Edisi Sabtu 23 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 289 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Lama Telantar, Pemprov Ubah Terminal Haji Jadi BLK Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Setelah lama telantar, Pemprov NTB akhirnya mengubah fungsi Terminal Haji di areal Lombok International Airport (LIA) menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri. Gedung yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu, akan digunakan sebagai tempat pelatihan calon TKI/TKW yang akan bekerja ke luar negeri.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Abdul Hadi menyebutkan, Pemprov mendirikan dua BLK Luar Negeri. Pertama, lokasinya di eks Balai Transmigrasi. Dan kedua, lokasinya di eks Terminal Haji LIA. ‘’BLK Luar Negeri ditempatkan di bekas Terminal Haji,’’ kata Hadi ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur,

Jumat (22/2) siang.

Ia menjelaskan, pemanfaatan eks Terminal Haji menjadi BLK Luar Negeri merupakan kerjasama Pemprov dengan Pos Tenaga Kerja (Posnaker) Indonesia.

Keberadaan BLK Luar Negeri tersebut kata Hadi sangat penting.

Pasalnya, selama ini banyak calon TKI/TKW asal NTB yang ditampung di luar daerah sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Dengan adanya BLK Luar Negeri ini, maka TKI/TKW asal NTB yang dikirim ke luar negeri sudah dijamin mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan negara tujuan. ‘’Ada salah satu PPTKIS yang melakukan seperti itu. Melatih kerja layaknya anak sekolah.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/dok)

DIUBAH - Pemprov NTB akhirnya mengubah fungsi Terminal Haji di areal LIA menjadi BLK Luar Negeri.

3.984 Eks Honorer K2 Lulus Seleksi Administrasi P3K di NTB

TO K O H Surati Pemerintah Pusat UNTUK mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pemprov NTB meminta agar Pemerintah Pusat mempercepat pembangunan by pass Lombok International Airport (LIA) – Kuta, Lombok Tengah. Gubernur akan menyurati Menteri PUPR dan pihak bank dunia agar biaya pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat. ‘’Jalan itu penting ketika ingin mengembangkan Mandalika. Kami sedang menyiapkan surat Pak Gubernur kepada Menteri PUPR dan pihak bank dunia. Agar pembebasan lahan bisa dibiayai bersama-sama dengan bank dunia,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Bank dunia bersama dengan Pemerintah Pusat memberikan dukungan untuk pengembangan tiga kawasan pariwisata.

Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 11

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

NTB Dirugikan NTB merasa dirugikan dengan ekspor cabai melalui daerah lain seperti Batam. Pasalnya, Surat Keterangan Asal (SKA) barang dikeluarkan dari daerah lain. Untuk itu, Pemprov akan mencarikan para pembeli cabai dari Malaysia dan Singapura agar ekspor cabai langsung dari NTB. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si mengatakan selama ini cabai asal NTB dikirim ke Malaysia dan Singapura lewat Batam. ‘’Jadi SKA-nya dari Batam, bukan dari NTB. Padahal gratis buat SKA ini. Kalau begitu saya carikan buyer (pembeli) dari Malaysia dan Singapura,’’ kata Selly di Kantor Gubernur, Jumat (22/2) siang.

Pemprov katanya, akan menghubungkan para pengusaha cabai yang ada di NTB dengan General Manager (GM) Garuda Indonesia.

Bersambung ke hal 11 Hj. Selly Andayani (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Jumlah eks honorer K2 yang lulus seleksi administrasi ini hampir setengah dari kuota sebanyak 7.162 orang yang dapat mendaftar seleksi P3K di NTB. ‘’3.984 pendaftar yang lulus seleksi administrasi di NTB,’’ sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si kepada Suara NTB, Jumat (22/2) siang.

Ia merincikan, jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi di kabupaten/ kota dan provinsi. Untuk Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok

Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang.

Fathurrahman mengatakan, bagi pendaftar yang lulus seleksi administrasi, selanjutnya akan mengikuti tes tulis menggunakan CAT pada SMK yang telah ditentukan di NTB pada 23-24 Februari 2019. Untuk Pemprov NTB tes akan dilaksanakan di

SMKN 3 Mataram, SMKN 1 Sumbawa dan SMKN 1 Kota Bima.

Lombok Barat akan dilaksanakan di SMKN 2 Kuripan.

Lombok Tengah berada di SMK W Praya. Lombok Timur di SMKN 2 Selong, Bima di SMKN 1 Kota Bima, SMKN 2 Kota Bima dan SMKN 3 Kota Bima. Kemudian Sumbawa di SMKN 1 Sumbawa Besar, Dompu di SMKN 1 Dompu, Sumbawa Barat di SMK 1 Taliwang, Lombok Utara di

SMA 1 Tanjung, Kota Mataram di SMAN 2 Mataram dan Kota Bima di SMAN 1 Kota Bima. ‘’Seleksi Kompetensi P3K 2019 Tahap I dengan CAT akan berlangsung selama 100 menit. Sebanyak 90 soal pilihan ganda dan tes wawancara pilihan ganda dengan CAT selama 20 menit,’’ terangnya.

Dalam tes tulis ini, untuk kompetensi teknis sebanyak 40 soal pilihan ganda. Jika benar bernilai 3 dan salah bernilai nol. Total nilai jika benar semuanya sebesar 120.

Bersambung ke hal 11

’’

3.984 pendaftar yang lulus seleksi administrasi di NTB

H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Kejati NTB Periksa PPK dan Rekanan Pengembangan Industri Olahan Tumpang Tindih Proyek Dam di Kota Bima Antar OPD

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sementara tuntas melakukan penyelidikan atas pengerjaan dua dam di Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga rekaman sudah diklarifikasi. Hasil pemeriksaan selama dua hari sudah dibawa ke Mataram.

Informasinya, tim penyidik Pidsus mengecek fisik dan meminta keterangan terkait proyek Dam Dadi Mboda yang dibangun dengan anggaran Rp 2.247.517.000. proyek ke dua, rekonstruksi Dam Kapao di Kelurahan Lampe tahun 2017 senilai Rp 5.653.043.000. Dua proyek tahun anggaran 2017 sumber anggarannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima sebagai proyek in-

frastruktur pascabencana.

Tim yang dipimpin langsung Aspidsus Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH berada di Kota Bima selama dua hari. Informasinya, pemeriksaan saksi dan cek fisik sejak Selasa hingga Rabu dan bertolak ke Mataram Kamis pagi.

Tim Kejati menggunakan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima dalam proses penyelidikan. Sejumlah pihak terkait diperiksa, mulai dari pejabat BPBD, PPK, pengawas dan konsultan perencana, serta pihak perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.

Namun juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH enggan menjelaskan soal rangkaian pemeriksaan itu.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pengembangan industri olahan skala kecil di NTB dinilai tumpang tindih antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akibatnya, industri olahan tidak pernah berkembang dan maju. Padahal NTB kaya dengan potensi sumber daya alam juga komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan. ‘’Makanya Dinas Perindustrian tak bisa berkembang karena kewenangannya tumpang tindih,’’ kata Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Ir.

Andi Pramaria, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Ia mencontohkan, selama ini sudah ada pengolahan hasil hutan seperti minyak kayu putih, wood pelet, kopi dan lainnya. Begitu juga di bidang kelautan dan perikanan, sudah ada pengolahan rumput laut menjadi sabun dan produk lainnya.

OPD hulu semestinya memastikan produksi bahan baku tetap kontinu. Sementra bagian pengolahan dilakukan OPD hilir. Termasuk juga mengenai pemasaran.

Bersambung ke hal 11

Tunggu Pencairan Tahap Dua

Pembangunan Huntap Tersendat Mataram (Suara NTB) Kelanjutan pengerjaan sebagian hunian tetap (Huntap) rumah rusak berat tersendat.

Pasalnya, transfer Rp1,9 triliun tahap kedua belum cair dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pencairan tahap pertama sebelumnya Rp25 juta. Dengan dana itu, masyarakat hanya mampu membangun sampai penembokan. Sebagaimana pantauan Suara NTB di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat sebelumnya.

Di Dusun Bengkuang, ada 16 Kepala Keluarga (KK) memilih jenis Rumah Instan Konvensional

(Riko). Rumah rumah itu baru sebatas pondasi dan penembokan. Sebagian bisa membeli sampai kusen pintu dan jendela.

Diakui Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, pencairan tahap kedua yang belum terealisasi menjadi hambatan. ‘’Kita sudah laporkan ke Jakarta, salah satu problem adalah dana tahap dua untuk atap maupun dinding belum cair,’’ katanya menjawab Suara NTB di kantornya, Jumat (22/2).

Pantauannya di lapangan juga sama. Kondisi fisik bangunan Huntap sudah jadi sampai struktur, pondasi sampai tembok dengan anggaran tahap

pertama Rp 25 juta. Data pihaknya, ada 600 Huntap berbagai jenis sudah jadi sampai struktur dengan dana Rp25 juta.

Namun macet, karena anggaran untuk finishing belum bisa dicairkan. Danrem mengaku sudah melaporkan itu ke Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ‘’Dalam waktu dekat mudah mudahan bisa segera dicairkan.

Sehingga cepat rehab rekon.

Kami lapor ke BNPB maupun kepada Mabes TNI. Mereka yang sampaikan ke pimpinan (Kementerian Keuangan),’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ars)

RIKO - Salah satu rumah jenis Riko untuk huntap korban gempa di Desa Mekar Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Progres pembangunan sudah signifikan, korban gempa tinggal menunggu pencairan tahap berikutnya.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 23 Februari 2019

Halaman 2

Ketika Pelaku Usaha Pariwisata Beralih Profesi Lesunya pariwisata di NTB, khususnya Kota Mataram, membuat beberapa pelaku usahanya beralih profesi. Pedagang aksesoris yang dulu ramai dikunjungi wisatawan, kini memilih menjadi tukang parkir, pedagang nasi, es dan air.

Bersinergi Wujudkan Kebersihan ADA dua warga Kelurahan Monjok Barat tercatat terjangkiti Demam Berdarah Dengue (DBD).

Karenanya warga kelurahan di sana melakukan gotong royong secara bergilir bersama petugas kebersihan atau Linmas dan masyarakat.

Lurah Monjok Barat, Mulya Hidayat mengatakan sudah dilakukan -fogging oleh Dinas Kesehatan pada pekan lalu. “Sudah difogging tanggal 11 Februari kemarin,” ujar Mulya Hidayat kepada Suara NTB, Jumat (22/2).

Untuk mencegah pe(Suara NTB/mhj) nyakit DBD, kata dia sudah Mulya Hidayat diprogramkan untuk kebersihan dua kali seminggu. “Jadi dua kali seminggu kita gotong royong. Itu gabungan petugas Linmas dan masyarakat setempat. Kita bergilir di tujuh lingkungan,” bebernya.

Lanjut Mulya, dalam gotong royong tersebut, masyarakat akan membersihkan lingkungannya masing-masing dan di tempat lainnya, sementara petugas kebersihan ditugaskan untuk membersihkan setiap saluran. “Sasarannya saluran untuk petugas kalau masyarakat bersihkan masingmasing lingkungan, termasuk tempat-tempat umum seperti masjid,” jelasnya.

Adanya imbauan dari pihak Puskesmas pada kader Posyandu untuk malakukan 1R1J (Satu Rumah Satu Pantauan Jentik) di setiap rumah warga. “Jadi setiap lingkungan ada kader yang memantau jentik, diupayakan setiap rumah tangga ada jumantiknya,” kata Mulya Hidayat.

Lurah ini berharap pemerintah harus bersinergi bersama pihak kecamatan, kelurahan untuk membangun hubungan emosinal dengan masyarakat. Hal tersebut agar timbul kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih. “Apapun kebutuhan masyarakat bisa kami akomodir, dalam arti tidak selalu kita penuhi tapi paling tidak memberikan sedikit kemauan masyarakat,” pungkasnya. (mhj)

H. HUSNI, pedagang aksesoris asal Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagesangan menuturkan, sepinya wisatawan berkunjung di Kota Mataram jelas berdampak. Apalagi bencana gempa bumi bulan Juli 2018 lalu.

Derita mereka diperparah dengan kenaikan tiket pesawat dan pengenaan tarif bagasi oleh maskapai.

Tidak ada wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung. “Penurunan drastis. Tamu tidak ada yang beli,” kata Husni, Jumat (22/2). Lima puluh persen rekan seprofesinya beralih profesi. Mereka rata – rata menjadi pedagang nasi, tukang parkir, pedagang es dan pedagang asongan.

Husni menambahkan, hasil jualannya menurun drastis.

Satu pekan ini, tak ada satupun barang miliknya terjual.

Untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, ia harus gali lubang tutup lubang alias berutang.

“Iya, terpaksa ngutang di teman – teman,”cetusnya.

Husni beserta rekannya mengharapkan pernak – pernik miliknya laku bila

(Suara NTB/cem)

TAK LAKU - H. Husni, perajin asal Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Mataram menunjukkan asesoris yang tak laku karena tak ada kunjungan wisatawan ke toko seninya, Jumat (22/2). gan promosi,” tambahnya. kebijakan menurunkan tarif disi ini dilaporkan ke pemerMantan Staf Ahli Setda tiket pesawat bukan kewena- intah pusat, agar mengambil Kota Mataram menegaskan, ngan pemerintah daerah. Kon- kebijakan. (cem)

DAK Belum Ditransfer Pusat

Program Pemkot Terganggu Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram hingga akhir bulan Februari, belum menerima transfer tahap pertama sebesar Rp79,5 miliar dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Program organisasi perangkat daerah (OPD) terganggu.

(Suara NTB/cem)

Jangan Tunggu Ada Korban SEKRETARIS Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., menyampaikan rasa prihatin terhadap keluarga korban DBD (Demam Berdarah Dengue) di Kecamatan Sandubaya. Seperti diketahui, DBD kembali menelan korban. Seorang warga Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, meninggal dunia. ‘’Selaku wakil dari Sandubaya kami sangat bersimpati dan prihatin,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/2).

Secara aturan, untuk penetapan KLB (Kejadian Luar Biasa) DBD di Mataram belum memenuhi syarat. Namun yang paling utama, kata Herman, Dewan ingin Dikes (Dinas Kesehatan) Kota Mataram jangan menunggu korban. ‘’Ketika dapat info, saya langsung telepon ke kadisnya (Kadis Kesehatan, red) untuk melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) atau fogging agar wilayah lain juga tidak terjangkit,’’ ujarnya.

Minimal wilayah yang terjangkit DBD itu steril dari nyamuk DBD. Apalagi sampai ada korban meninggal. Namun, jawaban yang diterima dari Dikes Kota Mataram, membuat dirinya selaku wakil rakyat merasa kecewa. Dikes, kata Herman, mengungkapkan alasan-alasan klasik terkait minimnya gerakan PSN seperti fogging atau pengasapan. Dikes mengaku kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan lain sebagainya.

Seharusnya, lanjut anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini, ada skala prioritas dalam penanganan DBD. ‘’Dinas terkait harus segera dan menganggap itu urgen,’’ tegasnya. Peran Dikes yang diharapkan, bahwa bagaimana dinas tersebut hadir dan memberi ketenangan. Ini terukur dari perhatian dan penanganan yang cepat terhadap masalah DBD. ‘’Tetapi masih lambat,’’ keluhnya.

Herman menyayangkan pernyataan Dikes yang mengatakan bahwa korban meninggal akibat terlambat dibawa ke rumah sakit. ‘’Itu kan alibi, alasan klasik. Jadi jangan pernah menyalahkan masyarakat terlambat dibawa atau bagaimana. Justru bagaimana mencegah, itu yang kami inginkan,’’ pungkasnya. DBD, sambung anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, merupakan siklus tahunan. ‘’Bahwa Mataram ini belum terbebas dari jangkitan DBD,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, seharusnya Dikes sudah mengetahui apa yang harus dilakukan pada Bulan Januari hingga Maret. Dengan jatuhnya korban jiwa, Herman menganggap Dikes Kota Mataram tidak bekerja. ‘’Karena mereka menunggu korban dulu baru bereaksi,’’ sesalnya.

Padahal, siklus DBD tahunan ini menjadi skala prioritas.

Masyarakat, tidak hanya di Sandubaya tapi juga di luar Sandubaya itu sudah meminta dilakukan fogging. ‘’Permintaan ini sudah dua minggu tapi sampai sekarang belum,’’ keluhnya. (fit)

wisatawan datang berkunjung. Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah daerah menggelar kegiatan skala nasional maupun internasional.

Bagi Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, I Made Swastika Negara mengatakan, lesunya pariwisata memiliki dampak luas. Tidak saja pengelola hotel. Tetapi, pelaku usaha pariwisata, restauran, dan lain sebagainya.

Okupansi hotel di Mataram menurun 10 hinga 20 persen.

Di tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara 19.225 dan wisatawan domestik 695.066. Sementara, tahun 2018 Wisman 18.225 dan wisatawan domestik 653.362. “Penurunan sekitar 10 – 20 persen,” sebut Made.

Selain faktor mahalnya tiket pesawat, keengganan wisatawan datang ke Mataram karena persepsi bahwa di masyarakat bahwa Lombok belum aman. Image ini kata Made, perlu diluruskan. Promosi di sejumlah daerah akan coba dilakukan untuk mendongkrak tingkat kunjungan.

“Yang bisa kita lakukan den-

H. M. Syakirin Hukmi

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, belum ditransfernya DAK oleh Kementerian Keuangan akibat

adanya persyaratan. Sehingga, auditor pengawas internal pemerintah diminta melakukan review kembali.

“Memang ada persyaratan baru yang harus kita lengkapi,”

Pengelola Parkir RSUD Perlu Dievaluasi Mataram (Suara NTB) – Baru saja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), menyelesaikan tunggakan pajak pengelola parkir, kini pengelola pajak parkir rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram kembali berulah. Pengelola parkirnya perlu dievaluasi.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengatakan, pengawasan terhadap pengelolaan pajak parkir telah meminta pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ia telah mendapatkan laporan soal ketidaktransparanan pengelola parkir. Persoalan ini pun diminta diselesaikan. Dan, me-

minta dievaluasi. “Iya, saya sudah dengar informasinya.

Sudah saya minta selesaikan,” kata dr. Jack, sapaan akrabnya.

Persoalan dikeluhkan pelanggan, pengelola harus tanggungjawab, termasuk adanya indikasi kebocoran. Pihak rumah sakit tegas Jack, lepas tanggungjawab terhadap persoalan itu. “Dia yang ngambil uang. Dia sih yang tanggungjawab,” ucapnya.

Pengelolaan pajak parkir harus ada transparansi dari pihak ketiga. Tahun ini sambungnya, manajemen RSUD sedang menata lahan parkir.

Khusus sepeda motor ditempatkan di belakang, sehingga lebih mudah mengontrol.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota

Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, pemantauan terhadap pajak menggunakan tapping box oleh Kasubdit Pengelolaan Data Elektronik BKD dilaporkan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Pun, pengelola tidak memberikan karcis ke pelanggan tidak masalah. Secara otomastis sistem akan mendeteksi. “Tidak masalah kalau tidak ada karcis. Sepanjang alatnya tidak dimatikan, tetap terdeteksi,” jawabnya.

Akan tetapi, pihaknya akan mengecek kembali alat telah dipasang. Jika ditemukan kejanggalan, pihaknya akan mengevaluasi proses administrasi pajak. (cem)

Penyusunan Master Soal USBN PAI dan BP Rampung Mataram (Suara NTB) Setelah berminggu-minggu penyusunan master soal USBN PAI dan BP tingkat SD, SMP, SMA dan SMK se Provinsi NTB tahun 2019 akhirnya rampung dikerjakan. Tim penyusunan soal USBN PAI SMA/ SMK, Sulman Haris, menjelaskan bahwa penyusunan master soal USBN setelah kurang lebih 3 minggu di bulan Februari 2019 secara bertahap disusun. Kini penyusunan master soal sudah rampung.

Penyusunan soal USBN tingkat SMA dan SMK dilakukan tanggal 6-8 Februari 2019.

Sementara penyusunan soal USBN tingkat SMP tanggal 11-

13 Pebruari 2019 dan penyusunan soal USBN tingkat SD tanggal 14-16 Februari 2019. “Fase akhir penelaahan dan penyempurnaan soal USBN untuk semua tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dilakukan tnggal 17-19 Pebruari 2019,” kata Sulman.

Sebelumnya seluruh tim telah dilakukan pengucapan ikrar dan penandatanganan pakta integritas sebagai tim penyusun soal sekaligus menjadi tim penelayah serta penyempurnaan untuk tetap menjaga marwah dan kerahasiaan naskah soal USBN PAI dan BP tahun 2019.

Penyerahan dari tim penyusun SD, SMP, SMA/SMK ke Kabid PAKIS Kemenag NTB, H.

Jalalussayuti, selanjutnya menyerahkan master soal USBN PAI untuk jenjang SMA SMK dari Kabid Pakis ke Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB diterima Drs. M. Yahya, dan berturut turut dilanjutkan ke semua Kasi PAKIS/ PAIS Lingkungan Kemenag Kabupaten/Kota se NTB untuk selanjutnya akan mengkoordinasikan dengan Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota Se NTB. “Alhamdulillah semua proses sudah terselesaikan semoga apa yang menjadi karya GPAI SD, SMP, SMA dan SMK se NTB bisa bernilai ibadah,” ujarnya. (dys)

kata Syakirin ditemui Kamis (21/2). Hasil review dikumpulkan Inspektorat untuk dilaksanakan review kembali sebagai syarat mencairkan dana.

Syakirin menambahkan, keterlambatan penyaluran DAK Rp79,5 miliar dipastikan tidak mengganggu program. Program dari perencanaan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis akan terlambat. Tetapi, 14 OPD telah melakukan penyesuaian.

“Semua OPD sudah menyesuai-

kan,” sebutnya.

Pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK tahun lalu, sebelum mengeksekusi program di DPA 2019. Terhadap program yang mengandalkan DAK, Syakirin menyatakan, tetap berjalan sesuai jadwal. Umumnya, DAK diprioritaskan untuk pembangunan fisik. Sementara, OPD masih tahap perencanaan. Dan, efektif dieksekusi awal bulan April mendatang. (cem)

Dukcapil Mataram Optimis Perekaman E-KTP Tuntas Mataram (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram optimis penyelesaian perekaman KTP elektronik rampung sesuai target. Hingga saat ini, belum terekam baik pemula maupun dewasa hanya sebanyak 2.000 orang.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Chaerul Anwar mengatakan, pencetakan E-KTP ditargetkan 28 Februai untuk menyelesaikan perekaman. “Diminta kita agar bisa menyelesaikan sampai batas tanggal 28 Februari. Dari perekaman ini kan sudah melampaui target,” ujar Chaerul Anwar, Jumat (22/2).

Inovasi Dukcapil untuk mengejar sisa perekaman dengan goes to school (pergi ke sekolah) dengan jadwal yang sudah dibuat dan perekaman dimulai pada tanggal 7 Februari lalu. Kata dia, tinggal dikalikan 40 per hari, dan belum lagi yang terekam melalui mobiling yang turun ke lingkungan.

“Kita melayani sekarang ini setiap hari hampir 40 orang pemula. Alhmadulillah tingkat kesadaran dari anak-anak yang mau masuk 17 tahun cukup tinggi.

Jadi dari target kita bisa

(Suara NTB/mhj)

Chaerul Anwar mencapai itu,” akunya.

Dukcapil menargetkan penyelesaian yang sisanya sebanyak 2.000 itu bisa diselesaikan untuk perekamannya. “Tinggal 2.000, dan Insya Allah pasti selesai. Jadi saya optimis,” ujar Chaerul Anwar.

Saat goes to school untuk perekaman pimilih pemula, siswa dan siswi diharuskan untuk membawa fotokopi kartu keluarga (KK) sebagai persyaratan. (mhj)

Penataan Eks Pelabuhan Ampenan Dikeroyok Herman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kesemrawutan eks Pelabuhan Ampenan, masih jadi pekerjaan rumah. Untuk penataan pedagang harus dikeroyok. Empat organisasi dilibatkan yakni Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Umum serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Kewenangan masing – masing OPD kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. I Made Swastika Negara, sesuai tugas masing – masing. Sebab, pelabuhan Ampenan tidak sekadar ditata dan selesai. Tetapi, perlu pengawasan terpadu bersama Pol PP dan Linmas. “Penataan ini kan butuh waktu lama,” kata Made

ditemui Jumat (22/2).

Konsep penataan 80 pedagang eks Pelabuhan Ampenan, tidak lagi mendirikan lapak dekat dengan pembeli. Cukup menyiapkan meja dan kursi. Pedagang proaktif menawarkan ke pengunjung. Made menginginkan, keindahan dari hasil penataan dapat dirasakan selamanya oleh masyarakat. “Jadi bukan sekarang saja, tapi selamanya,” tambahnya.

Meskipun demikian kata dia, tidak mudah mengubah perilaku pedagang. Tantangannya, pertama, jumlah pedagang semakin bertambah.

Mereka melihat peluang usaha cukup besar. Kedua, lemahnya pengawasan dari pemerin-

tah. Khusus pengawasan akan dioptimalkan pengawasan oleh Pol PP dan Limnas.

“Saya diskusi dengan pedagang bukannya mereka tidak mau ditata. Tapi pengawasannya saja yang kurang,” tandasnya. Paling penting menurutnya, wisatawan datang berkunjung memberi kesan baik. Eks Pelabuhan Ampenan ditata lebih seksi, sehingga lebih menarik wisatawan berkunjung.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menambahkan, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis telah diminta membuat masterplan. Konsepnya, instalasi tidak terlalu banyak. “Penataan tidak terlalu masif menata ruangnya,” tambahnya.

(Suara NTB/cem)

AKAN DITATA - Kawasan eks Pelabuhan Ampenan akan ditata. Penataan dikeroyok oleh empat OPD. Lapak pedagang ditata sesuai zonasi.

Pemanfaatan lapak secara gang. Nantinya sambung Mohan, kolektif. OPD teknis telah dibuatkan zonasi buat lapak menggelar sosialisasi ke peda- agar mudah dikontrol. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 23 Februari 2019

Fasilitasi Pelatihan Luar Negeri DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB menyisir perusahaan-perusahaan atau investor yang bergerak di bidang penyediaan pelatihan untuk tenaga kerja luar negeri.

Beberapa di antaranya telah menyatakan komitmen untuk membuka pelatihan langsung di NTB. Pelatihan mencakup berbagai bidang keterampilan. Dari pramugari, perhotelan, industri, , manufaktur, perikanan, dan ritel modern hingga kesehatan.

“Sudah ada yang siap membuka pelatihan di sini (NTB), pramugari ada, tenaga kesehatan ada,” kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. H. Agus Patria, SH, MH. Mantan Inspektur Inspektorat Provinsi NTB menyebut, sesuai arahan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, Disnakertrans salah satunya OPD yang diminta mendatangkan investor untuk program-program terkait di bidang ketenagakerjaan yang bersahabat dengan rakyat.

Pemerintah daerah menurutnya terus berusaha menekan tingkat angka pengangguran melalui berbagai terobosan. Salah satunya yang sangat memungkinkan adalah bekerja di luar negeri, tetapi tidak sebagai pekerja kasar. Investor-investor yang akan membuka pelatihan untuk tenaga kerja luar negeri oleh Disnakertrans NTB ekspansif didatangi. Para investor ini dipersiapkan gedung-gedung untuk melaksanakan berbagai jenis pelatihan.

Selain menggerakkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang potensial diajak bekerjasama, Pemerintah daerah juga telah menggagas kerjasama dengan berbagai negara. Diantaranya, Inggris, Korea, Jepang, Malaysia dan termasuk Polandia. Tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke sana adalah tenaga-tenaga terampil betul-betul telah dipersiapkan oleh BLK Luar Negeri.

“Sebelumnya pelatihan hanya dilakukan di Jakarta. Kita telah upayakan pelatihan dilakukan di NTB. Gedungnya kemungkinan menggunakan gedung di komplek LTSP di belakang Kantor Imigrasi di Udayana,” jelasnya. Beberapa BLK-LN yang telah menyatakan komitmen melaksanakan kegiatan pelatihan di NTB ini salah satunya telah memiliki kerjasama dengan berbagai negara di Asia maupun Eropa.

“Misalnya untuk pelatihan pramugari dan tenaga kesehatan, atau perhotelan, sudah ada kerjasamanya dengan rumah sakit, maskapai di luar negeri, maupun hotel-hotel berbintang yang ada di luar negeri,” imbuh Agus Patria. Karena itulah, dengan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan langsung di daerah, ia optimis persoalan pengangguran dapat diminimalisir.

Peserta yang telah dinyatakan lulus mengikuti pelatihan, nantinya akan magang di perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi mitra BLKLN. Magang dilaksanakan selama tiga tahun, dengan penggajian sesuai ketentuan yang berlaku. “Selain gaji, dan kesempatan kerja, SDMSDM kita akan mendapatkan transfer pengetahuan selama pemagangan. Dan bisa menjadi bekalnya bekerja di perusahaan-perusahaan sejenis di dalam negeri dalam jangka panjang,” demikian Agus Patria. (bul) H. Agus Patria (Suara NTB/bul)

Pemprov Targetkan 12.000 Hektar Tambak Udang Produktif Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menargetkan sebanyak 12.000 hektar atau 40 persen dari total potensi tambak udang akan menjadi produktif. Revitalisasi tambak telah mulai dilakukan dengan pemberian eksavator.

Terdapat seluas 27.000 hektar potensi lahan tambak di NTB. Dari jumlah itu, baru 40 persen yang digarap oleh masyarakat petambak.

Itupun, tak seluruhnya produktif.

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si, pemanfaatan potensi ini dapat didorong dengan pengembangan bu(Suara NTB/bul) didaya udang rakyat.

L. Hamdi Pemerintah telah menurunkan bantuan berupa alat berat untuk merevitalisasi tambak dan jaringan irigasinya. Eksavator disebar ke semua kabupaten/kota, kecuali Lombok Utara. Masing-masing kabupaten menerima 1 sampai 3 unit. Bantuan alat berat ini kata Lalu Hamdi, sebagai stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat pembudidaya yang sekaligus mengoperasikan alat berat dimaksud.

Dengan beban operasional, BBM dan honor bagi operator sepenuhnya ditanggung oleh pembudidaya yang melakukan revitalisasi tambak. Budidaya udang ini, lanjut kepala dinas, paling dibutuhkan adalah ketersediaan air. Air ini sendiri, dapat diperoleh apabila salurannya ideal dan konstruksi tambak galiannya bagus. Setelah tambak berisi air, petambak berdasarkan hasil analisanya, terangsang untuk melakukan pemeliharaan/budidaya.

Dengan teknologi yang diterapkan paling sederhana, membeli bibit sebanyak 50.000 ekor, dengan pemeliharaan 2 bulan, membutuhkan pakan sebanyak 200 Kg. Budidayanya dapat menghasilkan udang sebanyak 400 Kg, dengan harga Rp50.000/ Kg, maka akan dihasilkan Rp20 juta dalam 2 bulan. Dengan cara demikian, petambak secara bertahap menguatkan modalnya untuk memelihara dalam jumlah besar.

Misalnya sebanyak 200.000 ekor dalam setengah hektar tambak, bisa dipanen hingga 2 ton. Atau omzetnya dapat mencapai Rp100 juta. Karena itulah, besar harapan kepala dinas, revitalisasi tambak terus didorong. Kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki lahan yang potensial sebagai tambak udang, dapat memanfaatkan fasilitas yang dibantu pemerintah.

Jenis udang yang dikembangkan, dibudidayakan adalah jenis vanamei yang di konsumsi. Salah satu daerah yang potensial pengembangannya di Lombok Tengah bagian selatan. Pemerintah daerah memberikan perhatian. Pada Minggu (17/2) telah dilakukan peluncuran desa wisata bahari Bilelando oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dihadiri juga oleh Bupati Loteng, pejabat dari Kemenko Maritim, Pariwisata, KKP dan pejabat daerah provinsi dan kabupaten Loteng serta masyarakat setempat.

Diakhir acara dilakukan kunjungan pengolahan garam industri rumah tangga yang dikelola koperasi Barokah maju desa Bilelando dan dilanjutkan dengan panen udang pada tambak anggota koperasi. Kata L. Hamdi, teknologi budidaya udang menerapkan teknologi semi intensif dengan menebar benih 400.000 ekor per hektar dengan masa pemeliharaan 3 bulan dengan hasil rata-rata 4.000 Kg per hektar per siklus. Dengan harga jual Rp65.000-Rp70.000/Kg. Luas tambak di daerah ini sekitar 300 hektar yang dibangun secara mandiri oleh petani tambak yang telah menerima bantuan eksavator dari KKP beberapa tahun lalu. Dalam 1 tahun petambak memelihara udang 3 kali. Usaha tambak udang vanamei ini, disebutkan L. Hamdi sangat propektif. Mengingat potensi yang tersedia, teknologi sudah dikuasai petambak, harga udang yang stabil permintaan tinggi dan cakupan pasarnya yang luas. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Rumah Makan Tutup, Pusat Oleh-oleh Terancam, Penjualan Ponsel Melempem Mataram (Suara NTB) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram, H. Ricky Hartono mengemukakan dampak gempa dan mahalanya harga tiket pesawat berimbas ke berbagai lini usaha. Rumah-rumah makan di antaranya telah ditutup, distribusi barang ke pusat oleh-oleh juga berkurang hingga separuhnya.

Penjualan ponsel juga ikut tersendat. Terutama penjualan di tingkat grosir.

H. Ricky Hartono

H. Ricky selain menjadi Ketua Hipmi Kota Mataram, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Jaringan Pengusaha Muda Nasional (Japnas) Provinsi NTB, ia juga dikenal sebagai mentor bagi wirausaha di dalam daerah hingga luar daerah. Dengan posisinya ini, ia mengetahui banyak keadaan lapangan.

Sebagai pelaku, ia beberapa waktu lalu telah membuka unit usaha rumah makan di salah satu titik strategis di Kota Mataram. Usaha tersebut tak berumur panjang. “Ditutup, karena kondisinya begini sekarang. Ekonomi sedang lesu,” kata Owner Ricky Smartphone ini kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/2) kemarin.

H. Ricky dikenal se-

bagai wirausaha muda yang telah memiliki nama di Kota Mataram. Usahanya juga mencakup sektor properti. Pascagempa beberapa waktu lalu, usaha rumah makan mengalami penurunan omzet hingga lebih dari 90 persen. pelan-pelan, sampai pada jelang penutup tahun berubah menjadi 50 persen. Keadaan membaik.

Lalu masuk pada awal tahun, di Januari sontak keadaan tersebut diperburuk dengan mahalnya harga tiket pesawat. Akibatnya, tingkat kunjungan wisatawan sangat sepi. Dan berdampak ke berbagai lini bisnis. “Rumah ma-

kan yang sudah lamapun, saat ini hanya berusaha bertahan. Untuk beban operasionalpun masih nombok. Ini pengakuan teman-teman,” sebut H. Ricky.

Demikian juga untuk usaha yang bergerak di bidang penjualan oleh-oleh. H. Ricky juga mengatakan omzetnya turun hingga 50 persen. Akibatnya, suplai barang kepada pusat oleh-oleh juga dikurangi sesuai keadaan. Lalu soal penjualan ponsel, meski tak berdampak langsung, keuntungan yang didapat mengalami penurunan 20 persen.

Disisi lain, pembiayaan justru membengkak. Hal ini dipicu kenaikan pembebanan tarif kargo oleh maskapai.

Beban biaya pengiriman naik menjadi 2 hingga 3 kali lipat dari sebelum-sebelumnya.

Misalnya, untuk mengirim satu pcs ponsel. Sebelumnya, hanya dikenakan biaya

Rp5.000. Belakangan, biayanya naik hingga menjadi Rp15.000/pcs. Untuk ponselponsel bermerek mahal, sebelumnya 1 pcs biayanya Rp75.000 termasuk asuransinya, naik menjadi Rp150.000/pcs. Akibatnya, keuntungan yang didapat minus 20 persen.

Sementara keadaan tak memungkinkan untuk menaikkan harga ponsel.

“Penjualan di grosir (ke counter-counter) turun, ndak ada yang berani nyetok karena keadaan begini. Selain karena banyaknya persaingan.

Untungnya belum sampai terjadi PHK besar-besaran.

Dalam keadaan seperti ini, intervensi pemerintah ini sangat diharapkan. Bagaimana mengupayakan harga kargo turun, agar orang datang dan berbelanja,” demikian Pembina Komunitas Tangan di Atas Kota Mataram ini. (bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

PANEN - Japri sedang memanen salah satu jenis sayuran komoditas hortikultura untuk dikirim ke penyalur.

Wisatawan Sepi, Petani Hortikultura Lakukan Efisiensi Mataram (Suara NTB) Petani hortikultura juga kehilangan hampir separuh pangsa pasar, setelah angka kunjungan wisatawan melorot. Faktor gempa, ditambah kenaikan harga tiket pesawat disebut-sebut memberi andil terbesar atas pengaruh ini.

Japri adalah salah satu petani kota yang berprestasi hingga di level nasional. Ia memiliki lahan seluas 4 hektar di Kota Mataram dan luar Kota Mataram. Alih teknologi pertanian sepenuhnya diterapkan.

Produksi hasil pertanian dan hortikulturanya berada di atas rata-rata capaian ideal.

Setidaknya, ada 17 jenis sayur dan buah. Sayur penyedap rasa, lalapan, hingga

sayuran untuk sup yang ia kembangkan sejak 2003. Japri adalah petani profesional yang intens memasok kebutuhan sayur dan buah untuk hotel dan restoran di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Japri, salah satunya dari berbagai segmen yang paling merasakan dampak gempa dan mahalnya harga tiket pesawat. Suara NTB menjumpainya di lahan tempat tinggalnya di kawasan Udayana Mataram. Sederet di bagian utara Mataram Water Park (MWP). Ketika Suara NTB berkunjung pagi menjelang siang kemarin, masih terlihat aktivitas pengemasan dan pengantaran sayuran ke sejumlah penyalur yang men-

Anjlok, Tingkat Hunian Hotel di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Tingkat kunjungan wistawan di Lombok Barat merosot. Kondisi ini bukan akibat gempa, sebab kawasan wisata Lobar sudah siap dikunjungi. Namun penyebab masih rendahnya kunjungan wisatawan ini lebih kepada faktor harga tiket yang mahal ditambah lagi pemberlakuan tarif bagasi. Sehingga hal ini tidak hanya terdampak di Lombok, namun se-Indonesia.

“Ini kan persoalannya sudah jatuh terimpa tangga lagi.

Masih dalam proses recovery pascagempa tapi ada faktor eksternal harga tiket masih mahal. Ada lagi maskapai yang menaikkan tarif bagasi, hal ini kan juga sangat berpengaruh,” tegas Ispan Junaidi, M.Ed kepala Dinas Pariwisata Lobar kemarin.

Diakui kunjungan wistawan masih rendah pascagempa sampai saat ini. Bahkan tahun lalu, target kunjungan wisatawan tidak tercapai.

Sebab dari target hanya tercapai 300 ribu atau sekitar 70 persen. Pascagempa, kata dia, kunjungan menurun terus.

Padahal pihaknya menargetkan kondisi kunjungan ini bisa pulih awal tahun. Akan tetapi karena hantaman harga tiket terlalu mahal, sangat mempengaruhi kunjungan.

Posisi Pemda dalam meningkatkan kunjungan ini, kata dia, menciptakan promosi citra daerah melalui promosi. Pihaknya tak henti-hentinya melakukan promosi Lobar aman dan nyaman. Pihaknya juga akan menggelar beberapa event seper-

ti Colour Run di Senggigi bersama Dispora dan Tour Adventure di Sekotong dengan mengundang para komunitas trail.

Sehingga kata dia promosi destinasi wisata ini menjadi seimbang antara kawasan utara dan selatan. Sedangkan yang melakukan promotions selling (menjual) kamar dilakukan oleh pelaku bisnis, yakni PHRI, Asita, travel agen dan para pengusaha langsung.

Ia yakin Bulan Maret-Juli nanti akan menuju titik balik pulihnya kunjungan wisatawan, menyusul maskapai AirAsia menjadikan Lombok sebagai salah satu tujuan penerbangan.

Dari belasan penerbangan AirAsia tujuannya ke Bali dan Lombok. Namun demikian pihaknya perlu melihat dampak pascapilpres, sebab tentunya warga berpikir untuk traveling pascapelaksanaan pemilu. Optimisnya terhadap tingkat kunjungan akan segera normal, mengacu survei bahwa 69 persen tamu asing lewat laut hanya 31 persen tamu asing lewat bandara (BIL red).

Lebih-lebih kata dia dengan beroperasinya Dermaga Kapal Pesiar Gili Mas, jumlah kapal pesiar akan bertambah banyak ke Lombok. Sehingga hal ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan masuk ke Lombok.

Ditambah lagi Pelabunan Marina yang beroperasi di Gili Gede Sekotong menambah kunjungan dari kapal pesiar jenis Yacht.

Pintu masuk kapal pesiar ini sendiri berada di Lobar sehingga menjadi dukungan kunjungan wisatawan. (her)

jadi mitranya. Japri telah mendapat sertifikat Prima 3.

Sertifikat prima 3 ini diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB untuk lima jenis sayuran hasil pertaniannya. Sertifikasi prima ini adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima 1, Prima 2, dan Prima 3.

Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

“Sangat-sangat terasa dampaknya sekarang,” kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Mataram ini, Jumat (22/2) kemarin.

Japri adalah pemain lama yang menjadi pemasok kebutuhan hotel dan restoran. Ia tidak langsung bersentuhan dengan manajemen, melainkan melalui 10 penyalur yang menjadi mitranya di kota dan kabupaten di Pulau Lombok. Dampak yang dirasakannya misalnya pembayaran barang yang tertunda oleh penyalur. Lalu pengurangan permintaan hingga 40 persen dari biasanya.

“Setelah gempa akhir tahun kemarin, sampai 95 persen permintaan hilang.

Akhirnya, sayur-sayur yang biasanya saya kirim ke penyalur kami bagi-bagikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Lombok Utara,” ujarnya.

Untuk menyiasati keadaan ini, efisiensi juga di-

lakukan.

Misalnya, biasanya dalam sehari ia melibatkan 30 orang untuk seluruh proses kegiatan panen sayur hingga distribusi, jumlahnya dikurangi menjadi 15 orang. Atau dengan menghitung pengeluaran, biasanya sebulan sampai Rp50 juta ia harus keluarkan biaya operasional dan upah, sekarang hanya Rp15 juta sampai Rp20 juta.

Sebelumnya, ia juga berencana membuka lahan lebih dari 1 hektar di Lombok Utara untuk memenuhi pesanan, rencana itu diurungkan. Harapannya, ada kebijakan-kebijakan strategis pemerintah agar keadaan kembali normal.

Yang paling diharapkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secepatnya progresif. “Sementara pengurangan permintaan dari penyalur, kami harus jual ke pasar,” demikian Japri. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 23 Februari 2019

Perjelas Warga Miskin KEMISKINAN di Lombok Timur (Lotim) masih memerlukan perjuangan besar untuk dituntaskan. Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN, PBI Provinsi dan PBI Kabupaten berbeda. Kalau melihat perbedaan data ini, seperti apakah kriteria warga miskin yang berhak menerima bantuan.

Data BPS menyebut jumlah penduduk miskin di Lotim sekitar 16.55 persen.

(Suara NTB/rus) Jika dihitung dengan jumlah Made Sukmayanti penduduk se Kabupaten Lotim 1.3 juta jiwa, maka jumlah penduduk miskin berjumlah 215 ribu jiwa. Namun, melihat data data peserta JKN PBI dari APBN di Kabupaten Lotim ini yang aktif sebanyak 781.473 jiwa.

Ditambah lagi PBI Provinsi NTB 10.081 jiwa dan PBI Kabupaten Lotim sebanyak 31.136 jiwa.

Jika diakumulasi total penerima PBI di Kabupaten Lotim sebanyak 822.690. Dikurangi dengan jumlah penduduk miskin yang riil sesuai data 822.690 dikurangi 215 jiwa, maka masih ada lebih dari 600 ribu jiwa tidak masuk kategori miskin.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Selong, Made Sukmayanti yang dikonfirmasi, Jumat (22/2) menjelaskan sesuai ketentuan yang menerima PBI adalah yang miskin. Mengenai data ada indikasi yang tidak tepat sasaran jawabnya tidaklah menjadi ranahnya BPJS Kesehatan. Pasalnya mengenai data ini diterima BPJS Kesehatan dari Kementerian Sosial.

“Saya sulit menjawab karena yang melakukan validasi data adalah Kementerian Sosial,” ungkap Made Sukmayanti didampingi Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Selong, Arie Mayanugraha.

Ia melihat data Lotim memang sebagian besar dari kepesertaan JKN-KIS ini adalah PBI dari total keseluruhan jumlah penduduk. Ia pun berharap, Lotim sebaiknya memasukkan semua warganya menjadi peserta JKN-KIS. Jumlah peserta JKN KIS dari PBI ini dinilai sangat besar.

Dimungkinkan semua warga Lotim ini mau gratisan membayar iuran tiap bulannya. “Jika maunya gratis, segera UHC (Universal Health Coverage)- kan. pemerintah bisa daftarkan seluruh penduduknya di kelas III,” sarannya.

BPJS Kesehatan sebutnya hanyalah penyelenggara. Dilihat dari jumlah kepesertaan secara keseluruhan, selain 822.690 yang PBI, ada juga yang masuk mandiri 155,22 jiwa, sehingga ditotal keseluruhan menjadi 977.972 jiwa sudah menjadi peserta JKN KIS di Lotim. Hanya saja, dari jumlah tersebut yang dilaporkan aktif hanya 910.393 jiwa. Sisanya 4.801 sedang proses administrasi, 1.883 sedang proses mutasi dan 60.891 disebut tidak aktif atau menunggak.

Catatan BPJS Selong seluruh PBI aktif, karena pembayarannya dilakukan oleh negara. Masih menjadi masalah adalah Non PBI atau peserta mandiri baik dari perusahaan atau pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Dicatat hanya 87.703 jiwa yang aktif. Banyaknya peserta mandiri yang tidak aktif ini membuat tunggakan iuran BPJS Kesehatan terbilang sangat tinggi. Angkanya mencapai Rp 19,572 miliar.

Banyaknya yang nunggak itu diduga karena banyak yang membuat hanya saat sakit. Ke depan, diharapkan kepada semua peserta bisa membayar tepat waktu. Tidak saja para warga, termasuk kepatuhan dari para pemberi kerja.

Diingatkan, menjadi peserta JKN-KIS ini wajib bagi seluruh warga negara. Bayi yang baru lahir pun harus sudah dimasukkan menjadi peserta paling lambat 28 hari setelah dilahirkan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 yang menjadi penyempurna payung hukum JKN-KIS. Dalam ketentuan tersebut, khusus bayi yang didaftarkan lewat dari batas waktu itu 28 hari, maka masuk pendaftarannya terhitung sejak masih bayi lahir. Konsekuensi harus membayar iuran dari sisa yang belum terbayar. Pasalnya, anak yang baru lahir ini sudah langsung menjadi peserta JKN-KIS. Ketentuan lainnya, sejak berlakunya aturan tersebut pendaftaran lewat rekomendasi Dinas Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebelumnya ada ketentuan boleh mendaftarkan peserta rekomendasi Dinas Sosial yang menggugurkan massa 14 hari setelah pendaftaran baru kartunya bisa diaktifkan.

Menjadi peserta JKN-KIS tidak boleh keluar. Meskipun banyak warga yang menginginkan keluar dari kepesertaan, aturan tidak membolehkan. “Sekali ikut tidak bisa keluar, kecuali meninggal,” terang Made Sukmayanti.

Menjadi peserta ketika melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tetap gratis. Berlaku ketentuan iuran tambahan dan urun biaya ketika menerima pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (FKTR) atau di rumah sakit. Ketentuan mengenai naik kelas ketika rawat inap, hanya diperbolehkan satu tingkat. (rus)

Larangan Tambat Dicabut

Kapal Cepat Bali - Gili Air Bayar Retribusi Mulai 1 Maret Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) mencabut surat perihal larangan tambat kapal cepat (fast boat) di dermaga Gili Air. Sebagai tindak lanjut, pemkab kemudian menelurkan surat baru yang mengatur kewajiban bagi para pengusaha/pemilik kapal cepat untuk membayar retribusi setiap menambat di dermaga Gili Air. Kepala Bidang Perhubungan Laut, H. Sumadi, SH., kepada wartawan Jumat (22/2) mengaku, surat Dishublutkan No. 552/204/Dishublutkan/2018 tanggal 14 Mei 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Surat itu, awalnya dikeluarkan untuk mengantisipasi pemanfaatan dermaga Gili Air secara masif, karena masih dalam tahap ujicoba. Setelah 9 bulan kemudian, Pemda merasa perlu merevisi larangan tersebut. Sebab meskipun ada larangan, masih ada sejumlah kapal cepat yang tetap bersandar di dermaga dengan tanpa membayar retribusi kepada pemerintah daerah.

“Sebagai tindaklanjut, Dinas Perhubungan mengeluarkan No. 552/60/Dishublutkan/2018 tanggal 13 Februari 2019.

Surat ini berisi kebijakan penarikan retribusi tambat (parkir) kapal cepat di dermaga Gili Air,” ujar Sumadi.

Mantan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPT) Lombok Utara ini menyebut, alasan di balik penerbitan surat larangan tambat dan surat penarikan retribusi. Menurutnya, terhitung tanggal 14 Mei 2018 lalu, larangan tambat di Dermaga Gili Air, diterapkan karena alasan ujicoba sarana.

Larangan tambat didasarkan pada regulasi yaitu, UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, serta Kemenhub No. KM 55 Tahun 2002 tentang pengelolaan pelabuhan (terminal) khusus.

“Bahwa dengan telah terbangunnya Pelabuhan Dermaga Gili Air tahun 2016 yang dikelola pemerintah daerah, maka mulai tahun 2018 pelabuhan Dermaga Gili Air sudah digunakan,” ujarnya.

Sedianya Dermaga Gili Air, dirancang dengan sistem apung untuk penggunaan kapal ukuran kecil 10 GT ke bawah.

Namun pemerintah pusat memberi perhatian lebih dengan menganggarkan lebih besar dana untuk sarana tersebut.

Selama uji coba, pihak Dishub tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan. Infrastruktur tersebut tahan dari terjangan ombak bahkan gempa pada Agustus 2018 lalu. Melihat banyaknya intensitas kapal yang menambat selama ini, Pemerintah Lombok Utara kemudian mengeluarkan surat baru untuk menarik retribusi parkir kapal. Surat tanggal 13 Februari lalu itu dikeluarkan atas dasar Perbup No. 30 tahun 2015 tentang retribusi golongan jasa usaha.(ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Anak TKI Rawan Ditelantarkan Selong (Suara NTB) Anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) disinyalir rawan ditelantarkan. Mereka disebut rawan mendapatkan perlakuan tidak baik. Termasuk rawan sebagai korban human trafficking, korban pernikahan dini, rawan putus sekolah dan masalah sosial lainnya. Hal ini disebabkan mereka kurang mendapatkan perhatian langsung orang tua.

Direktur Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) NTB, Suharti yang melakukan pendampingan anak-anak TKI di empat desa di Lotim, menjelaskan, kondisi anak-anak TKI ini memerlukan perhatian. Selama ini, mereka rata-rata tinggal dengan neneknya di kampung, sehingga kurang mendapat perhatian serius, baik dari sisi pendidikan atau sosial lainnya.

Untuk itu, pihaknya mencoba agar anak PMI ini bisa mendapatkan perlindungan sosial agar mendapatkan hak-

haknya sama dengan warga lainnya. Saat ini, tambahnya, Yayasan Santai NTB mendampingi anak-anak TKI di empat desa, yakni di Desa Pandanwangi dan Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Lenek Lauq Kecamatan Lenek dan Wanasaba Kecamatan Wanasaba. Di empat desa ini, terdapat sekitar 2 ribu anak yang memerlukan perhatian serius. Selama ini, mereka kurang mendapatkan atensi dari pemerintah dan lingkungan sekitar.

Melalui pendampingan yang

dilakukan, ujarnya, pihaknya mencoba memberikan pemahaman kepada warga sekitar agar turut bertanggung jawab terhadap keberadaan para anak PMI. “Kita sudah melakukan advokasi dengan pemerinath daerah, seperti dengan Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” urainya.

Selain itu, tambahnya, masyarakat ikut melakukan kontrol dan ikut peduli. Apalagi Pemerintah Provinsi NTB sejak 2017 lalu sudah membuat-

kan surat edaran untuk melindungi anak-anak buruh migran.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Andika Istu Jaya menjelaskan, data PMI di Lotim tahun 2018 sebanyak 11.000 orang. Angka ini trennya terus menurun dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 13 ribu, dan 2016 sebanyak 15 ribu orang. Dari jumlah PMI itu, jika dirata-ratakan jumlah anak yang ditinggalkan lebih dari 11 ribu orang.

Cukup banyak anak yang ditinggalkan pergi ke luar negeri oleh para orang tuanya. Disnakertrans dalam hal melakukan perlindungan terhadap keluarga TKI ini sudah mencoba melakukan beberapa terobosan. Di antaranya membuat desa percontohan penanganan

keluarga eks TKI di Desa Lenek Lauq, Desa Korleko, Desa Aik Perapa dan Desa Dasan Borok.

Nantinya, desa menjadi turut melindungi para pekerja migran, memberikan perlindungan terhadap anak dan keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, ada juga kegiatan pelatihan manajemen keuangan. Pelatihan ini ditujukan supaya TKI tak berulang kali pergi ke luar negeri, namun hasilnya tidak pernah ada. ‘’Hasil dari bekerja sebagai TKI tidak konsumtif, namun hasilnya diarahkan bisa lebih produktif,” terangnya.

Program sudah digalakkan sejak 2 tahun terakhir. Program ini menjadikan Lotim sebagai salah satu dari 120 desa percontohan di seluruh Indonesia sebagai desa buruh migran. (rus)

496 Pendaftar Bertarung di Seleksi PPPK Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak 496 orang dari 508 pendaftar, bertarung dalam seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2019. Proses seleksi akan menggunakan sistem berbasis CATUNBK. Di Kabupaten Lotim, tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu itu difokuskan di SMKN 2 Selong.

Pelaksanaan tes seleksi PPPK ini, sesuai dengan jadwal yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Dalam tes itu terbagi dalam 6 sesi dengan masing-masing 3 sesi satu hari durasi waktu 120 menit. Soal dalam seleksi ini dari Kemendikbud dan bukan dari BKN,’’ ujar Kabid Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/2).

Disebutkan Ugi-sapaan akrabnya, 496 orang ini memperebutkan 73 kuota PPPK sebagaimana yang diusulkan oleh Pemkab Lotim sesuai kemam-

puan daerah untuk mengakomodir dari segi pembiayaan.

“Iya, yang diusulkan 73 orang diakomodir untuk tahap I. Inipun belum final,” jelasnya.

Untuk tahap pertama sesuai Kemenpan Nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan PPPK untuk dosen, tenaga penyuluh, dan tenaga eks kategori yang di dalamnya terdapat guru dan tenaga kesehatan. “Proses seleksi ini dilaksanakan oleh Menpan dan BKN melalui Panselnas. Namun untuk soal dan peralatan seleksi dilakukan oleh Kemendikbud dengan menggunakan CAT UNBK dan bukan CAT BKN,” jelasnya.

Ditemui di Selong, salah satu eks kategori II tenaga guru, Rahmawati, menyambut baik terkait rekrutmen PPPK ini.

Pasalnya, PPPK menjadi harapan dan jawaban dari tenaga honorer yang usianya di atas 35 tahun dan tidak dapat mengikuti seleksi CPNS tahun 2018 lalu. Kendati demikian, ia juga menyayangkan adanya seleksi kembali dalam rekrutmen tenaga honorer melalui jalur PPPK. “Mestinya tenagatenaga honorer ini akomodir semuanya. Tanpa adanya selek-

(Suara NTB/yon)

LIHAT - Pendaftar PPPK saat melihat pengumuman pelaksanaan tes PPPK di kantor BKPSDM Lotim, Jumat (22/2). si lagi,” ujarnya.

Rahmwati mengaku khawatir jika pengangkatan honorer menjadi PPPK hanya sam-

pai tahap I. Terlebih, kebijakan itu berasal dari pemerintah pusat dan tahun ini dilaksanakan pilpres. “Kita ber-

harap, semua honorer ini diakomodir semuanya hingga tuntas. Tidak hanya sampai tahap I saja,” harapnya. (yon)

BKN Tetapkan Usulan Pemanfaatan Jembatan NIP CPNS Tanjung - Sokong Tak Optimal Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diusulkan beberapa waktu. Penyerahan NIP tersebut dilakukan oleh Kepala BKN Regional Denpasar yang diterima langsung Sekda Lotim, H. Rohman Farly. Dari 189 pengusulan NIP CPNS, tersisa dua yang masih dalam proses.

Kepala Bidang Data dan Formasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menjelaskan, dua orang yang NIP belum itu berasal dari CPNS kategori II dan strata satu manajemen.

“Alhamdulillah NIP sudah kita terima, namun masih ada dua orang masih dalam proses perbaikan. Kita yang sebelumnya mengembalikan karena ada kekeliruan,” ujarnya, Jumat (22/2).

Sedangkan bagi CPNS yang sudah diterbitkan NIPnya, kata Ugi, kemudian ditandatangani untuk selanjutnya dilakukan pencetakan SK dan diajukan kepada bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk menandatangani SK CPNS. “Insya Allah bulan Maret ini sudah tuntas,” ujarnya.

Dengan keluarnya NIP itu,

(Suara NTB/yon)

Yulian Ugi Lusianto artinya sudah tidak ada berkasberkas persyaratan yang diajukan oleh para CPNS. Mereka tinggal menunggu pemanggilan untuk penyerahan SK. Untuk penggajian CPNS ini sendiri akan berlaku sejak melaksanakan tugas (SMT). “Begitupun berkas-berkas yang sudah kita serahkan menjadi milik negara,” terangnya.

Sebelumnya, jumlah peserta yang melakukan pemberkasan dalam rekrutmen CPNS sebanyak 189 peserta dari 225 formasi . Dari jumlah ini, formasi yang terisi sebanyak 189 formasi. Sementara yang tidak terisi sebanyak 36 formasi. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Keberadaan jembatan penghubung Desa Tanjung dan Desa Sokong, Kecamatan Tanjung yang berada antara Dusun Lendang Galuh dan Lading-Lading, mendapat perhatian Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bersamaan dengan “jembatan Pipa” PDAM di Dusun Pekatan, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Jembatan Lendang Galuh diprioritaskan mendapat alokasi anggaran untuk pembebasan lahan pendukung.

Kepala Bappeda KLU, Herianto, SP., Jumat (22/2) mengungkapkan, dua program tersebut akan diusulkan pada musrenbang mendatang. Sebelum itu, pihaknya mengharapkan pemerintah desa di Kecamatan Tanjung mengajukan kedua program pada usulan hasil musrenbangcam ke musrenbang tingkat kabupaten.

“Kedua jembatan itu sangat dibutuhkan masyarakat.

Bahkan kita sudah menyusun perencanaannya sejak 2018,” ujar Herianto.

Selaku pejabat sekaligus warga yang tinggal tidak jauh dari jembatan Pipa PDAM yang menghubungkan Pekatan (Kecamatan Tanjung) dan Dasan Bangket (kecamatan Gangga), Herianto men-

gamini warga kesulitan koneksi.

Untuk mencapai kedua wilayah, warga di kedua dusun dan desa harus memutar melalui jalur Jalan nasional. Padahal jarak antar dusun dan desa hanya dipisahkan oleh bentangan Kali Segara. Namun dapat dipahami, jembatan penghubung di Kali Segara memakan biaya besar karena bentangan kali cukup lebar.

“Kita minta Dinas PU untuk turun, mengecek lagi. Memang jembatan interkoneksi Tanjung - Gangga butuh biaya besar, tidak cukup dengan anggaran Rp 5 miliar,” sebutnya.

Sementara untuk Jembatan Lading-Lading sendiri, sudah dibangun dengan dana lebih dari Rp 1 miliar. Namun jembatan belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Pasalnya akses jembatan masih belum didukung oleh ruas jalan di Dusun Lendang Galuh.

Menurut dia, jalan di Lendang Galuh harus dibuka. Akses setempat merupakan koneksi transportasi warga sekitar Kecamatan Tanjung untuk sampai ke puskesmas dan Kantor Camat di Dusun Batu Ampar, Desa Sokong.

Pihaknya juga berharap, sinyalemen adanya dukungan banggar terhadap kedua program itu Herianto optimis bahwa dengan

dukungan Banggar DPRD, setiap perencanaan yang masuk skala prioritas dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pula, ia pada Musrenbangcam Tanjung menyarankan agar Pemdes dan Camat bersamasama mengawal rencana pembukaan konektivitas antar wilayah tersebut.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD sekaligus tokoh masyarakat Desa Sokong, Ardianto, SH., mendukung penuh kedua program fisik yang disampaikan Bappeda. Baginya, kedua akses itu tidak hanya membuka koneksi tetapi juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan lebih cepat.

Untuk Jembatan Pekatan sendiri, dibutuhkan warga karena sebelumnya, warga antar dusun harus melewati titian pipa kembar PDAM. Siswa yang berasal dari Pekatan, terpaksa harus melewati pipa kembar untuk menjangkau madrasah yang ada di dusun seberang Kali Segara. Akses itu terpaksa dilalui karena jauhnya jarak tempuh memutar melalui jalan nasional. “Infrastruktur ini adalah dua PR kita sejak 2017 lalu. Kita di Banggar akan mengawal usulan itu,” tandasnya. (ari)

Kunjungan Wisatawan Minim

Lesu, Penjualan Gerabah Dusun Penakak Masbagik Timur Sepinya kunjungan wisatawan belakangan ini tidak membuat sejumlah perajin di Dusun Penakak Desa Masbagik Lombok Timur (Lotim) berhenti berkarya.

Bagi sebagian perajin, membuat gerabah sudah mendarah daging dan tetap harus dilakoni.

ADALAH Yanti, salah satu warga Dusun Penakak masih bertahan membuat berbagai jenis hasil kerajinan gerabah. Sementara, masyarakat yang dulunya satu profesi dengannya banyak yang gulung tikar dan melakoni pekerjaan lain. Bahkan ada yang mengubah nasib menjadi pahlawan devisa dengan menjadi TKW atau TKI. Ini terjadinya pascabom Bali beberapa tahun silam. Sejak itu pula, kejayaan gerabah di dusun yang teletak di ujung timur wilayah Kecamatan Masbagik ini terpuruk.

Meski disadari penjualan kerajinan gerabah saat itu tidak seperti sebelumnya, Yanti enggan menutup usahanya. Dirinya yakin gerabah Penakak dapat bangkit dan meraih kejayaannya kembali. Dalam sanubarinya, kata Yanti, gerabah sudah melekat dalam kehidupan kelu-

arganya. “Kerajinan gerabah ini turun temurun dari keluarga.

Memang saat ini sedang lesu.

Tapi saya percaya beberapa tahun kemudian dapat bangkit dan jaya kembali,” tuturnya pada Suara NTB, Jumat (22/2).

Diakuinya penjualan melimpah hanya bisa didapatkan apabila kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ramai. Di sana, kata dia, para pengunjung membeli beraneka macam gerabah yang sudah sediakannya secara rapi.

Mulai dari harga termurah Rp 4.000 hingga ratusan ribu. Untuk harga, tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitan dari gerabah itu sendiri. Adapun jenis gerabah yang dibuat ratusan dan tergantung dari permintaan, seperti pot bunga, celengan, asbak, piring, ceret, dan ratusan jenis lainnya.

“Selain bom Bali, gempa yang terjadi kemarin itu juga berdampak terhadap sepinya pengunjung. Tapi Alhamdulillah, dua minggu belakangan ini sudah ada wisatawan yang datang, walaupun dua, tiga orang,” tuturnya.

Yanti mengaku saat ini ia hanya memiliki satu pelanggan setia. Itupun merupakan pengepul dari Bali yang khususnya membuat oleh-oleh layaknya ciri khas Bali. Selain dari Bali, gerabah hasil karyanya sebelumnya dikirim ke India, Malaysia, Singapura, beberapa negara lainnya. Khusus untuk karyawan tidak tetap karena berdampak terhadap upah, mulai dari pembuatan, penjemuran, pembakaran hingga proses penyelesaian.

“Banyak prosesnya. Jadi kita pelan-pelan saja. Jika ada pesenan. Baru kita panggil pekerja,” tuturnya.

Hal yang sama dialami, Hj. Sumiati, perajin gerabah ini juga tidak dapat berkata banyak terkait lesunya pasar. Saat ini, ia hanya berharap kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Melakukan pemberdayaan dan promosi agar ke-

(Suara NTB/yon)

PERAJIN - Perajin gerabah di Dusun Penakak Desa Masbagik Timur menunjukkan gerabah yang siap dikirim.

Sekarang ini, pesanan dan penjualan gerabah di Lotim menurun, karena sepinya wisatawan. jayaan gerabah dan kerajinankerajinan lainnya yang ada di Lotim bisa bangkit lagi.

Sumiati mengaku sering mendapat kunjungan dari pemerintah daerah. Namun untuk mengikuti pameran dan promosi tidak pernah diikutsertakan.

Katanya, yang dilibatkan dalam pameran tersebut pengrajin ter-

tentu dan itupun yang sudah mampu menjajakan barang ke berbagai negara. Maka dari itu, ia berharap supaya pemerintah secara merata melakukan promosi melibatkan semua perajin yang ada. “Kita hanya bisa berharap dari pemerintah. Tapi promosi harus merata, jangan satu orang saja,” sarannya. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 23 Februari 2019

Tinggi, Tingkat Keparahan Kemiskinan di Lobar

Alokasikan di APBD Perubahan BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menegaskan Pemda Lobar tetap melaksanakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski kondisi belum ada anggaran untuk pembayaran gaji. Penggajian PPPK ini akan dikonsultasikan lebih lanjut setelah dilakukan rekrutmen. Bupati mensiasati kebutuhan anggaran untuk gaji PPPK yang lolos seleksi melalui pengalokasian di APBD Perubahan.

Seleksi PPPK mulai Sabtu (23/2) di SMKN 2 Kuripan.

Ditemui usai Salat Jumat di Masjid Pemda Lobar, Jumat (22/2), bupati mengatakan pihaknya tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk rekrutmen PPPK. “Kita tetap laksanakan, masalah honor nanti kita konsultasikan, bisa saja nanti dianggarkan di APBD Perubahan” katanya.

Sikap yang diambil pemda kata dia sama dengan kabupaten/kota lain di NTB, yakni melakukan dulu rekrutmen, sedangkan masalah anggaran diupayakan belakangan. Hasil laporan yang diterimanya, dibutuhkan anggaran Rp 9 miliar lebih untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK nantinya.

Sementara itu pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar membenarkan akan digelarnya tes rekrutmen P3K hari ini.

Meski hingga kini kepastian anggaran tersebut belum bisa dipastikan.” Iya benar, pesertanya itu tenaga honor eks K2,” ungkap Kepala BKDPSDM Lobar, Suparlan, S.Sos. Ia mengungkapkan dari pendaftar yang melalui portal BKN terdapat sekitar 210 peserta. Hanya saja dari jumlah tersebut yang lolos administrasi sebanyak 201 peserta. Lantaran dua peserta di antaranya mendaftar di luar daerah, sedangkan tujuh orang tidak memenuhui syarat.”Yang tidak memenuhi syarat, ada yang pendidikannya D2, D3 untuk guru. Sedangkan persyaratan untuk guru minimal S1. Ada juga yang masa kerjanya terputus, sedangkan disyaratnya harus terus menerus,” bebernya. Pihak Pemkab Lobar memperoleh kuota formasi untuk P3K Tahap I ini sebanyak 298 formasi. Di mana terdiri dari 55 penyuluh pertanian dan sisanya guru.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Lobar H. Mahyudin mengatakan terkait kepastian slot anggaran rekrutmen PPPK sejauh ini belum ada, sebab pemda belum memiliki anggaran. “Untuk saat ini, keadaan keuangan Pemkab Lombok Barat yang tersisir hanya sekitar Rp967 juta yang bersumber dari 6 bulan gaji yang tersisa pada gaji guru honor daerah dan sisa anggaran (Silpa, red) tahun 2018 lalu baru sekitar Rp 182 juta. Silpa itu, aku Mahyudin, sebagiannya sudah dipergunakan untuk membayar utang kegiatan-kegiatan yang belum bisa dibayarkan di tahun lalu. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) masih tinggi. Dari 103.770 jiwa warga miskin di Lobar, sekitar 3,07 persen berada pada kedalaman kemiskinan dan 0,95 persen berada pada tingkat keparahan kemiskinan. Masih tingginya kedalaman dan keparahan kemiskinan ini menjadi penyebab pemda sulit untuk mengentaskan kemiskinan.

Kepala BPS Lobar Drs. Anas, MSi., menyebut, jumlah kemiskinan di Lobar berdasarkan data terbaru terdapat penurunan mencapai 6.920 jiwa atau 1,26 persen. Jumlah warga miskin tahun 2017 sebanyak 110.690 jiwa atau 16,46 persen turun menjadi 103.770 jiwa atau 15,20 persen. “Kedalaman dan keparahan kemiskinan ini masih tinggi.

Semakin tinggi keparahan dan kedalaman ini, makin susah pemda mengentaskan kemiskinan,” jelasnya, Jumat (22/2).

Menurutnya, keparahan kemiskinan ini dilihat darisebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sedangkan kedalaman kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Praya (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Pembangunan fasilitas pendukug Politeknik Pari12345678901234567890123456789012 wisata (Poltekpar) Negeri Lombok dipastikan masih 12345678901234567890123456789012 akan terus berlanjut. Pemerintah pusat sendiri telah 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 227 miliar pada 12345678901234567890123456789012 tahun ini untuk membangun sejumlah fasilitas yang 12345678901234567890123456789012 diharapkan bisa mendukung proses belajar mengajar.

12345678901234567890123456789012 Salah satunya fasilitas hotel kelas bintang empat.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Hal itu diungkapkan Direktur Poltekpar Negeri Lom12345678901234567890123456789012 bok, Hamsu Hanafi, saat peresmian kampus Poltekpar 12345678901234567890123456789012 Negeri Lombok di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lom12345678901234567890123456789012 bok Tengah (Loteng), Kamis (21/2). Ia mengatakan, se12345678901234567890123456789012 cara umum capaian pembangunan fasilitas jika dilihat 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dari masterplan yang ada baru 30 persen. Artinya, masih 12345678901234567890123456789012 cukup jauh dari rencana yang ada.

12345678901234567890123456789012 Tahun ini, ujarnya, akan ada beberapa fasilitas kam12345678901234567890123456789012 pus yang akan dibangun. Di antaranya dapur serta resto12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ran praktik. Selain itu ada juga pembangunan jalan serta 12345678901234567890123456789012 landscape. “Untuk hotelnya sendiri ada 60 kamar yang 12345678901234567890123456789012 tersedia,” terangnya.

12345678901234567890123456789012 Untuk kondisi mahasiswa, Hamsu mengatakan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 saat ini Poltekpar Negeri Lombok sudah masuk an12345678901234567890123456789012 gkatan ketiga dengan total mahasiswa sebanyak 809 12345678901234567890123456789012 orang. Di mana untuk angkatan pertama tahun 2016 12345678901234567890123456789012 lalu adanya 118 orang mahasiswa. Kemudian pada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 penerimaan tahun kedua 380 mahasiswa dari seki12345678901234567890123456789012 tar 500 pendaftar.

12345678901234567890123456789012 Sedangkan tahun 2018 lalu, ada 343 mahasiswa yang 12345678901234567890123456789012 diterima. Dari sekitar 1.200 orang pendaftar. “Jadi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 meskipun baru minta orang untuk masuk dan berkuliah 12345678901234567890123456789012 di Poltekpar Lombok sangat tinggi. Itu bisa dilihat dari 12345678901234567890123456789012 banyaknya pendaftar. Bahkan jauh melebihi Poltekpar 12345678901234567890123456789012 lainnya di Indonesia,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Memang pihaknya sampai sejauh ini masih di12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hadapi beberapa persoalan. Terutama soal keter12345678901234567890123456789012 sediaan tenaga pengajar yang masih sangat terba12345678901234567890123456789012 tas. Di mana sampai saat ini Poltekpar Negeri 12345678901234567890123456789012 Lombok baru memiliki 33 dosen, sehingga untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mengatasi persoalan tersebut, pihaknya meminta 12345678901234567890123456789012 dukungan dosen tambahan dari STP Bali maupun 12345678901234567890123456789012 Bandung.

12345678901234567890123456789012 Pihaknya juga sudah mengandeng beberapa pergu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ruan tinggi untuk bisa membantu tenaga dosen untuk 12345678901234567890123456789012 beberapa mata kuliah tertentu. Termasuk dengan per12345678901234567890123456789012 guruan tinggi luar negeri, juga sudah ada yang digan12345678901234567890123456789012 deng. “Meski dari sisi tenaga pendidik kita masih ter12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 batas, namun bukan berarti kita tidak berupaya. Kare12345678901234567890123456789012 na bagaimanapun kualitas pendidikan juga tetap harus 12345678901234567890123456789012 dijaga,” tandasnya. (kir) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 BANGUN - Inilah Rektorat Poltekpar Lombok di Lombok 12345678901234567890123456789012 Tengah. Pembangunan fasilitas lain sedang dilakukan, 12345678901234567890123456789012 termasuk pembangunan hotel bintang empat.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Poltekpar Dapat Tambahan Rp227 Miliar

(Suara NTB/kir)

garis kemiskinan.

Belum lagi, kata dia, ada warga yang berada di garis kemiskinan dan hampir jatuh miskin juga jumlahnya lumayan banyak. Warga yang hampir miskin ini rawan jatuh miskin menyusul dampak gempa yang menimpa daerah Lobar.

Namun untuk mengentaskan mereka dari status kemiskinan ini tidak terlalu berat. Berbeda dengan keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi menyebut melambatnya penurunan kemiskinan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya kerak atau keparahan kemiskinan yang masih sangat tinggi. Ditambah lagi, dampak bencana gempa beberapa bulan lalu yang memporak-porandakan puluhan ribu rumah dan menghilangkan mata pencaharian warga juga berpotensi menambah kemiskinan di Lobar.

“Penurunan kemiskinan ini dipengaruhi juga tingginya ker-

(Suara NTB/her)

MISKIN - Warga miskin di Lobar banyak yang tinggal di rumah kumuh. Butuh waktu panjang oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. ak kemiskinan atau warga hidup sangat miskin,” kata dia.

Penurunan kemiskinan ini kata dia diibaratkan seperti naik gunung, ketika sudah mencapai puncaknya, maka semakin lambat. Begitu pula penurunan kemiskinan, ketika sudah semakin kecil, maka se-

makin agak melambat. Untuk itu, Pemda pun memiliki kebijakan-kebijakan baru bagaimana mempercepat yang melambat tersebut melalui kebijakan pemberdayaan yang diarahkan ke pengelolaan pascapanen mengacu pada strategi pengentasan kemiskinan daerah dan

Perpres Nomor 15 tahun 2010 dengan mengedepankan pemberdayaan. Di samping tetap memperhatikan secara komprehensif pembedayaan potensi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat baik di sektor pendidikan, kesehatan dan pendapatan. (her)

ITDC Dapat Pinjaman Lunak Selama 35 Tahun

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Direktur Utama (Dirut) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer, memastikan kalau pihaknya sudah mendapat persetujuan pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai 240 juta Dolar Amerika atau setara Rp 3,6 triliun. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman lunak dengan jangka waktu pengembalian hingga 35 tahun.

Hal diungkapkan Abdulbar M. Mansoer, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (21/2).

Menurutnya, pinjaman tidak akan dicairkan seluruhnya sekaligus, tapi secara bertahap

sesuai kebutuhan. Sementara, ujarnya, besaran kebutuhan dana juga tergantung rencana pembangunan di kawasan The Mandalika, karena pinjaman tersebut seluruhnya akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan di kawasan The Mandalika Kuta.

Untuk pengembalian pinjaman, tambahnya, tidak langsung begitu pinjaman dicairkan, tahun berikutnya langsung membayar pinjaman. AIIB akan memberikan kelonggaran waktu bagi ITDC untuk lima tahun pertama tidak membayar angsuran. Di tahun ke enam ITDC baru mulai membayar angsuran pinjaman. Itu-

pun hanya beban bunga pinjaman saja, sedangkan angsuran pokoknya tidak.

“ITDC baru akan membayar angsuran pokok serta bunga pinjaman ditahun ke 11. Jadi efektif, ITDC hanya membayar angsuran penuh selama 25 tahun saja. Dari 35 tahun masa pinjaman yang disepakati,” terangnya.

Ia pun memastikan dana pinjaman dari AIIB tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. Karena memang dari perencanaan yang ada, untuk membangun berbagai fasilitas pendukung di kawasan The Mandalika, ITDC butuh dana hingga Rp 4,2 triliun. (kir)

Lobar Masih Terkendala Ketersediaan Panel

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lombok Barat (Lobar) menargetkan sebanyak 519 unit hunian tetap (huntap) korban gempa tuntas terbangun bulan Maret mendatang. Target ini optimis dicapai mengingat saat ini sudah ada 67 unit sudah selesai dan ada ratusan unit yang tengah dalam proses penyelesaian pembangunan.

Demikian disampaikan Kepala Disperkim Lobar, H. L. Winengan, Jumat (22/2). Diakuinya, untuk menuntaskan 519 unit huntap, dari sisi keuangan tidak ada masalah.

Namun, pihaknya dihadapkan pada masalah panel, sehingga perlu penambahan aplikator.

Upaya penambahan ini sudah bisa dilakukan. Hingga saat ini, ujarnya, ada penambahan aplikator untuk mempercepat produksi panel dan mau membuka pencetakan di Lingsar.

Dua aplikator ini, jelas dia, termasuk produksi besar, sehingga diyakini mampu mempercepat pengadaan panel. Diakuinya, saat ini sudah ada lima aplikator besar ditambah beberapa aplikator kecil dan pihaknya yakin aplikator ini akan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Menyoal valida-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. L. Winengan si rumah korban gempa, pihaknya menargetkan tuntas bulan ini, sebab hasil validasi itu akan dilaporkan. “Harus selesai bulan ini, karena kan itu harus dilaporkan,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H. M. Najib mengaku pelayanan percepatan tetap dilakukan pihaknya, baik ketika dibukanya pelayanan terpadu satu pintu di Narmada maupun di kantor BPBD ketika pelayanan satu pintu itu libur. Hanya saja ia tidak mengingkari terdapat beberapa kendala yang dialami, terutama sumber daya yang ada di tingkat kelompok masyarakat (pok-

H. M. Najib mas), terutama dalam merencanakan penyusunan RAB dan sebagainya.”Ini tidak terlepas dan harus dibantu sama tim fasilitator,” ujarnya.

Meski sudah ada pendampingan oleh fasilitator, namun nyatanya masih ada saja pokmas yang tidak mengerti. Bahkan memilih datang ke BPBD untuk menanyakan secara langsung. Padahal untuk percepatan tersebut pihaknya tetap mengacu kepada juklak juknis yang sudah ada.”Dari provinsi sekarang merevisi Juknis mana yang akan menghambat. Ada beberapa dipangkas ini untuk percepatan,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menyerahkan SK kepengurusan DPC Partai Gerindra Loteng kepada Ketua DPC Partai Loteng yang baru, L. Pathul Bahri, Jumat (22/2).

Pathul Resmi Pimpin Partai Gerindra Loteng Praya (Suara NTB) Tarik ulur soal isu pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Lombok Tengah (Loteng) terjawab sudah. Jumat (22/2), Wakil Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., resmi ditunjuk sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Loteng yang baru menggantikan ketua sebelumnya, H. Muhdan Rum. Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra perihal penunjukan Ketua DPC Partai Gerindra Loteng yang baru diserahkan langsung Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat di sela-sela acara konsolidasi calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra di Hotel D’Max Praya, Jumat sore. “Pergantian ini murni untuk penyegaran organisasi,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat.

Menurutnya, pergantian kepengurusan di tubuh DPC Parta Gerindra Loteng sudah lama dikaji. Harapannya Partai Gerindra bisa semakin berlari kencang dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan. Yang paling dekat tentu gelaran Pemilu legislatif dan pemilhan presiden. “Dengan pergantian ini Partai Gerindra Loteng khususnya bisa lebih produktif lagi. Performen juga bisa berubah dan lebih baik lagi,” ujarnya.

Ridwan menegaskan, pergantian di tubuh kepengurusan Partai Gerindra merupakan hal yang biasa, karena semua dilakukan demi ke-

pentingan organisasi dan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. ‘’Jadi tidak ada yang luar biasa dalam pergantian kepengurusan partai,’’ terangnya.

Kepada Ketua DPC Partai Gerindra Loteng yang baru, Ridwan berharap bisa memikul amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Dan, mampu membawa Partai Gerindra untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. “Target awal kepengurusan DPC Partai Gerindra Loteng yang baru harus bisa memenangkan gelaran Pemilu legislatif dan pemilihan presiden di Loteng,” ujarnya.

Pathul sebut Ridwan merupakan kader utama partai dan bukan pendatang baru di Partai Gerindra, sehingga sudah sangat paham seluk beluk Partai Gerindra. Di bawah kepemimpinan Wabup Loteng ini, pihaknya yakin Partai Gerindra bisa menjadi lebih maju.

Terlebih dengan statusnya sebagai tokoh Loteng, jelas akan membuat Partai Gerindra semakin besar.

Adapun Ketua DPC Partai Gerindra Loteng sebelumnya, H. Muhdan Rum, diplot sebagai Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Loteng. “Pak Muhdan Rum sudah cukup lama menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Loteng. Sehingga sudah waktunya dilakukan penyegaran,” tambah Ketua OKK DPD Partai Gerindra NTB, Dr. Havid Hasan. (kir)

BPKAD Akui Lebih Fokus Administrasi Tanjung (Suara NTB) Praktik dugaan memperkaya diri oknum pejabat dengan memanfaatkan nomenklatur sewa kendaraan dinas, seakan lepas kontrol. Meskipun kendaraan diketahui milik pribadi, laporan pertanggungjawabannya di BPKAD (Bendahara Umum Daerah) terbungkus rapi oleh bendera lembaga jasa usaha sewa (rental). Hal mana, secara administratif membuat BPKAD tidak bisa menganulir pengajuan pembayaran kendaraan dimaksud.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/2), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, H. Raden Nurjati mengakui tak bisa menolak usulan pencairan sewa mobil di semua

OPD. Sebab dalam proses pengajuan anggarannya menggunakan syarat administratif yang sah menurut aturan.

“Kami di BPKAD hanya melihat dari sisi administrasi saja, sudah penuhi syarat tentu bayarkan. Artinya kami tidak melihat apakah mobil sewa itu milik pribadi atau rental, karena hal itu ada di ranah PA masing-masing OPD,” ujarnya.

Untuk diketahui, praktik sewa kendaraan milik pribadi oknum pejabat kembali terjadi di tahun 2018 lalu. Sejumlah OPD yang tidak diberikan kendaraan dinas yang cukup oleh Sekretariat Daerah, menempuh sewa. Sayangnya, tidak semua pejabat melakukan sewa dengan lembaga jasa sewa melainkan memilih menyewa sendiri

kendaraannya.

Diakui Nurjati, Pemda Lombok Utara pernah menerapkan kebijakan sewa kendaraan tahun 2013 lalu. Mekanisme yang ditempuh kala itu, tidak seperti praktik tahun 2018. Sebut Nurjati, sewa kendaraan yang notabene aset daerah idealnya dilakukan terpusat di Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum.

“Idealnya memang penyewaan oleh Sekretariat Daerah.

Tahun 2013 sudah kita temukan itu (sewa), saya juga dapat jatah. Dan saat tinggalkan (Bagian Ekonomi) pun masih diberlakukan,” ingatnya.

Di awal berdirinya KLU, jumlah kendaraan dinas memang tergolong minim, sehingga pemda pun menempuh

sewa secara berkala.

Nurjati tak menyangkal untuk saat ini, aset berupa kendaraan dinas belum cukup di semua OPD. Termasuk di BPKAD sendiri, Sekretaris BPKAD lama menerima kebijakan sewa kendaraan. “Termasuk Pak Sekdis saya yang lama, juga mobil sewa. Tapi saya tidak pernah tahu apakah mobil itu milik pribadi atau siapa,” klaimnya.

Selain pengakuan Kepala BPKAD, koran ini menelusuri sejumlah mobil dinas sewa di lingkup OPD dan banyak di tingkat pejabat eselon III. Untuk diketahui pula, biaya sewa per bulan per unit untuk semua kendaraan sebesar Rp 5 juta.

“Kami tidak bisa mengimbau mereka (mengubah ke mekanis-

me leasing, red), ketika administrasi bisa terpenuhi ya sudah, eksekusi saja,” imbuh Nurjati.

Kendati demikian, adanya arahan dari Wabup KLU Sarifudin agar mekanisme sewa dikembalikan kepada aturan seharusnya, Nurjati sangat mendukung. Untuk tahun 219 ini, ia berharap seluruh OPD mengajukan berkas sewa kendaraan sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

“Kebetulan di 2019 ini, administrasi sewa kan belum masuk. Jadi saya masih belum tahu seperti apa pengajuan dari Pak Sekdis, dan pejabat OPD lain. Kita juga tidak pernah mencari tahu, itu urusan mereka,” tandasnya. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 23 Februari 2019

barang dan jasa di Sumbawa, wajib menggunakan NPWP nomor Sumbawa.

“Begitu itu dia lakukan, maka bayar pajaknya ada untuk Sumbawa. Dari dulu semua tetap bayar pajak juga, tapi kalau NPWP-nya daerah lain, maka pajaknya ke pusat dan daerah dia punya NPWP,” ujar H. Bas, panggilan akrbanya.

Menurutnya, potensi yang belum terjaring selama ini, sangat besar untuk mendongkrak PAD. Termasuk bagi hasil dengan pusat dari rekanan yang berkegiatan di Kabupaten Sumbawa. H. Bas mencontohkan, perusahaan yang mengerjakan pembangunan Bendungan Beringin

(Suara NTB/bug)

Penerima Program Jamsos Pariri Lansia dan Disabilitas Bertambah Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menetapkan jumlah penerima Program Jaminan Sosial (Jamsos) Pariri Lansia dan Disabilitas tahun 2019. Berdasarkan data yang telah di SK-kan oleh bupati KSB, jumlah penerima porgram yang telah berjalan tiga tahun lebih ini mengalami penambahan.

Dari data yang tertuang dalam SK Nomor: 130 Tahun 2019 tentang penetapan penerima dan beManurung saran bantuan Jamsos Pariri Lansia dan Disabilitas 2019 di Dinas Sosial (Disos) setempat. Tercatat tahun ini ditetapkan jumlah penerimanya sebanyak 7.224 orang. Terdiri dari 5.978 orang Lansia dan 1.266 orang disabilitas atau penyandang cacat.

Sekretaris Disos KSB, Manurung, S.Pd menjelaskan, berdasarkan data itu telah terjadi penambahan jumlah penerima sebanyak 1.056 orang dari tahun 2018 lalu. Di mana tahun sebelumnya Pemda KSB menetapkan jumlah penerimanya sebanyak 6.168 orang “Untuk rincian tambahannya ini, 782 Lansia dan Disabilitasnya 184 orang,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (22/2).

Tambahan penerima itu, merupakan hasil pendataan terbaru yang diusulkan oleh para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di tiap peliuk (blok).

Selain itu juga berasal dari data yang belum terakomodir di tahun sebelumnya. “Datanya kan terus dievaluasi sepanjang tahun. Nah ada yang belum masuk meski belum didata, sekarang baru dimasukkan,” sebutnya.

Proses penyaluran dana program Pariri Lansia dan Disabilitas ini, Pemda KSB tahun ini tetap bekerja sama dengan lembaga perbankan dalam hal ini BNI. Maurung menuturkan, untuk tahun ini proses pencairannya telah ditetapkan dilaksanakan setiap tiga bulan. Dan untuk tahap awal akan dimulai pada bulan Maret mendatang. “Ternyata banyak kendala untuk proses pencairan tiap bulan. Makanya kita sepakat dengan pihak bank dilakukan per tiga bulan,” urainya.

Untuk pencairan tahap awal di tahun 2019 ini, Disos KSB telah menyurati pihak Bank BNI. Termasuk meminta Bank BNI menyiapkan pembukaan rekening bagi penerima yang masuk dalam data terbaru. “Kita sudah minta BNI membuka rekening bagi 1.056 penerima baru itu. Mudah-mudahan cepat selesai ya, biar nanti pas pencairan pada bulan Maret bisa bersama-sama dengan penerima lama,” harapnya.

Besaran dana santunan program Jamsos Pariri Lansia dan Disabilitas ini sendiri ditetapkan sebesar Rp3.000.000 per orang per tahun atau Rp250.000 setiap bulannya. Dan untuk proses pencairannya dilaksanakan per triwulan (tiga bulan). “Untuk nilai tidak ada perubahan. Masih tetap Rp250 ribu per bulan,” tukas Manurung. (bug)

Kapal Bantuan PDT untuk Bumdes Bersantun Mangkrak Taliwang (Suara NTB) Kapal bantuan dari Kementerian PDT yang diperuntukkan untuk Bumdes Desa Benete dan Mantun (Bersantun) terindikasi mangkrak sejak beberapa tahun silam. Kapal dengan kapasitas mesin di atas 35 GT tersebut, bahkan kondisinya semakin memprihatinkan karena banyak peralatan yang hilang dicuri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) kepada Koran ini, melalui Kabid Perikanan Tangkap, Arkamudin S.Pi., M. Si, Jumat (22/2) mengatakan memang kapal bantuan PDT tersebut sudah lama tidak digunakan. Bahkan, sejak diserahterimakan ke Bumdes. Mangkraknya kapal ini terjadi karena terkendala masalah izin penangkapan ikan yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemprov.

Sementara tugas dari Dislutkan kabupaten hanya bertugas membuat rekomendasi untuk diserahkan ke provinsi supaya surat izin penangkapan bisa segera dikeluarkan.

Hanya saja tidak sebatas izinnya yang masih belum dimiliki tetapi kesiapan SDMnya juga masih dianggap belum maksimal. Sehingga kapal yang seharusnya memberikan manfaat malah dibiarkan terbengkalai dan tidak terawat.

“Bukan tanggung jawab untuk memaksimalkan kapal ini karena sudah diserahkan ke Bumdes. Tetapi kita akan mencoba melakukan komunikasi dengan provinsi supaya izin penangkapan bisa diberikan agar kapal ini segera beroperasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, Trisman ST., MP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengatakan, memang kapal tersebut sudah tiga tahun tidak bisa digunakan.

Meskipun demikian, pihaknya mengaku sudah memiliki opsi yang lain supaya kapal tersebut bisa digunakan. Salah satunya yakni dengan melibatkan Kube yang ada di Poto Tano yang sudah memiliki lisensi dalam penangkapan ikan.

Hal itu dilakukan, karena kelompok bersama (Kube) Poto Tano sudah memiliki ABK lengkap dan dianggap profesional dalam hal penangkapan ikan. Dengan keterlibatan Kube dengan Bumdes di Maluk tersebut, diharapkan kapal ini bisa memberikan manfaat dan hasil tangkapan yang maksimal. Bahkan dalam beberapa hari kedepan surat izin penangkapannya bisa keluar dan langsung dilaunching pemanfataan kapal tersebut.

“Kita targetkan bulan Maret kapal ini sudah beroperasi dan memberikan hasil bagi masyarakat. Bahkan keterlibatan Kube Poto Tano dan izin lainnya yang sudah lengkap diharapkan mampu memberikan hasil yang baik,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pola Kerjasama yang nantinya akan ditawarkan antara Kube dan Bumdes yakni dengan pola melakukan sharing anggaran tidak dari Pemkab. Pemerintah bersifat menjembatani supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari pada pola sharing anggaran yang dilakukan. Di tahun pertama, Kube yang mengelola kapal tersebut sementara Bumdes bertugas untuk menyiapkan sarana masing-masing.

Pola tersebut sudah disepakati oleh Kube Poto Tano dan Bumdes. Kendati demikian, pihaknya tetap akan membuat perjanjian awal dan ditanda tangani supaya tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Bahkan sharing anggaran yang sudah didiskusikan selama ini yakni 30-60 persen tinggal menunggu proses persetujuan final saja.

“Saya rasa apa yang menjadi hajat kita bersama agar kapal tersebut bisa beroperasi sudah ada tinggal kita bikin perjanjiannya saja. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

Sila, senilai PPN-nya saja bisa sampai pada kisaran Rp120 milliar. Belum lagi nilai PPH bisa sekitar Rp85 Milliar. “Semuanya masuk menjadi penerimaan pusat, dan ada bagi hasil dengan Sumbawa kalau pakai NPWP Sumbawa,” sebutnya.

Menurut H. Bas, semakin banyak penerimaan pusat dari kegiatan di Kabupaten Sumbawa yang menggunakan NPWP Sumbawa, maka akan semakin banyak bagi hasil.

Sehingga NPWP Sumbawa menjadi kewajiban rekanan jika ingin berkegiatan di Kabupaten Sumbawa.

“Kalau kemarin kan NPWP-nya Surabaya, Jakar-

ta, maka pusat bagi hasilnya dengan Jakarta, dengan Surabaya. Itu potensi yang terbuang selama ini. Makanya, sekarang dibuat Peraturan Bupati Nomor 01 2019, tentang kewajiban pengusaha atau tekanan yang mengerjakan pekerjaan fisik atau non fisik di Kabupaten Sumbawa,” katanya lebih jauh.

Selain itu, potensi PAD lain yang belum digarap, kewajiban perusahaan untuk melakukan uji mutu bahan baku di Kabupaten Sumbawa.

Sebab, selain untuk mengetahui standart spesifikasi bahan baku yang digunakan, uji mutu juga akan mendatang-

kan PAD dari retribusi. Ketika uji bahan, maka akan ada retribusinya untuk daerah.

Selain aman dari sisi spesifikasi bahan.

“Nah jadi orang tidak bisa lagi protes bahan tidak penuhi spesifikasi, karena sudah dilakukan pengujian,” cetus H. Bas. Potesi lainnya, Bapenda juga berencana untuk menginventarisir pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak, dan diminta untuk melunasi. Apalagi sekarang ini ada sekitar 686 kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan. Dari pajak kendaraan bermotor, Kabu-

paten Sumbawa akan mendapatkan sekitar 70 persen.

Pnggunaan Galian C juga akan digarap. Yang diperkirakan dapat meningkat antara Rp10 hingga Rp15 milliar.

“Belum lagi galian C, pake batu, pake pasir, dia harus ada pajaknya. Itu juga besar bisa meningkat sampai Rp10 hingga Rp15 milliar. Potensipotensi ini yang ingin kita optimalkan sekarang, dan dapat mendongkrak PAD lebih tinggi,” tegasnya. (arn/*)

H. Hasan Basri

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, mulai menginventarisir potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terbuang. Artinya, belum digarap secara makismal.

Sebagaimana disebutkan Kepala Bapenda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, salah satunya mewajibkan seluruh rekanan atau kontraktor pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa menggunakan NPWP Sumbawa. Sesuai dengan Perbup nomor 01 tahun 2019.

Artinya, pengusaha yang mengerjakan kegiatan fisik

Bapenda Mulai Garap Potensi Terbuang untuk Optimalisasi PAD

Wabup Sumbawa Instruksikan Vaksinasi Rabies Dipercepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menginstruksikan OPD terkait untuk gerak cepat dalam melakukan vaksinasi rabies di Sumbawa.

Terutama pada anjing atau Hewan Pembawa Rabies (HPR) lainnya.

Hal itu ditegaskan Wabup, Jumat (22/2) kemarin, menyusul makin banyaknya korban gigitan HPR. Menurutnya, langkah cepat harus segera diambil. Selain Diknas Kesehatan (Dikes) menangani warga yang menjadi korban gigitan HPR, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dsinakeswan) juga mesti segera melakukan vaksinasi pada anjing anjing peliharaan. “Harus gerak cepat, jangan sampai rabies ini terus meluas,” tandasnya.

Terkait hal ini, Disnakeswan Sumbawa sudah mulai melakukan vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies (HPS). Sementara ini vaksinasi sedang berproses dan akan dipercepat untuk mendapatkan tambahan vaksin dari pusat. Kabid Keswan dan Kesmapet Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, drH. Edi Putra Darma, mengakui vaksinasi ini sudah mulai dilakukan dan prosesnya sedang berjalan.

Pihaknya akan bergerak cepat, guna memberikan vaksin terhadap HPR peliharaan untuk mengantisipasi terjangkit rabies. Dimana selain vaksin terhadap hewan, petugas juga diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk mengantisipasi jika nantinya tergigit.

“Jadi di sini sudah bergerak, prosesnya sedang berjalan. Mudah-mudahan kita bergerak cepat supaya HPR baik anjing, kucing yang dipelihara bisa diberikan vaksin. Data kemarin, sudah 21 yang diberikan vaksin. Untuk data hari ini belum masuk,”ujarnya.

Disebutkannya, dari jumlah vaksin 3.200 dosis dibagikan ke masing-masing kecamatan termasuk di Klinik Hewan Disnak. Rinciannya Tarano 600, Empang 600, Plampang 500, Maronge

(Suara NTB/ind)

VAKSINASI - Tim dari Disnakeswan Sumbawa sedang melakukan vaksinasi terhadap HPR di Kilinik Hewan Disnakeswan Sumbawa.

200, Labangka 60, Lape 50, Lopok 50, Moyo Hilir 50, Moyo Utara 50, Sumbawa 100, Labuan Badas 100, Unter Iwes 50, Moyo Hulu 70, Lenangguar 30, Ropang 30, Lantung 30, Orong Telu 30, Lunyuk 50, Batu Lanteh 50, Klinik Hewan 250, Rhee 50, Utan 50, Alas dan Buer 100, dan Alas Barat 50. Vaksin tersebut sudah dan sedang dirov ke masing-masing kecamatan. “Kita sudah bergerak, teman-teman juga sudah melakukan sosialisasi,” terangnya.

Dijelaskan Edi, HPR yang sudah divaksin, selama dua minggu akan memiliki kekebalan terhadap virus rabies.

Untuk itu, setelah vasin didrop pihaknya sudah meminta kepada petugas untuk mempercepat proses vaksinasi ini. ”Begitu didrop, kita sudah minta mempercepat vaksin ini. Paling tidak vaksinasi bisa selesai paling lama sebelulan. Saya minta cepat, supaya seandainya cepat laporannya masuk ke pusat, maka akan datang tambahan

vaksin yang baru,” lanjutnya.

Pihaknya menghimbau masyarakat yang memiliki HPR agar segera melapor dan melakukan vaksinasi ke UPT setempat. Kemudian juga dihimbau untuk tidak melepas dan membiarkan HPRnya berkeliaran. Adapun selain vaksinasi, pihaknya juga melakukan eliminasi terhadap HPR liar yang tidak berkepemilikan. “Jadi kita eliminasi yang liar, yang ada pemiliknya kita vaksin,” pungkasnya. (arn/ind)

Penanganan Desa Tim Appraisal Selesai Data Lahan Rencana Pembangunan Smelter ”Blank Spot” di KSB Taliwang (Suara NTB) Pengumpulan data kebutuhan analisa harga lahan calon lokasi rencana pembangunan pabrik smelter di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh tim appraisal dinyatakan telah selesai.

Selama dua pekan lebih, tim appraisal yang diturunkan oleh tim percepatan rencana pembangunan smelter yang dibentuk oleh pemerintah provinsi (Pemprov) NTB dan Pemda KSB menyisir 850 hektar lahan di tiga wilayah desa di kecamatan Maluk.

“Iya tim appraisal sudah selesai turun lapangan,” terang wakil ketua tim percepatan rencana pembangunan smelter dan industri turnannya, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan, Jumat (22/2).

Ia menjelaskan, ada sekitar 15 obyek pemanfaatan yang didata oleh tim appraisal selama berada di lapangan. Mulai dari pemanfaatan lahan untuk pemukiman, kepemilikan privat, pemanfaatan lahan industri, perkebunan, pertanian hingga lahan yang dimanfaatkan untuk fasilitas publik. “Jadi semuanya didata dalam areal 850 hektar lebih itu. Tidak ada yang terlewat,” klaimnya.

Data-data yang telah dikumpulkan oleh tim appraisal itu, selanjutnya akan dianali-

(Suara NTB/bug)

Suara Bapenda Sumbawa

Halaman 6

H. Amry Rakhman sis. H. Amry menyebutkan, dari proses analisa itu nantinya tim aprasial akan menentukan interval harga setiap obyek lahan yang masuk dalam areal rencana pembanfaatan pembangunan smelter kelak. Interval dimaksud antara perkiraan harga tertinggi hingga terendah tiap obyek lahan. “Belum ditetapkan nilainya ya.

Baru interval harga saja, tertinggi dan terendahnya berapa.

Seperti itu nanti hasil analisis tim appraisal,” sebutnya.

Untuk finalisasi berapa nilai setiap obyek lahan nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah melalui tim percepatan dengan mengacu pada hasil analisis tim appraisal.

Menurut H. Amry, setelah melakukan analisa tim aprasial akan mempresentasikan dan menyerahkan hasilnya kepada

tim percepatan. “Rencananya akhir bulan ini mereka akan presentasi hasil ke kami. Nah setelah itu ada tahap lanjutan sampai akhirnya baru bisa ditetapkan berapa nilai setia obyek lahan. Nanti penetapannya oleh gubernur,” urainya.

Selama kegiatan turun lapangan tim appraisal tidak mendapatkan hambatan berarti di lapangan. Ia menyatakan, sangat bersyukur karena masyarakat di kecamatan Maluk terutama di tiga desa yang terkena rencana proyek pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian material hasil tambang itu memberi dukungan. “Alhmadulillah sejauh ini lancar ya. Tapi ini kan prosesnya masih ada lanjutannya,” timpal H. Amry yang juga menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB. Sebelumnya bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta kepada masyarakat di kecamatan Maluk mendukung rencana pembangunan smelter yang akan dilaksanakan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu.

Menurut orang nomor satu di KSB ini, kehadiran pabrik smelter itu akan sangat memberi keuntungan kepada masyarakat terutama lapangan kerja dan daya dongkrak di sektor perekonomian. (bug)

Tak Kunjung Jelas

Taliwang (Suara NTB) Penanganan enam desa di Sumbawa Barat, yang masih terkendala jaringan telekomunikasi hingga saat ini belum ada kejelasan. Molornya penyelesaian daerah blank spot itu, terjadi lantaran proses pengadaan sarana dimaksud mengalami gagal tender di tahun 2019 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Statistika (Kominfotik).

Kepala Dinas Kominfotik KSB, Drs. Burhanuddin MM, kepada Suara NTB, Jumat (22/2) mengatakan,target awal untuk penanganan desa blank spot ini tuntas di tahun 2019. Tapi karena ada kendala tekhnis terpaksa harus mundur hingga waktu yang tidak bisa dipastikan. Bahkan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di KSB, melainkan di seluruh Indonesia.

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mencari jalan keluar supaya ada penanganan khusus. Salah satunya yakni dengan melibatkan pihak ketiga agar bisa memasang menara prabayar di lokasi tersebut sembari menunggu adanya bantuan pemerintah. Pembicaraan awal dengan pihak menara berbayar sudah dilakukan tinggal menunggu waktu realisasinya saja.

“Memang target kita di 2019 tidak ada daerah yang blank, tetapi karena terkendala akhirnya menggantung hingga saat ini tanpa ada kejelasan,” sebutnya.

Dikatakannya, enam desa yang masih mengalami blank spot tersebut yakni, Desa Rarak Ronges, Desa Mataiyang, dan desa Tua Nanga, desa Omal Sapa, Desa Kelanir dan desa Tebo. Tetapi untuk dua desa ini (Desa Omal Sapa dan Kelanir) penyediaan sarana telekomunikasinya akan dilakukan oleh pihak ketiga.

Hal ini dilakukan karena di dua lokasi tersebut belum ada intervensi Pemerintah untuk bisa dibangun menaranya. Sementara di desa yang mengalami kekurangan sinyal seperti di desa Tebo, pihaknya sudah menyiapkan opsi untuk bisa meninggikan menara yang berada di desa lainnya. Diharapkan, wilayah lainnya yang berada di sekitar menara tersebut bisa menerima manfaat.

“Kita tetap berupaya mengentaskan krisis telekomunikasi yang selama ini masih menjadi kendala. Kami juga berharap pihak ketiga untuk membantu dalam mengintervensi masalah blank spot ini, “tandasnya. (ils)

Warga Harus Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua PCNU Sumbawa yang juga Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, meminta kepada warga Sumbawa khususnya umat Islam untuk tetap menjaga kondusivitas menjelang Pemilu 2019. Baik itu pemilihan Presiden maupun Pemlilihan Legislatif.

“Saya minta kepada warga Sumbawa, khususnya lagi teman teman

Nahdiyin untuk jaga kondusiftas daerah. Agar pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 bisa berjalan lancar. Sebab ini tanggung jawab kita bersama, kita berikhtiar menyukseskan Pemilu ini di Sumbawa,” imbau, H. Mo, panggilan akrabnya, Jumat (22/2).

Selain itu, juga diimbau kepada masyarakat Sumbawa khususnya warga NU, untuk menghindari berita hoaks menjelang Pemilu. Tidak

terjebak dan ikut menangkal hoaks yang menyesatkan. Menyaring informasi sebaik baiknya agar kondusivitas tetap terjaga.

Selama ini, PCNU Sumbawa juga rutin menggelar pengajian untuk memperkuat keimanan dan dakwah Islamiyah. Sekaligus ajang silaturrahim warga NU di Sumbawa. (arn)

H. Mahmud Abdullah (Suara NTB/arn)

SUARA NTB Sabtu, 23 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Konsultasi ke Pemprov, Pansus Sebut Timbunan Amahami Ilegal Kota Bima (Suara NTB) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota terkait timbunan Amahami mulai bekerja. Bahkan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, belum lama ini.

“Hasil konsultasi dan koordinasi kita dengan Pemprov NTB, timbunan Amahami ilegal,” kata ketua Pansus DPRD Kota Bima, Armansyah SE, kepada Suara NTB, Jumat (22/2).

Mengapa ilegal ? Menurut Armansyah hal itu mengacu pada aturan UU atau Perda, aktivitas timbunan tersebut cacat hukum. Sayangnya, selama ini Pemerintah Daerah

justru tidak bersikap adanya kegiatan dan aktivitas di atas lahan timbunan.

“Pemerintah sebelumnya seharusnya berani bersikap, adanya kegiatan atau melanggar yang melanggar aturan,” tegasnya.

Dengan ilegalnya lahan timbunan tersebut, pembangunan taman, jalan serta yang lainnya di sekitar kawasan Amahami bertentangan den-

gan hukum. Karena lahannya tidak mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi melalui Badan kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

“Termasuk pasar Amahami yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, lahannya juga ilegal,” kata Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Bima ini.

Diakuinya, dari hasil konsultasi dan koordinasi dengan Pemprov tersebut akan men-

jadi pintu masuk bagi Pansus untuk bekerja. Sebagai dasar melakukan penelusuran dan pemanggilan pihak-pihak terkait. “Pansus penimbunan Amahami akan menjadi konsen dan ruang kerja kami ke depan. Karena persoalan amahami tidak bisa dipisahkan dari teluk Bima yang semula berupa laut,” katanya.

Duta PKS ini menegaskan apapun hasil keputusan dan saran Pansus nantinya harus dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini. Bahkan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum agar pihak terkait bisa bertanggungjawab

atas tindakannya.

“Saya berharap pemerintah yang sekarang ini tidak melakukan pembiaran aktivitas di Amahami seperti pemerintah Kota bima sebelumnya,” katanya. Ia menambahkan tempat pertemuan konsultasi dan koordinasi berlangsung di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Kamis (21/2). Yang Hadir dalam pertemuan itu, dari pihak BAPPEDA Provinsi dan DKP. “Kita juga undang BKPRD. Sementara Angggota Pansus ada sembilan orang,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

BERSAMA BUPATI - Syahrini siswa kelas 1 SDN 3 Dompu tampak serius menulis kalimat ‘Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu’ yang menjadi nama gedung kantor Bupati, Jumat (22/2). Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin pun terkesan dengan ketekunan anak pedagang asongan tersebut.

Anak Pedagang Asongan Belajar Tidak Mengenal Tempat Dompu (Suara NTB) Syahrini, siswi kelas 1 SDN 3 Dompu menjadi perhatian sesaat setelah acara ‘Ngaha Kawiri’ (makan bubur) untuk doa tolak bala di halaman kantor Bupati Dompu. Ia terlihat asyik menulis sambil menjaga jualan asongan ibunya di halaman kantor.

Syahrini yang mengenakan seragam sekolah warna pramuka, Jumat (22/2) pagi terlihat fokus melihat sesuatu kemudian membubuhkan tulisan di buku tulisnya dengan pensil 2B. Saat ditanya pun, ia tidak mengeluarkan kata – kata dan tersipu malu, sehingga sesekali menghentikan aktivitasnya menulis. Rupanya, Syahrini menulis tulisan yang terpampang di gedung kantor Bupati yaitu ‘Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu’.

Aktivitas Syahrini inipun mengundang perhatian Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang berdiri sambil melayani permintaan foto bersama dari para siswi dan ibu guru peserta acara ‘Ngaha Kawiri’. Melihat aktivitas anak ini, Bupati pun duduk di sampingnya dan melakukan foto bersama. Lagi – lagi Syahrini tidak mengeluarkan kata – kata. “Dia memang anaknya pendiam,” kata Muliana, ibu kandung Syahrini yang sibuk mengumpulkan gelas plastik sisa minuman di sekitar lokasi acara.

Muliana yang akrab disapa Ana ini menceritakan, anaknya ini selalu menulis ketika melihat tulisan dan membawa buku tulis bersama pensil. Ketekunannya ini membuatnya kini sudah bisa membaca walaupun baru duduk di bangku kelas 1 SD. “Dia sudah bisa membaca. Anak tetangga yang sudah kelas 2, tapi belum bisa membaca,” kata Muliana membandingkan anaknya.

Syahrini merupakan putri ketiga dari pasangan Syarifuddin – Muliana warga kampung pelangi Kelurahan Dorotangga Dompu. Ia langsung mengenyam pendidikan di tingkat SD dan tidak pernah mengikuti pendidikan di PAUD maupun TK. Muliana sendiri merupakan pedagang asongan yang selalu menjajakan minuman dan makanan ketika ada kegiatan orang banyak. Ia juga selalu menjual minuman dan makanan ke pengunjung bendungan Mila di akhir pekan.

“Dia (Syahrini) sekali – sekali ikut temani jualan (asongan).

Kalau tidak ikut, paling dia di rumah saja,” katanya.

Ia pun berharap anak Syahrini bisa menjadi orang yang sukses di masa akan datang dan menyelesaikan pendidikan ke jejang perguruan tinggi. Sehingga bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. “Semoga dia bisa menjadi anak yang sukses kelak dan tidak sombong,” harapnya. (ula)

Perekrutan P3K untuk Guru Belum Ada Kepastian Dompu (Suara NTB) Kepala BKD PSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan mengatakan, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap 1 sudah ditutup pada Rabu (20/2) malam. Dari dua formasi yang dibuka, hanya formasi penyuluh kementrian yang teregistrasi. Formasi guru eks tenaga honorer K2 tidak ada karena belum ada konfirmasi dari BKN. “Yang sudah ada konfirmasi baru untuk tenaga penyuluh pertanian dari Kementrian Pertanian. Yang sudah mendaftar hingga ba(Suara NTB/ula) tas akhir pendaftaran 35 orRuslan ang dari formasinya 41 orang di data BKN. Sisanya ndak tau, kenapa ndak mendaftar,” kata Ruslan saat dikonfirmasi di Dompu, Jumat (22/2).

Ruslan mengaku, berdasarkan data dari BKN yang diterima pihaknya ada 511 orang eks honorer K2 yang bisa ikut seleksi P3K. Sebanyak 470 orang dari guru eks honorer K2 dan 41 dari penyuluh pertanian Kementrian Pertanian RI. Dari formasi ini, hanya penyuluh yang sudah terkonfirmasi. Sementara guru belum terkonfirmasi. “Kita sudah menyurati (BKN), tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi,” ungkapnya. (ula)

Dua Terdakwa Korupsi Pol PP Divonis Satu Tahun Tiga Bulan Penjara Kota Bima (Suara NTB) – Dua orang terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) APBD pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bina tahun 2014, divonis hukuman satu tahun tiga bulan penjara.

Kasi Pidus Kejaksaan Negeri Bima, I Wayan Suryawan SH, mengungkapkan dua terdakwa yang divonis Pengadilan Tipipor Mataram belum lama itu, yakni Samsul Bahri dan Kadri. “Sudah divonis 1 tahun 3 bulan penjara,” kata Wayan kepada Suara NTB. Diakuinya selain diganjar penjara, keduanya juga diwajibkan membayar denda atau memberikan Uang Pengganti (UP). Terdakwa Samsul sebesar Rp90 juta, sementara Kadri sebanyak Rp100 juta. ”Keduanya terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Samsul sebagai Bendahara dan Kadri sebagai PPKeu,” katanya.

Selain keduanya, lanjut Wayan, seorang terdakwa dalam kasus serupa yakni, Iskandar juga menanti vonis. Rencananya sidang dalam agenda pembacaan vonis terdakwa akan digelar di Mataram dalam beberapa waktu dekat ini.

“JPU menuntut Iskandar lebih berat dari dua terdakwa Samsul dan Kadri, yakni tiga tahun penjara,” katanya.

Mengapa lebih berat dari dua terdakwa lainnya ? Menurut Wayan tuntutan tersebut lebih berat karena saat itu Iskandar menjabat Kepala Sat Pol PP, sehingga bertanggung jawab dalam aktivitas dan program pada Institusi Polisi Penegak Perda itu. “Tapi kita lihat saja hasil putusan vonis hakim nanti,” katanya sembari menambahkan, kasus korupsi Sat Pol PP tersebut telah selesai. (uki)

(Suara NTB/Uki)

BLOKADE - Aksi warga monta dalam memblokade jembatan menggunakan bebatuan dan menanam pohon pisang, Jumat (22/2)

Protes Soal Jembatan, Warga Blokade Jalan dan Tanam Pisang Bima (Suara NTB) – Puluhan warga yang tergabung dalam Pemuda dan Masyarakat Monta Dalam (MD) memprotes kondisi jembatan ambruk milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang hingga kini belum kunjung diperbaiki, Jumat (22/2).

Warga memprotes kondisi jembatan yang berada di antara perbatasan Desa Waro dan Simpasai Kecamatan Monta tersebut dengan cara memblokade jalan menggunakan bebatuan serta menanam pohon pisang di tengah jembatan.

“Kami meminta agar perbaikan jalan ini segera dilakukan karena sudah satu tahun ambruk tapi belum diperbaiki,” kata perwakilan warga, Fardin.

Fardin mengatakan, sebelumnya warga membuat jembatan alternatif agar arus lalu lintas tetap lancar. Hanya saja, kembali ambruk dua hari yang lalu. Beruntungnya kata dia, saat jembatan ambruk tidak ada korban jiwa.

“Jembatan alternatif yang dibangun hanya bertahan beberapa bulan karena ambruk lagi kemarin. Makanya hari ini

kami mendesak agar jembatan ini diperbaiki,” katanya.

Ia menilai, Pemerintah Daerah dan Provinsi selama ini terkesan menutup mata melihat kondisi jembatan tersebut, tanpa mencarikan solusi. Bahkan selalu menjanjikan akan memperbaiki secepatnya.

“Berkali-kali kami menuntut perbaikan dan berkali-kali juga dijanjikan akan diperbaiki. Tapi faktanya sampai hari ini janji itu belum direalisasikan. Kami kecewa,” ujarnya.

Fardin menegaskan serta menghimbau Pemerintah

Pemda Kembali Gelar Doa Tolak Bala Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah Kabupaten Dompu kembali menggelar doa tolak bala pasca status kejadian luar biasa (KLB) serangan anjing rabies pada manusia.

Jika doa tolak bala sebelumnya dengan ‘Ngaha Kawiri’ (makan bubur nasi) di masing – masing Kecamatan, Jumat (22/2) kemarin dipusatkan hanya di kantor Bupati Dompu.

Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin tampak hadir dan menikmati makan bubur bersama anak – anak sekolah di halaman kantor Bupati. Bubur nasi dengan berbagai rasa itu disajikan dengan alaskan daun pisang di atas karpet yang membentang pada halaman kantor Bupati. Selain makan bubur, anak – anak juga mendapat uang pecahan Rp.5 ribu yang baru.

‘Ngaha Kawiri’ merupakan ritual masyarakat Dompu dulu untuk doa tolak bala ketika ada wabah.

Sebelum makan bubur nasi, anak – anak yang dipimpin seseorang untuk doa bersama memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana. Ritual ini kemudian dilakukan Pemda Dompu menyusul wabah anjing gila yang menyerang warga Dompu belakangan

(Suara NTB/ula)

MAKAN BUBUR - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menikmati bubur nasi pada acara ‘Ngaha Kawiri’ untuk doa tolak bala wabah rabies di depan kantor Bupati, Jumat (22/2). (Insert) Anak – anak menikmati bubur nasi. ini. “Pekan depan kita lihat keadaan (diadakan atau tidak makan bubur),” kata H. Bambang M. Yasin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita K, SKM, MMKes yang dikonfirmasi mengaku, kasus gigitan baru oleh anjing gila di Kabupaten Dompu terus menurun sebagai dampak positif program eliminasi dan vaksinasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu. Karena di beberapa Puskesmas tidak menerima kasus gigitan anjing dalam 4 hari terakhir dan pada Kamis (21/2) kemarin tidak satupun puskesmas menerima pasien kasus gigi-

tan anjing. “Kita berdoa, semoga tidak ada lagi korban kasus gigitan anjing di Dompu,” harap Iris.

Namun ia mengatakan, jumlah kasus gigitan anjing di Kabupaten Dompu sudah mencapai 718 orang korban gigitan anjing. Pihaknya pun melakukan upaya vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus rabies pada korban gigitan anjing. “Kita adakan vaksin dari dana tanggap darurat sebanyak 335 dosis vaksin. Untuk VAR, kita masih sisa 117 dosis. Ini untuk kebutuhan tahap ketiga dan nanti akan ada tambahan dari Provinsi,” kata Hj. Iris. (ula)

Daerah dan Pemerintah Provinsi agar segera mengantensi tuntutan masyarakat yang mengingingkan perbaikan jembatan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pembangunan wilayah Monta dalam.

“Jalan ini tidak hanya dilewati kami yang berada di Monta dalam. Tapi juga akses bagi warga desa yang ada di Langggudu.

Perbaikan jembatan adalah kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, akibat aksi blokade tersebut, mengakibatkan akses lalu lintas macet total. Para pengen-

dara yang hendak melintas terpaksa mengantri hingga jalan dibuka kembali. Ada pula yang mengambil jalur lain yang jaraknya cukup jauh.

Beberapa jam kemudian, blokade jembatan kembali dibuka setelah Camat Monta, Muhtar S.Sos dan anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis memberikan pemahaman kepada warga terkait rencana perbaikan jembatan tersebut.

“Sudah ada sinyal dari Pemerintah bahwa jembatan ini akan diperbaiki tahun anggara 2019 ini,” ujar Camat. (uki)

Penanggulangan Dampak Bencana Alam di Dompu Belum Tuntas Dompu (Suara NTB) – Beberapa bulan terakhir bencana alam di Dompu terjadi secara beruntun, baik itu banjir, tanah longsor, angin puting beliung maupun gelombang tinggi yang merusak infrastruktur jalan. Meski sudah diindentifikasi langsung, nyatanya dampak kerusakan yang timbul belum juga tuntas ditanggulangi.

Pemerintah terkesan menunggu korban jiwa baru mau bergerak.

Beberapa bencana alam yang pernah terjadi berdasarkan hasil indentifikasi Badan PenanggulanganBencanaDaerah(BPBD)Dompu tahun 2018-2019 ini diantaranya, tanah longsor yang menutup badan jalan di Kecamatan Huu, luapan banjir Sungai Silo yang meredam ratusan rumah di kecamatan Dompu serta kejadian serupa di Desa Soro Timur, Tolokalo dan Songgaja Kecamatan Kempo. Tak terkecuali abrasi pantai yang kembali merusak infrastruktur jalan provinsi di Kecamatan Kilo.

Sederet bencana tersebut sudah menjadi rahasia umum, bahkan telah beberapa kali menarik perhatian pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk terjun langsung ke lapangan. Ironisnya, sampai saat ini belum ada satupun yang tuntas ditangani.

“Nyatanya kan tidak ditangani, apa tunggu ada korban dulu,” keluh Kalak BPBD setempat, Drs. Imran M. Hasan di kantornya, Jumat (22/2).

Terhadap dampak bencana tersebut, lanjut dia, sebetulnya

pemerintah sudah mengetahui jelas apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam susulan. Longsor di Nanga Doro misalnya butuh pembersihan material dan pemasangan tanggul penanahan tanah, sedangkan Sungai Silo yang tiap tahun meluap perlu normalisasi total.

Demikian halnya dengan dampak banjir yang merusak jembatan dan pemukiman warga di Kecamatan Kempo. Upaya lain yakni pembebasan lahan milik warga yang selama ini menghambat arus sungai menuju hilir di Tolokalo dan Songgajah.

Menurutnya, penanggulangan dampak bencana alam ini bukan saja menjadi tanggung pemerintah kabupaten, tetapi Pemprov dan pusat pun harusnya terlibat aktif. Karena memang imbas akhirnya ialah masyarakat luas.

“Kalau keterbatasan anggaran di kabupaten kan bisa provinsi ambil alih, karena ini tanggung jawab kita semua,” jelasnya.

Selain dampak kerusakan yang belum tuntas diatasi, Imran M. Hasan mengaku, bantuan bagi korban yang rumahnya rusak akibat banjir di Soro maupun Tolokalo beberapa waktu lalu belum ada satupun yang disentuh bantuan perbaikan. Pasca kejadian pihaknya hanya membawa bantuan logistik semata bagi para korban.

“Kalau perbaikan rumah belum ada, hanya bagi mereka yang tertimpa angin puting beliung saja kemarin yang sudah kita bantu,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB

Sabtu, 23 Februari 2019

Halaman 8

SMP di KLU Dipastikan Laksanakan UNBK Zonasi Diharapkan Untungkan Sekolah Pinggiran Kota Mataram (Suara NTB) Pada awal tahun lalu sempat dipastikan seluruh SMP di Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) pada tahun 2019 ini. Namun belakangan ini sebagian besar SMP di KLU dipastikan akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) KLU, Dr. Fauzan, M.Pd., dihubungi Jumat (22/2) mengatakan, sebagian besar SMP di KLU ingin melaksanakan UNBK. Akhirnya pihaknya menyerahkan keputusan ke masing-masing sekolah. “Iya hampir semua SMP mau UNBK, akhirnya kita serahkan kepada kesiapan masing-masing sekolah,” ujar Fauzan.

Padahal di akhir tahun 2018 lalu, pihak Dinas Dikpora KLU

sudah bersurat ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) meminta supaya tahun 2019 ini, KLU diperkenankan tidak menggunakan UNBK. Permintaan itu dipenuhi oleh BSNP. Bahkan BSNP mengatakan akan memberikan kebijakan khusus untuk Lombok Utara.

Namun di tahun 2019 ini sebagian besar SMP memastikan diri untuk mengikuti UNBK. Fauzan mengatakan banyak SMP yang memilih meminjam atau berbagi sumberdaya dengan SMA/SMK yang berlokasi di dekat sekolah. “Memang banyak SMP yang kerja sama dengan sekolah terdekat,” ujarnya.

KLU sendiri merupakan daerah terdampak bencana gempa bumi terparah, saat bencana gempa bumi melanda Pulau Lombok, Agustus 2018 lalu. Sebagian sekolah-sekolah yang berada di KLU mengalami keru-

sakan yang berdampak juga pada kerusakan fasilitas UNBK. Pascagempa bumi lalu, tak kurang dari 986 rombongan belajar pada jenjang SD dan 252 pada rombongan belajar jenjang SMP di KLU mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 23.882 siswa SD dan 7.304 siswa SMP terdampak bencana gempa bumi di KLU. Ratarata kerusakan yang dialami sekolah di KLU merupakan kerusakan berat.

Sebelumnya juga Fauzan menekankan, alasan pihaknya meminta pada UN nanti KLU tidak melaksanakan UNBK karena semua fasilitas UNBK sudah mengalami kerusakan karena gempa.

Ia menyebutkan total 34 SMP di KLU mengalami kerusakan karena gempa bumi.

Pelaksanaan UN SMP/MTs dijadwalkan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara UN susulan bagi SMP/MTs akan dilaksanakan pada 29 dan 30 April 2019. Penyerahan hasil UN ke Provinsi pada 25 Mei 2019. Dan pengumuman hasil UN SMP/ MTs pada 27-28 Mei 2019. (ron)

Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 akan kembali menerapkan sistem zonasi. SMP yang berada di pinggiran kota Mataram mengharapkan sistem zonasi dapat menguntungkan bagi sekolah pinggiran. Sistem zonasi yang diterapkan di Kota Mataram diharapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kepala SMPN 21 Mataram, Didik Syamsul Hadi, S.Pd., mengatakan, sistem zonasi yang mulai diterapkan di Kota Mataram pada tahun 2018 lalu justru merugikan sekolah pinggiran.

Di SMPN 21 Mataram misalnya, dari kuota empat rombongan belajar (Rombel), hanya terisi dua Rombel saat PPDB tahun lalu. Ia meminta agar aturan PPDB zonasi bisa menguntungkan semua sekolah, termasuk sekolah pinggiran Kota Mataram.

“Tahun kemarin kita menerima empat kelas, malah dapat cuma dua kelas. Zonasi itu belum maksimal kerjanya, sebagian sekolah pinggiran juga mengalami nasib yang hampir sama.

Kenapa kok zonasi malah kurang

(siswa)? Zonasi harusnya membantu sekolah pinggiran, tapi kok malah merugikan sekolah pinggiran,” sesalnya.

Didik menegaskan, aturan zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram harus sesuai dengan Permendikbud yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Aturan tiga zona yang diterapkan di tahun lalu dianggapnya kurang tepat, seharusnya cukup dua zona saja. Di mana satu zona bagi siswa yang berasal dari Kota Mataram dan satu zona bagi siswa yang berasal dari luar Kota Mataram.

“Sampai tiga zonasi di tahun lalu, itu yang menyulitkan, sama saja kayak PPDB online sebelumya. Kecuali dibagi dua sesuai kuota. Di sini juga masih belum jelas, karena jaraknya (antar sekolah) juga terlalu dekat,” kata mantan Kepa-

la SMPN 22 Mataram ini.

Biasanya setiap PPDB, SMPN 21 Mataram menerima minimal 80 siswa. Namun pada PPDB tahun 2018 lalu, SMPN 21 Mataram hanya menerima 55 orang siswa. Dengan aturan Permendikbud yang baru diharapkan Pemerintah dapat mengikuti aturan dengan tepat.

Dalam Permendikbud itu, sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali.

“Harapannya penerapan zonasi diterapkan sebaik mungkin sesuai instruksi kementerian. Dinas mempelajari petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya pelaksanaan zonasi, sehingga sama-sama menguntungkan, sekolah di tengah kota untung, di pinggiran juga

HLG STNK R2 HONDA DR.3996 B NOKA/NOSIN : MH1JF511X1K063629/ J F 5 1 E - 1 0 8 7 1 3 0 AN.Drs.BURHANUDDIN IBNU HLG D’SKTR KOTA MATARAM DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6439 MD NOKA/NOSIN : MH1JFW118GK739235/ JFW1E-1737604 AN.FX EDY FERNANDEZ HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

untung,” harapnya.

Kondisi ini, kata Didik, juga karena orang tua calon siswa yang terlalu ngotot menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu.

Padahal,untuk Kota Mataram sendiri semua sekolah memiliki kualitas yang hampir sama. (ron)

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLG STNK R2 HONDA DR.6508 HQ NOKA/NOSIN : MH1JFH110EK016696/ JFH1E-1017501 AN.I MADE SUANDRA,BA HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 23 Februari 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 9

SUARA NTB

Sabtu, 23 Februari 2019

Halaman 10

Parlementaria - Kerjasama Harian Suara NTB dengan Sekretariat DPRD NTB

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri (tengah) pimpinan rapat paripurna, didampingi dua Wakil Ketua, Abdul Hadi (kiri) dan Lalu Wirajaya (kanan).

DPRD NTB Bentuk Pansus Kaji Empat Buah Raperda Prakarsa Eksekutif Mataram (Suara NTB) DPRD NTB menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksifraksi terhadap empat buah raperda prakarsa eksekutif, Jumat (22/ 2). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, didampingi Wakil Ketua, Abdul Hadi dan Lalu Wirajaya.

Empat buah Raperda prakarsa eksekutif yang dibahas oleh 10 fraksi DPRD NTB tersebut yakni pertama Raperda tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 20182023, dua Raperda tentang pengelolaan hutan, tiga Raperda tentang pengelolaan sampah dan empat Raperda tentang rencana umum energi daerah.

Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, untuk alasan efektivitas waktu, pimpinan sidang menawarkan usulan agar pemandangan fraksi-fraksi agar diserahkan langsung ke pimpinan tanpa dibacakan seperti biasanya.

“Ada usulan agar dokumen peman-

dangan umum fraksi langsung diserahkan kepada pimpinan, tidak dibacakan, tapi ini hanya usulan,” kata Mahalli Fikri memberikan tawaran. Dari 10 fraksi yang ada di DPRD NTB, sembilan fraksi menyatakan setuju untuk langsung menyerahkan dokumen pemandangan fraksinya tanpa harus dibacakan. Hanya Fraksi PDI-P yang memilih untuk membacakan langsung pemandangan fraksinya.

“Karena ini pandangan kami secara politik, maka kami fraksi PDIP akan menyampaikan, kami akan bacakan, silahkan kalau fraksi yang lain mau menyerahkan,” kata Ketua Fraksi PDIP, Ruslan Turmudzi.

Masing-masing perwakilan anggota fraksi kecuali Fraksi PDIP kemudian satu persatu maju untuk menyerahkan dokumen pemandangan fraksinya. Fraksi Golkar diserahkan Lalu Darma Setiawan, kemudian Fraksi Demokrat diserahkan Nasihudin Badri, Fraksi Gerindra diserahkan Mohammad Sobirin, Fraksi PKS diserahkan Yek Agil, Fraksi PPP diserahkan H. Muzihir,

Fraksi Hanura diserahkan Lalu Hilman Afriandi, Fraksi PDIP dibacakan Ahmad Yadiansyah, Fraksi PKB diserahkan Syamsudin, Fraksi PAN diserahkan Lalu Teguh Juangsa Putra, dan Fraksi Bintang Restorasi diserahkan oleh Junaidi Arif.

Adapun subtansi pemandangan umum dari Fraksi PDIP yang disampaikan juru bicara Ahmad Yadiansyah, pertama terkait Raperda tentang RPJMD, menyebutkan bahwa pihaknya tidak melihat adanya Renstra terkait isu strategis di bidang kesehatan. Disebutkan belum ada penanganan terkait masih tingginya angka masyarakat NTB yang masih buang air besar sembarangan, yakni sebesar 194 ribu keluarga. Kedua, terkait kejadian luar biasa rabies di NTB. Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP juga menyinggung terkait program medical tourism yang digagas oleh Gubernur NTB dinilai sangat ganjil. Sebab NTB tak memiliki fasilitas kesehatan yang maju.

Kemudian terkait Raperda pengelolaan hutan, Fraksi PDI-P menye-

butkan total hutan yang mengalami kerusakan dalam taraf yang menghawatirkan sebesar 896 ribu hektar.

“Pertanyaan sudah sejauh mana penanganan langkah yang diambil oleh SKPD terkait dalam menangani kerusakan hutan itu,” tandas Yadiansyah.

Untuk Raperda terkait pengelolaan sampah Fraksi PDI-P menyebutkan bahwa persoalan sampah masih menjadi persoalan serius.

“Bagi Fraksi PDIP, progam zero waste yang digagas Pemprov NTB justru terpantau hanya hebat di atas kertas saja,” kata Yadiansyah.

Terakhir terkait dengan Raperda energi daerah, Fraksi PDIP memandang bahwa potensi energi terbarukan di NTB cukup menjanjikan.

Apalagi di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo, sangat serius untuk mengembangkan energi baru terbarukan untuk mendukung target kelistrikan dalam program 35 ribu Mega Watt. ”Karena itu kami mengingatkan, agar Pemda NTB serius untuk menata potensi energi baru terbarukan yang ada di NTB.

(Suara NTB/Humas) (Suara NTB/Humas)

Sekretaris Daerah, Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD

(Suara NTB/Humas)

Perwakilan Fraksi Gerindra, M. Sabirin menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas)

Perwakilan Fraksi Hanura, Lalu Hilman Apriyandi menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

Perwakilan Fraksi Golkar, Lalu Darma Setiawan menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas)

Perwakilan Fraksi PKS, Yek Agil, menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas)

Juru bicara Fraksi PDI-P, Ahmad Yadiansyah membacakan pandangan fraksinya.

(Suara NTB/Humas)

(Suara NTB/Humas)

Perwakilan Fraksi PAN, Lalu Teguh Juangsa Putra, menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

Perwakilan Fraksi Bintang Restorasi, Junaidi Arif menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

Karena manfaatnya kalau serius dikembangkan akan banyak membuka lapangan kerja,” tegasnya.

Setelah semua fraksi menyampaikan dan menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksi masing-masing, Mahalli Fikri menegaskan bahwa pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah raperda prakarsa eksekutif tersebut berisi pertanyaan, terkait subtansi empat raperda tersebut yang akan dijawab oleh Gubernur NTB. “Dari pemandangan umum fraksi tersebut ada pertanyaan, ada pernyataan dan subtansi persoalan yang butuh jawaban Gubernur, yang akan disampaikan pada rapat paripurna ketiga, Senin tanggal tanggal 25 Februari,” kata Mahalli.

Setelah agenda penyampaian pemandangan umum fraksi selesai, rapat paripurna dilanjutkan ke agenda pembentukan panitia khusus (pansus) yang akan melakukan kajian mendalam dan pembahasan terhadap empat buah raperda prakarsa eksekutif tersebut. “Untuk

efektivitas pembahasan dan kajian empat buah Raperda prakarsa eksekutif pada tahap selanjutnya, akan dibentuk empat panitia khusus,” sebut Mahalli.

Adapun empat pansus yang dibentuk tersebut yakni pertama pansus I yang akan membahas tentang Raperda RPJMD Provinsi NTB tahun 20182023 yang diketuai Ruslan Turmuzi.

Kemudian pansus II yang akan membahas Raperda tentang pengelolaan hutan diketuai oleh Johan Rosihan.

Kemudian pansus III yang membahas Raperda tentang pengelolaan sampah diketuai oleh MNS. Kasdiono dan terakhir pansus IV yang membahas Raperda tentang rencana umum energi daerah, diketuai Lalu Jazuli Azhar.

“Pansus yang sudah terbentuk ini bertugas untuk membahas dan mengkaji empat buah raperda prakarsa eksekutif. Empat pansus ini mulai melaksanakan tugasnya hari ini. Hasil pembahasan dan kajian pansus akan disampaikan pada rapat paripurna keempat, pada hari Selasa tanggal 26 Februari,” tutup Mahalli. (ndi/*)

(Suara NTB/Humas)

Perwakilan Fraksi Demokrat, Nasihudin Badri menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas)

Perwakilan Fraksi PPP, H. Muzihir menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas)

Perwakilan Fraksi PKB, Syamsuddin menyerahkan dokumen pemandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas)

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, membacakan rancangan keputusan DPRD NTB.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 23 Februari 2019

Lama Telantar, Pemprov Ubah Terminal Haji Jadi BLK Luar Negeri Dari Hal. 1 Dari ribuan yang dilatih di BLK Luar Negeri, tak satupun mengundurkan diri.

Karena betul-betul dilatih mentalnya,’’ katanya.

Hadi mengatakan, selama ini BLK Luar Negeri berada di Pulau Jawa. Sehingga banyak calon TKI/TKW yang diberangkatkan ke luar negeri ditampung dulu di Pulau Jawa.

Pemantauan terhadap BLK Luar Negeri yang ada di luar daerah selama ini tak maksimal. Karena kurangnya dukungan anggaran. Dengan berada di NTB, maka Disnakertrans dapat memantau aktivitas pelatihan calon TKI/ TKW asal NTB yang akan diberangkatkan ke luar negeri. ‘’Dengan adanya BLK Luar Negeri di sini , turun tanpa biaya kami akan selalu memantau. Calon TKI, tidak lagi ditampung di luar daerah.

Tapi bisa pulang pergi. Tapi kita buatkan perjanjian jangan sampai mengundurkan diri selama mengikuti pelatihan,’’ ucapnya.

Seperti diketahui, proyek Terminal Haji sering mendapatkan sorotan karena sudah terlalu lama tak difungsikan.

Proyek Terminal Haji LIA mulai dikerjakan kembali pada 2017 dan 2018 setelah sempat terhenti karena ber-

masalah dengan hukum.

Sebelum proyek ini dilanjutkan, kondisi Terminal Haji memang sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan utama, plafon dan jendela banyak yang pecah. Tahun 2015 lalu tidak ada paket pekerjaan yang dilaksanakan untuk proyek terminal haji/TKI. Begitu juga tahun 2016.

Pembangunan gedung terminal haji LIA sempat terhambat pada tahun 2014. Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum. Selain itu, pembangunannya juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih persoalan lahan terminal haji.

Proyek terminal haji LIA dimulai sejak tahun anggaran 2011, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 16,63 miliar lebih. Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp8,81 miliar lebih, pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp1,09 miliar lebih. Kemudian pada 2013 sebesar Rp1,73 miliar lebih, tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji. (nas)

3.984 Eks Honorer K2 Lulus Seleksi Administrasi P3K di NTB Dari Hal. 1 Kemudian tes kompetensi manajerial sebanyak 40 soal pilihan ganda. Jika benar bernilai satu dan salah bernilai nol. Total nilainya jika benar semuanya sebesar 40.

Tes kompetensi sosiokultural sebanyak 10 soal pilihan ganda. Jika benar

mendapatkan nilai 2, apabila salah nol. Totalnya jika benar semuanya sebesar 20.

Terakhir, tes wawancara sebanyak 10 soal pilihan ganda. Jika benar mendapatkan nilai 1-3.

Tetapi jika salah nilainya nol. Apabila benar semua, maka nilainya 30. (nas)

Surati Pemerintah Pusat Dari Hal. 1 Yakni KEK Mandalika, Borobudur dan Danau Toba.

Ridwan mengatakan, masalah pembangunan by pass LIA-Kuta ini juga dibicarakan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya saat kunjungan kerja kemarin. ‘’Kita mendorong pemerintah pusat membiayai pembangunan jalan BIL-Kuta. Termasuk pembebasan lahannya,’’ katanya.

Menurut Ridwan, Pemprov dan Pemkab Loteng agak berat untuk membiayai pembebasan lahan proyek pembangunan by pass LIA-Kuta.

Pasalnya, anggaran daerah yang terbatas, apalagi setelah dilanda gempa. Sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan seluas 87 hektare tersebut sekitar Rp200 miliar. ‘’Kita berharap, mudahmudahan melalui bantuan bank dunia melalui program Tourism Management Project, yaitu pengembangan parwisata terpadu, fisiknya dibiayai

bank dunia. Kita berharap juga lahannya dibiayai,’’ harapnya.

Dalam pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR beberapa hari lalu, kata Ridwan, gubernur juga menyampaikan berat jika biaya pembebasan lahan dibebankan ke Pemda. Buktinya tahun 2018, Pemda belum mampu mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahannya. Akibatnya, dana untuk konstruksi puluhan miliar yang telah dialokasikan Kementerian PUPR terpaksa harus dialihkan ke NTT. Karena pada saat itu, lahannya belum dibebaskan.

Proyek jalan by pass LIA – Kuta akan dibangun sepanjang 20 Km. Untuk biaya konstruksi, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun. Sedangkan untuk pembebasan lahan diperkirakan butuh anggaran sebesar Rp200 miliar.

Namun, untuk pembebasan lahan ini, dibebankan ke Pemda kabupaten. (nas)

Pengembangan Industri Olahan Tumpang Tindih Antar OPD Dari Hal. 1 ‘’Selama ini Dinas Perindustrian ngapaian? Nggak kerja apa-apa. Karena tumpang tindih itu. Pekerjaannya diambil. Seharusnya mereka memastikan ketersediaan bahan baku,’’ kata Andi.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB ini mengakui bahwa peta jalan (roadmap) pengembangan industri di NTB belum ada. Saat ini pihaknya sedang menyusun roadmap tersebut bersama pihak terkait lainnya. ‘’Sedang disusun. Saya baru satu bulan di situ (jadi Kepala Dinas Perindustrian, Red),’’ tuturnya.

Terkait dengan program industrialisasi di NTB, Andi mengatakan saat ini sedang dilakukan pemetaan potensi dan lokasi yang dilakukan masing-masing OPD. Setelah melakukan identifikasi dan inventarisasi komoditas-komoditas daerah yang akan dikembangkan, barulah dirancang pengembangan industri olahan di NTB ke depannya.

Sejumlah komoditas unggulan daerah yang dapat diolah untuk meningkatkan nilai tambah seperti kelapa, kakao, jagung, cabai, bawang merah, rumput laut dan lainnya. Untuk kelapa, dapat diolah menjadi minyak murni.

Selain itu, sabutnya dapat diolah menjadi busa. Sedangkan batoknya dibuat menjadi kerajinan.

Begitu juga kakao yang ada di Lombok Utara akan kembali dikembangkan. Pascagempa beberapa waktu lalu, kampung cokelat yang

ada di sana kena dampak.

Selain kakao, di KLU juga penghasil kopi. Nantinya kopi akan diolah menjadi kopi siap saji dengan memperbaiki kemasannya.

Sementara untuk jagung, sudah dikembangkan menjadi jus, seperti di Dompu. Pengolahan jagung akan diarahkan untuk menjadi pakan ternak. Untuk mendukung peternakan unggas.

Pasalnya, selama ini, kata Andi para peternak unggas di NTB mengeluhkan harga pakan yang mahal. Sebagai daerah penghasil jagung, akan dikembangkan pabrik pakan skala kecil. Pemprov akan memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat untuk mengolah jagung menjadi pakan ternak dengan kapasitas 200 kg per hari.

Untuk industri pakan skala besar, kata Andi, sudah ada investor yang berminat membangun pabrik. Tetapi masih dilakukan penjajakan.

Pabrik pakan skala besar membutuhkan produksi yang kontinu. ‘’Saya jajaki untuk pabrik besar.

Tapi produksinya harus kontinu. Pokoknya ada yang mau,’’ imbuhnya.

Komoditas ungggulan NTB rata-rata sudah ada industri pengolahan. Industri pengolahan skala kecil inilah yang nantinya akan dibuat holding. Supaya harga sama dan stoknya kontinu. (nas)

Halaman 11

Silaturahmi Kamtibmas Polres Mataram untuk Pengamanan Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Polres Mataram mengupayakan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan zero complaint.

Caranya, setiap elemen melaksanakan perannya sesuai ketentuan. Penyelenggara memenuhi kewajibannya, masyarakat menggunakan haknya.

Hal itu terungkap dalam apel sinergisitas pengamanan Pemilu 2019 yang dipimpin Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam.

Dia mengatakan, apel kesiapan pesta demokrasi ini untuk memperkuat sinergi pengamanan Pemilu 2019 dengan saling mempererat hubungan emosional antarelemen penyelenggara. ‘’Bahasanya silaturahmi kamtibmas, kita laksanakan

bersama pelaksana pemilu, baik penyelenggara, peserta dari pihak partai dan juga pihak pemerintah,” kata Kapolres.

Dalam pertemuan di Mapolres Mataram ini, pihak penyelenggara pemilu serentak 2019 membicarakan persoalan kamtibmas yang perlu diantisipasi dalam setiap tahapan ajang pesta demokrasi tersebut.

“Jadi, dengan pertemuan ini kita bisa mengidentifikasi sejak dini pola-pola kerawanan kamtibmas. Apa yang terjadi di Pemilu 2014, itu juga menjadi bahan evaluasi kita,” ujarnya.

Karena itu, Saiful berharap agar kegiatan silaturahmi dapat terus berlanjut dan menja-

di ajang penguatan sinergi dalam menyukseskan Pemilu 2019 yang puncaknya akan berlangsung pada 17 April 2019.

“Melalui ajang silaturahmi kamtibmas ini kita harapkan ke depan bisa menghasilkan pemilu yang damai, aman, dan zero complaint,” terangnya.

Sejumlah daerah yang masuk indikasi rawan konflik, sambung dia, akan diberi atensi lebih. Meskipun tidak dijelaskannya secara rinci.

“Kita berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya. kemudian melihat dinamika yang berkembang.

Saya berharap semua pihak bersama-sama turut serta menyukseskan Pemilu ini,” pungkas Alam. (why)

Gubernur Hadiri Mandalika Berzikir Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah SE, M.Sc, menghadiri acara Mandalika Berdzikir di Masjid Nurul Bilad Mandalika pada Jumat sore (22/2). Kegiatan yang menghadirkan Ustadz Yusuf Mansyur ini dibanjiri warga yang sedari siang sudah memadati Kawasan KEK Mandalika.

Dalam kesempatan ini, Dr. Zul, sangat mengapresiasi kedatangan sahabat lamanya ini yang akan menghabiskan waktunya di NTB. Gubernur juga mengapresiasi Ustadz Yusuf Mansyur yang ingin membangun ekonomi pondok pesantren, menggenjot spirit anak muda agar memiliki bisnis yang luar biasa seperti beliau. ‘’Mudah-mudahan dengan kita punya tokoh agama yang punya bisnis yang bagus, kita bisa jadikan contoh bahwa umat islam ini bisa punya tanah di atas,’’ ujarnya.

Gubernur berharap agar pondok pesantren yang ada

di Lombok paham ilmu keuangan sehingga masyarakat kita dapat berinvestasi di Lombok sendiri. ‘’Saya mendambakan agar pondok-pondok kita, pesantrenpesantren kita juga paham ilmu accounting dan finance. Saat ini mungkin banyak investasi berasal dari negara luar tapi suatu saat Insya Allah investasi harta kekayaan ini dimiliki oleh pu-

tra lombok tengah sendiri.’’

Dr. Zul juga berpesan kepada masyarakat agar menyikapi politik saat ini normal dan tidak secara berlebihan. ‘’Boleh partai berbeda, boleh calon legislatif berbeda, boleh calon presiden kita berbeda. Tapi kehangatan ukhuwah di antara kita tidak boleh luntur,’’ pesan gubernur. (nas)

(Suara NTB/ist)

BERZIKIR - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menghadiri acara Mandalika Berdzikir di Masjid Nurul Bilad Mandalika pada Jumat sore (22/2).

Rini Berpeluang Dulang Medali di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Meski tak masuk dalam Pelatda Mayung tahun 2019, atlet bela diri kempo, Rini Kurniati akan dipersiapkan mengikuti Kejurnas PraPON Kempo tahun 2019.

Peraih medali Kejurnas Kempo di Bali tahun 2018 ini dipercaya dapat merebut tiket Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. ‘’Kami percaya Rini dapat merebut tiket PON di PRAPON 2019. Soalnya dia atlet peraih medali emas di kejurnas di Bali tahun 2018,’’ucap Pelatih Perkemi Dompu, Rusaman M. Sidik kepada Suara NTB.

Rusman M. Sidik merupakan mantan atlet peraih medali perunggu di PON Kaltim tahun 2008. Selesai menyumbang medali di PON 2008, Remo memutuskan untuk melatih.

Saat ini dia melatih di Perkemi Dompu. Dijelaskannya dari sekian atlet binaannya ada satu atlet yang bisa diandalkan oleh NTB di Pra-PON kempo tahun 2019, yakni Rini Kurniati. ‘’Saya sudah melihat kekuatan masing-masing atlet di nasional.

Rini salah satu atlet peraih medali emas di nasional. Saya yakin dia bisa mendulang medali di Pra-PON,’’ jelasnya.

Prestasi Rini di olahraga kempo tidak boleh dipandang sebelah mata. Potensi yang di-

miliki Rini harus mendapat perhatian KONI NTB dan Perkemi NTB, sehingga Rini bisa meningkatkan prestasi di level nasional.

Sebagaimana diketahui Rini berhasil merebut medali emas di kelas 65 Kg randori putri Kejurnas di Bali November lalu. Sayangnya Rini tak masuk dalam Pelatda Mayung 2019. Meski tak masuk dalam Pelatda Mayung, sebagai pelatih ia tidak putus asa. Dia siap mempersiapkan Rini untuk mengikuti Pra-PON 2019. ‘’Saya yakin Rini bisa merebut tiket PON dan sumbang medali emas,’’ akunya. (fan)

(Suara NTB/why)

SILATURAHMI - Kapolres Mataram , Saiful Alam (tengah) menginisiasi silaturahmi Kamtibmas jelang pemungutan suara Pemilu 2019 mengundang KPU Kota Mataram dan Bawaslu Kota Mataram.

Tiga SSK Pasukan Yonzipur Dikirim ke Sumbawa dan KLU Praya (Suara NTB) Gelombang kedatangan bantuan pasukan TNI melalui Bandara Lombok International Airport (LIA) terus berdatangan.

Jumat (22/2) kemarin, tiba bantuan personel TNI dari Korps Zeni baik satuan TNI AD dan Marinir TNI AL. “Untuk hari ini, Jumat (22/2) ada 3 SSK dari satuan yang berbeda untuk rumah rusak berat akan tiba di Bandara LIA yakni 1 SSK dari Yonzipur 5/ABW dan 2 SSK dari Yonzipur 10/2 Kostrad,” ungkap Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurutnya, Yonzipur 5/ABW akan ditempatkan di Kabupaten Sumbawa Barat dan 2 SSK dari Yonzipur 10/2 Kostrad akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU).

“Mereka akan diploting ditempat-tempat yang sudah siap materialnya, bukan yang belum ada sehingga waktu yang ada digunakan se efektif mungkin untuk mempercepat proses rehab rekon,” terangnya.

Setelah memasuki wilayah tempat kerja, mereka langsung beradaptasi dan koordinasi dengan para Fasilitator dan re-

kompak terkait dengan jenis rumah yang akan dibangun.

“Mereka langsung eksis sesuai dengan jenis rumah berdasarkan permintaan yang akan dibangun dalam Pokmas itu sendiri,” ucapnya.

Targetyangingindicapaisemaksimal mungkin hingga deadline waktu yang ada sampai tanggal 12 April mendatang. “Khusus untuk rumah rusak berat, progress sampai saat ini sekitar 600 unit rumah danuntukrumahringandansedang sudah mencapai ribuan, bahkan sudahadayanglangsungditempati oleh pemilik rumah,” terangnya.

Dijelaskannya, bantuan seribu personel ini diperuntukan untuk rumah rusak berat yang sudah lengkap menerima bantuan dana stimulan sebesar Rp 50 juta sebanyak 24 ribu unit rumah yang saat ini terlihat masih lambat, dan masih dalam atensi.

Sedangkan pencairan dana untuk tahap kedua sebesar Rp 25 juta bagi yang belum menerima penuh dan akan diusahakan pencairannya akhir Februari sehingga secara administrasi sudah selesai semua agar tidak menghambat proses percepatan rehab rekon. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

PASUKAN - Pasukan Yonzipur II Kostrad TNI AD yang tiba di Bandara LIA, Jumat (22/2) kemarin.

NTB Dirugikan Kejati NTB Periksa PPK dan Rekanan Proyek Dam di Kota Bima Dari Hal. 1 ‘’Saya tidak bisa memberikan keterangan karena ini masih dalam penyelidikan,’’ jawabnya singkat, Jumat (22/2).

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Bima, I Wayan Suryawan, membenarkan kehadiran tim Kejati NTB. Kedatangan tim ke lokasi proyek untuk menindaklanjuti laporan Gerakan Mataroa (Gem) terkait dugaan penyimpangan proyek dam yang ambruk digerus banjir. ‘’Selama dua hari Tim Kejati ada di Bima dalam rangka penyelidikan laporan masyarakat. Tidak ada kaitan dengan Kejari. Tim hanya pinjam tempat saja,’’ ujarnya

singkat.

Selain sejumlah pihak itu, diperiksa juga Ketua Gem, Armin. Dikonfirmasi Jumat kemarin, ia mengaku sudah diperiksa sebagai pelapor. ‘’Saya sudah dipanggil sebagai saksi pelapor Jumat lalu. Saya diperiksa di ruangan Pidsus.

Saya juga ke Kejari Bima untuk memastikan berlangsungnya proses pernyelidikan oleh Kejati NTB dan ingin melihat siapa saja yang dipanggil untuk dimintai keterangan,’’ katanya.

Amrin juga menjelaskan, pemanggilan untuk klarifikasi itu terkait dua proyek yang dilaporkan, masing masing rekonstruksi Dam Dadi Mboda di Kelurahan Kodo. Item

kedua, rekonstruksi Dam Kapao di Kelurahan Lampe tahun 2017 senilai Rp 5.653.043.000.

Proyek itu diketahuinya, bersumber dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dilimpahkan penanganannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Menurut Amrin, proyek itu sebenarnya sudah tuntas tahun 2017. Tapi di tahun yang sama roboh.

Ia menduga, teknik perencanaan proyek tidak beres, sehingga rusak ketika digerus banjir. Dugaan sama terjadi pada proyek Dam Kapao. Pihaknya sudah cek lokasi, kondisinya pun masih rusak. (ars)

Dari Hal. 1 Pasalnya, biaya cargo maskapai lain cukup mahal, maka akan diarahkan menggunakan cargo Garuda.

Selly mengatakan, pihaknya akan mencarikan pembeli cabai langsung dari Malaysia dan Singapura. Ia mengaku telah bertemu dengan salah seorang pengusaha dari Singapura. Dia akan mencarikan buyer cabai dari negeri Singa tersebut. ‘’Dan kita hubungkan dengan bos cabai di NTB,’’ tuturnya.

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, produksi cabai di daerah ini mencapai 125 ribu ton setahun. Sementara jumlah konsumsi di dalam daerah hanya 25 ribu ton.

Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si mengata-

kan, dari sisi produksi sudah tidak ada masalah. Sekarang tinggal masalah industrialisasi komoditas cabai.

Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di daerah lain di Indonesia. Komoditas cabai NTB juga diekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan Eropa. Negara tujuan ekspor cabai NTB lewat Batam adalah Malaysia, Singapura, Thailand. Sementara untuk tujuan Eropa yakni Inggris. Jenis cabai yang diekspor adalah cabai hijau.

Menurut Husnul, agar cabai tetap segar maka perlu ada cold storage. Dengan adanya cold storage akan memberikan nilai tambah bagi petani. Apabila harganya rendah, di bawah Rp10 ribu per Kg, dapat disimpan dulu dalam cold storage dan dijual ketika harganya di atas Rp15 per Kg. (nas)

Pembangunan Huntap Tersendat Dari Hal. 1 Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Gani Gazali yang bertanggung jawab pada penanganan gempa NTB juga mengakui kondisi yang sama.

Pantauan secara umum katanya, banyak korban gempa yang rumahnya sudah dibangun bersama Pokmas dan Rekompak dengan dana tahap pertama, namun terhenti karena anggaran habis. ‘’Karena dengan Rp25 juta itu tidak cukup bagi mereka.

Maka, menunggu pencairan tahap dua berikutnya,’’ katanya kepada Suara NTB via ponsel Jumat sore.

Ia sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ter-

kait temuan di lapangan tersebut. Harapannya, masyarakat yang sudah tuntas tahap pertama, bisa menerima pencairan tahap kedua, agar pembangunan rumahnya bisa dilanjutkan.

Tunggu Keputusan Menkeu Tahap dua pembangunan Huntap korban gempa sedang diproses. Nilai pencairannya Rp1,9 triliun, direncanakan untuk atap, plester dan keramik.

Sampai saat ini belum ada kepastian untuk pencairan tahap kedua tersebut. Namun diperkirakan Kepala BPBD NTB, Ir.H. Mohammad Rum, tidak akan lama lagi. ‘’Karena pencairan yang tahap pertama, realisasinya sudah sampai 75 persen. Sisanya tahap kedua 25 persen, senilai Rp1,9 triliun,’’ kata Mohammad Rum

kemarin.

Pencairan sebelumnya tahap pertama 75 persen dimaksud adalah untuk angka Rp3,5 triliun. Memang diakui, dari dana transfer ke rekening Pokmas itu, belum sepenuhnya tereralisasi. Masyarakat yang sudah membangun, baru sebatas sampai penembokan atau dinding. ‘’Masih sisa pencairan yang tahap pertama itu untuk atap, plester, atau lain lain. Sedangkan untuk tahap kedua, finishing,’’ jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang menunggu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk tahap kedua, ditransfer ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setelah itu, mekanismenya sama dengan tahap pertama, yakni

diteruskan oleh BPBD ke rekening masyarakat, terakhir ke rekening Pokmas.

Sementara pantauan langsung Suara NTB di Dusun Bengkuang Desa Mekar Sari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, proses kelanjutan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) sempat tertunda. Ini akibat sisa pencairan tahap pertama belum tuntas. ‘’Sempat tertunda, karena pencairan uang belum ada,’’ ujar Agus Ayudi, Sekretaris Pokmas Beriuk Membangun.

Namun membuahkan hasil setelah mengkonfirmasi ke BPBD. ‘’Uangnya sudah cair hari ini, rata rata Rp15 juta,’’ ujarnya. Uang itu langsung dipakai warga untuk membeli material batu, pasir, bata,

rangka baja. Ada 16 korban gempa di Pokmas binaannya yang memilih jenis Riko. Warga memilih Riko karena bisa menentukan sendiri bentuk bangunan dan jenis material.

Sementara kondisi bangunan rata rata sudah berdiri dengan bahan utama batu bata. Tinggal melanjutkan dengan pemasangan atap dan rangka baja atau bahan kayu. ‘’Dengan dana masing masing Rp15 juta itu, warga kita dampingi membangun lanjutan. Sekarang tahap untuk atap,’’ jelasnya. Diperkirakan dengan dana Rp15 juta itu tidak sampai tuntas. Karena diharapkan, di tahap berikutnya sisa pencairan Rp10 juta. ‘’Uang yang Rp10 juta itu untuk finising. Misal, plester, keramik, lantai,” jelasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 23 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pam Swakarsa Elang Merah Deklarasi Menangkan HBK Selong (Suara NTB) Panglima Elang Merah, Datok Lukman menepati janjinya. Bertempat di markas pam swakarsa Elang Merah, Sakra Lombok Timur, Kamis sore ( 21/2) dilakukan deklarasi resmi menyatakan dukungan dan pemenangan untuk H. Bambang Kristiono (HBK) sebagai anggota DPR RI. Hal itu ditegaskan langsung oleh Panglima Datok Lukman di depan ratusan pengurus, sayap dan simpatisan Elang Merah yang berdatangan dari berbagai desa di Lombok.

Menurut Datok Lukman, untuk pemilihan legislatif 2019 ini, Elang Merah hanya merekomendasikan dukungan hanya untuk Haji Bambang Kristiono, SE atau akrab disapa HBK sebagai anggota DPR RI dari dapil Lombok, Nomor urut 1 partai Gerindra. “Untuk DPRD kabupaten dan provinsi, Elang Merah tidak bersikap ataupun mengusung calon. Silakan tentukan pilihan sendiri sesuai nuraninya,’’ tegas Datok Lukman.

Lebih lanjut Panglima Elang Merah ini menjelaskan latar belakang kenapa dirinya dan Elang Merah mendukung dan siap memenangkan HBK sebagai wakil rakyat. Pertama menurutnya, HBK orangnya konsisten dan setia. Hal ini karena dirinya telah mengenal lama sepak terjang HBK .

Kedua, HBK tidak akan ingkar janji. Jika HBK ditakdirkan jadi anggota DPR RI, maka saya yakin seluruh dana aspirasi nya akan disalurkan untuk kesejahteraan warga Lombok. Ketiga HBK agamais dan taat beribadah.

Datok Lukman juga menggarisbawahi pertemuan sore ini harus ditindak lanjuti lagi agar suara ratusan yang hadir di sana masing masing bisa mengajak 10 orang di kampungnya. “Untuk memastikan itu, saya akan mendatangi setiap korbid elang merah dan sayapnya untuk mengatur dan merapatkan barisan demi pemenangan HBK,” ucapnya .

Panglima elang merah juga berucap bahwa dukungannya untuk HBK ini murni dengan setulusnya.

“Saya minta supaya anggota elang merah bekerja dengan baik. Jangan untuk kepentingan jangka pendek, tapi jangka panjang. Termasuk soal pemekaran kabupaten Lotim. Kita

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - H. Bambang Kristiono (HBK) dalam silaturahmi dengan ratusan anggota dan sayap pam swakarsa Elang Merah di Sakra, Lombok Timur, Kamis lalu. berjuang dulu, kita ikhtiar dulu, kalau HBK sudah ada tanda dari atas, maka beliau pasti jadi. Dan pasti akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Lombok,” katanya menjelaskan.

Sementara itu dalam orasinya HBK menegaskan perjuangan menjadi calon DPR RI ini baru langkah awal. ‘’Jika saya ditakdirkan menjadi anggota DPR RI, maka perjuangan selanjutnya adalah menentukan siapa anggota DPR RI dapil Lombok yang paling banyak berjuang dan berbuat rakyat Lombok.

“Perjuangan saya di parlemen adalah merebut kursi pimpinan DPR supaya dengan kekuasaan tersebut mempermudah saya membantu untuk kesejahteraan warga Lombok,” ungkap HBK disambut dengan gemuruh ratusan anggota Pam Swakarsa dan sayap Elang Merah.

Antusiasme 500 ratusan anggota dan Sayap Elang Merah menyimak orasi politik HBK ini dipicu oleh statement HBK yang menginginkan agar dirinya didoakan dan diberikan restu menjadi wakil rakyat Lombok seraya menegaskan kehadirannya sebagai calon DPR RI dapil Lombok bukan untuk mencuri ataupun mengambil hak masyarakat Lombok.

“Saya tidak sampai hati me-

ngambil hak masyarakat Lombok., Saya bertekad akan menunaikan janji janji untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan utk rakyat Lombok,” tegas HBK .

Selanjutnya HBK menerangkan, sesungguhnya menjadi anggota DPR RI bukan cita cita saya . Saya sudah nyaman dan bahagia menjadi prajurit dan pengusaha. Tapi di saat sekarang usia saya sudah muda lagi dan hidup lebih dari cukup, pimpinan saya, Bapak Prabowo Subianto justru menugaskan dan memerintahkan saya untuk menjadi calon anggota DPR RI dari Lombok sekaligus tetap mempertahankan kemenangan partai Gerindra dan Menenangkan Prabowo Sandi di NTB seperti Pilpres 2014,” ujar HBK bersemangat.

HBK juga mengulas bahwa dirinya kelak ingin menjadi pimpinan DPR RI yang amanah dan dapat diandalkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Lombok.

“Jika kelak saya gagal menjadi pimpinan DPR RI, hanya sekadar menjadi anggota biasa, hari itu juga saya akan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI. Percuma menjadi anggota DPR RI semata pasti tidak mampu berbuat banyak untuk rakyat Lombok,” tukas HBK disambut tepuk tangan ratusan peserta sambil meneriakkan hidup HBK. (038/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ustad Yusuf Mansur Beri Ceramah di Unram Mataram (Suara NTB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram menggelar kuliah umum bertajuk Membangun Karakter Tangguh dan Jiwa Wirausaha Generasi Milenial dengan mendatangkan Ustad Yusuf Mansur sebagai narasumber, Jumat (22/2), di gedung Dome Universitas Mataram.

Acara yang merupakan hasil kerjasama Jurusan S1 pendidikan Bahasa dan Seni dengan Jurusan S2 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Unram ini dibanjiri oleh peserta. Gedung Dome yang berkapasitas tujuh ratus orang tak mampu menampung peserta dari mahasiswa, pegawai dan dosen.

Dr. Johan Mahyudi, S.Pd., M.Pd. yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana menjelaskan alasan memilih ustad kondang yang kerap disapa Ustad YM ini sebagai pembicara karena dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang wirausaha dan gayanya yang terkesan milenial dianggap lebih dekat dengan mahasiswa, sehingga suasana kuliah umum diharapkan menjadi lebih cair dan materi yang disampaikan lebih mudah diterima mahasiswa.

“Ustad Yusuf Mansur adalah orang yang populer, hampir semua generasi milenial mengenal beliau. Dan pembawaan beliau kan milenial banget, jadi cocok sekali dihadirkan di kampus. Jika terlalu akademis, kami khawatir nanti terlalu kaku dan teoritik,” ungkap Johan.

Wakil Rektor bidang akademik, Agusdin, SE, MBA., DBA., hadir mewakili rektor pada acara tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Rektor I itu berharap semoga kuliah umum yang terselenggara kali ini dapat memberikan khasanah baru dan merubah pola pikir mahasiswa.

“Mahasiswa FKIP walaupun nantinya menjadi seorang guru, akan tetapi jadilah guru yang entrepreneur,” tegasnya. Kedatangan Ustad YM di Unram merupakan yang pertama kalinya. “Saya sangat senang sekali bisa datang ke Universitas Mataram, ini adalah pertama kalinya saya ke sini,” ungkap Ustad YM. Dalam penyampaiannya Ustad Yusuf Mansur mengungkapkan rahasia di balik kesuksesannya selama ini membangun bisnis adalah selalu bersandar kepada Allah SWT. ”Jika kalian ingin ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah,” jelasnya sambil mengutip Ayat Alquran Surah Muhammad Ayat 7.

Ustad YM juga menjelaskan metode untuk memiliki karakter yang tangguh dan jiwa wirausaha adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memohon pertolongan dari Allah. (dys/*)

Tangkal Kekerasan Siswa Lewat Pendidikan Karakter Mataram (Suara NTB) – Adanya kasus kekerasan yang dilakukan siswa kepada guru atau pegawai sekolah di daerah lain menjadi tantangan bagi pengelola pendidikan. Di NTB sendiri, untuk menangkal kasus kekerasan itu diupayakan melalui penguatan pendidikan karakter yang dimasukkan ke empat mata pelajaran.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Surya Bahari menjelaskan, penegasan mengenai pendidi-

kan karakter tidak hanya ke guru, tapi juga ke siswa melalui pendidikan karakter yang diselipkan ke empat mata pelajaran.

Empat mata pelajaran itu yaitu bimbingan konseling (BK), Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Keseha-

tan, dan Bahasa Asing.

“Kita penegasannya sebenarnya tidak hanya ke guru, tapi juga ke siswa melalui pendidikan karakter. Makanya kita selipkan pendidikan karakter ke empat mata pelajaran,” jelas Surya. Seperti dalam pelajaran Agama, siswa bisa menerapkan apa

UIN Masih Rehab Gedung Perkuliahan Mataram (Suara NTB) UIN Mataram kini sedang merehab gedung-gedung terdampak gempa Agustus tahun lalu.

Akibatnya sebagian perkuliahan harus dilakukan di luar kampus UIN Mataram. Seperti Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama harus menjalani aktivitas perkuliahan di kampus Stikes Yarsi Mataram selama dua semester mendatang.

Selain itu, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan juga harus dipindahkan ke Ponpes Darul Quran, Bengkel, dan Ponpes Nurul Islam, Sekarbela. Perpindahan itu mengakibatkan sarana perkuliahan jadi tidak lengkap. Atas situasi perkuliahan yang tidak lengkap sarana dan prasarananya itu, Wakil Rektor II UIN Mataram, Dr. Hj. Faizah, M.Ag., mengingatkan agar dalam situasi dan kondisi apapun,

proses perkuliahan harus tetap berjalan baik.

Dia meminta agar dosen senantiasa memberikan semangat motivasi mahasiswa agar tetap giat belajar. Karena dengan motivasi tinggi, dalam situasi apapun prestasi dapat diraih. “Kita harus sikapi dengan bijak. Tapi dosen harus yakin mampu memotivasi belajar pada mahasiawa tidak boleh kendor motivasinya, prestasinya harus lebih ketika belajar di kampus,” ungkap Faizah.

Lebih jauh dikatakan Fauzan, bahwa perubahan tempat belajar jelas mempunyai implikasi salah satunya ialah kekurangan Sarpras. Hal ini dialami semua kampus yang sedang melakukan pembangunan. “Tidak kita saja yang alami tapi juga kampus lain ketika ada pembangunan mereka kuliah di depan kampus di

mushala,” ungkapnya.

Dikatakan pula bahwa tahun ini adalah tahun sulit karena sejak perubahan IAIN ke UIN berpngaruh terhadap minat mahasiswa. Perubahan itu tentu diiringi dengan perubahan lainnya. Sehingga ada perbedaan misalnya dalam hal fasilitas kampus. Selain itu, mahasiswa juga dituntut harus berprestasi untuk memperoleh hasil akreditasi yang baik.

“Walaupun beda tempat tapi yakinlah kami selalu support. Pesan kami juga karena tidak berada di UIN Mataram bagaimana tindak tanduk dan perilaku kita karena kita adalah orang UIN karena yang dilihat nanti bukan individu tapi institusi UIN yang kena. Ada tanggungjawab karena itu permohonan kami bawalah nama UIN itu jaga sopan santun dan sebagainya,” jelasnya. (dys)

saja yang tertuang di pelajaran yang diterima setiap harinya.

Contoh lainnya, jika di pelajaran olahraga digabungkan dengan penguatan pendidikan karakter, siswa bisa semakin menjunjung sportivitas.

Dengan masuknya pendidikan karakter, juga bisa me-

nguatkan karakter kebangsaan siswa. Dicontohkannya, ketika siswa belajar bahasa asing, ia tidak menjadi seperti orang asing. Atau siswa tidak latah mengikuti gaya hidup orang asing. “Agar jangan terlalu cepat ketularan tradisi barat yang negatif,” katanya.

Hal ini diharapkan berdampak bagi siswa yang sedang bersekolah atau siswa yang sudah lulus. Menurutnya kebijakan ini cukup berhasil.

“Alhamdulillah dampaknya, semarah siswa di sini tetap dia segan dengan guru,” kata Surya. (ron)