Edisi Rabu 22 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

RABU, 22 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Keenam terduga teroris yang diamankan tim Densus 1234567890123456789012345678901212 88 Antiteror masih menjalani pemeriksaan di Mako Bri1234567890123456789012345678901212 mob Polda NTB. Status mereka akan ditentukan setelah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tujuh hari sejak penangkapan.

1234567890123456789012345678901212 Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama, SIK me1234567890123456789012345678901212 ngaku tak tahu persis soal perkembangan penanganan 1234567890123456789012345678901212 para terduga teroris yang ditangkap di Kota Bima itu.

1234567890123456789012345678901212 Menurutnya, pemeriksaan masih berlangsung untuk me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nentukan status mereka. ‘’Yang jelas menurut UU Teror1234567890123456789012345678901212 isme ada waktu 7 hari untuk tentukan status mereka 1234567890123456789012345678901212 selanjutnya,’’ kata Kabid Humas Selasa (21/5).

1234567890123456789012345678901212 Ditambahkannya, pemeriksaan para terduga teroris 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sepenuhnya menjadi kewenangan Densus 88 Antiteror 1234567890123456789012345678901212 Mabes Polri. Meski pun meminjam tempat di Polda NTB, 1234567890123456789012345678901212 namun prosesnya steril.

1234567890123456789012345678901212 ‘’Siapapun tidak boleh tahu,’’ ujarnya. Sebagaimana 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ungkapan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs.Nana Sudjana, 1234567890123456789012345678901212 MM sebelumnya, terkait hubungannya dengan rencana 1234567890123456789012345678901212 aksi 22 Mei di KPU dan Bawaslu RI, tidak bisa dipasti1234567890123456789012345678901212 kan karena jadi domain Mabes Polri.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sebelumnya, sedikitnya enam terduga teroris di1234567890123456789012345678901212 tangkap tim Densus 88 Antiteror, Sabtu (18/5) lalu di 1234567890123456789012345678901212 Kota Bima. Penangkapan sekitar pukul 15.30 Wita. Mere1234567890123456789012345678901212 ka yang ditangkap itu merupakan jaringan kelompok 1234567890123456789012345678901212 Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Penatoi Kota Bima.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mereka adalah MFH alias Is, ditangkap di depan Kantor 1234567890123456789012345678901212 UPT Kehutanan Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda 1234567890123456789012345678901212 Kota Bima, kemudian MFS alias Reli ditangkap di Gudang 1234567890123456789012345678901212 Kayu Ustadz Lahmudin, KK ditangkap pada saat mengisi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 bahan bakar motor di Kios Idaman simpang SMA N 4 Kota 1234567890123456789012345678901212 Bima. Ditangkap berikutnya, Kus alias Sofian Bin Taufik 1234567890123456789012345678901212 alias Pian ditangkap di gudang usaha kayu yang sama. Keli1234567890123456789012345678901212 ma, ditangkap inisial AH als Muchlas Adiputra ditangkap di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Keenam, 1234567890123456789012345678901212 Ass alias Asgaf, ditangkap di Kabupaten Dompu.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

Enam Terduga Teroris Masih Jalani Pemeriksaan

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:07

19:19

16 HALAMAN NOMOR 65 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov NTB Ucapkan Selamat kepada Jokowi- Ma’ruf Amin Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menetapkan pasangan nomor urut 01, Ir.H.Joko Widodo – KH.Ma’ruf Amin (JokowiMa’ruf Amin) mengungguli perolehan suara atas pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Hasil Pilpres itu ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional di Gedung KPU Jakarta Pusat, Selasa (21/5) dini hari.

Atas keputusan KPU tersebut, Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras KPU menuntaskan perhitungan suara lebih kurang sebulan terakhir.

Doktor Zul, sapaan akrabnya, juga meminta seluruh pihak menerima dengan legowo, ikhlas dan lapang dada serta menghormati keputusan

atas hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara transparan dan terbuka tersebut. Usai Pilpres, saatnya untuk membangun rekonsiliasi seluruh anak bangsa demi membangun dan memajukan Indonesia lebih baik.

Terhadap pihak yang belum menerima keputusan atau merasa dirugikan, Gubernur Zul meminta agar

menggunakan jalur-jalur konstitusional atau jalur hukum yang diatur oleh undang-undang ataupun konstitusi.

Dan terakhir, Gubernur Zulkieflimansyah mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo- Ma’ruf Amin yang telah memenangi kontestasi Pilpres 2019, untuk memegang amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. (*)

Rp100 Miliar Dana Bencana Jadi Catatan BPKP Mataram (Suara NTB) Sedikitnya ada Rp 100 miliar dana bencana jadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Akumulasi anggaran itu akibat kesalahan input data hingga tidak tepat sasaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta Bank BRI segera mengembalikan ke rekening masyarakat.

Penjelasan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MH, sebelumnya terjadi kesalahan proses pendataan awal sehingga anggaran dana bencana tidak tepat sasaran. Data anomali dari total 222,564 rumah rusak berat, ringan dan sedang.

Sehingga anggaran yang dikucurkan Rp5,1 triliun, tidak semuanya bisa terpakai karena salah sasaran. ‘’Sekarang masih jalan proses validasinya untuk data anomali yang Rp100 miliar sesuai temuan BPKP ini,”

kata Ahsanul Khalik. Sejumlah kabupaten dan kota terdampak, diakuinya sedang bekerja keras untuk melakukan validasi ulang untuk data yang keliru, sehingga diperoleh korban yang benar-benar membutuhkan.

Beberapa temuan itu seperti, penerima bantuan tanpa NIK, kemudian NIK tertukar, nama penerima yang ganda, penerima yang bukan haknya. ‘’Misalnya, yang harusnya menerima rusak berat, tapi terdata rusak ringan. Ini kan beda angkanya bantuannya. Makanya direkomendasikan diperbaiki,’’ paparnya.

Ada juga tambahan yang tidak terdata sebelumnya, akan masuk dalam penganggaran Rp100 miliar tersebut.

Seperti bantuan untuk kerusakan di Montong Gading, masuk dalam data baru korban gempa yang akan dialokasikan.

Akumulasi dari kekeliruan itu, terkumpul anggaran men-

capai Rp100 miliar, lantas BRI membuat rekening penampung sebelum dikembalikan ke masyarakat. ‘’Nah, kita sudah perintahkan ke BRI untuk kembalikan ke BPBD kabupaten dan kota agar bisa segera digunakan,’’ jelas Khalik.

Salah satu daerah yang mengembalikan anggaran akibat kekeliruan input itu, seperti Kota Mataram yang mencapai Rp16 miliar. Dana itu juga ditampung sekaligus di rekening BRI. ‘’Sehingga Mataram tidak bisa bilang pakai dulu anggaran itu, tapi kita minta kembalikan saja ke rekening BRI. Nah, kalau memang ada yang harus diperbaiki baru lagi sesuai verifikasi, maka uangnya bisa dipakai lagi,’’ ujarnya.

Khalik kemudian menjelaskan mekanisme penggunaan kembali anggaran itu, akan diawali dengan verifikasi dan validasi ditingkat kabupaten kota terhadap korban

yang salah pendataan sebelumnya. Sebelum dicairkan oleh BRI, dilakukan review oleh BPKP, baru dikembalikan ke rekening masyarakat penerima.

Agar anggaran bisa dipakai untuk membangun, sesuai juklak juknis, harus ditransfer ke rekening Pokmas, baru kemudian bisa dipakai membangun atau memperbaiki rumah rusak akibat gempa setelah pendataan baru. (ars)

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/ars)

TO K O H

100 Kapal Besar Ditargetkan Sandar di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang

Dapat Perhatian Khusus BNPT

H. Rosiady H. Sayuti

PEMPROV NTB melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) terus bekerja melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berpaham radikal seperti Bima dan Dompu. Bima merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT NTB. ‘’FKPT tetap bekerja. Memang Bima itu mendapatkan perhatian khusus dari BNPT dan FKPT. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kapal-kapal besar penangkap ikan berukuran 100 Gross Tonage (GT) yang selama ini bongkar muat di pelabuhan besar di Pulau Jawa, sekarang sudah beralih ke Pelabuhan Perikanan Teluk Awang. Tahun ini, ditargetkan 100 kapal besar yang melakukan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Lombok Tengah.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si, Selasa (21/5) siang mengatakan saat ini Pelabuhan Perikanan Teluk Awang sudah diadikan sebagai tempat bongkar muat kapal – kapal besar yang berasal dari beberapa pelabuhan besar di Indonesia. Ia menyebutkan sebanyak enam kapal besar berukuran 100 GT, sudah mulai bongkar muat di pelabuhan tersebut.

Hamdi menjelaskan, pengoperasian Pelabuhan Perikanan Teluk Awang sebagai lokasi bongkar muat, karena sejumlah pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Bali dan Bayuwangi sudah over kapasitas. Sehingga kapal-kapal besar penangkap ikan tersebut diarahkan melakukan bongkar muat di Lombok, NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Disiapkan 55 Armada MASYARAKAT diprediksi akan beralih menggunakan moda transportasi laut pada mudik lebaran kali ini. Pasalnya, harga tiket pesawat dinilai masih mahal, meskipun pemerintah sudah menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Drs. L. Bayu Windya, M. Si mengatakan, ada tren kenaikan penumpang yang menggunakan kapal laut atau moda transportasi laut.

Bersambung L. Bayu Windya ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TELUK AWANG - Pelabuhan Ikan Teluk Awang di Lombok Tengah tahun ini ditargetkan 100 kapal besar yang melakukan aktivitas bongkar muat.

Distanbun Diingatkan Ikuti SOP (Suara NTB/nas)

Bantuan Bibit Jagung Harus Sesuai Spek Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB diingatkan mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) dalam pengadaan sampai pendistribusian bantuan bibit jagung kepada kelompok tani. Bantuan bibit jagung yang diberikan juga harus sesuai dengan spek.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengaku belum mendapatkan

laporan dari Distanbun soal bantuan bibit jagung ke beberapa kabupaten di NTB yang terjadi persoalan. ‘’Kalau ada masalah dia (Distanbun) harus lapor ke saya,’’ tegas Sekda ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (21/5) siang.

Sekda mengatakan, pengadaan dan distribusi bantuan bibit jagung kepada kelompok tani sudah ada SOPnya. Yakni petunjuk pelak-

’’

Kalau ada masalah dia (Distanbun) harus lapor ke saya H. Rosiady H. Sayuti

sanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Apabila ada bibit jagung yang dicurigai tidak sesuai spek, maka dilakukan uji laboratorium sebelum didistribusikan ke petani. Sepanjang semua SOP diikuti, kata Sekda, maka tidak akan ada masalah. ‘’Kalaupun kemudian ada yang tumbuh tak sesuai dengan harapan. Namanya juga tanaman. Tapi yang

penting secara terukur, bibit yang dibagikan ke kelompok tani sesuai harus dengan ketentuan, sesuai dengan speknya,’’ katanya.

Ia menjelaskan, dalam pengadaan bibit jagung, pemerintah hanya menyediakan anggarannya. Sementara pihak yang mengadakan diseleksi lewat tender atau lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Koordinasi dengan Inspektorat DANA kelurahan segera cair. Kelurahan diminta menggenjot penggunaan anggaran agar tak hangus.

Penggunaan serta sistem pelaporan dikoordinasikan dengan Insepktorat.

Camat Selaparang, Sudirman dikonfirmasi, Selasa (21/5) mengakui, dana kelurahan segera dicairkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Mekanisme pencairan melalui tambahan uang dan LS atau pembayaran langsung ke pihak ketiga. Karena sebagai barang baru, penggunaan dana kelurahan perlu mengedepankan prinsip kehati – hatian. Salah satunya, mengkoordinasikan dengan Inspektorat dan Ke(Suara NTB/dok) jaksaan.

Sudirman “Menjamin keamanan kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Inspektorat,” kata Sudirman. Sebagian Lurah merasa was – was dan ragu – ragu dengan dana kelurahan tersebut. Kasus dana desa yang menjerat kepala desa di jeruji besi dinilai jadi pengalaman sekaligus pembelajaran.

Dana kelurahan rentan bersentuhan dengan aparat penegak hokum (APH), terutama pada proses pelaporan penggunaan dana. Kekeliruan atau ketidaksesuaian pun berakibat fatal. “Kelurahan perlu berhati – hati terutama saat peng-SPJ-an,” tandasnya.

Kelurahan sebenarnya perlu berpatokan pada dua item penggunaan dana sesuai diatur dalam peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan walikota. Yakni, peningkatan sarana –prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan sarana – prasarana berupa perbaikan drainase dan lampu jalan. Belanja modal ini melibatkan lembaga kemasyarakatan di kelurahan seperti Badan Keswadayaan Masyarakat dengan pola swakelola. Dengan pola seperti ini dipastikan target penyerapan 50 persen bisa terserap dengan baik. Apalagi dana dikelola kelurahan hanya Rp370 juta.

Anggaran bisa dibelanjakan selama satu bulan. Dan, bulan berikutnya untuk menyiapkan pelaporan. “Insya Allah, penyerapan 50 persen bisa terpenuhi,” ucapnya.

Prioritas penggunaan dana sambungnya, diserahkan sepenuhnya ke kelurahan. Mereka mengatur pekerjaan apa harus dilaksanakan dengan catatan sesuai usulan dalam musyawarah kelurahan. Harapannya, kelurahan bekerja tidak berpatokan dengan waktu, sehingga dana tepat sasaran dan program dapat dirasakan oleh masyarakat. (cem)

Belum Terbangun Sistem yang Baik KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyayangkan, realisasi proyek fisik yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus), masih nihil. ‘’Ini lagu lama yang terus berulang. Ujung-ujungnya ada penambahan waktu, kemudian denda dan lain sebagainya,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (21/5) kemarin. Padahal, lanjut dia, ini merupakan pekerjaan yang rutin.

Artinya, perencanaan dan lain-lain, sudah matang dipersiapkan jauh-jauh hari. ‘’Ini pada triwulan pertama, termasuk tender harus sudah clear,’’ cetusnya. Sebenarnya, kata Wiska, kontraktor siap bekerja di triwulan kedua. Pasalnya, ini sudah masuk triwulan kedua sementara, prosesnya baru dimulai. ‘’Akhirnya, sarapannya rendah, nol,’’ cetusnya. Ketua komisi yang membidangi masalah pembangunan ini melihat, bagian perencanaan dan tender lingkup Pemkot Mataram, bermasalah. ‘’Seharusnya sudah siap,’’ sesalnya. Karena, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran besar. Pemanfaatannya untuk pembangunan jalan, jembatan, revitalisasi pasar dan lain sebagainya. Menurut Wiska, ini adalah pekerjaan rutin, akan tapi Pemkot tidak pernah bisa professional. Padahal, molornya pengerjaan proyek fisik ini jelas akan merugikan masyarakat. Karena seharusnya proyek itu bisa dinikmati oleh masyarakat Tidak hanya masyarakat yang dirugikan dari segi waktu, tapi juga akan bermuara pada kualitas. Sudah pasti rekanan akan mengebut proyek itu untuk mengejar ketertinggalan waktu. Belum lagi waktu pengerjaan akan melebihi batas. Hal-hal ini perlu menjadi serius bagi Pemkot Mataram. ‘’Karena ini bukan lagi persoalan anggaran ada ato tidak, tapi kita tidak bisa mengeksekusinya karena di DAK itu sudah jelas programnya tinggal dilaksanakan. Kalau yang masih menunggu anggaran masuk di PAD misalnya masih mungkin kalau terlambat.

Kan ini anggarannya menggunakan termin.

Proyek ini diperkirakan akan dimulai pada pertengahan semester, mengingat 10 hari pertama di Bulan Juni masih libur. Apalagi nantinya jika proyek itu dihadapkan pada perubahan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, belum terbangun sistem perencanaan yang baik di lingkup Pemkot Mataram. ‘’Makanya pada beberapa proyek alasannya selalu terlambat sehingga ujung-ujungnya yang menjadi sasaran adalah rekanan,’’ katanya.

Rekanan kerap menjadi sorotan. Padahal proses awal di pemerintah sudah terlambat, sehingga target penyelesaiannya melampui batas tanggal 31 Desember.

Anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini tidak menampik bahwa persoalan ini sangat erat dengan kualitas SDM. (fit)

I Gede Wiska

(Suara NTB/fit)

SIDAK PANGAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, bersama Kepala BBPOM Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih melakukan sidak pangan ke sejumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kota Mataram. Sidak ini untuk memastikan ketersediaan stok pangan yang aman bagi masyarakat

Penyerapan Pajak Hotel Masih Minim Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) seakan kehabisan cara menggenjot serapan pajak hotel. Memasuki akhir bulan Mei, penyerapan masih minim atau tak sesuai target. Pada posisi bulan April penyerapan pajak hotel semestinya 40 persen dari target Rp27 miliar. Posisi saat ini baru mencapai 30 persen atau minus 10 persen.

Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, perlu usaha keras khusus untuk penyerapan pajak hotel.

Sebab, realisasi dari bulan Januari hingga April masih rendah atau sekitar 30 persen. Pihaknya sudah melakukan pemantauan terhadap hunian hotel berbintang maupun non bintang, tapi tingkat hunian hotel hanya 20 persen hingga 30 persen.

“Karena hunian hotel ini terlalu rendah, makanya kondisinya begini,” kata Syakirin ditemui, Selasa (21/5). Oku-

pansi rendah memicu sebagian pengelola hotel mengajukan penundaan pembayaran pajak. Syakirin mengatakan, pihaknya mengikuti proses dan meminta hotel mengajukan surat. Mekanisme tersebut telah dipenuhi dan beberapa hotel diterbitkan surat ketetapan kurang bayar dan pengelola hotel meminta penundaan.

Syakirin menegaskan, tidak menutup kemungkinan target pajak hotel Rp27 miliar diturunkan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019

Libur Panjang

ASN Dilarang Ajukan Cuti Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat telah menetapkan cuti bersama aparatur sipil Negara (ASN) dimulai pada Jumat (30/5) pekan depan. Pegawai negeri di lingkup Pemkot Mataram dilarang mengajukan cuti pascalibur panjang.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menyampaikan, cuti bersama bagi ASN telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan bersama tiga menteri yakni, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Surat keputusan itu menyebutkan bahwa cuti bersama mulai 30 Mei hingga 9 Juni.

“Cuti bersama itu selama sebelas hari,” sebut Yoyok, sapaan akrabnya ditemui baru – baru ini.

Sebenarnya, tanggal 30 Mei yang jatuh pada hari Jumat bukan hari libur.

Oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari yang diliburkan. Yoyok menambahkan, sebenarnya tidak ada larangan bagi pegawai untuk mengajukan cuti pascalebaran. Pemkot Mataram membatasi minimal di satu organisasi perangkat daerah (OPD) pengajuan cuti tidak lebih dari lima persen dari jumlah pe-

gawai, supaya tidak mengganggu pelayanan.

“Sekarang dikembalikan ke pimpinan OPD masing – masing,” ujarnya.

Di hari pertama masuk kerja tambahnya, biasanya akan dilakukan inspeksi mendadak oleh kepala daerah, wakil kepala daerah maupun sekretaris daerah. Inspeksi ini memantau tidak kehadiran pegawai.

ASN tidak masuk tanpa keterangan akan dikenakan sanksi.

Baiq Nelly Kusumawati, Kepala BKSDM menambahkan, pihaknya masih mencari cara agar ASN mengikuti upacara pada tanggal 1 Juni mendatang.

Upacara Hari Lahir Pancasila wajib diikuti ASN sesuai instruksi pemerintah pusat. Pemberlakuan pemotongan tunjangan kinerja daerah sedang dikaji.

“Kebanyakan orang mudik.

Itu susahnya dan kita sedang pikirkan,” jawabnya.

Terhadap pengajuan cuti ditegaskan Nelly, pegawai tidak diperkenankan cuti kecuali melaksanakan ibadah umroh dan sakit.

Jika alasan menambah libur karena mudik ke kampung halaman tidak diperkenankan. Pengawasan di hari pertama masuk kerja akan dilakukan dengan mengecek daftar hadir pegawai. (cem)

mendatang. Penyesuaian ini seiring dengan perhitungan penyerapan pada bulan Mei dan Juni mendatang. “Berapa sih potensi pajak hotel sebenarnya. Kita juga harus rasional menghitungnya,” terangnya.

Idealnya serapan pajak hotel pada posisi April mencapai 40 persen. Saat ini, baru mencapai 30 persen.

Pun mengalami pergerakan pada penerimaan bulan Mei hanya bergeser 36 persen.

Menurut dia, banyak faktor menyebabkan serapan pajak hotel rendah. Sejauh ini, hotel mengalami penurunan tingkat hunian akibat harga tiket pesawat dari dan ke Lombok mahal serta pengenaan biaya bagasi oleh maskapai penerbangan.

Berbeda dengan penyerapan pajak restauran telah sesuai harapan pada posisi 42 persen dari target Rp24 miliar.

”

Hotel mengalami penurunan tingkat hunian akibat harga tiket pesawat mahal serta pengenaan biaya bagasi oleh maskapai penerbangan

Artinya, pajak restauran tidak terlalu mengkhawatirkan karena progresnya cukup baik.

BKD mencoba mengoptimalisasikan pemantauan dan melakukan uji petik ke hotel.

Uji petik ini sebagai kontrol

(Suara NTB/cem)

H. M. Syakirin Hukmi sekaligus mengetahui pendapatan rill hotel tiap harinya.

“Setiap hari kita turun lakukan uji petik,” demikian kata Syakirin. (cem)

Pemkot Kembali Rekrut P3K Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kembali akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pengangkatan ini untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Formasi telah dikirim ke pemerintah pusat.

Porsi disiapkan untuk P3K seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati ditemui, Selasa (21/5) sedikitnya 70 persen.

Sisanya 30 persen melalui jalur umum untuk seleksi calon pegawai negeri sipil. P3K yang berhak mengikuti seleksi minimal telah bekerja selama lima tahun.

“Kita diberikan kesempatan oleh pemerintah menyampaikan formasi sampai Mei,” kata Nelly. Kepastian berapa formasi yang dibutuhkan penerimaan CPNS tak disampaikan detail. Nelly menyampaikan gambaran umum bahwa kebutuhan pegawai di Kota Mataram cukup banyak.

BKPSDM saat ini sedang memetakan kualifikasi kebutuhan dari P3K. Bila tidak memenuhi 70 persen maka pengisiannya dialihkan melalui jalur umum.

“Kita butuh juga untuk yang tamatan SMA. Seperti

sopir dan tenaga administrasi lainnya,” terangnya.

Penyiapan rekrutmen khusus P3K akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran bagi pegawai non PNS di masing – masing organisasi perangkat daerah.

Salah satu isi imbauannya itu nantinya berupa memperbaharui kualifikasi pendidikan.

Tak menutup kemungkinan saat melamar, pegawai hanya menggunakan ijazah sekolah menengah atas. Mungkin saja, honorer sudah kuliah sehingga memakai kualifikasi pendidikan terakhir. “Kita imbau PTT segera meng-update kualifikasi pendidikan mereka,”

tandasnya.

Nelly menambahkan, penerimaan P3K tidak dibatasi oleh usia. Syaratnya adalah mereka telah bekerja selama lima tahun. Mekanisme pelaksanaan seleksi tak jauh beda dari penerimaan CPNS 2018 lalu. Hanya saja, tes tertulis berbeda dengan formasi umum. P3K menggunakan ujian nasional berbasis computer (UNBK). Sedangkan, formasi umum materi soal disiapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional melalui computer assisted test (ACT). (cem)

Baiq Nelly Kusumawati

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BP3TKI Rekomendasikan ”Sweeping” Pintu ke Luar CTKI Mataram (Suara NTB) -

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) merekomendasikan pembentukan tim pencegahan pemberangkatan calon TKI (CTKI) di pintu-pintu keluar, bandara dan pelabuhan. Agar pemberangkatan CTKI secara non prosedural (ilegal) efektif diminimalisir.

Meski berat jika dilakukan, tapi menurut Kepala BP3TKI Mataram, Yohanis Adrias Selan, disanalah persoalannya dan harus dilakukan.

Cara ini juga telah diterapkan di provinsi tetangga, Nusa Tenggara Timur dalam satu tahunan terakhir. Dan cukup efektif, masyarakat berfikir ulang untuk ke luar negeri menjadi TKI, tanpa tujuan dan dokumen yang jelas.

“Sweeping di pintu –pintu keluar bagi banyak pihak akan berat. Tapi disitulah persoalan sesungguhnya,” kata Yohanis di ruang kerjanya, Selasa (21/5) kemarin.

Persoalan TKI adalah persoalan klasik, tapi tak tuntas.

Kendati pemerintah menggelontorkan anggaran tidak kecil

untuk menekan persoalan TKI. “Mengobati luka, tapi sumber luka tak di selesaikan,” demikian Yohanis. Seperti apa mekanisme sweeping?

Yohanis menjelaskan, di bandara dan pelabuhan, harus di pasang tim gabungan yang terdiri stakeholders terkait. Dari Imigrasi, Disnakertrans, BP3TKI, TNI AU, TNI AL, Angkasa Pura, otoritas pelabuhan, termasuk Pol PP. Tim ini bekerja memeriksa siapa saja yang berencana ke luar daerah atau keluar negeri, dan terindikasi akan menjadi tenaga kerja. Secara psikolo-

gis, kata Yohanis, tidak sulit mendeteksi CTKI berkedok wisatawan yang akan melancong di negara negara tujuan bekerja.

“Harus ada keberanian.

Tim ini bisa menanyakan yang diduga calon TKI yang berangkat menggunakan paspor pelancong. Kalau benar pelancong, lihat kesiapannya, dokumen melancongnya, bila perlu biaya melancongnya bisa ditahu sama tim. Dari datadata pendukung itulah dapat diambil kesimpulan,” kata Yohanis.

Atau, jika alasannya ke

luar daerah, atau keluar negeri untuk menemui keluarga, harus diidentifikasi keluarga yang akan ditemui bekerja di perusahaan mana, sebagai apa. Dapat juga menghubungi keluarga tujuannya untuk mendapatkan informasi lengkap.

Sebagai daerah pariwisata, Yohanis menyebut, benturan kepentingan pasti ada. Apalagi tak ada hak untuk melarang orang ke luar dari NTB. Tetapi ketika kegiatan dimaksud atas instruksi kepala daerah, rasanya masyarakat dan wisatawan akan sangat paham.

“Di Batam juga demikian.

Sweeping tetap, tapi wisatawan tetap nyaman. Tidak ada masalah,” imbuhnya. Yohanis menambahkan, jangan menunggu Perda atau Pergub, sebab prosesnya panjang dan butuh kesepakatan eksekutif

dan legislatif. Kapan action.

Karena itu, menurutnya cukup hanya dengan SK gubernur, tim ini dapat langsung bekerja.

Disi lain, masyarakat diberikan pemahaman atas kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Selain di pintupintu ke luar, pemerintah juga dapat mengirim anggota tim khusus yang stand by di pintupintu ke luar di perbatasan.

Bekerjasama dengan stakeholders terkait. Misalnya di Batam, Pontianak.

“Daripada mengeluarkan anggaran besar terus pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Lebih baik kerahkan tim. Dan masyarakat sudah sangat tahu, soal menjadi TKI ilegal dan risikonya,” imbuhnya. Dengan mengambil tindakan seperti itu, jangan kemudian melupakan sisi hulunya.

Masyarakat yang tidak bisa terdistribusi ke luar negeri, harus dapat dipastikan memiliki peluang bekerja.

Bisa menjalin kerjasama (Naskah Kerjasama Antar Daerah) NKSAD dengan provinsi lain yang menyediakan lowongan kerja. Atau di dalam daerah, memfasilitasi informasi lowongan kerja melalui kegiatan job fair (bursa kerja). Tidak sampai di situ, pastikan pekerja/ karyawan tidak mendapatkan upah di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) atau UMK agar pelariannya tak keluar negeri.

“Coba tanya, karyawan – karyawan di dalam daerah tidak sedikit yang bekerja dengan upah di bawah UMP. Akibatnya, memilih pekerjaan di luar

dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, walaupun risikonya besar,” tut u p Yohanis. (bul)

Yohanis (Suara NTB/bul)

Resmikan Sekretariat Baru

FKSM NTB Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim

(Suara NTB/bul)

DILELANG - Salah satu rumah ditempeli pengumuman dilelang oleh pihak bank.

Over Kredit Rumah Komersil Jadi Fenomena Mataram (Suara NTB) Over kredit rumah komersil seperti memasuki tren. Fluktuasi suku bunga kredit bank salah satu pemicunya. Di komplek-komplek perumahan komersil di Kota Mataram, tidak jarang kita menjumpai rumah yang diambil alih kembali oleh bank BTN, kemudian dilelang. Konsumen nampaknya sangat tak nyaman dengan ketidakpastian suku bunga bank yang berlaku.

Tidak ada pilihan bagi konsumen, cicilan tak sesuai ekspektasi awal. Kenaikan suku bunga terjadi terus menerus. Awn, salah satu konsumen Bank BTN yang lebih memilih memindahtangankan kredit rumah yang dicicilnya sekitar dua tahun lalu. Rumah miliknya, type 30 yang dibangun salah satu pengembang di Kota Mataram.

Awalnya, Awn hanya menyetor Rp1,9 juta dengan tenor 20 tahun.

Setoran ini terus bergerak naik menjadi Rp2,2 juta. Merasa tak kuat karena penghasilannya yang tak menentu, Awn kemudian menyatakan menjual rumahnya. “Ndak ada pemberitahuan kenaikan suku bunga, tiba-tiba ditelpon sama bank kurang setoran,” kata karyawan lembaga negara ini.

Daripada menunggu risiko terjadi kenaikan suku bunga terus menerus. Ftra, juga salah satu nasabah kredit rumah komersil Bank BTN di Kota Mataram menggunakan pesan

berantai mengumumkan keputusannya ingin memindahtangankan rumah yang telah dicicilnya lebih dari dua tahun. Ftra awalnya mengambil rumah type 42, lantaran merasa kuat dengan setoran awal yang disepakati di bank.

Dalam perjalanannya, cicilannya ke bank tak semulus yang diharapkan. Apalagi penghasilan bulanannya semakin tak terkejar besaran cicilan. Rumahnya bahkan kerap kali dicat oleh petugas Bank BTN lantaran menunggak.

Saat ini, Ftra harus menyetor Rp3,9 juta. Rumah dari pengembang yang harganya di kisaran Rp330an juta dalam sekian lama setoran, masih tersisa pokok Rp320 juta menurutnya. Ia menawarkan, over kredit sebesar Rp100 juta. Padahal, jika dihitung uang muka dan setorannya di bank, nilainya cukup besar. “Kalau begini, gak suka kredit jadinya,” demikian Ftra.

Beberapa nasabah KPR komersil lainnya juga mengaku cukup berat dengan sistim yang berlaku.

Kenaikan suku bunga terjadi terus menerus setiap tahun. Pemberitahuan juga tak dilakukan langsung oleh bank. Nasabah hanya ditelpon ketika setoran oleh bank dianggap kurang.

Beberapa nasabah KPR subsidi juga terpaksa harus merelakan rumahnya dilelang bank, lantaran

tak kuat menanggung cicilan tiap bulan yang terus naik. Disatu sisi, pendapatan masyarakat belum juga stabil. Apalagi dengan terjadinya gempa pada Agustus 2018 lalu.

“Saya saja, awalnya nyetor Rp3,4 juta. Sekarang sudah kebalik menjadi Rp4,3 juta. Tiba-tiba bank telpon kurang setoran. Pemberitahuan bersurat hanya sekali,” demikian Abk. Pola yang berlaku di perbankan adalah piramida terbalik. Di beberapa tahun awal cicilan, setoran yang ditarik oleh bank sebagian besar dimasukkan untuk potongan bunga.

Sementara cicilan pokok pinjaman oleh bank dipotong sangat kecil.

Karena itulah, meski beberapa tahun menyetor di awal-awal, penyusutan pokok kredit nasabah KPR subsidi sangat kecil.

Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma‘ruf, sekaligus Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) REI Provinsi NTB tidak memungkirinya.

Kebanyakan, nasabah saat melakukan akad dengan perbankan, tak membaca secara detail perjanjian.

“Suku bunga, mengikuti suku bunga pasar yang berlaku. Dan itu sudah ditandatangani sama nasabah,” ujarnya. Untuk memberikan kepastian.

Menarik menurutnya menggunakan perbankan syariah. Apalagi Bank NTB Syariah mulai all out memberikan pembiayaan untuk KPR. (bul)

Penumpang Sepi, Ojol dan Taksol Jual Akun Mataram (Suara NTB) Jumlah pengguna jasa Ojek Online (Ojol) menurun di bawah 50 persen. Kondisi ini memicu reaksi para pelakunya. Mereka ramai-ramai menjual akun. Ojol, demikian juga Taksi Online (Taksol) setahunan terakhir berkembang di NTB. Awalawal masuk, jasa ini cukup menggiurkan. Tidak sedikit ASN, instansi pemerintahan, bahkan pegawai swasta nyambi melakoni jasa ini.

Modalnya hanya kendaraan, sepeda motor maupun roda empat.

Lalu smartphone. Melayani pemesanan jasa, cukup hanya lewat genggaman. Beberapa diantaranya yang tren di Kota Mataram, Gojek, Gocar, M-Jek, Grab, Uber.

Pendapatannya menggiurkan.

Baru-baru masuk, dalam sehari dapat meraup pendapatan besih Rp500.000 ribu. Bila tekun, bahkan Rp1 juta bisa didapat sehari. Pendapatan ini dari ongkos penumpang dan bonus mencapai target penumpang.

Baru-baru masuk, mereka yang berdasipun tergiur dengan pendapatan ini. Pekerjaannya santai, hanya mengantar penumpang tanpa harus mangkal di pinggir-pinggir jalan. Tak jarang diantaranya berspekulasi mencicil kendaraan. Jumlah pendaftar ke pengelola aplikasi menjamur. Tidak ada pembatasan. Akibatnya, kebablasan. Belakangan persaingan makin ketat yang mengakibatkan tidak sedikit pula yang harus melelang kendaraan yang dicicilnya akibat makin menurunya pendapatan.

Keadaan kemudian diperparah

dengan terjadinya gempa pada Agustus 2018 lalu. Seluruh jasa dan usaha bergarak lambat, bahkan stagnan. Ojol dan taksol tak luput, sampai saat ini dampaknya cukup dirasakan. AN, salah satu pemilik akun Taksol di Kota Mataram mengaku, belakangan ini jumlah penumpang turun drastis. Sebelum gempa, dalam sehari pendapatan bersih bisa diraup Rp500.000. Pascagempa, untuk mendapatkan Rp200.000pun berat.

“Kita harus berdarah-darah sekarang. Baru bisa dapat Rp100 ribu,” katanya menggambarkan sepinya penumpang. Beberapa rekannya mulai menawarkan penjualan akun. Tawaran ini dari mereka yang tak sanggup kejar setoran, kejar pendapatan sebagai pelaku jasa Taksol. Walhasil, harus mencari alternatif lain menyelematkan pendapatan keluarga.

MD, salah satu pelaku Ojol juga menceritakan menyusutnya jumlah penumpang. Diperkirakan, ada ribuan jumlah Ojol pemilik akun yang ada di Kota Mataram. Sebelum gempa, Ojol juga mampu meraup pendapatan hingga ratusan ribu. Belakangan, untuk mendapatkan Rp100 ribu, cukup berat. Ditengah banyaknya persaingan dan sepinya penumpang.

Mereka yang bertahan adalah pemain lama. Yang sebelumnya berprofesi sebagai ojek. Harga satu akun, kata MD bervariasi. Ada yang Rp500 ribu, ada juga yang dijual Rp1,5 juta. “Jualnya lengkap.

Dari nomor keanggotaan, sampai kartu seluler yang dimiliki.

Sudah direkam nama, foto, identitas kita di aplikasi. Yang jual, semuanya turut dijual. Pembeli tinggal tunggu pesanan masuk di hpnya,” demikian MD. Seleksi alam berlaku.

Siapa yang kuat tantangan, dialah yang bertahan kata MD. (bul)

(Suara NTB/bul)

Ojol di Kota Mataram.

Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Sales & Marketing (FKSM) Provinsi NTB akhirnya memiliki sekretariat baru. Sebagai ungkapan syukur, peresmian sekretariat baru ini dirangkai dengan kegiatan sosial, buka puasa bersama anak yatim.

Bertepatan dengan momentum Ramadhan 2019.

Peresmian sekretariat FKSM Provinsi NTB di Perumahan Elite Kota Mataram, Blok P No 23 Jempong Baru Lingkar Selatan dan buka puasa ini dilaksanakan Minggu (19/5). Sebanyak 35 dari 80 perusahaan anggota FKSM Provinsi NTB, turut hadir. Juga perwakilan dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB serta puluhan anak yatim dan masyarakat sekitar.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si diwakili Sarjana, SE dari Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat pemerintah daerah. FKSM selama ini cukup banyak berkontribusi kepada daerah. bersama pemerintah daerah intens mendukung upaya stabilisasi harga pasar. Terutama untuk bahan pokok.

“Terimakasih FKSM selaku mitra pemerintah daerah selalu ikut meramaikan pasar murah dan ikut andil dalam memajukan perekonomian daerah, khususnya di Pulau Lombok,” demikian Jarot, sapaan akrabnya.

Dewan Penasehat FKSM Provinsi NTB, Johni Joe dalam kesempatan ini turut menyampaikan terimakasih atas kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah selama ini dalam banyak hal. Buka

puasa bersama yang dilakukan, sekaligus pemberian bingkisan dan santunan dana langsung kepada masing-masing anak yatim.

Tidak melulu urusan bisnis, FKSM Provinsi NTB, kata Johni Joe, aktif di bidang sosial.

Misalnya, santunan kepada anak yatim, orang tua jompo, masyarakat yang kurang mampu, khitanan massal, bahkan ikut berpartisipasi untuk pemberian

sumbangan gempa di 30 titik.

Dari sekretariat ini, FKSM juga merencanakan akan memprogramkan pelatihan-pelatihan marketing, motivasi dan lainnya.

Selanjutnya SDM yang telah dilatih, akan mendapatkan kesempatan berkarir di perusahaanperusahaan dari mitra FKSM sendiri. “FKSM juga tetap akatif memberikan informasi lowongan kerja,” demikian Johni. (bul)

(Suara NTB/bul)

RESMIKAN - Peresmian FKSM NTB yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa anak yatim, orang tua jompo, masyarakat yang kurang mampu.

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kualitas Buruk SATUAN Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) menyita tujuh kendaraan roda dua milik pembalap liar. Tindakan tegas aparat kepolisian ini dilakukan di dua tempat, yakni di jalan seputaran Labuhan Haji dan dekat pasar ternak Masbagik.

Menurut Kasatlantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, SIK., di Selong, Selasa (21/ 5), tujuh kendaraan yang disita sebagian besar sudah dimodifikasi. Untuk itu, Satlantas Polres Lotim akan memberikan sanksi keras terhadap para pemilik kendaraan.

(Suara NTB/dok) Semua kendaraan terseRyan Faisal but sampai saat ini masih di sita dan akan dikeluarkan setelah pemiliknya nanti bisa menunjukkan dokumen kepemilikan yang asli. “Kalau tak tunjukkan dokumen asli tak akan diberikan,” ucapnya.

Aksi balap liar tidak ditampik bisa mengarah ke praktik perjudian. Namun, kata Kasatlantas, saat penggerebekan tidak ditemukan indikasi judi. Tidak ada barang bukti berupa taruhan. Polisi hanya menemukan sejumlah botol minuman keras.

“Miras ini sebagai pemicu untuk ngilangin rasa takut,” terangnya perwira pertama yang baru menginjak usia 31 tahun pada Senin (20/5) lalu.

Guna menindak para pelaku balapan liar, Polres Lotim sudah membentuk Unit Kerja Lapangan yang beranggotakan Satuan Polisi Unit Reserse Kriminal, Sabhara dan Lantas sendiri. Kepada masyarakat diimbau untuk segera melapor jika melihat ada aksi balap liar yang mengganggu ketertiban.

“Sejauh ini kita mobile di mana ada informasi kumpulan pembalap ini kita tegur dan tindak,” tegasnya Selanjutnya, polisi lalu lintas juga terus intens melakukan patroli ke sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi tempat balapan liar para pemuda. “Kita terus meningkatkan patroli malam hari,” urainya.

Beberapa waktu lalu juga digelar operasi keselamatan lalu lintas di sejumlah tempat. Prosesi operasi ini lebih banyak diarahkan ke peneguran. Pasca pesta demokrasi Pemilihan Umum serentak 17 April 2019 lalu, Kepolisian banyak tindakan preventif dan imbauan. Tindakan hanya dilakukan 20 persen itupun kepada pelanggar yang secara kasat mata bisa menimbulkan kecelakaan fatal.

Kondisi infrastruktur yang rusak diakui menjadi salah satu pemicu laka lantas. Karenanya, aparat kepolisian ini turut membantu melakukan penambalan jalan dengan harapan bisa mengurangi resiko lakalantas. (rus)

Beras Bantuan Paket Sandang Pangan Ditolak Masyarakat Selong (Suara NTB) Pengadaan paket sandang pangan atau paket lebaran tahun 2019 ini kembali menuai masalah.

Kali ini, kualitas beras yang menjadi salah satu item dalam peket tersebut kualitasnya buruk. Atas dasar itu kemudian dilakukan penolakan oleh masyarakat dan diminta untuk dilakukan penggantian dengan kualitas yang lebih baik.

Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Sakra Barat, setelah dilakukan pengecekan bersama tim di tingkat kecamatan, beras bantuan paket sandang pangan kualitasnya kurang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga beras tersebut dikembalikan supaya diganti dengan yang lebih baik. Adapun pengembalian beras ini sudah dilaporkan ke bupati dan disetujui untuk dilakukan penggantian oleh pihak perusahaan.

Camat Sakra Barat, Mahruf, menyebut, beras untuk bantuan paket sandang pangan ini saat ini diserahkan penanganannya ke pemerintah kecamatan. Beras untuk paket sandang pangan sendiri sudah datang ke

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Camat Sakra Barat, Mahruf menunjukkan beras bantuan paket sandang pangan yang berkualitas buruk.

1 kilogram, dan minyak goreng pemerintah kecamatan. “Ini per- dapat tuntas minggu-minggu tama kali pengadaan paket san- ini berdasarkan kesanggupan 1 kilogram.

Untuk di Kecamatan Sakra dang pangan ini diserahkan ke pihak penyedia melalui PPK. Barat, jumlah penerima bantu- kecamatan, masing-masing pen- Terlebih kontrak dari pihak pean paket sandang pangan ini se- erima manfaat mendapat beras rusahaan hingga tanggal 31 banyak 7.212 orang tersebar di sebanyak beras 5 kilogram, gula Mei 2019, sehingga apabila le18 desa. Ini merupakan program 1 kilogram, dan minyak goreng 1 wat dari tanggal yang sudah ditentukan itu maka paket sanpemerintah setiap tahun yang kilogram,” terangnya.

Kendati demikian, pendistri- dang pangan tidak bisa dibauntuk tahun ini pengadaan dan pengelolaannya diserahkan ke busian paket ini dipastikan yarkan oleh kecamatan. (yon)

Kapolres Serukan Masyarakat Kembali Rukun

Diduga Selewengkan Dana Bantuan Gempa, Oknum Caleg Dipolisikan Tanjung (Suara NTB) Oknum calon anggota legislatif (caleg), KY, dipolisikan lantaran diduga menyelewengkan dana bantuan gempa untuk masjid Dusun Mekar Sari, Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan. LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) selaku pelapor, sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Kepada Suara NTB, Ketua LSM AMATI, Wira Maya Arnadi, Selasa (21/5), membenarkan dirinya dimintai keterangan oleh penyidik Polres Lombok Utara. Klarifikasi kepada AMATI sebagai tindaklanjut atas laporan yang dilayangkan kepada Polres pada 10 Mei 2019 lalu. Laporan tersebut perihal dugaan tindak pidana korupsi bantuan bencana alam, (spesifik) pada masjid Dusun Mekar Sari, Desa Mumbulsari.

“Betul, saya sudah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selaku pelapor pada Kamis (pekan) lalu,” akunya.

Maya tidak bersedia membuka materi apa saja yang ditanyakan oleh Penyidik. Namun secara umum, pihaknya mengungkap kronologi hingga ditemukannya bukti dugaan pemotongan dana bantuan masjid tersebut.

AMATI, tambah dia, memiliki dokumen audio yang bisa dijadikan dasar untuk menjerat para pihak yang diduga mengetahui unsur pemotongan pada bantuan tersebut. “Bukti-bukti sudah dilaporkan semua ke Polres,” imbuhnya.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebut, bahwa berdasarkan laporan AMATI, Polres Lombok Utara mengeluarkan SPP (Surat Perintah Penyelidikan) No. SP.Lidik/11/ V/RES.3.1/2019/Reskrim tanggal 11 Mei 2019.

Kasatreskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, S.Sos, SH. MH., dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa kemarin tak membantah. Dugaan pemotongan dana bantuan masjid yang dilaporkan oleh AMATI, baru berproses.

“Baru AMATI yang diperiksa, karena baru pengaduannya masuk. Nanti kalau sudah pemeriksaan sudah banyak, baru (banyak hal yang bisa diungkap, red),” ujar Metria.

Terpisah, oknum caleg, Kamah Yudiarto, yang dikonfirmasi terkait laporan tersebut tidak sungkan menjawab saat dikonfirmasi. Via WhatsApp, Kamah mengklaim dugaan yang dilaporkan ke kepolisian itu terjadi karena kesalahpahaman.

Pertama, kata dia, tidak ada fee yang diberikan kepada oknum, tapi dia (menyebut nama warga yang diduga mengambil audio, red) ngak paham masalah tersebut,” ujarnya.

Dirinya bahkan siap menghadiri panggilan kepolisian apabila dirinya mendapat panggilan. Namun hingga berita ini diturunkan, Kamah belum menerima surat permintaan BAP dari Reskrim Polres Lombok Utara. (ari)

kantor kecamatan sekitar satu minggu yang lalu. Menurut Mahruf, semestinya sebelum beras ini didroping ke kecamatan, pihak penyedia mempersilakan semua kecamatan untuk mengecek kualitas dari beras tersebut saat masih berada di gudang penyimpanan.

Sementara tanpa tindakan itu terlebih dahulu dilakukan, beras tersebut langsung didroping, sehingga menumpuk di aula kecamatan. Adapun hajatan bagi paket sandang pangan ini untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu di bulan Ramadhan. Dalam pendistribusian paket sandang pangan ini, masing-masing penerima manfaat mendapat beras sebanyak beras 5 kilogram, gula

(Suara NTB/yon)

Ida Bagus Made Winarta

Selong (Suara NTB) Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, menyerukan supaya masyarakat kembali rukun pascapelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 lalu. Khusus tanggal 22 Mei 2019 yang merupakan tahapan terakhir pengumuman hasil Pilpres maupun pileg diharapkan berhalan damai dan lancar.

“Mari rujuk, dari sebelumnya masyarakat digoreng dengan isu-isu yang negatif. Diharapkan di Lotim, NTB maupun di Indonesia tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Melainkan masyarakat kembali rukun, pemerintah fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”

ajak Kapolres, di sela-sela buka bersama awak media se-Kabupaten Lotim di Lesehan Rirana Selong, Selasa (21/5).

Ditambahkan kapolres, siapapun presiden dan wakil presiden maupun peserta pemilu lainnya yang terpilih, sudah digariskan oleh Allah SWT. Ketua KPU Lotim, Dr. Lalu Juanidi, mengungkapkan bahwa penetapan hasil pilpres dan pileg sudah sudah ditetapkan secara nasional tanggal 21 Mei 2019 dini hari kemarin. Posisi saat ini KPU masih menunggu 3x24 jam apakah adanya gugatan atau tidak dari peserta pemilu. Disebutkan Junaidi, untuk di tingkat provinsi, Lotim merupakan

17 TP PKK Kecamatan Dilantik Selong (Suara NTB) Sebanyak 17 Tim Penggerak PKK Kecamatan periode 2018-2024 dilantik Ketua I TP PKK Lombok Timur (Lotim), Hj. Siti Qudsiah Rumaksi, Selasa (21/5). Kepada seluruh TP PKK yang dilantik, istri Wakil Bupati Lotim ini berpesan agar menjaga amanah.

Apalagi menjadi Ketua TP PKK mengemban amanah tugas yang cukup berat.

“Setelah dilantik, ujarnya, agar Ketua TP PKK Kabupaten segera turun langsung ke TP PKK di tingkat desa masingmasing. Termasuk, menghidupkan kembali Dasawisma yang merupakan unit terdepan dalam PKK. “Jika Dasawisma berfungsi dengan baik maka kita akan mendapatkan data-data keluarga yang akurat,” ujarnya.

Dasawisma, tambahnya, merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang tergabung dalam anggota kelompok. Untuk itu, seluruh Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan diharapkan dapat membentuk dan menghidupkan kembali Dasawisma, serta dapat meningkatkan penyuluhan, baik yang sifatnya umum maupun pelaksanaan 10 pro-

(Suara NTB/ist)

SELAMAT - Ketua I TP PKK Lotim, Hj. Siti Qudsiah Rumaksi memberikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus TP PKK Kecamatan yang dilantik, Selasa (21/5). gram pokok PKK. Selain itu, tambahnya, Gerakan PKK yang dijalankan para kaum ibu ini bertujuan mewujudkan keluarga sejahtera. Yakni keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir dan batin.

“Untuk itu kepada Ketua TP PKK Kecamatan kita berharap agar dapat membuat kegiatan PKK di tingkat kecamatan lebih terarah dan menyentuh berbagai kepentingan keluarga dan masyarakat,” urainya menambahkan.

Tugas lain dari Ketua TP PKK Kecamatan, ujarnya, adalah terus memotivasi, membimbing, dan membina TP PKK di bawahnya secara berjenjang beserta para kadernya.

Disarankan juga untuk ebih berdaya guna dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya.

Pola pendekatan penggerakan peran serta masyarakat yang menjadi ciri khas Tim Penggerak PKK dalam berbagai aspek pembangunan. Pesan serta masyarakat dinilai memiliki makna yang sangat besar, karena menjadi modal sosial. (rus)

ya boat sering terbalik. Pasalnya, laju sangat kencang disebabkan ingin segera sampai tujuan.

Waktu menjadi pertimbangan utama para pelaku. Perlakuan para mafia ini kepada para TKI memang tidak manusiawi.

Tidak sedikit yang diikutkan adalah anak-anak dan perempuan hamil. “Kita sering dipanggil dengan panggilan tidak seronok,” tuturnya. Perairan yang dilewati ini pun tidak ada dermaga atau pelabuhannya, sehingga semua penumpangnya harus berenang dulu baru bisa naik ke boat.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, Ahmad Masfu tidak menampik dugaan masih banyaknya pengiriman TKI secara ilegal ke sejumlah negara. Disnakertrans Lotim mengaku belum bisa menekan secara signifikan kasus pengiriman TKI unprosedural.

Menurut Masfu, penyebabnya adalah masih banyaknya TKI yang pergi dengan menggunakan paspor pelancong. Pihak imigra-

si tidak boleh menolak permintaan masyarakat yang membuat paspor 48 halaman yang notabenenya untuk pelancong. “Itu persoalan paling krusial sebenarnya,” ujarnya.

Penggunaan paspor pelancong ini menjadi pintu masuk dari para TKI unprosedural.

Disnakertrans mencoba bersinergi dengan Imigrasi agar lebih ketat mengeluarkan paspor pelancong. Lihat kondisi fisik dari pemohon paspor. Sarannya jika mencurigakan akan disalahgunakan lebih baik tidak diberikan oleh pihak imigrasi.

Terhadap kepemilikan boat yang disinyalir milik warga Lombok sebagai bagian dari mafia pengiriman sebut Masfu didapat dari para nelayan.

Kapal nelayan ini digunakan untuk menyeberang dari Batam ke Singapura dan ke Malaysia. Termasuk di perbatasan Malaysia Timur dengan Kalimantan. Perbatasan inilah sarannya yang perlu diperketat perjagaannya. (rus)

ADMI Minta Pemerintah Bongkar Sindikat Penyelundupan Orang

Selong (Suara NTB) Mafia asal Lombok diduga menjadi pelaku sejumlah aksi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal.

Terbaru seperti dilansir situs berita www.utusan.com.my di Malaysia, diberitakan pelaku adalah mafia asal Lombok.

Atas kondisi ini, Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) NTB, Roma Hidayat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas membongkar sindikat penyelundupan orang melalui boat secara ilegal.

Kepada Suara NTB, Roma Hidayat menerangkan, mengatakan perlu ada upaya investigatif dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor yang leading dalam pengawasan perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Hal yang sama juga diharapkan bisa dilakukan oleh Pemerintah Malaysia.

Roma menyebut sindikat itu banyak dari Lombok Timur dan Lombok Tengah. Mereka

merupakan pemain lama dan pemain baru. ‘’Terjadinya kasus penyelundupan TKI ini juga karema adanya jaringan antara Indonesia dengan Malaysia,’’ terangnya, Selasa (21/5).

Pihaknya mencatat, jumlah kasus TKI yang meninggal dalam proses pengiriman menggunakan boat ini dicatat sudah 716 orang terhitung sejak 2013 lalu. Sedangkan kasus yang hilang mencapai 313 orang. Jumlah ini diduga terus bertambah.

Keterdesakan para Buruh Migran Indonesia yang tidak prosedural ini, ujarnya, disebut telah menjadi ATM bagi para pelaku. Roma Hidayat berharap segera ada pembuktian janji gubernur terpilih soal perlindungan TKI ini. “Harus ada inisiatif dan inovasi berani yang dilakukan,” harapnya.

Pihaknya menyarankan, pemerintah provinsi jalin kerjasama dengan Polda untuk melakukan operasi invetsigasi dan tangkap mafia-mafia itu. Pas-

cagempa ini, katanya, para mafia TKI ilegal itu leluasa untuk lakukan rekrutmen secara ilegal “Gerak dan optimalkan peran pemerintah desa, Babinsa dan polmas untuk cegah dan tangkal guna mempersempit ruang kerja para tekong ilegal yang menjadi supplier,” sebutnya. Kerjasama antara Polda NTB dengan polda di daerah entikong/perbatasan juga perlu dlakukan.

Khususnya Tanjung Pinang dan Batam untuk menelusuri mata rantai kerja mafia tersebut.

Mantan TKI asal Lombok Timur, Abdul Manan mengakui praktik pengiriman TKI menggunakan boat. Diakuinya, dirinya pernah melewati jalur tersebut. Diakui para pelakunya adalah orang-orang Lombok. Kapal-kapal yang digunakan ini memang sengaja dibeli dari para nelayan di Batam dan bisa masuk Malaysia, karena sudah ada kerjasama dengan pihak di Malaysia dan juga Singapura.

Tidak mengherankan katan-

cepat dalam penghitungannya suara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Artinya, baik dari sisi klarifikasi, keberatan maupun sanggahan hampir tidak ada, hanya satu dan itupun hanya sekadar meluruskan. Itu semua, lanjut Junaidi, tidak terlepas dari peran semua pihak, termasuk awak media yang sudah menjadikan Lotim yang sebelumnya dalam catatan merupakan daerah rawan. Namun dalam pelaksanaan pemilu hampir tidak ada terjadi kerawanan. Ke depan diharapkan Lotim tetap dapat mempertahankan situasi yang kondusif, aman, dan lancar dalam pelaksanaan pemilu ini.

“Kita masih menunggu apa-

kah ada gugatan. Jika tidak ada gugatan, tanggal 25 Mei kita bisa tetapkan calon anggota DPRD Lotim terpilih,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, menyebut dalam indeks kerawanan yang dipublikasikan oleh Bawaslu RI, Kabupaten Lotim memang salah satu daerah yang diantisipasi rawan dalam pelaksanaan pemilu. Namun dari rilis yang dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Bawaslu Lotim, Kabupaten Lotim untuk tingkat kerawanan tidak muncul. Adapun adanya sejumlah gugatan-gugatan dari peserta pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu tetap akan dilakukan proses. (yon)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dugaan Penyimpangan RTG 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 mas, pelapor, dan fasilitaTanjung (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Jajaran Polres Lombok tor,” sebutnya.

1234567890123456789012345678901212 Aplikator selaku pelakUtara, tengah menangani 1234567890123456789012345678901212 laporan dugaan penyimpan- sana RTG, sambung Metria 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gan pada pembangunan masih belum diperiksa.

1234567890123456789012345678901212 Rumah Tahan Gempa Pasalnya, yang bersangku1234567890123456789012345678901212 (RTG) yang terjadi di tan masih berada di luar 1234567890123456789012345678901212 masyarakat. Salah satu daerah. Namun yang ber1234567890123456789012345678901212 yang diadukan ke Polres, sangkutan pun akan dim1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yakni terjadi di Dusun Beri- intai keterangan guna pul1234567890123456789012345678901212 ri Genteng, Desa Teniga, Ke- baket dan puldata.

1234567890123456789012345678901212 Reskrim Polres Lombok camatan Tanjung.

1234567890123456789012345678901212 Informasi yang dihim- Utara, pada kasus ini 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pun koran ini, pelapor dike- masih mempelajari kondi1234567890123456789012345678901212 tahui berinisial Hj. WP. si yang terjadi di lapangan.

1234567890123456789012345678901212 Yang bersangkutan mema- Pasalnya, data yang disam1234567890123456789012345678901212 sukkan laporan ke Polres paikan pelapor, Hj. WP., 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Lombok Utara pada 2 April belum konkrit sepenuhnya.

1234567890123456789012345678901212 2019 lalu. Materi pengadu- Misalnya, nama saksi yang 1234567890123456789012345678901212 an yakni, dugaan terjadin- dicantumkan dalam lapo1234567890123456789012345678901212 ya tindak pidana tidak se- ran tidak sama dengan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 suai dengan ketentuan RTG kondisi lapangan. “Makan1234567890123456789012345678901212 (Rumah Tahan Gempa) ya masih kita pelajari, kare1234567890123456789012345678901212 dan RAB (Rencana Angga- na saksi pun salah yang 1234567890123456789012345678901212 dikasih,” imbuhnya. ran Belanja), 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Lebih lanjut, Metria Pengaduan tersebut se1234567890123456789012345678901212 lanjutnya direspons oleh menyatakan jika proyek 1234567890123456789012345678901212 Reskrim Polres Lombok yang dilaporkan ini masih 1234567890123456789012345678901212 Utara melalui surat No. B/ sebatas pondasi. Pada ta1234567890123456789012345678901212 215/V/2019 tanggal 10 Mei hap ini, SPK (Surat Perin1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 2019 dengan agenda men- tah Kerja) pemegang 1234567890123456789012345678901212 gambil keterangan kepada proyek masih berlaku seh1234567890123456789012345678901212 ingga unsur pidananya Sdr (inisial), UH. 1234567890123456789012345678901212 Kasat Reskrim Polres masih belum terpenuhi.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Lombok Utara, AKP Kadek Berbeda jika SPK proyek 1234567890123456789012345678901212 Metria, S.Sos., SH., MH., tersebut sudah berakhir, 1234567890123456789012345678901212 yang dikonfirmasi mengenai maka Penyidik bisa men1234567890123456789012345678901212 hal itu tak menyangkal. genakan pidana pada keg1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bahwa dugaan tindak pi- iatan tersebut. Kendati 1234567890123456789012345678901212 dana pada pembangunan demikian, Metria menye1234567890123456789012345678901212 RTG di masyarakat menja- but belum menyimpulkan 1234567890123456789012345678901212 apakah laporan tersebut di satu atensi.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 “Kita tindaklanjuti, baru memenuhi unsur untuk di1234567890123456789012345678901212 kita lakukan pemeriksaan naikkan statusnya ke pe1234567890123456789012345678901212 dugaan adanya tindak pi- nyidikan atau sebaliknya 1234567890123456789012345678901212 dana Rumah Tahan Gempa dihentikan (SP3). (ari) 1234567890123456789012345678901212 (RTG),” ujar Metria, di ru1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ang kerjanya, Selasa (21/5).

1234567890123456789012345678901212 Kasus tersebut, lanjut 1234567890123456789012345678901212 Metria, ditangani Sat Re1234567890123456789012345678901212 serse Kriminal Umum Pol1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 res Lombok Utara. Penyid1234567890123456789012345678901212 ik dalam hal ini, masih 1234567890123456789012345678901212 menghimpun dan men1234567890123456789012345678901212 gumpulkan bahan ket1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 erangan dan men1234567890123456789012345678901212 gumpulkan data 1234567890123456789012345678901212 terkait kasus 1234567890123456789012345678901212 tersebut. “Yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diperiksa 1234567890123456789012345678901212 sudah 6 or1234567890123456789012345678901212 ang, ter1234567890123456789012345678901212 masuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kepala 1234567890123456789012345678901212 Dusun, 1234567890123456789012345678901212 pok1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kadek Metria 1234567890123456789012345678901212

Polisi Periksa Enam Orang

(Suara NTB/ari)

Tindak Tegas Pembalap Liar

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

Halaman 5

Bupati Loteng Ingatkan Masyarakat Tidak Terpengaruh Ajakan ’’People Power’’ Praya (Suara NTB) Pascagelaran pemilu serentak, ajakan untuk menggelar gerakan massa atau people power bermunculan. Tidak hanya di ibukota negara saja, tetapi juga hingga daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Menyikapi hal itu, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., mengingatkan masyarakat agar tidak ikut-ikutan terpengaruh ajakan tersebut.

“Tidak akan ada gunanya.

Lebih baik kita fokus menjaga keamanan daerah. Itu lebSAMBUTAN - Bupati Loteng H. M. Suhaili FT memberikan sambutan saat Safari Ramadhan di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah, Senin (20/5) malam.

ih baik, karena keamanan akan sangat membantu pembangunan di daerah ini,” ujar Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat Safari Ramadhan di Kelurahan Jontlak Praya Tengah, Senin (20/5) malam.

Menurutnya, pemungutan suara sudah berlalu.

Masyarakat pun sudah memberikan suaranya dengan aman dan lancar. Hasil-

nya pun sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan apapun hasilnya, itulah yang terbaik bagi bangsa dan daerah ini.

Perbedaan pandangan dan pilihan dalam demokrasi, ujarnya, adalah hal yang lumrah. Tetapi perbedaan itu tidak lantas kemudian membuat masyarakat terpecah belah. Apalagi sam-

pai bertengkar hanya karena beda pandangan dan pilihan politik.

“Untuk apa kita berantem hanya karena perbedaan pilihan. Kalau proses demokrasi hanya menimbulkan perpecahan, lebih baik sekalian saja tidak ada pemilihan. Tapi yang namanya demokrasi, perbedaan pasti ada,” tegasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, bagaimana seluruh elemen masyarakat di daerah ini khususnya memberi dukungan dan doa, agar bagaimana pemimpin ataupun wakil rakyat yang terpilih pada pemilu yang baru lalu bisa menjalankan amanah rakyat

dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat diharap tidak ikut-ikutan terpengaruh gerakan-gerakan yang tidak jelas dan tidak hanya merugikan masyarakat itu sendiri, tetapi bangsa dan negara ini. ‘’Soal kemudian ada dugaan kecurangan pemilu, sudah ada jalur yang bisa ditempuh. Bukan malah menempuh upaya-upaya yang tidak terpuji. Kalaupun kita ke Jakarta dan ikut-ikutan gerakan massa, itu tidak akan mengubah hasil (pemilu). Lebih baik fokus membangun daerah,” ujar mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

Sambut MotoGP

13 Kementerian ”Keroyok” Loteng Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini benar-benar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat setelah ditetapkannya kawasan The Mandalika sebagai tuan rumah penyelenggaraan balap MotoGP tahun 2021 mendatang. Puluhan program pun akan diturunkan di Loteng mulai tahun ini oleh pemerintah pusat, dari 13 kementerian yang ada.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., saat Safari Ramadhan di Kelurahan Jontlak Praya Tengah, Senin (20/5) malam. “Jadi mulai tahun ini, 13 kementerian akan turun dengan programnya masing-masing di Loteng. Dan, itu atas instruksi langsung Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

Dari 13 kementerian ini, ujarnya, total akan ada sekitar 45 program yang akan dilaksanakan, mulai dari program fisik berupa pembangunan infrastruktur fisik sampai program non fisik berupa pembinaan sumber daya manusia (SDM). Adanya pembangunan ini, Loteng diharapkan benar-benar siap menghadapi event balap MotoGP, baik dari sisi infrastruktur fisiknya sampai SDM masyarakatnya.

“Bapak Presiden tidak mau masyarakat Loteng hanya jadi penonton saja nantinya. Presiden ingin masyarakat Loteng bisa ikut terlibat. Sehingga berbagai program pun diturunkan mulai tahun ini oleh pemerintah pusat di Loteng,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Untuk fisik saja, setidaknya ada dua program skala besar yang akan dilaksanakan di Loteng. Pembangunan by pass setara jalan tol dari kawasan bandara hingga kawasan The Mandalika. Kemudian rumah sakit internasional di wilayah Desa Sengkol, termasuk pengembangan Lombok International Airport (LIA).

Meski demikian, Suhaili berharap masyarakat juga hendak bisa pro aktif mempersiapkan diri dan tidak hanya menunggu program dari pemerintah pusat saja. Karena program pusat tidak mungkin menyentuh seluruh masyarakat.

Bagi yang tidak tersentuh, ujarnya, bisa secara mandiri mempersiapkan diri agar bisa ikut terlibat dan merasakan dampak kemajuan pembangunan di daerah ini.

Dengan kata lain, masyarakat di daerah ini harus kreatif dan harus mampu menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. “Pemerintah sudah membuka ruang. Tinggal masyarakat memanfaatkan ruang yang ada tersebut,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

DD Sejumlah Desa di Lobar Masih Diblokir Giri Menang (Suara NTB) – Dana Desa (DD) sejumlah desa di Lombok Barat (Lobar) sampai Bulan Mei, memasuki pertengahan tahun ini belum juga bisa dicairkan, karena masih diblokir, lantaran desa belum memenuhi syarat. Tiga desa yang belum mencairkan DD nya antara lain Desa Terong Tawah, Desa Giri Madia dan Desa Sedau. Kondisi belum cairnya DD ini menyebabkan program sejumlah desa mandek selama berbulan-bulan lamanya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, Kesuma Supaka (Suara NTB/her) mengatakan hampir semua Kesuma Supaka desa sudah mencairkan DD. Namun yang paling terakhir belum mencairkan ada tiga desa. “Ada tiga yang terkhir mencairkan DD, yakni Desa Terong Tawah, Giri Madia dan Sedau,”jelas Supaka, Selasa (21/5).

Pihaknya telah merekomendasikan pencarian DD untuk Desa Giri Madia, tinggal Desa Terong Tawah dan Sedau segera menyusul pencairan. Menurut dia pencairan DD ini butuh proses setelah diusulkan. Setelah dari dinas PMD mengusulkan ke BPKAD untuk dicairkan, biasanya tiga hari proses di BPKAD baru bisa dicairkan. Namun hal ini, tergantung di BPKAD, sebab tidak hanya DD saja yang diurus, namun juga ada hal-hal lainnya. Yang pasti, kata dia, dalam pekan ini ditargetkan tiga desa tersebut sudah ditransfer DD ke masing-masing rekening desa.

Kepala Desa Babussalam yang juga Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar M. Zaini mengatakan DD tahap II ini mencapai Rp 62 miliar lebih. Diharapkan DD ini bisa dicairkan sebelum lebaran, namun dengan satu syarat laporan penggunaan DD tahap I sudah dibuat. Ia berharap para kades mempercepat pengurusan syarat laporan DD tahap II tersebut. “Kami berharap para kades mempercepat pengurusan syarat laporan DD tahap I ini,”jelas Zaini.

Lebih jauh menurut dia, para kades harus fokus dan serius dalam membangun desa dan mengimplementasikan DD ini.

Karena itu, ujarnya, aturan seperti adanya rekomendasi yang dikeluarkan pemda dalam rangka pencairan DD ini tidak bisa disingkirkan begitu saja. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemda dan bentuk saling jaga desa dan Pemda. “Desa jangan sensitif dan alergi dalam hal ini,”tegas Zaini.

Pencairan tahap I ini sendiri sudah dilaksanakan sebesar 20 persen, lalu tahap II 40 persen dan tahap III 40 persen. Pencairan tahap III diharapkan bulan Agustus, sehingga di bulan Desember bisa dilakukan pelaporan pelaksanaan DD. Terkait adanya desa yang belum mencairkan DD, menurutnya salah satu kendala yang dhadapi adalah APBDes. Sementara penyusunan APBDes ini terganggu ada momentum pilkades serentak, sehingga desa pun agak terlambat, apalagi pelantikan dilaksanakan bulan Februari.

Di samping itu kata dia suksesi kades di desa politisnya lebih tinggi, sehingga ketika petahana tak terpilih tak diperdulikan lagi padahal petahana ini masih diperlukan. Hal ini kata dia harus dikaji lagi oleh pemda. “Pemda perlu mengkaji lagi pelaksanaan pilkades serentak,”jelas dia. Aplalagi lanjut dia tahun depan ada 23 desa yang akan menggelar pilkades serentak. Agar tidak terjadi masalah seperti ini, maka pilkades lebih baik dimajukan 3 bulan agar kades terpilih bisa menyusun APBD. (her)

OPD Tak Perhatikan SAKIP

Bupati Ancam Jatuhkan Sanksi Tegas Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) menargetkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bisa pada predikat A. Target SAKIP A ini tak sulit bagi Pemda jika semua OPD kompak memperhatikan Renstra dan RPJMD dalam menyusun program kerja. Untuk mencapai SAKIP A ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menginstRuksikan ke Sekda agar mendelegasikan tugas menyangkut SAKIP ini ke para Asisten.

Demikian ditegaskan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pada jajaran pimpinan OPD di Lobar belum lama ini. Dikatakannya, target SAKIP A tidaklah sulit, jika OPD kompak bekerja.

Sebab satu saja OPD tak memperhatikan renstra, maka semua OPD akan menjadi gagal.

“Karena itu menyangkut SAKIP, saya minta kepada Pak Sekda jangan hanya menyerahkan ke Bappeda, kita kasih juga semua asisten untuk berkomunikasi menekan semua OPD di bawah koordinasi asisten. Kalau ada yang ndak mau, atau lambat saja lapor ke saya. Kita evaluasi,” tegas Fauzan.

Dalam hal ini, ujarnya, asisten bisa menekan OPD terkait agar cepat menyelesaikan SAKIP. Ia mengaku kalau ini dilakukan maka upaya untuk mengejar SAKIP A bisa tercapai. Menurut dia, OPD ini sebenanya bukan tidak mau namun kebanyakan saling tunggu satu sama lain. Bahkan sering OPD berpikir, kalau pun bekerja namun OPD lain tidak bekerja hasilnya tetap. “Cara berpikir semacam ini harus dihilangkan,” tegas dia.

Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq juga menekankan sem u a O P D harus

betul-betul mempelajari apa visi dan misi yang dicapai pada 20192024. Salah satunya dalam target mencapai SAKIP dengan predikat A. Untuk diketahui, jelas dia, Pemda telah mampu meraih predikat B dalam penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN-RB dengan poin 62,60. Raihan tersebut diberikan Kementerian PANRB, karena Pemkab Lobar dinilai telah baik, efektif, dan efisien dalam pemerintahan dan pengelolaan anggarannya. “Tahun ini Pemkab Lobar menargetkan predikat A. Hal itu dinilai mudah untuk dicapai dengan syarat semua OPD yang ada mampu meningkatkan dan memprioritaskan kebutuhan dasar sesuai RPJMD,” tegasnya.

Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Lobar harus meningkatkan 20 hingga 30 poin untuk mencapai nilai 90, sedangkan nilai rata-rata SKPD berkisar 80 persen. Artinya, untuk meraih predikat A sangat memungkinkan serta poin yang harus dikumpulkan cukup tipis untuh meraihnya.”Berbicara SAKIP, artinya berbicara tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Untuk itu, semua OPD harus lebih memperhatikan dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Tanpa kerja sama teman-teman OPD semua, nilai A ini tidak akan mungkin bisa kita raih,” tegas Taufiq.

Ada beberapa OPD yang menurut Taufiq harus kerja lebih ekstra, di antaraya Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gerung, d a n Kecamatan Lingsar. (her) H. Moch. Taufiq

(Suara NTB/ist)

OPERASI - Polres Lobar gelar operasi di sejumlah titik untuk mengantisipasi warga yang ingin berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi 22 Mei.

Antisipasi Warga Ikut Aksi ’’People Power’’

Polres Lobar Gelar Operasi di Jalur Pelabuhan Lembar dan Bandara Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) menggelar operasi razia di jalur menuju Lombok International Airport (LIA) dan pintu masuk Pelabuhan Lembar, Selasa (21/ 5). Operasi ini digelar untuk mengantisipasi adanya warga yang berangkat ikut aksi people power, Rabu (22/5) di Jakarta.

Kapolres Lobar AKPB Heri Wahyudi mengatakan pihaknya menggelar Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) di sejumlah titik seperti Bundara GMS menuju bandara dan di Pelabuhan Lembar.

Kegiatan operasi ini, ujarnya, untuk memantau (monitor) dan mengantisipasi warga yang mau berangkat ke Jakarta ikut aksi 22 Mei baik melalui jalur udara dan darat. “Sejauh ini belum ada kita temukan warga Lobar berangkat ikut aksi 22 Mei itu, kita mengantisipasi saja sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agar ndah

usah lah berangkat ke sana,” saran Kapolres Lobar melalui sambungan telepon.

Untuk di wilayah Lobar, pihaknya belum mendapatkan laporan kalau ada aksi bersamaan dengan aksi di Jakarta. Pihaknya belum mendapatkan informasi pengerahan massa di Lobar baik ke KPU, Bawaslu dengan tujuan aksi people power. Namun demikian pihaknya tetap mempertebal pasukan di kantor KPU, Bawaslu dan Gudang KPU di Desa Lelede. “Tetap kita pertebal pasukan yang berjaga di kantor KPU, Bawaslu dan gudang KPU,’”jelas dia.

Rencananya pihaknya akan mengintensifkan pengecekan penumpang kapal di Pelabuhan Lembar. Pengecekan penumpang kapal ini akan dilakukan pada Selasa malam dengan tujuan mengantisipasi warga ikut aksi di Jakarta tersebut.

Ia mengimbau kepada warga agar menjaga kondusivitas

daerah,sebab pelaksanaan pemilu telah berjalan aman dan lancar serta kondusif. Sehingga jangan sampai warga mudah terprovokasi dengan pengerahan massa tersebut.

Menurut dia ada saluran yang telah disiapkan UU terkait ketidakpuasan atas hasil pemilu. Di Lobar kata dia, tidak ada istilah people power, sebab itu merugikan warga sendiri.

Menurut dia, jika terjadi aksi pengerahan massa tentu akan berdampak terhadap daerah Lobar sebagai dunia wisata. Pengaruhnya terhadap dunia wisata ini tentu lebih besar jika dibandingkan masaalah politik yang ajang 5 tahunan. Untuk itu ia pun mengimbau agar warga jangan sampai terpancing dengan isu-isu pengerahan massa yang justru menimbulkan gangguan kondusivitas daerah. “Lobar ini kan daerah wisata, kalau ada pengerahan massa tentu berpengaruh nantinya,jelas dia. (her)

(Suara NTB/her)

Pilkada Loteng

Partai Demokrat Fokus Usung Kader Sendiri Praya (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) Ahmad Ziadi, memastikan partainya bakal mengusung kader sendiri di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang. Partai Demokrat baru akan mengusung kader luar, kalau ada kandidat yang luar biasa elektabilitas maupun kemampuanya melebihi kader Partai Demokrat itu sendiri.

“Kalau kemampuannya standar saja atau sama dengan kader partai, kenapa

L. Aswatara (Suara NTB/kir)

harus mengusung kader luar.

Lebih baik mengusung kader sendiri,” ujar Ziadi, kepada Suara NTB, Selasa (21/5).

Pasalnya, Partai Demokrat tidak kekurangan kader yang layak dan mampu untuk bertarung di Pilkada Loteng mendatang, sehingga tidak perlu mengusung kader dari luar.

Soal siapa saja kader Partai Demokrat yang disiapkan, Wakil Ketua DPRD Loteng ini mengatakan tidak banyak.

Hanya dua atau tiga kader saja. Merekalah yang nantinya akan diseleksi secara ketat melalui mekanisme partai.

Setelah itu ditetapkan siapa yang akan diusung.

Kalau kemudian partai sudah memberikan mandat, maka tidak ada kata mundur bagi kader Partai Demokrat.

Termasuk jika dirinya diberikan mandat untuk maju di Pilkada Loteng, pantang untuk ditolak. “Kalau partai sudah memberikan mandat, jangankan kantor Bupati Loteng yang baru. Gunung Rinjani akan kita lompati,” ujar Ziadi berseloroh.

Ditanya soal mitra koalisi, Ziadi menegaskan pada prinsipnya Partai Demokrat sangat terbuka untuk membangun koalisi dengan partai manapun, apakah itu dengan Partai Golkar

ataupun dengan yang lain.

Kecuali dengan Partai Gerindra, ia mengaku kecil peluang untuk berkoalisi.

Pasalnya, Partai Gerindra sudah hampir pasti akan mengusung Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Loteng sebagai calon bupati pada Pilkada Loteng mendatang. Kecuali ada perkembangan baru di Partai Gerindra, bisa saja Partai Demokrat membangun koalisi dengan Partai Gerindra.

Meski demikian, lanjutnya untuk saat ini pembahasan terkait Pilkada Loteng di internal partai belum terlalu intens. Partai Demokrat masih fokus untuk memperkokoh internal partai terlebih dahulu, baru kemudian bicara keluar, baik itu soal calon kepala daerah yang akan diusung maupun soal mitra koalisi di Pilkada Loteng mendatang.

Tapi bukan berarti tidak ada persiapan. Kajian soal siapa-siapa kader partai yang akan diusung sudah mulai dilakukan. Bahkan beberapa nama kader Partai Demokrat saat ini sudah mulai disebutsebut oleh publik. “Kemungkinan setelah lebaran baru pembicaraan soal pilkada kita intensifkan. Untuk saat ini kita fokus perkokoh soliditas di internal partai pasca pemilu yang baru lalu,” tan-

das Ziadi anggota DPRD Loteng dua periode ini.

Siap Bertarung Pada bagian lain, Inspektur pada Lombok Tengah (Loteng) Ir. L. Aswatara berencana ikut dalam kontestasi Pilkada Loteng tahun 2020. Apalagi, Aswatara akan segera memasuki masa purna bakti akhir tahun ini, sehingga peluangnya untuk ikut di Pilkada Loteng terbuka lebar. “Kita siap untuk ikut bertarung,” ujarnya pada Suara NTB, Selasa (21/5).

Untuk kendaraan politik, ia mengatakan sudah mendapat lampu hijau dari sejumlah partai politik (parpol) di daerah ini. Bahkan ada parpol yang menawarkan diri digunakan untuk memuluskan rencana maju dan bertarung di Pilkada Loteng mendatang dan tanpa mahar politik. Partaipartai itu, ujarnya, ada Partai Demokrat, Partai Nasdem serta Partai Berkarya.

Partai-partai tersebut pada pemilu kali ini berhasil mengirim wakilnya di DPRD Loteng. Misalnya Partai Demokrat dengan 6 kursi, Partai Nasdem 3 kursi serta Partai Berkarya 1 kursi.

Komunikasi dengan partai lain-

ya saat ini juga terus dilakukan, sehingga masih ada kemungkinan partai-partai yang lain juga ikut bergabung.

“Soal pasangan yang akan digandeng, itu belum. Tergantung pembicaraan partai pengusung nantinya,” imbuhnya.

Terkait posisi yang diicar, mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini mengaku dirinya fleksibel saja. Kalau pun tidak bisa menjadi calon bupati, menjadi calon wakil bupati juga tidak ada masalah. Terpenting dirinya siap bertarung di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

Ahmad Ziadi (Suara NTB/dok

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

THR ASN di Sumbawa Diupayakan Cair Pekan Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) siap membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dalam waktu dekat ini. Rencananya pembayaran ditargetkan dalam pekan ini.

Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa, Wirawan Ahmad, S.Si., MT, Selasa (21/5) kemarin mengakui, pembayaran THR ASN ini sedang berproses. Diperkirakan pembayarannya akan dibayar dalam beberapa hari kedepan. Karena (Suara NTB/ind) sekarang ini persiapannya Wirawan Ahmad sudah hampir 90 persen.

“Untuk pembayaran THR ASN itu sedang berproses dan kami perkirakan puncak pembayarannya itu dihari Kamis atau Jumat pekan ini. Sekarang sudah hampir 90 persen Persiapan.

Baik persiapan regulasi maupun administrasi,” ujarnya.

Dipaparkannya, THR itu sama dengan ASN mendapatkan gaji ke 14. Meliputi gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional sebesar gaji yang diterima pada bulan April. Disamping itu Pemkab juga akan menambah dengan tunjangan kinerja daerah atau kesra.

Adapun total anggaran THR untuk ASN Pemkab Sumbawa sebesar Rp29,4 miliar lebih. Sedangkan untuk kesra sekitar Rp6 miliar lebih. “Total THR Rp29,4 miliar, kemudian yang kesra itu sekitar Rp6 miliar lebih,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pemkab Sumbawa Usulkan 1.002 Formasi CPNS Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berencana mengusulkan sebanyak 1.002 formasi CPNS ke pemerintah pusat. Pengusulannya akan diupayakan sebelum pertengahan Juni mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H menyampaikan, usulan formasi CPNS tahun ini sama dengan tahun lalu yakni 1.002 formasi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan terhadap rincian masing-masing formasi.

“Untuk Sumbawa seperti tahun lalu 1.002 orang formasi yang akan kita usulkan.

Mengenai guru berapa, dokter berapa, kesehatan berapa, masih kita susun,” ujarnya.

Dijelaskannya, formasi

nantinya tetap memprioritaskan tenaga pendidikan dan kesehatan. Disamping juga tetap ada formasi lainnya. Dimana pengusulannya harus sudah disampaikan ke Menpan sekitar minggu kedua Juni mendatang. Bagi daerah yang tidak mengusulkan maka dianggap tidak melaksanakan rekrutmen CPNS. “Melewati Juni tidak memasukkan formasi, berarti kita dianggap tidak melakukan perekrutan CPNS,” terangnya.

Pihaknya tidak bisa memastikan berapa jumlah for-

masi yang disetujui pemerintah pusat. Diperkirakan, jumlahnya sesuai dengan jumlah yang pensiun di tahun berjalan.

“Biasanya BKN akan menyetujui sesuai dengan jumlah yang pensiun tahun berjalan.

Kalau tahun 2019 itu sebanyak 274 yang pensiun. Kemungkinan jumlah itu yang akan disetujui,” tukas Syahruddin.

Ia mengakui, berdasarkan surat dari Menpan Nomor B/ 617.M.SM 0100 2019 tentang pengadaan pegawai negeri, bahwa daerah diharapkan untuk pegawai 30 persen CPNS

dan 70 persen untuk P3K. Diprioritaskan untuk memenuhi pegawai bidang pelayanan dasar dan satuan unit kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Dengan memberikan kesempatan kepada pegawai non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus.

“Artinya bahwa 30 persen saja untuk CPNS ini. Mudahmudahan tahun ini juga sama seperti tahun kemarin CPNS dan P3K. Sehingga penambahan pegawai di kita dapat kita penuhi. Harapan kami mudahmudahan formasi yang tidak tercover tahun lalu seperti ada arsiparis ahli bisa semua formasi yang kita usulkan dapat terpenuhi. Sehingga tidak lagi terjadi kekosongan jabatan pada

(Suara NTB/ind)

Syahruddin semua instansi. Selain itu juga dokter gigi. Itu yang sangat kita harapkan,” pungkasnya. (ind)

Delapan BTS USO akan Dibangun di Wilayah Terpencil Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa kembali memperoleh program USO dari Kementerian Kominfo RI. Setelah Kadis Kominfotik Sumbawa Rachman Ansori M.SE, menerima anggota Tim Survey dari PT. Bintang Komunikasi Utama (BKU) selaku mitra pelaksana pembangunan delapan Base Transciever Station (BTS) USO BAKTI Kementerian Kominfo RI di Kabupaten Sumbawa, Senin (20/5).

“Pemkab Sumbawa kembali memperoleh program sarana prasarana tele(Suara NTB/arn) komunikasi untuk daerah Rachman Ansori terpencil,” ujar Ansori. Delapan BTS akan dibangun di beberapa wilayah terpencil di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2019 ini.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkab Sumbawa kembali mengajukan 21 titik lokasi yang masih terindikasi blank spot atau zero signal kepada BAKTI Kementerian Kominfo RI. Pengajuan ini merupakan bagian dari upaya membangun ketersediaan layanan komunikasi masyarakat yang berbasis seluler di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa sesuai amanat RPJMD 2016-2021. Selain itu juga menurut Ansori, keberadaan BTS ini akan semakin mendukung terwujudnya Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari 100 Smart City Indonesia menyongsong era Industri 4.0.

Adapun titik lokasi yang ditetapkan oleh BAKTI Kemkominfo antara lain di Marente Kecamatan Alas, SP 2 dan SP 3 Kecamatan Plampang, Tero Jotang Beru Kecamatan Empang, Mokong Kecamatan Moyo Hulu, Mungkin Kecamatan Orong Telu, Telaga Kecamatan Lenangguar dan Sampe Kecamatan Rhee.

“Saat ini kami sedang menyiapkan Tim Pendamping dari Dinas Kominfotik Sumbawa yang akan mendampingi pelaksana untuk melakukan survey lapangan, serta koordinasi dengan Pemerintah KecamatandanDesayangtelahditentukan,”ujarAnsori. Hasil survey ini kemudian sebagai dasar DRM di tingkat kementerian serta bahan kajian pengajuan administrasi lainnya di tingkat Kabupaten yang difasilitasi oleh Dinas Kominfotik Sumbawa. (arn)

DPPP KSB Masih Kekurangan Penyuluh Taliwang (Suara NTB) Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian dalam arti luas, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejauh ini belum secara optimal mampu mengawalnya. Sejumlah hal terkait aktivitas sumber perekonomian masyarakat itu belum mampu dipenuhi dan salah satunya mengenai ketersediaan tenaga penyuluh.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (DPPP) KSB, hingga tahun 2019 ini jumlah tenaga penyuluh pertanian baru sebanyak 59 orang. Terdiri dari 45 orang penyuluh berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sisanya 14 orang merupakan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) perbantuan Kementerian Pertanian (Kementan). Sementara dari spesifikasi keahliannya, 13 orang dari 59 tenaga penyuluh tersebut merupakan penyuluh peternakan.

Dari sisi jumlah dan spesifikasi keahilian, Kepala Bidang Penyuluh DPPP KSB, Kusmirin menjelaskan, masih terhitung sangat minim. Sebab minimal idealnya, 1 orang tenaga penyuluh memberikan pendampingan untuk 1 desa. Dan bisa lebih dari satu tenaga jika luas wilayah tanam di satu desa atau populasi ternaknya semakin luas atau banyak. “Satu orang per desa itu bisa maksimal dan minimal. Minimal kalau desanya luas sehingga tidak mampu dijangkau dengan satu orang tenaga penyuluh saja,” katanya kepada wartawan, Selasa (21/5).

Ia menyebutkan, mengacu pada jumlah desa/keluarahan yang ada saat ini. Minimal jumlah tenaga penyuluh yang harus disiapkan pemerintah sebanyal 64 orang. Dengan asumsi satu orang per desa/kelurahan. Namun fakta di lapangan keberadaan para penyuluh tersebut masih tetap kurang. Hal ini disebabkan tidak semua penyuluh saat ini memiliki keahlian soal pertanian padi.

“Tadi ada 13 yang keahliannya peternakan. Mereka ini tentu tidak bisa secara mendalam paham soal urusan tanam menanam padi mislanya,” urainya. Untuk menutup kekurangan tenaga penyuluh itu, DPPP KSB saat ini terus memutar otak. Diakui Kusmirin, bidang penyuluh merupakan organ baru di tubuh DPPP KSB. Meski begitu pihanya berupaya mencari solusi pemenuhan ataau minimal memaksikan jumlah tenaga yang dimiliki. “Kalau ada misalnya penerimaan CPNS tahun ini kita akan berjuang agar ada formasi penyuluh dibuka supaya personil kami bisa lengkap memberikan pelayanan,” paparnya.

Sementara itu upaya lain yang dibuat DPPP KSB dengan penyuluh swadaya. Dijelaskan Kusmirin, tenaga penyuluh swadaya itu biasanya diambil dari personil anggota kelompok tani (Poktan) sendiri. Mereka yang ditunjuk memberikan penerangan pada petani lainnya adalah petani senior dan telah punya banyak pengalaman. “Biasanya yang ditunjuk adalah ketua Poktan.

Dan cara ini cukup membantu defisit penyuluh kita,” tukasnya.

Terakhir ia menyampaikan rasa syukurnya karena untuk kesejahteraan penyuluh di KSB saat ini sudah sangat memadai. Terutama bagi mereka para penyuluh THL. Di mana baru-baru ini sebanyak 14 THL-TBPP yang diperbantukan Kementan dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan begitu mereka ke depan berhak mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya setara PNS. “Ya biar belum PNS tapi setiaknya kehadiran mereka untuk menutup kekurangan penyuluh kita bisa bertahan beberapa tahun ke depan (5 tahun). Dan kita punya kesempatan melalukan rekrutmen permanen kalau ada bukaan penerimaan CPNS,” imbuh Kusmirin. (bug)

(Suara NTB/ist)

SAPI - Ternak sapi yang diamankan oleh tim lalu lintas ternak Kabupaten Sumbawa saat hendak dikirim ke Pulau Lombok.

DidugaTak Kantongi Izin, Belasan Sapi Diamankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim lalu lintas ternak Kabupaten Sumbawa mengamankan belasan ternak sapi, Senin (20/ 5) sekitar pukul 11.30 Wita. Ternak yang dimuat menggunakan satu truk tersebut diduga tidak mengantongi izin saat hendak

dikirim ke Pulau Lombok.

Plt Kasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos,.

M.Si kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Tim lalu lintas ternak yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Peternakan dan Karantina menga-

mankan 15 ternak sapi itu karena diduga pengirimannya tidak mengantongi izin.

“Diamankan 1 truk yang berisi 15 ekor sapi. Sapi tersebut adalah sapi Sumbawa dengan menggunakan izin Kabupaten Bima,” ujarnya.

Suara Bidang PBB-P2 Bapenda Sumbawa

Ramadhan, Penagihan PBB P2 Jalan Terus Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa tetap melakukan penagihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) selama bulan Ramadhan. Untuk mengejar target yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Meskipun bulan puasa, kita tetap all out karena tugas, tupoksi kita ya itu. Ya jadi tetap jalan penagihan. Objek-objek yang dulunya belum dilaporkan tapi sekarang sudah berubah, dan itu kita kejar. Contoh ada tanah kosong, dulun y a .

Sekarang sudah diban-

gun, nah itu yang kita kejar. Dan itu untuk mendorong pendapatan daerah,” kata Sekretaris Bapenda Kabupaten Sumbawa, Arif Alamsyah M.Si, didampingi Kasubid Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan PBHTB, Muhammad Akbaruddin, di ruang kerjanya, Senin lalu.

Setiap hari selama hari kerja, Petugas Bapenda tetap turun ke lapangan untuk melakukan penagihan PBB-P2. Serta melakukan verifikasi BPHTB yang disampaikan oleh wajib pajak. Terlebih, telah terbentuknya tim berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda tentang Tim Peneliti BPHTB. “Sekarang karena sudah ada SK Kaban tentang tim peneliti BPHTB itu, jadi sekarang tim PBB-P2 dan PBHTB itu keluar, bukan hanya untuk melakukan menagihan PBB. Tapi juga melakukan penelitian terhadap Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBHTB yang disampaikan oleh wajib pajak.

BPHTB itu kelua r apabi-

Arif Alamsyah

la ada peralihan hak dari penjual ke pembeli. Itu melalui notaris atau pertanahan, tetap melakukan verifikasi dulu disini,” katanya.

Petugas melakukan verfikasi lapangan terhadap objek yang disampaikan pemohon. Selain itu, Bapenda juga tetap melakukan pendampingan terhadap petugas kecamatan atau desa untuk melakukan penagihan PBB. “Hari ini jadwalnya di Moyo Hilir, Unter Iwes dan di Labuhan Badas. Jadi dalam waktu 5 hari kerja, lima hari tetap kita keluar. Kita tetap all out untuk mengejar pendapatan daerah,” tukas Arif.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk antusias membayar PBB-P2. Kemudian melaporkan BPHTB sesuai dengan nilai transaksi sesungguhnya. Sebab pajak dan bea yang dibebankan, merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Karena ini untuk membangun daerah, pemerintah dari masyarakat juga. Melalui pajak ini. Jadi ini akan kembali juga ke masyarakat dalam bentuk program, dalam bentuk pembangunan fisik. Sehingga dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, masyarakat berkontribusi langsung dalam pembangunan dan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah. Setiap sen yang dibayarkan oleh masyarakat akan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (arn/*)

Dijelaskannya, pengirim ternak tersebut diduga telah melanggar Perda nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara pengeluaran ternak di Kabupaten Sumbawa.

Saat ini, lanjutnya, kasus tersebut sedang ditangani oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Sedangkan ternak sapi masih dititip di Karantina Sumbawa. “Kasusnya sedang ditangani oleh PPNS Satpol PP. Sedangkan sapi dititip di Karantina Sumbawa,” pungkasnya. (ind)

KSB Bentuk Satgas dan Posko Pemantauan Pembayaran THR Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana membentuk satuan tugas (Satgas) Ketenagakerjaan dan posko pemantuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang hari raya idul fitri tahun 2019. Pembentukan tim ini sengaja dilakukan untuk menjamin para karyawan mendapatkan haknya selama bekerja di luar gaji yang diterima setiap bulannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) kepada Suara NTB melalui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Tohiruddin SH, Selasa (21/5) mengatakan, sebelum tim pemantau THR bekerja, pihaknya terlebih dahulu akan membuat surat edaran kepada seluruh perusahaan untuk membayar hak karyawaannya. Paling lambat H-7 lebaran hingga H+7 mendatang jika ditemukan masih ada yang lalai terhadap masalah tersebut, maka sanksinya sudah sangat jelas.

Upaya sosialisasi ke seluruh perusahaan baik melalui email pemberitahuan dengan cara yang lain juga akan terus digalakkan. Supaya tidak ada lagi alasan dari perusahaan yang tidak mengetahui surat edaran tersebut karena ingin menghindar dari aturan.

Apalagi selama ini KSB menjadi kabupaten dengan perusahaan yang terbanyak beroperasi di NTB sehingga perlu dilakukan perlakuan khusus.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya perusahaan bisa patuh terhadap aturan

yang berlaku. Sshingga tidak ada lagi kisruh dengan karyawan akibat tidak diberikannya hak selama bekerja.

“Surat edarannya akan segera kita siapkan sekaligus sosialisasi kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di KSB. Harapannya tidak ada lagi pelanggaran seperti yang terjadi di tahun sebelumnya,” sebutnya.

Dikatakannya, untuk proses pembayaran THR apabila mengacu kepada surat edaran yang terbaru maka karyawan sudah berhak menerima THR sejak awal bulan pertama mereka bekerja bukan menunggu tiga bulan bekerja. Hanya saja untuk ketentuan yang dimaksud akan disesuaikan lagi dengan masa kontrak dengan pihak perusahaan. Makanya dengan posko pengaduan yang akan disiapkan bagi para karyawan, diharapkan bagi yang belum dibayarkan THR untuk segera melapor.

Ketika dalam perjalanan nantinya, ada perusahaan yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut tetap akan diberikan sanksi. Baik itu berupa teguran sampai dengan sanksi peringatan dan denda. Sanksi tersebut tetap akan mengacu kepada aturan yang berlaku tidak hanya pukul rata saja.

Tetapi yang jelas tetap ada sanksi tegas ketika ada perusahaan yang secara sengaja tidak membayar THR para karyawannya.

“Kita tetap memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya karena sudah aturan yang mengatur hal tersebut,” tegasnya. (ils)

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

Disnakertrans Minta Hasil Autopsi Kematian TKI Asal Dompu Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Kabupaten Dompu, M. Nursalam mengaku, belum menerima respon dari keluarga korban TKI meninggal asal Lingkungan Potu. Seperti mendesak pemerintah mengungkap tuntas penyebab kematian TKI yang baru saja empat bulan bekerja di Singapura tersebut.

Kendati demikian, sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan Disnakertrans bersama BP3TKI NTB akan mendalami kasus ini. Diawali dengan mengumpulkan seluruh dokumen pemberangkatan dan meminta hasil autopsi rumah sakit di Jakarta yang merawatnya.

“Biasanya kalau memang ada kejanggalan keluarganya yang aktif untuk mendatangi kita. Tapi ini kan adem ayem saja kelihatannya. Tapi di kita pihak pemerintah sebagai bentuk perlindungan kita akan coba urus semuanya,” kata dia ditemui Suara NTB di Kantornya, Selasa (21/5).

Hingga pemakaman jenazah Dwi Kurnia Pratiwi (32) itu dilangsungkan Kamis 16 Mei kemarin. Disnakertrans belum mendapat laporan kematiannya. Termasuk hasil autopsi rumah sakit di Jakarta.

Kabar kematian TKI yang berangkat Desember 2018 lalu bahkan diterimanya langsung dari salah seorang anggota keluarganya. Termasuk informasi soal tawaran PJTKI apakah Dwi dirawat di Dompu atau Jakarta. “Pihak korban ingin berobat lanjut dulu di Jakarta. Kita tanya juga soal indikasi kematiannya tapi pihak keluarga bingung,” ujarnya.

Dengan dasar belum adanya laporan jelas soal kematian korban membuat pihaknya tak berani menduga adanya indikasi penganiayaan. Walaupun memang kabarnya terdapat luka memar disekujur tubuh Dwi. Sepenuhnya, lanjut M. Nursalam baru bisa diketahui setelah proses penggalian informasi dilakukan. Baik oleh pihaknya bersama BP3TKI maupun Polda NTB yang kabarnya tengah mengusut persoalan ini.

“Kita tunggu dulu prosesnya seperti apa baru kita tahu jelas penyebab kematian korban ini,” tandas dia. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Libatkan Baperjakat, Wawali Bima Tegaskan Mutasi Sesuai Mekanisme Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota (Wawali) Bima, Ferry Sofian, SH, menegaskan mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima, belum lama ini sudah sesuai mekanisme. Ferry juga menepis anggapan jika mutasi digelar tanpa melibatkan unsur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Prosesnya sudah sesuai mekanisme dan melalui berbagai pertimbangan,” tegas Wawali kepada wartawan, Selasa (21/5). Lebih lanjut dikatakanya, pertimbangan yang dimaksud antara lain, mulai dari kompetensi, rekam jejak kinerja hingga profesionalisme pejabat. Jika keputusan itu terdengar ada pro dan kontra baginya sebuah kewajaran.

“Dan itu fakta terjadi. Ada yang puas dan ada yang tidak

puas. Tapi kita juga tidak mungkin memuaskan semua pihak,” katanya.

Ada dugaan penyusunan pejabat yang dirotasi dan mutasi tidak melibatkan unsur Baperjakat. Namun dugaan tersebut ditepis oleh Mantan Ketua DPRD Kota Bima ini.

Bahkan Ia mengaku juga terlibat dalam komposisi penyusunan pejabat yang dimutasi dan rotasi tersebut.

“Ada beberapa kali juga di-

mintai pendapat dan didiskusikan dengan saya terkait ini (mutasi dan rotasi.red).

Jadi semua alurnya sudah sesuai,” katanya.

Ferry menjelaskan, dengan sistem Demokrasi seperti saat ini, membawa konsekuensi. Termasuk penyusunan pejabat fungsional dan struktural pada lingkungan birokrasi di daerah.

“Suka atau tidak suka, mau tidak mau. Proses mutasi kemarin harus kita lewati dengan

(Suara NTB/jun)

SIAGA – Salah seorang personel bersenjata lengkap tengah siaga di pintu masuk Mapolres Dompu, Selasa (21/5).

Polres Dompu Siaga Satu Dompu (Suara NTB) – Pasca diumumkannya hasil Pilpres 2019 oleh KPU dini hari kemarin, jajaran Polres Dompu mulai siap siaga. Langkah ini dimaksudkan untuk mengantisipasi reaksi kelompok pendukung yang tidak puas hasil Pemilu kali ini.

Wakpolres Dompu, Kompol. Nurdin Sennang kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/ 5) menyampaikan, status siaga satu pasca diumumkannya hasil Pilpres itu akan berakhir 25 Mei mendatang. “Ancaman kita sekarang ini timbulnya gejolak ketidakpuasan dari kelompok pendukung pasangan calon,” kata dia.

Diakui, tensi politik pada Pemilu serantak tahun ini memang cukup meningkat. Tidak terkecuali di Dompu.

Tetapi sejauh pantauan intelijennya di lapangan belum terlihat adanya tanda-tanda gerakan. Termasuk mobilisasi massa besar-besaran ke Jakarta.

Kendati begitu, tegas Nurdin Sennang, personel tetap akan dikerahkan untuk memperketat pengamanan di kantor penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Pun demikian dengan mapolres mulai dikawal beberapa personel bersenjata lengkap di pintu masuk. “Sementara ini belum ada gerakan baik dari kelompok pendukung atau kelompok-kelompok radikal. Sasaran utamanya nanti pasti penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Pengamanan khusus di kantor penye-

Penangkapan Terduga Teroris Harus Selaras Prinsip HAM Kota Bima (Suara NTB) – Penangkapan enam warga yang diduga jaringan terorisme oleh Densus 88 Mabes Polri di Kota Bima belum lama ini, diharapkan tidak menghilangkan kaidah-kaidah Hak Asasi Manusia (HAM), karena statusnya masih terduga.

Syarif Ahmad

legowo,” ujarnya.

Selain itu, Ferry yang merupakan Ketua DPD II PAN Kota Bima ini juga menyikapi rencana sejumlah pejabat yang ingin menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran tidak puas dan kecewa terhadap rotasi dan mutasi tersebut.

Bagi dia, langkah sejumlah pejabat tersebut merupakan hak setiap warga negara. Ferry mempersilahkan siapapun, lebih khususnya pejabat. Karena dalam dirinya melekat hal dan kewajiban. “Menurut saya biasa, jika ada ASN atau pejabat yang menempuh jalur hukum. Kita sangat hargai bersama,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

Ferry Sofian

Dana Kelurahan di Dompu Belum Dicairkan

Tahun Ini, Dompu Terima Bantuan Bedah 200 Unit Rumah Kumuh Dompu (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Dompu, mencatat 9000 unit lebih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah ini.

Jumlah itu tersebar merata di delapan kecamatan dengan dominasi wilayah pesisir pantai. Meski cukup banyak, namun bantuan yang dikucurkan pemerintah belum seberapa.

Tahun ini saja hanya dialokasikan APBN untuk bedah 200 unit rumah kumuh. Sedangkan dari APBD 37 unit ditambah Dana Alokasi Khusus (Suara NTB/ula) (DAK) sebanyak 123 unit.

Abdurrahman Demikian disebutkan Kadisperkim Dompu, Muhammad, ST kepada Suara NTB. Ia menyampaikan, jika melihat alokasi anggaran yang digelontorkan itu maka rumah kumuh yang akan tertangani hanya sebagian kecil. “Kalau kita lihat dari total bantuan tahun ini sudah pasti sangat kecil. Karena rumah kumuh kita 9000an,” ungkapnya.

Tak hanya kecil wilayah sasaran bantuan pun terbatas. Yakni dari APBN masing-masing 50 unit di Desa Ranggo, Tembalae, Mangge Nae dan Kramabura. Sedangkan dari APBD untu DAK dikhususkan bagi warga Desa Nowa dan Rababaka. Sementara 37 unit rumah sisanya tersebar merata di beberapa wilayah.

Disinggung besaran bantuannya, Muhammad menyebutkan, masing-masing rumah dengan tingkat kerusakan berat diberi Rp17.500.000. Sedangkan rusak sedang dan ringan diberi bantuan dengan kisaran Rp7-Rp10 juta per kepala keluarga. “Besar bantuan itu disesuaikan, rusak berat sampai sampai Rp17.500.000. Dari 9000an itu masih sedikit yang tertangani. Tahun kemari saja ada 260 unit, sekarang sekitar 370 unit rumah,” jelasnya.

Meski diakui akan sulit mengurangi rumah kumuh dengan alokasi anggaran yang terbatas tersebut. Namun pihaknya sedikit terbantu dengan adanya program bedah rumah dari masing-masing desa tiap tahunnya untuk 1015 unit rumah. “Walaupun kecil kita dibantu juga masing-masing desa. Mereka punya program bedah rumah tiap tahun,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

Hal itu dikatakan Akademisi juga Peneliti tentang Radikalisme dan Terorisme, Dr. Syarif Ahmad M.Si. Syarif menilai penangkapan terhadap warga yang melakukan tindakan kriminal apapun tetap harus mengedepankan hak asasi seseorang.

Ia mengatakan, selama ini di Bima, hampir berulang kali proses penangkapan terduga pelaku teroris menyingkirkan HAM. Kata dia, pola dan metodologi tindak penangananganya kerap keluar dari jalur HAM. “Prinsipnya tidak boleh mengabaikan hak sebagai warga negara.

Haknya sebagai seorang manusia. Lagiupula ini kan masih dugaan tindak pidana terorisme,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (21/5).

Syarif berpendapat dari studi yang pernah dilakukannya, proses penanganan tindak pidana terorisme, problemnya terkesan bukan melakukan pencegahan tapi justru menyuburkan paham radikalisme dan terorisme.

“Karena dari teori terorisme lahir dari ketidakadilan.

Jika secara adil diperlakukan, saya kira tidak akan melahir-

kan dendam sesama anak bangsa,” katanya.

Akademisi dengan tesisnya yang mengangkat Radikalisme Islam Studi tentang gerakan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Universitas Indonesia tahun 2014 ini mengatakan aparat tidak juga boleh merampas hak kemerdakaan dan kebebasan seseorang yang masih terduga.

“Andaikan nantinya tidak terbukti terus telah terstigma sebagai pelaku teroris. Ini kan berbahaya. Oleh karena itu penindakannya harus hati-hati,” katanya Meskipun penanganan tindak kriminal terorisme berbeda dengan tindak kriminal lainnya karena masuk extraordinary crime (kejahatan luar biasa) namun juga harus tetap kedepankan hak hak asasi manusia seseorang.

“Apalagi yang ditangkap masih terduga, yang tidak menutup kemungkinan tidak cukup alat bukti,” katanya.

Syarif yang lulus sebagai Doktor di UI tahun 2017 dengan mengangkat judul Distertasi, Fundamentalisme Islam studi tentang Gerakan Islam Politik di Sulawesi Selatan ini menginginkan proses penanganan mengedepankan prinsip persuasif dan secara kekeluargaan.

Sebagai tradisi penanganan hukum di Indonesia.

“Caranya dengan langkah yang elegan, apalagi yang berstatus masih terduga, mendatangi pihak keluarganya baik-baik.

Saya kira ini manusiawi,” pungkasnya. (uki)

lenggaran Pemilu itu akan dimaksimalkan besok (hari ini). Hingga batas akhir waktu yang diberikan untuk menggugat hasil Pilpres pada 25 Mei mendatang. Tetapi gejolak itu terjadi, ia memiliki harapan besar agar masyarakat tidak perlu melakukan aksi yang berlebihan.

Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis. Karena hal tersebut pada akhirnya akan merugikan yang bersangkutan sendiri.

“Apapun hasilnya mari kita terima tidak perlu melakukan reaksi, apalagi bertindak anarkis,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Dana kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp370 juta per kelurahan belum juga dibelanjakan. Anggaran tersebut masih berada di kas daerah, karena kelurahan baru mau mengajukan.

Camat Dompu, Abdurrahman, S.Sos kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (21/5/ 2019) kemarin mengungkapkan, dana kelurahan ini muncul belakangan dari rencana pemerintah pusat, sehingga petunjuk teknis dan rencana pemanfaatannya lamban diketahui. Kondisi ini membuat pihak kelurahan lamban merencanakan peruntukan anggaran sebesar Rp370 juta ini.

“Setelah dipertegas dalam pertemuan, baru diputuskan bahwa anggaran ini 60 persen untuk program fisik dan 40 persen untuk non fisik (pemberdayaan),” katanya.

Rencana pemanfaatan anggaran ini juga harus dibuatkan daftar perencanaan anggaran (DPA) yang disepakati antara Lurah dan LPM mewakili masyarakat. DPA yang sudah ditandatangani bersama, diajukan ke Kementrian Dalam Negeri sebagai syarat anggaran ini ditransfer ke daerah. “Kalau RKA, sudah semua diajukan, tinggal

pencairan dengan mengajukan RPU,” katanya.

Dari sembilan kelurahan di kabupaten Dompu, di kecamatan Dompu ada 6 kelurahan dan tinggal 2 kelurahan yang belum mengajukan RPU yaitu kelurahan Dorotangga dan Kandai Satu. “Ini harus diajukan serentak, tidak boleh masing – masing. Makanya kami masih menunggu Dorotangga dan Kandai Satu,” ungkapnya.

Pasca masuknya anggaran kelurahan, dikatakan Abdurrahman, anggaran operasional kelurahan yang selama ini diterima tidak dianggarkan Pemda Dompu. operasional ini bersumber dari APBD Dompu dan anggaran kelurahan tersebut diduga bisa dimanfaatkan untuk operasional.

“Ternyata anggaran kelurahan dari DAK tambahan ini khusus untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. kami sudah menghadap Bupati dan akan dianggarkan kembali di APBD perubahan,” katanya.

Kondisi yang sama terjadi di 3 kelurahan di Kecamatan Woja. Karena hingga saat ini, 3 kelurahan tersebut belum mencairkan anggarannya karena masih dalam pengajuan ke BPKAD Dompu. “Ini bukan hanya kita di Kecamatan Dompu, tapi kondisi ini juga terjadi se Kabupaten Dompu, bahkan seluruh Indonesia,” kata mantan Lurah Karijawa ini. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

KPU Sahkan Hasil Pemilu 2019

Kasus Aset LCC Lombok Barat

(Suara NTB/dok)

TKD NTB Serukan Polarisasi Pilpres di Masyarakat Dihentikan

Demokrat Tak Sebut Nama Kasdiyono di Daftar Kandidat Walikota Mataram Mataram (Suara NTB) Nama politisi Partai Demokrat, H. MNS. Kasdiyono merupakan salah satu figur yang cukup ramai disebut-sebut ikut meramaikan bursa pencalonan balon Walikota Mataram tahun 2020.

Namun demikian, nama Kasdiyono sendiri tidak disebut dalam daftar balon Walikota Mataram dari Partai Demokrat sendiri.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut menolak menanggapi. Ia hanya menegaskan, di Mataram Partai Demokrat memiliki banyak stok kader yang layak untuk ditawarkan kepada masyarakat Kota Mataram.

Ketika nama Kasdiyono disebut, ia memilih tak berkomentar. Namun saat nama Nanang Samodra disodorkan, TGH Mahalli Fikri tidak menampik bahwa salah satu yang disiapkan bertarung adalah Nanang Samodra.

“Ya, pak Nanang merupakan bagian dari yang akan kita harapan, kita tawarkan kepada masyarakat Kota Mataram.

Tapi nanti kita lihat, yang jelas Pak Nanang itu sangat dikenal masyarakat, dia adalah birokrat yang handal,” ujarnya.

Namun demikian, Mahalli menegaskan bahwa partai tidak ingin terburu-buru dalam menentukan arah dukungan. Pihaknya terlebih dahulu akan melakukan survei terhadap balon Walikota Mataram yang sudah mulai muncul.

“Kita harus berlama-lama untuk melihat respon masyarakat, kita akan survei dulu,” katanya.

MNS. Kasdiyono yang dikonfirmasi terkait hal itu, juga memilih tak menanggapinya. Bagi dirinya, yang jelas, sampai saat ini masih sebagai kader Partai Demokrat NTB. Sebelumnya disampaikan Mahalli yang jelas partainya akan menawarkan calon alternatif di luar dua nama yang saat ini sudah mengemuka di permukaan, seperti Mohan Roliskana dan Hj. Putu Selly Andayani. Demokrat tidak akan bergabung ke salah satu dari mereka.

“Sekarang kita sedang cari tokoh di Mataram, siapa yang punya peluang dari sekian tokoh muda. Karena figur di Mataram ini masih sangat terbatas. Kita terus berdiskusi baik internal dan juga dengan libatkan pihak luar, termasuk pengamat dan akademisi untuk memberikan kita masukan,” sambungnya. (ndi) Mahalli Fikri

(Suara NTB/dok)

Kejaksaan Telisik Indikasi Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Dugaan korupsi agunan aset daerah lahan Lombok City Center (LCC) Lombok Barat sudah berproses di tahap penyidikan. Kerugian negara tersebut masih akan dihitung ahli auditor BPKP Perwakilan NTB. Namun, jaksa mensinyalir kerugian mencapai miliaran rupiah dari nilai agunan aset lahan seluas 8,4 hektare tersebut.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) KPU RI pada Senin (20/5) malam, telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil pemilu 2019, untuk Pemilu presiden-wakil presiden, dan pemilihan anggota legislatif. Hasilnya, pasangan capres/cawapres 01, Joko Widodo - KH Ma’ruf berhasil mengungguli Capres/Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan ditetapkannya hasil Pilpres oleh KPU yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Provinsi NTB berharap hal itu mengakhiri polarisasi yang terbangun di tengah-tengah masyarakat selama kontestasi pertarungan di Pilpres 2019 berlangsung.

Kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Terpilihnya JokowiMa’ruf adalah kehendak dan wujud kedaulatan rakyat Indonesia dalam memilih pemimpinya. Sehingga tidak ada lagi kubu paslon 01 maupun kubu paslon 02. Namun sejatinya adalah persatuan Indonesia.

Demikian ditegaskan Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf NTB, H. Misbach Mulyadi, Selasa (21/5). Ia menyerukan agar semua pihak berlapang dada dan legowo menerima siapapun sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang di Pilpres 2019. “Saatnya kita kembali ke persatuan Indonesia,” serunya.

Usai kontestasi Pemilu 2019, semua diharapkan kembali bersatu untuk bersama-sama membangun negara. Sebab, berbagai program pembangunan, visi misi yang akan dilaksanakan Jokowi-Ma’ruf di periode keduanya, tidak akan bisa terlaksana secara baik dan maksimal, tanpa dukungan dari seluruh elemen anak bangsa, termasuk di NTB sendiri. Karena itu, berbagai friksi dan konflik yang sempat muncul harus diakhiri.

“Berbagai ekses dari Pilpres harus sudah kita akhiri.

Sekarang mari kita dukung Jokowi-Ma’ruf membangun Indonesia,” ucap Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB tersebut.

Sebagai bentuk rasa syukur dengan sudah ditetapkan Jokowi-Amin sebagai Pemenang di Pilpres oleh KPU. Direncanakan TKD Jokowi-Amin NTB akan menggelar syukuran dengan mengundang seluruh anggota TKD, Parpol pendukung dan relawan Jokowi-Amin di NTB. Kendati, Pihaknya sudah mengetahui Jokowi-Amin sebagai pemenang di Pilpres berdasarkan hitung cepat. Namun, Pihaknya lebih memilih menggelar syukuran kemenangan dengan menunggu keputusan resmi dari KPU. “Karena kita menghormati KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Sehingga kita memilih menunggu pengumuman KPU. Dan sekarang sudah diumumkan KPU bahwa Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang di Pilpres,” terangnya.

Kendati Jokowi-Amin kalah telak di NTB pada Pilpres 2019 lalu. Namun, Misbah menyakini Jokowi-Ma’ruf akan tetap mem berikan perhatian besar bagi percepatan pembangunan di NTB. Komitmen Jokowi tersebut ditunjukkannya dari kunjungannya ke NTB, Jumat (17/5) lalu, untuk melihat dan meninjau secara langsung pembangunan KEK Mandalika Resort, Lombok Tengah.

“Saya kira Presiden Jokowi akan mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin bijak, arif dan adil, serta akan mampu mengayomi semua pihak. Tidak memandang dukungan di Pilpres lalu,” pungkasnya. (ndi) H. Misbach Mulyadi

Halaman 8

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan, pihaknya sudah meminta audit penghitungan kerugian

keuangan negara (PKKN) ke ahli auditor. Hal itu melengkapi hasil audit investigasi yang sudah diajukan sebelumnya semasa kasus masih di tahap penyelidikan. Hasil audit investigasi tersebut salah satu alat bukti permulaan yang membuat jaksa yakin meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Meski

sampai saat ini belum ada penetapan tersangkanya.

“Sudah ada hasil audit internal dari kami. Nilainya Rp1,7 miliar. Tetapi itu hanya temuan awal. Bisa saja nanti hasilnya berbeda di audit selanjutnya ini,” ujar Dedi Selasa (21/5) kemarin. Pihaknya masih mengagendakan ekspose bersama dengan auditor perihal penghitungan kerugian negara tersebut. Sementara jaksa penyidik mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke ahli auditor.

“Hasil BPKP yang menguatkan. Pasti ada kesimpulan akhir nanti, itu dari mereka (BPKP),” imbuhnya. Dedi enggan merinci sebab timbul-

nya kerugian negara tersebut karena hal itu sudah masuk ke materi penyidikan.

Dalam kasus tersebut, jaksa menemukan indikasi korupsi dari perjanjian Perusahaan Daerah PT Tripat dengan pengelola LCC, PT Bliss dalam kerjasama pengelolaan lahan 8,4 hektare di Gerimak, Narmada, Lombok Barat tersebut. Indikasi mulai muncul setelah Pemkab Lobar tak kunjung mendapat dividen.

PT Tripat diduga menyalahgunakan perjanjian pengelolaan dengan melego aset sebagai agunan di salah satu bank swasta sebesar Rp95 miliar melalui PT Bliss. Luas lahan yang diagunkan seluas 4 hektare dari total 8,4 hektare. (why)

Dedi Irawan

Vonis Banding Muhir

PN Tipikor Mataram Proses Kasasi Jaksa Mataram (Suara NTB) – Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram resmi menerima pernyataan kasasi jaksa penuntut umum atas vonis banding perkara Rp30 juta jatah proyek rehabilitasi sekolah pascagempa Kota Mataram tahun 2018.

Selanjutnya, pengadilan memberi waktu untuk jaksa menyusun memori kasasi terhadap vonis terdakwa anggota DPRD Kota Mataram Muhir ini.

“Jaksa sudah menyatakan kasasi,” ucap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi dikonfirmasi Selasa (21/ 5) kemarin. “Diberikan waktu selama 14 hari untuk menyerahkan memori kasasi,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Kejari Mataram Dr Ketut Sumedana menyatakan sudah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera menyusun berkas memori kasasi tersebut.

“Intinya ada penerapan hukum dan penjatuhan pidana badan yang menurut kami belum memenuhi rasa keadilan.

Perbuatannya dilakukan terkait proyek bencana,” ujar dia sebelumnya. Pengadilan Tinggi NTB sebelumnya menjatuhkan vonis kepada politisi Golkar H Muhir dengan pidana penjara selama empat tahun. Serta denda Rp100 juta yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan dua bu-

(Suara NTB/why)

TERDAKWA - Anggota DPRD Kota Mataram terdakwa korupsi jatah proyek gempa, H Muhir keluar dari gedung Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. lan kurungan.

Vonis banding itu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram yang sebelumnya menghukum terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider

dua bulan kurungan. Sementara jaksa sebelumnya menuntut hakim untuk memvonis Muhir dengan penjara delapan tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan.

Anggota Banggar DPRD Kota

Mataram ini dihukum karena terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom. Permintaan uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar un-

tuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. Muhir tertangkap basah dalam operasi tangkap tangan Oktober 2018 lalu. (why)

Korsup KPK Jalan Keluar Dua Terdakwa Molornya Kasus Marching Band Program Jambanisasi Bayan Ditahan

Mataram (Suara NTB) – KPK bakal mengirim perwakilannya untuk mensupervisi kasus korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017. Kasus tersebut memang sudah menjerat dua orang tersangka. Namun sampai sekarang belum tuntas sebab tersendat bukti harga perkiraan sendiri (HPS) kemahalan.

Tersangka Muhammad Irwin, mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA selakuy pejabat pembuat komitmen (PPK) memecah proyek itu dalam dua paket pengadaan.

Paket pertama dibuat sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp1,68 miliar dari pagu anggaran Rp1,70 miliar.

CV Embun Emas yang bermarkas di Praya Barat, Lombok Tengah milik tersangka Lalu Buntaran memenangi paket pertama tersebut, dengan penawaran Rp1,57 miliar.

Alat marching band yang diadakan pada paket pertama ini untuk dibagi ke lima SMA/ SMK negeri. Paket kedua se-

(Suara NTB/dok)

Syarif Hidayat bagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta. HPS-nya senilai Rp1,062 miliar. Lagi-lagi, CV Embun Emas pemenang tendernya dengan harga penawaran Rp982,43 juta.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengurai bahwa PPK dan rekanan yang mengirimi berkas katalog sebelum pelaksanaan tender, sekongkol sejak tahap perencanaan.

“Mereka bersama-sama meny-

usun HPS tersebut sehingga ketika ditender rekanan yang itu yang menang,” ujarnya ditemui Selasa (21/5) kemarin.

Sampai kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti. Terhitungan berkas sudah dikembalikan ke penyidik lagi untuk kali ketiga.

Jumlah yang sama untuk pemeriksaan mantan Kadisdikbud Provinsi NTB H M Suruji.

Suruji diperiksa dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). “Ya itu kita dalami tanda tangan-tanda tangannya di dokumen-dokumen.

Sampai saat ini belum ada (keterlibatannya),” beber Syarif.

Kasus ini, sambung dia, adalah salah satu yang dibawa ke meja koordinasi dan supervisi KPK pekan depan di Mataram.

“Kasus ini juga. Yang di-korsup kasus yang sudah di penyidikan,” pungkasnya. Dalam pengadaan alat marching band tersebut, korupsinya diduga dengan modus mark-up harga barang. BPKP Perwakilan NTB menghitung akibat korupsi dalam kasus tersebut, negara dirugikan Rp702 juta. (why)

Selly Andayani Diklaim Populer di Kalangan ASN dan Pedagang Pasar Mataram (Suara NTB) Nama Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani merupakan salah satu figur yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat dalam bursa pencalonan Walikota Mataram tahun 2020 mendatang.

Selly dianggap sebagai salah satu penantang kuat bagi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang juga disebut-sebut akan maju sebagai calon petahana.

Nama istri dari Ketua DPD PDIP Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat itu cukup populer di kalangan masyarakat Kota Mataram. Salah satunya di kalangan

Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ya beliau kalau di kalangan ASN dan keluarga memang sangat populer,” ujar Ketua Bapilu DPD PDIP NTB, Made Slamet kepada Suara NTB. Popularitas Selly di kalangan ASN tersebut merupakan dampak dari kebijakannya menaikkan penghasilan ASN dan pegawai honorer ketika menjabat sebagai pelaksanaan tugas Walikota Mataram tahun 2015 lalu. Sampai dengan saat ini, kalangan ASN masih menikmati kebijakan tersebut.

Tidak hanya itu, Selly juga cukup populer di kalangan pedagang pasar. Kiprahnya dalam menata

pasar tradisional di Kota Mataram cukup dirasakan oleh para pedagang. “Dikalangan pedagang pasar itu, ibu Selly juga sangat dikenal,” klaim Made Slamet.

Selly merupakan ancaman serius bagi Mohon yang akan tampil sebagai kandidat calon petahana. Karena itu, posisi wakil yang akan dipilih Mohan sangat menentukan untuk bisa mengimbangi Selly.

Selain itu, Selly juga memiliki kelebihan, yakni sebagai calon wakil dari kalangan perempuan. Ia diprediksi mampu mengaktualisasi dukungan dari kalangan perempuan dengan maksimal. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa kasus korupsi program jambanisasi di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Raden Kertawala dan Raden Wirahadi diboyong ke Lapas Mataram sebagai tahanan titipan Kejari Mataram. Mereka bakal segera diajukan ke meja hijau atas kasus korupsi yang merugikan negara hampir Rp600 juta tersebut.

Kepala Kejari Mataram, Dr Ketut Sumedana menjelaskan, jaksa penuntut umum sudah menyelesaikan surat dakwaan. “Selanjutnya dalam waktu 10 hari berkas perkara harus sudah dilimpahkan ke PN Tipikor,” ujarnya dikonfirmasi Selasa (21/5).

Kaur Keuangan Desa Bayan Raden Kertawala dan ketua tim pelaksana program Raden Wirahadi sebelumnya tidak ditahan. Penahanan mereka dimulai sejak kasus tersebut dilimpahkan tahap dua dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum.

Alasan penahanannya, pasal yang dikenakan terhadap mereka memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, yakni pi-

dana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Sementara secara subjektif, para terdakwa ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Para terdakwa tersebut diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mereka diduga memanipulasi laporan pertanggungjawaban dengan membuat sendiri bukti-bukti pengeluaran. Realisasi proyek diduga tidak sesuai perencanaan dan SOP. Tak hanya itu, fisik bangunannya juga diduga tidak sesuai spesifikasi.

Proyek pembangunan jamban mandiri dan kelompok tersebut dihajatkan untuk 545 warga yang tersebar di 13 dusun.

Komponennya berupa kloset, bangunan toilet, dan septic tank.

Program jambanisasi tersebut dilaksanakan dengan anggaran Rp855 juta. (why)

(Suara NTB/why)

PENAHANAN - Kaur Keuangan Desa Bayan Raden Kertawala dan tim pelaksana program jambanisasi 545 rumah warga Bayan, Raden Wirahadi (dua kiri) menanti untuk dijemput mobil tahanan Kejari Mataram. Mereka mulai menjalani penahanan setelah kasusnya naik ke tahap penuntutan ke pengadilan.

Halaman 9

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

Pertengahan Ramadhan ” Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?

Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.”

(Al Qur’an Surat Al Qadr: 1-5).

Hindari Kesombongan Mukhlishin (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram) SAUDARAKU, apalah artinya kesombongan dan keangkuhan, bila ternyata nilai kegagahan, kecakapan, dan kecerdasan Anda hanya seberat sesuap nasi dan seteguk air, sehingga sekedar Anda telat makan dan minum sejenak saja, semuanya mulai meredup. Mari kita berpikir sejenak, andai rasa lapar dan haus puasa yang kita rasakan sekarang ini berkepanjangan sebagaimana yang dirasakan oleh banyak orang, akankah kegagahan, ketampanan dan ketangkasan masih melekat pada diri anda?Subhanallah! Ternyata semua yang kita miliki tidak lagi berguna, di saat kita terhalang dari seteguk air dan sesuap nasi. Betapa hinanya kehidupan dunia yang Anda perjuangkan selama ini.

Ibadah puasa telah menyingkap siapa sebenarnya jati diri kita. Bersyukurlah kepada Allah Yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengenal siapa sebenarnya diri kita ini. Dengan demikian kita tidak hanyat oleh kenikmatan Allah, sehingga lupa daratan dan bersikap angkuh lagi sombong.

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah membagi-bagi akhlaq/perangai kalian, sebagaimana Allah telah membagi-bagi rizqi kalian. Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan kekayaan dunia kepada orang yang Ia cintai dan juga kepada orang yang tidak Ia cintai.

Sedangkan Ia tidak pernah memberi kedudukan dalam agama (akhlaq mulia) kecuali kepada orang yang Ia cintai.

Dengan demikian, orang yang telah dikaruniai kedudukan dalam agama (akhlaq mulia) berarti Allah telah mencintainya.” (HR. Al-Hakim) Sifat sombong (al-kibr) dan menyombongkan diri (altakabbur) merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.

Kesombongan, menurut Ghazali, bermula dari kekaguman seseorang kepada diri sendiri (al-‘ujb), lalu memandang rendah orang lain. Sifat sombong merupakan sikap batin yang terejawantahkan dalam perbuatan dan tindakan yang cenderung destruktif dan diskriminatif.

Penyakit yang satu ini, menurut Ghazali, patut diwaspadai, karena tak hanya menyerang manusia secara umum, tetapi justru lebih banyak menyerang orang-orang pandai, para pakar, termasuk para ulama, kecuali sedikit orang dari mereka yang mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Nabi Musa AS pernah dianggap telah melakukan “kesombongan intelektual” ketika beliau berkata, “Ana a`lam al-qaum” (akulah orang paling pandai di negeri ini). Karena itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah dan diberi pembelajaran melalui dipertemukannya dengan seorang (Khidir) yang memiliki tingkat pengetahuan dan kearifan yang jauh lebih tinggi dari Musa. Seperti diceritakan secara panjang lebar dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa seakan-akan diajarkan oleh Khidir karena ia tak memiliki wawasan keilmuan seluas Khidir, baik secara filosofis maupun epistemologis.

Akhirnya, Khidir terpaksa meninggalkan Musa seraya berkata, “Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.” (QS al-Kahfi: 67).

Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Musa doa yang berisi etos dan moral seorang ilmuwan (intelektual). “Rabbi zidni `ilman” (Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan). Doa ini diajarkan juga kepada Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya kepada kita semua, orang-orang beriman.

Semoga ibadah puasa anda dapat meninggikan derajat jiwa kita dan merubah akhlaq kita menjadi semakin mulia dan dijauhkan dari sifat kesombongan dan keangkuhan. Wallahu a’alam bisshowab.

Harga Kebutuhan Pokok di Lotim Relatif Stabil Selong (Suara NTB) Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) relatif stabil hingga pertengahan Ramadhan. Meskipun rata-rata kebutuhan pokok mengalami kenaikan, kisaran kenaikan antara Rp2.000 hingga Rp3.000 dari harga normal. Sehingga para pedagang menilai jika harga tersebut relatif stabil.

Bahkan untuk bawang putih kembali normal yakni Rp40.000 dari kenaikan sebelumnya Rp70.000 hingga Rp100.000.

Seperti pantauan Suara NTB di Pasar Pancor, Selasa (21/5), Inaq Muna’ah, salah satu pedagang mengakui jika harga kebutuhan pokok saat ini tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti awal Ramadhan lalu. Di mana kenaikan pada saat ini hingga dua kali lipat harga pokok.

Misalnya, kata dia, untuk saat ini harga tomat per kilogram berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000, cabai per kilogram berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000.

Selain itu, untuk telur juga relatif stabil yakni berkisar antara Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram baik telur mentah maupun telur matang. Sementara harga bawang merah

berkisar antara harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

“Rata-rata harga normal sekarang. Dulu waktu awal Ramadhan alami kenaikan. Pembeli juga agak sepi sekarang,” aku Inaq Sohan, pedagang lainnya.

Sementara untuk harga daging, juga dapat dikatakan stabil, di mana untuk harga daging sapi sebesar Rp120.000 per kilogram ini, harga ini layaknya seperti hari-hari biasa. Sementara pedagang di Pasar Pancor ini mengambil dengan harga Rp115.000, itupun harga kotor yang diambil dari tempat pemotongan hewan di Masbagik.

Kenaikan harga masih terjadi untuk daging kambing.

Selain laris, harga daging kambing saat ini masih tembus

di atas Rp100.000 dari harga normal sekitar Rp85.000 per kilogram. “Daging kambing memang lebih mahal dan lebih laris,”ujarnya Inaq Mi’un pedagang daging kambing di Pasar Pancor ini.

Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi ketika awal Ramadhan dan menjelang akhir Ramadhan. Pada saat itu, kata dia, hampir semua harga kebutuhan pokok, baik rempah-rempah, telur, tepung, sayur-sayuran, daging, beras, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan. Terlebih apabila kebutuhan pokok tersebut sedang limit, maka harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. (yon)

(Suara NTB/yon)

STABIL - Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Lotim relatif stabil di pertengahan Ramadhan ini.

(Suara NTB/ist)

BAGI TAKJIL - Pegiat kemanusiaan yang tergabung dalam Yayasan Endri membagikan takjil kepada pengguna jalan di Bundaran GMS.

Pegiat Kemanusiaan Bagikan 1.000 Takjil Giri Menang (Suara NTB) – Bulan puasa adalah bulan penuh berkah dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Banyak masyarakat dan komunitas berlomba-lomba bersedekah dan berbagi dengan sesama. Salah satunya dilakukan melalui pembagian takjil (makanan berbuka) ke masyarakat yang lalu lalang di jalanan menjelang sore untuk berbuka puasa di jalan. Pegiat kemanusiaan di Lombok Barat yang tergabung dalam Yayasan Endri’s Foundation tak mau ketinggalan dalam kegiatan berba-

gi di bulan puasa ini.

Dimotori Ustadz Muhayadi, yayasan ini saban hari terus bergerak melakukan kegiatan sosial tanpa lelah. Mereka dibantu oleh pengurus, tim dan relawan yang ada. Akhir pekan kemarin, mereka turun ke jalan raya membagikan 1000 takjil kepada pengendara kendaraan yang lalu lalang di jalur Giri Menang Square (GMS) Gerung.

“Dengan moto berbagi 1.000 takjil, kami membagikan 1.000 takjil kepada masyarakat yang berkendara dan tak

sempat berbuka di rumah mereka,” terangnya.

Edi Zulkarnain pemuda asal Kuripan yang sudah lama bergelut di yayasan kemanusiaan ini mengatakan tujuan kegiatan ini berbagi di bulan puasa kepada warga khususnya pengendara kendaraan. “Kegiatan ini kita rencanakan sejak awal puasa kemarin,”jelas dia. 1.000 takjil yang dibagikan disiapkan sendiri oleh tim, terdiri dari 500 es campur dan 500 kolak.

Harapannya ke depan, para pemuda – pemudi ini akan ter-

us bergerak melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk berbagi kepada masyarakat miskin, cacat dan masyarakat yang sakit. Di sisi yang lain mereka juga sangat berharap dari kegiatan ini akan lahir anak-anak muda yang berjiwa sosial di setiap daerah. Dengan ini kegiatan-kegiatan seperti ini akan tumbuh sebagai menyimbang buat mengatasi masalah yang ada di desa-desa, terutama desa yang jauh dari pantauan para pengambil kebijakan yaitu pemerintah.

Harapan yang sama juga sering dilontarkan oleh pendiri Endri’s Foundation, Endri Susanto. Sebagai warga desa ia sangat tahu sekali bagaimana rasanya menjadi warga yang miskin yang sangat susah untuk mengakses kesehatan dan yang lain lain. Karena itulah beliau setiap saat tanpa lelah terus berkeliling desa desa di Lombok ini untuk melakukan kegiatan sosial sekaligus memotivasi anakanak muda yang sudah mulai tergabung di yayasan ini. (her)

”Ngabuburit” Ala Komunitas Fotografer Gulai Ikan Tongkol BOSAN dengan menu-menu itu saja untuk berbuka puasa atau sahur. Maka, tidak ada salahnya Anda mencoba menu baru, yakni Gulai Ikan Tongkol. Di NTB, kita banyak menjumpai ikan tongkol dijual di pasaran. Namun, banyak di antara kita yang hanya membuat menu sederhana dengan ikan tongkol, yakni digoreng tanpa ada kreasi.

Na, jika Anda ingin mencoba mengolah ikan tongkol jadi menu enak, kita coba membuat Gulai Ikan Tongkol, seperti dikutip dari resephariini.com.

Bahan Gulai Ikan Tongkol - Ikan tongkol 1 ekor atau 350 gram (bersihkan, lalu potong menjadi 4) - Jeruk nipis 1 buah - Serai 1 batang (geprek) - Daun jeruk 2 lembar (sobek-sobek) - Daun salam 1 lembar - Lengkuas 1 sentimeter (digeprek) - Santan 500 mililiter - Cabai rawit merah 8 buah - Gula pasir 1 sendok teh - Garam secukupnya - Minyak goreng secukupnya Bumbu Halus Gulai Ikan Tongkol - Bawang merah 4 butir - Bawang putih 3 siung - Cabai merah keriting 4 buah - Kemiri 2 butir (disangrai) - Jahe 1/2 sentimeter Cara Membuat Gulai Ikan Tongkol 1. Langkah awal lumuri potongan ikan tongkol dengan perasan air jeruk nipis secara merata lalu diamkan selama 10 menit. Jika sudah 10 menit cuci bersih lalu tiriskan.

2. Selanjutnya goreng ikan tongkol ke dalam minyak yang cukup panas hingga matang,

angkat lalu tiriskan.

3. Setelah itu panaskan 3 sendok makan minyak, tumis bumbu halus lalu tambahkan serai, daun jeruk, daun salam dan lengkuas, tumis hingga tercium aroma wangi.

4. Kemudian tuangi bumbu dengan santan, masak di atas api kecil sambil sesekali diaduk sampai mendidih. Masukkan ikan tongkol yang sudah di goreng tadi, beri gula pasir dan garam, lalu masak terus sambil diaduk sesekali hingga bumbu benar-benar meresap.

5. Terakhir masukkan cabai rawit sesaat sebelum diangkat.

6. Gulai ikan tongkol bumbu cabai rawit yang enak dan lezat siap untuk disajikan.

Minggu (19/5) menjelang beberapa jam sebelum berbuka puasa, terlihat ada yang pemandangan yang menarik perhatian di Taman Tugu Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Sebanyak 18 model cantik dihadirkan sebagai subyek jepretan foto para fotografer yang tergabung dalam Komunitas Fotografi Indonesia (KFI).

NGABUBURIT - Kegiatan ngabuburit para fotografer se Pulau Lombok yang dirangkai dengan sesi-sesi pemotretan sejumlah model.

ACARA yang dikemas dalam balutan ‘’Hunting dan Silaturahmi Fotografer’’ Se Pulau Lombok. Para fotografer profesional yang sudah melanglang buana ke berbagai tempat hingga penjuru dunia ini turut hadir mengambil gambar-gambar model dengan beragam pose.

Wakil Ketua KFI NTB, Herman kepada Suara NTB menjelaskan, kegiatan ini digelar guna mempererat silaturahmi sesama fotografer.

Apalagi ada sesi-sesi pemotretan dengan penampilan para model dengan tema-tema menarik, seperti pakaian pengantin, casual,

tema Bali dan lainnya.

Menurutnya, KFI tidak saja komunitas hobi. Akan tetapi telah melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan korban Gempa Lombok beberapa waktu lalu.

Kalau ada yang meninggal anggota, ada uang tali asih sebagai bentuk belasungkawa sesama.

Diakuinya, objek yang menjadi sorotan kamera banyak segmen. Antara lain landcape, prewedding, burung, destinasi wisata, drone dan lainnya.

Saat silaturahmi, sebutnya tidak ada aliran. Semua model yang didatangkan tidak ada yang dibayar. Semua merupakan relawan dan tujuannya

(Suara NTB/rus)

juga untuk promosi salonnya masing-masing.

Dunia fotografi, tambahnya, menjadi salah satu media promosi yang dinilai cukup efektif. Fotografi sebut Herman adalah teknologi yang perlu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pemasaran, seperti pemasaran di Dinas Pariwisata. Diakui sejauh ini, masih sangat minim yang memanfaatkan fotografer sebagai mitra promosi.

Fotografer dan videografer ini bisa diajak bermitra untuk mempromosikan detsinasi wisata. Kemasan hasil jepretan kamera pada fotografer ini sangat menarik. Melihat hasil-

hasil karya para fotografer, banyak yang tertarik dan melihat langsung bagaimana destinasi wisata. Hasil dari jepretan kamera ini bisa dipasarkan di media-media sosial.

Tidak hanya itu, para fotografer dan videografer itu memiliki akun-akun medsos dan melakukan upload sendiri hasil pengambilan gambar. Untuk itu, pihaknya mengharapkan, pemerintah bisa mengajak bermitra pada fotografer di segala macam bentuk kegiatan pemerintah. “Gambar dan video hasil karya fotografer ini bisa dijual,” ungkapnya menambahkan. (rus)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

Peserta UTBK akan Lanjutkan Tahap Tes SBMPTN Mataram (Suara NTB) Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di Universitas Mataram (Unram) telah berakhir pada 18 Mei lalu. Dari jumlah peserta 15.706 orang, sebanyak 10 persen dari mereka tidak hadir saat tes berlangsung selama dua gelombang.

“Yang nggak hadir ada sekitar 10 persen. Masih asumsinya saja bisa jadi mereka diterima di SNMPTN mungkin dia diterima di PTN lain karena mereka nggak datang lapor. Ada yang datang telat saat tes gak bisa,” kata Dwi Suswanto, S.Kom., Kepala Bagain Pendidikan Unram.

Lebih jauh Dwi Suswanto menjelaskan tes gelombang terakhir UTBK telah selesai akhir pekan kemarin. Semua peserta mendapatkan nilai tes UTBK. Selanjutnya hasil tes UTBK tersebut digunakan dan menjadi syarat untuk mendaftar SBMPTN yang akan dimulai pada tanggal 10-24 Juni 2019. Selanjutnya peserta yang telah memperoleh nilai UTBK akan melanjutkan ke tahapan pendaftaran SBMPTN dan dilakukan melalui laman yang telah disediakan.

“10-24 Juni untuk memilih PTN dan Prodi, pengumuman nanti tanggal 9 Juli,” ujarnya.

Pada tahapan tes SBMPTN, peserta akan memilih PTN dan program studi (Prodi) dengan ketentuan bahwa pendaftar dapat memilih paling banyak dua PTN dan memilih paling banyak dua program studi dalam satu PTN atau dua PTN. Sementara persyaratan bagi peserta selain memiliki Nilai UTBK, juga merupakan siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan tahun 2017 dan 2018 harus sudah memiliki ijazah. Sedang bagi siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan tahun 2019 memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah dan memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. (dys)

SMA Hang Tuah 3 Mataram Matangkan Persiapan Ujian Semester

Mataram (Suara NTB) SMA Hang Tuah 3 Mataram mematangkan persiapan ujian semester meskipun tengah berada di bulan ramadhan. Proses belajar mengajar diperkuat selama bulan ramadhan ini karena waktu pembelajaaran yang relatif singkat.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., mengatakan, di SMA Hang Tuah 3 Mataram langsung melaksanakan proses belajar mengajar. Libur awal Ramadan selama tiga hari, setelah itu dilaksanakan proses belajar mengajar seperti hari biasanya.

Cara ini dilakukan, karena pelaksanaan ujian semester di SMA Hang Tuah 3 Mataram dilaksanakan mulai Rabu (22/5) dan berakhir pada 14 Juni nanti. Pihaknya tidak memiliki waktu banyak untuk memberikan materi pelajaran ke siswa. “Langsung belajar setelah libur awal puasa, karena ini mempersiapkan semester,” katanya.

Di tahun pelajaran 2018/2019 diakuinya banyak mengalami gangguan, seperti terjadinya bencana gempa bumi, UN yang dipercepat, banyak libur dan gangguan lainnya. Durasi belajar selama bulan puasa menjadi 30 menit per satu jam pelajaran.

Umumnya satu jam pelajaran di SMA selama 45 menit.

Ia juga memacu guru agar cepat menyelesaikan materi pelajaran mengingat pelaksanaan ujian semester yang cukup mepet. “Kami memacu target untuk bapak/ibu guru menuntaskan materi pelajaran. Guru ditekankan untuk menyelesaikan pembelajaran,” kata Muhiddin.

Meski demikian, kegiatan keagamaan tetap dilakukan oleh SMA Hang Tuah 3. Dalam mengakhiri pembelajaran dilaksanakan kultum dan salat zuhur berjamaah. Kegiatan Imtak dilaksanakan setiap hari. “Mengakhiri pembelajaran baru ada kultum. Kegiatan Imtak seperti hari Jumat biasa, tapi dilaksanakan setiap hari,” katanya. (ron)

Halaman 10

Masalah Siswa SMAN 1 Sembalun Tak Diluluskan Diserahkan ke Ombudsman Mataram (Suara NTB) Masalah siswa SMAN 1 Sembalun, Aldi Irpan yang tidak diluluskan karena diduga kritis terhadap kebijakan sekolah, kini diserahkan penyelesaiannya ke Ombudsman. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dalam pertemuan dengan Aldi Irpan beserta keluarga dan kuasa hukum Aldi, pada Selasa (21/5) menyerahkan masalah ini ke Ombudsman.

Aldi beserta keluarga, pendamping dan kuasa hukum dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) datang ke Kantor Dinas Dikbud NTB, pada Selasa (21/5). Pertemuan itu untuk meminta Dinas Dikbud NTB menyelesaikan persoalan ini dengan cara melakukan investigasi terhadap ketidaklulusan Aldi Irpan.

Namun pihak Dinas Dikbud NTB bersikukuh menyerahkan persoalan ini ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman, mengatakan setelah pihaknya mendengar keterangan dari pihak Aldi dan dari data yang ada, maka dibutuhkan pihak penengah. Maka persoalan ini diserahkan ke Ombudsman. Ia berharap dalam waktu dekat Ombudsman bisa menyelesaikan persoalan ini.

“Kita berharap ada juri penengah, kita berharap netralitasnya, walaupun diminta kami yang melakukan investigasi terhadap prosedur pengambilan keputusan (sekolah), tapi untuk menjaga jangan sampai keputusan saya menjadi subjektif, maka kami serahkan ke

Ombudsman,” ujar Rusman.

Rusman menegaskan, apapun yang nantinya menjadi rekomendasi dari Ombudsman akan dipatuhi pihaknya. Namun, terkait keputusan kelulusan tetap akan dikembalikan ke dewan guru SMAN 1 Sembalun. “Maka untuk memberikan kekuatan hukum, Ombudsman-lah jalan yang kami tempuh agar keputusan benar-benar objektif, apapun keputusan dari Ombudsman, baik kami dari Dikbud maupun keluarga Aldi menerimanya dengan bijak dan dengan hormat,” kata Rusman.

Pihaknya juga akan tetap melakukan investigasi terkait dugaan terjadinya masalah dalam tata cara pengambilan keputusan kepala sekolah tidak meluluskan Aldi. Rusman akan mengombinasikan data dari pihak SMAN 1 Sembalun yang sudah datang ke kantor Dinas Dikbud NTB pada Jumat (17/5) dengan data dari pihak Aldi. “Agar menjadi terang benderang karena yang menentukan malpraktik dan salah atau tidaknya tentu saya percaya ke Ombudsman dan mudahan dlam waktu dekat bisa diselesaikan dan kita tunduk pada keputusan,”

(Suara NTB/ron)

SERAHKAN LAPORAN - Aldi Irpan bersama keluarga, pendamping, dan kuasa hukumnya saat menyerahkan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB, Selasa (21/5) pungkasnya.

Kuasa Hukum Aldi Irpan dari BKBH Fakultas Hukum Unram, Yan Mangandar Putra, SH.,MH., ditemui saat menyerahkan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB, Selasa (21/ 5) mengatakan, pihaknya akan menunggu hasil kerja dari Ombudsman. Dikbud NTB yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini sudah menyerahkan ke Ombudsman.

“Dinas Dikbud NTB angkat tangan atas masalah Aldi ini, padahal tadi kan keluarga dan pendamping yang hadir mengharapkan Dikbud NTB melakukan investigasi sendiri, jawaban dari kadis tidak bisa menyele-

saikan persoalan ini. Makanya kami lanjutkan perjalanan kami dari Dikbud ke Ombudsman,” katanya.

Yan menekankan, keputusan ketidaklulusan Aldi diambil dari proses yang tidak benar.

Pihaknya berharap Dinas Dikbud NTB membentuk tim investigasi. Ia juga menyesalkan Dinas Dikbud NTB yang lamban menyelesaikan masalah ini, seharusnya Dinas Dikbud NTB sudah bergerak dari pekan lalu.

Ia juga cukup kecewa karena saat Dikbud melakukan pertemuan dengan pihak SMAN 1 Sembalun pada Jumat pekan lalu tidak mengundang Aldi.

Asisten Bidang Laporan Om-

budsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin, SH., mengatakan, setelah pihaknya menerima laporan akan segera memproses untuk memverifikasi bukti formal dari dugaan-dugaan. Untuk sementara, dari yang disampaikan pelapor, pihaknya menduga ada penyalahgunaan kewenaganan. Termasuk penyimpangan prosedur dalam proses penentuan kelulusan Aldi Irpan.

Sementara itu, Aldi Irpan berharap agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Apapun keputusannya pihak keluarga dan pihak sekolah bisa menerima dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih atau dukungan masyarakat. (ron)

Ramadhan Imtak Madrasah Ala MI Islahul Mutaallim

(Suara NTB/dys)

IMTAK - Siswa siswi MI Islahul Mutaallim sedang ikut imtak di halaman Madrasah setiap pagi

Mataram (Suara NTB) Madrasah Ibtidaiyah Islahul Mutaallim Kota Mataram menyelenggarakan Program Religius yang dinamakan Ramadhan Imtak Madrasah 1440 H. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan ibadah pada bulan suci ramadhan.

“Tujuan kita mengadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” kata Ahmad Yasin, S.Pd., guru MI setempat.

Kegiatan Imtak juga untuk memperluas dan memperdalam wawasan keagamaan, memupuk kepeduliaan dan kebersamaan diantara sesama siswa, memperkuat tali persaudaraan, meningkatkan amal ibadah pada bulan suci ramadhan. “Serta melatih siswa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan,” ungkapnya.

Dikatakan bahwa bentuk kegiatan pada bulan ramadhan ialah berupa Imtaq pagi bagi seluruh siswa. Mere-

ka mengikuti kegiatan sampai dengan selesai yang dilaksanakan di halaman madrasah.

Ditambahkan bahwa kegiatan Imtaq pagi diisi dengan salat duha bersama sekaligus ceramah Ramadhan dengan penceramah dari dewan guru.

Diharapkan melalui kegiatan ini siswa madrasah bisa terbiasa mengerjakan hal-hal baik di luar bulan ramadhan nantinya. (dys)

Smansa Mataram Kembali Kirim 18 Siswa ke Australia Kadis Dikbud Minta Semua Sekolah Validasi Data Dapodik Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat M. Hendrayadi meminta agar semua sekolah melakukan perbaikan dan validasi data pokok pendidikan (Dapodik) lebih baik. Dalam rangka validasi data Dapodik, Dikbud intens melakukan pelatihan Operator Dapodikdas SD dan SMP Se-Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Dikbud Lobar Drs. M. Hendrayadi menyampaikan semua satuan pendidikan perlu menyamakan persepsi terkait manfaat dan mudarat dari dapodik. Aplikasi dapodik, kata dia, telah terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga perlu adanya validitas data yang benar oleh sekolah sehingga apabila

operator salah mengentry NIP atau NUPTK salah seorang guru maka bisa dipastikan sekolah akan bermasalah dalam kenaikan pangkat.

Dapodik ini, jelas dia, begitu vital sehingga seluruh aktivitas pendidikan dimonitor melalui dapodik. Baik itu sarana dan prasarana maupun ketersediaan guru di sekolah. “Oleh karenanya kami sangat berharap operator sekolah mempunyai dedikasi yang kuat dalam mengemban amanah yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan dapodik,” jelasnya kemarin.

Dijelaskan dalam setiap pelatihan pihaknya melibatkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, Kasubbag Program dan Unsur dari Tim BOS Kabupaten.

Dijelaskan tujuan pelatihan ini untuk memberikan pemahaman yang sama untuk seluruh operator Dapodikdas jenjang SD dan SMP Se-Kabupaten Lombok Barat tentang pembaharuan aplikasi dapodikdas dan kebijakan b a r u terkait dapodikdas.

Hendrayadi (her/*) (Suara NTB/her)

Dikbud Lobar Verifikasi dan Validasi Data PAUD dan Dikmas Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat mengintensifkan verifikasi dan validasi data PAUD dan Dikmas. Dikbud telah melakukan pelatihan kepada 400 operator PAUD-Dikmas lingkup Dikbud.

Pelatihan ini juga sebagai media komunikasi antar pengelola data pendidikan secara vertikal maupun horizontal yang keberadaannya sebagai simpul-

simpul yang memastikan bahwa data pendidikan dapat terkelola dengan baik dan optimal untuk memastikan bahwa seluruh Satuan Pendidikan, Pendidik dan Peserta Didik dapat terlayani dengan baik, profesional dan transparan.

Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H. Nasrun, S.Pd., MM. Ia menyampaikan, pentingnya perbaikan Data Dapo PAUD dan Dik-

(Suara NTB/her)

Guru PAUD dan Dikmas yang ikut pelatihan yang diadakan Dikbud Lobar.

mas sehingga dalam pemberian kebijakan anggaran baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah akan lebih tepat sasaran. ‘’Selain itu perlu adanya koordinasi yang lebih terjalin antar operator, saling berdiskusi ketika ada kesulitan dalam penggunaan aplikasi,” jelas dia.

Dalam berbagai kegiatan pelatihan ini pihak Dikbud melibatkan para pihak terkait seperti Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Operator pelaksana PDSPK Wisnubroto mengatakan terkait kebijakan Pendataan, bertujuan Pengumpulan Data, Kemudian dilanjutkan dengan Mekanisme Pengelolaan Data Dapodik. ‘’Ini semua untuk memberikan informasi yang mendalam terkait penggunaan Aplikasi Dapodik Paud – Dikmas,” pungkas wisnubroto.

Erwin Rachman, Ketua KK Datadik (Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan) Lobar menyampaikan agar proses pengisian data pokok pendidikan memperhatikan validasi data yang ada. Sebab kata dia masih terdapat pengisian dan penginputan yang salah dan perlu perbaikan ke depan. “Operator Sekolah harus lebih teliti dan berhati-hati ketika mengelola data,’’ pungkasnya. (her/*)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 18 orang siswa dan siswi SMA Negeri 1 Mataram, kembali mengikuti Program Sister School di Melbourne Negara bagian Viktoria, Australia. Sekolah yang dikunjungi adalah Mathew Flenders Girls Secondary College, Newcan Secondary College, dan Surf Coast Secondary Collage. Surf Coast Secondary Collage merupakan sekolah yang bulan Februari lalu mengunjungi Smansa Mataram.

Kepala SMAN 1 Mataram H. Jauhari, menyebut jumlah peserta yang ikut ke Australia tahun ini sebanyak 18 siswa. Mereka didampingi dua guru pendamping yaitu Dra. Hj. Sri Ngayomi W, M.Pd., dan Ida Ayu Wayan Puniawati, M.A. “Tujuan kalian ke sana untuk menambah wawasan dan pemahaman serta mendapatkan pengalaman langsung tentang kehidupan budaya asing di Australia,” jelas Jauhari. Lebih jauh dia menambahkan, pengalaman positif yang diperoleh harus bisa diterapkan ketika kembali dari Australia seperti pembelajaran karakter kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, dan rasa percaya diri.

Jauhari berpesan agar seluruh peserta Sister School dapat membawa diri sebagai orang Indonesia, orang Mataram serta orang dengan identitas beragam yang baik dan berbudaya.

“Jadi tujuan Sister School ini salah

satunya untuk membangun Indonesia agar tidak kalah dengan negara lain. Pahami cara belajar di sana, tingkatkan dan terapkan imajinasi yang kalian miliki. Dengan cara ini, saya yakin Smansa Mataram memiliki peluang untuk dapat lebih maju dibandingkan sekolah negeri lainnya,” ujarnya.

Selama berada di Australia mereka tinggal bersama Host Family mereka supaya siswa mendapatkan pengalaman langsung kehidupan dan kegiatan sehari-hari mereka sehingga sekembalinya ke tanah air, siswa-siswi Smansa akan lebih memiliki pribadi yang tangguh berakhlak mulia seperti yang diamanatkan dalam tujuan nasional negara kita.

Adapun siswa-siswi yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Baiq Annisa Salmaadani siswa kelas X MIPA 6, Rukmanggana Satya Pratiwi X MIPA 6, Ni Wayan Citra Ayu Saraswati X MIPA 6, Ni Made Chandra Devi W.P. X MIPA 6, Arizky Farinsyah Pratama X MIPA 4, Noralia Claudea X MIPA 7, Thirdiya Ramdhani Akbar Panggita X MIPA 7, Syabila Caedar Putri X MIPA 8, Sonia Aliyah Tardha XI MIPA 3, Tsabita Aulia Hakim XI MIPA 8, Ravael Ferdinan Siregar XI MIPA5, Iman Rasyid Sayuti XI MIPA 5, Nisa Sholihah Zulkieflimansyah XI MIPA 5, Cindy Ashadevi Aurelya XI MIPA 7, Fitria Agustina Budiono Putri XI MIPA 7, Tiara Jasmine XI IPS 1, Nadya Safira Akmaluddin XI IPS 1, dan Elva Vania Kodrihan XI IPS 2. (dys)

(Suara NTB/dys)

KIRIM - Smansa Mataram kembali mengirim 18 siswanya belajar ke Australia

Pemkab Sumbawa Komit Dukung Keberlanjutan INOVASI Mataram (Suara NTB) Pertemuan teknis dan penyusunan perencanaan kegiatan program INOVASI di Kabupaten Sumbawa terlaksana di ruang sidang H. Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dan perencanaan pengimplementasian program INOVASI di Sumbawa yang berfokus kepada perencanaan pelembagaan fasilitator daerah, penguatan program pengembangan kompetensi guru, dan pengimbasan program secara mandiri.

Hadir dalam kesempatan ini 28 peserta yang diantaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diwakili oleh Kepala Seksi Bidang Anggaran, anggota Komisi IV DPRD, serta beberapa pakar pendidikan.

Pertemuan ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Sumbawa yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd. Menurutnya, dampak program ini sudah dirasakan oleh sebagian besar insan Sumbawa terutama siswa-siswa di jenjang

pendidikan dasar. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kelas melalui peningkatan keterampilan guru. Kegiatan ini bekerja secara langsung dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Program INOVASI di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan dengan baik berkat dukungan penuh dari Pemkab, termasuk dari mitra-mitra lainnya.

Dukungan penuh dari pemerintah terlihatpadadukunganpenganggaranmelalui APBD. DPA Dinas Dikbud Sumbawa mencatat bahwa di tahun 2018, jumlah dana APBD untuk mendukung program INOVASI Rp177.519.000 dan di tahun 2019 sejumlah Rp200 juta. Tercatat total 132 sekolah sasaran, 344 guru, 84 pengawas dan kepala sekolah, 67 fasilitator daerah melalui pendampinganINOVASIbermitradenganpemerintah kabupaten.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, H. Sahril, S.Pd, dalam paparannya mengenai perkembangan pelaksanaan program INOVASI menyampaikan akan pentingnya penguatan kelembagaan secara menyeluruh, termasuk pengua-

tan KKG (Kelompok Kerja Guru).

“Dengan pengalaman kami di INOVASI, anggaran sudah tersedia. Di Sumbawa, 25% APBD untuk pendidikan.

Namun, yang muncul sampai kelas relatif kecil. Oleh sebab itu bagaimana menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. INOVASI menyasar penguatan pembelajaran di tingkat kelas, termasuk KKG,” ujar Policy Manager INOVASI, Aos Hadiwijaya.

Rekomendasi dari pertemuan ini adalah perlunya revitalisasi KKG dan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) sehingga tercipta optimalisasi kedua wadah pengembangan profesi ini dalam rangka meningkatkan mutu hasil belajar siswa; terbentuknya tim pengembangan mutu di tingkat sekolah, gugus, dan kabupaten; pengembangan sistem monitoring dan evaluasi di sekolah secara komprehensif; revisi peraturan daerah pendidikan 2013; kemitraan strategis KKG, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. (ron)

SUARA NTB

Rabu, 22 Mei 2019

Halaman 11

Andrian Rebut Perak di Thailand Open

Mataram (Suara NTB) Baru beberapa hari meluapkan kegembiraan atas prestasi Lalu Muhammad Zohri yang sukses meraih tiket Olimpiade, kini cabang olahraga atletik NTB kembali mencatatkan prestasi. Adalah atlet NTB, Andrian yang sukses meraih medali perak di Thailand Open 20 Mei 2019.

Pelatih Atletik NTB, I Gusti Bagus Wirasantana yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (21/ 5) kemarin membenarkan

an lewat ponselnya.

“Benar sekali, Andrian meriah medali perak. Di kejuraan itu bersaing dengan sejumlah pelari terbaik Asia Tenggara

bila atlet asal NTB, Andrian sukses merebut medali perak di nomor 400 meter gawang. Kabar tersebut diterima langsung dari Andri-

lainnya,” ucapnya.

I Gusti Bagus Wirasantana yang biasa disapa Bagus catatan waktu diraih Andrian di event itu adalah 52.33 detik. Sementara juara satu diraih oleh atlet asal Taiwan, Chia Hsuan Yu dengan waktu 50,98 detik dan medali perunggu diraih atlet asal Srilanka, Asanka Leka-

mlage dengan waktu 52,67 detik.

Bagus yang merupakan pelatih spesialis nomor gawang NTB mengungkapkan catatan waktu yang dibukukan Andrian di event itu bukan waktu terbaiknya.

Sebab limit waktu terbaik Andrian 51.58 detik yang dicatat Andrian saat meraih

medali perunggu di SEA Games tahun 2017 lalu.

Peforma Andrian di event itu memang sedikit menurun dari biasanya. Hal itu diakui Bagus karena saat tampil di event itu Andrian sedang dalam kondisi melaksanakan ibadah puasa. Selain itu cuaca di lokasi sangat dingin dibanding di cuaca di Indonesia.

Menurut Bagus, catatan waktu Andrian di babak kualifikasi 52.13 detik, harusnya bisa lebih baik di babak final. “Mestinya Andrian bisa lebih cepat lagi waktunya di babak final.

Namun kondisi Andrian agak sedikit kelelahan karena dia dalam kondisi puasa,” jelasnya. (fan)

Pembangunan Dermaga Pelengsengan Belum Ada Kejelasan Taliwang (Suara NTB) Manager Operasional PT ASDP Poto Tano Samiun menyebutkan, rencana penambahan dermaga plensengan untuk mempercepat proses bongkar muat masih ada kejelasan hingga kini. Padahal penambahan sarana tersebut dianggap sangat penting seiring dengan semakin tingginya mobilisasi barang dan jasa dari Pulau Sumbawa begitupun sebaliknya.

Bahkan saat ini terjadi kenaikan jumlah penumpang sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya dan diprediksi akan terus meningkat.

“Penambahan pelengsengan dermaga Poto Tano kita anggap sangat penting untuk bisa direalisasikan. Karena fakta yang ada saat ini jumlah mobilisasi kendaraan barang dari pulau Sumbawa sudah sangat padat dan meningkat setiap tahunnya. Jika tetap dipaksakan dengan kondisi seperti sekarang ini, maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu. Bahkan untuk penambahan plensengan tim dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah turun melakukan pengecekan, tetapi untuk realisasinya masih nihil hingga kini,” ungkapnya Kepada Suara NTB, Selasa (21/5).

Dikatakannya, fungsi pelengsengan ini yang akan diharapkan bisa dibangun nanti yakni untuk membongkar muatan kapal. Sehingga waktu bongkar muat di dua dermaga yang ada dilakukan saat ini bisa semakin terpangkas. Sehingga, kapal-kapal yang mengantre untuk masuk ke dermaga sudah berada dalam keadaan kosong, dan pada saat sandar sudah langsung termuat untuk penumpang yang baru.

Jika melihat kondisi saat ini, proses bongkar muatnya untuk satu unit kapal dibutuhkan waktu mencapai 40-45 menit.

Tentu waktu yang dibutuhkan tersebut dianggap sangat lama di bulan-bulan tertentu sehingga menyebabkan antrean kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi di dermaga. Penambahan pelengsengan di pelabuhan Poto Tano juga sebagai salah satu upaya untuk bisa menurunkan tingkat kepadatan pelabuhan yang kerap terjadi di musim tertentu.

“Lokasi pelengsengan sudah kita dapatkan tinggal menunggu dana untuk pembangunannya. Kami sangat berharap dalam waktu dekat segera terealisasi, karena tim survey sudah turun melakukan pengecekan kemarin,” sebutnya.

Ditambahkannya, dengan adanya pembangunan pelengsengan nantinya, maka waktu untuk bongkar muat kapal diharapkan bisa terpangkas menjadi 30-35 menit. Sementara untuk rencana pembangunan dermaga tiga di pelabuhan Poto Tano, pihaknya masih menunggu adanya alokasi anggaran lebih. Karena untuk pembangunan dermaga baru ini, anggaran yang harus disiapkan sangat banyak. Sedangkan posisi yang bagus untuk rencana pembangunan dermaga yakni berada disamping dermaga satu dengan lokasi yang sedikit menjorok ke laut.

Pihaknya juga sudah melakukan survei terkait pembangunan dermaga baru ini dan dianggap sangat layak untuk ditambah. Harapannya dengan adanya penambahan dermaga, antrean kendaraan bisa semakin dipangkas serta pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal lagi.

“Kita sudah siap untuk melakukan penambahan dermaga baru di Poto Tano, tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan dan kesiapan anggaran,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/arn)

SILATURRAHIM - Suasana silaturrahim Pengurus KONI Sumbawa dengan Bupati Sumbawa di Pendopo Bupati Sumbawa belum lama ini.

KONI Sumbawa Dorong Usulan Stadion Olahraga Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepengurusan baru KONI Sumbawa dibawah Ketua Umum, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, langsung mendorong usulan pembangunan stadion baru yang lebih representatif di Sumbawa. Untuk diajukan melalui Bupati Sumbawa ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Hal itu disampaikan saat silaturrahim Jajaran pengurus KONI yang baru dengan

(Suara NTB/Ist)

BUKA PUASA BERSAMA - Kapolres Bima, Bupati, Wakil Bupati Bima dan unsur TNI menghadiri acara silaturahmi yang dirangkaikan buka puasa bersama, di halaman Mapolres Bima, Senin (20/5).

mengusulkan pembangunan stadion olahraga baru melalui DAK Kemenpora. Usulan ini pernah diusulkan sebelumnya, bahkan sudah pada tahap Feasibility Studi (FS) lahan yang direncanakan di Olat Maras seluas 20-30 hektar. Namun, ada beberapa persyaratan yang diminta pusat, belum dipenuhi, sehingga usulan pembangunan stadion olahraga senilai Rp1,5 Triliun ini belum bisa diakomodir pusat.

Ketua AKAD Lobar Berharap Calon Sekda Punya Relasi Kuat

Jaga Kamtibmas Butuh Peran Semua Pihak

Giri Menang (Suara NTB) – Ketua AKAD Lombok Barat M. Zaini berharap agar pejabat pengganti Sekda yang nanti menjabat memiliki relasi dan lobi yang kuat baik ke provinsi dan pemerintah pusat. Disamping pengganti Sekda ini harus punya kapabilitas (kemampuan).

Menurut dia, tak menarik jika Calon Sekda ini digiring ke isu orang lokal atau putera daerah dan luar daerah. Sebab sesuai ketentuan baik orang luar dan lokal diberikan ruang yang sama untuk menjabat di jajaran Sekda ini.

Menurut dia, jika masih diperdebatkan orang lokal dan orang

(Suara NTB/her)

Bima (Suara NTB) Kaplores Bima, AKBP Bagus Satryo Wibowo, SIK mengatakan dalam menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama bulan Puasa dibutuhkan peranan dan kerjasama semua pihak.

Hal itu dikatakannya disela-sela acara silahturahmi yang dirangkaikan dengan Buka Puasa Bersama dengan para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di halaman Mapolres Bima, Senin (20/5) sore.

Dalam kegiatan itu, hadir juga Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, Unsur TNI/Polri, para Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bima serta sejumlah pimpinan Partai Politik.

Menurut Kapolres, peranan semua pihak terutama masyarakat sangat membantu kinerja pihaknya dalam menjaga warga yang khusyuk beribadah. Seperti menjelang buka puasa, saat shalat tarawih hingga waktu sahur.

“Dalam waktu seperti ini potensi kerawanan sering terjadi sehingga dibutuhkan kerjasama untuk mencegah terjadinya kerawanan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut lanjutnya, selain meningkatkan tali silaturahmi. Diharapkan juga terjalin kebersamaan dalam membangun daerah kearah yang lebih baik, serta terciptanya Kamtibmas yang kondusif kedepannya.

“Mudah mudahan momen ini, kita bersama bisa memujudkan keamanan pada bulan puasa, agar dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu dan terhindar dari gangguan Kamtibmas,” ajaknya.

Sementara, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengaku silaturahmi tersebut merupakan media membangun koordinasi dan sinergi secara lintas instansi sebagai upaya dinamisasi kehidupan masyarakat Kabupaten Bima.

“Pesta demokrasi sebagai sebuah hajatan agung kebangsaan yang berjalan aman dan sukses kemarin diharapkan berdampak positif pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan keinginan Kapolres Bima, Bupati berharap peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui FKUB, para alim ulama, kaum muda cerdas untuk tiada bosan memberikan edukasi mengantisipasi berbagai dinamika yang mengarah pada disharmoni masyarakat.

“Kami meyakini semua pihak konsisten merujuk pada aturan normatif. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi persuasif dan peningkatan penyadaran melalui pembinaan pembinaan oleh Badan Kesbangpol beserta pihak lainnya,” pungkasnya. (uki)

Bupati Sumbawa di Pendopo Bupati. Ketua KONI, Syamsul Fikri dan Sekretaris Aman Muslimin didampingi lima Wakil Ketua dan pengurus KONI lainnya, menyampaikan sejumlah persoalan olahraga di daerah ini. Mulai dari sarana yang terbatas, hingga potensi atlet berprestasi yang butuh dimaksimalkan.

Untuk itulah, KONI melalui Ketuanya Syamsul Fikri mendorong Bupati Sumbawa untuk

M. Zaini

luar justru nanti Lobar ditertawakan, sebab mengacu di Pilkades saja, aturan yang mengatur soal hanya orang asli desa setempat yang bisa mencalonkan diri sebagai Cakades telah dikalahkan di tingkat MA. Sehingga Calon Kades saat ini boleh berasal dari luar desa, selama berstatus WNI. “Ini di tingkat desa (bawah) saja boleh orang luar desa mencalonkan diri dan menjadi Kades, apalagi bicara kabupaten. Bicara lokal kita diketawakan nanti. Punya lokal ndak berkapasitas, ngapain?,” tegas Zaini.

Ia pun perpandangan bahwa tidak mesti orang lokal yang jadi Sekda. Namun orang luar yang jauh lebih mumpuni dalam hal jejaring, relasi dan kapasitas sehingga bisa menjadi energi dalam membangun daerah. Disamping memiliki kapasitas dan pengalaman birokrasi menjadi poin yang tersendiri.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid dalam setiap wawancara mengatakan terkait persoalan orang lokal dan luar daerah bisa menjadi sekda. Sebab ia sendiri tak ingin melanggar aturan dengan mengkhususkan jabatan Sekda diisis oleh pejabat lokal.

“Jadi aturannya boleh dari luar daerah dan lokal,” jelas dia. Menurut dia semua masukan dari sejumlah akan dipertimbangan, namun demikian kata dia seharusnya masukan ini tak menyebut nama yang didukung sebagai Sekda. “Seharusnya ndak sebut nama,” jelas dia. (her)

KPU Loteng Usulkan 27 Penerima Santunan Pemilu Praya (Suara NTB) Sebanyak 27 penyelenggaran Pemilu baik itu dari unsur KPPS maupun dari PPS, telah diusulkan oleh KPU Lombok Tengah (Loteng) sebagai penerima santunan Pemilu ke KPU pusat. Dari nama yang diusulkan tersebut, nama Ketua KPU Loteng tidak masuk dalam usulan. Kendati sempat dilarikan ke RSUD Praya untuk mendapat perawatan selama proses rekapitulasi perolehan suara berlangsung beberapa waktu lalu.

“Jadi total ada 27 orang penyelenggaran Pemilu yang kita usulan untuk memperoleh santunan Pemilu. Tidak termasuk Ketua KPU Loteng,” ungkap Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, kepada Suara NTB, Selasa (21/5).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat edaran Sekretaris Jenderal KPU terkait rencana pemberian santunan bagi penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia maupun sakit. Hanya saja surat edara tersebut baru mengatur soal persyaratan pengajuan pemberian santunan. Belum mengator soal nilai atau besaran santunan yang akan diterima para penyelenggara ataupun ahli waris dari penyelenggara Pemilu tersebut.

“Untuk nilai santunannya nanti akan ditemukan. Setelah KPU pusat menerima seluruh usulan dari KPU daerah. Lengkah dengan persyaratan yang sudah ditentukan,” terangnya. Misalnya, bagi yang sakit harus menyertakan rekam medik dan dokumen

kesehatan lainnya. Sedangkan bagi yang meninggal dunia, persyaratan yang harus dikumpulkan juga sudah diatur.

Dari total 27 penyelenggaran Pemilu di Loteng yang diusulkan untuk memperoleh santunan Pemilu tersebut, dua orang diantaranya meninggal dunia. Masing-masing Molah Hubain, petugas keamanan TPS Pengenjek serta H. Hilman Yasin, Ketua KPPS TPS 29 Desa Wajegeseng Kecamatan Jonggat. Sisanya sebanyak 25 orang, masuk kategori sakit.

“Tentu besaran santunan bagi yang meninggal dunia jelas lebih besar dengan yang sakit. Tapi itu baru jelas kalau sudah ada keputusan daru KPU pusat. Jadi kita tunggu saja,” tegas Suantara. (kir)

“Salah satunya masih terkendala soal kejelasan lahan,” tambah Wakil Sekterais KONI Sumbawa, Herlan S. SE. Menanggapi hal ini, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meminta KONI Sumbawa dan bersurat secara resmi ke Bupati. Nanti, Bupati akan menindaklanjutinya dengan memanggil dinas terkait untuk merespons usulan dimaksud. Terutama soal ketersediaan lahan sesuai persyara-

tan yang diminta pusat.

Bupati pun mengapresiasi usulan ini. Mengingat fasilitas dan sarana olaraga juga penting untuk memacu prestasi atlet di daerah ini. Apalagi sekarang cukup banyak atlet bibit unggul yang belum dimaksimalkan. Bupati pun berpesan kepada pengurus KONI yang baru untuk dapat melakukan pembinaan lebih intens untuk kemajuan olahraga di daerah. (arn)

Yan dan Salam akan Jajal Event Internasional Mataram (Suara NTB) Sukses menyelesaikan lomba lari Tambora Challenge di Jalan Lintas Sumbawa, 1-4 Mei 2019, dua pelari Ultra NTB, Yan Bahtiar dan Abdul Salam ingin jajal event internasional. Rencananya kedua pelari senior NTB ini akan mengikuti Kejuaraan Lari Ultra Marathon di Malaysia bulan Juli mendatang.

Yan Bahtiar yang ditemui Suara NTB di Mataram, Selasa (21/5) kemarinmengatakankeinginan dia dan rekannya menjajal event internasional telah mendapat dukungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiflimansyah. Bahkan Gubernur NTB akan mendukung biaya keberangkatan atlet di event internasional.

“Gubernur NTB akan mendukung kita mengikuti kejuaraan Ultra Marathon di luar negeri, asalkan atlet itu bisa meningkatkan prestasi,” ucap Yan Bahtiar menirukan pesan Gubernur NTB kepada dirinya saat Gubernur NTB menerima atlet Thambora Challenge di Kantor Gubernur NTB belum lama ini.

Setelah mendapat dukungan dari orang nomor satu di

Pemprov NTB itu, Yan mengaku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bersama rekannya Adul Salam akan mempersiapkan diri mengikuti ultra marathon di Malaysia bulan Juli mendatang. “Rencana saya dan Abdul Salam akan ikut di nomor relay 100 Kilometer,” terangnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Abdul Salam baru saja tampil di event Tambora Challenge tanggal 1-4 Mei lalu.

Atlet asal Kota Bima itu berhasil meraih finis di nomor 320 Kilometer. Meski mecapai finis, namun catatan waktu Abdul Salam belum masuk Cat off Time lomba sehingga Salam dinyatakan DNF (tidak masuk waktu finis).

Meski dinyatakan DNF namun upaya para atlet ultra NTB mencapai finis diapresiasi oleh Pemprov NTB. Dalam hal ini Gubernur NTB memberikan uang saku sebasar Rp1 juta untuk masingmasing atlet NTB yang capai finis. Termasuk Yan Bahtiar juga sukses mencapai finis di lomba lari paling ekstrem itu, sehingga mendapat apresiasi dari Pemprov NTB. (fan)

Kepengurusan KKI NTB Berakhir Agustus 2019 Mataram (Suara NTB) Masa Bhakti kepengurusan Pengprov Kushin Ryu M. Karatedo Indonesia (KKI) NTB akan berakhir tahun 2019. Terkait dengan akan kadaluarsanya kepengurusan organisasi olahraga beladiri karate yang tengah dipimpin H. Didi Sumardi itu, pihak KKI NTB akan menggelar Musprov KKI NTB di Mataram bulan Agustus 2019.

“Bulan Agustus kita akan menggelar Musprov KKI NTB. Agenda Musprov memilih ketua umum KKI NTB yang baru,” ucap Ketua I (Bidang Organisasi) KKI NTB, Akhwan Avianto kepada Suara NTB usai rapat internal dengan pengurus Pengprov KKI NTB, di Mataram, Selasa (20/5) malam.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pengurus inti KKI NTB, seperti seperti Ketua II (Binpres), AKP I Wayan Redana, I Wayan Tusta (Ketua Majelis Sabuk Hitam) dan be-

berapa pengurus harian lainnya juga hadir di rapat tersebut.

Dalam rapat itu, kepengurusan KKI NTB tidak hanya menetapkan agenda Musprov. Namun para pengurus juga menyusun program kerja KKI NTB hingga berakhirnya masa kepengurusan KKI NTB bulan Agustus 2019.

Menurut Akhwan, sebelum berkahirnya masa kepengurusan KKI NTB, pihaknya akan melaksanakan ujian Kyu di Mataram bulan Juli mendatang.

Selain ujian Kyu pihak KKI NTB juga akan melaksanakan ujian Dan tingkat nasional di Bulan yang sama.

Untuk ujian Kyu melibatkan atlet dari kabupaten/kota di NTB. Sementara untuk ujian Dan tingkat nasional akan melibatkan seluruh atlet kabupaten/kota di NTB serta atlet-atlet dari luar NTB juga akan diundang mengikuti ujian Dan tingkat nasional itu. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 22 Mei 2019

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR.3361 HH NOKA/NOSIN :MH328D408BK254633/28D3251095 AN.JUMAWAN HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.3356 BO NOKA/NOSIN : MH1HB41187K846123/HB41E1846226 AN.MUHAMMAD HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

Halaman 12

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

q

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 22 Mei 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

OPINI

Halaman 14

Puasa dan Belanja Semua Sekolah Harus Berkualitas PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) seolah menjadi momok bagi sekolah swasta, juga sekolah negeri yang berada di pinggiran kota. Calon siswa seolah semua menjadi ‘’milik’’ sekolah negeri. Terlebih sekolah dengan label ‘’favorit’’. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Terutama di Kota Mataram. Tidak kebagian murid selalu menjadi keluhan sekolahsekolah negeri bahkan sekolah negeri di pinggiran kota.

Kebijakan pemerintah yang memberlakukan zonasi saat PPDB, sejatinya menjadi angin segar bagi sekolah pinggiran dan juga sekolah swasta. Zonasi ini sebenarnya dapat menjadi pintu masuk penyetaraan kualitas pendidikan. Hal ini dapat terlaksana manakala zonasi ini ditaati oleh semua sekolah. Karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, semua calon siswa mengincar sekolah yang ada di tengah-tengah kota.

Pilihan ini terkadang juga tidak terlepas dari dorongan walimurid.

Orang tua siswa, entah karena gengsi atau apa, ingin melihat anaknya bersekolah di sekolah-sekolah yang mendapat label ‘’favorit’’. Berbagai cara dilakukan. Melalui tangan-tangan oknum pejabat yang memiliki pengaruh di pemerintahan, ‘’bobollah’’ benteng pertahanan sekolah. Dari yang awalnya berkomitmen melaksanakan aturan PPDB, hingga terpaksa tutup mata atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Sekolah-sekolah itu belakangan diketahui menerima siswa melampaui kapasitas ruaang kelas yang mereka milik. Karena sudah kejadian, akhirnya muncullah rombel atau rombongan belajar. Munculnya rombel ini membuat sekolah pinggiran, berikut sekolah swasta sulit bersaing. Ke depan, atau paling tidak, pada PPDB tahun ini, hal-hal tersebut, tidak lagi terulang. Untuk itu, pemberlakukan zonasi akan berhasil kalau semua pihak teguh memegang komitmen.

Jangan sampai, siswa-siswa pintar berkumpul di satu sekolah tertentu. Dengan zonasi yang dilaksanakan sungguh-sungguh ini, diyakini akan menciptakan kualitas pendidikan yang merata. Hal yang juga perlu menjadi atensi sekolah-sekolah swasta, mereka harus terus berbenah. Bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga pengajar di sana, melengkapi sarana penunjang belajar mengajar dan lain sebagainya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah matang dengan konsep zonasi. Ini dimaksudkan untuk persebaran siswa, guru, dan sarana dan prasarana. Zonasi dilaksanakan untuk pemerataan mutu pendidikan. Sehingga, semua sekolah di satu zona, perlahan-lahan mutunya disamakan. Sehingga, kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, tidak terlalu tinggi. Selama ini terutama dalam beberapa tahun belakangan, ada semacam kasta di antara sekolah, ada sekolah yang dianggap sekolah favorit, sedang, dan tidak favorit. Biasaya di sekolah yang dianggap favorit, menerima siswa yang memang pintar, ekonomi dari orang tuanya mampu, dan memiliki daya dukung yang baik. Siswa dari keluarga tidak mampu atau yang memiliki nilai kurang baik, akan sulit masuk ke sekolah tersebut.

Padahal mestinya dalam pendidikan, semua masyarakat berhak memperoleh layanan pendidikan terbaik. Bagi siswa yang memiliki nilai yang kurang akan mendapatkan penddiikan di sekolah yang kondisinya belum bagus. Dengan adanya zonasi, ke depan seluruh siswa bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Siswa tidak perlu harus berkompetisi habis-habisan atau harus menempuh perjuangan untuk menuju sekolah yang letaknya sangat jauh.

Konsekuensinya, sekolah harus ditingkatkan mutunya. Tidak boleh ada keegoisan antara satu sekolah dengan sekolah lain. Seharusnya tidak ada sekolah yang merasa lebih hebat, sekolah harus melayani masyarakat dan tidak boleh memilih-milih siswa. Siapapun harus diterima masuk ke sekolah. Karena pembiayaan dari pemerintah, uang pemerintah itu adalah uang dari rakyat. Maka dengan zonasi ini semua sekolah yang berada di satu zona akan dikondisikan antara satu dengan lainnya saling mendukung. (*)

ETELAH mengembara selama sebelas bulan, puasa menyediakan ruang untuk merenung dan merefleksikan hidup. Dalam Islam itu disebut taubat, kembali kepada ke titik asal, kembali pada kemanusiaan dan kesederhanaan. Dalam pelaksanaanya puasa menuntut seseorang menahan hasrat.

Lewat puasa juga manusia diharapkan dapat kembali fitri, bersih dari titik hitam (zulum). Itu sebabnya ritual tahunan semacam ini merangkum ibadah lainnya. Misalnya salat malam, sedekah dan zakat fitrah. Itu artinya seseorang dituntut membersihkan diri dengan banyak memberi, bukan membeli.

Puasa tentu bukan momentum menghias diri dengan meningkatkan belanja. Hanya saja kini banyak yang terjebak memanfaatkan bulan puasa untuk berbelanja; lebih banyak ‘menukarkan’ uang daripada menyedekahkannya. Puasa pada akhirnya jadi ajang lomba berbelanja. Sudah begitu, memamerkannya pula.

Apalagi pada hari-hari mendekati Idul Fitri, toko-toko busana penuh, tiap hari orang ramai memilih busana yang kira-kira terbaik untuknya.

Kalau sudah masuk pusat perbelanjaan, hasrat belanja biasanya semakin menguap. Hal-hal yang pada dasarnya tak begitu dibutuhkan, bisa jadi dibawa pulang. Lalu di mana sebenarnya nilai puasa dalam diri kita?

Puasa sebagai sarana untuk kembali kepada fitrah akhirnya kehilangan spiritnya. Titik kembali itu kini tertutupi euforia dan kemegahaan. Bulan puasa yang harusnya sebagai ring pertarungan; memperoleh kekalahan atau kemenangan.

Tentu saja kemenangan dalam arti kembali pada titik asal itu tadi.

Hari ini kesadaran untuk meraih kemenangan itu membias. Kemenangan hanya jadi slogan pada idul fitri.

Apa yang dimenangkan di “hari kemenganan” jika orang merayakannya hanya dengan kembang api, makanan dan pakaian berlimpah. Hari kemenangan dimanfaatkan untuk berbelanja sebanyak-banyaknya.

Jika seperti itu, dampak puasa jadi terbalik. Pengeluaran bisa dua kali lipat dari hari sebelumnya. Apa yang mungkin dibayangkan sebagai muara merefleksikan kehidupan malah jadi arena ke pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan. Bahkan orang-orang desa berduyun-duyun memilih gemerlap cahaya kota daripada berbelanja di toko terdekat.

Kota sesak, malam-malam ter-

Oleh: Mohamad Baihaqi Alkawy (Kelompok Studi Sosial dan Kebudayaan (Klasika)

”

Gejala konsumtif ini dimulai semenjak produsen berhasil memproduksi barang dalam jumlah banyak. Mereka menyiptakan barang yang punya tarikh tertentu dan tak tahan lama. Bahkan merancang model-model baru. Itu semua hanya demi memenuhi akumulasi hasrat belanja. Ketika pola itu bekerja, orang-orang mulai terpikat dengannya. akhir puasa seperti ini, antrian kendaraan memuncak. Pusat perbelanjaan nyaris menyamai keramaian masjid. Bahkan kadang pusat perbelanjaan lebih ramai tinimbang masjid. Terutama bagi kaum remaja yang menikmati puasa di jalan dan taman kota.

Puasa jadi ritual tahunan yang ditunggu sekaligus dirayakan dengan kemewahan, mulai dari makanan hingga pakaian. Puasa sebagai jalan memperoleh ekstase lewat keheningan dan kesederhanan malah tak tergapai. Puncak eksatse itu pada akhrinya adalah kemewahan itu sendiri.

Fenomena semacam ini memang bukan barang baru. Sudah lama nilai puasa membias dalam kehidupan kita. Ini mungkin akibat dari kesalahpahaman memahami puasa itu sendiri. Darimana dan kapan kultur semacam itu terbangun. Apakah kita kehilangan cara mengembalikan kehidupan pada keheningan yang dapat membawa kita pada perenungan terhadap kemanusiaan?

Aku Belanja, Maka Aku Ada Dalam sejarah, sebelum konsumerisme tumbuh, kebanyakaan orang hidup dalam kelangkaan. Untuk menghadapi itu, berhemat adalah kata bijak yang hidup dalam masyarakat. Orang dilihat sebagai figur mulia ketika ia mampu hemat.

Jika ada baju sobek, maka dengan segera ia menjahitnya. Bukan lantas meminjam uang dan pergi ke pasar.

Gejala konsumtif ini dimulai semenjak produsen berhasil memproduksi barang dalam jumlah banyak. Mereka menyiptakan barang yang punya tarikh tertentu dan tak tahan lama. Bahkan merancang model-model baru. Itu semua hanya demi memenuhi akumulasi hasrat belanja. Ketika pola itu bekerja, orang-orang mulai terpikat dengannya.

RADIO

Itu sebabnya kredo masyhur Descartes, “Aku berpikir, maka aku ada” di jaman semacam ini malah direduksi menjadi “Aku berbelanja, maka aku ada”. Puasa yang pada dasarnya mengembalikan eksistensi manusia menjadi fitri malah kita semakin teralienasi. Eksistensi itu kini dihadirkan oleh seberapa banyak kita berbelanja menjelang hari raya.

Artinya peningkatan daya beli adalah cara lain menunjukkan eksistensi dan kebahagiaan. Hanya saja, eksistensi itu memanfaatkan puasa sebagai medianya. Puasa mendorong orang menahan hawa nafsu tapi di satu sisi meneguhkan hasrat membeli dan menunjukkan diri bukan di hadapan Tuhan, melainkan di hadapan sesama.

Puasa seperti menegaskan dan meyakinkan kita bahwa memanjakan diri lebih baik, sementara berhemat-hemat seumpama menindas diri sendiri. Kadang tak jarang, orang yang punya uang tapi berhemat dan tak membeli pakaian atau makanan berlimpah di bulan puasa akan mendapat cemooh di lingkungan sosial. Puasa pada titik ini malah mendorong orang mengamini frase “just do it”.

Namun ternyata tak hanya kita, konon di Amerika pada hari-hari libur Natal, orang merayakannya dengan festival belanja. Begitu halnya ketika merayakan Memorial Day, hari di mana seseorang dituntut berkhidmat mengenang para prajurit yang mangkat, kini dirayakan dengan pesta berbelanja. Gejala semacam ini memang menjadi corak jaman.

Orang-orang pada umumnya terlanjur melihat puasa hanya sebagai rutinitas yang dilewati dengan meriah setiap tahun. Apa yang disebut kembali ke titik asal hanya se-

bagai retorika romantik yang barangkali tak akan tercapai jika puasa hanya dimanfaatkan sebagai momentum buka bersama, konvoi di jalan, menyalakan kembang api, dan memenuhi setiap toko busana.

Agama (puasa) menjadi semacam pesta. Bukan ekstase yang menghayutkan dan merindukan. Padahal sebetulnya menahan diri berbelanja jadi ukuran keberhasilan puasa kita. Untuk itu dapatkah kita menarik kembali nilai – nilai agama ke muasal yang telah ditetapkan? Masihkah kita merenungi pengembaraan kita selama setahun dan menarik diri kembali?

Sementara itu kita tahu, masih ada saudara-saudara kita yang ingin bersama dan dianggap ada, tapi tak kuasa. Apa boleh buat, kadang hutang menjadi solusi satu-satunya kala bulan puasa tiba.

POJOK 100 kapal besar ditargetkan sandar di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Akan tumbuh pusat ekonomi baru di Loteng

*** Penyerapan pajak hotel masih minim

Sektor pariwisata harus lebih dipacu

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 22 Mei 2019

Halaman 15

100 Kapal Besar Ditargetkan Sandar di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Dari Hal. 1 Ia mengatakan, keuntungan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang bisa mendekatkan lokasi penangkapan ikan. Karena ratarata kapal – kapal besar tersebut menangkap ikan di Samudra Hindia.

Hamdi menyebutkan, hasil tangkapan ikan cukup melimpah. Dalam dua minggu, sebanyak 40 ton ikan yang didapat. Sehingga, apabila ditotal ikan yang bongkar muat di Pelabuhan Teluk Awang mencapai 120-140 ton dalam dua minggu. ‘’Tidak itu saja, kapal – kapal kecil dengan kapasitas 5 – 10 GT, dalam seminggu bisa mendapatkan 1 – 3 ton,’’ sebutnya.

Dikatakan, ikan hasil

tangkapan tersebut kemudian dikirim ke Banyuwangi atas nama NTB. Tetapi untuk pengiriman ke luar negeri, masih menggunakan nama Banyuwangi. Untuk itu, ke depan, ekspor ikan harus atas nama NTB. Saat ini sedang dilakukan pengurusan kelengkapan agar ekspor ikan bisa dari NTB. ‘’Karena salah satu syarat untuk bisa mengekspor ikan yaitu harus memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI),’’ jelasnya.

Menurut Hamdi, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. (nas)

Bantuan Bibit Jagung Harus Sesuai Spek Dari Hal. 1 Pemenang tender itulah yang melakukan pengadaan bibit jagung sampai mendistribusikannya kepada kelompok tani.

Ketika ditanya apakah akan melakukan evaluasi terhadap Distanbun sesuai dorongan kalangan DPRD NTB? Sekda mengatakan belum sampai ke arah sana. ‘’Evaluasi saya kira ndak.

Kita juga tak boleh berlebihan dalam menilai kawan. Sepanjang yang bersangkutan melakukan sesuai SOP. Kan ada juklak dan juknisnya.

Maka ndak ada masalah,” tandasnya.

Diketahui, sebanyak 117 ton bibit jagung didistribusikan ke petani di lima kabupaten di NTB. Semuanya belum tersalurkan secara keseluruhan.

Belum seluruhnya bibit jagung terdistribusi, karena persoalan kualitas. Anggaran pengadaan bibit jagung ini sekitar Rp3,8 miliar.

Bantuan bibit jagung tersebut untuk masa tanam, pada Oktober – Maret (2018-2019) di Perluasan Areal Tanam Baru. (nas)

Enam Terduga Teroris Masih Jalani Pemeriksaan Dari Hal. 1 Sementara barang bukti yang diamankan tiga unit motor milik para terduga teroris.

Polisi belum mengungkap barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas terorisme lainnya.

Para terduga teroris diamankan Tim Densus 88 dibantu Personil Subden IV Datasemen Gegana Brimob Polda NTB . Setelah berhasil ditangkap, para terduga teroris tersebut langsung diamankan ke Mako Brimob Bataliy-

on C Pelopor dengan penjagaan ketat. Pemeriksaan intensif langsung dilakukan hingga pukul 21.30 Wita.

Dalam catatan kepolisian, dari penangkapan oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri terhadap keenam terduga teroris terungkap, mereka adalah jaringan kelompok JAD Penatoi Kota Bima yang lama terpantau. Setelah mendapat momen yang tepat, langsung dilakukan penangkapan. (ars)

Dapat Perhatian Khusus BNPT Dari Hal. 1 Pembinaan terus dilakukan.

Kalaupun belum berhasil, kan bukan berarti pembinaan tidak ada,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi terkait ditangkapnya enam terduga teroris di Bima oleh Densus 88 Mabes Polri.

Ia mengatakan, seringnya penangkapan terduga teroris di wilayah Bima, karena memang di situ ada orang-orang yang berpaham radikal. Setelah dipelajari, ternyata mereka dididik di luar daerah.

Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat yang berpaham radikal tersebut. Ia mengatakan, masyarakat yang berpaham radikal di Bima sudah dideteksi. Pengawasan terus dilakukan oleh FKPT dan BNPT. Diberitakan, enam terduga teroris ditangkap tim Densus 88 Antiteror, Sabtu (18/5) lalu di Kota Bima. Mereka diduga terkait jaringan teroris yang akan melakukan aksi bersamaan pada demo 22 Mei di KPU RI. Ke enam terduga teroris tersebut diperiksa di Mako Brimob Polda NTB. Informasi diperoleh Suara

NTB, penangkapan berlangsung Sabtu (18/5) lalu sekitar pukul 15.30 Wita. Mereka yang ditangkap itu merupakan jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Penatoi Kota Bima.

Mereka adalah MFH alias Is, ditangkap di depan Kantor UPT Kehutanan Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, kemudian MFS alias Reli ditangkap di Gudang Kayu Ustadz Lahmudin, KK ditangkap pada saat mengisi bahan bakar motor di Kios Idaman simpang SMAN 4 Kota Bima.

Ditangkap berikutnya, Kus alias Sofian Bin Taufik alias Pian ditangkap di gudang usaha kayu yang sama. Kelima, ditangkap inisial AH alias Muchlas Adiputra ditangkap di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima.

Ke enam, Ass alias Asgaf, ditangkap di Kabupaten Dompu. Sementara barang bukti yang diamankan tiga unit motor milik para terduga teroris. Polisi belum mengungkap barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas terorisme lainnya. (nas)

(Suara NTB/ars)

SILATURAHMI - Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, KMS. A Roni, SH.,MH didampingi Koordinator Penghubung KY NTB Ridho Ardian Pratama, SH.,MH, bersilaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB, Selasa (21/5). Dalam kunjungan redaksi itu, rombongan KY diterima Penanggung Jawab Suara NTB H. Agus Talino didampingi Redpel Raka Akriyani.

Sembilan Hakim Dilaporkan ke KY Mataram (Suara NTB) Sembilan hakim di NTB yang diduga bermasalah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Dua orang sudah menjalani pemeriksaan, tujuh lainnya sedang dalam penjadwalan.

Dua hakim yang sudah menjalani pemeriksaan adalah hakim Pengadilan Tinggi (PT) NTB. Hasil pemeriksaan masih digodok di KY pusat. Sementara tujuh lainnya hakim berasal dari pengadilan berbeda, juga terindikasi bermasalah. Hanya saja, tidak disebutkan jenis pelanggaran yang diproses.

“Laporannya sudah masuk,

Misalnya di Pelabuhan Lembar, kapal tol laut Legundi dengan rute Lombok-Surabaya banyak penumpangnya. ‘’Ada tren kenaikan penumpang di moda transportasi laut. Legundi banyak penumpangnya,’’ kata Bayu dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (21/5).

Ia menyebutkan, armada yang disiapkan untuk angkutan mudik di penyeberangan Lembar - Padangbai dan Kayangan - Poto Tano mencapai 55 kapal. Dengan rincian, sebanyak 33 kapal di lintas penyeberangan Lembar Padangbai dan 22 kapal di lintas penyeberangan Kayangan - Poto Tano. ‘’Mungkin sekarang belasan persen naiknya. Legundi tetap ramai, sangat dipilih,’’ ungkapnya.

Terkait dengan angkutan mudik lebaran, Bayu mengatakan petugas Dishub mulai melakukan ram check kendaraan umum seperti bus.

Jika tidak lulus cek, maka tidak boleh kendaraan tersebut jalan. Selain itu, para sopir diminta memperhatikan kondisi fisik. Jangan sampai bekerja lebih dari 8 jam. Karena

akan berpengaruh terhadap kondisi fisik sopir.

Para sopir juga diminta tidak mengkonsumsi obat yang menimbulkan rasa mengantuk, narkoba dan sejenisnya. ‘’Prasarana jalan juga Alhamdulillah sudah bagus. Tapi tetap hati-hati.

Jangan sampai jalannya mulus kemudian ngebut.

Intinya, perhatikan kecepatan maksimum,’’ katanya mengingatkan.

Untuk kelancaran arus mudik lebaran kali ini, Bayu mengatakan ada beberapa titik kemacetan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Titik-titik kemacetan tersebut akibat aktivitas pasar tumpah menggunakan ruas jalan nasional.

Untuk Pulau Lombok, Bayu menyebutkan lokasinya seperti di Kopang Lombok Tengah, Paokmotong, Masbagik, Aikmel dan Pringgabaya Lombok Timur. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat di Kota Sumbawa Besar, Dompu dan Sila Bima. ‘’Di pasarpasar tumpah itu ditempatkan petugas baik Dishub maupun Polantas,’’ kata Bayu. (nas)

jalani pemeriksaan. Tapi dipastikannya, jika sudah masuk proses di KY, ia akan terus melakukan monitoring.

Pemeriksaan yang dilakukan pihaknya untuk memastikan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk diteruskan. Jika terpenuhi, akan dilanjutkan pada pleno. ”Jika dalam pleno dipastikan ada unsur pelanggarannya, maka

si partisipasi masyarakat NTB yang terlibat dalam pengawasan perilaku hakim. Era digitalisasi dan keterbukaan informasi, masyarakat sudah semakin kreatif melakukan pemantauan, baik melalui foto maupun video. Diharapan partisipasi ini akan terus berlanjut.

“Penting laporan masarakat itu, sebab penting untuk awasi dan memantau perilaku hakim, khususnya kasus kasus yang jadi perhatian publik, jangan sampai luput dari pengawasan kita,” pungkasnya. (ars)

OPD Masih Lamban Respons Aduan Masyarakat di ’’NTB Care’’ Mataram (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov dan kabupaten/kota masih lamban merespons aduan masyarakat yang disampaikan lewat aplikasi NTB Care. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB mengakui masih lambannya respons OPD terhadap aduan masyarakat lewat NTB Care.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH mengatakan, sistem ini masih relatif baru. Sehingga akan diperkuat jaringan sampai tingkat bawah. “Kalau sekarang ini kan belum praktis, artinya admin-admin ini masih dikata-

kan koordinasinya sulit. Makanya kita akan aktifkan sosialisasinya dari jaringan-jaringan ke tingkat bawah. Permasalahan masyarakat ini kan dari tingkat bawah terutama yang paling banyak di desadesa,” kata Aryadi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (21/5).

Ia mengatakan akan dibentuk duta-duta NTB Care yang akan diberikan edukasi memanfaatkan sistem tersebut.

Menurutnya, kader Posyandu dan siswa SMA/SMK dapat dijadikan duta NTB Care. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menyampaikan keluhannya kepada Pemda.

Aduan yang disampaikan masyarakat, kata Aryadi ada yang sifatnya butuh penanganan langsung atau penanganan cepat. Untuk mempercepat penanganan maka dibutuhkan jaringan-jaringan di bawah sampai tingkat desa. ‘’OPD kadang-kadang responnya lambat dan di masyarakat itu kan banyak sekali kita temui kendala mereka,’’ katanya.

Pengaduan masyarakat lewat SMS dan media sosial Gubernur dan Wakil Gubernur rencananya akan diintegrasikan di aplikasi NTB Care. Sehingga seluruh saluran pengaduan masyarakat bisa direspons dengan cepat. “Ini yang sedang kita lakukan dan sedang berunding

dengan seluruh stakeholder yang ada.

Dan sistem yang sederhana ini perlu kita lihat. OPD harus paham menggunakan sistem sehingga cepat menangani aduan masyarakat sesuai dengan bidangnya,” kata mantan Inspektur Pembantun Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB ini.

Apakah admin di OPD kurang sehingga responsnya masih lamban?

Aryadi mengatakan, setiap OPD sudah ada adminnya.

Begitu juga di kabupaten/ kota. Namun, admin di masing-masing OPD masih kurang paham penanganan aduan tersebut. ‘’Harus ada mekanisme yang jelas dan simpel antara penanganan dan pengaduan II Gede Gede Putu Putu Aryadi Aryadi itu,’’ tandasnya. (nas)

Restoran Banting Harga Menu Berbuka Selama Ramadhan

Disiapkan 55 Armada Dari Hal. 1

saya masih pantau terus pemeriksaannya,” kata Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, KMS. A. Roni, SH.,MH saat bersilaturahmi ke redaksi Suara NTB, Selasa (21/5).

Namun ia tidak tahu persis seperti apa perkembangan terakhir penanganan sembilan hakim tersebut, khususnya dua orang yang sudah men-

akan direkomendasikan dijatuhi sanksi,” tandasnya.

Pada prinsipnya, kata dia, setiap laporan yang masuk selalu diproses, diawali dengan proses verifikasi persyaratan substansi laporan dan bukti pendukung.

“Intinya jika dalam laporan bukti lengkap, akan kita proses sesuai aturan,” jelasnya.

Mengenai pengaduan yang masuk soal hakim, diakuinya terbanyak menyangkut kasus perdata. Ini berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim yang dikeluhkan para pihak.

Ia sekaligus mengapresia-

Anton Sugiono

Mataram (Suara NTB) Hotel dan restoran di Lombok mengambil momentum ramadhan untuk memulihkan kembali tingkat kunjungan pascagempa. Hotel dan restoran memberlakukan kebijakan banting harga, untuk menu berbuka puasa.

Puasa belakangan ini, tingkat kunjungan ke hotel dan restoran mengalami peningkatan yang signifikan. keadaannya berbalik dari sebelum-sebelumnya. Bahkan menurut Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Provinsi NTB, Anton Sugiono, tingkat kunjungan naik 40 persen dibanding tahun lalu.

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan hotel dan restoran di Lombok, yakni menyepakati harga

yang bersabat bagi individu atau kelompok yang ingin menikmati sensasi berbeda berbuka puasa di hotel dan restoran. “Untuk resort bintang lima di Senggigi, harganya tidak lebih dari Rp100.000/ porsi menu berbuka. Untuk city hotel, harganya dari Rp60.000/porsi dan maksimal Rp80.000/porsi. Dulunya misalnya harganya Rp150.000/ porsi,” kata Anton Sugiono kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (21/5) kemarin.

Meskipun beban operasional tahun ini mengalami kenaikan. Dari 30 persen tahun lalu menjadi 40 persen sampai 50 persen tahun ini atau jika dinilaikan, misalnya saja tahun lalu perhitungan keuntungan sebesar Rp1 juta, tahun ini menjadi Rp800 ribu.

Akibat tingginya beban operasional. Kebijakan harga ini

Pembayaran THR Karyawan Tunggu Perkada Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD), masih menunggu peraturan kepala daerah (Perkada) terhadap pembayaran tunjangan hari raya (THR). Perkada diterbitkan setelah revisi peraturan pemerintah rampung. Pembayaran tunjangan hari keagamaan maksimal 10 hari menjelang lebaran.

Pencairan THR pegawai disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi, menunggu revisi terhadap PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan daerah untuk pembayaran THR dan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pembayaran THR dan gaji 13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan penerima pensiun serta penerima tunjangan. Jika revisi ini telah diteken dan diundangkan, secara otomatis akan ditindaklanjuti dengan menandatangani peraturan kepala daerah.

“Kalau sekarang cukup Perkada, tidak Perda lagi. Kita menunggu revisi ini selesai dulu,” kata Syakirin ditemui, Senin (20/5). Perkada kata Syakirin, telah final sehingga begitu penomoran peraturan pemerintah keluar otomatis Pemkot Mataram akan menyesuaikan. Tanpa

regulasi itu, pihaknya tidak berani mengambil tindakan. “Kalau hari ini berlaku besok di tandatangani,” ucapnya.

Sejauh ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh diketahui sedang berangkat melaksanakan umroh. Perkada dikhawatirkan terancam tak bisa ditekan. Syakirin mengatakan, cutinya kepala daerah secara otomatis akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Kemungkinan Wakil Walikota akan menandatangani Perkada tersebut. THR pegawai akan dibayarkan 10 hari menjelang lebaran. “Kalau lebaran tanggal 5 Juni. Berarti THR dibayarkan tanggal 25 Mei,” terangnya.

Secara keseluruhan anggaran disiapkan untuk membayar tunjangan keagamaan sekitar Rp20 miliar. Uang tersebut sudah siap tinggal menunggu peraturan saja.

Sama halnya sambung Syakirin, pembayaran gaji ke 13 pegawai dicairkan bulan Juni mendatang. Regulasinya sama dengan pembayaran THR pegawai. Dua aturan itu nantinya akan dimasukkan dalam Perkada.

Untuk pembayaran gaji ke 13 total anggaran disiapkan sama yakni Rp20 miliar. “Anggaran sama sekitar Rp20 miliar. Tapi pembayarannya bulan Juni,” demikian kata Syakirin. (cem)

berlaku di hampir seluruh hotel dan restoran selama ramadhan.

Antusias masyarakat untuk berbuka puasa di hotel dan restoran di dalam kota maupun pusat-pusat wisata lainnya di Pulau Lombok cukup tinggi. Di tiga gili, Trawangan, Meno dan Air di Kabupaten Lombok Utara tingkat kunjungan wisatan juga telah mulai membaik. Hal ini dikuatkan oleh Anton, dengan masuknya kapal-kapal pembawa turis dari Bali.

“Saat melakukan kunjungan ke Gili Trawangan barubaru ini, kunjungan wisatawan cukup bagus. Sayangnya, kapalnya by pass langsung dari Bali. Sayangnya tidak turun dan menyebar di pulau utama Lombok,” jelas Anton. Untuk meningkatkan daya tarik kunjungan, para

chef hotel melakukan kreatifitas. Menghadirkan menu berbuka puasa yang semenarik mungkin. Dengan harga yang tetap terjangkau.

Bedasarkan perhitungan statistik yang dilakukan, satu hotel minimal sehari dikunjungi sebanyak 100 pengunjung untuk kegiatan buka bersama. Kunjungan ramai dari individu, komunitas, maupun perusahaan-perusahaan. Peningkatan ini, selain alasan harga yang cukup bersahabat, salah satunya menurut Anton karena terjadinya perbaikan ekonomi masyarakat.

ICA mengharapkan, dengan kreatifitas menu yang dibuat para chef dan harga yang cukup bersahabat ini, tidak lagi masyarakat berpandangan bahwa hotel dan restoran hanya untuk masyarakat kalangan tertentu. (bul)

Terkait DD dan ADD

Inspektorat Lobar Banyak Terima Aduan Giri Menang (Suara NTB) Inspektorat Lombok Barat (Lobar) telah mendapatkan informasi terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah desa yang tengah diusut oleh Polres Lobar. Sejauh ini sudah ada koordinasi dari kepolisian dengan Inspektorat mengenai data. Pihak Inspektorat siap memback-up jika aparat membutuhkan data.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat, menjelaskan, pihaknya bersama unsur terkait seperti kepolisian, kejaksaan sudah ada MoU dalam hal penanganan kasus-kasus yang ada, baik itu menyangkut kasus korupsi. Ketika ada persoalan, penanganannya dikoordinasikan dengan Pemda. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya juga tidak bisa mengintervensi. Sebab laporan sediri masuk ke APH, lalu ditin-

daklanjuti oleh APH. Secara kode etik, kata dia, pihaknya tidak bisa saling mendahului dengan APH. Lebih lanjut dikatakan, sejauh ini ada audit khusus terhadap desa-desa yang bermasalah. Hal ini berdasarkan perintah bupati atas masukan dan laporan dari warga. Untuk audit reguler maupun khusus kata dia, setiap tahun sebanyak 37 desa. Terkait berapa yang bermasalah ia tak bisa menyebutkan. Yang jelas , diakuinya, banyak desa yang diadukan ke Inspektorat.

Dari sekian banyak aduan yang masuk jelas dia, didominasi persoalan ADD dan DD. Namun tidak semua aduan ini bisa langsung ditindaklanjuti, karena perlu dianalisa. Sebab, kata dia, khawatir aduan ini ada muatan politik.”Kadang-kadang aduan itu tak ditelan mentah-mentah, aduan ini dianalisa,”jelas dia. (her)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 22 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mitigasi Bagian Terpenting untuk Pengurangan Risiko Bencana Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bimbingan teknis bagi aparatur penanggulangan bencana di NTB. Tujuannya, untuk memahami karakteristik bencana dan langkah l antisipasi untuk pengurangan risiko.

Hadir dalam bimbingan teknis itu Yolak Dalimunthe dari Deputi Bidang Penanangan Darurat BNPB, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik.

Sebagaimana materi disampaikan Kepala Pelaksana BPBD NTB, penting dilakukan identifikasi karakteristik bencana. Ini merupakan langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang perlu diketahui untuk memahami ancaman bencana adalah, bagaimana ancaman bahaya timbul, bagaimana mekanis-

me perusakan secara fisik, seberapa besar peluang dan skala terjadinya bencana, apa dan siapa saja yang terancam.

Dijelaskanya, penting dipahami bahwa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam atau faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, tertuang dalam UU Nomor 24 tahun 2007.

Selain karakteristik, jenis jenis bencana alam geologi yang terjadi di NTB juga harus diketahui, seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, gerakan tanah. Dari tiga jenis bencana ini, semua pihak diyakini memahami dahsyatnya dampak bencana tersebut. Terlebih semua jenis bencana itu sudah terjadi di NTB. Sehing-

ga terpenting berikutnya, kata Kalak, proses mitigasi agar korban bisa diminimalisir.

Sebagaimana uraian materi dari Dinas ESDM Provinsi NTB, jenis-jenis mitigasi bencana.

tensi rendaman tsunami · Edukasi masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan non-formal · Penataan ruang · Soft protection (karang laut, vegetasi bakau)

Mitigasi Gempabumi : · Melakukan penyelidikan dan pemetaan resiko bencana gempabumi. · Edukasi masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan non-formal · Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan agar terhindar dari bahaya gempabumi. · Pembentukan dan pelatihan kelompok aksi penyelamatan bencana gempabumi · Membuat rencana kontinjensi/kedaruratan bencana gempabumi.

Mitigasi bencana letusan gunungapi : · Membuat Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Letusan Gunungapi · Pemantauan gunungapi guna menunjang sistem peringatan dini letusan gunungapi. · Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat · Membuat Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Letusan Gunungapi · Pemantauan gunungapi guna menunjang sistem peringatan dini letusan gunungapi. · Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.

Mitigasi ancaman Tsunami : · Identifikasi serta peta po-

Mitigasi Gerakan Tanah : · Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah. · Pemeriksaan / Identifikasi / Penyelidikan Gerakan Tanah · Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota atau Masyarakat umum, tentang bencana alam tanah longsor dan akibat yang ditimbulkannnya.

Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara antara lain, mengirimkan poster, booklet, dan leaflet atau dapat juga secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Khalik juga memotivasi peserta yang berasal dari BPBD kabupaten/kota untuk selalu meningkatkan kapasitas dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga BPBD menjadi instansi yang tangguh. (ars/*)

(Suara NTB/ist_bpbd)

Yolak Dalimunthe dari Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB (tengah) didampingi Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik saat bimbingan teknis penanganan darurat bencana.

(Suara NTB/ist_bpbd)

Salam tangguh dari Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Yolak Dalimunthe bersama jajarannya dan Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik bersama jajarannya.

(Suara NTB/ist_esdm)

Mitigasi bencana gempa bumi

(Suara NTB/ist_esdm)

Mitigasi bencana Gunung api

(Suara NTB/ist_bpbd)

(Suara NTB/ist_esdm)

Mitigasi bencana Tsunami

(Suara NTB/ist_esdm)

Mitigasi bencana gerakan tanah

Deputi Bidang Penanangan Darurat BNPBYolak Dalimunthe bersalaman usai membuka kegiatan bimbingan teknis didampingi Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahsanul Khalik.

Jabatan Ketua DPRD KLU 2019-2024 di Tangan DPP Gerindra Tanjung (Suara NTB) Sebagai pemenang pemilu legislatif dengan 19.966 suara dan memperoleh 5 kursi, Partai Gerindra berhak atas jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) periode 2019 - 2024. Hingga saat ini, nama bakal Ketua Pimpinan Dewan KLU belum mencuat.

Ketua DPC Gerindra KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., Selasa (21/5) mengaku, jabatan ketua Dewan KLU berikutnya belum digodok.

Namun demikian, pihaknya sudah memiliki acuan dalam menyodorkan nama sebagai Ketua Dewan mewakili partai.

“Ketua Dewan berikutnya belum kita pilih. Tetapi untuk Gerindra sendiri, garis komandonya sudah jelas. Pemegang pimpinan Dewan nanti harus memperoleh persetujuan DPP,” kata Sudir.

Ia menjelaskan, dalam AD/ ART partai telah diatur bahwa jabatan unsur pimpinan DPRD disetujui DPP melalui

rekomendasi DPC. Dalam aturannya pun, harus ada tiga nama yang dibawa ke pusat.

Dari ketiganya, pilihan final akan ditentukan oleh pusat.

Sudirsah menyebut, beberapa pertimbangan yang menjadi rekomendasi DPC antara lain, loyalitas calon pimpinan Dewan, tercatat sebagai pengurus atau kader Gerindra, berpengalaman atau pernah menjabat sebagai Dewan sebelumnya, serta mampu membawa nama baik dan

marwah partai.

“Loyalitas diukur dari aktif tidaknya Dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat, aktif saat kampanye. Tapi pada prinsipnya, karena Ketua DPRD bukan jabatan sembarangan, tapi terlibat langsung dalam kebijakan Pemda, maka orangnya harus bisa menjaga marwah partai,” paparnya.

Sudirsah menegaskan, sebagai partai pemenang Pileg, Ketua Dewan dari Gerindra

harus menunjukkan kemampuan. Tidak hanya dalam memimpin sidang, tetapi juga memimpin lembaga secara keseluruhan.

Caleg DPRD NTB dari dapil KLU - Lobar yang diketahui lolos sebagai DPRD mendatang ini menyebut, kelima orang Caleg DPRD KLU dari Gerindra memiliki peluang yang sama. Sebab kelimanya tercatat sebagai Pengurus Inti Partai di DPC. Mereka antara lain, Nasru-

din menjabat sebagai Sekretaris DPC, Hakamah sebagai Bendahara DPC, Rianto Wakil Sekretaris I, Artadi Wakil Sektetaris II, dan Salitep selaku Pengurus PAC Gangga.

“Poin pentingnya ada di AD/ART, karena kita di Gerindra pegang prinsip komando, tegak lurus, artinya kembali ke loyalitas. Dari lima orang, tiga orang direkomendasikan ke DPP. Soal nama tidak bisa saya sebutkan,” pungkasnya. (ari)