HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 22 NOVEMBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 214 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Rp835 Miliar untuk Penanganan Pascabencana dan Komitmen NTB Gemilang
(Suara NTB/yon)
HUNTAP - Salah satu bangunan huntap yang sedang dibangun di Sambelia Lotim. Pada RAPBD 2019, Pemprov mengalokasikan dana pascabencana sebesar Rp241 miliar.
Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp835 miliar lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Anggaran sebesar itu akan diperuntukkan penanganan pascabencana sebesar Rp241 miliar dan komitmen NTB Gemilang Rp594 miliar. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., menjelaskan dalam struktur APBD 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp241 miliar lebih untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sebesar Rp112
miliar lebih bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk penanganan jalan dan irigasi. “Penataan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, rehab gedung RSUD NTB dan RSJ Mutiara Sukma,” katanya di Mataram. Sedangkan anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp129 miliar lebih. Dialokasikan untuk rehab gedung kantor, sumur bor, rehab gedung sekolah dan sarana prasarana air bersih. Sementara yang bersumber dari APBN khusus penanganan gedung
SMA/SMK/SLB dan rumah penduduk, ditangani langsung oleh pemerintah pusat mulai tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2019. Upaya-upaya yang dilakukan Pemda saat ini mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) dengan cara memperbanyak fasilitator, aplikator, tukang bangunan dan memastikan ketersediaan bahan bangunan yang terjangkau. Disebutkan, saat ini sudah dibangun huntara sebanyak 40.000 unit yang dibangun oleh NGO dan bantuan stimulan dari pe-
merintah provinsi berupa spandek untuk pembangunan huntara secara gotong royong. “Memastikan ketersediaan logistik dan obat-obatan serta jaminan hidup agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hariannya,” kata Wagub. Terkait dukungan konkret terhadap program prioritas untuk 15 komitmen NTB Gemilang, sebut Wagub dialokasikan sebesar Rp594 miliar lebih. Dana sebesar itu yang dialokasikan dalam RAPBD 2019. (nas)
(Suara NTB/nas)
TANDATANGANI - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menandatangani surat kesepakatan Rencana Aksi Daerah SDG’s yang disaksikan Ketua TP PKK NTB, Rektor Unram Prof. H. L. Husni, termasuk Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.
Implementasikan SDG’s
Kemiskinan dan Masalah Lingkungan Tantangan Terberat NTB
TO K O H
Tidak Ada Masalah MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menegaskan dana bantuan bagi korban gempa Lombok tersedia dan cukup untuk mendukung upaya rekonstruksi pascagempa. Dengan begitu, masyarakat yang menjadi korban dampak gempa tidak perlu khawatir soal dana bantuan dari pemerintah pusat. “Dana bantuan untuk korban gempa tidak ada masalah,” tegas Puan Maharani, kepada wartawan usai meninjau pabrik produksi panel rumah Risha di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng), Rabu (21/11). Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R
“Masalah kemiskinan, sanitasi jadi tantangan. Kita tahu dengan bencana gempa, rumah hancur. Tanggung jawab kita ke depan memang rumah dibangun harus lengkap den-
gan sanitasinya,” kata wagub dikonfirmasi usai menghadiri peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG’s 2019-2023 di Mataram, Rabu (21/11) siang. Wagub mengatakan dari
tujuh belas tujuan SDG’s, tantangan terberat di NTB adalah masalah kemiskinan dan masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya masalah sanitasi.
Dengan bencana gempa yang terjadi beberapa bulan lalu, kata wagub menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sanitasi di masyarakat. Bagi rumah tangga yang dulunya tak ada sanitasi yang layak, maka dengan perbaikan perumahan yang diberikan bantuan stimulan oleh pemerintah, ke depan sanitasinya harus ada. “Tapi intinya, bencana itu jangan sampai menjadikan kita untuk tidak mendapatkan
pencapaian SDG’s yang baik ke depan. Justru dengan bencana, kita harus kencang berlari. Bencana jangan menyurutkan semangat kita,” kata Wagub. Wagub juga menambahkan persoalan lingkungan menjadi tantangan terberat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di NTB. Ia meminta masyarakat jangan lagi merusak hutan baik dengan melakukan pembalakan liar maupun perambahan. Bersambung ke hal 15
Proyek Perkim Dihentikan di KLU, Batal Dieksekusi Jaksa, Nuril Dilindungi LPSK Inspektorat Cek Daerah Lain
Puan Maharani (Suara NTB/ist)
DAK Infrastruktur Jalan Turun DANA Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur jalan yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2019 mendatang turun dibandingkan 2018. Tahun depan, Pemprov hanya memperoleh DAK infrastruktur jalan sebesar Rp55,65 miliar. Tahun sebelumnya, DAK Infrastruktur jalan yang diperoleh NTB mencapai Rp90 miliar lebih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB belum mengetahui penyebab turunnya perolehan DAK infrastruktur jalan untuk NTB. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, Bersambung Wedha Magma Ardhi ke hal 15 (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Masalah kemiskinan dan lingkungan menjadi tantangan berat NTB dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan NTB akan berupaya menjadi yang terbaik, seperti saat mengimplementasikan Millenium Development Goals (MDG’s).
Mataram (Suara NTB) TP4D sebelumnya terpaksa menghentikan proyek Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dikhawatirkan situasi itu juga terjadi di daerah lain, akibat rekanan mundur, karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan. Namun Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH.,M.Si tidak ingin berasumsi. Ia ingin memastikan pelaksanaan proyek Dinas Perkim di daerah lain di NTB, mengingat ikut jadi terdampak gempa. Daerah terdampak yang juga mendapat bantuan Rumah Layak Huni (RLH) itu seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/penkum Kejati)
CEK - Tim TP4D Kejati NTB saat mengecek kondisi fisik proyek RLH di Lombok Utara yang dalam keadaan rusak parah. Proyek ini diputuskan dihentikan atas permintaan rekanan.
Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram resmi membatalkan eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun (37) Rabu (21/ 11) atas dasar perintah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Meski batal, namun Kejaksaan tetap menunggu kehadiran Nuril untuk membicarakan teknis dan jangka waktu penundaan eksekusi. Seharusnya Nuril hadir memenuhi panggilan Jaksa, Rabu kemarin untuk menjalani eksekusi enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Namun Kejari Mataram membatalkan eksekusi, setelah banyak pihak menentang, karena dianggap masih ada ruang pembelaan bagi Nuril dalam agenda
Peninjauan Kembali (PK). “Saya tegaskan, tidak ada eksekusi hari ini. Ini kan sudah ada perintah langsung dari Kejaksaan Agung. Dengan pertimbangan yang sudah didengar semua orang, dengan alasan kemanusiaan, termasuk kepentingan PK Nuril,” kata Kajari Mataram, Dr. I Ketut Sumedana, SH.,MH dalam keterangan persnya, Rabu kemarin. Ia tetap berharap kehadiran Nuril di Kejaksaan tapi bukan untuk dieksekusi, melainkan mendiskusikan soal teknis setelah penundaan eksekusi. Dimaksud Kajari, terkait penundaan eksekusi dihubungkan dengan rencana PK diajukan Nuril bersama kuasa hukum. Sebab bagaimana pun juga menurut Kajari, Bersambung ke hal 15
Air Asia akan Buka Penerbangan Langsung Lombok - Perth Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama sejumlah pejabat menemui Chief Executive Officer (CEO) AirAsia Indonesia, Dendy Kurniawan di Jakarta. Gubernur mengatakan maskapai penerbangan AirAsia akan menambah frekuensi penerbangan Lombok - Kuala Lumpur mulai Februari 2019. Selain itu, AirAsia juga akan membuka penerbangan langsung Lombok - Perth Australia. “Insya Allah mulai Februari 2019, frekuensi penerbangan Lombok - Kuala Lumpur akan ditambah dan penerbangan Lombok - Perth Australia akan dibuka,” tulis Gubernur dalam akun media so-
sialnya yang sudah terverifikasi, Rabu (21/11). Dr. Zul mengatakan sektor pariwisata NTB akan lebih terasa geliatnya jika rute penerbangan langsung tersebut bisa terealisasi. Beberapa pejabat yang mendampingi Gubernur antara lain Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si, General Manager PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, dan pejabat lainnya. Diketahui, saat ini rute penerbangan langsung baru dilayani dua maskapai penerbangan. Yakni, AirAsia yang melayani rute Lombok Kuala Lumpur dan Silk Air, yang melayani rute penerbangan langsung Lombok - Singapura. Pascagempa yang melanda
NTB beberapa waktu lalu, maskapai penerbangan internasional seperti Air Asia dan Silk Air mengurangi frekuensi penerbangan ke Lombok. Maskapai penerbangan Air Asia rute Lombok - Kuala Lumpur yang semula tiga kali sehari, sekarang menjadi satu kali sehari. Bersambung ke hal 15 BERTEMU - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat bertemu CEO AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan. AirAsia akan menambah frekuensi penerbangan Lombok - Kuala Lumpur dan akan membuka rute Lombok - Perth.
(Suara NTB/ist)
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kerjasama Dinas Perdagangan Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Gelar Pasar Murah
Disdag Dekatkan Pengusaha dengan Masyarakat
Berharap Segera Terealisasi WACANA dana kelurahan yang akan didistribusikan mulai awal tahun 2019 memberi angin segar bagi kelurahan. Anggaran itu paling tidak dapat membantu menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri menyambut baik adanya dana kelurahan tersebut. Asal ada regulasi yang mengatur penggunaan anggaran, sehingga kelurahan bisa terbantu pelaksanaan di bawah. “Saya pribadi bersyukur sekali. Tapi harus jelas peruntukannya,” kata Lisdiyanto dikonfirmasi Rabu (21/11). (Suara NTB/dok) Petunjuk pelaksana dan Lisdiyanto Tri petunjuk teknis diperlukan oleh kelurahan. Ini akan jadi rambu - rambu untuk mengalokasikan dana tersebut. Lisdiyanto tak terlalu khawatir dengan pengelolaaan anggaran yang cukup besar. Sebab, ia sebelumnya telah memiliki pengalaman mengelola anggaran. Pun dana itu terdistribusikan akan difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur dasar. Lisdiyanto mengaku, penataan infrastruktur mengandalkan intervensi dari organisasi perangkat daerah. Anggaran kelurahan yang minim tak mungkin mengerjakan proyek fisik. “Cuma habis untuk gaji tenaga honor,” sebutnya. Anggaran dana kelurahan akan banyak hal yang bisa dikerjakan. Baik skala kecil maupun besar. Kelurahan pun kata dia, akan terbantu dan tidak meski harus menunggu OPD teknis. Dia mengharapkan, anggaran tersebut bisa segera terealisasi. Pihaknya bisa menyiapkan program atau rencana kerja lainnya. (cem)
Minim Komunikasi ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman mengkritisi pelayanan di tingkat kelurahan. ‘’Lurah-lurah ini merupakan raja di wilayahnya masing-masing. Dan di bawah raja itu, ada kepala lingkungan,’’ ujarnya dalam rapat kerja dengan OPD mitra di Komisi I DPRD Kota Mataram, Rabu (21/11) kemarin. Untuk lingkungan anggarannya sudah terealisasi. Tetapi antara Lurah dengan Kepala Lingkungan, minim komunikasi. Ada Lurah dan kepala lingkungan yang dalam melak(Suara NTB/dok) sanakan tupoksinya, berAbd. Rachman jalan sendiri-sendiri. ‘’Kaling ndak mau komunikasi dengan Lurahnya, Lurahnya pun demikian,’’ katanya. Lurah terkesan jarang mau memberikan informasi kepada jajaran di bawahnya. Selain itu, ada juga kecemburuan dari kalangan RT yang menjadi garda terdepan. ‘’Karena mereka berpikir ngapain saya kerja kalau cuma lingkungan yang mendapatkan insentif,’’ demikian Rachman. Oleh karena itu, nantinya dia berharap ada alokasi insentif bagi RT. Dia meminta eksekutif membuatkan juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) pemberian insentif kepada RT. Rachman menyebutkan banyak keluhan yang diterima pihaknya dari Ketua RT terkait nihilnya insentif bagi mereka. Pada bagian lain, politisi Gerindra ini mengatakan, idealnya Lurah maupun Kaling harus tahu apa yang menjadi tupoksinya. Sehingga ketika ada masalah, mereka harus mampu menyelesaikannya di tingkatannya masing-masing. Sementara itu, mengenai serapan anggaran di Bagian Pemerintahan yang tercatat sebesar 70 persen, dengan sisa waktu yang ada diharapkan dapat mencapai 90 hingga 95 persen. Sehingga Silpanya tidak terlalu besar. ‘’Karena bagaimanapun juga kan anggaran ini untuk melancarkan sistem pemerintahan. Kalau serapannya tidak bisa mencapai itu, artinya ada program yang tidak jalan karena anggaranya ndak bisa diserap,’’ pungkas anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini. (fit)
Kualitas SDM di Kelurahan Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan gratis. Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Putu Sudarsana mengklaim bahwa komitmen ini sudah dilaksanakan di Kota Mataram. Walaupun dalam beberapa temuan, maupun laporan dari masyarakat masih ada oknum aparat di lapangan yang coba ‘’bermain-main’’. ‘’Tapi kami di Bagian Pemerintahan tidak henti-hentinya memberikan pembinaan khususnya bagi teman-teman yang ada di kelurahan,’’ katanya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Mataram, Rabu (21/11). Putu Sudarsana tidak menyangkal bahwa masih banyak persoalan di kelurahan. Salah satunya yakni persoalan SDM (sumber daya manusia). SDM di kelurahan perlu mendapat perhatian serius. ‘’Sejak saya menjabat Kabag Pemerintahan dua tahun lalu, keinginan kita adalah bagaimana menghilangkan kesan bahwa orang yang ditempatkan di kelurahan, adalah orang-orang buangan,’’ ungkapnya. Untuk hal ini, pihaknya sudah sering menyampaikan pentingnya kualitas SDM yang ditempatkan di kelurahan. ‘’Karena tidak jarang pak lurah maupun bu lurah bekerja sendiri. Kepala seksinya di sana adalah orang-orang yang sudah tidak terpakai lagi di Sekretariat. Kemudian staf dan tenaga honornya kemampuannya terbatas,’’ terangnya. Padahal, Kelurahan ini merupakan garda terdepan pemerintahan. Putu Sudarsana mencontohkan, ketika OPD membutuhkan data, yang paling akurat adalah data yang ada di kelurahan. Apalagi Kota Mataram sudah berstatus smart city dengan segala aplikasi yang telah diadopsi. Tidak hanya masalah SDM, kelurahan di Mataram juga dihadapkan pada persoalan minimnya fasilitas pendukung. ‘’Ada komputer tapi rusak. Mau memperbaiki, anggaran tidak ada,’’ cetusnya. Ditambah lagi ketika gempa baru-baru ini ada sejumlah fasilitas yang rusak. Putu Sudarsana, juga menyebutkan kondisi beberapa kantor lurah di Mataram membutuhkan penangan segera. Kondisi ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR Kota Mataram. Karena sesuai aturan, tahun depan kelurahan tidak lagi menangani pekerjaan fisik. Kantor lurah yang paling mendesak dibangun adalah kantor Lurah Sayang-Sayang. Kondisi bangunan sudah sangat memprihatinkan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkot Mataram mengambil kebijakan menyewa rumah di sebagai kantor Lurah Sayang-Sayang sementara. (fit)
Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan menggelar pasar murah di enam kecamatan se - Kota Mataram. Agenda rutin sebagai cara pengendalian harga dan mendekatkan pengusaha dengan masyarakat. Pada Rabu (21/11), merupakan hari kedua pelaksanaan pasar digelar di Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan. Kegiatan sama kata Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri, akan kembali digelar di kelurah a n lainnya. “Bes o k (hari
ini,) kita di Pejeruk dan Abian Tubuh,” sebutnya. Selain mengendalikan harga, pasar murah masuk ke lingkungan - lingkungan. Distibutor menyasar kantong - kantong penduduk, sehingga pengusaha lebih dekat dengan masyarakat. “Ini juga sekaligus menyambut perayaan maulid,” tuturnya. Peringatan hari besar keagamaan, tren harga kebutuhan pokok akan naik. Hal ini disebabkan kebutuhan meningkat. Sementara, stok stabil. Salah satu contoh sebut Alwan, harga telur naik dari Rp46 ribu menjadi Rp48 ribu/terai. Demikian pula, harga cabai naik meskipun tak signifikan. Kenaikan harga kebutuhan pokok lanjutnya, masih batas normal. Artinya, tidak ada kenaikan yang signifikan dan mengkhawatirkan. “Kalau Lalu Alwan Basri
(Suara NTB/ist)
PASAR MURAH - Masyarakat ramai membeli kebutuhan bahan pokok di pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram di Kelurahan Kebon Sari, Rabu (21/11). Kegiatan rutin digelar untuk menstabilkan harga. naik Rp500 - Rp1.000 masih batas normal,” ujarnya. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, dipastikan tidak ada lonjakan. Stok kebutuhan bahan pokok masih cukup. Akan tetapi, masyarakat
diingatkan agar tidak ada kepanikan saat berbelanja. Kalaupun belanja sesuai dengan kebutuhan. “Kalau belanja sesuai kebutuhan, bukan karena faktor keinginan,” demikia kata Alwan. (cem/*)
Pencairan Anggaran Rekonstruksi Perlu Dipercepat Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, diperlukan upaya-upaya percepatan pencairan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban pascagempa. Lambannya pelaksanaan rekonstruksi pascagempa dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru, mengingat musim hujan telah tiba. Sejauh ini, pemerintah pusat baru mencairkan anggaran untuk bantuan rumah kategori rusak. Sisanya Rp180 miliar untuk rumah rusak kategori sedang dan ringan belum ada kejelasan. Dikonfirmasi baru baru ini, Mohan mengatakan, kondisi saat ini, perlu penanganan lebih cepat bagi korban. Apalagi telah memasuki musim penghujan. Keterlambatan penanganan karena masa transisi atau masa tanggap darurat berakhir. Pemkot Mataram fokus menyiapkan data pendukung dan membersihkan area. Mohan mengakui, permasalahan dihadapi tidak saja pada pencairan anggaran. Pokmas banyak yang belum terbentuk, panel konstruksi rumah instans sederhana sehat (Risha) mengalami keterlambatan produksi dan berbagai permasalahan lainnya. “Berbagai persoalan kita
hadapi saat ini,” katanya. Belakangan, ada dukungan dana dari lembaga dan pemerintah daerah yang totalnya mencapai Rp1,6 miliar. Donatur ada sebagian yang spesifik meminta bantuan itu dipergunakan untuk perbaikan sekolah. Donatur lainnya meminta untuk mem-back up kebutuhan - kebutuhan yang sifatnya mendesak. Mohan sebenarnya berharap dana itu bisa segera dimanfaatkan maksimal untuk mempercepat proses rehab dan rekon. Kendalanya terbentur oleh aturan, karena uang masuk ke rekening dan tetap penggunaan melalui mekanisme APBD. Bisa dibayangkan kata Mohan, jika bantuan itu dieksekusi tahun depan. Maka esensi kedaruratan tidak ada lagi. “Sementara yang punya dana berharap cepat dimanfaatkan mendukung program yang dibutuhkan daerah,” tandasnya. “Tetapi aturan ini jadi
(Suara NTB/cem)
RUMAH RISHA - Dua bocah bermain di rumah instans sederhana sehat (Risha) di Lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Rabu (21/11). Pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi perlu akselerasi agar hunian bisa segera digunakan oleh masyarakat. masalah. Seandainya ada keleluasan bisa segera ditangani,” tambahnya. Informasinya akan ada dana bantuan dari donatur lainnya. Diharapkan, bantuan
Dana Kelurahan Tak Rata Didistribusikan Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat mengalokasi dana kelurahan sebesar Rp18 miliar untuk 50 kelurahan se - Kota Mataram. Pendistribusian tak dibagi rata, melainkan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan lingkungan. Skenario awal anggaran Rp18 miliar itu akan dibagi rata ke 50 kelurahan. Kalkulasinya satu kelurahan mendapatkan Rp350 juta. Tetapi kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Rabu (21/11), tidak mungkin dilakukan hal tersebut. Pendistribusian anggaran harus mempertimbangkan luas wilayah, rasio jumlah penduduk serta jumlah lingkungan. “Tadinya begitu. Tapi kan ndak mungkin kita sama ratakan kelurahan yang penduduknya sedikit dan yang banyak,” jawab Eko. Dikatakan, anggaran ini akan dikelola sendiri oleh kelurahan. Kemana anggaran itu dimanfaatkan masih menunggu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Kita tunggu aturan untuk apa saja anggaran ini,” tandasnya. Dana kelurahan memiliki resistensi tinggi. Oleh karena itu, akan dibuatkan rambu - rambu penggunaan anggaran agar lurah tak terjerat persoalan hukum. Wacana dana kelurahan disambut baik oleh sejumlah pihak termasuk camat dan lurah. Persoalan kecil dapat ditangani melalui anggaran itu. Camat Ampenan, Zarkasy men-
(Suara NTB/cem)
DANA KELURAHAN - Seorang pengendara melintas di depan Kantor Lurah Cakra Timur di Jalan Selaparang, kemarin. Kelurahan Cakra Timur salah satu yang akan mendapatkan dana kelurahan tahun 2019 mendatang. gungkapkan, mestinya pemerintah pusat harus berlaku adil. Sebab antara kelurahan dan desa tidak jauh beda. Mereka sama - sama membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Paling tidak dana kelurahan itu dapat menyelesaikan masalah kecil di kelurahan yang tak tertangani. “Saya rasa ini bagus. Masalah kecil apa yang belum tertangani bisa ditangani dari dana itu,” kata Zarkasy. Kecamatan Ampenan memiliki 10 kelurahan dan 55 lingkungan. Dinamika di lingkungan berbeda - beda. Kata dia, penanganan kebersihan saja hanya ditangani oleh satu orang setiap lingkungan. Dengan volume sampah yang banyak tak mungkin keseluruhannya bisa tercover. “Bisa dibayangkan satu orang satu kelurahan. Volume sampah banyak. Jadi ndak bisa meng-cover,” terangnya. Hal lain yang bisa dimanfaatkan dari dana kelurahan, misalnya sebut Zarkasy, pemban-
gunan yang sifatnya skala kecil yang tak tertangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bisa ditangani lewat dana tersebut. Bukan berarti sambungnya, dua OPD ini tidak pernah membantu penataan maupun pembangunan di Ampenan. Tetapi ada yang sifatnya kecil dan mendesak dapat tercover melalui dana kelurahan itu. Selama ini, kelurahan hanya mengandalkan anggaran Rp175 juta per tahun. Ini tidak bisa menyelesaikan semua program. Apalagi berkaitan dengan pengerjaan proyek fisik. “Kan setahun itu hanya Rp 175 juta angggarannya,” sebutnya. Janji pemerintah pusat diharapkan bisa terealisasi tahun depan. Ini bisa membantu pembangunan dan penataan di kelurahan. (cem)
tersebut bisa dimanfaatkan. Jika melihat volume rehab dan rekon tidak terlalu banyak. Daripada menunggu lama akan menjadi persoalan. Perbaikan pun kata dia, dipriori-
taskan bagi rumah korban yang rusak berat. Sebagian ia melihat, masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan berinisiatif memperbaiki sendiri. (cem)
Sanksi bagi Muslim Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Tim Penegak Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Mataram belum memutuskan terkait sanksi apa dijatuhkan ke Muslim. Rapat tim tak kuorum karena satu anggota tim penegak disiplin tak hadir. Mantan Kepala SMAN 7 Mataram yang kini menduduki posisi Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga santer jadi sorotan publik. Dia diduga melakukan pelecehan terhadap stafnya Baiq Nuril. Sidang indisipliner, Rabu (21/11), dipimpin oleh Ketua Badan Pertimbangan dan Kepangkatan yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Evi Ganevia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Baiq Nelly Kusumawati dan staf Bagian Hukum. Evi dikonfirmasi usai rapat mengatakan, belum ada keputusan apapun dari tim. Rapat tersebut tidak kuorum karena Kepala Bagian Hukum tidak hadir. “Belum kuorum,” jawabnya Evi. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram ini belum berani mengambil kesimpulan terkait sanksi bagi Muslim. Tim akan kembali menggelar rapat. “Belum ada. Nanti ada rapat lagi,” katanya. Eko menambahkan, sanksi tidak bisa sembarangan diberikan. Pelanggaran tergantung apakah tindakan bersangkutan kategori berat atau ringan. Tim sifatnya merekomendasikan dan membuatkan telaah staf ke peja-
bat pembina kepegawaian. “Pak Wali nanti selebihnya yang menjatuhkan sanksi,” tambah Eko. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, H. Amran M. Amin mengatakan, permasalahan dihadapi stafnya masuk ranah pribadi. Ia tidak ikut dalam permasalahan tersebut, apalagi kasusnya bergulir sejak lama. “Kalau itu kan masalah pribadi beliau,” ucapnya. Pembinaaan juga telah lama dilakukan oleh Pemkot Mataram. Amran mengaku, menyerahkan sepenuhnya ke kepala daerah terkait sanksi dan lain sebagainya. Kabid Pemuda tersebut tambah Amran, tetap masuk bekerja. Walaupun secara psikis terganggu oleh pemberitaan maupun media yang mencari tahu keberadaannya. “Beliau tetap bekerja. Kalau ndak ada di kantor, kita maklum saja psikisnya terganggu,” demikian kata Amr a n . (cem)
H. Effendi Eko Saswito
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
Air Kemasan Sumbang Inflasi TIM merencanakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada perusahaan-perusahaan air minum kemasan, terutama yang ada di daerah. Sidak direncanakan atas dasar pengaruh kenaikan harga air kemasan terhadap inflasi. “Setahu saya, air minum termasuk komoditi yang disurvei BPS untuk mengukur inflasi. Di inflasi Oktober kemarin, air minum kemasan “berhasil” masuk 5 besar penyumbang inflasi, bersaing keras dengan beras, ikan tongkol/kembung, dan rokok kretek,” kata Sekretaris Tim Pengendali Inflasi (Suara NTB/bul) Daerah (TPID) Provinsi NTB, Achris Sarwani Achris Sarwani. Seperti diketahui, harga air minum dalam kemasan saat ini menjadi keluhan dan perhatian publik lantaran kenaikan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Terutama perusahaan yang melakukan produksi beroperasi di daerah ini. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB ini menjelaskan, selama ini Bank Indonesia juga tak memperhitungkan air minum sebagai penyumbang inflasi utama. Secara historis, belum pernah air minum kemasan jadi penyumbang utama inflasi daerah. Case pasca gempa Lombok menjadi case khusus terkait produksi dan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Terutama tambahan untuk bantuan atas kebutuhan korban gempa. Menurutnya, saat ini produksi air kemasan oleh para produsen telah normal (pascagempa menjadi tidak normal karena dampak gempa) sehingga ke depan, diyakini air kemasan takkan jadi penyumbang utama inflasi daerah. Akan tetapi, bila mana dari evaluasi Satgas Pangan NTB dan TPID NTB harga air minum akan naik tinggi (sebagaimana concern terhadap harga bahan-bahan bangunan pascagempa), maka, kata Achris akan ada sidak pasar dan kunjungan/ pembahasan kepada produsen air minum yang ada di daerah. “Jika masih batas normal, tidak diperlukan. Kita bahas mengapa hal tersebut sampai terjadi,” ujarnya. Jika ketidaknormalan karena sekedar faktor produksi yang tidak normal di NTB, maka langkah strategisnya diupayakan pasokan dari luar NTB sebagaimana saat gempa kemarin. Apalagi sampai air kemasan menjadi 5 besar penyumbang utama utama inflasi, menurutnya hal ini harus menjadi perhatian serius pemegang otoritas. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Dinas Perindustrian akan Garap Industri Kreatif Mataram (Suara NTB) Industri kreatif telah berkembang di kota-kota besar. Industri ini tidak saja dilihat sekedar hobi. Lebih dari itu, industri kreatif dapat menjadi alternatif bagi daerah untuk mendukung tumbuh kembangnya perekonomian. Di NTB, industri kreatif ini mulai muncul di permukaan. Melihat potensinya, Dinas Perindustrian Provinsi NTB kepincut ingin menggarapnya. Pemikiran ini disampaikan Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Baiq. Eva Nurcahyaningsih. Ia menyadari, bahwa industri kreatif memiliki peluang untuk berkembang di NTB, seperti kota-kota maju lainnya di Indonesia. Dalam sebuah literatur dijelaskan, di Indonesia, Industri kreatif sedang berkembang dengan cepat. Para ahli dan pakar ekonomi menyatakan bahwa pedapatan negara sebagian disumbang oleh industri kreatif yang terus bertumbuh. Industri kreatif merupakan
industri yang berasal dari pemanfaatan aktivitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengekploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Industri kreatif saat ini memang memiliki peranan yang sangat penting pada perekonomian suatu negara, bukan hanya di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini tidak bisa dipisahkan karena industri kreatif memiliki peran meningkatkan perekonomian sebuah negara secara global. Industri kreatif erat hubunganya dengan tingkat kreativitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak
roda perekonomian. Banyaknya sektor industri kreatif yang tercipta adalah sebagai buah dari kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh seseorang. Ada 15 sub sektor industri kreatif ini. Diantaranya, periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, industri pakaian, video, film dan fotografi. Selain itu, termasuk juga permainan interaktif (game), music, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pembangunan, serta kuliner. Baiq Eva tak memungkiri, sebelumnya perhatian terhadap industri kreatif ini belum mengarah langsung kebijakan
pemerintah daerah. Artinya, dari sisi penganggaranpun belum menjadi prioritas. Meski begitu, Eva mengatakan, pada 2019 mulai menggarap industri kreatif ini. Dinas Perindustian akan mencoba merangkul para pelaku industry kreatif. Tidak hanya mengandalkan APBD, rencananya ia akan mengajukan permintaan dukungan dari Kementerian Perindustrian. “Ada 3 provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas. Salah satunya NTB. Karena itu, kita akan mengajukan bantuan untuk mendukung industri kreatif ini hidup di daerah,” jelas Eva. Ia tertarik mengembangkan potensi pengembangan animasi di daerah. Karena itu, langkah awal, kemungkinan animasi menjadi prioritas. Tanpa mengecualikan yang lainnya. Salah satu bentuk dukungan, dengan memfasilitasi Hak
(Suara NTB/bul)
Baiq Eva Nurcahyaningsih Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). “Kalau sekiranya Kementerian Perindustrian juga mental, kita akan coba menggandeng stakeholders lainnya,” demikian Eva. (bul)
Produsen Gula Semut Mulai Berproduksi Mataram (Suara NTB) Produksi gula semut dimulai. Ditengah terbatasnya keadaan akibat gempa, petani nira di Desa Kekait, Gunung Sari Lombok Barat tak terpaku pada keadaan. Mereka telah bangkit. Melihat keadaan di Kekait, sebagian besar penduduknya masih tinggal di rumah-rumah tinggal sementara yang disiapkan oleh BUMN. Ada juga yang masih tinggal di tenda-tenda. Tidak ada pilihan, karena tempat tinggal yang telah berpuluh tahun ditempati, rata dengan tanah akibat guncangan gempa 5 Agustus lalu. Produksi gula merah berangsur pulih di Desa Kekait. Mubazzir, bila air nira yang menjadi bahan bakunya tidak dimanfaatkan. Air dari pohon aren ini tetap menghasilkan. Setiap hari, panen dilakukan oleh para petani pemilik pohon. Media ini berkunjung ke salah satu sentra produksi gula merah milik Ketua Asosiasi Aren Indonesia (AAI) Provinsi NTB, H. Mustaan di Kekait. Pada tahun 2017 lalu, ia mendapat bantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Bantuan berupa gudang produksi dan pemasaran, serta beberapa perangkat produksi. Diantaranya alat pemanas, wajan, dan alat pengemasan. Beberapa diantara peralatan ini tak dapat difungsikan akibat tertimpa bangunan roboh. Gudang-gudang produksinya juga terlihat retak, meski masih dapat dimanfaatkan. H. Musataan mengatakan, kendati kondisinya demikian. Produksi tetap jalan. Demikian juga petani lainnya. Mereka berproduksi di hunian-hunian sementara yang ditempati. Dari sanalah, mereka tetap menyambung hidup dari hasil penjualan gula merah. “Produksi telah dilakukan sendiri-sendiri oleh warga. Saya juga sudah nerima dalam bentuk bubuk atau gula cetak,” kata H. Mustaan pada Suara NTB. Satu orang dapat menghasilkan 3 sampai 5 kilo gula merah dalam bentuk gula semut. Dengan kisaran harga ratarata Rp25.000/Kg di produsen. Ada 21 jumlah anggota kelompoknya. Seluruhnya aktif berproduksi. Dalam sehari, dari anggotanya dapat dihasilkan hingga 100-an Kg gula semut. Jika dihitung dengan produksi gula merah cetak, dapat menghasilkan hingga 200-an Kg sehari. H. Mustaan mengatakan, produksi gula merah atau gula semut ini mengejar momentum. Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun ini permintaannya tentu meningkat. Dalam sehari, seluruh hasil produksinya terserap. ludes di pasar lokal. Karena itu juga didukung Pemkab Lombok Barat dan Kemendes PDTT telah menyiapkan anggaran Rp1,4 miliar untuk membangun kawasan agro wisata aren. Memanfaatkan potensi kebun aren ratusan hektar di desa ini, kebun-kebun milik petani akan disulap jadi tempat rekreasi aren. Kekait akan menyajikan wahana wisata terintegrasi berbasis potensi perkebunan. Di kebun agro wisata aren ini, H. Mustaan yang juga sekaligus sebagai tim OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) menawarkan konsep yang berbeda. Seluruh proses pembuatan gula aren dapat dilihat langsung di kawasan agro wisata gula aren ini. Mulai dari proses panen air nira dari pohonnya, proses pembuatan gula aren, sampai kepada pembuatan produk-produk hasil turunannya. Sekaligus menyediakan outlet penjualan gula aren dan turunannya. Serta makanan khas daerah yang dijajakan di dalam kawasan. “Itu potensi yang kami sedang kembangkan, setelah gempa. Dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang dikucurkan dalam tiga termin ini, alokasinya untuk pembuatan jembatan, gapura, rabat jalan sepanjang 1.250 meter menyusuri kebun aren pinggir sungai/kokoq timuq. Pembuatan gorong-gorong, toilet, pengadaan gazebo (berugaq) di sepanjang jalan dalam kawasan, serta galeri penjualan,” jelas H. Mustaan. Rencananya, Desember kawasan agro wisata ini akan dilaunching untuk memperkenalkan, sekaligus memperluas pasar gula aren dengan cara yang lebih kreatif. (bul)
(Suara NTB/bul)
RUSAK - H. Mustaan menunjukkan peralatan produksi yang dibantu oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Beberapa unit di antaranya rusak karena gempa.
(Suara NTB/bul)
DAGING - Pedagang daging di Pasar Mandalika menunggu pembeli. Jumlah pembeli tahun ini menurut pedagang tidak sebanyak maulid tahun lalu.
Kelanjutan Proyek Mangkrak
Terminal Haji akan Ditukar Guling dengan Imigrasi Mataram (Suara NTB) Kelanjutan penanganan sejumlah proyek yang terindikasi mangkrak kembali dipertanyakan anggota DPRD NTB dalam pembahasan RAPBD 2018. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan untuk Terminal Haji yang berada di areal Lombok International Lombok (LIA) direncanakan akan ditukar guling dengan Kantor Imigrasi Mataram. “Terminal haji direncanakan akan dilakukan tukar guling dengan kantor imigrasi guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mengatasi kemacetan di Jalan Udayana,” ujarnya di Mataram. Untuk Rumah Mutiara Indonesia (RMI) yang berada di depan LIA, setelah dipinjam pakai oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Saat ini sedang dilakukan penjajakan dengan pihak ketiga untuk digunakan sebagai trading house produk perikanan. Sedangkan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek Lombok Barat akan dijadikan sebagai Science Techno Industrial Park (STIP). Selain itu, untuk proyek pengembangan kawasan agropolitan AlasUtan sudah dibuatkan rencana detail tata ruang. Yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kawasan agropolitan Alas - Utan di masa yang akan datang. “Kemudian, jembatan timbang Pototano pengelolaannya dialihkan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya Catatan Suara NTB, sejumlah proyek yang mangkrak. Antara lain proyek Terminal Haji di LIA yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp18,6 miliar lebih sejak tahun anggaran 20102017. Selanjutnya, Dermaga Telong Elong di Lombok Timur yang telah menelan anggaran sebesar Rp9,6 miliar lebih. Berikutnya, Rumah Mutiara di Jalan By Pass BIL, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kawasan Agropolitan dan Pasar Agropolitan di Kabupaten Sumbawa, Jembatan Timbang Poto Tano. Hasil kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Pelabuhan Te-
long Elong yang berada di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) masih layak dikembangkan. Agar dapat berfungsi normal sebagai pelabuhan dibutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar. Namun, anggaran untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut belum dapat terakomodir dalam APBD NTB 2018. Sehingga, untuk pemanfaatannya akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Pembangunan Pelabuhan Telong Elong mulai dikerjakan tahun 2007. Proyek ini mubazir dan mangkrak. Persoalan klasik yakni kurangnya dukungan anggaran diduga menjadi problem utama mangkraknya mega proyek tersebut. Sejak dibangun tahun 2007 lalu, proyek pelabuhan ini hanya dapat dikerjakan tidak mencapai 50 persen dari target yang ada. Proyek ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1,3 miliar sampai Rp1,5 miliar tiap tahunnya. Sejak dianggarkan tahun 2007, mulai dilakukan pembebasan lahan dan pembagunan di terminal dan jalan dari pantai yang menghubungkan dengan demaga. Setelah itu dibangun dermaga, akan tetapi jalan dari pantai belum bisa diselesaikan. Pelabuhan Telong-Elong belum rampung sampai 50 persen dari target. Pasalnya, anggaran yang diperlukan untuk merampungkan pelabuhan itu sampai bisa berfungsi mencapai Rp20 miliar. Dana sebesar ini diperlukan untuk membangun infrastruktur dan dermaganya. Jika mengandalkan dana dari APBD dengan penganggaran sekitar Rp1,3 miliar tiap tahunnya, maka membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa menyelesaikan pelabuhan tersebut. Karena itu, untuk mempercepat pengerjaan proyek tersebut Pemprov NTB pada waktu itu telah mengusulkan agar mendapatkan bantuan dari APBN sehingga bisa selesai secara bertahap dan bisa difungsikan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Kemudian proyek rehabilitasi Terminal Haji/TKI di Lombok International Airport (LIA) mulai dikerjakan kembali pada 2017 lalu. Pemprov mengalokasikan angga-
ran sekitar Rp2,8 miliar. Pada waktu itu harapannya, Terminal Haji dapat digunakan jemaah haji Embarkasi Lombok pada musim haji 2018. Tetapi nyatanya, hingga saat ini belum dapat difungsikan. Pembangunan gedung terminal haji LIA sempat terhambat pada tahun 2014. Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan aparat penegak hukum. Namun belakangan aparat penegak hukum mempersilahkan Pemprov untuk melanjutkan pembangunannya. Selain itu, pembangunannya juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim persoalan terminal haji. Proyek terminal haji LIA dimulai sejak tahun anggaran 2011, dengan total
kebutuhan anggaran sebesar Rp16,63 miliar lebih. Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8,81 miliar lebih, pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp1,09 miliar lebih, dan pada 2013 sebesar Rp1,73 miliar lebih. Pada tahun 2014 lalu, menganggarkan anggaran sebesar Rp650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji. Sementara mengenai Rumah Kemasan, Pemprov NTB sempat membantah operasional rumah kemasan mecet atau mangkrak. Rumah kemasan dulunya merupakan Unit Penyangga Pemasaran (UPP) produk Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) yang diresmikan pada 2013. Sedangkan untuk Rumah Mutiara Indonesia yang mangkrak dibangun pada
2012 lalu dari dana dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp5 miliar. Rumah lelang mutiara itu berbentuk bangunan berlantai dua, yang lokasinya tepat di depan pintu masuk kawasan LIA. Bangunan berukuran 1.000 meter persegi untuk kebutuhan pasar lelang mutiara itu berada di areal seluas satu hektare milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Konsep lantai dasar bangunan itu yakni lantai satu diperuntukan sebagai basis “outlet” pedagang mutiara dan lantai dua sebagai tempat pelaksanaan lelang mutiara tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Di sisi bangunan itu, akan dibangun pusat kuliner pada areal seluas 40 are dari total lahan seluas satu hektare itu. (nas)
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Pembangunan Huntap di Lotim Masih Terkendala Material Selong (Suara NTB) Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih belum jelas. Pasalnya, hingga memasuki bulan kelima sejak terjadinya gempa pada akhir bulan Juli lalu. Sama sekali belum terbangun huntap, terutama yang dapat ditempati oleh masyarakat. Kabarnya, pembangunan huntap ini, aplikator masih terkendala material terutama untuk jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat ini terus menelusuri dan melakukan pendataan terhadap warga korban gempa di Lotim baik di wilayah Kecamatan Sembalun, Sambelia dan wilayah lainnya. Langkah itu dilakukan untuk memastikan jika tidak ada masyarakat yang masih berada di tenda-tenda terpal dan beralih ke hunian sementara (huntara), mengingat musim hujan sudah tiba. “Kita terus melakukan pemantauan dan penelusuran untuk bahwa tidak ada masyarakat yang masih berada di bawah pengungsian menggunakan terpal. Hari ini (kemarin, red) kita ke Sembalun. Kita masih himpun datanya,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/11). Purnama Hadi mengungkap-
kan, untuk pembangunan huntap hingga saat ini jumlahnya belum diketahui pasti, apakah sudah ada atau belum sama sekali. Inilah yang dijajaki terutama ke wilayah-wilayah yang terdampak cukup parah seperti di Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya. Di mana untuk pengadaan huntap terutama jenis Risha, masih terkendala material. Purnama Hadi yang baru dilantik pada hari Senin (19/ 11) ini menginginkan supaya aplikator memiliki kuota dan terbuka berapa kesanggupan yang harus dikerjakan. Dan memiliki upaya yang lain di dalam pengadaan panel atau material huntap tanpa harus bergantung didatangkan dari luar. Namun, kondisi saat ini masyarakat hampir secara keseluruhan sudah berada di huntara yang dibangunkan
oleh BUMN, swasta, pemerintah maupun beberapa pihak lainnya. Intinya masyarakat dapat berteduh dengan nyaman dengan datangnya musim hujan. “Untuk huntara yang sudah terbangun mencapai ribuan,”sebutnya. Camat Sembalun, Usman, mengatakan bahwa jumlah huntara yang sudah terbangun di Sembalun sekitar 2.000 unit lebih. Untuk pembangunan huntap, saat ini masih dalam proses pembentukan Pokmas. Pembangunan huntap diharapkan dapat dimulai pada minggu ini, mengingat sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat, terlebih masyarakat yang tinggal di huntara merasa tidak nyaman, karena beberapa masyarakat jarak rumahnya dengan lokasi huntara cukup jauh. Sementara Camat Sambelia, Zaitul Akmal, mengungkap-
(Suara NTB/yon)
HUNTARA - Huntara untuk warga korban gempa yang dibangun di Kecamatan Sembalun. Sejumlah warga sudah mulai menempati huntara yang sudah dibangun pihak swasta, BUMN dan donatur lainnya. kan hujan sudah dua kali turun di Sambelia. Kondisi masyarakat sangat kondusif
dan masyarakat sudah berada di huntara. Adanya tenda-tenda yang terdapat di pinggir
Percepat Pembangunan
Tidak Ada Pemecatan SESUAI kebijakan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy, para honorer akan dievaluasi secara total. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat ini sedang proses melaksanakan perintah bupati. Evaluasi dimaksud dipastikan tidak akan sampai terjadi pemecatan terhadap honorer atau istilah lain tenaga non PNS. Menurut Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Khairi saat dikonfirmasi Rabu (21/11), semenjak dilantik Senin 19 November lalu, bupati katanya sudah menekankan soal evaluasi para honorer tersebut kepadanya. Hari pertama masuk kerja, kemarin, kepala BKPSDM ini langsung bergerak dan memanggil para bidangnya. Memulai kerjanya, Kepala BKPSDM ini sudah merancang surat untuk dikirim ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lotim. Diminta tidak saja Surat Keputusan (SK) pengangkatan tahun pertama dan terakhir, melainkan semua SK-SK yang diterima. Diakui, ada anggapan honorer akan dirumahkan. Namun, pihaknya membantahnya, karena tidak serta merta tenaga honorer diberhentikan. Evaluasi yang dilakukan katanya adalah agar lebih berkeadilan. Pemberian gaji atau honor bulanan dari masingmasing tenaga non PNS ini lebih adil, karena sesuai dengan masa kerjanya. ‘‘Evaluasi ini agar gampang penggajiannya sesuai masa kerja,” terangnya. Pihaknya menganalogikan, tidak ada orang baru masuk sekolah dasar langsung naik ke kelas VI. Sudah pasti baru masuk harus mulai dulu dari kelas I, baru naik ketahun berikutnya sesuai urutan masanya. Menurutnya, memang agak lucu baru masuk langsung kelas VI (enam). Atau sudah sangat lama sekali, sudah lima tahun sekolah tetap saja kelas I (satu). Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan penjenjangannya. Mulai lima tahun ke bawah, lima tahun ke atas, sepuluh tahun dan seterusnya. Mengenai besaran upah yang nantinya diterima oleh masing-masing honorer belum dibicarakan. “Apakah mendekati UMK atau seperti apa mekanismenya, itu nanti urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” ungkap Khairi. (rus) Muhammad Khairi (Suara NTB/rus)
Retribusi Menara Telekomunikasi Dekati Target Selong (Suara NTB) Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah menggencarkan penarikan retribusi jasa umum berupa menara telekomunikasi terhadap provider di Lotim. Pasalnya, penarikan rertibusi menara telekomunikasi ini dapat dilakukan sejak diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (21/11), Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lotim, H. Ridatul Yasa Sutaryadi, menjelaskan, target untuk retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp1.725.000.000 , tahun 2018. Di mana, jumlah tower atau menara telekomunikasi di Lotim sekitar 343 unit dari 12 provider yang mengelola BTS. Sesuai Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, untuk satu tower dikenakan sekitar Rp6,2 juta per tahun, karena dihitung biaya pengawasan dan monitoring selama satu tahun. Sejauh ini, Kominfo Lotim setelah terbitnya SK penarikan retribusi tower per tanggal 1 Januari 2018, sudah mengirimkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) ke masing-masing provider. Dari 12 sebagian besar sudah memenuhi kewajibannya. Sementara provider yang tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi, maka Pemkab Lotim akan mengambil tindakan tegas. Apakah dilakukan penyegelan dan lainnya, namun terlebih dahulu akan mendengar alasannya, karena menyangkut kepentingan umum. Ditambahkannya, provider yang membangun BTS di Kabupaten Lotim sebanyak 343 rata-rata sudah membayar retribusi. Bahkan PAD dari retribusi yang dibayarkan oleh provider tersebut untuk tahun 2018 ini mendekati target dari sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut antara tahun 2015, 2016, 2017 tidak ada penarikan. “Tahun 2018 ini baru masuk, sampai bulan Oktober mencapai Rp1,2 miliar,” jelasnya. Jumlah ini dinilai cukup tinggi dari target yang ditetapkan untuk penarikan retribusi dari menara telekomunikasi yakni sebesar Rp1,7 miliar. Adanya provider yang belum membayar kewajibannya itu dikarenakan komunikasi yang belum terbangun lantaran alamat dari provider tersebut tidak jelas. Itupun didominasi oleh provider yang kategori kecil. Sedangkan untuk provider besar, seperti XL, Telkomsel dan beberapa provider lainnya sudah membayar. “Kita sudah hubungi yang belum membayar ini. Tapi tidak bisa nyambung-nyambung,” ujarnya. Kendati demikian, terhadap provider atau perusahaan yang belum membayar retribusi tidak dapat dikatakan membandel. Melainkan, kondisi itu disebabkan belum tersambungnya komunikasi secara baik. (yon) H. Ridatul Yasa Sutaryadi (Suara NTB/yon)
KLU Siapkan Instrumen Bursa Inovasi Desa Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara akan membuka bursa inovasi desa pada tahun 2019 mendatang. Bursa Inovasi tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat mobilisasi sumber daya di desa untuk mendukung akselerasi pembangunan di desa. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD (P2KBPMD) Lombok Utara, Drs. H. Suhardi, Rabu (21/ 11) mengatakan, rakor lengkap Tim Inovasi Kabupaten (TIK), dilakukan bersama OPD terkait, tim Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan pendamping Program Inovasi Desa (PID). “Kerangka berpikir PID bermuara pada produktifitas perdesaan untuk menunjang pendapatan perdesaan. Antara lain melalui kewirusahaan, SDM, infrastruktur, dengan mengimplementasikan inovasi dan pengelolaan pengetahuan untuk menciptakan pasar inovasi dan pengembangan desa menuju desa mandiri,” ujarnya. Tujuan TIK dalam PID sambung dia, diantaranya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi pembangunan desa. TP2KD juga menyiapkan instrumen bursa inovasi desa berupa pameran kegiatan yang dinilai inovatif. Pameran tersebut bukan pameran barang melainkan ide-ide kreatif dalam membangun desa.
Sementara, Koordinator TAP3MD Kabupaten Lombok Utara, Hairul Anwar S. HI., menguatkan rakor TIK bersama stakeholder akan dirumuskan dalam RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut ). Tim PID Kecamatan yang membawahi desa-desa nantinya akan melakukan kunjungan lapangan untuk menangkap ide-ide inovasi sesuai potensi desa itu sendiri. Setiap ide akan dimasukkan dalam komitmen 2019 untuk dapat di-back up anggaran DD (Dana Desa). Bursa inovasi desa kata dia, dapat diwujudkan pada berbagai kegiatan. Hairul mencontohkan, pelatihan tukang untuk penanganan rumah tahan gempa, bisa dimasukkan sebagai inovasi. Untuk menyimpulkan ideide, dilakukan dengan menjaring
ide melalui penyediaan Kartu Ide, mengamati inovasi yang ditawarkan di bursa, kemudian ide diserahkan ke TIK. Dalam menjaring ide juga melibatkan kades dalam rangka identifikasi inovasi yang cocok untuk desa masing-masing. Kades bisa memasukkan ide kepada tim kabupaten melalui kartu komitmen yang disiapkan. Sementara, Pendamping Desa Kecamatan Tanjung, M. Jalil menambahkan ide yang bisa digali berupa kegiatan apa saja yang meningkatkan kapasitas sesuai kondisi desa, meningkatkan layanan sosial dasar, infrastruktur atau SDM. Pasalnya anggota P2KTD dari ahli teknik, tokoh pendidikan, kesehatan, tokoh perempuan dilibatkan. (ari)
(Suara NTB/ari)
jalan tidak ditempati untuk tidur. Melainkan sengaja dibiarkan oleh masyarakat agar me-
narik perhatian sejumlah pihak, selain untuk mengantisipasi gempa susulan. (yon)
Bupati Lotim Dukung Percepatan STBM Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy mendukung terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lima Pilar yang lama digaungkan oleh Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB. Program STBM sudah lama diterapkan, namun masih rendah capaiannya di Lotim. Pada pertemuan ini, bupati mengaku prihatin, karena sampai saat ini hanya 82 desa saja dari 254 desa dan kelurahan yang telah melaksanakan STBM dan dinyatakan berhasil. Seperti tidak lagi membuat air sembarangan. Menurut orang nomor satu di Lotim ini, mengenai hambatan semua sudah tahu. Masalahnya yang akan dihadapi juga semau sudah tahu. Semua hafal. Akan tetapi, cukup lama digaungkan, namun masih sebatas pembicaraan. Bupati meminta Dinas Kesehatan, Bappeda, Camat dan Kepala Desa dapat lebih serius untuk menggalakkan program STBM 5 Pilar. Bahkan, sebagai wujud dukungan pemerintah daerah, pihaknya akan coba dilahirkan Peraturan Bupati terkait STBM. Dukungan APBD pun akan dipersiapkan. ‘’Kepada masing-masing desa diharap juga bisa mengalokasikan dana dari ADD masing-masing,’’ ujarnya. Direktur YMP Hj. Ellena Rahmawati menyampaikan sejumlah tantangan adalah belum adanya Tim teknis kabupaten (TTK), masih kecilnya anggaran yang dialokasikan desa untuk soft komponen, seperti pelatihan bagi kader serta belum
lengkapnya dukungan regulasi baik di tingkat kabupaten maupun di desa. Keyakinan Elena, bisa semua tantangan tersebut bisa diatasi, maka akan bisa lebih cepat terealisasi semua program yang telah dicanangkan. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Maryani, ST, ME menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah yang dirumuskan dalan nawacita, yaitu Universal Akses 100 0 100 pada tahun 2019, artinya 100% akses air bersih, 0% rumah kumuh, dan 100% sanitasi/jamban. Percepatan akses tersebut dilakukan dengan menggunakan intervensi terpadu melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 Pilar sebagaimana tertuang dalam Permenkes nomor 5 tahun 2014 dengan pokok kegiatan. Pertama, setop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan AirMinum yang aman di Rumah Tangga (PAM-RT),Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (SPAL). Bentuk Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ditunjukkan dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB, melalui Program SEHATI (Sanitation and Hygiene For Eastern Indonesia) tahun 2016-2018, untuk pendampingan di 14 Kecamatan, 19 Puskesmas di 43 desa/kelurahan. (rus)
RAKOR - Rakor TIK bersama OPD terkait, tim Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan pendamping PID.
DPRD KLU Resmi Perbaikan Gedung Pemuda Usulkan 3 Raperda Inisiatif Dialokasikan Rp185 Juta
Selong (Suara NTB) Guncangan gempa yang terjadi beberapa bulan lalu tidak hanya meluluhlantahkan rumah warga khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Melainkan sejumlah gedung pemerintahan di Lotim tak luput dari guncangan bencana alam ini. Salah satunya Gedung Pemuda dan Mahasiswa. Dana perbaikan kerusakan gedung yang masih belia ini dianggarkan Rp185 juta. Kepada Suara NTB, Rabu (21/11), Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini, menjelaskan, perbaikan kerusakan gedung pemuda dan mahasiswa sudah mulai direncanakan perbaikannya. Anggaran sebesar Rp185 juta untuk perbaikan sejumlah titik-titik yang rusak akibat gempa, baik plafon, genteng dan titik lainnya. Dalam proses perbaikan ini menggunakan sistem penunjukan. “Sedang kita rencanakan perbaikannya. Kita anggarkan sekitar Rp185 juta,” terangnya. Diketahui, pembangunan fisik gedung pemuda dan mahasiswa dibangun pada tahun 2017 dengan anggaran sekitar Rp 6 miliar. Kerusakan gedung yang terjadi tidak bisa dipungkiri. Di mana, bencana alam berupa gempa yang terjadi tidak memandang apakah suatu gedung itu baru selesai dibangun atau tidak. Apabila diguncang gempa dengan magnitu-
do cukup besar, tentu akan mengalami kerusakan sebagaimanan fenomena yang terjadi pada Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lotim. Dalam menyikapinya, lanjut Zaini, pihaknya sebelumnya sudah mengkomunikasikan proses perbaikan itu dengan pihak kontraktor meskipun masa pemeliharaannya sudah habis. Untuk kerusakan gedung Pemuda dan Mahasiswa nantinya apakah masuk sistem lelang atau penunjukan langsung dalam proses prbaikan gedung tersebut akan melihat kondisi di lapangan. “Perbai-
kannya menggunakan sistem penunjukan langsung,” ujarnya. Adapun kerusakan yang terdapat pada gedung berlantai dua itu berupa ambruknya plafon di beberapa sudut bangunan serta jatuhnya genteng. Di samping itu, beberapa bagian tembok gedung mengalami retak. Pembangunan gedung pemuda dan mahasiswa dilengkapi oleh beberapa fasilitas. Bahkan tidak hanya untuk kegiatan olahraga, melainkan bisa juga dilakukan untuk kegiatan masyarakat serta pertemuan para veteran didalam melakukan silaturahmi. (yon)
(Suara NTB/yon)
RUSAK - Gedung Pemuda dan Mahasiswa yang rusak akibat gempa. Perbaikan terhadap gedung ini mulai dilakukan dengan anggaran sebesar Rp185 juta.
Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya mengusulkan raperda inisiatif DPRD. Tiga buah raperda inisiatif sekaligus menjadi yang pertama bagi lembaga legislatif selama 2 periode terbentuk. Dalam rapat paripurna laporan Bapemperda, yang dibacakan anggota Bapemperda, Zakaria Abdillah, Rabu (21/11). Ketiga raperda inisiatif DPRD menyentuh persoalan masyarakat secara langsung, antara lain, Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Raperda Penyelenggaraan Investasi Daerah dan Raperda Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. “Raperda RTRW KLU yang semestinya sebagai skala prioritas sudah diambilalih oleh provinsi untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, sebagai payung hukum bagi raperda-raperda yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan di Lombok Utara. Untuk itu kami minta kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Raperda RTRW Kabupaten Lombok Utara,” katanya. Selain raperda itu, Bapemperda juga mengingatkan eksekutif untuk mempercepat draf akademik 2 raperda bagi desa. Antara lain menyangkut,
Raperda Badan Pemusyawaratan Desa dan Raperda penetapan 10 desa persiapan menjadi desa definitif. Zakaria menyambung, berdasarkan rapat Bapemperda pekan lalu bersama eksekutif telah disepakati raperda tahun 2019 sejumlah 23 raperda usulan eksekutif, dan 3 raperda inisiatif DPRD. Meski DPRD mencantumkan 3 raperda inisiatif, namun pembahasannya dilakukan paling akhir pada masa sidang ke III tahun 2019. “Kami berharap agar seluruh OPD Kabupaten Lombok Utara terus berperan aktif dalam pengusulan raperda sekaligus dalam penganggarannya. Kepada TAPD agar mendukung upaya ini agar pembahasan produk hukum bisa optimal,” imbuhnya. Bapemperda sebut Politisi PKPI ini, menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan aparatur di bidang pembuat perda masih sangat terbatas. Namun demikian bukan berarti para pelaksana tidak bisa melahirkan suatu raperda yang berkualitas. “Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa kinerja Bapem Perda DPRD KLU masih jauh dari harapan. Kami pun akan optimalisasi kinerja lembaga ini bersama eksekutif sebagai mitra,” tandasnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
Halaman 5
Bantuan Tidak Jelas
Korban Gempa di Lobar Terjerat Rentenir
Dua Jalur Pendakian Masih Ditutup KEPALA Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sudiyono, menegaskan sampai saat ini pihaknya masih menutup jalur pendakian Rinjani melalui jalur Sembalun dan Senaru. Langkah itu dilakukan lantaran kedua jalur tersebut masih dinilai belum aman untuk dilalui. Di beberapa titik dijalur pendakian tersebut masih ada retakan dan potensi longsor. “Dari hasil evaluasi terakhir kita, jalur pendakian melalui Sembalun dan Senaru masih belum aman. Sehingga sampai saat ini (Suara NTB/kir) jalur pendakianya masih Sudiyono kita tutup,” tegas Sudiyono, usai pembukaan jalur pendakian Rinjani melalui Desa Aik Berik, Lombok Tengah (Loteng), Senin (21/11). Sebelumnya, pihaknya sudah menerjunkan petugas bersama anggota TNI untuk mengecek jalur pendakian di dua jalur tersebut. Hasilnya, petugas bersama TNI belum merekomendasikan kedua jalur tersebut untuk dilalui. Karena sangat berisiko, akibat masih adanya retakan serta potensi longsor dijalur tersebut. “Petugas kita saja yang sudah biasa mendaki dijalur Sembalun dan Senaru saja, ragu-ragu untuk mendaki. Karena kondisi jalur pendakian yang sangat berisiko,” timpalnya. Sehingga untuk sementara waktu, hanya jalur pendakian melalui Loteng saja yang sudah dibuka. Karena memang jalur tersebut yang dinilai paling aman untuk saat ini. Kapan jalur pendakian Sembalun dan Senaru akan dibuka? Sudiyono mengaku belum bisa memastikan. Pihaknya baru akan melakukan evaluasi terhadap kondisi jalur pendakian pada Bulan Maret 2019 mendatang. Dan, selama rentan waktu tersebut jalur pendakian di kedua jalur tersebut masih akan ditutup. Terlebih memasuki bulan Desember ini hingga Februari mendatang merupakan puncak musim hujan. Sehingga pada kondisi normal saja, jalur pendakian tetap ditutup. “Banyak aspek yang jadi pertimbangkan kita, kenapa kemudian jalur pendakian melalui Sembalun maupun Senaru ditutup,” tandasnya. (kir)
Tinggal di Tenda Pengungsian
Seorang Balita Idap Penyakit Aneh Giri Menang (Suara NTB) M. Rudi Firmansyah (2,5 tahun), balita asal dusun Ranjok Utara Desa Dopang kecamatan Gunungsari mengidap penyakit aneh. Pada bagian pelipis kepalanya mengalami benjol dan bola matanya keluar. Kondisi balita malang ini sangat memprihatinkan, lantaran sekian tahun tak ditangani secara medis akibat tak punya BPJS. Orang tuanya tak mampu membiayai pengobatan karena kondisi keluarga miskin. Kondisi Rudi semakin tak terurus menyusul bencana gempa beberapa bulan lalu meluluhlantakkan gubuknya. Rudi bersama ibu dan ayah serta kakaknya pun tinggal di tenda pengungsian. Tenda pengungsiannya pun memprihatinkan, karena terbuat dari terpal dan spandek hasil berhutang. Ditemui di tenda pengungsian yang dibuat di bekas reruntuhan rumahnya, Nuraini, ibu dari balita malang itu menuturkan jika anaknya sudah mengalami kelainan semenjak lahir. Ketika lahir, anaknya memiliki berat normal 3.5 kilogram. Namun kelainan pada bagian mata dan pelipisnya sudah mulai terlihat ketika lahir. Awalnya, ketika di kandungan Nuraini tak pernah merasa aneh. Karena kondisinya normal-normal saja. “Tapi pas lahir kami melihat ada kelainan itu, kami tidak pernah obati karena anak kami tidak punya BPJS,” keluhnya. Selama hampir 2,5 tahun mengidap penyakit itu, ia tidak pernah berani membawa anaknya ke Puskesmas sebab khawatir ditarik biaya karena tak punya BPJS. Ia pun terpaksa merawat anaknya dengan seadanya. Tanpa obat dan penanganan dari pihak medis. Ia pun sudah berusaha mengusulkan ke desa agar anaknya dibuatkan BPJS, namun pihak desa beralasan harus menunggu anaknya besar. Sementara itu pihak pemerintah desa sudah berupaya membawa anak tersebut ke Puskesmas namun pihak keluarga belum sempat, sebab orang tuanya juga terdampak gempa. “Ibu Bupati pernah berencana kunjungi balita ini namun belum datang,” jelasnya. Balita ini sudah dibawa ke Puskesmas, namun pihak Puskesmas menyarankan dibawa ke RS provinsi namun pihak keluarga tidak mampu karena terkendala biaya menunggu pasien di rumah sakit. Sejauh ini pihak keluarga balita hanya dibantu oleh yayasan, sedangkan dari Pemda belum pernah ada bantuan. Saat ini dari pihak Yayasan Charity tengah membantu mengurus untuk pembuatan BPJS. Ia berharap ada perhatian dari Pemda. (her)
(Suara NTB/her)
PENYAKIT ANEH – M. Rudi Firmansyah, balita asal dusun Ranjok Utara desa Dopang, Lobar, menderita penyakit aneh tinggal di tenda pengungsian, Rabu (21/11).
Giri Menang (Suara NTB) Bantuan rumah atau hunian tetap dan jaminan hidup (jadup) bagi korban gempa di sebagian besar wilayah terdampak di Lombok Barat (Lobar), hingga saat ini belum ada titik terang. Khususnya jadup, belum ada satupun korban gempa yang memperoleh bantuan tersebut. Kondisi ini memaksa korban gempa harus terjerat utang kepada rentenir. Untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dan membuat rumah sementara (huntara) secara pribadi, warga terpaksa meminjam uang di ‘’bank subuh’’ dan rentenir dengan bunga tinggi, karena mereka tak ada pilihan lain. Seperti dialami warga Dusun Ranjok, Desa Dopang kecamatan Gunungsari. Sebagian besar rumah di wilayah ini rata dengan tanah akibat gempa. Korban gempa pun sebagian besar tinggal di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Warga membuat tenda di atas pondasi rumah mereka yang ambruk. Untuk membuat tenda inipun warga harus merogoh kocek yang besar, berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Biaya untuk membangun tenda ini pun diperoleh dengan cara berutang. Keluarga Nuraini, salah satu korban gempa mengaku sudah empat bulan lamanya tinggal di tenda pengungsian. “Kami bangun rumah sementara ini dengan berutang, kami diberikan pinjam uang oleh rentenir, bisa nyicil Rp5 ribu per hari,”
tuturnya. Ia mengaku terpaksa berhutang karena harus segera membuat rumah sementara, sebab jika tidak segera maka ia tak ada tempat tinggal apalagi hujan sudah mulai turun. Ia berutang Rp900 ribu untuk membeli bahan-bahan seperti spandek, kayu dan paku. Untungnya, ada sisa bangunan dari reruntuhan bangunan rumahnya yang bisa dimanfaatkan. Ia dan warga mempertanyakan, bantuan dari pemerintah seperti bantuan rumah dan jadup Rp10 ribu per hari. Sebab bantuan ini belum ada satupun warga setempat sudah cair. Ia sendiri namanya sudah keluar, hanya saja belum ada realisasi sampai saat ini. Kondisi ini diakuinya menambah susah warga, sehingga terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kadus Ranjok Utara, Jamaludin mengakui sebagian besar warga setempat tinggal di tenda pengungsian. Hanya sebagian tinggal di huntara. Warga lebih banyak memilih tinggal di tenda, karena lokasi huntara tak efektif karena
(Suara NTB/her)
BERUTANG - Warga pengungsi di desa Dopang kecamatan Gunungsari, Lobar, tinggal di hunian sementara yang dibangun dari hasil berutang. lokasinya jauh dari pemukiman warga. Disamping kerap diterjang banjir ketika hujan. Ia menyebut, dari total 350 lebih, 300 KK rusak parah. “Yang rusak parah tinggal di tenda pengungsian, kami harapkan direalisasikan secepatnya karena kondisi hujan ini,” tegasnya. Ia merasa iba dengan warga sebab sudah empat bulan tinggal di pengungsian. Ketika hujan melanda, warga tidak pernah bisa tidur nyenyak karena khawatir tendanya ambruk. Bahkan ada beberapa tenda milik warga ambruk akibat hujan. Ia berharap kepada
Protes terhadap Perbup Lobar Meluas Giri Menang (Suara NTB) Protes terhadap Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang skoring bakal calon kepala desa meluas. Kali ini ratusan warga di sejumlah desa di Lombok Barat menggelar aksi protes terhadap panitia desa dan kecamatan terkait pemberlakuan Perbup di tengah jalan tersebut. Pasalnya Perbup ini dinilai tidak adil bagi para calon, di samping sosialiasi kepada masyakarat minim sekali sehingga menimbulkan multitafsir terutama bagi para bakal Cakades. Ratusan warga berkumpul di kantor desa Langko kecamatan Lingsar sekitar pukul 09.00 Wita. Warga dari berbagai dusun ini mengendarai pick up dan kendaraan roda dua bahkan berjalan kaki ke kantor desa sambil membawa spanduk bertuliskan “warga desa Langko menggugat”. Bakal Cakades Langko, Mawardi yang ikut turun bersama sejumlah bakal Cakades lain menegaskan, aksi warga ini merupakan cerminan perasaan masyakarat desa Langko bukan hanya karena mendukung bakal Cakades, namun murni aspirasi masyakarat yang kurang menerima Perbup tersebut. “Ini cerminan aspirasi masyakarat desa Langko secara umum yang kurang menerima Perbup Pilkades serentak ini terutama menyangkut Skoring,” jelasnya. Panitia juga memiliki pemahaman yang berbeda tentang bahasa hukum dan skoring dalam Perbup tersebut. Sementara menurut masyakarat menilai Perbup ini tidak adil. Warga tidak menolak Perbup namun cara panitia menterjemahkan Perbup tersebut, sehingga ketika terjadi multitafsir di tengah masyarakat soal Perbup ini justru tidak disosialisasikan kepada masyakarat dan perangkat. Sejauh ini diakui belum ada sosialisasi oleh panitia di desa dan kecamatan terkait bahasa dalam Perbup tersebut. Sebab ia selalu Kadus
lah pokmas yang sudah dibentuk 3 masing-masing 2 Pokmas konvensional dan 1 Pokmas Risha. Sejauh ini sudah ada tim pendamping dari PUPR yang turun ke daerah setempat. “Selama ini warga tinggal di lokasi pengungsian dan huntara bantuan dari pihak donatur. Kondisi korban gempa cukup memprihatinkan terutama ketika hujan,” imbuhnya. Kebanyakan warga berhutang untuk bisa membangun rumah sementara sebab kondisi ekonomi yang belum pulih. Bahkan untuk makan saja mereka cukup kesusahan. (her)
Produksi Panel Rumah Risha
Delapan BUMN Dikerahkan
(Suara NTB/her)
AKSI WARGA - Aksi warga di desa Langko, kecamatan Lingsar, Lobar, yang menggugat panitia yang dinilai memberlakukan skoring dinilai tak adil, Rabu (21/11). di desa setempat belum pernah mendapatkan sosialisasi. Bakal Cakades, Rusdi mengatakan bahwa aksi warga ini merupakan bentuk protes terhadap Perbup yang dinilai tidak adil bagi masyakarat dan para calon. Perbup dinilai berbeda dengan sebelumnya, sebab memberlakukan skoring yang menimbulkan gejolak. “Kehadiran Perbup ini pun secara tiba-tiba muncul dan spontan. Kalau Perbup mau adil ke masyakarat seharusnya diturunkan lebih awal ke desa dan masyakarat bahkan setahun lalu bila perlu,” jelasnya. Tuntutannya agar Perbup ini agar lebih adil terhadap para calon, sebab ia termasuk yang dirugikan karena nilainya 2 dengan tamatan SMA. Selain Dari sisi pengalaman kerja, ia juga menjadi Kadus dua periode dan pernah tugas menjadi honor di Dispenda namun tetap dihitung nilai 1. Koordinator aksi, Ahmad Fauzi mengatakan, yang jadi persoalan penerjemahan terkait Perbup ini yang multitafsir antara panitia dengan masyakarat. Seperti skoring pengalaman Kaur dan Kadus tetap dihitung satu, menurutnya tidak logis jika nilainya sama sehingga menimbulkan
bupati, gubernur dan Presiden agar mempercepat bantuan kepada korban gempa sebab mereka sangat butuh bantuan. Kadus Sangiang Desa Langko Kecamatan Lingsar, Sapoan Hadi mengatakan sejauh ini bantuan jaminan hidup belum ada kabar. Bantuan rumah pun belum ada yang dieksekusi. Dari total rumah warga yang rusak sebanyak 268 KK, rusak berat sebanyak 77 KK dan sisanya rusak sedang dan ringan. Dari jumlah ini pun baru sebagian yang keluar SK sekitar 41 KK dan sudah dibuatkan rekening. Jum-
gejolak. “Kita ingin diberikan solusi agar adil rasanya skoring ini bagi para bakal calon, seharusnya diakumulasi,’’ jelasnya. Selain itu skoring jabatan fungsional pemerintah, berlaku hanya bagi PNS padahal jika melihat konteks aturan tidak demikian, seharusnya yang pernah bertugas di bidang pemerintahan juga masuk. Sehingga tidak diberikan nilai oleh panitia. Menanggapi tuntutan warga ini, Plt Camat Lingsar, Hamka mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan semua aspirasi warga ini kepada Pemda selaku pembuat aturan. Tuntutan masyakarat ini sendiri sesuai regulasi, meskipun diakui ada perbedaan penafsiran dari masyakarat. “Hari ini langsung kami bersama panitia Pilkades konsultasikan ke kabupaten, sebab selaku pembuat regulasi. Kami hanya menjalankan Regulasi,” jelasnya. Perihal minimnya sosialisasi Perbup ini diklaim sejak awal melakukan sosialisasi kepada masyakarat. Selain di Langko, aksi protes juga terjadi di desa Selat Narmada dan Desa Kebon Ayu kecamatan Gerung. Pada hari bersamaan, mereka menggelar aksi protes terhadap panitia Pilkades. (her)
Praya (Suara NTB) Sebanyak delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk memproduksi panel Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha). Guna memenuhi kebutuhan panel rumah Risha bagi para korban gempa di Pulau Lombok. Dengan begitu diharapkan proses pembangunan rumah Risha bagi korban gempa bisa lebih cepat. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, saat meninjau pabrik produksi panel rumah Risha miliki PT. Waskita Karya di Desa Batunyale Praya Tengah, Rabu (21/11). “Pemerintah pusat ingin produksi panel rumah Risha bisa cepat. Sehingga ada delapan BUMN karya yang ditunjuk untuk memproduksi panel rumah Risha,” ungkapnya. Didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Achmat Juri, Sekda Provinis NTB, H. Rosiadi Sayuti, Puan menjelaskan, kedelapan BUMN karya yang ditunjuk tersebut saat ini sudah mulai berproduksi. Namun dari hasil evaluasi sementara, kapasitas produksi panel rumah Risha masih di bawah target. Sehingga pemerintah pusat terus berupaya mendorong bagaimana supaya produksi panel rumah Risha bisa sesuai target. “Salah satu agenda kita hari ini, untuk mengecek bagaimana kondisi di lapangan dalam proses produksi panel rumah Risha. Kendala apa saja yang dihadapi. Seh-
ingga proses produksi panel rumah Risha belum bisa mencapai target,” sebut mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini. Ditemukan salah satu kendalanya yakni soal ketersediaan tenaga terampil. Mengingat, untuk memproduksi panel rumah Risha butuh tenaga terampil dan ahli. Sementara ketersediaan tenaga yang seperti itu masih minim. Apalagi tenaga lokal. Sehingga perusahaan yang memproduksi panel rumah Risha terpaksa harus mendatangkan tenaga dari luar. Kedepan pihaknya mendorong perusahaan yang memproduksi panel rumah Risha bisa secara maksimal memberdayakan tenaga lokal. Dengan memberikan pelatihan terlebih dahulu. Sehingga tenaga kerja lokal bisa benar-benar diberdayaakan. Dengan begitu, ketergantungan akan tenaga kerja luar bisa ditekan. Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong pelaku-pelaku UKM di daerah ini juga bisa mengambil peran. Dengan turut memproduksi panel rumah Risha. Agar kebutuhan panel rumah Risha bisa terpenuhi dengan produksi yang tersedia. Terlebih pemerintah pusat menekankan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban gempa harus bisa selesai secepatnya. “Dengan keterlibatan BUMN dan UKM di daerah ini, produksi panel rumah Risha bisa lebih cepat. Pembangunan rumah Risha bagi korban gempa di Pulau Lombok juga bisa lebih cepat selesai,” tegasnya. (kir)
MENINJAU - Menko PMK, Puan Maharani (tengah) saat meninjau lokasi produksi panel rumah Risha miliki PT. Waskita Karya di Desa Batunyale, Praya Tengah, Rabu (21/11).
Saat Kota Air Dilanda Kekeringan
Warga Sedau Butuh Bantuan Pipanisasi Kondisi masyarakat Desa Sedau Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) cukup tragis. Lantaran sebagai daerah penghasil air justru sepanjang tahun mengalami krisis air bersih. Empat dusun yang ada di daerah itu hanya bergantung dari air sumur yang dibuat secara pribadi oleh warga. PULUHAN tahun lamanya ribuan jiwa penduduk Desa Sedau bergantung dari air sumur, lantaran belum ada bantuan perpipaan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Berharap bantuan PDAM pun sampai saat ini belum ada, mereka hanya pernah dibantu oleh Pemerintah Jepang melalui program Care. Bantuan pipa yang menggabungkan mata air dengan perkampungan warga tahun 1980 ini pun kondisinya sudah rusak, sehingga warga tak lagi bisa terlayani. Warga pernah di-
janjikan proyek rehabilitasi jaringan pipa oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) sejak 2016, namun belum direalisasikan semuanya. Kadus Sedau Gondang, Sarmah menuturkan, awalnya kebutuhan air warga bisa terpenuhi dari bantuan pipa Pemerintah Jepang. Namun lambat laun, akibat minim perawatan dan pengelolaan kurang beres menyebabkan pipa banyak bocor. Warga banyak mengambil air secara liar, sehingga pipa pun bocor di mana-mana. “Dulu bisa dapat air dari saluran Kerodokan (pipa bantuan dari Jepang),
tapi sudah rusak, sehingga tak bisa lagi sampai ke daerah kami. Dulu pernah mau ditambah pipanya namun tidak jadi sampai sekarang,” keluhnya. Air Kerodokan ini disambung melalui sumber air di goa Lawah sepanjang 7 kilometer. Pipa bantuan ini diusulkan oleh Kades pertama, sehingga direspons oleh pihak terkait. Warga pun ketika itu bergotong-royong memasang pipa. Butuh waktu cukup lama bagi warga untuk menyelesaikan pemasangan pipa tersebut. Setelah pipa terpasang dan air mengalir ke pemukiman warga, semua warga pun bisa terlayani air. Namun akibat pengelolaan yang kurang bagus, menyebabkan kondisi pipa pun kurang terurus. Banyak warga yang mengambil air melalui pipa tersebut, sehingga menyebabkan pipa bocor di mana-mana. Puncaknya, sejak beberapa tahun lalu pipa
ini hanya bisa melayani beberapa dusun di daerah bagian dataran tinggi di desa setempat. Sementara daerah yang berada di bagian bawah (dataran rendah) tak bisa terlayani air. Bahkan saat ini suplai air hanya bisa sampai ke desa tetangga saja, sedangkan warga setempat sudah tidak bisa terlayani. Sumber air ini pun, jelasnya. pernah ingin diambil alih oleh PDAM, namun warga menolak karena khawatir dijual sebagai air baku, sehingga masyakarat tambah kesulitan air. Warga ingin agar pihak PDAM menyambungkan pipa ke pemukiman warga, namun tidak bayar. Sebab jika dimintai bayar sama artinya warga membeli air sendiri, padahal daerah setempat sebagai sumber mata air. “Kalau PDAM mau ambil sumber air, tapi gratiskan warga Sedau, baru warga mau. Kalau kami diminta membeli atau
membayar ya kami tidak mau. Ini kan hitung-hitung apresiasi ke kami sebagai sumber mata air,” ujarnya. Ia mengaku jika mendapatkan program pipa, warga mau bergotong-royong bahkan akan membuat awig-awig mengantisipasi pencurian air. Munahar, mantan Kades Sedau mengaku pernah dijanjikan proyek rehabilitasi jaringan pipa air baku oleh BWS Nusa Tenggara I sepanjang 7 kilometer yang menghubungkan antara reservoar di goa Lawah dengan pemukiman warga. Pihak terkait telah menjanjikan sejak 2016 lalu, namun sampai saat ini belum direalisasikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lobar, Made Artadana mengatakan pihaknya akan turun ke daerah setempat untuk melakukan pengecekan lapangan. “Kami akan segera turun, tapi
(Suara NTB/her)
MENGERING - Warga Sedau menunjukkan sumur yang airnya mengering. Mereka mengharapkan bantuan pipanisasi untuk mengalirkan mata air dari sumbernya ke perkampungan warga. kami minta desa bersurat ke kami,’’ ujarnya. Sebelumnya, persoalan krisis air ini pernah disampaikan ke Dinas PUPR,
pihak dinas pun menindaklanjuti dengan meminta titik lokasi, namun sejauh ini belum dipenuhi oleh desa. (her)
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Masih Rendah, Tingkat Pengurusan Izin IMB di KSB
Peserta Lolos TKD Diminta Waspadai Calo Kota Bima (Suara NTB) Proses seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS ruang lingkup Pemerintah Kota Bima telah berakhir. Tercatat ada sebanyak 21 orang yang lolos, 14 orang dari formasi umum dan 7 orang formasi Kategori Dua (K2). Ketua Front Peduli Honorer Kategori Dua (FPH K2) Kota Bima, Dedi Alfarianto SH, meminta 21 peserta yang lolos TKD terutama 7 orang dari formasi K2 agar tidak mempercayai dan mewaspadai calo. “21 peserta yang lolos seleksi TKD kemarin terutama 7 orang honorer K2 agar tetap mewaspadai calo. Jangan sampai momentum ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (21/11). Dikatakannya, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya mendapat laporan adanya sejumlah peserta yang lolos tersebut didatangi oknum tidak bertanggungjawab dengan modus agar memuluskan seleksi hingga diangkat menjadi CPNS. “Tapi kita sudah meminta agar persoalan ini dilaporkan kepada aparat berwajib. Kita tidak ingin honorer K2 yang sedang berjuang ini justru dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab,” katanya. Selain itu, Dedi juga meminta OPD teknis terkait untuk mengingatkan kepada para peserta yang lolos TKD kemarin. Memastikan proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya dan hasilnya berdasarkan kemampunan peserta sendiri. “Kami berharap OPD terkait bisa terus memberikan himbaunan agar CPNS yang ditetapkan nanti sudah betul-betul teruji dan memiliki SDM yang memadai,” harapnya. Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima Rusdhan HAR, mengaku pihaknya mengapresiasi dukungan moral FPH K2 tersebut dan memastikan seleksi berdasarkan kemampunan peserta. “Kita sangat mengapresiasi dukungan ini dan kita pastikan seleksi ini transparan dan terbuka. Jika ditemukan praktik calo, silahkan laporkan ke pihak berwajib untuk diproses,” katanya. Rusdan mengatakan, 21 peserta yang lolos TKD sudah ada ditangan Panselnas CPNS. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan seleksi tahapan berikutnya. “Seleksi berikutinya adalah Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang dijawdwalkan akhir November 2018 ini. Tapi sampai sekarang kita masih menunggu arahan dari Pemerintah pusat untuk melakukan seleksi ini,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
Rusdhan HAR
(Suara NTB/Uki)
Dedi Alfarianto
(Suara NTB/jun)
BERLUBANG - Tampak ruas jalan di Dusun Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo berlubang akibat abrasi pantai, Rabu (21/11).
Abrasi Pantai, Ruas Jalan Provinsi di Kilo Kembali Rusak
Dompu (Suara NTB) Kendati sudah mendapat sentuhan perbaikan 2017 lalu, ruas jalan provinsi di Kecamatan Kilo kembali rusak akibat abrasi pantai. Di beberapa titik bahkan kondisinya kian memprihatinkan dan rentan menimbulkan kecelakaan. Konstruksi bangunan yang keropos diduga kuat jadi pemicu utamanya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan yang dikonfirmasi terkait persoalan itu menyayangkan tidak bertahan lamanya tanggul penahan gelombang pantai tersebut. “Walaupun saya bukan orang teknis tapi kalau saya lihat itu memang karena bangunannya tidak kokoh atau keropos,” kata dia, Rabu (21/11). Dikatakan keropos karena areal penimbunan hanya diisi dengan material tanah tanpa bebatuan, sehingga memudahkan arus gelombang
yang lebih tinggi dari tanggul mengikis dan membuat ruas jalan terus berlubang. Seperti yang terjadi di Dusun Matompo Desa Mbuju dan beberapa titik di Desa Kramat. Melihat ancaman meluasnya kerusakan jalan utama ke wilayah Kilo tersebut, Imran M Hasan berencana mengkomunikasikannya ke pemerintah pusat dengan harapan ada program penanggulangan permanen dampak abrasi yang selalu ditemukan tiap tahun ini. “Kita akan buat konsep untuk perbaikan dampak abrasi itu mudah-mudahan bisa diterima
provinsi di Kilo akibat abrasi pantai ini. Pun ia menduga kuat kerusakan yang kerap menimbulkan kecalakaan itu dipicu konstruksi tanggul perbaikan dibangun asal-asalan. “Dugaan kita kerusakan itu
BNPB, apalagi ini kan sudah sangat sering,” ungkapnya. Selain ruas jalan Kilo, lanjut dia, lahan pertanian masyarakat di Desa Huu pun tak kalah memprihatinkan kondisinya akibat terdampak abrasi pantai, yang mana sepanjang 2 Km lahan terus terkikis dan terancam tidak bisa lagi dimanfaatkan beberapa tahun kedepan. “Itu belum ada penanganan dan perhatian sama sekali,” tegasnya. Sementara salah seorang warga Mbuju, Ady kepada Suara NTB sebelumnya mengaku prihatin atas kerusakan ruas jalan
Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa terus berusaha menuntaskan target jalan mantap pada tahun 2021. Kondisi eksisting tahun 2018 baru mencapai angka 66,43 persen atau sepanjang 632,08 km. Dengan catatan, capaian tersebut masih mengacu kepada status jalan kabupaten sepanjang 951,51 km. Padahal, menurut Bupati Sumbawa melalui Sekda, Drs. H. Rasyidi, di dalam daftar ruas sepanjang jalan tersebut masih terdapat 250 km yang berstatus Tertutup Sepanjang Tahun (TST). Dalam tahun 2019 akan dilakukan revisi untuk mengeluarkan jalan TS tersebut. Sehingga persentase jalan mantap meningkat menjadi 90 persen. Sisanya akan dioptimalkan pada tiga tahun anggaran tersisa dengan cara mengalokasikan anggaran yang signifikan melalui ABPBD dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaannya.
Hitung Kerugian Negara, Jaksa dan BPKP Turun ke Patedong Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa berencana turun ke lokasi proyek talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo dalam waktu dekat. Hal ini guna menghimpun data dalam perhitungan kerugian negara. Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, S.H kepada wartawan, mengakui adanya rencana tersebut. Pihaknya bersama BPKP berencana turun ke lokasi pada Jumat (23/11) mendatang. “Hari Jumat kita turun lokasi bersama BPKP ke Pat-
edong. Tujuannya untuk memperkuat dan menghimpun data terkait perhitungan kerugian negara oleh BPKP,” ujarnya, Rabu (21/11). Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah pernah turun ke lokasi bersama tim ahli untuk melihat kondisi proyek di lapangan. Kali ini bersama BPKP terkait perhitungan kerugian negara. Nantinya, setelah kunjungan lapangan tersebut, pihaknya tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Terkait calo n tersangka atau penetapan tersangka, pihaknya belum bisa berkomentar.
“Kami belum bisa berkomentar. Karena kami masih akan menunggu hasil perhitungan kerugian negara BPKP nantinya,” pungkasnya. Seperti diberitakan, proyek pembangunan talud pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo diduga terjadi penyimpangan. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 186 juta tersebut dianggarkan melalui APBD tahun 2017. Pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi, karena batu yang digunakan diduga tidak menggunakan batu kali tetapi batu karang. (ind)
Hal itu diakibatkan oleh perilaku produksi dari ekspor konsentrat dan pendapatan PT NNT yang terus menurun setiap tahun. Melihat kondisi tersebut, maka sudah tidak ada alasan lagi mempertahankan DMB ini karena nasibnya sudah tidak jelas. “Pertimbangan kita sudah jelas untuk tetap membubarkan PT DMB ini. Selain karena tidak lagi menghasilkan, kita juga lagi membutuhkan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan,” ungkapnya. Dikatakannya, selain maslah tersebut, DMB juga dianggap secara nyata tidak lagi mampu meningkatkan ekonomi di tiga daerah konsorsium (KSB, KS, dan Provinsi). Untuk itu, DPRD juga akan terus mendorong Bupati KSB agar bisa melakukan langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk mempercepat pembubaran PT DMB ini. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari PT yang sudah terbentuk sesuai dengan Perda Provinsi nomor 4 tahun 2010 itu. Upaya pembubaran ini juga dilakukan untuk mempercepat proses transfer sisa pembayaran DMB yang mencapai angka Rp50 miliar dari jatah Rp144 miliar. Apalagi
Sedangkan terkait permasalahan infrastruktur secara umum, Sekda menjelaskan penanganan ruas jalan Maronge-Labuhan Sangoro direncanakan melalui program pemeliharaan berkala jalan dengan mempertimbangkan budget constraint. Untuk ruas jalan Malili-Sengkal telah disusun DED pada tahun 2016 dan direncanakan akan ditangani melalui alokasi DAK 2019. Proses finalisasi usulan DAK tersebut sangat tergantung dari hasil desk bidang infrastruktur yang dilaksanakan pada awal Desember 2018. Untuk rehabilitasi jalan menuju Labuhan Sangoro, Olat Rawa, Nanga Lidam serta Sengkal Malili, hotmix jalan Sebedo, hotmix jalan Labuhan Kuris menuju Terata dan Ngali, dan Lantung Ropang, pemerintah daerah menunggu hasil konsultasi regional dengan kementerian PUPR terkait ruas-ruas prioritas yang disepakati melalui DAK bidang jalan. (arn)
Anggaran 2019 Banyak untuk Penataan Sosial dan Keagamaan
DPRD KSB Dukung Pembubaran PT DMB Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menyetujui usulan Pemkab (eksekutif) untuk bisa membubarkan PT DMB yang sudah dinyatakan tidak produktif lagi. Bahkan, keputusan pembubaran dengan nomor 21/KEP/DPRD/XI/2018 tersebut dalam waktu dekat akan segera disampaikan ke Pemerintah provinsi dan Sumbawa sebagai daerah konsorsium PT DMB. Wakil Ketua DPRD KSB, H. Muhammad Syafe’i, A. Ma.Pd, Rabu (21/ 11) kepada Suara NTB mengatakan, pembubaran PT DMB merupakan hasil kesepakatan dan hasil rekomendasi dari Pansus di tahun 2016 dengan nomor 1/Pansus/I / DRPD/ KSB/ IV/ 2016 tanggal 25 April 2016. Bahkan, hasil keputusannya, DMB tidak mendatangkan pendapatan bagi daerah karena prospek penerimaan yang bersumber dari deviden maupun adven deviden sangat rendah. Bahkan PT DMB dianggap tidak lagi konsisten dengan pola perjanjian kerjasama yang telah disepakati di awal waktu.
karena diperbaikinya asalasalan, lihat saja jalannya kan sampai bolong seperti itu. Bahkan di sana sudah sering terjadi kecelakan apalagi tidak ada penerang jalan,” pungkasnya. (jun)
Jalan Mantap di Sumbawa Capai 66,36 Persen
Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menegaskan visi misi Pemerintahannya pada periode 2018-2023 akan mulai direalisasikan pada tahun 2019 mendatang. Terutama, menata kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Hal itu disampaikan Lutfi saat kunjungan kerja dan silaturrahim dengan komponen masyarakat yang terdiri, Lurah, Ketua RT, RW, LPM, serta tokoh masyarakat se Kecamatan Mpunda, di aula kantor Camat Mpunda, Rabu (21/11). Menurutnya, visi misi menyangkut
sisa pembayaran DMB ini sudah masuk sebagai pendapatan di APBD-P tahun 2018. Sehingga tidak ada cara lain untuk menutupi defisit anggaran yang ada selain dari PT DMB tersebut. “Kami (DPRD) mendorong supaya Bupati KSB segera mengambil langkah strategis dengan membangun kordinasi dengan pemilik saham yang lain. Sehingga percepatan pembubaran PT DMB segera terealisasi,” tukasnya. (ils)
(Suara NTB/Uki)
Taliwang (Suara NTB) Dinas Penamanan Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) menyebutkan, tingkat partisipasi masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) masih minim. Bahkan persentase pengurusan IMB yang ada saat ini masih berada di bawah 50 persen dari ribuan bangunan yang ada saat ini di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). “Harus kita akui bahwa saat ini tingkat partipasi masyarakat untuk mengurus IMB masih sangat minim. Bahkan rata-rata rumah yang terbangun sekarang ini, hanya sebagian kecil yang sudah memiliki izin IMB. Hal tersebut bisa kita lihat dari tingkat persentasenya yang berada dibawah 50 persen,” ungkap Kepala Dinas PM-PTSP, kepada Suara NTB, melalui Kabid perizinan terpadu satu pintu, Amri Rahmansyah, Rabu (21/11). Dikatakannya, untuk retribusi izin IMB ditargetkan mencapai angka Rp 200 juta di tahun 2018. Tapi karena kondisi di lapangan masi minim masyarakat yang mengurus izinnya, maka target itu terancam tidak tercapai. Bahkan di sisa waktu satu bulan, yang sudah tercapai baru sekitar Rp 100 juta. Apalagi ada kesan di masyarakat bahwa, mereka baru akan mengurus izin IMB jika ingin mendapatkan pinjaman dari perbankan sedangkan untuk kesadaran pribadi masih nihil. Padahal izin IMB ini sangat penting, baik itu untuk keamanan bagi bangunan itu sendiri maupun upaya untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan. Hal yang sangat fatal yakni jika bangunan itu roboh karena tidak sesuai dengan rekomendasi dan syarat pembangunan yang ada. “Harus kita akui, masyarakat kita (KSB) baru akan mengurus izin IMB ketika hendak meminjam uang di Bank. Sementara kesadaran mengurus izin secara pribadi masih nihil padahal izin IMB ini sangat penting untuk keamanan,” imbuhnya. Ditambahkannya, untuk menggugah kesadaran masyarakat supaya bisa mengurus IMB, pihaknya barencana menyiapkan aturan berupa Perbub dan Perda. Bahkan didalam aturan tersebut jika bangunan tersebut tidak memiliki IMB, maka sarana yang lain tidak akan bisa dipasang. Baik itu jaringan PDAM maupun untuk jaringan listrik dan yang lainnya. Pola tersebut juga sudah mulai diterapkan di kotakota lain, karena IMB ini dianggap sangat penting untuk bisa dilengkapi. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Sehingga saat penerapan nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada prinsipnya aturan baru yang akan diterapkan harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. “Memang rencana kita supaya masyarakat mau mengurus izin IMB dengan membuat aturan turunan. Dimana bangunan yang tidak memiliki IMB tidak akan mendapatkan fasilitas yang lainnya. Aturan baru ini juga akan kita sosialisasikan terlebih dahulu agar tidak ada penolakan,” tandasnya. (ils)
Muhammad Lutfi
kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat yang akan direalisasikan antara lain pemberian insetif untuk ketua RT/ RW sebesar Rp500 ribu perbulan. Kenaikan insentif untuk marbot, kader Posyandu, guru mengaji dan TPQ. Selain itu lanjutnya, pemberian kartu BPJS gratis untuk seluruh warga Kota Bima. memberikan hadiah bagi kafilah MTQ yang berprestasi serta pemberian bantuan permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Yang jelas anggaran Kota Bima 2019 akan banyak dialokasikan untuk menata kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat,” terangnya. Pada kesempatan itu Ia juga menyinggung besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima tahun 2018 yang hanya mencapai sebesar Rp33 Miliar saja. Baginya, nilai PAD tersebut relatif sangat kecil. Lufti berharap penyerapan PAD Kota Bima kedepan mengalami kenaikan hingga Rp50 miliar sehingga pemberian bantuan sosial dan keagamaan kepada masyarakat bisa berjalan optimal. “Kenaikan PAD merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala OPD dan para Lurah. Jika anggaran daerah banyak maka pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dapat dioptimalkan,” pungkasnya. (uki)
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB
Dinas PUPRPP KSB Targetkan Tujuh Gedung SKPD di KTC Rampung Desember Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menargetkan 7 dari 10 gedung kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tengah dibangun di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) rampung awal Desember mendatang. KEPALA Bidang Cipta Karya, Abdul Azis, ST., M.Eng menjelasakan, selaku bidang pelaksana pihaknya sangat optimis dengan target tersebut. Sebab 7 gedung yang akan diselesaikan di minggu pertama bulan Desember itu seluruhnya memiliki kontstruksi bangunan satu lantai. “Kami optimis bisa terkejar penyelesaiannya, jadi minggu pertama Desember itu sudah serah terima hasil pekerjaan,” terangnya kepada Suara NTB. Jika mengikuti jadwal normal awal kontrak, seharusnya pembangunan 10 gedung kantor SKPD di pusat pemerintahan Pemda KSB itu tuntas di akhir bulan November ini. Hanya Dinas PUPRPP KSB memberikan pengunduran penyelesaian pekerjaan kepada kon-
traktor pelaksana karena bencana gempa yang sempat wilayah NTB beberapa waktu lalu. Azis mengatakan, 3 hari pasca gempa Lombok akhir Juli lalu, kontraktor pelaksana bersurat kepada pihaknya. Dalam surat tersebut, pelaksana meminta izin meninggalkan lokasi pembangunan karena hampir seluruh pekerjanya kembali ke rumah masing-masing di pulau Lombok. “Atas permintaan itu kami kemudian diskusikan dengan pelaksana dan menyetuji permohonannya dengan menghentikan selama 1 bulan pengerjaan proyek gedung SKPD itu,” timpalnya. Meski terhenti sementara, Azis mengaku, pihaknya sangat bersyukur. Karena komitmen kontraktor pelak-
Pemprov Siapkan Kuota 100 Warga KSB Kuliah ke Luar Negeri Taliwang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menantang putra putri asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ingin mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri. Tantangan ini disampaikan gubernur saat menghadiri puncak peringatan hari lahir (Harlah) KSB ke-15. Di hadapan bupati KSB, Dr. H. Ir. W. Musyafirin, gubernur bahkan berjanji menyiapkan 100 kuota khusus bagi mahasiswa KSB dalam program yang sudah dicananangkan provinsi NTB itu sejak kepemipinannya kini. “Siapkan pak bupati putra putrinya. Kami akan siapkan kurang lebih 100 kuota untuk KSB,” cetus gubernur. Gubernur menjelaskan, mulai tahun ini dan ke depan Pemprov NTB akan terus mengirimkan mahasiswa ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan tinggi seluruh disiplin ilmu. Ia pun menargetkan program ini setiap tahun akan ada 1000-an mahasiswa yang disiapkan. “Ini program pemerintah provinsi. Dan akan lebih banyak lagi mahasiswa kita yang akan dikirim kuliah ke luar negeri,” katanya. Menurutnya, mengirimkan putra putri NTB menuntut ilmu di negeri orang bukan berarti mutu pendidikan di dalam negeri rendah. Tetapi upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak muda NTB sehingga ke depan mereka memiliki daya saing. “Mutu pendidikan kita mungkin masih lebih baik dari negara lain. Tapi bukan itu kemudian kita kirim anak-anak kita ke luar negeri. Ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka,” H. Zulkieflimansyah ujarnya. (bug) (Suara NTB/bug)
BPBD Upayakan Tanggul Penyangga Longsor di Mbuju
Dompu (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan mengakui, ratusan warga tiga dusun di Desa Mbuju rawan tertimpa tanah longsor saat musim hujan, tak terkecuali bencana alam banjir bandang. Atas persoalan yang sudah bertahun-tahun disuarakan warga ini ia berkomitmen mengupayakan langkah penanggulangannya, minimal dengan membuat tanggul penyangga. “Iya memang di sana rawan longsor, apalagi kalau sudah banjir tidak bisa kita melintas di jalan utama itu,” ungkapnya dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/11). Ditegaskan, BPBD memang belum memiliki anggaran siap pakai untuk segera merealisasikan harapan warga tersebut. Namun komitmennya, ancaman itu akan jadi skala prioritas untuk diperjuangkan ke pemerintah daerah maupun provinsi. Pertimbangannya, lanjut Imran, disamping ratusan jiwa terus dihantui juga infrastruktur jalan di Kilo tidak akan bisa bertahan lama jika dibiarkan terus dihantam bebatuan dan lumpur dari atas bukit. Tak kalah menghawatirkan yakni pengguna jalan yang sewaktu-waktu dapat tertimpa tanah longsor ini. “Inikan kepentingan umum jadi tetap akan kita perjuangkan, minimal tahun depan sudah bisa dibantu oleh BPBD provinsi,” harapnya. (jun)
sana pasca meninggalkan pekerjaan selama 1 bulan dapat mengejar ketertinggalan progresnya. “Jadi memang mereka (pelaksana) tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Sehingga target awal Desember itu mereka bisa penuhi,” ujarnya. Sama halnya dengan 7 gedung SKPD yang akan selesai awal Desember mendatang, untuk 3 gedung lainnya turut pula mendapatkan pengunduran waktu penyelesaian akibat bencana gempa. Untuk 3 gedung ini, Azis menyebutkan, seusai kontrak perubahan akan diselesaikan pada akhir bulan Desember. Waktu untuk pengeyelesaiannya diakui lebih panjang karena bangunan yang masingmasing akan dijadikan kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD), Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP) dan stasiun Computer Assisted Test (CAT) itu memiliki konstruksi 2 lantai. Bahkan saat ini, lanjut dia, kendala percepatan penyelesaiannya bertambah seiring dengan telah masuknya musim hujan. Karena itu
untuk solusinya, ketiga bangunan oleh pelaksana tengah diakali dengan mendahulukan penyelesaian pemasangan atap. Cara ini kemudian paling efektif karena pengerjaan bagian bangunan lainnya bisa dilakukan bahkan saat hujan turun. “Sepertinya gedung akan paling dulu selesai karena atapnya sudah selesai. Kalau yang dua gedung sedang persiapan pemasangan (atap). Setelah itu baru kebut selesaikan dinding aksesoris dan finishing,” papar Azis sembari memastikan, Januari tahun depan seluruh gedung sudah dapat ditempati. “Januari 2019 teman-teman SKPD yang kantornya baru dibangun itu sudah bisa menempatinya,” sambungnya. Untuk melengkapi gedung SKPD di lingkungan KTC, Pemda KSB masih menyisakan dua instansi. Yakni kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kantor Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Azis menjelaskan, pihaknya telah mengagendakan pembangunan gedung SKPD yang sejauh
(Suara NTB/ist)
HAMPIR SELESAI - Bangunan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) KSB ini merupakan salah satu dari tujuh gedung SKPD yang ditargetkan selesai pembangunannya pada awal Desember mendatang. ini masih berada di luar kompleks KCT itu pada tahun 2019 mendatang. “Kita sudah masukkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) tahun 2019. Tapi kami belum tahu ya disetujui atau tidak karena kita belum ketemu TAPD,” ungkapnya. Pembangunan dua gedung SKPD
itu, Bidang Cipta Karya memperkirakan akan mebutuhkan dana masing-masing Rp 5 miliar. “Bangunan untuk Damkar dan BPBD ini perlu yang besar ya. Kan mereka punya banyak peralatan jadi memang harus disediakan space yang sangat luas,” tukas Azis. (bug/*)
Kasus Bantuan Benih Jagung Tidak Diproses Dompu (Suara NTB) Kasus benih jagung hibrida yang hendak diselewengkan di Kilo oleh oknum pengurus kelompok tidak dilanjutkan penyelidikannya. Kapolsek berdalih, hasil penjelasan penyuluh dan pihak Dinas Pertanian menyebut tidak ada yang dilanggar. Dari 20 dus benih jagung produksi bisi tersebut, disebut hanya tiga dus dari Kilo, sisanya dari wilayah Kabupaten Bima. Kapolsek Kilo, Iptu Rudolfo kepada Suara NTB saat dikonfirmasi kemarin mengaku, kasus dugaan penggelapan benih jagung hibrida bantuan pemerintah yang diamankan warga bersama Babinkamtibmas Desa Mbuju tidak diproses lanjut pihaknya. Karena hasil keterangan PPL dan Dinas Perta-
nian, tidak ada aturan yang dilanggar. “Tapi saya minta agar benihnya tidak dibawa keluar (Kilo), nanti masyarakat bisa marah dan saya kenakan (pasal) penggelapan,” kata Rudolfo. Benih jagung hibrida sebanyak 20 dus tersebut masih diamankan di Polsek Kilo. Namun mobil dan sopirnya tidak
Rudolfo Rudolfo (Suara NTB/ula)
ikut diamankan. Bahkan belum ada pemeriksaan terhadap MM warga Desa Mala-
ju Kecamatan Kilo yang mengendarai mobil terios dengan nomor polisi EA 1696 LZ yang mengangkut benih jagung maupun Fm oknum ketua kelompok asal Desa Mbuju Kecamatan Kilo sumber benih jagung belum dimintai keterangan. “Kita tidak lanjutkan penyelidikannya,” aku Rudolfo. Namun Rudolfo menyebut, dari 20 dus benih jagung hibrida tersebut hanya 3 dus dari wilayah Kilo. Sisanya diambil dari wilayah Sanggar, Tambora dan Kabupaten Bima lainnya. “Benih itu hanya 3 dus dari Kilo. Sisanya dari Sanggar, Piong, Tambora,” ungkapnya. Praktik jual beli benih bantuan ini diduga banyak terja-
di di masyarakat. Hal itu terjadi karena penerima bantuan diduga bukan petani jagung. Dugaan lain, benih jagung tersebut bukan unggulan petani sehingga dijual Rp500 ribu hingga Rp800 ribu per dos ukuran 20 kg dari harga pasarannya sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,6 juta per dus. Di sisi lain, banyak juga petani yang tidak kebagian benih bantuan walaupun mereka sudah lama menjadi petani. Ini terjadi karena bantuan yang disalurkan Dinas Pertanian bukan unggulan petani, sementara benih bantuan pemerintah yang disalurkan melalui HISDI, GP Ansor, dan NU diduga bersyarat. (ula)
PTAMNT Optimis Berlumut, Pemandian Madaprama Smelter Terbangun 2022 Dikeluhkan Pengunjung Dompu (Suara NTB) – Wisata pemandian Madaprama kini dikeluhkan pengunjung. Pasalnya, biaya masuk yang dikeluarkan tidak diimbangi ketersediaan fasilitas yang memadai. Ditambah, kondisi air jauh dari kata layak untuk sebuah pemandian karena keruh dan berlumut. Dikhawatirkan pula, tempat yang biasa dikunjungi pelajar untuk olahraga renang ini mengancam kesehatan. Salah seorang pengunjung, Ilham Arjuna kepada Suara NTB mengatakan, tak ada hal menarik yang bisa dijumpai dari salah satu tempat wisata yang baru-baru ini menghabiskan anggaran ratusan juta untuk perbaikan itu, mulai dari kolam utamanya yang sudah berlumut hingga ruang gantinya yang tidak terurus. “Tidak ada yang bagus disana (pemandian madamprama), kolamnya berlumut, airnya keruh juga kamar gantinya tidak ada yang urus. Hanya cet temboknya saja yang bagus karena baru,” ungkapnya ditemui, Rabu (21/11). Ironisnya, meski sarana prasarana yang disediakan terbatas, pengelola justru tetap menambah biaya masuk bagi para pengunjung. Bahkan, nominalnya sama antara orang dewasa dengan anak-anak, yakni Rp3000 untuk masuk gerbang utama dan Rp5000 untuk bisa ke kolam pemandian. Pun disesali Ilham, wisata pemandian yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu nyaris tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan meski sudah melalui proses perbaikan, termasuk penataan lokasi masih saja sama seperti tahun-tahun sebelumnya. “Mestinya ada perubahan dan kelengkapan fasilitas yang kita harapkan, biar tidak percuma kita keluarkan biaya, minimal air kolamnya jernih dan tidak berlumut seperti sekarang,” jelasnya. Pengunjung lainnya, Kamrin pun mengeluhkan hal yang sama, bahkan ia menghawatirkan kesehatan pelajar yang tiap pekan meramaikan wisata pemandian tersebut. Jika me-
(Suara NTB/jun)
PEMANDIAN - Kondisi kolam wisata pemandian Madaprama yang sudah mendapat sentuhan perbaikan keruh dan berlumut, Rabu (21/11). mang kondisi ini tidak bisa diatasi pengelola harusnya menghentikan sementara operasional sampai ada jaminan air yang dimanfaatkan tiap harinya bebas dari berbagai jenis penyakit, terutama penyakit menular. “Masalahnya ditempat ini kan sembarang orang yang datang jadi kesehatan air juga harus jadi perhatian, jangan hanya biaya masuk saja yang mau dinaikan,” tegasnya. Kadisbudpar Dompu, Khairul Insan yang berusaha dikonfirmasi terkait keluhan pengunjung ini tak berhasil ditemui di kantornya, pun demikian dengan Sekertarisnya Syamsul Huriah. (jun)
Taliwang (Suara NTB)Kemajuan pembangunan pabrik smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di kecamatan Maluk memang terkesan berjalan di tempat. Namun, perusahaan yang mengelola blok tambang Batu Hijau ini masih optimis mampu menyelesaikannya sesuai yang ditargetkan pemerintah. Presiden Direktur PTAMNT, Rachmad Makkasau mengatakan, operasional pabrik smelter PTAMNT oleh pemerintah pusat ditargetkan pada Januari tahun 2022 mendatang. Dan perusahaan sejauh ini tetap optimis mampu memenuhi batas waktu itu. “Targetnya pemerintah kan 2022 jalan. Itu masih jadi target kami sampai sekarang,” katanya kepada wartawan saat menghadiri puncah Harlah KSB ke-15, Selasa lalu. Ia menjelaskan, sementara ini tahapan pelaksanaan pembangunan smelter oleh PTAMNT tetap jalan. Di bulan Januari hingga Agustus tahun ini sedang
Rachmad Makkasau
berproses penyusunan desain untuk pabrik pengelolaan hasil tambang itu. “Kita sudah tandatangan untuk melanjutkan proses desainnya ya. Dan sekarang itu masih jalan,” klaimnya. Menurut Rachmad, untuk menyelesaikan pembangunan pabrik smelter itu pihaknya membutuhkan dukungan banyak pihak. Pemerintah dan masyarakat serta seluruh stake holder lainnya ia mengharapkan dapat mendukungnya agar bisa berjalan lancar di tingkat lapangan. “Insyaallah doakan saja biar bisa berjalan lancar semuanya. Kita harap dukungan semua pihak,” pintanya. Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah meninggung lambatnya proses pembangunan smelter PTAMNT itu. Saat sambutannya di pucak Harlah KSB ke-15, orang nomor satu di NTB ini terangterangan meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani agar mendorong PTAMNT segera menyelesaikan kewajiban pembangunan fasilitas smelter itu. “Bu menteri di sini (KSB) ada smelter yang dibangun (PT) AMNT. Tapi sejauh ini perkembangannya belum signifikan, jadi mohon didorong perusahaan supaya bisa diselesaikan,” harap gubernur. (bug) (Suara NTB/bug)
Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB
150 Balita Gizi Kurang Dapat Paket Makanan Tambahan Dompu (Suara NTB) Sebanyak 150 anak bawah lima tahun (Balita) di Kecamatan Woja yang menderita gizi buruk dan gizi kurang mendapat paket makanan tambahan. Pemberian paket makanan tambahan ini untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi yang baik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs Burhanuddin langsung membagikan paket makanan tambahan kepada 150 anak balita penderita gizi buruk dan gizi kurang se-Kecamatan Woja, Senin (19/11). Pemberian ini dilangsungkan di Puskesmas Dompu Barat bersama kepala bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ir M Makmun, M.Si dan Kepala Puskesmas Dompu Barat, Muzakkir Akbar, A.Md.Kep. Drs Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan, pemberian paket makanan tambahan ini hanya sebagai motivasi untuk tetap menjaga asupan makanan pada anak – anaknya. Ketika asupan makanan dan gizi kurang didapat anak saat usia balita, maka tumbuh kembang anak itu akan lamban dan itu juga
berdampak pada kecerdasannya. “Jadikan makanan tambahan yang kita beri ini sebagai motivasi agar anak – anaknya diberikan makanan bergizi,” ungkapnya. Burhanuddin pun menyadari, paket makanan tambahan ini tidak seberapa banyak dan nilainya. Tapi paling tidak bisa diatur untuk kebutuhan anak – anaknya dan tidak dihabiskan oleh orang tua. “Cukup makanan ini untuk anak – anaknya. Kalaupun dimakan bersama keluarga, jangan sampai anaknya tidak kebagian,” harapnya. Kepala bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ir. M. Makmun, M.Si menambahkan, salah satu cara penanggulangan masalah kerawanan pangan terutama masalah gizi kurang/gizi buruk pada balita adalah kegiatan intervensi pemberian makanan tambahan pada balita yang kurang gizi. Ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik pada balita tersebut. Sebanyak 150 balita yang mengalami gizi buruk di Kecamatan
(Suara NTB/ist)
MAKANAN TAMBAHAN - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Drs. Burhanuddin didampingi kepala bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Ir. M. Makmun, M.Si serta Kepala Puskesmas Dompu Barat, Muzakkir Akbar, A.Md.Kep saat pembagian paket makanan tambahan kepada keluarga balita penderita gizi kurang di puskesmas Dompu Barat, Senin (19/11). Woja yang diberi paket tambahan makanan tambahan. Mereka ini tersebar di Kelurahan Simpasai (22), Kandai Dua (14), Montabaru (6), Rababaka (5), Nowa (24), Bara (11), Madaprama (22), Bakajaya
(12), Saneo (5), Wawonduru (6), Matua (7), Mumbu (13), dan Serakapi (3). “Ini tujuannya untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status
gizi yang baik,” kata Ir Makmun. Paket makanan tambahan yang dibagikan ini berupa kacang hijau 1 kg, 5 telur, 1 kaleng susu kental manis, 2 kotak santan kara, dan gula 1 kg. Kendati jumlahnya ter-
batas, namun paket bantuan ini mendapat apresiasi dari warga penerima bantuan. “Semoga kita tetap diperhatikan seperti ini,” kata salah seorang ibu yang memiliki anak gizi kurang. (ula/*)
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
Dorong Partisipasi Masyarakat Perlu Terobosan Inovatif Mataram (Suara NTB) Mendorong partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya, bukan perkara mudah. Perlu terobosan kreativitas dari penyelenggara untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam perhelatan politik pemilu serentak 2019 mendatang. Hal itu diakui oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori. Menurut dia, meningkatkan partisipasi pemilih tidaklah mudah. Butuh berbagai program dan terobosan supaya masyarakat tergerak untuk mau menggunakan hak pilihnya. Salah satu terobosan yang dilakukan KPU NTB dalam meningkatkan partisipasi pemilih, dengan menggandeng berbagai elemen komunitas, ormas dan tokoh agama. Mereka dianggap sebagai bagian yang memiliki peran strategis dalam mendorong tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih juga sangat besar dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga transparansi terhadap seluruh proses tahapan pemilu juga dinilai cukup berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang kemudian bisa mendorong partisipasi. “Termasuk transparansi terkait semua tahapan, jika dibuka kepada publik, sehingga semua masyarakat tahu,” katanya. Terkait hal itu, Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI, Inung Nur Syarifah di Mataram, juga mengatakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara. Perlu upaya terobosan yang lebih inovatif lagi dalam pelaksanaan sosialisasi untuk mendorong partisipasi masyarakat. KPU tidak boleh kaku, hanya terpaku pada program kegiatan yang sudah disusun dalam DIPA dalam melakukan sosialisasi. Namun juga harus berinovasi sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat, atau dengan pendekatan kearifan lokal. “Kalau kita hanya melaksanakan pendidikan mendasarkan pada kegiatan yang tertera dalam DIPA, maka pendidikan pemilih itu berjalan stagnan dan gak akan mencapai output optimal,” ujarnya. “Tapi yang juga sangat dibutuhkan dalam pendidikan pemilih adalah inovasi dan kreativitas. Sangat banyak jenis-jenis kearifan lokal yang bisa diangkat menjadi tema maupun strategi pendidikan pemilih yang menarik, yang akan mampu meningkatkan daya tarik pemilu di hadapan pemilih. Disinilah kita juga akan bisa mewujudkam pemilih berdaulat itu,” sambungnya. Ditempat terpisah, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid menambahkan, bahwa dalam meningkatkan partisipasi pemilih, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat keakuratan data pemilih. “Hal itu juga sangat berkaitan erat dengan tingkat partisipasi,” katanya. Oleh karena itu, ia menekankan proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2019 ini harus benar-benar dipastikan berjalan akurat. (ndi)
Penyidikan Pungli Disdik Kota Mataram Tuntas Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom akan segera menjalani persidangan. Tersangka kasus pungli kepala SD/SMP di Kota Mataram tahun 2017 ini dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Sudenom membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp56 juta. Sudenom mendatangi kantor Kejari Mataram, Rabu (21/ 11), didampingi penasihat hukumnya, Hijrat Prayitno dan Mochtar M Saleh. Usai pemeriksaan kesehatan, Sudenom diperkenankan pulang. Kepala Kejari Mataram, I Ketut Sumedana mengatakan, pelimpahan tahap dua atau tersangka dan barang bukti tersebut menandai tuntasnya penyidikan. “Segera setelah ini (pelimpahan tahap dua) dalam minggu ini berkas sudah harus dilimpahkan ke pengadilan. Sesuai janji saya, November kasus ini sudah masuk persidangan,” ujarnya. Dia menerangkan, Sudenom disangka memungut uang dari 15 kepala SD dan SMP di Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2017 lalu. Duit tersebut dikumpulkan untuk keperluan pribadi. “Untuk pengobatan, untuk jalan-jalan, untuk operasional,” sebut Sumedana. Sudenom disangka melanggar pasal 11 dan atau pasal 12 dan atau pasal 5 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram, Anak Agung Gde Putra menambahkan, total duit pungutan mencapai Rp117 juta. Jumlah itu dari pungutan masing-masing mulai dari Rp500 ribu sampai Rp5 juta. Jaksa mengantongi bukti dokumen seperti nota pembayaran dari kepala sekolah ke kepala dinas. Sudenom dibantu bawahannya dalam mengumpulkan uang, yakni H. Tahir. “Rp56 juta sudah dikembalikan sebagai uang pengganti. Nanti sisanya akan dibayarkan lagi. Dia (Sudenom) sudah membuat surat pernyataan,” jelasnya. Tersangka Sudenom tidak ditahan badan di Lapas. Namun hanya menjalani tahanan kota, mulai 21 November sampai 10 Desember 2018. Akan diperpanjang lagi menurut keperluan hukum. “Ada rekam medisnya, surat jaminan juga. Alasannya tidak ditahan karena yang bersangkutan sakit. Dia sakit jantung, stroke,” terang Gde. Terpisah, Mochtar menyampaikan kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Selama penyidikan, kliennya juga rutin berobat ke rumah sakit di Jakarta. Untuk keperluan itu lah Sudenom menagih duit ke kepala sekolah SD/SMP. “Memang benar Pak Sudenom menerima uang. Nanti soal bagaimana itu di persidangan saja kita buktikan. Tapi memang benar dia menerima uang,” kata Mochtar. Dia menampik, kliennya mengancam kepala sekolah apabila tidak menyetor maka akan dimutasi, atau sebaliknya yang memberikan diimingi kenaikan jabatan. “Mungkin dia kekurangan dana. Tidak ada ancaman, tidak ada iming-iming. Sistemnya pinjam. Dikumpulkan di kepala bidang. Tidak pernah minta, tapi dia menerima,” bebernya. (why)
(Suara NTB/why)
PELIMPAHAN - Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H Sudenom (paling kanan) usai menjalani pelimpahan tahap dua, Rabu (21/11) di kantor Kejari Mataram, didampingi penasihat hukumnya, Mochtar M Saleh dan Hijrat Prayitno.
POLHUKAM
Halaman 8
KPU NTB Targetkan Partisipasi Pemilih 80 Persen Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan target nasional tingkat partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya di pemilu serentak 2019 mendatang, 75 persen. Dalam rangka mencapai target tersebut, KPU telah menggelar rapat konsolidasi nasional partisipasi masyarakat dengan seluruh KPU Provinsi se-Indonesia di Mataram, baru-baru ini. Dalam agenda konsolidasi tersebut, KPU merumuskan strategi mewujudkan partisipasi pemilih bisa mencapai target. Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU RI, Inung Nur Syarifah ketika menjadi narasumber dalam Konsolidasi nasional Partisipasi Masyarakat di NTB, menyampaikan target parstisipasi masyarakat 75 persen tersebut tidak semata-
mata dimaknai dalam sebuah angka atau kuantitas, tetapi harus pula dibarengi dengan kualitas. Partisipasi yang berkualitas menurut Inung, tidak semata-mata hanya pada bagaimana mendorong masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Namun bagaimana masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya tanpa ada tekanan dan intimidasi, melainkan dengan kesadaran yang tinggi. “Pemilih berdaulat ini akan tercapai manakala partisipasi tidak hanya pada persoalan bagaimana mengajak pemilih
kita datang ke TPS, tetapi bagaimana pemilih berdaulat dengan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa intimidasi, dan tanpa iming-iming sesuatu yang bernuansa politik uang,” ungkap Inung. Sementara itu, KPU NTB memasang target partisipasi pemilih pada pemilu 2019, lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional. KPU NTB menetapkan target partisipasi pemilih dapat mencapai 80 persen. Penetapan target 80 persen tingkat partisipasi pemilih tersebut oleh KPU NTB, bukan tanpa alasan. KPU NTB cukup optimis dapat menca-
pai target tersebut pada Pemilu 2019 mendatang. Salah satu alasan KPU NTB menetapkan tingkat partisipasi lebih dari target nasional, karena mengacu pada hasil Pilkada serentak NTB 2018. Dimana tingkat partisipasi pemilih 75 persen lebih, atau melampaui target nasional sebesar 70 persen. “Jika mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 melampaui target, kita optimis target 80 persen pada Pemilu 2019 bisa tercapai,” kata ketua KPU provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori. Menurut Aksar, dengan capaian tersebut, membuktikan bahwa masyarakat NTB sudah mulai sadar, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak sekedar dilihat sebagai acara ser-
(Suara NTB/dok)
Lalu Aksar Ansori emonial politik tahunan semata. Namun partisipasi sangat menentukan nasib untuk lima tahun mendatang. (ndi)
(Suara NTB/why)
DIGIRING - Dua tersangka pemerkosaan pelajar SMK, WIE dan SKR digiring penyidik, Rabu (21/11).
Kekerasan Seksual
Pengawasan Lemah Mudahkan Anak Jadi Korban Mataram (Suara NTB) Orang tua perlu memperketat dalam melindungi putrinya dari ancaman pelecehan seksual. Mulai hal paling kecil memerhatikan pergaulan anak. Anak minim pengawasan keluarga cenderung menjadi sasaran pelecehan. Hal itu diungkapkan Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati, Rabu (21/11) menanggapi kasus pemerkosaan dengan korban siswi SMK di Gunungsari, Lombok Barat. “Kami mengajak orang tua lebih meningkatkan perlindungan pada anak. Proses pergaulan yang tidak te-
pat memudahkan mereka menjadi korban,” jelasnya. Dia mencontohkan seperti kasus di Gunungsari, Lombok Barat dengan dua tersangka, yakni WIE (19) dan SKR (19). Keduanya kawan sepermainan di salah satu SMK di Mataram. Medio Mei 2018 lalu, tersangka SKR berkenalan dengan korban, MM. Kala itu umur korban masih 17 tahun. Tak lama kemudian mereka pacaran. Seminggu berselang sejak jadian, tersangka dan korban cekcok. Tersangka SKR mendramatisasi pertengkaran kecil tersebut. “Agar dia ada alasan mengajak korban bertemu,” kata Pujawati.
Korban dimintai datang ke rumah kawan tersangka di Sesela, Gunungsari, Lombok Barat, Kamis (3/3) sore sekitar pukul 15.00 Wita. Menolak datang, korban akhirnya dijemput. Sampai di rumah saksi Jaya, korban lantas diajak masuk ke kamar. Korban disetubuhi. Tersangka WIE yang berada di rumah tersebut ikut menyetubuhi korban. Peristiwa yang dialami korban baru dilaporkan tiga bulan kemudian. Korban takut dan malu sehingga lambat melapor. “Awalnya dari penyidikan kita temukan satu tersangka. Selanjutnya berkembang dari bukti dan saksi, seh-
ingga kita tetapkan dua orang tersangka,” kata Pujawati. Dua tersangka sudah ditahan sejak 2 Oktober lalu. Mereka disangka melanggar pasal 76D juncto pasal 81 ayat 1 dan atau ayat 2 dan atau pasal 76E juncto pasal 82 ayat 1 UU RI No 35/3014 tentang perubahan atas UU RI No 23/ 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya, paling singkat pidana penjara lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar. “Penyidikannya sudah selesai, besok (hari ini) kita akan limpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum,” tutupnya. (why)
KPU Diminta 10 Bulan Buron, Residivis Perbaiki DPT Hasil Kambuhan Tertangkap Perbaikan Tahap II Mataram (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali merekomendasikan KPU untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Tahap II selama 30 hari ke depan. Rekomendasi ini disampaikan Bawaslu saat rapat pleno DPTHP II tingkat nasional, tanggal 15 November lalu di Jakarta. Terkait hal tersebut, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi mengatakan, rekomendasi tambahan selama 30 hari ini, lantaran ada provinsi yang belum menyelesaikan rapat pleno DPTHP II. “Enam provinsi yang belum menggelar rapat pleno. Sedangkan kita NTB sudah selesai,” katanya, Rabu kemarin. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan tambahan selama 30 hari yang disarankan Bawaslu RI akan dimanfaatkan KPU NTB, untuk terus melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap DPTHP tahap II. seperti rekomendasi Bawaslu untuk mengakomodir pemilih yang memenuhi syarat tapi belum melakukan perekaman data E - KTP. Ia membeberkan, untuk pemilih yang memenuhi syarat tapi belum merekam data KTP elektronik di NTB sebanyak 1.800
lebih. Pemilih ini tidak hanya didominasi pemilih pemula atau yang akan berusia 17 tahun saat 17 April 2019 mendatang. Selain itu, ada juga pemilih yang sudah seharusnya memiliki E - KTP tapi belum pernah melakukan perekaman data. Atas hal ini, KPU NTB sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DiSdukcapil). “Ditarget oleh Dukcapil ini bisa tuntas akhir Desember 2018,” ucapnya. Aksar menambahkan, jumlah pemilih di NTB mengalami peningkatan dari perbaikan atau penyempurnaan DPTHP tahap II sebanyak 3.669.638 dari jumlah terdapat di DPT HP - 1 sebanyak 3.562.050. Ada peningkatan jumlah pemilih 107.588 pemilih. Peningkatan ini mayoritas dari pemilih baru. Lombok Timur menjadi wilayah yang paling banyak peningkatannya. Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid menjelaskan, salah satu hal yang menjadi rekomendasi Bawaslu NTB saat rapat pleno DPTHP tahap II, adalah perekaman data pemilih yang memenuhi syarat. Khususnya bagi pemilih yang akan berusia 17 tahun saat pemilu 2019 dilaksanakan. “Kita berharap pemilih ini bisa melakukan perekaman data paling lambat akhir Desember 2018,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Buronan pencurian rumah kosong, RD alias RZ (25) akhirnya masuk sel juga. Setelah buron selama 10 bulan, pria yang bekerja sebagai tukang itu tertangkap. Akhir drama kejar-kejaran dengan polisi, tersangka RZ menyerah. Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi mengatakan, tersangka ditangkap Minggu (11/11) lalu dalam pelarian ke rumahnya. “Pelaku kabur dengan sepeda motor ketika akan ditangkap. Hampir menabrak pejalan kaki dan memprovokasi warga mengepung anggota di lapangan,” ujarnya, Rabu (21/11). Anggota Tim Resmob 701 Polres Mataram memergoki RD sedang berkendara di Jalan Ade Irma Suryani, Monjok, Mataram. Tersangka baru saja pulang dari Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram. Bukannya menepi saat diminta menepi, tersangka RD malah makin tancap gas. Berkelit melewati jalan RA Kartini, Monjok Timur. Menyusuri Jalan Mahoni, Karang Kelok, Monjok Barat, sampai Jalan Udayana, Dasan Agung, Selaparang. Polisi sempat melontarkan tembakan peringatan. Tersangka tak peduli dengan tetap memacu motornya sampai di
(Suara NTB/why)
PONSEL - Polisi menunjukkan barang bukti ponsel yang dibeli tersangka dari uang penjualan TV curian. Jalan Otak Desa, Dayan Peken, Ampenan. Bukannya menyerah, tersangka bahkan meneriaki polisi dengan sebutan maling. Yang lantas membuat warga setempat berkerumun mengepung anggota Resmob. Warga baru paham ketika anggota memberi penjelasan bahwa tersangka RD merupakan buronan yang diburu sejak 10 bulan terakhir. Kiki mengungkapkan tersangka kemudian mengakui perbuatannya. Yakni pencurian di Jalan Gotong Royong, Kebun Bawak Timur, Pejeruk, Ampenan pada 1 Februari lalu.
Barang yang dia ambil bersama dua kawannya yang tertangkap lebih dulu, antara lain, liontin emas 1 gram, TV LED 50 inchi, dan uang tunai Rp450 ribu, serta ponsel android hasil dibeli dari uang penjualan TV curian. “Pelaku ini juga pernah mencuri tabung gas, ayam, burung, dan membobol warung rokok. Pernah juga mencoba merampas sepeda motor di Jalan Udayana,” kata Kiki. Dua kawannya, Rizal dan Ragil sudah yang ditangkap lebih dulu sudah selesai menjalani hukuman atas dakwaan kasus yang sama. (why)
SUARA NTB
Kamis, 22 November 2018
Halaman 9
Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB Sambangi Korban Gempa Sumbawa
Menko PMK Pastikan Percepatan Pencairan Tahap II Korban Gempa Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Puan Maharani, bersilaturrahmi dan berdialog dengan kelompok masyarakat penerima dana stimulan rumah pascagempa, fasilitator dan lainnya di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Selasa (20/11). Dalam kesempatan tersebut Menko Puan memastikan akan segera mencairkan bantuan tahap kedua untuk korban gempa. “Tahap pertama sudah diterima, tahap kedua yang belum cair. Nanti pulang dari sini saya akan carikan jalan keluarnya. Saya cek kembali kenapa tahap kedua dari penerima tahap pertama belum menerima uangnya. Namun saya ingatkan kembali bahwa uang tersebut harus dibangun untuk rumah. Harus dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jangan sampai musim hujan tidak punya rumah untuk berteduh,” ujarnya menjawab
keluhan masyarakat korban gempa Sumbawa. Menurutnya, banyak hal yang sudah disinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu agar NTB ini segera bangkit. Pemerintah pusat tidak akan melupakan NTB. Namun selain NTB, masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah juga terkena bencana. Sehingga pihaknya berharap masyarakat bersabar menanti pelaksanaan bantuan gempa. “Semuanya ini kita lakukan bersamasama seiring sejalan. Sehingga bukan hanya NTB saja yang bangkit, namun Sulawesi Tengah juga bisa bangkit kembali. Karenanya kami minta bapak-bapak dan ibuibu sabar dan bisa melaksanakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturannya,” harapnya. Menko Puan menegaskan tidak ada maksud pemerintah memperlama proses pencairan bantuan korban terdampak gempa. Buktinya, dari sebelumnya 17 persyaratan dijadikan hanya satu persyaratan saja. Hanya saja persyaratan tersebut juga ada
Menko PMK Puan Maharani duduk bersama Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dan Ibu Ketua TP PKK Sumbawa serta pejabat lainnya.
proses yang harus dilalui supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. “Kita juga ingin mempercepat, tapi kita juga harus memastikan proses pencairan maupun penggunaan tidak mendapatkan masalah di kemudian hari. Karenanya Pokmas-Pokmas harus sudah dibentuk. Pokmas inilah kelompok masyarakat yang harus bertanggung jawab untuk bisa memberikan pendampingan dan masukan. Supaya jangan sampai setelah uang diterima, kemudian rumahnya tidak terbangun. Karena harapan kita rumah bisa terbangun. Sehingga tidak ada lagi korban gempa yang tinggal di tenda pengungsian,” tukasnya. Sebelumnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc melaporkan penanganan pascabencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data tim verifikasi yang menghasilkan 11 keputusan Bupati Sumbawa tentang penetapan hasil verifikasi kerusakan perumahan warga terdampak gempa, tercatat sebanyak 14.772 unit rumah yang mengalami kerusakan. Rinciannya 2.272 rusak
berat, 2.718 rusak sedang dan 9.783 rusak ringan. Terdampak di 17 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada. Yang paling parah yakni Kecamatan Alas Barat, disusul Kecamatan Alas, Buer, dan Lunyuk. Sedangkan Kecamatan Utan dan lainnya kerusakannya ringan. Kebutuhan dana siap pakai dalam rangka penanganan bencana yang diajukan ke pemerintah pusat Rp255.540.000.000. Dari usulan tersebut yang sudah ditransfer ke rekening BPBD Sumbawa baru Rp17.930.000.000. Dananya sudah tersalur ke rekening penerima (warga sasaran terdampak bencana). Rinciannya kategori rusak berat 151 rekening dengan total nilai Rp3.775.000.000, rusak sedang 327 rekening dengan total nilai Rp8.175.000.000, rusak ringan 593 rekening dengan total Rp5.980.000.000. “Masih jauh dari apa yang kita harapkan (dana yang ditransfer dari pusat). Mohon perhatian Ibu untuk memperhatikan kami Sumbawa ini,” pinta Bupati. Bupati juga melaporkan perkembangan pembangunan hunian warga terdampak
Menko Puan didampingi Gubernur dan Bupati menyerahkan bantuan secara simbolis berupa paket sembako dan Kitab Suci Alquran kepada warga
gempa baik berupa hunian tetap (huntap) maupun hunian sementara (huntara). Pilihan minat warga untuk huntap atau rumah tahan gempa jenis RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 479 unit. Yang sudah terpasang sebanyak 13 unit dan 73 unit lainnya masih dalam proses pemasangan. Kemudian huntap jenis RIKA (Rumah Instan Sederhana Kayu) sebanyak 461 unit. Yang sudah terpasang 1 unit, 15 lainnya masih dalam proses pemasangan. Selanjutnya huntap jenis Riko (Rumah Instan Sederhana Konvensional) sebanyak 389 unit, dan 5 unit masih dalam proses pemasangan. Sedangkan progres untuk pembangunan huntara yang besumber dari bansos Pemkab tahun 2018, dari target 1.500 huntara, untuk tahap pertama akan dibangun 442 unit dan tahap kedua 459 unit. Sisanya akan dibangun pada tahap ketiga. Sementara terkait pembagunan infrastruktur sarana dan prasarana umum darurat, progres pembanguann sarana pendidikan atau sekolah yang sudah mencapai 100 persen
sebanyak 9 unit sekolah dari 24 sekolah yang terdampak gempa. Selebihnya masih dalam proses pembangunan lantai, dinding, atap untuk finishing. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur bahwa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan seluruh komponen masyarakat bersinergi dan terlibat aktif dalam penanganan pascagempa khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Bupati. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui proses pencairan bantuan pemerintah yang dirasakan masyarakat terdampak begitu sulit. Meskipun uangnya sudah ada dan masuk ke rekening masing-masing, tapi rumahnya tak kunjung dibangun. Ternyata berdasarkan pengalaman di berbagai daerah yang pernah terjadi bencana serupa, bantuan pembangunan rumah akibat gempa itu dicairkan masing-masing individu, biasanya uangnya habis, rumahnya tidak jadi. Sehingga dievaluasi jangan sampai prosesnya cepat tetapi berujung kasus hukum di kemudian hari. Karenanya disarankan dibentuk kelompok
Foto bersama Puan Maharani, Gubernur, Bupati dan masyarakat terdampak gempa penerima bantuan
masyarakat (Pokmas). Kabupaten Sumbawa, kata Gubernur, ternyata proses pencairannya agak lambat. Karena kelompok masyarakat sudah terbentuk tetapi tidak semua ditransfer uangnya. Ada yang sudah ditransfer dan ada yang belum. Sehingga perlu direkonfigurasi kembali pokmas-pokmas tersebut. “Ternyata setelah pokmas terbentuk, tidak gampang juga membangun rumah. Karena ada Inpres yang bunyinya rumah harus tahan gempa. Tahan gempa ini secara teknis ribet juga. Harus dicek juga sama Dinas PUPR, fasilitator dan lainnya,” terangnya. Pihaknya menargetkan apapun bentuk rumah, apakah Risha, Rika dan Riko, yang penting masyarakat tidak ada lagi masyarakat yang berada di tenda pengungsian karena musim hujan telah tiba. Pihaknya pun tetap berupaya semaksimal mungkin agar rumah masyarakat korban gempa bisa terbangun. Sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya seperti sedia kala. (ind/arn/* )
Para pejabat Pemkab Sumbawa dan warga terdampak gempa yang hadir pada kegiatan silaturrahim Menko Puan di Alas Barat
OJK Minta BPR Segera Perkuat Modal Mataram (Suara NTB) Otoritas mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memproteksi diri dengan memperkuat modal. Dengan demikian, diyakini tak cukup berat bagi BPR menghadapi persaingan.
(Suara NTB/bul)
Farid Faletehan
BPR sedang menjadi perhatian khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa diantaranya yang dipandang lemah bersaing karena keterbatasan modal yang dimiliki. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan menegaskan, bagi BPR yang tidak cukup kuat modalnya ini, dikhawatirkan tak sampai lima tahun akan tergilas persaingan. Ketentuan OJK, tahun 2019 mendatang minimal modal inti bagi BPD adalah
Anggaran Persiapan KLS Rp1 Miliar Selong (Suara NTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur siap mewujudkan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Setelah lima tahun tidak ada anggaran, mulai di era kepemimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, anggaran persiapan terwujudnya KLS kembali diusulkan. Tahun pertama 2019 disiapkan Rp1 miliar. DPRD Lotim mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Lotim bagian selatan. Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono mengaku, sedari awal para wakil rakyat Lotim ini sepakat untuk pembentukan KLS. Diketahui, berdasarkan pengalaman sebelumnya persiapan KLS ini dilaksanakan oleh Komite KLS. Ada rencana akan dibentuk lagi komite untuk mempercepat proses pembentukan kabupaten baru pecahan Lotim ini. Ketua DPRD Lotim menyarankan, pemerintah daerah hendaknya melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Koordinasi itu penting agar Pemda Lotim ini dapat dukungan juga dari Pemprov NTB. Melanjutkan rencana pembentukan KLS ini diketahui menjadi salah satu janji politik dari Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan wakil Bupati H. Rumaksi. Prinsip dewan Lotim siap memberikan dukungan untuk percepatannya. Diingatkan, dalam prosesnya harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kaitannya, dengan siapa, apa bagaimana dalam mengawal proses pembenttukan. Pada komite sebelumnya diketahui ada keterlibatan dari para wakil rakyat di tingkat pusat. (rus)
Rp3 miliar. Di NTB terdapat beberapa BPR yang dilihat belum memenuhi ketentuan minimal modal inti ini. Artinya, tahun depan harus telah cukup modal dasarnya. “Kalau setor keuntungannya tahun ini, ya selamet. Kalau gak, ya gak bisa apa-apa,” kata Farid Faletehan. BPR dengan modal inti di bawah Rp3 miliar ini tak sampai 10 BPR dari 32 BPR di provinsi ini. Baik BPR Konven-
sional maupun BPR Syariah. Selain modal ini, OJK selalu berharap, BPR harus kuat ITnya menjadikan financian technologi (fintech) sebagai bagian dari BPR ini. Artinya, BPR harus memiliki layanan fintech sendiri. Kenapa demikian? Dalam 5-10 tahun ke depan generasi milenial (generasi melek IT) ini yang menjadi pangsa pasarnya. “10 tahun mendatang, generasi milenial ini yang akan menguasai pasar. Mereka
inilah yang harusnya menjadi target,” kata Farid. Apapun jenis transaksi pinjam meminjam, tetap yang berhubungan dengan IT kedepannya. Karena itu, sedari sekarang BPR disarankan untuk mengembangkan teknologi. Atau melakukan kolaborasi dengan penyedia fintech untuk memenuhi perangkat dan teknologinya. “Paling ndak, harus mulai dari sekarang dipikirkan. Kalau gak, jangankan BPR, bank umum saja, kalau tidak kuat di modal, atau kalau tidak kuat di IT. Itu lama-lama tergerus,” ujarnya. Dicontohkannya, salah satu bank di Jawa Barat dengan mengedepankan mainset yang
tidak berorientasi ke depan. Keadaannya kini kalah dibandingkan BPR yang lebih berpikir maju memanfaatkan teknologi. Mengarah ke teknologi, tentunya konsekuensinya BPR harus menyediakan pos anggaran tambahan. Untuk mengcover kebutuhan modal tersebut, Farid Faletehan mengatakan, BPR harus memiliki modal yang kuat. Apakah caranya pemegang saham menambah cadangan modal intinya. Atau pilihannya dilakukan merger (penggabungan) antar BPR yang modalnya tak memenuhi standar minimum. “Semakin dia banyak modal-
nya. Semakin kuat BPR mengatasi potensi risiko. Risiko kredit macet, ada risiko fraud (kecurangan) modalnya masih kuat. Kalau nggak ya kembang kempis,” demikian Farid. Ia menekankan kepada BPR yang pemegang sahamnya sama, agar melakukan konsolidasi dan merger. Itu akan jauh lebih efisien. Bagi BPR dengan satu pemegang saham, lakukan efisiensi operasional dan efisiensi biaya dana (DPK). “Kalau BPR sehat, masyarakat percaya. Karena masyarakat yakin dananya akan dikelola aman. Tanpa perlu bunga tinggi, masyarakat tetap nyaman,” demikian Farid. (bul)
Promo ”Lombok Bangkit Rate” di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Selalu memanjakan tamu dengan memberikan promo di setiap bulannya serta dalam rangka mendukung program Lombok Bangkit pascabencana Gempa Bumi yang melanda, Golden Palace Hotel Lombok kembali menyediakan paket menginap “Lombok Bangkit Rate” dengan harga yang sangat terjangkau dan berlaku mulai dari 1 hingga 30 November 2018. Promo tersebut merupakan harga spesial untuk menginap di Hotel Berbintang Empat tersertifikasi dengan 198 kamar yang terkenal bersih dan luas. Dengan harga Rp 599.000 net, para tamu dapat menikmati menginap selama 1 (satu) malam dan tentunya gratis untuk sarapan pagi yang sangat lengkap untuk 2 (dua) orang. Promo kamar “Lombok Bangkit Rate” hanya bisa didapatkan oleh para tamu yang melakukan pemesanan kamar melalui website hotel di www.goldenpalacelombok.com. “Memesan kamar melalui website hotel kami pastinya memudahkan para tamu karena cukup melakukan pemesanan melalui gadget mereka saja maka harga yang didapatkan akan lebih murah” tutur General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D. Promo kamar kali ini adalah salah satu wujud kepedulian management Golden Palace Hotel Lombok untuk turut serta membangun kembali pariwisa-
(Suara NTB/ist)
Golden Palace Hotel Lombok kembali menyediakan paket menginap “Lombok Bangkit Rate” dengan harga yang sangat terjangkau Hotel yang terletak di ten- erti Skylounge Lt.11 dan Roof bencana serta telah mendapta Pulau Lombok yang selama beberapa bulan kemarin sempat gah kota Mataram dengan Top Garden Lt. 12 dengan pe- atkan surat rekomendasi dan dilanda bencana gempa bumi. bangunan full AC dimulai mandangan Kota Mataram label hijau dari PU PR Prov. Dengan adanya promo harga dari Lobby tersebut, saat ini serta Pantai, Pegunungan NTB yang menyatakan bankamar yang spesial dan terjan- terkenal dan selalu menjadi hingga Sunset yang sangat in- gunan hotel AMAN. Untuk Reservasi dan informagkau, maka diharapkan para tujuan semua pejabat penting dah di sore hari juga memiliwisatawan baik lokal maupun di Indonesia saat sedang ki areal parkir cukup luas. si lebih lanjut dapat menghubunmancanegara akan kembali ke berkunjung ke pulau Lombok Selain itu hotel yang terkenal gi Golden Palace Hotel Lombok Pulau Lombok. Hal ini tentunya yang ingin beristirahat sem- dengan keamanannya ini juga di 0370 - 6170000 (hunting), atau menjadi salah satu cara untuk bari menikmati makanan memiliki standar operasion- datang langsung ke Jl. Sriwijaya memberi dukungan kepada khas Lombok. Golden Palace al prosedur tanggap bencana No. 38 Mataram dan dapat pula pariwisata di Pulau Lombok Hotel Lombok memiliki fasil- dan rescue team yang siap mengunjungi website di www.itas yang sangat lengkap sep- siaga setiap saat jika terjadi goldenpalacelombok.com. (*) untuk segera bangkit kembali.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
Siap Hadapi UNBK SMA Hang Tuah 3 Mataram kembali melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2019 nanti. Pengayaan akan dilakukan pada Januari tahun 2019 mendatang. Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., mengatakan SMA Hang Tuah 3 termasuk mengikuti UNBK tahun ketiga. Diakuinya tidak ada masalah pada peralatan UNBK di sekolahnya, termasuk juga jumlah komputer yang mencukupi. “Alhamdulillah fasilitas kita tidak ada masalah saat (Suara NTB/dok) gempa bumi lalu,” katanya. Muhiddin Kelas XII di SMA Hang Tuah 3 sebanyak 41 orang, sementara itu komputer yang ada sebanyak 20 komputer ditambah dengan laptop, jumlah komputer mencapai 25 unit. SMA Hang Tuah akan melaksanakan UNBK dalam dua sesi. “Kita pecah jadi dua sesi, tidak sampai sore bisa selesai,” katanya. Muhiddin menekankan pihaknya sudah memantapkan sarana penunjang UNBK. Pihaknya tidak meminjam komputer di orang tua siswa. Simulasi UNBK dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember nanti. Terkait dengan gempa bumi lalu, SMA Hang Tuah 3 tidak terlalu terganggu. Materi pelajaran tidak begitu banyak tertinggal, karena menurut Muhiddin pelaksanaan belajar mengajar tidak terlalu terganggu oleh gempa. “Kalau di Hang Tuah cepat kembali belajar, kita tidak mengikuti panduan dari Sekda NTB. kita tidak terlalu terpengaruh dengan gempa,” katanya Jika pun ada kekurangan materi yang disampaikan, pihaknya akan mengejar ketertinggalan melalui pengayaan. Dijadwalkan pengayaan akan dilaksanakan pada Januari 2019 mendatang seusai libur setelah ujian semester. “Mulai pada saat selesai libur, masuk Januari baru kita siapkan pengayaan dan try out, mengejar ketertinggalan dengan pengayaan, jumlah tidak banyak sehingga mempermudah,” katanya. (ron)
Jurusan Dharma Duta STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) – Jurusan Dharma Duta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar bertemakan literasi media sosial dalam komunikasi digital era postmodern. Seminar itu dilaksanakan di Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (21/11). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman yang benar dalam menggunakan media sosial. Ketua Panitia, Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma.,S.E.,M.Si., dalam laporannya mengatakan latar belakang kegiatan seminar ini adalah karena semakin terkikisnya nilai budaya dan agama di era revolusi digital 4.0. “Seminar ini diadakan karena semakin terkikisnya nilai-nilai budaya dan agama di era revolusi digital 4.0,” katanya. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), merujuk pada PP 42 tahun 2014 dan UU ASN Nomor 5 tahun 2014 terikat dengan kode etik ASN. Untuk itu ASN harus membangun netralitas terlebih di tahun politik ini. ASN sebagai bagian dari masyarakat harus membangun diksi-diksi dengan narasi yang positif agar kehidupan ini mencapai kedamaian. “Sebagaimana peranan ASN selain sebagai pelaksana kebijakan publik juga sebagai perekat kesatuan bangsa. Dengan menyebarkan narasi-narasi positif, diharapkan ASN menjadi teladan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya. Dr. I Wayan Sutarya sebagai narasumber seminar, menyatakan pentingnya menerapkan etika dan kebijaksanaan dalam mempergunakan media sosial. Sebagaimana pisau yang bermata dua, teknologi selalu menghadirkan sisi positif dan negatif. Narasumber yang juga dosen di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, menghubungkan komunikasi di media sosial dengan ajaran Hindu. Serta menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai indikator dalam bersikap dan berperilaku di media sosial. Kegiatan seminar diakhiri dengan diskusi yang begitu astusias dari para peserta yang terdiri dari segenap pejabat, dosen, dan mahasiswa yang jumlahnya kurang lebih 75 orang. (ron/*)
(Suara NTB/ist)
SEMINAR - Narasumber seminar Jurusan Dharma Duta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram yang dilaksanakan di Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (21/11).
PKK Jadi Garda Depan Suksesnya Pengembangan PAUD Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengharapkan, keberadaan ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh anggota PKK adalah sebagai garda depan dari kesuksesan program pengembangan PAUD. Jika semua bersinergi, ujarnya, semua program bisa terlaksana. Harapan wagub ini disampaikannya saat membuka kegiatan Pembentukan Tim Koalisi Pengembangan Paud Berkualitas NTB dan Pembukaan Pelatihan Mentor di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (21/11). Menurutnya, Paud adalah salah satu objek yang harus diintervensi dengan serius, sebab ini berbicara penanganan di hulu. Menurutnya, apa yang dilakukan PKK sangat tepat. Hj. Rohmi juga mengingatkan PR terbesar di daerah ini semua adalah cara pandang yang salah, peran kita tidak kecil untuk bisa meyakinkan masyarakat sadar untuk mencintai lingkungan, kesehatan dan pendidikan. “Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi dengan baik, sebab tidak ada yang bisa kita kerjakan sendiri,” tutupnya. Sementara Ketua TP. PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati SE., MSc, dalam arahannya menyampaikan harapannya agar anak PAUD di NTB dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahapan perkembangannya. Beberapa aspek yang ingin dicapai adalah aspek secara fisik, sosioemosional, literasi dan numerasi dan kemampuan belajar. “Yang menjadi pemangku kepentingan pada poin ini adalah guru, orang tua dan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah dengan adanya kegiatan ini, ada peningkatan kapasitas dari pemangku kepentingan, utamanya dari guru dan orang tua. Nantinya akan ada pelatihan untuk guru dan orang tua,” jelas istri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., ini. (ham)
Halaman 10
Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Ditarget Tuntas Desember Praya (Suara NTB) Proses perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa Pulau Lombok saat ini sudah berjalan, baik itu untuk bangunan SD, SMP hingga SMA. Perbaikan sekolah yang rusak ini ditargetkan bisa tuntas akhir Desember mendatang. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H.M.Suruji, kepada wartawan, di Praya, Rabu (21/11) usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, meninjau pembangunan
sekolah sementara di SMP Negeri 4 Praya. Menurutnya, total sekolah yang terdampak gempa Lombok baik itu rusak ringan maupun sedang 8 ribu lebih sekolah. Itu sudah termasuk bangunan PAUD, TK dan RA. “Untuk ruang belajarnya sendiri sebanyak 86 ribu lebih yang rusak
terkena dampak gempa. Kebanyakan memang sekolahsekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, seperti madrasah,” jelasnya. Disinggung nilai kerugian akibat gempa, Suruji mengaku cukup besar di atas Rp1 triliun lebih. Namun pihaknya optimis anggaran perbaikan bisa ter-
penuhi, mengingat sumber dana untuk perbaikan sekolah terdampak gempa cukup banyak. Ada yang dari pihak swasta, BUMN maupun dari anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sementara anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjumlah sekitar Rp191 miliar. Itu khusus untuk anggaran perbaikan gedung yang rusak saja. Karena untuk pembangunan sekolah yang rusak parah, itu menjadi
tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Khusus yang rusak parah, pembangunannya baru akan mulai dikerjakan tahun 2019 mendatang oleh Kementerian PUPR,” terangnya. Sementara menunggu proses perbaikan, Kementerian PUPR bersama BNPB membangun sekolah sementara. Untuk menutup kekurangan ruang belajar yang rusak akibat gempa. Dengan begitu, proses belajar mengajar tidak sampai terganggu. (kir)
Kurikulum Muatan Lokal
Dikbud: Budaya Sasak Jadi Pendidikan Karakter Selong (Suara NTB)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim terus mencoba melatih para tenaga pengajar dan persiapan-persiapan materi pelajaran yang akan diimplementasikan dalam kurikulum muatan lokal di tingkat satuan pendidikan. Adalah budaya Sasak yang sarat nilai-nilai coba dijadikan bagian dari pendidikan karakter para peserta didik. Demikian penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Lotim, H. Lalu Suandi di sela pelatihan para guru yang akan mengajar muatan lokal, Rabu (21/11). Menurutnya, potensi yang dimiliki masing-masing daerah bisa memberikan manfaat baik untuk pendidikan karakter peserta didik. Dikbud mencoba pilih-pilih terhadap materi kurikulum muatan lokal tersebut. “Bagaimana mengajar dan bagaimana materi yang diajarkan itu kita persiapkan,” terangnya. Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2017 tentang muatan kebudayaan sebagai dasar mengangkat budaya lokal dalam pendidikan.
(Suara NTB/rus)
PELATIHAN - Pelatihan guru kurikulum muatan lokal yang digelar Dinas Dikbud Lotim, Rabu (21/11). Pendidikan karakter yang ditanamkan adalah budaya yang melekat pada masyarakat sekitar. Kebudayaan, dalam hal ini dimiliki oleh Suku Sasak, katanya, ketika diangkat sebagai bagian dari pelajaran diyakini bisa menanamkan
pendidikan karakter. Kebudayaan Sasak sambungnya sebagai ciri khas. Meski tidak bisa dilarang atau dihalangi perkembangan budaya lain. Diketahui sebelumnya ada beredar buku materi muatan lokal. Hanya saja oleh
Dikbud ditarik, karena disinyalir ada unsur pornografi. Terlepas dari adanya unsur pornografi tersebut, prinsip dasar pengajaran muatan lokal ini semata memperkenalkan nilai-nilai budaya Sasak. Ada identitas dari masyarakat
Suku Sasak yang diajarkan kepada para generasi penerus. Muatan lokal, kata Suandi bersumber dari kebudayaan. Materi yang diajarkan dalam muatan lokal ini coba digali dari para ahli. Apa yang sudah terjadi mengenai pencetakan buku dan menuai kritik tersebut diterima Kadis Dikbud ini sebagai masukan guna perbaikan dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Bicara adat istiadat di Sasak ini tidak ditampik Lalu Suandi masih terjadi perbedaan penafsiran. Termasuk mengenai cara pakaian adat Sasak. Soal adat budaya, memang masih ada pemahaman yang tidak sama. Terjadi perbedaan interpretasi berdasarkan pengalaman dan referensi yang dibaca. Menurut kadis, adanya kritikan menjadi hal yang wajar terjadi. Mengenai ajakan berpakaian adat ini sudah coba memulai. Dasarnya hanya edaran dinas yang meminta satu kecamatan satu sekolah yang mulai menerapkan. Tapi justru sekolah menerjemahkan dengan cara sendiri dan mengeluarkan kebijakan kepada para siswanya untuk sama-sama berseragam. (rus)
Mahasiswa UIN Mataram Komit Lawan Hoaks Mataram (Suara NTB) Demi mewujudkan politik sehat, aman, damai dan terhindar dari isu-isu politik hoaks, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar deklarasi Politik Anti Hoaks di halaman gedung pascasarjana. Deklarasi tersebut menolak segala bentuk berita yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golon-
gan. Dalam hal ini, mahasiswa diajak menyaring informasi sebelum sharing berita yang benar sesuai fakta yang terjadi serta tidak menyebarkan berita hoaks dan fitnah. Di samping itu, mahasiswa diajak akan menggunakan media sosial secara bijak, santun dan cerdas. Menjadi generasi yang selalu mentradisikan tabbayun dalam merespon isu-isu fitnah dan hoaks. Tidak hanya itu, mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas penyebar hoaks dan mendukung suksesnya pemilu 2019 yang berintegri-
tas, profesional, transparan dan berkepastian hukum. “Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang istimewa bagi kita, karena ini pertama kali terjadi pemilu serentak antara presiden dan legislatif,” ungkap Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI), Agus, M.Si usai deklarasi. Ia mengatakan keistimewaan pemilu ini merupakan momentum untuk membangun konsolidasi demokrasi. Salah satu konsolidasi demokrasi adalah terbangunnya stabilitas politik, demokrasi dan pemilu. Kemudi-
Kepala Sekolah Dukung Penggabungan Tiga SD di Kediri Giri Menang (Suara NTB) Kepala sekolah yang ada di Kediri, masing-masing SDN 4 Kediri, SDN 1 Kediri dan SDN 2 Kediri Lombok Barat (Lobar) mendukung penuh rencana pemda untuk melakukan penggabungan atau tiga sekolah yang berada di kecamatan tersebut. Pasalnya di Kediri tidak ada sekolah bertingkat seperti kecamatan lain. Akan tetapi rupanya rencana merger yang sudah digaungkan sejak tahun 2014 silam seolah pupus tinggal cerita. Disinyalir, rencana ini gagal adanya tarik ulur kesepakatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan masyarakat yang tidak terkoneksi. Kepala SDN 4 Kediri Selatan, Siti Aminah, SPd., yang ditemui di ruang kerjanya mengutarakan, tiga sekolah sebagai obyek yang menjadi rencana penggabungan empat dipanggil dan dikumpulkan di SDN 1 Kediri. Pertemuan waktu itu membahas soal rencana pemerintah a g a r sekolahnya digabung.
Hanya saja kendalanya saat itu, masyarakatnya ada yang setuju dan ada yang menolak. “Kalau kami dari pihak sekolah, mau dijadikan satu, mau di-merger ngak jadi masalah,” ujarnya. Apapun bentuk dan rencana pemerintah saat itu kata Aminah, sebenarnya tidak akan dirugikan, karena dari pernyataan kepala dinas akan dicarikan tempat yang lain untuk pengganti. Bilahari itu kepala sekolah juga sudah dikumpulkan semua, termasuk komite sekolah bersama sejumlah tokoh masyarakat. Kalau tidak salah waktu itu kata dia, hanya dua tokoh masyarakat saja yang menyetujui, kebanyakan yang lainnya tidak menginginkan rencana itu.”Ini juga yang menjadi persoalan, karena berat di masyarakat,” ucapnya. Dari sisi pihak
sekolah sendiri, senang-senang saja dengan rencana ini, sebab semua sekolah ikut mendukung, apalagi rencana penggabungan akan menjadikan sekolah di Kediri menjadi sekolah bertaraf internasional sebagai sekolah model sekaligus sekolah percontohan. “Kami bangga kalau itu berjalan, apalagi model sekolahnya bertingkat, sehingga Kediri ini mempunyai sekolah bagus seperti sekolah di Kecamatan lain,” tuturnya. Namun setelah rencana itu menguak, kini tak ada kabar tentang itu lagi. Semuanya tidak ada informasi tentang progresnya.”Itu urusannya pemerintah dalam hal ini Dikbud terkait,” lirihnya. Melihat satu lokasi ada tiga sekolah lanjut Aminah, sebenarnya tidak ada masalah. Jumlah murid, misalnya dari dulu hanya segitu gitu saja. Di sekolahnya sendiri sekarang ini hanya 167 murid. Semuanya cukup menggunakan enam kelas yang tersedia. Itupun untuk mendapatkan murid, sekolah terpaksa harus menggunakan cara.”Berbeda dengan sekolah yang di depan kita, justru siswanya banyak,” terangnya. Ia mengaku dari sisi gedung kelas sendiri masih bagus dan memadai. (her) Siti Aminah
(Suara NTB/her)
an segala bentuk perilaku yang mengganggu stabilitas itu terutama hoaks, pihak akademis akan menolak semua itu. “Kita sebagai akademisi dan mahasiswa menyatakan diri untuk menolak semua itu,” tegasnya. Adanya materi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Diskominfotik NTB, Achmad Fairus Abadi, dengan tema cara cerdas generasi milenial mengenal, memfilter, dan mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Sementara ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI),
Riski Ajhelis mengatakan bahwa dengan deklarasi ini dapat mengurangi konflik yang terjadi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. “Kami sebagai mahasiswa pemikiran politik Islam akan bersatu dalam menangkal isu-isu hoax yang menyebabkan konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya. Ia juga berharap, pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang semoga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas serta transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. (dys)
(Suara NTB/dys)
BERSAMA - Rektor Unram H. Lalu Husni didampingi Wakil Rektor III Muhammad Natsir bersama mahasiswa pemenang kompetisi desan board game.
Mahasiswi FK Unram Juara Kompetisi Desain ’’Board Game’’ Mataram (Suara NTB) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram) kembali mengharumkan nama Unram di kancah nasional. Kali ini mahasiswa FK berhasil menjuarai Kompetisi Desain Board Game atau Surabaya Board Game Market (Subogama) yang digelar di Surabaya, pertengahan November 2018. Kompetisi ini terbagi ke dalam empat kategori yaitu umum, dyslexia, child abuse dan disaster. Tim Unram yang terdiri Ajeng Hardanti Novitasari, Intan Karmila, Nurul Imaniaty As-Syarifiah berhasil berhasil meraih juara pertama kategori disaster. Tim FK Unram berhasil juara melalui karya permainan edukatif dalam bentuk card game atau permainan kartu. Karyanya diberi nama After Shocks. Ketua Tim Ajeng Hardanti Novitasari, menuturkan, After Shocks yang dibuatnya terinpirasi dari bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok beberapa waktu lalu. “Sebenarnya tujuan game ini adalah penyelamatan diri saat terjadinya gempa dan setelah gempa. Jadi ini adalah cara kita mengedukasi masyarakat bagaimana bertindak cepat dan
tepat pada saat terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana,” papar Ajeng. After Shocks ini terdiri dari tiga jenis kartu yaitu 25 kartu situasi, 7 kartu aksi, dan kartu nyawa. Kartu situasi menggambarkan situasi saat terjadi gempa dan setelah gempa sedangkan 7 kartu aksi menggambarkan tindakan yang harus diambil susuai dengan kartu situasi. Bila tindakan salah, maka akan ada pengurangan nyawa. Pemain dikatakan kalah jika kartu nyawanya sudah habis. Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., memberikan apresiasi kepada tim FK Unram yang telah membanggakan nama Unram di level nasional. Prof. Husni meminta mahasiswa Unram memperbanyak karya inovatif serta menularkan ide kreatifnya kepada yang lain. “Jadi saya sangat memberikan apresiasi kepada adik-adik atas karyanya ini karena memberi manfaat, terlebih daerah kita ini merupakan daerah rawan bencana (ringoffire).Sehingga,mautidak mau kita harus mempelajari apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Dengan edukasi sambil bermain Insya Allah akan lebih mudah dicerna oleh masyarakat,” ujarnya. (dys)
SUARA NTB
Kamis, 22 November 2018
Halaman 11
Jadi Substansi Penyusunan RPJMD
Jamin Pembangunan Berkelanjutan, KLHS Mengacu SPM OPD Giri Menang (Suara NTB) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi substansi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 2019-2024 mendatang. Mengacu Permendagri nomor 7 tahun 2018, KLHS ini harus benar-benar mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) OPD. Hal ini penting untuk menjamin pembangunan berkelanjutan atau sustainable development berbagai sektor di Lobar. Sebab jangan sampai terdapat gap yang mencolok antara daya dukung daerah dengan kebutuhan. Terutama dalam penyediaan sumber daya alam. Sehingga, jika tidak dikendalikan melalui KLHS ini, maka daya dukung daerah cenderung mengalami penurunan. Untuk lebih menyempurnakan KLHS ini, hari Senin (19/11) lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar pun menggelar konsultasi publik tahap II final dengan mengundang semua OPD, Tim ahli, akademisi, tim penyusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan dalam penyusunan laporan kajian tersebut.
Dr. H. Baehaqi
Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan, KLHS sebagai substansi dalam penyusunan RPJMD harus mengacu SPM OPD. “Berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2018 KLHS harus benar-benar mengacu pada SPM OPD. Sebab yang perlu diperhatikan di KLHS, jangan sampai terjadi gap antara daya dukung daerah dengan kebutuhan terutama dalam penyediaan sumber daya alam,” jelasnya. Untuk itulah, dalam penyusunan kajian ini dari sisi SDA perlu diperhatikan kondisi eksisting. Dalam kondisi ini kalau tidak dikendalikan pada suatu saat tentu akan menurun. Misalnya lahan sawah dengan berkembangnya pembangunan bisa saja lahan sawah berkurang jika tidak dikendalikan. Sementara di satu sisi kebutuhan masyakarat terus meningkat. Karena itu pula lanjut dia, dalam penyusunan RPJMD ini pun menjadi sebuah keniscayaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Permendagri nomor 7 tahun 2018 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang penyusunan RPJMD. Lebih jauh kata dia, KLHS ini sendiri dari dulu diterapkan baik pada penyusunan
RPJMD 2014-2019. Namun KLHS kali ini titik tekannya harus singkron dengan SPM. Titik tekan dari KLHS sendiri kedepan lanjutnya, dilihat dari SDA yang tersedia dibanding kondisi dulu dan sekarang semakin berkurang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat. Sehingga perlu dikendalikan mengacu pada daya dukung daerah, kaitan juga dengan penataan ruang, koneksitas ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan serta ketahanan pangan. Implementasi dari KLHS selama 5 tahun terakhir diakui berjalan baik, namun perlu diintensifkan dan ditingkatkan lima tahun kedepan dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. “Sebab intinya dalam KLHS ini sangat memperhatikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” imbuhnya. Dalam kaitan bagaimana menjamin sustainable development, karena dalam pembangunan tidak merusak lingkungan, bagaimana pengawasan KLHS sendiri? Menurutnya, pengawasan hasil kajian ini sendiri harus intens. Misalnya, ada pembangunan Puskesmas dan SD tetap memperhatikan lingkungan, tata ru-
ang, lahan pertanian melalui kajian lingkungan. OPD dan masyakarat pun tidak sembarangan membangun, sehingga lahan pertanian tetap berjalan begitu pula pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan. KLHS lanjut Baehaqi, merupakan dokumen terbuka yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupati, bisa saja dalam waktu 6 bulan dan 1 tahun, KLHS inipun bisa direvisi. Sehingga dalam penyusunan KLHS ini berdasarkan kajian dasar oleh tim ahli. Data yang ada dikaji oleh tim ahli dari akademisi, lalu dilakukan konsultasi publik melibatkan OPD, tokoh agama dan tokoh masyakarat untuk memberikan masukanmasukan terhadap hasil kajian yang disusun dalam bentuk laporan. “Hasil pertemuan itu untuk menyempurnakan hasil KLHS sehingga laporan lebih sempurna karena semua pihak memberikan pertanyaan, masukan-masukan,” ujarnya. Semua masukan inipun nantinya diakomdir, dipilah-pilah dan dipilih mana yang dinilai pas untuk penyempurnaan laporan kajian tersebut. (her/*)
(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)
Para peserta sangat antusias ikuti pertemuan konsultasi publik KLHS.
Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi membuka pertemuan konsultasi publik tahap II final di kantor Bappeda Senin lalu.
(Suara NTB/her)
Unsur tokoh agama dan masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik KLHS.
Nomor 100 Meter Gawang Kurang Peminat Mataram (Suara NTB) Nomor 100 meter gawang terancam tidak dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X di Mataram, 9-17 Desember 2018. Pasalnya nomor 100 meter gawang putri yang rencananya akan diikuti oleh atlet andalan NTB, Rohani, minim peserta. “Nomor 100 meter gawang yang diikuti Rohani hanya diikuti tiga peserta. Sementara untuk dapat diperlombakan nomor itu minimal harus diikuti 4 peserta dari tiga kabupaten/kota yang berbeda,” ucap Ketua KONI Kabupaten Dompu, Putra Taufan kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini. Dikatakan Taufan, masingmasing nomor pertandingan di
cabor-cabor Porprov NTB dapat dipertandingkan apabila diikuti minimal empat peserta dari tiga kabupaten/kota yang berbeda. Sementara itu jumlah peserta yang mendaftar di nomor 100 meter gawang putri hanya tiga atlet dari tiga kabupaten/kota yang berbeda. Hal itu terungkap dari penjelasan tim CDM Porprov NTB yang disampaikan lang-
sung dalam rapat CDM Technical Delegate Cabor Panitia Porprov NTB, Wibowo Budisantoso. Hal tersebut sempat mendapat protes dari Ketua KONI Dompu, Putra Taufan. Pasalnya, menurut Taufan, kekurangan peserta itu dapat ditambah dalam rapat technical meeting cabor atletik. Di tempat terpisah, Ketua Technical Delegate Cabor Atle-
Empat Atlet Panjat Tebing akan Ikuti Kejurnas
Alvin SP (Suara NTB/ist)
Alvin Absen di Cabor Balap Motor
Mataram (Suara NTB) Juara bertahan pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, Alvin SP dipastikan absen di pertandingan balap motor Porprov NTB 2018. Pasalnya, atlet asal Dompu itu akan mengikuti pertandingan cabor biliar. Alvin SP yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Selasa (20/11) kematin membenarkan bila dirinya akan absen di cabor balap motor Porprov NTB. Alasannya dia ingin tampil di cabor biliar Porprov NTB 2018. “Saya disuruh memilih satu cabor. Balap motor atau biliar. Tapi tahun ini saya memilih turun di cabor biliar,” ucapnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya Alvin SP berhasil mendulang medali emas di balap motor Porprov NTB 2014. Dua medali emas itu diraih Alvin di kelas bebek standar 4 tak tune up 125 CC dan bebek standar 4 tak tune up 110 CC. Meski sempat merajai dua kelas di balap motor pada Porprov NTB 2014, namun di Porprov NTB 2018 Alvin memilih bertanding di cabor biliar. Dia akan mewakili kabupaten Dompu dan mengikuti tiga nomor pertandingan ringan di Porprov 2018. Alvin mengatakan dirinya memilih turun di cabor biliar Porprov NTB lantaran dia ingin mencari tantangan baru. “Saya sudah pernah meraih medali emas di cabor balap motor Porprov NTB 2018. Sekarang saya ingin cari tantangan baru di pertandingan biliar,” ucapnya. Keputusan Alvin tampil di cabor biliar tidak main-main. Dalam hal ini Alvi memasang target medali emas di cabor biliar. Dari tiga nomor/kelas yang diikuti di Porprov 2018, Alvin optimis dapat mendulang minimal satu medali emas. Rasa optimis Alvin itu cukup beralasan, pasalnya dia baru saja meraih medali emas di Kejurda Biliar di Mataram, Selasa (20/11) kemarin. (fan)
Mataram (Suara NTB) Empat atlet panjat tebing NTB dipanggil oleh PB Federasi Panjat Tersebut Indonesia (FPTI) untuk mengikuti Kejurnas Panjat Tebing di Solo, Jawa Tengah (Jateng), 27 November hingga 2 Desmber 2018. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov FPTI NTB, Adi Hendra Susanto, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (21/ 11) kemarin membenarkan bila keempat atlet NTB dipanggil oleh PB FPTI untuk ambil bagian di kejurnas. “Keempat atlet yang dipanggil mengikuti kejurnas panjat tebing di Solo adalah Joni Kasria, Fauzan Nurul Islam, Nurul Iqomah dan Anggun Yolanda,” ucapnya. Dikatakan Adi, panggilan
empat atlet andalan NTBengikuti kejurnas sekam tujuh hari itu berdasarkan Surat Keputusan PB FPTI Nomor :3653/ SEK/PP-NAS/XI/2018 yang ditandatangani oleh Ketua PB FPTI. Surat itu dikeluarkan oleh PB tanggal 1 November 2018. Undangan pemanggilan empat atlet mengikuti kejurnas panjat tebing itu disambut positif oleh pengurus FPTI NTB. Namun sayangnya FPTI NTB tak bisa berbuat banyak karena memang kepengurusan FPTI NTB sudah berakhir. Terkait dengan Kejurnas tersebut pihak FPTI NTB pun melaporkan ke KONI NTB. Hasilnya pengurus KONI NTB merekomendasikan pengurus FPTI NTB yang lama untuk memenuhi undangan kejurnas tersebut. Dalam hal
ini KONI NTB siap membiayai keberangkatan empat atlet NTB mengikuti kejurnas. KONI NTB mengikutsertakan empat atlet di kejurnas panjat tebing di Solo, karena memang event itu merupakan ajang seleksi atlet mengikuti SEA Games 2019. Pihak FPTI NTB berharap keempat atlet itu dapat meraih tiket mengikuti SEA Games 2019. Sehingga pada ajang multi event tingkat Asia Tenggara itu akan ada keterwakilan atlet NTB membela tim merah putih di cabor panjat tebing. Untuk diketahui sebelumnya atlet NTB atas nama Nurul Iqamah pernah mewakili tim panjat tebing di Asian Games di Palembang 2018. Harapannya Nurul dapat kembali mewakili Indonesia di SEA Games 2019. (fan)
Tim Tenis Meja NTB Dapat Dukungan Sponsor Mataram (Suara NTB) Dukungan dunia usaha untuk pengembangan olahraga di NTB mulai terlihat. Kali ini, tim tenis meja NTB mendapat sponsor dari Asta Sport Jakarta. “Enam atlet tenis meja resmi disponsori oleh Kayu Bet dan karet. Kemungkinan kedepan dapat sepatu ket, celana dan baju kaos merek Donic dari Asta Sport Jakarta,” ucap Ketua Harian Pengprov Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) NTB, H. Sudarman kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (21/11). Dikatakan Sudarman, enam atlet NTB yang mendapat spon-
sor dari Asta Sport Jakarta itu adalah Zidan M. Nur, Alvian Hadi, Sifa Adisuryatama, Dodik Jayaprana, Wulan Komalasari dan Ifan Sulistiawan. Keenam atlet itu telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Asta Sport dan hari itu juga telah mendapatkan bet dan karet tenis meja sesuai dengan karakter permainan atlet. Menurutnya, perusahaan alat olahraga memberikan bantuan peralatan olahraga kepada enam atlet NTB itu cukup beralasan. Pasalnya keenam atlet itu selalu meraih medali di setiap kejua-
raan nasional. Sebagaimana diketahui, belum lama ini atlet NTB, Wulan Komalasari berhasil meraih satu medali emas di kejurnas tenis meja yang berlangsung di Jakarta. Selanjutnya beberapa atlet muda NTB seperti Ivan Sulistiawan juga berhasil mendulang medali perunggu. Atas capaian prestasi atlet NTB itu membuat salah satu perusahaan alat olahraga di Jakarta memberikan bantuan peralatan olahraga. Bantuan itu sebagai bentuk dukungan perusahaan kepada atlet-atlet yang berprestasi nasional. (fan)
tik, Akrin Ibrahim yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa soal kekurangan peserta yang ikuti di nomor 100 meter gawang tergantung dari hasil TM cabor atletik menjelang pelaksanaan Porprov NTB. Menurut Akrin, nomor 100 meter gawang putri masih berpeluang untuk dipertandingkan. Tergantung dari hasil TM cabor atletik. Pasalnya, kekurangan peserta di nomor 100 meter dapat ditambah dalam TM cabor atletik menjelang pertandingan. “Tergantung hasil TM cabor. Bila ada KONI kabupaten/kota yang mendaftar satu peserta
lagi maka nomor tersebut dapat dipertandingkan,” jelasnya. Sementara itu, KONI Dompu mengatakan akan menambah satu atlet lagi untuk turun di nomor 100 gawang putri. Hal itu dilakukan agar nomor 100 gawang memenuhi syarat untuk dipertandingkan di Porprov NTB. Syukurnya rencana KONI Dompu mendaftar satu orang atlet di nomor 100 gawang itu disetujui oleh tim technical delagate cabor atletik. Itu artinya, bila KONI Kabupaten Dompu mendaftarkan satu atlet lagi di nomor 100 gawang, maka pertandingan di 100 gawang dapat dilaksanakan. (fan)
Unram Gelar Turnamen Pencak Silat Se-NTB Mataram (Suara NTB) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Perisai Diri Universitas Mataram (Unram) menggelar turnamen pencak silat Perisai Diri Se-NTB di GOR 17 Desember Mataram. Turnamen Perisai diri Se-NTB ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mataram, Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum. Dalam kesempatan tersebut Muhammad Natsir, menyampaikan kebanggaannya terhadap mahasiswa yang mampu menyelenggarakan turnamen turnamen ini di tengah kesibukan mengikuti perkuliahan. “Saya bangga terhadap para mahasiswa yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi, dinamis dalam kesibukan kuliah,” ungkapnya. “Saya melihat ada potensi anak-anak SMA yang akan memasuki pergurun tinggi. Kita berharap mereka-mereka inilah yang akan menjadi cikal bakal atlet Perisai Diri di Universitas Mataram,” ujar Muhammad Natsir. Dr. Muhammad Natsir berharap jumlah peserta di tahun berikutnya meningkat. Terutama dari kalangan perguruan tinggi di NTB. Menurutnya, hal ini sekaligus untuk mencari atlet-atlet pencak silat terbaik dari perguruan tinggi yang kelak akan mewakili NTB di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Sementara Ketua Panitia, Zulfa Hipani menjelaskan, Turnamen Pencak Silat Perisai Diri ini merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan UKM Perisai Diri Unram. Peserta turnamen ini berasal dari enam cabang se NTB, yakni Cabang Bima, Cabang Labangka Sumbawa, Cabang Lombok Timur, Cabang Lombok Barat, Lombok Tengah dan Cabang Kota Mataram. “Ada empat katagori yaitu Tarung Versi IPSI, Tarung Versi Perisai Diri, Seni Tunggal Baku, dan Seni Berpasangan Tangan Kosong sedangkan kelasnya terbagi ke dalam 2 kelas yaitu Kelas Remaja dan Dewasa. Batasan usia kelas remaja adalah 12 – 17 tahun sedangkan untuk kelas dewasa dari usia 17 - 25,” jelas mahasiswa pertanian tersebut. Umumnya pesertanya adalah siswa SMP dan SMA sedangkan untuk perguruan tinggi diikuti oleh Universitas Mataram dan Universitas Islam Negeri Mataram. (dys)
SUARA NTB
Kamis, 22 November 2018
Halaman 12
Habibi Center Beri Penguatan Kapasitas Perempuan
(Suara NTB/dys)
PELATIHAN - Pelatihan bagi kaum perempuan agar terhindar dari kekerasan pada perempuan.
Mataram (Suara NTB) Berbagai kasus kekerasan melibatkan perempuan jadi atensi berbagai pihak. Kasus Baiq Nuril, seolah jadi pemantik semakin berkembangnya perhatian pada isu kekerasan melibatkan kaum perempuan di tengah publik. Menyadari hal tersebut, Habibie Center berupaya melakukan penguatan kapasitas SDM kaum perempuan demi menghindarkan mereka dari tindakan kekerasan yang melibatkan mereka sebagai pelaku, sekaligus korban. Perwakilan Habibie Center, Imron Rasyid, menjelaskan bahwa perempuan memiliki posisi unik dalam konflik sosial dan kekerasan. Di satu sisi, perempuan telah menjadi sasaran strategis bagi pelaku pendukung tindakan kekerasan seperti halnya terorisme, karena perempuan dapat memain-
kan berbagai peran penting. Di sisi lain, perempuan juga diakui mampu dan telah memainkan peran aktif dalam mendorong perdamaian dan mencegah penyebaran kekerasan. Di tengah banyaknya tantangan terkait potensi konflik dan kekerasan di beberapa daerah di Indonesia saat ini, upaya penanggulangan fenomenafenomena tersebut harus menempatkan agensi perempuan dalam fokus. Dikatakannya bahwa, perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam menanggulangi kekerasan sebagai agen perdamaian. Lebih lanjut, selain melibatkan perempuan secara aktif, perspektif gender juga harus terintegrasi dalam penanggulangan konflik dan pencegahan kekerasan. Hal ini diperlukan karena program yang secara strategis telah mengedepankan per-
spektif gender akan peka terhadap perbedaan posisi perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, sehingga semua aspek kegiatan, seperti mediasi, dialog, pelatihan, dan lain sebagainya, telah secara hati-hati disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Termasuk, di antaranya, kemungkinan adanya kerentanan, kekerasan, atau diskriminasi yang menjadi akibat dari perbedaan posisi tersebut. Sehingga untuk dapat mensinergikan peranperan tersebut, Habibie Center melihat perlu adanya pelatihan bagi perempuan un-
tuk meningkatkan kapasitasnya sebagai agen perdamaian yang dapat mengedepankan dialog dan mediasi di wilayahnya. (dys)
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
LOWONGAN BIMBEL CHRESSENDO BUKA CABANG, Menerima Tenaga Pengajar Syarat S1,Tamatan :PGSD,MATEMATIKA,IPA/FISIKA,B.INGGRIS,B.INDONESIA. Alamat JL. TRANSITO NO.10,CAKRANEGARA, HP 081999261444/085239922229
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
HLG STNK R2 HONDA DR 6959 CV NOKA : NOSIN MH1JFZ129HK183528 : JFZ1E-2191477 AN PT MITRA BISNIS MADANI HLG D’SKTR LOTIM – MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 6209 CQ NOKA : NOSIN MH1JF111GK142479 : JFX1E – 1143555 AN ZAKARIA HLG D’SKTR JL BY PAS GERUNG HLG BPKB R4 TOYOTA KIJANG SUPER B 1733 NML NOKA : NOSIN MHF11KF8330072812 : 7K0580622 NO BPKB L.08555728 AN MARLINAH HLG D’SKTR JL. GOTONG ROYONG AMPENAN HLG STNK R4 ISUZU DR 7126 NOKA : NOSIN MHCNK71LYCJO33266 : BO33266 AN LPMP PROVINSI NTB HLNG DISKITR JL.PANJITILARNEGARA KEC.SEKARBELA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 5781 BH NOKA : NOSIN MHIJF2119K028458 : JF21E1028368 NO.BPKB 3053069.0 AN DIAN AGUSTIANINGSIH HLH D’SKTR JL.JENDRAL SUDIRMAN MATARAM HLG BPKB R4 MOBIL HONDA CR-V DR 898 AJ NOKA : NOSIN MHRRD47503K001467/K20A51023717 NO BPKB – AN M RAHADJENG HLG D’SKTR BTN GRIYA PESONA ALAM DS.DUMAN LINGSAR HLG STNK R2 HONDA VARIO DR 4561 CL NOKA : NOSIN MH1JFH115FK424659 : JFH1E-1423201 AN SURYANI HLG D’SKTR JL.RAPATMAJA CAKRANEGARA HLG STNK R4 TOYOTA KIJANG L 1223 IO NOKA : NOSIN MHF11KF83Y0011036 : 7K0334827 AN MISTILAH HLG D’SKTR REPAK SAKRA LOTIM
DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
HLG BPKB R2 HONDA DR 3832 HN NOKA : NOSIN MHIJF8113DK812826 : JF81E1807024 NO BPKB K05466703.0 AN HAJI SUPARDI HLG D’SKTR JL.PANGERAN DIPONEGORO SAYANG-SAYANG MATARAM
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
HLG STNK R2 YAMAHA DR 3638 TH NOKA/ NOSIN MHPA002DK255477/ 1PA255100 AN DEDY SOPIAN HLG D’SKTR KOTA MATARAM
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
q
RUPA-RUPA
HILANG
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 22 November 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
Kemenpan RB Mesti Pertimbangkan Usulan Daerah HASIL tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), baik di daerah dan lembaga/kementerian sangat miris. Sebagai contoh hasil tes SKD di 11 entitas pemerintah daerah di NTB, dari 54.388 pelamar yang ikut tes, yang memenuhi passing grade hanya 818 pelamar. Minimnya pelamar yang memenuhi passing grade atau standar nilai kelulusan saat mengikuti tes SKD membuat pemerintah daerah kelabakan, karena banyak formasi tidak akan terisi. Padahal, formasi yang terancam tidak terisi ini sangat dibutuhkan oleh daerah. Misalnya, tenaga guru, dokter, gigi, dokter spesialis dan beberapa tenaga teknis lainnya. Pertemuan yang dilakukan Pemprov NTB dan 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB, Senin (19/11) lalu menjadi salah satu bentuk kekhawatiran pemerintah daerah dengan minimnya pelamar yang memenuhi passing grade. Dari pertemuan ini, akhirnya pemerintah daerah di NTB sepakat bersurat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Panitia Seleksi Nasional CPNS 2018. Pertemuan yang menghasilkan lima kesepakatan ini diharapkan bisa disetujui oleh pemerintah pusat dan kekhawatiran tidak terisinya banyak formasi tidak terjadi. Seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Drs. Fathurahman, MSi., ada lima rekomendasi atau usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Di mana, formasi yang lowong karena tak ada peserta tes SKD CPNS 2018 yang memenuhi passing grade, maka peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diambil dari sistem perankingan. Kedua, perankingan dilakukan berdasarkan formasi jabatan untuk mendapatkan SDM terbaik. Ketiga, untuk formasi khusus eks tenaga honorer kategori II, pengisiannya sesuai jumlah pelamar yang mengikuti tes SKD 2018. Keempat, khusus tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dapat diangkat melalui jalur formasi khusus. Terakhir, untuk peserta yang lulus passing grade SKD kurang dari jumlah formasi, maka tidak perlu mengikuti SKB. Fathurahman mengatakan lima rekomendasi atau usulan Pemda ini selanjutnya akan dikirim ke pemerintah pusat. Agar dapat dipertimbangkan menjadi kebijakan pemerintah pusat menyikapi persoalan seleksi CPNS 2018, yang banyak peserta tak lulus passing grade. Kita tidak tahu, apakah lima usulan dari pemerintah daerah di NTB ini disetujui oleh pusat, kita tidak tahu pasti. Bagi pemerintah daerah pengisian formasi seperti diusulkan ke pemerintah pusat setidaknya bisa mendapat persetujuan. Apalagi minimnya pelamar yang memenuhi passing grade ini tidak hanya dialami oleh pemerintah daerah di NTB, tapi juga dialami seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Termasuk, kementerian/lembaga juga mengalami persoalan serupa. Di satu sisi, penerapan passing grade dalam penerimaan CPNS ini patut diapresiasi. Hal ini merupakan salah satu cara menekan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan pegawai. Namun, banyaknya formasi yang belum terisi, karena pelamarnya tidak memenuhi passing grade, pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kembali kebijakan yang sudah diterapkan. Termasuk mempertimbangkan lima usulan daerah di NTB untuk mengisi formasi yang terancam lowong. (*)
OPINI
Halaman 14
Peralihan Musim, Waspadai Evolusi Malaria! LHAMDULILLAH, secara umum kondisi Pulau Lombok kini sudah berangsur semakin membaik dan mencoba untuk bangkit kembali dari musibah gempa yang melanda. Dapat dipastikan secara umum kondisi warganya pun sudah mulai move-on dari musibah bencana yang terjadi pada awal bulan Agustus 2018 yang lalu. Namun cerita duka akibat gempa tersebut masih dirasakan oleh sebagaian masyarakat di Pulau Lombok yang digemparkan oleh mewabahnya penyakit malaria di tiga kecamatan wilayah Lombok Barat pada bulan lalu. Hal ini yang menyebabkan dinas kesehatan dan Bupati Lombok Barat menetapkan status KLB malaria yang terjadi di 28 Dusun dari 10 Desa di tiga wilayah kecamatan seperti; Kec. Gunungsari, Kec. Lingsar, dan Kec. Batulayar. Korban penderita dari wabah tersebut sudah melebihi 300 jiwa yang terjangkit malaria (antaranews.com, 9/10/18). Jika melihat kondisi hari ini, hampir seluruh wilayah Lombok sudah memasuki musim penghujan yang ditandai dengan intensitas hujan yang cukup lebat, seakan-akan hujan yang terjadi tiap harinya menyertai masuknya bulan November tahun ini, tentu hal ini menandakan ‘pancaroba’ atau tahap transisi musim dari kemarau nan panas ke musim hujan yang dingin. Disetiap pancaroba atau peralihan musim antara Bulan Oktober dan November, kondisi ini harusnya disadari betul oleh masyarakat kita di Lombok untuk lebih ekstra memperhatikan dan menjaga kondisi kesehatan mereka, yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar masyarakat selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar halaman tempat tinggal mereka. Aspek sanitasi lingkungan inilah yang kerap diabaikan oleh masyarakat kita terutama pada saat masuknya ‘pancaroba’ dimana pada saat peralihan musim tersebut kerap
Oleh: Ns. Reza Indra Wiguna, S.Kep.,M.Kep (Magister Keperawatan Komunitas Universitas Diponegoro) beberapa vektor atau agen penyakit berkembang biak secara cepat yang suatu saat siap untuk menginfeksi menyebarkan wabah penyakit menular melalui lingkungan dengan sanitasi yang buruk (kotor). Terkait kasus KLB malaria yang terjadi di sebagaian wilayah Lombok Barat, hal itu terjadi setelah wilayah Lombok diguncang gempa bumi sejak akhir bulan Juli yang lalu, terlebih kerentanan tersebut diperparah dengan kondisi kesehatan warga yang lemah akibat tinggal di tenda pengungsian, banyak faktor dari kondisi tersebut menyebabkan tubuh mereka rentan terhadap penyakit. Kasus malaria ini memang bukan terjadi yang pertama kalinya, terlebih perlu untuk kita perhatikan adalah banyak wilayah di daerah Lombok yang dikatakan berstatus endemis untuk setiap penyebaran penyakit menular salah satunya adalah malaria. Malaria adalah penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk anopheles betina yang terinfeksi parasite plasmodium. Malaria menyebabkan gejala yang biasanya terjadi seperti; demam, kelelahan, sakit kepala atau dalam kasus yang parah dapat menyebabkan kejang bahkan kematian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ada lebih dari 200 juta kasus malaria di seluruh dunia setiap tahun. Penyakit ini merenggut nyawa ratusan ribu orang per tahun dengan korban terbesar ada di Afrika (Sumber: BBC). Yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama kedepan adalah bahwa terdapat laporan penting atau temuan baru terkait penelitian mengenai malaria. Vektor dari nyamuk anopheles tersebut telah dapat berevolusi dengan varian generasi yang baru, yang tidak sedikit dari para
RADIO
peneliti menilai evolusi tersebut dapat menyebabkan resistensi penanganan terhadap wabah malaria kedepannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Michelle Riehle dari Pasteur Institute Paris melaporkan identifikasi penemuan adanya jenis nyamuk baru penyebar malaria dari kelompok anopheles gambiae, hasil pengamatan menemukan banyak perbedaan antara nyamuk baru ini dengan nyamuk anopheles gambiae yang telah diketahui sebelumnya. Kekhawatiran juga bertambah setelah tim melakukan pengembangbiakan dan menemukan bahwa jenis nyamuk baru ini lebih rentan terhadap parasit malaria (Sumber : National Geographic). Dalam penelitian lainnya juga yang dilakukan sejumlah ahli dari Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit di Bangkok menemukan istilah ‘super malaria’ yang memiliki perbedaan dengan penyakit malaria biasa, penelitian tersebut menyimpulkan malaria jenis ini lebih berbahaya karena resisten terhadap obat anti malaria. Dapat kita simpulkan bahwa vektor penyebar malaria dari jenis nyamuk anopheles tersebut akan lebih agresif dalam berkembang biak pada saat musim penghujan tiba, hal ini dikarenakan akibat sanitasi lingkungan yang kurang diperhatikan, perkembang biakan nyamuk tersebut dapat saja terjadi di genangan air disekitar halaman rumah, pot bunga, kamar mandi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan dalam teori ilmu kesehatan klasik dari Mc.Mahon & Fuchs (1970) yang menjelaskan hubungan timbulnya suatu penyakit sangat erat berkaitan dengan kondisi lingkungan komunitas setempat. Oleh karena itu segenap pihak terutama pemerintah sebagai pemegang kebijakan kesehatan
untuk lebih mengantisipasi terjadinya penyakit menular terlebih lagi dengan adanya muncul suatu penyakit tergolong varian baru seperti penemuan malaria di atas, ke depannya diperlukan adanya suatu penanganan yang bersifat antisipatif untuk mencegah terhadap masalah kesehatan yang mengancam masyarakat secara langsung. Sehingga dari fakta di atas secara khusus untuk masyarakat Lombok diharapkan untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal, terlebih pada saat musim penghujan saat ini, Hindari genangan air di sekitar rumah yang dapat menjadi media nyamuk berkembang biak, agar kita semua dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan dan terhindar dari penyakit menular. (Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat).
POJOK DAK infrastruktur jalan turun Kinerja OPD dipertanyakan
*** AirAsia akan buka penerbangan langsung Lombok – Perth Harus cepat direalisasikan
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 22 November 2018
Halaman 15
Korem 162/WB Gelar Latihan Teknis Uji Kemampuan Teritorial
(Suara NTB/ron)
H. Muh. Jauhari
SMAN 1 Mataram Targetkan Nilai UN Tertinggi di Indonesia Mataram (Suara NTB) SMAN 1 Mataram menargetkan masuk 100 besar nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terbaik di Indonesia pada UNBK tahun 2019. Target itu diusung karena prestasi siswa SMAN 1 Mataram pada tahun ini cukup bagus, bahkan sampai level internasional. Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, SMAN 1 Mataram menargetkan masuk 100 besar nilai UNBK tertinggi di Indonesia. Selama ini, menurutnya, SMAN 1 Mataram belum bisa masuk 100 besar nilai tertinggi UNBK. Ia meyakini target itu bisa tercapai karena melihat prestasi siswa SMAN 1 Mataram belakangan ini. “Karena kita lihat perkembangan anak. Karena ada siswa yang ikut olimpiade dan olimpiade tingkat internasional,” kata Jauhari. Jauhari mengatakan, untuk mencapai target itu pihaknya sudah memulai pengayaan sejak bulan November ini. Selain itu kegiatan uji coba atau try out akan lebih sering dilaksanakan, setidaknya dalam jangka waktu satu kali dalam dua minggu. “Langkah yang kami lakukan yaitu pengayaan, try out lebih sering, latihan tiap saat,” ujar mantan Kepala SMAN 3 Mataram ini. Sebanya 432 siswa kelas XII SMAN 1 Mataram akan melaksanakan UNBK pada tahun 2019 nanti. Jauhari mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 150 unit komputer miliki sekolah untuk pelaksanaan UNBK. Beberapa pelajaran di ujian semester juga menggunakan tes dengan berbasis komputer. Jauhari juga mengatakan tidak ada materi yang tertinggal pascagempa bumi lalu, karena SMAN 1 Mataram tidak meliburkan siswa terlalu lama. “Materi pelajaran tidak tertinggal, penerapan sistem penilaian tidak terganggu, tidak ada materi yang tertinggal karena penerapan emodul dalam pembelajaran di SMAN 1 Mataram. Dengan begitu proses belajar mengajar secara jarak jauh antara siswa dan guru bisa terlaksana,” katanya. Pada awal pascagempa lalu disiapkan juga kelas darurat sementara. Sampai saat ini perbaikan pascagempa masih berjalan, ada ruang yang masih diperbaiki. Pada tahun depan, ruang yang mengalami kerusakan akan diganti dan dinaikkan menjadi tiga lantai. Sementara saat ini, aula belum bisa digunakan maksimal. (ron)
Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengantisipasi penyebaran pengaruh negatif perkembangan zaman, Rabu (21/11), Korem 162/WB menggelar latihan teknis teritorial. Kegiatan selama 6 hari di gedung Paruga Nae Kota Bima. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan latihan ini yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan personel Kodim (Aparatur kewilayahan). Ini agar memahami dan mampu melaksanakan kegiatan binter yang bersinergi dalam pencegahan berkembangnya pengaruh negatif globalisasi. Kasrem 162/WB Letkol Inf, Endarwan Yansori membacakan sambutan Danrem 162/WB yang intinya menekankan kepada seluruh prajurit yang bertugas di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) jajaran TNI AD. Aparat harus mampu mengolah potensi wilayah yang meliputi geografi, demografi, dan kondisi sosial, menjadi kekuatan untuk kepentingan pertahanan negara. “Sebagai Apkowil dituntut harus mempunyai kualitas dan kemampuan teknis yang dapat diandalkan, di antaranya memahami kemampuan teritorial, memahami sikap teritorial, memahami metode binter yang menja-
(Suara NTB/penrem)
SAMBUTAN - Kasrem 162/WB Letkol Inf EndarwanYansori dalam sambutannya pada kegiatan bimbingan teritorial di Bima. di pedoman melaksanakan binter di wilayahnya,” ujarnya. Ditekankan, agar mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini guna meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa. “Laksanakan kegiatan Komsos dengan segenap komponen masyarakat agar terjalin komunikasi yang baik antara aparat kewilayahan,” sarannya. Selain itu ia juga mengingatkan kepada seluruh prajurit, agar saat melaksanakan kegiatan latihan ini dengan serius dengan adanya kegiatan latihan. Diharapkan petugas kewil-
ayahan dapat benar - benar mengerti dan memahami bahwa pengaruh negatif dari proses globalisasi akan selalu ada, dapat muncul kepermukaan kapanpun secara tiba-tiba manakala kita lengah dan jika kondisinya memungkinkan. “Untuk itu, terus tingkatkan kewaspadaan dan tetaplah menyatu dengan rakyat, karena dengan persatuan kita akan menjadi kuat sehingga tidak ada celah bagi setiap bentuk pengaruh negatif perkembangan jaman untuk menggoyahkan keutuhan NKRI,” pungkasnya. (ars/*)
Air Asia akan Buka Penerbangan Langsung Lombok - Perth Dari Hal. 1 Kemudian Silk Air yang melayani penerbangan langsung Lombok - Singapura empat kali seminggu. Pascagempa, frekuensi penerbangan Silk Air rute Lombok - Singapura dikurangi menjadi tiga kali semingu. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan penerbangan internasional menuju ke Lombok akan kembali normal awal Februari 2019. Faozal mengatakan pihaknya bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertemu dengan CEO Air Asia Malaysia pekan lalu di Kuala Lumpur. Faozal mengatakan penerbangan internasional ke Lombok International Airport (LIA)
paling cepat normal kembali Januari tahun depan. Sementara untuk penerbangan rute domestik, akan kembali normal awal Desember mendatang. Saat ini, maskapai Garuda Indonesia mengurangi frekuensi penerbangan rute Lombok Jakarta. Semula, frekuensi penerbangannya empat kali sehari, menjadi dua kali sehari. Pengurangan frekuensi penerbangan ini, jelas Faozal karena maskapai Garuda Indonesia sedang melakukan maintenance pesawatnya. Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, MM, M. Sc, M.TP yang ikut dalam delegasi Pemprov NTB ke Malaysia, mengatakan pihaknya juga bertemu dengan Owner Lion Air Group yang juga Duta Besar RI untuk Malaysia,
Rusdi Kirana. Lion Air Group akan membantu NTB untuk pembukaan rute-rute baru penerbangan internasional yang akan menggunakan maskapai Batik Air. Ridwan mengatakan Lion Air Group akan membuka rute Lombok - Madinah dan Lombok - Cina. “Dia akan membantu kita membuka rute Madinah Lombok dan Cina - Lombok. Dua rute internasional yang akan dibuka. Ada kerjasama nanti dengan Pemprov,” ujarnya. Selain itu, kata Ridwan, maskapai nasional Garuda Indonesia juga akan membantu Pemprov untuk mempromosikan pariwisata NTB. “Garuda akan mempromosikan kita di semua jaringan medsosnya,” tandasnya. (nas)
Batal Dieksekusi Jaksa, Nuril Dilindungi LPSK DAK Infrastruktur Jalan Turun Dari Hal. 1 M.TP mengatakan turunnya perolehan DAK infrastruktur jalan untuk Pemprov NTB, isunya karena tingkat kemantapan jalan provinsi sudah berada di atas 75 persen. “Itu yang menjadi isu pusat. Karena NTB itu kemantapannya di atas rata-rata nasional di atas 75 persen. Itu yang kayaknya kuat sekali,” katanya ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram. Ia menjelaskan DAK infrastruktur jalan yang diperoleh terdiri dari dua jenis, yakni DAK reguler dan DAK penugasan. Tahun sebelumnya, DAK penugasan yang cukup besar, sedangkan DAK reguler sedikit. “Kalau sekarang DAK reguler tinggi. DAK penugasan sekarang malah turun,” jelasnya. Dari total DAK infrastruktur jalan sebesar Rp55,65 miliar yang diperoleh tahun 2019. Sebesar Rp28,9 miliar merupakan DAK reguler. Sedangkan DAK penugasan sebesar Rp26,6 miliar.
Ia menjelaskan DAK sebesar itu sudah ada peruntukannya, yakni untuk penanganan jalan di Dompu, Bima dan Pulau Lombok. Seperti di Pulau Lombok akan dipergunakan untuk penanganan jalan di Lombok Barat. Sedangkan di Pulau Sumbawa akan dipergunakan untuk penanganan jalan di Bima dan Dompu. Terkait dengan peralihan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, Ardhi mengatakan pihaknya sedang mengkaji untuk ruas jalan lingkar utara dan lingkar selatan Pulau Lombok. Jika ruas jalan lingkar Pulau Lombok beralih status menjadi jalan nasional, maka penanganannya akan ditanggung APBN. “Kita usahakan statusnya nasional jalan lingkar pulau Lombok. Untuk saat ini, jalan lingkar selatan masih jalan strategis nasional. Tapi dengan adanya KEK Mandalika dan Gili Mas, kita akan usulkan,” terangnya. (nas)
Tidak Ada Masalah Dari Hal. 1 Hanya saja, proses penyaluran bantuan bagi korban gempa, khususnya yang rumahnya rusak parah sedikit agak lamban, karena memang ada tahapan dan prosedur penyaluran bantuan bagi korban gempa tersebut. Tidak serta merta dana bantuan disalurkan begitu saja. Mengingat, dana tersebut merupakan uang rakyat yang juga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bentuk pertanggungjawaban, mulai dari pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang harus terbentuk lebih dulu baru dana bantuan bisa disalurkan. Penyalurannya pun tidak sekaligus. Tapi bertahap sesuai capaian yang ada, mulai dari tahap pertama sampai seterusnya. “Misalnya ada daerah yang baru mendapat penyaluran tahap pertama, maka untuk mendapat penyaluran tahap kedua dana tahap pertama sudah harus digunakan terlebih dahulu. Begitu seterusnya,” terang Puan seraya menambahkan, kalau soal persyaratan administrasi penyaluran bantuan cukup hanya dengan satu lembar administrasi saja. Untuk itu, yang berperan sekarang ialah pemerintah daerah agar bisa mempercepat proses pembentukan pokmas. Pokmas yang sudah punya ada anggaran kemudian didorong supaya bisa memper-
cepat pekerjaannya, agar tidak menghambat proses penyaluran bantuaan bagi korban gempa lainnya. “Pokmas ini penting dibentuk agar proses penyaluran bantuan gempa akuntabel. Jangan sampai masyarakat korban gempa mendapat bantuan justru tidak dibangunkan rumah atau dipergunakan untuk hal-hal yang lain,” ujarnya. Soal jenis rumah yang akan dibangun, itu tergantung kesepakatan masyarakat yang tergabung dalam pokmas, karena pilihan rumah yang dibangun cukup beragam, bisa Rika (Rumah Instan Kayu), Riko (Rumah Instan Konvensional) ataupun Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). “Silakan masyarakat memilih rumah jenis apa yang dibangun. Tapi harus disepakati bersama,” ujar Puan. Dan, yang paling penting rumah yang dibangun tersebut harus mememuhi standar rumah tahan gempa, sehingga dalam proses pembangunannya nanti itu akan ada uji kelayakan oleh Kementerian PUPR. Apakah rumah tersebut memenuhi standar rumah tahan gempa atau tidak. Dengan harapan, jika di kemudian hari terjadi gempa lagi rumah warga bisa tahan dan tidak sampai roboh seperti yang terjadi sekarang. (kir)
Dari Hal. 1 harus ada kejelasan dari kubu Nuril kapan soal pengajuan PK dimaksud. “Harus kita bicarakan, sebab ini terkait bagaimana kepastian hukum. Apakah betul upaya PK? Maka kita bicarakan teknisnya sepeti apa. Ini kita bicarakan, semata mata demi penegakan hukum,” tandas Kajari. Jangan sampai, kata dia, ketika pihaknya menyatakan penundaan eksekusi justru tidak ada upaya PK dari Nuril. Ketika itu yang terjadi, maka proses hukum bagi ibu dua anak yang berdomisili di Kecamatan Labuapi Lombok Barat itu akan ngambang. “Kita khawatir kalau tidak ketemu, dia (Nuril) tidak PK. Nah, mau diapakan putusan ini?,” tanyanya. Hanya saja Kejaksaan maupun kubu Nuril tersandera pada masalah yang sama, belum turunnya salinan putusan MA. Joko Dumadi, SH.,MH Cs selaku kuasa hukum Nuril membutuhkan salinan putusan itu sebagai bahan PK, sementara kejaksaan pun punya kebutuhan sama sebagai dasar memutuskan penundaan eksekusi. Untuk itu, ia mengajak semua pihak mendorong agar salinan putusan itu segera keluar dari MA. “Sebab bukan kepentingan PH saja, kami juga. Untuk itu, kita dorong sama sama agar salinan itu segera keluar,” ajaknya. Proses hukum itu diakuinya sudah melebar ke berbagai
penjuru dan perspektif, sehingga mengundang banyak pandangan dari pakar hukum sampai para aktivis. Tapi Kajari tetap melihat dalam konteks koridor hukum, bahwa ditunda atau dieksekusinya Nuril akan berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Tidak saja Nuril, tapi juga H. M sebagai pelapor. Institusinya pun akan terseret manakala tidak menjalankan eksekusi tanpa alasan penundaan yang kuat, seperti pengajuan PK dari terpidana. “Salah juga kami sebagai jaksa nanti tidak jalankan putusan MA. Kecuali nanti hasil PK beda, kita lihat. Kami pun harus jalankan sesuai putusan PK nanti,” paparnya. Dilindungi LPSK Baiq Nuril Maknun semakin viral. Media memburunya, termasuk untuk talk show di sejumlah televisi nasional. Hingga Rabu kemarin Nuril diketahui masih di Jakarta setelah sempat hadir di acara Indonesia Lawyer Club (ILC). Nuril ditempel Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka didampingi sejumlah tim kuasa hukumnya. Siang kemarin diketahui rombongan itu hearing dengan anggota DPR RI di Gedung Nusantara III. Selain demi mendapat dukungan dari Senayan, Joko Dumadi juga mengaku lega setelah kliennya mendapat perlindungan sebagai saksi. Mantan honorer SMA 7 Mataram yang dipecat HM, kepala sekolahnya itu dilindungi
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Hari ini Nuril resmi didampingi LPSK. Karena kami ketahui laporannya mulai diproses Polda NTB. Jadi kami rasa penting dia dilindungi,” jelasnya. Dipastikan saat diperiksa sebagai pelapor Jumat mendatang, Nuril sudah didampingi LPSK. Tidak saja kliennya, sejumlah saksi lainnya mendapat perlindungan yang sama demi kelancaran proses hukum. Bagaimana Reaksi H. Muslim setelah dilaporkan balik oleh Nuril ke Polda NTB atas kasus dugaan pelecehan seksual? Mantan Kepala SMA 7 Mataram itu sulit ditemui. Dicari ke kantornya, Dinas Pemuda dan Olahraga Jalan Lingkar Selatan Pagutan Petemon, ruangan Muslim kosong. Menurut Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Mataram, Maryani, koleganya tidak masuk kantor kemarin. “Sehari sebelumnya beliau masuk, tapi cuma sebentar, keluar lagi mungkin ada acara,” ungkapnya. Selebihnya Maryani dan pejabat lainnya di sana enggan berkomentar karena alasan tidak berkapasitas mengomentari urusan pribadi H. Muslim. Sementara ditemui di kediamannya di Lingkungan Pondok Prasi Ampenan, tak ada tandatanda yang bersangkutan bersedia menemui wartawan. Rumah dengan cat dominan hitam itu tertutup. Dihubungi Suara NTB via ponsel, hingga berita ini ditulis tak ada jawaban dari Muslim. (ars)
Ikut Prihatin, Srikandi Berkarya ini Minta Masyarakat NTB Dukung Nuril Mataram (Suara NTB) Ungkapan keprihatinan terhadap kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun datang dari berbagai kalangan. Politisi muda Partai Berkarya, Dharwati Pratama Sari, ST., MT., M.SC., juga turut mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram yang divonis 6 bulan penjara serta denda Rp500 juta oleh Mahkamah Agung (MA) itu. “Saya berharap tidak hanya Presiden, tapi seluruh elemen masyarakat mendukung Ibu Nuril. Kita jangan takut kalau yakin itu sudah benar jangan takut bersuara,” ungkap Sari kepada rartawan di Mataram, Selasa (20/11). Menurut Calon DPR RI nomor urut 1 Dapil Pulau Lombok melalui jalur Partai Berkarya ini, kasasi MA terkesan menutup mata terhadap pembuktianpembuktian di tingkat PN dan PT Mataram yang telah membebaskan Nuril. Politisi yang baru berusia 28 tahun yang khas dengan dandanan muslimah ala hijaber ini juga menyayangkan sikap Pemerintah Kota Mataram yang tidak terlalu tanggap terhadap kasus yang menimpa Baiq Nuril ini. Justru M, mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual secara verbal terhadap Nuril itu kini telah mendapat promosi jabatan menjadi salah satu Kepala Bidang (Ka-
(Suara NTB/ist)
Dharwati Pratama Sari bid) di Dispora Kota Mataram. “Ini menjadi tamparan keras bagi elemen pemerintah. Seharusnya dia diberikan teguran keras kepada pelaku. Apakah dia pantas, layak tidak menjabat suatu jabatan tapi memiliki riwayat cacat moral?,” tegas Sari. Sari juga menyerukan agar kaum perempuan NTB khususnya, agar terus bergerak dan melawan pihak-pihak yang berlaku tidak adil dan terus membela orang-orang yang lemah seperti Baiq Nuril. “Apalagi Wakil Gubernur kita sekarang kan juga perempuan. Semoga dengan adanya kasus ini bisa membuat kaum perempuan bersatu untuk menyuarakan dan membela ibu Nuril yang menjadi korban pelecehan saat ini,” tutup wanita berparas cantik ini. (ars)
Proyek Perkim Dihentikan di KLU, Inspektorat Cek Daerah Lain Dari Hal. 1 Sementara di Pulau Sumbawa, terdampak adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa Besar. “Kalau di KLU dihentikan, nanti kita cek daerah lain, apakah situasnya sama. Makanya kita harus cek per daerah terdampak,” kata Ibnu Salim ditemui di Lombok International Airport (LIA), Rabu (21/11). Posisi Inspektorat dalam TP4D adalah sebagai fasilitator instansi yang akan dilakukan pendampingan. Pihaknya terlibat dalam proses pengambilan keputusan sebelum TP4D Kejaksaan melakukan pendampingan, termasuk dalam proyek RLH pada Dinas Perkim Provinsi NTB senilai Rp31,22 miliar tahun 2017 tersebut. Terlebih, anggaran bersumber dari APBD NTB. Ibnu mengaku akan mengecek bersama TP4D kondisi proyek RLH yang bernilai Rp 15 juta per unit, dibangun di tujuh kabupaten di NTB. Dengan begitu akan diketahui skala kerusakan bangunan, kemudian dikonfirmasi ke pihak rekanan yang memengkan lelang, apakah bisa dilanjutkan atau diminta dihentikan dengan alasan merugi. Sama dengan penjelasan Kejaksaan, menurut Ibnu Salim, dalam situasi post majeure atau situasi bencana, pemutusan kontrak sepihak oleh rekanan dapat dibenarkan. Sebab jika dipaksakan berlanjut, tidak akan maksimal. Selebihnya Ibnu Salim belum bisa menjelaskan, karena perlu cek lapangan oleh timnya. Sebelumnya, untuk proyek RLH di KLU, keputusan penghentian proyek itu disetujui TP4D setelah ada pernyataan resmi dari rekanan menolak melanjutkan proyek dengan alasan keadaan darurat. Sebelumnya, rekanan pelaksana bersama TP4D melakukan asesmen proyek yang Rumah Layak Huni (RLH) tipe 21 di seluruh NTB. Hasilnya, paling parah kerusakannya di Lombok Utara. Ada 186 unit yang dibangun di beberapa titik di daerah yang terpapar gempa 7,0 SR
tanggal 5 Agustus lalu itu. Dari hasil pengecekan, paling parah di Lombok Utara, sehingga rekanan angkat tangan, tidak mau melanjutkan proyek dengan pernyataan resmi. Seperti diketahui, Pemprov NTB melalui Dinas perumahan dan Pemukiman memprogramkan bantuan pembangunan sebanyak 1.129 unit rumah layak huni (RLH) di 175 Desa sasaran sewilayah NTB. Program bantuan itu dianggarkan dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2018 dengan total anggaran sebesar Rp31,22 miliar lebih. Pembangunan RLH mendapat pendampingan dan pengawalan dari TP4D Provinsi NTB yang bertugas memberi advice hukum agar proyek tersebut terlaksana secara tertib dan lancar. Program pembangunan RLH tipe 21 untuk masyarakat kurang mampu. Program pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu tahun ini menyasar 175 desa dari 500 desa sasaran berdasarkan data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB. Program ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dengan seluruh kabupaten/kota seNTB, dengan menggunakan basis data dari TNP2K/E-RTLH dan BDT. Proposal usulan dari desa/kelurahan diperkuat surat usulan dari pemerintah kabupaten/kota, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara bersama, sehingga identitas warga yang menerima rumah, benar-benar yang berhak. Dijelaskannya bahwa kriteria wargayangberhakmenerimaRLH adalah mereka yang sangat miskin, usia di atas 40 tahun dan diutamakan yang sudah berkeluarga, memiliki tanah namun rumahnya kumuh/tidak layak huni dan bersedia mengikuti ketentuan program pembangunan RLH. Pembangunan RLH akan dikerjakan oleh kontraktor yang memenuhi syarat, dengan anggaran sebesar Rp27 juta/ unit untuk di pulau Lombok dan Rp29 juta/unit untuk di pulau Sumbawa. (ars)
Kemiskinan dan Masalah Lingkungan Tantangan Terberat NTB Dari Hal. 1 Dengan melakukan pembalakan liar dan perambahan hutan, kata orang nomor dua di NTB ini maka secara tidak sadar masyarakat menghancurkan daerahnya ke depan. “Bisa dilihat, yang tidak kita sangka-sangka, di daerahdaerah yang dulu tak pernah banjir, sekarang banjir. Sekarang sudah ndak bisa lagi kita berpaling dari memperhatikan lingkungan,” tegasnya. Rohmi mengatakan sekarang ini pilihannya cuma dua. Apakah mau hancur atau tetap eksis. Jika mau tetap eksis maka harus sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Setiap permasalahan, kata Rohmi pasti ada jalan keluar tanpa merusak lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya hutan NTB, kata Rohmi, maka perlu pendekaan persuasif kepada masyarakat selain upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Sehingga masyarakat menjadi sa-
dar dan peduli terhadap kelestarian lingkungannya. “Langkah persuasif yang perlu dilakukan. Harus lebih rajin pemerintah berdialog dengan masyarakat. Kalau mereka paham, saya yakin ndak akan melakukan pembalakan dan perambahan hutan,” tandasnya. Untuk diketahui, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s. Tujuan pertama, tanpa kemiskinan. Artinya tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, termasuk NTB. Kedua, tanpa kelaparan. Artinya, tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan SDG’s ketiga ini maksudnya menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Ke empat, pendidikan berkualitas. Yakni menjamin
pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Kelima, kesetaraan gender. Yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Ke enam, air bersih dan sanitasi. Yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Dengan menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. Ke delapan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, bagaimana mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Sementara yang ke sembilan, industri, inovasi dan infrastruktur. Pada tujuan ini lebih difokuskan yakni membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan ser-
ta mendorong inovasi. Tujuan SDG’s yang ke sepuluh, adalah mengurangi kesenjangan. Pada tujuan ini, lebih difokuskan untuk mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Ke sebelas, keberlanjutan kota dan komunitas. Yakni dengan membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan bekelanjutan. Sementara pada tujuan SDG’s yang keduabelas adalah konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Dengan menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. Ketigabelas, aksi terhadap iklim. Yaitu bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Ke empatbelas, kehidupan bawah laut, yakni melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Kelimabelas, kehidupan di darat. Yakni melindungi, mengembalikan, dan
meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah. Ke enam belas, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan SDG’s Center dan Konsorsium Riset SDG’s. Serta seminar SDG’s NTB. Wagub juga memberikan buku RAD SDG’s kepada pimpinan perguruan tinggi, Ketua TP PKK NTB dan Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 22 November 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Belum Dibayar Enam Bulan
Honor Pekasih Dinaikkan Menjadi Rp750 Ribu Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, H. Ehlas, SH., MHum., menyuarakan kecilnya honor para pekasih di Kota Mataram. Selama ini, kata Ehlas dalam rapat kerja dengan OPD mitra Komisi I DPRD Kota Mataram, Rabu (21/11) kemarin, para pekasih hanya menerima honor Rp400 ribu per bulan. Padahal, pekerjaan para pekasih ini tidak ringan. ‘’Siang malam mereka bekerja mengatur air untuk sawah-
sawah di Mataram, tanda jasapun tidak mereka dapatkan,’’ katanya dengan nada tinggi. Honor yang diterima para pekasih ini, dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini. Keadaan ini diperparah dengan belum dibayarkannya gaji para pekasih selama enam bulan. Padahal, rencana untuk menaikkan honor pekasih sudah terdengar sejak tiga tahun yang lalu. Bahkan, lanjut Politisi Demokrat ini mengungkapkan bahwa Wa-
likota Mataram dalam pidatonya tahun 2015 lalu, menjanjikan kenaikan honor pekasih tersebut. Menanggapi hal ini, Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Putu Sudarsana membenarkan bahwa honor pekasih belum dibayar selama enam bulan. ‘’Kenapa belum dibayar? Karena di APBD murni 2018 hanya dianggarkan untuk enam bulan. Sisanya dianggarkan di APBD perubahan dan sudah dinaikkan,’’ terangnya. Sehingga,
enam bulan ke depan, para pekasih akan menerima gaji Rp750 ribu per bulan. ‘’Jadi dari Rp400 ribu itu kita naikkan jadi Rp750 ribu dan itu sudah kita ajukan untuk segera dibayarkan,’’ tegasnya. Proses pencairan terkesan lama karena dari pihak pemerintahan harus melalui proses administrasi terlebih dahulu. Namun demikian, Putu Sudarsana memberi sinyal bahwa honor pekasih akan dibayarkan pekan depan. (fit)