Edisi Senin 22 Juli 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 109 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

(Suara NTB/ars)

Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 22 JULI 2019

PKK, Ujung Tombak

H. Agus Talino

Hj. Amien Rahmani Husni Djibril

Hj. Suryani Ahyar Abduh

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah

Hj. Hanifah Musyafirin

Wujudkan NTB Gemilang Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di NTB. Bahkan, TP PKK menjadi ujung tombak dalam mewujudkan NTB Gemilang lima tahun ke depan.

HAL tersebut menjadi kesimpulan dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB dengan tema ‘’Peran PKK dalam Mewujudkan NTB Gemilang’’ yang berlangsung di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (20/7). Hadir dalam diskusi terbatas tersebut, Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Hj. Hanifah Musyafirin.

Hadir pula, perwakilan TP PKK kabupaten/kota, Dinas Kesehatan

Tepat, Perankan PKK Wujudkan NTB Gemilang

Melindungi Ibu-Anak Sejak Fase Kehamilan

KSB Menasional Lewat PAUD dan Forikan

KK memiliki peranan sangat penting dalam membantu mewujudkan berbagai program pemerintah. Salah satunya yakni peningkatan kualitas Kesejahteraan masyarakat. Karenanya sangat tepat jika Pemerintah Provinsi NTB juga semaksimal peran dari PKK untuk ikut mewujudkan visi NTB Gemilang.

Strategisnya peran dari PKK dalam mewujudkan berbagai progran pemerintah diungkapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB dalam Diskusi Terbatas dengan tema ‘’Peran PKK dalam Mewujudkan NTB Gemilang’’ yang berlangsung di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (20/7).

Menurut pihak BKKBN, salah satu ujung tombak terealisasinya berbagai program keluarga berencana tidak lepas dari peran dari jajaran PKK di tingkat desa. ‘’BKKBN dalam menangani program keluarga berencana di tengah masyarakat dengan menggandeng PKK, dia adalah motor penggerak di paling depan. Tidak ada kesuksesan BKKBN tanpa peran dari PKK,’’ ungkap Kabid KSDM, BKKBN Provinsi NTB, Baiq Nurhayati.

Nurhayati menjelaskan, terdapat tiga pilar utama terkait dengan penekanan ledakan kependudukan. Pertama, dengan menurunkan angka kehamilan lewat program pemasangan alat kontrasepsi.

Kedua meningkatkan kualitas penduduk dari mulai usia dini hingga lanjut usia (lansia) lewat program bina balita, bina remaja, dan bina lansia. ‘’Dalam pilar kependudukan, kita berupaya menurunkan angka kelahiran melalui alat kontrasepsi, sehingga ada pengaturan kehamilan.

Dalam peningkatan kualitas penduduk, kita bina mulai balita, pengembangan anak usia dini kerjasama dengan PAUD. BKKBN memberikan pendidikan pola asuh. Bina remaja, kita gandengn tokoh agama, bina lansia kita bekerjasama dengan dinas sosial,’’ paparnya.

Pilar ketiga yakni membangun ketahanan keluarga, melalui delapan fungsi, pertama fungsi agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

Dalam semaksimalkan berjalannya delapan fungsi tersebut, BKKBN menggandeng banyak pihak, termasuk dari PKK. Bersambung ke hal 13

ERAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sumbawa sangat penting.

Peran PKK untuk menuju NTB gemilang sudah tercakup di 10 program pokok PKK yang terdapat di empat Kelompok Kerja (Pokja).

Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, menyampaikan, Pokja I di Kabupaten Sumbawa berkaitan dengan keagamaan dan pendidikan. Pokja I memiliki program pengajian ibu-ibu, juga pengajian remaja putra dan putri, ada juga pola asuh remaja penuh cinta dan kasih.

Sebagai contoh, di Pokja I ada program Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR). Pada program itu pihaknya sudah menyosialisasikan masalah pendewasaan usia perkawinan. Karena hal itulah yang sangat menentukan adanya kematian ibu dan bayi.

“Pendewasan usia perkawinan sangat penting karena kalau kita menikah muda, ibu-ibu kita ini kurang pengetahuannya. Kadang-kadang ini terjadi pada usia SMA kelas 3, sangat rentan sekali dengan pergaulan bebas. Rentan terjadi kematian ibu dan bayi karena kurangnya pengetahuan ibu muda masalah kesehatan. Masalah perkawinan dan sebagainya,” katanya.

Amien Rahmani mengatakan, untuk di Pokja II, program TP PKK antara lain program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UP2KS), Posyandu, PAUD, dan sebagainya.

Bersambung ke hal 13

IM Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaksanakan berbagai gebrakan. Beberapa program seperti Taman Baca Alquran (TBA) telah berhasil dimasyarakatkan. Sementara, pendirian PAUD HI dan program gemar makan ikan sukses melambungkan nama KSB ke pentas nasional.

Ketua TP PKK KSB, Hj. Hanifah Musyafirin, mengatakan pada Kelompok Kerja (Pokja) I memiliki program inti pola asuh anak dan remaja.

Pihaknya di KSB sudah melaksanakan lomba dan sosialisasi-sosialisasi terhadap organisasi yang betul-betul bergerak di bidang itu. Terutama ke sekolah-sekolah.

“Di SMA dan SMP, bagaimana agar anakanak di kabupaten kita betul-betul tahu dan mau melaksanakan apa yang diharapkan oleh pemerintah,” katanya.

Selain itu program inti di Pokja I yaitu program Tuntas Baca Alquran (TBA). TP PKK bekerja sama dengan bagian Kesra terkait anggaran. TP PKK hanya sebagai pelaksana yang diketuai langsung olehnya.

Hanifah menjelaskan, TBA terbentuk sejak 17 Agustus2017. Sampai dengan Juli 2019 pihaknya sudah turun ke masyarakat untuk membagikan Alquran secara langsung. Sebanyak 5.638 Alquran dibagikan hampir di setiap masjid di seluruh KSB sudah didatangi.

Bersambung ke hal 10

Baiq Nurhayati

(Suara NTB/ars)

Tulus Bekerja Meski Tak Digaji IM Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bisa menjadi penggerak motorik untuk menyukseskan program yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk itu, PKK memerlukan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan dengan kegiatan mereka. Sejauh ini, kader PKK tetap tulus bekerja meski tanpa mendapatkan gaji.

Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, mengatakan, TP PKK Kota Mataram sudah melaksanakan beberapa kegiatan dari 10 Program Pokok PKK. Program itu dibagi ke dalam empat Kelompok Kerja (Pokja).

Suryani menjelaskan, pada Pokja I melaksanakan pembinaan karakter dalam keluarga penuh cinta dan kasih sayang. Melalui kegiatan memberikan penyuluhan kepada keluarga-keluarga melalui kegiatan Posyandu. ‘’Dengan kegiatan bina keluarga Balita, kelompok Dasa Wisma, kelompok-kelompok majelis taklim, dan sebagainya,’’ katanya.

Selain itu, juga pengembangan usia dini holistik integratif melaui kegiatan lomba-lomba yang dapat merangsang motorik anak melalui permainan-permainan. Meskipun diakuinya untuk holistik integratif belum maksimal, namun tetap terus diupayakan pihaknya. ‘’Kita sebagai warga di Kota Mataram tentunya melalui tim penggerak PKK sebagai penggerak di masyarakat sangat berperan.

Bersambung ke hal 13

Perkuat Pola Asuh Anak

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 MENCUATNYA fenomena pendidikan agama berkelanjuhanya dua orang yang berha- butkan bahwa fokus kegiatan bulan lalu ada remaja minum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 bunuh diri dan percobaan bunuh tan dalam program majelis sil diselamatkan. Keluarga mereka ini ditekankan pada obat serangga. Kasus bunuh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 diri di kalangan remaja Dompu taklim. Bekerjasama dengan perlu diperkuat pemahaman penyuluhan pola asuh anak diri ini membuat kita gencar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 mendorong Tim Penggerak PKK Dinas Pemberdayaan Peremkeagamaan serta ketahanan dan remaja (PAAR). Dikombi- sosialisasi program PAR dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 Kabupaten Dompu untuk puan dan Perlindungan Anak nasikan dengan pencegahan PKDRT,’’ terangnya. sosialnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 menggenjot peningkatan pola membentuk Forum Anak Selain dari aspek sosial, TP Koordinator Pokja I Tim Kekerasan dalam Rumah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 asuh anak.

Dari tujuh percobaan Kabupaten Dompu.

PKK Kabupaten Dompu juga Tangga (KDRT).

Penggerak PKK Kabupaten 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 bunuh diri selama 2019 ini, Bersambung ke hal 13 ‘’Berangkat dari pada dua mencoba mengintensifkan Dompu, Rabiah Sofyan menye12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

Hj. Aluh Rusmala

Rabiah Sofyan

Shofiyati Jamila

Nani Triana

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

(Dikes) NTB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB. Diskusi dipandu Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang berbicara di awal disku-si menjelaskan, D.G. G.Oka OkaWiguna Wiguna Bersambung D. ke hal 13

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengentasan Kemiskinan Terus Digenjot PENGEMBANGAN Usaha Kecil Menengah (UKM) yang diinisiasi oleh kaum muda masih terus digenjot. Kelurahan Selagalas membutuhkan semangat anak muda dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke arah lebih maju.

UMKM di kota Mataram terus mendapat dorongan untuk berkembang. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Lurah Selagalas, Yusrin. Anggaran dari kementerian, oleh Lurah Selagalas digunakan di luar (Suara NTB/viq) sarana dan prasarana Yusrin sebesar 40% untuk membina dan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk maju dalam berwirausaha. Terkait kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dibiayai ialah karang taruna yang mengarah ke usaha kecil. Selain itu ada pembinaan dan pelatihan PKK, pembinaan dan pelatihan posyandu, pola asuh anak, kemudian kegiatan yang berhubungan degan kampung KB. “Kebetulan di Selagalas ini kan, ditetapkan sebagai kampung KB. Terkait UKM, ada pelatihan membuat jajanan kering, jajan basah, kemudian agrobisnis seperti tanaman pot yang bisa dijual ke masyarakat. Itu terus kita bina,” kata Yusrin, Minggu (21/7).

UKM yang ada di Kelurahan Selagalas saat ini memang masih dalam tahap rintisan. “Untuk pembinaan berkelanjutan itu kan untuk mengawali atau pembukaan.

Kemudaian untuk ketentuan dari Permendagri itu, kita tidak dibenarkan memberikan bantuan dalam bentuk uang. Kelurahan hanya memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan binaan,” tandasnya.

Terkait UKM yang sedang merintis, Yusrin berharap agar semua UKM yang dirisntis oleh anak muda lebih mandiri.

“Harus terus konsisten karena kita mengacu pada peraturan pemerinah harus konsisten, agar kita dapat bina dan evaluasi seperti apa, tetap kita pantau,” imbuhnya.

Selain itu, binaan dan pelatihan yang dilakukan Yusrin, agar mampu meningkatkan kualitas produksi dan kualitas pemasaran. Karena, dalam hal ini, Yursin menilai UKM yang dilakukan oleh anak muda ini mampu menjawab tantangan terkait banyaknya pengangguran yang sebagaian besar di wilayah anak muda.

Di Selagalas sendiri ada beberapa UKM yang baru memulai dan terus berkembang. Seperti pembuatan Rengginang, Es campur Masbro, Pisang Pasti dan ada juga dalam bentuk EO (event organizer) yang cukup terkenal di Mataram ini.

Dalam memasarkan hasil UKM, anak muda di Selagalas menggunakan semua metode. Baik secara langsung maupun online lewat media sosial. “Kita pakai semua metode, baik lewat medsos seperti Es campur Masbro, sudah lewat online dan langsung,” tandas Yusrin.

Menurut Yursin, saat ini tugas berat pemerintah ialah terus memfasilitasi mereka (UKM, red) dan mendukung mereka agar terus berkembang. “Usaha tersebut memang merupakan hasil kerja mereka. Kita ingin binaan kita dapat memperkerjakan karyawan sehingga mampu mengurangi pengangguran,” tutup Yusrin. (viq)

Pemkot Anggarkan Rp164 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp164 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Aplikasi data disiapkan agar program tepat sasaran. Penduduk miskin perkotaan diharapkan turun satu digit.

(Suara NTB/ist)

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menjelaskan, penanggulangan kemiskinan di perkotaan telah disiapkan anggaran Rp164 miliar di tahun 2019 di luar dana kelurahan. Anggaran ini difokuskan untuk empat klaster. Di antaranya, peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta sosial.

Diprioritaskan terutama kawasan yang terdampak gempa pada tahun 2018 lalu.

Sumber anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, lebih banyak diambil dari anggaran pemerintah pusat. “Yang banyak saya ungkit dari dana pusat,” kata Amir ditemui pekan kemarin.

Jumlah penduduk miskin di ibukota provinsi NTB pascagempa mengalami peningkatan dari 8,55 persen menjadi 9 persen lebih. Dengan anggaran Rp164 miliar belum dipastikan berapa per-

(Suara NTB/dok)

H. Amiruddin sen penduduk miskin akan turun. Setiap tahunnya berdasarkan peraturan daerah ditargetkan angka kemiskinan turun 0,5 persen.

Diakui Amir, untuk turun satu digit sangat sulit. Meskipun di tahun – tahun sebelumnya pernah mengalami turun sampai satu persen lebih. “Untuk turun satu digit itu sulit,” akunya.

Akar masalah sulitnya penu-

runan angka kemiskinan dicari solusi. Tim dari Bappeda turun melakukan verifikasi dan validasi data. Hasil validasi 60 persen ditemukan di mana letak atau kantong – kantong penduduk miskin. Kriteria penduduk miskin seperti kondisi rumah, identitas warganya dan lain sebagainya telah dimasukkan dalam sistem aplikasi.

Organisasi perangkat daerah lainnya tidak perlu meraba – raba. Artinya, cukup mengakses aplikasi tersebut akan ditampilkan tujuan program.

Ini lebih mengefektifkan program serta bantuan tepat sasaran. “Kita bisa mengecek peta ini akan terlihat langsung di mana penduduk miskin akan terlihat,” tambahnya.

Aplikasi ini tambahnya, akan dilakukan penyempurnaan. Tahun 2020 mendatang, tim kembali turun memverifikasi dan validasi. Maksimal tambahan datanya menjadi 20 persen, sehingga basis data terpadu menjadi 80 persen. (cem)

(Suara NTB/viq)

BONGKAR PASAR – Pekerja mulai membongkar bagian atap bangunan los di pasar ACC Ampenan. Pedagang direlokasi dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Inovasi Tingkatkan PAD gunaan tapping box dalam merekam pajak KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, hotel, sudah berkembang menggunakan Drs. HM. Zaini meminta OPD (Organisabox server. si Perangkat Daerah) pengelola sumZaini menyesalkan, setelah mengber-sumber PAD (Pendapatan Asli Daergunakan tapping box nyatanya masih ada ah) agar mengawal terus PAD Kota Mahotel yang menunggak pajak. Pemkot Mattaram. Dia meyakini masih banyak poaram sampai menggandeng Kejaksaan tensi PAD yang belum digarap maksiguna melakukan penagihan terhadap mal oleh Pemkot Mataram. ‘’Kalau kepenunggak pajak. ‘’Nah hal-hal inilah yang marin (tahun lalu, red), kan ada force makita tidak ingin ke depan terjadi lagi,’’ ungkapjeure sekarang kan sudah pulih. Hanya nya. Tidak itu saja, PAD yang bersumber dari ada beberapa sektor yang belum retribusi parkir juga menjadi atensi Dewan. sepenuhnya pulih seperti tingkat hunian Anggota Dewan dari Dapil Selaparang hotel,’’ katanya kepada Suara NTB di ini, berharap ada inovasi yang dilakukan DPRD Kota Mataram, pekan kemarin. oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Zaini melihat tren capaian PAD Kota Apa yang menjadi kendala dinas dalam Mataram, cukup bagus. Seperti pajak mencapai target PAD yang telah ditetaprestoran dan pajak parkir. Untuk menkan, harusnya disampaikan. ‘’Sehingga ingkatkan PAD bagai sektor yang belum (Suara NTB/fit) kita bisa melakukan perubahan,’’ imbuhmencapai target, dia meminta OPD HM. Zaini nya. Zaini mengkritik lokasi parkir yang nyamelakukan pengawalan terhadap sumber-sumber PAD tersebut. Ia meminta jajaran OPD pen- ta-nyata ramai peminat namun, penghasilannya tidak jelas gelola PAD agar melakukan inovasi. Bagaimana agar ca- masuk ke mana. Seperti parkir di Taman Udayana, Taman Selagalas, Bekas Pelabuhan Ampenan dan lain-lain. paian PAD Kota Mataram terus meningkat. ‘’Seperti car free day. Itu kan tetap banyak yang parkir.

Karena seperti diketahui, walaupun PAD Kota Mataram mencapai target, namun sebetulnya masih ada sektor yang Lalu uangnya masuk ke mana,’’ tanyanya. Zaini juga memcapaiannya seharusnya sangat signifikan. Nyatanya, ca- inta Dishub Kota Mataram melakukan penelusuran dugaan paiannya masih minim. ‘’Kita harapkan ada upaya intensi- jual beli lahan parkir di Kota Mataram. Demikian pula denfikasi dan ekstensifikasi dalam mengelola PAD,’’ cetusnya. gan retribusi pasar, harus terus menjadi perhatian Pemkot Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini mencontohkan peng- Mataram, karena potensinya yang sangat menjanjikan. (fit)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Alamat : Jl. Flamboyan No. 1 Mataram 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Wa : 081239023160 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Email : bpmp2t.mataram@gmail.com 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Website : www.dpmptsp.mataramkota.go.id 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Eka Kurniawati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 (Komplek Perumahan Bulog Kota Mataram) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Pertanyaan : 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Assalamualaikum warahmatullahi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 wabarakuh, Saya mohon penjelasan Bapak/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Ibu tentang : 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 - Izin apa saja yang terbit menggunakan OSS 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dan izin yang terbit manual sesuai dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 SP (Standar Pelayanan) DPMPTSP Kota 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Mataram saat ini ?

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 - Berapa hari izin tersebut terbit sesuai 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 dengan SP yang berlaku saat ini ?

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Jawaban : 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Ibu Eka Kurniawati di komplek Perum Bulog 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 Mataram, untuk menjawab lebih jelas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 pertanyaannya. Kami dapat memberikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 penjelasan secara rinci melalui Standar Pelayanan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 (SP) DPMPTSP Kota Mataram di bawah ini.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 STANDAR PELAYANAN 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 PERIZINAN BERUSAHA 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 DINAS PENANAMAN MODAL 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 DAN PELAYANAN TERPADU 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 SATU PINTU KOTA MATARAM 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

POJOK DPMPTSP MATARAM

PENJELASAN - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany (duduk di tengah) memberikan penjelasan terkait bahaya narkoba dan seks bebas. Sosialisasi yang melibatkan BNN dan KPAI sebagai rangkaian program Mataram menuju Kota Layak Anak.

Antisipasi Anak Terjerat Narkoba dan HIV Mataram (Suara NTB) – Peredaran narkoba tak mengenal usia. Sasarannya mulai mengarah ke anak – anak. Peran orang tua dibutuhkan untuk mengantisipasi anak menjadi korban barang haram tersebut.

Mengantisipasi anak terjerat narkoba dan terjangkit penyakit HIV/AIDS, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar sosialisasi, Sabtu (20/7) pekan kemarin. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nur Rachmat, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI), Margaretha Cepas serta Forum Anak Kecamatan Ampenan.

Disampaikan Dewi, tujuan sosialisasi adalah agar anak – anak tidak terkontaminasi oleh narkoba dan perilaku seks bebas. Dihadirkannya BNN dan KPAI agar memberikan pemahaman kepada generasi milenial untuk tidak coba – coba mengkonsumsi barang haram tersebut.

Menurutnya, generasi muda harus mampu membentengi diri dari perilaku negatif tersebut. Di samping itu, mereka membantu pemerintah mengajak rekan atau kerabatnya memerangi narkoba dan seks bebas. “Dampaknya akan luas jika anak sudah terjerumus,” kata Dewi.

Ditambahkan, anak yang

menjadi korban maupun pelaku akan menurun produktivitasnya. Mereka enggan mau bersosialisasi, pendidikan terbengkalai serta persoalan lainnya. Bahaya narkoba berimplikasi pada persoalan hokum, bahkan kematian. Demikian pula, seks bebas yang rentan terjangkit HIV/AIDS. “Kalau sudah jadi pencandu mana mau mereka sekolah.

Sekolah pun malas – malasan,” tegasnya. Keterlibatan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholder lainnya dinilai penting untuk menjauhi anak dari ancaman narkoba dan HIV/AIDS. Pendidikan karakter dan agama harus dibangun mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah.

Orang tua maupun guru harus proaktif menanyakan perkembangan anaknya. Komunikasi perlu dijaga, sehingga anak tidak malu mengungkapkan apa yang dirasakan.

Sosialisasi bahaya narkoba dan seks bebas tambahnya, sebagai bagian dari program kota layak anak. Kota Mataram telah mendapatkan penghargaan kategori madya.

Diharapkan, penyerahan penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Makassar, Selasa (23/7) bisa naik peringkat. “Selasa Malam kita terima penghargaan. Mudah – mudahan bisa naik peringkat,” demikian kata Dewi. (cem/*)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 22 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN NOMOR 109 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Saatnya Perempuan Jadi Pioner Wujudkan NTB Tangguh dan Mantap Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah mengajak seluruh perempuan NTB untuk bangkit dan terus bergerak membangun ketahanan keluarga sebagai instrumen terpenting mewujudkan NTB tangguh dan mantap.

Di tengah geliat pembangunan NTB untuk bangkit dan pulih pascagempa, kata Wagub, kini saatnya kaum perempuan tampil sebagai pelopor gerakan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa.’’ Juga revitalisasi Posyandu yang sedang digiatkan pemerintah daerah,’’ ungkapnya pada seminar peran Organisasi Wanita dalam Pemberdayaan Perempuan serta Peran Perempuan dalam Revitalisasi Posyandu, di Mataram, Jumat (18/7).

Umi Rohmi sapaan akrab orang nomor dua di NTB ini mengingatkan bahwa prasyarat terwujudnya NTB tangguh dan mantap adalah ketahanan keluarga. Dan dari keluarga yang berketahanan itulah akan lahir generasi emas. Yakni generasi yang sehat, cerdas serta memiliki karakter kepribadian yang kuat.

Perempuan sebagai seorang ibu, kata Umi Rohmi adalah sekolah dan guru pertama bagi putra-putrinya. ‘’Untuk itu, peningkatan kualitas diri perempuan harus tetap di pupuk terus menerus,’’ ujarnya. Sebab anak-anak akan terbentuk, sangat bergantung bagaimana mereka menerima arahan dari seorang ibu, termasuk dalam pendidikan ataupun kesehatannya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/diskominfotik)

SEMINAR - Foto bersama Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Widyawati Zulkieflimansyah dan peserta seminar dengan tema Peran Organisasi Wanita dalam Pemberdayaan Perempuan serta Peran Perempuan dalam Revitalisasi Posyandu, di Mataram.

Percepat Industrialisasi Polda NTB Usut Proyek RSUD Dompu 2017 Mataram (Suara NTB) Polda NTB membidik dugaan penyimpangan dalam pengerjaan tahap pertama proyek RSUD Dompu tahun 2016. Proyek senilai Rp9,46 miliar itu sebelumnya molor.

Bahkan diduga pekerjaan yang tidak selesai malah disetor ke kontraktor lain.

Bersambung ke hal 15

NTB Harus Naikkan Kelas Produk Lokal dan Substitusi Impor

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB harus membuat rancangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan pengembangan industrialisasi. Untuk mempercepat industrialisasi dalam jangka pendek, Pemprov NTB disarankan menaikkan kelas produk lokal dan melakukan substitusi impor.

Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si mengatakan, harus

ada yang bisa dilakukan dalam jangka pendek. Sehingga industrialisasi yang sering diwacana-

kan Pemprov NTB kelihatan hasilnya dalam waktu dekat. ‘’Untuk jangka pendek menu-

rut saya yang lebih mudah diintervensi saat ini menaikkan kelas produk lokal yang kita punya. Sehingga mereka bisa menguasai pasar lokal,’’ kata Firmansyah dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (20/7).

Setelah menaikkan kualitas produk lokal, NTB juga

perlu melakukan substitusi impor. Produk-produk luar yang membanjiri NTB dapat digantikan dengan produk lokal. Menurut Firmansyah, produk-produk luar yang dibutuhkan masyarakat NTB seperti sabun, shampo, Bersambung ke hal 15

TO K O H Menjaring Aspirasi Kepsek GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menggelar silaturahim sekaligus menjaring aspirasi para kepala sekolah (Kepsek) SMA/SMK/SLB seKabupaten Sumbawa Besar, di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, Sabtu (20/7).

Bersambung ke hal 15

H. Zulkieflimansyah

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/humasntb)

Sukseskan APGN 2019 DIPILIHNYA Geopark Rinjani sebagai tuan rumah Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke-6 tahun 2019 diharapkan memberikan dampak yang baik bagi pariwisata di NTB. Untuk itu, Pemprov NTB khususnya Dinas Pariwisata (Dispar) NTB terus melakukan persiapan.

Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si juga menekankan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

TANTANGAN - Tumpukan sampah membusuk di sebuah saluran air di jalur bypass Desa Jerneng Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Jika debit air tinggi, saluran ini tersumbat sampah, air pun meluber hingga jalur terowongan bypass. Kondisi ini dipicu rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan dan menjadikan sungai sebagai tong sampah. Kondisi ini menjadi tantangan program Zero Waste, salah satu program unggulan Pemprov NTB menuju NTB Gemilang.

Sangeang Api Status Waspada Level II

H. Iswandi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gunung Sangeang Api, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, mengeluarkan abu vulkanik sejak Kamis (18/7) lalu.

Terpantau letupan kecil yang menyebabkan semburan abu terpencar ke arah Barat.

Petugas Pos Gunung Api (PGA) Sangeang Api, Nur Hudha menjelaskan, saat ini status Gunung Sangeang Api masih waspada level II. Artinya sudah terpantau aktivitas sesimik dan erupsi meski dalam skala kecil. ‘’Status Gunung Sangeang Api masih di level II (waspada), masih sama belum ada peningkatan atau penurunan,’’ kata Nurul Huda kepada Suara NTB via pesan instan Minggu (21/7).

Situasi itu menurutnya normal terjadi pada Sangaeang Api. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_ WA GROUP REGION BALI-NUSRA)

WASPADA - Foto udara aktivitas vulkanik pada Gunung Sangeang Api, Bima. Status gunung masih waspada level II dan masih aman bagi penerbangan.

Kontraktor Lokal Jangan Pinjam Bendera Perusahaan Luar Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, sebenarnya tidak ada kontraktor luar yang mengerjakan proyek APBD kecuali dibawa oleh kontraktor lokal. Untuk itu, ia mengharapkan kontraktor lokal jangan meminjam bendera perusahaan luar untuk memenangkan proyek yang dibiayai APBD. ‘’Harapan saya kontraktor lokal jangan main curang. Jangan pinjam-pinjam perusahaan luar. Pakailah perusahannya yang ada,’’ kata Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (21/7) siang.

Azhar mengatakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No. 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Di mana, dalam Pergub ini mewajibkan kontraktor luar melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan kontraktor lokal untuk proyek-proyek konstruksi besar.

Azhar menjelaskan, kewajiban KSO tersebut mengatur untuk proyek-proyek yang anggarannya berasal dari APBD. Sedangkan proyek-proyek yang dibiayai APBN, tidak masuk dalam aturan tersebut.

Bersambung ke hal 15

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

Halaman 4

BPBD KLU Validasi Sisa 12 Ribu KK Temuan Tanjung (Suara NTB) BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sangat dipusingkan perintah Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengembalikan dana mencapai Rp 111,45 miliar. Dana itu, mengendap di masyarakat yang diidentifikasi memeroleh bantuan akibat data NIK dan KK ganda.

Terhadap masalah tersebut, Kepala Pelaksana BPBD KLU, H. Muhadi, SH., kepada wartawan Minggu (21/7) memberi klarifikasi.

Menurutnya, terkait dengan surat BNPB RI, hasil monitoring ditindaklanjuti dengan klarifikasi terhadap temuan BNPB. Setelah itu, dilakukan validasi datanya terhadap SK Bupati Lombok Utara, untuk penerima bantuan dari SK ke 1 sampai SK ke - 26. Sesuai temuan BNPB, tidak ditemukan KK dan NIK warga penerima bantuan stimulan sebany-

ak 32.477 KK. Setelah diklarifikasi kembali oleh BPBD, tersisa sekitar 12 ribuan. Klarifikasi melibatkan semua kepala dusun, dilakukan sebelum Ramadhan sampai terakhir di bulan Ramadhan.

“Dari sebelum kita melakukan verifikasi dari jumlah 32.477 KK itu, tinggal tersisa 12 ribuan, itulah sisa yang belum kami temukan. Sehingga pada hari Kamis kemarin, waktu kami diwawancarai itu, itu langsung kami tindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dengan kepala dusun di semua kecama-

tan. Dan di Kecamatan Pemenang itu, kita lakukan selama 2 hari dengan menyiapkan beberapa staf kami yang memahami IT, langsung melakukan klarifikasi,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta semua kepala dusun untuk membawa data selengkapnya terkait warga masyarakat. Berbekal fotocopy nama-nama masyarakat yang asal usulnya bermasalah NIK dan KK itulah, tersisa sekitar 12 ribuan KK yang akan diklarifikasi dan validasi kembali.

Kegiatan TMMD Didominasi Perbaikan RTLH Selong (Suara NTB) Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 yang dilakukan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 1615/Lombok Timur (Lotim) disambut baik sejumlah pihak. Pasalnya, kegiatan TMMD yang lebih menyasar pada perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) ini sesuai kebutuhan dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Lotim, Ir.

Sahri, jika Dinas Perkim sudah berkoordinasi dengan Kodim 1615 Lotim dalam menyiapkan gambar dan RAB, sementara untuk teknis kegiatan atau pembangunan fisik di lapangan dikerjakan oleh TNI. Dikatakan Sahri, gambar perbaikan RTLH yang dikerjakan oleh Kodim 1615 Lotim dalam kegiatan TMMD ini menyesuaikan lokasi dan bentuk bangunan masyarakat.

Artinya tidak ada paksaan, namun lebih kepada bagaimana RTLH tertangani dengan baik dan gambar dari bangunan ru-

(Suara NTB/Dandim Lotim)

KEGIATAN FISIK - Satgas TMMD ke-105 saat melakukan kegiatan fisik di lokasi TMMD di Kecamatan Keruak, Minggu (21/7)

mah sesuai dengan keinginan masyarakat. “Yang dilakukan berbicara data. Dan fokus pada RTLH ini sangat tepat dalam menangani persialan RTLH di Lotim,” jelasnya.

Sementara Dandim 1615 Lotim, Letkol. Inf. Agus Donny Prihanto,S.Sos, menyebutkan hingga tanggal 20 Juli, kegiatan fisik yang sudah berhasil dikerjakan dalam kegiatan TMMD di wilayah Kecamatan Keruak, di antaranya untuk sasaran rehab musala sebanyak 3 unit sudah mencapai 23 persen, sasaran RTLH 100 unit sudah mencapai 26 persen dan sasaran pembuatan pos kamling 2 unit sudah mencapai 20 persen.

Dalam kegiatan ini, Satgas TMMD di lapangan sebanyak 150 orang terdiri dari TNI AD sebanyak 135 orang, TNI AL 2 orang, TNI AU 3 orang, Polri 2 orang dan dari Pemkab Lotim sebanyak 8 orang serta keterlibatan dari masyarakat sebanyak 170 orang. “Saat ini kegiatan yang dilakukan fokus pada pembangunan fisik. Untuk non fisik masih nihil,” ujarnya. (yon)

“Mudahan yang 12 ribu itu kita bisa temukan, karena kenapa, jika 12 ribu itu tidak kita temukan KK dan NIK-nya, kemungkinan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB akan men-delete itu. Tentu kekhawatiran kita adalah jumlah 12 ribu itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan itu merugikan masyarakat jika seandainya terjadi pendataan yang salah,” jelasnya.

Muhadi menyambung, ragam penyebab yang memicu data NIK dan KK ganda. Pada waktu dilakukan pendataan, tenyata yang dimasukan dalam SK tidak sesuai dengan yang data KTP atau KK warga.

Salah satu penyebab ketidaksesuaian data, dimungkinkan karena pada saat pendataan, tim tidak bertemu langsung

dengan pemilik rumah “Misalnya namanya itu Salamudin tapi di taruh Udin.

Kan bingung kita, ndak akan ketemu sudah KK dan NIK itu.

Makanya mudahan dengan kita melakukan ini, semuanya bisa ketemu,” harapnya.

Muhadi juga memaparkan, terkait temuan NIK dan KK ganda pada satu jenis kerusakan rumah. Potensi temuan itu muncul salah satunya dari adanya warga dengan status jomblo pemilik rumah yang bergabung dalam satu KK orang tua.

Di dalam juklak juknis sendiri, bantuan diberikan dengan prinsipnya satu KK satu rumah. Tetapi untuk memenuhi rasa keadilan, maka muncul kebijakan para jomblo diberikan hak bantuan. Terlebih lagi, rumah yang rusak itu merupa-

kan hasil jerih-payah warga dari berbagai cara, termasuk menjadi TKI/TKW. Maka, menurut Muhadi, tidak adil jika pemerintah tidak mengakomodir warga dengan atau tanpa memiliki KK. Untuk Jomblo sendiri, ia klaim angkanya cukup besar.

Dalam proses klarifikasi, sambung mantan Kabag Hukum ini, apabila ditemukan letak persoalannya maka dana yang ada di warga itu tidak dikembalikan ke pusat, melainkan dimasukkan lagi ke rekening BPBD. Setelah itu akan dilakukan perubahan SK - penyesuaian dengan jenis kerusakan.

Apabila terdapat perubahan jenis kerusakan, maka kelebihan dana pada tingkat kerusakan akan dikembalikan ke rekening BPBD. “Baru kemudian kita

(Suara NTB/ari)

H. Muhadi mendiskusikan kepada masyarakat sesuai dengan jenis kerusakannya. Dan insya Allah tidak ada lagi data NIK /KK yang ganda,” tandasnya. (ari)

Lomba Mewarnai Foto Maulana Syeikh

Awali Rangkaian Kegiatan Hultah NWDI Ke-84 di Pancor

(Suara NTB/yon)

SIMULASI - Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat melakukan simulasi mewarnai gambar Pahlawan Nasional, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, Sabtu (20/7).

Selong (Suara NTB) Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (Hultah) Nahdlatul Wathan Diniah Islamiah (NWDI) ke-84. Rangkaian kegiatan pra Hultah dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd, Sabtu (20/7).

Dalam acara pembukaan ini diawali dengan kegiatan mewarnai pahlawan nasional Almagfurullah Maulana Syeik, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, oleh murid dari PAUD/TK/SD se-YPH PPD NW Pancor. Pada pembukaan itu, Sitti Rohmi melakukan simulasi mewarnai poster Maulana Syeikh yang sudah disediakan oleh pihak panitia.

Sitti Rohmi yang juga Pimpinan Pusat Muslimat NW, mengatakan lomba yang dilakukan dalam pra Hultah NWDI ke-84 ini bermacam-macam. Selain lomba mewarnai, terdapat juga lomba debat, pidato tiga bahasa, tahfidz, ke-NW-an, gerak jalan, karaoke Islami dan beberapa kegiatan lainnya. Aneka kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan dan melatih potensipotensi yang terdapat pada para santri. “Seringnya berkompetensi, maka potensi-potensi pada diri anak akan keluar,” terang

orang nomor dua di NTB ini.

Hultah NWDI ke-84 ini akan dirangkaikan dengan Haul Almagfurullah Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, yang juga merupakan pahlawan nasional. Satu-satunya pahlawan nasional asal NTB, sehingga para santri dapat meneladani pahlawan nasional yang berjuang untuk umat, mencintai pendidikan, dan dakwah.

“Perjalanandariwaktukewaktu. NW memberikan kebaikan, kedamaian dan membawa energi positif. Jejak dan perjuangan yang dilakukan oleh Maulana Syeikh kitaberharapjadimotivasidanditeladani oleh para santri,” terang Sitti Rohmi yang juga cucu dari pahlawan nasional ini.

Sementara pada Minggu, panitia hultah menggelar marching band yang diikuti satuan pendidikan se-Pulau Lombok mulai dari tingkat SD/ MI, SMP/MTs dan SMA/SMK dan MA. Marching band ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dalam peringatan Hultah NWDI. Di mana melalui kegiatan ini dapat memberikan ruang kepada para santri dan santriwati dalam menyalurkan bakat seni yang dimiliki. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK Rekrutmen ’’Marshall’’ MotoGP Pemerintah Ambil Alih Penyelesaian Warga Lingkar Kawasan Tetap Prioritas Pembebasan Lahan MotoGP

Halaman 5

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

Praya (Suara NTB) Rekrutmen tenaga pengawas lintasan (marshall) untuk keperluan penyelenggaraan balap MotoGP di kawasan The Mandalika tahun 2021 mendatang, saat ini mulai dipersiapkan. Di mana, kebutuhan marshall sekitar 300 orang. Di mana nantinya warga lingkar kawasan The Mandalika dan Lombok Tengah (Loteng) bakal mendapat prioritas dalam rekrutmen ini.

Hanya saja, tegas Direktur Konstruksi dan Operasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ngurah Wirawan, saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (21/7), prioritas dalam hal ini tidak langsung menjamin warga lingkar kawasan atapun Loteng bisa lolos dengan mudah.

Proses dan tahapan seleksi ketat tetap harus dilalui.

“Untuk bisa menjadi marshall balapan apalagi ini balapan kelas dunia sekelas MotoGP, harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Kalau tidak bisa memenuhi kualifikasi yang

ditentukan, meski itu warga lingkar kawasan (The Mandalika) tidak bisa ditunjuk sebagai marshall untuk balapan MotoGP nantinya,” terangnya.

Dengan kata lain, kalau ada warga atau pemuda lingkar kawasan yang memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan, maka tidak perlu harus mendatangkan dari luar. Tapi kalau tidak ada yang memenuhi kriteria, tentunya pihak penyelenggara balap MotoGP pasti akan mencari tenaga yang memenuhi kriteria. Walaupun itu berasal dari luar kawasan.

Artinya sekarang, masyarakat khusus para pemuda di lingkar kawasan maupun Loteng pada umum mulai mempersiapkan diri untuk bisa ikut seleksi rekrutmen marshall untuk balap MotoGP mendatang. Karena rekrutmen direncanakan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Pasalnya, satu tahun sebelum penyelenggaraan balap MotoGP di kawasan The Mandalika, tenaga marshallnya sudah harus ada.

Memang ada harapan yang muncul dari masyarakat seki-

tar, supaya dari 300 tenaga marshall yang akan direkrut nantinya paling tidak 150 atau 200 orang di antaranya merupakan warga Loteng. Tapi standar itu tidak bisa diterapkan, karena yang menjadi patokannya harus memenuhi kualifikasinya.

Untuk bisa menjadi marshall balapan MotoGP itu tidak mudah. Proses seleksinya ketat. Di mana sebelum diterjunkan di balap MotoGP, marshall bersangkutan harus punya jam terbang mengawal balapan terlebih dahulu, sehingga proses rekrutmen dilakukan paling telat setahun sebelum balapan digelar.

Karena begitu selesai direkrut, tenaga marshall baru itu nantinya akan dilatih terlebih dahulu. Baru kemudian diterjunkan di beberapa balapan internasional. ‘’Bisa di Sepang Malaysia, ke Jepang dan beberapa negara lainnya. Setelah itu baru bisa diturunkan untuk mengawal balap MotoGP di kawasan The Mandalika,’’ ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Pemerintah mulai turun tangan membantu penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan The Mandalika. Dengan begitu diharapkan proses pembebasan lahan bisa segera tuntas.

Hal itu diungkapkan Direktur Konstruksi dan Operasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ngurah Wirawan, kepada Suara NTB, Minggu (21/7).

Ia menjelaskan, saat ini peran ITDC dalam proses penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP sudah mulai berkurang.

“Kalau sebelumnya ITDC yang di depan dalam proses pembebasan lahan ini. Tapi sekarang sudah mulai diambil alih oleh pemerintah,” terangnya.

Keterlibatan pemerintah dalam hal ini tentunya diharapkan bisa segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang ada. Supaya proses pembangunan sirkuit MotoGP bisa berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. “Mungkin

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Giri Menang (Suara NTB) - kebersihan kawasan wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Puluhan peserta Pelati- dan program Zero Waste.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kepala BKD dan PSDM Lohan Dasar (Latsar) Calon 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pegawai Negeri Sipil bar, Suparlan, S.Sos., didamp12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 (CPNS) Lobar angkatan I ingi Kabid Diklat Sapoan men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tahun 2018 diajak turun ke gatakan kegiatan Latsar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kawasan Pantai Senggigi. CPNS diarahkan untuk bersih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Turun lapangan ini salah - bersih pantai di kawasan Pan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 satu dari rangkaian kegia- tai Senggigi. Kegiatan ini ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tan Latsar yang masuk tujuan untuk membantu kegia12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 agenda kunjungan lapan- tan di daerah wisata khususn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gan, selain kegiatan pembe- ya mendorong pemulihan ka12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rian materi di dalam kelas. wasan wisata di mana sampah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kegiatan yang melibat- menjadi persoalan. Lebih-lebih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan komunitas peduli wisata ini jadi tulang punggung 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lingkungan seperti Lombok pendapatan daerah.

BERSIHKAN - Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ia menyebutkan kegiatan didampingi Kabid Diklat Sapoan bersama peserta Latsar Ocean Care (LOC) ini bertu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 juan menumbuhkan kesada- ini diikuti 179 orang, angkatan CPNS Lobar membersihkan sampah di Senggigi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ran kalangan di calon pe- pertama 80 orang lalu sisanya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sementara Front Office Sebab persepsi dari wistgawai terhadap penanganan angkatan kedua menyusul 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sampah. Selain itu, kegia- digelar. Kegiatan ini sendiri di- Manajer Killa Hotel Sengigi awan asing sangat senang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tan ini juga bentuk dukun- pusatkan di LPMP dan meru- dan Pool Villa Club Ahmadi kalau kawasan wisata ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gan OPD dalam hal ini BKD pakan salah satu persyaratan menyambut baik kegiatan sih. “Kami mendukung keg12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 BKD dan PSDM tersebut. iatan ini,” jelas dia. (her) dan PSDM dalam menjaga untuk proses menjadi PNS. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Peserta Latsar CPNS Lobar Bersihkan Sampah di Senggigi

(Suara NTB/her)

pemerintah melihat proses pembebasan lahan ini berjalan lamban, sehingga pemerintah sekarang turun tangan langsung,” tandasnya.

Hal itu bisa dilihat dari tahapan yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Seperti sosialisasi kepada masyarakat, terutama pemilik lahan soal rencana pembangunan sirkuit MotoGP serta beberapa hal terkait lainnya.

“Sekarang yang di depan itu pemerintah. Kita ITDC hanya sebagai juru bayar saja posisinya. Dan, pada prinsipnya, ITDC siap membayar sesuai instruksi dari pemerintah nantinya,” ujarnya.

Disinggung soal rencana pemerintah untuk menerapkan UU Nomor 2 tahun 2012, terkait pembebasan lahan untuk kepentingan publik, Ngurah menegaskan pada dasar ITDC

(Suara NTB/kir)

BADAN JALAN - Badan jalan untuk sirkuit MotoGP sudah disiapkan oleh pihak ITDC. Pembangunan sirkuit MotoGP direncanakan mulai bulan Oktober mendatang. selalu mendukung upaya pemerintah. Dalam usaha mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP. Pihaknya memandang apa yang dilakukan pemerintah tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat matang.

“Pasti pemerintah pusat pertimbangan tersendiri kenapa kemudian sampai harus menerapkan UU Nomor 2/2012 ini. Dan, langkah tersebut sahsah saja selama itu demi kepentingan publik,” tegasnya.

Dalam hal ini pemerintah

juga tidak asal menerapkan undang-undang tersebut. Ada tahapan dan prosedurnya. Mulai dari sosialisasi, penilaian oleh tim apraisal sampai penetapan oleh pihak pengadilan.

Baru kemudian melangkah ke proses pembayaran lahan. Pembayaran dalam hal ini tidak dilakukan langsung oleh ITDC. Tetapi melalui pengadilan.

“Kita hanya menyiapkan anggarannya saja. Soal pembayaran nanti melalui pengadilan. Karena memang seperti itu yang diatur dalam UU. No. 2/2012,” ujarnya. (kir)

Lobar Berencana Turunkan Pajak Hiburan Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berencana mengajukan revisi atas Perda tentang Tarif Pajak Hiburan. Pihak Bapenda berencana menurunkan pajak hiburan, menyusul adanya permohonan dari para pengusaha hiburan karena dianggap memberatkan mereka. Rencananya revisi Perda ini akan mulai dibahas usai pelantikan Dewan terpilih 2019-2024.

Plt. Kepala Bapenda Lobar Dar Sapardi mengatakan, pihaknya mengajukan revisi perda peninjauan kembali tarif pajak hiburan.

“Kami mengajukan peninjuan kembali tarif pajak hiburan, kami berencana turunkan,”jelas Dar sapardi.

Pihaknya belum berani mengungkap berapa penurunan pajak yang diusulkan, sebab kalau nanti disebutkan angkanya justru akan menimbulkan persepsi wajib pajak,

sehingga mereka bertahan dengan angka tersebut. Usulan ini belum dibahas dengan dewan. Yang jelas pihaknya mengusulkan penurunan pajak hiburan dari yang berlaku saat ini sebesar 25 persen.

Rencananya pihaknya akan mengajukan revisi Perda ini dan pembahasannya kemungkinan dilakukan oleh DPRD baru. Pembahasan revisi perda ini kata dia akan masuk jadwalnya setelah pelantikan DPRD baru (setelah Agustus red). Terkait revisi perda ini sendiri pihaknya berkoordinasi dengan Bagian Hukum, setelah mengajukan barulah dibahas oleh bagian hukum barulah diajukan ke dewan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Lobar, Herman mengatakan pihak pengusaha menyambut baik rencana pemda merevisi atau meninjau ulang tarif pajak hiburan. Hal ini kata dia telah disuarakan sejak lama, sebab tarif pajak yang diber-

lakukan saat ini sebesar 25 persen begitu memberatkan pengusaha. Apalagi kata dia di tengah kondisi masih sepinya pengunjung pascagempa.

“Kami sangat merespon positif kaitan dengan rencana pemda untuk merevisi pajak hiburan, jika masih ada kendala (penagihan pajak), sampaikan ke kami. Nanti kami sampaikan ke anggota untuk patuh,”tegas dia.

Saat ini yang menjadi soal di kalangan pengusaha terkait izin dinilai memberatkan karena mencapai Rp75 juta untuk IMB. Pengusaha yang sewa ruko misalnya, selama 1 tahun senilai Rp 25-35 juta, namun dibebankan perpanjangan izin Rp 75 juta. Hal ini justru memberatkan mereka karena tak sesuai kemampuan. Di sini pemda tidak bisa juga mematikan pengusaha dengan menutup usaha akibat tak mampu memperpanjang izin. “Padahal tidak bisa dilakukan (penutupan),” tegas dia. (her)

Inisiasi Perda Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Lobar Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional. Rencana, Senin (22/7) ini Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq mewakili Bupati Lobar H. Fauzan Khalid akan berangkat menerima penghargaan tersebut.

Untuk terus memperkuat pencegahan pernikahan dini ini, Pemda pun membuat aturan berupa Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Raperda yang tengah dalam pembahasan ini diharapkan lebih memperkuat pencegahan pernikahan usia anak di Lobar. Adanya perda ini nanti, Lobar pun menjadi satu-satunya kanda Kabupaten di Indonesia yang memiliki Perda Tentang Pencegahan Pernikahan Anak.

Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4), Erni Suryana mengatakan, Lobar menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan Kabupaten layak anak tingkat nasional. Menurutnya, salah satu penilaian tertinggi adanya regulasi dari pemda, baik itu perbup termasuk upaya

melalui gerakan seperti Gamak yang dilakukan pemda sejak beberapa tahun terakhir. Gerakan ini pun masif dilakukan oleh pemda bersama semua pihak.

Tak sampai di situ, sebagai upaya untuk menekan kasus pernikahan usia anak ini Pemda Lobar pun tengah menyusun Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Menurut dia, raperda ini begitu penting, sebab meskipun pernikahan anak mampu ditekan, namun jumlahnya masih tinggi.

Dalam hal ini, perda ini nanti menjadi acuan yang kuat bagi desa untuk membuat perda termasuk penganggaran dalam penanganan pernikahan anak. Sebab kalau hanya mengacu perbup, payung hukum kurang kuat, sehingga perlu dibuat perda sebagai regulasi.

Terkait usia perkawinan di dalam raperda, ujarnya, diatur 21 tahun. Sementara pada saat publik hearing bergulir acuan usia 19 tahun menyusul perubahan UU perkawinan anak yang telah dikabulkan oleh MK. Namun pihaknya sudah konsultasi dan lanjut dengan batasan usia 21 tahun.

Terkait sanksi dalam raperda bagi

pelanggar nantinya diatur dalam perdes, masing masing desa memiliki kearifan lokal, Salah satunya ada sanksi sosial. Perda ini jelas dia bentuk keseriusan Pemda menangani pernikahan anak.

Sementara itu pada saat publik hearing akhir pekan kemarin, dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris. Menurut Munawir Haris, apa yang dilakukan ini sebagai bentuk dukungan serius legislatif terhadap eksekutif dalam menangani pernikahan dini di Lobar.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Ramadhan Haryanto, Kabag Hukum Setda Lobar, Kabag Hukum Setda Lobar dan humas DPRD, para camat, pihak kepolisian dan para peserta lain dari LSM Peduli Perempuan. Hadir pula NGO PKBI yang mem-back--up pembentukan Raperda ini. Berbagai masukan dalam publik hearing tersebut disampaikan oleh para peserta. Hal ini menjadi masukan dalam penyusunan raperda tersebut nantinya. (her/*)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Kepala DP2KBP3A Lobar Ramadhan Haryanto bersama Kabid P4 Erni Suryana.

Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris

(Suara NTB/her)

PUBLIC HEARING - Kegiatan public hearing tentang pencegahan perkawinan usia anak.

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Renovasi Tiga Pasar di Sumbawa Mulai Dikerjakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Renovasi tiga pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2019 ini mulai dikerjakan. Setelah sebelumnya dilakukan tandatangan kontrak pada 15 Juli lalu. Ketiga pasar tersebut masing-masing, Pasar Alas, Utan dan Empang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Ketiga lokasi pasar ini diperbaiki untuk menghadirkan pasar yang layak dan memberi(Suara NTB/ind) kan kenyamanan bari para H. Hasan Basri pedagang dan pembeli.

“Direnovasi supaya menjadi layak dan nyaman,” ujarnya.

Menurutnya, tiga paket pasar ini sifatnya renovasi dan penambahan fasilitas. Terhadap Pasar Alas, akan diganti dengan konstruksi baja dengan nilai pagu Rp1,3 miliar. Karena ls lama yang menggunakan kayu sudah bocor dan rusak. Kemudian Pasar Utan dengan nilai Rp955 juta akan dilakukan pemasangan keramik.

Sedangkan Pasar Empang dengan nilai sekitar Rp864 juta, pekerjaan utamanya pemasangan paving blok di seluruh areal pasar.

Selain itu, ada perbaikan los ikan dan fasilitasnya. Saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan setelah dilakukannya tandatangan kontrak. “”Sudah mulai kerja tiga paket pasar, yakni Pasar Alas, Utan dan Empang. Karena tandatangan kontraknya tanggal 15 Juli lalu. Bahannya sudah dikirim ke sana,” terangnya.

Sesuai dengan rencana, kata H. Bas, ketiga pasar ini dikerjakan selama 4 bulan. Meskipun demikian, pihaknya optimis pengerjaannya lebih cepat dari waktu tersebut. Mengingat pekerjaannya tidak terlalu sulit. “Ditargetkan 4 bulan.

Tetapi kita optimis lebih cepat. Karena pekerjaannya tidak terlalu rumit,” pungkasnya. (ind)

KPU Sumbawa Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa tengah melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Hal ini menindaklanjuti adanya surat dari KPU RI kepada KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota pada 25 Juni lalu.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa, Muhammad Kaniti. Datanya berasal dari DPT pemilu terakhir dan DPK yang terdata dalam pemilu lalu. ”Hal tersebut kami lakukan berdasarkan surat KPU RI Nomor 942 tanggal 25 Juni 2019. Yang mana diperintah(Suara NTB/ind) kan kepada KPU provinsi dan Muhammad Kaniti kabupaten/kota untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan,” ujarnya.

Disampaikannya, data DPT sebanyak 330.637 dan DPK sekitar 17.000. Saat ini pihaknya sudah menginput DPK sekitar 2.000 atau sekitar 20 persen. Sisanya masih akan terus diinput sambil berkoordinasi dengan Bawaslu. Karena Bawaslu juga memiliki peran yang sama. Namun lebih kepada fungsi pengawasan memastikan pekerjaan KPU khususnya dalam pemutakhiran sudah dilaksanakan.

“Tujuannya salah satunya dalam rangka Pilkada. Nanti di Pilkada kan tahapan penyerahan DP4 dari pemerintah daerah kepada KPU. KPU nanti akan melakukan pemutakhiran dan verifikasi data lagi dari tingkat bawah. Jadi terus ini pemutakhiran data. Karena belum tentu yang ada di DPT kemarin ini masih ada. Jangan-jangan sudah meninggal dunia, beralih status atau sudah pindah dan sebagainya,” pungkasnya. (ind)

Pipa Induk Rusak, Perumda Ambil Langkah Hukum Taliwang (Suara NTB) Perusahan Umum Daerah Air Minum (Perumda) ‘Bintang Bano’ menegaskan akan tetap mengambil langkah hukum terkait kerusakan pipa induk akibat aktivitas pembangunan bendungan Bintang Bano. Upaya tegas tersebut diambil lantaran masalah ini (kerusakan pipa) sudah sering terjadi dan tetap diacuhkan.

Direktur Perumda Bambang ST, kepada Suara NTB mengatakan, memang untuk sementara ini pihaknya masih menunggu adanya pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan yang ikut terlibat di pembangunan bendungan Bintang Bano sebesar Rp27 juta.

Jika pihak perusahaan tidak melakukan pembayaran, maka kasus itu akan langsung diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Pihaknya juga memberikan batas waktu hingga hari ini (Senin) untuk bisa membayar ganti rugi atas kerusakan pipa tersebut.

Upaya tegas tersebut sengaja diambil supaya bisa memberikan efek jerah bagi pihak perusahaan yang terlibat di pembangunan mega proyek Bendungan Bintang Bano itu. Persoalan rusaknya pipa induk tersebut menjadikan perusahaan merugi, bahkan mencapai angka ratusan juta sehingga tidak sebanding dengan biaya ganti rugi yang diminta kepada pihak perusahaan.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya perusahaan bisa membayar kewajibannya, jika tidak maka kasus ini akan diserahkan ke APH supaya bisa ditangani secara pidana. “Kami masih memberikan mereka kesempatan hingga hari senin untuk membayar ganti rugi yang kita minta.

Jika tidak maka kami tidak akan segan-segan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum,” ungkapnya.

Dikatakannya, permasalahan pipa induk rusak akibat aktivitas pembangunan bintang Bano sudah sering terjadi, bahkan di tahun 2019 saja sudah ada dua kejadian. Kondisi tersebut kembali diperparah dengan minimnya kordinasi dengan pihak Perumda, sehingga kejadian yang sama selalu terulang.

Terhadap persoalan tersebut, pihaknya sudah meminta agar perusahaan bisa lebih berhati-hati dalam melakukan penggalian, tetapi faktanya perusahaan malah tidak menaatinya sehingga terjadilah kebocoran pipa untuk kesekian kali.

Akibat kebocoran pipa itu, suplai air ke pelanggan Perumda menjadi terganggu selama satu minggu meski saat ini sudah kembali normal. Hanya saja yang sangat disayangkan sampai dengan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan biaya ganti rugi yang sudah diminta setelah kejadian tersebut.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya perusahaan bisa bertanggung jawab dan kedepannya harus ada kordinasi terlebih dahulu dengan Perumda. Sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi, karena yang paling dirugikan akibat bocornya pipa tersebut adalah masyarakat sebagai pelanggan Perumda.

“Kalau kita hitung-hitung biaya produksi kami jauh lebih tinggi daripada biaya ganti rugi yang kita minta. Untuk itu kami sangat berharap supaya perusahaan segera melunasi tanggung jawabnya supaya masalah ini tidak semakin berlarut,” tukasnya. (ils)

(SUARA NTB/ils)

KUNJUNGI LOKASI - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Bupati KSB, H. W. Musyafirin saat mengunjungi lokasi kebakaran di Desa Seteluk Tengah, Sabtu (20/7).

Penanganan Korban Kebakaran Diharapkan Tuntas Sebulan Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM menargetkan penanganan 11 unit rumah yang rusak pasca kebakaran hebat di Desa Seteluk Tengah tuntas dalam jangka waktu satu bulan.

Upaya percepatan ini tentu sangat beralasan, karena tidak mungkin delapan keluarga yang rumahnya hangus terbakar tinggal lebih lama di tenda pengungsian. Belum lagi kondisi panas yang sangat menyengat di wilayah setempat akan sangat berdampak pada kesehatan para pengungsi.

“Kita targetkan penanganan rumah yang hangus tuntas dalam waktu satu bulan, sementara tiga rumah yang hanya mengalami rusak sedang anggaran perbaikannya sudah kita siapkan. Kita sengaja mempercepat penanganan rumah tersebut, karena yang kita khawatirkan terjadi nanti justru masalah baru yang muncul. Kalau dari segi biaya hidup selama di pengungsian

kita pastikan terpenuhi baik itu makanan maupun pakaian yang layak pakai. Sehingga para korban yang terdampak tidak merasa terbebani dengan kondisi yang mereka alami,” ungkap bupati Kepada Suara NTB, Sabtu (20/7).

Dikatakannya, untuk penanganan rumah yang hangus terbakar, saat ini pihaknya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp35 juta untuk satu unit rumah atau sekitar Rp280 juta untuk delapan unit rumah. Sementara untuk tiga rumah yang mengalami rusak sedang, Pemkab juga sudah menyiapkan anggarannya sekitar Rp15 juta.

Anggaran tersebut tentu sangat berbeda dengan dana bantuan gempa, karena

khusus untuk masalah kebakaran akan ditangani dengan biaya dari APBD kabupaten. Hanya saja yang akan menjadi kendala dalam membangun rumah tersebut yakni bahan bakunya. Hal ini tentu sangat beralasan karena rata-rata para korban meminta supaya bisa dibangun rumah berbahan kayu.

Permintaan masyarakat untuk dibangun rumah kayu tentu sangat berdasar. Sebab, topografi tanahnya terlalu rendah yang berakibat rawannya terjadi genangan. Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya apa yang menjadi keinginan para korban bisa terpenuhi dengan baik. Pihaknya meminta masyarakat dan stake-

holder lainya agar bisa membantu dalam perbaikan rumah tersebut. Sehingga korban bisa menempati rumahnya dengan cepat supaya tidak ada lagi masalah yang baru muncul di lapangan.

“Awalnya kita berencana untuk membangun rumah tahan gempa, tetapi para korban ini menolak dengan harapan bisa dibangun rumah kayu.

Karena itu yang diminta kita akan penuhi dengan masa waktu pengerjaan selama satu bulan tersebut,” tandasnya.

Perhatikan Mitigasi Bencana Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin juga mengingatkan agar pembangunan 11 unit rumah korban kebakaran di kecamatan Seteluk tidak sekedar mengantisipasi bencana yang sama terjadi. Tetapi juga harus mampu meminimalisir potensi bencana lainnya yang selama ini kerap

melanda wilayah Seteluk.

“Jangan sekedar bangun rumah ya. Tapi juga menyelesaikan masalah lingkungannya.

Menertibkan lokasi rumah tidak saja untuk antisipasi bencana kebakaran kembali terjadi tapi juga potensi bencana lainnya,” kata Musyafirin saat menyerahkan bantuan pembangunan rumah 11 warga korban kebakaran Seteluk.

Salah satu potensi bencana yang kerap mengintai wilayah Seteluk adalah banjir. Karena itu bupati menyatakan, agar pembangunan kembali rumah korban kebakaran nanti turut memperhatikan persoalan banjir tersebut. Rumah-rumah warga saat di bangun harus ditata sedemikian rupa agar saat banjir melanda, warga dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan bencana tersebut.

“Warga (korban) kan sudah setuju sebelumnya untuk ditata rumahnya. Jadi laksanakan,” instruksi bupati. (ils/bug)

DPRD Sumbawa Dorong PT SSI Sumbawa Bagi Hadiah Bendungan Kereke Ratusan Juta ke ”Supplier” dan Petani Sumbawa Besar (Suara NTB) Perusahaan jagung yang berlokasi di desa Sepayung kecamatan Plampang Sumbawa, PT Sentra Satwatama Indonesia (SSI), menggelar program undian berhadiah periode pertama tahun ini dengan total hadiah hingga Rp200 Juta. Yang diberikan kepada petani dan supplier perusahaan yang tersebar dari Sumbawa hingga ke Kabupaten Bima. Keberadaan perusahaan yang baru berdiri di Sumbawa Februari 2018 lalu ini, telah membantu petani meningkatkan taraf hidupnya.

Saat ini, PT SSI tercatat memiliki 213 mitra di tingkat petani/supplier. Merekalah yang mendapat kupon undian berhadiah dari perusahaan.

Supplier bisa mendapatkan satu kupon undian untuk 10 ton jagung yang dipasok ke pihak perusahaan. Semakin banyak jagung yang disetor, semakin banyak kupon yang diperoleh dan berpeluang besar membawa pulang banyak hadiah.

“Siapapun yang masuk (menjual jagungnya) ke sini kita bolehkan. Semua jenis jagung dalam kondisi apapun kita terima. Tentunya ikut ketentuan yang berlaku.

Produksi petani di Sumbawa yang rata rata menanam 2 hektar jagung, bisa menghasilkan 12 ton dalam satu kali panen. Sehingga petani pun punya peluang mendapatkan kupon undian berhadiah dari kami,” jelas Kepala Unit PT SSI, di Pelampang, Saefuddin, kepada Suara NTB, di sela pengundian hadiah, Minggu (21/7).

Beragam jenis hadiah yang diberikan perusahaan. Mulai dari motor trail, motor matic, kulkas, TV, HP dan lainnya. Acara pengundian yang dihadiri Camat Pelampang dan unur Muspika lainnya berjalan semarak. Selain pengundian, ada pula hadiah langsung yang diberikan kepada tiga supplier yang telah menyetorkan jagung di atas 3000 ton. Masing masing mendapatkan satu unit motor trail Viar. Hadiah langsung juga diberikan kepada sopir yang berdedikasi untuk PT SSI. Ada pula pemberian doorprize berupa empat tabungan BNI. Saefuddin menjelaskan, PT SSI merupakan anak usaha dari Japfa Comfeed, perusahaan pakan ternak terbesar di Indonesia.

Dengan visi utama, meningkatkan taraf hidup petani. Saat ini, PT SSI, memiliki tiga cabang di Pulau

Segera Direalisasikan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pansus DPRD Sumbawa mendorong Pemkab segera merealisasikan kembali Pembangunan Bendungan Kerekeh di Desa Kerekeh Kecamatan Untir Iwis, yang sebelumnya sempat tertunda karena persoalan pembebasan lahan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan air bersih.

Sekaligus mengurangi potensi banjir di Sumbawa.

“Kami berharap kepada Dinas terkait agar segera melakukan sosialisasi kembali terhadap rencana tersebut dengan lebih intensif lagi. Sehingga rencana pembangunan bendungan tersebut dapat segera direalisasi,” kata Juru bicara Pansus Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD 2018, Ismail M, SH. Terkait ketiadaan air irigasi teknis di wilayah Moyo Utara yang meliputi Desa Pen(Suara NTB/ist)

BERSAMA PEMENANG - Jajaran PT SSI, Camat dan Muspika lainnya berpose bersama para pemenang undian berhadiah periode pertama PT SSI. Salah satu pemenang yang mendapatkan hadiah sepeda motor dari PT SSI (foto bawah).

Sumbawa, selain di Sepayung, juga telah berdiri di desa Bolo Bima. Serta sebentar lagi akan beroperasi di desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Sumbawa.

Tahun 2018, Unit Sepayung Pelampang, produksi jagung PT SSI masih sekitar 13.300 ton.

Namun bisa menjual hingga 30 ribu ton, yang sebagian dibeli dari pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan Pulau Jawa.

Hingga Juli tahun ini, produksi PT SSI meningkat hingga 33 ribu ton. Ditambah pembelian dari tempat lain dengan total target tahun ini sekitar 66 ribu ton jagung. Dan akan terus ditingkatkan tahun depan hingga 120 ribu ton jagung. Saat ini, PT SSI membeli jagung dengan harga Rp3.600 perkilogram yang kadar airnya 17 persen.

Pengundian tahun ini dilakukan dua kali. Sekarang periode pertama bulan Maret hingga Juni. Periode kedua, Juli sampai Oktober yang akan diundi November nanti.

Pengundian hadiah ini selain untuk meningkatkan kinerja perusahaan, juga untuk

memacu semangat petani jagung dan mendekatkan diri dengan supplier. Sebab petani dan supplier tidak hanya mendapatkan keuntungan dari menjual jagungnya, tetapi juga berpeluang mendapatkan banyak hadiah. “Tadi para supplier kita tanya, apakah kondisi di kita (SSI) lebih baik daripada yang lain, mereka menjawab lebih baik,”ujar Saefuddin.

Menurutnya, kebutuhan jagung dalam negeri masih tinggi.

Sehingga untuk memenuhinya, pihak perusahaan akan terus meningkatkan produksi. Hanya saja, masih ada sedikit kendala untuk mengeluarkan jagung dari Sumbawa di Pelabuhan Badas yang harus antri karena daya angkut kapal di Badas juga terbatas. Untuk itu, bersama perusahaan jagung lainnya, pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak Pelindo. Membentuk konsorsium bersama agar bisa membangun silo dan confeyor di Pelabuhan. Untuk memangkas antrian labuh kapal di Badas. (arn/*)

yaring, Baru Tahan dan Desa Sebewe agar dapat dibangun talang air yang menghubungkan jaringan irigasi Moyo kanan ke Moyo kiri menuju wilayah tiga desa tersebut.

Untuk diketahui, Pemkab melalui Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang lalu, sebagai tindaklanjut dari tahapan perencanaan dimaksud masyarakat sangat mengharapkan agar talang air itu dapat dibangun melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini.

Sehubungan dengan banyaknya wilayah yang mengalami kekeringan pada tahun ini, diharapkan Pemkab dapat melakukan langkah langkah strategis sehingga persoalan kekurangan air bersih bagi masyarakat dapat diatasi dengan segera. (arn)

KSB Tetap Libatkan TP4D Taliwang (Suara NTB) Pemerintah KSB tetap menggandeng Tim Pengawalan Pengamamanan Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bahkan Pemkab setempat juga tetap intens membangun kordinasi dengan Kejaksaan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat Abdul Azis SH, MH, kepada Suara NTB mengatakan, terkait dengan keterlibatan tim ini, pihaknya sudah intens melakukan kordinasi dengan kejaksaan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pihaknya sudah sering menekankan kepada semua pimpinan SKPD dilingkup Pemkab setempat untuk tetap mengedapankan kordinasi dengan TP4D dalam pelaksanaan program yang ada. Karena dalam pengawalan tersebut, TP4D akan mulai masuk sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan program yang ada.

“Kita akan tetap melakukan koordinasi dengan TP4D dalam pelaksanaan program yang ada di daerah ini,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebenarnya ada beberapa program-program yang mendapat sorotan pihaknya untuk tetap dilakukan pendampingan. Sebut saja program pembangunan fisik yang dikhawatirkan rawan terjadi penyimpangan. Bahkan dalam pendampingan terhadap pelaksanaan program ini, akan mulai dilakukan sejak awal sampai selesainya pekerjaan. Sehingga penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program bisa semakin ditekan.

“Kita sudah sering ingatkan kepada SKPD yang memiliki program besar untuk tetap melakukan kordinasi dengan TP4D mulai dari awal sampai dengan selesainya program,” imbuhnya. Bahkan pihaknya mengklaim sudah banyak SKPD yang meminta supaya dilakukan pendampingan oleh TP4D. (ils)

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

POLHUKAM

Pilkada Kota Mataram

Aspirasi Calonkan Selly Menguat

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menghadapi Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang, PDI-Perjuangan telah melakukan penyerapan aspirasi terkait dengan figur yang diharapkan oleh masyarakat untuk memimpin ibukota Provinsi NTB itu lima tahun ke depan.

Dalam serapan aspirasi yang dilakukan oleh partai berlambang Banteng moncong putih itu, diakui bahwa nama Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani cukup kuat dinginkan untuk dipilih menjadi Walikota Mataram oleh masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet yang di konfirmasi Suara NTB, Minggu (21/7) kemarin. Menurutnya nama Selly cukup kuat untuk digadang-gadang jadi kandidat bakal calon Walikota Mataram di Pilwakot 2020.

“Kalau mengenai calon, kita sudah perintahkan jajaran partai untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait figur calon yang diharapkan. Terus terang saja di bawah memang aspirasinya seperti itu (calonkan Selly, red) ada, cukup kuat,” katanya.

Begitu juga dengan figur kandidat bakal calon wakil Walikota yang

diharapkan oleh masyarakat juga sudah dikantongi oleh PDIP. Hanya saja pihaknya masih menahan diri untuk tidak mengungkapkannya ke publik. PDI-P akan menyampaikan pada momentum yang tepat, sesuai dengan jadwal tahapan Pilwakot.

“Tapi kan saya masih simpan, sudah kita kantongi, belum kita sampaikan. Nanti pada waktunya akan kita bahas di internal dulu, dan kami juga belum ada bicara apa-apa dengan figur-figur ini,” jelasnya.

Meskipun Selly yang juga diketahui merupakan istri dari Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat itu cukup kuat namanya akan dicalonkan, berdasarkan serapan aspirasi, tetapi partainya juga belum mau terlalu dini untuk mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendukung Selly.

Mengingat yang bersangakutan masih aktif sebagai ASN. “Ibu Selly ini kan ASN, meskipun

hasil sarapan kami bahwa beliau cukup diharapkan, tapi sampai sekarang kita belum pernah bicara baik secara organisasi maupun pribadi untuk bahas itu. Karena kita hargai beliau ASN, jangan sampai nanti dengan alasan itu dianggap sedang bermanuver,” jelasnya.

Akan tetapi demikian, meskipun belum mengumumkan dengan resmi kandidat bakal calon yang akan diusung oleh PDI-P. Namun dalam rangka menyambut menghadapi Pilwakot Mataram, PDI-P sudah mulai begerak untuk membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai yang akan diajak menjadi mitra koalisi.

Pasalnya PDI-P sadar diri, hanya dengan lima kursi tidak bisa mengusung calon sendiri, melainkan harus berkoalisi dengan partai lain.

“Tetap kita bangun komunikasi, karena saya harus tahu diri dan menyadari, bahwa fraksi saya cuma lima kursi. Kita harus bergabung dengan yang lain, dan komunikasi bagus, kita sudah sejalan dan sepemahaman dengan beberapa teman parpol yang lain, tidak ada masalah dengan koalisi,” pungkasnya tanpa mau menyebutkan nama parpol tersebut. (ndi)

Satgas TMMD Lotim Rehab Musala Ashabul Yamin Selong (Suara NTB) Pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105, Kodim 1615/ Lotim melakukan kegiatan rehab musala di Dusun Tambun Desa Senyiur Kecamatan Keruak. Setelah rampung, Musala Ashabul Yamin diharapkan dipakai untuk secara maksimal untuk kegiatan ibadah masyarakat setempat.

Komandan SSK TMMD Lettu Inf Agil dilokasi, Sabtu (20/7) menjelaskan, perbaikan musala tersebut karena belum ada fasilitas wudu. Adapun bagian musala Ashabul Yamin yang direhab seperti bagian atap lengkap dengan lis plang, keramik, jendela dan kaca.

“Alhamdulillah hari ini anggota Satgas bersama masyarakat bergotong royong membuat tempat wudu.

Sehingga jamaah yang datang bisa langsung berwudu,” ujar Agil.

(Suara NTB/penrem)

REHAB MUSALA - Kegiatan rehab musala Ashabul Yamin oleh Satgas TMMD Lotim.

Sementara Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto selaku Dansatgas TMMD Reguler ke 105 mengatakan, tim melakukan rehab tiga buah mushola demi mendukung sarana ibadah masyarakat yang jadi sasaran program.

“Kita berharap kedepan Musala ini bisa dimanfaatkan secara maksimal baik untuk tempat salat, tempat belajar mengaji atau bisa juga digunakan untuk rapat-rapat terkait dengan kepetingan warga setempat,” pungkasnya. (ars/*)

Halaman 7

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

Dinas PRKP Sumbawa Minta KSM Perbaiki IPAL di Kelawis Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa telah melakukan pengecekan terhadap kondisi IPAL Komunal di Desa Kelawis, Kecamatan orong Telu. Menyusul adanya keluhan dari masyarakat. Sehingga diminta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat melakukan perbaikan.

Sekretaris Dinas PRKP Sumbawa, Ir. Surya Darmasya menjelaskan pihaknya telah turun melaku(Suara NTB/ind) kan pengecekan bersama Surya Darmasya tim teknis ke lapangan.

Memang ada pipa yang belum terpasang, sehingga masalah tersebut mesti diselesaikan. Menurutnya, persoalan tersebut sudah ada titik temu. Artinya apa yang menjadi keluhan dari sebagian masyarakat penerima manfaat akan diperbaiki oleh KSM. “Jadi saya kira kemarin saat teman-teman turun, sudah ada titik temu. KSM siap memperbaiki apa keluhan masyarakat itu. Mereka akan tangani serius. Karena kita sudah ultimatum dan mendorong untuk menyelesaikan semuanya,” terangnya.

Pembangunan IPAL Komunal di Desa Kelawis tahun 2018 anggarannya bersumber dari DAK sekitar Rp 520 juta. Karena anggarannya swakelola, KSM yang melakukan perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga dengan adanya keluhan seperti ini, pihaknya turun dan memberikan teguran untuk dilakukan perbaikan.

“KSM sudah berkomitmen memperbaiki. Dan kami akan telusuri terus sampai dimana prosesnya. Dan tetap kita panggil. Termasuk fasilitator tetap kita minta untuk mendampingi,”pungkasnya. (ind)

Dua Terduga Jaringan Pengedar Sabu Diringkus Polisi Dompu (Suara NTB) – Peredaran gelap narkotika jenis sabu di Dompu, makin marak terjadi. Setelah sebelumnya oknum ASN asal Desa Ranggo Kecamatan Pajo terciduk mengkonsumsi barang haram itu bersama dua rekannya, kali ini Sabtu (20/7) Pukul 14.25 Wita giliran dua terduga jaringan pengedar diringkus Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu. Mereka IH dan Jm warga Dusun Dermaga Desa Nowa. Dari tangannya berhasil disita tiga gulung plastik klip bening berisi sabu.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., kepada wartawan menyampaikan, dua teduga jaringan pengedar sekaligus pengguna sabu ini ditangkap polisi di rumah makan Putri Solo saat tengah melakukan transaksi. “Anggota melakukan penyelidikan di TKP sebagaimana informasi masyarakat tentang sering terjadinya transaksi sabu,” kata dia.

Sebelum akhirnya meringkus keduanya. Tim opsnal dibawah komando Kanit Lidik Satresbarkoba Aiptu Moh Saihun mendapati salah seorang perempuan dengan gerak gerik mencurigakan. Tak lama kemudian bertransaksi sabu dengan pria inisial IH. Atas temuan tersebut tim langsung mendekat dan mengamankan mereka. Namun ketika itu seorang diantaranya spontan menjatuhkan uang hasil trasasksi yang kemudian berserakan di tanah. ‘Anggota kemudian menghubungi warga termasuk pemilik rumah makan untuk menyaksikan proses penggeledahan,” ujarnya.

Disamping uang tunai Rp550.000, lanjut Sabri, pada saat penggeledah tubuh keduanya didapati bukti tiga gulung sabu yang terbungkus dalam satu plastik klip transparan. Oleh karenanya IH dan Jm langsung digiring ke mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Berikut bukti lain masing-masing 1 unit hendpon dan kendaraan revo absolut bernopol DK 8775 QE. “Pelaku sudah dibawa ke Satresnakoba guna proses penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

JARINGAN – Dua terduga jaringan pengedar sabu inisial IH dan Jm saat diamankan di ruang Satresnarkoba Polres Dompu, Sabtu (20/7).

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 8

Tiga Jalur Pendakian Tambora Masih Kurang Peminat Dompu (Suara NTB) Dari empat jalur resmi pendakian Gunung Tambora yang dibuka Balai TNT Dompu, jalur Pancasila masih jadi idola pendaki. Ini bukan karena adanya keunggulan tersendiri. Melainkan karena jalur-jalur lain masih kurang dipromosikan.

Humas TNT, Dedi Aminudin kepada Suara NTB menyebutkan, empat dari lima jalur pendakian yang telah diresmikan tersebut diantaranya Pancasila, Doroncanga, Kawinda Toi dan Piong.

Tetapi semenjak ditetapkannya sebagai kawasan taman nasional tahun 2015

lalu, hanya jalur Pancasila yang selalu padat dijejaki pendaki. “Kalau tracking orang-orang pasti bicaranya jalur Pancasila. Jalur lain masih sedikit karena kemungkinan akibat kurangnya promosikan kita,” ungkapnya.

Jika dibandingkan tingkat pendakian di empat jalur ini,

lanjut dia, Pancasila mendominasi dengan hampir tiap hari ditemukan pengunjung, baik wisatawan domestik maupun dari mancanegara. Sedang di tiga jalur lain seperti misalnya Kawinda Toi, dari banyak pengunjung yang datang tiap bulannya hanya 2-3 orang yang naik ke pucak tambora.

Sisanya lebih memilih menikmati wahana tirta yang memang gentol dipromosikan setahun terakhir. Demikian pula Jalur Piong, masih sebagian kecil yang berminat. Itupun orang dengan minat khusus menggunakan kendaraan atau kuda.

“Di Kawida Toi untuk satu bulan itu paling 2-3 orang saja, termasuk di Piong,” ujarnya.

Dikatakan Dedi Aminudin, selama kurun waktu 2019 ini pihaknya belum pernah menutup empat jalur pendakian yang ada. Begitupun sebulan terakhir, meski kondisi cuaca

dinilai kurang bersahabat namun aktifitas pendakian masih tetap berjalan normal dan aman-aman saja.

Cuma mengingat laju kunjungan itu masih monoton pada satu jalur, TNT berkomintmen mengitrnsifkan promosi jalur-jalur lain kedepan.

Termasuk melengkapi sarana prasarana penunjang pendakian. “Jalur-jalur ini kan memiliki keunikan masing nah ini yang nantinya akan terus kita promosikan untuk peningkatan kunjungan,” pungkasnya. (jun)

Pemkab Dompu Dukung Pembangunan Alat Deteksi Gempa Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, merespon positif rencana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk membangun shelter seismograph di Kecamatan Pekat. Bahkan mereka siap memfasilitasi lahan pemasangan serta pemagaran alat pendeteksi gempa tersebut. Berikut petugas khusus yang akan mengawasinya setiap saat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan kepada Suara NTB, Jumat (19/7) menyampaikan, kehadiran alat pendeteksi gempa dan letusan gunung api ini tidak saja menuntut dukungan pemerintah daerah. Tetapi harus juga disambut baik oleh masyarakat luas dengan menjamin keamanannya.

“Kehadiran alat ini suatu kesyukuran dan kita respon positif. Malah kita kasi lahan untuk pemasangan termasuk pagarnya nanti,” kata dia.

Shelter Seismograph atau alat pedeteksi gempa yang kabarnya akan mulai dibangun awal Agustus itu, rencananya ditempatkan di atas pondasi setinggi tiga meter di area Kantor Camat Pekat. Itu sebagaimana hasil tinjauan langsung bersama tim BMKG beberapa waktu lalu.

Dan untuk menjamin kemananan, lanjut Imran M. Hasan, pemagaran alat akan didesain sedemikian rupa agar tidak mampu tejangkau tangan oknum-oknum yang tidak bertangungjawab. “Disamping ada petugas nanti

(Suara NTB/BPBD Dompu)

LOKASI PEMASANGAN - Tim BMKG NTB bersama BPBD Dompu saat meninjau lokasi pemasangan alat pendeteksi gempa di Kecamatan Pekat, Jumat (19/7). kami akan pasang pagar tinggi supaya tidak dicuri atau dirusak alat ini seperti kejadian di Manggelewa,” jelasnya.

Sementara menindaklanjuti informasi BMKG yang men-

gaku telah melaporkan kasus kehilangan dan perusakan shelter serupa di Kecamatan Manggelewa, Imran M. Hasan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Dompu

untuk mengusut tuntas perkara tersebut. Ini menurutnya bukan persoalan sepele. Selain menyangkut kepentingan masyarakat umum juga beberapa item yang hilang dicuri

nilainya sangat tinggi.

“Ini harus diusut sebab harganya itu tidak main-main, sangat mahal dan demi kepentingan orang banyak,” pungkasnya. (jun)

BPBD Dompu Dukung Rencana BPD Sanolo Ajukan Surat Pemberhentian Kades Pemprov Reboisasi Hutan Dompu (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M. Hasan mendukung sepenuhnya rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk mereboisasi hutan. Program tersebut dinilai sangat tepat mengentaskan bencana laten kekeringan di NTB, khususnya di wilayah ini. Namun demikian, mengingat diperlukan waktu yang cukup lama untuk memastikan pohon yang ditanam menyimpan cadangan air, maka penanganan kekeringan jangka pendek harus tetap jalan. Apakah dengan pendistribusian air, normalisasi dan perbaikan embung atau pembangunan sumur dalam.

“Tumbuhan itu kan minimal 5-10 tahun baru bisa menyerap air, sehingga penanganan jangka pendek juga harus jalan bersamaan,” kata dia.

Disamping memastikan program ini menyentuh kawasan hutan khususnya wilayah hulu. Diingatkan agar reboisasi dibarengi program pengawasan ekstra. Bila perlu TNI-Polri dilibatkan untuk

pengawasan area tertentu.

Jika tidak demikian, tegas Imran M. Hasan, kecil kemungkinan upaya penanggulangan kekeringan jangka panjang tersebut akan membuahkan hasil. Seperti contoh reboisasi di kawasan hutan Teka Ndahu Kecamatan Huu misalnya, setelah hampir 10 tahun menunggu dan baru merasakan manfaatnya tak lama habis ditebangi pelaku pembalakan liar. Ini imbas dari lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan (Dishut).

“Sektor terkait ini harus mengerahkan semua kemampuan untuk memastikan bibit yang ditanam tumbuh. Dan masyarakat juga harus diberikan penyadaran terlebih dahulu biar tidak berbenturan dengan program jagung,” harapnya.

Di Dompu, lanjut dia, tingkat kerusakan hutan wilayah hulu sudah cukup memperihatikan.

Seperti di Desa Mangge Nae, Kramabura dan Saneo. Bahkan tak hanya pohon dalam kawasan yang sudah habis ditebang untuk

(Suara NTB/jun)

Imran M. Hasan lahan penanaman jagung, tetapi sudah sampai menyasar ke daerah aliran sungai. Tak heran saat ini debit air permukaan terus menyusut dan ribuan mata air hilang.

“Walaupun bukan tupoksi saya secara kasat mata saja tingkat kerusakan di hulu itu sudah sangat parah. Makanya kalau memang ada reboisasi harapannya segera dilakukan dan diawasi,” pungkasnya. (jun)

Bima (Suara NTB) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sanolo Kecamatan Bolo mengajukan surat pemberhentian jabatan Kepala Desa setempat, Mahfud Hasan ke Camat Bolo.

Ketua BPD Sanolo, Yakub Azis mengatakan pengajuan tersebut lantaran Kades tidak membuat Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa ( LKPPDes) serta laporan realisasi APBDes Tahun 2018.

“Sikap dan langkah yang kami lakukan ini sebagai bentuk pelaksanaan tupoksi BPD,” katanya.

Sebelum mengeluarkan surat pengajuan pemberhentian, pihaknya terlebih dahulu menggelar rapat tingkat BPD yang dihadiri oleh delapan dari sembilan orang anggota, kemudian dibuatkan berita acara.

“Dari sembilan anggota BPD, hanya satu orang yang tidak hadir. Tapi hal ini tidak mengubah keputusan hasil rapat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat hingga dikeluarkan surat pengajuan pemberhentian, lantaran Kades dianggap tidak mematuhi Permendagri nomor 46

tahun 2016, yakni menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.

“Hal ini yang sangat mendasar sehingga kami ajukan surat ini. laporan ini wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat tiga Bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,” katanya.

Sebelumnya, BPD setempat telah meminta Kades untuk menyampaikan LKPPDes dan APBDesa Sanolo tahun 2018.

Namun sejak dikeluarkan surat tersebut sampai sekarang belum juga ditindaklanjuti.

“Selain itu, kita ingi mengevalusai APBDes tahun 2018 karena banyak banyak item kegiatan yang belum dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara Kasi Pemerintahan Kecamatan Bolo, H. Gunawan, M. Pd, membenarkan pihaknya menerima surat pengajuan pemberhentian terhadap Kepala Desa Sanolo oleh BPD setempat.

“Surat yang disampaikan langsung oleh Ketua BPD sudah kita terima. Nanti akan kita tindaklanjuti secepatnya,” pungkasnya. (uki)

Dua Minibus Dioperasikan di Lingkar Utara Sanggar-Tambora Bima (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima berencana mengoperasikan dua unit mobil minibus bantuan dari Pemerintah Pusat di wilayah lingkar utara Sanggar Tambora.

Sekretaris Dishub Kabupaten Bima, Rahmatullah SH, mengaku jalur utara wilayah Kecamatan Tambora dan Sanggar selama ini jarang dilalui oleh armada angkutan umum karena letaknya cukup terpencil.

“Dengan adanya bantuan ini kedepan akan kita jadikan angkutan umum dari Pemerintah,” katanya akhir pekan kemarin.

Sebelum dua minibus bantuan yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus (DAK) resmi dioperasikan, Rahmatullah mengaku pihaknya akan terlebih dahulu mengecek medan di wilayah setempat. “Nanti akan kita cek lapangan dulu kondisi medannya,” katanya.

Menurutnya dua unit minibus akan dikelola oleh kelompok masyarakat yang dianggap layak dalam mengelola armada angkutan umum dengan sistem pembagian hasil.

Serta kedepan akan dijadikan mitra Pemerintah.

“Kelompok masyarakat yang mengelola juga tidak sembarang. Harus memahami bidang ini dan memiliki komitmen dan hal-hal semacam ini

akan dibuat dan disepakati secara tertulis,” katanya.

Masih adanya wilayah di Kabupaten Bima yang terpencil dan belum dilewati kendaraan umum, Rahmatullah mengaku pihaknya akan kembali mengajukan bantuan ke Pemerintah Pusat tahun anggaran 2020 mendatang.

Jika disetujui akan digunakan sebagai armada angkutan umum di daerah-daerah terpencil dan daerah yang terisolir yang selama ini tidak ada armada swasta yang beroperasi. “Kita ingin mobil minibus semacam ini lebih banyak lagi, karena masih ada wilayah yang belum dilewati kendaraan umum, ujarnya. (uki)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

Halaman 9

Loteng Luncurkan Penggunaan Buku Bacaan Anak Inklusif Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi satu-satunya dan yang pertama di NTB sebagai daerah yang menerapkan penggunakan buku bacaan anak inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus di daerah ini. Buku bacaan yang dikhususkan bagi anak penyandang tuna rungu tersebut, diluncurkan penggunaannya oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng berkerjasama dengan Forum Lingkar Pena (FLP) Yogyakarta serta Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Australia, Sabtu (20/7).

(Suara NTB/kir)

CEK - Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., mengecek buku bacaan anak inklusif saat peluncuran buku ini untuk digunakan di sekolah-sekolah di Loteng, Sabtu (20/7).

Sekolah Kekurangan Siswa

Jadi Bahan Evaluasi Dikbud NTB Mataram (Suara NTB) – Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK negeri tahun pelajaran 2019/2020 lalu banyak sekolah negeri yang kuota siswa baru belum terpenuhi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan evaluasi. Terutama dalam hal evaluasi penetapan kuota PPDB tahun depan.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB, Dr.H. Aidy Furqon, S.Pd.,M.Pd., pada Jumat (19/7) mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan PPDB tahun 2020. “Pasti akan jadi evaluasi penetapan kuota tahun depan,” ujarnya.

Dari hasil PPDB lalu, banyak sekolah yang belum terpenuhi kuota siswa baru. Secara keseluruhan di NTB, sebanyak 10.812 kuota di SMK dan 8.568 kuota siswa baru di SMA belum terpenuhi. Bagi sekolah yang kuotanya belum terpenuhi pada PPDB lalu, diberi kesempatan menerima siswa baru sejak Jumat (12/7) sampai dengan Rabu (17/7).

Aidy menegaskan, calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada salah satu sekolah atau kompetensi keahlian tidak dapat mendaftar sebagai calon peserta didik susulan.

Ia juga mengungkapkan, sebanyak 1.515 calon siswa baru seluruh NTB yang tidak mendapatkan sekolah pada PPDB SMK. Sementara di SMA, sebanyak 404 pendaftar yang tidak memperoleh sekolah. mereka diberikan kesempatan mendaftar di sekolah yang kuota siswa barunya belum terpenuhi.

Aidy menjelaskan, jumlah pendaftar di SMK yang terpental karena ada kecenderungan memilih di kompetensi keahlian yang memiliki banyak peminat. Akhirnya banyak pendaftar yang tersisih.

Terpisah Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB, H. Muhammad Fauzan, mengatakan pihaknya tentu akan melakukan evaluasi agar pelaksanaan PPDB bisa berjalan lebih baik. (ron)

“Penggunaan buku bacaan anak inklusif ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Loteng untuk secara masif menerapakan pendidikan inklusif. Sebagaimana yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun silam,” tegas Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., usai peluncuran buku dan sekaligus pelatihan penggunaan buku bacaan anak

inklusif di Illira Hotel Desa Penujak.

Dikatakanya, pendidikan inklusif sudah menjadi salah satu model pendidikan di Loteng. Itu sesuai dengan citacita untuk menghadirkan pendidikan bagi semua anak di daerah ini, karena pada hakikatnya semua anak punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Apakah

itu anak normal maupun yang berkebutuhan khususnya.

Sumum menjelaskan, untuk tahap awal penggunaa buku bacaan anak inklusif tersebut hanya di beberapa sekolah saja. Mengingat keterbatasan jumlah buku yang tersedia. Tapi seiring waktu, pasti akan diupayakan di semua sekolah, khususnya untuk siswa kelas awal. “Untuk

pengadaannya nanti pemerintah akan upayakan. Supaya sesuai dengan kebutuhan sekolah di daerah ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama Ganjar Widhiyoga, perwakilan FLP Yogyakarta mengatakan, buku bacaan anak inklusif tersebut merupakan buku bacaan pertama yang menerapkan sistem berjenjang. Mulai dari jenjang I hingga III. Sesuai dengan jenjang kelas awal untuk SD dan MI. Dan, diperuntukan bagi siswa tuna rungu.

Karena dilengkapi materi pembelajaran bahasa isyarat.

Meski demikian, buku tersebut juga bisa digunakan untuk siswa normal pada umumnya. Karena materi sangat

simpel dan mudah diterima oleh siswa kelas awal. “Kelebihan buku ini selain bisa digunakan untuk siswa tuna rungu. Juga bisa digunakan untuk siswa normal untuk kelas awal yang mungkin tidak ada di buku bacaan lainnya,” sebut Ganjar.

Sementara itu, Provincial Manager INOVASI di NTB, Edy Heriyanto, mengatakan buku bacaan anak inklusif tersebut cocok digunakan untuk siswa kelas awal. Dan, Loteng bisa dikatakan sangat beruntung bisa menggunakan buku tersebut bagi siswasiswanya. Karena di NTB, baru Loteng yang menggunakan buku bacaan anak inklusif ini. (kir)

Edukasi Siswa Lewat Kegiatan Bersih Pantai Mataram (Suara NTB) SMPN 18 Mataram mengedukasi siswa tentang pengolahan sampah melalui kegiatan bersih pantai di sepanjang Pantai Ampenan, Sabtu (20/7). Sekolah bekerjasama dengan komunitas zero waste untuk kegiatan itu.

Siswa tidak hanya memungut sampah, tapi juga diajarkan mengolah sampah tersebut.

Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno mengatakan, keluarga besar SMPN 18 Mataram dan komunitas zero waste melakukan kegiatan bersama memungut sampah organik dan non organik di sepanjang Pantai Ampenan, seperti di Pantai Banjar dan Gatep, Kecamatan Ampenan.

Suwarno mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan komunitas yang peduli dengan sampah. Sekaligus untuk mengedukasi siswa tentang manfaat dari sampah. “Juga untuk mengoptimalkan keterampilan siswa dalam memilah sampah organik maupun non organik untuk diolah menjadi bahan baku kerajinan yang bernilai tinggi. Ini juga mendukung MoU dengan perajin di sekitar lingkungan

sekolah,” katanya.

Kegiatan yang diikuti seluruh siswa SMPN 18 Mataram itu diawali dengan senam gembira. Senam gembira juga diikuti semua guru, pegawai, siswa, dan komunitas zero waste. Suwarno mengatakan setelah mengikuti senam, semua peserta dibagikan kantong plastik. Kemudian bersama-sama menuju pantai. “Sebagian ke arah selatan dan sebagian lagi menuju ke arah utara,” katanya.

Sampah yang didapatkan siswa dan dikumpulkan di kantong plastik dipilah dan dikarungkan sesuai dengan jenis sampahnya, yaitu organik atau non organik. Selanjutnya disimpan di sekolah untuk dibawa ke tempat pengolahan di Sekretariat Komunitas Zero Waste. (ron)

(Suara NTB/ist)

BERSIH PANTAI - Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno bersama warga sekolah melakukan bersih pantai, pada Sabtu (20/7) lalu. Acara tersebut bertujuan mengedukasi siswa untuk memahami pengolahan sampah.

UIN Mataram Sumbang Satu Medali Perunggu di Ajang PIONIR Mataram (Suara NTB) Penyelenggaraan PIONIR ke IX tingkat nasional yang digagas oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia telah usai digelar. Sebanyak 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Nasional (PTKN) yang tersebar dari

Sabang sampai Merauke menurunkan kontingen terbaiknya pada ajang ini. Tak terkecuali Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram mengirimkan 40 peserta yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejak 15-21 Juli 2019.

Melihat prestasi yang dicapai oleh kontingen UIN Mataram, kampus ini berhasil menduduki peringkat ke-41 di antara 58 PTKIN Se-Indonesia, sekaligus berada di peringkat ke-17 di antara 17 UIN

se-Indonesia dengan perolehan 1 medali perunggu di lomba duta PTKIN yang disumbangkan oleh Abdul Gafur.

Kepala Biro Kemahasiswaan Drs. H. Subuhi, M.Pd.I. menganggap pencapaian ini memang belum memenuhi target, namun perjuangan para mahasiswa patut diapresiasi.

Menurutnya, apresiasi tersebut pantas didapatkan para mahasiswa karena persiapan dan latihan yang dilakukan terbilang singkat.

Mereka berlatih singkat tapi

masih mampu menyumbangkan medali, itulah kenapa mereka sangat pantas dapat apresiasi tersebut.

Di sisi lain, menurutnya, kontingen lain melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.

Ke depan, pihaknya berharap kontingen UIN Mataram bisa terus berprestasi di ajang nasional. Mahasiswa pun punya pengalaman baru, mereka bertemu dengan sesama mahasiswa dari PTKIN seluruh Indonesia, kalau tidak dalam ajang begini kan sulit bertemu secara sekaligus. (dys)

KSB Menasional Lewat PAUD dan Forikan Dari Hal. 1 Saat ini, kata Hanifah, di KSB sedang gencar di setiap masjid para ibu mengaji. Ketua TP PKK di berbagai jenjang otomatis menjadi ketua majelis taklim. Di tingkat kecamatan, melaksanakan pengajian rutin satu bulan sekali. Di desa ada yang melaksanakan pengajian satu sampai tiga kali dalam satu minggu, tergantung kondisi desa.

Hanifah menjelaskan, dipilihlah trainer dan pendamping yang mengajarkan kelompok TBA. Pada tahun 2017, trainer digaji oleh pemerintah dari anggaran bagian Kesra.

Mulai dari tahun 2018 sudah diserahkan ke Anggaran Dana Desa (ADD) masing-masing desa. Kebutuhan trainer di desa tergantung kondisi desa.

Satu orang trainer digaji Rp750 ribu tiap bulan. Sedangkan pendamping yang mendampingi ketua majelis taklim untuk mengumpulkan ibu-ibu dan pendataan diberikan honor Rp500 ribu. Ketua majelis taklim juga mendapatkan honor Rp500 ribu tiap bulan.

“Untuk kami dari TP PKK Kabupaten pengurusnya adalah Pokja I, saya sebagai ketua diberikan SK. Keluarlah Perbup-nya terkait tuntas baca Alquran. Di KSB, TBA sudah mem-booming, bahkan sekarang program kami di APBDP ini sudah dianggarkan untuk 1000 Alquran akan kami bagikan,” katanya.

Selain itu, direncanakan pada bulan Juli akan dimulai TBA Plus yang menyasar ibu milenial. TBA sendiri sasarannya pada orang tua di atas 50 tahun. Sasaran ibu milenial ini, kata Hanifah, karena diharapkan mereka tahu cara mendidik anak. ‘’Memperlihatkan kepada anaknya bagaimana akhlak dari orang tuanya dulu, karena kalau anak-anak itu, sudah diajak sering ke masjid, otomatis di memori otaknya selalu akan terkenang, mereka akan tahu, kalau ibu-ibu ini sering mengikuti pengajian dan mengaji bersama, otomatis kalau anaknya disuruh mengaji akan

menuruti,’’ katanya.

Di anggaran tahun ini TP PKK KSB juga akan melombakan tartil Alquran bagi ketua majelis taklim, Ketua PKK kecamatan, Ketua PKK kelurahan. Bahkan Bupati KSB juga sudah meluncurkan program ASN mengaji setiap salat zuhur dan salat ashar.

Setelah itu mereka semua makan nasi bungkus bersama.

Ada juga program pemerintah berupa yasinan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Kegiatan itu rutin dilaksanakan. Pada kesempatan yasinan itu juga diberikan kesempatan masyarakat menyampaikan keluhan. Dihadirkan juga seluruh pemerintah daerah termasuk instansi terkait.

“Yasinan rutin ini wajib menyampaikan apa keluhan yang didapat masyarakat, mulai dari listrik padam, air tidak mengalir. Besoknya itu langsung diperintahkan menyelesaikan.Jadi masalah itu langsung di situ, jadi masyarakat tidka akan sungkan. Mereka juga bisa berbicara di depan kepala dinas,’’ katanya.

Sementara itu di Pokja II berupa program pendidikan.

Hanifah mengatakan, sebagai bunda PAUD, ia membentuk satu PAUD Holistik Integratif (HI). Ia juga sebagai bunda PAUD mendapat penghargaan dari Kemendikbud atas keberhasilan membentuk satu PAUD HI. “Sampai saat ini saya mengelola sendiri PAUD tersebut menjadi kepala sekolah di PAUD tersebut, namanya PAUD HI Pariri, dan PAUD tersebut kami dirikan dari 12 Mei 2017. Alhamdulillah selama tahun 2017 mendapatkan 67 murid, tahun 2018 meningkat menjadi 118, dan sekarang 120 murid,’’ sebutnya.

PAUD tersebut akan menjadi PAUD yang dikelola oleh bunda PAUD dan tetap menjadi binaan PKK. Pihaknya juga dalam setiap kesempatan sosialisasi tentang PKK mengharapkan semua Ketua PKK kecamatan dan desa sebagai bunda PAUD wajib membentuk satu PAUD HI perconto-

han di desanya masing-masing. Atau PAUD yang sudah ada diubah menjadi PAUD HI. Selain itu program Pokja berikutnya yaitu Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK mendapatkan dukungan luar biasa dari Bupati KSB. Bupati sudah pernah memberikan dana Rp10 juta di satu desa untuk pemanfaatan pekarangan pada tahun 2017.

Di Pokja II juga ada program Gerakan Menanam dan Melestarikan (Gemari) Kelor. Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya sudah ada. Dalam Perbup itu mewajibkan setiap pekarangan rumah harus memiliki dua pohon kelor.

Di Pokja III, kata Hanifah, pada tahun lalu KSB menjadi juara satu untuk dalam Forikan, dan membawa nama NTB ke Jakarta. Setiap kali turun ke masyarakat, Hanifah berpesan agar sebagai Ketua PKK jangan berpangku tangan saja. Namun betul-betul membantu dengan turun ke masyarakat. ‘’Tentunya kita mengawali dengan rumah kita sendiri, rumah kita harus bersih, kita juga harus bersih, pekarangan juga harus kita tanam. Kebetulan alhamdulillah semua kepala desa itu sosialisasi kerja sama dengan DPMPD, bagaimana anggaran desa itu alhamdulillah tidak ada kendala kalau di KSB,’’ katanya.

Di Pokja IV ada program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pihaknya dari PKK KSB sudah turun ke delapan kecamatan melakukan sosialisasi masalah STBM ini melalui kelompok TBA. ‘’Bahkan KSB untuk pilar pertamanya, masalah buang air sembarangan sudah tuntas pasca 100 hari bupati. Yang pilar kedua, terus kami sosalisasi turun ke masyarakat melalui TBA,’’ katanya.

Di KSB juga ada agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Satu agen diberikan honor sebesar Rp600 ribu. Selain itu, Babinsa, Bhabinkamtibnas, dan ASN pendamping juga digaji oleh pemerintah sebesar Rp750 ribu per orang. (ron)

SUARA NTB

Senin, 22 Juli 2019

Halaman 10

Anggota Kejati dan Kejari di NTB Berlatih Menembak Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Adhyaksa ke 59 dan Hari UlangTahun (HUT) Perbakin ke-59 Anggota Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan Kejaksaan Negeri (Kejari) NTB menjalani latihan menembak di Lapangan Menembak Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Sabtu (20/7) lalu. Latihan yang berlangsung selama satu hari itu dipimpin instruktur menembak, Septian dari Yonif 742/SWY dan Alfian dari Sat Brimob Polda NTB yang keduanya adalah anggota Perbakin Rinjani NTB. Pihak Kejati NTB dan Kejari NTB bekerjasama dengan Pengprov Perbakin NTB dan Klub Per-

bakin Rinjani Kota Mataram memprakarsai kegiatan ini dengan tujuan perkenalan senjata api pada masing-masing anggotanya. Maklum kabarnya pihak Kejati NTB dan Kejari NTB akan dipersenjatai dalam melaksanakan tugas.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah menggugah teman-teman yang ada di kejaksaan untuk pengenalan senjata. Karena kita akan dipersenjatai dalam melaksanakan tugas,” ucap KASI Pidsus Kejari Praya, Agung Bagus KD. Kusimantara diwawancara Suara NTB disela-sela latihan menembak.

Agung yang merupakan panitia penyelenggara kegiatan itu mengatakan kegiatan latihan

menembak sasaran itu melibatkan anggota Kejari NTB, Kejati NTB, Kejari Mataram, Perbakin NTB dan anggota Perbakin Kota Mataram. Hadir dalam kegiatan perkenalan senjata itu, Asisten Bidang Pengawasan, Darmowijoyo SH, Asisten Bidang Pembinaan, Muhammad Syarifuddin SH, MH, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Herrus Batubara SH, MH, Agus Taufikurrahman dari Kejari Mataram.

Selanjutnya, Ketua Perbakin Rinjani Mataram, I Made Wisuda Sari, serta anggota Perbakin NTB, Putu Adi Sutha Tanaya, I Nyoman Denny AnggaradinathaI, Aziz Ridho Cancerikhsan, Abdulrahman, Argo Afianto. Dan hadir juga atlet

menembak NTB, NI Wayan Yuliarthi, Dimas Restu Arindra Putra dan Lalu Rizal Saputra J. Dalam kegiatan latihan itu kata Agung, para peserta baru tahap pengenalan senjata laras pendek. Setelah itu dilanjutkan latihan menembak menggunakan lima butir peluru dengan sasaran balon dan papan skor. Kemudian mempelajari keamanan dalam penggunaan senjata api.

“Menembak ini harus kita mengetahuisafetydarisenjata.Kita harusbisamenggunakansenjataini dengan baik. Jangan sampai disalahgunakan. “Saat ini kita diberikan pengenalan senjata, kedepan akan dilakukan tes psikologi bagi pengguna senjata,” jelasnya.

Menurut Agung pihaknya akan programkan sebulan sekali untuk latihan pengenalan senjata di internal anggota. Ia sendiri sudah biasa menembak karena Ikut serta dalam pembinaan atlet Perbakin NTB. Di tempat yang sama, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Herrus Batubara mengatakan Menembak bukan olahraga yang gampang. Menurutnya dibutuhkan konsentrasi dan fokus agar dapat mengenai sasaran tembak.

Ia sendiri baru pertama kali menggunakaan senjata api dan diakuinya cukup menegangkan saat memulai menembak.

“Perasaan saya pertama kali cukup tegang karena menggunakan senjata tidak gampang. Apalagi

suaranya sangat keras, dan hentakannya cukup menegangkan, namun dengan latihan yang benar kedepan kita akan lebih memahami,” ujarnya.

Selain menjalani latihan menembak, kedepan Kejari NTB dan

Kejati NTB akan menjadi bapak angkat atlet menembak. Sebab menurut mereka potensi atlet menembak di NTB sangat bagus, namun kegiatan latihan atlet belum didukungdengansaranadanprasaranaolahragayangmemadai.(fan)

(Suara NTB/fan)

MENEMBAK - Sejumlah anggota Kejati NTB dan Kejari NTB tengah menjalani latihan menembak di Lapangan Menembak Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Sabtu (20/7).

Jumratun Persembahkan Perak di ASG Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Jumratun sukses menorehkan prestasi di kancah internasional. Atlet asal Kabupaten Bima itu sukses mempersembahkan medali perak untuk tim estafet 4x400 meter mixed Indonesia di Asian School Games (ASG) yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (20/7).

IndonesiayangdiperkuatJumratun,Hangga Pamungkas, Nella Agustin, dan Dewa Radika Sya kalah cepat dari peraih emas Thailand yang menorehkan waktu 3 menit 28,59 detik. Indonesia sendiri menempati peringkat kedua dengan hasil 3 menit 34.06 detik, dan tempat ketiga ada Malaysia dengan waktu 3 menit 36.37 detik.

“Atlet kita Jumratun berhasil meraih medali perak di nomor 4x400 meter campuran. Mudah-mudahan Mirawan dan Jumratun besok juara,” ucap Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin kepada Suara NTB, Via ponselnya, Minggu (21/7).

Kadispora NTB yang juga ikut

menyanksikan kehebatan Jumratun membela tim Indonesia itu menjelaskan bahwa di ASG 2019 itu terdapat dua atlet asal NTB, yakni Mirawan dan Jumratun.

Selain sukses di nomor estafet 4x400 meter Jumratun juga sempat meraih peringkat tiga di babak Qualifikasi nomor 400 meter perorangan putri. Namun sayangnya Jumratun gagal menorehkan medali.

Sementara itu dipertandingan selanjutnya Mirawan bersama Jumratun akan turun di nomor estafet 4x400 meter doble campuran. Husnanidyati Nurdin berharap kedua atlet andalan PPLP NTB itu dapat menyumbangkan medali.

Sementara itu Jumratun yang dikonfirmasi via ponselnya belum bisa dihubungi.

Menurut informasi Jumratun belum diperbolehkan menerima telepon karena masih fokuslatihangunamempersiapkandirimenghadapi nomor pertandingan lainnya di ASG 2019. Kabarnya Jumratun bersama Mirawan akan turun di nomor 4x400 meter double campuran, Senin (22/7) hari ini. (fan)

(Suara NTB/ist)

RAIH PERAK - Atlet atletik NTB, Jumratun (dua dari kiri) bersama tiga atlet tim estafet 4x400 meter mixed Indonesia lainnya bersama Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin usai meraih medali perak di Asian School Games (ASG) di Semarang, Jateng, Sabtu (20/7) lalu.

Buku ”Khotbah Jumat : Kebencanaan dalam Islam”

Upaya Mitigasi Bencana dengan Pendekatan Agama terjadinya bencana sosial-kemanusiaan, terhadap alam untuk mencegah amukkan alam, serta ketaatan terhadap Allah SWT agar terhindar dari azab,” katanya.

Menurutnya, buku Khotbah Jumat : Kebencanaan dalam Islam, ini dirasa amat penting untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada warga masyarakat bahwa bencana, baik itu gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya bukanlah azab.

“Tugas kita sekarang sebagai makhluk Tuhan adalah menyempurnakan ikhtiar dengan menguatkan mitigasi bencana untuk meminimalisir korban bencana,” katanya.

Sebab, tambah Ahsanul, upaya mitigasi, mawas diri, sembari berserah diri kepada Allah SWT adalah cara terbaik berdamai dengan bencana/ musibah yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ia mengatakan, edukasi dan mitigasi bencana lewat pendekatan

agama ini akan sangat efektif.

Apalagi, buku tersebut nantinya akan dikirim ke Masjid-Masjid sampai pelosok pedesaan. Untuk tahap awal BPBD NTB akan mencetak sekitar 3.000 buku. ”Ini bagian dari mitigasi non struktural melalui pendekatan agama. Harapannya agar pemahaman tentang kebencanaan bagi masyarakat secara luas sama, dan kemudian melahirkan kesadaran untuk selalu waspada dan menyiapkan diri dari berbagai kemungkinan (bencana) yang bisa saja terjadi, kapan saja dan di mana saja,” t u k a s Ahsanul. (ars/*)

Ahsanul Khalik

Sambutan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dalam buku “Khotbah Jumat : Kebencanaan dalam Islam”.

Cover buku “Khotbah Jumat : Kebencanaan dalam Islam”.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB akan meluncurkan buku “Khotbah Jumat : Kebencanaan dalam Islam”. Buku tersebut nantinya akan disebar di sejumlah Masjid hingga ke pelosok Lombok dan Sumbawa.

Hal ini dilakukan sebagai bagian mitigasi kebencanaan non struktural lewat pendekataan agama. Kepala BPBD NTB, H Ahsanul Khalik mengatakan, buku berjudul “Khotbah Jumat : Kebencanaan dalam Islam”, merupakan upaya BPBD Provinsi NTB untuk mengarifi bencana dari sudut pandang agama, menghikmahinya sebagai ujian keimanan dan kebersamaan.

“Kita semua berharap, musibah (bencana yang terjadi) ini mendewasakan warga masyarakat NTB untuk dapat hidup berharmoni dengan sesama untuk menghindari

SUARA NTB

Senin, 22 Juli 2019

Halaman 12

Pemerintah Pusat Apresiasi Peningkatan Infrastruktur Irigasi di Lotim Selong (Suara NTB)Pemerintah pusat mengapresiasi tekad kuat pemkab Lombok Timur (Lotim) untuk meningkatkan infrastruktur irigasi di daerah itu. Selain dihajatkan untuk meningkatkan suplai air untuk irigasi pertanian, diharapkan program peningkatan infrastruktur tersebut dapat mengurangi daerah terdampak kekeringan.

Kabid Pengairan Dinas PUPR Lotim, Sosiawan Putraji, ST, Sabtu (20/7) menyebutkan, beberapa hari lalu Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kementerian PUPR Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Subdit OP Air

Tanah dan Air Baku melaksanakan kunjungan ke lokasi pembangunan baru jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Kembang Kuning DI Ketemuk. ‘’Alhamdulillah Tim Monev mengapresiasi kinerja Bidang Pengairan Dinas PUPR Lotim dalam mewujudkan sistem irigasi yang baik,’’ kata Sosiawan.

Pemkab Lotim juga mendukung penuh program pemerintah pusat melalui dukungan APBD dalam melaksanakan program pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah terbangun. ‘’Tahun 2019 ini saja pemkab Lotim mengalokasikan Rp50 miliar untuk dana sharing pembangunan infrastruk-

RUPA-RUPA

(Suara NTB/ist)

MONEV – Kabid Pengairan Dinas PUPR Lotim, Sosiawan Putraji (tengah) mendampingi Tim Monev dari Kementerian PUPR saat turun kunjungan ke DI Ketemuk, Kembang Kuning, Lotim. tur irigasi,’’ kata Sosiawan.

Apresiasi positif dari pemerintah pusat tersebut setidaknya menjadi jaminan bahwa pemerintah pusat akan lebih banyak lagi menggelontorkan anggaran untuk mewujudkan paripurnanya infrastruktur irigasi di Lotim.

Bagi Sosiawan, peningkatan infrastruktur irigasi menjadi hal mutlak dan wajib untk mendukung terwujudnya swasem-

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

bada pangan. Dalam hal ini pemkab Lotim pada kurun waktu dua tahun terakhir mendapat alokasi dana DAK yang cukup signifikan untk mendukung terwujudnya tujuan nasional tersebut. (038/*)

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

DIJUAL TANAH

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 22 Juli 2019

PKK, Ujung Tombak Wujudkan NTB Gemilang Dari Hal. 1 PKK merupakan kegiatan gotong royong yang berawal dari, untuk dan oleh masyarakat yang sudah lama digerakkan.

Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan dukungan penuh kepada TP PKK dari pusat.

Presiden juga menyatakan bahwa gerakan PKK harus didukung dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/ kota. Sehingga memang PKK merupakan gerakan yang harus juga mendapatkan dukungan dari pimpinan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Gerakan PKK memiliki sistem yang cukup rapi dan terpusat. Kami memiliki TP PKK Pusat yang membuat programprogram secara nasional. Kemudian program tersebut disampaikan ke TP PKK provinsi dan kabupaten/kota. Terutama di kabupaten/kota dan kecamatan akan dilaksanakan,’’ kata Niken.

Lalu bagaimana peran PKK di provinsi NTB? Istri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimanyah, SE, M. Sc ini menjelaskan, dengan jumlah penduduk di daerah ini yang mencapai 5 juta jiwa. Sebesar 51,47 persen merupakan perempuan, sedangkan sisanya laki-laki. Artinya, jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Dari jumlah penduduk mencapai 5 juta jiwa tersebut, perempuan yang berada di usia produktif 14 - 24 tahun mendominasi.

Banyaknya penduduk produktif ini menjadi tantangan sekaligus potensi NTB. Sesuai visi NTB Gemilang yang menjadi jargon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, terdapat enam misi. Dari enam misi tersebut, PKK dapat berkontribusi atau ambil bagian menyukseskan pencapaian empat misi NTB Gemilang.

Yakni, misi NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri serta NTB Aman dan Berkah.

Dari empat misi tersebut, PKK sudah mengambil peran.

Ikut menyukseskan dan menjalankan beberapa program baik yang sedang berjalan dan sudah dilaksanakan oleh TP PKK. Secara nasional, kata Niken, TP PKK diarahkan membantu pemerintah menyelesaikan masalah stunting yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Provinsi NTB sendiri termasuk provinsi yang masih bermasalah dengan stunting. TP PKK NTB juga diminta fokus menyelesaikan masalah stunting.

Disebutkan, delapan kabupaten/kota di NTB masih tinggi angka stunting. Sehingga TP PKK NTB mendapatkan bimbingan langsung dari pusat.

Untuk mewujudkan misi NTB Sehat dan Cerdas, PKK berupaya mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi daya saing. Mulai 2019, TP PKK NTB mencanangkan revitalisasi Dasa Wisma. ‘’Kita berharap Dasa Wisma ini aktif di semua daerah. Di sini ada kader dasa wisma yang betugas memantau, mencatat dan membimbing keluarga yang ada dalam pengawasannya untuk selalu berada dalam kondisi sehat, aktif dan berdayaguna,’’ kata Niken.

Sekarang, kata Niken, sudah mulai ada pergerakan di kabupaten/kota mengenai revitalisasi Dasa Wisma ini. Dijelaskan, dalam PKK terdapat empat Kelompok Kerja (Pokja). Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4.

Pokja ini melaksanakan 10 Program Pokok PKK yang sudah dicanangkan. Pokja I berkaitan dengan pendidikan agama, kual-

itas SDM dan lain-lain. Untuk Pokja I, selain memberikan pendidikan agama dan pengembangan rohani. Pokja 1 PKK juga melakukan sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR). ‘’Kami lihat di NTB, perhatian kepada anak dan remaja baru melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Untuk itu kami PKK memasuki dari sisi keluarga. Supaya kita melakukan pengasuhan kepada anak ini agar mereka tumbuh baik secara mental dan karakter melalui cinta dan kasih sayang,’’ujarnya.

TP PKK NTB, kata Niken sedang merintis pembentukan Tim PAAR Provinsi. Pihaknya meminta TP PKK kabupaten/kota juga membentuk Tim PAAR tingkat kabupaten/kota. Kegiatan PAAR dinilai cukup penting, terutama memberikan sosialisasi pengasuhan anak yang baik.

Dikatakan, membesarkan anak bukan hanya dengan memberi makan dan pendidikan di sekolah. Tapi bagaimana mendidik anak di dalam keluarga.

Kemudian, Pokja 2 terkait dengan pendidikan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Ibu-ibu PKK juga turut bekerja menghasilkan pendapatan bagi keluarga.

Dengan cara memproduksi barang atau makanan yang bisa dijual ke berbagai wilayah.

Selain itu, pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif. Ia melihat, PAUD yang ada di NTB baru sebatas PAUD. Artinya belum holistik terintegratif. Dengan menjadi PAUD holistik integratif, maka akan terhubung dengan pelayanan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB). ‘’Alangkah baiknya pendidikan balita yang merupakan investasi sangat besar itu merupakan pendidikan menyeluruh.

Yang memiliki akses kesehatan dan bagaimana orang tua mendidik balita,’’ katanya.

Niken mengaku gembira, Sumbawa sudah mencanangkan diri sebagai kabupaten yang sangat peduli dengan PAUD holistik integratif.

Selanjutnya, Pokja 3 yang bertugas melakukan sosialisasi program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Bagaimana mengatur menu makanan di dalam rumah tangga supaya beragam, seimbang dan aman.

Ditambahkan, PKK juga mendukung gerakan makan ikan.

Dalam hal ini PKK bekerjasama dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengkampanyekan gerakan makan ikan.

Terakhir, Pokja IV PKK yang tugasnya berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan dengan hal ini, kata Niken, PKK bekerjasama erat dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan. ‘’Setiap kegiatan kita, PKK akan selalu berinteraksi luas dengan Dikes dan BKKBN,’’ jelasnya.

Selain itu, PKK juga sangat mendukung program zero waste.

PKK provinsi juga sudah menyampaikan ke PKK kabupaten/ kota tentang hal ini. Gerakan zero waste dimulai dari Sekretariat TP PKK provinsi NTB menjadi zero waste office. Dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik.

Ia mengharapkan, TP PKK kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa untuk bergerak mewujudkan NTB Gemilang. Niken mengatakan TP PKK desa memang belum berjalan dengan baik. Tantangannya karena Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kader yang belum semua memiliki pemahaman melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok PKK. Masih ditemukan TP PKK di tingkat desa tidak tahu bagaim-

ana cara mengajukan anggaran untuk PKK lewat dana desa.

Pada kesempatan tersebut, Niken memaparkan hasil penelitian seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) tentang Dasa Wisma di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

Penelitian tersebut dilaksanakan di sebuah desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan Posyandu berjalan baik. Namun, angka kematian bayi cukup tinggi. Setelah ditelisik, ternyata penyebabnya PKK dan Dasa Wisma di desa tersebut tak berjalan.

Kemudian mahasiswa UTS tersebut membentuk Dasa Wisma di desa itu. Ibu-ibu RT yang ada di desa tersebut dijadikan sebagai kader Dasa Wisma.

Kemudian dibimbing dan dampingi selama enam bulan.

Setelah enam bulan dilihat hasilnya, angka kematian bayi, yang tadinya dari 14 kasus menjadi tinggal 1 kasus. ‘’Penelitiannya sangat menarik.

Karena memang masyarakat di desa tersebut mayoritas ibu-ibu muda. Mereka tak merasa penting memeriksakan kandungannya ke Posyandu,’’ tuturnya.

Karena kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi ibu hamil. Sehingga banyak bermasalah yang menyebabkan angka kematian bayi tinggi. Ternyata, kata Niken, setelah dibentuk Dasa Wisma dan dilaksanakan dengan baik, terbukti menurunkan angka kematian bayi. ‘’Sangat banyak dampaknya kalau Dasa Wisma PKK ini berjalan. Jadi memang kalau PKK bergerak, (dampaknya) luar biasa,’’ tandasnya.

Sekretaris DP3AP2KB NTB, Hj. Ely Suryani menjelaskan tugas DP3AP2KB sangat erat kaitannya dengan10 Program Pokok PKK yang tertuang dalam Pokja 1 sampai Pokja 4.

Ia bahkan mengatakan pekerjaan yang dilaksanakan TP PKK melebihi apa yang dilakukan OPD atau pemerintah.

Ely menyebutkan, DP3AP2KB NTB melaksanakan dua misi Gubernur dan Wagub NTB yang tertuang dalam RPJMD. Yakni, misi NTB Sehat dan Cerdas dan NTB Aman dan Berkah.

Misi ketiga tertuang dalam program yang dilaksanakan DP3AP2KB. Disebutkan ada program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang juga diprogram Pokja PKK. PUP merupakan satu-satunya program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan di NTB. Sekarang, Kementerian PPPA baru mencetuskan program pernikahan usia anak menjadi program nasional. Sementara NTB sudah melakukannya sejak 2015. Berdasarkan data yang ada, kata Ely, dengan sinergi program antara PKK dan BKKN, usia pernikahan di NTB rata-rata 21,27 tahun. Dulu, banyak anak yang nikah berumur 15-16 tahun.

Disebutkan, hanya dua kabupaten/kota di NTB yang ratarata angka pernikahannya di bawah 21 tahun. Yaitu, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sehingga, dua kabupaten tersebut dijadikan pilot project pembangunan ketahanan keluarga.

Masing-masing kabupaten dipilih dua desa sebagai pilot project dengan latar belakang penduduk petani dan nelayan. ‘’Di desa itu berperan para kader PKK. Jadi tak bisa lepas dari peran PKK. Ujung tombaknya itu PKK. Sehingga tidak mungkin PKK ini tidak dirangkul oleh semua OPD,’’ kata Ely. Ia menegaskan, wajib hukumnya PKK dirangkul oleh semua OPD untuk menjalankan program-programnya. Karena 10

Program Pokok PKK tertuang di semua program OPD. Sehingga ketika melaksanakan program atau kegiatan, DP3AP2KB mulai membuat kegiatan bersama-sama dengan PKK. Berkaitan dengan pembentukan pembangunan ketahanan keluarga, pihaknya berharap kabupaten/kota membentuknya. Untuk program ketahanan keluarga, DP3AP2KB menganggarkan dana untuk melatih motivator ketahanan keluarga. ‘’Kebanyakan kader PKK, Dasa Wisma, Posyandu. Kami latih selama tiga kali. Mereka yang akan terjun ke desa ketahanan keluarga,’’ tuturnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dikes NTB, D. G. Oka Wiguna mengatakan, PKK adalah mitra sejati Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bayi dan balita. Pihaknya menghitung dari 5 juta penduduk NTB, sekitar 400 ribu jiwa ada yang masuk di kelompok dasa wisma dan 36.275 orang menjadi kader Posyandu. ‘’Itu potensi yang sangat luar biasa. Karena Dinas Kesehatan hanya memiliki 166 Puskesmas, 556 Pustu dan 407 Polindes. Jadi salah satu pelayanan preventif kepada bayi dan balita melalui Posyandu,’’ katanya.

Ia menyebut ada tiga program yang paling dekat yakni program ibu hamil, bayi dan balita. Dijelaskan, tugas Dikes melatih seluruh kader Posyandu melalui program pemberian makanan bayi dan anak.Tujuannya bagaimana agar potensi-potensi bahan pangan yang ada di desa bisa dioptimalkan semaksimal mungkin. ‘’Melalui mitra kader PKK juga melakukan sosialisasi kesehatan remaja putri,’’ ungkapnya.

Melalui surat edaran Ketua TP PKK NTB, kata Oka, hampir semua kabupaten/kota sudah melaksanakan sosialisasi kesehatan remaja putri maupun menurunkan angka pernikahan dini.

Program terbaru yang dilaksanakan sekarang adalah Posyandu Keluarga. Ia menyebut 4 persen dari 7.255 Posyandu yang ada di NTB pelayanannya kurang delapan kali dalam setahun.

Artinya, ada sekitar 300 Posyandu. Sisanya 95 persen sudah berjalan sesuai jadwal yang ada.

Sedangkan Posyandu mandiri sudah mencapai 500 buah.

Dengan adanya Posyandu, Oka mengatakan dampaknya bagus sekali untuk menurunkan gizi kurang. Pada tahun 2017, angka gizi kurang sebanyak 22,6 persen, pada 2018 turun menjadi 16,3 persen.

Kemudian angka stunting berdasarkan Riskesdas 2013 sebanyak 45,5 persen, turun menjadi 33 persen. Di NTB, hanya KSB yang angka stunting-nya di bawah 18 persen. Ia mengatakan kelor dan sanitasi merupakan salah satu penyebab rendahnya angka stunting di KSB. Oka mengatakan, bayi dikatakan tidak stunting apabila berumur 1 tahun berat badannya 8 kg dan tinggi badannya 76 cm.

Apabila tinggi badan kurang dari 48 cm, maka dipastikan bayi mengalami stunting.

Karena 2019 ini NTB menargetkan pembentukan Posyandu Keluarga. Artinya layanannya lebih luas dan sasaran juga lebih luas juga. Ditambah dengan potensi di kabupaten/kota, dikaitkan dengan program NTB zero waste.

Ia menyebut dua kabupaten, yakni Dompu dan Lombok Barat sudah bergerak terkait integrasi dua program ini. “Kami menunggu kabupaten/kota lain yang lebih massif. Memang kebijakan kita satu desa ada satu Posyandu Keluarga dikembangkan. Sehingga nanti di sana ada sosialisasi tentang zero waste juga,” pungkasnya. (nas)

Tulus Bekerja Meski Tak Digaji Dari Hal. 1 Kita sebagai ketua TP PKK di masing-masing daerah, luar biasa perannya ke masyarakat, jadi PKK sebagai mitra pemerintah di dalam membantu melaksanakan program 10 PKK ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan para kader sebagai ujung tombak kita di masyarakat,’’ katanya.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya semua program pemerintah akan dapat dilaksanakan berdasarkan dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. ‘’Di mana programprogram tadinya 10 program pokok PKK yang ada di OPD terkait, kita sebagai penggerak motorik di masyarakat,’’ katanya.

Pada Pokja II, TP PKK Kota Mataram sudah melaksanakan pemberian keterampilan keluarga dalam usaha peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Suryani mengatakan, program itu dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan keterampilan berupa keterampilan menjahit, keterampilan membuat pangan lokal, pengolahan barang plastik menjadi barang bernilai dan dapat dijual. Seperti bunga, tas tempat tisu dan sebagainya.

“Itu terus kita bina ke masingmasing kecamatan, keluarahan sampai ke tingkat dasa wisma. Ini sangat membantu masyarakat kita di bawah, karena sebagai pe-

nambahan peningkatan pendapatan keluarga,” katanya.

Jenis sampah organik dikembangkan menjadi pupuk dan sampah orgranik dijadikan kerajinan. Hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Mataram juga sudah membuatkan tempat pengolahan sampah.

Suryani melanjutkan, pada Pokja III, pihaknya telah melaksanakan, mengambangkan, dan memanfaatkan potensi dan sumber daya keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga dan diversifiikasi pangan lokal.

Hal itu dilakukan melalui kegiatan lomba-lomba masak, baik pangan lokal maupun ikan.

“Kita pun pernah mengikuti lomba-lomba Forikan, alhamdulillah bisa juga mendapat juara dan mewakili provinsi NTB,” katanya.

Selain itu ada juga program cinta dan bangga menggunakan dan memanfaatkan produk dalam negeri. Program itu dilaksanakan melalui kegiatan lomba fashion show menggunakan produk lokal yang berbahan songket dan batik Sasambo.

“Kebetulan kita di Kota Mataram memiliki ikon produk lokal seperti batik Sasambo.

Kita khusus di Mataram punya produk batik kain, meski belum bisa dipasarkan sampai di luar daerah, tapi kita cukup bangga punya kerajinan sendiri dan sering kami gunakan, itu untuk

promosi juga, bahwa kita sebagai Kota Mataram punya kerajinan khas,” urainya.

Ia bersyukur Kota Mataram memiliki ikon-ikon itu yang terus dijaga dan perajin juga tetap dilatih, dipantau, dan dibimbing sampai ke titik pemasaran.

Meski diakuinya belum bisa menjangkau sampai luar daerah.

Tidak hanya itu, di Pokja III juga mewujudkan rumah sehat dan layak huni melalui kegiatan penyuluhan kepada keluarga bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pasca bencana gempa.

Di Pokja IV, pihaknya telah melaksanakan, meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini dilakukan pada saat pelayanan Posyandu, pertemuan bina keluarga balita, maupun kegiatan Posyandu.

Suryani juga menyampaikan program yang dilakukan di Pokja IV yaitu mencegah dan menanggulangi penyakit menular serta pencegahan stunting. Melalui kegiatan berupa penyuluhan kesehatan, penganekaragaman pangan, dan mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan.

Menurutnya, khusus di Kota Mataram, ada dana yang ke mas-

ing-masing kelurahan. Dana itu bisa untuk pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing. Suryani menjelaskan, tantangan yang dihadapi yaitu sumber daya manusia TP PKK di tingkat bawah. Sering kali hal itu membuat program menjadi macet. Nantinya pihaknya akan melaksanakan pertemuan dengan ketua TP PKK tingkat kecamatan dan kelurahan untuk penyegaran kembali.

Suryani mengakui, PKK memiliki program yang sangat padat dengan tidak ada gaji, tapi ia bersama TP PKK menjalani dengan tulus ikhlas. Pemerintah Kota Mataram mendukung dengan memberikan intensif Rp50 ribu per orang. ‘’Maunya kita sih sebagai ketua ingin menambahkan kalau kita lihat perjuangan mereka (kader PKK) di bawah, tidak tanggung-tanggung,’’ katanya.

Ia berharap agar TP PKK Provinsi NTB tetap memberikan bimbingan dan dukungan kepada TP PKK di daerah. ‘’Mustahil NTB akan Gemilang kalau di daerah tidak berjalan. Sudah jelas kebersamaan kami yang selalu bergandengan tangan dalam kegiatan apapun. Ketua TP PKK Provinsi NTB bisa mengarahkan kami dan menguatkan kami yang di bawah, terutama di masalah-masalah kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi di masyarakat,’’ harapnya. (ron)

Halaman 13

Tepat, Perankan PKK Wujudkan NTB Gemilang Dari Hal. 1 ‘’Kalau delapan fungsi ini berjalan dengan baik, Insya Allah ketahanan keluarga akan terbangun, tidak akan terjadi kerapuhan dalam rumah tangga kalau berjalan fungsi ini,’’ ujarnya.

Diungkapkan Nurhayati, BKKBN saat ini memiliki tantangan yang sangat serius, terutama dalam memberikan pembinaan kepada remaja. Sebab, perilaku remaja yang berlebihan dalam pergaulan, menjadi salah satu penyebab masalah nikah dini menjadi tinggi. ‘’Dulu tidak ada kita, karena perilaku remaja masih terkendali dengan baik. Dulu pacarannya pakai surat, sekarang di era medsos ini, kalau pacaran tidak ‘nempel’ tidak gaul.

Kemudian terjadilah ‘ngecas’ dan menjadi hamil,’’ cetusnya.

Bebasnya pergaulan remaja

saat ini, kemudian banyak menyebabkan kehamilan di luar nikah. Hal itu kemudian menjadi tantangan dalam upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebab pernikahan di kalangan remaja tidak dilakukan secara terencana. ‘’Pernikahan tidak dilakukan secara terencana, tapi menikah karena ‘bencana’.

Remaja kita banyak menikah karena bencana akibat pergaulan,’’ katanya.

Dalam kondisi tingginya pernikahan dini itulah kemudian banyak menimbulkan berbagai problem sosial, seperti kesehatan, kesejahteraan, ketahanan keluarga, dan masalahmasalah sosial lainnya. ‘’Nah dalam program kelaurga berencana itu kemudian tidak saja hanya dengan memasang alat kontrasepsi saja, tapi kita harus mencegahnya dengan memastikan

para remaja kita harus tercapai pendidikannya, kemudian setelah berpendidikan tentu akan mendapatan pekerjaan, dan kemudian pernikahan dini pasti akan terhindarkan,’’ jelasnya.

Karena Itulah, BKKBN kemudian meluncurkan program Salam Genre remaja. Pertama, remaja katakan tidak pada pernikahan dini. Kedua, katakan tidak pada narkoba dan ketiga katakan tidak pada pergaulan bebas. ‘’Penyebab pernikahan dini, yang terpaksa karena bencana itu disebabkan oleh tiga hal tadi. Sehingga kami memotong tiga risiko tersebut dengan salam Genre itu. Dan siapa yang jadi ujung tombaknya, itu adalah PKK, sehingga peran PKK sangat penting, dan kami menggadeng PKK dalam kampanye keluarga berencana,’’ pungkasnya. (ndi)

Perkuat Pola Asuh Anak Dari Hal. 1 Peningkatan ekonomi keluarga, sambung Rabiah, digencarkan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). beberapa kegiatannya seperti meningkatkan kegemaran makan ikan melalui lomba-lomba.

Hal itu berkesinambungan dengan sosialisasi perilaku hidup bersih serta penurunan angka stunting. “Semua ini terkait dengan pola asuh,” tutup Rabiah.

Dasa Wisma sebagai Pintu Masuk Sementara itu, Wakil Ketua IV TP PKK Lombok Timur, Shofiyati Jamila mengatakan tahun pertama kepengurusan TPK PKK Lombok Timur menumpukan pada program kampung KB. ‘’Kami menyadari bahwa fokus di kampung KB bisa dapat semua kegiatan di Pokja I sampai IV,” jelasnya.

Perencanaan program PKK Lotim, imbuh dia, selanjutnya adalah aktivasi Dasa Wisma yakni kelompok yang terdiri dari ibu antara 10 sampai 20 kepala keluarga. ‘’Dasa Wisma adalah pintu masuk semua program pemerintah.

Kalau mau dekat dengan sasaran, harusnya Dasa Wismanya hidup aktif,’’ terangnya.

TP PKK Lombok Timur mempertegas perannya dalam membantu penurunan angka stunting. Yang mana Lombok Timur memiliki angka stunting tinggi, menurut Shofiyati mencapai 42 persen atau sekitar 45 ribu anak.

Menurutnya, penurunan angka stunting dimulai dari pemberian pemahaman kepada calon pasangan suami istri. “ Tentang bagaimana seorang laki-laki mematangkan dirinya untuk memiliki calon istri untuk membentuk keluarga,” sebutnya.

Intervensi selanjutnya dengan mengawal 1.000 awal kehidupan bayi. Shofiyati menyebutkan, TP PKK Lotim mendukung regulasi Peraturan Bupati Lotim tentang pengalokasian sebesar 20 persen dari dana desa untuk program kesehatan.

“Stunting ini target yang harus kita turunkan agar angka stunting NTB juga ikut turun karena hampir seperempat jumlah penduduk NTB ada di Lombok Timur,’’ jelasnya.

Penanganan kesehatan, sambungnya, juga dengan menggalakkan penjangkauan akses kesehatan terhadap masyarakat miskin yang sakit. Kader PKK bersama petugas Puskesmas turun bersama menjangkau masyarakat rentan tersebut. ‘’Untuk pasien yang tidak terjangkau Puskesmas. Umumnya mereka ini tidak terjangkau akses kesehatan, ini sedang kami galakkan kita bantu Dinas Kesehatan,’’ pungkas Shofiyati.

Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Hj. Aluh Rusmala menyadari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB cukup rendah. Upaya peningkatannya melalui PKK dengan kegiatan Posyandu untuk bidang kesehatan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

(UP2K) di bidang ekonomi, dan PAUD Holistik Integratif pada bidang pendidikan.

Sejumlah problem kemasyarakatan yang didapat TP PKK Lombok Tengah salah satunya adalah pernikahan dini para remaja. Hal itu dipicu banyaknya anak yang ditinggal orang tua bekerja ke luar negeri sebagai TKI. “Jadi orang tuanya menitipkan anak mereka di kakeknya atau neneknya. Ini berpengaruh pada pola asuh maka kita perlu sosialisasikan lagi,” ucapnya.

Mengenai UP2K, Aluh menjelaskan pentingnya pendekatan melalui pembuatan makanan ringan dari komoditas lokal seperti umbi-umbian talas, ubi, serta pisang. Olahannya menjadi kue kering yang diusahakan ibu rumah tangga.

Pendekatan program-program tersebut seharusnya melalui dasa wisma yang menurutnya seolah hidup segan mati tak mau. Kendalanya, himpun Aluh, yakni ketersediaan buku pedoman. Sementara TP PKK punya anggaran terbatas.

Meskipun TP PKK desa ada yang mendapat dana stimulan antara Rp5 juta sampai RP50 juta yang diambilkan dari dana desa. “Ini tergantung pandai-pandainya PKK menyusun program,” tegasnya.

Selanjutnya, fokus program juga pada cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (BBSA) yang digenjot melalui lomba-lomba. Integral dengan menggenjot program gemar makan ikan.

Yang tak kalah prioritas adalah program kesehatan. TP PKK, menurutnya, menggerakkan kadernya untuk menghidupkan Posyandu. Apalagi setelah mendapat insentif dari pemerintah. Kegiatannya seperti pembagian Pengganti Makanan Pokok (PMP) serta pemenuhan kecukupan gizi keluarga.

“Garam beryodium mungkin perlu digalakkan kembali. Karena, kalau di Lombok Tengah program garam yodium disatukan di Raskin. Sekarang sudah tidak ada Raskin, garam yodiumnya ikut hilang,” tandasnya.

Bangun Perekonomian Pascagempa Gempa bumi yang melanda Kabupaten Lombok Utara (KLU) setahun lalu, telah menimbulkan banyak kerugian. Kini, masyarakat KLU berupaya bangkit, membangun perekonomiannya yang sempat merosot akibat diguncang bencana gempa bumi.

Dalam usaha membangun kembali perekonomian masyarakat KLU tersebut, PKK ikut ambil bagian untuk membantu pemerintah dan masyarakat lewat berbagai program-programnya. ‘’Pascabencana gempa ini banyak sekali tugas pemerintah. Salah satunya kami punya PR (Pekerjaan Rumah) besar pasca gempa, yakni bangkitkan kembali ekonomi masyarakat,’’ ujar Nani Triana, Wakil Ketua I, PKK KLU. Salah satu sasaran PKK KLU dalam membantu pemerintah daerah dalam membangun kembali perekonomian masyarakat yakni dengan menyasar kelompok pelaku

Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). ‘’Membangkitkan kembali perekonomian masyarakat, pertama yang kami bangkitkan adalah UMKM. Kami PKK fokus bagaimana caranya membantu pemerintah bangkitkan usaha ibu-ibu, UMKM,’’ ujar Nani.

PKK tidak hanya bergerak disektor pembangunan perekonomian masyarakat saja.

Namun sektor lain juga turut disasar oleh PKK, seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan pengadministrasian yang pascagempa banyak yang mengalami kerusakan pada data-data yang sudah ada. ‘’Sekretariat kami di KLU, sekitar 85 persen hancur, jadi kami mulai tertibkan kembali administrasi yang sudah rusak.

Karena data-data yang kami miliki 85 persennya hancur, begitu juga dengan instansi lain.

Kami bekerjasama dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial untuk tertibkan KIA (Kartu Identitas Anak),’’ ungkap Nani.

PKK KLU pun sudah membentuk Pokja-Pokja untuk membagi bidang-bidang pembangunan yang lainnya yang akan dilaksanakan oleh PKK. Pokja pertama misalnya fokus untuk membentuk majelis ta’lim di masjid-masjid yang ada di semua desa. Majelis ta’lim tersebut digunakan oleh PKK menjadi forum untuk melakukan sosialisasi berbagai program. ‘’Kami galakkan status masjid ta’lim diseluruh kecamatan dan desa. Di situ kami sosialisasi, kami usahakan majlis ta’lim tersebut diisi oleh ibu-ibu, untuk memberikan materi pendidikan karakter untuk anak. Karena pendidikan karakter itu dimulai dari keluarga, yang didalamnya adalah ibu-ibu,’’ jelasnya.

Kemudian Pokja 2 yang dibentuk di tiap Kecamatan dengan program membangun keluarga sehat di tiap-tiap kegiatan Posyandu yang digandengkan dengan PAUD. Lewat Pokja 2 ini, diharapkan selain mengontrol perkembangan dan pendidikan anak, juga diberikan kepada orang tua. ‘’Pendidikan untuk orang tua itu juga tidak kalah pentingnya, bagaimana kita berikan pemahaman kepada orang tua tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak kita yang baik dan sehat. Ini merupakan salah satu bentuk kerja sama kami dari PKK dengan dinas kesehatan, dan ini juga untuk menekan angka stunting,’’ kata Nani.

Kemudian Pokja 3, fokus pada pembangunan masyarakat pesisir yang sebagai besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Pokja 3 tersebut berusaha mendampingi masyarakat untuk memiliki pemahaman tentang konsumsi ikan sebagai salah satu sumber gizi yang cukup besar. ‘’Di Pokja 3 ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dan juga BKKBN untuk menekan angka kehamilan yang peningkatannya cukup tinggi di daerah pesisir.

Kemudian di Pokja 4, kami bekerja sama dengan kader Posyandu untuk melakukan kegiatan senam rutin tiap pekan,’’ pungkasnya. (why/ndi)

Melindungi Ibu-Anak Sejak Fase Kehamilan Dari Hal. 1 Terkait UP2KS, katanya, TP PKK Sumbawa mendapatkan juara satu di tingkat Provinsi NTB. Di Kabupaten Sumbawa sendiri ada program Kredit Sahabat, yang merupakan program pemerintah yang diberikan kepada petani dan nelayan yang tidak mampu. Kredit tersebut tanpa bunga. ‘’Jadi pemberian kepada masyarakat adalah secara bergilir. Contohnya bagi petani miskin, kredit diberikan pada saat menanam, nanti dikembalikan pada saat panen, itu untuk mengurangi rentenir di Kabupaten Sumbawa,’’ katanya.

Di Pokja III, program yang

dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa yaitu Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), dan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan).

Untuk Forikan sendiri dimulai dari anak-anak. Amien Rahmani juga mengatakan pihaknya sudah berinisiatif untuk Forikan dimulai dari ibu-ibu hamil. Hal itu penting karena potensi stunting dimulai dari 1000 hari kehidupan. ‘’Kalau kemarin programnya diperuntukkan bagi anakanak. Untuk Kabupaten Sumbawa saya akan memulai dari ibu-ibu hamil, sebelum itu kalau kita lihat ke belakang, anak remaja putri kita juga

perlu diberi pil penambah darah, itu juga sebagai salah satu usaha kita untuk menekan stunting,” jelasnya.

Pokja IV berkaitan denga kesehatan. Amien Rahmani mengatakan, Kabupaten Sumbawa sudah mendapatkan juara satu IVA Test. Selain itu Kabupaten Sumbawa juga meraih juara satu Perilaku Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). ‘’Jadi kalau di tingkat Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa ini juara umumnya, sudah saya terima bulan kemarin. Untuk itu kalau kita jalankan dari program satu, dua, tiga, dan empat, kayaknya masyarakat kita akan sejahtera. Sumbawa akan sehat dan bermartabat untuk menuju NTB Gemilang,’’ pungkasnya. (ron)

SUARA NTB

Senin, 22 Juli 2019

Halaman 14

HUT Ke-XIX IAD

Fokus Pengabdian pada Institusi dan Masyarakat

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kajati NTB, Arif dan Ketua IAD Wilayah NTB, Sri Wahyuningsih foto bersama para Asisten saat ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Majeluk, Mataram.

(Suara NTB/ist)

UPACARA - Kajati NTB Arif memimpin upacara di TMP Majeluk Mataram dihadiri jajaran dan pengurus IAD Wilayah NTB.

(Suara NTB/ist)

PENYULUHAN - Ketua IAD Wilayah NTB, Sri Wahyuningsih saat penyuluhan hukum di MAN 2 Kota Bima.

Mataram (Suara NTB) Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke XIX dirangkaikan juga dengan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 59. Pada usia yang semakin dewasa ini, IAD diharapkan tetap jadi bagian dari pengadian kepada institusi kejaksaan dan selebihnya kepada masyarakat.

IAD merupakan organisasi yang terdiri dari istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan, istri pensiunan pegawai, pensiunan pegawai perempuan, maupun janda pegawai kejaksaan, berkiprah selama 19 tahun ini semakin menunjukkan eksistensinya.

Ketua IAD Pusat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah NTB, Sri Wahyuningisih Arif, menegaskan, ulang tahun kali ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi, perenungan dan introspeksi diri atas apa yang selama ini telah dilakukan.

“Banyak rasanya IAD melakukan berbagai kegiatan yang tidak saja dimaksudkan guna memberi manfaat bagi para anggota dan institusi (kejaksaan),

melainkan juga bagi masyarakat,” kata Sri Wahyuningsih Arif saat puncak HUT IAD di Lapangan Tenis Kejati, Minggu (21/7).

Bentuk pengabdian itu berupa berbagai rangkaian kegiatan diselenggarakan dari tingkat pusat sampai daerah. Khusus pengurus di NTB, digelar anjangsana ke pensiunan purnaja, kunjungan ke panti asuhan, pembagian sembako kepada masyarakat membutuhkan, donor darah, penyuluhan hukum ke sekolah dan ziarah ke makam pahlawan dan Gerakan Indonesia Bersih.

Menurutnya, semua kegiatan itu sebagai bentuk peran serta IAD dalam berkontribusi membantu masyarakat, seraya mewujudkan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada gilirannya, kata Sri Wahyuningsih Arif, dapat mendukung institusi Kejaksaan Tinggi NTB dalam membangun daerah.

Pesan tak kalah penting disampaikannya, peran IAD mendukung pengabdian suami merupakan sebuah keniscayaan. Sebab menurutnya, tidak ada kesuksesan yang diraih suami tanpa peran wanita hebat di belakangnya. “Perlu saya tekankan kembali, bahwa istri yang baik akan menjadi pendukung, penyemangat dan sumber inspirasi bagi para suami dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,” pesan istri Kajati NTB, Arif, SH.,MM., ini.

Sebagai anggota IAD di lingkungan lembaga penegak hukum kejaksaan, diharapkannya pandai memposisikan diri terutama berkaitan dengan situasi, kondisi berupa demikian beragamnya permasalahan, tantangan dan godaan yang dihadapi para suami dalam melaksanakan tanggung jawab.

IAD harus mampu memberikan vaksin yang dapat membuat imun bagi suami agar tidak tergoda melakukan perbuatan menyimpang, pelanggaran norma hukum, maupun norma sosial di masyarakat.

“Untuk itu, saya berharap ibu-ibu IAD dapat lebih bersahaja dalam keseharian. Nikmati hal-hal kecil dalam hidup agar kita tetap merasa bahagia,” pungkasnya. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

POTONG TUMPENG - Pemotongan tumpeng sebagai puncak kegiatan HUT ke XIX IAD di Lapangan Tenis Kejaksaan.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

INDONESIA BERSIH - Kajati NTB Arif dan Ketua IAD Sri Wahyuningsih SANTUNAN - Ketua IAD Sri Wahyuningsih saat memberikan terlibat dalam kegiatan gerakan Indonesia bersih. santunan di Panti Asuhan Jompo NW Jempong.

RAGAM

SUARA NTB Senin, 22 Juli 2019

Lotim Anggarkan Rp2,5 Miliar untuk Kekeringan Selong (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, mengapresiasi langkah dari Pemkab Lombok Timur (Lotim) yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk mengatasi kekeringan. Menurutnya, kepedulian Pemkab Lotim dapat juga ditiru oleh daerah-daerah lainnya di NTB yang setiap tahun jadi langganan kekeringan saat musim kemarau.

“Kita dari Pemprov sangat menyambut baik kebijakan dari Pemkab Lotim yang sudah menganggarkan Rp2,5 miliar untuk mengatasi kekeringan. Apalagi untuk di wilayah selatan Kabupaten Lotim kekeringan merupakan persoalan yang cukup lama yang harus dicarikan solusinya,” terangnya dikonfirmasi Suara NTB di Pancor, Sabtu (20/7).

Dalam mengantisipasi kekeringan ini, ujarnya, pemerintah provinsi akan melakukan rapat koordinasi bersama semua kabupaten/kota di NTB. Dari rakor itu nantinya diharapkan dapat dicarikan solusi dalam mengatasi kekeringan yang setiap tahun terjadi. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami waktu datangnya kekeringan, sehingga dapat diantisipasi dengan hemat air, menata pola hidup dan menyesuaikan dengan keadaan.

Selain itu, Wagub mengajak masyarakat untuk sadar dalam melakukan penghijauan, pengelolaan lingkungan, sehingga kekeringan bisa diminimalisir dari waktu ke waktu sembari mencari sumber-sumber untuk menyediakan air bagi daerah-daerah yang kekeringan.

Adapun untuk pembangunan sumur bor tergantung dari situasi dan kondisi dari wilayah itu sendiri. Bagi yang tidak bisa mengandalkan sumur bor, bisa disiasati dengan tadah hujan dan metode-metode lainnya yang masih dilakukan kajian. “Sumur bor merupakan solusi yang kita lakukan.

Namun sumur bor ini tergantung dari kondisi wilayah itu sendiri,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran yang cukup fantastis dalam menangani krisis air bersih yang dialami oleh sebagian masyarakat di wilayah selatan. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp2,5 miliar digelontorkan setiap tahun untuk pemenuhan air kebutuhan masyarakat.

“Secara rutin setiap tahun melalui APBD II, untuk mengantisipasi kekeringan melalui dana tidak terduga sebesar Rp2,5 miliar per tahun,” ungkap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi.

Penanganan yang dilakukan berupa suplai air bersih menggunakan mobil tangki sepanjang permintaan yang dilakukan oleh masyarakat. Pasalnya sampai saat ini sudah terdapat empat kecamatan yang menyerahkan nama-nama lokasi yang terdampak kekeringan dan meminta pendistribusian air bersih, di antaranya Kecamatan Jerowaru, Keruak, Sakra Timur dan Sambelia bagian utara.

Diakuinya jika BPBD Lotim sudah mengajukan anggaran khusus untuk perawatan sumur bor, namun ini kedepan lebih intens lagi dibicarakan dengan TAPD mengingat sekitar 40 persen sumur bor yang sudah terbangun di Lotim tidak dapat berfungsi disebabkan oleh berbagai faktor. (yon)

Menjaring Aspirasi Kepsek Dari Hal. 3 Silaturrahmi ini juga dimanfaatkan gubernur untuk reuni dengan para guru dan wali kelasnya saat menuntut ilmu di sekolah ini puluhan tahun silam.

Gubernur menjelaskan, kesiapan pemerintah untuk memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana di SMA di Kabupaten Sumbawa Besar, bahkan seluruh NTB. Orang nomor satu di NTB itu juga mengatakan pentingnya peran kepala sekolah dalam kemajuan pendidikan di NTB, khususnya di Sumbawa. ‘’Apapun keinginan bapak dan ibu, silakan sampaikan kepada kami. Kami telah ha-

dirkan Pak Kadis dan Kabid di sini,’’ ujar Dr. Zul. Gubernur kembali menekankan bahwa pemilihan kepala sekolah haruslah berdasarkan prestasi dan kompetensi yang sesuai standar pendidikan. Kepala sekolah menurut gubernur harus dapat menjadi contoh baik dan panutan bagi guru dan murid di sekolah tersebut. ‘’Tidak boleh lagi pemilihan kepala sekolah karena kedekatan personal, politik, ataupun faktor lainnya,’’ tegasnya.

Gubernur pun berharap dunia kependidikan di NTB ke depannya dapat terus membaik dan semakin maju. (r)

Sukseskan APGN 2019 Dari Hal. 3 di lingkup Pemprov NTB untuk sama-sama menyukseskan APGN 2019. Menurut Iswandi, Pemprov NTB dan seluruh masyarakat patut berbangga ketika Geopark Rinjani dipilih sebagai tuan rumah dari simposium internasional itu.

APGN sendiri merupakan forum simposium bagi peserta dari Geopark Global UNESCO Asia-Pasifik dan Geopark Nasional dari Indonesia serta negara-negara Asia-Pasifik untuk membicarakan dan berbagi ide tentang masalah-masalah lingkungan terutama untuk keberlangsungan cagar alam. APGN 2019 sendiri mengambil tema “Geopark Global UNESCO Menuju Masyarakat Lokal yang Berkelanjutan dan Mengurangi Risiko Geohazard”.

Setidaknya ada lima topik utama yang akan didiskusikan dalam APGN 2019. Yaitu bagaimana pemberdayaan sosial-ekonomi lokal untuk pembangunan berkelanjutan; pelibatan komunitas, risiko geohazard, dan pemulihan, bagaimana mempolulerkan pengetahuan ilmiah untuk pendidikan publik. Promosi calon geopark global dan jaringan geopark global landscape vulkanik. Untuk itu, para peserta dari APGN 2019 akan berbagi pengetahuan terkait warisan alam dan mitigasi geohazard secara kreatif dan aktif.

Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si menambahkan, setidaknya ada 28 negara yang akan mengikuti APGN 2019. Lebih dari 1000 orang peserta baik delegasi aktif maupun delegasi peninjau dari dalam maupun luar negeri diperkirakan akan datang ke NTB. Momen itu disebutnya bisa menjadi saat yang tepat untuk mempromosikan NTB yang saat ini

mengalami kelesuan di sektor pariwisata. ‘’APGN kita gunakan untuk ajang promosi. Orang banyak yang belum tahu di mana Lombok, apa lebihnya Gunung Rinjani,’’ ujar Faozal saat dikonfirmasi Suara NTB. Dispar NTB katanya, telah menyusun agenda kalender untuk rangkaian kegiatan APGN 2019 yang dijadwalkan mulai 3-6 September 2019 mendatang.

Diterangkan Faozal sampai saat ini Dispar NTB masih membuat formulasi kegiatan di APGN 2019 nantinya. ‘’Sebentar lagi akan kita luncurkan manual book-nya,’’ ujarnya.

Selain itu, Faozal menyebut bahwa hari ini, Senin (22/7), ia akan memberikan pemaparan khusus ke Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait jadwal peluncuran APGN. Menurutnya program tersebut perlu diluncurkan dengan konsep yang lebih masif. ‘’Ini kan (event) internasional, jadi bukan di sini. Di Jakarta event-nya kita launching (perkenalkan, red),’’ ujar Faozal.

APGN 2019 sendiri setidaknya akan melibatkan tiga kementerian. Yaitu Kemenpar, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). ‘’Di Kemenpar kita perkuat promosi APGN, di KLHK kita perkuat peran LHK dan taman nasional untuk Rinjani. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, mengkoordinir kementerian dan lembaga yang ada di situ. Yang paling penting disampaikan sekarang, kita menjadi tuan rumah APGN dan ini merah putih,’’ tegas Faozal. (bay)

Halaman 15

Peringatan HBDI 2019

Dokter Harus Difasilitasi Mataram (Suara NTB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB merayakan peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke 111, Minggu (21/7).

Dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial dan penyuluhanpenyuluhan kesehatan. Peringatan tersebut ditujukan sebagai bukti peran dokter untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Bertempat di arena Car Free Day pada Inspiratif Ekspo di Jalan Udayana, Mataram, HBDI ke 111 tahun 2019 mengambil tema “IDI Menyehatkan Bangsa”.

Tema itu mengusung semangat untuk menjamin kesehatan ibu dan anak serta mengentaskan stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular.

Ketua IDI NTB, Doddy Ario Kumboyo,Dr,Sp.OGmenerangkan bahwa seluruh keluarga besar IDI di tingkat kabupaten/kota di NTB turut merayakan HBDI ke 111 dengan mengadakan kegiatan serupa di wilayah masing-masing.

Hal itu salah satunya untuk menunjukkan bahwa dokter memang diperlukan di tengah-tengah masyarakat dan selalu bergandengan bersama pemerintah untuk menyehatkan masyarakat.

“Kami mendukung semua program pemerintah, kita merasakan bahwa dokter memang diperlukan tapi juga harus difasilitasi, jangan sampai dokter ini dianggap tidak ada,” ujar Doddy.

Sebagai refleksi di bidang kesehatan, Doddy menyebut bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan untuk menjamin kesehatan masyarakat di NTB. Terlebih jika melihat peningkatan tren beberapa penyakit seperti dia-

(Suara NTB/bay) (Suara NTB/bay)

Foto bersama anggota IDI NTB dalam HBDI ke 111, Minggu (21/7). betes dan turunanya yang mengganggu fungsi ginjal dan jantung.

“Ini yang selalu kita ingatkan tentang pentingnya deteksi dini kencing manis (diabetes, Red).

Salah satunya dengan pola perilaku yang harus kita ubah.

Karena kalau sudah kena kencing manis itu minum obatnya seumur hidup,” tegas Doddy.

Selain diabetes, Doddy menyebut HBDI ke 111 juga mengatensi kesadaran masyarakat, terutama bagi perempuan, untuk mendeteksi dini kangker leher rahim, kangker payudara, serta kesadaran pemberian gizi yang cukup untuk mengatasi masalah stunting. Untuk masalah stunting sendiri IDI Indonesia akan memberikan makanan tambahan bagi masyarakat miskin melalui posyanduposyandu di wilayah NTB dengan angka stunting tinggi. Makanan tambahan itu berupa kacang hijau, telur, dan biskuit.

Masalah kesehatan sendiri diakui Doddy masih banyak yang belum terselesaikan di NTB. Terutama jika melihat jumlah

penduduk yang terus bertambah serta masalah kemiskinan yang masih ada. Dua hal itu disebut sabagai penyumbang masalah kesehatan. “Kalau kita lihat indeks pembangunan manusia itu kesehatan ada di dalamnya.

Otomatis kalau ekonominya rendah, pendidikan rendah, kesehatannya akan terganggu juga,” pungkas Doddy.

Wakil Gubernur (Wabug) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd yang turut hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut menerangkan pentingnya peran dokter bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Mengingat kesehatan sangat erat kaitannya dengan budaya hidup bersih dan komitmen menciptakan lingkungan yang bersih yang saat ini menjadi salah satu fokus program dari pemerintah.

“Kita tahu bagaimana jasanya dokter terhadap kesehatan masyarakat. Apalagi kalau kita sudah sakit, di situ kita merasakan betapa dibantu sama dokter, membantukitayangtidakberdaya.

Yang seperti itu kita di Hari Bakti

Polda NTB Usut Proyek RSUD Dompu 2017 Dari Hal. 3 Penyidik Subdit III Tipikor sudah turun mengecek lapangan kondisi rumah sakit yang dibangun di Simpasai, Kecamatan Woja, Dompu ini. Bahkan klarifikasi saksi pun sudah dimulai.

Hasil cek lapangan dijadikan panduan awal untuk langkah penyelidikan selanjutnya. ‘’Masih penyelidikan,’’ kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengonfirmasi pen-

gusutan kasus tersebut, akhir pekan lalu.

Pada tahap penyelidikan ini, penyidik masih mengklarifikasi saksi-saksi. Diantaranya, kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan perencana, panitia pemeriksa hasil pekerjaan, rekanan pemenang tender, dan ahli. ‘’Di tahap awal masih klarifikasi. Yang sudah (diklarifikasi) itu PPK,’’ sebutnya.

Proyek RSUD Dompu ditend-

er di tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp10,10 miliar. Pokja RSUD Dompu menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) sejumlah Rp10,08 miliar.

Sebanyak 58 kontraktor bersaing memperebutkan proyek yang dibiayai APBD Dompu tahun 2016 itu. Tender dimenangi PT Telaga Pasir Kuta yang menawar dengan harga Rp9,46 miliar. Pekerjaan tidak selesai meski sudah lewat batas waktu 27 Desember 2016 .

Proyek itu didampingi TP4D Kejari Dompu. (why)

Sangeang Api Status Waspada Level II Dari Hal. 3 Abu vulkanik bahkan setiap hari keluar. Sebab, gunung api aktif setinggi 1949 Mdpl itu masih dalam fase eruptif.

Pantauannya, terdengar suara gemuruh dan asap. Pada malam hari warna merah pada puncak gunung yang berarti ada aktivitas erupsi.

Saat ini musim angin timur sehingga arah abu ke bagian Barat. Jika ada masyarakat yang merasa terpapar abu vulkanik, agar segera melindungi diri den-

gan masker.

Dihubungi terpisah, Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Daryatno kepada Suara NTB Minggu (21/7) sesuai pengamatan citra satelit himawari, terpantau letupan kecil satu kali lalu kemudian berhenti. Sempat tidak terdeksi, letupan itu berlanjut, terpantau lagi Sabtu (20/7) hingga Minggu (21/7). Sejak terpantau Kamis lalu, abu vulkanik Daro “Doro Afi”, sebutan puncak Sangeang Api, terdeteksi mengarah ke Barat.

Namun menurut Dayatno, sejauh ini tidak mengganggu aktivitas penerbangan, khususnya untuk Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. ‘’Karena jarak bandara dengan batas luar area VA (vulkanik) mencapai 14 NM (Nanometre),’’ sebutnya.

Abu Vulkanik juga mengarah ke Kabupaten Sumbawa, namun tidak sampai berpengaruh ke penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa. Jarak batas luar area vulkanik mencapai 15 NM,’’ kata Daryatno. (ars)

Wagub dan Ketua TP PKK NTB foto bersama anggota IDI NTB dalam peringatan HBDI ke 111, Minggu (21/7). ini mengucapkan terimakasi kepada seluruh dokter di NTB (dan) seluruh Indonesia,” ujar Wagub.

MenurutnyaperanIDIsangatdibutuhkan terutama dalam hal sumbangsih para ahli di bidang kesehatan yang paling memahami seluk-beluk pembangunan kesehatan. “Sangat kita butuhkan bersinergi dengan PKK (dan) pemerintah semua,” tegas Rohmi.

Tanpa Rokok IDI NTB bekerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia NTB juga merangkaikan peringatan HBDI ke 111 dengan peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia.

Melalui penyuluhan kesehatan dengan tema “Pengaruh Rokok Terhadap Jantung dan Paru” dr.

Yusra sebagai dokter spesialis jantung dan dr. Eva sebagai dokter spesialis paru-paru menyampaikan bahaya merokok.

Dokter Yusra menerangkan banyak kasus pasien yang terserang jantung coroner yang

disebabkan oleh asap rokok. Baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Hal itu dikarenakan asap rokok juga akan terhirup oleh orang-orang di sekitar si perokok. Senada dengan itu dr. Eva menyebut bahwa rokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru karena mengandung zat-zat berbahaya seperti nikotin, carcinogen, dan aerosol.

Untuk itu para dokter dari IDI memberikan tips agar para pecandu rokok dapat lepas dari ketergantungannya. Yaitu kesadaran dari orang-orang di sekitar para perokok aktif, khususnya bagi orang tua, untuk menjadi contoh bagi anak-anak agar tidak merokok.

Karena menurut para dokter yang disepakati oleh seluruh peserta yang datang, yang paling penting dari keinginan berhenti merokok adalahkomitmenkuatuntukpeduli pada diri sendiri dan lingkungan, serta kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat. (bay)

Saatnya Perempuan Jadi Pioner Wujudkan NTB Tangguh dan Mantap Dari Hal. 3 Terkait dengan program revitalisasi Posyandu, Wagub mengenalkan konsep baru atau inovasi pengelolaan Posyandu dari fungsi regulernya, yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi Posyandu keluarga yang aktif sebagai wahana untuk barbagi dalam segala aspek kehidupan.

Diantaranya penanganan berbagai masalah kesehatan mulai dari KIA, KB, imunisasi, gizi dan diare hingga program pendidikan dan penanganan sosial lainnya.

Kegiatan tersebut juga akan diintegrasikan dengan program dari lintas sektor, yaitu kelas remaja, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja (PUP), program keluarga sakinah, ketahanan pangan, pertanian serta peran aktif tokoh agama (Dai Kesehatan).

Tidak cukup sampai di situ, kata Umi Rohmi. OPD yang memiliki program yang sama di tingkat desa juga akan disinergikan untuk mendorong terwujudnya inovasi pelayanan posyandu mandiri tersebut.

Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM menambahkan bahwa revitalisasi Posyandu adalah peningkatan Posyandu ke strata yang lebih baik. ‘’Yakni peningkatan status dari Posyandu Purnama dan Mandiri menjadi Posyandu Keluarga. Satu unit Posyandu keluarga untuk satu desa atau kelurahan,’’ jelasnya.

Karenanya, diperlukan mindset baru, jangan hanya Posyandu digunakan dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak saja. ‘’Melainkan bisa juga digunakan menjadi tempat berbagi untuk hal positif lainnya,’’ ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Widyawati Zulkieflimansyah, SE.M.Sc mengatakan di era ini perempuan sudah seharusnya mendukung penuh program-program pemerintah. Karena hal tersebut merupakan identitas diri pada perempuan maju.

Kita para ibu sangat besar perannya dalam membangun dan mendukung program pemerintah. ‘’Kini saatnya kita bergandengan tangan untuk memberikan kontribusi kebaikan demi terwujudnya NTB Gemilang,’’ ajak Hj.Niken. (r)

Kontraktor Lokal Jangan Pinjam Bendera Perusahaan Luar Dari Hal. 3 ‘’Karena kita, ketika Pergub itu dibuat kesiapan kontraktor lokal sangat siap sekali. Mereka kualifikasinya mulai dari besar, menengah dan kecil ada semua. Tapi memang kontraktor kita pada umumnyabanyakyangkecil,’’ungkapnya.

Karenabanyakkontraktorlokal yang masuk kategori kecil, sehingga Pemprov punya inisiatif melindungimereka.Denganmewajibkan kontraktor luar bekerjasama dengan kontraktor lokal untuk proyekproyek konstruksi dengan nilai Rp25-100 miliar ke atas.

Dengan terbitnya Pergub ini, lanjut Azhar, diharapkan kontraktor lokal semuanya bisa bekerja alias tak menganggur. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman, kemudian menjadi besar dan mampu bersaing ke luar NTB. Tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) NTB melakukan sertifikasi badan usaha. Kemudian sertifikasi tenaga ahli maupun tenaga kerja konsruksi yang ada di NTB. ‘’LPJK melakukan sertifikasi, sebelumnya dilakukan pembinaan terhadap rekanan maupun tenaga kerja,’’ katanya.

Dengan pembinaan yang dilakukan diharapkan ke depan banyak kontraktor lokal yang berkiprah di daerah lain. Kontraktor lokal diminta jangan hanya bermain di kandang sendiri.

Data jumlah kontraktor dan konsultan di NTB hingga Desember 2018. Jumlah konsultan di NTB mulai kelas kecil (K1) sampai kelas menengah (M) sebanyak 198 perusahaan. Sedangkan jumlah kontraktor di NTB mulai kelas K1 sampai menengah (M) sebanyak 2.710 rekanan. Dengan rincian kontraktor kelas K1 sebanyak 2.265 rekanan.

Rinciansebarankontraktordi10 kabupaten/kota.Kontraktorkatagori kecil K1 sebanyak 2.265 rekanan, K2 175 rekanan dan K3 sebanyak 106rekanan.Untukkontraktorkategorimenengahdibagidua,M1dan M2. Untuk kontraktor menengah M1 sebanyak 121 rekanan dan M2 sebanyak 32 rekanan. Sedangkan kontraktor besar, juga dua jenis B1 dan B2. Jumlah kontraktor besar B1 sebanyak 9 rekanan dan B2 sebanyak 2 rekanan.

Kontraktor kecil K1 dan K2 banyak tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk kontraktor kecil K1 di Lombok Barat sebanyak

190 rekanan, Lombok Tengah 331 rekanan, Lombok Timur 252 rekanan, Sumbawa 307 rekanan, Dompu 190 rekanan, Bima 69 rekanan, Sumbawa Barat 305 rekanan, Lombok Utara 127 rekanan, Kota Mataram 308 rekanan dan Kota Bima 186 rekanan.

Sedangkan kontraktor kecil K2 di Lombok Barat 23 rekanan, Lombok Tengah 20 rekanan, Lombok Timur 19 rekanan, Sumbawa 17 rekanan, Dompu 12 rekanan, Bima 4 rekanan, Sumbawa 16 rekanan, Lombok Utara 6 rekanan, Kota Mataram 39 rekanan dan Kota Bima 19 rekanan. (nas)

NTB Harus Naikkan Kelas Produk Lokal dan Substitusi Impor Dari Hal. 3 bumbu-bumbuan dapat digantikan dengan produk lokal.

Bahkan, kata Firmansyah, UMKM NTB sudah ada yang bisa memproduksi sabun. Jika produk lokal mampu menguasai pasar NTB dengan intervensi kebijakan dari Pemda, maka IKM akan bergairah. ‘’Baru bisa cepat menurunkan kemiskinan. Terus ada sentrasentra industri yang terintegrasi.

Sehingga, di samping tempat berproduksi. Juga sebagai tempat kunjungan,’’ katanya.

Dalam industrialisasi, kata Firmansyah tak sembarangan produk yang bisa dibuat. Produk olahan maupun mesin yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. ‘’Bagaimana caranya produk seperti shampo dan sabun, bumbu-bumbuan yang merupakan produk perusahaan besar itu tergantikan oleh produk UMKM kita. Ini perlu gerakan besar,’’ kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini.

Menurutnya, untuk menaikkan kelas produk lokal agar mampu menggantikan produkproduk perusahaan besar tidak membutuhkan teknologi tinggi.

Tinggal nanti, Pemda membuat regulasi tentang penggunaan produk-produk lokal yang diawali dari PNS dan sekolah-sekolah milik Pemda.

Firmansyah menambahkan, konsep industrialisasi yang dibuat Pemprov NTB sudah cukup bagus.

Hanya saja definisi industrialisasi yang lebih cepat dalam jangka pendeka ini adalah menaikkan kelas produk lokal dan melakukan substitusi impor. UMKM-UMKM yang memproduksi produk olahan harus dinaikkan kelasnya.

Mereka perlu diarahkan memproduksi produk yang menjadi kebutuhan masyarakat NTB. ‘’Industrialisasi tak segampang yang kita bicarakan, butuh proses. Cuma, tahapan-tahapannya harus kita letakkan dulu dasarnya. Kita bantu dia kuantitas dan kualitas produk bisa naik kelas,’’ imbuhnya.

Dalam industrialisasi, lanjut Firmansyah yang pertama kali harus dibenahi adalah pasar.

Nantinya produksi akan mengikuti permintaan pasar. ‘’Kita harus tahu dulu, pasar maunya apa, jumlahnya berapa. Sehingga apa yang diproduksi UMKM sesuai keinginan pasar. Bukan sesuai keahliannya atau apa yang dia bisa buat,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menyatakan sedang menyusun roadmap pengembangan industrialisasi. Dalam roadmap tersebut nantinya akan terencana secara detail industrialisasi dalam jangka pendek, menengah

dan panjang di NTB. ‘’Prinsipnya barang row material minimal jadi setengah jadi.

Ada proses nilai tambah di dalam daerah. Justru itu makanya perlu roadmap. Kita upayakan tahun ini selesai roadmapnya,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP. Ardhi mengatakan, pihaknya sedang memetakan apa yang akan dilakukan untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek, industrialisasi yang kelihatan segera terealisasi adalah pembangunan pabrik pakan ternak.

Selain itu, Pemprov juga akan melakukan pendataan industri yang sudah jalan saat ini. Misalnya, industri makanan yang sudah berkembang di NTB seperti Phoenix. Apakah bisa Industri Kecil Menangah (IKM) menjadi pemasok di industri makanan tersebut. ‘’Itu kita akan bicara dengan pelaku industrinya,’’ katanya.

Penyusunan roadmap industrialisasi kata Ardhi juga dibahas dengan Dewan Riset Daerah (DRD).

Dengan penyusunan roadmap, maka akan kelihatan target-target yang akan dicapai untuk jangka pendek, menengah dan panjang. ‘’Industri yang sudah ada kita perkuat, kecuali yang belum ada. Kecuali yang industri baru untuk skenario jangka panjang,’’ tandas mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini.

Sebelumnya, Gubernur NTB,

Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera merealisasikan industrialisasi di NTB. Tahun depan, gubernur menargetkan sudah berdiri pabrik pakan ternak di NTB. Gubernur juga menunjuk langsung tiga pimpinan Organisasi PerangkatDaerah(OPD)untukmewujudkanmisipendirianpabrikpakan ternak di NTB ini. Tiga pimpinan OPD itu adalah Kepala DisnakeswanNTB,Ir.Hj.BudiSeptiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi,M.Si,danKepalaDistanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Selain target mendirikan pabrik pakan ternak, sejumlah target lain juga harus dicapai dalam waktu dekat. Pembangunan kawasan industri yang dijanjikan oleh Bappenas, menurut Gubernur harus ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda NTB dan Kadis Perindustrian NTB. Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi gubernur. Untuk mempercepat pendirian smelter, gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya.

Selain itu, komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, gubernur menegaskan Pemprov

NTB siap memberikan dukungannya jika memang Bulog membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya.

Sentra industri logam dan permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas gubernur.

Untuk mengawal rencana ini, Dr.Zul menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM untuk membuat rencana kerja yang terukur.

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Kadis Perikanan dan Kelautan diminta memastikan NTB segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Kadis Perdagangan diminta memastikan semua industri pengolahan yang dibangun terbuka dan tersedia pasarnya.

NTB swasembada telur juga harus segera digeber. Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan. Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 22 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257