HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 22 DESEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 240 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Belum Aman dari Narkoba dan TPPO Ragam kasus hukum menghiasi tahun 2018. Narkoba masih membayangi NTB. Pun demikian dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Juga kasus yang menyita perhatian negeri, Baiq Nuril Maknun yang terjerat pidana ITE (Informasi Transaksi Eletronik). CATATAN Suara NTB, untuk kasus narkoba, awal tahun 2018 dibuka dengan kasus ganja. Bukan cuma mengedarkan, pelakunya berinisial AS juga
bercocok tanam. Pohon ganja masing-masing setinggi 26 cm dan 25 cm, disemai berbarengan dengan tanaman bonsai. Bandara International
Lombok (LIA), juga masih menjadi salah satu pintu masuk favorit penyelundup barang haram. Pada 4 April 2018, duo warga Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam MR dan MI ditangkap membawa 361,66 gram sabu. Modus yang sama dipraktikkan tersangka IW yang membawa 68 gram sabu. Pria yang juga asal Aceh itu diupah bosnya per pengiriman sebesar
Rp10 juta. Persis seperti dua tersangka sebelumnya MR dan MI meski mereka berbeda jaringan. Tidak cuma lingkup domestik, jaringan internasional juga membidik pasar penyalahguna narkoba NTB. Hal itu tampak dari upaya tersangka MN, warga Pamekasan, Madura, seorang TKI yang pulang ke Indonesia membawa oleh-oleh sabu seberat 1,4 kg.
Masih melalui LIA, pasangan laki-laki dan perempuan, AM dan SN masing-masing menyelundupkan sabu ke Lombok. Total barang bukti yang diamankan BNNP NTB 19 Juli 2018 lalu yakni sabu seberat 400 gram. Pemain kurir narkoba pun melibatkan warga negara asing, contohnya DF yang asalnya Perancis. Bersambung ke hal 11
Potensi Belanja Langsung Tak Terserap Capai Rp670 Miliar Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menyoroti besarnya potensi belanja langsung dalam APBD NTB 2018 yang tak terserap. Hitung-hitungan Fitra NTB, belanja langsung yang berpotensi tak terserap mencapai Rp670 miliar lebih. Data e-monev Pemprov NTB, sampai 16 Desember, realisasi belanja langsung baru mencapai 72,35 persen. Pagu belanja langsung yang di dalamnya terdapat belanja barang jasa dan belanja modal ini sebesar Rp2,76 triliun. Melihat besarnya potensi belanja langsung yang tak terserap dinilai akan merugikan masyarakat. Karena program yang dihajatkan untuk masya-
rakat tak bisa tuntas sesuai waktu yang telah ditentukan. ‘’Batas untuk pengeluaran keuangan tanggal 15 Desember. Mengingat update yang disajikan per 16 Desember, maka realisasi tersebut adalah realisasi keuangan terakhir untuk tahun anggaran 2018,’’ kata Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/12) siang.
Kecuali, kata Ervyn, ada mekanisme lain yang ditempuh Pemprov dalam mengelola keuangan, baru mungkin realisasinya akan naik. Dengan asumsi angka realisasi tersebut adalah angka akhir, maka ada deviasi yang cukup besar terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 24,53 persen. Dengan nilai belanja langsung sebesar Rp 2,76 triliun, maka potensi belanja langsung tidak terserap sekitar Rp 670 miliar lebih. Menurutnya angka sebesar ini lumayan fantastis. Terlebih, anggaran ini menyangkut pelaksanaan pembangunan dan layanan yang akan dinikmati langsung oleh masyarakat. ‘’Jelas berpengaruh kepada pelayanan pemer-
intah kepada masyarakat,’’ katanya. Ia mengatakan, ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja pemerintahan yang sebaiknya menjadi perhatian pemerintah. Jika melihat data per akhir Desember yang disajikan, untuk kegiatan yang melalui proses tender semuanya sudah selesai tender. Namun tidak tersedia informasi mengenai realisasi fisiknya di lapangan untuk setiap proyek dimaksud. Semuanya ada 154 proyek, dengan total nilai Rp318 miliar lebih. Kemudian kegiatan non tender total paket semuanya 4.787 paket dengan nilai keseluruhan Rp670 miliar lebih. Bersambung ke hal 11
TO K O H BERGABUNGNYA mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ke Partai Golkar, disambut baik Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT. Ia pun mengaku tidak merasa terancam sedikit pun dengan bergabungannya Tuan guru Bajang (TGB) ke Partai Golkar. Justru menurut Suhaili, bergabungnya TGB bisa membawa angin segar di tubuh partai beringin. Dengan demikian, ke depan Partai Golkar khususnya di NTB, Bersambung ke hal 11
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Dibakar 148.398 E-KTP
H. Ashari
CERIA - Keceriaan anak anak di Kabupaten Lombok Utara. Meski jadi korban gempa, mereka tetap punya semangat hidup dan melanjutkan pendidikan.
H.M. Suhaili
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan Pemda untuk membakar E-KTP yang rusak dan salah data. Di Pemprov NTB, sebanyak 148.398 keping E-KTP telah dibakar Pemda kabupaten/kota. ‘’Sudah kita musnahkan, kita bakar, banyak itu. Datanya ratusan ribu dimusnahkan. Sampai kemarin 148.398 KTP elektronik yang dimusnahkan,’’ sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kepen-dudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH Bersambung ke hal 11
Pengamanan Nataru, Pemprov akan Turun Tangan dalam Basarnas Siaga 14 Hari Proses Eksekusi Pencairan Dana Bantuan Mataram (Suara NTB) Menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 (Nataru), Basarnas Mataram menyiapkan personel dan peralatan. Dalam pengamanan nanti, Basarnas setidaknya akan siaga selama 14 hari sejak Kamis (20/12) hingga 2 Januari 2019 mendatang. Tujuan siaga, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di darat maupun laut. Sehingga puluhan personel dan peralatan diterjunkan di beberapa titik lokasi yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan
laut, seperti pelabuhan penyeberangan, bandar udara dan tempat-tempat wisata. ‘’Personel yang dikerahkan akan disebar di beberapa tempat antara lain Pelabuhan Bima, Bandara M. Salahuddin Bima, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Lembar, Bandara Internasional Lombok (LIA), Pelabuhan Pemenang, Bandara M. Kaharudin Sumbawa dan beberapa tempat obyek wisata,’’ kata Kepala Basarnas Mataram, I Nyoman Sidakarya Jumat (21/12) kemarin. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, selama ini Pemprov hanya menjadi pengawas terhadap pencairan dana bantuan stimulan bagi korban gempa dan pembangunan hunian tetap (Huntap). Hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komite II DPD RI, beberapa hari lalu, menghasilkan beberapa solusi untuk akselerasi H. Zulkieflimansyah
pemulihan pascagempa. ‘’Pemprov NTB akan berwenang untuk turun tangan dalam proses eksekusi pencairan dana dan pembangunan hunian warga,’’ kata gubernur melalui akun media sosialnya yang dikutip Suara NTB, Jumat (21/12). Jenis hunian yang akan dibangun warga juga bebas dipilih. Masyarakat bisa memilih Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Konvensional (Riko), Rumah Instan Baja (Risba) Bersambung ke hal 11
3.054 Huntap Habiskan Anggaran Rp1,5 Triliun
(Suara NTB/dok)
12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 H. Mohammad Rum 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Ahmad Rizal Ramdhani 1234567890123456789012345678901
Mataram (Suara NTB) Kementerian PUPR bersama BPBD terus memacu target penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa Lombok - Sumbawa. Tercatat baru 3.054 unit sedang dalam proses penyelesaian, diproyeksikan menghabiskan anggaran hingga Rp 1,5 triliun. Pada tahap berikutnya akan dicairkan Rp1,2 triliuan untuk kelanjutan pembangunan Huntap. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB per Kamis (20/12)
lalu, 3.054 unit Huntap yang sedang dalam penyelesaian, terdiri dari jenis Rumah instan sederhana sehat (risha), Rumah Instan konvensional (Riko) dan rumah instan kayu (Rika). ‘’Huntap korban gempa yang sedang dalam penyeselesaian dibangun sudah sekitar 3.054 unit Huntap, dengan dana sebesar Rp1,5 triliun,’’ kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB, Jumat (21/12). Rinciannya, di Kota Mataram Huntap jenis Risha sudah
mencapai 429, jenis Riko mencapai 61 unit, dan jenis individu 4 unit. Lombok Barat, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan berjumlah 141 unit. Huntap jenis Riko sebanyak 79 unit dan Huntap jenis individu 1 unit. Kabupaten Lombok Utara, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 64 unit, Huntap jenis Rika sebanyak 16 unit. Kabupaten Lombok Tengah, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 357 unit, Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist_Satgas RR)
Tak Merasa Terancam