HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 22 DESEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 240 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
NTB Belum Aman dari Narkoba dan TPPO Ragam kasus hukum menghiasi tahun 2018. Narkoba masih membayangi NTB. Pun demikian dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Juga kasus yang menyita perhatian negeri, Baiq Nuril Maknun yang terjerat pidana ITE (Informasi Transaksi Eletronik). CATATAN Suara NTB, untuk kasus narkoba, awal tahun 2018 dibuka dengan kasus ganja. Bukan cuma mengedarkan, pelakunya berinisial AS juga
bercocok tanam. Pohon ganja masing-masing setinggi 26 cm dan 25 cm, disemai berbarengan dengan tanaman bonsai. Bandara International
Lombok (LIA), juga masih menjadi salah satu pintu masuk favorit penyelundup barang haram. Pada 4 April 2018, duo warga Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam MR dan MI ditangkap membawa 361,66 gram sabu. Modus yang sama dipraktikkan tersangka IW yang membawa 68 gram sabu. Pria yang juga asal Aceh itu diupah bosnya per pengiriman sebesar
Rp10 juta. Persis seperti dua tersangka sebelumnya MR dan MI meski mereka berbeda jaringan. Tidak cuma lingkup domestik, jaringan internasional juga membidik pasar penyalahguna narkoba NTB. Hal itu tampak dari upaya tersangka MN, warga Pamekasan, Madura, seorang TKI yang pulang ke Indonesia membawa oleh-oleh sabu seberat 1,4 kg.
Masih melalui LIA, pasangan laki-laki dan perempuan, AM dan SN masing-masing menyelundupkan sabu ke Lombok. Total barang bukti yang diamankan BNNP NTB 19 Juli 2018 lalu yakni sabu seberat 400 gram. Pemain kurir narkoba pun melibatkan warga negara asing, contohnya DF yang asalnya Perancis. Bersambung ke hal 11
Potensi Belanja Langsung Tak Terserap Capai Rp670 Miliar Mataram (Suara NTB) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menyoroti besarnya potensi belanja langsung dalam APBD NTB 2018 yang tak terserap. Hitung-hitungan Fitra NTB, belanja langsung yang berpotensi tak terserap mencapai Rp670 miliar lebih. Data e-monev Pemprov NTB, sampai 16 Desember, realisasi belanja langsung baru mencapai 72,35 persen. Pagu belanja langsung yang di dalamnya terdapat belanja barang jasa dan belanja modal ini sebesar Rp2,76 triliun. Melihat besarnya potensi belanja langsung yang tak terserap dinilai akan merugikan masyarakat. Karena program yang dihajatkan untuk masya-
rakat tak bisa tuntas sesuai waktu yang telah ditentukan. ‘’Batas untuk pengeluaran keuangan tanggal 15 Desember. Mengingat update yang disajikan per 16 Desember, maka realisasi tersebut adalah realisasi keuangan terakhir untuk tahun anggaran 2018,’’ kata Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/12) siang.
Kecuali, kata Ervyn, ada mekanisme lain yang ditempuh Pemprov dalam mengelola keuangan, baru mungkin realisasinya akan naik. Dengan asumsi angka realisasi tersebut adalah angka akhir, maka ada deviasi yang cukup besar terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 24,53 persen. Dengan nilai belanja langsung sebesar Rp 2,76 triliun, maka potensi belanja langsung tidak terserap sekitar Rp 670 miliar lebih. Menurutnya angka sebesar ini lumayan fantastis. Terlebih, anggaran ini menyangkut pelaksanaan pembangunan dan layanan yang akan dinikmati langsung oleh masyarakat. ‘’Jelas berpengaruh kepada pelayanan pemer-
intah kepada masyarakat,’’ katanya. Ia mengatakan, ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja pemerintahan yang sebaiknya menjadi perhatian pemerintah. Jika melihat data per akhir Desember yang disajikan, untuk kegiatan yang melalui proses tender semuanya sudah selesai tender. Namun tidak tersedia informasi mengenai realisasi fisiknya di lapangan untuk setiap proyek dimaksud. Semuanya ada 154 proyek, dengan total nilai Rp318 miliar lebih. Kemudian kegiatan non tender total paket semuanya 4.787 paket dengan nilai keseluruhan Rp670 miliar lebih. Bersambung ke hal 11
TO K O H BERGABUNGNYA mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ke Partai Golkar, disambut baik Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H.M. Suhaili FT. Ia pun mengaku tidak merasa terancam sedikit pun dengan bergabungannya Tuan guru Bajang (TGB) ke Partai Golkar. Justru menurut Suhaili, bergabungnya TGB bisa membawa angin segar di tubuh partai beringin. Dengan demikian, ke depan Partai Golkar khususnya di NTB, Bersambung ke hal 11
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/dok)
Dibakar 148.398 E-KTP
H. Ashari
CERIA - Keceriaan anak anak di Kabupaten Lombok Utara. Meski jadi korban gempa, mereka tetap punya semangat hidup dan melanjutkan pendidikan.
H.M. Suhaili
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan Pemda untuk membakar E-KTP yang rusak dan salah data. Di Pemprov NTB, sebanyak 148.398 keping E-KTP telah dibakar Pemda kabupaten/kota. ‘’Sudah kita musnahkan, kita bakar, banyak itu. Datanya ratusan ribu dimusnahkan. Sampai kemarin 148.398 KTP elektronik yang dimusnahkan,’’ sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kepen-dudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH Bersambung ke hal 11
Pengamanan Nataru, Pemprov akan Turun Tangan dalam Basarnas Siaga 14 Hari Proses Eksekusi Pencairan Dana Bantuan Mataram (Suara NTB) Menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 (Nataru), Basarnas Mataram menyiapkan personel dan peralatan. Dalam pengamanan nanti, Basarnas setidaknya akan siaga selama 14 hari sejak Kamis (20/12) hingga 2 Januari 2019 mendatang. Tujuan siaga, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di darat maupun laut. Sehingga puluhan personel dan peralatan diterjunkan di beberapa titik lokasi yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan
laut, seperti pelabuhan penyeberangan, bandar udara dan tempat-tempat wisata. ‘’Personel yang dikerahkan akan disebar di beberapa tempat antara lain Pelabuhan Bima, Bandara M. Salahuddin Bima, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Lembar, Bandara Internasional Lombok (LIA), Pelabuhan Pemenang, Bandara M. Kaharudin Sumbawa dan beberapa tempat obyek wisata,’’ kata Kepala Basarnas Mataram, I Nyoman Sidakarya Jumat (21/12) kemarin. Bersambung ke hal 11
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, selama ini Pemprov hanya menjadi pengawas terhadap pencairan dana bantuan stimulan bagi korban gempa dan pembangunan hunian tetap (Huntap). Hasil rapat koordinasi yang dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komite II DPD RI, beberapa hari lalu, menghasilkan beberapa solusi untuk akselerasi H. Zulkieflimansyah
pemulihan pascagempa. ‘’Pemprov NTB akan berwenang untuk turun tangan dalam proses eksekusi pencairan dana dan pembangunan hunian warga,’’ kata gubernur melalui akun media sosialnya yang dikutip Suara NTB, Jumat (21/12). Jenis hunian yang akan dibangun warga juga bebas dipilih. Masyarakat bisa memilih Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Konvensional (Riko), Rumah Instan Baja (Risba) Bersambung ke hal 11
3.054 Huntap Habiskan Anggaran Rp1,5 Triliun
(Suara NTB/dok)
12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 H. Mohammad Rum 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Ahmad Rizal Ramdhani 1234567890123456789012345678901
Mataram (Suara NTB) Kementerian PUPR bersama BPBD terus memacu target penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban gempa Lombok - Sumbawa. Tercatat baru 3.054 unit sedang dalam proses penyelesaian, diproyeksikan menghabiskan anggaran hingga Rp 1,5 triliun. Pada tahap berikutnya akan dicairkan Rp1,2 triliuan untuk kelanjutan pembangunan Huntap. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB per Kamis (20/12)
lalu, 3.054 unit Huntap yang sedang dalam penyelesaian, terdiri dari jenis Rumah instan sederhana sehat (risha), Rumah Instan konvensional (Riko) dan rumah instan kayu (Rika). ‘’Huntap korban gempa yang sedang dalam penyeselesaian dibangun sudah sekitar 3.054 unit Huntap, dengan dana sebesar Rp1,5 triliun,’’ kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT kepada Suara NTB, Jumat (21/12). Rinciannya, di Kota Mataram Huntap jenis Risha sudah
mencapai 429, jenis Riko mencapai 61 unit, dan jenis individu 4 unit. Lombok Barat, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan berjumlah 141 unit. Huntap jenis Riko sebanyak 79 unit dan Huntap jenis individu 1 unit. Kabupaten Lombok Utara, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 64 unit, Huntap jenis Rika sebanyak 16 unit. Kabupaten Lombok Tengah, Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 357 unit, Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ist_Satgas RR)
Tak Merasa Terancam
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
Berharap Rusunawa Terealisasi
(Suara NTB/cem)
Lalu Issugiono
PEMKOT Mataram telah membebaskan seluas 1,3 hektar di Kelurahan Bintaro Jaya, Ampenan. Pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) nelayan diharapkan segera terealisasi. Lurah Bintaro Jaya, Lalu Issugiono bersyukur lahan tersebut bisa dibebaskan. Sejak lama, rencana Pemkot Mataram tak terealisasi akibat tak adanya kesepakatan harga. Menurut dia, informasi ini jadi angin segar bagi masyarakat. Artinya, keinginan masyarakat yang terkena abrasi segera terealisasi. “Alhamdulillah, kalau sudah dibebaskan,” kata Issugiono dite-
SUARA MATARAM
Halaman 2
Tunggakan Kerugian Negara di Dispar Belum Dikembalikan Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil tindaklanjut laporan pengelolaan anggaran tahun 2017. Terdapat tunggakan kerugian negara senilai Rp150 juta belum dikembalikan oleh Dinas Pariwisata Kota Mataram. Catatan BPK itu dibenarkan oleh Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum. “Iya, memang ada tunggakan Rp150 juta di Dispar belum dikembalikan,” terang Makbul dikonfirmasi, Jumat (21/12). Tunggakan kerugian negara tersebut pada kelebihan pembayaran pengerjaan bale budaya di Ruang Terbuka Hijau Pagutan. Tunggakan tersebut melebihi waktu 60 hari. Setelah 60 hari tak ada tindaklanjut, aparat penegak hukum berpeluang mengusut.
Makbul menegaskan, pihaknya terus mendesak Dinas Pariwisata, segera mengembalikan tunggakan. “Tetap kita desak supaya diselesaikan tunggakannya,” kata dia. Temuan lain kata Makbul, juga di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Keuangan Daerah. Ini berkaitan dengan pembayaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Tak disebutkan, berapa tunggakan yang belum dikembalikan ke kas daerah. Makbul yang bakal purnatugas akhir tahun ini, jus-
tru mengapresiasi tindaklanjut aset di Sekretariat Dewan. Artinya, sudah ada
”
Setelah 60 hari tak ada tindaklanjut, aparat penegak hukum berpeluang mengusut H. Makbul Ma’shum
Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc, Ph.D., dalam Pertemuan Tim Pembina dan Pelaksana Teknis Program Inovasi di NTB mengemukakan bahwa pengimplementasian program Inovasi perlu dilanjutkan, tetapi perlu dipikirkan pola pengimplementasiannya ke depan. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB pada Kamis (20/12). Kegiatan ini mengundang perwakilan Bappeda dan Dinas Pendidikan dari enam kabupaten dampingan Inovasi : Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. ‘’Semua kepala daerah menyadari bahwa program Inovasi adalah sesuatu yang penting untuk dilanjutkan. Itu dulu entry point yang harus kita pegang, sebelum membicarakan keberlanjutannya ke depan,” ujar Sekda. Sekda melanjutkan, bahwa perlu juga dipertimbangkan sasaran Inovasi apakah cukup untuk di Sekolah Dasar atau bisa menyasar sekolah menengah. “Sasaran Inovasi adalah SD, sementara provinsi kewenangannya di SMA/SMK dan SLB. Adakah program seperti Inovasi untuk level SMA/ SMK dan SLB,” katanya. Dalam kesempatan ini hadir pula perwakilan guru pemenang Lomba Inovasi Pembelajaran 2018, lomba bagi guru SD seNTB yang diselenggarakan oleh Inovasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kampung Media. Ludya Mirsafa S.Pd. SD,
Tolak Vaksin MR
H. Azhar Anshori (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
I Made Putu Sudarsana
Guru SDN 11 Taliwang, Sumbawa Barat, yang menjadi guru dampingan Inovasi membagikan pengalamannya dalam berinovasi menghadirkan media pembelajaran “tangkel ion” yang membantu siswanya untuk memahami bilangan bulat positif dan negatif. “Inovasi memberikan jalan untuk menemukan media pembelajaran. Awalnya, saya tidak mengetahui arah untuk membuat suatu inovasi. Dengan hadirnya program Inovasi, saya belajar bahwa seharusnya membuat media itu bisa dengan konteks lokal dan barang-barang di sekitar kita,” tutur Ludya. Dalam kesempatan ini, Policy Manager Inovasi, Aos Hadiwijaya dalam sambutan mewakili Program Director Inovasi, menyampaikan komitmen pihak-pihak berkepentingan di NTB khususnya para pengambil kebijakan untuk memikirkan arah program Inovasi untuk tahun depan. “Perlu diarahkan kemana pelaksanaan program Inovasi ini sesuai kerangka Inovasi dan kebutuhan provinsi. Untuk itu diperlukan kemitraan dan kerja sama. Kolaborasi di tangkat kabupaten sudah nampak tetapi perlu dipikirkan keberlanjutannya karena program Inovasi tahap pertama akan berakhir di akhir tahun 2019,” ujar Aos. Pertemuan ini ditutup dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan program Inovasi akan tetap melihat kebutuhan dan kondisi di setiap kabupaten dengan tetap mengutamakan kemitraan dengan pemerintah setempat. (ron)
Proyek Gedung RSUD Kota Mataram Diprediksi Molor (Suara NTB/ist)
TURUNKAN REKLAME - Petugas dari Dinas Perkim Kota Mataram menurunkan papan reklame di wilayah Mataram pekan kemarin. Reklame itu diketahui tak memiliki izin.
Papan Reklame Tak Berizin Dipotong Mataram (Suara NTB) Kebiasaan masyarakat memasang papan reklame duluan baru mengurus izin, kini menuai masalah. Seperti sepuluh papan reklame yang dipotong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, karena tak memiliki izin. Sepuluh reklame itu berada di kawasan Cakranegara dan Mataram. Petugas dari Dinas Perkim menurunkan paksa reklame. Pemiliknya tak mentaati aturan. “Seminggu lalu kita potong. Terutama di Jalan Panca Usaha,” kata Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Perkim, Nanang Edward dikonfirmasi, Jumat (21/12). Nanang menyampaikan,
salah satu papan reklame di Jalan Panca Usaha tidak diberikan izin untuk memasang di depan tokonya. Tetapi pemiliknya ngotot dan melawan petugas. Areal reklame digunakan merupakan ruang publik. Dikhawatirkan akan mengganggu parkir kendaraan. “Kalau dipasang di sisi kiri dan kanan tokonya tidak masalah. Ini di tengah ditaruh,” bebernya. Nanang heran dengan kebiasaan masyarakat memang reklame dulu baru kemudian mengurus izin. Pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mensosialisasikan ke masyarakat. Mustahil kata
dia, tidak tahu aturan tersebut. Apalagi yang mengurus reklame adalah orang yang sama. “Kan itu - itu aja orangnya yang masang. Ndak usah saya sebut sudah. Kok ndak tahu aturan,” sesalnya. Pola pengurusan izin mulai diterapkan dengan turun langsung ke lapangan bersama tim. Tim terpadu mengecek titik reklame atau izin apa saja yang diurus oleh masyarakat. Sehingga, bisa diketahui dengan mudah permasalahan di lapangan. Ke depan tegas Nanang, pemotongan reklame tak berizin akan terus dilakukan. Penertiban tidak akan pandang bulu. “Reklame milik siapa saja kalau menyalahi aturan kita potong,” demikian tegasnya. (cem)
Kelurahan Jempong akan Dimekarkan Mataram (Suara NTB) Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram sedang mengkaji rencana pemekaran wilayah. Pemekaran ini terkait rencana Kecamatan Sekarbela naik tipe dari B ke tipe A. Salah satu syarat naik tipe minimal kecamatan memiliki enam kelurahan. Sementara, Kecamatan Sekarbela baru
(Suara NTB/dok)
Implementasi Program Inovasi Perlu Dipikirkan
mui, Jumat (21/12). Kebutuhan lahan pembangunan rusunawa khusus nelayan seluas dua hektar. Informasi pembebasan lahan dilakukan bertahap oleh Pemkot Mataram. Relokasi masyarakat di Lingkungan Bugis dan Bintaro cukup mendesak. Ada 78 kepala keluarga harus direlokasi. Belum lagi 55 KK yang menempati lahan orang lain. Issugiono menambahkan, warga di dua lingkungan khawatir banjir rob setiap tahunnya. Air laut masuk ke rumah mereka. Perahu juga bertabrakan. Tak menutup kemungkinan mengarah ke rumah warga. “Kalau sekarang masih gelombang besar saja. Masuk bulan Januari mulai sudah banjir rob,” ujarnya. Menurut dia, rusunawa merupakan solusi terbaik. Karena, ada juga masyarakat tak memiliki tempat tinggal. Bangunan lama dulu dimanfaatkan untuk memindang ikan kembali digunakan. Oleh karena itu, pembangunan rusunawa diharapkan segera terealisasi. Sehingga, masyarakat tak lagi merasa was was bila terjadi gelombang pasang setiap tahunnya. ”Mudah - mudahan segera terealisasilah,” harapnya. (cem)
ANGGOTA Komisi IV (bidang kesehatan) DPRD Kota Mataram, H. Azhar Anshori mengaku tidak heran terhadap masih minimnya realisasi vaksinasi MR (Measle-Rubella) di Kota Mataram. Hal ini, kata dia, salah satunya karena faktor pemahaman terkait halal dan haramnya vaksin tersebut. Kesimpulan ini dia ambil setelah sebelumnya melakukan uji petik di sejumlah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kota Mataram. Banyak keraguan dari wali murid untuk memberikan izin anaknya divaksin. Terlebih gencarnya informasi di media sosial mengenai vaksinasi rubella ini. ‘’Jadi walimurid ini tahu banyak tentang status vaksinasi rubella itu,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin. Terlebih di negara asalnya vaksin MR ini justru mendapat penolakan. ‘’Di negara asalnya saja kan sebenarnya ndak laku dia (vaknis MR),’’ cetusnya. Politisi PKS ini, termasuk wali murid yang menolak anaknya di vaksinasi rubella. ‘’Termasuk saya kemarin sampai debat sama ustazahnya. Saya diminta cek ulang apa ada kelainan pada anak. Kalau ada kelainan terus mau apa, karena memang keyakinan saya seperti itu,’’ ujarnya. Terlebih, MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak konsisten tentang bagaimana memberi keterangan kepada masyarakat. ‘’Tidak tegas,’’ cetusnya. Setelah merebak isu ini di masyarakat, barulah MUI sibuk memberikan klarifikasi. Seharusnya, lanjut anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini, dari awal MUI tegas terhadap persoalan ini. Termasuk bagaimana penangkalan virus ini sebelumnya. ‘’Misalnya diembriokan pada binatang jenis apa. Itu perlu dilakukan. Setelah sekian kurun waktu, apakah tingkat keharamannya itu hilang atau bagaimana. Itu yang harus jelas dari MUI sehingga masyarakat ndak ragu,’’ demikian Azhar Anshori. Pada dasarnya, kata Azhar Anshori, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram sudah bagus. Hanya saja, sosialisasi ini tidak menyentuh langsung kepada masyarakat muslim. Tidak hanya di Mataram, keraguan ini masih dirasakan masyarakat secara nasional. Sehingga menjadi wajar ketika capaian vaksinasi ini hanya sekitar 70 persen. ‘’Di Bandung juga begitu,’’ imbuhnya. Dia berkesimpulan bahwa Pemkot Mataram gagal dengan program vaksinasi ini. (fit)
aset dikembalikan oleh mantan anggota Dewan. “Secara keselurahan hasil tindaklanjut LHP kita 95 persen lebih. Sisanya yang 4 persen termasuk ini,” demikian kata dia. (cem)
memiliki lima kelurahan. Merealisasikan hal itu, kata Kabag Pemerintah, I Made Putu Sudarsana, salah satunya memekarkan satu kelurahan. Sedang dipersiapkan pemekaran Kelurahan Jempong Baru. “Yang memungkinkan untuk pemekaran itu Kelurahan Jempong Baru. Karena, lingkungannya ada sepuluh,” kata Putu ditemui, Jumat (21/12). Putu menambahkan, desakan pemekaran wilayah ini murni permintaan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, untuk menaikkan grade Kecamatan Sekarbela. Dari enam kecamatan di Kota Mataram,
lima tipe A dan satu tipe B. Untuk menaikan grade ini, diminta dilakukan kajian bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram. “Salah satu opsi terakhir adalah pemekaran kelurahan. Karena, di aturan itu bahwa tipe A minimal punya kelurahan enam. Ini yang sedang dilakukan kajian,” terang dia. Dengan 50 kelurahan saat ini di Kota Mataram, jumlahnya sangat ideal. Dikhawatirkan dengan bertambahnya satu kelurahan penyebutannya akan ganjil. Ditegaskan, meskipun pemakaran kelurahan tidak ada penambahan
lingkungan. “Lingkungan tetap 325,” ucapnya. Tetapi sedang dicarikan opsi lainnya. Apakah diperbolehkan naik tipe dihitung dengan jumlah penduduk. Putu mengakui, pemekaran wilayah memiliki konsekuensi terhadap pembiayaan. Artinya, Pemkot Mataram harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor, personel dan pembiayaan lainnya. Pemekaran wilayah dimungkinkan di tahun 2019. Hasil kajian kata Putu, akan disampaikan ke kepala daerah. (cem)
Mataram (Suara NTB) Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram telah melakukan pemantuaan terhadap pengerjaan proyek fisik dikerjakan tahun 2018. Dua pekerjaan dikhawatirkan molor. Yakni, gedung rehabilitasi medik RSUD Kota Mataram dan proyek gerbang di Jalan Lingkar Selatan. Sesuai kontrak, rekanan memiliki waktu sampai 26 Desember pekan depan untuk menyelesaikan pekerjaan. Gedung rehabilitasi medik RSUD Kota Mataram dikerjakan oleh PT. Metro Lestari Utama dengan nilai kontrak sekitar Rp16,7 miliar dari pagu anggaran Rp18,2 miliar. Sementara, pengerjaan gerbang di Lingkar Selatan nilai pagunya Rp6 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Tunggal Ika Kon dengan nilai kontrak Rp5,9 miliar lebih. Rekanan memiliki waktu sampai tanggal 26 Desember pekan depan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Ir. Moh. Suryadi menyampaikan, beberapa proyek fisik seperti Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) telah diserahterimakan. Pekerjaan ini sempat molor. Dan, rekanan te-
lah dikenakan denda. Demikian juga proyek fisik monumen Mataram Metro. Di satu sisi, ia mengkhawatirkan dua proyek fisik lainnya, gedung rehabilitasi medik dan gerbang di Lingkar Selatan. Dua proyek ini akan berakhir tanggal 26 Desember pekan depan. Dan, pekerjaan diprediksi molor. “Kemungkinan kalaupun molor paling lama seminggu,” kata Suryadi dikonfirmasi, Jumat (21/12). Dijelaskan, pengerjaan gerbang menggunakan bahan pabrikan. Perakitannya di jalur padat kendaraan, sehingga perlu kehati - hatian. Sedangkan, rehabilitasi medik diklaim tinggal finishing. Setelah dikroscek pekerjaan deviasi plus satu. “Kalau RSUD tinggal finishing saja,” cetusnya. Meskipun demikian, rekanan diminta mempercepat pekerjaan. Keterlambatan sisa pekerjaan dikenakan sanksi denda sesuai aturan. Terkait penghematan anggaran dari tender proyek, Suryadi tidak menyebutkan. Yang jelas kata dia, ada efisiensi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. “Datanya ada di kantor. Lupa saya,” jawabnya. (cem)
SILATURAHMI-General Manager Garuda Branch Office Lombok, Supriyono (ke dari kanan) bersama Sales & Service Manager Garuda Branch Lombok, Novian (paling kanan) bersilaturahmi ke Redaksi Suara Suara, Jumat (21/12). Usai silaturahmi tim Garuda Branch Office Lombok ini foto bersama dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (tengah)
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Pertamina Minta Pengguna Elpiji di Pulau Sumbawa Tak Perlu Khawatir Mataram (Suara NTB) Pertamina meminta masyarakat di Pulau Sumbawa, terutama pengguna bahan bakar elpiji agar tak khawatir soal isi ulang. PT. Pertamina (Persero) secara bertahap akan memenuhi sarana dan prasarana pendukungnya. Selain itu, hingga saat ini pemerintah belum menarik minyak tanah (mitan) subsidi meski telah dikonversi.
(Suara NTB/bul)
Azis Bagis
Dukung Kebijakan Bupati Lotim ASOSIASI Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi NTB mendukung langkah Bupati Lombok Timur H. Sukiman Azmy mewacanakan penghentian izin bagi ritel modern. Kebijakan inipun diharapkan dapat diikuti kepala daerah lainnya di semua kabupaten/kota. Dr. Azis Bagis, Ketua Aprindo Provinsi NTB mengatakan, pembatasan lebih mampu menjawab aspirasi para peritel lokal yang terindikasi keadaannya paling tergerus sejak menjamurnya ritel modern. “Kita harapkan keputusan seperti itu berjalan konsisten,” harapnya. Apalagi, para peritel dengan jaringan nasional biasanya terus melakukan upaya-upaya untuk terus mengembangkan diri secara massif. Bukan saja di Lombok Timur, hal yang sama juga akan dilakukan di seluruh NTB, bahkan di seluruh wilayah di Indonesia. Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Unram ini, sudah saatnya pemerintah daerah memberikan batasan-batasan, dan Aprindo sebagai wadah para peritel mestinya dilibatkan. Supaya pembatasan yang dimaksudkan dapat dikomunikasikan kepada para pihak. Sekaligus Aprindo akan berdiri “di tengah”. Sebab bagaimanapun, lanjut Dr. Azis, ritel dengan jejaring nasional dan lokal adalah anggota yang menurutnya memiliki kedudukan yang sama di Aprindo. “Tetapi sekali lagi, Aprindo tetap menjunjung tinggi aturan main yang ada di setiap aturan main di kabupaten/kota ini dan ikut serta di dalam memetakan itu,” imbuhnya. Kriteria umum yang seringkali di kemukakan Aprindo adalah, agar peritel modern berjejaring nasional ini dibatasi pada wilayah yang berada di jalur-jalur utama. Dimana pada jalur tersebut, usaha lokal memang tidak memiliki akses yang cukup. “Katakan di jalan protokol, itu kan harga tanah mahal. Biasanya para pemain ritel lokal tidak mampu. Silahkan di wilayah-wilayah itu bisa dimasuki. Itupun harus terbatas,” kata Dr. Azis. Sementara untuk wilayah-wilayah yang berada di pinggiran kota. Dan ada kemudahan akses bagi peritel lokal, Aprindo menyarankan jangan dimasuki ritel modern berjejaring nasional. Tujuannya, menurut Dr. Azis Bagis, agar ada keseimbangan. Bilamana secara teknis di lapangan pemerintah daerah kesulitan, Aprindo menurutnya siap turut membantu. Terutama kepada Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu yang selama ini dianggap seringkali memberikan izin tanpa melakuan pemetaan yang proporsional. Yang penting juga dia sampaikan. Bahwa ritel modern jejaring nasional, di samping bergerak di sektor riil, ia juga bergerak di bisnis finansial. Dalam hal ini, peritel modern berjejaring nasional ini berupaya meningkatkan nilai sahamnya. “Sumber modal mereka bukan bank. Mereka menggunakan sahamnya sebagai sumber modal. Itulah sebabnya terus secara massif mereka ekspansi. Padahal tidak jarang mereka mengalami kerugian. Karena di sisi lain mereka juga mendongkrak naik harga sahamnya melalui ekspansi yang massif itu,” paparnya. Mengadapi sektor riil yang berjaring nasional tidak bisa dilihat ia semata-mata sebagai pemain ritel. Tetapi pada saat yang sama, ia mendongkrak sendiri kenaikan nilai sahamnya. Jika terus menerus itu dilakukan dan pemerintah memberikan kelonggaran, pada saat yang sama dia sedang meraup keuntungan yang besar dari nilai sahamnya. “Dalam keadaan seperti ini, pemain lokal akan sangat sulit bersaing dengan orang yang dua kaki. Sementara kita hanya satu kaki. Kalau dua kaki, dia bisa saling melengkapi. Rugi di satu cabang, ndak masalah. Tapi sahamnya keuntungannya berlipat-lipat,” imbuhnya. Ini membahayakan bagi masa depan semua kata Dr. Azis. Sehingga sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Inilah yang hatrus difahami pemerintah. “Jangan melihatnya hanya dari sisi penyerapan tenaga kerja. Tapi lihat peritel lokal yang hanya punya satu kaki. Kalau rugi ya habis. Tapai kalau ritel modern jaringan nasional ini, rugi masih bisa disubsidi sama keuntungan yang lain,” imbuhnya. Karena itu, ia mengapresiasi langkah tegas kepala daerah untuk melakukan pembatasan izin ritel modern. Harapannya, kabupaten/kota yang lain juga melakukan hal yang sama. (bul)
Jum'at, 21 Desember 2018
Pertamina saat ini diberikan penugasan konversi dari minyak tanah (mitan) ke elpiji di Pulau Sumbawa sebanyak 257.519 paket. Untuk diketahui, saat ini pendistribusian masih berjalan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Sesuai kebijakannya, kata Pertamina Sales Executive LPG IX NTB, Aria Aditya yaitu konversi mitan ke elpiji, maka lembaga penyalur atau agen mitan secara bertahap akan berproses terkonversi menjadi agen elpiji. Begitu pula pangkalan mitan yang nantinya akan menjadi pangkalan elpiji. “Proses pengalihan lembaga penyalur terutama agen, saat ini sedang progres dan
dalam waktu dekat mereka dapat mensuplai isi elpiji untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima paket konversi,” demikian Aria. Kepada Suara NTB, Jumat (21/12) kemarin, Aria menambahkan, bahwa perlu diketahui oleh masyarakat, sampai dengan saat ini, ketersediaan minyak tanah di Pulau Sumbawa pun masih normal dengan volume rata-rata 3.400 Kiloliter (KL) per bulan yang didistribusikan oleh 11 agen. Tersebar 5 agen di Sumbawa, 2 agen di Sumbawa Barat, dan 2 agen di Dompu, serta 2 agen di Bima). Belum ada penarikan kata Aria, sehingga masyarakat di Pulau Sumbawa diimbau tak
perlu panik. Pasokan mitan masih tersedia untuk menutupi kebutuhan bahan bakar penggunanya. “Ketika nanti refill elpiji sudah banyak tersedia, baru secara perlahan minyak tanah ditarik (Jan-Maret 2019). Mengingat dua komoditi tersebut adalah barang bersubsidi dan Pertamina tidak dapat menyalurkan keduanya secara bersamaan. Jadi dobel subsidi,” jelas Aria. Disisi lain, PT. Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT. Pertamina pada tanggal 13 Desember 2018, belum lama ini telah meresmikan depot mini elpiji di Sekotong Barat. Infrastruktur penduku-
(Suara NTB/ist)
DEPOT ELPIJI - Depot elpiji mini di Sekotong, baru-baru ini di resmikan untuk menjamin ketersediaan pasokan elpiji di Pulau Lombok dan Sumbawa. ng ini yang nantinya dapat mengcover kebutuhan elpiji di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa untuk ketersediaan stok delapan hari ke depan. “Depot mini yang dibangun untuk menjaga ketersediaan
elpiji tetap sangat tercukupi. Investasi depot elpiji tersebut merupakan action riial dari Pertamina untuk dapat memenuhi suplai elpiji di Nusa Tenggara Barat,” demikian Aria. (bul)
PLN Siagakan Peralatan Lengkap dan Ratusan Personel Jelang Nataru Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW) NTB menyiagakan ratusan personel dan peralatan untuk mengamankan pasokan listrik selama libur Natal dan tahun baru 2019. General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka menjelaskan, dalam libur Natal dan tahun baru 2019 ini, sebanyak 946 personel yang tersebar di Lombok dan Sumbawa disiagakan selama 24 jam. Selain kesiapan personel, PLN juga memastikan kesiapan dari segi peralatan. Beberapa peralatan yang disiapkan antara lain sebanyak 78 buah trafo distribusi, 11 buah Unit Gardu Bergerak dan 21 buah mobile genset siap untuk memberikan layanan selama libur Natal dan tahun baru. “Ini bentuk komitmen kami untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan Natal dan tahun baru 2019. Apalagi biasanya libur panjang seperti ini kunjungan wisatawan meningkat, ini tentu harus kita jaga,” ucap Rudi. Selama libur Natal hingga tahun baru, PLN UIW NTB juga memastikan tak melakukan pemeliharaan di sisi jaringan. “Kita pastikan tidak ada pemeliharaan yang mengakibatkan pemadaman selama libur Natal dan tahun baru ini. Pemeliharaan jaringan sudah kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan dapat andal dalam menyalurkan listrik,” kata Rudi. Meskipun telah dilakukan pemeliharaan, namun potensi listrik padam
(Suara NTB/bul)
GELAR PASUKAN - Gelar Pasukan dan Peralatan dalam rangka siaga menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2019. karena gangguan tetap ada. Terutama yang disebabkan oleh faktor alam. Selama libur Natal dan tahun baru, bagi masyarakat yang berlibur ke luar kota dalam jangka waktu cukup lama juga diimbau untuk tetap memperhatikan keamanan instalasi listriknya. “Matikan semua peralatan elek-
tronik yang tidak diperlukan. Cabut kabel yang masih terhubung dengan instalasi listrik. Pastikan bepergian dengan meninggalkan rumah dalam kondisi aman,” tambah Rudi. PLN juga membuka layanan pengaduan. Bilamana terjadi gangguan listrik dan pengaduan lain, layanan PLN
tetap siaga selama 24 jam kata Rudi. Pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123 (0370 123 melalui handphone dan 123 melalui PSTN), Facebook PLN 123, Twitter @pln_123, email pln123@pln.co.id ataupun melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui App Store dan IOS. (bul)
Permudah Pelayanan
Sambut Nataru
LEM Buka Ruang Tunggu untuk Penumpang Damri
Garuda Indonesia Siapkan Penerbangan Penuh
Mataram (Suara NTB) Mempermudah pengunjung mendapatkan transportasi umum menuju Lombok Internasional Airport (LIA), manajemen Lombok Epicentrum Mall (LEM) bekerjasama dengan Perum Damri cabang Mataram membuat ruang tunggu penumpang. Pihak LEM juga mengharapkan instansi pemerintah bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan ruang yang ada di salah satu pusat perbelajaan di Mataram tersebut. Hal itu dikatakan General Manajer LEM, Salim Abdad Jumat (21/12) kemarin. Ia mengatakan, jumlah pengunjung di LEM cukup tinggi. Sehingga tidak saja perum Damri Mataram yang bisa menjalin kerjasama melainkan
instansi lain seperti Pemkot Mataram dalam memberikan pelayanan KTP, pembuatan paspor dan lainnya. Selain mempermudah masyarakat, pemerintah bisa meningkatkan target dalam pencetakan KTP. Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mengurus data kependudukannya. Pusat perbelajaan LEM sudah cukup dikenal oleh masyarakat sehingga mudah untuk dikunjungi. “Secara sinergitas memang bermanfaat sama-sama. Ini supaya masyarakat bisa lebih mudah karena kenal tempat epicentrum, jadi satu destinasi sehingga seperti airport jadi kalau transitnya dari sini berangkatnya dari sini mereka merasa lebih mudah,” katanya. Ditambahkan Salim, masih banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini yang sudah ada yaitu pelayanan SIM dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pelayanan yang diberikan setiap hari baik hari libur maupun hari kerja. “Banyak tempat yang masih bisa dimanfaatkan, kalau Damri parkir di sini menunggu penumpangnya sehingga tidak ada
sesuatu yang berkurang dari kita. Kita harapkan nanti Imigrasi bisa buka, ada pengurusan paspor di sini, Pemkot ada pengurusan KTP atau yang ringan-ringan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengurus,” harap Salim Sementara itu, General Manager Perum Damri Cabang Mataram, Sumijan mengatakan, selama ini rute angkutan transportasi umum Damri hanya di Bandara menuju Terminal - Bandara lama dan terakhir ke Senggigi. Namun dengan adanya kerjasama dengan pihak LEM, hal ini akan memperbanyak rute yang akan diberlakukan. “Seiring dengan perkembangannya di Mataram ini ada pusat perbelanjaan. Dimana seharusnya harus didukung dengan alat transportasi. Yang mana pusat perbelanjaan itu melakukan satu sinergi dengan sektor transportasi,” katanya Selain itu, peningkatan jumlah penumpang di rute lama sangat lambat. Oleh karena itu GM Damri melihat potensi penumpang di kawasan LEM cukup tinggi yaitu sebesar 30 persen dari pasar sebelumnya. Pelayanan ini juga bagian dari upaya Lombok bangkit pascagempa bumi. (kmb_azm)
(Suara NTB/kmb_azm)
Peresmian ruang tunggu bagi penumpang Damri di LEM.
Mataram (Suara NTB) PT. Garuda Indonesia (Persero) telah mempersiapkan armadanya untuk melayani penerbangan penuh, jelang natal dan tahun baru (nataru). Frekuensi penerbangan yang sempat dikurangi, dinormalkan kembali jadwalnya. Hal ini dikemukakan General Manajer (GM) PT. Garuda Indonesia (Persero) Brach Office Lombok, Supriyono saat berkunjung ke redaksi Harian Umum Suara NTB, Jumat (21/12) kemarin. Di dampingi Novian, Manager Sales dan Service. Kunjungan silaturrahmi diterima langsung Penanggung Jawab Harian Umum Suara NTB, H. Agus Talino, yang juga Direktur Global FM Lombok. Dalam kunjungan ini, Supriyono menjelaskan kesiapan maskapai plat merah ini mendukung percepatan pemulihan LombokSumbawa pascagempa. “Kita kasi full pesawat, sampai Januari. Tapi nampaknya tingkat keterisian seat yang menjadi persoalan,” demikian Supriyono. Dalam Bulan Desember ini, tingkat keterisian pesawat ratarata belum menggembirakan. Diberikan jadwal penerbangan penuh (4 kali penerbangan) sejak hari kemarin (21 Desember), pemesanan tiket pesawat dirasa masih jauh di bawah harapan. “Bahkan untuk tanggal 23 (Desember 2018), ada flight yang baru 12 persen keterisiannya. Memang belum normal,” ujarnya. Dengan tingkat keterisian jauh di bawah 50 persen ini, tentu secara hitung-hitungan bisnis tidaklah ideal. Kendati demikian, Garuda Indonesia masih melihat potensi masih menggembirakan di penerbangan dari Jakarta-Lombok. Sementara penerbangan Lombok-Denpasar, istilah Supriyono tingkat keterisiannya “angin-anginan”. “Dengan tingkat keterisian yang demikian rendah, kalau dijalankan memang sama artinya bakar duit,” imbuhnya. Recovery Lombok nampakn-
(Suara NTB/bul)
Supriyono ya masih membutuhkan perhatian khusus dan promosi secara massif untuk meyakinkan orang luar berkunjung ke Lombok. Diproyeksikan, kondisi akan akan berlangung hingga enam bulan ke depan. Garuda Indonesia dalam hal ini telah menyatakan komitmennya siap mendukung pemerintah daerah dalam memulihkan kembali sendi-sendi ekonominya pascadilanda bencana. Supriyono lebih jauh menjelaskan, upaya meningkatkan kunjungan ke Lombok, ia telah melakukan lobi-lobi ke sejumlah pihak untuk menggairahkan penerbangan ke Lombok. Salah satunya, mengejar potensi penerbangan langsung dari Tiongkok-Lombok. Tiongkok dikenal sebagai gudang wisatawan di Asia Tenggara. “Kalau misalnya bisa dibuatkan paket, Bali-Lombok untuk wisatawan. Saya fikir itu ide bagus untuk mendongkrak kunjungan ke Lombok,” demikian Supriyono. Sebagai kabar, ia juga mengatakan, pada 26 Januari 2016 mendatang, Garuda Indonesia berencana membuka penerbangan langsung Lombok-Halim Perdana Kusuma. Selain itu, juga sangat memungkinkan Garuda akan menambah frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok-Sumbawa. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
Harusnya Sudah Swasembada SEMBALUN Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu sentra produksi nasional bawang putih. Tahun 2018 ini ditanam bawang putih seluas 1.642 hektare. Akan tetapi, masih dipertanyakan hasilnya. Jika dihitung kata Rumaksi, sudah seharusnya terjadi swasembada bawang putih. Hal ini diungkap Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi usai pelantikannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Suara NTB/rus) (HKTI) NTB, Jumat (21/12). H. Rumaksi Sjamsuddin Menurutnya, melihat anggaran dan program budidaya bawang putih yang dihadirkan di Sembalun khususnya ini sudah bisa menunjukkan hasil yang besar. Akan tetapi, katanya fakta tidak berkata demikian. Masalahnya anggaran APBN puluhan miliar itu diketahui ada kewajiban dari para importir juga untuk menanam. Importir ini diwajibkan 5 persen dari besaran impornya melakukan budidaya di daerah. Rumaksi juga mempertanyakan hasil budidaya bawang putih. Namun, pihaknya masih belum jelas, mana yang budidayanya berhasil dan mana yang tidak berhasil. Semuanya dinilai masih abu abu. Diingatkan kepada kelompok-kelompok petani yang diberikan bantuan tersebut hendaknya benar-benar sesuai dengan fakta. Petani yang masuk kelompok benar-benar yang memiliki lahan, sehingga bantuan bibit yang diberikan tidak menjadi bantuan untuk kelompok yang fiktif. “Kelompok-kelompok penerima bantuan itu harus dicek ulang. Kelompok itu harus lampirkan bukti kepemilihan lahan,” ungkapnya. (rus)
HKTI Harus Beri Solusi bagi Petani Selong (Suara NTB)Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko, melantik H. Rumaksi Sjamsuddin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) HKTI NTB, Jumat (21/12). Kepada pengusus HKTI, Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden RI ini berpesan agar bisa memberikan solusi terhadap semua masalah petani. Moeldoko pada kesempatan pelantikan kemarin menyampaikan rasa bangganya kepada HKTI NTB di bawah pimpinan H. Rumaksi yang juga Wakil Bupati Lotim yang memiliki atensi besar terhadap kemajuan petani. Digambarkan mantan Panglima TNI ini ada beberapa tantangan global yang harus dihadapi saat ini. Di antaranya, dalam 10 tahun penduduk dunia bertambah 1,7 miliar . Semua sudah pasti butuh makan. Sementara itu, lahan baku khususnya di Indonesia makin menyusut. Rata-rata setahun 120 ribu hektare, baik karena perkembangan investasi dan alih fungsi lahan lainnya. Selain itu, ujarnya, dunia pertanian tak pernah sepi dari persoalan hama. Hal ini tidak lepas karenaa faktor lingkungan yang juga sebagai dampak dari ulah manusia. Masalah yang dihadapi petani saat ini cukup kompleks. Menurutnya, ada lima masalah besar yang sedang dihadapi petani. yakni persoalan kepemilikan lahan yang minim, yakni rata-rata hanya 0,2 sampai 0,3 hektare per kepala keluarga. Selain sempit masalahnya juga tidak subur. Ketikdaksuburan ini dipicu karena persoalan pupuk dan pestisida yang digunakan secara berlebihan. “Hati hati, tananam bawang di Sembalun berada di atas. Budidaya bawang putih dengan pestisida berlebihan bahaya, maka airnya akan cemari masyarakat di bawah,” pesannya. Persoalan lainnya adalah modal budidaya pertanian. Pemerintah sudah ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jumlahnya sangat besar, tapi belum diambil oleh petani. HKTI diminta bantu petani, sehingga bisa menyelesaikan masalahnya menjadi lebih ringan. Soal teknologi, petani belum bisa gunakan teknologi. Lahan makin susut, maka harus teknologi. Harus intensifikasi untuk lipatgandakan hasil produksi. “Ajak perguruan tinggi untuk kembangkan teknologi pertanian,” imbuhnya. Hal lainnya adalah manajerial petani lemah. Acap kali petani merugi karena manajerialnya yang lemah. Petani rugi banyak tapi tak tahu. HKTI diharapkan bisa hadir untuk melatih manajerial petani supaya petani mengerti ada perkembangan positif. Jangan disebut untung padahal buntung. Sementara itu, Ketua DPP HKTI NTB, H. Rumaksi dalam sambutannya mengatakan setelah melihat masalah HKTI ia merasa malu. HKTI hanya ada di tingkat elite. Namun tidak pernah hadir di tengah penderitaan petani. (rus)
SUARA PULAU LOMBOK
Daerah Pesisir Jadi ” Lumbung” Kemiskinan di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Daerah pesisir Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu “lumbung” kemiskinan. Pasalnya, jumlah warga miskin di daerah pesisir, termasuk tertinggi. Untuk mengentaskan warga miskin di daerah pesisir, Pemda Lobar melakukan intervensi melalui program garam rakyat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar H. Subandi, menegaskan, Pemkab Lobar ingin memaksimalkan potensi alam yang dimilikinya. Tidak hanya dengan potensi ikan, rumput laut, dan pariwisata pantai dan alam bawah laut yang sudah digarap optimal dalam 4 tahun terakhir, potensi garam yang dikelola langsung oleh masyarakat juga sudah mulai digarap. “Di beberapa titik lokasi di dua kecamatan, pengolahan garam sudah ada dan menjadi mata pencaharian masyarakat.
Sayang sebagiannya karena masih tradisional, belum mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat,” ujarnya, Jumat (21/12). Untuk itu pihaknya mengaku telah memberdayakan para petani garam tradisional dalam wadah kelompok. Di mana Pemkab Lobar membina mereka dalam wadah program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar).”Saat ini kita baru membina 2 kelompok petambak garam yang sudah menggunakan geoisolator. Sisanya 31 kelompok
cukup panjang. Dari Malaysia, barang sudah dikirim dan kini masih diperiksa oleh bea cukai Surabaya. Saat ini pun, barang dari Malaysia sudah tiba sebagian. Hal itu terlihat dari aktivitas pembangunan satu unit bangunan sementara yang dibangun di halaman kantor Bappeda. “Target mereka sebenarnya selesai, karena inikan bisa diselesaikan dalam waktu seminggu. Dan ini bukan mangkrak yah, juga bukan proyek, ini bantuan,” tandasnya. Sementara, M. Azwar, selaku penanggung jawab pelaksana mengakui, material yang tiba di KLU langsung dirakit untuk kemudian didirikan. Dengan ketelatenan yang dimiliki para tukang, pihaknya tidak butuh waktu lama mendirikan bangunan. “Dua hari selesai. Bangunan ini tahan gempa, di Malaysia, material ini digunakan untuk membangun rumah,” katanya. Azwar menyebut, daerah di Malaysia yang kerap gempa adalah Sabah dan Serawak. Rata-rata rumah warga di sana, dibangunkan dengan material baja. Kabag Humas Setda KLU Mujaddid Muhas menambahkan pihak PT. Catswell berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Sebagaimana informasi resmi dari Catswell, Catswell sudah berada di KLU pada 22
masih menggunakan sistem rebus,” tutur Subandi. Dalam 2 kelompok geoisolator terdapat 48 petambak aktif, sedangkan untuk petambak rebus sedikitnya sebanyak 91 orang dan tersebar di 5 desa. Angka tersebut, menurut Subandi, belum termasuk pemilik lahan. Mereka sangat bergantung pada produksi dan penjualan untuk menunjang perekonomian mereka. “Saat ini semua petambak garam itu telah dibantu pemerintah daerah. Kita bantu mereka dalam kontrol kuality
agar sesuai dengan SNI dan Kesehatan, lalu memfasilitasi mereka untuk penjualannya,” pungkas Subandi. Ia menyebutkan produksi garam tahun 2017 baru mencapai 298,75 ton. Sedangkan untuk 2018 ini, sampai minggu ke-2 bulan Desember sudah meningkat menjadi 304,34 ton. Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H. Baehaqi, menegaskan, program Pugar ini akan mampu mengurangi paling sedikit 350 kepala keluarga dari garis kemiskinan. “Kemiskinan yang masih tinggi di daerah pesisir akan mampu kita tangani melalui program ini, tidak hanya membantu produksi dan brandingnya, tapi penjualannya. Kita sudah membuat
Perbup agar ASN membeli garam mereka. Saat ini kita malah tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar tersebut,” tutur Baehaqi panjang lebar. Salah seorang petambak garam dari Dusun Madak Desa Cendi Manik Sekotong, Mahyudin, di tempat terpisah mengaku sangat terbantu dengan pendampingan dari pemda.”Saya bersama 10 orang menambak dengan sistem geoisolator. Saat produksi kemarin, kami bisa memperoleh 600 karung garam dengan harga jual 125.000/ karung,” tutur Mahyudin. Pria yang mengelola paling sedikit 5 hektare lahan ini mengaku, bisa membagi keuntungan sampai Rp5 juta per kepala kepada anggota kelompoknya dalan satu kali penjualan. (her)
Uang Rp75 Juta Hilang di Rekening
Mantan Kabid PLS Lapor Polisi Selong (Suara NTB) Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, H.M. Nursalim, MM., diduga menjadi korban skimming. Hal itu terjadi saat dirinya usai mengecek saldo keuangan yang terdapat di kartu ATM BRI miliknya di Surabaya. Saat pengecekan terakhir, dana sebesar Rp75 juta yang terdapat di dalam kartu ATM-nya raib dan tersisa Rp140 ribu. Kepada wartawan di Selong, Jumat (21/12), H. M. Nursalim, mengaku hilangnya uang yang terdapat pada kartu ATM diketahui saat tiba di Lombok dengan kondisi kartu ATM yang terblokir. Padahal, katanya, saat melakukan cek saldo di salah satu ATM BRI di Surabaya, saldo uang sebesar Rp75 juta itu masih ada. “Pada saat saya mau transfer, pada saat itu kartu ATM saya dinyatakan diblokir,” terangnya. Pengecekan saldo dilakukan Nursalim saat dirinya menghadiri Rakor di Surabaya pada pada 17 November 2018 dan pulang ke Lotim tanggal 19 November. Ketika mengetahui jika kartu ATM terblokir, Nursalim mengaku jika pada hari itu langsung melaporkan ke pihak BRI Selong dengan
memberikan kepercayaan penuh dan diminta menunggu proses penelusuran yang dilakukan oleh pihak bank apa yang sebenarnya terjadi pada rekening tersebut. Akan tetapi, katanya, pada tanggal 21 Desember 2018, ia menerima SMS dari pihak BRI yang menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan tersebut normal. Dari hasil print out transaksi, terdapat puluhan nomor tujuan dana yang dimiliki oleh H. Nursalim masuk ke nomor rekening tersebut. “Jadi dianggap saya yang transfer,” ujarnya. Terkait hal inipun, Nursalim yang saat ini menjadi seorang guru di Selebung Ketangga melaporkan musibah yang menimpanya ke SPKT Polres Lotim dengan membawa print out transaksi yang dikeluarkan oleh pihak BRI Selong. Dari laporan yang dilakukan itu, ia berharap ada solusi yang didapat untuk bagaimana uang yang terdapat pada rekeningnya itu dapat kembali lagi. Sementara berdasarkan informasi yang diterima koran ini dari Sekretaris Pimpinan Cabang BRI Selong saat ditemui bahwa Pimpinan Cabang BRI Selong sedang berada di luar daerah. Sementara Bagian Humas, masih sibuk mengurus pelaporan akhir tahun. (yon)
(Suara NTB/yon)
LAPOR - H. M.Nursalim saat melapor ke Polres Lotim, jika dirinya menjadi korban skimming salah satu ATM di Surabaya, Jumat (21/12).
Pembangunan Kantor DPRD Tunggu Kiriman Material Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) membantah rekonstruksi bangunan sementara kantor DPRD Lombok Utara, mangkrak. Sebaliknya, Pemkab masih menunggu kiriman material bangunan knock down tersebut dari Malaysia via pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya. Hal itu ditegaskan Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., mengklarifikasi pemberitaan perihal dugaan mangkraknya pembangunan kantor sementara DPRD KLU, Jumat (21/12). Ia menegaskan, donasi bantuan yang berasal dari dana CSR PT. Catswell - Malaysia itu, tetap akan dilanjutkan. Namun para tukang yang ditunjuk mengerjakan kantor saat ini tidak berada di ,lokasi karena material belum seluruhnya tiba di Lombok Utara. “Relawan dari Malaysia tidak main-main membantu kita. Mereka membawa bantuan itu sebagai bentuk keprihatinannya kepada kita,” kata Sekda. Ia menyebut, awalnya KLU akan diberikan 5 unit kantor sementara berbahan baja. Tetapi karena daerah lain terdampak, akhirnya KLU dijatah 3 unit, sedangkan dua unit lainnya dialokasikan ke Lombok Barat. Menurut dia, untuk mendatangkan material dari Malaysia ke Indonesia harus melalui proses administrasi yang
Halaman 4
Agustus 2018, pascagempa. Rombongan dari Catswell Industries SDN BHD Malaysia yang dipimpin Mr. Wong sebagai Direktur Utama mengunjungi korban gempa bumi Lombok Utara. Dalam kunjungan ke Lombok Utara, rombongan bersilaturahim dan menemui bapak Bupati Lombok Utara. Pihak Catswell menyerahkan CSR perusahaannya berupa pembangunan Community Hall (Aula Pertemuan). Selanjutnya, pada 27 September 2018 Catswell mengundang jaringannya di Lombok untuk mengunjungi perusahaannya di Johor Malaysia dan mendiskusikan pola pengiriman CSR yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara . “Kemudian tanggal 12 November 2018, pengiriman barang dari Malaysia ke Indonesia melalui Tanjung Perak Surabaya dengan menggunakan agen importir PT. Global Putra Indonesia. Barang baru tiba dinTanjung Petak pada 17 November 2018,” jelasnya. Setelah dokumen barang impor dicek dan dinyatakan lengkap oleh Manifest Kapabean Tanjung Perak, diketahui ada kekurangan dokumen. Terakhir, pada 12 Desember 2018 dokumen dianggap lengkap dan barang sudah bisa dikirim dari Kapabeanan Tanjung Perak ke Lombok. “Dan barang dikirim 2 kali sesuai arahan dan petunjuk kepabeanan Tanjung Perak,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
JELASKAN - Pengawas konstruksi baja asal Malaysia menjelaskan cara pembuatan bangunan dengan baja, Jumat (21/12).
(Suara NTB/yon)
KETERANGAN - Polres Lotim memberikan keterangan terkait penangkapan terduga pelaku kriminal dan barang bukti di Mapolres Lotim, Jumat (21/12).
Polisi Ringkus Terduga Sejumlah Pelaku Kriminal di Lotim Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menangkap sejumlah pelaku begal dan penadah motor curian yang kerap meresahkan masyarakat. Para pelaku ditangkap berdasarkan laporan polisi tentang tindak pidana pencurian berupa pembegalan dan tindak pidana penadahan. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Lotim, Jumat (21/12), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, menyebutkan sejumlah pelaku yang diamankan, di antaranya, AF (40), AU (38), NR (36) dan ZL (40) yang merupakan warga Jerowaru. Selain itu pelaku lain, JM (41) yang diamankan merupakan warga Praya Timur, Loteng. Dari komplotan pelaku, satu orang masih ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). “Pelaku yang kita amankan ini selama satu bulan terakhir menjelang Natal dan Tahun Baru. Tindak pidana 3C ini memang menjadi atensi kita,” ujarnya. Selain mengamankan para
terduga pelaku, petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 8 unit kendaraan roda dua. Modus yang digunakan oleh para pelaku, mereka beraksi pada malam hari yang berjumlah 4 orang dengan cara menghadang korban yang melintas di jalan Kampung Dusun Tutuk Desa Jerowaru. Kemudian secara bersamaan para pelaku terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah korban tidak berdaya, kemudian para pelaku membawa kabur sepeda motor korban dan meninggalkan korban tergeletak di TKP. Selanjutnya ketika pelaku menguasai kendaraan milik korban, para pelaku kemudian mengatur proses penebusan terhadap sepeda motor tersebut melalui NR dan ZL dengan uang tebusan Rp2.500.000. Dimana dalam hal ini, NR dan ZL kemudian menghubungi korban untuk melakukan penebusan terhadap sepeda motor miliknya. Kemudian dari laporan korban, para pelaku berhasil ditangkap dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam sete-
lah kejadian pencurian dengan kekerasan. Di mana berawal dari pelaku penadahan ditangkap saat melakukan transaksi penebusan di wilayah Jerowaru. Dari keterangan pelaku penadahan, kemudian dilakukan pengembangan terhadap pelaku curas di Semoyang, Loteng dan Jerowaru. Berhasil diamankan para pelaku lainnya secara terpisah. Namun karena pada saat dilakukan penangkapan, pelaku mencoba memberontak dan melawan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan menembak betis pelaku. “Dari tujuh pelaku yang sudah kita amankan, itu TKP di Kecamatan Sikur dan Jerowaru. Lima pelaku, dua penadah, dan 3 eksekutor. Sementara satu masih DPO,”terangnya. Dari beberapa pelaku itu, terdapat di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Terkait dengan pengungkapan kasus ini, Yogisapaan akrabnya menekankan jika pihak kepolisian akan terus meminimalisir tindaktindak kriminalitas di Lotim, termasuk di tempat wisata dengan sasaran 3C. (yon)
Marbot Masjid Pertanyakan Nominal Dana Bansos Tanjung (Suara NTB) Alokasi dana bantuan sosial (bansos) untuk marbot masjid di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dipertanyakan. Salah satu marbot, sekaligus Ketua Forum Silaturahmi Marbot Masjid KLU, Nasriadi, Jumat (21/ 12), terlihat kebingungan melihat besaran dana bansos senilai Rp 800 ribu yang diterima per orang. Diakuinya, bansos marbot masjid terakhir diterima pada tahun 2016 sebesar Rp 1 juta per tahun. Dana itu pun berasal dari bansos Pemprov NTB. Tahun 2017 lalu dana ini tidak diterima. Tidak diketahui apa alasan seluruh marbot tidak memperoleh dana tersebut. Baru pada tahun 2018, bansos marbot kembali diterima setelah Pemda KLU mengalokasikan anggaran tersebut. “Alasannya di sana ditunda karena pemilu ini, tibatiba kita kaget kemarin dikasih sama (Kesra) kabu-
paten, tetapi hanya Rp 800 ribu,” ujarnya. Pihaknya mempertanyakan penurunan nilai dari Rp 1 juta menjadi Rp 800 ribu walaupun sumber anggarannya berbeda. Setidaknya, marbot menerima nominal minimal sama dengan bantuan provinsi. “Pencairan ini dia tidak pakai rekening seperti biasa, tetapi diberikan secara langsung. Makanya kami bingung dengan adanya pembagian ini Rp 800 ribu ini, biasanya lewat rekening kali ini dikasih langsung,” sebutnya. Nasriadi menambahkan, pencairan bansos dilakukan bertahap. Pertama dibagikan untuk marbot di wilayah Kecamatan Bayan dan Kayangan, terus menyusul lagi untuk marbot Kecamatan Tanjung. Seluruh marbot di KLU saat ini tercatat sebanyak 329 orang. Terpisah, Staf Bagian Kesra pada Setda KLU, Aluh Nursehan, kepada wartawan menanggapi bahwa dana senilai Rp 800 ribu yang diberikan oleh Pemerintah KLU,
tidak ada sangkut pautnya dengan Provinsi NTB. Bansos ini merupakan program bupati untuk mensejahterakan para marbot, dan mendukung peningkatan aktivitas keagamaan melalui pemberian insentif kepada marbot. “Untuk tahun 2018 ini kita memulainya, dengan memberikan Rp 100 ribu per bulan. Itu sudah tertuang di anggaran murni 2018, dan saat ini baru terhitung 8 bulan, makanya kita kasih mereka Rp 800 ribu,” ujarnya. Dana itulah kata Aluh, yang dibagikan kepada 329 marbot di KLU sesuai SK Bupati. Bagian Kesra sendiri sudah membagikan dana tersebut pada 10 Desember lalu. “Terkait dengan forum marbot itu, baru kemarin kami tahu kalau mereka ada, makanya kami langsung meminta kepadanya terkait legalitas dari marbot itu, karena tentu harus jelas itu,” jelasnya. (ari)
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Gagal Tender Siapkan Empat Pos Pengamanan JAJARAN Polres Lombok Tengah (Loteng) telah menyiapkan setidaknya empat pos pengamanan untuk mem-back up pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini. adanya pos pengamanan tersebut, mobilisasi personEl pengamanan bisa lebih cepat dan efektif. Demikian diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, usai apel siaga pengamanan perayaan Nataru di halaman Mapolres Loteng, Jumat (21/12). Pos pengamanan itu sendiri dibangun di Kota (Suara NTB/dok) Praya, jalur utama Kopang Budi Santosa serta kawasan pariwisata Kuta ditambah satu pos terpadu di Lombok International Aiport (LIA). “Penentuan lokasi pos pengamanan itu didasari analisasi terkait tingkat kerawanan wilayah,” terangnya. Untuk personel Polres Loteng bakal menerjunkan sekitar 93 personel ditambah 71 personel gabungan dari TNI dan unsur pemerintah daerah. Sehingga total personel yang akan dilibatkan sebanyak 154 personel yang penyebaran akan dilakukan secara proposional di masing-masing pos pengamanan yang ada. Untuk lokasi pelaksanaan Natal sudah terada sekitar 6 lokasi dengan jumlah jemaat antara 200 sampai 300 orang. Di lokasi-lokasi inilah yang nantinya akan menjadi konsentrasi pengamanan. Itu penting untuk memberikan kepastian rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanannya Natal. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jika diperlukan juga akan digerakkan personel bantuan dari Polda NTB lengkap dengan dukungan kendaraan taktis pendukung. Lebih lanjut mantan pejabat Provost Mabes Polri ini, menambahkan, selain potensi gangguan keamanan pihaknya mengantisipasi kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Terutama pada saat perayaan tahun baru. “Untuk kasus lakalantas, selain wilayah Kota Praya jalur utama Kopang serta by pass juga kita antisipasi,” tegasnya. (kir)
Kades Hasil Pilkades Serentak Segera Dilantik Praya (Suara NTB) Sebanyak 97 kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal segera dilantik. Jika tidak ada aral merintang, pelantikan kades yang baru akan digelar pada hari Kamis (27/12) mendatang. Hal itu disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat memimpin rapat dengan jajaran pejabat lingkup Pemkab Loteng, di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (21/12). Ia menjelaskan, para kades yang dilantik tersebut terdiri dari 96 kades hasil pelaksanaan pilkades serentak bulan Oktober lalu ditambah satu pejabat Kades Beleke Kecamatan Praya Timur, sehingga berjumlah seluruhnya sebanyak 97 desa. Termasuk Kades Kateng yang proses pilkadesnya sempat bermasalah, sehingga harus digelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS di Desa Kateng. Tidak kalah penting, lanjut Suhaili, para kades yang baru nantinya hendaknya tidak main ganti. Mana perangkat desa yang sudah ada, sebaiknya dipertahankan. Itu penting demi menjaga kualitas pelayanan dan pembangunan di desa. Karena kalau diganti, tentunya pengganti yang baru akan butuh waktu penyesuaian. ‘’Jangan kemudian hanya karena persoalan politik misalnya, kepentingan masyarakat yang lebih luas justru dikorbankan. Walaupun urusan aparat desa sepenuhnya menjadi kewenangan kades. Namun tentu kades dalam hal ini harus berhati-hatian jika ingin melakukan perombakan staf desa. Supaya tidak sampai mengganggu proses pelayanan dan pembangunan di desa,’’ ujarnya mengingatkan. (kir)
BPD dan Panitia Tegaskan Pelaksanaan Pilkades Peresak Sesuai Aturan Giri Menang (Suara NTB) – Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Peresak Kecamatan Narmada memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan pilkades yang diadukan ke tim penyelesaian sengketa Pemda Lobar. Pihak BPD dan panitia menegaskan jika pelaksanaan pilkades sudah sesaui dengan regulasi dan tahapan berdasarkan juklak-juknis. Adanya proses pengaduan sengketa dinilai hal wajar terjadi. Hal ini ditegaskan Ketua BPD Peresak Abdul Malik Amrullah, Jumat (21/ 12). Menurutnya, seluruh proses pelaksanaan (Suara NTB/her) pilkades, mulai tahapan Abdul Malik Amrullah pendaftaran, hingga pemilihan dan pleno penetapan hasil pilkades sudah dilakukan dengan baik sesuai regulasi. Termasuk pada proses persiapan, mulai dari pendataan hingga proses penetapan daftar pemilih dilakukan dengan seksama dengan melibatkan panitia, jajaran pemerintah desa, kadus hingga RT, sehingga penetapan DPT sebanyak 4.697 orang yang ditetapkan dengan pleno dan ditandatangani oleh masing-masing saksi calon. Termasuk sudah ada kesepakatan para calon untuk menerima kekalahan dengan menandatangani surat pernyataan siap menang siap kalah. Berdasarkan hasil pemilihan, dengan jumlah jumlah pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 3.640 orang, tidak menggunakan hak pilih 1.057 orang kemudian perolehan masing-masing calon nomor urut 1 atas nama Muhadi sebanyak 271 suara, Cakades nomor 2 Bahri, S.IP, memperoleh 1.009 suara, cakades nomor 3 Hariyadi Susanto mendapatkan 1.005 suara dan cakades nomor 4 Kamaruddin, S.IP MH 993 suara serta cakades nomor 5 aatas nama Samsol Bohari dengan 324 suara. “Sehingga dalam rapat pleno panitia menetapkan pilkades dimenangkan oleh cakades nomor urut 2 dan sudah ditetapkan Selasa 11 Desember 2018 dengan ditandatangani oleh masing-masing saksi calon,”ujarnya. Terkait adanya proses pengajuan keberatan dari hasil pemilihan menurutnya hal yang wajar, walaupun sesungguhnya konten pengajuan keberatan terkait dengan DPT sesungguhnya diajukan pada saat pleno DPT yang pada saat itu tidak ada keberatan bahkan pihaknya bersama panitia sudah memberikan dari para calon kesempatan mengajukan keberatan. Pada saat pemilihan jelasnya, terdapat pemilih yang ada di DPT namun tidak mendapat surat panggilan tetap diberikan menggunakan hak suara dengan menggunakan KTP. (her)
Dana Pokir Dewan Senilai Rp1,1 Miliar Tak Bisa Dieksekusi Giri Menang (Suara NTB) Pengadaan terop yang diprogramkan dari pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) senilai Rp 1,1 miliar lebih tidak bisa dieksekusi akibat gagal tender. Pihak dinas tidak berani mengeksekusi, karena waktu yang tersisa sangat mepet. Anggaran ini pun dikembalikan ke kas daerah. “Pokir itu pokoknya tidak bisa dieksekusi, karena tender. Ini sudah tanggal berapa?” kata Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati belum lama ini. Menurut Ambar, anggaran
pokir yang diproses melalui lelang sudah tidak bisa dieksekusi, mengingat waktu sangat mepet, sementara proses lelang memakan waktu yang cukup lama. Dijelaskan, tahun ini total anggaran pokir yang dititip di
instansinya mencapai Rp 10 miliar lebih. Namun eksekusinya sempat terkendala, sehingga anggaran pokir ini pun dialihkan sebagian ke OPD lain. Menurut Ambar, tidak semua anggaran ini dialihkan
ke OPD lain. Dari anggaran pokir yang dikelola pihaknya, terdapat sisa Rp 1,7 miliar dan Rp 600 juta sudah dieksekusi. Sedangkan sisanya Rp 1,1 miliar lebih tidak bisa dieksekusi. Menurutnya anggaran pokir ini tidak bisa dieksekusi, karena usulan proposal dari masyarakat lamban. Sampai bulan September usulan proposal dari kelompok masyarakat belum juga masuk
ke dinas, sehingga pihaknya tidak bisa memproses anggaran tersebut. “Kalau tidak ada proposal tidak berani kita proses, usulan proposal ini yang lamban. Masuknya bulan September, jadi telat sekali,”jelasnya. Karena tak bisa dieksekusi, anggaran inipun dikembalikan ke kas daerah. Yang bisa dieksekusi, lanjut Ambar program yang penunjukan langsung (PL), karena prosesnya tidak memakan waktu yang lama. (her)
Penuhi Target Presiden
(Suara NTB/her)
PELABUHAN - Kondisi pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Jumlah penumpang diprediksi melonjak, Sabtu dan Minggu (23/12) besok.
BPTD Lembar Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Nataru Giri Menang (Suara NTB) – Libur Natal dan tahun baru sebentar lagi tiba. Langkah persiapan untuk menghadapi hari libur panjang telah dilakukan oleh pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah Lembar dan PT ASDP. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada saat puncak yang diperkirakan terjadi Sabtu (hari ini, red), pihak terkait telah menyiapkan 35 armada kapal penyeberangan dari 38 armada yang ada. Koordinator Satuan Pelayanan Penyeberangan BPTD Wilayah Lembar Nelson Dalo, Jumat (21/12), mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan langkah menghadapi libur Nataru. Dermaga yang ada, baik di Padangbai dan Lembar sudah siap. Semua dermaga, baik der-
maga 1,2 dan 3 dalam kondisi baik, karena sudah selesai diperbaiki. Kalaupun nanti terajdi hambatan seperti penumpang mengalami penumpukan atau stagnan pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi. Jika penumpang terjadi penumpukan karena ramai, pihaknya akan melakukan langah penambahan trip kapal untuk beroperasi melayani penumpang. Hingga sekarang, ujarnya, kondisi penumpang jelang libur masih normal seperti hari biasa. Rata-rata penumpang dalam sehari bervariasi. Pada Kamis (20/12), jumlah penumpang yang menyeberang, baik dalam kendaraan dan pejalan kaki sebanyak 2.354 orang, kendaraan roda 2 sebanyak 322 unit, kendaraan roda empat (pribadi) 141 unit dan kendaraan truk sebanyak 410
unit. Dibandingkan Rabu (19/12), jumlah penumpang mengalami kenaikan dari 2.063 orang. “Penumpang ini tidak tentu, dia naik turun,” ujarnya. Menurut prediksinya, lonjakan pnumpang dipekrirakan terjadi Sabtu dan Minggu, karena berbarengan dengan libur anak sekolah. Pihaknya memperkirakan lonjakan penumpang pada hari libur kali ini mencapai diatas 5 persen atau sekitar di atas 3.000 orang dari kondisi normalnya. Untuk meminimalisir terjadinya keluhan penumpang, pihaknya berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan. Termasuk pihaknya bersama instansi terkait, baik kepolisian, KSOP, ASDP, kesehatan, Basarnas dan BMKG sudah menyiapkan posko terpadu. (her)
Selong (Suara NTB) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur (Lotim) berhasil mencapai target penerbitan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Di mana dari target 33.643 bidang, BPN Lotim sudah berhasil mencapai 100 persen. Demikian disampaikan Kepala BPN Lotim, Lalu Suharli, didampingi sejumlah tim penerbitan PTSL tahun 2018, Jumat (21/12). Menurutnya, PTSL yang inisiasi oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo untuk tahun ini 2018 ditargetkan rampung sampai 19 Desember 2018. Itupun dicapai oleh BPN Lotim dengan target 100 persen dari 33.643 bidang jatah keseluruhan yang diberikan. Di mana sebelumnya, untuk Kabupaten Lotim diberikan jatah penerbitan sertifikat dengan jumlah 25.000 bidang yang kemudian naik menjadi 27.500 dan terakhir mengalami kenaikan lagi hingga naik 33.643 bidang yang merupakan jatah dari KLU. “8.500 di antaranya limpahan dari KLU yang terkena dampak gempa,” ujarnya. Dari 33.643 bidang itu tersebar di 22 desa yang ada di Kabupaten Lotim, dua desa merupakan lanjutan tahun 2017. Adapun untuk penyerahan sudah dilakukan di sejumlah wilayah seperti di Masbagik, Pringgasela, Jerowaru, dan Montong Baan Selatan. Penyerahan akan terus dilakukan sampai bulan Januari untuk penuntasan pembagiannya dengan pemberdayaan masyarakat. Diakuinya, hasil tahun 2017 atau awal 2018, sudah banyak masyarakat yang melakukan
peminjaman di bank. Bahkan dari informasi yang diterimanya, total pinjaman masyarakat mencapai Rp8 miliar lebih. Sehingga itu dapat menjadi acuan jika kesadaran masyarakat di dalam membuat sertifikat tanah kepemilikannya terus mengalami peningkatan. Namun diharapkan kredit masyarakat di perbankan tersebut berjalan lancar. PTSL ini, katanya, dihajatkan menuju desa lengkap. Apabila sudah satu desa dipetakan, maka ke depan seluruhnya harus dipetakan dengan bersertifikat kecuali sengketa dan yang tidak jelas kepemilikannya. Bahkan untuk saat ini, terdapat sebanyak 62 desa yang sudah memohon untuk menjadi lokasi pelaksanaan PTSL tahun 2019. Namun BPN Lotim akan memilih sebanyak 15 desa untuk melaksanakan program PTSL pada tahun depan itu, karena Kabupaten Lotim mendapat jatah sebanyak 45 ribu sertifikat dan 5 ribu peta bidang. Dari 500.000 bidang tanah yang ada di Kabupaten Lotim, yang sudah bersetifikat masih cukup sedikit. Maka untuk mencapai itu seharusnya setiap tahun Lotim mendapat 100 ribu bidang. Maka tidak heran jika hampir setiap hari menerima permintaan untuk lokasi PTSL. Ditegaskannya, apabila semua tanah terdata maka pelayanan akan lebih maksimal. Cukup online, terutama dalam jual beli untuk mengetahui jelas tidaknya status lahan tersebut. Termasuk melalui kegiatan ini, maka peluang untuk diketahui adanya sertifikat ganda. (yon)
Kembali Diamanahkan Rakyat
H. M. Zaenuddin Rangkul Semua Masyarakat Bangun Desa Golong Giri Menang (Suara NTB) HM. Zaenuddin, SE., kembali terpilih menjadi Kepala Desa Golong Kecamatan Narmada Lombok Barat untuk periode kedua, menyusul pada pilkades serentak yang digelar beberapa pekan lalu Zaenuddin memperoleh suara tertinggi. Pengurus KONI Lobar ini pun menyampaikan terima kasih kepada segenap tim pendukung dan masyarakat Golong atas kepercayaan terhadap dirinya untuk kembali memimpin Desa Golong enam tahun ke depan. Terpilihnya kembali ia sebagai kades, tentu tak lepas dari dukungan segenap masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga lapisan bawah, Kamis (20/12) malam. Kemenangannya di pilkades kali ini juga menjadi bukti kalau program dan kebersihan serta prestasi yang diperolehnya selama memimpin
Desa Golong dirasakan oleh masyarakat secara umum. Acara syukuran ini juga dihadiri tokoh agama Lobar TGH. Muharrar Mahfuz. Untuk itu, bersama masyarakat dirinya telah menggelar tasyakuran dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas amanah rakyat Golong yang diberikan kepada dirinya. “Saya juga sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Desa Golong yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan telah mensukseskan pelaksanaan pilkades serentak,” kata Zaenuddin. Ia mengajak semua lapisan masyarakat baik yang mendukungnya maupun tidak mendukungnya pada pilkades lalu untuk bersama - sama bergandengan tangan membangun desa. Menurutnya pilkades sudah berlalu, setelah itu ia mengajak se-
mua pihak bersatu padu. Ia juga merangkul cakades yang menjadi lawannya di pilkades. Di periode kedua ini, ia akan melanjutkan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Awalnya sebagai desa yang baru terbentuk ia memprioritaskan sarana prsarana. Lalu di periode kedua ini ia tinggal menyempurnakan dan fokus kepada pembinaan, pemberdayaan serta prestasi masyarakat. Ia akan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat baik bantuan siswa berprestasi dan warga tak mampu. Ia juga akan fokus pada penanggulangan bencana alam sesuai dengan Permendagri Nomor 20. Untuk diketahui, berdasarkan hasil perolehan suara pada pilkades lalu, suaranya unggul jauh dari cakades lain dengan selisih 1.400 suara. Ia memperoleh 2.272, sedangkan calon kades lainnya 899 suara. (her/*)
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Kades Golong terpilih H. M. Zaenuddin
TASYAKURAN - Tasyakuran dan doa bersama masyarakat Desa Golong Kecamatan Narmada atas kemenangan H. M. Zaenuddin menang di pilkades.
(Suara NTB/yon)
KETERANGAN - Kepala BPN Lotim, Lalu Suharli, didampingi sejumlah tim pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lotim memberikan keterangan, Jumat (21/12). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 (Suara NTB/kir) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 MUSNAHKAN - Kapolres Loteng Budi Santosa bersama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 jajaran Forkompinda Loteng melakukan pemusnahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 miras sitaan di halaman Mapolres Loteng, Jumat (21/12). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kan peredarannya,” jelasnya. Praya (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Ia merincikan total Sebanyak sekitar 3.600 li1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ter atau 3,6 ton lebih minu- miras yang dimusnahkan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 man keras (miras), dimus- yakni 146 bir bintang dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 nahkan jajaran Polres Lom- ratusan botol miras modern 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 bok Tengah (Loteng). Miras- berbagai merk ditambah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 miras tersebut merupakan 3.600 liter miras tradision1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 hasil operasi seluruh polsek al jenis brem dan tuak. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dan Satresnarkoba Polres Lo- Miras-miras tersebut disi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 teng, selama sebulan terakhir. ta untuk kemudian dimus1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Pemusnahan dipimpin Kapol- nahkan, karena diperjua1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 res Loteng, AKBP Budi San- lanbelikan secara ilegal. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Menurutnya, banyak katosa, SIK.M.H., bersama jaja1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ran Forkompinda Loteng, di sus-kasus kejahatan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 halaman Mapolres Loteng, terjadi diwilayah hukum Pol1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 res Loteng disebabkan miras, Jumat (21/12). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sehingga salah satu upaya Operasi miras digelar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 dalam rangka cipta kondisi untuk menekan kasus keja1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 sebelum perayaan Natal dan hatan ialah dengan menekan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Tahun Baru (Nataru) dengan peredaran miras itu sendiri. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 Ke depan, pihaknya harapan bisa menekan dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 mengantisipasi munculnya berkomitmen untuk terus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 gangguan keamanan yang di- mengintensifkan penga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 picu oleh peredaran miras di wasan terhadap peredaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 daerah ini. “Kita ingin per- miras di daerah ini. Opera1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 ayaan Nataru tahun ini ber- si-operasi yang ditingkatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 jalan aman dan nyaman. Se- dengan fokus sasaran miras 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 hingga potensi-potensi yang juga akan diperbanyak, seh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 bisa mengganggu keamanan, ingga peredaran miras bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 terutama miras harus kita te- terus ditekan. (kir) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Polres Loteng Musnahkan 3,6 Ton Miras Sitaan
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Produksi Garam Sumbawa Hampir 4.000 Ton Sumbawa Besar (Suara NTB) Produksi garam di Kabupaten Sumbawa tahun 2018 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah produksi dari petani garam yang tersebar di beberapa wilayah hampir mencapai 4.000 ton dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 1.710 ton.
(Suara NTB/Uki*)
TANDATANGAN - Kepala KPPN Bima, Sapruddin bersama Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Widagdo Mulyono Petrus M.Hum, menandatangi dokumen DIPA Tahun 2019, di kantor KPPN setempat, Kamis (20/12).
Pembayaran Dana APBN KPPN Bima 2019 Capai Rp 1,673 Triliun Kota Bima (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN) Bima menyerahkan DIPA Tahun 2019 pada masing-masing satuan kerja, di kantor KPPN setempat, Kamis (20/12). Pada tahun 2019 keseluruhan alokasi APBN mencapai sebesar Rp2,461,1 Triliun. “Namun dari jumlah dana yang dialokasikan dan menjadi menjadi kewenangan pembayaran oleh KPPN Bima sebesar Rp1,673, 3 triliun,” Kepala KPPN Bima, Saprudin. Alokasi tersebut tersebut lanjutnya meliputi, belanja satuan kerja vertikal Kementerian Negara Lembaga dan Tugas Pembantuan yang dikelola oleh OPD sebesar Rp.924.651.894.000 dan Belanja transfer dan dana desa sebesar Rp 748.684431.000,-. “Alokasi tersebut meliputi, DAK Fisik sebesar Rp 492.270.766.000, Dana Desa sebesar Rp 256.413.665.000,” ujarnya. Keseluruhan alokasi belanja pemerintah tersebut lanjut Saprudin, baik belanja yang dilakukan langsung oleh satuan kerja Pemerintah Pusat maupun yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan satu kesatuan dalam satu tema kebijakan fiskal. Pada tahun 2019 mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja Negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial dan penyelesaian pembangunan infrastruktur. “Serta reformasi birokrasi dan penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. Saprudin menjelaskan, sesuai amanat konstitusi setiap tahun pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beserta kebutuhan anggaran dan selanjutnya ditetapkan dalam suatu UU tentang APBN. “APBN yang telah ditetapkan dengan UU selanjutnya dilaksanakan, ditatausahakan, dan dilaporkaan serta dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara,” katanya. Diakuinya, ketentuan tersebut telah diatur dalam paket UU Bidang Keuangan Negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomotr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. “Sesuai arahan pimpinan Kementerian Keuangan, DIPA Petikan harus segera disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan segera sebelum akhir tahun 2018,” tegasnya. (uki/*)
Final, Besaran Retribusi Menara Telekomunikasi di Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Retribusi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Mustakim menegaskan, penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah bisa dilakukan sesuai besaran biaya yang ditetapkan dalam Peratauran Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang retribusi umum. Itu artinya, tidak ada yang perlu dievaluasi kembali sebagaimana yang diharapkan Kominfo baru-baru ini. “Ini pembahasan sudah final apa yang harus dievaluasi jangan suruh tidur Kominfo itu,” cetusnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya. Menyusul telah ditetapkannya beban retribusi ini, pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan proses penagihan terhadap delapan perusahaan yang mengelola 95 menara telokomunikasi di wilayah ini. Hanya saja, memang, lanjut Mustakim, karena keterbatasan waktu membuatnya hanya mampu menjangkau beberapa perusahaan saja, itupun pembayaran retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini akan dilunasi awal Januari 2019 mendatang. Disebutkan, biaya yang dibebankan bagi tiap pengelola menara sangat tergantung koefisien jarak dan jenis menara yang dikelola perusahaan. “Standarnya itu sekitar Rp2.659.649 untuk satu menara, kalau potensi ini maksimal ditarik kita bisa dapat tambahan PAD lebih kurang Rp200 juta setahun,” ungkapnya. Mustakim menegaskan, proses pendataan potensi PAD dan penyelesain masalah yang dihadapi kaitan dengan besaran biaya retribusi sebetulnya bukan tanggung jawab Bappenda melainkan Diskominfo. Namun karena dinilai lamban oleh pihaknya pun terpaksa diambil alih agar PAD yang cukup besar itu bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan umum. “Terakhir kemarin kita sampai ke Bekasi untuk penagihan, seharusnya Kominfo yang punya tanggung jawab ini tapi kita ambil alih, mereka tahun depan tinggal nagih saja,” tandasnya. Sementara itu, informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, penarikan retribusi menara telekomunikasi ini belum bisa dilakukan Diskominfo menyusul masih adanya penolakan terkait besaran tarif yang dibebankan per tahun. Karenanya, untuk memastikan sumber pendapatan asli daerah (PAD) tersebut bisa digarap 2019 mendatang Kominfo meminta dilakukan perbaikan atau evaluasi perda yang mengatur retribusi umum ini. (jun)
“Tahun Lalu kan kita hanya bisa mencapai 1.710 ton dari total seluruh produksi garam Sumbawa. Tahun ini ada peningkatan lebih dari 100 persen. Bahkan hampir mencapai angka 4.000 ton produksi garam kita tahun 2018 ini,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan kepada wartawan, Jumat (21/12). Meningkatnya jumlah produksi garam ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan. Yakni upaya ekstensifikasi atau perluasan areal tambak garam. Pihaknya juga melakukan intensifikasi dengan menerapkan teknologi sehingga produksinya meningkat persatuan luas. Misalnya sebelum-
nya hanya mampu menghasilkan 20 ton, tetapi bisa meningkat menjadi 30 ton dalam satuan luas dari tambak. “Saya kira kan kita dengan ekstensifikasi perluasan areal tambak garam. Kemudian kita dengan intensifikasi, penerapan teknologi sehingga meningkat produksi persatuan luas. Kalau tadinya mungkin 20 ton bisa meningkat menjadi 30 ton. Kemudian 30 ton bisa meningkat menjadi 40 ton dalam satuan luas dari tambak garam ini,” terangnya. Dijelaskannya, sekarang ini total areal lahan untuk garam hampir mendekati 100 hektar. Lokasinya tersebar di Desa Bajo Kecamatan Utan, Desa Labuan Kuris, Kecama-
tan Lape dan Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano. Di tahun 2019 mendatang, pihaknya akan melakukan beberapa program diantaranya integrasi lahan. Dimana akan diperluas lahan di Labuhan Kuris sekitar 60 hektar dan pengembangan areal baru di Labuhan Bontong sekitar 40 hektar. Pihak swasta pun banyak yang berminat untuk mengembangkan garam di Sumbawa. Sehingga harapannya produksi garam terus meningkat dari sebelumnya. “Tahun 2019 kita harapkan meningkat 100 persen lagi dari produksi tahun 2018 ini. Bahkan produksinya bukan lagi di angka ribuan, tapi puluhan ribu ton. Kita ingin Sum-
bawa ini menjadi sentra produksi garam di kawasan Timur Indonesia,” harap Dirmawan. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan pengiriman garam ke sejumlah daerah di luar Sumbawa. Bahkan belum lama ini sebanyak 100 ton dikirim ke Lampung. Kemudian sebelumnya juga ke Jawa Timur dan sejumlah daerah lainnya. Pihaknya juga sudah turun ke lokasi melihat stok garam yang ada. Seperti halnya di Labuhan Bontong ada sekitar 500 ton yang masih tersisa. Dimungkinkan garam tersebut juga akan terserap nantinya. Terkait harga, diakuinya tergantung kualitasnya mulai dari premium, KW2, dan KW 3. Untuk garam premium di Jawa harganya diatas Rp 1.000 perkilogram. Sedangkan garam KW 3 hasil produksi tambak rakyat harganya Rp 400 hingga Rp 500 perkilogram. “Sekarang justru yang ban-
(Suara NTB/ind)
Dirmawan yak peminatnya itu adalah garam premium. Kita nanti 2019 akan mengarah kepada produksi garam premium. Karena garam premium ini akan masuk kepada garam industry. Jadi ini yang kita akan fokus di tahun 2019,” pungkasnya. (ind)
Kasus Patedong dan Dana Parpol Ditargetkan Tuntas 2019
(Suara NTB/ils)
Gelar Pasukan Ops Lilin Gatarin tahun 2018
Maluk dan Sekongkang Jadi Atensi Ops Lilin Taliwang (Suara NTB)Polres Kabupaten Sumbawa Barat, akan memberikan atensi serius di dua kecamatan yakni Maluk dan Sekongkang jelang natal dan tahun baru. Hal tersebut dilakukan pasalnya hanya di dua lokasi ini saja yang akan melaksanakan natal tanggal 25 mendatang sedangkan untuk tahun baru akan dipusatkan di dalam kota Taliwang. Kapolres KSB, AKBP Mustofa, SIK, MH kepada Suara NTB, Jumat (21/12) mengatakan, dalam operasi yang akan dilaksanakan selama 12 hari tersebut, pihaknya akan menebalkan pasukan di dua kecamatan yang dianggap rawan terjadi hal yang tidak diinginkan nanti. Terutama untuk menekan terjadinya tindakan terorisme dan premanisme jelang Natal. Selain itu, pintu masuk ke Pulau Sumbawa (pelabuhan poto tano) juga akan diberikan pengamanan yang ketat jelang Nataru. Sehingga tindakan yang akan mengancam pelaksanaan ibadah bisa semakin
ditekan. Khusus di KSB, pihaknya meyakini tidak akan ada gangguan jelang Nataru. Tapi salah satu bentuk antisipasinya yakni dengan menyiapkan pasukan pengaman yang akan ditempatkan di titik rawan. “Kita sudah siapkan ratusan personel untuk mengamankan natal dan tahun baru di KSB. Kita tentu sangat berharap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan ibadah,” ungkapnya. Dikatakannya, personel yang telah dipersiapkan terdiri, Brimob, TNI, dan Dinas Perhubungan. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan satu Pos Pengamanan (Pos Pam) yang akan ditempatkan di Kecamatan Maluk dan Pos Pelayanan (Pos Yan) di Kecamatan Poto Tano. Masingmasing pos akan diisi oleh 25 orang personel gabungan khusus di Maluk Sekongkang dan sisa personel lainnya akan ditempatkan di Poto Tano. Selain personel yang berjaga di pos, pihaknya juga menyiapan puluhan person-
el yang akan melakukan patroli rutin secara mobile ke beberapa lokasi dianggap rawan terjadi gangguan dan hal lainnya. “Kita sudah gelar pasukan, sementara untuk waktu pelaksanaan operasi akan dilakukan mulai tanggal 23 hingga 1 Januari 2018,” ungkapnya. Namun demikian, Kapolres juga tetap mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan menghargai semua perbedaan yang ada. Apalagi Sumbawa Barat sangat terkenal dengan keberagaman serta tidak ada konflik agama yang terjadi selama ini. Untuk itu, pihaknya tetap berharap kepada masyarakat untuk menghargai keberagaman dengan cara saling menghormati. “Kami berharap kepada masyarakat untuk tetap saling menghargai dan tetap saling menjaga rasa kebhinekaan yang sudah terpupuk lama. Supaya tidak ada clash yang bisa konflik menimbulkan konflik antar agama,” tandasnya. (ils)
Ditunda, Tes Umum Rekrutmen Tenaga Medis RS Pratama Dompu (Suara NTB) Pasca dinyatakan lolos seleksi administrasi pada rekrutmen tenaga medis di RS Pratama baru-baru ini, puluhan pelamar dari berbagai bidang keahlian belum bisa melekasanakan tes tulis. Hal itu terkendala padatnya kegiatan akhir tahun dan proses penyesuaian anggaran di 2019. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain mengakui tertudanya pelaksanaan tes tulis calon tenaga medis RS Pratama itu akibat padatnya kegiatan akhir tahun ini. “Karena ketatnya kegiatan kita akhir tahun ini sehingga harus kita jadwal ulang lagi, termasuk menyesuaikan juga dengan angga-
ran 2019,” kata dia menjawab Suara NTB, Jumat (21/12). Kendati upaya pemenuhan 40 orang tenaga medis tersebut masih dalam proses tidak berarti operasional RS Pratama dihentikan sementara waktu, melainkan tetap berjalan seperti biasa dengan memanfaatkan tenaga kesehatan yang dimiliki. 40 orang ini, lanjut Abubakar Husain, direkrut sesuai kebutuhan dan keahlian mereka dibidangnya masingmasing seperti perawat, bidan, tenaga gizi, lingkungan, radiologi dan rekam medik. “Untuk rekrutmen awal ini kita prioritaskan tenaga tehnis dulu baru kemudian melengkapi 134 tenaga yang dibutukan sesuai permenkes,” jelasnya. RS Pratama di Kecamatan Manggelewa dibangun selain untuk mendekatkan pelayanan
pada masyarakat, juga menjadi fasilitas kesehatan rujukan bagi pasien yang tidak mampu ditangani puskesmas, terutama puskesmas yang ada diempat kecamatan seperti Manggelewa, Kilo, Kempo dan Pekat. Kalaupun disini tidak bisa ditangani karena berbagai kendala atau keterbatasan fasilitas baru kemudian pasien tersebut dirujuk ke RSUD Dompu untuk mendapat perawatan. “RS Pratama ini akan menangani semua jenis penyakit rujukan puskesmas, jika tidak bisa ditangani baru dirujuk ke RSUD. Kalau kita melihat banyaknya jumlah pelamar dengan kebutuhan kita hanya 40 orang kami pastikan akan banyak yang gugur,” pungkasnya. (jun)
Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) menargetkan penanganan kasus Talud di Patedong dan dugaan penyimpangan bantuan di Partai Golkar di Sumbawa tuntas tahun 2019. Bahkan, kasus tersebut masih terus didalami agar bisa segera dituntaskan. Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H. M. Hum kepada Suara NTB mengatakan, memang untuk saat ini kasus tersebut masih melakukan pendalaman. Bahkan beberapa orang saksi juga sudah mulai dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan atas kasus itu. Khusus untuk Patedong total kerugiannya ditaksir mencapai angka Rp180 juta untuk batu penahan ombak karena dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi. Sementara untuk bantuan Partai Golkar yang diduga ada penyimpangan dengan nilai sekitar Rp100 juta. Terhadap dua kasus tersebut, pihaknya tetap akan mengupayakan agar bisa tuntas tahun 2019, meskipun kerugian yang ditimbulkan sangat kecil . Hal tersebut dilakukan, karena kasus ini merupakan hasil laporan pengaduan dari masyarakat. Sehingga masyarakat juga harus mendapatkan kepastian dari kasus yang dilaporkan.
“Dua kasus itu masih terus kita dalami, bahkan kami targetkan di awal tahun 2019 kasus ini bisa tuntas,” ungkapnya. Dikatakannya, penuntasanan kasus ini bukan berarti harus menetapkan para tersangka dan tahap selanjutnya. Tapi penuntasan kasus ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kasus yang sudah dilaporkan tersebut. Kalaupun ada petunjuk yang mengarah ke penetapan tersangka, maka pihak terkait tetap akan melakukannya. Tapi jika hasil pendalaman masih nihil alat bukti pendukung dan belum memenuhi unsur maka kasusnya tidak akan bisa ditindak lanjuti. Yang jelas, apapun hasil pendalaman berkas terhadap dua kasus tersebut tetap ditindak lanjuti supaya masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum. “Perlu diingat, kita tuntaskan bukan berarti ada penetapan tersangka dan lainnya melainkan akan memberikan kepastian hukum. Jika ada petunjuk untuk penetapan calon tersangka, maka kita tetap melakukan hal itu. Tetapi yang jelas kami berupaya maksimal agar dua kasus ini bisa selesai,” tandasnya. (ils)
Tunggu Putusan, PNS Mantan Napi Tipikor Masih Dipertahankan Kota Bima (Suara NTB) – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah menjadi narapidana kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kota Bima, hingga kini belum juga dilakukan pemecatan. Padahal waktunya sudah memasuki akhir Desember. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan PNS Koruptor, waktu yang diberikan untuk memecat paling lama Bulan Desember 2018. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP, mengakui hingga saat ini pihaknya belum mengeksekusi SKB tiga Menteri tersebut. “Memang sampai saat ini kita belum mengeksekusinya karena ada beberapa kendala,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (21/12). Kendalanya menurut dia, harus ada pada salinan putusan hukum tetap. Sampai saat ini salinan putusan tersebut belum ada jawaban dari pihak Kejaksaan Negeri Bima dan Pengadilan Negeri Bima. “Sudah 3 Bulan kita usulkan. Tujuannya meminta surat putusan hukum tetap, tapi sampai sekarang belum ada jawaban.” katanya. Karena belum ada jawaban dari dua lembaga hukum tersebut, Supratman mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Mataram untuk mendapatkan salinan tersebut secepatnya. “Saya sudah utus staf untuk meminta salinan ke Kejati Mataram,” katanya. Ia menegaskan, pihaknya ingin mempercepat menindaklanjuti SKB tiga Menteri tersebut. Hanya saja harus ada dasar hukumnya, yakni salinan putusan hukum tetap yang dikelu-
(Suara NTB/Uki)
Supratman arkan lembaga terkait. “Tanpa ada salinan putusan inkrah, kami tidak punya dasar untuk menindakalnjutinya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PNS yang diusulkan, tapi juga tidak ada salinan ini sehingga sampai sekarang belum dieksekusi,” katanya. Kendala lain lanjutnya, karena informasi yang diperoleh SKB tiga Menteri tersebut saat ini sedang dilakukan judical review di Mahkamah Konstitusi (MK). Otomatis pihaknya akan menunggu sampai selesai persidangan. “Kita masih menunggu hasil judical review SKB tiga Menteri ini,” katanya. Ia menambahkan ada 10 PNS di ruang lingkup Pemerintah Kota Bima diusulkan, yang diketahui terlibat kasus Tipikor. Hanya saja untuk memastikan itu harus ada salinan putusan hukum tetap serta hasil judical review SKB tiga Menteri. “Jumlah ini bisa berkurang bisa bertambah, tergantung hasil salinan putusan hukum nanti. Tapi pastinya kita usulkan ada 10 PNS,” pungkasnya (uki)
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
DPRD KSB Desak Naikkan Tipe UPT PKB Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong pemerintah setempat agar segera menaikkan tipe Unit Pelaksana Teknis Penguian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) yang ada di daerah. Komisi III menilai peningkatan tipe UPT PKB dapat menjadi salah satu cara efektif yang dapat ditempuh Pemda KSB untuk mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Fasilitas ini kan sumber PAD. Jadi kami mendorong agar tipenya segera ditingkatkan,” cetus (Suara NTB/bug) ketua Komisi III DPRD KSB, DiDinata Putrawan nata Putrawan, ST kepada Suara NTB, Jumat (21/12). Ia mengakui, pada tahun 2019 mendatang pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk menempatkan peralatan Uji Rem di fasilitas UPT PKB. Hal ini untuk melengkapi minimal tiga syarat peralatan yang harus tersedia di UPT PKB untuk bisa naik tipe menjadi tipe C. “Kalau tipe C itu minimal harus punya tiga alat uji. Nah sekarang yang baru ada alat Uji Lampu dan Uji Emisi. Kalau alat Uji Rem-nya sudah terpasang maka bisa naik tipe C,” timpalnya. Namun kata Dinata, tipe C yang dipersiapkan Pemda KSB itu belum bisa optimal melayani kegiatan pengujian kendaraan di daerah. Sejauh ini terdapat 1.200 lebih kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di KSB dan berpotensi terlayani oleh UPT PKB. Dan untuk melayani seluruhnya diperlukan peningkatan tipe hingga ke tipe B karena ada beberapa jenis kendaraan yang tidak bisa dilayani dengan tipe C. “Yang kita dorong bisa sampai ke tipe B ya. Kalau bisa sampai di situ maka pengujian kendaraan secara regional juga bisa kita lakukan di fasilitas UPT PKB yang kita miliki itu,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Dinata menyatakan, pihaknya siap mendukung penuh langkah pemerintah jika akan segera merealisasikan peningkatan UPT PKB itu. Bahkan baru-baru ini Komisi III telah melakukan perjalanan kunjungan kerja (Kungker) ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Di mana dalam pertemuan dengan Kemenhub, pihaknya menyampaikan siap secara politis mendukung penuh rencana peningkatan UPT PKB yang akan dilaksanakan Pemda KSB. “Baru kemarin kami ke Kemenhub. Memang kami juga pergi mempertanyakan soal apakah ada bantuan peralatan yang bisa disalurkan kementerian. Tapi intinya kami menyampaikan dukungan kami ke Kemenhub,” ungkapnya. (bug)
SUARA PULAU SUMBAWA
Banyak Calon Anggota DPD Belum Ambil APK di KPU KSB Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, hingga kini masih banyak calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan bertarung di Pemilu 2019 mendatang belum mengambil Alat Peraga Kampanye (APK). Berdasarkan data KPU KSB, dari 27 calon DPD yang ada sejauh ini baru sembilan diantaranya mengambil perlengkapan media sosialisasinya tersebut ke KPU setempat. “Masih ada 18 calon yang APKnya masih kami simpan karena tidak datang mengambilnya,” terang komisioner KPU KSB, Supriadi, S.Pd kepada Suara NTB, Jumat (21/12). Ia mengaku, selama ini pihaknya mendapat kendala mendistribusikan APK bagi para calon senator itu. Pasalnya, baik calon maupun Liaison Officer (LO) atau penghubung calon DPD bersangkutan sulit untuk dihubungi. Bahkan dalam beberapa kali diminta datang ke kantor KPU mengambil APK tak kunjung ada yang datang. “Sampai hari ini masih banyak APK itu dan kami tidak tahu mau kirim ke
mana,” timpalnya. Sebelumnya, kata Supriadi, setelah APK itu diterima pihaknya, KPU KSB hanya mampu menghubungi LO masing-masing calon melalui alamat e-mail (surat eletronik). Alamat itu pun diperoleh KPU dari proses pengiriman contoh desain APK yang dikirimkan sebelumnya oleh LO masing-masing calon DPD. “Nah kita sudah hubungi mereka lewat e-mail karena hanya itu cara satu-satunya menghubungi mereka,” cetusnya. Selain via e-mail, KPU KSB baru-baru ini bahkan merilis 18 nama calon anggota DPD itu di laman media sosial (medsos) facebook resmi KPU KSB. Nama-nama calon DPD itu kata Supriadi, sengaja pihaknya rilis secara terbuka dengan harapan, calon bersangkutan atau penghubungnya mengetahui keberadaan APK yang menjadi haknya tersebut.
“Dan harapan kami lewat pemberitaan ini juga, siapa tahu calon DPD yang belum ambil APK-nya itu tahu kalau kami sedang menunggu mereka mengambilnya,” harapnya. Pihaknya lanjut Supriadi, akan terus mencari cara menyampaikan informasi kepada calon DPD atau penghubungnya terkait keberadaan APK tersebut. Sebab sebagai penyelenggaran Pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses dan tahapannya berjalan lancar. “Kami tidak ingin dicap lalai, atau bahkan menghalanghalangi salah satu calon. Karena tugas kami memfasilitasi seluruh calon, baik itu Capres Cawapres, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten,” imbuhnya. Adapun 18 calon angggota DPD NTB periode 2019-2024
Pilkades 53 Desa di Bima, Banyak Suara Tidak Sah Bima (Suara NTB) Dari 53 Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Desa di Kabupaten Bima, Kamis (20/12). Banyak ditemukan surat suara tidak sah di sejumlah desa. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Data yang dihimpun Suara NTB Desa yang dimaksud antara lain, Desa Desa Cenggu Kecamatan Woha. Dari belasan ribu pemilih, suara tidak sah mencapai sebanyak 436 suara. Kemudian Desa Lewintana Kecamatan Soromandi ada sebanyak 221 suara tidak sah. Desa Mandala Kecamatan Wera sebanyak 180 suara tidak sah, dan Desa Ncandi Kecamatan Madapangga sebanyak 241 suara. Temuan tersebut juga diakui Kepala melalui Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, L. Faisal kepada Suara NTB, Jum’at (21/12). Kata dia, hampir semua desa banyak temuan suara tidak sah. “Ya memang demikian, hampir merata tapi jumlahnya berbeda-beda,” katanya. Apa alasan yang mendasar sehingga banyak ditemukan suara tidak sah ? Faisal tidak mengetahui persis persoalan tersebut. Lagipula lanjutnya, Panitia Pilkades sudah mengerti tentang ketentuan surat suara sah. “Saya sangat percaya dengan kemampuan Panitia Desa dan persoalan ini akan menjadi bahan evaluasi kami selanjutnya,” katanya. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbub) nomor 12 tahun 2015 tentang pentunjuk pelaksanaan Perda tentang Pilkades terkait surat suara dinyatakan sah enam tahapan. Antara lain, surat dicap dan ditangani oleh ketua panitia. Kemudian tanda coblos hanya terdapat satu kotak segi empat yang memuat satu calon. Tanda coblos terdapat dalam salahsatu kota segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salahsatu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon. “Kemudian tanda coblos terdapat pada salahsatu garis kotak segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon serta yang dicoblos dengan menggunakan alat yanb telah disediakan panitia,” terangnya. Faisal justru berpendapat lain terkait persoalan tersebut. Bahkan akan menjadi pengalaman bagi penyelenggara resmi seperti KPU. Yakni mensosialisasikan kepada para pemilih tidak hanya mencoblos surat suara. Tapi juga mensosialisasikan membuka kertas suara. “Karena jika surat suara tidak dibuka secara utuh, maka ada pencoblosan ganda sehingga membuat surat suara tidak sah,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/uki)
PEMUNGUTAN SUARA - Susasana pemungutan suara Pilkades Desa Lewintana Kecamatan Soromandi, Kamis (20/12). Desa Lewintana merupakan salahsatu desa yang banyak surat suara tidak sah.
(Suara NTB/bug)
BELUM DIAMBIL - APK Calon Anggota DPD RI Dapil NTB yang hingga kini belum diambil oleh masing-masing calon dan masih disimpan oleh KPU KSB. yang belum mengambil APKnya di KPU KSB itu. Di antaranya, Ir. Achmad Sukisman Azmy, H. Arsyad, SE, Drs. Ayip Rosidi, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, Ely Solihin, Evi Apita Maya, TGH. Ibnu Kholil, Kurniawan Armin,
L. Didit Patria, L. Gede Syamsul Mujahidin, L. Muhammad Supriadi, Marinah Hardi, Marwan Hakim, Hj. Nurjanah, Rima Nofiyanti, Hj. Robiatul Adawiyah, H. Sunari Ayub dan terakhir Taufik La Tofi. (bug)
Aplikasi Smart City Diluncurkan di HUT Sumbawa
Soal ESHB, Pemkab Sumbawa Belajar ke Jateng Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Bagian Pembangunan Setda Sumbawa, telah berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Belajar terkait penerapan Electronic Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah (ESHB), yang sudah berjalan tiga tahun terakhir di daerah tersebut. Sebagaimana disampaikan Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Jumat (21/12) kemarin. Penarapan ESHB di Jateng dinilai cukup berhasil. Sehingga pemkab Sumbawa merencana mengikuti jejak dan mengadopsi penerapan ESHB di Jateng. “Kita recanakan, penerapan ESHB di Sumbawa pada 2019 mendatang,” terangnya. Pentingnya penerapan ESHB agar harga standar barang dan jasa bisa diketahui semua pihak. Semuanya terinput dalam sistem online. Sehingga untuk mengetahui harga standar pemerintah tinggal mengklik saja secara online. Hal ini sekaligus bisa memudahkan pekerjaan. Hal lainnya, terkait SIRMS (Sumbawa Integrated Resources Management System) yang sudah dijalankan di Sumbawa. Sebelumnya, saat pertemuan di luar daerah, Sumbawa berkesempatan memberikan pemaparan dan menjelaskan tentang SIRMS. Bank Dunia pun berkienginan melakukan pendampingan terhadap penyempurnaan SIRM di Sumbawa. Diketahui E-SIRMS ini dalam rangka melakukan pengendalian. Karena dengan pola ini, ada asas transparansi, akuntabel dan berkeadilan. Artinya, yang selama ini antar OPD tidak mengetahui apakah suatu perusahaan sedang mengerjakan pekerjaan proyek daerah atau tidak, maka dengan E-SIRMS ini semua akan diketaui, karena akan terdata. (ind)
Halaman 7
(Suara NTB/ist)
BERSIHKAN SAMPAH - Jajaran Pemda Dompu saat gotong royong bersihkan sampah di kompleks pasar induk Kabupaten Dompu, Jumat (21/12).
Dukung Program ”Zero Waste”
Dompu Mulai Gerakan Pasar Bersih Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama jajaran melakukan gotong royong membersihkan pasar induk Dompu dari sampah dan limbah. Gotong royong yang melibatkan jajaran Dinas/Instansi ini menjadi awal dukungan untuk program Zero waste yang dicanangkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Ardiansyah, SE kepada Suara NTB, Jumat (21/12) kemarin mengungkapkan, pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah mencanangkan program zero waste yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan wakil Gubernur NTB. Pemda Dompu sebagai bagian dari NTB berkomitmen
untuk mendukungnya dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari kegiatan HUT NTB ke 60. “Kita ambil pasar induk Dompu tempat gotong royong bersihkan sampah dan limbah, karena tempat ini rentan dengan masalah kebersihan,” katanya. Gotong royong bersihkan sampah di pasat Dompu dipimpin wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH bersama jajaran. Gotong royong ini tidak hanya menyasar pasar dan fasilitas umum, tapi juga sungai serta parit agar terhindar dari sumbatan air di musim hujan. Di pasar induk Dompu kini sudah diangkat kepala pasar dan diharapkan bertanggunjawab dalam pengelolaan pasar serta kebersihan dan keamanannya. Terkait tempat pembuan-
gan akhir sampah (TPA) yang masih menjadi masalah di Dompu, dikatakan Ardiansyah, TPA milik Pemda Dompu saat ini ada di Pandai dan tidak lagi di Desa Bara. Karena baru, pihaknya tetap berkomitmen untuk menyiapkan fasilitasnya. “Karena pengelolaan sampah itu ada standarnya. Makanya, mau tidak mau kita mulai lagi dari titik awal,” ungkapnya. Sementara untuk angkutan sampah rumah tangga, saat ini Dinas Lingkungan Hidup mengoperasikan mobil sampah yang cukup untuk mengangkut sampah dalam kota. Saat ini wilayah dalam kota sudah terlayani oleh mobil sampah dan tinggal terus disosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya. (ula)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Upaya pengembangan Smart City di Sumbawa terus melangkah lebih maju. Setelah presentasi di Kominfo RI, kini Sumbawa Smart City akan diluncurkan bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Sumbawa, 22 Januari mendatang. Sumbawa Smart City juga sekaligus memperkenalkan sejumlah aplikasi terbaru yang akan diterapkan di Sumbawa. Sementara ini yang sudah diterapkan, data inflasi harga kebutuhan pokok. Data realiasi APBD perangkat daerah. Data pajak dan retribusi daerah. Serta E Planing SIMRENDA Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Sumbawa, Ir. H. Ibrahim M.Si, Jumat (21/12) kemarin, menjelaskan, program ini akan resmi diluncurkan pada pelaksanaan HUT Ke 60 Kabupaten Sumbawa, 22 Januari 2019. Beberapa aplikasi baru akan diperkenalkan. Diantaranya, Klik Sahabat dan Simrenda. Kemudian data inflasi harga bahan pokok. Dalam aplikasi tersebut disampaikan harga kebutuhan pokok terkini dan untuk mengetahui grafik tren inflasi dan deflasi harga bahan pokok. Data pajak dan retribusi daerah akan dipaparkan informasi target PAD dan capaian PAD. Aplikasi lain yang disiapkan yakni, sistem yang terhubung dengan pelaksanaan reses anggota DPRD Sumbawa. Sehingga semua usulan masyarakat dalam reses sekaligus menjembatani kepentingan anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakili. “Nanti masyarakat akan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang reses. Kapan waktunya, siapa anggota dewan yang reses, apa usulan yang muncul, semuanya lengkap,” terangnya. Kemudian aplikasi lain yang dianggap unik, adalah SiJinak (Sistem Jaringan Informasi Ternak). Bahkan saat presentase beberapa waktu lalu di Jakarta, Kominfo R menganggap Sijinak ini sangat unik. Sebab mampu meng-
integrasikan tiga kepentingan, masyarakat (peternak), pemerintah dan dunia usaha. Ketika tiga kekuatan ini berkolaborasi, maka akan menghasilkan kualitas ternak yang baik. Serta pemberlakuan harga yang menguntungkan. “Petani atau peternak bisa mencoba beberapa teknologi pakan ternak. Untuk mendapatkan kualitas ternak yang lebih baik. Aspek pemerintah ada kepastian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari sisi dunia usaha ketika barang (ternak) yang dijual dengan kualitas baik, maka harganya juga akan lebih baik,” ulas birokrat senior Sumbawa ini. Keunikan lainnya sebagai bagian dari Sijinak, lanjut H. Ibrahim, adanya aplikasi eregistrasi ternak. Sehingga mendapatkan data awal potensi populasi ternak di daerah ini. Sekaligus menghitung berapa pengeluaran ternak ke luar daerah. Dari sisi pengaman ternak, nantinya akan dipasang riptek (tanda) di telinga ternak yang terhubung dengan sistem aplikasi. “e registrasi dapatkan data populasi yang benar, ada efisiensi waktu, SDM yang terjaga, kepastian PAD, sekaligus mengurangi pengiriman ternak ilegal ke luar daerah,” tukasnya. Begitu pula dengan dana hibah Bansos semuanya akan terhubung dengan aplikasi. Sehingga informasinya menjadi jelas, berapa dana hibah bansos yang disalurkan. Kepada siapa dan prosedur mendapatkan hibah itu seperti apa. Sebab sekarang ini eranya keterbukaan dan transparansi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Hal ini akan terus dilakukan Dinas Kominfotik Sumbawa melalui penerapan sejumlah aplikasi. Sambil melakukan penguatan SDM dan infrastruktur pendukung. Agar tak ada lagi wilayah blank spot di Sumbawa. “Tahun depan kita juga akan dapatkan lagi bantuan BTS dari pusat. Kita berupaya agar internet secara merata bisa diakses di Sumbawa. (arn)
Kendati Produksi Menurun
Pasokan Rumput Laut Diyakini Bisa Penuhi Kebutuhan Pabrik Dompu (Suara NTB) Produktivitas rumput laut basah di Kabupaten Dompu tahun 2018 hanya 650 ton. Jumlah ini jauh lebih rendah dari produksi tahun 2017 yang mencapai 1.672 ton. Kendati demikian, kebutuhan untuk pabrik rumput laut di Ncuni Manggelewa dapat dipenuhi dari produksi rumput laut di Dompu, Terano Sumbawa dan Bima. Kepala Bidang Budidaya Dina Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir Abdul Razak kepada Suara NTB, Jumat (21/12) kemarin mengatakan, produksi rumput laut di Dompu tahun 2018 hanya 650 ton basah atau menurun dibandingkan tahun 2017 sebanyak 1.672 ton. Jumlah produksi rumput laut tahun 2017 ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebanyak 2.800 ton. “Selama 5 tahun terakhir memang menurun produksi rumput laut kita akibat tiga
tahun ini mengalami cuaca eksrim,” ungkapnya. Sejak 2016, kata Abdul Razak, musim hujan cukup panjang yang menyebabkan rumput laut terserang ais – ais. Ditambah lagi fenomena supermoon dan banjir serta angin yang tidak bagus menyebabkan pergerakan arus air laut tidak baik, sehingga timbul lumut menyerang rumput laut. “Setiap tanam rumput laut, rontok,” katanya. Untuk menghindari virus dan hama pada rumput laut, Abdul Razak mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan uji coba sistem budidaya rumput laut menggunakan keramba. Keramba berdiameter 2 x 2 dibungkus dengan waring dan dipasangi pipa paralolon bisa menghasil produksi yang jauh lebih bagus. “Ini masih dalam tahap uji coba. Baru 1 unit. Kita pake bibit jenis rumput laut ijo dari Sumbawa,” jelasnya. Tahun 2019 mendatang, uji coba akan dilakukan pada 4
unit keramba. Karena volume bibit yang ditabur belum bisa dipastikan apakah 40 kg, 60 kg, 80 kg atau 100 kg. Tapi secara keilmuan, pola ini bisa dipertanggungjawabkan. Terkait ada investor yang berminat mengoperasionalkan pabrik rumput laut di Ncuni, Abdul Razak mengapresiasinya. Bila serius, investor ini bisa memodali petani rumput laut modal awal untuk bibit pada bula April. Karena selama ini, bibit bantuan pemerintah paling cepat Juli dan Agustus. Sementara masa tanam yang paling baik untuk rumput laut dilakukan pada April, sehingga masa budidayanya lebih panjang dan air lautnya bagus. Ketika produksi rumput laut dalam daerah belum cukup, lanjut Abdul Razak, bisa dipasok dari Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, pulau Bajo Dompu, dan pulau Pasir Tanjut Mas di Kabupaten Bima. Se-
mentara kapasitas pabrik rumput laut Ncuni dengan 2 unit mesinnya hanya 5 ton rumput
laut per hari. “Setahun hanya 1.200 ton. Saya kira bisa dipenuhi,” katanya. (ula)
(Suara NTB/ist)
RUMPUT LAUT - Salah seorang staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu memperlihatkan rumput laut yang diuji sistem budidaya menggunakan keramba di Lara Kecamatan Manggelewa.
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
POLHUKAM
Halaman 8
Operasi Lilin Gatarin 2018 Lamban Tangani Korban Gempa KALANGAN wakil rakyat di DPRD NTB mengkritisi lambannya pemerintah pusat merealisasikan janjinya untuk membantu masyarakat membangun kembali rumah mereka yang hancur akibat bencana gempa bumi di NTB. “Betulkan saya bilang dari dulu. Mana implementasi dari Perpres No 5 itu. Jadi sebenarnya ndak ada dana khusus inpres itu, yang ada adalah dana bencana pada masing masing kementerian jadi ya ndak jelas jadinya,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan (Suara NTB/dok) Rosihan, Jumat (21/12). Johan Rosihan Proses untuk masyarakat memperoleh bantuan rumah tersebut dinilai terlalu berbelit-belit. Tahapan pencairan dana stimulan bantuan pembangunan rumah sangat panjang. “Makanya akhirnya rakyat dapat Risha : Rumah In syaa Allah,” sindir Johan. Sementara itu anggota komisi II, TGH. Hazmi Hamzar melihat lambannya realisasi bantuan tersebut lantaran minimnya komitmen pemerintah daerah juga yang kurang tegas untuk menagih realisasi janji pemerintah pusat. “Kita berharap kalau pemerintah pusat mau bantu, langsung saja kepada masyarakat. Kan rekening sudah ada. Kalau lewat Pemda kayaknya susah lagi,” katanya. Karena kurang tegas pemerintah daerah menagih realisasi janji pemerintah tersebut. Maka rakyat NTB yang terkena bencana gempa kembali menjadi korban untuk kedua kalinya. “Kita tidak sadar bahwa sedang mengorbankan rakyat NTB,” pungkasnya. (ndi)
TGB Diharapkan Akhiri ”Paceklik” Menteri dari NTB Mataram (Suara NTB) Bergabungnya Dr. TGH. M. Zainul Majdi alias TGB ke Partai Golkar diharapkan bisa membuka kans bagi putra NTB ini untuk menduduki salah satu jabatan menteri di pemerintahan. TGB dinilai sebagai sosok dengan kapasitas personal yang sudah layak untuk jabatan tersebut. Pendapat itu disampaikan ChrisParangan,SE,selakuFungsionarisPusatPartaiGolkaryang juga Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Daerah NTB, Capres-Cawapres 2018, (Suara NTB/dok) H. Joko Widodo – KH. Ma’ruf Chris Parangan Amin, Jumat (21/12). “Dengan bergabungnya TGB di Partai Golkar, Insya Allah paceklik jabatan menteri yang dialami Provinsi NTB selama kurang lebih 15 tahun akan berakhir,” ujar Chris. Ia menegaskan, TGB adalah sosok dengan kualitas personal yang sudah sangat layak untuk mendapatkan kepercayaan duduk di Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi-JK. Namun, meski sudah layak secara kapasitas personal, Chris menilai TGB belum berada di posisi politik yang mendukung dirinya mendapatkan tiket ke jabatan semacam ini. Selain karena masih menjabat Gubernur NTB hingga September 2018 lalu, TGB juga secara politik sebelumnya berada di partai yang tidak di barisan pendukung pemerintahan. Karena itulah, keputusan TGB untuk bergabung dengan Partai Golkar, diyakininya akan memberikan dorongan politik yang memungkinkan TGB masuk dalam kabinet. Terlebih, ujar Chris, jika kelak pasangan Capres/Cawapres Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin memenangkan Pilpres 2019. “Jika menang Pilpres, dan dengan tiket Golkar, terbuka pintu bagi TGB untuk menduduki salah satu kursi menteri pada kabinet kerja II 2019-2014,” ujar Chris. Ia mengutarakan, sudah hampir 15 tahun belum ada putra NTB yang menduduki posisi menteri di kabinet pemerintahan yang terbentuk di Indonesia. Chris menyebutkan, putra NTB terakhir yang menjabat posisi menteri di kabinet adalah Dr. H. Muhammad Feisal Tamim, yang kala itu menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Kabinet Gotong Royong 2001-2004. Chris pun menilai, sejumlah posisi menteri sangat cocok dengan kualitas yang dimiliki TGB. Misalnya saja, posisi Menteri Sosial. “Kursi Mensos yang lebih cocok dengan gestur Pak TGB,” sebut Chris. (aan)
(Suara NTB/why)
KAYU - Barang bukti kayu asal Sulawesi Tenggara yang diamankan Dinas LHK Provinsi NTB, di Labuhan Lombok, Prinnggabaya, Lombok Timur.
Kayu Sultra Diselundupkan ke NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak 213 batang kayu asal Buton Utara, Sulawesi Tenggara diselundupkan masuk ke Lombok lewat Labuhan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur. Pelaku mengelabui status kayu dengan barcode Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang tak sesuai. Dua pelaku, NA dan ZA kedapatan sedang bongkar muat kayu di pelabuhan. Mereka awalnya berinisiatif mengecek lewat sistem online SIPUHH. Yang ternyata nomornya yang terdaftar berbeda. Ketua Tim Penyidik PNS pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Astan Wirya menyebutkan, SIPUHH membaca kayu yang dibawa NA dan ZA volumenya 21 m3. “Tetapi ternyata setelah dicek yang mereka bawa 177.696 m3,” ujarnya dikonfirmasi lewat pesan instan, Jumat (21/12) kemarin. Astan menerangkan, perbedaan jumlah angkut mengindikasikan tindak pidana. Khususnya dalih untuk menghindari pajak dari industri hasil hutan. NA dan ZA menyewa jasa ekspedisi untuk melabuhkan kayu rimba campuran ke Lombok. “Dari hasil hutan ilegal, dibuat seolah-olah legal dengan dokumen itu. Ini masuknya dokumen palsu,” tegasnya. Penyidikan kasus tersebut, sambung dia, juga melibatkan, penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK RI. Sebab tindak pidana kehutanan tersebut melibatkan lintas batas dua provinsi. Penyidik, kata Astan, masih memeriksa saksi-saksi. Keperluan saksi dan pengumpulan barang bukti nantinya menjadi bekal untuk penetapan tersangka. Pemilik kayu mengaku membeli kayu seharga Rp480 juta berikut ongkos kirimnya. “Kita sudah lakukan penyegelan terhadap kapal yang mengangkut dan kayunya, untuk memudahkan penyidikan,” pungkasnya. (why)
Polda Waspadai Meningkatnya Kejahatan Konvensional Mataram (Suara NTB) – Polda NTB personel pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 mulai Minggu (23/12) mendatang. Kerawanan yang diatensi meliputi kejahatan konvensional, aksi sweeping, kecelakaan moda transportasi, sampai potensi aksi terorisme. “Peningkatan kegiatan masyarakat akan memunculkan meningkatnya kejahatan konvensional seperti begal, premanisme, maupun kejahatan jalanan,” ungkap Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri, Jumat (21/12). Hal itu dibeberkannya saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Gatarin Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Mapolda NTB. Dia mengatakan, menyambut Natal dan Tahun Baru pihaknya sudah menggelar operasi pendahuluan seperti Operasi Zebra dan peningkatan patroli. Sasarannya, penyakit masyarakat, peredaran miras dan petasan. “Beberapa potensi kerawanan yang meresahkan masyarakat yang juga kita atensi yakni kecelakaan moda transportasi, ketersediaan dan stabilitas pangan,” jelasnya. Kapolri Jenderal Tito Karna-
vian, kata Juri, memerintahkan jajaran Polda untuk meningkatkan peran Satgas Anti Teror. Penyuluhan terhadap lokasi jejaring pelaku teror dan kewaspadaan diri personel di lapangan. Terhadap aksi sweeping ormas, Kapolda mengimbau pimpinan ormas untuk bekerja sama dengan kepolisian apabila menemukan pelanggaran. Penindakan tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku bukan dengan aksi main hakim sendiri. Imbauan yang sama juga dialamatkan kepada pemangku dan pelaku usaha transportasi. Pemerintah menjaga dan pelaku usaha menaati aturan dasar keselamatan dan kenyamanan moda transportasi. Juri mengatakan, Satgas Pangan menurutnya diperintahkan untuk mengawal ketersediaan dan stabilitas harga pangan. “Ini kan banyak dipengaruhi
(Suara NTB/why)
PEMUSNAHAN - Kapolda NTB, Achmat Juri memimpin pemusnahan barang bukti bersama anggota FKPD NTB di Mapolda NTB, Jumat (21/12). kelancaran suplai dan distribusi. Terus lakukan pendampingan dan operasi pasar,” sebutnya. Terpisah, Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menyebutkan, pihaknya menerjukan sekira 749 personel. Polres Mataram mengatensi khusus sebab wilayah hukum-
Polisi Bekuk Delapan Pelaku Kejahatan Jalanan Lintas Kabupaten Praya (Suara NTB) Selama operasi pemberantasan aksi kejahatan jalanan sejak awal Desember kemarin hingga saat ini, jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) telah berhasil membekuk delapan pelaku yang kerap menjalankan aksinya di daerah ini. Bahkan hingga ke luar Loteng. Dengan beberapa orang diantaranya diketahui merupakan residivis kasus serupa. “Dari total pelaku yang ditangkap. Enam pelaku masuk diselidiki Polres Loteng. Sementara dua pelaku lainnya masih ditangani Polda NTB. Untuk keperluan pengembangan kasus lainnya,” terang Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK., M.H., saat memberikan keterangan pers di halaman Mapolres Loteng, Jumat (21/12) kemarin. Ia menjelaskan dari pelaku yang diamankan, total ada 13 TKP kasus kejahatan lainnya yang bisa diungkap. Artinya, para pelaku tersebut tidak hanya beraksi satu kali. Tapi beberapa kali. Dengan beberapa diantara korbannya warga negara asing (WNA). “Dua pelaku terakhir yang kita tangkap merupa-
(Suara NTB/kir)
DIAMANKAN - Para pelaku aksi kejahatan jalanan diamankan di Mapolres Loteng, Jumat (21/12) kemarin. kan pelaku begal wisatawan asal Denmark,” jelasnya. Kedua pelaku tersebut pun terpaksa harus dilumpuhkan sesuai prosedur yang ada. Lantaran ada upaya melarikan diri saat ditangkap aparat. Dengan tertangkapnya para pelaku tersebut, tentunya bisa menekan potensi aksi kejahatan jalannya. Karena para pelakunya sudah diamankan polisi. Pun demikian, bukan berarti pihaknya berhenti. Upaya-upaya antisipasi berupa patroli dan pengamanan bergerak,
Amankan Nataru, Polres Terjunkan 35 Personel Tanjung (Suara NTB) Jelang pengamanan libur natal, tahun baru dan libur panjang siswa sekolah, jajaran Polres Lombok Utara menggelar apel pasukan pengamanan. Sebanyak 35 orang personel diterjunkan untuk mengamankan titik-titik keramaian, mulai dari 3 gili, kawasan pantai sepanjang KLU maupun di kawasan wisata air terjun. Dalam apel pasukan Operasi Gatatin, Jumat (21/12), Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Sutiyono, SIK. MH., berpesan agar seluruh personel siap siaga dalam proses pengamanan Natal dan tahun baru yang ditugaskan. Gelar pasukan kemarin diikuti sejumlah instansi terkait seperti TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan BPBD. “Dalam Operasi Lilin Gatarin tahun 2018 kita menerjunkan 35 orang personel. Di setiap pos ditempatkan 14 orang,” kata Herman. Personel kepolisian selanjutnya akan didukung oleh sumber daya dari instansi terkait lingkup Pemda Lombok Utara. Setidaknya terdapat 3 pos pengamanan yang menjadi fokus utama yakni, Teluk Nare, Bangsal, dan Tanjung. Sementara di titik-titik lain, personel kepolisian juga diarahkan untuk menjaga tempat-tempat keramaian yang banyak dikunjungi. Mengingat sejumlah kawasan wisata pantai selalu
menjadi objek wisata keluarga. “Kalau tempat wisata kita sebar dan kita bagi sesuai jumlah aktivitas masyarakat. Pengamanan di tiga gili tetap dilakukan dengan melibatkan Polairud, Ditpamobit dan Syahbandar,” sebutnya. Tiga Gili sebagai pusat keramaian, menurut dia sudah disikapi. Dimana keributan dan keramaian di tiga gili dibatasi. Bersama pengusaha, pihak pengamanan sepakat untuk meminimalisir tingkat kebisingan dari kesibukan party hotel-hotel. Pengamanan puncak nantinya digelar pada pergantian tahun. Dimana Pemda Lombok Utara sendiri menunjuk lokasi perayaan pergantian tahun baru di wilayah Kecamatan Kayangan. Sebagaimana diketahui, penyelenggaran pergantian tahun oleh Pemerintah daerah dilaksanakan denganagendazikirakbardiLapanganUmumKecamatanKayangan. Kebijakan Pemda untuk meniadakan kembang api pada tahun baru kaliini,diharapkandapatmenekan angka kecelakaan lalu lintas pada malam tahun baru. “Sementara untuk pelaksanaan Operasi Lilin Gatarin kita mulai pada tanggal 23 Desember sampai tanggal 1 Januari 2019. Kita belum bias prediksi apakah peringatan tahun baru ini akan ramai seperti tahun sebelumnya, tetapi kita tetap antisipasi,” jelasnya. (ari)
(Suara NTB/ari)
APEL - Apel pasukan pengamanan Nataru
tetap dilakukan. Bahkan akan ditingkatkan. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di daerah ini. Tentu dalam hal ini dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini sangat diharapkan. Karena polisi tidak akan bisa bekerja maksimal. Kalau masyarakat tidak ikut mendukung. Paling tidak dengan menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Jika memiliki informasi penting terkait pelaku kejahatan, supaya bisa segera dilaporkan ke polisi. “Sekecil apapun peran yang diberikan oleh masyarakat sangat kita hargai. Dan, pastinya akan sangat mendukung kinerja aparat kepolisian,” tandas Budi. (kir)
nya didominasi tempat ibadah umat kristiani. “Kami mendirikan satu pos pelayanan dan tiga pos pengamanan,” ujarnya usai apel gelar pasukan. Pos pelayanan berdiri di simpang empat Karang Jangkong, Cakranegara, Mataram. Sementara pos pengamanan tersebar di
Ampenan,Narmada,Sweta.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda memimpin pemusnahan barang bukti hasil tindak kejahatan dan hasil sitaan sepanjang tahun 2018. Antara lain, 77 pucuk senjata api rakitan 10 kg ganja, 463 gram sabu, 2,7 kg ekstasi, dan 2.620 botol minuman keras. (why)
Korupsi Kredit Nasabah
Mantan Pimpinan Bank NTB Unit Syariah Dompu Segera Diadili Mataram (Suara NTB) – mantan Pimpinan Bank NTB Unit Syariah KCPS Dompu, A Hafid HM Amin akan segera diajukan ke persidangan. Dia bakal menyusul koleganya, Muhamad Faisal yang sudah lebih dulu dibawa ke meja hijau, dalam kasus dugaan penyimpangan pembiayaan yang merugikan negara Rp1,6 miliar. Kapolres Dompu, AKBP Erwin Suwondo mengatakan, berkas perkara tersangka A Hafid sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum Kejari Dompu. “Sudah lengkap berkasnya (A Hafid), sudah P-21. Nanti setelah pelimpahan ke jaksa, dia akan disidangkan juga kok,” ucapnya ditemui di Mataram, kemarin. Setelah berkas dinyatakan lengkap, sambung dia, tersangka A Hafid akan dilimpahkan beserta barang bukti ke jaksa penuntut umum. Untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Kompatriot Hafid, Muhamad Faisal sudah lebih dulu diajukan ke persidangan, pada Senin (11/12) lalu. Tersangka Hafid diduga menyimpangkan 14 pembiayaan nasabah
Bank NTB Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Dompu. Seperti Faisal, Hafid disangka melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka secara bersama-sama kongkalikongsepanjang2013-2015, menyetujui permohonan pembiayaanyangmenyimpangdariprosedurstandaroperasionalyangditetapkan Bank NTB Unit Usaha Syariah. Faisal meloloskan persyaratan pemohon kredit meskipun dalam analisa pembiayaan tidak memenuhisyarat.Diantaranyauntuk keperluan kredit perumahan dan kredit pembelian mobil. Meskipun berkas pengajuan pembiayaan tidak lengkap, Faisal tetap melanjutkan prosesnya. Berkas permohonan lantas diteruskan ke Hafid dan disetujui. Sebagian uang kredit dipakai untuk keperluan pribadi Faisal. Bank NTB KCPS Dompu mengeluarkan sebesar Rp1,6 miliar untuk pembiayaan 14 nasabah tersebut, yang disebut BPKP Perwakilan NTB sebagai kerugian keuangan negara. (why)
SUARA NTB
Sabtu, 22 Desember 2018
Halaman 9
PMI Jatim Bangun Huntara bagi Korban Gempa di Gelangsar Giri Menang (Suara NTB) – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyerahkan lima belas unit hunian sementara (huntara) kepada PMI Lobar untuk selanjutnya diberikan kepada korban gempa di Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari, belum lama ini. PMI Jawa Timur berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban korban bencana di daerah tersebut, terutama dalam hal tempat tinggal layak. Sebagaimana yang diungkapkan Wakil Ketua PMI Jawa Timur, Edy Purwinanto ditemui di lokasi
penyerahan huntara di Gelangsar. “Semoga hunian sementara ini bisa bermanfaat buat masyarakat Lobar yang menjadi penerima manfaat terutama masyarakat Desa Gelangsar,”kata Edy Purwinanto di hadapan Pengurus PMI Lobar dan Kades Gelangsar. Di tempat yang sama, Mustarudin Efendy, SH selaku Sekertaris PMI Lobar menyampaikan terima kasih kepada pengurus PMI Jatim dan segenap relawan atas bantuan huntara tersebut. “Walau dalam waktu yang sangat singkat, para relawan PMI Lombok Barat mampu menyeselesaikan pengerjaan
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3995 CG NOKA/NOSIN : MH1JB9138DK501539/JB91E3484232 AN. SUMARNO HLG D’SKTR KOTA MATARAM
Pengurus PMI Jatim menyerahkan bantuan huntara kepada PMI Lobar, selanjutnya diberikan kepada korban gempa di Desa Gelangsar. huntara 15 unit tersebut. Itu sangat kami apresiasi,” ucap Mustar. “Harapan saya selaku pengurus PMI Lobar, pertemuan dan kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, dan semoga pertemuan kita hari ini tidak terulang dalam keadaan bencana, akan tetapi saya berharap pertemuan kita dalam keadaan normal,”
sambungnya lagi. Sementara itu, Rahman, Kepala Desa Gelangsar mengucapkan hal yang sama. “Saya selaku Kades Gelangsar hanya mampu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak-Bapak pengurus dan relawan PMI Jatim dan PMI Lobar yang dengan ikhlas membuatkan masyarakat kami huntara,
semoga keikhlasan Bapakbapak di jadikan ladang pahala buat kita semua,” kata Kades Gelangsar. Seorang Ibu Rumah Tangga, Miskah penerima manfaat huntara tersebut merasa senang dan sangat berterima kasih. ‘’Alhamdulillah, kami senang dan sangat bersyukur atas bantuan huntra ini,” ujar IRT beranak tiga tersebut. (her)
HLG BPKB R2 HONDA DR.6257 BO NOKA/NOSIN : MH1JB21XAK-309920/ JBC2E-1319316 AN.FATIN AULIYAH AMINY HLG D’SKTR JL.DANAU BUYAN 6 PAGUTAN
HILANG HLG BPKB R4 DR.1071 XA SUZUKI NOKA/NOSIN : MHYJTEE54VGJ-100282/ J20A1D-200511 AN.AQI SULAEMAN AKBAR HILANG DISEKITAR JL.LANGKO MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HLG STNK R2 HONDA DR.2090 AN NOKA/NOSIN : MH1KEVA142KO92472/KEVAE-1093841 AN.ABDUL HAKIM HLG D’SKTR JL.RAYA KEDIRI HLG STNK R2 HONDA DR.3678 CI NOKA/NOSIN : MH1JFL11XFK247366/ JFL1E-1246870 AN. ARIASTY SAHYUNNE, SE HLG D’SKTR JL.UDAYANA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 22 Desember 2018
Halaman 10
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 22 Desember 2018
Halaman 11
Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor Bappenda
Pemprov Belum Eksekusi Islamic Center Diserbu Anak-anak TK Perintah Pemecatan ASN Koruptor
PAGI cerah menyambut Kota Mataram, Jumat (21/12) kemarin. Udara bersih dan langit biru menambah suasana hangat di pelataran Islamic Center. Pagi ini ratusan
anak dari berbagai wilayah di Pulau Lombok memadati Ballroom Islamic Centre. Mereka datang untuk mengikuti lomba mewarnai tingkat TK dan SD. Anak-anak
yang didampingi orang tuanya, tampak antusias mengikuti petunjuk dan arahan panitia. Mereka berjejer rapi dengan membawa meja menggambar masing masing. Menurut Kepala Bappenda NTB, Ir.H Iswandi, lomba diikuti oleh hampir 1.000 orang. Peserta yang hadir tidak hanya dari wilayah Mataram. Lomba juga diikuti peserta dari Lombok Timur. Lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh Bappenda NTB ini merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung selama satu bulan. Setelah lomba mewarnai kegiatan ini di lanjutkan dengan acara jalan sehat sebagai puncak acara di Pantai Mandalika. Lomba jalan sehat tersebut hadiah utamanya satu buah mobil. Selain itu banyak hadiah lain yang menarik. Rangkaian Gebyar Pajak yang dilaksanakan Bappenda NTB membuat Ballroom Islamic Center dipenuhi lautan anak-anak usia TK. Kedatangan mereka untuk mengikuti lomba mewarnai yang dilaksanakan dengan tema Islamic Center sebagai icon NTB. Selain itu event untuk anak Anak TK dan SD ini dimaksudkan untuk kampanye berkendara aman (safety riding). ‘’Kenapa lomba mewarnai yang kita adakan, supaya orang tua yang mendampingi anak-anak itu bisa kita beri pesan-pesan positif untuk keamanan berkendara,’’ ujar Iswandi. ‘’Selain itu, pesan yang ingin disampaikan adalah kesadaran membangun NTB dengan melunasi pajak termasuk pajak kendaraan bermotor,’’ tambah Iswandi. Puncak Gebyar Kendaraan Bermotor ini akan dilaksanakan di Pantai Mandalika komplek ITDC, Lombok Tengah dengan granprize mobil Ayla. (*)
Mataram (Suara NTB) Pemprov dan Pemda kabupaten/kota di NTB belum mengeksekusi pemecatan ASN yang pernah terlibat korupsi. Padahal, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Kepala BKN dan Menteri PANRB, pemecatan ASN terlibat korupsi paling lambat Desember ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan Pemprov belum menindaklanjuti SKB tersebut karena masih menunggu keputusan dalam rapat koordinasi di Jakarta, 27 Desember mendatang. “Jadi kita ingin di sanalah nanti penentuan akhir langkah-langkah apa yang akan kita lakukan,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/12). Berkaitan dengan SKB pemecatan ASN terlibat korupsi tersebut beberapa provinsi mengajukan surat ke Kemen PANRB. Seperti Pemprov Gorontalo dan Pemda kabupaten/kota yang meminta peninjauan kembali SKB tersebut. Termasuk juga di NTB, kata Fathurrahman, mendukung judicial review yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korpri Pusat kaitan dengan persoalan ini. Mulai dari Korpri tingkat provinsi sampai kabupaten/kota mendukung langkah yang dilakukan Korpri pusat. “Ada pernyataan kita seluruh Korpri kabupaten/kota menguatkan apa yang dilakukan LBH Korpri yang sedang berjalan,” terangnya. Meskipun proses judicial review sedang berjalan, Fathurahman mengatakan pihaknya akan tetap patuh pada keputusan pemerintah pusat pada 27 Desember mendatang. “Kalau secara pemerintahan kita siap, apapun itu. Kalau memang itu sesuai aturan. Selama itu sudah ditentukan oleh pusat,” pungkasnya. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB eks napi koruptor sebanyak 8 orang. Semula, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ASN eks napi koruptor lingkup Pemprov NTB sebanyak tujuh orang. Dari delapan orang ASN eks napi koruptor, sebanyak enam orang masih aktif menjadi aparatur negara. (nas) H. Fathurrahman
Pemprov akan Turun Tangan dalam Proses Eksekusi Pencairan Dana Bantuan Dari Hal. 1
Tak Merasa Terancam Dari Hal. 1 bisa semakin maju dan berkembang. ‘’Baguslah. Itu kan menandakan kalau beliau (TGB,red) satu visi dengan kita, Partai Golkar. Bagaimana berjuang demi kemaslahatan umat,’’ terang Suhaili, FT, kepada Suara NTB, usai olahraga pagi di Lapangan Muhajirin Praya, Jumat (21/12) kemarin. Menurutnya, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang sudah sudah cukup tua dan berpengalaman di negeri ini. Partai Golkar dikenal sangat konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat meski pahit dan getir. Itulah yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa kemudian mantan Gubenur NTB dua periode tersebut mau bergabung dengan Partai Golkar. Disinggung soal apakah sudah ada komunikasi dengan TGB, Suhaili mengaku baik sebelum ataupun sesudah bergabung, belum ada. Tapi yang jelas, pada prinsipnya keluarga besar Partai Golkar NTB, sangat mengapresiasikan kesediaan TGB untuk bergabung dengan Partai Golkar. Dengan demikian diharapkan Partai Golkar bisa semakin besar di NTB. ‘’Tentunya beliau juga punya perhitungan yang sudah matang dan tersendiri. Sampai kemudian memutuskan bergabung untuk sama-sama berkhidmat di Partai Golkar,’’ imbuhnya.
Mungkin banyak penilaian kalau apa yang dilakukan TGB tersebut merupakan bagian dari manuver politik, itu sahsah saja. Tapi yang namanya penilaian, belum tentu yang orang lain nilai jelek itu benar. Bisa jadi itu langkah yang bagus bagi yang bersangkutan. Dan, setiap orang punya hak untuk masuk serta bergabung ke partai manapun. ‘’Mau pindah-pindah partai itukan hak orang,’’ kata Suhaili. Ditanya apakah masuknya TGB karena ada misi khusus untuk mengincar posisi tertentu di DPD I Partai Golkar NTB, Bupati Loteng menegaskan tidak terlalu memusingkannya. Bahwa setiap masa itu pasti ada orang. Dan, orang juga pasti ada masanya. Termasuk di Partai Golkar sendiri. ‘’Jadi kita santai saja. Biarkan berjalan, karena itulah politik,’’ tegasnya. Kalaupun kemudian ke depan Partai Golkar dipimpin oleh pigur tertentu, itu hal yang biasa. Begitu pula jika kemudian ada partai politik yang dipimpin oleh orang Golkar juga tidak menjadi masalah. Yang penting sekarang masuknya TGB bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan Partai Golkar di masa-masa yang akan datang. (kir)
Dibakar 148.398 E-KTP Dari Hal. 1 dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/12) siang. Ashari tak merincikan jumlah KTP elektronik yang dibakar atau dimusnahkan secara detail. Namun, dari 148.398 E-KTP yang telah dibakar, paling banyak di Lombok Timur (Lotim). Ia menjelaskan pemusnahan E-KTP rusak tersebut untuk menghindari penyalahgunaan. Terlebih, belakangan ini heboh tentang E-KTP yang tercecer di daerah lain. Dikatakan, banyak E-KTP rusak yang disimpan Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Untuk menghindari kasus seperti daerah
lain tak terjadi di NTB, maka semuanya dibakar. Jumlah warga yang wajib KTP di NTB sebanyak 3.805.902 orang. Sampai dengan Agustus lalu, jumlah warga yang melakukan perekaman sebanyak 3.232.864 orang atau 84,94 persen. Saat ini, kata Ashari, perekaman E-KTP sudah mencapai 95 persen. ‘’Insya Allah selesai sebelum Pemilu. Dinas Dukcapil sampai malam mengejar target perekaman, semua kabupaten. Seperti Sumbawa, Bima bahkan Lombok Timur sampai malam melakukan perekaman,’’ terangnya. (nas)
atau lainnya sepanjang memenuhi standar baku konstruksi tahan gempa. ‘’Semoga akan mengakselerasi proses pemulihan pascagempa di seluruh wilayah NTB secara merata,’’ harapnya. Gubernur menggelar rapat koordinasi dengan Kepala BNPB, Willem Rampangilei, Pimpinan Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, Senator asal NTB, Diah Ratu Ganefi, Perwakilan Kementerian PUPR dan Bupati/ Walikota daerah terdampak untuk update percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. Gubernur mengatakan, kompleksitas pemulihan pascagempa menjadi jelas, setelah para kepala daerah memaparkan sumber persoalan yang berbeda-beda di wilayah terdampak masing-masing. Persoalan kewenangan fasilitator, aplikator, produksi komponen rumah tahan gempa hingga pilihan renovasi atau pembangunan kembali rumah rusak, menjadi sejumlah faktor yang memperlambat proses pemulihan pascabencana. ‘’Diskusi yang terbuka dan dinamis, akhirnya berbuah solusi untuk menyederhanakan prosedur pencairan dana, pembangunan hunian sementara atau tetap. Hingga proses pengawasan rekonstruksi di tiap wilayah terdampak,’’ katanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menyebutkan, telah menggelontorkan dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa sebesar Rp1,54 triliun sampai pertengahan Desember 2018. Pemerintah pusat dan daerah telah memetakan kebutuhan pemulihan pascagempa di NTB. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan total kebutuhan pembiayaan pemulihan di sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor mencapai Rp12 triliun. BNPB telah memberikan stimulan perbaikan rumah sebesar Rp1,54 triliun kepada masyarakat yang rumahnya rusak. BNPB akan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah sesuai kebutuhan yang ditetapkan Pemda. Pemulihan rumah ditargetkan selesai pada Maret 2019 di semua sektor sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018. Sutopo menyebutkan hingga 15 Desember 2018, sebanyak 198 unit rumah telah terbangun pascagempa di NTB beberapa waktu lalu. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan beberapa pendekatan yang diminati oleh para korban gempa. Sejauh ini, rumah yang dibangun menggunakan metode Risha, Riko, Rika, dan RCI. Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi (15/12), 2.910 unit rumah sedang dibangun dengan beberapa metode tadi.
Jumlah terbanyak yang sedang dibangun yaitu dengan metode Risha sejumlah 1.582 unit, dengan rincian Risha 1.582 unit, Riko 890, Rika 430, dan RCI 8. Proses pembangunan tersebut tersebar di seluruh wilayah NTB. Berdasarkan data Posko, kata Sutopo peminat tertinggi untuk metode Risha dengan jumlah 6.917 keluarga (KK), disusul dengan Riko 4.438 KK, Rika 2.596 KK. Sementara untuk rumah RCI hanya 43 KK. Meskipun telah terbentuk Pokmas, beberapa tantangan terjadi di lapangan sehingga menghambat proses rekonstruksi fisik pembangunan rumah. Beberapa kendala yang dihadapi, kata Sutopo seperti kurangnya tenaga kerja lapangan, lambatnya pembentukan Pokmas dan proses verifikasi data, lambatnya pengadaan dan distribusi material bangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator. Hingga pertengahan Desember, 1.681 Pokmas yang terdiri atas 19.997 KK telah terbentuk. Sejalan dengan pembangunan rumah warga terdampak, pemerintah telah membangun hunian sementara (huntara) di sejumlah titik di NTB. Huntara terbangun berjumlah total 11.510 unit. Semenara data kerusakan rumah pascagempa di NTB sejumlah 216.219 unit dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit, dan rusak ringan 108.006 unit. (nas)
3.054 Huntap Habiskan Anggaran Rp 1,5 Triliun Dari Hal. 1 Huntap jenis Riko sebanyak 208. Kabupaten Lombok Timur, Huntap jenis Risha adalah sebanyak 531 unit, Huntap jenis Rika 87 unit, Huntap jenis Riko 94 unit, Huntap jenis RCI (Rumah Cetak Indonesia) 8 unit, dan individu sebanyak 45 unit. Di Pulau Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Huntap jenis Risha yang tengah diselesaikan sebanyak 60 unit, huntap jenis Rika sebanyak 88 unit, Huntap jenis Riko 240 unit, dan di Kabupaten Sumbawa, Huntap jenis Risha sebanyak 212, Huntap jenis Rika sebanyak 275 unit, dan Huntap jenis Riko sebanyak 214 unit. ‘’Insya Allah minggu depan akan dicairkan lagi sekitar Rp1,2 triliun. Jadi pemerintah saat sekarang tengah berupaya maksimal bekerja membangun Huntap ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat,’’ jelasnya. Pemerintah juga terus berupaya mempercepat terbentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) agar terjadi proses percepatan realisasi anggaran dari Pemerintah Pusat.
‘’Hal itu sudah menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Bahkan sebagai implikasinya, Bank BRI diwajibkan tetap beroperasi di hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu,’’ imbuhnya. Sampai dengan saat ini, menurutnya, sudah terbentuk 1.800 Pokmas. Idealnya untuk merampungkan pembangunan Huntap bagi masyarakat yang mengalami tingkat kerusakan rumah berat, dibutuhkan sekitar 5000 Pokmas yang harus segera dibentuk sebagai suatu prioritas penanganan. ‘’Dan sesuai dengan Instruksi Presiden untuk menuntaskan pembangunan Huntap tersebut adalah sekitar Maret 2019 dengan membentuk 5000 Pokmas. Makanya kami sangat berharap kerjasama dari semua pihak untuk dapat membantu penuntasan pembangunan Huntap ini dengan mempercepat pembentukan 5000 Pokmas,’’ harapnya. Operasi Teretorial Terpisah, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han menjelaskan, turun tangan mendorong percepatan pembangunan Huntap, dengan pertimbangan
kondisi masyarakat korban gempa membutuhkan hunian. Pada Rabu (19/12) lalu, ia bersama BPBD dan PUPR menggelar rapat percepatan pembangunan rumah warga yang terkena dampak gempa. Pihaknya akan melaksanakan operasi teritorial untuk membantu percepatan. ‘’Operasi tersebut merupakan bagian dari percepatan proses rehab rekon dengan harapan satu atau dua bulan kedepan terjadi perubahan pembangunan yang signifikan,’’ kata Kolonel Ahmad Rizal. Terkait dengan proses percepatan pembangunan, Danrem sudah melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. ‘’Kami sudah koordinasikan dengan tim, BPBD dan PUPR tentang masalahmasalah yang tersumbat ini untuk diakomodir dengan mencari stimulan atau jalan keluar ke depan.Sehingga pembangunan Huntap pada bulan Januari nanti lebih cepat lagi,’’ harapnya. Menurutnya, hingga saat ini, jumlah aplikator dan fasilitartor masih kurang dan juga menjadi hambatan dilapangan, sehingga perlu penambahan demi percepatan. (ars)
NTB Belum Aman dari Narkoba dan TPPO Dari Hal. 1 Pada 21 September 2018, bule Perancis itu ditangkap di LIA dengan barang bukti sabu seberat 2,47 kg atau setara Rp31 miliar. Dia diongkos 5.000 euro atau setara Rp86 juta. 15 Korban TPPO Belum Dipulangkan Beralih ke kasus TPPO, Polda NTB mengungkap empat perkara pada tahun 2018. Enam tersangkanya sudah diboyong ke pengadilan. Sementara 15 dari 23 korban masih belum dipulangkan. Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, jumlah penanganan kasus meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. ‘’Tahun 2018, 4 perkara 6 tersangka. 2017, 2 perkara 3 tersangka,’’ sebutnya saat diwawancara, Senin (11/12) lalu. Dari empat kasus dimaksud, tiga diantaranya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diajukan ke persidangan. Seperti kasus TPPO Turki yang menjerat dua tersangka, Supriati dan Uti Abdollah yang dijerat dengan pasal 10 atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No 21/2007 tentang pemberantasan TPPO. Korbannya, SK, JU, SR, LS, SK, dan SY yang merupakan warga Dompu. Dua korban diantaranya adalah perawat dan bidan. Para tersangka bersekongkol merekrut dan mengirim korban sebagai TKA ilegal ke Turki pada periode JuliOktober 2017. Korban dijanjikan kerja singkat dengan gaji tinggi. Namun korban mendapat kekerasan sehingga kabur dan dipulangkan kembali ke Indonesia awal 2018. Kasus yang baru mulai persidangan, yakni dengan tersangka HA asal Jonggat, Lombok Tengah juga sudah ditahan. Tersangka diduga merekrut sembilan korban dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar di Timur Tengah. Kemudian dengan modus yang sama, tersangka ZN (45) asal Praya, Lombok Tengah sebagai agen penghubung berkomplot bersama tersangka SB alias IR (42) yang berperan merekrut korban. Mereka mengimingi korbannya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji tinggi, yakni 6.00 Riyal atau setara Rp24 juta sebulan. Para tersangka meraup Rp2 juta sampai Rp4 juta dari suksesnya perekrutan korban. Salah satu korbannya, CD (38) asal Kota Mataram terbujuk. Para tersangka modusnya membantu membuatkan dokumen administrasi kependudukan untuk membuat paspor. Beberapa data pengurusannya dimanipulasi. Tersangka ZN mengirim korban ke Jakarta terlebih dahulu dan ditampung di sebuah hotel. Agen di Jakarta berinisial FR lantas mengurus keberangkatan korban ke Arab Saudi. Korban CD pada Mei 2018
lalu dikirim ke Riyadh bersama empat korban lainnya. Kasus ITE Baiq Nuril Maknun Perjuangan mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun untuk mencari keadilan memantik perhatian masyarakat. Hal itu berkat putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang memutus Nuril bersalah menyebarkan konten elektronik memuat konten asusila. Setelah sebelumnya, 26 Juli 2017, ibu tiga anak ini dibebaskan dari dakwaan penyebarluasan obrolan mesum mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim saat berbincang dengannya di sambungan telepon. Berkat putusan bebas itu, jaksa penuntut umum pada Kejari Mataram lantas mengajukan kasasi ke MA, yang kemudian dikabulkan dengan bunyi amar putusan menghukum terdakwa Nuril dengan penjara selama tiga bulan. Selain itu, majelis hakim kasasi juga menghukum Nuril dengan pidana denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Tim penasihat hukum Nuril berang. Tim yang dipimpin Direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unram, Joko Jumadi lantas melawan lagi dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Meskipun sempat terjadi polemik, perihal jaksa penuntut umum yang hendak mengeksekusi Nuril sesuai putusan MA tersebut. Belakangan, Kejaksaan Agung RI memberi kelonggaran untuk tidak mengeksekusi Nuril sampai jatuhnya vonis PK. Penindakan Pembabatan Hutan Menurun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mencatat 11 kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani sepanjang 2018 ini. Sebanyak 9 kasus diantaranya, sudah dinyatakan berkas lengkap dan diajukan ke persidangan. Kabid Perlindungan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Dinas LHK Provinsi NTB, Mursal menyebutkan, pihaknya menangkap 15 pelaku illegal logging. Beberapa diantaranya ada yang residivis. Sementara total barang bukti yang disita mencapai 204.981 m3, 19 unit truk, satu mobil box, satu mobil pikap, lima gergaji mesin, dan dua unit sepeda motor. Satu kasus menonjol, yakni illegal logging dengan tersangka Dabuk alias AM yang diduga terlibat pembabatan kayu rimba campuran kawasan hutan Tambora, dengan sembilan truk dengan volume kayu yang diangkut 108 m3. ‘’Untuk tahun ini memang kasus illegal logging menurun, seiring dengan intensitas Satgas yang meningkat, dan tertutupnya ruang gerak para pelaku. Kita harapkan pelaku illegal logging ini bisa sampai habis kita tangkap,’’ jelasnya. (why)
Potensi Belanja Langsung Tak Terserap Capai Rp670 Miliar Dari Hal. 1 ‘’Jadi, besar aktivitas non tender sekitar 2 kali lipat dari aktivitas tender. Juga tidak ada gambaran bagaimana tingkat kemajuan pekerjaannya,’’ katanya. Ervyn mengatakan, diperlukan penjelasan memadai dari beberapa OPD yang sampai akhir Desember masuk zona merah, yakni BPBD. Dan zona kuning sebanyak 8 OPD. ‘’Mengapa realisasi keuangannya rendah dan mengupdate kepada publik bagaimana perkembangan kegiatan fisiknya, baik yang dari tender maupun non-tender,’’ katanya. Perhatian harus diberikan kepada OPD-OPD dengan sisa target realisasi keuangan terbesar plus realisasi fisiknya juga terlambat. Secara umum, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, pengendalian untuk proyek-proyek tender relatif sudah semakin bagus. Tinggal lebih ketat pada proses pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Sementara itu, perlu perhatian untuk memperbaiki pengendalian kegiatan non tender yang jumlah paket dan nilainya lebih besar. Serapan APBD NTB 2018 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2017 lalu. Tahun lalu, serapan APBD NTB mencapai 93 persen, namun tahun ini diprediksi antara 90 - 91 persen. ‘’Kalau tahun kemarin 93 persen. Sepertinya di bawah itu (tahun ini). Antara 90 persen
sampai 91 persen,’’kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM. Supran tak menjelaskan secara detail penyebab rendahnya serapan APBD tahun 2018 dibandingkan 2017. Ia membenarkan serapan anggaran yang diprediksi berada di bawah serapan tahun lalu akibat bencana gempa yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu. Termasuk juga akibat sumber-sumber dana yang dikurangi dari pusat. Meskipun serapan anggaran diprediksi lebih rendah dari tahun sebelumnya, Supran mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak akan besar. Malah, ia mengatakan akan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Data e-monev Pemprov NTB, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB sebesar Rp5,778 triliun, sampai 16 Desember, realisasi keuangan baru 81,66 persen. Sedangkan realisasi fisik baru 90,88 persen. Sampai 31 Desember, Pemprov menargetkan realisasi keuangan sebesar 96,70 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. APBD NTB 2018 terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp3,015 triliun dan belanja langsung (BL) sebesar Rp2,763 triliun. Realisasi BL sampai 16 Desember baru mencapai 72,35 persen baik keuangan dan fisik. Sedangkan realisasi BTL sebesar 90,19 persen. (nas)
Pengamanan Nataru, Basarnas Siaga 14 Hari Dari Hal. 1 Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan selama dua pekan ke depan, peralatan yang disiagakan antara lain
kapal Rescue Boat 220 Mataram yang sandar di Pelabuhan Lembar, Rigit Inflatabel Boat (RIB), Rubber Boat, kendaraan operasional dan peralatan lainnya. (ars)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 22 Desember 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
BPPD NTB Gelar ’’Sales Mission’’ ke Makassar dan Malang Mataram (Suara NTB) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB mulai Minggu (23/12) hingga Kamis (27/12) akan menggelar sales mission di dua kota besar di Indonesia, yakni Makassar, Sulawesi Selatan dan Malang, Jawa Timur (Jatim). Dalam sales mission yang akan diikuti sejumlah praktisi pariwisata di NTB ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan domestik ke daerah ini. Apalagi setelah gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu, tingkat kunjungan wisatawan yang menggunakan pesawat ke NTB turun drastis. (Suara NTB/ist)
PERLINDUNGAN - Solidaritas Perempuan Mataram saat melakukan roadshow ke kampus Universitas 45 Mataram untuk penguatan perlindungan terhadap buruh migran.
Universitas 45 Dilibatkan Perkuat Perlindungan Buruh Migran Mataram (Suara NTB) Solidaritas Perempuan Mataram melakukan roadshow ke kampus-kampus guna mendorong keterlibatan kampus dalam upaya perlindungan perempuan buruh migran. Salah satu target ialah Universitas 45 Mataram. Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Mataram, Eli Sukemi, menegaskan keterlibatan kampus terutama mahasiswa dan kaum muda di dalamnya akan sangat membantu upaya perlindungan perempuan buruh migran. Dikatakan, situasi ketidakadilan, penindasan, kekerasan dan eksploitasi pada perempuan buruh migran (PBM) dan masih saja terjadi di berbagai tahap migrasi, mulai pra pemberangkatan, penempatan maupun pascakepulangan. Dalam tiga tahun terakhir Solidaritas Perempuan Mataram, mencatat terhitung sejak tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 8 kasus perempuan buruh migran dan keluarganya, sebagian kasus terselesaikan dengan terpenuhi tuntutan PBM dan keluarganya. Kasus yang di dampingi dan ditangani SP Mataram dengan
beragam kasus, antara lain gaji tidak dibayar, pelecehan seksual, overstay, berangkat non prosedur, bekerja tidak sesuai kontrak kerja, mengalami kekerasan fisik, hilang kontak, korban trafficking, mengalami kekerasan psikis, beban kerja yang banyak, dan mengalami diskriminasi. Data lainnya beber Eli, juga selama tahun 2018 SP Mataram melakukan feminis partisipatory action riset dengan 9 narasumber perempuan buruh migran yang bekerja ke timur tengah bekerja pada sektor informal setelah ditetapkannya Kepmen 260 tahun 2015 tentang Moratorium ke 19 negara timur tengah untuk pekerjaan sektor informal. Pemberangkatan non prosedural menambah rantai panjang kekerasan dan penindasan berlapis dialami PBM. Situasi lainnya juga yang dialami oleh keluarga perempuan buruh migran terkait perpanjang dokumen identitas. Data penanganan kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan menunjukkan tingginya kasuskasus penempatan non prosedural terhadap PBM juga terjadi di beberapa wilayah dengan negara
tujuan Arab Saudi yaitu sebanyak 36% dengan modus visa umroh dan cleaning service dan beberapa negara timur tengah lainnya. Selain menjadi korban penempatan non prosedural, PBM juga menjadi korban perdagangan manusia. Maraknya kasus ini turut dipicu oleh terbitnya kebijakan Kepmenaker No. 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PadaPenggunaPerseorangandi19 Negara-Negara Timur Tengah. Dengan dalih menurunkan angka kasus dan permasalahan yang menimpa PBM khususnya di kawasan Timur Tengah, pemerintah mengeluarkan kebijakan penghentian tersebut. Namun faktanya, kompleksitas persoalan PBM yang bekerja di Negara Timur Tengah pasca penerapan kebijakan ini justru semakin meningkat. “Bentuk pelanggaran yang mengeksploitasi perempuan ini merupakan pola atau modus dari tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang dilakukan oleh pelaku baik PPTKIS, oknum pemerintah, majikan, maupun keluarga,” ungkapnya. (dys)
Guru Harus Mengacu kepada Kurikulum Mataram (Suara NTB) – Jelang Ujian Nasional (UN) tahun 2019, nanti guru dihadapkan dengan tantangan harus memberikan materi pelajaran sementara waktu kian mepet. Tantangan itu muncul karena pembelajaran di sekolah sempat mengalami kevakuman ketika terjadi bencana gempa bumi yang menguncang Pulau Lombok dan sekitarnya. Tak kurang dari satu bulan tidak ada pembelajaran efektif berlangsung di sekolah. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, mengatakan untuk mempersiapkan siswa menghadapi UN, guru tetap mengacu kepada kurikulum agar peserta didik tidak kesulitan dalam menjawab soal-soal. “Tentunya guru harus punya trik untuk mengkover semua mata pelaja-
ran yang akan diujiankan saat UN, melalui pengayaan salah satunya,” ujar Ermawanti. Ia menjelaskan, pascagempa bumi lalu durasi pembelajaran dipersempit, dengan durasi yang dipersempit membuat pembelajaranmenjaditidakefektif.Olehkarenaitu,guruharuspandaimengkondisikan materi dan waktu agar materi yang tertinggal bisa terkejar. “Semua kembali ke gurunya. Bisa diberikan pengayaan di luar jam belajar efektif,” katanya. Menurutnya, saat ini kondisi belajar mengajar harus diciptakan senyaman mungkin oleh guru. Dengan kondisi saat ini, ia melihat trauma akibat gempa bumi sudah mulai hilang, anak-anak sudah mulai nyaman dengan suasana sekolah yang sebenarnya. Selain itu, ia mengatakan, guru me-
miliki peranan penting dalam mendukung terbangunnya sekolah ramah anak. Guru harus memperlakukan anak dengan baik. Dengan kondisi siswa nyaman di sekolah, akan mendukung pembelajaran yang baik di sekolah. Ia menjelaskan, ramah kepada anak-anak itu maksudnya agar anak-anak menjadi nyaman, tenang bahagia, dan mereka bisa merasa terlindungi. Intinya, semua pihak yang ada di sekolah harus membuat anak nyaman. Indikator nyaman yaitu bila di sekolah bersih dan aman, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Kebutuhan dan hak anak selama di sekolah juga harus terpenuhi, dengan begitu mereka bisa nyaman berada di sekolah dan mengikuti pembelajaran. (ron)
SLB Swasta di NTB Berpeluang Menjadi Negeri Mataram (Suara NTB) – Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB masih sangat kurang untuk menjawab kebutuhan SLB. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membuka peluang bagi SLB swasta untuk menjadi SLB negeri. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mempersilakan bagi SLB swasta yang ingin menjadi negeri untuk mengajukan diri menjadi SLB negeri. “Kalau itu sepanjang ada SLB swasta yang mau dinegerikan, kita langsung terima. Kita memang menawarkan,” ujar Suruji. Pada tahun 2018 ini, salah satu SLB swasta yaitu SLB Dharma Wanita Provinsi NTB resmi menjadi SLB Negeri 2 Mataram. Peresmian dilaksanakan pada bulan Oktober lalu dalam bentuk penyerahan SLB dari Ketua Dharma Wanita Provinsi NTB ke Dinas Dikbud NTB. Sebelumnya, Kepala Bidang
Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. Saiful Islam, M. Pd., menjelaskan dengan telah resminya menjadi SLBN 2 Mataram maka pihaknya akan memikirkan kelengkapan sarana dan prasana SLBN 2 Mataram, termasuk melengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SLBN 2 Mataram. Dengan adanya kemudahan itu Dinas Dikbud membuka peluang bagi SLB swasta. Karena seperti diketahui sarana dan prasarana serta tenaga pengajar masih sangat kurang di SLB Swasta. Pihaknya juga merencanakan akan membangun dua SLB setiap tahunnya. Pembangunan dua SLB setiap tahunnya akan dimulai pada tahun 2019. Dari dana APBN di tahun 2019 sudah dilakukan survei di Sakra, Lombok Timur. Sementara dari dana APBN nantinya akan dibangun satu SLB di Pulau Lombok dan satu SLB di
Pulau Sumbawa. “Kami sediakan anggaran secukupnya belum memulai rincian, paling tidak kami sudah siapkan anggaran unuk membangun pembangunan unit kelas baru, termasuk asrama, dan lainnya,” katanya. Selain itu, pihaknya juga akan tetap menjalankan program sekolah inklusi. Di mana target yang diusung pemerintah provinsi NTB yaitu menunjuk dua sekolah di kabupaten/kota, baik SMA maupun SMK menjalankan sekolah inklusi. Saat ini jumlah SLB di NTB masih sangat kurang, hanya ada 40 SLB negeri dan swasta, sementara kebutuhan SLB cukup tinggi. Oleh karena itu pencanangan sekolah inklusi dijadikan salah satu solusi dari kekurangan SLB. Namun, pelaksanaan sekolah inklusi juga memiliki sejumlah tantangan karena minimnya guru di sekolah umum yang bisa mengajar siswa berkebutuhan khusus. (ron)
Ketua BPPD NTB, Dr. Farid Said menjelaskan, alasan memilih Makassar dan Malang, karena merupakan salah satu pasar potensial, sehingga perlu terus dipertahankan. ‘’Kalau eksistingnya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kenapa arah kita ke sana? Karena kita mau selamatkan rute penerbangan yang ada sekarang ini. Jangan sampai nanti mereka penumpang kurang, sehingga bisa mengurangi penerbangan,’’ terangnya pada Suara NTB di
Mataram, Jumat (21/12). Pada sales mission yang digelar di Makassar, ujarnya, akan diikuti 20 sellers dan 5 anggota BPPD tanggal 24 Desember. Nantinya, dalam table top yang digelar, 20 sellers ini akan bertemu dengan 50 buyers di Makassar. Sementara pada malam harinya akan digelar gala dinner bersama pelaku pariwisata di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah di Makassar, ujarnya, BPPD NTB bersama pelaku pariwisata NTB akan
melakukan sales mission di Malang Jawa Timur tanggal 26 Desember. Seperti biasa, ujarnya, pelaku pariwisata NTB akan melakukan table top dengan buyers di Malang Jawa Timur. Adanya kegiatan ini, tambahnya, setidaknya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB, sehingga pariwisata NTB bisa bangkit dari keterpurukan pascagempa. Apalagi beberapa daerah di Indonesia, seperti Malang tertarik datang ke NTB, seh-
ingga pasar-pasar potensial ini perlu digarap secara maksimal. ‘’Banyak orang Malang yang ingin berkunjung ke NTB. Apalagi ada penerbangan dari Surabaya ke Lombok, sehingga perlu diselamatkan. Belum lagi ada pesawat transit dari Malang – Surabaya dan menuju Lombok,’’ terangnya. Tidak hanya itu, ujarnya, pada akhir tahun 2018 ini, akan diluncurkan calendar of event Lombok-Sumbawa 2019 di Kementerian Pariwisata. Sejumlah calendar of event 2019 yang selama ini dilakukan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota akan terus dipertahankan. Malahan nanti, pihaknya berencana menggelar sejumlah event yang diklaim bisa mendatangkan banyak wisatawan, baik dalam dan luar negeri. (ham)
Mahasiswa Dilatih Pengetahuan Dasar Kepemimpinan dan Organisasi Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa program studi Manajemen Dakwah UIN Mataram mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan, Kemahasiswaan, dan Manajerial Organisasi (LDK2MO). Kegiatan LDK2MO juga menjadi bahan evaluasi pengurus HMJ dalam menentukan arah jurusan kedepan. Mengingat jurusan ini sangat baru sehingga masih dalam tahap mencari bentuk ideal dalam proses pengembangannya. Abdul Azis Ibrahim selaku Ketua PJS-HMJ sebagai konseptor di balik terlaksananya kegiatan ini bahwa kegiatan ini memberi pemahaman pada mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah tentang kepemimpinan. Selain itu, ini juga sebagai upaya memperkuat solidaritas
dan kekeluargaan pengurus HMJ. Karena dengan demikian, seluruh program kerja yang akan dilaksanakan nantinya dapat mudah terealisasi apalagi jika dilaksanakan secara bersama. “Jika kesadaran ini ada maka akan lebih mudah merealisasikan tujuan bersama untuk manajemen dakwah yang lebih baik ke depannya,” ungkapnya. Sementara dalam sambutannya, Khairy Juanda M.Si., selaku Kajur Manajemen Dakwah mengungkapkan kegiatan-kegitan seperti harus rutin dilakukan setiap jurusan guna meningkatkan mutu mahasiswa. Dengan tujuan tentu agar menambah wawasan bagi setiap mahasiswa. Dikatakan Khairy, menjelaskan makna pemimpin dan kepemimpinan, bagaimana seharusnya bertindak sebagai seorang pemimpin dan juga kepemimpinan seperti apa yang digunakan untuk
memimpin. Sementara Irpan, S.Ag., M.A, pemateri lain dalam kesempatan tersebut menjelaskan mahasiswa bagaimana mengelola sebuah lembaga atau organisasi yang tentunya ada tujuan bersama di dalamnya. Pemateri mengibaratkan sebuah organisasi atau lembaga seperti gerobak, ada yang menariknya dari depan, ada yang mendorongnya dari belakang serta samping kiri dan kanan. Yang berada di depan selaku pimpinan, samping kiri kanan dan belakang selaku jajarannya. Pimpinan harus sebisa mungkin menarik gerobak dengan tanpa bersusah payah karena ada jajaran yang berada di samping kiri dan kanan serta belakang, supaya gerobak berjalan dengan lancar dan mulus semua organ yang terlibat harus secara bersama mendorong gerobak supaya berjalan
dengan baik dan mencapai tujuan tepat waktu. Materi wawasan kemahasiswaan diberikan Ishak Hariyanto, M.Hum selaku dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dalam materi yang disampaikan, dia menyebut mahasiswa di zaman millenial tak bisa terlepas dengan dunia maya atau sosial media, sehingga eksistensi di dunia nyata mereka mati. “Lebih sibuk membaca status yang berserakan tanpa makna daripada fokus pada dunianya selaku mahasiswa,” katanya. Untuk itu, mahasiswa harus bisa berwacana dengan benar, mahasiswa harus betah membaca buku, mahasiswa harus berani berdiskusi, dan mahasiswa harus mampu menulis. Ketiga hal inilah yang harus diwujudkan mahasiswa. (dys)