanti akan melibatkan atlet SD, SMP dan SMA di Pengcab PBSI kabupaten/kota dan klub bulutangkis di NTB,” ucapnya. Kejuaraan yang memperebutkan hadiah piala, raket, piagam penghargaan dan uang pembinaan itu akan mempertandingkan kelas perorangan, dobel dan beribu putra. Pesertanya dari kalangan atlet pelajar usia dini hingga dibawah usia 17 tahun dikabulkan/kota di NTB. “Kita akan mempertandingkan semua kelas, singel, ganda, beregu putra dan putri,” jelasnya. Kejuaraan yang akan berlangsung di GOR Bulutangkis Junaidin Yaman Badminton Club (JBC) itu juga diikuti oleh empat atlet NTB yang sudah meraih tiket mengikuti Popnas di Papua tahun 2020. Maklum Kejurda tersebut akan dijadikan ajang untuk evaluasi empat atlet NTB yang sudah dinyatakan lolos Popnas. Untuk diketahui, Popwil IV di NTB 2018 melibatkan ratusan atlet dari Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). PBSI NTB meloloskan empat atlet putri di Popnas 2019 setelah meraih medali perak di Popwil IV di NTB 2018. Empatavylet itu adalah Madinah, Laora, Aura dan Ica. (fan)

Diduga Langgar Zonasi

Hasil PPDB SMAN 1 Taliwang Ditinjau Ulang Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W Musyafirin MM berencana melakukan peninjauan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di wilayah setempat. Pasalnya, ada sekitar 36 Siswa yang diterima di SMAN 1 Taliwang diduga melanggar sistem zonasi. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan jatah sesuai sistem zona tidak mendapatkan hak mereka lantaran rombongan belajarnya sudah diberikan kepada siswa dari luar zona. “Harus kita review kembali pelaksanaan PPDB karena ada banyak masalah yang ditimbulkan. Makanya nama 36 siswa yang sudah dinyatakan lulus di SMAN 1 Taliwang tetapi tidak sesuai dengan zonasi yang ditetapkan dan terpaksa dipindahkan ke SMAN 2 Taliwang. Upaya tersebut kita lakukan sebagai salah satu bentuk komitmen untuk menegakkan aturan, karena pada prinsipnya semua tenaga pengajar tidak ada yang berbeda baik di SMAN 1 maupun di SMAN 2 Taliwang,” ungkapnya kepada Suara NTB, saat ditemui usai sidang Paripurna, Senin (22/7). Berdasarkan sistem zona yang ditetapkan, bagi siswa/ siswi yang berdomisili di kelurahan Kuang dan Dalam untuk bisa melakukan pendaftaran ke ke SMAN 2 Taliwang karena jaraknya memang lebih dekat. Pemindahan 36 Siswa dari SMAN 1 Taliwang juga dilakukan supaya tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu sementara yang lain ditinggalkan begitu saja. Bupati juga sudah menginstruksikan kepada KUPTD Dikmen PPLK Sumbawa Barat bersama dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Taliwang untuk segera melakukan penyisiran terhadap data para siswanya. Supaya proses pemindahan siswa ke SMAN 2 bisa segera dilakukan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Upaya mempercepat proses itu juga dilakukan supaya pada saat belajar efektif mulai diterapkan tidak akan terjadi masalah nantinya. Bupati sangat berharap dengan adanya pemindahan 36 Siswa tersebut tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, karena pada prinsipnya upaya yang dilakukannya lebih kepada menegakkan aturan yang sudah disetujui secara bersama-sama. “Aturannya sudah jelas dan itu harus kita laksanakan dengan baik. Kami juga berharap supaya dalam pelaksanaan nantinya tidak menimbulkan gejolak secara berlebihan,” tukasnya. Ia menambahkan , saat ini sudah tidak ada lagi sekolah yang menjadi favorit dan sekolah yang diunggulkan, karena semua sekolah yang ada di KSB sudah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). (ils)

Wacana Porprov NTB Dua Tahun Sekali Bakal Terealisasi

Mataram (Suara NTB) Wacana Pemprov NTB menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dua tahun sekali sepertinya bakal terealisasi. Pasalnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB mendukung wacana Porprov Dua tahun sekali. “Rencana Pemprov NTB menggelar Porprov dua tahun sekali tentu sangat bagus untuk pembinaan. Kita sangat mendukung,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini. Sebagaimana diketahui bahwa Porprov NTB dilaksanakan sekali dalam empat

tahun. Namun Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya saat menutup Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2018 menginginkan Porprov NTB bisa dilaksanakan sekali dalam dua tahun. Wacana tersebut sebelumnya sempat membuat sejumlah pembina olahraga di NTB pesimis,

sebab sarana dan Prasarana olahraga di Pulau Sumbawa tidak lengkap. Di Kota Bima misalnya belum memiliki lintasan atletik yang berbahan dasar sintetis. Demikian halnya Kabupaten Sumbawa belum memiliki lintasan yang memenuhi standar untuk pertandingan atletik. Namun demikian kata Andy soal sarana

Lagi, KONI NTB Ingatkan Pelti NTB Segera Musprov Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB kembali mengingatkan pengurus cabang olahraga tenis agar segera Musyawarah Provinsi (Musprov) dengan agenda pemilihan ketua baru. Pasalnya kepengurusan Pelti NTB yang dipimpin Jamaluddin Malady dinilai sudah berakhir bulan April lalu. “Kepengurusan Pelti NTB harus segera melaksanakan Musprov, karena berdasarkan SK-nya periodesasi kepengurusan cabor tenis sudah berakhir,” ucap Plt. Sekretaris Umum (Sekum) KONI NTB, H. Suhaimi kepada Suara NTB di Mataram, Senin (22/7). Pernyataan ini dilontarkan Suhaimi menanggapi soal kepengurusan Pelti NTB yang tak ingin Musprov karena mengklaim masa Bhakti kepengurusan Pelti NTB belum berakhir. Sebagaimana diketahui, Ketua Pelti NTB, Jamaluddin Malady mengklaim masa Bhakti kepengurusan Pelti Provinsi se-Indonesia lima tahun. Oleh karena itu Jamal menegaskan SK Pelti NTB periodesasi 2015-2019 ada kesalahan dan akan diperbaiki. “Sesuai AD/RT PP Pelti bahwa kepengurusan pengprov Pelti seluruh Indonesia lima tahun. Yangg terjadi di pengurus Pelti NTB

hanya empat tahun, mau di revisi SK- nya oleh PP Pelti dalam minggu ini. Seharusnya pengurus Pelti NTB berakhir Mei 2020, Saya sudah koordinasi dengn PP Pelti,” terang Jamal. Sementara itu, data dari KONI NTB menyebutkan bahwa sesuai Surat Keputusan (SK) Pengurus Pusat (PP) Pelti menetapkan periodesasi kepengurusan Pelti NTB yang dipimpin Jamal saat ini dimulai tahun 2015 dan berakhir April 2019. Itu artinya periodesasi kepengurusan Pelti NTB sudah berakhir sejak tiga bulan yang lalu. Menurut Suhaimi, bila kepengurusan sudah berakhir maka Pelti NTB diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa kepengurusan selama enam bulan. Namun demikian sampai memasuki bulan Juli belum ada surat permohonan perpanjang masa kepengurusan. Terkait kepengurusan yang sudah berakhir tersebut, Pelti NTB diminta melaksanakan Musprov pemilihan Ketua Umum Pelti NTB yang baru. Dan apabila terdapat AD/ART PP Pelti yang menjelaskan bahwa periodesasi kepangurusan Pelti berakhir tahun 2020 diharapkan Pelti NTB segera melakukan koordinasi dengan KONI NTB. Sementara itu, KONI NTB telah bersurat kepada Pelti NTB untuk segera melaksanakan Musprov. (fan)

olahraga yang belum memenuhi standar untuk pertandingan Porprov bisa disiasati. Dalam hal ini, untuk nomor atletik bisa dilombakan di Mataram, sementara pertandingan cabor lainnya dapat digelar secara terpusat di kabupaten/ kota yang terpilih sebagai tuan rumah. “Saya rasa Porprov NTB sudah saatnya di gelar secara bergilir di kabupaten/kota, biar pembangunan infrastruktur olahraga di kabupaten/kota merata. Sementara KONI NTB hanya mendukung untuk dana

sharing-nya saja,” jelasnya. Meski Porprov bisa dilaksanakan oleh KONI kabupaten/kota di NTB, namun demikian kata Andy pemilihan tuan rumah Porprov NTB harus ditetapkan dalam rapat anggota KONI NTB. Pasalnya penetapan tuan rumah Porprov telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/ART (Anggaran Rumah Tangga) KONI. Anggota KONI NTB yang dimaksud adalah pengurus cabor dan KONI kabupaten/kota di NTB. (fan)

Notorius KSB Loloskan Empat Atlet ke Popnas Mataram (Suara NTB) Sukses menorehkan prestasi di Kejurnas Tinju Amatir Piala Danrem 162/ WB dan Bupati Cup membuat petinju Sasana Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipercaya mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua bulan Ok2019. Pelatih Tinju Sasana Notorius KSB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini mengatakan terdapat empat petinju dari Sasana Notorius yang dipastikan akan mewakili NTB di Popnas di Papua/ 2019. Mereka adalah Jaliah Miami kelas 45 kg Sarmila Juniawati 48 Kg, Marisha Apriliana 51 kg dan Riza Pastika 54 kg. “Empat petinju kita dinyatakan lolos ke Popnas. Mereka adalah Jaliah Miami, Sarmila, Marisha dan Riza,” ucapnya.

Keempat petinju asal KSB itu sudah dipastikan akan mewakili NTB di Popnas 2019, pasalnya mereka berhasil menorehkan prestasi di Kejurnas Tinju Amatir di Kota Taliwang KSB belum lama ini. Keempat atlet itu meraih medali emas dan perak. Di tempat terpisah, Sekum Pertina NTB, H. Haryoto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (22/7) kemarin mengatakan terdapat sembilan petinju yang akan disiapkan ke Popnas 2019. Mereka terdiri dari lima petinju putra dan empat petinju putri. “Ada sembilan atlet yang kita seleksi lewat kejurnas tinju di Sumbawa Barat. Empat atlet putrinya dari Sasana Notorius dan lima atlet putranya dari Kabupaten Dompu tiga atlet, Kota Bima satu atlet dan Sumbawa satu atlet,” jelasnya. (fan)

Rehab Rekon di KSB, 5.919 Unit Sudah Tuntas Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melansir data kemajuan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) rumah

masyarakat terdampak gempa terkini. Hasilnya, dari 18.430 unit rumah terdampak, sementara ini baru 5.919 unit dinyatakan selesai 100 persen pengerjaannya. Dalam 5.919 unit rumah dinyatakan tuntas itu terdiri dari 796 rumah kategori rusak berat (RB), 1.969 rumah rusak sedang (RS) dan 3.154 unit rumah kategori rusak ringan (RR). “Itu update terbaru turun lapangan kami. Sementara baru 5.191 rumah dinyatakan 100 persen selesai,” terang Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar, M.Si kepada wartawan, Senin (Suara NTB/bug) (22/7). Lalu Muhammad Azhar

Untuk rumah kategori RB berdasarkan SK yang telah ditetapkan bupati totalnya sebanyak 1.286 unit rumah. Sisanya yang belum dinyatakan selesai sebanyak 490 unit, saat ini pengerjaannya sedang berjalan. Progresnya rata-rata sudah mencapai 85 persen dan tinggal menunggu pencairan sisa anggarannya yang belum ditransfer oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dijelaskan Lalu Azhar, sebelumnya dana bagi 490 unit rumah kategori RB itu baru menerima pencairan dana sebesar Rp 25.000.000 atau 50 persen dari total bantuan yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 50.000.000. “Masyarakat ada swadaya juga makanya progres fisiknya rata-rata di atas 50 persen walau nilai bantuan yang diterimanya baru Rp 25 juta,” urainya. Hal yang sama juga terjadi pada rumah kategori RS. Sementara ini 1.866 rumah dari total 3.835 total RS juga terhenti progres pengerjaannya. Sebelumnya para penerima bantuan baru mendapat transferan dana sebesar Rp 19.500.000 atau 78 persen

dari total bantuan bagi rumah kategori RS yakni Rp 25.000.000. “Progres lapangan mereka juga bagus ya. Sudah di atas 90 persen dan tinggal tunggu sisa bantuan saja dalam waktu seminggu pasti tuntas 100 persen,” klaim Lalu Azhar. Berikutnya pada rumah kategori RR, Lalu Azhar mengaku, pada kategori inilah jumlah rumah yang belum tersentuh pembangunan atau belum mendapat kucuran dana. Dari 13.309 unit rumah dinyatakan rusak dalam kategori ini 3.154 dinyatakan 100 persen selesai sementara sisanya sebanyak 10.155 unit sama sekali belum tersentuh karena anggarannya belum sama sekali ditransfer oleh BNPB. Terkait kekurangan dana yang hingga kini belum disalurkan oleh BNPB tersebut, dijelaskan Lalu Azhar, nilainya mencapai Rp 123.760.000.000. Pihaknya sendiri sejauh ini masih menunggu konfirmasi BNPB untuk penyalurannya mengingat sebelumnya Pemda KSB telah menyelesaikan seluruh persyaratannya. “Minggu lalu

inspektorat BNPB sudah turun lapangan mengecek data yang kita setor. Memang masih ada beberapa temuan data ganda tapi itu sudah kita perbaiki. Makanya kita tinggal tunggu pencairan saja sekarang ini,” timpalnya. Selanjutnya ditanya soal batas waktu penyelesaian kegiatan Rehab Rekon rumah masyarakat terdampak gempa itu. Lalu Azhar menjelaskan, masa transisi darurat pemulihan pasca gempa tahun lalu akan berakhir pada tanggal 25 Agustus mendatang. Meski begitu, batas tersebut bukan merupakan limit waktu penyelesaian agenda Rehab Rekon. “Itu batas waktu bagi pemerintah menyelesaikan kegiatan anggarannya. Nah untuk penyelesaian kegiatan lapangannya bisa saja lewat dari itu. Toh sekarang di daerah lain progresnya masih banyak yang lebih kecil dari kita (KSB). Jadi mungkin saja bisa diperpanjang masa transisi pemulihan itu oleh pemerintah,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB

Selasa, 23 Juli 2019

Halaman 12

BPJS Nunggak Pembayaran

Mataram (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga kini menunggak pembayaran klaim pelayanan kesehatan. Persoalan ini berdampak terhadap operasional di rumah sakit terganggu. Tunggakan BPJS Kesehatan seperti disampaikan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra dikonfirmasi usai penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dukcapil dan dunia usaha, Senin (22/7) rata – rata mencapai Rp12 miliar – Rp13 miliar per bulan. BPJS Kesehatan hanya membayar Rp8 miliar untuk klaim di bulan April. Sementara, untuk pem-

bayaran bulan Mei, Juni dan Juli masih proses verifikasi dari BPJS Kesehatan. “Sudah dibayar tapi tidak semua. Cuma Rp8 miliar lebih,” katanya. Tertundanya pembayaran klaim rumah sakit terhadap pelayanan bagi pasien BPJS secara otomatis mengganggu operasional. Terutama rumah sakit daerah yang memang kebanyakan pasiennya adalah pasien BPJS. Kondisi ini pun kata dr. Jack, sapaan akrabnya harus diatur strategi. Artinya, mana hal – hal yang perlu diefisienkan dilakukan terutama berkaitan dengan pengendalian mutu dan biaya. “Namanya rumah sakit daerah jelas

terganggu,” ucapnya. Dr. Jack yang juga Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) NTB, persoalan demikian tidak bisa secara terus menerus terjadi. Alternatifnya dengan bekerjasama dengan bank. Mekanismenya adalah bank nantinya akan membayar klaim diajukan rumah sakit. Ketika pembayaran klaim secara otomatis uang yang masuk langsung dipotong oleh bank. Kebijakan ini telah dimulai oleh RSUD Kota Mataram, sehingga masyarakat tetap terlayani dengan baik. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Dr. Muhammad Ali

HILANG HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.4631 BT NOKA/ NOSIN : MH1JFS117BK723417/JF51E-171645 AN.SARUDIN HLG D’SKTR CAKRANEGARA

(Suara NTB/cem)

Operasional Rumah Sakit Terganggu

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

H. Lalu Herman Mahaputra

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

dikonfirmasi lewat ponselnya tak memberikan komentar terkait tunggakan pembayaran klaim di rumah sakit. (cem)

DIJUAL TANAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 23 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Libatkan Semua Pihak PROGRAM zero waste atau bebas sampah bukan program untuk gagah-gagahan. Tetapi upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dan dapat diwariskan untuk anak cucu ke depan. Sampah-sampah yang dibuang sembarangan harus ditangani. Dengan melakukan penanganan terhadap sampah. Untuk mewujudkannya perlu saling bersinergi antar stakeholders terkait. Untuk itu, Pemprov NTB sebagai pemilik gagasan program ini menginstruksikan seluruh desa dan kelurahan di NTB agar membentuk bank sampah. Fungsi bank sampah adalah menghimpun sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga yang ada di desa/kelurahan. Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota sedang berjuang menangani sampah plastik agar tidak lagi berceceran dimana-mana. Dengan adanya bank sampah di setiap desa, diharapkan sampah akan menjadi berkah bagi masyarakat. Apalagi, Pemprov menjalin kerjasama dengan pelaku industri daur ulang plastik. Artinya, sampah anorganik akan menjadi uang. Begitu juga sampah organik, akan diolah menjadi pupuk kompos. Pengelolaan sampah kini menjadi salah satu indikator kinerja Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat akan memberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi daerah yang berhasil dalam pengelolaan sampah. Hanya saja, program yang sudah berusia tujuh bulan ini, masih belum terlihat hasilnya. Jangan sampai, program zero waste hanya hebat di atas kertas saja. Belum terlihatnya hasil dari program zero waste ini tidak terlepas dari masih minimnya keterlibatan dan gerakan Pemda maupun masyarakat di kabupaten/kota. Untuk gerakan NTB bebas sampah ini, harusnya Gubernur dan Wakil Gubernur terus berkoordinasi dengan para bupati dan walikota. Demikian pula dengan Dinas LHK NTB harus memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang ada di NTB. Pemprov mengklaim belum terlihatnya gerakan NTB bebas sampah di kabupaten/kota karena belum semua desa dan kelurahan memiliki bank sampah. Padahal, dalam upaya mewujudkan NTB bebas sampah, peran bank sampah sangat penting. Sejauh ini, untuk program zero waste, baru melibatkan pemerintah di kabupaten/kota saja. Bahkan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, baru Lombok Timur yang mengalokasikan anggaran untuk pembentukan bank sampah. Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membentuk bank sampah. Sedangkan pihak swasta maupun masyarakat nyaris tidak terlibat di dalam program ini. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini sejatinya membutuhkan regulasi. Sayangnya, regulasi yang sedang disusun Pemprov NTB terkait zero waste ini, terkesan hanya menyasar pemerintah di kabupaten/kota. Seharusnya, diatur juga bagaimana keterlibatan masyarakat dan perusahaan swasta. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut, keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta, akan menjadi indikator keberhasil program zero waste ini. Karena bagaimanapun pihak swasta, sebut saja dunia usaha merupakan pihak yang menghasilkan sampah paling besar. Oleh karena itu keterlibatan dunia usaha dalam zero waste menjadi sebuah keniscayaan. Harus ada kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Selanjutnya mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah. Inisiatif dan gagasan bank sampah sebenarnya harus direplikasi secara massif. Karena itu merupakan rangsangan kelompok masyarakat kecil. Pemerintah selaku representatif dari negara, harus hadir menyelesaikan masalah itu secara lebih besar. (*)

OPINI

Halaman 14

Angin Segar Itu Bernama ’’Pergub’’ AL yang paling meresahkan masyarakat, khususnya bagi pelaku ekonomi saat ini adalah menjadi “penonton di rumah sendiri”. Betapa tidak, ketika dunia usaha menggeliat menawarkan berbagai peluang, tidak sedikit dari pelaku ekonomi di daerah yang belum mampu mengambil peran sesuai bidangnya. Kondisi tersebut merata dirasakan hampir di sebagian besar daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Nusa Tengara Barat. Dengan adanya fokus pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur, sudah seharusnya membawa implikasi di semua lini dan strata. Sehingga pemerataan pembangunan disemua sektor dapat dinikmati oleh bebagai lapisan masyarakat secara proporsional. Keberpihakan Sebuah Peraturan Permasalahan pembangunan daerah yang tidak merata merupakan tantangan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia seharusnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menciptakan percepatan pemerataan pembangunan, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak. Tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat saja melalui porsi APBN, tetapi juga peran aktif dari pemerintah daerah (APBD) dan masyarakatnya. Berbagai peraturan dan perundangan yang sejatinya dibuat sebagai rujukan pembangunan, tidak jarang menjadi tak “bergigi” dan tidak memberi pengaruh apa-apa di daerah. Hal ini ditengarai oleh minimnya peraturan-peraturan di daerah yang mengatur dan menguatkan peraturan yang sudah ada. Dalam hal peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita sudah mengenal adanya UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan

oleh: Hasmudin (Ketua Inkindo NTB ) Barang/Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, dan lain-lain. Berbagai perangkat peraturan tersebut ternyata hanya berimplikasi terhadap tertib pelaksanaan administrasi saja dan belum memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi pelaku usaha. Meskipun, katakanlah UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan khusus terkait KSO (joint operations) antara badan usaha jasa konstruksi daerah dan atau penggunaan subpenyedia jasa daerah, namun jika tidak ditindak-lanjuti secara konkrit, maka akan tidak berarti apa-apa. Tanpa adanya “regulasi” berupa perangkat peraturan lebih lanjut, maka berpotensi akan terjadi sistim persaingan bebas dan terbuka yang cenderung tidak sehat. Terobosan dan Niat Baik Terbitnya Peraturan Gubernur NTB No. 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seolah menjawab keresahan pelaku usaha bidang pengadaan jasa konstruksi, khususnya yang berskala kecil hingga menengah. Pergub yang ditandatangani oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada tanggal 15 Juli 2019 ini nawaitu- nya dibuat untuk meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah di bidang usaha jasa konstruksi dan konsultansi. Tentu saja, Pergub tersebut telah mempertimbangkan hasil pengadaan yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta penigkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah menuju pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Secara implisit, Pergub ini mengatur pedoman pelaksanaan pengada-

an jasa konstruksi yang melalui penyedia lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Dimana perusahaan dari luar daerah wajib melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan badan usaha jasa konstruksi lokal pada kualifikasi tertentu. Kewajiban ini mencakup pada pengadaan jasa dengan risiko kecil sampai dengan menengah dan teknologi sederhana hingga madya, sebagaimana yang tertuang dalam ayat (1) Pasal 12 Pergub tersebut. Terbitnya Peraturan Gubernur NTB No. 20 Tahun 2019 ini selaras dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kewenangan penerbitan Pergub ini, diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, pemerintah daerah provinsi dapat membuat kebijakan khusus, ayat (2) kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau b) penggunaan Subpenyedia Jasa daerah. Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah daerah NTB itu layak diacungi jempol, karena Pergub yang mengatur pelaksanaan kerja jasa konstruksi di daerah; selain dapat menjaga ketertiban proses penyelenggaraannya juga dapat mengurangi praktik-praktik persaingan yang tidak sehat. Konsepsi ideal yang akan terbentuk kemudian adalah, jika dalam pembangunan sebuah proyek di daerah yang dimenangkan oleh daerah lain, maka tidak akan terjadi mobilisasi tenaga ahli sebagaimana yang sudah-sudah. Dengan adanya KSO yang telah disyaratkan, maka akan mampu menyerap tenaga-tenaga ahli local yang secara kualifikasi terbukti mampu bersaing dengan daerah lain. Sekarang, pintu telah dibuka lebar dan karpet merah sudah diben-

tangkan. Tinggal bagaimana kita, mau tidak terus bergandeng tangan membangun bersama daerah yang menjanjikan berjuta harapan ini? Sang, entah niki juluq, nggih? Sembari menanti terpaan angin segar, ijinkan saya mengutip syair yang biasa didendangkan seorang sahabat: …welcome to my island, Lombok is lovely, fantastic, bombastic, but hopefully not many “plastic” ... wassalam. SELAMAT DATANG DI NTB, SAHABAT… *****

POJOK Padi di KSB mulai tercemar merkuri Penambangan emas secara ilegal harus dihentikan

*** NTB terus perkuat program penanggulangan kemiskinan

Butuh kerja keras dan kerja cerdas

***

Gagal Ikut Ujian

Masalah Utama Pariwisata

19 Siswa SMK Lapor LPA NTB

Harga Tiket Pesawat Masih Mahal

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 19 orang pelajar SMK di wilayah Kebon Kongok Desa Kebun Ayu Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Senin (22/7). Mereka gagal mengikuti ujian nasional tingkat SMA/sederajat beberapa waktu lalu dikarenakan masalah administrasi di sekolah mereka. Diceritakan Pengurus LPA NTB Divisi Fundraising, Warniati, berdasarkan laporan yang diterima 19 siswa tersebut terjepit di antara masalah administrasi yang diduga diwarnai juga oleh masalah pribadi antara pengurus sekolah. Kejadian bermula ketika para siswa itu menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Muslimun NW Kebon Kongok untuk jenjang SMK pada jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Namun karena suatu masalah internal, Kepala Sekolah di SMK tersebut diberhentikan kemudian mendirikan yayasan sendiri. “Siswa-siswa ini ikut dengan kepala sekolahnya yang diberhentikan itu,” ujar Warniati, Senin (22/7) saat ditemui di Kantor LPA NTB. Mantan Kepala Sekolah SMK di Pondok Pesantren AL-Muslimun NW Kebon Kongok, Zainul Irpan, menerangkan dirinya tidak mengetahui bahwa para siswa tersebut memutuskan melapor ke LPA NTB. Saat dikonfirmasi Suara NTB, Zainul menceritakan bahwa masalah tersebut bermula ketika dirinya dan pihak yayasan terlibat silang pendapat tentang pendirian kamar mandi di lingkungan Sekolah Dasar yang juga dikepalai oleh Zainul. “Waktu itu saya jadi kepala SD, sekaligus kepala di SMK AL-Muslimum. Ketua yayasan meminta mendirikan kamar mandi di lahan milik SD dan saya tanya apakah ada izin dari Bupati, karena itu kan aset pemerintah jadi saya tidak berani kalau tidak ada izin,” ujar Zainul. Diterangkan Zainul bahwa penolakannya untuk memberikan izin mendirikan kamar mandi tersebut berbuah dipecatnya ia sebagai kepala sekolah SMK. Saat itulah 19 siswa yang saat itu masih duduk di kelas dua juga memutuskan mengikutinya. Diterangkan Zainul bahwa dirinya telah meminta para siswa tersebut untuk kembali menjalani pendidikan di SMK Al-Muslimun mengingat kerumitan administrasi jika siswa-siswa tersebut mengikutinya, namun 19 siswa tersebut menolak. Atas saran dari beberapa pihak, Zainul kemudian mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan AL-Irsyad NW Suka Makmur untuk menampung sementara siswa-siswa tersebut. Pihak SMK Al-Muslimun disebut Zainul telah berusaha meminta para siswa tersebut untuk kembali mengikuti kegiatan belajar seperti semula. Namun 19 siswa tersebut tetap menolak dengan alasan tidak nyaman mengikuti proses pembelajaran di SMA Al-Muslimum. Untuk itu pengurus yayasan menyatakan mengeluarkan 19 siswa tersebut dari sekolah secara verbal. Benar saja, masalah kemudian terjadi ketika waktu mengikuti ujian nasional. Di mana para siswa tidak dapat mengikuti ujian karena SMK Al-Muslimun hanya mengeluarkan para siswa secara verbal tanpa mengeluarkan data siswa dari sistem dapodik. Zainul menerangkan pihaknya telah berusaha menghubungi Dinas Pendidikan Lombok Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Akhirnya diizinkan mengikuti ujian. Tapi waktu hari ujian, nama para siswa malah belum dimasukkan,” ujar Zainul. Setelah gagal mengikuti ujian, 19 siswa tersebut kembali dijadwalkan mengikuti ujian susulan setelah Zainul berkonsultasi ke Dinas Pendidikan Provinsi NTB. “Kalau di Provinsi sangat mendukung,” ujar Zainul. Namun lagi-lagi sampai dengan hari ujian susulan, data siswa disebut Zainul belum dimasukkan pihak yayasan. Menanggapi hal tersebut Ketua Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, menerangkan bahwa pihaknya akan sesegera mungkin mengadakan mediasi antara pihak yayasan, Zainul, dan para siswa untuk menemukan titik terang dari masalah tersebut. Joko berharap tidak ada dendam pribadi yang mewarnai kasus yang merugikan perjalanan 19 orang siswa untuk mengeyam pendidikan. Kepala SMK Pondok Pesantren Al-Islam NW Kebon Kongok, Sulhan, saat dikonfirmasi Suara NTB menolak memberikan pernyataan lebih jelas. Menurut Sulhan, hal tersebut merupakan keputusan dari yayasan yang menaungi SMK Al-Islam dan sepenuhnya menjadi wewenang dari yayasan tersebut. (bay)

Mataram (Suara NTB) – Lesunya pariwisata NTB saat ini disebut hanya memiliki satu solusi, yaitu penurunan harga tiket pesawat yang menjadi moda utama transportasi para wisatawan yang selama ini meramaikan NTB. Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP, Senin (22/7). “Sebenarnya gampang. Kasi tiket murah, jadi, sudah. Masalahnya di situ,” ujar Ardhi. Menurutnya masalah kekeringan dan isu bencana gempa yang selama ini beredar tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap penurunan jumlah wisatawan.

Melainkan memang karena biaya untuk datang berlibur ke luar daerah secara umum menjadi mahal mengikuti kenaikan harga tiket pesawat. “Soal kering juga dari dulu tetap datang wisatawan, di hotel dia tetap bisa mandi. Kuncinya itu kita susah diakses, karena tiket mahal. Jadi tidak atraktif,” ujar Ardhi. Ketika dimintai pendapat terkait usaha Pemerintah Provinsi melobi diskon harga di beberapa maskapai seperti AirAsia disebut Ardhi juga belum bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Hal itu karena tidak ada jaminan diskon tersebut bertahan lama. Selain itu, ada pertimban-

Eksekusi DAK Fisik Molor

Pemkot Mataram Segera Lobi ke Pusat Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram segera melobi ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, agar tidak menarik kembali bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik. Beberapa paket pekerjaan yang dibiayai DAK tidak dapat dieksekusi sesuai tenggat waktu yang diberikan pusat. Senin (22/7) kemarin, batas waktu pekerjaan yang bersumber dari DAK selesai tandatangan kontrak. Pekerjaan pembangunan lapak di eks Pelabuhan Ampenan senilai Rp3,8 miliar milik Dinas Pariwisata hingga kini belum dilelang. Demikian pula, pengadaan kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp800 juta lebih. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, laporan diterima dari Badan Keuangan Daerah (BKD) bahwa semua pekerjaan fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maksimal tanggal 22 Juli harus sudah terkontrak. Pun, perkiraan kontrak pekerjaan meleset melampaui dari target akan ada kunjungan ke kementerian untuk melobi supaya bantuan tidak hangus. Karena, tidak keseluruhan DAK mengalami demikian. “Segera kita lobi ke kementerian supaya tidak hangus,” kata Mahmuddin. Pekerjaan DAK hingga kini belum tuntas di Dinas Pariwisata senilai Rp3,8 miliar. Pemkot Mataram akan meminta kebijakan dari Kementerian Keuangan supaya mengundur kontrak pekerjaan maksimal sampai Agustus. Sebab, pembangunan lapak di eks Pelabuhan Ampenan sedang berproses. “Salah satu yang kita upayakan adalah minta

waktunya diundur,” tambahnya. Pengadaan dua kendaraan pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup dikatakan Mahmuddin, belum mendapatkan laporan bahwa pekerjaan ini batal. Laporan dari Bagian Layanan Pengadaan masuk kategori kritis hanya Dispar saja. Kalaupun rekanan mengundurkan diri karena tidak sanggup dengan pengadaan barang harus bertanggungjawab. Resikonya perusahaan tersebut akan masuk daftar hitam (blacklist). Persoalan ini coba akan dicari tahu dulu penyebabnya. “Kalau tidak sanggup ngapain ikut tender. Kalau mundur kita blacklist,” tegasnya. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara mengaku, belum dikerjakannya pekerjaan lapak senilai Rp3,8 miliar karena ada revisi perencanaan. Perubahan ini membutuhkan waktu sehingga menghambat proses lelang. Tetapi ini akan dikonsultasikan ke Balap untuk segera ditender. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi menambahkan, pengadaan dua unit dump truck batal dikarenakan pemenang tender tidak bersedia. Tak dijelaskan detail apa penyebabnya. Secara teknis diserahkan sepenuhnya ke Balap Setda Kota Mataram. “Detailnya coba tanya langsung di Balap,” pintanya. Pembiayaan pekerjaan fisik yang tertunda disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tidak bisa sepenuhnya bisa dibiayai melalui APBD. Tetapi kondisi keuangan akan dilihat di APBD Perubahan. Jika tidak memungkinan sebaiknya pekerjaan itu ditunda. (cem)

gan lain seperti rute yang menjadi diskon penerbangan tersebut. “Itu jadi pertanyaan juga. AirAsia terbang ke Yogya, dia mendarat di bandara baru yang jaraknya 40 Km (dari pusat kota). Murah di tiket, mahal di bawah (darat) lagi,” ujar Ardhi. Menurut Ardhi, seluruh pihak terkait mulai perlu mengukur posisi relatif dari pariwisata NTB saat ini. Yaitu menentukan posisi tawar di tengah-tengah masalah yang melingkupi dunia pariwisata. Dengan sama-sama menyadari posisi alternatif tersebut, diharapkan dapat diambil langkah konkret dan efisien. Sebelumnya Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Anita Achmad, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah wisatawan akan dilakukan memang dengan menawarkan diskon harga tiket pesawat seperti yang diberlakukan maskapai AirAsia. Selain itu, BPPD NTB diterangkan Anita akan meminta juga dukungan dari asosiasi agen perjalanan seperti Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita). “Saya mau minta dibantu ketua Asita di Jakarta untuk bantu

saya, karena sekarang per 1 Agustus AirAsia dari Yogya. Setidaknya ada itinerary dari sana ke lombok walaupun tiga hari,” ujar Anita. Menurut Anita, pangsa pasar wisatawan untuk beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti di Yogya dan Bandung sedang tinggi. Sehingga jika Asita bersedia membantu BPPD mengatur paket perjalanan yang tepat dengan didukung diskon harga tiket pesawat, maka akan cukup membantu geliat pariwisata di NTB. “Itu salah satunya harus menggandeng Asita, karena mereka yang punya leluasa untuk bikin paket-paket itu,” ujarnya. Selain itu, Anita menerangkan bahwa BPPD NTB saat ini sedang berusaha menyusun peta potensi wisata yang akan diberikan kepada para wisatawan. Peta tersebut nantinya akan berisi lokasi-lokasi wisata untuk mempermudah wisatawan menemukan objek wisata sesuai keinginannya. “Kita akan duduk bersama memetakan bagaimana kalau mau ke wisata halal di sini, night club di sini, surfing di sini, party (pesta, Red) di sini. Jadi semua itu tahu mau ke mana,” pungkas Anita. (bay)

RADIO

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 23 Juli 2019

Miskin secara Mentalitas Rakor teknis terbatas dihadiri, Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si, Ketua TP PKK NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Kepala Bappeda NTB, Ir.Wedha Magma Ardhi, MT, Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH dan Kepala BPS NTB, Suntono beserta jajarannya. Dengan validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by address, sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran. ‘’Dan harus dilaksanakan lebih cepat,’’ tegasnya. Karena itu, validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun. Karena disitulah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan. Proses pemutahiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa. Dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker. Umi Rohmi juga mengungkapkan bahwa masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas. Kepala BPS NTB, Suntono mengatakan, upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah telah tepat sasaran. Programprogran intervensi itu yaitu distribusi beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT. Masih tingginya GK (garis kemiskinan) di NTB, antara lain disebabkan distribusi beras miskin belum tepat sasaran. Faktanya menurut Kepala BPS NTB, Suntono, dari hasil survei yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/ kaya materi (desil 10) ternyata menerima raskin. Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima KPS. Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen. (nas/r)

Dari Hal. 1

Dana Tak Terduga Dipangkas belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp4.000.400.455. Atau belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp5.000.000.000 atau 55,55 persen. Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan, pemangkasan belanja tidak terduga tersebut lantaran terjadinya kekurangan atau defisit anggaran RAPBD Perubahan 2019. ‘’Karena risiko kita kurang uang (defisit anggaran). Tapi insya Allah 2020, lebih besar. Kemarin kan begitu (kurang anggaran). Mudahan 2020, dia sehat,’’ kata Ardhi dikonfirmasi usai rapat di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Senin (21/7) siang. Penggunaan dana tak terduga selama ini diperuntukkan untuk penanganan darurat bencana. Seperti bencana kekeringan dan penanganan dampak banjir dan longsor. Kepala Bappeda NTB ini berharap tidak terjadi kejadian bencana yang besar di daerah ini. Namun, ia mengatakan potensi bencana di NTB memang tetap ada. Meminimalisir korban jiwa setiap terjadi bencana, kata Ardhi bahwa memang perlu adanya mitigasi bencana. Masyarakat diedukasi tentang bencana. Tahun 2020 mendatang, ia memastikan anggaran untuk mitigasi bencana akan diperbesar. Untuk RAPBD Perubahan 2019, Ardhi mengaku Pemprov tak bisa menganggarkan lebih banyak. ‘’Tapi di 2020, insya Allah akan dia signifikan,’’ tandasnya. Dalam mitigasi bencana, perlunya membangun kesadaran masyarakat. Kemudian membangun pola sikap, pola tindak dan pola pikir terhadap rawan bencana. Ke depan, bagimana pembangunan infrastruktur mempertimbangkan mitigasi bencana. Memang, kata Ardhi, risikonya pada cost, biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi. Diketahui, RAPBD Perubahan diproyeksikan sebesar Rp5,4 triliun atau meningkat sebesar Rp158,5 miliar lebih dibandingkan APBD Murni yang mencapai Rp5,24 triliun lebih. Dalam APBD Murni 2019 pendapatan ditargetkan sebesar Rp5.244.782.852.000. Kemudian RAPBD Perubahan 2019, pendapatan diproyeksikan menjadi Rp5.403.295.367.675. Target proyeksi pendapatan bertambah sekitar Rp158.512.515.675 atau sekitar 3,02 persen dibandingkan pada APBD murni. Untuk belanja diproyeksikan bertambah. Pada APBD Murni 2019 sebesar Rp5.253.582.354.405. Sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp5.499.079.091.128,49, bertambah sebesar Rp245.496.736.723,49 atau sebesar 4,67 persen. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung pada APBD Murni 2019 sebesar Rp3.071.274.021.800. Pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp3.239.952.730.182,43, bertambah sebesar Rp168.678.708.382,43 atau sebesar 5,49 persen. Belanja Pegawai pada APBD Murni 2019 sebesar Rp1.490.951.044.400. Kemudia di RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp1.480.949.909.541,43, berkurang sebesar Rp10.001.134.858,57 atau kurang 0,67 persen. Belanja hibah diproyeksikan bertambah. Pada APBD Murni 2019 sebesar Rp882.781.533.000, sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp905.379.930.015, bertambah sebesar Rp22.598.397.015 atau 2,56 persen. Sementara itu belanja bantuan sosial dalam RAPBD Perubahan diproyeksikan berkurang. Pada APBD Murni 2019, belanja bantuan sosial sebesar Rp44.147.740.000. Sedangkan pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp42.147.740.000, berkurang Rp2.000.000.000 atau 4,53 persen. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik, dan belanja tidak terduga, pada APBD Murni 2019 sebesar Rp19.195.486.600. Pada RAPBD Perubahan 2019 tidak mengalami perubahan alias tetap sebesar Rp19.195.486.600. Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni 2019 sebesar Rp9.000.400.455. Pada RAPBD Perubahan 2019 sebesar Rp4.000.400.455, berkurang sebesar Rp5.000.000.000 atau 55,55 persen. Untuk Belanja Langsung pada APBD Murni 2019 sebesar Rp2.182.308.332.605. Pada RAPBD Perubahan 2019 diproyeksilan sebesar Rp2.259.126.360.946,06 bertambah sebesar Rp76.818.028.341,06 atau 3,52 persen. Sementara itu, defisit diproyeksikan bertambah. Defisit pada APBD Murni 2019 sebesar Rp8.799.502.405. Pada RAPBD Perubahan 2019, defisit diproyeksikan mencapai Rp95.783.723.453,49. (nas)

Dari Hal. 1

PVMBG Larang Warga Aktivitas di Gunung Sangeang Api Meski aktivitas erupsi tergolong belum mengkhawatirkan, pihaknya merekomendasikan agar warga menjauh hingga jarak radius 1,5 kilometer dari kawah puncak gunung dengan ketinggian 1.949 Mdpl itu. ‘’Kami minta agar tidak ada aktivitas manusia karena potensi erupsi selalu ada,’’ ujarnya. Saat ini terpantau sesekali masih terjadi erupsi abu vulkanik. Situasi itu dianggap belum signifikan. Sebab Sangeang Api tidak menunjukkan peningkatan aktivitas. Sementara petugas pos Pantau Gunung Api (PGA) Sangeang Api, Nur Hudha menyebut, sesuai informasi dari situs esdm.go.id, terpantau seismic atau aktivitas kegempaan di Sangeang Api. Namun ia meminta masyarakat tidak terlalu panik. ‘’Tapi tetap kita harapkan waspada. Sementara status Sangeang Api masih waspada level II,’’ jelasnya. Sejauh ini memang masih ada aktivitas warga di sekitar Sangeang Api. Tradisi warga setempat beternak di sekitar kaki gunung. Namun untuk aktivitas pendakian tidak direkomendasikan, karena pada radius 1,5 kilometer dianggap berbahaya, apalagi saat erupsi terjadi. (ars)

Dari Hal. 1

Halaman 15

KPP-PA dan DP3A2KB NTB Gelar Rakor Pelaksanaan Model Pembangunan Ketahanan Keluarga Mataram (Suara NTB) Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang adalah pencapaian target seperti Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Adanya fakta kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dan juga anak perempuan dan anak laki-laki menunjukkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum tercapai dengan baik. Berbagai macam studi menyatakan bahwa keluarga merupakan bagian yang penting dalam berkontribusi terhadap permasalahan masyarakat. Ketahanan keluarga menjadi masalah yang serius di masa sekarang. Untuk itulah bersama dengan KPP-PA, DP3AP2KB Provinsi NTB menggelar kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan model pembangunan ketahanan keluarga. Kepala DP3AP2KB NTB, H. Imhal, menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini terus melakukan upaya membangun dan memperkuat ketahanan keluarga. Sebagai bentuk perhatian-

nya terhadap NTB, banyak kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah pusat untuk NTB. Salah satunya kegiatan yang digelar hari ini, Senin (22/ 7). Kegiatan ini merupakan bagian awal dari upaya membangun ketahanan keluarga di empat desa percontohan di NTB, masing-masing Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru, Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel, Desa Pujut Kecamatan Pujut dan Desa Aikmual Kecamatan Mantang. Terhadap empat desa yang dijadikan percontohan desa ketahanan keluarga, diharapkan nanti mampu melahirkan desa ramah anak. Tentunya setelah memenuhi berbagai indikator ketahanan keluarga. Selain itu kata Imhal, nantinya akan dilakukan pelatihan fasilitator dan pelatihan pendataan untuk melihat beragam persoalan ketahanan keluarga sebagai bahan menyusun program pada 2020 mendatang. Di samping itu pendataan dilakukan untuk menghasilkan gambaran peta keluarga NTB, sehingga akan diketahui kondisi keluarga NTB untuk selanjutnya semua pihak bisa bersinergi untuk bersama membangun ketahanan kelu-

arga. “Ketahanan keluarga agar generasi yang dilahirkan sehat dan cerdas untuk mewujudkan generasi NTB Gemilang,” ujarnya. Sementara itu Asisten Deputi Ketahanan Keluarga Dalam Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga KPP-PA, Budi Murdaya, SE., M.Si., mengapresiasi NTB yang telah memiliki Perda ketahanan keluarga. Dia berharap agar Perda ini mampu berjalan dengan baik sesuai harapan. Selain itu melalui Perda ini, dia menyebut akan mampu memberikan ruang bagi desa untuk turut berperan besar meningkatkan ketahanan keluarga. “Paling tidak desa mampu mengenali apa ketahanan keluarga, menyadari pentingnya administrasi keluarga, meningkatnya ekonomi keluarga,” jelasnya. Dikatakan bahwa bangsa yang kuat dan maju tidak hanya semata berada di tangan generasi mudanya, namun juga membutuhkan peran dari elemen masyarakat terkecil, yakni keluarga. Logikanya, jika banyak keluarga di sebuah negara atau bangsa tidak bisa berjalan dengan baik, maka stabilitas negara tersebut pun bisa menjadi terancam.

RSUP NTB Dituntut Terapkan Bebas Sampah Mataram (Suara NTB) – Program NTB bebas sampah atau NTB ‘’Zero Waste’’ adalah program unggulan Pemprov saat ini. Program itu masih terus dikampanyekan di setiap institusi, salah satunya di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Sebagai institusi yang membidangi masalah kesehatan, RSUP NTB menjadi pihak yang dituntut paling pertama menerapkan program NTB Zero Waste itu. Mengingat kesehatan erat hubungannya dengan kebersihan lingkungan. Ditemui Suara NTB, Senin (22/7), Kepala Unit Riset Biomedik (URB) RSUP NTB, Zainul Muttaqin, menerangkan bahwa RSUP NTB telah mencoba melaksanakan program bebas sampah yang diusung Pemprov NTB sejak Januari 2019. Khusus di RSUP NTB, program itu berganti nama menjadi program Green Hospital. “Poin-poin yang diminta zero waste dalam programnya Pemprov itu 99% sama dengan program green hospital,” ujar Zainul yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Green Hospital. Diterangkan Zainul jika NTB Zero waste dari Pemprov NTB berfokus pada meminimalisir produksi sampah yang dikeluarkan oleh rumah sakit, namun manajemen RSUP NTB memutuskan untuk lebih fokus menjadikan program zero waste sebagai cara menciptakan rumah sakit yang nyaman, sehat, dan asri. Salah satunya dengan melakukan pemilahan sampah. Zainul menyebutkan bahwa potensi sampah di RSUP NTB adalah 2.5 ton per bulan yang terdiri dari sampah B3 infeksius dan non infeksius serta sampah non-B3 berupa sampahsampah domestik. Melalui program green hospital, RSUP NTB mendirikan sebuah bank sampah khusus pada bulan Maret 2019 yang mengelola potensi sampah tersebut. Berdasarkan data yang ditunjukkan Zainul, potensi sampah di RSUP NTB turun menjadi 1.5 ton per bulan setelah dilakukan pengolahan dan daur ulang sampah melalui bank sam-

pah tersebut. “Jadi kita di sini bicara kesehatan lingkungan untuk mendukung kesehatan masyarakat (karena) manusianya tidak akan sehat kalau lingkungannya tidak sehat. Intinya di situ,” tegas Zainul. Diterangkan Zainul RSUP NTB sedang mencoba mensosialisasikan kepada masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit untuk memiliki kesadaran membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya. Setelah ada pemisahan jenis sampah tersebut, barulah dilakukan prosedur penyimpanan sementara, pengangkutan ke bank sampah, dan proses daur ulang. Senada dengan itu Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUP NTB, Agus Trihariaji, menerangkan bahwa seluruh limbah organik di lingkungan RSUP NTB diolah menjadi pupuk untuk penggunaan rumah sakit sendiri. Sedangkan penanganan limbah organik seperti bahan makanan dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. “Dua hari sekali petugas dari dinas (LHK) datang. Limbah-limbah makanan itu dipakai untuk makanan lalat,” ujar Agus. Proses yang dimaksud Agus adalah metode penggunaan lalat untuk membantu proses pembusukan yang diterapkan di beberapa bank sampah binaan Dinas LHK NTB. Sampah-sampah yang dibuat busuk dengan metode tersebut dijadikan sebagai pupuk organik sedangkan larva dari lalat dijadikan pakan burung dan ikan. Disebut Agus seluruh limbah medis di RSUP NTB telah ditangani dengan lebih baik sejak adanya program green hospital tersebut. Di mana seluruh limbah B3 ditangani sesuai prosedur kesehatan yang berlaku sedangkan limbah domestik dipilah sesuai jenisnya untuk diolah kembali. Sampah domestik sendiri dibagi Agus menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, daur ulang, dan non-daur ulang. “Nondaur ulang itu yang harus dibuang di TPA yang ada di Kebon Kongok sana,” ujar Agus. (bay)

NTB Terus Perkuat Program Penanggulangan Kemiskinan Dari Hal. 1 Kebutuhan dasar makanan, kata Suntono adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komoditi). Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Beras dan Rokok Suntono menjelaskan bahwa komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya Garis Kemiskinan (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan, yakni beras (21,41 persen) dan rokok (11,95 persen).

‘’GK di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan,’’ ungkapnya. Kemudian hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan. Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan bahwa upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah telah tepat sasaran. Yaitu distribusi beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT. Ia menjelaskan, masih tinggi-

nya GK di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran. Faktanya kata Suntono, dari hasil survei yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya materi (desil 10) ternyata menerima raskin. Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima KPS. Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tersebut tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen. (nas/r)

Kejaksaan Usut Delapan Kasus Korupsi Dari Hal. 1 Dua kasus di Lombok Tengah, terkait kasus Alokasi Dana Desa (ADD) dan pengadaan bibit kedelai, satu kasus di Kejari Lombok Timur terkait penerbitan sertifikat lahan Tampah Bolek. Di Kejari Dompu terkait kasus ADD dan Kejari Bima terkait kasus normalisasi Sungai Ntobo. Dari sejumlah Kejari itu, hanya Mataram dan Kejari Sumbawa yang belum mengungkap perkara. ‘’Sampai saat ini perkara perkara itu masih dalam proses penyelidikan di Kejati dan Kejari. Progressnya, masih terus saya mintakan laporannya,’’ kata Kajati. Arif mengaku akan mengevaluasi penanganan perkara korupsi di Kejati dan semua Kejari. Kebijakan penanganan kasus korupsi tidak hanya soal target, tapi diukur sesuai capaian anggaran. Sesuai ketentuan Kejaksaan Agung, tiap Kejari memiliki dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk penanganan kasus korupsi, sementara Kejati NTB ada empat DIPA. ‘’Jika korupsi yang ditangani lebih dari

DIPA, maka dianggap prestasi. Artinya serapan anggaran penanganan perkara sudah maksimal. Kalau anggaran tidak terserap, berarti kan tidak bagus kinerjanya. Ini akan dinilai,’’ tegas Kajati. Dijelaskan juga, capaian kinerja setahun terakhir, disebutkan ada Rp 2.034.765.285 kerugian negara yang berhasil disita. Kerugian negara itu disita dari kasus tindak pidana korupsi, delapan kasus penyelidikan, dua kasus penyidikan, delapan perdata dan tata usaha negara (Datun), 22 kasus dari penyelidikan Polri dan 28 kasus dilakukan eksekusi. ‘’Total kerugian negara yang kita selamatkan Rp 2,034 miliar,’’sebut Kajati. Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH menambahkan, ada satu kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan, terkait agunan lahan Lombok City Center (LCC) oleh PT. Tripat senilai Rp95 miliar. ‘’Saat ini kami masih koordinasi dengan BPKP untuk audit kerugian negara. Jika sudah ada kerugian, kita tetapkan tersangka,’’ sebutnya. Pada keterangan pers itu di-

sebutkan juga capaian penanganan kasus tindak pidana umum, sedikitnya 2.049 perkara ditangani berdasarkan limpahan dari kepolisian. Selesai diproses sampai persidangan mencapai 2.132 perkara. Masih ada tunggakan 674 perkara, kemudian sisa perkara yang ditangani Rp 7.273 perkara. Sisa perkara Pidum 591 kasus. Pada kesempatan itu Asdatun Oder Mark Sombu, SH,MH menyebut, menerima 13 MoU dengan BUMN/BUMD, sedangkan kegiatan non litigasi Datun menerima 75 Surat Kuasa Khusus (SKK). Aswas Kejati NTB, Darmowijoyo, SH.,MH juga menyampaikan capaian kinerjanya dengan menjatuhkan sanksi kepada tiga jaksa. Yaitu pelanggaran berat, sedang dan ringan. ‘’Ada yang dijatuhkan sanksi berat karena tidak masuk kantor tanpa keterangan hingga tidak ikut upacara,’’ sebutnya. Terkait capaian kinerja Bidang Intelijen membahas khusus soal program TP4D ada 383 kegiatan yang diberikan pendampingan dari 96 Satker. (ars)

Pentingnya membangun ketahanan keluarga untuk mewujudkan ketahanan bangsa yang mumpuni inilah yang sedang giat digaungkan oleh

pemerintah pusat, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA). (dys/*)

(Suara NTB/dys)

H. Imhal

Padi di KSB Mulai Tercemar Merkuri Dari Hal. 1 Ditambahkannya, melihat kondisi tersebut maka upaya untuk melakukan penertiban merkuri akan semakin digalakkan baik itu melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Baik kepada para pemilik gelondong, para penambang di seluruh wilayah maupun masyarakat secara umum. Apalagi untuk untuk saat ini sudah ada tim khusus yang sengaja dibentuk oleh Polda untuk bisa melakukan penertiban terhadap merkuri. Pembentukan tim khusus

ini dilakukan sebagai upaya tegas pemerintah untuk menjamin lingkungan yang aman dan tidak terpapar zat berbahaya (merkuri). Makanya dengan adanya tim khusus yang terbentuk, upaya tegas dalam penertiban akan lebih di kedepankan. Tidak ada lagi toleransi karena dampak sudah sangat luas bagi masyarakat dan produk pertanian. ‘’Kami berharap agar tim khusus yang dibentuk oleh Polda bisa melakukan penertiban secara paksa dengan harapan paparan merkuri yang saat ini berada di ambang batas bisa dihilangkan,’’ pungkasnya. (ils)

Gubernur Segera Teken SK Tim Penghentian Tambang Liar di NTB Dari Hal. 1 Ia menyaksikan secara langsung kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan liar. Sudah saatnya, kata gubernur aktivitas penambangan emas tampa izin ini dihentikan. Selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan. ‘’SK Tim untuk penghentian penambangan liar di NTB ini segera saya tandatangani demi kesinambungan pembangunan kita,’’ ujarnya. Pada saat yang sama, kata gubernur Pemda akan segera mencari solusi. Agar lapangan pekerjaan segera tersedia bagi daerah-daerah yang dilarang aktivitas penambangan tanpa izin tersebut. Sebelumnya, gubernur mengatakan keberadaan illegal mining atau tambang liar yang ada di NTB mendapat sorotan internasional. Sehingga perlu segera ditertibkan. Gubernur menegaskan, pemberantasan tambang emas ilegal merupakan tugas Pemda. Pemprov akan membuat gugus tugas pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan peredaran logam berat terlarang. Tambang emas tanpa izin berada di empat kabupaten. Yakni Sekotong Lombok Barat, Gunung Prabu Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satu tambang emas ilegal yang disorot banyak investor adalah tambang emas ilegal Gunung Prabu Lombok Tengah. Pemberantasan tambang emas Gunung Prabu, kata gubernur sangat penting segera diselesaikan. Pasalnya, lokasi tambang emas tanpa izin tersebut sangat dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Apalagi Mandalika sangat populer. Sekarang banyak orang penasaran yang ingin tahu KEK Mandalika. Apabila di Bukit Prabu masih banyak illegal mining. Maka harus segera ditertibkan. Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematangkan, rencana percepatan penertiban tambang liar yang ada di daerah ini. Dinas ESDM sedang memfinalisasi draf Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur, Bupati dan Aparat Penegak Hukum (APH). ‘’Komitmen kita bagaimana penambangan ilegal ini harus kita tertibkan,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi usai menggelar rapat dengan Dinas ESDM NTB, Senin (21/7). Dikatakan, penertiban tambang emas ilegal yang ada di NTB memang sudah lama diwacanakan. Namun sampai sekarang belum dilakukan penertiban. Ia menjelaskan lamanya penertiban keberadaan tambang emas ilegal ini karena dulu masalah pertambangan

berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Sekarang, masalah pertambangan sudah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Ridwan mengatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc sudah meminta tambang ilegal segera ditertibkan. Pasalnya, penggunaan logam berat di pertambangan ilegal tersebut sangat membahayakan dalam jangka panjang. Dampak penggunaan merkuri bukan saja berbahaya bagi kesehatan. Tetapi juga dikhawatirkan akan berdampak terhadap citra NTB yang sedang mengembangkan sektor pariwisata. ‘’Oleh karena itu, sedang dirancang, sudah hampir final rancangan MoU melalui Dinas ESDM supaya seluruh stakeholders terkait baik provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penertiban,’’ kata Ridwan. Mantan Kepala Bappeda NTB ini menjelaskan, penertiban tambang ilegal akan dilakukan tahapan-tahapan yang ada. Tahap pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang selama ini melakukan penambangan secara ilegal yang sudah lama menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Kemudian, Pemda akan mengalihkan sektor mata pencaharian eks penambang tersebut ke sektor lainnya. ‘’Ini menjadi tugas kita bersama,’’ katanya. Ia mengatakan World Bank dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) sedang melakukan studi atau penelitian di NTB khususnya di lokasi tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat. Sementara itu, di Sekotong sendiri sudah ada rencana ekplorasi yang dilakukan PT. Indotan Lombok Barat Bangkit. Menurutnya, hal ini bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut. “Kita harus sosialisasikan secara massif. Merkuri ini bukan saja berbahaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Karena merkuri sudah masuk ke perairan sekitarnya,” katanya. Ridwan menjelaskan, ditundanya penandatanganan MoU pemberantasan tambang ilegal dan logam berat berbahaya beberapa waktu lalu karena ada beberapa pasal dalam MoU tersebut yang perlu diubah. Dalam draf MoU yang akan segera ditandatangani bukan saja Sumbawa Barat dan Sumbawa yang dilibatkan. Tetapi juga Lombok Barat dan Lombok Tengah. ‘’Sudah ada rapat beberapa kali. Besok ada rapat lagi di Kementerian ESDM. Semangatnya semua dilakukan terpadu, diperluas khususnya dengan kabupaten. Karena mereka terdepan di sana,’’ jelasnya. Dengan penertiban tambang ilegal ini diharapkan tidak terjadi lagi kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga terlindungi dari sisi kesehatan akibat penggunaan logam berat berbahaya seperti merkuri. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 23 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sambut Hari Anak Nasional

Lembaga Penyiaran Harus Mendidik, Jauhkan Anak dari ”Remote Control” Mataram (Suara NTB) Menyambut even Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli tahun 2019, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB berharap Lembaga Penyiaran dapat memberikan ruang yang cukup bagi anak anak untuk mendapatkan haknya akan siaran yang mendidik, hiburan dan informasi. “Siaran yang sehat bagi anak sangat dibutuhkan baik berupa hiburan atau informasi yang sesuai dengan usia tumbuh kembang anak. Ini menumbuhkan imajinasi yang sehat, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan Wakil Ketua KPID Andayani

usianya,” demikian disampaikan Wakil Ketua KPID NTB, Andayani kepada Suara NTB, Senin (22/7). Dikatakannya, KPID NTB selama ini gencar mengingatkan kepada lingkungan terdekat dengan anak, seperti orang tua, saudara dan keluarga, agar tidak memberikan remote televisi kepada anak. Sebab, anak anak di usia yang rentan, belum memiliki filter yang cukup untuk memilih tayangan yang sehat bagi seusianya. “Jika anak anak memegang remote control sendiri mereka dapat memindah channel sesuka hati. Hal ini sangat berbahaya bila anak menonton program acara remaja atau siaran orang dewasa,” sarannya.

Cara yang paling aman adalah dengan mendampingi anak anak untuk menonton televisi di rumah, baik oleh kakak atau orang tua di rumah. Selain itu orang tua dapat memanfaatkan parental lock yang tersedia untuk memprogram hanya tayangan yang seusia anak anak yang dapat diakses oleh televisi di rumah. Selain itu, memperhatikan klasifikasi siaran yang ditayangkan oleh televisi. Hal ini dimaksudkan agar anak - anak atau remaja dapat memilih program siaran yang sesuai dengan kategori usianya. Pengamatan pihaknya, tayangan televisi nasional saat ini banyak berisi konten kekerasan, mistis dan juga sinetron yang menonjolkan aurat perempuan dan juga

pornografi. “Jam penayangannya pun terkadang di jam tayang anak anak, yaitu mulai jam 05.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita,” sebut Andayani. Saat - saat itu, seharusnya anak anak mendapatkan suguhan acara yang bermanfaat untuk seusianya, tiba tiba muncul tayangan iklan untuk orang dewasa ataupun iklan yang tidak mendidik. Dia mengajak melindungi anak anak dari dampak buruk tayangan televisi, memperkuat peran serta orang tua di rumah untuk mengawasi keluarganya untuk menghadirkan siaran yang sehat bagi keluarga di rumah. (ars/*)

(Suara NTB/ist_google)

Ilustrasi anak anak didampingi orang tua saat menonton televisi

Lenek Paling Progresif Laksanakan PISEW Selong (Suara NTB) Dari 17 kecamatan se NTB yang melaksanakan Kegiatan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut paling progresif. Hingga 19 Juli 2019 ini, progres pengerjaan fisik atas proyek PISEW senilai Rp600 juta, Kecamatan Lenek sudah tembus 94 persen. Camat Lenek, H. M. Supriyadi menjawab Suara NTB, Senin (22/7). Khusus Lotim, selain Lenek, PISEW ada di Sikur, Masbagik, Sukamulia, Suela dan Wanasaba. “Di NTB ini, progres fisik kita tercepat,” ungkap Supriyadi. Antusiasme masyarakat Lenek untuk mengerjakan PISEW ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari semangat gotong royong masyarakat Lenek, khususnya yang ada di Desa Sukarema. Tertuang dalam hasil rekapituasi progres fisik dan keuangan kegiatan PISEW

se NTB menyebutkan Lenek realisasi fisiknya sudah mencapai 94,98 persen. Angka ini terpaut jauh dari realisasi anggaran. Di mana anggaran Rp600 juta sudah terealisasi di kecamatan Lenek baru 70 persen atau Rp420 juta. Sementara itu kecamatan lainnya tercantum sebagian besar berada di bawah 70 persen. Selanjutnyta, mengingat masih banyaknya infrastruktur fisik di Lenek belum tersentuh, Camat Lenek ini berharap Lenek kembali menjadi wilayah prioritas diberikan anggaran dari PISEW. “Kita berharap tahun-tahun berikutnya, Lenek mendapatkan prioritas untuk dapat program serupa,” ungkapnya. Satuan Kerja (Satker) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB diharapkan juga turut memberikan dukungannya sehingga pembangunan di wilayah kecamatan baru di Lotim ini bisa lebih akseleratif. Pasalnya, anggaran di daerah masih terbatas. (rus)

GOTONG ROYONG -Semangat warga Lenek untuk gotong royong membangun jalan dari program PISEW.

Hari Bhakti Adhyaksa Ke–59

Jaga Integritas dan Disiplin Menuju Indonesia Unggul Mataram (Suara NTB) Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke - 59 digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB berlangsung khidmat, Senin (22/ 7). Pesan penting Kepala Ke-

jaksaan Agung (Kajagung) RI, H.M Prasetyo, agar menjaga integritas dan disiplin diri. Agar Adhyaksa sejalan dengan cita - cita kebangsaan jelang HUT ke 74 Kemerdekaan

Kajati Arif bersama ajudannya, Arifin. Arif adalah Kajati ke 11 yang didampingi selama karirnya sebagai ajudan.

Kajati NTB Arif saat bertindak sebagai inspektur upacara pada HBA ke - 59.

RI dengan visi “Menuju Indonesia Unggul” bisa tercapai. Amanat Kajagung RI itu disampaikan Kajati NTB, Arif, SH.,MM dalam upacara peringatan HBA ke-59 tahun 2019 di halaman rumah susun (Rusun) Kejati NTB, Senin pagi. Disampaikan, apresiasi kepada jajaran Adhyaksa yang sudah bekerja keras dan mengabdikan diri untuk mengharumkan nama dan martabat lembaga. Upaya itu dilakukan melalui program, tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum, maupun kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat. Kajati mengungkapkan semua itu sudah berhasil dengan capaian membanggakan. “Tapi ingat, agar kita tidak terbuai dan cepat puas, lalu kemudian berhenti berbuat bahkan lupa diri,” ujarnya. Walau disayangkan menurut dia, masih ada oknum yang belum beranjak dari paradigma lama, masih saja membiasakan diri gemar menyalahgunakan kewenangan, bertindak dan bertingkah tidak terpuji dan tercela. Bahkan, ungkapnya mengutip penjelasan Kajagung, melakukan perbuatan pidana yang berujung pada proses hukum yang harus dihadapi. “Berkenan dengan itu, maka tidak bosan saya akan selalu terus mengingatkan agar benar - benar mampu menjaga integritas dan disip-

Suasana khidmat HBA ke- 59 di halaman Rusun Kejati NTB. lin diri, baik saat melaksanakan tugas maupun menjalankan kehidupan sehari hari,” pesannya. Hadir Wakajati NTB, Raden Febryriyanto, SH.,MH, seluruh asisten, Kabag, Kasi, jaksa koordinator, jaksa senior, pegawai dan staf. Hadir juga Kajari se Pulau Lombok. Memperingati HBA ke 59, segenap jajarannya kembali meneguhkan komitmen untuk meningkatkan pengabdian, demi segera mewujudkan NKRI yang maju, unggul, utuh, adil dan makmur. “Sebuah pernyataan yang senafas dengan semangat

Lomba paduan suara lagu mars PJI dalam rangka HBA.

bangsa Indonesia yang sedang menyongsong HUT ke 74, melalui seruan dan ajakan untuk maju bersama ‘Menuju Indonesia Unggul’,” jelas Kajati. Dijelaskan juga, tiga hal mendasar yang harus jadi perhatian. Pertama, pentingnya komitmen dan konsistensi serta meningkatkan kompetensi. Kedua, penting membangun jati diri dengan pola pikir terbuka, progresif dan visioner. Ketiga, sebagai lembaga yang tersebar mencapai 400 Satker, mendorong diri sebagai inspirasi, pendorong semangat kebangsaan dan patriotisme kepada NKRI. (ars/*)

Pembukaan Pekan Olahraga Kejaksaan yang jadi rangkaian HBA ke 59

Kajati NTB Arif

Pemotongan tumpeng saat resepsi peringatan HBA ke 59 . (Suara NTB/penkum kejati ntb)