Edisi Kamis, 22 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 286 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Masyarakat Samawa Deklarasikan Dukung

Ali - Sakti

WARGA Sumbawa, Rabu (21/2) kemarin mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan calon independen, H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH Gede Sakti. Warga Samawa menyatakan siap memenangkan pasangan Ali- Sakti ini pada Pilkada 2018.

Hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Wanita Sumbawa ini ribuan warga. Dalam acara itu, juga berlangsung simulasi pencoblosan gambar pasangan Ali- Sakti. Riuh suasana di Gedung Wanita menggema dengan teriakan Ali-Sakti Adalah Kita, Maju Bersama Rakyat.

Bersambung ke hal 15

Simulasi pencoblosan gambar Ali-Sakti

Warga Samawa mendeklarasikan mendukung Ali-Sakti

Politik Uang akan Menyandera Kepala Daerah

TO K O H Rampungkan Audit SATRESKRIM Polres Lombok Timur (Lotim), akan mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun.

Namun kendalanya masih pada audit kerugian negara BPKP. Menurut Korwas Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto, audit pada dasarnya sudah tuntas oleh timnya.

Bersambung ke hal 15

Adi Sucipto

KO M E N TTAA R

Ribuan warga Samawa hadir di Gedung Wanita Sumbawa

(Suara NTB/dok)

Konversi Molor PEMPROV NTB mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan konversi bahan bakar minyak tanah (mitan) ke elpiji 3 kg.

Konversi bahan bakar elpiji di Pulau Sumbawa terus molor padahal anggarannya sudah ada.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si yang dikonfirmasi di Mataram kemarin mengatakan, Bersambung ke hal 15 Muhammad Husni (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengingatkan kepada semua calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada serentak NTB 2018, untuk menghindari praktik politik uang untuk merebut kemenangan. Karena hal tersebut dinilainya sangat berbahaya bagi pasangan calon jika kelak terpilih sebagai kepala daerah. ‘’Dampak cost politik yang tinggi sedikit tidak akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan. Dia bisa menyebabkan calon kepala daerah terpilih itu tersandera pada kepentingan tertentu pada saat menjabat,’’

ucapnya, ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

TGB (Tuan Guru Bajang)—sapaan akrab Gubernur NTB mengingatkan, jika para kandidat dan tim sukses menggunakan politik uang untuk

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Jamin Kualitas 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Proyek, 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Konsultan Pengawas 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Harus Berani dan 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Cekatan 1234567890123456789012345678 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678 Untuk menjamin kualitas proyek dan penger1234567890123456789012345678 jaan tidak molor, Dinas Pekerjaan Umum dan 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Penataan Ruang (PUPR) meminta konsultan 1234567890123456789012345678 pengawas harus berani dan cekatan. Kepala Di1234567890123456789012345678 nas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. 1234567890123456789012345678 TP mengungkapkan salah satu penyebab adan1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 ya pekerjaan yang molor akibat peran konsul1234567890123456789012345678 tan pengawas yang belum optimal dalam 1234567890123456789012345678 melakukan pengawasan.

1234567890123456789012345678 ‘’Harus dipastikan tenaga ahli kontraktor be1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 nar-benar mumpuni. Demikian juga dengan kon1234567890123456789012345678 sultan pengawas, pesonelnya kapabel di bidang1234567890123456789012345678 nya. Tenaga ahli terutama konsultan pengawas 1234567890123456789012345678 harus sesuai dengan dokumen penawarannya,” 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 kata Ardhi ketika dikonfirmasi Suara NTB di 1234567890123456789012345678 Mataram, kemarin.

1234567890123456789012345678 Ia mengatakan, peran konsultan pengawas 1234567890123456789012345678 harus didorong. Mereka harus berani dalam 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 mengawasi dan cekatan dalam mengantisipasi 1234567890123456789012345678 kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan 1234567890123456789012345678 suatu pekerjaan konstruksi. “Mereka harus di1234567890123456789012345678 dorong lebih profesional.

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678

meraih kemenangan. Maka hal itu bisa akan menyandera kepala daerah itu sendiri pada saat menjabat.

Selain itu, salah satu dampak buruk dari politik uang, masyarakat adalah pihak pertama yang akan paling dirugikan. Sebab, jika ada kebijakan publik yang berbenturan dengan kepentingankepentingan politik pihak lain, maka hal itu bisa mengalahkan kebijakan untuk masyarakat tersebut. ‘’Jadi politik ini nanti justru akan menyulitkan kepala daerah dalam mengeksekusi kebijakan publik terutama kalau ada benturan kepenti-

ngan tertentu dengan kepentingan publik,’’ ujar Gubernur NTB dua periode ini.

Untuk itulah ia menyerukan dalam kontestasi Pilkada NTB 2018 ini, agar menghindari politik uang. ‘’Kontestasi Pilkada ini adalah hajat demokrasi lima tahunan kita, harus ada komitmen dan langkah nyata bahwa kontestasi itu melahirkan kekuatan.

Tidak justru melemahkan kita. Kontestasi ini harus dijadikan sebagai ajang yang bisa memperkuat pembangunan daerah dan masyarakat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/uki)

BERATAP RUMBIA - Aktivitas murid kelas 1 dan 2 SDN Kuwu Ruma, Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Rabu (21/2). Sekolah ini berdiri 10 tahun lalu dan kondisinya tetap beratapkan daun rumbia dan dinding menggunakan anyaman bambu. Berita selengkapnya di halaman 7.

Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Pertimbangkan Rasio Belanja Aparatur Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat memastikan akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018 ini. Pemprov NTB, masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) terkait kuota CPNS 2018 khususnya formasi guru SMA/SMK. Sekretaris Badan Kepe-

gawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP menjelaskan, pengangkatan guru honorer menjadi PNS tentunya akan mempertimbangkan rasio belanja aparatur. Kemen PANRB memberikan persyaratan Pemda yang dapat alokasi CPNS jika belanja aparatur dalam struktur APBD-nya berada di bawah 50 persen. ‘’Memang kita sudah dengar rencana seperti itu.

Cuma kita masih menunggu, sepertinya Dinas Dikbud (Pen-

didikan dan Kebudayaan) juga masih nunggu keputusan Kementerian PANRB terkait dengan formasi CPNS 2018 khususnya tenaga kependidikan,” kata Yus dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/2) siang.

Yus menjelaskan, Pemprov NTB masih menunggu keputusan Kemen PANRB karena ada rencana rekrutmen 5.200 guru dan tenaga honorer SMA/ SMK. Dalam usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 700 orang, Pemprov juga mengusul-

kan untuk formasi guru. Setelah usulan formasi itu dikirim, Kemen PANRB meminta rincian belanja aparatur. ‘’Akan diberikan alokasi CPNS jika belanja aparatur di bawah 50 persen dalam struktur APBD-nya. Sudah kita kirim data. Lagi dia minta rincian lagi oleh Kemen PANRB. Berapa formasi kemampuan daerah, berapa orang yang bisa diakomodir sehingga APBDnya tetap strukturnya di bawah 50 persen belanja

aparatur,” jelasnya.

Yus menjelaskan, belanja aparatur Pemprov NTB masih berada di bawah 40 persen dengan adanya penambahan 700 ASN. Dimana, anggaran untuk gaji, tunjangan dan diklat bagi ASN sebanyak itu diperkirakan lebih dari Rp 40 miliar. “Makanya sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut berkaitan dengan guru non PNS ini Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

Prioritaskan Pembangunan Drainase UNTUK tahun 2018 ini, kelurahan Pejeruk memprioritaskan pada perluasan saluran drainase terutama pada lingkungan yang menjadi daerah langganan banjir. “Saluran-saluran yang kecil ini sedapat mungkin diperlebar. Itu yang kita harapkan bisa dikerjakan oleh dinas terkait,” terang Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab, Rabu (21/2). Ia menambahkan bahwa untuk normalisasi sudah mulai dilakukan, baik secara swadaya maupun di- back up oleh Dinas PU. (Suara NTB/uul) “Terutama pada H. Abdul Wahab lingkungan-lingkungan yang sering banjir seperti Kebon Jeruk Baru, Pejeruk Baru, Pejeruk Sejahtera, dan Perluasan,” jelasnya. Sebenarnya hulu saluran air ini berukuran besar, tetapi ukurannya menyempit saat memasuki wilayah Ampenan Tengah.

“Tetapi kita tetap koordinasi dengan lurah setempat dengan melakukan pembersihan saluran yang tersumbat, terutama saat banjir kemarin,” tukasnya.

Wahab menceritakan saat banjir kemarin yang melanda, masyarakat langsung secara swadaya bergotong royong membersihkan saluran menggunakan dana sendiri. “Kalau mengharapkan dana dari pemerintah, kapan mungkin keluarnya,” jelasnya. Pihaknya sebenarnya menginginkan adanya sodetan terutama di saluran-saluran besar yang berada di perbatasan Pejeruk dengan Ampenan Tengah “Kita sudah pernah berkoordinasi dengan Dinas PU untu melakukan sodetan ke Kali Jangkuk, tapi biaya yang dibutuhkan sangat besar mencapai Rp 1 miliar,” kata Wahab.

Sebenarnya perbaikan saluran pernah dilakukan menggunakan dana aspirasi Dewan, tetapi bahan yang digunakan tidak bertahan lama. “Makanya kita berharap bisa dapat proyek pembangunan saluran drainase itu agar bukan saat bencana saja baru diperhatikan,” terangnya.

Lokasi wilayah yang rendah dibandingkan daerah sekitarnya, tambah Wahab, juga menjadi bagian penting penyebab banjir di wilayahnya. “Terutama di daerah perbatasan yang wilayahnya membentuk cekungan jadinya butuh saluran atau tidak ditinggikan,” imbuhnya. Selain itu, wilayah resapan air yang berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi faktor penyebab banjir. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mohan Siap Jadi Jurkam Suhaili - Amin Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mengaku akan siap melaksanakan perintah partai dalam menyukseskan Pilkada NTB. Termasuk menjadi juru kampanye (jurkam) pasangan calon nomor urut 1, Suhaili - Amin.

“Saya siap menjadi jurkam pada masa kampanye nanti,” kata Mohan, Rabu (21/2). Secara spesifik, ia belum mengetahui jadwal pelaksanaan kampanye H. Suhaili - Amin di Kota Mataram.

Tetapi nanti, ia segera berkoordinasi dengan tim pemenangan memastikan jadwal kampanye.

Menurut Mohan, proses pemenangan H.M. Suhaili yang

notabene sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTB, pada kontestasi politik, jadi keharusan.

Namun demikian, ia belum bisa berbicara target pendulangan suara H. Suhaili - Amin di Mataram. Meskipun disadari bahwa basis massa Golkar terbesar di Ibukota Provinsi NTB ini.

Diketahui bahwa rival politik pasangan Suhaili - Amin yakni

H. Ahyar Abduh yang merupakan Walikota Mataram. “Saya belum berbicara target. Ini harus ada kajian secara ilmiah menentukan angka,” jawabnya normatif.

Mohan yang juga Wakil Walikota enggan menanggapi skenario bagi - bagi suara antara Suhaili - Amin dan Ahyar Abduh - Mori Hanafi. “Ndak adalah itu,” bantahnya. Dalam

proses perhitungan suara nantinya kalaupun paslon yang diusung oleh Golkar tidak mendapatkan suara banyak di Mataram, tak khawatir dievaluasi sebagai kader.

Ia menyadari betul bahwa politik memiliki konsekuensi.

Baginya instruksi partai telah dijalani sesuai batas kemampuannya. “ Selebihnya partai secara berjenjang nanti ada saling menilai kerja - kerja politik,” ungkapnya. (cem) H. Mohan Roliskana (Suara NTB/dok) (Suara NTB/cem)

SELAMATKAN KORBAN - Plt Walikota, H. Mohan Roliskana (paling kiri) menepi ke pinggir kolam usai menyelamatkan siswa yang nyaris tenggelam di MWP yang baru diresmikan, Rabu (21/2).

(Insert) Salah satu siswa tenggelam di MWP ditandu oleh petugas medis untuk mendapatkan perawatan intensif.

Baru Diresmikan

Tiga Siswa Nyaris Tenggelam di MWP Seharusnya Ditunda Dulu ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, H. Ehlas, SH., MH., mengkritisi mutasi yang dilakukan Pemkot Mataram baru-baru ini. Pasalnya, mutasi ini, tidak serta menjawab kebutuhan pejabat yang seharusnya mengisi semua jabatan lowong. Nyatanya, mutasi ini juga masih menyisakan masalah karena masih adanya jabatan-jabatan yang belum terisi. Terutama di kelurahan.

Ehlas yakin, beberapa jabatan yang masih lowong di kelurahan ini, sedikit tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, kelurahan berhubungan langsung dengan masyarakat. ‘’Kelurahan ini kan ujung tombak,’’ imbuhnya. Seharusnya, lanjut dia, hal-hal seperti ini tidak luput dari pemikiran Pemkot Mataram. ‘’Artinya, kalau memang orang-orangnya belum lengkap, harusnya mutasi ditunda dulu,’’ katanya.

Dikatakan Ehlas, siapa pejabat yang bakal mengisi kekosongan di kelurahan harus dipersiapkan terlebih dahulu. ‘’Tetapi kalau mutasi ini mengganggu pelayanan, itukan kan kurang baik,’’ katanya. Menurut politisi Demokrat ini, mutasi harus dilakukan secara terpadu, di mana semua jabatan terisi. ‘’Jangan yang diisi hanya jabatan-jabatan yang tinggi saja. Sementara jabatan yang bawah-bawah dan mendasar ini tidak diisi,’’ sesalnya.

Ehlas justru melihat mutasi yang masih menyisakan jabatan lowong di kelurahan sebagai bentuk pemaksaan. Anggota Dewan dari dapil Sekarbela ini, tidak menampik adanya anggapan dari pihak-pihak tertentu yang khawatir bahwa mutasi beraroma politis. ‘’Jadi kepentingan mutasi itu sebenarnya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan yang lain-lain,’’ sindirnya. Karena bagaimanapun kebutuhan masyarakat akan pelayanan di kelurahan diyakini semakin tinggi.

Oleh karena itu, mutasi kali ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi Pemkot Mataram agar ketika melakukan mutasi ke depan, harus memikirkannya secara komprehensif. Sehingga, tidak lagi menyisakan jabatan lowong. Ehlas mewanti-wanti, karena ini tahun politik, ASN jangan diseret-seret dalam persoalan politis. (fit) H. Ehlas (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pengoperasian Mataram Water Park (MWP) setelah delapan tahun mangkrak, Rabu (21/2) diwarnai insiden. Baru sekitar lima menit diresmikan oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, tiga siswa nyaris tenggelam karena mengalami kram saat menjalani proses pemanasan pada lomba renang.

Tiga siswa nyaris tenggelam yakni M. Rofi dan Wahyu Nugroho. Dan, satu atlet renang lainnya yaitu Made. Rofi dan Wahyu yang merupakan atlet renang dari SMPN 1 Mataram mengambil posisi pemanasan pada lintasan nomor 6.

Setelah berenang sejauh 15 meter. Wahyu tiba - tiba timbul - tenggelam dari permukaan air.

Demikian pula, Rofi yang berada di belakang rekannya turut tenggelam. Peristiwa itu sontak mengejutkan tamu undangan

dan penonton yang berada di kursi dan tribun. Mohan yang melihat kondisi tersebut langsung melompat menyelamatkan kedua siswa itu.

Aksi heroik Plt Walikota yang belum sepekan menjabat ini, langsung direspon oleh petugas lainnya. Kadispora, Amran M. Amin, ajudan Walikota, Gerit, dua anggota Satpol PP dan petugas lainnya turut terjun ke kolam menyelamatkan korban.

Dua siswa baru duduk dibangku kelas VIII langsung mendapatkan perawatan tim medis. Tak berselang lama dari kejadian awal, satu siswa yakni Made juga mengalami peristiwa serupa pada lintasan 6.

Posisi tenggelamnya Made sama persis dengan posisi dua perenang sebelumnya.

Petugas penyelamat langsung berenang menyelamatkan korban. Kondisi fisik korban

Penindakan Nihil

Pelanggaran Bangunan Semakin Marak

Mataram (Suara NTB) Nihilnya penindakan terhadap pelanggaran bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebabkan semakin maraknya pelanggaran ruang di Kota Mataram. Seperti halnya, warung di Jalan Bung Hatta Kelurahan Majeluk. Bangunan tersebut didirikan di pinggir sungai.

Bangunan warung di pinggir kali di Majeluk diakui, Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura termasuk pelanggaran. Hasil identifikasi pengawasan tidak saja di titik itu, melainkan banyak lokasi lain. Untuk penertiban pun sangat berat karena harus berbenturan dengan masyarakat.

Makanya, pemerintah memiliki program pembebasan areal di sempadan kali. “Salah satu yang dilakukan Pemkot Mat-

(Suara NTB/cem)

MELANGGAR - Bangunan warung terletak di lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik disinyalir melanggar aturan karena membangun di sempadan kali. aram membebaskan lahan seperti dilakukan di Dasan Agung,” kata Mahmuddin, Rabu (21/2).

Program ini bertahap karena keterbatasan anggaran.

Tahun 2018 hanya melanjutkan program pembuatan jalan inspeksi dari Dasan Agung sam-

Pemkot Promosikan Eks Pejabat yang Langgar Disiplin Mataram (Suara NTB) Mutasi pejabat struktural eselon III dan IV lingkup Pemkot Mataram, Senin (19/2) lalu menyisakan tanda tanya. Pasalnya, satu pegawai yang diduga masih menjalani sanksi pelanggaran disiplin, justru mendapatkan promosi jabatan.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Rabu (21/2) menyebutkan, WN sebelumnya di tahun 2015 tertangkap basah diduga berbuat asusila di salah satu hotel berbintang bersama rekan sekantornya. Keduanya sempat diamankan oleh aparat kepolisian untuk diminta keterangan.

Bukti berita acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian kemudian dijadikan alat oleh tim penegak disiplin Pemkot Mataram menjatuhkan sanksi berat. WN dan NA akhirnya dibebastugaskan dari jabatannya.

Setelah menjalani sanksi, WN ditempatkan di Kantor Camat Cakranegara sebagai staf.

Kemudian, ditarik di Dinas Lingkungan Hidup. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, WN termasuk pegawai yang mendapatkan promosi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang penegakan disiplin PNS.

lemah, tim medis langsung melarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan instensif. Atas peristiwa tersebut, panitia penyelenggara langsung menghentikan lomba renang.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Mashun mengklarifikasi tenggelamnya tiga siswa itu. Menurutnya, tidak ada hal - hal yang berkaitan dengan mistis terhadap peristiwa itu. Karena, dari keterangan pelatih dan korban bahwa mereka belum menjalani pemanasan.

Kita tidak menyebut ini sebagai hal mistis. Kita sudah tanya tadi mereka ada yang belum sarapan dan pemanasan kurang,” dalih Mashun.

Penghentian sementara lomba renang kata dia, karena pemerintah dan panitia penyelenggara tidak ingin mengam-

Semestinya, WN selama tiga tahun tidak boleh mendapatkan promosi jabatan. Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Taufik Priyono bahwa yang bersangkutan dalam menjalani sanksi berupa pemberhentian dalam jabatan tidak ada masa waktu.

“Anggap saja dua tahun.

Dikasi pembinaan satu tahun.

Tiga tahun ada perbaikan menunjukkan dedikasi yang baik maka bisa dilantik kembali dalam jabatan baik eselon dan fungsional,” kata dia ditemui, Rabu (21/2).

Masa pembinaan WN tambah Yoyok sapaan akrabnya, sudah selesai. Artinya, pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan mengangkat kembali dalam jabatan menunjukkan dedikasi yang baik. Disamping itu, pemerintah melihat kompetensi dimiliki WN sebagai aparatur sipil.

Yoyok tak memungkiri kasus pelanggaran disiplin dijalani WN kategori berat. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf C dijatuhkan sanksi pembebasan dari jabatan. “Kemarin itu (tiga tahun lalu,red) dijatuhkan sanksi berat,”sebutnya. (cem)

pai Ampenan. Dikatakan Mahmuddin, upaya penindakan seperti teguran sering dilakukan petugas pengawas bangunan untuk menekan pelanggaran.

Susahnya akses terutama pelanggaran berada di tengah pemukiman, sehingga tidak terpantau langsung. “Yang tidak terpantau terutama yang sulit dimasuki kendaraan,” akunya.

Sebenarnya demikian Mahmuddin, diharapkan peran camat dan lurah untuk segera berkoordinasi dan melaporkan ke PUPR agar segera melakukan penertiban. Dia menyadari pelanggaran banyak sekali dan rata - rata dilakukan oleh masyarakat kalangan kecil dan menengah. Berbeda halnya ekonomi atas lebih mudah ditertibkan. “Kalau masyarakat ini, waduh malah melakukan perlawanan,” keluhnya.

Secara detail tidak disebutkan total pelanggaran bangunan di Mataram. Dari data sebelumnya saja terdapat puluhan. Untuk penindakan perlu meminta pertimbangan kepala daerah. (cem)

bil resiko. Tetapi lomba ini akan tetap dilanjutkan, namun Mashun tidak menyebutkan hingga kapan waktunya. “Lombanya ditunda dulu. Kegiatan akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan,” ucapnya.

Lalu bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap korban? Mashun menjawab pemerintah akan bertanggungjawab sepenuhnya bilamana atlet renang menjadi korban membutuhkan perawatan. Bahkan, Dispora berencana akan berkunjung ke kediamanan siswa itu sebagai bentuk perhatian pemerintah.

Sementara itu, Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, tindakannya menyelamatkan korban spontanitas saja. Sejak awal, ia memperhatikan Wahyu saat mulai lomba untuk pemanasan hingga tenggelam pada jarak 15 meter.

“Dari awal memang saya lihat berbeda. Makanya begitu saya lihat dia timbul tenggelam, saya langsung loncat. Bayangkan saya saja tidak bisa berenang karena masih pakai sepatu,” jawab Mohan. Terlepas dari peristiwa itu, Mohan tetap meminta lomba digelar dan MWP dioperasikan sebagaimana rencana awal sebelumnya.

Tenggelamnya tiga siswa, percaya atau tidak bisa dikaitkan dengan hal mistis. Sebab, korban menuturkan saat berada di tengah kolam kakinya terasa ditarik ke bawah. “Kayak ada yang narik ke bawah gitu,” tuturnya.

Penuturan berbeda disampaikan Rofi. Ia mengaku bertabrakan dengan rekannya, sehingga mengalami pusing, sehingga keseimbangannya terganggu. “Tadi nabrak Wahyu di tengah. Saya ndak keram,” jawabnya. (cem)

Lama Mangkrak, MWP Akhirnya Diresmikan Mataram (Suara NTB) Setelah lama mangkrak, kolam renang Mataram Water Park (MWP) diresmikan Rabu (21/2). Pelaksana tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berharap MWP dimanfaatkan maksimal, tidak ingin aset dibangun dengan anggaran miliar kembali mangkrak.

“Aset ini selalu jadi polemik.

Kita sibuk mencari alasan - alasan. Jangan sampai bikin saya malu. Saya yang resmikan kemudian mangkrak lagi,” tegas Mohan. Dia memandang kebiasaan selama ini terjadi bahwa pemerintah pandai dan senang membangun. Tetapi nyatanya ketika rampung dan diresmikan, justru pemanfaatannya jadi persoalan.

Terhadap MWP ini tentu akan jadi atensi supaya ke depan tidak jadi seperti itu.

Kolam renang berada di kompleks Taman Udayana harus jadi ikon. Dikatakan, letaknya yang strategis tidak saja sebagai wahana rekreasi, tetapi edukasi serta menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. “Saya rasa ini akan jadi sumber PAD,” ucapnya.

Delapan tahun tidak dimanfaatkan, Pemkot memberikan peluang bagi investor untuk mengelola aset tersebut. Setelah melihat ketidakseriusan pengusaha, maka ia mengambil kebijakan menutup peluang bagi investor

mengelola aset tersebut.

Pengoperasian dikelola secara mandiri meskipun kondisi anggaran terbatas. “Karena investor berlarut - larut.

Saya putuskan stop saja peluang pengelolaan investor,” tandasnya. Kekurangan fasilitas pendukung lainnya secara bertahap akan disempurnakan. Karena, tidak menutup peluang MWP bisa beroperasi pada malam hari.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amran M. Amin menyampaikan, pengoperasian MWP berdasarkan SK Walikota Nomor 470/III/2017 tentang penetapan status aset Kota Mataram diperuntukkan sebagai kolam renang.

Tujuan pengoperasian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wahan rekreasi. Di samping peningkatan prestasi atlet baik skala regional dan nasional.

“Kami bekerjasama dengan guru olahraga. Mudah - mudahan ini menjadi lokasi pembinaan atlet ke depannya,” kata dia. Amran menyadari pengoperasioan MWP memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Ia mengupayakan akan berkoordinasi dengan OPD teknis, agar membantu melengkapi fasilitas penunjang lainnya untuk alasan keamanan dan estetika. “Kalau airnya sudah dicek oleh Dikes. Insya Allah, tidak ada masalah,” demikian ujarnya. (cem)

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

Kotama Minta Otoritas Bandara Tinjau Tarif Bagi Hasil Mataram (Suara NTB) – Hadir sebagai taksi perintis di tahun 1985 silam, kini Koperasi Taksi Mataram (Kotama) hidup segan. Kalah saing dengan mobil travel dan taksi daring/online yang menjamur. Pendapatannya terus tergerus. Sayanganya, Kotama harus tetap menyetor tarif bagi hasil, sesuai yang ditetapkan oleh PT. Angkasa Pura I, selaku otoritas pengelola bandara Lombok Internasional Airport (LIA).

Kotama adalah salah satu mitra bagi PT. Angkasa Pura I. Kotama sekaligus salah satu lembaga penyedia jasa transportasi umum taksi, yang diizinkan mangkal di LIA. Sejak masih bandaranya Selaparang di Rembiga, hingga kini di LIA di Tanak Awu, Lombok Tengah.

Sejak bandara LIA beroperasi, praktis pendapatan Kotama menurun, saat ini penurunan itu drastis sampai 40 persen. Sebagai taksi perintis, Kotama masih bertahan, meskipun beberapa anggotanya (pengemudi taksi), telah memilih angkat tangan. “Pendapatan taksi kembang kempis. Sehari bahkan tidak dapat apa – apa. Persaingan ketat,” kata H. L. Amiruddin, Sekretaris Kotama.

Taksi online, Go Car, dan Grab merebut pasarnya. Belum lagi di bandara, Kotama harus berdahapan dengan angkutan-angkutan travel. Sebagai mitra PT. AP I, dalam kesepakatan kerjasama, Kotama yang diberikan ruang beroperasi di LIA, harus menyerahkan bagi hasil. Dalam sebulan, 1 unit taksi Kotama dihitung tarif bagi hasilnya sebesar Rp 450.000.

Kotama memiliki 85 unit armada taksi. Karena pendapatan kembang kempis, hanya 79 unit yang beroperasi. Artinya, dalam sebulan Rp 35,5 juta yang harus disetorkan Kotama kepada PT. AP I. Sementara dalam sebulan, pendapatan keseluruhan hanya Rp 19 juta. Minus operasional Kotama. Namun operasioalnya tetap dipertahankan, meskipun seadanya.

Untuk menyelamatkan lebih dari 100 pengemudi dan pegelola koperasi taksi ini, H. Amiruddin mengatakan beberapa kali mengajukan penyesuaian tarif bagi hasil kepada manajemen PT. AP I. “Tapi PT. AP I bilang itu ketentuan, telah ditetapkan pusat,” ucap Wakil Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram ini.

Permintaan itu belum digubris lebih lanjut oleh PT. AP I. Karenanya, H. Amiruddin mengharapkan intervensi dari Dinas Perhubungan untuk kebijakan adil terhadap operasional taksi online dan travel-travel tak berizin. Termasuk kepada Dinas Koperasi sebagai induknya, agar menyuarakan persoalan ini kepada PT. AP I. Sebelum Kotama tinggal cerita.

Dengan pertimbangan tarif bagi hasil itulah, H. Amiruddin mengatakan saat ini belum menandatangani kelanjutan kerjasama dengan PT. AP I. Berharap, manajemen PT. AP I longgar terhadap kebijakannya ini. Agar, tak terjadi dampak pengangguran dan kemiskinan tambahan dari anggota Kotama. Sementara itu General Manajer PT. AP. I, I Gusti Ngurah Ardhita belum memberikan tanggapan. (bul)

H. L. Amiruddin

SATWA LIAR - Elang, salah satu satwa liar yang dilindungi sitaan BKSDA NTB

NTB Pintu Utama Transaksi Satwa Ilegal Mataram (Suara NTB) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB, harus menggandeng stakeholders. PNTB menjadi pintu utama transaksi satwa baik yang tak dilindungi, terlebih lagi yang dilindungi. NTB di mata BKSDA adalah provinsi yang kaya jenis satwa (endemik) sekaligus kaya populasi. Sayangnya, kekayaan ini tak dikelola dengan baik.

Terutama oleh masyarakat. Bahkan cenderung dieksploitasi untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan data BKSDA Provinsi NTB, pada tahun 2017 lalu, khusus untuk burung, total 6.718 ekor berhasil disita tim, di Pelabuhan Lembar. Menyusul awal tahun 2018 ini, BKSDA NTB juga telah menyita hampir 4.000 ekor. Diantaranya yang dilindungi dan tak dilindungi. Penyiataan dilakukan umumnya karena tak didukung dokumen lengkap, kata Kasubbag TU BKSDA NTB, Lugi Hartanto, SP, M.Sc di ruang kerjanya, Rabu (21/2) kemarin.

Beberapa kegiatan penyitaan tahun ini, diantaranya, pada 7 Januari 2018 ini, tim yang terdiri dari BKSDA, didukung BPPHLHK, Polisi, TNI, KP3 dan Balai Karantina telah melakukan pemeriksaan angkutan yang akan menyeberang ke Bali. Pemeriksaan dilakukan atas laporan terkait pengiriman burung dalam jumlah besar.

Benar saja, setelah tim memeriksa salah satu angkutan yang dicurigai, ditemukan 2.400 ekor burung dari berbagai jenis.

Srigunting, kecial kuning, kecial gunung, gelatik abu-abu, kelicer, branjangan jawa dan beranjangan kepala kuning.

Satwa yang akan dikirim dengan tanpa dokumen ini telah disita, dan dilepasliarkan kembali di Taman Wisata Alam (TWA) Kerandangan, Lombok Barat. 5 Februari lalu juga telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah burung dilindungi. Diantaranya, koakkaok. Dan yang tidak dilindungi, kepodang, gelatik, sampeyong. Kasusnya sama,

(Suara NTB/dok)

Pergantian Armada Taksi Dapat ”Lampu Hijau” Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Provinsi NTB telah merevisi bunyi Perda yang mengatur tentang jenis armada taksi Revisi tersebut sedang dalam pembahasan di legislatif. Lombok Taksi (Blue Bird) adalah salah satu perusahaan yang mengajukan pergantian armada, dari sedan ke mobil keluarga. Rencananya jenis yang digunakan Mobilio.

Lombok Taksi merencanakaan peremajaan armada sebanyak 93 unit Mobilio tahun 2018 ini.

Menurut Manajer Pool Lombok Taksi, Amir Muslim, penggunaan mobil keluarga menurutnya telah waktunya. Tentu karena pertimbangan kebutuhan kekinian. Izin peremajaan armada menggunakan mobil keluarga ini, telah diajukan pada akhir tahun 2017 lalu.

Tinggal menunggu respon pemerintah daerah.

“Mobil keluarga penumpangnya lebih banyak. bisa

sampai 7 orang. Di Indonesia, cuma NTB yang belum boleh menggunakan mobil keluarga,” demikian Amir.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat (Hubdat), Ir. Asep Supriatna menyebut tidak saja Lombok Taksi, Kotama juga merencanakan peremajaan armada. Dari sedan ke mobil keluarga. Hanya saja, yang telah masuk pengajuan izinnya cuma Lombok Taksi.

Payung hukum di NTB yang masih berlaku saat ini, hanya membolehkan penggunaan armada dengan tiga ruang. Bagasi, penumpang dan ruang mesin. Kriteria ini jelas mobil sedan. Sementara, payung hukum di atasnya memperbolehkan armada dua ruang, langsung mesin dan penumpang. Artinya, kendaraan keluarga. Apakah jenisnya Mobilio, Avanza atau lainnya. “Tapi dibatasi tidak boleh dibawah 1.000 cc, diatasnya, 1.300 cc,” jelas Asep.

Perda ini telah direvisi. Bila

clear, peremajaan armada dapat dilakukan oleh perusahaan taksi. Perkiraannya, April revisi perda ini telah dapat diterapkan.

Beberapa pertimbangan pemerintah daerah melakukan revisi Perda.

Diantaranya, secara industri, produksi mobil-mobil sedan terus berkurang.

Melihat secara ekonomis, harga mobil niaga relatif lebih rendah dibanding mobil sedan.

“Mobil sedan harganya agak mahal. Penumpangnya juga terbatas, maksimal dua tiga orang. Kecenderungan penumpang sekarang caranya borongan, bisa sampai 5 orang lebih dalam satu angkutan umum. Ini yang harus disesuaikan,” jelasnya.

Pemerintah daerah pada dasarnya telah memberikan lampu hijau, kepada perusahaan untuk melakukan peremajaan armada dari sedan ke mobil keluarga. Tinggal menunggu waktu. (bul)

Telan Rp 1,5 Miliar Sebulan

RPH Banyumulek Tak Difungsikan Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat. Kecuali harihari besar keagamaan. Persoalannya, biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan penghasilannya.

Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM., mengakuinya.

Dalam hitung-hitungan kasar. Rata-rata jika RPH Banyumulek melakukan pemotongan sapi 5 ekor sehari. Dengan harga ratarata 1 ekor Rp 10 juta.

Artinya, dalam sehari harus tersedia modal Rp 50 juta. Jika dalam sebulan, dipotong 150 ekor, maka biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 1,5 miliar. Jika dihitung kembali selama setahun, maka 1.800 ekor harus tersedia.

“Ini belum termasuk biaya-biaya lain, listrik, pengemasan, pemasaran, termasuk upah petugas. Bayangkan, berapa besar biaya yang harus ke luar,” kata Syahdan Ilyas kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (21/2) kemarin.

Karena itu, sementara waktu, RPH Banyumulek masih menunggu kerjasama investor untuk mengembangkannya. PT. GNE akan melakukan restrukturisasi pengelola RPH Banyumulek dalam rangka efisiensi.

“Kita masih mencarikan rumusan bagaimana agar RPH Banyumulek ditangani oleh pi-

(Suara NTB/dok)

H. Syahdan Ilyas hak-pihak yang profesional.

Yang berat soal pemasarannya,” demikian Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB ini.

Penonaktifan operasional RPH Banyumulek ini, lanjut H. Syahdan, mempertimbangkan ketersediaan aset yang dikelola PT. GNE saat ini, nilainya Rp 23 miliar. Apalagi pengajuan penambahan penyertaan modal oleh eksekutif ke legislatif tak mendapat dukungan penuh seluruh fraksi yang ada di DPRD NTB. Karenaitulah,H.Syahdanmengatakan, lebih memilih fokus mendukung kegiatan-kegiatan usaha yangselamainicukupmenguntungkan bagi perusahaan. Misalnya usaha pembuatan beton, perbengkelan dan saat ini dikembangkan usaha cuci kendaraan.

Usaha beton yang mampu memberikan penghasilan besar, rencananya akan dikembangkan dengan pembaruan mesin-mesin cetak beton. Sayangnya, keinginan untuk peremajaan mesin yang usianya telah puluhan tahun ini tak mendapatkan lampu hijau. Dengan lima unit mesin yang digunakan saat ini, H. Syahdan mengatakan kelimpungan menerima pesanan.

Tahun 2017 lalu, dari hasil RUPS 2018, PT. GNE telah melebihi pendapatan dari yang ditargetkan. Keuntungan tahun lalu, mencapai Rp 1,5 miliar. untuk tahun ini, target pendapatan masih dalam pembahasan. (bul)

ditangkap saat sedang akan diseberangkan ke luar provinsi, tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Betapa luar biasanya kegiatan transaksi satwa di NTB ini, kata Lugi. Karena itu, selain intens menggelar operasi gabungan, BKSDA NTB juga melakukan sosialisasi –sosialisasi di pelabuhan, terkait satwa liar.

“Ngeri juga kalau melihat fenomenanya, sangat massif.

Karena itulah perlu dukungan stakeholders,” imbuhnya.

Satwa liar yang dikirim ke berbagai daerah lainnya di Indonesia, lanjut Lugi, bisa saja satwa tangkapan di wilayah Timur Indonesia, atau tangkapan utama di dalam daerah. Tujuan pengiriman umumnya ke Bali, atau ke Surabaya, Jawa Timur.

Jual beli satwa liar juga cuk-

up marak. BKSDA sebenarnya tak mempersoalkan masyarakat melakukan penangkaran. Turunannya, dapat dijual, dan separuhnya untuk re stoking alam (dikembalikan). Dengan catatan, harus mengantongi izin, dan perawatan dilakukan dengan baik.

“Izin penangkaran juga tak mahal, hanya Rp 500.000, masuk sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Bagi yang menyalahi ketentuan penangkaran, diancam pidana kurungan 5 tahun. Kami tetap melakukan operasi gabungan.

Dan mengharapkan dukungan stakeholders,” ujarnya. Selain itu, dengan kekayaan potensi satwa ini, Lugi menyarankan pemerintah daerah memiliki objek wisata satwa untuk mendukung pariwisata NTB. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

Tambatan Mulai Difungsikan TIGA tambatan perahu sudah yang dibangun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mulai difungsikan. Tiga tambatan perahu itu berada di tiga titik, yakni Desa Pare Mas Kecamatan Sakra Barat dan dua berada di Kecamatan Sambelia yakni Desa Padak Guar dan Desa Tekalok.

Sekretaris Dinas Perhubungan Lotim, Idham, menjelaskan, pembangunan tambatan perahu tersebut dihajatkan untuk masyarakat dan nelayan kecil. Namun untuk saat ini tiga tambatan per(Suara NTB/dok) ahu yang sudah dibangun Idham pada tahun 2017 ini masih dalam pemeliharaan dan dalam waktu dekat akan turun tim dari Inspektorat untuk mengecek hasil pengerjaan pada tiga tambatan perahu tersebut.

“Saat ini masih dalma tahap pemeliharan namun sudah difungsikan, hajatan pembangunan tambatan perahu ini untuk masyarakat dan nelayan-nelayan kecil,” ujarnya.

Adapun untuk masing-masing anggaran yang digelontorkan pada pembangunan tiga tambatan perahu berbeda.

Untuk di Desa Pare Mas, tambatan perahu dialokasikan sebesar Rp 2.136.000.000, Desa Tekalok Rp 1.509.000.000 dan Padak Guar Rp 1.621.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dengan kontrak pengerjaan hingga 25 November 2017 lalu.

Pembangunan tambatan perahu ini, terangnya, dihajatkan salah satunya untuk menfasilitasi para nelayan dalam melakukan aktivitasnya. Menurutnya, di Lotim saat ini jumlah tambatan perahu yang sudah dibangun dan termanfaatkan hingga sekarang sebanyak empat tambatan perahu, masing-masing berada di Pantai Ketapang Kecamatan Pringgabaya, Gili Maringkik, Gili Lampu dan Tanjung Luar.

Keberadaan tambatan perahu ini diharapkan pula dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan. Untuk itu, diharapkan tiga tambatan perahu yang baru dibangun itu dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat. (yon)

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, KSB Kerjasama dengan KLU Tanjung (Suara NTB) Angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), khususnya 3 Gili, yang mencapai 2.000 orang per hari menarik minat kerjasama dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Melihat potensi besar pengunjung pariwisata, kabupaten ke – 9 di NTB, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pun menyambangi KLU dan menggagas nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bidang pariwisata.

Bertempat di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (21/2), kedua Bupati yakni Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., dan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., bersepakat bekerjasama. Hadir menyaksikan penandatanganan kerjasama tersebut, antara lain, Asisten II Setda KLU, Asisten II Setda KSB, Kepala Dinas Pariwisata KSB, serta beberapa pejabat OPD lingkup Pemda KLU. Dari kerjasama ini diharapkan, pengunjung pariwisata di Lombok Utara dapat terus menambah masa pelancongannya hingga ke Sumbawa Barat.

Bupati KSB, Musyafirin pada kesempatan itu berterima kasih kepada Pemerintah Lombok Utara. Kerjasama yang diawali dengan MoU bidang pariwisata ini, diharapkan menjadi pondasi bagi kerjasama-kerjasama bidang lain antara kedua pemda.

“Kami di KSB memiliki banyak spot dan tempat wisata yang indah seperti Gili Kenawa, Griming Paralayang dan 1.800 titik pantai yang menarik,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menyambut baik kerjasama kedua pihak ini.

Selama ini KLU tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan pemda, baik dari NTB maupun dari provinsi luar. Sebagaimana KLU juga telah bekerjasama dengan Pemda Karang Asem – Bali dalam bidang pariwisata dan perkebunan.

Di sektor pariwisata, KLU mengandalkan obyek wisata 3 Gili (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan). Selain itu, potensi air terjun yang tersebar di desa-desa juga berpotensi menghasilkan PAD desa, di samping pengelolaan wisata budaya.

Kendati tingkat kunjungan sudah mendunia, namun Najmul menyadari masih perlu penambahan sarana dan prasarana pendukung seperti dermaga jetty di 3 Gili, prasarana lampu PJU hingga penataan dan pengelolaan kalender wisata yang mendukung lama tinggal di KLU.(ari)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menundukkan naskah kerjasama bidang pariwisata dengan Bupati KSB W. Musyafirin di KLU, Rabu (21/2).

Panwaslu Ingatkan Paslon Wajib Laporkan Posko Pemenangan Selong (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak hanya mengawasi dan memberlakukan aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) Calon Bupati/Wakil Bupati Lotim maupun Gubernur/ Wakil Gubernur NTB. Namun, Panwaslu juga mengawasi pendirian posko pemenangan pasangan calon (paslon) yang wajib dilaporkan hingga ke tingkat desa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim.

Namun hingga saat ini, tidak satupun paslon bersama tim pemenangannya yang melaporkan berapa jumlah posko pemenangan yang dibangun oleh masing-masing pasangan calon mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.”Sampai sekarang, kita dari Panwaslu belum menda-

patkan nama maupun jumlah posko serta tim dari masingmasing pasangan calon (paslon),” jelasnya.

Menurutnya, jika semua posko pemenangan masingmasing pasangan calon didaftarkan, maka jika terjadi suatu persoalan dapat dilakukan diskusi bersama. Selain

itu, dapat terpantau semua posko mana yang resmi dan tidak resmi. “Jadi harus disampaikan posko-posko itu, agar dapat dilakukan koordinasi dengan baik dan tidak terjadi miskonumikasi ke depannya,” ujarnya.

Diungkapkan Retno Sirnopati, pihaknya telah meminta kepada setiap paslon untuk

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kepala Disdag NTB, Hj. Putu Selly Andayani, menunjukkan Albothyl yang ditemukan masih beredar di salah satu apotek di Lotim.

Sisir Apotek di Lotim

Tim Gabungan Sita Puluhan Albothyl Selong (Suara NTB) Tim gabungan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Perdagangan (Disdag) NTB dan unsur terkait lainnya, Rabu (21/ 2) turun ke Lombok Timur (Lotim) untuk menyisir peredaran Albothyl. Dari hasil operasi itu, tim gabungan menemukan dan menyita puluhan Albothyl yang sudah dibekukan izin edarnya itu masih dijual bebas di sejumlah apotek di Lotim.

Operasi gabungan itu dipimpin langsung Kepala Disdag NTB, Hj. Putu Selly Andayani, MSi. Turunnya tim ini untuk memastikan keberadaan Albothyl yang sudah dibekukan izin edarnya tidak lagi dijual bebas di semua apotek yang ada di NTB, termasuk di Kabupaten Lotim. Alasan mendatangi langsung apotik dikarenakan menjadi pusat

pemasaran obat tersebut.

“Kita lakukan pengawasan dan bila Albothyl ini ditemukan masih beredar. Maka kita akan langsung tarik dan sita dari pasaran,” ujarnya.

Operasi akan terus dilakukan untuk memastikan peredaran Albothyl maupun Viostin DS yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan akan terus dilakukan. Langkah itu untuk menjaga keamanan konsumen dari obat maupun makanan yang membahayakan.

Terpisah, Kepala Dikes Lotim, drg. Asrul Sani, untuk penarikan Albothyl nantinya akan dikomunikasikan dengan BBPOM Mataram. Asrul menyebut jika pihaknya siap mendampingi pihak dari BBPOM apabila membutuhkan pendampingan terkait pengawasan dan penarikan obatobatan yang izin edarnya di-

cabut oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. “Koordinasi terus kita lakukan, jangan sampai masyarakat menjadi korban,”singkatnya.

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM RI, Albothyl merupakan obat bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung policresulen konsentrat dan digunakan untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan. Selain itu, obat ini juga digunakan pada kulit, telinga, hidung dan tenggorokan (THT), sariawan dan gigi.

Untuk itu, dari kajian yang dilakukan BPOM, memutuskan policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat tidak boleh digunakan sebagai hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit, THT, sariawan dan gigi. (yon)

(Suara NTB/yon)

Retno Sirnopati Kita meminta supaya secepatnya daftar posko-posko itu diserahkan,” pintanya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Salah satu klinik yang ada di Gili Trawangan kini menjadi sorotan sejumlah pihak di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pasalnya, klinik tersebut diketahui memasang tarif berobat untuk jenis penyakit diare yang tidak masuk akal.

Hanya karena pasiennya adalah WNA, maka pasien harus membayar Rp 1,3 juta kepada petugas medis klinik tersebut.

Tarif kelewat mahal untuk penyakit diare itu pun langsung viral. Instagram Undercover.id, dan Kumparan.com., termasuk di antara beberapa media sosial dan media online yang sudah memposting perihal berita tersebut.

Dari postingan yang beredar, nama pasien yang sengaja di tipe x diketahui berkebangsaan Rusia. Pasien didiagnosa mengidap diare dan dilayani berobat di klinik pada Senin, 19 Februari lalu. Dari kuitansi yang diterima pasien, tertera biaya yang harus dibayarkan oleh pasien sebesar Rp 1,3 juta. Rinciannya, Rp 1,050 juta untuk obat/injeksi, dan Rp 250 ribu lagi biaya konsultasi dokter. Pasien diberikan 3 macam obat, masing-masing Diaform, Scopma Plus, dan Samquinor. Mahalnya tarif ini pun langsung diatensi oleh anggota DPRD maupun Dinas Kesehatan Lombok Utara.

Kepala Dikes Lombok Utara, Khaerul Anwar, di selasela menghadiri pembukaan diskusi publik HPN, kepada wartawan mengatakan akan

mengecek kebenaran dari informasi yang berkembang di medsos itu. Jajaran Dikes akan ditugaskan untuk terjun ke Gili Trawangan sekaligus meminta klarifikasi dari pihak klinik swasta tersebut.

“Hari ini ada tim yang turun ke sana. Menurut saya, biaya itu sangat tinggi, di luar standar. Kita akan cek kalau memang tidak sesuai standar, ada sanksi,” tegasnya.

Khaerul menambahkan, klinik yang dipersoalkan oleh medsos itu adalah klinik swasta. Maka sudah menjadi kewajiban Dikes Lombok Utara untuk menegur, membina, bahkan memberi sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam proses operasional maupun pelayanannya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Lombok Utara yang membidangi kesehatan turut mengkritisi biaya tak masuk akal itu. Salah satunya, anggota Komisi III, Artadi, S.Sos., meminta Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Utara untuk segera menindaklanjuti.

Sebab menurut dia, untuk diagnose penyakit diare saja, harus membayar Rp 1,3 juta yang ia nilai tidak wajar.

Ia khawatir, pelayanan klinik kepada WNA dengan biaya yang tidak masuk akal mencoreng citra pariwisata Lombok Utara. Terlebih lagi masalah ini sudah menyebar di media sosial, maka dunia internasional bisa saja mencap buruk pelayanan kesehatan di kawasan wisata dunia itu. (ari)

Pjs Bupati Lotim Belum Bahas Rencana Mutasi Selong (Suara NTB) Pjs Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik Selasa (20/2) lalu berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bupati yang kembali, Rabu (21/2) dan langsung masuk kantor itu menegaskan jika kepergiannya bukan soal rencana pengusulan mutasi pejabat lingkup Setda Kabupaten Lotim.

“Keberangkatan ke Kemendagri untuk menghadiri Rakor terkait pelaksanaan Pilkada, tidak ada pembahasan yang lain,” ujarnya menanggapi rumor terkait akan adanya mutasi yang akan dilakukannya.

Bahkan, Kepala Dinas Sosial NTB ini menegaskan terkait rencana untuk melakukan mutasi, dirinya belum melakukan pembahasan. “Belum, belum kita bahasa ke arah sana (mutasi,red). Nanti pasti kita akan kasih tahu,” katanya.

(Suara NTB/yon)

H. Ahsanul Khalik Diketahui berdasarkan Peraturan Mendagri Pasal 9 ayat 1 huruf e, Pjs Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Meski demikian, Ahsanul Khalik, mengaku dirinya secara intens akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap ASN maupun pegawai yang ada di Lotim. Artinya, tingkat kehadiran para ASN maupun honorer di dalam menjalankan amanah yang diembannya merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan. “Nanti sesering mungkin kita akan turun melakukan pengawasan terhadap tingkat kehadiran ASN,” ujarnya.

Langkah itu menyusul terkait pada hari pertama masuk kantor, Akhsanul Khalik mengaku menemukan banyak pegawai yang keluyuran, banyak ruangan-ruangan atau kursi yang tidak ditempati oleh pemiliknya. Hal demikianlah yang menjadi salah satu pokok perhatiannya untuk menjamin kelancaran dalam menjalankan roda pemerintahan di Gumi Selaparang ini. (yon)

Operator SID Masih Kesulitan Buat Berita menjadi bagian dari urat nadi perjuangan kemerdeakaan RI. Awal merdeka, maka lembaga yang pertama kali mengambil posisi penting dalam menyiarkan kemerdekaan adalah insan pers.

Demikian pula dalam skup sempit KLU. Sejak awal berjuang memekarkan diri dari Lombok Barat, peran pers diakui Najmul, luar biasa. Pers berperan dalam membangun mindset bahwa pemekaran diperlukan untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di Jakarta, bersamasama kita pimpin delegasi Lombok Utara di DPD dan DPR RI, dan keberhasilannya tidak luput dari peran pers dalam menyiarkan kabar.

Saya mensyukuri bagaiamana insan pers membantu proses pembangunan di Lombok Utara,” ungkap Najmul.

Secara khusus, Najmul mengucapkan selamat Hari

melaporkan posko-posko di setiap kecamatan. Dengan adanya posko-posko itu, maka Panwaslu akan melakukan pengawasan mulai dari posko induk di tingkat kabupaten, posko tingkat kecamatan dan seterusnya. Apabila ditemukan posko yang berdiri diluar dari yang dilaporkan itu, maka paslon akan diberikan teguran serta dicatat sebagai bentuk pelanggaran, karena tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

“Sampai sekarang belum kita dapatkan daftar poskoposko pemenangan dari masing-masing pasangan calon.

Diare, WNA Harus Bayar Rp 1,3 Juta di Klinik

Diskusi Publik HPN di KLU

Tanjung (Suara NTB) Hari Pers Nasional (HPN), 9 Februari lalu, turut diperingati Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama insan pers di KLU. Agendanya mengusung diskusi publik, bakti sosial melalui pembagian sembako dan donor darah menggandeng PMI KLU. Diskusi publik digelar paralel dengan donor darah di Gedung Serbaguna, Kecamatan Gangga, Rabu (21/2). Menghadirkan 2 orang narasumber masing-masing, Kepala Biro LKBN Antara, Masnun dan Pimred Radar Lombok, H. Rudy. Sementara peserta diskusi berasal dari operator Sistem Informasi Desa (SID) dan pejabat PPID di kalangan SKPD. Pada kesempatan itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam sambutannya menyampaikan peringatann HPN menjadi sangat penting dan monumental mengingat pers

Halaman 4

Pers kepada para awak media yang bertugas di KLU. Melalui HPN diharapkan akan semakin memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah untuk pemembangunan yang lebih baik di masa depan.

Najmul lantas mengutip kalimat yang dilontarkan Sri Bintang Pamungkas saat dirinya masih berkecimpung di media kampus, 20 tahun lalu.

Media atau insan pers seperti dua sisi mata pisau, dan sangat tajam. Kalau baik, maka pers sangat berperan menyampaikan informasi edukatif untuk masyarakat. Sebaliknya jikalau media dimanfaatkan sebaliknya, maka informasi yang diterbitkan bisa sangat menjatuhkan wibawa suatu pemerintahan.

“Dan saya melihat, alhamdulillah, kawan-kawan pers di Lombok utara sampai hari ini kita masih bersemangat memberi kontribusi positif, maka saya sangat berterima kasih

kepada insan pers kita,” lanjut Najmul.

Ia berharap, agar insan pers di KLU dapat terus bersinegri dengan pemeritnah sesuai peran masing-masing. Disertai harapan dan arahan, agar para pelaksana kebijakan di SKPD dapat bekerjasama dengan awak media secara baik yang dilandasi pikiran-pikiran dan prasangka yang baik pula.

“Saya yakini kode etik jurnalistik dipegang sebaiknya.

Setidaknya menyampaikan berita maka pastikanlah berita yang benar dan seimbang.

Benar mengandung unsur fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, dan seimbang berarti memberi kesempatan yang sama kepada narasumber dalam menyampaikan pendapat. Yang pro dibaca masyarakat yang kontra juga dimasyarakat maka disanalah edukasi terjadi,” pungkas Najmul.

Sementara dalam sesi dis-

kusi, sejumlah penanya dari SKPD, seperti Tukul Suparjono (Dinas Pertanian), Mustain dan Supardi (BKD), serta Herman dari Operator SID, secara umum berpendapat miris melihat animo membaca masyarakat yang masih kurang di kalangan masyarakat KLU. Tidak hanya itu, mereka juga berharap ke depan adanya pelatihan jurnalistik agar Operator SID dan operator PPID di SKPD, dapat memberi kontribusi positif dalam menyampaikan informasi.

“Kami harapkan pejabat Kominfo hadir dan memberi materi, tidak hanya menghadirkan SID. Kami dari SKPD sebagai operator tidak hanya difungsikan mengupload satu berita tapi bagaimana merakit suatu berita untuk disampaikan ke publik. Teman-teman di operator (PPID), kemampuannya masih sangat minim,” demikian Mustain. (ari)

(Suara NTB/yon)

KUMUH - Pasar Paokmotong yang lama terlihat kumuh dan semrawut. Pasar yang berada di pinggir jalan nasional ini kerap menyebebkan kemacetan, baik pagi maupun sore hari.

Rencana Pemindahan Pedagang Belum Ada Titik Temu Selong (Suara NTB) Rencana pemindahan pedagang di Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik Lombok Timur (Lotim) dari pasar lama ke pasar baru hingga saat ini belum menemukan titik temu.

Pasalnya, kapasitas pasar baru yang tidak dapat menampung keseluruhan dari pedagang menjadi faktor utama lamanya proses pemindahan tersebut.

Terkait dengan rencana pemindahan itu, Pemda Lotim bersama perwakilan pedagang, Selasa (21/2) menggelar pertemuan di aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim.

Dalam rapat itu, dihadiri Kapolsek Masbagik, Danramil Masbagik, Camat, Satpol PP serta Kepala Bapenda Lotim dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam keputusannya, relokasi pedagang akan dilakukan setelah dilalui beberapa pembenahan atau tahapan supaya tidak ada unsur yang dirugikan, terutama dari para pedagang di Pasar Paokmotong itu sendiri.

Adapun untuk menyikapi kemacetan di kawasan Pasar Paokmotong yang kerap dikeluhkan, menjadi prioritas jangka pendek, yakni penertiban pedagang sepanjang pinggir jalan dengan memundurkan lokasi pedagang beberapa meter dari badan jalan. Dengan begitu, kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. “Ini perlu kerjasama semua pihak mengatasi kemacetan lalu lin-

tas,” terang Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman.

Selain itu, ujarnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan asetnya yang berdekatan dengan Pasar Paokmotong untuk ditempati oleh para pedagang yang tidak tertampung. Pasalnya, kondisi Pasar Paokmotong yang cukup kecil dibandingkan Pasar Paokmotong yang lama. Untuk itu, diharapkan pemerintah provinsi memberikan izin untuk menempati lahannya oleh para pedagang yang tidak tertampung di areal pasar yang hanya seluas, 1,5 hektar.

Untuk pemindahan, sosialisasi sudah dilakukan. Bahkan, dari sekitar 52 toko yang ada, sekitar 4 toko yang sudah membayar dengan harga sewa toko berkisar antara Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per tahun.

Sementara, Pjs Bupati Lotim, Ahsanul Khalik, menyebutkan rencana relokasi pedagang di Pasar Paokmotong ke pasar yang baru ada tahapantahapan yang harus dilakukan.

Namun untuk menghindari terjadinya gejolak dalam pelaksanaan relokasi itu, pihaknya akan melakukan pertemuan bersama instansi terkait bertempat di Kantor Camat Masbagik.

Sementara permintaan lahan milik provinsi yang berada di dekat pasar Paokmotong, Ahsanul mengaku masih menunggu jawaban dari provinsi. (yon)

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Musrenbang Kecamatan Digelar Maraton

Momentum Wujudkan Pembangunan Partisipatif Praya (Suara NTB) Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu (21/2) mulai digelar. Musrenbang diawali di Kecamatan Praya Barat dan Praya Barat Daya. Musrenbang yang digelar secara maraton ini, diharapkan bisa menjadi momentum untuk bisa mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Di mana semua elemen benar-benar ikut terlibat dalam menyusun program pembangunan di daerah ini.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., mengatakan, musrenbang tingkat

kecamatan direncanakan bakal digelar selama enam hari kerja. Di mana setiap harinya, akan ada masingmasing dua kecamatan yang menggelar musrenbang. “Jadi musrenbang tingkat kecamatan tidak digelar serentak.

Tetapi digilir untuk memudahkan pengawasan dan pengawalan oleh pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Di mana nantinya, selama musrenbang berlangsung ada dua tim yang akan turun mengawal. Tim pertama dipimpin oleh Bupati Loteng. Tapi sedang dalam masa cuti kampanye, maka diwakili Sekda Loteng. Sementara tim kedua, dipimpin langsung Wabup Loteng.

Masimg-masing tim itu beranggotakan perwakilan se-

mua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng yang nantinya SKPD bersangkutan bisa merangkum usulan program yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan ini.

Hasil rangkuman kemudian dipadukan dengan program yang ada di masing-masing OPD. Dengan begitu, mana usulan yang bisa diakomdir oleh pemerintah kabupaten bisa segera disikapi. Sementara yang belum bisa diakomodir, tetap sangat dibutuhkan dan mendesak bisa direkomendasikan untuk diusulkan pada musrenbang tingkat provinsi dan pusat nantinya.

“Jadi program usulan dari masyarakat benar-benar

terkawal sejak proses pengusulan. Sehingga nanti jelas, maka program yang dibiayai dari APBD serta mana yang bisa diajukan untuk dibiayai oleh APBD provinsi dan APBN,” ujarnya.

Dengan pola tersebut, maka program-program yang dilaksanakan nantinya memang benar-benar program yang dibutuhkan oleh masyarakat serta berasal dari usulan masyarakat. Itulah hakekat dari pembangunan partisipatif. Tanpa kemudian menghilangkan peran dan fungsi OPD yang ada.

“Hasil dari musrebang tingkat kecamatan ini nantinya akan menjadi dasar bagi SKPD lingkup Pemkab Loteng dalam menentukan kebijakan terkait program apa saja yang

Jadwal Musrenbang

Sumber: Diolah dari Bagian Humas dan Protokol Setda Loteng

akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 mendatang,” tegas mantan Kabag APU Setda Loteng ini.

Lebih lanjut sebelum mus-

renbang tingkat kecamatan digelar, sebelumnya semua desa dan kelurahan sudah menggelar musrebang tingkat desa. Sedangkan untuk kegia-

tan musrebang tingkat kabupaten, direncanakan selama tiga hari, yakni mulai tanggal 21 sampai 23 Maret mendatang. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

MUSRENBANG - Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan di Praya Barat, Rabu (21/2).

Maret, Pembangunan Tak Punya NIK Kampus Poltekpar Ditarget Tuntas Praya (Suara NTB) Seluruh aktivitas perkuliahan di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok direncanakan sudah pindah di kampus baru di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ajaran baru tahun ini juga. Pasalnya, Bulan Maret mendatang pembangunan kampus Poltekpar Lombok tahap pertama ditargetkan sudah selesai.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pariwisata NTB H.L. Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., kepada Suara NTB, di selasela kick off dan Temu Kreatif Festival Pesona Bau Nyale di Pantai Kuta, Selasa (20/2).

Menurutnya, pembangunan kampus Poltekpar Lombok sudah mencapai 89 persen. Itu artinya, butuh waktu yang tidak lama lagi, seluruh pengerjaan kampus sudah tuntas.

“Sudah akan komunikasi dengan pihak rekanan, akhir Bulan Maret mendatang kita sudah terima kunci kampus,” janjinya.

Itu artinya, dua unit kampus dengan 42 ruang perkuliahan tersebut sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Artinya, proses perkuliahan sudah bisa dipindah dan tidak lagi di Mataram seperti sekarang ini, tetapi sudah bisa dilaksanakan di kampus baru tersebut.

Saat ini pihak rekanan terus mengkebut proses pengerjaan dua gedung ini supaya bisa selesai sesuai target yang ada. Karena kalau sampai tidak selesai sesuai target yang ada, itu bakal jadi persoalan tersendiri bagi pihak rekanan bersangkutan.

Pada prinsipnya, kata dia, pembangunan kampus seharusnya selesai akhir Bulan Desember 2017. Namun tidak bisa tuntas, sehingga pihak rekanan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari terhitung awal Bulan Januari sampai akhir Bulan Maret mendatang.

Selama masa perpanjangan waktu tersebut, rekanan tetap diberikan sanksi. Berupa denda keterlambatan pengerjaan proyek yang besarannya sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang ada.

Soal berapa berapa besaran dendanya, pihaknya mengaku belum tahu. Karena untuk menghitung denda keterlambatan pengerjaan proyek itu ada petugas khususnya. Dan, besaran dendanya terus bertambah sampai akhir pengerjaan proyeknya nanti. (kir)

(Suara NTB/kir)

POLTEKPAR - Sejumlah pekerja tengah menyelesaikan pekerjaan proyek pembangunan kampus Poltekpar Lombok, Rabu (21/2). Pembangunan Poltekpar direncanakan tuntas Maret bulan depan.

Ratusan Warga Pemalikan Terancam Hilang Hak Pilih Giri Menang (Suara NTB) Ratusan warga Pemalikan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) terancam hilang hak pilihnya, lantaran tak memiliki KTP elektronik. Sebab berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan pihak KPU ditemukan 413 jiwa penduduk setempat berhak memilih.

Namun, dari jumlah ini sekitar 70 persen atau 289 pemilih terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada nanti.

(Suara NTB/her)

M. Suhardi

Demikian disampaikan Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH., MH., menjawab Suara NTB, Rabu (21/2).

Bagi warga yang sudah memiliki NIK, ujarnya, dipastikan apakah sudah ada namanya di alamat tersebut. Misalnya yang banyak ditemukan berasal dari Mareje Lembar, Sekotong dan daerah lain. Hal ini

akan dipastikan melalui PPS, jika secara faktual tidak ada disana maka nanti akan dikaji apakah bisa mereka menggunakan surat keterangan pindah memilih. Sedangkan bagi yang tidak punya identitas kependudukan atau NIK, KTP dan KK, jelasnya, data ini akan disampaikan ke pemda, seperti apa fasilitasi yang bisa di-

lakukan terhadap warganya.

Jika setelah diserahkan ke Pemda data ini, lalu tidak keluar dokumen terkait NIK mereka, maka pihak KPU tidak bisa memfasilitasi. Terkait kapan data hasil coklit ini diserahkan, pihaknya saat ini masih mengkompilasi dan memadukan data tersebut. “Data calon pemilih ini masih disinkronkan

dengan alamat asal, sebab ada ditemukan dari sejumlah daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan sejauh ini belum memungkinkan dari sisi regulasi yang memayungi untuk membuat TPS di Pemalikan, kecuali pada saat pemilihan legislatif ada TPS keliling, sedangkan di pilkada tidak ada.

Termasuk pindah memilih ke daerah setempat, menurutnya syarat untuk pindah memilih itu harus dipenuhi. Seperti ditahan di lapas atau polres boleh pindah memilih. “Kecuali warga memiliki NIK dan beralamat luar namun tinggal di sana, Baru bisa pindah memilih di sana,” jelasnya. (her)

Amaq Rahman Bosan Dijanjikan Bantuan Rumah Keluarga Amaq Rahman bertahun-tahun tinggal di gubuk reot.Warga Dusun Batu Bangke Desa Cendimanik Sekotong ini mengaku sudah jenuh dijanjikan bantuan rumah kumuh, namun tak kunjung terealisasi.

DITEMUI di gubuknya beberapa waktu lalu, Amaq Rahman tengah duduk di berugak bersama istri dan kerabatnya.

Kondisi gubuknya memang miris, dibuat dari kayu berdinding bedek menggunakan atap asbes. Tak jauh dari gubuk nya terdapat kandang ternak menimbulkan bau tak sedap.

Bapak lima anak ini mengakui, tinggal digubuknya sudah 6 tahun lebih. Sedari dulu, ia tidak diberikan program rumah kumuh. “Berkali-kali dijanjikan belum terealisasi, kami sudah jemu. Dijanjikan, disuruh menunggu giliran namun tidak ada sampai sekarang,” keluhnya.

Ia mengaku gubuk nya sering difoto oleh petugas dengan mengumbar janji akan dibangun.

Akan tetapi, sampai bertahuntahun menunggu tak kunjung ada. Dirinya beralasan tak diberikan bantuan, karena dianggap mampu dan memiliki ternak. Padahal, jelasnya, ternak yang dipelihara dari hasil

memelihara ternak milik orang lain yang dipercayakan kepadanya.

Penghasilan dari ternak ini pun tidak bisa diperoleh dalam hitungan sebulan atau dua bulan akan tetapi bertahun-tahun menunggu ternak beranak. Itupun dari hasil beranak ternak tersebut dibagi dengan pemilik ternak. Untuk menyambung hidup, ia pun bertani. Lahan tempat bertani itupun sekedar numpang di orang lain. Penghasilan yang diperoleh tak seberapa karena harus dibagi dengan pemilik lahan.

Terkait bantuan kelompok ternak pun diakuinya tidak ada, bahkan beberapa kali ikut masuk kelompok namun ia tidak mendapatkan jatah. “Kita diakali, ada bantuan turun tapi tidak diberikan,”akunya. Diakui nya bantuan ternak di kelompok nya sudah turun namun ia tidak diberikan. Bahkan ia saat itu pernah diminta menyumbang Rp 300 ribu untuk buat kelompok dan balai pertemuan

(Suara NTB/her)

BOSAN - Amaq Rahman tinggal di gubuk reot. Ia bosan dijanjikan program rumah kumuh. akan tetapi tidak jelas arahnya.

Bantuan yang turun tiga tahun lalu jelasnya ternak sekitar 30 ekor sapi. Namun ia sendiri tidak diberikan jatah, oleh pengurus ia diminta menunggu jatah akan tetapi tidak ada.

“Sampai sekarang tidak ada, bantuan ternak itupun sekarang tidak ada, sudah habis

dijual,”tuturnya.

Sementara itu Kepala Desa Cendimanik, Marne, S.Pd., mengaku terkait rumah kumuh di daerahnya cukup banyak.

Bahkan jumlah nya mencapai 200 unit. “Dari 200 unit yang kami usulkan hanya 10 tahun ini,” jelasnya.

Terkait kondisi gubuk Amaq

Rahman diakuinya memang tak layak. Pihaknya pun bakal memprioritaskan gubuk Amaq Rahman untuk diberikan bantuan namun jelasnya bertahap.

Pihaknya bakal mengupayakan melalui pembiayaan dana desa untuk membangun rumah kumuh, akan tetapi tergantung usulan dari dusun. (her)

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Dua Kali Dianggarkan, Jembatan di Sapugara Bree Tak Kunjung Selesai Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Desa Sapugara Bree mulai mempertanyakan pengerjaan jembatan yang tidak kunjung rampung di wilayah setempat. Proyek senilai belasan miliar tersebut kini terkesan ditinggalkan begitu saja oleh pihak kontraktor.

Pembangunan jembatan ini juga diketahui menerima dua kali kucuran anggaran yakni dari APBD tahun 2016 sekitar Rp 8,8 miliar dan APBD-P tahun 2017 sekitar Rp 5 miliar dan saat ini belum memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Pantauan Suara NTB di lokasi jembatan, saat ini tidak ada satupun buruh yang bekerja di proyek tersebut. Bahkan puluhan material baik itu batu, tiang beton penyanggah juga masih terlihat tersusun rapi. Tumpukan material tanah juga terlihat tetapi tidak ada satupun pekerja yang terlihat.

Terlihat juga tumpukan sampah di tiang tengah jembatan, hal tersebut diindikasikan bahwa jembatan tidak lagi dibersihkan oleh pihak kontraktor. Akibat molornya proyek jembatan, masyarakat harus memutar lebih jauh lagi ketika ingin mengambil hasil pertanian.

Kades Sapugara Bree Andi Subandi S. Pd, kepada Suara NTB, Rabu (21/2) mengata-

kan, sebenarnya masyarakat sudah sangat membutuhkan jembatan ini. Karena asas manfaat dari adanya jembatan ini sangat besar, baik itu untuk membawa hasil pertanian atau hal-hal yang lain.

Menurutnya, masyarakat juga sudah semakin geram dengan bangunan yang sudah mangkrak ini. Bahkan warga berencana akan melakukan aksi demo ke kantor bupati dan dinas terkait untuk bisa memperhatikan hal ini. “Masyarakat sempat mau demo kemarin, tetapi saya coba tenangkan dulu dan mencari jalan terbaik terkait masalah ini,” ujarnya.

Dikatakannya, pengerjaan jembatan ini bisa molor karena persoalan yang ada di dinas itu sendiri (DPU-PRPP) yakni tidak intens melakukan pengawasan terhadap proyek ini. Karena selama ini, pihaknya mengindikasikan dinas tidak jeli melihat kondisi jembatan ini jika tidak diawasi dengan baik.

Fakta dari hal tersebut yakni, pengerjaannya yang molor

dan tidak ada i’tikad baik ke masyarakat setempat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang ada saat ini. Tentu hal tersebut sangat disayangkan, karena warga selalu protes ke Desa yang nota bene tidak memiliki kewenangan terhadap proyek ini. Karena domain pekerjaan berada di kabupaten, tanpa melibatkan desa.

Menyikapi masalah ini, Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST, mendesak kepada dinas terkait untuk bisa menyelesaikan pembangunan jembatan yang sudah dua tahun tidak bisa selesai juga. Karena dianggap bisa menimbulkan persoalan lain di masyarakat.

Masyarakat juga sempat berharap bahwa tahun 2017 jembatan ini sudah bisa digunakan. Tetapi fakta di lapangan berkata lain, justru molor hingga saat ini. Sehingga mau tidak mau dinas harus menganggarkan kembali di APBD-P tahun 2018. Kalau tidak juga bisa dilaksanakan akan menimbulkan reaksi

56.524 Penduduk Sumbawa Belum Lakukan Perekaman E-KTP Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa mencatat lebih kurang 56.524 jiwa yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) di Sumbawa. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada dengan jumlah ratarata perkecamatan mencaai ribuan orang.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli memaparkan, data terakhir penduduk yang sudah melakukan perekaman sebanyak 313.036 dari jumlah wajib perekaman sebanyak 369.560 jiwa. Dari jumlah tersebut, tersisa lebih kurang 56. 524 jiwa yang belum melakukan perekaman. “Jadi untuk perekaman kita baru mencapai 87,71 persen,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/2) kemarin.

Disebutkannya, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah persiapan awal pada akhir Desember 2017 hingga awal Januari lalu. Dengan mengirimkan by name by addresmasyarakat yang belum melakukan perekaman dengan jumlah sekitar 90 ribu. Bahkan pihaknya sudah melakukan jemput bola, sehingga jumlah yang belum merekam menjadi berkurang. Pihaknya juga berencana melakukan jemput bola untuk melakukan pelayanan perekaman. Kali ini untuk perekaman lokasinya ditempatkan di kecamatan masingmasing. Dimana rencananya, selain melakukan pelayanan di pagi hari petugas akan bermalam di lokasi. Supaya yang tidak sempat datang di pagi hari bisa melakukan perekaman di malam harinya.

“Lokasinya nanti di Kantor Camat. Peralatannya juga kita

tambah. Rencananya petugasjuga nginap di tempat. Sehingga penduduk yang tidak sempat datang merekam siang hari, bisa melakukannya malam hari. Jadi tidak ada alasan lagi tidak ada waktu,” terang H. Zul. Mengenai data terbaru jumlah penduduk yang belum merekam, diakuinya, sudah dikirimkan secara global ke masing-masing kecamatan.

Bahkan jumlah by name by addres juga sudah dikirim dalam bentuk print out dan dalam bentuk CD. Dimana jumlah di masing-masing kecamatan rata-rata sekitar 2.000 hingga 6000 orang. Hanya saja kendala yang sering dihadapi, masih kurangnya keasadaran masyarakat untuk mendatangi lokasi perekaman. “Memang hambatan kita di pengerahan massa untuk mendatangi tempat pelayanan. Ini menjadi tugas semua pihak. Baik pemerintah dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Inilah yang perlu ada kesadaran. Karena kita melakukan jemput bola supaya perekaman ini bisa tuntas,” tandasnya.

Pihaknya tetap akan berupaya melakukan percepatan untuk menuntaskan perekaman E-KTP ini. Hal ini untuk menyukseskan Pilkada NTB tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang. Tentunya terlebih dahulu akan dijadikan prioritas untuk Pilkada yang akan dilaksanakan bulan Juni mendatang. Menyusul dilakukan penuntasan untuk Pemilu. “Sekarang bisa saja kita prioritaskan sampai Juni ini Untuk Pilkada. Menyusul nanti yang untuk Pemilu 2019,” tambahnya.

Terkait Pilkada, pemilih bisa menggunakan E-KTP ataupun surat keterangan (suket) sebagai bukti sudah melaku-

kan perekaman. Sedangkan untuk Pemilu masyarakat harus sudah memiliki EKTP. Makanya untuk menyukseskan Pilkada mendatang, minimal sudah dilakukan perekaman terlebih dahulu. Dimana saat melakukan perekaman di kecamatan, pihaknya akan menyelesaikan suket dan akan diantarkan kembali ke pihak kecamatan. Mengenai fisik E-KTP tidak semua yang melakukan perekaman langsung mendapatkannya.

Karena erat kaitannya dengan Print Ready Record (PRR). “Semua yang direkam baik di kecamatan maupun Kabupaten dikirimkan datanya ke Pusat. Nanti di pusat datanya diolah, sehingga turunlah PRR. Untuk PRR ini sepenuhnya kewenangan di Pusat dan tidak ada jaminan kepastian waktu turunnya. Kalau misalnya masyarakat yang sudah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan EKTP, bisa jadi PRRnya belum turun. Mengenai PRRnya belum turun banyak penyebabnya. Diantaranya bisa saja anomali datanya, data ganda dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Sedangkan terkait Blanko EKTP diakuinya saat ini masih tersedia. Hanya saja blanko yang diberikan pusat diperuntukkan bagi PRR. Makanya pihaknya sedang memacu melakukan pencetakan EKTP untuk yang sudah masuk dalam PRR. “Blanko yang ada untuk yang PRR. Untruk blanko masih ada.

Makanya kita pacu untuk selesaikan. Karena belum bisa mengambil blanko kalau belum habis yang ada,” jelas Zulqifli. (ind)

negatif dari masyarakat sekitar yang sudah sangat membutuhkan jembatan ini.

“Kami sangat mendesak dinas PU untuk bisa menyelesaikan jembatan ini. Kalau tidak juga dianggarkan masyarakat akan sangat kecewa dengan pemerintah,” tegasnya.

Dikatakannya, persoalan nanti ketika di APBD-P tahun 2018 tidak juga bisa dianggarkan maka akan menjadi bangunan yang mangkrak dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi yang jelas, komisi III sangat menyayangkan jembatan ini tidak kunjung selesai pengerjaannya.

Karena dari konteks sisi penganggaran dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik tinggal keputusannya di PU sebagai leading sektor proyek. Pihaknya juga sangat menyayangkan sikap PU yang tidak memberikan tindakan tegas kepada pihak rekanan.

Sehingga pelaksanaan pembangunan jembatan ini tidak kunjungan selesai. Harusnya dinas PU bisa memberikan sanksi bila perlu blacklist kontraktor ini karena dianggap tidak mampu melaksanakan tugas yang ada. “Kami minta dinas PU secara tegas memberikan sanksi kepada pihak

(Suara NTB/ils)

TIDAK RAMPUNG - Jembatan brang rea yang tidak kunjung rampung pembangunannya dan terkesan ditelantarkan. kontraktor karena tidak bisa dilaksanakan proyek ini dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas

PU-PRPP KSB Amar Nurmansyah ST, M. Si, belum memberikan tanggapan terkait jembatan ini. Media juga sempat

melakukan komunikasi melalui telepon dan bertemu secara langsung, tetapi belum memperoleh tanggapan. (ils)

Rekap Hasil Coklit

KPU Berharap Masyarakat Lebih Proaktif Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) telah berakhir. Kini sedang dilakukan perekapan hasil coklit dimaksud. Namun dari gambaran di lapangan, ditemukan masih cukup banyak masyarakat yang ternyata belum melakukan perekaman E-KTP.

“Secara umum, seluruh masyarakat telah tercoklit dengan baik. Sekalipun kita tidak bisa nafikan, tidak sedikit masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP, berdasarkan laporan teman teman (PPDP) di lapangan,” ujar Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/2).

Harapan KPU, dari pros-

es DPD hingga DPT akan lahir data pemilih yang akurat. Jangan sampai karena belum melakukan perekaman, jumlah pemilih akan menurun. Pihaknya juga sudah bersurat ke pemerintah dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dikdukcapil) terkait hal ini. Selain itu, dalam setiap kegiatan, KPU juga selalu menyuarakan kepada masyarakat untuk melaku-

kan perekaman. Kepada pemerintah juga diharapkan terus mengoptimalkan potensi yang ada dan tidak putus asa.

“Masyarakat juga kami minta pro aktif melakukan perekaman. Jangan hanya berharap ke pemerintah.

Sebab pada dasarnya, KPU ingin melayani pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya,”pungkas Syukri. (arn)

Lama ”Sakit”, Perusda Belum Berkontribusi Bagi Daerah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kondisi Perusda sudah cukup lama dalam kondisi yang tidak sehat atau sakit.

Disamping posisi Direktur yang telah berakhir masa tugasnya dan saat ini dipimpin oleh Plt. Direktur. Keberadaan Perusda belum mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan belum sesuai dengan hajat perundang-undangan yang ber-

H. Rasyidi

laku. Sebab belum mampu memberikan kesejahteraan kepada para karyawannya.

Demikian disampaikan Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi dalam sambutannya ketika membuka FGD Penyehatan Perusda, Rabu pagi (21/2) kemarin, di kantor Bupati Sumbawa. Sekda berharap pertemuan tersebut dapat menjadi forum untuk berdiskusi memikirkan bagaimana langkahlangkah yang sebaiknya diambil untuk memperbaiki kondisi Perusda. Termasuk masukannya dalam menyusun mekanisme perekrutan Direktur Perusda yang baru.

Sehingga nantinya dapat diperoleh sosok Direktur Perusda yang visioner dan inovatif. Mampu membangun dan mengembangkan Perusda Sabalong Samawa menjadi sebuah perusahaan yang dapat diandalkan dalam mendorong perekonomian daerah.

Serta mampu berkontribusi menyumbang PAD Kabupaten Sumbawa.

Sebelumnya, Kepala Bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. Irawan Subekti menjelaskan FGD yang mengangkat Tema Samawa Sabalong Perusda Sabalong Samawa tersebut

merupakan ekspektasi Bagian Perekonomian Setda akan bangkitnya salah satu BUMD milik pemerintah dengan filosofi dari rakyat untuk rakyat. Samawa Sabalong dapat diartikan sebagai masukan semua elemen yang berniat dan berupaya untuk sabalong (memperbaiki) Perusda yang selama ini mati suri.

Kegiatan ini dimaksudkan salah satu upaya penyehatan Perusda. Dimana hasil yang diharapkan ke depannya dengan adanya rekomendasi usaha, yang akan menjadi core bisnis perusahaan. Hal tersebut juga berkaitan dengan seleksi Direktur Perusda yang prosesnya sudah dilaksanakan dalam minggu ini.

Diharapkan Direktur yang baru nanti tidak lagi dipusingkan oleh permasalahan-permasalahan fundamental yang ada di tubuh perusahaan seperti core bisnis dan hutang.

Sehingga siap melaksanakan core bisnis yang akan ditetapkan oleh pemilik, yang dapat menjadi salah satu misi percepatan Sumbawa lebih hebat dan bermartabat melalui sinergitan program-program strategis sehingga dalam 1 tahun ke depan akan terjadi perubahan pada Perusda. Walaupun pada tahap awal hanya dapat berkontribusi langsung minimal untuk membiayai dirinya sendiri. (arn)

(Suara NTB/arn)

Kembali Gelar Donor Darah

PT SJR dan Polres Sumbawa Sumbang Puluhan Kantong Darah Sumbawa Besar (Suara NTB) PT. Sumbawa Juta Raya (SJR) dan PT. PAMA Persada terus berupaya berkontribusi di bidang kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya kembali melaksanakan kegiatan aksi donor darah yang kali ini menggandeng Polres Sumbawa, Selasa (20/2), di ruang Rupatama Polres. Sedikitnya 75 kantong darah disumbangkan dalam kegiatan tersebut.

Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK., MT, menyampaikan kegiatan donor darah ini diprakarsai PT. SJR dan PT. PAMA bekerjasama dengan Polres Sumbawa. Dibantu PMI Sumbawa yang menyediakan tenaga transfusinya.

“Kita wajib mengucap syukur dan terima kasih. Karena kegiatan donor darah ini diprakarsai oleh PT SJR dan PT PAMA bekerjasama dengan Polres Sumbawa. Jadi kita mencoba untuk berbuat lah. Walaupun setetes darah kita sumbangkan sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini akan kita sumbangkan ke PMI.Ini juga kerjasama dengan PMI, para tenaga transfusinya dari PMI semua,” ujarnya.

Disebutkannya, dari hasil kegiatan donor yang dilakukan, berhasil dikumpulkan 75 kan-

tong darah. Dimana sebenarnya animo dari anggotanya cukup tinggi untuk mau mendonorkan darah sebanyak 110 orang. Hanya saja setelah ditensi dan diperiksa, ada beberapa yang tidak memenuhi syarat.

“Kebetulan kita berhasil mendapatkan sampai 75 kantong darah. Alhamdulillah itu merupakan hasil dari pemeriksaan awal duluan. Animo anggota untuk donor darah cukup tinggi sampai 110 anggota Polres Sumbawa. Namun setelah ditensi dan diperiksa, ada beberapa yang tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Pihaknya berharap kedepannya lebih banyak rekanan-rekanan maupun perusahaan yang terinspirasi dari pelaksanaan donor darah yang dilaksanakan. Mengenai kerjasama lain dengan PT. SJR diakuinya di bidang keamanan dan pengamanan.

“Semoga kesempatan berikutnya dari PT. SJR akan ada mungkin usul dan inovasi untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Sumbawa. Kita tetap mendukung,” pungkas Kapolres.

Sementara Humas PT SJR, Lukman Mubarak mengatakan bahwa kekurangan stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD)

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan. Hal ini terjadi karena tingginya kebutuhan darah terutama untuk pasien di rumah sakit. Kondisi tersebut mengundang rasa simpatik semua pihak, termasuk PT SJR dan PAMA Persada.

“Kami ingin menjadi bagian dalam mengatasi persoalan itu dengan melaksanakan aksi donor darah,” kata Lukman.

Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, pihaknya menjalin kerjasama dengan Polres Sumbawa. Karena itu, Lukman menyampaikan terima kasih

kepada Kapolres dan jajarannya yang sangat antusias menjadi pendonor. Lukman berharap kerjasama seperti ini dapat terus terjalin bukan hanya pada aksi donor darah tapi juga program lain yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Semoga aksi donor darah ini bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Orang lain terbantu dengan darah yang kita sumbangkan. Dan kita sebagai pendonor akan mendapatkan sehatnya maupun nilai ibadahnya,” ujarnya.

Perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah selatan

Sumbawa ini, terus memberikan kontribusinya bagi kegiatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Kepedulian terhadap sesama juga ditunjukkan dengan memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang pada sejumlah kecamatan beberapa waktu lalu.

Untuk masyarakat sekitar tambang, SJR juga membantu masyarakat Ropang dan Lantung dalam menciptakan produk unggulan, seperti kopi, madu, kemiri dan gula aren. Dengan memberikan mereka pelatihan cara pengemasan produk agar mampu bersaing dipasar.

“Ini upaya kami berkonstribusi perusahaan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Lukman.

Kegiatan bidang lingkungan juga dilakukan. Seperti bersih pantai dan penanaman pohon di Saliper Ate pada peringatan HUT Sumbawa 22 Januari lalu.

SJR juga ambil bagian dalam penanaman 33.880 pohon di lahan seluas 1.100 hektar kawasan hutan negara wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) Moyo, Desa Mamak, Kecamatan Lopok, kerjasama dengan Pemkab Sumbawa, Kehutanan dan lainnya. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Kapolres Sumbawa Yusuf Sutejo dengan jajaran PT SJR dan PMI dalam aksi donor darah bersama, Selasa (20/2), di ruang Rupatama Polres Sumbawa.

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

Humas PT SJR, Lukman Mubarak ikut mendonorkan darahnya pada kegiatan tersebut.

Kapolres Sumbawa, Yusuf Sutejo juga ikut menyumbangkan darahnya.

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Banjir Landa Enam Desa di Sape

10 Tahun, SD di Lambu Masih Beratapkan Rumbia Bima (Suara NTB) – Kondisi SDN Kuwu Ruma Desa Lambu Kecamatan Lambu sangat memprihatinkan. Betapa tidak, Ruang Kelas Belajar (RKB) kelas 1 dan 2 masih beratapkan daun rumbia dan dinding temboknya menggunakan anyaman bambu.

Guru SDN setempat, Rosnah S.Pd, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung lama. Atau sejak berdirinya sekolah pada tahun 2010 lalu. Siswa kelas 1 dan 2 terpaksa belajar di ruang seadanya, tanpa fasilitas yang memadai.

Ia mengaku, kondisi tersebut membuat aktivitas belajar dan mengajar sangat terganggu. Terlebih apabila turun hujan, lantaran atap bocor. Saat hujan, aktivitas belajar mengajar terpaksa dialihkan ke tempat di sekitar ruang lain.

“Siswa akan dialihkan di luar ruangan kelas lain yang sudah dibangun,” ungkap Rosnah yang kebetulan mengajar kelas 1 dan 2 ini,” Selasa (21/2).

Lantaran tidak memadainya sarana atau kekurangan ruang kelas, siswa kelas 1 dan 2 diberlakukan secara paralel atau penggabungan. Jumlah siswa kelas 1 sebanyak 12 orang, sementara kelas 2 sebanyak 8 orang.

“Hal yang sama juga diberlakukan kepada kelas 3 dan 4.

Karena RKBnya sudah berbentuk bangunan permanen. Sementara kelas 5 dan 6 memiliki RKB sendiri,” katanya.

Rosnah menambahkan, meski adanya kondisi seperti itu tidak memudarkan semangat para siswa untuk bersekolah. Siswa tetap antusias menimba ilmu atau menerima pelajaran dari guru selama berada diruangan. “Tapi kami berharap RKBnya dibangun, karena siswa sangat membutuhkan tempat yang nyaman,” katanya.

Sementara Kepsek SDN Kuwu Ruma Lambu, M. Ali S.Pd mengakui hal terkait kondisi ruang kelas 1 dan 2 yang tidak memadai tersebut. Ia mengaku pihaknya sudah berkali-kali melapoprkan kepada pemerintah daerah, namun belum ada realisasi.

“Sudah banyak yang datang untuk mengecek dan menfoto tapi belum ada tindaklanjut sampai sekarang. Tapi kami berharap tahun ini ada,” katanya.

Walaupun para siswa kelas 1 dan 2 tersebut belajar dibawah atap rumbia dan berdindingkan anyaman bamboo tidak memudarkan semangat mereka untuk menerima mata pelajaran dari gurunya.

“Siswa setiap hari tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

Namun, kami berharap agar kondisi ini ada langkah atau solusi dari pemerintah,” harapnya.

Sebagai data tambahan, untuk mencapai SDN Kuwu Ruma Desa Lambu Kecamatan Lambu tersebut membutuhkan waktu satu jam dari pusat ibukota kecamatan. Jalananan menuju tempat ini cukup bagus. (uki)

Curanmor

Rekan Pelaku yang Tewas Diamuk Massa Menyerahkan Diri Dompu (Suara NTB) – Sh (17), rekan pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang tewas diamuk massa di Kelurahan Kandai II, Sabtu (17/ 2) lalu akhirnya menyerahkan diri. Ia tak kuat bersembunyi setelah menjadi target pencarian polisi. Pemuda asal Dusun Samada Desa Tanju ini pun mengakui aksi pencurian yang dilakukannya.

Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., mengatakan, pelaku datang menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya karena dihantui rasa takut lantaran menjadi target pencarian polisi, terlebih khawatir akan mengalami nasib yang sama seperti dengan rekannya, AM. “Makanya mau tidak mau dia menyerahkan diri ke pihak kepolisian sehingga tidak lagi merasa dicari atau dikejar,” kata dia kepada Suara NTB dikonfirmasi, Rabu (21/2).

Kekhawatiran lain pelaku, lanjut Suhatta, yakni mendapat tidakan tegas aparat lantaran berusaha kabur dari pengejaran.

Sebab tidak menutup kemungkinan personel sewaktu-waktu melupuhkannya dengan alasan telah memberi perlawanan.

Termasuk takut diamuk massa karena merasa dikenal oleh masyarakat pada saat melancarkan aksinya.

“Yang jelas dia berpikir demi keamanan dan kenyamanan dia sehingga tidak dilakukan main hakim sendiri oleh massa yang mungkin pada saat itu juga mengenal,” jelasnya.

Selain kekhawatiran tersebut, Sh yang didampingi pihak keluarga saat diinterogasi mengungkapkan, sebelum pencurian itu dilakukan, ia bersama rekannya Am yang tewas diamuk massa pergi ke pasar Dompu untuk menjual gelang palsu milik ibunya. Di tengah perjalanan, tepatnya di depan Masjid Raya Baiturrahman mereka ditilang karena pelanggaran lalu lintas, kendaraan Vixion miliknya pun ditahan.

Gagal menjual emas palsu Sh dan Am lantas pulang dengan berjalan kaki, sesampainya di Kelurahan Kandai II Am tiba-tiba mengajaknnya untuk melayat ke rumah salah satu keluarga yang tengah tertimpa musibah. Tak lama keduanya kembali dan melewati lapangan bulu tangkis tempat parkir kendaraan para pelayat. Di sini aksi jahat itu dilancarkan para pelaku dengan menggeret motor Mio putih yang diparkir.

“Sekitar jarak 35 meter tiba-tiba diteriaki maling sehingga mereka berdua kabur, Sh lari ke arah utara sementara Am kearah barat dan berhasil ditangkap dan dihakimi warga hingga tewas,” jelasya.

Atas aksi jahat yang dilakukanya itu, Sh terpaksa harus mendekam dibalik jeruji besi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum. (jun)

Distributor dan Apotek Diminta Hentikan Peredaran Albothyl Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Dompu meminta distributor dan apotek di wilayah ini menghentikan peredaran obat albothyl. Hal itu sesuai surat edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI terkait temuan indikasi berbahaya pengunaan obat tersebut pada bagi penderita sariawan.

“Penarikan semua untuk dikembalikan ke perusahaan,” kata Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Abubakar Husain melalui Kasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT, Apt. Badrul Huda Al Muhdar, S. Si, MMkes, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/2).

Ia menjelaskan, obat bebas terbatas yang berupa cairan mengandung policresulen ini hanya salah indikasi untuk penderita sariawan. Selebihnya, tidak ditemukan persoalan. Dan untuk bisa kembali mengedarkannya pihak perusahan diajurkan memperbaiki indikasi yang bermasalah.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Badrul Al Muhdar, BPOM RI telah menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan efek samping penggunaan obat albothyl untuk mengobati sariawan, diantaranya efek samping serius seperti sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi. “Makanya akan ditarik obat tersebut dan sekarang rata-rata sudah diamankan semua,” ujarnya.

Sambil menunggu pihak produsen memperbaiki indikasi tersebut pihaknya menganjurkan masyarakat yang menderita sariawan agar memanfaatkan obat jenis lain yang mengandung benzydamine HCl, povidone iodine satu persen atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C. Badrul Al Muhdar mengungkapkan, dibanding albothyl sebenarnya ada obat yang cukup berbahaya dan masih dari perusahan PT. Pharos Indonesia, yakni obat biostin yang terkena cemaran. Hanya saja obat tersebut belum lama ini sudah ditarik dari peredaranya. “Kena cemaran ini yang lebih bahaya dari albothyl, tapi sekarang sudah tidak ada,” tegasnya.

Untuk memastikan obat albothyl tidak lagi diedarkan oleh distributor dan apotek dalam waktu dekat pihaknya akan turun lapangan untuk melakukan razia gabungan, khususnya di wilayah sekitar kota. (jun)

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

BANJIR – Kondisi areal pertanian yang dilanda banjir di Kecamatan Sape, Rabu (21/2).

Bima (Suara NTB) – Hujan deras mengguyur Kecamatan Sape dua hari terakhir, menyebabkan enam desa di wilayah setempat mengalami banjir. Akibatnya tanaman pertanian rusak yang mencapai sekitar ratusan hektar.

Camat Sape Kamaluddin S.Sos mengatakan banjir yang menerjang Kecamatan setempat terjadi pada Selasa (20/2) sore dan Rabu (21/2). Banjir Selasa merendam enam Desa, yakni Desa Sari, Jia, Tanah Putih, Boke, Parangina dan Sangia.

“Sementara Rabu Sore ini hanya melanda Desa Tanah Putih dan Parangina,” katanya.

Dikatakannya, meski tidak merendam pemukiman warga. Genangan banjir tersebut merendam lahan pertanian warga dan merusak tanaman padi, jagung dan bawang merah.

Untuk sementara, lanjutnya, pihaknya masih melakukan pendataan untuk dilaporkan kepada Dinas teknis terkait. Selain itu, kerusakan dan kerugian yang dialami warga diprakirakan mencapai puluhan juta. Terutama yang menimpa petani bawang merah.

“Banyak bawang merah yang baru dipanen rusak dan sebagiannya dibawa air banjir,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Taufik Rusdi ST MT, mengatakan banjir yang melanda di Kecamatan Sape merupakan banjir kiriman dari pegunungan wilayah Wawo.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Diseprbun) Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya mengataka, tercatat ada sekitar 175 hektar ratusan lahan pertanian warga yang rusak.

“Rinciannya 157 hektar lahan padi, 14 hektar lahan bawang merah dan 4 hektar tanaman jagung,” pungkasnya. (uki)

Dompu Masuk 100 Daerah dengan Stunting Terburuk di Indonesia Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu masuk diantara 100 daerah dengan angka stunting terburuk di Indonesia. Hal ini terkait dengan sarana prasarana yang terkait kesehatan berupa sanitasi dan air bersih, serta persoalan gizi dan kesehatan ibu.

“Akumulasi dua kelompok persoalan mendasar ini berujung pada anak – anak yang tumbuh secara fisik dan kecerdasan di bawah normal. Itu yang terjadi di Indonesia dan Dompu ini salah satu dari 100 daerah itu,” kata Dr. Arif Tasrif dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saat membuka kegiatan FGD analisis belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dompu, Rabu (21/2).

100 daerah ini, lanjut Dr. Arif Tasrif akan menjadi perhatian pemerintah pusat untuk ditangani lebih awal. Setelah sukses di daerah ini, daerah lain diharapkan bisa mengikuti penanganannya soal stunting. Namun pada 100 daerah itu sendiri, akan

dipilih 10 Desa yang bisa dijadikan percontohan. “Besok kita akan ekspose di hadapan Bupati sebelum dideklarasikan April (2018) mendatang di Provinsi,” harap ungkap Dr. Arif Tasrif.

Ia pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu yang telah secara terbuka menerima TNP2K dalam menyusun model belanja publik dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, dan model evaluasi belanja dalam APBD, sehingga dapat dilakukan perbaikan perencanaan pembangunan dalam APBD. “Kita bukan sudah menjadi terbaik dalam hasil, tapi keterbukaan kita sehingga dapat menjadi model bagi daerah lain. Ini

menjadi sumbangsih Dompu untuk Indonesia,” katanya.

Selain persoalan stunting yang menjadi perhatian pemerintah pusat, isu padatkarya juga sedang digalakkan dalam membantu penanganan kemiskinan di daerah. Namun padatkarya akan difokuskan pada program dan anggaran Dana Desa (DD).

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Drs H Abdul Haris, M.Ap pada kesempatan yang sama, mengungkapkan komitmennya untuk menggelar FGD bulan di Bappeda dalam memastikan program penanganan kemiskinan ini bisa terlaksana. “Hasilnya nanti akan kita laporkan juga ke TNP2K,” kata Abdul Haris. (ula)

(Suara NTB/ula)

FGD - Arif Tasrif dari TNP2K (kiri) bersama Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, H. Abdul Haris, (tengah) didampingi Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan Litbang Dompu, M. Syamroni, pada acara pembukaan FGD di Bappeda Dompu, Rabu (21/2).

Jasa Pengiriman Motor Bodong Sambangi 37 Desa, H. M. Syafrudin Dorong Pemdes Dihargai Rp 1 Juta Per Unit Maksimalkan Dana Desa Bima (Suara NTB) Di masa resesnya kali ini, Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, mendatangi 37 desa dalam tiga hari. Kunjungan sosok yang dikenal dengan program HMS Mengabdi ini menyalurkan bantuan berupa cat dan peralatan mengecat untuk tiap desa.

Melalui kesempatan ini, Syafrudin menyerukan kepada para kepala desa untuk memaksimalkan dana desa yang mereka kelola.

Seperti yang biasa ia lakukan, kunjungan ke 37 selama tiga hari di masa resesnya ini ia lakukan secara sederhana.

Tanpa formalitas, Syafrudin hanya mengenakan sandal jepit dan baju putih serta celana kain yang sederhana. Ia datang nyaris tanpa seremonial sambutan layaknya yang kerap dijumpai di acara reses.

Warga dan sejumlah kepala desa yang didatangi Syafrudin pun menyambut kehadirannya dengan antusias.

Kades Roka, Kecamatan Belo, Ikhsan, S.Pd menjelaskan, dalam tiga hari terakhir ia mengetahui program HMS Mengabdi yang dikerjakan Syafrudin memang telah menyasar sejumlah desa di Kabupaten Bima.

“Beliau saat ini sedang berjalan di tiap desa dan bahkan berkeliling di Pulau Sumbawa ini,” ujarnya. Ikhsan menilai, Syafrudin adalah tipikal wakil rakyat yang baik dan merakyat.

“Dia berjuang untuk kepentingan rakyat di NTB. Dengan slogan mengabdi tanpa batas.

Artinya dia menjalankan semua amanat itu,” tegasnya.

Selaku aparatur dan warga desa, pihaknya berterima dengan baik atas kesediaan Syafrudin berkunjung ke desa mereka. “Beliau datang dengan memberikan sumbangan cat terhadap pemerintah Desa di Kecamatan Belo,” ujar Ikhsan.

Ikhsan pun berharap, Syafrudin bisa terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan di Pulau Sumbawa, pada Pemilu

(Suara NTB/ula)

H. M. Syafrudin berpose bersama Kades Kara, Kecamatan Bolo, Fuadi H. Yusuf dan warga setempat saat menyalurkan bantuan cat melalui program HMS Mengabdi.

2019 mendatang. Meski tidak menitipkan aspirasi secara khusus, Ikhsan menegaskan harapannya agar kelak Syafrudin bisa memperjuangkan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Bima.

Sementara itu, Kades Kara, Kecamatan Bolo, Fuadi H. Yusuf menegaskan bahwa kunjungan Syafrudin kali ini merupakan yang kedua kali baginya.

“Sejak 2014, beliau juga ke desa Kara dan menyumbangkan 25 kursi saat itu. Sekarang beliau menyumbangkan cat untuk kantor desa,” ungkapnya.

Senada dengan Ikhsan, Fuadi H. Yusuf juga berharap Syafrudin kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode mendatang.

“Dan semoga semuanya berjalan lebih baik. Khususnya kepada masyarakat Bima.

Selama ini haji Syafrudin tetap turun ke masyarakat. Ke masyarakat desa. Selama ini kiprah beliau sudah terbukti,” pungkasnya.

Sementara itu, H. M. Syafrudin dalam kesempatan itu menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk menyalurkan bantuan berupa 5 galon cat, 5 kuas, 2 rol dan tempat rol ke 533 desa

se-Pulau Sumbawa.

“Sekarang alhamdulillah semua Kota Bima sudah. Kemudian di Kabupaten Bima tinggal beberapa kecamatan lagi dan nanti berlanjut ke Kabupaten Dompu dan Sumbawa.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam masa reses yang akan datang saya bisa mendatangi semua desa,” ujarnya. Ia menjelaskan, program HMS mengabdi tidak hanya berupa bantuan cat. Namun, juga bantuan untuk sejumlah masjid.

Meski harus berkeliling ke puluhan bahkan ratusan desa, Syafrudin mengaku senang setiap kali bisa turun dan menyapa masyarakat. Karena, menurutnya dalam kondisi seperti ini, disamping dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, pihaknya juga bisa menerima aspirasi dari masyarakat yang paling bawah tentang pembangunan desa.

“Khusus kepada Kades saya berpesan agar penggunaan ADD dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Dan yang terpenting penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (aan/*)

Kota Bima (Suara NTB) – Belasan motor tanpa mengantongi surat resmi alias bodong yang berhasil diungkap oleh jajaran Maporles Bima Kota belum lama ini. Ternyata jasa pengirimannya dari dihargai Rp 1 juta perunit.

Demikian dikatakan Kasat Reskrim Polres Bima Kota melalui Kasi Pidum Ipda Dediansyah kepada Suara NTB, Rabu (20/ 2). Kata dia, hal tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh dari supir truk yang mengangkut motor-motor itu.

“Modus pengirimanya dengan cara menitipkan kepada kendaraan truk tujuan Bima yang semula mengangkut barang dan makanan,” katanya.

Berdasarkan pengembangan, belasan motor tersebut masih kredit. Kata dia, motor yang masih kredit tidak bisa pindahtangan ke orang lain dan dibawa keluar dari wilayah atau

daerah kredit. “Pelanggaran ini yang menjadi dasar kami kami melakukan pengamanan hingga saat ini,” ujarnya.

Selain itu, kasus tersebut merupakan kasus kedua yang ditangani oleh Maporles setempat dengan tujuan wilayah kecamatan yang sama. Menurutnya pengungkapan pengiriman motor bodong pertama sekitar akhir tahun 2017 lalu.

“Yang pertama dari wilayah Jakarta, ada 14 yang diamankan. Kemudian yang kedua ini dari wilayah Surabaya, juga ada 14 unit. Jadi totalnya ada 28 unit. Hingga saat ini masih diamankan di Polres Bima kota,” katanya.

Ia menambahkan, sejak menangani kasus tersebut hingga saat ini belum ada pihak yang bertanggungjawab atas kepememilikan mtoror tersebut.

Baik kasus pertama maupun yang kedua. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

Halaman 8

Pilkada NTB Jadi Ajang Pembuktian Kerja Mesin Politik Parpol Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak NTB 2018 diikuti oleh empat pasangan Cagub dan Cawagub.

Tiga pasangan dari jalur parpol, H. M. Suhaili FT - H. Muh. Amin (SuhailiAmin), H. Ahyar Abduh - Mori Hanafi (Ahyar-Mori) dan Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) serta satu pasangan dari jalur independen, yakni H. Moch. Ali BD - TGH. L. Gede Sakti (Ali-Sakti).

(Suara NTB/ndi)

KAMPANYE - Suhaili-Amin di antara para pendukungnya saat kampanye perdana di Gunung Sari, Lobar.

Kampanye Perdana

Pendukung Sebut Suhaili-Amin Pasangan TGB-Amin Jilid II Giri Menang (Suara NTB) Kampanye resmi perdana tingkat provinsi bagi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB, HM Suhaili FT dan Muhammad Amin, digelar di GOR mini Gunung Sari, Lombok Barat, yang dihadiri oleh sekitar 2.000-an orang, Rabu (21/2).

Kampanye perdana ini dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon. Selain itu nampak hadir juga para pimpinan parpol koalisi pengusung. Yakni, Partai Golkar, Nasdem dan PKB. Tokoh agama, tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan berbagai elemen pendukung paslon nomor urut 1 tersebut juga turut hadir.

Salah satu tokoh agama, TGH Rusli dalam kampanye tersebut yang diberikan kesempatan memberikan testimony.

Menyerukan masyarakat untuk memilih paslon Suhaili-Amin, karena dinilai sudah terbukti dan teruji dalam memimpin.

Suhaili sudah terbukti dan teruji memimpin Lombok Tengah selama dua periode dan Muhammad Amin terbukti mampu membawa kemajuan bagi NTB dengan mendampingi Gubernur NTB, TGB (Dr TGH M. Zainul Majdi).

“Insya Allah, dari TGB-Amin akan dilanjutkan dengan TGB, (Tuan Gendut Bodak)-Amin,” ujarnya menyebut Suhaili sebagai Tuan Guru Gendut Bodak, dan disambut tepuk tangan para pendukung.

Baginya, pasangan Suhaili Amin adalah perpaduan sosok sangat sederhana, namun sudah berpengalaman dalam memimpin baik di pemerintahan dan politik. Sehingga paslon nomor urut 1 sangat tepat dalam menakhodai NTB ke depan.

Calon Gubernur NTB, HM Suhaili FT dalam orasi politiknya didampingi Muhammad Amin, mengatakan, pada dasarnya hakikat seorang pemimpin adalah pelayanan bagi masyarakat dipimpinnya.

Oleh karena itu, keputusan Suhaili Amin maju di Pilgub NTB dengan niat dan ikhtiar untuk menjadi pelayanan bagi masyarakat NTB. “Suhaili Amin ingin menjadi pesuruh atau pelayanan bagi masyarakat NTB,” kata Bupati Lombok Tengah non aktif tersebut.

Baginya, dengan berikhtiar Suhaili Amin di Pilgub NTB, untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat NTB secara lebih luas. Sekaligus diharapkan, ikhtiar tersebut bisa bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Karena seseorang mulia di hadapan Allah SWT, adalah insan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi sesama. “Suhaili-Amin berikhtiar menjadi insan bermanfaat bagi masyarakat NTB,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu. Ketua DPD I Partai Golkar NTB pun menekankan kepada pendukung dan simpatisan untuk memberikan contoh dan keteladanan meraih simpati pemilih, dengan tidak menghalalkan segala cara.

Misalnya dengan menyebar kebencian dan kampanye hitam bagi paslon lainnya. “Suhaili-Amin mengharamkan cara tidak terpuji dan tidak beretika untuk meraih kemenangan” tegasnya.

Sementara itu, calon wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, menyatakan pada Pilkada 2013 lalu dirinya berpasangan dengan TGB dengan nomor urut 1. Pada pilkada 2018, dirinya kembali meraih nomor urut 1, dengan berpasangan TGB (Tuan Gendut Bodak). “Insya Allah, kemenangan akan tetap diraih nomor urut 1” serunya kepada para pendukungnya. (ndi)

Tidak Cukup Bukti

Penyelidikan Pungli Puskesmas Perampuan Dihentikan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dugaan pungli Puskesmas Perampuan tidak menemukan indikasi perbuatan pidana. Kelompok Kerja (Pokja) Penindakan akan menyerahkan kasusnya ke Inspektorat.

Ketua Tim Saber Pungli Provinsi NTB, Kombes Pol Ismail Bafadal mengatakan, tim pokja penindakan yang digawangi Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sudah melakukan gelar perkara kasus tersebut.

“Sudah digelar. Ada kesimpulan belum cukup bukti perbua(Suara NTB/dok) tan pidananya,” kata Irwas PolIsmail Bafadal da NTB itu ditemui kemarin.

Hasil penyelidikan itu, sambung dia, sudah disampaikan ke Inspektorat Provinsi NTB. Untuk penanganan selanjutnya dilakukan langkah yustisi atau pembinaan.

Inspektorat sudah meminta pengalihan penanganan kasus tersebut. “Inspektorat menyarankan menyerahkan perkara itu ke pemerintah,” kata mantan Kapolres Mataram itu.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil gelar perkara maka Pokja Penindakan mempertimbangkan saran Inspektorat dimaksud. Sebab, dugaan pungli Puskesmas Perampuan tidak bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Katakan lah ada ditemukan indikasi pelanggaran, atau kesalahan administrasi. Maka nanti akan diberi tindakan yang dianggap perlu, misalnya seperti tindakan disiplin,” jelasnya.

Dalam kasus itu, Subdit III Tipikor yang tergabung sebagai Pokja Penindakan Tim Saber Pungli Provinsi NTB sudah mengklarifikasi sejumlah saksi. Diantaranya saksi pegawai, kepala Puskesmas Parampuan, ahli pidana, serta menyita sejumlah dokumen.

Temuan pada saat penyelidikan, pungutan kepada para pegawai Puskesmas dilakukan secara verbal tanpa ada aturan tertulis. Pungutan tersebut juga diduga tanpa didasari aturan.

Untuk Puskesmas Parampuan, potongan uang jasa pelayanan diduga sebesar 10 persen. Pemotongan terhadap 60 pegawai itu dengan dalih kesejahteraan bersama. Pungutan tersebut sudah dilakukan sejak Mei 2016 terhadap 60 pegawai.

Puskesmas Perampuan yang berbentuk Badan Layanan Umum memiliki sejumlah sumber pendanaan, diantaranya dana kapitasi, non kapitasi, dan jasa pelayanan kesehatan. (why)

Dengan tampilnya calon dari jalur independen, maka sesungguhnya Pilkada NTB 2018 akan menjadi ajang pembuktian bagi kinerja parpol dalam memenangkan calon yang diusung.

Namun demikian, banyak pihak yang meragukan kerja mesin parpol pada Pilkada ini, akan masih tetap sama. Yakni tidak memberikan kontribusi besar bagi pemenangan pasangan calon yang diusung.

Pandangan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mat-

aram, H. Agus, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, belum lama ini. Ia mengatakan, bahwa ia memprediksi, kerja-kerja pemenangan mesin politik partai, tidak terlalu berkontribusi signifikan dalam pemenangan Pilkada.

“Saya melihat peran parpol dalam menghantar kemenangan paslon tidak terlalu signifikan. Apalagi dengan kondisi saat ini kepercayaan publik terhadap parpol lagi menurun,” ujarnya.

“Jadi paslon tidak akan terlalu mengandalkan peran par-

pol. Jika incumbent menang maka mau tidak mau, suka tidak suka, pasti muncul asumsi publik bahwa saat ini publik tidak percaya pada parpol,” sambungnya.

Menurut Agus, yang juga mantan komisionernya KPU Provinsi NTB ini, bahwa faktor terbesar yang membangun pasangan calon adalah faktur di luar mesin parpol, salah satunya kualitas dari figur calon itu sendiri.

“Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kemenangan pasangan calon justru faktor-fak-

tor di luar parpol, seperti figuritas atau ketokohan calon, dukungan ormas seperti ormas keagamaan, ketajaman visi, misi dan program yang meyakinkan publik. Faktor lain adalah pengaruh media, baik media massa maupun medsos,” tegasnya.

Meskipun demikian, tiga pasangan calon kepala daerah NTB yang diusung dari jalur parpol, justru masih mempercayakan tim pemenangannya diisi oleh orang-orang parpol. Sehingga apa yang disampaikan tersebut seperti tidak berpengaruh dengan keyakinan para paslon untuk mempercayakan tim pemenangan pada orang-orang parpol.

Seperti paslon Suhaili-Amin yang diusung oleh tiga partai koalisi yakni Golkar, Nasdem dan PKB ini, justru Ketua Tim pe-

menangannya dijabat oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dan Sekretaris dari politisi PKB, Lalu Pelita Putra, SH. Demikian juga dengan paslon dengan nomor urut dua yang diusung oleh enam parpol koalisi, yakni Gerindra, PDI-P, PPP, Hanura, PBB, dan PAN. Ketua tim pemenangan pasangan Ahyar-Mori ini dipercayakan kepada Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat.

Terakhir paslon dari jalur parpol yakni pasangan Zul-Rohmi yang diusung oleh koalisi Demokrat dan PKS, ketua tim pemenangannya dipercayakan kepada politisi Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Lombok Timur, H. Khairul Rizal, ST. (ndi)

Soal APK

Bawaslu Minta Paslon Taati Aturan Main

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Anggota kawanan curanmor, WR (kedua kiri) berjalan pincang akibat luka tembak di kakinya saat digiring polisi menuju ruang tahanan Rabu (21/2).

Anggota Kawanan Curanmor Empat TKP Ditembak Mataram (Suara NTB) Satu anggota kawanan curanmor yang beraksi di Mataram berinisial WR alias DP (20) ditangkap. Pelarian pelaku asal Batujai, Praya Barat, Lombok Tengah itu selama lima bulan terakhir berujung luka tembak di kaki kirinya.

Pelaku WR diduga mencuri motor di depan Masjid Nurul Huda Jalan Nuraksa Pagesangan Timur, Mataram pada 9 Agustus 2017 lalu. Korbannya pada waktu itu sedang salat Subuh sementara motornya diparkir di tepi jalan.

Selain itu, dia juga diduga turut serta mencuri motor di Gomong, Selaparang sebanyak dua kali, dan di Kekalik, Sekarbela.

Penangkapan WR berlangsung Selasa (20/2) petang di Jalan Raya Batujai, Praya Barat, Lombok Tengah.

Dia yang sedang mengendarai sepeda motor hendak

kabur. Tim Resmob 701 Satreskrim yang melakukan pengejaran terpaksa menembak pelaku.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengatakan, pelaku merupakan buronan dari kawanan Dedi Herman yang kini sedang menjalani vonis di Lapas Mataram.

“Dia ini perannya menunggu, mengawasi situasi sementara kawannya mengeksekusi motor menggunakan kunci letter T,” ujarnya, Rabu (21/2).

Sejak terakhir beraksi pada September 2017 di Pagutan, Mataram, pelaku WR kabur ke Sembalun, Lombok Timur. Dia berlindung di rumah neneknya.

Barang buktinya antara lain, Honda Vario Putih –yang dikendarai WR saat ditangkap, Honda Vario DR 3192 TH, dan uang tunai Rp 1,6 juta. barang bukti tersebut sudah disita dan digunakan dalam persidangan

Dedi Herman.

Muhammad menjelaskan, pelaku lainnya Fadil juga sudah menjalani hukuman.

Fadil adalah penadah dari motor yang dicuri pelaku Dedi bersama WR. Dedi dihukum berlapis untuk dua kasus, yakni masing-masing vonis 1,5 tahun dan 2 tahun. Sementara Muhadil dihukum penjara selama satu tahun.

“Kawanan ini melakukan curanmor dengan berbeda-beda pasangan. Indikasi pelaku lainnya sedang kita kembangkan,” tutup Muhammad. (why)

Terbukti Skimming ATM BRI

Tiga WNA Bulgaria Dituntut Hukuman 2,5 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Tiga warga negara Bulgaria, Vladimir Hristovorov Veleb, Stancho Mihaylov Stanev, dan Mitko Venelinov Borisov dituntut penjara masing-masing 2,5 tahun. Menurut jaksa, mereka terbukti secara melawan hukum mengakses sistem komputer ATM BRI di Gili Trawangan.

Jaksa penuntut umum Ema Muliawati juga menuntut para terdakwa untuk membayar denda masing-masing Rp 300 juta. Apabila denda tidak dibayar maka wajib diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Humas Pengadilan Negeri Mataram, Didiek Jatmiko menjelaskan, jaksa menuntut para terdakwa dengan dakwaan pertama yang memuat pasal pasal 46 ayat (1) dan atau pasal 47 UU RI No 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan pertama. Jaksa menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing 2 tahun enam bulan,” ujarnya ditemui Rabu (21/2).

Jaksa berkeyakinan para terdakwa secara bersama-sama dengan sengaja melawan hukum mengakses sistem komputer mesin ATM BRI di Gili Trawangan, periode September 2017 lalu.

Para terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil alat skimming di

mesin ATM BRI di depan Hotel Villa Ombak Gili Trawangan.

Peran-perannya antara lain, terdakwa Vladimir mengeksekusi pemasangan alat skimming.Sementara Mitko berjaga di luar.

Aksi mereka itu terekam CCTV mesin ATM, yakni pada saat memasang spycam. Sementara Stancho punya bagian mencabut alat-alat skimming.

Jaksa sudah menghadirkan barang bukti, spycam, router internet, pencongkel, blanko kartu elektrik, kartu ATM duplikat, laptop, serta skimming atau perekam.

Alat perekam kartu, adaptor internet, tang, ponsel pintar, kabel USB, kabel LAN, multimeter, pengukur tegangan, kartu memori, serta alat kelistrikan lainnya.

Spycam yang ditempel oleh para terdakwa di dinding mesin ATM Bank BRI berfungsi untuk merekam dan menyimpan data, dalam hal ini nomor PIN dan nomor ATM nasabah.

Hasil rekaman tersebut disimpan di dalam memori modul kamera perekam dalam bentuk berkas gambar dan video.

Saksi yang sudah dihadirkan antara lain, anggota Reskrim Polres Lombok Utara, pegawai PT SSI –perusahan jasa IT perbankan, dan ahli.

Sidang akan dilanjutkan lagi dengan agenda pembelaan terdakwa pada Senin (26/2) pekan depan. (why)

Mataram (Suara NTB) Meski sudah diimbau agar Alat Peraga Kempanye (APK) para pesertaPilkadaNTB2018yangmasih terpasanguntuksegeraditurunkan mulai sejak penetapan paslon 12 Febuari lalu. Namun nyatanya sampai saat ini masih bayak APK yang belum diturunkan.

Terkait hal itu, Divisi Sosialisasi KPU NTB, Yan Marli, mengatakan terkait penurunan alat peraga dan sosialisasi yang dibuat oleh paslon wajib diturunkan oleh pemiliknya. “Kalau pada akhirnya tidak juga diturunkan, maka nanti Bawaslu bersama dengan Pol PP yang akan menurunkan,” ujarnya.

Ia menuturkan batas akhir penurunan alat sosialisasi peraga kampanye sebenarnya tanggal 14 Februari lalu, setelah ditetapkan sebagai paslon oleh KPU. Hanya saja sampai saat ini, imbauan tersebut belum diindahkan.

“Kemarin kita sudah lakukan rapat koordinasi ulang dengan tim Paslon, salah satunya adalah menyikapi kebersihan alat peraga sosialisasi kempanye yang belum diturunkan oleh paslon,” tuturnya.

Namun demikian, menurut Yan Marli, ada beberapa calon yang sudah menurunkan beberapa alat sosialisasi peraga Kampanye tersebut. Akan tetapi Pihaknya tetap berharap kepada tim paslon agar segera menurunkan dan bersihkan semua APK. “Tentu harapan itu agar segera terealisasi, dan sudah mulai

tadi malam ada penurunan. Kalau memang masih ada mungkin dalam proses, yang jalas tidak ada perpanjangan waktu, sudah ditetapkan ya harus segera di bersihkan,” imbuhnya Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid mengatakan penurunan baliho merupakan kewajiban pasangan calon. Namun karena masih banyak baliho-baliho yang masih terpasang di jalan, maka pihaknya akan segara mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan APK yang belum diturunkan.

“Ya memang masih banyak, jadi kita juga dari Bawaslu nanti akan mengandeng Satpol PP untuk membersihkan semuanya,” ujarnya. Ia menjelaskan kewenangan Bawaslu adalah merekomendasikan kepada KPU bahwa ada baliho-baliho yang pemasangannya itu tidak benar dari sisi ukuran tempat pemasangan dan itu direkomendasikan kepada KPU. KPU kemudian aturannya menyurati paslon agar kemudian baliho atau Alat sosialisasi itu dia ditertibkan.

“Mari kita berpemilu ini dengan penuh etika dan integritas.

Nah semestinya kita berharap paslon agar berpemilu ini penuh integritas. Mari kita berikan contoh yang baik kepada public. Sebagai calon pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Harus memberikan contoh ketaatan terhadap hukum yang baik,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pelaku Pariwisata Pertimbangkan Paket Lombok-KSB Mataram (Suara NTB) – Para pelaku pariwisata akan mempertimbangkan kembali rencana pembuatan paket Lombok-KSB (Kabupaten Sumbawa Barat). Hal ini berdasarkan perhitungan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan dan pelaku pariwisata. Apalagi akan ada penambahan hari dan penambahan biaya yang harus dibebankan kepada calon wisatawan.

“Pada dasarnya kita sangat mendukung rencana itu.

Karena ini akan menambah pilihan destinasi bagi wisatawan. Tapi kita perlu perhitungkan semuanya, termasuk lama perjalanan hingga tambahan biaya yang harus dikeluarkan,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Utara Sobrin, di Mataram, Rabu (21/2).

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga harus terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap penginapan hingga tempat makan. Sehingga tamunya bisa merasa nyaman saat berkunjung ke KSB. Sementara itu, pihaknya tidak khawatir terkait destinasi wisata yang ada di Sumbawa. Menurutnya, Pemda KSB berani membuka kerjasama atau paket destinasi karena destinasi itu sudah siap.

Termasuk soal fasilitas yang diharapkan sudah lengkap.

“Kalau fasilitas itu saya rasa sudah lengkap. Karena Pemda tidak mungkin berani mempromosikan destinasinya kalau belum ada ini itunya (fasilitas, red). Jadi kalau soal itu, kita tidak khawatir. Yang masih jadi pertimbangan adalah restoran dan tempat menginapnya,” ujarnya.

Ia merasa harus berkunjung terlebih dahulu sebelum membuat paket tersebut. Terutama soal makanan yang harus sesuai dengan selera tamunya. Baik itu wisatawan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Kita harus pastikan kebutuhan wisatawan akan makanan dan tempat tinggal ini terpenuhi. Bukan itu saja, harus berkualitas dan pelayanannya juga harus berstandar. Karena kita ini kan mau jual NTB (destinasi wisata di NTB).

Jadi semuanya harus perfect (sempurna),” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata KSB IGB Sumbawanto mengatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan industri pariwisata yang ada di KSB. Dimana dalam masa promosi akan ada pelayanan yang diberikan secara gratis. Sehingga bisa meningkatkan minat wisatawan untuk terus berkunjung ke KSB. Menanggapi rencana itu, Sobrin mengaku sangat mendukung. Sebab itu bisa memancing atau menggugah minat wisatawan lainnya untuk berkunjung. Ini juga bisa sebagai ajang promosi pariwisata KSB. Sehingga wisatawan yang sudah datang bisa merekomendasikan destinasi wisata di KSB untuk dikunjungi oleh kerabatnya.

“Wisatawan itu kan tipenya begini, mereka lebih percaya dengan testimoni yang diungkapkan oleh kerabatnya daripada diberi tahu oleh kita. Jadi kita harus service (layani) wisatawan yang datang ini dengan baik.

Sehingga mereka juga bisa menceritakan hal baik tentang destinasi wisata kita,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

TAMAN MIRING - Salah satu destinasi wisata buatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu Taman Miring yang belakangan banyak dikunjungi wisatawan.

Destinasi Wisata Buatan Semakin Diminati Wisatawan Mataram (Suara NTB) – Saat ini perkembangan pariwisata semakin baik. Banyak warga yang menyulap kawasan di dekat rumahnya menjadi destinasi wisata. Sehingga semakin banyak destinasi wisata buatan yang berkembang di NTB, khususnya Lombok. Ini juga membuat banyak wisatawan ingin berkunjung ke berbagai destinasi wisata baru itu.

Belum lama ini Pemkab Lombok Barat secara resmi telah membuka Taman Miring yang dibuat oleh warga sekitar.

Selain itu, ada pula wisata Kerujuk yang dibuat oleh warga sekitar di Lombok Utara.

Ada pula wisata Pancingan dan wisata Setanggor di Lombok Tengah dan banyak lainnya.

Perkembangan destinasi wisata baru dan wisata buatan

ini membuat banyak wisatawan, terutama wisatawan lokal ingin berkunjung. Bukan itu saja, ada pula destinasi wisata buatan lainnya seperti wahan bermain dan kolam renang dan beberapa wisata buatan lainnya. Ini membuat minat wisatawan lokal untuk berwisata semakin meningkat.

“Kita bisa beriwsata bersama keluarga di tempat yang de-

kat. Murah dan tidak banyak tenaga yang dikeluarkan. Anakanak juga senang,” kata warga Kota Mataram Evi Septruiani, di Mataram, Rabu (21/2).

Ia menyambut baik dibukanya berbagai destinasi wisata baru yang ada di Lombok.

Sebab semakin banyak pilihan berlibur untuknya dan keluarga. Selain letaknya yang dekat, ia juga tidak perlu mengeluar-

kan biaya lebih untuk berwisata karena letaknya yang dekat.

Sebelumnya Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka mengatakan banyaknya destinasi wisata buatan dan destinasi wisata baru di Lombok ini menandakan perkembangan yang baik dalam kepariwisataan. Ia melihat fenomena ini juga pernah terjadi di Bali hingga menjadi destinasi wisata dunia seperti saat ini.

“Ini bagus sekali karena banyak destinasi wisata baru dan desa wisata yang dibuka di Lombok. Dulu di Bali juga seperti ini, hingga bisa sampai sekarang kan tentu saja bertahap. Sekarang kita bisa lihat Bali sangat maju dengan

desa wisatanya, Pengelipuran misalnya,” ujarnya.

Ia sangat mendukung kreativitas warga yang ingin menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata unggulan. Ini juga akan membuat semakin banyak pilihan bagi wisatawan.

Di samping itu, para pelaku pariwisata juga bisa membuat lebih banyak pilihan paket bagi calon wisatawan.

“Ini semacam segmen wisata baru bagi kepariwisataan NTB. Kita harus dukung, semakin banyak yang membuat wisata semacam ini kan semakin bagus, baik untuk wisatawan maupun untuk masyarakat NTB,” ujarnya. (lin)

Membelah Hutan Bakau di Gili Lawang Mataram (Suara NTB) – Pariwisata NTB seperti tidak ada habisnya. Tidak saja gunung, gili dan pantai pun menjadi destinasi berlibur yang sangat direkomendasikan. Salah satunya Gili Lawang yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Di sini, wisatawan dapat menikmati pemandangan hutan bakau sambil mengelilinginya dengan sampan atau perahu nelayan.

Gili Lawang merupakan sebuah pulau kecil yang terletak 3 km di sebelah timur laut Pulau Lombok. Pulau yang memiliki panjang sekitar 3,5 km ini secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Lombok Timur. Sejauh 500 meter di sebelah tenggara pulau ini terdapat pulau yang sudah lebih dulu terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan, yaitu Gili Sulat.

“Hutan bakaunya bagus, keren juga jadi tempat selfie (swafoto). Suasananya juga menyenangkan,” ujar wisatawan asal Surabaya Beni Prayogi, Rabu (21/2).

Di Pulau ini, sekitar 90 persennya tertutup oleh hutan bakau dan hanya 10 persen daratan yang tersisa. Keleba-

(Suara NTB/lin)

AJANG PROMOSI - Parade kebudayaan yang kerapkali dijadikan sebagai ajang promosi pariwisata dan budaya di Sumbawa.

Sumbawa Makin Gencar Promosikan Pariwisata dan Budaya Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa semakin gencar melakukan promosi pariwisata daerahnya. Apalagi saat ini sudah ada beberapa destinasi wisata yang diunggulkan. Bukan itu saja, beberapa kesenian dan budaya juga turut menjadi media promosi pariwisata.

Ada puluhan aktivitas event yang akan dilakukan di Sumbawa. Termasuk kegiatan kebudayaan dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di destinasi wisata. Ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumbawa.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Junaidi mengatakan bahwa pihaknya sudah memetakan berbagai destinasi wisata yang dianggap sudah siap menerima wisatawan. Salah satu diantaranya adalah Pulau Moyo. Salah satu kegiatan promosi yang dipadukan dengan kegiatan kebudayaan di Sumbawa adalah Festival Moyo. Selain ini, ada beberapa kegiatan kebudayaan lainnya yang dapat disaksikan

oleh wisatawan.

“Kita ada beberapa kegiatan yang sudah kita rancang dalam kalender event Dinas Pariwisata Sumbawa. Dengan harapan ini bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumbawa,” ujarnya.

Berbagai kegiatan itu diantaranya pesta rakyat pada Januari, Ponan dan Labangka Fiesta pada Februari, SAKA buffalo race championship 1 dan kemah wisata pada Maret. Pada bulan April ada ekspedisi pulau kecil, Mei ada SAKA buffalo race championship 2 dan semalam di dalam Loka, Juni ada festival Teba Murin, Juli ada SAKA buffalo race championship 3 dan Festival Pesona Moyo dan Agustus ada Festival Kampung Syahdu, Samba dan MU. Sedangkan pada September ada Sail Moyo Tambora, SAKA buffalo race championship 4, Festival Melala dan Festival Teluk Saleh. Pada Oktober ada Rantok 1001 Denang, Festival Raja Kape dan Festival Gerbang Barat. Se-

dangkan pada November ada Festival Pesona Agal dan Festival Pesona Paraso.

Pelaku pariwisata dan wisatawan bisa menjadikan kalender event itu sebagai acuan saat ingin berkunjung ke Sumbawa.

Tentu saja wisatawan tidak hanya dapat menikmati berbagai event itu saja. Banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi sebelum atau setelah menikmati berbagai event tersebut.

“Semoga dengan penetapan kalender event ini, semakin banyak wisatawan yang datang,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa semua kegiatan itu merupakan kegiatan yang penting sebagai promosi pariwisata Sumbawa. Ini juga ajang untuk meningkatkan kearifan lokal warga setempat. Sebab pariwisata Sumbawa dirancang sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Dengan harapan masyarakat Sumbawa dapat terlibat langsung dan menjadi bagian dari dunia pariwisata saat ini. (lin)

tan hutan bakau ini belum dapat ditembus seluruhnya, hanya dengan menggunakan dermaga yang terbuat dari kayu ulin sepanjang hampir 500 meter menjorok ke dalam.

Wisatawan bisa berwisata hutan bakau sambil berswafoto. Wisatawan juga dapat mendengar kicauan berbagai jenis burung yang hinggap di antara bakau pulau ini. Suasananya juga cukup menyenangkan dan menenangkan. Sangat cocok dijadikan sebagai destinasi untuk berakhir pekan bersama kerabat atau keluarga.

Wisatawan juga akan dimanjakan dengan pemandangan berupa ikan-ikan yang berenang santai. Pemandangan ini dapat dilihat tanpa harus menyelam. Sebab dari atas perahu pun sudah terlihat jelas.

Perahunya juga dijalankan dengan lambat agar wisatawan bisa lebih menikmati suasana di Gili Lawang ini.

“Kita bisa lihat ikannya lucu-lucu, ada banyak ikan yang bisa kita lihat dari atas perahu. Sayangnya saya tidak sempat mandi dan masuk ke dalam air untuk melihat lebih dekat ikan-ikan itu,” ujarnya.

(Suara NTB/nas)

GILI LAWANG - Keindahan bakau-bakau yang ada di Gili Lawang.

Ia berharap bisa berkunjung kembali dan menikmati keindahan bawah laut di Gili Lawang. Saat ini sudah mulai banyak wisatawan yang berkunjung ke gili ini. Ia berharap kelestariannya tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh banyak orang.

“Jangan sampai bakaunya rusak, jangan sampai ikannya kabur karena bakaunya

berkurang atau rusak. Karena ikan itu kan banyak tinggal di tempat yang banyak bakaunya,” harapnya.

Dari Kota Mataram wisatawan akan menempuh perjalanan selama kurang lebih dua jam. Meski terbilang jauh dari pusat kota, namun pemandangan di Gili Lawang ini dapat mengobati rasa lelah selama di perjalanan. (lin)

Wisatawan Keluhkan Jalan ke Pantai Pink Mataram (Suara NTB) – Pantai Tangsi atau Pantai Pink merupakan salah satu destinasi wisata favorit wisatawan di Lombok Timur.

Namun akses jalan menuju destinasi ini belum baik, sehingga wisatawan merasa kurang nyaman selama di perjalanan.

Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata ini. Tidak sedikit dari wisatawan itu yang mengeluhkan buruknya akses menuju pantai yang indah ini.

Pemda Lombok Timur diharapkan bisa lebih memerhatikan kondisi jalan menuju Pantai Pink ini.

“Saya sudah berkunjung

beberapa kali ke Pantai Pink ini. Sejak tahun 2011 saya lihat tidak terlalu banyak perubahan. Memang ada beberapa ruas jalan yang sudah diratakan dengan tanah, tapi masih panjang juga jalan yang rusak. Itu sangat mengganggu,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, di Mataram, Rabu (21/2).

Ia sangat menyayangkan untuk destinasi wisata seindah itu harus dilewati dengan penuh perjuangan karena kondisi jalan yang tidak memadai.

Padahal Pemkab Lotim sudah menjadikan destinasi wisata Pantai Pink sebagai salah satu destinasi wisata unggulan selain Sembalun.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Juhad mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas semua destinasi yang dimiliki Lombok Timur. Namun hal itu tidak dapat dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

Meski demikian, kabarnya saat ini warga Jerowaru melakukan swadaya untuk membeli tanah guna memperbaiki jalan menuju Pantai Pink.

Meski belum bisa memperbaiki semuanya, namun sudah ada upaya dari warga untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada di sekitarnya.

“Saya dengar katanya warga juga swadaya pada ngum-

pulin uang untuk beli tanah pakai truk. Tidak tahu sudah berapa truk untuk tambal jalan itu, tapi katanya itu sudah dilakukan dalam satu tahun terakhir. Meski hasilnya tidak maksimal, tapi ada keinginan dari warga untuk memperbaiki akses ke destinasinya,” kata Ririn.

Ia berharap kedepannya Pemda Lotim bisa lebih memerhatikan lagi kondisi jalan menuju Pantai Pink. Meski sudah ada perbaikan di beberapa ruas jalan, namun ia berharap perbaikan itu dapat dipercepat. Sebab saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang merencanakan untuk berlibur ke Pantai Pink ini. (lin)

JALAN - Jalan masuk menuju kawasan Pantai Pink yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

(Suara NTB/lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

Koordinasi dengan PLN DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Mataram mengantisipasi listrik padam pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018. Pihak Disdik akan berkoordinasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar tidak terjadi listrik padam saat pelaksanaan UNBK. Hal itu disampaikan Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom dikonfirmasi, Selasa (21/2). Menurutnya, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan PLN dan juga Telkom untuk antisipasi gangguan listrik, maupun jaringan internet. “Tetap kita ke PLN, atau mungkin ke telkom untuk mengantisipasi gangguan. Kita akan berkoordinasi dengan mereka,” katanya.

Menurut Sudenom, persiapan UNBK sudah siap.

Sudah dilakukan lokakarya bagi kepala sekolah mengenai petunjuk teknis pelaksanaan UN. Ia berharap pelaksanaan UNBK dapat berjalan dengan lancar, dengan kejujuran dan prestasi yang bagus.

“Anak-anak kita juga bisa berintegritas yang baik dan jujur, tanpa ada biaya yang dikeluarkan oleh anak-anak, kita pakai dana seadanya, apa yang sudah ada, mungkin melalui BOS, atau anggaran yang lain, kita gunakan itu saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan di tahun 2018 ini ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram akan melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018.

Disdik Kota Mataram hanya melakukan try out satu kali di bulan Februari nanti. Sementara MKKS SMP Kota Mataram akan melaksanakannya satu kali pada bulan Maret mendatang. “Satu kali dari MKKS, sambil mempersiapkan simulasi,” kata Sidik. (ron)

Halaman 10

Pendataan Guru Honorer Tidak Terkait Pengangkatan CPNS Mataram (Suara NTB) Pendataan guru honorer yang tengah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB disebutkan tidak terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meski di satu sisi, pemerintah pusat akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018 ini.

“Pendataan guru honorer itu tidak terkait pengangkatan CPNS,” Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Muh. Suruji, dikonfirmasi Rabu (21/2).

Sementara itu, perekrutan guru honorer yang direncanakan akan dilakukan pada tahun awal tahun 2018 ini masih ditunda. Perekrutan masih menunggu formasi CPNS, terutama berkaitan dengan forma-

si khusus CPNS yang akan mengakomodir guru honorer.

Direncanakan formasi CPNS itu akan diketahui pada bulan Maret nanti. Sementara rencana pengangkatan guru honorer itu, Suruji menjelaskan, bagi guru honorer yang sudah mendapatkan sertifikasi akan otomatis diangkat oleh gubernur. Namun, pihaknya menghadapi per-

soalan akurasi data.

“Di sekolah negeri kita tahu, data sekarng banyak sertifikasi, tapi tidak ada SK walikota dan bupati. Itu biasanya lewat yayasan, nanti itu ada masalah, sekolah swasta keberatan, itu makanya kita harus cermat,” ujar Suruji sebelumnya.

Sementara bagi yang sudah lama mengabdi sebagai guru honorer akan mendapatkan

(Suara NTB/dys)

”Student Day”, Program Unggulan SD IT Anak Soleh Mataram

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) SD IT Anak Soleh Mataram jadi salah satu sekolah yang dipercaya masyarakat. Tiap tahun siawanya selalu meningkat. Banyak inovasi dilakukan sekolah ini. Misalnya melalui program student day yang memiliki banyak agenda kegiatan layaknya ekstrakurikuler.

Kepada Suara NTB, Febri Nirmala, guru pada sekolah itu menyebut student day dilaksanakan setiap pagi. Ada painting, pramuka, seni drama, farming, panahan, karate dan robotika, serta cooking. Student day dilaksanakan pada hari Rabu dan Sabtu. ‘’Untuk hari Rabu, adapun kegiatan student

Tambahan RKB Tuntas Tahun Ini

SMPN 5 Lembar Targetkan Terapkan UNBK Tahun Depan Giri Menang (Suara NTB) SMPN 5 Lembar Lombok Barat menargetkan tahun depan sudah bisa menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk mempersiapkan UNBK ini, pihak sekolah telah mulai melengkapi berbagai kelengkapan, terutama ruangan untuk multimedia komputer atau UNBK. Awal tahun ini ruang guru selesai dibangun, sehingga ruangan guru ini bisa dipakai untuk kegiatan UNBK. Di samping mengupayakan sendiri, pihak juga sekolah sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar untuk mendukung alat komputer dan server.

Kepala SMPN 5 Lembar H. Karnain, menjelaskan, UN kali ini masih menggunakan ujian nasional berbasis manual (kertas dan pensil).Kenapa belum UNBK, karena ruangan atau sarana prasarana terbatas. Bila hari pihak sekolah sudah ditawarkan oleh dinas untuk menggelar UNBK dengan diberikan komputer, tetapi disarankan untuk mempersiapkan dulu ruangan khusus untuk UNBK. ‘’Jika melakukan UNBK, dari sisi ruangan belum siap sebab jika menggunakan ruang guru maka mau dipindah ke mana para guru.

Insya Allah tahun depan bisa kami laksanakan UNBK sebab ruang guru sudah jadi, maka otomatis guru pindah ke ruangannya, dan ruangan yang ditempati guru sekarang ini bisa dipakai untuk ruang multimedia komputer,” ujarnya.

Diakui ruang guru ini selesai pngerjaan tahun ini, sebab sebelumnya baru setengah jadi karena termasuk penunjukan langsung.

Sarana prasarana yang diperlukan untuk UNBK, lanjutnya, perangkat komputer serta server. Sarana ini, jelasnya, akan ada bantuan dari dinas, di samping pihak sekolah juga berupaya untuk mengadakan itu. Bahkan pihak sekolah berencana bekerjasama dengan wali siswa, sebab mereka bisa jadi memiliki laptop yang bisa dipakai ataupun bekerjasama dengan SMA terdekat yang lebih dulu

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Suruji

Sekolah Arahkan Siswa Daftar SNMPTN

MELUKIS - Student day yang digelar SD IT Anak Soleh dengan kegiatan melukis, Rabu (21/2).

H. Sudenom

poin tertentu. Mereka akan mendapatkan keistimewaan.

“Artinya sebelum tes, mereka sudah dapat poin,” ujar Suruji.

Berdasarkan data, jumlah guru honorer SMA/SMK yang diangkat berdasarkan SK kepala daerah di NTB sekitar 471 orang, sedangkan guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah sebanyak 9.250 orang.

Sebanyak 9.721 guru honorer tersebut terdiri atas, 4.733 guru honorer yang mengajar di SMA dan SMK sebanyak 4.988 orang. Seluruhnya tersebar di sekolah negeri dan swasta di 10 kabupaten/ kota di NTB. (ron)

UNBK. Apalagi jarak sekolah sangat dekat, sehingga bisa saling dukung.

Saat ini pihaknya fokus menghadapi UN berbasis manual, setelah itu barulah pihaknya mempersiapkan sarana pendukung untuk pelaksanaan UNBK secara bertahap, sehingga tidak ada masalah untuk pelaksanaan tahun depan. Pada UN kali ini, jumlah siswa yang ikut sebanyak 100 orang.

Tahun depan juga diperkirakan jumlah peserta tidak jauh beda, sehingga pihaknya perlu mempersiapkan 1/3 perangkat komputer dari jumlah itu atau 30-35 unit komputer dilengkapi sejumlah server. “Kita sudah menghadap Dikbud, insya Allah dinas mendukung tahun depan untuk pelaksanaan UNBK,” tegasnya.

Terkait persiapan anak didiknya menghadapi UN kali ini, pihaknya melaksanakan try out sampai tiga kali ditambah dengan pra UN, sehingga total empat kali. Untuk menghadapi ini, siswa –siswi khususnya kelas 9, diberikan tambahan jam pelajaran setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah anak-anak salat dan makan siang, kemudian tambahan jam pelajaran selama 2 jam.

Khusus pembahasan pada jam pelajaran tambahan ini, terkait ujian nasional dengan latihan soal kemudian

diberikan pengayaan melibatkan para guru mapel.

Di samping itu, dilaksanakan try out lagi untuk mengevaluasi sejauh mana anak-anak menguasai materi pelajaran tambahan terkait pelajaran yang di-UN tersebut. pada try out pertama diakuinya hasil kurang memuaskan, namun paling tidak dari hasil try out pertama ini siswa bisa mengenal bentuk soal UN. Di samping itu, para guru mapel bisa mengacu kisi-kisi soal UN tersebut.

“Tidak kalah penting persiapan UN ini kita sampaikan ke orang tua wali murid, supaya mereka juga memberikan dukungan kepada putra dan putrinya yang akan melaksanakan UN,” jelasnya.

Orang tua diminta memperhatikan belajar anaknya di rumah dengan mengingatkan anak-anaknya rajin belajar. Di samping memberikan bekal tambahan sebab anak-anak mengikuti tambahan jam pelajaran. Selain ikhtiar melaksanakan persiapan UN ini, tidak kalah penting juga pihak sekolah mengadakan istigotsah dan doa, hal ini pun sudah dilaksanakan di sela-sela memberikan tambahan jam pelajaran. (her)

(Suara NTB/her)

Kepala SMPN 5 Lembar H. Karnain

day ialah painting, cooking, seni drama, pramuka. Sedang student day pada hari Rabu diikuti oleh kelas rendah mulai kelas 1, 2 dan 3. Sedang student day pada hari Sabtu ialah panahan, karate dan robotika yang diikuti murid kelas atas, yakni kelas 3, 4 dan 5,’’ terangnya, Rabu (21/2).

Diakui Febri Nirmala, setiap murid wajib mengikuti kegiatan student day, tanpa terkecuali.

Mereka bisa mengikuti berbagai kegiatan student day yang disiapkan sekolah. “Wajib diikuti murid tapi bisa memilih salah salah satu student day yang disediakan di sekolah,” ungkapnya.

Sementara untuk hari biasa, murid masuk belajar muroja’ah hafalan dan tilawah, belajar tematik, Salat Duha dan murojaah, Salat Zuhur, wafa (sistem hafalan otak kanan) dan setor hafalan. Apalagi dari hari Senin sampai Jumat, mereka penuh belajar Alquran dan pelajaran lain, maka sekolah menyiapkan waktu 1,5 jam untuk anak-anak punya untuk mengembangkan hobi mereka melalui kegiatan student day.

Tujuannya ialah agar anak-anak tersalurkan hobi dan kesenangannya. Misalnya ada anak yang hobi menggambar dan mewarnai, jadi waktu student day mereka bebas mewarnai dan menggambar. Ada anak yang hobi menanam, maka waktu student day mereka menanam sayuran, membuat pupuk dan lainnya. Ada anak yang suka masak, maka dibuat kelas cooking, di sana mereka membuat aneka kue yang mudah di buat. Begitu juga memanah, robotik dan karate. “Anggap saja itu salah satu cara mereka menyalurkan kesenangannya. Karena kita full day sekolah,” ungkapnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah SMA/SMK mengarahkan siswa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Meski demikian, keinginan untuk mendaftar SNMPTN sangat bergantung dari keinginan siswa sendiri.

Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., dihubungi Rabu (21/2), mengatakan, pihaknya mengarahkan siswa mengikuti SNMPTN, melalui pengisian dan verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

“Kami akreditasi A, jadi banyak siswa yang berkesempatan ikut.

Banyaknya siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga mempengaruhi reputasi sekolah,” katanya.

Sementara menurut Kepala SMAN 2 Gerung, H. Abdul Khalik, S.Pd., di SMAN 2 Gerung, juga siswa sudah diarahkan mengikuti SNMPTN. Namun demikian, di SMAN 2 Gerung, katanya, hanya 50 persen saja yang ikut mendaftar, karena kebanyakan mau langsung bekerja setelah lulus, dan mau mendaftar masuk Polisi atau TNI. “Alasan lainnya juga karena siswa terkendala biaya untuk kuliah,” kata Khalik, Rabu (21/2).

Sedangkan di SMK, sekolah tidak terlalu menargetkan siswanya masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S. Pd., dikonfirmasi Rabu (21/2) mengatakan, khusus di SMKN 4 Mataram, target siswa yang diterima PTN hanya sebanyak 10 persen. “Indikator SMK sukses adalah banyaknya lulusan terserap bekerja sesuai bidang keahlian. Makanya kami sedang melakukan penataan SMK,” katanya.

Sementara untuk pendaftaran melalui pengisian dan Verifikasi PDSS, SMKN 4 Mataram sudah melakukannya. “Kami sudah mengarahkan siswa juga melalui wakil kepala bidang kesiswaan. Siswa sudah dapat password,” ujar Bakir.

Pendaftaran SNMPTN tahun 2018 dibuka pada Rabu (21/2) dan ditutup pada 6 Maret 2018. Berdasarkan informasi dari laman informasi SNMPTN, cara mendaftar SNMPTN, yaitu Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan password login ke laman SNMPTN 2018 http:// www.web.snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran. Kemudian Siswa Pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pas foto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku pada PTN yang akan dipilih.

Setelah itu, siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman http:// www.snmptn.ac.id. Kemudian, Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN. Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) PTN. Apabila memilih 2 (dua) PTN, salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya, apabila memilih satu PTN, pendaftar boleh memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.

Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan 1 (satu) PTN maksimal 2 (dua) program studi. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Siswa SMK hanya diizinkan memilih program studiyangrelevandanditentukanoleh masing-masing PTN. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2018 dapat dilihat pada laman http://www.snmptn.ac.id selama periode pendaftaran. (ron)

MA Darun Najah Al-Falah Gelar UNBK Giri Menang (Suara NTB) MA Darun Najah Al-Falah Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat tahun ini siap menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Tahun ini kali pertama madrasah ini menggelar UNBK setelah tahun lalu terkendala kekurangan komputer.

Kepala MA Darun Najah AlFalah Telagawaru, Hasmuin, S.Pd., menjelaskan, pihak sekolah sangat siap melaksanakan UNBK. Bukti kesiapan ditunjukkan dengan adanya fasilitas pendukung seperti komputer yang kini dimiliki sekolah.

Dikatakan Hasmuin, jumlah komputer yang disediakan sebanyak 17 unit komputer. Komputer merupakan hasil pengadaan pihak madrasah. Tidak ada komputer yang dipinjam dari siswa.

Jumlah itu kata dia, sudah cukup bagi peserta UNBK yang tahun ini berjumlah 33 orang. Karena persyaratan untuk bisa melaksanakan UNBK paling tidak harus mempunyai sepertiga

komputer dari jumlah siswa peserta.

Dengan demikian, maka jumlah itu sudah sangat cukup. “Dengan jumlah itu, pihak madrasah akan merancang supaya UN berlangsung dibagi menjadi dua sesi,” katanya, Rabu (21/2).

Menurutnya, pelaksanaan UNBK merupakan tuntutan dari pemerintah yang harus dilaksanakan tiap sekolah dan madrasah. Tuntutan ini dirasa jadi beban moral bagi madrasah, sehingga mau tidak mau untuk peningkatan kualitas, madrasah harus melaksanakan UNBK. Di samping agar mutu dengan sekolah lain sama.

Tahun lalu, pihaknya tidak melaksanakan UNBK di samping karena terkendala fasilitas komputer, juga lantaran tidak diharuskan pemerintah. Namun kini, pemerintah menekankan agar setiap sekolah sebisa mungkin melaksanakan UNBK. “Jumlah ini memadai untuk pelaksanaan UNBK,” ungkapnya.

Sementara guna mempersiapkan UNBK, pihaknya sudah mempersiap-

kan dengan sangat matang. Madrasah yang proses belajar mengajarnya dimulai pada waktu siang itu telah memberikan les gratis bagi siswa peserta UNBK. “Sudah dimulai dari les sejak tiga bulan yang lalu. Les materi yang di ujiankan. Jadwal les dilakukan pagi hari, dan kajian kitab kuning setiap hari mengingat siang mereka masuk,” sambung Hasmuin.

Sementara untuk uji coba atau simulasi sudah dilakukan pada tanggal 7-8 Februari. Hasilnya cukup memuaskan, meski ada beberapa kendala seperti adanya data siswa yang tidak bisa di-upload. “ Ada dua orang siswa yang tidak bisa upload data,” imbuhnya.

Untuk try out selanjutnya, pihaknya masih menunggu keputusan KKM dan Kemenag Lobar untuk menjadwalkan pelaksanaan try out. Namun lepas dari itu semua, pihaknya optimis meski pengalaman pertama UNBK mampu berhasil dan sukses dalam pelaksanaannya. (dys)

Murid SD Kristen Aletheia Belajar Bahasa Mandarin dengan Roti Tawar Mataram (Suara NTB) Rabu (21/2) murid kelas II A SD Kristen Aletheia Ampenan mengikuti pembelajaran Bahasa Mandarin. Pembelajaran kali ini dilakukan dengan metode yang berbeda dari biasanya, yaitu anakanak menulis huruf Han dengan media roti tawar.

Kepala Sekolah,Vironika Endras Bhairawati, S.Pd., mengatakan, anak-anak tampak semangat sekali menulis huruf Han dengan media roti tawar. Dengan penuh hati-hati, anak-anak mengerjakannya. “Untuk tema kali ini, anak-anak menulis ucapan dalam rangka menyambut hari raya Imlek,” jelasnya.

Vironika menjelaskan, kegiatan itu terlihat sangat sederhana, karena hanya mencoret-coret dengan pasta cokelat di atas roti tawar, tapi semua itu ternyata tidak mudah.

Namun berkat keuletan dan ketekunan anak-anak akhirnya ucapan hari Raya Imlek di atas roti itu berhasil dibuat.

“Nampaknya sangat sederhana, hanya mencoret-coret dengan pasta cokelat di atas roti, namun itu semua ternyata tidak mudah . Berkat keuletan dan ketekunan mereka akhirnya ucapan hari Raya Imlek selesai dirampungkan dan hasilnya cukup memuaskan,” kata Vironika.

Kreasi yang dibuat oleh muridmurid itu ada yang langsung dimakan di kelas oleh mereka. Vironika mengatakan, ada juga yang dibawa pulang oleh anak-anak untuk ditunjukkan ke orang tua masing-masing. “Hasil kreasi mereka ada yang dimakan di kelas, ada juga yang dibawa pulang untuk ditunjukkan ke orang tua masing – masing,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Seorang guru mengarahkan murid kelas II A SD Kristen Aletheia Ampenan menulis huruf Han dengan media roti tawar. Para murid menulis ucapan Selamat Hari Raya Imlek dengan media roti tawar.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

FORKI NTB Ingin Zigi Kembali ke Pelatnas Mataram (Suara NTB) Pencoretan Ahmad Zigi Zaresta Yuda dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) ditanggapi serius oleh pengurus cabor karate NTB. Pengprov FORKI NTB telah bersurat resmi ke Pengurus Besar (PB) FORKI terkait keluarnya atlet asal Lobar itu dari pemusatan latihan nasional.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FORKI NTB, Burhanuddin yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Rabu (21/2) kemarin mengatakan pencoretan Zigi dari Pelatnas masih menjadi tanda tanya.

Pasalnya sejauh ini pihak FORKI NTB belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi terkait alasan Zigi dicoret dari Pelatnas.

“Kita tidak tau alasan pihak Pelatnas mencoret Zigi.

Makanya FORKI NTB telah bersurat ke PB FORKI untuk mencari tau alasan dicoretnya Zigi dari Pelatnas,” ucapnya.

Dikatakan Burhan, sejauh ini atlet karate NTB sudah memberikan kontribusi medali disetiap event nasional bahkan hingga event internasional. Terakhir Zigi meraih medali perak untuk Indonesia di SEA Games di Malaysia tahun 2017. Selain itu Zigi telah mengikuti pelatnas jangka panjang dan mengikuti event-event internasional.

Yang menjadi pertanyaan besar pengurus karate NTB saat ini adalah apa kesalahan Zigi hingga harus dicoret dari Pelatnas. Pasalnya sejauh yang mereka ketahui

(Suara NTB/ist)

bahwa atlet dapat dicoret dari Pelatnas apabila atlet tidak lagi mampu mengukir prestasi di kancah nasional hingga internasional.

Sementara sejauh ini pihak FORKI NTB mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait alasan pihak Pelatnas mencoret Zigi. Oleh karena itu FORKI NTB telah bersurat ke PB FORKI untuk meminta PB FORKI agar memanggil kembali Zigi masuk pemusatan latihan nasional.

Burhan sangat menyayangkan bila atlet yang pernah menjadi juara di kejuaraan dunia karate tahun 2015 itu sampai dicoret dari Pelatnas.

Pasalnya hal itu dapat menggangu persiapan Zigi dalam menghadapi Asian Games bulan Agustus tahun 2018. (fan)

Lintasan Atletik GOR Turide Belum Penuhi Standar PON

Mataram (Suara NTB) Pengurus KONI NTB mengatakan lintasan olahraga atletik yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram belum layak untuk multi event nasional. Lintasan tersebut harus dibenahi lagi supaya bisa digunakan untuk pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

“Lintasan atletik yang ada di GOR Turide Mataram harus ditambah dua lintasan lagi agar bisa digunakan untuk pertandingan PON 2024,” ucap Ketua Umum KONI NTB,

H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Pernyataan itu dilontarkan Andy menjawab terkait dengan kesiapan sarana olahraga NTB yang akan digunakan untuk pertandingan PON 2024. Maklum NTB dan Bali telah mendaftarkan diri sebagai tuan rumah PON 2024.

Menurut Andy, saat ini ada dua calon tuan rumah yang akan bersaing dengan NTB/Bali dalam Bidding calon tuan rumah PON 2024. Adalah tuan rumah

SEDANG LATIHAN - Gedung olahraga Mayura Mataram, terlihat memprihatinkan meski masih dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Tampak atlet senam sedang latihan di gedung tersebut, Rabu (21/2).

Memprihatinkan, Kondisi Gedung Olahraga di Komplek Mayura Mataram (Suara NTB) Kondisi bangunan gedung olahraga di kompleks Mayura Mataram sangat memprihatikan. Namun demikian gedung yang hampir ambruk tersebut masih tetap digunakan untuk kegiatan olahraga.

Tampak terlihat sejumlah atlet senam dari Kota Mataram sedang menjalani latihan di Gedung Olahraga Mayura Mataram, Rabu (21/2). Mereka tetap latihan meski kondisi atap gedungnya telah rusak dan bisa membahayakan orang yang ada di lokasi tersebut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang

dikonfirmasi Suara NTB terkait kondisi gedung yang tidak terawat tersebut mengatakan ikut prihatin. Namun demikian pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena gedung tersebut dikelola oleh BPKAD NTB. “Kalau gedung di Mayura Mataram itu bukan tanggungjawab kami. Karena gedung itu masih di kelola pihak BP-

KAD NTB,” ucapnya.

Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni itu menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya sudah pernah memantau secara langsung kondisi tersebut. Diakuinya gedung yang digunakan untuk olahraga bulutangkis dan lapangan tenis di kompleks Mayura itu memang tidak terawat.

Pihak Dispora NTB sebelumnya pernah ingin mengambil alih pengelolaan aset olahraga provinsi NTB tersebut.

Namun demikian aset tersebut masih menjadi tanggungjawab pihak BPKAD NTB. (fan)

PSSI Janji Selesaikan Tunggakan Subsidi Klub Jakarta (Suara NTB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berjanji menyelesaikan pembayaran tunggakan subsidi klub-klub GoJek Traveloka Liga 1 musim 2017 sebelum awal Liga 1 musim 2018 pada 10 Maret.

“Pak Menteri sudah bertanya soal itu dan meminta PT Liga Indonesia Baru untuk menyelesaikan sebelum pertandingan pada 10 Maret,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono selepas pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu kemarin.

Joko mengatakan kalau pembayaran subsidi bagi klub-klub peserta Liga 1 musim 2017 belum terbayar

maka tidak ada penyelenggaraan kejuaraan antarklub sepak bola Liga 1 musim 2018.

“Kami sudah melaporkan kepada Menpora agenda kejuaraan Liga 1 musim 2018 akan dimulai pada 10 Maret dan berakhir pada Oktober atau November. Tapi, harus ada pertemuan dengan klub-klub sepak bola,” katanya.

Joko menambahkan rencana penyelenggaraan kejuaraan Liga 1 musim 2018 akan terpotong libur jelang Asian Games 2018.

“Asian Games itu kan kegiatan besar empat tahunan di Asia.

Belum tentu siklusnya 20 atau 30 tahun lagi bagi Indonesia sebagai tuan rumah,” katanya.

Pada akhir Desember 2017, PSSI menyatakan akan membayar tunggakan

subsidi klub-klub sepak bola Liga 1 musim 2017 paling lambat Januari 2018.

“Secepat mungkin akan dibayar, diusahakan pada bulan Desember. Kalau tidak bisa, paling lambat Januari 2018,” kata Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi.

Edy mengatakan pelunasan subsidi yang menjadi hak klubklub Liga 1 itu terhambat karena persoalan administrasi PT Liga Indonesia Baru dengan para sponsor. PSSI pada Oktober 2017 menyatakan subsidi Rp 7,5 miliar untuk klub-klub Liga 1 akan dibayarkan secara bertahap, Rp 1,5 miliar pada awal musim, kemudian Rp 516 juta per bulan, dan Rp 1 miliar pada akhir kompetisi. (ant/bali post)

Akhirnya, Messi Bobol Gawang Chelsea London Penyerang Barcelona Lionel Messi akhirnya membuka rekening golnya ke gawang Chelsea melalui gol penyama kedudukannya pada menit ke-75 untuk membawa timnya bermain imbang 1-1 pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stamford Bridge pada Selasa waktu setempat, atau Rabu dini hari.

Gol Willian pada menit ke62 kelihatannya memberikan Chelsea keunggulan yang berharga menuju leg kedua di Spanyol, namun mereka gagal mewujudkan hal itu akibat gol penyama kedudukan Messi.

Maestro Argentina tersebut, yang mendapat umpan dari Andres Iniesta melepaskan tembakan mendatar melewati kiper Thibaut Courtois untuk mengukir gol perdananya dari sembilan pertemuan dengan Chelsea.

Itu merupakan gol pertama Messi ke gawang Chelsea di ajang Liga Champions. Dalam berbagai laga melawan Chelsea, Messi memang sep-

erti selalu dikutuk untuk tidak mencetak gol.

Di laga kemarin, sesuai perkiraan, Barca mendominasi penguasaan bola namun Chelsea asuhan Antonio Conte kurang beruntung gagal mendulang kemenangan setelah dua peluang Willian digagalkan tiang gawang sebelum turun minum. Pertandingan leg kedua akan dimainkan pada 14 Maret di Nou Camp. (ant/bali post) EKSPRESI MESSI – Ekspresi penyerang Barcelona, Lionel Messi terlihat begitu gembira saat ia akhirnya berhasil membobol gawang Chelsea sekaligus memaksakan hasil imbang, di Liga Champions, Rabu dini hari kemarin.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

BARU ENAM - Kondisi Lintasan Atletik GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (21/2) yang baru memiliki enam lintasan.

Rencananya akan dibangun tambahan dua lintasan lagi untuk dapat digunakan pertadingan PON.

bersama Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Kemudian Kalimantan Selatan (Kalsel).

Terkait rencana menjadi tuan rumah PON bersama Bali, KONI NTB telah mendata sejumlah venues yang akan digunakan sebagai lokasi pertandingan cabor-cabor di PON. Salah satunya GOR 17 Desember Turide Mataram kata Andy akan dipilih sebagai gelanggang utama untuk pertandingan beberapa cabor.

Namun kondisi GOR 17 Desember Turide Mataram saat ini belum bisa dikatakan layak untuk pertandingan level PON 2024. Untuk bisa digunakan pertandingan PON 2024 perlu ada perbaikan disejumlah sarana yang ada. Khususnya lintasan sintetis atletik harus dibangun dua lintasan lagi untuk bisa digunakan pertandingan ajang multi event nasional.

“Lintasan atletik di GOR sudah bagus, namun untuk pertandingan PON 2024 perlu tambahan dua lintasan lagi.

Sebab lintasan yang ada saat ini baru enam lintasan, sementara untuk pertandingan PON minimal harus memiliki delapan lintasan lari. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 22 Februari 2018

Halaman 12

Kades Jeringo Mangkir dari Panggilan Panwaslu Giri Menang (Suara NTB) Kepala desa Jeringo, Sahril, dipanggil oleh Panwaslu Lombok Barat (Lobar) untuk dimintai klarifikasi perihal dugaan keterlibatan aktif dalam politik mendukung salah satu pasangan calon (paslon), karena kehadirannya pada saat pencabutan nomor urut paslon. Akan tetapi yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan, dengan dalih bahwa surat panggilan tersebut tidak sesuai alamat, baik nama dan alamat desanya.

Ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna, Rabu (21/2) menyatakan, pemanggilan bersangkutan atas dasar temuan Panwascam. Menindaklanjuti itu, pihaknya memanggil para saksi dari unsur Panwascam dua kecamatan. Keduanya diklarifikasi terkait hasil temuan mereka. “Hari ini (kemarin) kita agendakan pemanggilan pak Kades Jeringo, namun tidak hadir. Kita panggil lagi untuk

kedua kalinya,” tegas Arjuna.

Dikatakan, temuan dugaan pelanggaran ini sesaat setelah penetapan paslon sehingga pengusutan pun bakal tegas jika terbukti. Sesuai ketentuan dalam UU nomor 10 tahun 2011 ada dua yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun hal ini bakal dilihat keterpenuhan unsur pelanggaran tersebut. Hanya saja saat ini pihaknya belum bisa mempublis lantaran mengacu

pada azas praduga tak bersalah.

Terkait bukti foto yang beredar menurutnya belum tentu juga dipastikan memenuhi unsur, sebab meskipun menurut Panwaslu memenuhi syarat, belum tentu penyidik dari unsur kejaksaan dan kepolisian menilai memenuhi syarat.

“Sebab ada 21 penyidik senior yang terlibat di sini (tim Gakkumdu),” tegasnya. Lebih jauh kata Arjuna, proses setelah klar-

SALON

LOWONGAN

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Vo u c h e r 2 0 % , i n b o x / WA : 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TMENT TREATMENT TMENT, mlyani: prwatan TREA rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngknbkasjrwatmncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SP A SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SP A : Refresing Body, SPA Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOT A MTR, dptkn TOYOTA Prgram Khusus blnAgsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

ifikasi bersangkutan maka akan diplenokan di Panwaslu bersama tim untuk memastikan apakah bisa diteruskan ke penyidik. Hal ini tergantung dari keputusan pleno tersebut.

Untuk penyelidikan temuan ini, Panwaslu memiliki waktu selama sepekan. Ia menambahkan, karena bersangkutan tidak menghadiri panggilan pertama, maka pihaknya pun bakal mengagendakan untuk pemanggilan kedua. Jika bersangkutan tidak

hadir lagi, maka itu artinya bersangkutan melepaskan hak untuk membela diri. “Kalau tidak hadir lagi pada panggilan kedua, maka itu artinya beliau melepaskan hak untuk membela diri,” tegasnya.

Sementara itu, kepala desa Jeringo, Sahril menyatakan pihaknya tak pernah merasa mendapatkan pemberitahuan.

Ia meminta Panwaslu agar mencari nama dan alamat yang mau diundang. Lantas ia pun mem-

pertanyakan panggilan Panwaslu terhadap dirinya, sebab atas nama siapa, apakah atas nama pribadi atau jabatan.

“Cari nama desa saya yang benar, nama saya yang benar, baru saya akan hadir,” tegas Sahril.

Ia membantah mangkir dari panggilan, sebab ia merasa tidak pernah diundang sebab namanya sendiri dan desa yang tertuang dalam surat tersebut tidak dikenalnya lantaran keliru penulisan. Diakuinya, pihakn-

ya menerima surat panggilan, akan tetapi ia merasa bukan namanya dan alamat desa sesuai dalam surat tersebut. Ia menegaskan kehadirannya pada saat pencabutan nomor urut atas nama pribadi bukan atas jabatan. Ia tidak menggunakan atribut selaku Kades dan fasilitas jabatan selaku Kades. “Murni saya datang sebagai relawan dan simpatisan, yang saat itu tidak menggunakan jam kerja saya,” tegas Sahril. (her)

Polisi Terima Puluhan Laporan Dugaan Penyimpangan Anggaran Desa Selong (Suara NTB) Satreskrim Polres Lombok Timur (Lotim) saat menerima sedikitnya sekitar 20 laporan dugaan penyimpangan anggaran di tingkat desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Laporan itu masuk justru setelah pelaksanaan Pilkades yang digelar secara serentak pada 13 Desember 2017 lalu.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, Rabu (21/2) menerangkan, dari 158 desa di Lotim yang mengikuti Pilkades serentak, terdapat sekitar 20 laporan yang masuk terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Laporan itu tertuju pada Kades incumbent yang terpilih kembali pada pesta demokrasi lima tahunan tingkat desa tersebut. “Yang dilaporkan terkait penggunaan anggaran desa. Yang dilaporkan kepala desa lama yang naik lagi,” terangnya.

Laporan yang diterima itu berasal dari lawan politik maupun yang lainnya. Untuk itu di dalam menyikapi laporan yang masuk, Joko Tamtomo mengaku jika pihaknya sangat berhati-hati. “Kita sangat berhati-hati dalam menyikapi setiap laporan ini. Karena tidak menutup kemungkinan kasus itu dilaporkan oleh lawan politiknya yang tidak terima kalah,” ungkapnya.

Menyikapi laporan itu, pihak kepolisian dilakukan koordinasi dengan Inspektorat Lotim untuk melakukan audit. Sehingga dari hasil audit itulah nantinya akan menjadi pertimbangan aparat kepoli-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5254BU NOKA/NOSIN : MH1JF122CK738434/ JF51E-2708258 AN. CHANDRADINATA HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR6875BC NOKA/NOSIN : M H 1 H B 3 2 11 7 K 1 3 5 5 9 6 / HB32E-1128603 AN. NGADI WAHONO HILANG DISEKITAR JL ADI SUCIPTO KOTA MATARAM

sian apakah masuk dalam tindak pidana korupsi (Tipikor) berskala besar yang dilakukan secara sengaja perbuatannya atau dugaan penyimpangan administrasi yang nantinya dipertimbangkannya juga untuk kemudian dilakukan tindakan yustisi. “Nanti kita akan lihat dulu dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat,” katanya.

Kalaupun kerugian kecil, lanjut Joko, maka diminta untuk diganti dan dikembalikan ke kas negara. Terkait dengan penggunaan anggaran desa, baik yang bersumber darai dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD), diingatkan kepada seluruh kepala desa untuk tetap bersikap transparansi dalam mengelola setiap anggaran di desa, mengikuti setiap Juklak maupun Juknis penggunaan

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI GALERI,, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

anggaran tersebut agar tidak berhadapan dengan hukum di kemudian hari.”Kita ingatkan kepada seluruh Kades agar bersikap transapran dalam mengelola anggaran desa,”pesannya. (yon) Joko Tamtomo (Suara NTB/yon)

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SP A SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON SALONMUSLIMAH SY AFIRA Melayani Face SYAFIRA Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

 Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 22 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

Jangan Abaikan Masyarakat RENCANA pembangunan Global Hub oleh PT. Bandar Kayangan Indonesia (BKI) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah mulai menunjukkan perkembangan signifikan. PT. BKI sudah mulai menggelar ekspose di hadapan perwakilan Pemda KLU dan pihak terkait lainnya terkait rencana pengembangan hingga relokasi warga yang lahannya terkena pembangunan.

Ekspose yang dilakukan PT. BKI ini merupakan salah satu bukti keseriusan untuk pembangunan Global Hub di KLU. Setidaknya upaya lanjutan PT. BKI ini tidak hanya sebatas melakukan ekspose, tapi bagaimana merealisasikan pembangunan Global Hub menjadi sebuah kenyataan.

Mencermati pemaparan Wakil Presiden PT. BKI Ir. Ferrianto Hadi Setiawan Djais, jika lokasi pembangunan untuk Global Hub, khususnya infrastruktur kepelabuhanan tidak sedikit. Tidak menutup kemungkinan keberadaan kampung adat dan lahan yang selama ini menjadi lokasi warga mencari nafkah akan dibebaskan. Masyarakat KLU yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat mesti menjadi salah satu perhatian dari pihak pengembang atau investor saat membangun sarana dan prasarana Global Hub. Di satu sisi, kita menghargai rencana PT. BKI yang tidak akan menggusur situs budaya yang selama ini dipelihara masyarakat adat KLU. Termasuk rencana warga yang rumahnya terkena lokasi pembangunan Global Hub akan disiapkan rumah pengganti.

Namun, janji-janji seperti ini banyak kita temui pada beberapa proyek berskala besar. Bahkan, harus kita akui sejumlah proyekproyek berskala besar yang dibangun, seperti Lombok International Airport dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah hingga sekarang lahannya masih bermasalah.

Hal ini bisa dilihat dengan diajukannya gugatan oleh sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik tanah ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara.

Tentunya, kita tidak menginginkan kasus seperti ini terulang lagi dalam rencana pembebasan lahan di lokasi pembangunan Global Hub. Warga-warga yang memiliki lahan mendapat perlakuan tidak adil, karena lahan yang akan dijadikan lokasi mendapat ganti rugi yang tidak sepadan.

Meski demikian, belajar dari kasus pembebasan lahan di LIA dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Pemprov NTB dan Pemda KLU harus memikirkan pola yang akan digunakan saat pembebasan lahan. Apakah lahan yang akan dipergunakan sebagai lokasi pembangunan Global Hub akan dibebaskan sepenuhnya atau lahan masih jadi milik warga yang dituangkan pada kerjasama yang diatur kemudian. Jangan sampai warga KLU, khususnya yang sebelumnya tinggal di kawasan ini hanya sebagai penonton. Lebih ironis lagi, tingkat kehidupannya mereka justru sangat memprihatinkan setelah Global Hub selesai dibangun. Paling tidak, melalui pola kerjasama yang dibangun akan memberikan keuntungan bagi investor dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya.

Hal inilah yang mesti mendapat perhatian dari semua kalangan agar warga yang selama ini mendapat perhatian, masa depannya tidak boleh diabaikan. Tidak hanya itu, jika Global Hub sudah jadi dan beroperasi, adat istiadat masyarakat KLU tetap terjaga dan menjadi bagian dari keberadaan Global Hub di masa mendatang. Namun yang paling penting dalam hal ini, adalah bagaimana dengan dibangunnya Global Hub akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama yang ada di sekitarnya.

Jangan sampai, ketika Global Hub sudah jadi, masyarakat yang ada di sekitarnya terabaikan dan hanya menjadi penonton. (*)

OPINI

Halaman 14

Samota Investment Forum (SIF): Sebuah Langkah Awal ILA tidak ada aral melintang, di tahun 2018 ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu(DPMPT-SP) akan menyelenggarakan perhelatan nasional bertajuk Samota Investment Forum (disingkat: SIF). Acara ini rencananya dihadiri lebih dari 100 orang investor di tanah air. Sebagai salah satu Tim Percepatan Pembangunan Samota, Saya bersama Pak Badrul Munir turut hadir dalam diskusi persiapan acara itu. Saya kira ini adalah langkah awal yang baik untuk mengangkat Samota khususnya dan ekonomi Pulau Sumbawa umumnya.

Sebagai informasi, perhelatan investment forum bukanlah kegiatan baru, di level lokal sampai level dunia rutin diselenggarakan. Pada 14 Februari 2018 yang lalu, Rusia menyelenggarakan Russian Investment Forum di daerah Sochi. Sochi merupakan daerah wisata tersohor di Rusia dan menjadi lokasi destinasi wisata yang paling populer.

Ada beberapa fokus bahasan dalam acara tersebut, antara lain pembenahan administrasi publik, anggaran, promosi kewiraswastaan regional, teknologi digital, sumber daya manusia, sistem kesehatandanlingkungan social (Russian News Agency, 2018).

Pada bulan dan tahun yang sama, Di Afrika menyelenggarakan acara yang serupa, namun lebih fokus membahas satu komoditas yaitu jambu mete (Cashew). Investment Forum di Afrika ini bertajuk World Cashew Convention and Exhibition (WCCE). Acara ini mengupas tuntas mulai dari kompetitiveness jambu mete, produksi dan investasi jambu mete di Afrika. Mengacu pada kegiatan ini, Saya membayangkan ada kegiatan yang sama terhadap komoditas jagung atau rumput laut di NTB. Persiapan Matang Walaupun masih dalam tahap rencana, Saya memberi apreseasi atas direncanakannya SIF ini. Semoga benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga perlu diatur dengan matang. Proses perencaaan yang matang diperlukan untuk memberi kesan baik dipandangan pertama pada calon investor.

Oleh : Dr. M. Firmansyah (Dosen Pascasarjana FEB UNRAM dan Pakar Institute of Competitiveness)

Jangan terulang terdengar ada investor yang menelantarkan lahan yang diperuntukan untuk mereka selama bertahun-tahun. Daerah menunggu realisasi kegiatan investasi tidak kunjung-kunjung tiba. Sehingga hilangnya peluang ekonomi daerah secara berlipat-lipat. Tentu hal ini tidak kita harapkan.

DPMPT-SP bersama dengan OPD terkait perlumembicarakan: 1). Produk apa yang mau dijual pada investor, 2). Berapa tersedia lahan yang clear and clean untuk pembangunan pabrik misalnya, dan 3). Format acara yang akan diselenggarakan seperti apa. Saya kira, acara yang strategis ini tidak saja memberi dampak pada SAMOTA namun spot-spot investasi lain di Sumbawa, KSB, Dompu, Bima dan Kota Bima dapat tereksplor dengan optimal, sehingga sayang bila tidak dimanfaatkan.

Mengacu pada kebutuhan investasi, secara konsep paling tidak ada beberapa hal perlu menjadi perhatian, antara lain: 1). Apa objek atau komoditas investasi yang mau dijual, 2) bagaimana infrastruktur pendukung, 3) apakah efisien dalam hitung-hitungan bisnis, 4) bagaimana kondisi sosial masyarakat. Pihak-pihak terkait perlu mengemas informasi tersebut untuk dipaparkan pada calon investor.

Investasi yang Dibutuhkan Harus diakui investasi (PMA dan PMDN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam membangun ekonomi daerah. Sungguh-pun begitu, tidak serta merta menggeser peran masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya dikawasan mereka. Maka pola kelembagaan investasi yang ideal perlu dirancang. Investasi yang pal-

RADIO

ing dibutuhkan adalah investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, investasi yang mengolah potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan dan tentunya yang mampu menggandeng entitas bisnis lokal untuk ikut tumbuh.

Kita butuh investor yang punya rekam jejak finansial perusahaan yang baik, system manajemen perusahaan yang baik dan rekam bisnis yang jelas serta tidak punya masalah terkait perpajakan, hutang dan seterusnya. Kenapa ini penting, untuk memastikan bahwa investasi yang dipegangnya dapat berjalan secara menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi ekonomi daerah. Namun saya tidak tahu apa ada mekanisme pengecekan rekam jejak investor macam ini.

Jangan terulang terdengar ada investor yang menelantarkan lahan yang diperuntukan untuk mereka selama bertahun-tahun. Daerah menunggu realisasi kegiatan investasi tidak kunjung-kunjung tiba.

Sehingga hilangnya peluang ekonomi daerah secara berlipat-lipat. Tentu hal ini tidak kita harapkan.

Lokasi ideal SIF Dalam perhelatan SIF pertama ini, kami merekomendasikan diselenggarakan di Bima,. Dengan alasan, Sail Samota yang juga akan diselengarakan 2018 akan dipusat-

kan di Sumbawa, tahun kemarin Tambora Menyapa Dunia dipusatkan di Dompu. Sehingga kesempatan selanjutnya perlu dipertimbangkan di Bima. Investment forum biasanya diisi dengan seminar, one on one meeting dan pameran investasi, maka perlu ditentukanalokasi lokasi yang representative untuk pelaksanaannya.

Semoga SIF yang pertama kali diselenggarakan di kawasan Samota ini mampu memberi keyakinan pada investor (lokal maupun luar) untuk mau membangun bisnis di kawasan itu. Sekaligus dapat memberi pengetahuan baru bagi para investor akan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki Pulau Sumbawa umumnya. Sehingga investasi di NTB tidak lagi timpang secara spasial maupun secara sektoral.

Semoga.

10 tahun berdiri, SDN di Lambu masih beratapkan rumbia dan berdinding bambu Dipertanyakan perhatian pemerintah terhadap program pendidikan

*** Telan Rp 1,5 miliar sebulan, RPH Banyumulek tak difungsikan Proyek mubazir yang harus dievaluasi

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 22 Februari 2018

Masyarakat Diminta Kritisi Visi dan Misi Paslon Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat diminta mengkritisi visi dan misi para pasangan calon (Paslon) yang bertarung di pilkada Lombok Barat (Lobar). Hal ini penting untuk mengedukasi masyarakat pemilih, supaya masyarakat bisa mengetahui sejauh mana program yang ditawarkan paslon. Sehingga atas dasar inilah masyarakat menjatuhkan pilihannya.

Untuk mengupas visi dan misi ini perlu dilaksanakan debat pulbik secara terbuka oleh masyarakat khususnya kalangan pemuda (mahasiswa). Pada debat ini bisa menghadirkan semua paslon untuk langsung berhadapan beradu ide, gagasan dan argumentasi. Demikian disarankan oleh Komisioner KPU Lobar, Suhardi, Rabu (21/2) ditemui di kantornya.

Diakuinya, KPU memang menggelar debat paslon pada bulan Mei mendatang, namun KPU hanya mengadakan sekali. Menurutnya KPU terikat administratif, sebab tidak boleh lebih dari sekali dan harus meminta izin dari kepolisian. “Sekarang bisa rekan mahasiswa dan forum wartawan yang mengundang menggelar debat terbuka, kuliti visi dan misi semua paslon,”tegas Suhardi.

Disinilah perlu kritis masalah visi dan misi kedepan, sebab menyangkut daerah lima tahun kedepan.

Perlu diundang semua paslon untuk beradu konsep dan ide serta gagasan. Hal semacam ini bisa menjadi ajang untuk mmengedukasi masyarakat pemilih Lobar terkait bagaimana konsep paslon membangun daerah kedepan. “Ini juga tanggung jawab moril bersama terhadap daerah ini,”jelasnya.

Awal kampanye ini, jelas Suhardi, bisa digunakan untuk menggelar debat publik, sebab jika diadakan masyarakat, termasuk media, tidak terkena sorotan DKPP. Sebab media juga netral juga menggelar kegiatan semacam itu. Menurutnya kalangan mahasiswa Lobar juga bisa menggelar kegiatan semacam itu untuk mengupas bagaimana visi dan misi para paslon.

Sementara pantauan koran ini, selama ini para timses masing-masing paslon cenderung belum mempublis bagaimana program yang dituangkan dalam visi dan misi. Seperti di medsos, para timses hanya berdebat pada tataran yang belum produktif sebab belum ada yang saling adu ide dan gagasan. Para timses hanya mensosialisasikan paslonnya dengan jargon masing-masing. Menurut Rasidin, tokoh muda asal Sekotong, seharusnya momen saat inilah para timses mengkampanyekan program masing-masing.

“Ini penting agar masyarakat tahu apa program para paslon ini,”kata Rasidi. (her)

Politik Uang akan Menyandera Kepala Daerah Dari Hal. 1 Tapi saya optimis dengan melihat kontestan yang akan bertarung, mereka punya komitmen,’’ ujarnya.

Ia mengharapkan para kandidat dan tim sukses agar memberikan edukasi politik pada masyarakat. Tidak justru menggiring masyarakat ke arah yang lebih buruk, dengan cara menggunakan hal-hal yang tidak terpuji. ‘’Jadi kalau politik itu pakai visi dan misi, tukar gagasan dan adu integritas,’’ tegasnya.

Gubernur juga mengimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilkada NTB 2018 ini agar tidak berlebihan cara mengekspresikan dukungan. Karena jika berlebihan, hal itu bisa memicu potensi perpecahan di tengah masyarakat. ‘’Pilkada ini adalah salah satu ruang interaksi public. Masih banyak ruang yang lain. Jadi sewajarnyalah, yang profesional,’’ katanya mengingatkan. (ndi)

Rampungkan Audit Dari Hal. 1 ‘’Saat ini laporannya sedang diselesaikan,’’ kata Adi Sucipto kepada Suara NTB, Rabu (21/2).

Prosesnya tidak langsung dapat dituntaskan, termasuk resume angka kerugian negara sesuai permintaan penyidik. Sebab menurut Adi, laporan dari tim saat ini dalam tahap review berjenjang. Jika proses itu sudah tuntas, maka dipastikan angka kerugian negara bisa disimpulkan.

“Mungkin minggu depan sudah selesai (penyusunan laporan),” jawabnya singkat via pesan instan.

Polres Lotim yang memulai penyidian itu sejak 2016, masih menunggu surat resmi Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPKP. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP, Joko Tamtomo, SH, SIK, mengakui, sebenarnya sudah menerima surat dari BPKP terkait dengan hasil audit penghitungan kerugian negara sudah turun. Namun secara resmi masih menunggu spesifikasi risalah

dari audit tersebut. ‘’Hasil audit sudah keluar dan surat pemberitahuan adanya kerugian negara sudah ada,’’ katanya.

Kerugian negara yang ditemukan oleh tim auditor dari BPKP sebesar Rp 300 juta dari hitungan PKN. Dari hasil temuan itu bahwa gelar perkara penetapan tersangka rencananya dilakukan pada minggu depan. Diketahui, proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun sumber anggarannya dari Tugas Perbantuan (TP) Kemenpar RI dengan total anggaran sebesar Rp 2 miliar. Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik. Seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. (ars)

Konversi Molor Dari Hal. 1 program konversi elpiji di Pulau Sumbawa ini berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas. Namun sebagai pelaksanaannya adalah Pertamina. ‘’Kalau provinsi hanya koordinasi saja. Anggarannya ada tapi masih dibintangi. Biasa kan anggaran dibintangi dari zaman laeq (dulu),” kata Husni.

Husni mengatakan, belum mengetahui alasan pemerintah pusat menunda konversi bahan bakar elpiji di Pulau sumbawa. Namun ia mengatakan kemungkinan pemerintah pusat masih punya pertimbangan-pertimbangan lain.

Mengenai rencana konversi elpiji di Pulau Sumbawa ini, Kementerian ESDM telah melakukan verifikasi data masyarakat yang akan menerima. Ia menyebutkan, jumlahnya sebanyak 254 ribu Kepala Keluarga (KK) termasuk usaha mikro kecil yang ada di Sumbawa. ‘’Dia verifikasi tahun 2016.

Sudah ada data by name by address di Ditjen Migas. Semula konversi ini tahun 2017, ndak jadi, batal,” imbuhnya.

Hingga saat ini, lanjut Husni, anggaran untuk program konversi elpiji di Pulau Sumbawa masih dibintangi. Ia tak mengetahui persis alasan anggaran itu maish dibintangi.

Pihaknya berharap program konversi bahan bakar itu dapat tuntas 2018 ini. ‘’Kita berharap juga tidak lagi ditunda. Karena semua itu untuk menghindari penyelewengan mitan subsidi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok,’’ katanya.

Menurut Husni, penyelewengan atau pengelundupan mitan atau elpiji subsidi dari Pulau Sumbawa maupun Pulau lombok akan dapat dicegah jika program konversi dilakukan. Saat ini, masih ada disparitas harga antara Pulau Lombok dan Sumbawa yang menyebabkan adanya penyelundupan dua bahan bakar subsidi tersebut. ‘’Sekarang masih ada disparitas. Karena masih subsidi mitan yang di Sumbawa sana. Di sini elpiji 3 kg, subsidi,’’ terangnya. (nas)

Halaman 15

Hujan Mulai Berkurang

NTB Diperkirakan Masuk Musim Kemarau April Mendatang Mataram (Suara NTB) – Hujan yang terjadi di NTB mulai berkurang. Berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan (HTH) dasarian II Februari, sebagian besar wilayah NTB berada pada kategori sangat pendek hingga menengah. Stasiuan Klimatologi Kediri Lombok Barat (Lobar) memperkirakan NTB mulai masuk musim kemarau pada April mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Stasiun Klimatologi Kediri Lobar, Wakodim ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/2) siang. Meskipun hari tanpa hujan sudah mulai pendek, namun Wakodim mengatakan NTB masih masuk musim hujan.

“Kalau periodenya masih musim hujan. Rata-ratanya nanti April baru masuk musim kemarau. Namun emikian, meskipun musim hujan ini ada jeda beberapa hari, satu minggu paling lama dua minggu. Nanti akan hujan lagi,” terangnya.

Wakodim menjelaskan puncak musim hujan di NTB pada Januari – Februari. Hujan yang terjadi terus menerus sudah dilewati. Sekarang, katanya, hujan sudah mulai berkurang.

Meskipun hujan sudah mulai berkurang, tetapi masyarakat diminta harus tetap waspada. Terutama yang berada di wilayah Lombok Timur (Lotim) dan Kabupaten Sumbawa.

“Cuaca normal sekarang. Karena pada saat musim hujan itu begitu tidak hujan, kita itu terasa lebih panas. Karena diselimuti oleh awan. Apalagi kalau ditambah anginnya berkurang, makin panas lagi,” jelasnya.

Dari monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut – turut, sebagian besar wilayah Nusa NTB berada pada kategori sangat pendek (1 – 5 hari).

Selain itu terdapat wilayah dengan kategori pendek (6 – 10 hari) yaitu

(Suara NTB/ist)

PRAKIRAAN - Peta analisis curah hujan di NTB pada Februari 2018. NTB diperkirakan masuk musim kemarau pada April mendatang.

Baya. Serta terdapat wilayah dengan kategori menengah (11 – 20 hari) yaitu Orong Telu Sumbawa.

Wakodim menmabahkan analisis curah hujan dasarian II Februari 2018 berada pada kategori rendah hingga sangat tinggi . Kabupaten Bima berkisar antara 0 - 300 mm, Dompu berkisar antara 0 - 300 mm, Kota bima berkisar antara 51 - 300 mm, Lombok barat berkisar antara 11 - 150 mm, Lombok tengah

berkisar antara 21 - 150 mm.

Selanjutnya, Lombok timur berkisar antara 21 - 150 mm, Lombok utara berkisar antara 21 - 150 mm, Mataram berkisar antara 21 - 150 mm, Sumbawa berkisar antara 0 - 300 mm, Sumbawa barat berkisar antara 0 - 75 mm.

Curah Hujan tertinggi terjadi di Donggo Kabupaten Bima dengan curah hujan 472 mm per dasarian.

“Secara umum sifat hujan pada

dasarian II Februari 2018 berkisar pada normal hingga atas normal,” ucapnya.

Sementara itu, untuk dasarian III Februari, peluang terjadinya curah hujan > 50 mm/dasarian di sebagian besar wilayah NTB 8 sebesar >90 persen. Sehingga perlu diwaspadai peluang curah hujan kategori tinggi (>100 mm/dasarian) pada dasarian III Februari 2018 sebesar >70% di Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa bagian Utara. (nas)

Festival Bau Nyale Targetkan 50 Ribu Wisatawan Praya (Suara NTB) Gelaran Festival Pesona Bau Nyale, secara resmi telah dimulai Selasa (20/2), dan akan berlangsung hingga 6 dan 7 Maret 2018 mendatang. Selama dua pekan perayaan event yang kini telah masuk dalam event pariwisata nasional tersebut, ditargetkan bisa menarik 50 ribu wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) NTB, Drs. H.L. Moh. Faozal, M.Si., kepada Suara NTB saat dikonfirmasi di Pantai Kuta, Lombok Tengah (Loteng), Selasa sore lalu menjelaskan, Festival Pesona Bau Nyale merupakan salah satu dari empat event pariwisata nasional yang digelar di NTB tahun ini.

Festival Pesona Bau Nyale

yang digelar di Loteng diharapkan mampu menyedot wisatawan sebanyak-banyaknya. Untuk mau datang dan berkunjung ke pulau Lombok khususnya. Guna mendukung percepatan pencapaian target kunjungan wisatawan NTB tahun ini.

“Jadi tahun ini, target kunjungan wisatawan kita sebanyak 4 juta wisatawan. Dan, keberadaan event pariwisata skala nasional yang tahun ini kita gelar diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pendukung, untuk bisa mencapai target tersebut. Salah satunya Festival Pesona Bau Nyale ini,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya bersama pemerintah pusat dan Pemkab Loteng berkomitmen menggelar Festival Bau Nyale dengan sebaik-baiknya. Event-

event yang digelar selama festival berlangsung juga ditingkatkan skalanya. Tidak lagi skala local, tetapi skala nasional dan internasional.

Hal itu dilakukan tidak lain untuk bisa menarik wisatawan mancanegara untuk mau datang ke Pulau Lombok. Kalaupun tidak ikut sebagai peserta event-event yang digelar tersebut, seperti voli pantai, surfing serta musik festival, setidaknya datang untuk berlibur dan menyaksikan event-event yang digelar selama Festival Pesona Bau Nyale berlangsung.

“Total ada 12 event dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan, event-event tersebut diharapkan bisa benar-benar menjadi daya tarik wisatawan, utamanya wisatawan mancanegara untuk mau

Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Pertimbangkan Rasio Belanja Aparatur Dari Hal. 1 termasuk juga di sana P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),’’ imbuhnya.

Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Yus dikenal ada dua jenis pegawai.

Yakni PNS dan P3K. Pemda masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang menga-

tur lebih lanjut mengenai P3K tersebut. ‘’Kalau yang P3K itu sudah lama dibahas, cuma belum final. Cuma mengenai rekrutmen non PNS menjadi PNS yang direncanakan itu kayaknya dalam pembahasan juga,’’ tandasnya.

Berdasarkan data, jumlah guru honorer SMA/SMK yang diangkat berdasarkan SK ke-

pala daerah di NTB sekitar 471 orang, sedangkan guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah sebanyak 9.250 orang.

Sebanyak 9.721 guru honorer tersebut terdiri atas, 4.733 guru honorer yang mengajar di SMA dan SMK sebanyak 4.988 orang. Seluruhnya tersebar di sekolah negeri dan swasta di 10 kabupaten/kota di NTB. (nas)

Masyarakat Samawa Deklarasikan Dukung Ali- Sakti Dari Hal. 1 Di hadapan para pendukungnya, Ali Dachlan kembali tegaskan alasan maju lewat jalur independen. Salah satunya, tak mau memberikan partai mahar politik. Menurutnya, mahar politik berarti tabuh benih korupsi. Masyarakat Sumbawa yang demokratis dan egaliter, sangat tepat pilih independen.

Disebutkan sebanyak 670 ribu KTP yang diserahkan untuk mendukung independen. ‘’Kita ingin bebaskan rasa takut dan tertindas. Sepak terjang saya, saya selalu punya pikiran yang akan dilakukan dan saya tidak takut risiko,’’ katanya.

Sumbawa, sambung Ali Dachlan siap diberikan sentuhan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Termasuk menyetui keinginan rakyat Samawa untuk membentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Survei yang dilakukan Ali BD, sebanyak 82 persen penduduk Pulau Sumbawa ingin PPS. Rakyat Sumbawa telah memutuskan dan meyakini, tidak ada kekuatan untuk mencegahnya. PPS itu harus terwujud. Ali meyakini tahun 2018, Presiden siap buka moratorium pemekaran dan PPS

tinggal membuka kunci. ‘’Tinggal menunggu tanda mainnya. Saya tidak punya hak untuk tidak setuju. Sumbawa kalau sudah PPS akan maju, saya yakin Sumbawa maju pesat,’’ ungkap Ali Dachlan menegaskan. Apa yang diungkapkan tersebut dinyatakan murni, bukan tujuan politik.

Membangun Sumbawa katanya harus berkeadilan. Pembangunan di segala bidang.

Baik ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Konsep pembangunan ekonomi sudah dirancang dan ada dalam kepala Ali Dachlan.

Luas Pulau Sumbawa 16 ribu km persegi, luas tersebut empat kali lipat dari Lombok.

Hanya saja terjadi ketimpangan jumlah penduduk. Lombok dihuni 3,3 juta penduduk dan sangat padat. Karena itulah, ketika panen di Sumbawa buruhnya dari Lombok.

Terjadi ketimpangan dalam pembangunan jalan antara Lombok dengan Sumbawa. Penilaian tidak adil dan seperti dianaktirikan seperti istilah warga Samawa. Alasan warga Samawa itu diakui benar oleh Ali BD. Memajukan Samawa harus dengan mendatangkan investor. Bangun pabrik pakan.

Pabrik yang bahan bakunya

sudah ada di Pulau Sumbawa.

Ali Dachlan punya cara untuk mendesak investor bisa berinvestasi membangin pabrik di Samawa. ‘’Kita akan desak investor, kalau tidak mau bangun pabrik kita minta jangan beraktivitas di NTB,’’ tegasnya.

Dipaparkan dari sisi ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemprov NTB, Bupati Lotim yang sedang cuti ini menyebut NTB minus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya Rp 5,5 triliun.

Dibandingkan Kutai Kartanegara yang APBD nya tembus Rp 7,8 triliun.

Maka, sentuhan penatakelolaan APBD harus dengan berhemat. Cara yang dilakukan di Lotim siap diimplementasikan kembali saat jadi gubernur.

Membangun tanpa berutang.

Cara yang dilakukan sangat efektif, dengan anggaran kecil namun bisa membangun sejumlah infrastruktur megah.

Semuanya tanpa utang.

Merancang pembangunan harus dilakukan dengan baik.

Pembangunan harus dirancang oleh ahli pembangunan.

Kepala daerah bukan didikte oleh para kepala dinas. Di Lotim tegasnya, ingin ia tinggalkan tanpa utang. ‘’Saya mau neninggalkan jabatan zero loan,’’ tegasnya. (rus)

datang ke Pulau Lombok,” tambahnya.

Terlebih lagi Festival Pesona Bau Nyale ini, merupakan event pariwisata budaya yang memiliki ciri khas tersendiri. Beda dengan festival pariwisata lainya. Karena festival Bau Nyale memadukan antara budaya dengan legenda yang berkembangan ditengah masyarakat. “Bau Nyale itu punya kekhasan tersendiri. Sehingga diharapkan bisa menarik wisatawan untuk berkunjung,” pungkas Faozal. (kir)

H.L. Moh. Faozal (Suara NTB/dok)

Jamin Kualitas Proyek, Konsultan Pengawas Harus Berani dan Cekatan Dari Hal. 1 Kita sebagai user akan bersama LPJKP (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi) membicarakan ini,” ucapnya.

Disinggung mengenai proyek konstruksi yang berada di Dinas PUPR tahun 2017 lalu, Ardhi mengatakan ratarata tuntas tepat waktu. Namun ada beberapa yang molor seperti pengerjaan proyek basement dan kolam air mancur di Islamic Center (IC). Sementara untuk proyek percepatan jalan tahun jamak ada yang masih dikerjakan sejak 2017 hingga tahun ini.

Mengenai kualitas pengerjaan jalan, Ardhi mengatakan sudah cukup baik. Proyekproyek jalan yang berada di Bidang Bina Marga seperti proyek Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) senilai Rp 250 miliar pada 2017 lalu, reimburse berada di atas 95 persen. Artinya, kata Ardhi, pengerjaan proyek jalan yang merupakan hibah dari pemerintah Australia tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.

“Walaupun demikian kita harus hati-hati, konsultan pengawas harus betul-betul profesional,” tandasnya.

Beberapa proyek yang dilaksanakan Dinas PUPR tahun 2017 berdasarkan data Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemprov NTB, antara lain Pembangunan Jalan Akses TWA Gunung Tunak Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai Rp 3,5 miliar, Peningkatan jalan Sp. Kore - Kiwu II (DAK) senilai Rp 8,3 miliar.

Peningkatan jalan Terminal Mandalika (DAK) senilai Rp 15 miliar lebih.

Peningkatan Jalan Panji Tilar Negara (DAK) Rp 13,3 miliar. Peningkatan Jalan Kuripan - Girimenang (DAK) Rp 8,3 miliar, Pekerjaan rehabilitasi jalan Swela-Sembalun Rp 8 miliar lebih, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten Lombok

Timur Rp 5 miliar, Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 7 : Keruak - Lb. Haji Rp 8,5 miliar.

Peningkatan Jalan R. Suprapto (Mataram) (DAK) Rp 3,3 miliar, rehabilitasi/pelebaran Jalan Sp. Tano – Seteluk Rp 24,6 miliar. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten Lombok Barat Rp 3,5 miliar. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten Lombok Utara Rp 2,5 miliar. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten Lombok Tengah Rp 2,2 miliar. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten Sumbawa Rp 3 miliar.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten Sumbawa Barat Rp 2,1 miliar. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum SPAM Kabupaten/ Kota Bima Rp 1,3 miliar.

Pembangunan Jembatan Lintasan Basah (Percepatan) Rp 6,6 miliar. Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 10 : Plampang – Sekokat Rp 10,2 miliar. Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 9 : Lenangguar – Lunyuk Rp 9,7 miliar, Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 8 : Tetar – Lunyuk Rp 10,6 miliar, Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 12 : Sp. Kore – Piong Rp 8,1 miliar.

Pembangunan Jembatan Piong, Cs (percepatan) Rp 11,8 miliar. Pembangunan Jembatan Empol, Cs (percepatan) Rp 8,7 miliar. Pembangunan Jembatan Kesejahteraan (percepatan) Rp 13,3 miliar. Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 6 : Keruak-Pancor Rp 10,3 miliar, Pengadaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 1 : Rembiga (Bts. Kota)- Pemenang Rp 6,6 miliar, Pembangunan Embung Prode Kec. Plampang Kab. Sumbawa (Lanjutan) Rp 3,3 miliar. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 22 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Panwaslu Rekomendasikan Penurunan Baliho Bermuatan Program Giri Menang (Suara NTB) – Panwaslu Lombok Barat (Lobar) merekomendasikan ke pemda, khususnya ke sejumlah OPD yang berwenang untuk menurunkan semua baliho atau reklame program yang memuat foto petahana. Semua atribut ini perlu diturunkan sebab jangan sampai nantinya dianggap menguntungkan salah satu paslon selama kampanye berlangsung.

Amaq Sarti, Guru Masa Kecil yang Tak Terlupakan BEKERJA sungguh-sungguh merupakan perinsip yang teguh dipegang oleh L. Win Suryatna. Sebab, baginya kesuksesan itu tidak akan pernah bisa tercapai tanpa kerja keras. Orang malaslah yang berpikir bisa sukses tanpa berbuat apa-apa.

Mik Win itulah orang biasa memanggilnya. Lahir 55 tahun silam di sebuah desa bernama Tanjung. Tepatnya 2 Februari 1963. Ia terlahir dari keluarga yang biasa dibilang sederhana. Namun hal itu tak membuatnya minder apalagi takut untuk bermimpi tinggi.

Ia lahir dengan nama L. Win Suryatna. “Win” berarti “Kemenangan” sedangkan Suryatna diyakini memiliki arti “S” berarti Suci, “U” berarti untung, “R” berarti ramah, “Y” berarti yakin, “A” berarti amanah, “T” berarti tulus, “N” berarti naluriah serta “A” berarti Alim.

Mik Win adalah putra ketiga dari empat bersaudara.

Namun ia sempat merasakan menjadi anak bungsu sebelum lahir saudara keempatnya. Lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai pegawai, tidak membuatnya menjaga jarak dengan teman-temannya.

Sama seperti anak seusianya saat itu, ia menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung. Setelah lulus ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 tanjung “Waktu saya masih sekolah dulu masih swasta mas, karena saat itu sekolah tersebut merupakan sekolah SMP satu-satunya yang ada di Tanjung,” jelasnya.

Setelah itu pendidikannya berlanjut ke SMA di Mataram. Tidak putus sampai di situ, mik Win melanjutkan pendidikannya ke jenjang tertinggi dengan masuk universitas. Dia pun lulus dari dua universitas berbeda yakni Universitas Negeri Mataram (UNRAM) jurusan ekonomi dan Universitas Saraswati jurusan pembangunan dengan konsentrasi analisa APBD. Sejak SMP Ikut Paman Setamatnya dari SD, masa SMP pun mulai dirasakan. Akan tetapi, waktu itu bertepatan dengan kepindahan orang tuannya ke Mataram. Ia dan saudaranya di titip untuk diasuh oleh pamannya. “Waktu SMP memang saya ikut paman karena orang tua saya saat itu di pindah tugas ke Mataram.

Semua itu saya lalui dengan biasa seperti anak-anak yang lainnya,” paparnya.

Sewaktu mengenyam pendidikan di SMP, dia tetap aktif bergaul dengan

teman-temannya. Begitu juga dengan aktifitas jualannya.

Selain melakukan aktifitas tersebut dia juga tetap membantu pamannya baik kegiatan di rumah, sawah maupun kebun. Itu dia lakukan sebagai bentuk keteladanannya kepada orang tua yakni paman yang mengasuhnya.

Walaupun tinggal jauh dengan orang tua sikap tegasnya tak pernah berubah sebagai mik Win kecil yang tegas dan berpendirian. Hal itu, bisa ditemukan pada dirinya sampai sekarang. Berpendirian tegas harus tetap dilakukan namun tentu dengan berpedoman pada koridor-koridor yang ada, begitu penuturannya.

Takut Ketahuan Orang Tua karena Berjualan Mik win kecil tumbuh menjadi peribadi yang tegas dalam berperinsip. Ini ia buktikan dengan tetap berjualan meskipun diam-diam karena takut dimarahi orang tua. Seperti ceritanya. Ia akan dimarahi jika ketahuan pergi bermain jauhjauh apalagi sampai jualan.

Namun baginya itu adalah tantangan, walaupun dimarahi tetap saja masa kecilnya dilalui sama seperti anak-anak seusianya mulai dari pergi kekebun, sawah, pantai sampai jualan tetaplah dikerjakan.

“Jenis jualan saya saat itu bermacammacam. Mulai dari jualan es, jualan kue, jualan cerorot dan jajanan-jajanan pasar lainnya di waktu itu. Saya berjualan mulai dari sekolah, pasar sampai masuk kampung-kampung dan alhamdulilah saya tidak malu melakukan itu,” paparnya.

Selain itu, dari pengakuannya amaq Sarti lah di balik semua itu menjadi orang yang paling berjasa mengajarinya seperti apa cara berjualan, mencari kayu dan mencari ikan di laut. “Dia adalah guru yang tak terlupakan, meskipun saat itu, semua yang saya lakukan tanpa sepengetahuan orang tua,” katanya.

Ke depan dia berharap anak-anak sekarang harus lebih hebat, apalagi sekarang eranya tehnologi. Maka, harusnya waktu jangan disiasiakan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Kalau itu yang terjadi maka kita akan ketinggalan jauh, orang sudah berlari kita masih jalan ditempat.

“Percayalah, apapun yang akan kita tekuni suatu saat pasti akan membuat kita menjadi orang besar. Dari orang yang tidak menjadi siapa-siapa sampai menjadi siapa-siapa,” tutupnya. (*)

muatan program pemda. Pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi Senin lalu bagi pemda dalam hal ini ke sejumlah OPD untuk menurunkan baliho dan reklame yang didanai dari APBD. “Bahasa rekomendasi kita menertibkan baliho baik yang dipasang oleh paslon maupun dari anggaran APBD,”tegasnya.

Ia menegaskan, apakah nanti rekomendasi ini dipatuhi atau tidak maka nanti menjadi catatan Panwaslu sendiri.

Bahkan sesuai ketentuan ada konsekuensi sanksi administrasinya. Bagaimana dengan baliho yang terpasang di sekolah dan lokasi lain yang memuat program pemda, pihaknya akan bersurat ke SKPD terkait unt u k melarang.

Bahkan yang

sudah terpasang harus ditertibkan, sedangkan yang belum dibagi dan dicetak maka pihaknya meminta agar dihentikan. “Kalau sudah tersebar, maka itu masuk ke penanganan pelanggaran melalui kajian yang panjang,”tegasnya.

Sementara itu, komisoner KPU Lobar Suhardi menegaskan terkait APK ini sudah berapa kali koordinasi dengan Pemda. Bahkan jauh hari sebelum tahapan kritis seperti saat ini, pihaknya sudah sampaikan ke pemda bahwa regulasi terkait hal ini. Bahkan terkait paslon yang menggunakan jurkam anggota Dewan harus ada izin cuti. Sebab jika tidak ada izin cuti maka bisa diturukan. “Apalagi terkait baliho ini harusnya H-1 penetapan nomor harus clear and clean itu sehingga tidak lagi terdiskusikan, tidak perlu ditafsir ulang,” tegasnya. Sebab pihaknya berupaya pilkada ini tidak saja outputnya baik namun prosesnya baik dengan mematuhi regulasi yang a d a . (her)

Abrar (Suara NTB/dok)

Mutasi Pejabat Loteng

Tunggu Rekomendasi Kemendagri Praya (Suara NTB)Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar mutasi pejabatnya sampai saat ini belum bisa terwujud. Pasalnya, rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menjadi persyaratan untuk bisa menggelar mutasi pejabat hingga kini belum juga turun.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (21/2)

menjelaskan, Bupati Loteng tengah dalam masa cuti kampanye. Dengan begitu, secara otomatis Wabup Loteng bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati selama masa cuti kampanye. Dan, sesuai aturan mutasi pejabat boleh dilakukan oleh Plt Bupati. Tapi dengan syarat, harus ada rekomendasi dari Mendagri.

“Rekomendasi itulah yang saat ini masih ditunggu. Sehingga mutasi pejabat yang sudah direncanakan sejak awal tahun kemarin, belum bisa dilaksanakan sampai sekarang ini,” terangnya. Herdan mengatakan, informasi awal rekomendasi Mendagri soal mutasi pejabat Loteng sebenarnya sudah turun beberapa waktu lalu. Namun karena ada insiden surat rekomendasi Mendagri tersebut tertukar dengan surat rekomendasi Mendagri untuk mutasi pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Bar-

(Suara NTB/dok)

Menelusuri Masa Kecil L. Win Suryatna

Di samping baliho resmi pemda, Panwaslu juga merekomendasikan agar OPD menurunkan semua alat peraga kampanye (APK) yang dipasang oleh pasangan calon (paslon). Demikian ditegaskan divisi pengawasan Panwaslu Lobar, Abrar kepada wartawan, Rabu (21/2). Dalam aturan PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 4 menyatakan bahwa Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota yang menjadi paslon dilarang memasang APK yang menggunakan program pemerintah daerah selama cuti kampanye.

Yang dimaksud alat peraga kampanye dalam pasal 4 tersebut, sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota wajib menurunkan APK tersebut dalam waktu 1x24 jam.

“Bahkan dalam aturan ini bagi yang melanggar ada sanksi administrasinya,” tegas Abrar.

Menurutnya jika ada paslon lain yang merasa diri dirugikan dengan APK ini dan diadukan ke Panwaslu maka Panwaslu bisa mengusut.

Atas dasar inilah Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk menertibkan seluruh APK yang ada, bukan hanya APK yang dipasang oleh paslon namun yang dibiayai dari anggaran pemda yang ber-

H.L. Herdan

at (Lobar), sehingga surat rekomendasi Mendagri tersebut akhir dikembalikan ke pusat.

Sejak saat itu, rekomendasi Mendargi belum diterima kembali. “Surat rekomendasinya memang benar ditujukan kepada Pemkab Loteng. Namun lampiran pejabat yang dimutasi, ternyata namanama pejabat Pemkab Lobar.

Sehingga suratnya langsung dikembalikan lagi,” ujarnya.

Herdan menjelaskan, bagi Pemkab Loteng mutasi pejabat kali ini sangat penting. Mengingat, cukup banyak jabatan yang lowong di Loteng saat ini.

Baik itu untuk jabatan eselon IV dan III. Termasuk tiga jabatan eselon II. Masing-masing Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Satuan Pol PP serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng.

Sehingga mutasi butuh segera dilakukan, guna mengisi jabatan-jabatan yang lowong tersebut. Hal itu penting, untuk memastikan semua program daerah tahun ini bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Karena sudah ada pejabat yang melaksan a k a n n y a .

Kalau masih ada jabatan yang lowong, khawatirnya program daerah tidak bisa terlaksana dengan optimal. (kir)