Edisi sabtu 21 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 21 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 237 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan RS Internasional MotoGP

Pusat Alokasikan Anggaran Rp40 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pusat akan mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional MotoGP. Pada 2020, Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalokasikan anggaran pembangunan RS Internasional MotoGP tahap I sekitar Rp40 miliar. “Dengan adanya kegiatan MotoGP, kita harus mampu membangun RS bertaraf internasional sesuai persyaratan. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah menambah kapasitas RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan. Dan juga membangun rumah sakit tipe D bertaraf internasional di dekat lokasi,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Bersambung ke hal 11

”

“Dengan adanya kegiatan MotoGP, kita harus mampu membangun RS bertaraf internasional sesuai persyaratan. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah menambah kapasitas RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan. Dan juga membangun rumah sakit tipe D bertaraf internasional di dekat lokasi,”

(Suara NTB/nas)

H. Ridwan Syah

Empat Pejabat Gugur Seleksi Administrasi Mataram (Suara NTB) Panitia seleksi (pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB menyebutkan sebanyak empat pejabat yang ikut seleksi terbuka dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gugur dalam tahap seleksi administrasi. Dari 16 pejabat yang mendaftar, 12 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi tahap berikutnya. “12 orang yang lulus. Enam JPTP Dinas Perindustrian dan enam JPTP Dinas Kominfotik,” sebut Sekretaris Pansel JPTP Pemprov NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si., dikonfirmasi Jumat (20/12). Bersambung ke hal 11

RATA - Rumah di Praya Barat Lombok Tengah rata dengan tanah akibat diterjang puting beliung.

TO K O H

Cuaca Buruk Meluas

Bersama Bangun Sinergisitas WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, MPd., mengingatkan pada seluruh masyarakat agar bersama membangun sinergisitas untuk mewujudkan NTB Bebas Sampah pada tahun 2024 mendatang. Dalam mewujudkan NTB Bebas Sampah ini, ujarnya, harus mulai dilakukan dari rumah. Dalam hal ini, masyarakat mulai melakukan gerakan pilah sampah dari rumah, dan juga meminta agar masyarakat memahami dampak membuang sampah sembarangan yang ujungnya mengotori laut dan pantai. Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah

Ratusan Rumah Rusak, 2.820 Jiwa Terdampak Mataram (Suara NTB) Cuaca buruk yang melanda NTB dampaknya semakin meluas. Angin Kamis (19/12) petang, menyebabkan puluhan rumah di Lombok Tengah dan Lombok Timur rusak. Hingga berita ini ditulis Jumat (20/12), tercatat rumah rusak mencapai ratusan unit. Sekitar Pukul 16.30 WITA, cuaca buruk di Kecamatan Kopang mengakibatkan hujan deras disertai angin kencang. Laporan dari Pusdalops BPBD Lombok Tengah, situasi itu membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah karena ketakutan. Dalam kondisi

hujan deras, warga panik menyelamatkan diri. Sekitar satu jam kemudian, hujan reda, warga menyaksikan belasan rumah berantakan setelah dihantam angin kencang. Anggota TNI dari Koramil 1620 -03 Kopang bersama Kepala Desa dan warga turun membantu mengevakuasi warga. Terdata, rumah yang rusak berat hingga rusak ringan mencapai 14 unit. Tersebar di Dusun Desa Montong Gamang. “Rata rata kerusakan berupa atap rumah yang terlepas, sebagian rumah ada yang roboh,” kata Kasi Kedaruratan pada Bidang Kedaruratan dan Lo-

gistik BPBD NTB Ibrahim Kurniawan kepada Suara NTB, Jumat siang. Hari yang sama, rumah rusak akibat pohon tumbang diterpa angin kencang. Kejadian ini mengakibatkan rumah warga di Dusun Dayen Peken Desa Penujak Kecamatan Praya Barat rusak tertimpa pohon. Laporan juga diterima dari Pusdalops BPBD Lombok Timur. Cuaca ekstrem disertai hujan dan angin kencang pukul 16.00 hingga 17.00 Wita mengakibatkan rumah rusak di tiga kecamatan. Rumah terdampak di Kecamatan Terara, Kecamatan

Dorong Desa Bentuk Bank Sampah

(Suara NTB/dok)

paten Dompu juga melaporkan bencana yang sama sekitar Pukul 15.00 Wita. Kejadian dua unit rumah di Kecamatan Woja rusak. Kejadian juga menimpa di dua dusun di Desa Dorebara 47 unit rumah rusak. Serta Dusun Dorebara Utara 7 rumah rusak. Kejadian tersebut masih laporan sementara, karena diperkirakan masih ada rumah rusak yang belum terdata. Sementara Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik dikonfirmasi Jumat sore menyebut, ada ratusan rumah rusak sesuai update hingga siang kemarin. Bersambung ke hal 11

3.354 Pelamar CPNS NTB Tidak Lulus Seleksi Administrasi

KO M E N TTAA R KEBERHASILAN program Zero Waste atau NTB Bebas Sampah yang menjadi unggulan Pemprov NTB saat ini disebut sangat bergantung pada peran aktif desa. Pasalnya, melalui beberapa percepatan yang dilakukan melalui pembentukan bank sampah oleh pemerintah desa diakui memberikan pengaruh yang signifikan. “Sekarang sudah ada 437 bank sampah, Bersambung ke hal 11

Sikur, dan Kecamatan Montong Gading. Di Kecamatan Terara, enam rumah dan satu sekolah rusak di Desa Rarang dan Desa Jenggik, termasuk di Desa Sukadana. Kecamatan Sikur, rumah dan tempat ibadah rusak di Desa Montong Baan, satu unit rumah rusak ringan, dua unit rusak sedang dan enam unit rumah rusak berat, termasuk sebuah musala. Total 16 jiwa terdampak di desa ini. Sementara di Kecamatan Montong Gading, Desa Montong Betok, angin kencang menyebabkan pohon tumbang. Sebelumnya, BPBD Kabu-

Data Sementara

(Suara NTB/dok)

Madani Mukarom

(Suara NTB/pusadalops)

(Suara NTB/why)

SERAHTERIMA - Kapolda NTB Nana Sudjana (ketiga kiri) memasang tanda jabatan kepada Wakapolda NTB Asby Mahyuza (paling kanan) dalam upacara serah terima jabatan, Jumat (20/12).

Asby Mahyuza Jabat Wakapolda NTB Mataram (Suara NTB) – Wakapolda NTB Brigjen Pol. Asby Mahyuza memulai masa kedinasannya, Jumat (20/12). Jenderal bintang satu ini akan membantu Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana mengawal keamanan pembangunan di NTB. Pembangunan yang lancar dapat memacu kesejahteraan masyarakat. “NTB aman, pembangunan berjalan. Kita akan terus berupaya, akan terus kita kawal,” ujar Nana ditemui usai upacara serah terima jabatan Wakapolda NTB dari Brigjen Pol. Tajuddin kepada Brigjen

Pol. Asby Mahyuza. Sebagai perangkat organisasi, Wakapolda akan turut serta melaksanakan tiga fungsi utama kepolisian. Yakni, pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. “Kami berharap Wakapolda yang baru punya motivasi yang tinggi dengan membuat inovasi-inovasi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Polri,” harapnya. Kapolda meminta Asby untuk bersama menggerakkan tujuh program prioritas Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz. Berdasarkan dinamika kewil-

ayahan, diterjemahkan dalam bentuk dukungan pembangunan NTB. Beberapa di antaranya pengembangan kawasan wisata, pengembangan industri, pertanian, kelautan, dan pertambangan. Keamanan wilayah, sambung Nana, dapat menjadi daya tarik tambahan investasi. Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan tujuh kabupaten/kota mengumumkan hasil seleksi administrasi rekrutmen CPNS 2019 secara serentak, Sabtu (21/12) hari ini. Dari data sementara yang dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, sebanyak 3.354 pelamar yang dinyatakan Tidak Menenuhi Syarat (TMS) atau tidak lulus seleksi administrasi. Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S.STP yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/12) sore menyebutkan data sementara dari pemprov dan dua kabupaten, sebanyak 3.354 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 864 orang. Dari 8.541 pelamar, sebanyak 7.667 orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau lulus seleksi administrasi. Kemudian, kata Yus, Lombok Timur sebanyak 1.678 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi. Dari 12.771 pelamar, sebanyak 11.093 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selain Lombok Timur yang sudah melaporkan hasil seleksi CPNS 2019 ke BKD NTB adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Di Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak 812 pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dari 2.764 pelamar CPNS di Kabupaten Sumbawa Barat, sebanyak 1.950 orang yang lulus seleksi administrasi. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya, BKD NTB masih menunggu data dari BKPSDM kabupaten/kota. Sebelumnya, tiga Pemda di NTB sudah lebih dulu mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2019, yakni Kota Mataram, Lombok Barat dan Bima. Bersambung ke hal 11

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

Penuhi Kebutuhan Warga KELURAHAN Bintaro akan mengakomodir kebutuhan warga Pondok Perasi yang direlokasi. Pasalnya, setelah pindah ke lokasi baru ke lahan seluas 80 are, kebutuhan warga seperti tempat mandi, salat, dan berkumpul akan dipenuhi pihak kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Kota Mataram. Lurah Bintaro, Lalu Issugiono mengatakan, warga Pondok Perasi sudah mulai pondah ke tenda sebagai tempat penampungan sementara. Ada pun kepindahan warga Pondok Perasi harus juga diako(Suara NTB/viq) modir, baik untuk jasa Lalu Issugiono angkut barang dari kelurahan kecamatan, dan Pemerintah Kota Mataram “Sudah kita koordinasi dengan Pemkot Mataram untuk menyiapkan kendaraan angkut barang untuk warga ke tempat tinggal sementara,” jelas Issugiono kepada Suara NTB, Jumat (20/12). Ada sembilan kendaraan yang akan didatangkan. Baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Mataram, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Mataram, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram. “Yang jelas ada sembilan mobil yang akan dikerahkan untuk mengangkut semua barang warga Pondok Perasi sebelum hari Sabtu (21/12) besok,” jelas Issugiono. Bukan hanya itu, akan diusahakan juga semua warga yang terdiri dari 300 jiwa akan dibuatkan tempat mandi, mencuci, berjualan, dan tempat ibadah. “Itu akan berjalan sesuai dengan yang sudah saat ini,” jelasnya. Para nelayan di Pondok Perasi juga akan dibantu kepindahan. Nanti, semua nelayan akan dibuatkan tempat menaruh barang alat tangkapnya. Juga, semua warga diberikan jatah makan dua kali selama direlokasi. “Kita jatahkan makan dua kali sehari,” tegasnya. Kendati demikian, kelurahan Bintaro juga akan mengimbau Kepala Lingkungan Pondok Perasi bersama Linmas, Tagana, dan lainnya menjaga warga selama di tempat relokasi. “Kita sudah imbau agar tetap diperhatikan dan dijaga,” tutup Issugiono kepada Suara NTB. (viq)

Beri Kemudahan bagi Masyarakat KETUA Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., mengapresiasi langkah Pemkot Mataram yang mengajukan raperda ini ke DPRD Kota Mataram. Karena, penerapan e-government dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat sangat besar manfaatnya. Khususnya bagi daerah maju yang manyoritas penduduknya memiliki tingkat (Suara NTB/fit) kesibukan yang cukup Rino Rinaldi padat seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar dan daerah lainnya. Demikian disampaikan Rino dalam pemandangan umum Fraksi Partai Golkar yang ia bacakan di hadapan rapat paripurna baru-baru ini. Dikatakan Rino, untuk dapat menyamai keberhasilan penerapan teknologi informasi dari daerah-daerah tersebut, diperlukan suatu upaya dan kemauan dari Pemkot Mataram guna melakukan pembenahan sistem layanan yang lebih berorientasi pada pola digitalisasi dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan profesional. Dengan adanya pengajuan Raperda ini kepada Dewan, lanjut anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini, Fraksi Partai Golkar menyambut baik segala upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Walikota beserta seluruh jajarannya untuk menerapkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan secara elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘’Untuk itu kami berharap agar ke depannya penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dapat lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati layanan di seluruh fasilitas pemerintahan secara tertib, teratur, cepat dan prima,’’ terangnya. Menurut dia, penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (eGovernment) merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya e-Government maka implementasi pembangunan Kota Mataram sebagai smart city yang memiliki enam dimensi pembangunan yaitu smart economy, smart people, smart environment, smart mobility dan smart goverment dapat terwujud. (fit)

Halaman 2

Warga Pondok Perasi Mulai Tidur di Tenda

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 40 kepala keluarga (KK) RT 08 Lingkungan Pondok Perasi sudah menempati tenda di area relokasi seluas 80 are sejak Kamis (19/12) malam. Perpindahan warga ke area relokasi itu dibantu oleh pemerintah kota Mataram, perabot rumah tangga dan lainnya yang perlu diamankan warga. Usai menyambangi warga Pondok Perasi, Jumat (20/12) pagi kemarin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administraasi Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura mengatakan, lahan warga Pondok Perasi pada Sabtu (21/ 12) hari ini harus dikosongkan. Pemilik lahan akan melakukan penggusuran pada hari Senin (23/12) besok. “Pemilik lahan sudah menginfokan, area sengketa itu harus kosong pada hari Sabtu. Makanya kita mobilisasi peralatan untuk angkut barang-barang penting milik warga di rumahnya untuk dipindahkan ke lokasi tenda sementara,” jelas Mahmuddin. Selama proses pemindahan barang, Pemkot Mataram bersama dinas terkait sudah berkoordinasi memberikan bantuan mobil jenis pick up dan truck untuk warga memobilisasi barangnya. “Kita sudah lakukan dari tadi malam (Kamis), kita akan drop langsung di tenda,” jelas

Mahmuddin. Sejak pagi Kamis sampai pagi Jumat kemarin jelas Mahmuddin, ada 40 KK dari160 jiwa sudah menempati tenda sementara di lokasi Lingkungan Bekicot. Dari kepindahan itu, warga sebelumnya diimbau untuk eksodus ke Rumah Susun Sewa Sederhana di Mandalika dan Selagalas. “Sejauh ini, belum ada ke rusunawa. Awalnya banyak mau ke Rusunawa, tapi berubah pikiran,” katanya. “Mereka kira akan bisa mengkavling di rusunawa, tapi tidak bisa kita jamin. Karena kan lokasinya terbatas dan rencana kita akan tempatkan di aula rusunawa itu,” jelasnya. Pemkot pun, sejak Jumat kemarin sudah bekerja menyiapkan hunian sementara untuk warga Pondok Perasi di eks SMPN 6 Mataram. “Dari kemarin, kita (pemerintah) sedang menyiapkan huntara itu,” jelasnya. “Sebentar lagi pasti jadi, kita sudah mulai pasang pondasinya dulu dalam seminggu ini. Baru

(Suara NTB/viq)

TENDA PELETON - Suasana di dalam tenda peleton sebagai tempat tinggal sementara warga Pondok Perasi selama huntara selesai dibangun, Jumat (20/12). Sudah 40 KK pindah ke tenda sementara tersebut. Ada pun dari sebagian warga masih tetap bertahan di rumahnya yang menjadi lahan sengketa. Ia akan tetap tinggal di tenkemudian kita pindahkan war- si, Sholihin menjelaskan, Pemkot ga ke sana,” jelasnya. Sampai Mataram harus bisa memenuhi da sementara ini sampai renhari ini jelas Mahmuddin, ada 11 kebutuhan masyarakat. Baik dari cana pembangunan Rusunawa tenda family dan dua tenda be- kamar mandi, tempat salat, dan di Lingkungan Bintaro jadi. sar (pleton) sudah dibangun mil- lokasi berjemur. “Dan satu lagi, “Saya akan tetap tinggal di ik BPBD Kota Mataram. “Kita Pemkot harus menyiapkan tem- sini, sebelum jadi Rusunawa punya tenda family 20 unit. Nan- pat produksi pindang dari warga itu. Saya bersama keluarga ti itu bisa menampung 40 KK dan di lokasi ini. Warga Pondok Perasi akan tetap di sini,” jelasnya. 2 tenda pleton untuk menam- kan banyak ibu-ibu menjadi pen- Ia pun berharap, komitmen pung 40 KK juga. Sementara jual pindang. Dan ini membutuh- Pemkot Mataram harus bisa Huntara jadi, bisa ditampung di kan tempat membuang limbah ditepati untuk menyelamatdan kebutuhan produksi lainnya,” kan keberadaan warga Ponsana dulu,” imbuhnya. dok Perasi. (viq) Salah satu warga Pondok Pera- katanya.

TKD dan Honor Pemkot Mataram Dorong Kasus TPPO Nihil Pegawai akan Dihapus Gelar Rapat Gugus Tugas

Mataram (Suara NTB) Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jadi fenomena gunung es. Perlu kerjasama lintas sektor memutus mata rantai. Dari pembentukan gugus tugas, didorong kasus tersebut nihil. Rapat gugus dihadiri Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Hj. Kinnastri Roliskana, Kepala Kemenag H. Burhanul Muslim, Kepala Dinas Pendidikan H. Lalu Fatwir Uzali, Kepala Pengadilan Mataram, perwakilan Polres Mataram, Ketua LPA Mataram Joko Jumadi dan pejabat lainnya. Martawang menjelaskan, rapat gugus tugas TPPO merupakan tim yang dibentuk dan sudah ditandatangani SK oleh Walikota. Tim memiliki tugas dan perlu dioptimalkan. Dalam konteks pencegahan TPPO terdiri dari advokasi, sosialisasi dan pelatihan baik skala nasional dan internasional. “Kerjasama ada yang hubungan bilateral dan multilateral,” kata Martawang, Jumat (20/12). Hubungan yang dibangun harus meningkatkan optimalisasi fungsi. Sebab, tim terdiri dari unsur kepolisian, pengadilan, Bappeda serta OPD lainnya. Sinergitas tim diharapkan dapat meminimalisir kasus

(Suara NTB/cem)

KOORDINASI - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang (tengah) didampingi Kepala DP3A, Hj. Dewi Mardiana Ariany (kanan) dan Ketua GOW, Hj. Kinnastri Roliskana (kiri) menghadiri rapat koordinasi Tim Gugus Tugas TPPO Kota Mataram di ruang kenari Kantor Walikota Mataram, Jumat (20/12). tindak pidana perdagangan gunung. Angkanya kecil tapi realitasnya di lapangan sanorang di Kota Mataram. “Harapannya adalah terse- gat besar. Menurut dia, harus ada folesaikan kemartaban kota. Kenapa saya katakana ke- rum penetrasi untuk menjanmartaban, karena kalau ada gkau di bawah. Penetrasi dikasus perdagangan manusia maksud sedapat mungkin sama artinya mempertaruh- mengidentifikasi terjadinya tindakan perdagangan orang. kan martabat,” tandasnya. Dewi menambahkan, pemTim gugus tugas sambungnya, diharapkan mengkon- bentukan gugus tugas telah struksikan agar kedepan men- diatur dalam Undang – Ungantisipasi kasus perdagan- dang Nomor 21 Tahun 2007. gan manusia. Seberapa besar Atuaran sebenarnya sejak kemampuan harus bisa meni- lama, tetapi Kota Mataram hilkan kasus TPPO di Kota baru mengawali di tahun Mataram. Oleh karena itu, 2019. Selain itu, perintah blue print disusun membangun Menteri Dalam Negeri mewaskenario yang sama di lapan- jibkan daerah membentuk gan. Disadari angka TPPO di tim gugus tugas TPPO. Baik NTB cukup mencengangkan. itu lintas kota, lintas kabuKasus ini adalah fenomena paten dan negara. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) – Penetapan tunjangan penghasilan pegawai terus berproses. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram sedang menyiapkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan. Jika penerapan dilaksanakan tunjangan kinerja daerah (TKD) dan honor pegawai akan dihapus. Asisten III Setda Kota Mataram,Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, penerapan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tahapannya dimulai dengan mempersiapkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan struktural dan fungsional. Proses administrasi sedang digodok oleh Bagian Ortal dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hasilnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta rekomendasi. “Masih berproses. Kalau sudah final kita harus minta persetujuan Kemendagri,” tandasnya. Jika tunjangan penghasilan pegawai ditetapkan maka tidak ada lagi TKD maupun honor. Kecuali, honor yang memang diperbolehkan. Evi mengaku, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Kota Mataram tahun 2020 masih dialokasikan untuk honor. Kemungkinan TPP bisa diterapkan di APBD perubahan. Anggaran TPP lebih besar dibandingkan dengan pembayaran TKD selama setahun. Evi menyebutkan, alokasi anggaran TKD mencapai Rp52 miliar. Sedangkan, TPP sesuai basic saja sekitar Rp190 miliar. Tetapi ini tergantung dari kemampuan daerah. Sekretaris Daerah yang juga Ketua TAPD Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, penghitungan kebutuhan anggaran TPP sedang dibahas bersama konsultan. Penerapan TPP berimplikasi terhadap alokasi anggaran. Namun demikian, indikator TPP lebih banyak, jelas serta terukur, sehingga alokasi anggaran jelas semakin besar. Jika mulai diterapkan sebagai besar tidak boleh ada honor lagi bagi aparatur sipil negara. “Ndak ada honor dan TKD. TPP itu penggantinya,” tambahnya. Sekda memberikan gambaran bahwa alokasikan anggaran dibutuhkan dari indikator basic saja mencapai Rp190 miliar. Sedangkan, secara keseluruhan TPP diproyeksi membutuhkan anggaran mencapai Rp200 miliar – Rp300 miliar. Berbeda halnya dengan alokasi TKD di tahun sebelumnya menghabiskan anggaran Rp52 miliar per tahun. (cem)

Seleksi JPTP

Tiga Pejabat Tidak Lolos Administrasi Mataram (Suara NTB) – Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Lingkup Pemkot Mataram, Jumat (20/12) pukul 14.00 Wita telah menutup pendaftaran. Tiga pejabat dinyatakan tidak lolos administrasi. Rapat pleno digelar secara tertutup di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Mataram. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Tim Pansel, Dr. H. Iwan Harsono, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram Dr. H. Muhammad Ali, mantan Sekda Kota Mataram, Drs. H. Djaswad, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baiq Nelly Kusumawati didampingi Sekretarisnya Taufik Priyono dan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur H. Ahmad Mujahiddin. Tiga pejabat yang tidak lolos seleksi adalah Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Mataram, I Dewa Made Mudita. Yang bersangkutan usianya lebih dari 56 tahun 1 bulan pada Februari 2020 mendatang. Camat Mataram, Zarkasyi dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota

Mataram, Drs. Lalu Mahsun. Berkas lamaran diserahkan melebihi batas waktu pendaftaran pukul 14.00 Wita. Dan, berkas lamar tidak lengkap. Sementara, hasil verifikasi dan validasi dokumen atau berkas pendaftaran sesuai ketentuan dalam pengumuman Pansel Kota Mataram Nomor : 03/PANSEL – JPTP/XII/2019. Sebanyak 18 pelamar dinyatakan lolos administrasi. Untuk formasi jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat lima pelamar. Yakni, Camat Selaparang Sudirman, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Drs. H. Suhartono Toemiran, Sekretaris DPPKB, H. Turmuji, Kepala Bidang Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengelolaan Data pada Badan Keuangan Daerah, Aulia Purnama Sari dan Kabag Umum pada Sekretaris DPRD, Mohammad Iswan. Formasi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Haris A Rasyid, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, Muhammad Nazaruddin Fikri, Kepala Bidang Distribusi dan

Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Ir. Ahmad Suriadi dan Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, H. Irwan Harimansyah. Jabatan Kepala Dinas Pariwisata dinyatakan lulus administrasi yakni Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, I Made Putu Sudarsana, Kepala Bidang Aset pada BKD, Nengah Wiarnata, Kepala SMPN 3 Mataram, Suherman. Sekretaris BKD H. Nizar Denny Cahyadi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, Muhammad Nazaruddin Fikri. Kepala Bidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Drs. Ibnu Fajar Gazali. Jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada lima peminat. Yakni, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, I Made Putu Sudarsana, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana pada BPBD, Mahfuddin Noer, Sekretaris Dinas Perkim Lombok Barat, Suryakin, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, Drs. I Made Gde Yasa dan Kepala Bidang Tata Ruang

(Suara NTB/cem)

SERAHKAN BERKAS - Sekretaris DPPKB Kota Mataram, H. Turmuji menyerahkan berkas pendaftaran JPTP ke panitia seleksi, Jumat (20/12). pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, H. Irwan Harimansyah. Terakhir jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangan juga ada lima pelamar. Yakni, Kepala Bagian Layanan Pengadaan,Ir. Moh. Suryadi. , Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana pada BPBD, Mahfuddin Noer. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Ir. Ahmad Suriadi. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daer-

ah, Nengah Wiarnata dan Kabag Umum pada Sekretaris DPRD, Mohammad Iswan. Iwan Harsono dikonfirmasi usai rapat pleno menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi dokumen dari 19 pelamar, satu dinyatakan tidak lolos administrasi. Hal ini disebabkan yang bersangkutan usianya melebihi 56 tahun 1 bulan pada Februari 2020 mendatang. Sementara, dua pelamar lainnya menyerahkan berkas melebihi dari ketentuan, sehingga tidak terhitung sebagai pendaftar. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

Cegah Monopoli Proyek

(Suara NTB/dok)

BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) tengah melakukan pembenahan besar-besaran di organisasi. Selain itu, BPP juga tengah gencar memperjuangkan agar pemerintah memberikan perhatian pada kontraktor swasta dari monompoli proyek oleh BUMN. Hal ini disampaikan Wakil Ketua VII BPP Gapensi, H. Faurani, SE, MBA saat membuka Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) BPD Gapensi Provinsi NTB di Mataram, Kamis (19/12) kemarin di Hotel Santika Mataram. Perjuangan yang tak sederhana ini adalah tarik ulur dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih merongrong proyek-proyek kecil melalui anak-anak perusahaannya. Seharunya, proyek tersebut dapat dikerjakan oleh perusahaan –perusahaan swasta, yang ada di daerah tempat dilaksanakannya proyek dimaksud. “BUMN tida mau menyerah total. Dia masih saja merongrong melalui anakanak perusahannya. Kita mendorong pemerintah pusat untuk memberikan peluang kepada anggota, pada proyekproyek yang bisa dikerjakan,” kata Mantan Ketua BPD Gapensi NTB ini. Selain itu, BPP Gapensi juga telah melakukan pembenahan organisasi. Salah satunya untuk menyiapkan saluran khusus bagi memudahkan komunikasi antar seluruh kontraktor di Indonesia melalui website. Dihadapan para peserta Rapimda dari seluruh kabupaten/kota di NTB, dipimpin langsung oleh Ketua BPD Gapensi NTB, Kukuh Sugiarto, Sekretaris, H. Agus Hidayat, H. Faurani mengatakan, melalui website dimaksud, nantinya seluruh anggota Gapensi di Indonesia akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang informasi terkini seputar dunia konstruksi. “Apa informasi yang baru saat itu, seluruh anggota bisa mengaksesnya langsung di websitenya nanti. Jadi anggota tau apapun perkembang-perkembangan terkini. Meskipun harus biaya untuk IT ini juga tidak kecil,” jelas H. Faurani. Ia juga menyampaikan beberap pesan dari Ketua Umum BPP Gapensi, H. Iskandar Z. Hartawi. BPP Gapensi selama ini terus berupaya serta berjuang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan anggota dengan hasil diantaranya, terbitnya Permen PU PR Nomor : 07/PRT/M/2019 yang menetapkan nilai proyek yang bisa diikuti oleh BUMN/kontraktor besar diatas Rp100 miliar, kontraktor menengah Rp10Rp100 miliar. Dan kontraktor kecil maksimal Rp10 miliar. Lalu PP Nomor : 24 Tahun 2018 (OSS) yang menetapkan IUJK berlaku efektif jika badan usaha telah menyelesaikan Amdal, SLF dan persyaratan lainnya sudah tak lagi disyaratkan dan telah dicabutnya Permen PU PR No.09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang dirasakan memberatkan anggota luar biasa Gapensi. Kemudian perjuangan selanjutnya adalah upaya BPP agar Gapensi bisa lolos dalam proses akreditasi dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Selain itu, kata H. Faurani menyampaikan, BPP saat ini sedang berjuang untuk menjadikan Gapensi kedepan menjadi asosiasi yang mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak ingin membebani anggota. bahkan sebaliknya harus bisa membantu kebutuhan anggota diantaranya melalui konsep rantai pasok yang sedang dikembangkan BPP saat ini. (bul)

H. Faurani

Jelang Tutup Tahun, Pajak Masuk ke Kanwil DJP Nusra Tembus Rp5 Triliun

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Jelang penutupan tahun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) telah menerima setoran pajak sebesar Rp5 triliun. Target penerimaan pajak tahun 2019 ini untuk dua provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp6,4 triliun. “Yang sudah masuk 78,14 persen,” kata Mochamad Taufiq, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Nusra di Mataram, Jumat (20/ 12) kemarin. Penerimaan pajak tahun ini hampir menyamai persentase penerimaan pajak nasional sebesar 79,05 persen dari target Rp1.566 triliun. Untuk tahun 2019 ini, kata Tufik terjadi peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 7 persen dari penerimaan pajak tahun 2018 lalu. Dilihat dari komposisinya, penerimaan pajak terbesar disumbang oleh penerimaan pajak dari proyek-proyek nasional. Termasuk proyek dari sumber APBD. Dominasinya mencapai 40 persen dari belanja pegawai. Lalu menyusul penerimaan pajak dari perdagangan besar dan eceran. “Tahun ini kita optimis penerimaan pajak mencapai 90,02 persen. tahun 2018 lalu penerimaan pajak sebesar 88,02 persen,” imbuhnya. Optimisme capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menyusul masih besarnya setoran pajak yang belum masuk dari pemerintahan. Karena itu, Kanwil Pajak Nusa Tenggara menerima layanan penerimaan pajak hingga detik-detik pergantian tahun. Selain itu, penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak di Nusa Tenggara juga menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Tingkat kepatuhan membayar pajak ada pada posisi pertama nasional. Target penyampaian SPT telah tercapai diatas 100 persen. Khusus di Nusa Tenggara Barat, gempa tahun lalu juga mempengaruhi ekonomi. Naiknya harga tiket pesawat juga turut mempengaruhi keadaan. Pelan-pelan perkembangannya lebih bagus. Perekonomian dan investasi di Nusa Tenggara Barat telah membaik setelah gempa tahun lalu dapat dilihat dari tumbuhnya penerimaan pajak. Optimisme penerimaan pajak terpenuhi tahun 2019 ini tinggi. Untuk mencapai target tersebut, berbagai pendekatan dilakukan kepada wajib pajak. Misalnya pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan penyidikan. Imbauan dan sosialisasisosialisasi. (bul)

Mochamad Taufiq

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Seorang Penunggak Pajak di Sumbawa Dipenjara dan Didenda Rp1 Miliar Mataram (Suara NTB) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) secara resmi mengumumkan status salah seorang penunggak pajak di Pulau Sumbawa. Penunggak pajak divonis oleh Pengadilan penjara 10 bulan dan denda Rp1 miliar. Wajib pajak ini berinisial JBR, salah satu rekanan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kini berganti ke PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pengumuman resmi vonis ini, disampaikan Chandra Budi, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan. Devi Sonya Adrince, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, dan Mochamad Taufiq, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan. Wajib Pajak diduga melanggar pasal 39 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang nomor 16 tahun 2009. Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)

(Suara NTB/bul)

KETERANGAN - Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Chandra Budi (kanan) bersama Devi Sonya Adrince, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (tengah) ) dan Mochamad Taufiq, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan memberikan keterangan terkait penunggak pajak, Jumat (20/11). kali jumlah pajak terutang yang dalam periode masa pajak Jan- ra menurutnya telah melaku- kurangnya adalah sebesar tidak atau kurang dibayar dan uari 2011 sampai dengan kan berbagai langkah per- Rp1.095 miliar. Berkas Penyidsuasif. Namun mentok. Hing- ikan tersangka ZLK telah dinpaling banyak 4 (empat) kali Desember 2012. Dengan nilai kerugian pada ga diputuskan aparat hukum yatakan lengkap oleh Kejaksaan jumlah pajak terutang yang Pendapatan Negara sekurang- yang menanganinya. “Vonis Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak atau kurang dibayar. Tersangka JBR disebutkan kurangnya adalah sebesar denda tidak meringankan tung- dengan nomor surat P.21 Bterdaftar di KPP Pratama Sum- Rp553.714.186. Berkas Penyid- gakan pajaknya. Tetap harus 2404/N.2.5/Ft.1/08/2019 tanggal bawa Besar, menjabat Direktur ikan tersangka JBR telah din- dibayar sebesar tunggakan 15 Oktober 2019. Kanwil DJP PT. BNSS dengan kegiatan us- yatakan lengkap oleh Kejak- pajaknya,” jelas Chandra. Se- Nusa Tenggara dan KPP Prataaha sebagai rekanan PT. NNT. saan Tinggi Nusa Tenggara lain JBR, satu lagi penunggak ma Sumbawa Besar telah Dia diduga telah melakukan tin- Barat dengan nomor surat P.21 pajak yang juga rekanan PT. melakukan upaya persuasif dak pidana di bidang perpaja- B-1874/N.2.5/Ft.1/08/2019 NNT yang kasunya diserahkan dengan mengirimkan undangan kan dengan menyampaikan Su- tanggal 19 Agustus 2019. Pu- ke aparat penegak hukum. klarifikasi pajak keluaran kepaTersangka ZLK terdaftar di da kedua Wajib Pajak tersebut rat Pemberitahuan (SPT) Masa tusan Pengadilan Negeri KabuPPN masa pajak Januari 2011 paten Sumbawa Besar telah KPP Pratama Sumbawa Besar, pada tanggal 15 Desember 2015. sampai dengan Desember 2012 diketok palu, dengan vonis 10 merupakan direktur PT. BEP Selanjutnya dilakukan peyang isinya tidak benar atau bulan penjara dan denda Rp. 1 dengan kegiatan usaha sebagai meriksaan bukti permulaan tidak lengkap dan tidak melaku- miliar,” beber Chandra Budi di rekanan PT. NNT. Tersangka yang dilakukan oleh Tim Pekan penyetoran atas Pajak Per- Kanwil Pajak Nusa Tenggara, ZLK juga diduga telah melaku- meriksa Bukti Permulaan kan tindak pidana di bidang Kanwil DJP Nusa Tenggara, tambahan Nilai (PPN) yang te- Jumat (20/12) kemarin. Kanwil DJP Nusa Tengga- perpajakan dengan menyam- dan penyidikan dilakukan lah dipungut yang terutang paikan Surat Pemberitahuan oleh Penyidik Pegawai Negeri (SPT) Masa PPN masa pajak Sipil (PPNS) Kanwil DJP Januari 2011 sampai dengan Nusa Tenggara. Berkas PenyDesember 2014 yang isinya idikan dinyatakan lengkap tidak benar atau tidak lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Nusa dan tidak melakukan penyeto- Tenggara Barat dan dapat ran atas Pajak Pertambahan diproses menuju persidangan. Nilai (PPN) yang telah dipun- “Saat ini, kasus dugaan tindak gut yang terutang dalam peri- pidana di bidang perpajakan ode masa pajak Januari 2011 dari tersangka ZLK sedang Mataram (Suara NTB) 13.500 ekor Nilai sumber daya ikan yang dissampai dengan Desember 2014. dalam proses persidangan di Balai Karantina Ikan dan Pengenelamatkan sebesar Rp2,2 miliar. (bul) Dengan nilai kerugian pada Pengadilan Negeri Sumbawa dalian Mutu (BKIPM) Provinsi NTB tak Pendapatan Negara sekurang- Besar,” ucapnya. (bul) melonggarkan pengawasan terhadap kemungkinan adanya penyelundupan benih lobster, hingga adanya ketetapan final kebijakan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). BKIPM tetap berkoordinasi dengan KP3, Pol Air, Lanal dan Polda NTB agar tak kecolongan. Pengawasan ini meliputi pintu-pintu keluar masuk. baik di pelabuhan, maupun di bandara. “Di Lembar dibantu KP3, Polair dan Polda NTB. Di bandara, tetap dibantu AVSEC Bandara Dirjen Bea dan Cukai,” kata Suprayogi, Kepala BKIPM Mataram. Dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (20/12) kemarin, Suprayogi mengatakan, tidak masuk di ranah pro kontra ekspor benih lobster yang saat ini mengemuka di nasional, bahkan internasional. Peraturan Menteri KP Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari Wilayah Republik Indonesia masih tetap berlaku. “Selama belum ada revisi. Ya kita mengawal kebijakan yang masih berlaku,” ujarnya. Selain pengawasan, BKIPM Mataram juga gencar memberikan sosialiasi kepada para eksportir terkait Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Trennya beberapa waktu terakhir ini, kata Suprayogi, para pengusaha mulai banyak meminta informasi terkait CKIB. Penerapan CKIB dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit ikan karantina/ hama dan penyakit ikan tertentu (HPIK/HPI tertentu) melalui penerapan biosecurity dan traceability. Seluruh kegiatan yang dilakukan di IKI wajib berpedoman pada panduan mutu yang ditetapkan (tercatat, terukur dan dapat tertelusur). Dengan demikian melalui program sertifikasi CKIB diharapkan setiap IKI dapat memproduksi hasil perikanan yang bebas penyakit, berkualitas, aman dan bermutu melalui manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit ikan secara terintegrasi. “Sudah mulai banyak yang nanya-nanya CKIB. Mungkin yang punya keramba atau bak budidaya. Umumnya untuk lobster konsumsi. Kalau yang benih sampai sekarang masih tidak boleh diapa-apakan,” kata Suprayogi. Selama BKIPM Mataram dan stakeholders mengawal Peraturan Menteri KP Nomor 56/2016, sejumlah aktivitas penyelundupan benih lobster digagalkan. Periode 2016, jumlah penanganan kasus penyelundupan benih lobster sebanyak 6 kasus. Sumber daya yang diselamatkan yaitu benih lobster sebanyak 122.806 ekor. Nilai sumber daya ikan yang diselamatkan sebesar Rp 7,8 miliar. Lalu pada periode 2017, jumlah penanganan kasus penyelundupan benih lobster sebanyak 2 kasus . Sumberdaya yang diselamatkan yaitu benih lobster sebanyak 42.744 ekor. Nilai sumber daya ikan yang diselamatkan sebesar Rp3,3 miliar. Periode 2018, jumlah penanganan kasus penyelundupan benih lobster sebanyak 2 kasus. Sumberdaya yang diselamatkan yaitu benih lobster sebanyak 35.624 ekor dengan nilai sumber daya ikan yang diselamatkan sebesar Rp4,6 miliar. Dan periode 2019, jumlah penanganan kasus penyelundupan benih lobster sebanyak 2 kasus. Sumberdaya yang diselamatkan yaitu benih lobster sebanyak

Antisipasi Penyelundupan Benih Lobster Tetap Diintensifkan

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pemda Nunggak Rp2,5 Miliar Peran Vital Inspektorat PERAN Inspektorat di daerah menjadi sangat vital pascapembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4P (Pusat). Inspektorat akan menjadi tulang punggung dalam proses pengawalan kualitas program khususnya fisik. Peran Inspektorat itu ditunjukkan melalui mekanisme pembayaran proyek, terutama dana yang bersumber dari pemerintah pusat (DAK). Sebelum proyek dibayarkan oleh pusat, pelaksana, pengawas dan PPK proyek harus memperoleh hasil review (Suara NTB/dok) atau revisi Inspektorat terhadap H. L. Zaenal Idrus kondisi proyek tersebut. “Sekarang ini, semua dana DAK dari Kementerian kami review dulu sebelum dibayar. Sebelum ada hasil reviu dari Inspektorat, Kementerian tidak mau bayar,” ungkap Inspektur Lombok Utara, H. L. Zaenal Idrus, SH., Jumat (20/12). Ia menerangkan, revisi Inspektorat menjadi semacam garansi bagi kementerian bahwa proyek yang dikerjakan di daerah telah dilaksanakan sesuai juklak dan juknis, sehingga Inspektorat sebagai lembaga yang dipercaya, memberikan hasil revisi sesuai fakta lapangan. Zaenal mencontohkan, belum lama ini Kementerian Kelautan meminta revisi untuk pencairan anggaran terhadap proyek yang digelontorkan di KLU. Atas respons Inspektorat, proyek itu pun dapat dibayarkan. “Jadi walaupun sedikit, kami masih bisa melayani Kementerian,” imbuhnya. Sebagaimana Permendagri 33 tahun 2016 tentang penyusunan APBD, Inspektorat juga ditempatkan pada peran strategis dalam proses pengawasan anggaran. Tidak hanya DAK, hampir di semua lini anggaran dan program, Inspektorat dituntut untuk mengawasi melalui kewenangannya. Dalam Permendagri itu, sambung Idrus, terdapat 32 item mandat Kementerian Dalam Negeri yang harus dilakukan oleh Inspektorat. Khusus revisi saja, terdapat 8 jenis yang harus dijalankan secara optimal. Mandat lain menyangkut evaluasi, hingga pengawalan terhadap laporan pertanggungjawaban program. Demikian juga di KemenPAN RB. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, harus sudah direvisi oleh Inspektorat untuk bisa diterima KemenPAN RB. SAKIP ini merupakan sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sementara pada Dana Desa (DD) yang digunakan oleh Pemerintah Desa, pengawasannya bersifat integral. Tidak hanya Inspektorat, tetapi instansi teknis yakni DP2KB PMD KLU, kecamatan, serta instansi vertikal (Babinsa dan Bhabinkamtibmas) ikut berperan dalam mengawasi. Pengawasan DD akan didukung dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga memudahkan pemantauan dalam pelaporan. “KPK memang mengatensi juga, tetapi karena (porsi tiap desa) kecil, sehingga diserahkan ke kami (Inspektorat) dan BPKP untuk mengawasinya X,” tandas Idrus. (ari)

Bawaslu Umumkan 15 Panwascam Hasil Seleksi Tanjung (Suara NTB) Usai melaksanakan serangkaian tes seleksi rekrutmen Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengumumkan hasilnya. Sebanyak 15 orang telah ditetapkan sebagai Panwascam melalui SK No.03/K.NB-06/KP.01.00/XII/2019. Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Jumat (20/12) mengungkapkan, rekrutmen Panwascam telah dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelamar Panwascam telah dinilai sesuai tahapan tes, mencakup tes tulis dan tes wawancara. Panwascam terdiri atas 3 orang di tiap kecamatan. Mereka yang lulus antara lain, M. Juaini Jamil, Nanang Hulaefi, Juniawan, Eka Suruaningrat, Aljihad Hidayatullah, Muliadi, Mahidin, Zulhadi, Irmawan Aprian, Al Ismai Zohri Kamiyadi, Aswadi, Heriawan, Sabardi dan Lalu Agusman Ali. “Nama-nama yang lulus kami minta menyampaikan kelengkapan persyaratan berupa Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau puskesmas sebelum dilantik pada tanggal 23 Desember 2019 nanti,” ungkap Adi. Disebutkan Adi Purmanto, total pelamar Panwascam sebanyak 62 orang dengan hanya 50 orang yang memenuhi syarat mengikuti seleksi. Mereka menjalan tes tulis dan wawancara secara bertahap. Tahap pertama, tes diikuti oleh 27 orang dan diuji langsung oleh tiga pimpinan Bawaslu KLU. Ke-27 Orang tersebut dirinci, 18 pendaftar dari Kecamatan Pemenang dan 9 pendaftar dari Kecamatan Tanjung. “Sebenarnya, berdasarkan hasil penelitian administrasi, total yang mengikuti tes wawancara dari Kecamatan Pemenang sejumlah 22 orang, namun 4 orang berhalangan hadir,” ujarnya. Sementara peserta dari Kecamatan Tanjung, telah lulus seleksi administrasi sejumlah 11 orang, sedangkan 2 orang tidak dapat mengikuti proses tes wawancara. Sebagaimana pada tahapan sebelumnya, pada pelaksanaan tes wawancara, setiap peserta yang telah melaksanakan tes diharuskan untuk mengisi angket. Angket ini terkait penilaian peserta terhadap proses pelaksanaan tes wawancara yang telah dilaksanakan. Berdasarkan jadwal, proses tes wawancara berlangsung dua hari. Senin (16/12) akan dilanjutkan untuk pendaftar dari Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Bayan. Sesuai ketentuan, jumlah Panwas Kecamatan untuk masing-masing kecamatan adalah 3 orang. Sejumlah 15 Panwas Kecamatan terpilih dari lima kecamatan yang ada di KLU nantinya akan dilantik 23 Desember 2019. Selanjutnya Panwascam ditugaskan untuk merekrut Panwas tingkat desa. (ari)

Kawasan Wisata Gelap Akibat PJU Diputus PLN Giri Menang (Suara NTB) Kawasan wisata Senggigi mulai dari perbatasan Lombok Barat (Lobar) dengan Mataram di Meninting gelap gulita. Menyusul lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan ini disegel alias diputus oleh pihak PLN. Pemutusan lampu PJU ini diakibatkan Pemda Lobar menunggak pembayaran PJU selama dua bulan dengan total Rp 2,5 miliar. H.Wildan warga setempat mengaku miris dengan kondisi ini. Pasalnya sudah dua bulan lampu PJU di jalur wisata ini mati. “Sudah dua minggu lampu jalan (PJU red) mati di jalur wisata Senggigi. PJU disegel (diputus) sama PLN, karena informasinya menunggak mohon,” keluh mantan anggota Dewan Lobar ini. Ia mengaku kondisi ini sangat disayangkan, sebab kata dia kasihan kawasan dengan penyumbang PAD. Ia mengaku dengan kondisi ini justru PAD ini akan terus “terjun payung”. Anggota DPRD Lobar, H. L. Muhammad Ismail mengaku mendapatkan keluhan dari warga Senggigi terkait kondisi pemutusan PJU di kawasan setempat. “Saya dapat banyak Keluhan warga karena PJU di kawasan ini mati. Ini harus segera ditangani oleh Pemda,” tegas dia.

Ia sangat menyayangkan pemutusan PJU tersebut. Pasalnya, seharusnya hal ini tak terjadi. Terlebih kawasan ini menjadi andalan wisata Lobar dan NTB umumnya. Kawasan ini, katanya menjadi andalan Pemda mendapatkan pendapatan daerah. Bahkan hampir 50-60 Persen PAD Lobar didukung dari Senggigi. Akibat kondisi ini, jelas dia, tentunya akan memperparah kondisi PAD yang saat ini tengah merosot tajam. Menurutnya, pemutusan atau penyegelan PJU ini diakibatkan pemda menunggak pembayaran PJU Rp 2,5 selama dua bulan. Pihaknya mempertanyakan kenapa Pemda tidak memperhitungkan sebelumnya untuk mengantisipasi hal ini. Sementara itu dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Peru-

OMBUDSMAN RI Perwakilan NTB melakukan telaah pada kasus pencabutan atau pemutusan penerangan jalan umum (PJU) di jalur wisata Senggigi, Lombok Barat. Ada indikasi kejanggalan, karena Pemda belum menyetor tagihan 2,5 miliar. Padahal penerimaan pajak listrik surplus sampai Rp 9 miliar. Temuan itu disampaikan Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB M. Ridho Rasyid, Jumat (20/12). Mendapat informasi dari media soal pencabutan listrik PJU di jalur wisata Senggigi, pihaknya melihat dari sisi pelayanan publik yang terganggu sekaligus merespon keluhan masyarakat. Berdasarkan data pembayaran PJU dan besaran penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diperolehnya, pembayaran atas beban pemakaian listrik masyarakat sudah disetor ke Pemkab Lobar. Mekanismenya, sepanjang 2019, PLN sudah menerima pembayaran dari masyarakat. Dari setiap pembayaran ada beban pajak, yang akumulasinya mencapai Rp 25 miliar dan diserahkan utuh ke Pemkab Lobar. Dari pajak itu, Pemkab Lobar kemudian wajib membayar beban tagihan PJU sebesar Rp16 miliar, sehingga hitungan matematis, masih ada surplus dari PPJU sebesar Rp 9,5 miliar. “Nah, yang jadi problem, masyarakat sudah bayar listrik berkala. PLN sudah menghimpun, kemudian utuh diserahkan pajaknya ke Pemkab Lobar. Kenapa Pemkab Lobar tidak membayarkan jumlah tagihan PLN untuk PJU?,” tanyanya. Dalam masalah ini, ia

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Wabup Lobar Hj. Sumiatun menerima penghargaan Pasar Tertib Ukur Tingkat Nasional di Bandung, Jumat (20/12). dilakukan penilaian itu hasilnya baik yang akhirnya kita mendapat penghargaan. Artinya, kesadaran wajib tera di pasar dalam hal tera/tera ulang sudah baik. Itu juga menunjukkan peran aktif pemerintah dalam hal ini

(Suara NTB/her)

PADAM - PJU di kawasan wisata Senggigi persis di perbatasan Lobar dengan Mataram padam, sehingga kawasan ini gelap gulita. karena pemutusan tersebut. Pihaknya menargetkan pembayaran PJU akan dilakukan awal tahun depan. Tahun depan, ia

yakin tidak ada kejadian serupa terjadi. Karena pemasangan PJU melalui pola KPBU mulai dilaksanakan tahun depan. (her)

Ombudsman Temukan Kejanggalan Pemutusan Listrik berusaha mendudukkan persoalan secara objektif, karena sepenuhnya ada kepentingan publik. Ia menerima laporan dan protes masyarakat. Terlebih jalur dari Meninting sampai Senggigi adalah akses pariwisata. Dalam hal ini menurut dia yang dirugikan adalah masyarakat. Sebab pelanggan sudah selesaikan kewajibannya. “Jadi dalam hal ini, kami ingin sekaligus memberikan gambaran, mekanisme aliran dana masyarakat dari pembayaran listrik yang harusnya dikembalikan pemda untuk membayar tagihan PJU. Sehingga wajar kemudian diputus. Pembayaran tidak diberikan dua bulan,” tandasnya. Selama ini banyak keluhan, termasuk dari instansi terkait di Pemda Lobar, pariwisata Senggigi mulai lesu termasuk dipicu faktor kelistrikan. Tapi sebaliknya ia berpandangan, Pemkab Lobar harus introspeksi. Atas situasi ini, pihaknya mendorong untuk dilakukan audit investigasi, secara internal maupun eksternal. Audit internal dapat dilakukan Inspektorat, itu pun harus objektif. Secara eksternal bisa dilakukan oleh BPK dan BPKP. Secara keseluruhan, ia menilai seharusnya tidak ada masalah pada kelistrikan di NTB khusus pada PJU. Dari data yang diperoleh, penerimaan daerah dari PPJ per Oktober sebesar Rp 63 miliar atau 39 persen. Angka ini surplus, bahkan jika dibanding tahun sebelumnya Rp 58 miliar. Dari hasil trekking, setiap tahun PPJU tetap naik dan surplus. “Jadi kalau ada jalan strategis PJU-nya mati, itu tidak beralasan,” tandasnya. (ars)

Lobar Raih Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tingkat Nasional Giri Menang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) menerima penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (20/12). Penghargaan diserahkan langsung Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Aula Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat. Dalam acara bertemakan Satu Nusa Satu Ukuran itu, Mendag menetapkan 245 pasar yang tersebar di 93 kabupaten/kota se-Indonesia dan menetapkan 13 kabupaten/ kota sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) tahun 2019. Penghargaan PTU untuk Lobar ditujukan kepada dua pasar yakni Pasar Gerung dan Pasar Narmada. Hal itu berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Metrologi Kemendag pada pertengahan tahun ini.”Alhamdulillah setelah

mahan dan Permukiman Lobar H. Saefullah membenarkan adanya pemutusan PJU. “Memang PJU diputus dua pekan lalu. Karena pemda nunggak Rp 2,5 bulan,” jelas dia. Dijelaskan, Pemda menunggak Rp 2,5 miliar, sehingga PLN pun melakukan pemutusan PJU ini. Pemutusan PJU ini dilakukan sejak dua pekan lalu. Terkait berapa titik yang diputus, pihaknya belum melakukan pendataan. Yang jelas, titiknya mulai dari kawasan perbatasan Lobar dengan Mataram di Meninting hingga kawasan wisata setempat. Lantas apa langkah Pemda? Menurut dia, pihak Pemda tidak punya anggaran, sehingga anggaran untuk pembayaran PJU ini akan dianggarkan tahun depan. Ia menambahkan, justru Pihak PLN juga akan rugi. Karena tentu tarif PJU akan berkurang,

Kemetrologian Disperindag Lombok Barat,” ungkap Lalu Agha, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Lobar usai acara. Program pembentukan DTU dan PTU sendiri merupakan hasil sinergitas antara pemer-

intah pusat dan pemerintah daerah. Agar terpilih sebagai DTU dan PTU, pemerintah daerah harus melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya pendataan alat ukur, sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan. “Kita rutin melakukan pelayanan tera/tera ulang, sosialisasi dan pengawasan. Kalau pelayanan tera setahun sekali ke semua pasar di Lombok Barat. Untuk sosialisasi itu kita laksanakan per kecamatan sebanyak 10 kali dalam setahun. Sedangkan pengawasan kontinyu kita laksanakan secara random,” jelas Agha. Pembentukan DTU dan PTU sudah dimulai sejak tahun 2010. Hingga 2019, sebanyak 54 daerah ditetapkan sebagai DTU. Selain itu, ada 1.476 PTU se-Indonesia. (her)

(Suara NTB/yon)

RUSAK - Sejumlah rumah warga di Kecamatan Terara yang mengalami kerusakan akibat dihantam angin puting beliung, Kamis lalu.

Rumah Rusak Akibat Puting Beliung Masih Didata Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim) terus masih melakukan pendataan terhadap kerusakan rumah akibat angin puting beliung beberapa hari terakhir ini. Dari informasi yang diterima rumah yang rusak sekitar tiga hingga lima unit. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan, mengatakan dari pendataan yang dilakukan oleh tim reaksi cepat (TRC), beberapa rumah yang rusak itu dikarenakan tertimpa pohon

tumbang serta pada bagian atap rumah diterbangkan angin puting beliung. Kejadian tersebut di wilayah Kecamatan Terara, Sikur dan Montong Gading. Untuk penanganan pohon tumbang ini, pihak dari BPBD Lotim berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan beberapa instansi terkait lainnya. Dengan begitu segala kejadiankejadian di lapangan secepatnya dapat diatasi dibantu oleh masyarakat setempat.

Dikatakan Lalu Rusnan, kondisi cuaca di Kabupaten Lotim belakangan ini cukup ekstrem di sejumlah wilayah. Artinya, hujan yang turun dengan intensitas cukup tinggi disertai angin dan petir. Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem ini dan menghindari pohon-pohon besar untuk berteduh. Di samping itu, diminta kepada masyarakat supaya segera melapor apabila terjadi bencana supaya secepatnya dapat dilakukan penanganan. (yon)

Tiru ”Rantang Kasih”

Jaminan Sosial 4.000 Lansia Ditanggung Pemda Tanjung (Suara NTB) Warga lanjut usia (lansia) dengan ketentuan usia 73 tahun ke atas sudah dijamin oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU). Mereka akan diakomodir secara simultan pada 2020 mendatang sebagaimana telah ditetapkan pada APBD. Sekretaris Bappeda Lombok Utara, Yuni Kurniati Maesarah, Jumat (20/12) memastikan, seluruh warga lansia di KLU diperkirakan berjumlah 4.000 orang. Sebelum pembahasan APBD 2020, lansia yang terakomodir setengahnya atau 2.000 orang. Prinsip pemerataan dan keadilan yang diterapkan pemerintah, menempatkan seluruh lansia akan memeroleh anggaran. Yuni menyebut, penganggaran oleh TPAD dan disetujui oleh DPRD tidak lepas dari usulan hasil Musrenbang khususnya Musrenbang Perempuan, Pemuda, Pelajar, Lansia dan Disabilitas sebelumnya. Dasar itu, TAPD dan Banggar tidak ragu menambah alokasi belanja untuk bansos jaminan sosial lansia. “Dari Musrenbang kami menggali sejauh mana kita sudah memberikan perlindungan sosial kepada orang tua lansia kita,” ujar Yuni. Ia membenarkan coverage lansia masih 50 persen di tahun 2018-2019. Namun angka itu

ditambah, sehingga total 4.000 lansia diakomodir seluruhnya. Sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan, Bappeda telah meminta kepada Dinas Sosial selaku OPD pelaksana untuk mendukung data 4.000 lansia by name by address. Bappeda tidak ingin, pelaksanaan anggaran tidak didukung oleh data valid, sehingga potensi salah sasaran bisa dihindari. “Perlindungan lansia sangat penting juga dalam penanganan kemiskinan. Kami belajar dari daerah lain yang lebih maju, salah satunya Banyuwangi,” katanya. Pemkab Banyuwangi, ujar Yuni, telah banyak dikenal sebagai daerah paling inovatif di Indonesia. Pada aspek penanganan lansia, Banyuwangi telah menerapkan jamsos lansia dengan program “Rantang Kasih”. “Kalau kita masih bagi-bagi beras, di Banyuwangi itu sudah menerapkan Rantang Kasih. Lansianya diberikan makan langsung (siap saji),” imbuhnya. Pola ini tambah Yuni akan coba diterapkan pada tahun 2021. Tentunya Bappeda perlu mengevaluasi pelaksanaan jamsos 2020 oleh Dinsos, untuk selanjutnya merencanakan anggaran Rantang Kasih pada tahun berikutnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Faisol, mengakui alokasi bansos untuk warga lansia masih akan dijalankan pada tahun-tahun mendatang. Pemberian bantuan ini ke depannya akan diubah, dari bansos sembako menjadi bantuan non pangan tunai (BNPT). “Bansos sembako setara Rp 100 ribu, itu kita naikkan jadi Rp 150 ribu per bulan per orang, tetapi dikurangi periode pemberian dari 10 bulan menjadi 6 bulan,” ungkapnya. Alokasi anggaran tahun 2019 diakuinya belum menyentuh semua warga. Untuk data lansia tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan penerima tahun ini sejumlah 2.000 orang atau 400 orang per kecamatan. Mengacu pada rencana pembagian 150 ribu per orang selama 6 bulan, maka dibutuhkan total anggaran sejumlah Rp 3,6 miliar. Sedangkan pada data warga penyandang disabilitas, penerima bantuan baru menyasar 200 orang dari jumlah data 480 orang (data 2018). Untuk penyandang disabilitas sendiri, alokasi dan usulan anggaran masih sama yakni Rp 375 juta. Untuk mengakomodir seluruh penyandang disabilitas, dibutuhkan anggaran sejumlah Rp 564 juta. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

Pejabat Loteng Bakal Dites Urine Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana akan menggelar tes urine bagi semua pejabat didaerah ini. Langkah tersebut sebagai salah upaya mengantisipasi kemungkinan peredaran narkoba dikalangan pejabat pemerintah lingkup Pemkab Loteng. Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, S.H., saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/12) kemarin. Hanya saja, Suhaili enggan mengungkapkan kapan tes urine akan dilakukan. Namun yang jelas, pihaknya sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak BNNP NTB. Terkait rencana melakukan tes urine dikalangan pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut. “Soal waktu, kapan tes urine dilakukan itu rahasia. Tapi yang jelas kita sudah ada komunikasi dengan pihak BNNP NTB, terkait rencana ini,” timpalnya. Melalui tes urine itu nantinya, Pemkab Loteng berharap bisa memperoleh gambaran terkait kondisi para pejabat didaerah ini. Apakah ada yang terlibat penyalahgunaan narkoba atau tidak. Kalau sampai ada yang ditemukan, tentunya ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan. Tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan kedepan, pihaknya mewacanakan setiap ada pejabat yang akan dilantik salah satu persyaratanya haruslah bebas dari narkoba. Dengan dibuktikan surat pernyataan dari instansi terkait. Sehingga kedepan para pejabat lingkup Pemkab Loteng benar-benar terbebas dari narkoba. “Para pejabat inikan adalah pemimpin masyarakat didaerah ini. Jadi harus bersih dari narkoba terlebih dahulu. Jangan justru pejabat didaerah ini memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, dengan mengkonsumsi narkoba,” timpalnya. Disinggung status Loteng sebagai salah satu zona merah peredaran narkoba, Suhaili mengaku tidak hanya Loteng. Hampir semua daerah di NTB, bisa dikatakan zona merah peredaran narkoba. Karena narkoba saat ini sudah menjangkit hampir semua lini kehidupan dan menyasar semua usia. Baik itu anakanak, remaja hingga orang dewasa. Untuk itu, butuh peran serta semua elemen masyarakat didaerah ini. Untuk bisa bersama-sama melawan peredaran narkoba. Dimulai dari dilingkungan keluarganya masing-masing. “Melawan peredaran narkoba tidak bisa hanya oleh pemerintah saja. Butuh peran serta seluruh elemen masyarakat didaerah ini,” tandasnya. (kir)

Rekanan Proyek Air Mancur di Praya Terancam Sanksi Praya (Suara NTB) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Lombok Tengah (Loteng) memastikan proyek air mancur yang ada di lapangan Muhajirin Praya, harus selesai akhir bulan ini juga. Sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati. Jika pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka Disperkim Loteng tidak akan ragu memberikan sanksi. Kepala Disperkim Loteng, Lalu Firman Wijaya, S.T., kepada Suara NTB, Jumat (20/12) mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan pihak rekanan proyek air mancur tersebut agar menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Karena tidak ada perpanjangan waktu. Kecuali kalau ada kejadian luar biasa. Dengan kata lain, kalau proyek tidak selesai sesuai kontrak maka sanksi tegas akan dijatuhkan. “Proyek ini harus selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ada. Kalau tidak selesai, kita denda sesuai ketentuan yang ada,” timpalnya. Dari laporan pihak rekanan, pengerjaan proyek senilai lebih hampir Rp3 miliar tersebut sudah mencapai 80 persen. Semua peralatan penting sudah terpasang. Tinggal penyelesaian akhir bangunan pendukung saja. sehingga pihak rekanan optimis pengerjaan proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. “Waktu pengerjaan memang sudah mepet. Tapi melihat capaian pekerjaan sampai sejauh ini, rekanan optimis proyek ini selesai tepat waktu,” ujarnya. Awalnya, proyek tersebut diharapkan sudah bisa diresmikan pada perayaan HUT Loteng tanggal 15 Oktober lalu. Tapi karena terkendala penyelesaian tender, pengerjaan proyek menjadi terlambat dari rencana awal. Sehingga target sekarang pada malam tahun baru, air mancur tersebut paling tidak sudah bisa diuji coba. Pembangunan air mancur sendiri diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muhajirin. Di mana RTH Muhajirin sendiri diharapkan bisa menjadi pusat keramaian di Kota Praya. Sekaligus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Loteng. “Dengan adanya air mancur ini, masyarakat akan semakin banyak datang ke RTH Muhajirin. Kalau orang sudah banyak yang datang, maka bisa memancing tumbuhnya kegiatan usaha. Dengan tumbuhnya kegiatan usaha tersebut, tentunya bisa memacu tumbuh ekonomi masyarakat,” pungkas Firman. (kir)

(Suara NTB/kir)

TERANCAM - Proyek taman air mancur di lapangan Muhajirin Praya, Loteng, yang rekanannya terancam kena denda karena keterlambatan pengerjaan.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pelamar CPNS di Lobar Ajukan Sanggahan Giri Menang (Suara NTB) Ratusan pelamar CPNS di Lombok Barat (Lobar) mengajukan sanggahan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) melalui situs SSCN. Data sementara hasil rekapan BKD dan PSDM, terdapat 399 pelamar yang mengajukan sanggahan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah menyusul masa sanggahan masih dibuka oleh pemerintah pusat hinggal tanggal 26 Desember mendatang. Saat ini BKD melakukan verifikasi terhadap sanggahan yang masuk. Selanjutnya akan diumumkan secara bersamasama tanggal 26 Desember mendatang. Kasubid Pengadaan Pegawai H Rizky Bani Adam mengatakan secara umum dari 1.183 yang tidak memenuhi syarat (TMS) sekitar 399 orang yang mengaju-

kan sanggahan ke SSCN. “Data sementara kurang dari 400 pelamar TMS yang mengajukan sanggahan, persisnya 399 orang,” jelas dia. Setelah menerima sanggahan ini, pihaknya akan melakukan verifikasi lagi. Setelah itu akan diumumkan tanggal 26 Desember secara bersamaan dengan peserta lo-

los yang diumumkan pertama. Pihaknya akan mengumumkan semua peserta pada pengumuman kedua. Untuk masa sanggahan, sistem di BKD sudah tutup, namun sistem di pusat masih dibuka sampai tanggal 24 Desember. Menurut dia, masa sanggah bukan diperpanjang oleh BKD, namun itu telah diset-

ting oleh pusat. Apakah pelamar yang menyanggah setelah masa sanggahan ditutup di sistem BKD, tidak melalui BKD. Namun antinya pelamar yang masuk sanggahannya setelah sistem di BKD ditutup jelas dia akan tetap diakses oleh BKD. “Masih bisa bertambah sanggahan yang masuk,” ujar dia. Pihaknya pun mempersilakan kepada semua pelamar agar memanfaatkan masa sanggahan yang masih dibuka pusat ini untuk mengajukan sanggahan. “Harus dimanfaatkan oleh pelamar masa sanggahan yang masih dibuka sistem pusat ini,” ujar

dia. Masa sanggah ini hanya mengakomodir para pelamar yang TMS karena permasalahan akredasi. Artinya mereka ini memiliki peluang lolos jika membawa berkas sanggahan seperti dipersyaratkan. Berdasarkan data dari total 4.261 pendaftar CPNS di lingkup Lobar, sebanyak 1.183 pelamar tidak lolos tahapan administarasi. Sedangkan Sisanya 3.078 pelamar dinyatakan lolos administrasi dan masuk dalam tahapan selanjutnya. Kemudian dari jumah pelamar yang TMS itu sekitar 360 di antaranya yang bermasalah dengan akredasinya. (her)

Bantu Korban Bencana

Lobar Kekurangan Dana

(Suara NTB/her)

BELUM BAYAR PAJAK - Sebuah kapal pesiar bersandar di pelabuhan Gili Mas. Lahan pelabuhan di Lembar ini belum dibayarkan pajaknya ke pemkab.

Lahan Pelabuhan Gili Mas Belum Bayar Pajak Giri Menang (Suara NTB) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lahan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) senilai Rp4 milair lebih sampai saat ini belum dibayarkan ke Pemda Lobar. Pembayaran pajak ini belum bisa dilakukan karena masih proses di BPN provinsi. Sebab sesuai kewenangan, untuk proses pembayaran pajak lahan dengan luas diatas 5 hektar kewenangan BPN Provinsi. Sekda Lobar, H.M. Taufiq menegaskan, salah satu penyumbang tak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) adalah belum dibayarnya lahan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas. “Pembayaran pajak (BPHTB, red) lahan pelabuhan kapal pesiar itu kendalanya di Kanwil BPN provinsi,” jelas dia. Akibat masih kendala di BPN, pihak terkait (Pelindo, red) tidak berani memmbayar pajak tersebut. Pi-

hak pemda sendiri sudah berupaya membantu mempercepat proses administrasi agar pembayaran bisa dipercepat. Namun upaya maksimal pemda ini belum ada hasilnya akibat adanya proses di BPN provinsi. Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar, melalui Kabid Penagihan, M. Subayin Fikri mengatakan sejauh ini pajak BPHTB lahan kapal pesiar belum masuk ke pemda. “Jumlahnya mencapai Rp4 miliar lebih,” jelas Fikri. Ia menegaskan pajak BPHTB Gili Mas belum masuk menjadi piutang. Sebab berdasarkan Undangundang nomor 28 dan Perda terhitung pajak itu masuk potensi dan bisa ditagih sejak adanya SKPH (Surat Keputusan Pemberian Hak). Setelah SKPH ini barulah terhutang. Lebih lanjut dijelaskan SKPH ini sendiri dikeluarkan oleh BPN provinsi, sebab luasan lahan yang dibayarkan lebih dari lima hektar. Kendala saat ini masih di BPN provinsi, pihak ter-

kait belum mengeluarkan SKPH tersebut. Upaya pemda sendiri sudah mendorong percepatan proses pembayaran pajak ini. Bahkan pihak pemda dalam hal ini Bupati sudah ke Pelindo. Termasuk pihaknya beberapa kali mengadakan pertemuan. “Kalau pihak Pelindo sebenarnya sudah siap membayar, cuma kan dasar membayarnya belum keluar SKPH. Kalau itu (SKPH) keluar mereka (Pelindo) siap membayarkan,” jelas dia. Sementara itu GM Pelindo III Lembar, Baharudin mengatakan berdasarkan informasi dari Tim Regional saat ini sedang dalam proses penetapan dari BPN provinsi. “Saat ini sedang proses penetapan dari BPN provinsi, semoga lancar cepat selesai,” jelas dia. Pihaknya berharap semua proses yang ada secepatnya selesai. Sebab kalau seperti ini kesannya pihak Pelindo dianggap enggan membayar BPHTB. Padahal setiap uang yang dikeluarkan harus ada dasarnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat mengucurkan dana Rp 95 juta untuk pengadaan bahan material bangunan untuk perbaikan rumah korban angin puting beliung. Sejauh ini bahan material sudah ada, tinggal dilakukan penyerahan secara simbolis di wilayah Kuranji Kecamatan Labuapi. Kepala Pelaksana BPBD Lobar, Mahnan mengatakan langkah penanganan pertama berupa tanggap darurat terhadap korban angin puting beliung bulan November lalu sudah dilakukan pemda baik oleh BPBD dan dinas terkait dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Sedangkan untuk bantuan bahan material bangunan, karena sebagian besar atap rumah warga yang terangkat angin. Pihaknya sudah mengusulkan dana untuk pengadaan material tersebut. “Dan sudah ada bahan materialnya, rencananya dari empat kecamatan terdampak akan dilakukan pemberian bantuan simbolis di Kuranji. Walaupun ini tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan, tapi paling tidak respon cepat pemda untuk membantu masyarakat yang terkena bencana,” ujar dia. Material bangunan yang disiapkan terdiri dari, spandek dan usuk. Sedangkan untuk korban yang tertimpa angin

puting beliung bulan Desember ini belum bisa tertanggulangi. “Kami akan usulkan lagi, mudahan bisa terakomodir. Sebab saat ini sudah akhir tahun anggaran, tapi tidak alasan pemda untuk tidak membantu warga,” tegas dia. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinas Sosial Lobar, Baiq Aprina R o h m aw i y a t i , S . K M m e ngatakan, pihaknya sudah menyalurkan bantuan kepada korban terdampak angin puting beliung. Di antaranya di Desa Ombe Baru, Suranadi, Tempos, Montong Are, Langko, Krame Jaye, Badrain, Sesaot dan Buwun Sejati termasuk di Sesela serta Kediri selatan. “Kami sudah serahkan bantuan kepada korban,”jelas dia. Bantuan yang diberikan berupa paket lauk pauk, mie, paket peralatan dapur. Total sementara rumah yang terdampak angin puting beliung mencapai 125 rumah, di luar desa Kuranji. Beberapa titik lokasi tempat puting beliung beberapa hari ini yaitu di Desa Kediri Selatan yang merusak sekitar 107 rumah, desa Badrain Kecamatan Narmada 6 rumah, Desa Ombe Baru 3 rumah, Desa Sesela satu rumah, desa Langko 1 rumah ditambah ada korban jiwa meninggal dunia akibat disambar petir. Ada juga yang terdampak Desa Suranadi 1 rumah, Krame Jaye 3 KK serta di Sesela 1 unit rumah. “Ada lagi yang belum masuk ini,” jelas dia. (her)

Loteng Belum Tetapkan Status Darurat Bencana Praya (Suara NTB)Rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) cukup membuat kewalahan pemerintah daerah setempat. Namun demikian, Pemkab Loteng masih belum akan menaikan status dari siaga bencana ke darurat bencana. Pasalnya, dampak bencana dinilai belum terlalu masif dan masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah setempat. “Soal status masih siaga bencana, belum akan ditingkatkan ke darurat bencana,” terang

Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT., saat dikonfirmasi Suara NTB, terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Loteng dalam sepekan terakhir, Jumat (20/12). Dikatakannya, semua perangkat dan aparatur daerah sudah disiagakan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Sehingga bisa membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Dengan begitu potensi kerugian materil maupun jiwa dari bencana yang terjadi bisa diminimalisir sedini mungkin. “Semua unsur terkait sudah kita intruksikan agar siaga. Baik itu BPBD maupun Dinas Sosial. Dan, harus bergerak secepatnya ketika bencana terjadi,” ujarnya. Terhadap warga yang jadi korban bencana, pemerintah daerah sudah menyiapkan bantuan. Berupa bahan bangunan maupun logistik sesuai kebutuhan. Namun demikian, tentu tidak semua bisa dibantu. Karena bantuan yang diberikan bentuknya hanya stimulan untuk paling tidak bisa meringankan beban warga yang terkena dampak bencana. Warga sendiri, harapan Bupati Loteng juga harus tetap waspada dengan potensi bencana yang bisa saja terjadi kapan saja. Karena yang namanya bencana tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Sehingga yang paling penting, warga masyarakat tetap dan selalu waspada. Data yang diperoleh Suara NTB, diawal musim penghujan ini tercatat beberapa bencana sudah terjadi. Yang paling sering bencana angin puting beliung. Kemudian ada juga tanah longsor serta banjir. Dengan total rumah terdampak mencapai seratusan lebih. Khususus bencana angin puting beliung, dari 12 kecamatan yang ada di Loteng, bencana angin puting beliung tercatat sudah terjadi di 9 kecamatan. Hanya Kecamatan Pujut, Praya Timur serta Janapria yang wilayahnya belum tersentuh angin puting beliung. Karena memang intensitas hujan di tiga kecamatan

tersebut masih rendah. “Kita berharap bencana angin puting beliung tidak sampai meluas,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng, Drs. H. Muhammad. Soal data rumah terdampak gempa, tegasnya sampai saat ini masih dilakukan pendataan. Karena ada beberapa daerah yang sempat dilanda angin puting beliung belum didata. (kir)

(Suara NTB/her)

BANTUAN - Dinsos Lobar menyerahkan bantuan kepada korban angin puting beliung.

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

KSB Layangkan Teguran Ketiga untuk Dua Desa Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melayangkan surat teguran ketiga terhadap dua desa yang belum mencairkan anggarannya. Teguran ini dilayangkan lantaran keduanya tidak menggubris dua kali surat peringatan untuk mempercepat penyerapan anggarannya dengan total anggaran sekitar Rp1,5 Miliar lebih. Kepala Dinas PMD KSB melalui Kabid Pemdes Syaifullah S.Stp kepada Suara NTB, Jumat (20/12) mengatakan, masalah utama sehingga serapan ADD dan DD molor karena penyampaian SPJ penggunaan DD di tahap pertama dan kedua yang belum diserahkan untuk dievaluasi. Terhadap dua desa yang

belum, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat teguran untuk bisa segera menyerap dana tersebut baik DD maupun ADD. Tetapi faktanya dua desa tersebut tidak kunjung melakukan pencairan padahal waktu normal untuk pencairan anggaran tersisa tinggal dua hari. Karena di tanggal 24 Desember, kas

umum daerah sudah mulai ditutup untuk menerima pengajuan berkas pencairan. Maka dari itu, pihaknya akan segera melayangkan surat teguran untuk ketiga kalinya, jika tidak maka anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk dua desa ini terancam tidak bisa mencairkan anggaran. Meski demikian, pihak-

nya tetap akan mengupayakan agar dua desa ini bisa mencairkan anggarannya segera demi pembangunan yang ada di desa. “Sudah dua kali kita layangkan surat teguran ke mereka, tetapi faktanya sampai saat ini mereka masih belum menyerap anggarannya. Kendati demikian, kami upayakan agar anggarannya bisa terserap semua jika tidak maka anggaran tahun 2020 akan tetap dipangkas Pemerintah,” tegasnya. Dikatakannya, memang didalam PMK tidak ada yang mengatur secara khusus terkait sanksi yang diberikan

kepada desa yang molor menyerap anggaran. Tetapi didalam aturan itu dijelaskan bahwa jika ada SILPA diatas 40 persen dari total anggaran yang dikucurkan maka anggaran DD di tahun berikutnya akan dikurangi. Yang dikhawatirkan saat ini yakni masih sanggupkah empat desa ini menyerap anggaran sisa tersebut karena jika dikalkulasikan ada 40 persen anggaran yang belum dicairkan. Jika mereka tidak sanggup maka anggaran itu tetap akan menjadi SILPA dan konsekuensinya anggaran di tahun berikutnya tetap akan

Tekan Korupsi di Daerah, Kedepankan Pencegahan Dompu (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Arif, SH., MH menegaskan, salah satu upaya menekan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah, baik yang menjerat banyak kepala desa atau oknum pejabat ialah dengan mengedepankan langkah preventif alias pencegahan. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi penegakan hukum atau penerapan restorative justice yang menekankan penyelesaian secara internal. Bisa difasilitasi lembaga adat atau dengan mempertemukan antar kelompok yang terlibat. Cara ini, menurutnya, jauh lebih baik sepanjang bermuara pada penyelamatan kerugian keuangan negara. Karena mengurangi biaya dalam penegakan hukum sebuah perkara korupsi. “Untuk mengurangi biaya-biaya pelaksanaan penegakan hukum, sepertinya para pihak kalau bisa menyelesaikan masalah apakah dengan lembaga adat atau pertemuan antar kelompok berperkara, mau selesai begitu saja tidak ada masalah,” ungkapnya kepada wartawan usai memberi pengarahan upaya pencegahan korupsi di Aula Pendopo Bupati, Jumat (20/12). Secara khusus pihaknya tidak menetapkan target penanganan perkara korupsi bagi tiap Kejari di NTB. Sebab itu telah teralisasi dalam anggaran yang dipakai untuk menangani sebuah perkara. Kalaupun akhirnya anggaran yang tersedia tidak terserap karena pelaksanaan restorasi justice atau buah dari upaya preventif yang digencarkan, ini termasuk sebuah prestasi yang membanggakan bagi intitusinya. “Itu malah lebih baik bahkan dianggap prestasi tersendiri. Uang negara kembali, penegakan hukum jalan, masyarakat tidak komplain ndak masalah itu,” jelasnya. Prinsipnya, lanjut Arif, dengan fokus utama mengawal proses pembangunan di daerah, upaya pencegahan dan penindakan harus tetap berjalan secara beriringan. Sehingga kasus korupsi yang merugikan negara, terutama yang banyak menjerat para kepala desa bisa ditekan signifikan. “Jadi pencegahan dan penindakan ini harus tetap seimbang,” tandasnya. Arif (jun)

KPH Apresiasi Rencana HBY Dompu (Suara NTB) Rencana Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menutup pemanfaatan kawasan hutan dengan kemiringan di atas 30 derajat, mendapat respons positif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS). Ini merupakan satu langkah maju memahami pentingnya kelestarian lingkungan dalam upaya meminimalisir ancaman bencana alam. Baik itu banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor dan sebagainya. “Kalau ada niat seperti itu pemda harus diapresiasi,” ungkap Kepala KPH ARS, Sukri ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/12). Ia mengatakan, bencana alam selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya banjir tidak terlepas dari kondisi hutan yang kritis dirambah untuk penanaman jagung. Sederhananya, ketika hujan turun ditengah hutan gundul otomatis tidak ada yang bisa menahan atau menyerap laju air. Berbeda halnya ketika ekosistem asli kawasan hutan masih terlindungi. Selain mampu menetralisir juga akan mengurangi debit air yang masuk ke tiap Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari 1000 kubik air hujan yang turun di area dengan kondisi hutan berbeda misalnya, lanjut dia, pasti akan lebih banyak air yang bermuara ke sungai dari kawasan hutan yang sudah rusak. Bahkan bisa lebih banyak karena ikut menggerus batuan, tanah dan kayu-kayu bekas perambahan. “Itu kalau 1000 kubik, ketika lebih apa mampu kita tahan, pastilah banjir bandang. Makanya dengan wacana ini kita senang mendengarnya,” ujar dia. Soal kemiringan di atas 30 derajat yang dipilih, menurutnya, perlu dikomunikasikan terlebih dahulu karena dirasa masih terlalu tinggi. Jika merujuk pada apa yang sudah dilakukan daerah lain mentoknya pada angka 25 derajat setelah melalui perdebatan cukup panjang. Melihat luas kawasan hutan yang rusak saat ini, untuk pemulihan tentunya butuh waktu yang lama dengan anggaran cukup besar. Karenanya dalam menyiasati itu tinggal ditutup dan dibiarkan saja bekas tebangan agar tumbuh secara alami. “Itu juga sudah pernah dilakukan pemimpin kita terdahulu dan berhasil,” pungkasnya. (jun)

Sukri

dipangkas yakni sebesar Rp400 juta. Terhadap persoalan ini, pihaknya akan kembali melayangkan surat teguran selanjutnya supaya mereka cepat untuk menyerap anggarannya. Apabila anggaran ini tidak juga dicairkan maka Kades bersangkutan bisa diberhentikan sementara dari jabatannya. Sanksi tegas tersebut sudah diatur dalam Perbup supaya Desa ini gesit menggunakan anggaran dan tentu tepat sasaran. Sedangkan untuk desa-desa yang terindikasi bermasalah, pihaknya

tetap akan mendorong mereka untuk segera mencairkan anggaran yang ada dengan bukti SPJ. Adapun desa yang masih belum mencairkan anggarannya yakni Desa Seloto dan Tepas. “Pemberhentian sementara sebagau Kades menjadi sanksi tegas jika desa masih tetap saja molor menyerap anggaran yang ada. Makanya minggu ini juga mereka harus segera mencairkan anggaran jika tidak, mereka dipastikan tidak akan sanggup membelanjakan anggaran yang ada karena waktunya mepet,” pungkasnya. (ils)

Tunggakan BPJS di RSUD Asy Syifa Tinggal Rp3,5 Miliar

(Suara NTB/ist)

DILANTIK - Bupati KSB, H. W. Musyafirin didampingi Wabup KSB, Fud Syaifuddin memasang tanda pangkat secara simbolis kepada salah satu kades yang dilantik, Jumat (20/12).

Bupati Tegaskan Tugas Melayani Masyarakat Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Muayafirin, MM menyatakan, tugas utama keberadaan pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian disampaikan bupati dalam sambutannya usai melantik 23 kepala desa (Kades) terpilih hasil Pilkades serentak 2019, Jumat (20/12). Menurut orang nomor satu Bumi Pariri Lema Bariri ini, pelayanan menjadi kunci suksesnya sebuah pemerintahan. Sebab mustahil pemerintahan berjalan langgeng jika masyarakatnya tidak terpenuhi kebutuhan publiknya. “Tahun ini kita (KSB) banyak terima penghargaan. Dan hampir 90 persennya adalah di bidang pelayanan publik. Jadi ini bukti bahwa tugas paling banyak pemerintah itu sesungguhnya melayani,” tandasnya. Ia menjelaskan, pelayanan pemerintah di tiap tingkatan pasti berbeda. Karena itu, bupati meminta kepada Kades yang baru dilantik memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan dan level pemerintahannya. Termasuk juga aturan-aturan pelayanan di tingkat desa agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. “Ini juga saya ingatkan kepada Kades lama. Jangan asal juga. Karena merasa sebagai Kades semua dikerjakan biar bukan pekerjaannya,” timpalnya. Selain pelayanan, bupati juga mengingatkan soal keterbukaan desa menerima investasi yang masuk ke wilayahnya. Saat ini katanya, terdapat sejumlah pihak yang menaruh minat berinvestasi di daerah. Jangan sampai kemudian karena desa tidak menunjukkan keramahannya, membuat investasiinvestasi tersebut angkat kaki. “Jangan sampai misalnya tahu ada yang mau masuk berusaha di wilayahnya. Lantas Kades buat Perdes yang memberatkan. Jangan seperti itu. Itu akan menyusahkan bapak ibu juga pada akhirnya. Kita harus ramah

300 Personel Amankan Nataru di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan dalam operasi lilin 2019, untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020 di Kota Bima. Ratusan personel itu akan ditempatkan di titik-titik yang telah ditentukan. Operasi lilin 2019 yang digelar Jajaran Polres Bima Kota tersebut merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan selama 10 hari, mulai Senin (23/12) sampai dengan Rabu (1/1) mendatang. Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono S.IK SH, mengaku ratusan personel gabungan yang disiagakan dalam operasi tersebut, terdiri dari unsur aparat Kepolisian, TNI, Sat Pol PP dan Damkar dan Dishub Kota Bima. “Kurang lebih ada 300 personel gabungan yang diterjunkan dalam Operasi lilin 2019,” katanya, Jum’at (20/12). Menurutnya, dari 300 personel itu ada 113 personel Kepolisian yang disiagakan. Mereka akan ditempatkan pada empat pos, yakni Pos Pelayanan Lapangan Serasuba, Pos Amahami, Pos Pelabuhan Bima dan Pos Pengamanan Pelabuhan Sape. Selain itu lanjutnya, operasi lilin tersebut juga sebagai langkah antisipasi semua potensi yang mengganggu Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Bima Kota. “Operasi lilin ini lebih fokus pengamanan seperti Pelabuhan, Terminal dan pusat keramaian. Serta tempat-tempat Ibadah yang merayakan Natal,” katanya. Haryo menghimbau masyarakat Kota Bima membantu mensukseskan operasi tersebut. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan dan mengarah tindakan kriminal agar melaporkan ke Polsek dan Pos pengamanan terdekat untuk ditindaklanjuti. “Kita ingin perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 di Kota Bima tetap berjalan aman dan lancar,” katanya. (uki)

kepada investasi,” sergahnya. Pada bagian lain, bupati menambahkan, pelantikan Kades terpilih hari ini adalah momen puncak kontestasi politik tingkat desa. Karenanya bagi Kades terpilih agar merangkul seluruh masyarakatnya untuk kembali bersama membangum desanya masing-masing. “Pilkades sudah selesai. Jangan lagi nanti kalau memberikan pelayanan pilih-pilih. Itu pendukung saya, itu bukan. Semua masyarakat harus dilayani tanpa terkecuali,” tegasnya seraya menambahkan, agar seluruh Kades yang baru dilantik tidak semena-mena membongkar pasang aparaturnya. “Soal aparatur desa jangan asal pecat. Apalagi alasannya karena bukan pendukung. Pengangkatan dan pemberhentian staf desa itu ada aturannya. Jadi ikuti. Jangan semena-mena,” imbuh bupati. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy Syifa Taliwang, dr. Carlof mencatat bahwa tunggakan BPJS sampai dengan saat ini tersisa tinggal Rp3,5 Miliar dari jumlah sebelumnya yang mencapai angka Rp5 Miliar. Memang angka tunggakan BPJS saat ini masih cukup tinggi meski manajemen sudah melakukan pembayaran di pertengahan Agustus. Molornya penyelesaian tunggakan ini tentu sangat disayangkan, karena dikhawatirkan mengganggu proses pelayanan kesehatan yang akan diberikan nantinya. “Mereka terakhir bayar sekitar bulan Agustus lalu dan itupun masih belum tuntas karena tiga bulan lainnya masih belum terbayar. Kita tidak tahu secara pasti apa menjadi kendala di BPJSnya sehingga mereka tetap telat membayar. Meski demikian, kita juga akan tetap menyurati dan berkordinasi supaya tetap melakukan pembayaran. Karena jika tidak, maka pelayanan yang akan kita berikan juga terganggu. Apalagi para petugas medis juga mulai menagih jasa pelayanan yang sudah seharusnya menjadi hak mereka,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (20/12). Dikatakannya, tunggakan BPJS yang masih cukup tinggi tersebut tentu sangat disayangkan karena beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh mereka terpaksa diambil alih oleh RSUD. Akibat kondisi tersebut,

kini pendapatan RSUD juga semakin menurun jika tidak segera disikapi. Kendati masih ada tunggakan yang dilakukan BPJS, pihaknya tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa ada perbedaan. Bahkan pihaknya berprinsip tidak boleh kesalahan dengan pihak lain (BPJS) jangan sampai berpengaruh kepada pelayanan yang diberikan. Karena masyarakat merupakan korban dari sistem yang dianggap belum memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu pihaknya berharap agar pihak BPJS segera melunasi tunggakan itu karena jumlahnya masih cukup besar. Jika tidak, maka RSUD akan kelabakan untuk menutupi pembiayaan BPJS. Dampak buruk lain yakni pelayanan medis yang tidak maksimal kepada masyarakat. Meski tunggakan BPSJ masih cukup tinggi, pihaknya belum memiliki opsi dengan melakukan pinjaman ke Perbankan untuk menutupi pembiayaan yang ada karena pihaknya masih optimis BPJS segera melunasi tanggung jawabnya dengan baik. “Kita tetap berpikir positif bahwa manajemen BPJS segera membayarkan tunggakan yang ada. Jika sampai molor hingga akhir Desember tidak juga melakukan pembayaran, bisa jadi para peserta BPJS akan kita pertimbangkan untuk kita layani secara maksimal,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

Pengawasan Harga Jelang Nataru Ditingkatkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang hari raya natal dan tahun baru (Nataru), pengawasan harga akan lebih ditingkatkan. Hal ini guna mengantisipasi adanya gejolak harga. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Arif, M.Si mengakui hal tersebut. Pengawasan akan lebih intensif dilakukan. “Jelang tahun baru ini, kita akan tingkatkan pengawasan,” ujarnya. (Suara NTB/ist) Pengawasan ini akan H. Arif semakin intensif dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Seperti halnya cabai, yang berpotensi mengalami kenaikan. Harga cabai berpotensi naik karena anomali musim. Curah hujan yang tinggi jelas berdampak pada produksi cabai. “Sejauh ini dengan informasi di beberapa daerah mengenai kenaikan harga seperti cabai beberapa waktu lalu, Alhamdulillah kita tidak. Terhadap hal ini memang kemungkinan terjadi spekulasi. Beberapa daerah yang lain naik, maka mereka akan mengambil di Sumbawa. Begitu Sumbawa kosong, maka pasar merespon dengan kenaikan harga. Sehingga kita perlu jaga ini,” terangnya. Pihaknya pun mengajak masyarakat Sumbawa untuk terbiasa menyiasati kebutuhan dengan barang-barang yang sifatnya solutif. Seperti halnya cabai, UMKM sudah ada yang membuat cabai bubuk. Di saat cabai murah, dikeringkan dan diproses menjadi bubuk kemudian dikemas. “Masyarakat bisa melakukan ini,” tukasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Hama Ulat Penggerek Batang Serang Jagung Warga Dompu (Suara NTB) Hama ulat penggerek batang kembali menyerang tanaman jagung petani di Kecamatan Kilo. Jagung yang baru ditanam dan baru tumbuh ini terancam gagal tumbuh, tapi sedang diupayakan penyemprotan pestisida pembunuh hama. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt kepada Suara NTB, Jumat (20/12) kemarin mengakui adanya serangan hama pada tanaman jagung warga. Hama ulat penggerek batang ini menyerang tanaman jagung yang baru tumbuh di Kilo. “Begitu dapat laporan, kita langsung turun mendistribusikan bantuan obat – obatan dan mesin semprot ke kelompok tani di Kilo. Kemarin kita langsung distribusikan bersama kepala Dinas,” kata Armansyah. Kilo menjadi daerah terbanyak serangan hama ulat

penggerek batang karena petani di Kilo sudah banyak menanam jagung. Tanaman jagung yang sudah mulai tumbuh besar tersebut seiring intensitas hujan yang membuat ulat cepat berkembang. Untuk tidak meluasnya serangan hama, Armansyah mengaku, akan terus berkoordinasi dengan penyuluh di lapangan, sehingga bisa melakukan pendampingan terhadap petani. Salah satu cara agar tidak diserang hama berupa pengolahan lahan sebelum penanaman jagung, termasuk penggunaan furadan. “Pak Kepala Dinas langsung

perintahkan para penyuluh untuk memaksimalkan pendampingannya terhadap petani, sehingga serangan hama tidak meluas,” ungkap Armansyah. Terkait kemungkinan gagal tumbuhnya jagung yang diserang hama ulat, Armansyah mengaku, masih akan melihat reaksi dari penyemprotan pestisida bantuan pihaknya. Namun petani biasanya cukup paham menangani serangan hama. Ketika tidak ada pengaruhnya, bisa saja dilakukan penanaman kembali. “Kita berharap setelah disemprot pestisida, hamanya bisa diatasi dan jagung kembali tumbuh,” katanya. (ula)

Pengecekan Kelayakan Air Isi Ulang Belum Menyeluruh Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengecekan kelayakan air isi ulang rutin dilakukan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa. Meskipun demikian, karena keterbatasan personil, pengecekan ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh. “Kami rutin melakukan pengecekan. Tetapi memang tidak bisa menyeluruh semua,” kata Kepala Dikes Sumbawa, H. Didi Darsani. Diungkapkannya, saat ini ada lebih dari 50 pen(Suara NTB/ist) gusaha air isi ulang di Didi Darsani Sumbawa. Pihaknya pun mengajak pengusaha agar bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Karena untuk pengecekan sampel diakuinya tidaklah terlalu mahal. “Kita juga meminta mereka melakukan pengecekan secara mandiri. Karena biaya sampel air juga tidak mahal. Artinya mereka juga harus punya tanggungjawab terhadap produknya. Kecuali mereka untuk konsumsi sendiri. Tetapi karena ini menyangkut keselamatan orang lain,” terangnya. Meskipun demikian, pihaknya mengapresiasi keberadaan pengusaha air isi ulang ini. Di mana dinilainya memiliki kontribusi untuk menyehatkan masyarakat. Karena bagaimanapun, air isi ulang ini jauh lebih baik daripada air mentah yang dikonsumsi. Karena sudah melalui filter dan sinar UV untuk menghilangkan kumannya. “Saya juga menyampaikan bahwa kontribusi mereka sangat positif. Mereka berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan. Kita juga minta mereka untuk memperhatikan aspek higienis dan sanitasinya. Kalau teman kita melakukan pemeriksaan juga terbatas. Ada lebih dari 50 pengusaha air isi ulang ini,” jelasnya. Sedangkan terkait izin pemanfaatan air, sekarang ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Sehingga pengusaha menganggap hal itu akan menyulitkan dan akan memakan biaya tinggi untuk mengurus perizinan. Makanya beberapa waktu lalu, pihaknya menghadirkan tim dinas terkait dari provinsi untuk memberikan sosialisasi kepada pengusaha air isi ulang. Dalam sosialisasi disampaikan bahwa pengurusan izinnya mudah dan tidak dipungut biaya. “Kemarin banyak yang habis (izin red). Kemudian tidak diperpanjang lagi lantaran menganggap repot mengurus sampai Mataram, belum bayar izinnya. Itu sudah dijelaskan tidak ada biaya pengurusan air. Mereka baru tahu ternyata tidak sulit, dan mereka harus urus. Barangkali bisa kolektif beberapa orang bawa beberapa berkas, dikasih jalan keluar. Kita juga tidak mau ditutup usahanya karena itu. Karena mereka juga berkontribusi,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

PESTISIDA - Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, mendistribusikan bantuan pestisida untuk disemprotkan ke tanaman jagung yang diserang hama ulat penggerek batang di kelompok tani di Kilo, Kamis (19/12).

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Besar tang Lembaga Kemasya1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB) rakatan Desa. 1234567890123456789012345678901212 DPRD Sumbawa akhirnWakil Bupati Sumbawa, 1234567890123456789012345678901212 ya menetapkan sembilan Drs. H. Mahmud Abdullah 1234567890123456789012345678901212 Rancangan Peraturan Daer- dalam pendapat akhir Bu1234567890123456789012345678901212 ah (Ranperda) tahun 2019 pati menyampaikan proses 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menjadi Peraturan Daerah akhir pembahasan Ranper1234567890123456789012345678901212 (Perda). Dalam rapat da yang ditandai dengan 1234567890123456789012345678901212 paripurna, Jumat (20/12). persetujuan bersama meru1234567890123456789012345678901212 Kesembilan Perda di- pakan implementasi dari 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 maksud, sesuai Keputusan hubungan kerja yang setara 1234567890123456789012345678901212 DPRD yang dibacakan Sek- dan dilandasi semangat 1234567890123456789012345678901212 retaris DPRD Sumbawa, H. kemitraan serta saling 1234567890123456789012345678901212 Amri S.Sos, M.Si, yakni, menghormati sesuai tugas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Perda tentang perubahan dan fungsi masing-masing. 1234567890123456789012345678901212 Bentuk Badan Hukum PeDengan selesainya selu1234567890123456789012345678901212 rusahaan Daerah Air Mi- ruh tahapan pembahasan 1234567890123456789012345678901212 num Batulanteh menjadi Ranperda, maka sesuai ke1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Perusahaan Umum Daerah tentuan peraturan perun1234567890123456789012345678901212 Air Minum Batulanteh dang-undangan terhadap 9 1234567890123456789012345678901212 Kabupaten Sumbawa, Per- Perda yang telah disetujui 1234567890123456789012345678901212 da tentang Pengendalian bersama, pemerintah daer1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Produksi, Distribusi, dan ah akan menindaklanjuti 1234567890123456789012345678901212 Konsumsi Garam di Kabu- dengan tahapan penetapan 1234567890123456789012345678901212 paten Sumbawa, Perda dan tahapan pengundangan. 1234567890123456789012345678901212 tentang Sistem Peren- Kemudian, sesudah rancan1234567890123456789012345678901212 canaan Pembangunan gan perda ini ditetapkan se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Daerah. Kemudian, Perda bagai perda dan diundang1234567890123456789012345678901212 tentang Pelaksanaan Ad- kan dalam lembaran daer1234567890123456789012345678901212 ministrasi Kependudukan, ah kabupaten sumbawa. 1234567890123456789012345678901212 Perda tentang Perubahan “Kami mohon dukungan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 atas Peraturan Daerah No- kepada pimpinan dan selu1234567890123456789012345678901212 mor 10 Tahun 2013 tentang ruh anggota DPRD untuk 1234567890123456789012345678901212 Pengelolaan dan Penye- ikut bersama-sama mensos1234567890123456789012345678901212 lenggaraan Pendidikan. ialisasikan perda kepada se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Berikutnya, Perda ten- luruh elemen masyarakat 1234567890123456789012345678901212 tang Cagar Budaya, Perda sumbawa. Sehingga masya1234567890123456789012345678901212 tentang Pengendalian dan rakat memahami materi 1234567890123456789012345678901212 Pencegahan Peredaran dan yang diatur dalam Perda yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Penyalahgunaan Obat-obat pada akhirnya setiap anggo1234567890123456789012345678901212 Tertentu dan Bahan Berba- ta masyarakat mengetahui, 1234567890123456789012345678901212 haya, Perda tentang Pem- memahami dalam melaku1234567890123456789012345678901212 binaan dan Pengawasan kan hak dan kewajibannya 1234567890123456789012345678901212 Penyelenggaraan Pemerin- selaku warga masyarakat,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tahan Desa dan Perda ten- harapnya. (arn) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Besar peta detail geografis dan luas 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB) lahan serta lokasi lahan yang 1234567890123456789012345678901212 Raperda Perlindungan akan dilindungi. Untuk me1234567890123456789012345678901212 Lahan Pertanian Pangan menuhi hal tersebut membu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Berkelanjutan yang menja- tuhkan waktu yang cukup 1234567890123456789012345678901212 di inisiasi Komisi II DPRD panjang dan sumberdaya 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa mesti ditunda. anggaran tambahan. 1234567890123456789012345678901212 Raperda itu terkendala oleh Sesuai hasil konsultasi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Perda RTRW Kabupaten Pansus II ke Dirjen Prasa1234567890123456789012345678901212 Sumbawa yang belum men- rana dan Sarana Pertanian 1234567890123456789012345678901212 cantumkan lahan perta- (PSP) Kementrian Perta1234567890123456789012345678901212 nian pangan berkelanjutan. nian pada Juni 2019 lalu. 1234567890123456789012345678901212 Berdasarkan informasi Upaya lain yang coba di1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dari Dinas PUPR, tahun 2019 lakukan adalah mengam1234567890123456789012345678901212 telah mulai dibahas draft re- bil data dari perda RTRW 1234567890123456789012345678901212 visi perda RTRW. Sehingga yang didalamnya telah me1234567890123456789012345678901212 Raperda ini perlu ditunda un- muat luas lahan pertanian 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 tuk ditetapkan sampai den- berkelanjutan. Namun set1234567890123456789012345678901212 gan ada ketetapan revisi Per- elah dikonfirmasi dengan 1234567890123456789012345678901212 da Rencana Tata Ruang Dinas PRKP, perda RTRW 1234567890123456789012345678901212 Wilayah (RTRW) Sumbawa Sumbawa belum mencan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 yang memuat luas lahan per- tumkan lahan pertanian 1234567890123456789012345678901212 tanian pangan berkelanjutan pangan berkelanjutan. 1234567890123456789012345678901212 tersebut. Berdasarkan informasi 1234567890123456789012345678901212 Demikian Laporan Pan- dari dinas PUPR, tahun 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sus II DPRD Sumbawa ter- 2019 telah mulai dibahas 1234567890123456789012345678901212 hadap Raperda dimaksud, draft revisi Perda RTRW. 1234567890123456789012345678901212 dalam Paripurna, Jumat Sehingga Raperda ini perlu 1234567890123456789012345678901212 (20/12). Melalui juru bicara ditunda untuk ditetapkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pansus II, M. Yasin Musam- sampai dengan ada keteta1234567890123456789012345678901212 ma S.AP, dijelaskan lahan pan revisi perda RTRW 1234567890123456789012345678901212 pertanian pangan semakin Sumbawa yang memuat 1234567890123456789012345678901212 berkurang dikarenakan be- luas lahan pertanian pangan 1234567890123456789012345678901212 ralihnya fungsi lahan perta- berkelanjutan tersebut. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nian menjadi non pertanian. “Kami mengapresiasi se1234567890123456789012345678901212 Untuk melaksanakan luruh fraksi dan inisiatif Ko1234567890123456789012345678901212 perlindungan lahan perta- misi II DPPRD Sumbawa 1234567890123456789012345678901212 nian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan Raperda 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diperlukan pedoman untuk ini. Namun karena kendala 1234567890123456789012345678901212 menjamin pelaksanaannya tersebut Raperda ini harus 1234567890123456789012345678901212 secara terencana, terpadu, ditunda untuk ditetapkan. 1234567890123456789012345678901212 terkoordinasi agar berdaya Oleh karena itu Pansus II 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 guna dan berhasil guna. mengharapkan Raperda ini 1234567890123456789012345678901212 Namun, setelah dibahas menjadi prioritas untuk dia1234567890123456789012345678901212 secara seksama, Raperda ini jukan kembali bersama den1234567890123456789012345678901212 perlu dilakukan pengkajian gan pembahasan Raperda 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lebih mendalam yang diser- revisi RTRW yang akan da1234567890123456789012345678901212 tai data dengan memuat tang,” tukas Yasin. (arn) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Penghujung Tahun, DPRD Sumbawa Tetapkan Sembilan Ranperda

Dorong Bima Ramah Investasi, Wabup Minta Dukungan Masyarakat Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan terus mendorong agar daerah setempat menjadi daerah yang ramah investasi. Salahsatunya dengan meminta dukungan dari masyarakat. Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd, mengajak semua pihak, terutama masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Bima sebagai daerah yang ramah Investasi. Mendukung bersama demi kemajuan daerah. “Saya dengan Bupati berkomitmen menjadikan Daerah kita yang Ramah Investasi. Dalam mewujudkan ini perlu dukungan semua pihak, terutama masyarakat,” katanya, Jumat (20/12). Menurutnya, potensi yang dimiliki Kabupaten Bima cukup banyak untuk dikelola dan dikembangkan, bahkan menyebar ke semua Kecamatan hingga Desa. Seperti potensi sektor Perikanan, Kelautan, Pariwisata, Pertanian dan Perkebunan. “Potensi yang kita miliki ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Investor dalam dan luar negeri,” ujarnya. Dahlan mengaku dengan masuknya investasi yang mengelola potensi tersebut akan berdampak bagi Pemerintah dan masyarakat luas. Seperti menambah lapangan kerja yang mengurangi angka pengangguran serta mempercepat pembangunan daerah. “Selain itu akan banyak usaha yang akan tumbuh dan bergerak maju seiring pesatnya investasi,” katanya. Selain meminta dukungan masyarakat dalam mendorong Investasi yang ramah tesebut, Dahlan juga mengaku pihaknya akan mengevaluasi hal-hal yang berkaitan menghambat investasi. Salahsatunya memastikan keamanan dan kenyamanan. “Banyak investor yang ingin menamankan investasinya di Kabupaten Bima, hanya saja terganggu karena image daerah yang tidak aman. Bahkan masuknya investasi kerap ditolak. Ini perlu diubah,” pungkasnya. (uki).

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

HINDARI KORBAN - Jajaran Dinas LH Kabupaten Dompu sedang membersihkan pohon kayu yang ditebang untuk menghindari timbulnya korban jiwa akibat pohon tumbang saat hujan dan angin kencang.

Hindari Korban, DLH Minta Warga Relakan Pohon Kayunya Ditebang Dompu (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dompu terus mengintenskan pembersihan pohon kayu dalam kota untuk menghindari jatuhnya korban akibat pohon tumbang. Warga pun diminta mengikhlaskan kayu di depan rumahnya dibersihkan agar tidak tumbang saat hujan disertai angin kencang. DLH juga mulai menata kembali jenis kayu yang ditanam di pinggir jalan sesuai fungsinya. Kepala bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Tahura Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Syafruddin, ST, MT kepada Suara NTB, Jumat (20/12) kemarin mengungkapkan, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Dompu beberapa hari terakhir menumbangkan sejumlah pohon kayu yang ada di pinggir jalan. Syukurnya, kayu yang tumbang ini tidak sampai menimbulkan korban. “Pohon sengon yang tumbang di Bara

kemarin, rantingnya mengenai rumah Dewi, sehingga atapnya sebagian rusak,” katanya. Begitu juga dengan pohon tumbang di jalan Gajah Mada dan mengenai berugak milik Panji Putra. Pohon – pohon di sepanjang jalan ini dibersihkan jajaran DLH agar tidak tumbang dan mengenai warga yang melintas. Rencana pembersihan jalur ini sudah lama, tapi terkendala jaringan listrik untuk RSUD Dompu. “Sekarang, kita bersihkan yang aman kita bersihkan. Kalau tunggu besok saat jaringan listrik dipadamkan, kita khawatir pohon – pohon di sini tumbang mengenai warga,” ungkap Syafruddin. Rata – rata kayu yang tumbang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Pada saat itu, warga kebanyakan istirahat dan arus lalu lintas tidak padat, sehingga tidak ada korban jiwa. Untuk menghindari adanya korban jiwa akibat

pohon tumbang, DLH harus kerja ekstra membersihkan ranting – ranting pohon dan memotong pohon yang rawan tumbang. “Kita berharap warga mau mengikhlaskan pohon kayu yang ada di depan rumahnya untuk ditebang,” ungkapnya. Kalaupun ditebang sendiri warga, DLH akan siap mengangkut ranting dan dahan kayu yang sudah dibersihkan. Syafruddin juga mengaku, saat ini pihaknya tengah menata kembali penanaman pohon kayu di sepanjang jalan dan disesuaikan dengan fungsinya. Karena banyak pohon yang ditanam, setelah tumbuh besar justru merusak jalan dan pagar akibat akarnya. Jenis kayu yang aman dan tidak mudah tumbang, dikatakan Syafruddin, seperti trembesi, sonokling, glodokan tiang, dan mahoni. “Kalau untuk pelindung, ketapang kencana juga bagus. Dia rindang,” terangnya. (ula)

Dana Kelurahan Belum Dicairkan, Pokmas Segel Kantor Lurah Kota Bima (Suara NTB) Tiga kelompok masyarakat (Pokmas), pelaksana pengerjaan proyek yang bersumber dari dana Kelurahan menyegel kantor Lurah Kolo Kecamatan Asakota, Jumat (20/ 12). Aksi tersebut dilakukan lantaran sisa dana Kelurahan hingga kini belum dicairkan. Pokmas menyegel kantor Kelurahan dengan memalang pintu masuk kantor menggunakan umbul-umbul yang dipasang di depan kantor serta beberapa pot bunga. Bahkan pintu gerbang juga ikut digembok. Menurut anggota Pokmas, Asikin, aksi penyegelan yang dilakukan tersebut sebagai bentuk kekecewaan Pokmas terhadap Lurah sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yang tidak menepati janjinya dalam mencairkan sisa dana Kelurahan. “Kami kecewa karena Lurah tidak mencairkan sisa dana kelurahan. Padahal pengerjaan proyek sudah selesai dikerjakan,” katanya. Menurutnya, sebelum aksi protes dengan melakukan aksi penyegelan, pihaknya, kerapkali mendatangi kantor Kelurahan setempat untuk menagih janji Lurah. Hanya saja, tidak pernah bertemu karena Lurah jarang masuk kantor. “Kami sebelumnya mendesak agar sisa dana ini dicair-

(Suara NTB/Ist)

SEGEL - Kantor Kelurahan Kolo yang disegel Pokmas, sebagai bentuk protes belum dicairkannya sisa dana Kelurahan, Jumat (20/12) kan. Tapi Lurah jarang masuk sisa anggaran belum dicairkantor dan sampai sekarang kan,” terangnya. Terpisah, Lurah Kolo, Mutidak bertemu,” ujarnya. Karena lama menunggu dan htar S.Sos, enggan memberitidak ada kejelasan, Pokmas lang- kan penjelasan terkait sung meluapkan emosi dengan penyegelan karena belum dicmenyegel kantor. Aksi tersebut se- airkan sisa dana Kelurahan bagai bentuk tuntutan terhadap itu saat dikonfirmasi Suara Lurah agar segera mencairkan sisa NTB. Namu Ia mengklaim tuntutan Pokmas telah disedana Kelurahan. “Kami dari tiga Pokmas lesaikan. “Sudah, sudah disesudah sepakat tidak akan lesaikan. Sudah tidak ada lagi membuka penyegelan apabila masalah,” katanya. (uki)

Perlindungan Lahan Pertanian Terkendala Revisi RTRW

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

Pengamanan Nataru

Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan Mataram (Suara NTB) Operasi Lilin 2019 mengatensi kemacetan lalu lintas sebagai salah satu prediksi kerawanan. Ditlantas Polda NTB menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan tersebut. pemberlakukan jalur satu arah jadi satu opsi. “Jadi kita siapkan jalur alternatif,” terang Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Amin Litarso, dikonfirmasi Jumat (20/12) kemarin. Aktivasi jalur alternatif itu berlaku situasional. Sejumlah tempat ibadah di jalan protokol menjadi at(Suara NTB/why) ensi. Seperti Gereja Santa Amin Litarso Maria Immaculata di Jalan Pejanggik Mataram. Jalan Pariwisata dijadikan jalur alternatif. “Paling hanya untuk antisipasi apabila badan jalan disiapkan sebagai tempat parkir. Rekayasa lalu lintasnya sudah kita buat,” sebutnya. Pekerjaan selanjutnya tertuju pada pengamanan lokasi perayaan Tahun Baru. Seperti kawasan wisata sepanjang pantai barat Mataram serta kawasan Senggigi, Lombok Barat. pengalihan arus dimulai sejak Selasa (31/12) sore. “Kepadatan kita prediksi di persimpangan jalan. Nanti bila diperlukan pengalihan arus ke arah Gunungsari (Lombok Barat) yang dari Senggigi. Atau kita alihkan menuju Jalan Raya Pusuk (Lombok Utara) bagi yang akan menuju Mataram,” urai Amin. Dia menambahkan, pihaknya juga mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Nantinya bersama Dishub Provinsi NTB, Ditlantas akan mengecek kelaikan jalan angkutan umum. “Setiap angkutan umum, baik untuk angkutan jalan atau wisata akan diinspeksi. Kita lakukan ramp check nanti,” tegas Amin. Begitu juga pembatasan khusus bagi kendaraan yang akan menuju Senggigi. “Pengendara wajib pakai helm. Angkutan barang yang mengangkut orang akan kita suruh putar balik,” pungkasnya. (why)

Golkar Jaring Tujuh Kandidat di Pilkada Sumbawa Mataram (Suara NTB) DPD II Partai Golkar Sumbawa sudah menutup pendaftaran, tanggal 16 Desember lalu. Diketahui ada tujuh bakal calon yang tercatat resmi mendaftar, yang terdiri dari empat balon Bupati dan tiga balon wakil bupati. Ketua tim penjaringan DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes, yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (20/12) kemarin menyampaikan, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan dan telaah terhadap berkas para pendaftar tersebut. Ketujuh kandidat yang sudah mendaftar di Golkar itu adalah, sebagai calon Bupati yakni, Calon petahana H. Husni Djibril, Politisi PPP Nurdin Ranggabarani, Wakil Bupati Abdullah Mo, dan Syafruddin Jarot. Sedangkan tiga kandidat daftar sebagai balon Wakil Bupati, yaitu Politisi Golkar, Rahman Alamaudi, Andi Tirta dan Muhammad Ridwan. Setelah diverifikasi, pihaknya akan mengajukan berkas para pendaftar tersebut kepada DPD I Partai Golkar NTB. Melalui DPD Golkar NTB berkas para pendaftar akan disampaikan ke DPP. Disebutkannya bahwa salah satu barometer dalam menentukan siapa figur peluang diusung Partai Golkar di Pilkada adalah mengacu hasil survei terkait elektabilitas kandidat. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini Partai Golkar akan menurunkan tim survei. Dengan survei itu untuk mengukur dan mengetahui tingkat elektabilitas dari para figur. Siapa berpeluang diusung tentu punya elektabilitas tinggi bila dibandingkan dengan kandidat lainnya. Dengan waktu tersedia, pihaknya meminta para calon terus berupaya meningkatkan elektabilitas tersebut. Disinggung kader internal Partai Golkar yang ikut mendaftar di penjaringan. Dia menyebut, hanya Rahman Alamaudi daftar di penjaringan Partai Golkar. Meski begitu, Partai Golkar memastikan tidak ada balon yang diperlakukan secara istimewa. Semua kandidat daftar diperlakukan sama. Kendati, Partai Golkar tentu akan memberikan prioritas kepada kader internal untuk tetap diusung di Pilkada. “Dengan catatan, kader itu punya elektabilitas memadai,” tandasnya. (ndi)

Residivis Curanmor Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Satu terduga pelaku spesialis pencurian kendaraan roda empat, Bagok (22) asal Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diringkus aparat Polres Lotim. Bagok merupakan residivis yang kerap menjalankan aksinya di Kabupaten Lotim. Dari laporan kepolisian, pelaku sebanyak tiga kali sudah menjalankan aksinya selama tahun 2019. Pelaku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara dua orang rekan pelaku sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap. “Pelaku kami tangkap di rumahnya di Desa Lekor, Lombok Tengah,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE., SIK., Jumat (20/12). Yogi menjelaskan, modus yang digunakan oleh pelaku dengan mendatangi rumah korbannya. Pelaku kerap berjumlah 3 orang menggunakan sepeda motor pada malam hari. Terduga pelaku Bagok berperan mengantar rekannya ke TKP dan mengawasi sekitar. Kemudian dua orang pelaku lainnya merusakan kontak dump truck menggunakan kunci letter T. Selanjutnya pelaku membawa kabur kendaraan dump truck milik korbannya. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga Rp200 juta. Untuk di TKP lainnya, tindakan yang sama dilakukan oleh para pelaku. Ketiga pelaku tidak takut untuk masuk ke dalam garasi rumah korban. Aksi pelaku beberapa kali terekam CCTV milik korban. Adapun saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, yang bersangkutan mencoba kabur, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melumpuhkan pelaku pada betis sebelah kiri. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa kendaraan roda dua yang kerap digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta satu unit dump truck yang merupakan hasil curian. Sementara satu unit kendaraan lainnya sudah dijual dan dua orang lainnya sudah terlebih dahulu diamankan. “Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Lotim,”pungkas Yogi. (yon)

Pilkada Mataram

Paket Selly - Manan Masih Menggantung Mataram (Suara NTB) Beberapa waktu lalu perbincangan terkait duet Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Putu Selly Andayani dengan Ketua MUI Kota Mataram, TGH. Abdul Manan, yang bakal maju menjadi kandidat pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang cukup hangat. Bahkan dengan pertemuan yang dilakukan kedua figur itu, makin memperkuat sinyal keduanya bakal menjadi paket pasangan calon. Akan tetapi sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kedua figur tersebut, maupun oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bakal menjadi kendaraan politiknya. Bahwa mereka resmi bakal menjadi kandidat pasangan calon pada Pilkada Kota Mataram 2020. Putu Selly yang dikonfirmasi belum lama ini terkait rencana dia berduet dengan Manan di Pilkada Mataram, juga masih belum berani berterus terang soal kepastiannya untuk maju sebagai pasangan calon. “Kan begini, saya bukan orang politik, saya ini orang birokrat, nanti orang politik yang punya urusan itu,” kata Selly menjawab saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna di DPRD NTB baru-baru ini. Selly bahkan menegaskan sampai saat ini dirinya belum membangun kesepakatan dengan siapapun terkait dengan rencananya untuk maju bertarung di Pilkada Kota Mataram 2020. Bahkan pertemuannya dengan Manan beberapa waktu lalu itu hanya sebatas silaturahmi biasa saja dan dalam pertemuan itu tidak ada kesepakatan dengan Manan

untuk menjadi pasangan. “Belum ada kata sepakat, politik itu kan dinamis, dengan siapa-siapa boleh kan berfoto. Dan kita juga ke semua tempat kita bersilaturahmi, tidak hanya ke TGH. Manan, kita juga keTGH. Munajib, TGH. Hamid, TGH. Baehaqi, dan lain-lain,” katanya. Lantas kapan Selly akan melakukan deklarasi terbuka untuk menyatakan maju sebagai bakal calon kepala daerah bersama pasangan wakilnya? Selly menjawab diplomatis. Pada saatnya nanti, diwaktu yang tepat, diri pasti melakukan deklarasi. “Jawabannya tunggu tanggal mainnya, yang pasti akan indah pada saatnya. Sekarang kita hasur tetap optimis. Tidak boleh pesimis, NTB gemilang kok pesimis. Sekarang kita masih survei, kita harus terus dongkrak elektabilitas,” katanya. Meski Selly masih belum memberikan pernyataan secara terbuka soal dirinya akan maju bertarung pada Pilkada Kota Mataram namun ia terus melakukan manuver politik. Disejumlah sudut kota Mataram, baliho berisi foto-foto Selly sudah cukup banyak dipampang. Sebelumnya, Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi

Najmul, Djohan dan Syarif Punya Kans yang Sama Rebut Dukungan Gerindra Mataram (Suara NTB) Tiga figur bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah bersaing merebut dukungan di Partai Gerindra. Mereka adalah Bupati, Najmul Akhyar, kemudian mantan Bupati, Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati, Syarifudin yang juga merupakan kader Partai Gerindra. Terkait proses seleksi di Pilkada KLU itu, Partai Gerindra menegaskan bahwa pihaknya memberikan peluang dan kesempatan yang sama terhadap figur yang sudah mendaftar sebagai kandidat bakal calon di Partai Gerindra untuk diusung pada Pilkada serentak 2020. Tidak ada perlakuan khusus terhadap figur tertentu baik kader maupun non kader, semua diberikan perlakuan dan kesempatan yang sama. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Badan Pengawas dan Disiplin DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, usai memberikan arahan pada konsolidasi Partai Gerindra NTB barubaru ini. “Semua calon yang daftar di Gerindra saya kira punya kesempatan yang sama. Kita akan uji kompetensi, loyalitas, kemauan dan kemampuannya. Sehingga pada saatnya nanti desk Pilkada NTB akan memutuskan siapa yang akan diusung dan didukung,” ujarnya. Anggota DPR RI dari dapil Lombok yang akrab disapa HBK itu mengatakan bahwa Gerindra saat ini tengah menggodok untuk menseleksi diantara ketiganya, untuk diputuskan siapa diantara mereka yang bakal diberikan dukungan. “Sekarang desk Pilkada Gerindra sedang bekerja, mengolah, kira-kira

siapa nanti yang akan ditunjuk Gerindra untuk bertarung di Pilkada KLU,” ujarnya. Ditegaskan HBK, bahwa Gerindra tentunya harus memiliki salah satu diantara mereka bertiga untuk diusung. Dalam proses penyaringan untuk dibawa ke DPP itu, Gerindra tak membeda-bedakan perlakuan antara kader sendiri dan non kader. Pasalnya Gerindra ingin mendapatkan figur yang berkualitas untuk diusung. “Itu pasti satu, karena tidak mungkin tiga-tiganya kita usung. Nah ini sedang dalam proses penggodokan dan pengelolahan. Peluangnya saya kira sampai saat ini masih sama, sampai pada saatnya nanti akan mengerucut pada dua orang yang akan dibawa ke DPP. Nah siapapun yang akan diputuskan kita hormati karena itulah yang terbaik hasil seleksinya,” tegasnya. Di DPP sendiri nantinya dari nama-nama yang diusulkan oleh daerah akan diseleksi dan diputuskan oleh Badan Seleksi (Baleksi) Pilkada. Namun demikian dalam pengambilan keputusan tentu pengurus daerah akan diminta pendapatnya. Karena itu dia meminta kepada DPD supaya dapat menseleksi figur yang terbaik. “Baleksi akan memutuskan pastinya akan sangat mendengarkan pendapat dan saran yang disampaikan DPD Gerindra. Tetapi saya berharap para ketua DPC dan DPD, jika apa yang diputuskan Baleksi kemudian berbeda dengan harapan dari daerah supaya diterima, karena keputusan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang,” tutupnya. (ndi)

Suara NTB/ndi)

KETERANGAN PERS - H. Bambang Kristiono alias HBK (kiri), didampingi Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat, memberi keterangan pers baru-baru terkait dengan pilkada 2020.

Kasus RTG 11 Pokmas Lotim

Penyidik Minta Ahli Periksa Fisik RTG Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Desa Tanak Kaken, Sakra, Lombok Timur berlanjut. Tim penyidik bekerjasama dengan tim ahli Dinas PUPR untuk menggali spesifikasi bangunan. “Masih penyelidikan. Masih ditelusuri,” ungkap Kapolres Lombok Timur AKBP Ida Bagus Winarta ditemui di Mataram, Jumat (20/12) kemarin.

Dia menjelaskan, indikasi penyimpangan cukup signifikan. Seperti dalam laporan pengaduan, penyimpangan tersebut diduga terjadi pada 11 Pokmas. “Sekitar Rp400 juta,” ucapnya. Dia mengatakan, klarifikasi sejumlah pihak masih berjalan. Baik ketua pokmas maupun masyarakat penerima bantuan. “Aplikatornya juga diklarifikasi,” kata Bagus. Dalam kasus itu, aplikator UD MG diduga tidak menyele-

Halaman 8

saikan pembangunan rehabilitasi 11 rumah korban terdampak gempa. Aplikator tersebut mendapat kontrak kerjasama sebesar Rp413,7 juta. Tim penyidik, berdasarkan keterangan Kasatreskrim Polres Lombok Timur AKP Made Yogi Purusa Utama, sudah meminta tim ahli dari Dinas PUPR untuk menguji fisik RTG di 11 Pokmas Desa Tanak Kaken dimaksud. Perhitungan fisik dari ahli itu menjadi dasar penyidik mendal-

ami indikasi korupsi dalam proyek nasional rehabilitasi gempa Lombok tersebut. Ketua, Bendahara, dan anggota Pokmas Tanak Kaken, serta saksi dari BPBD Lombok Timur. Informasi yang dihimpun, 11 rumah anggota Pokmas Tanak Kaken Sakra belum diselesaikan pembangunannya. Pokmas menjalin kerjasama dengan UD MG milik AK. Aplikator itu mendapat kontrak pengerjaan sebesar Rp413,78 juta. (why)

(Suara NTB/ndi)

ACUNGKAN JEMPOL - Hj. Putu Selly Andayani mengacungkan jempol bersama Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi. Suryata yang dikonfirmasi terkait rencana koalisi bersama Gerindra dan PKS untuk mengusung Selly di Pilkada Mataram, mengatakan bahwa ketiga partai masih pada komitmen awal untuk sama-sama dalam satu gerbong koalisi di Pilkada serentak 2020. “Sampai saat ini fokus PDIP adalah sama PKS dan Gerindra. Komunikasi masih terjalin dengan baik, dengan tiga partai ini sampai dengan saat ini masih pada

komitmen awal, walaupun belum diformalkan,” katanya. Demikian juga dikatakan Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi, bahwa dukungan partainya terhadap figur kandidat bakal calon tinggal formalkan saja, sembari melakukan pembahasan-pembahasan lebih dalam terkait dengan keputusan arah dukungan PKS. Karena bagaimanapun jua, PKS harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung

pasangan calon. “Di tujuh kabupaten/Kota itu kita sudah ada tanda-tandanya ini, siapa-siapa orangnya, tinggal kita ikat lebih kuat talinya. Karena hasil survei masih sedang kita baca, belum kita bahas tapi, sedang kita agendakan pertemuan internal untuk pembahasannya. Karena yang kita survei ini tidak saja kader internal, tapi juga eksternal yang punya kedekatan dengan PKS,” ujarnya. (ndi)

Aksar Ungkap Kelemahan Pengentasan Kemiskinan Loteng Mataram (Suara NTB) Bakal calon kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Aksar Ansori melihat progres pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah masih berjalan lambat. Berbagi kebijakan program yang sudah dirumuskan untuk penurunan kemiskinan, dinilainya masih belum cukup ampuh untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Lombok Tengah. “Ada banyak kebijakan, program dan anggaran yang sudah dikeluarkan. Tapi justru pengentasan kemiskinan berlangsung lambat dalam penyelesaiannya,” ujar Aksar kepada wartawan, saat menyoroti gerak pembangunan pengentasan kemiskinan di Loteng. Pada dasarnya dari sisi konseptual kebijakan, program dan anggaran pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah sudah cukup baik. Hanya saja pada tataran implementasi, tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Hal itu menurutnya terjadi lantaran instansi yang melaksanakan program masih berjalan sendiri-sendiri.

“Untuk bisa lebih efektif dan maka perlu ada kolaboratif. Jadi masalahnya bukan pada konsep, program dan anggaran. Tapi masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri, kemudian tidak berkelanjutan dan lebih pada mengukur keinginan dari pada kebutuhan,” jelasnya. Karena itu iapun menawarkan konsep penanganan kemiskinan secara kolaboratif yang melibatkan semua sektor dan stakeholder, dan bergerak bersama. Untuk itu maka diperlukan juga data kemiskinan yang valid, karena penuranan kemiskinan harus dilakukan dengan data berbasis by name by address. “Dengan begitu multistakholder akan berkoolaborasi secara aktif sesuai peran masingmasing. Kemudian kebijakan dan program akan menjadi efektif dengan progres yang bisa diukur denhan instrumen-instrumen yang ada. Sehingga kebijakan dan program akan tepat sasaran, Karana monitoring dan supervisi akan lebih terarah dan terukur,” cetusnya. Ia meyakini bahwa pemer-

intah pusat, pemerintah provinsi akan berkepentingan sekali dengan model ini. Karena kebijakan, program dan anggaran secara koolaboratif melibatkan semua pihak. Begitu juga pihak swasta, pelaku-pelaku usaha dan ekonomi, pemerintah desa serta masyarakat setempat akan turut terlibat. “Alokasi anggaran juga lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih. Karena konsep yang saya tawarkan akan membuat anggaran-anggaran tersebut tidak mubazir. Tapi sesuai rasionya yaitu manfaatnya sesuai dengan cost yang dikeluarkan,” kata mantan Ketua KPU Provinsi NTB itu. Yang juga tidak kalah penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan adalah penempatan sumber daya manusia di instansi yang menanangi program-program koloaboratif pengentasan kemiskinan harus menempatkan figur-figur yang memiliki visi kuat, pekerja ulet dan unggul dalam mengkawal kebijakan tersebut, pungkasnya. (ndi)

Sabtu, 21 Desember 2019

SUARA NTB

Halaman 9

KONI Bertekad Jadikan Mataram Kota Cinta Olahraga Mataram (Suara NTB) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mataram ingin menjadikan Kota Mataram sebagai kota cinta olahraga. Bukan hanya itu, jajaran pengurus KONI baru ini akan menjadikan olahraga di Mataram sebagai lifestyle.

Ketua KONI Kota Mataram, H. Firadz Pariska mengatakan, dari perolehan hasil Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang kemarin, menjadi sebuah acuan dunia olahraga di Mataram. “Memang kita ditetapkan standar yang sangat tinggi dari ketua KONI sebelumnya. Prestasi di Porprov

lalu sangat fantastis sehingga menjadikan semangat baru bagi kami di pengurus KONI Mataram,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (20/12). Sebagai juara umum di Porprov kata Piradz, akan mengaktifkan kembali Pelatda Kota Mataram dan Kenari Cup. “Kita juga akan melakukan pembinaan dan pembibitan atlet usia dini. Kita berharap bisa bekerjasama dengan sekolah dasar, menengah dan berusaha menjadikan olahraga sebagai ekstrakurikuler di sekolah-sekolah,” terangnya.

“Secara umum kita ingin mengurus KONI dengan semangat kepemudaan. Di era kaum milenial saat ini olahraga sudah menjadi lifstyle. Dengan sentuhan pengurus muda ini nanti kami ingin menjadikan KONI wadah baru sebagai sebuah olahraga lifestyle masyarakat di Mataram,” jelas Firadz. Pada hari Sabtu ini jelas Firadz, Wakil Walikota Mataram akan melantik jajaran Pengurus KONI berjumlah 36 orang. Pengurus KONI tahun ini, merupakan dari kalangan anak muda, pengusaha, dan

akademisi. “Nanti para pengurus baru ini akan kita kolaborasikan demi memajukan olahraga di Mataram,” jelasnya. (viq)

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA KIJANG INNOVA G DR. 1137 IZ NOKA/NOSIN : MHFXAW42G4A2157135/ITR-6897737 AN.JOHARI BUTAR BUTAR HLG D’SKTR JL.UDAYANA KOTA MATARAM

HILANG HLG STNKR2DR.4478AKHONDA NOKA/NOSIN : MHIJF5117AK492503/JF51E-1493813 AN.PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG D’SKTR RUMAH SAKIT KOTA MATARAM

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Sabtu, 21 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 21 Desember 2019

Halaman 11

Desa di Loteng Makin Warga Desa Kuranji Hilang Saat Melaut Pelaku Usaha Luar Loteng Bergairah Kembangkan Didorong Isi Lapak Desa Wisata UMKM KEK Mandalika Praya ( Suara NTB) – Semakin banyak desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang mengembangkan desa wisata. Hal ini tak lepas dari dorongan pemerintah pusat dan daerah agar desa yang memiliki potensi wisata, baik berupa alam, kuliner, sejarah dan lain sebagainya bisa mengembangkan diri menjadi desa yang siap untuk dikunjungi para wisatawan. Kepala Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Herman kepada Suara NTB, Jumat (20/12) mengatakan, pihaknya sudah menandatangani pakta integritas bersama puluhan kades di Loteng terkait dengan komitmen untuk menganggarkan desa wisata di APBDes 2020 di hadapan Bupati Loteng bulan November lalu. Ia mengaku memiliki komitmen untuk menganggarkan APBDes guna pengembangan desa wisata di Sintung, meski konsep wisata di desa ini baru saja dimulai. “Pada dasarnya kami komitmen. Apalagi pusat menjanjikan akan membangun 500 homestay di Lombok Tengah, kami ingin agar sebagian homestay itu dibangun di sini,” tuturnya. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan desa wisata, Desa Sintung akan menganggarkan dana sekitar Rp 350 juta di APBD 2020 mendatang. Dana tersebut untuk melengkapi sarana dan prasarana di sejumlah destinasi yang mau dijual kepada wisatawan. Sementara itu Ketua Pokdarwis Desa Sintung Saridin mengatakan, Sintung akan menjual alam, kuliner dan jalur sepeda bagi para pencinta sepeda.” Jalur sepeda mulai dari perempatan menuju Sintung Timur, lanjut ke Tibu Gaong, masuk ke wilayah Pidada menuju selatan lanjut ke wilayah Karang Jangkong di Sintung Barat,” katanya. Di wilayah Tibu Gaong, Pokdarwis Desa Sintung sudah melakukan penataan destinasi untuk menyambut para pengunjung. Di lokasi itu sangat unik, di samping alamnya yang sejuk dan indah, juga ada bebatuan yang terbentuk dari lava purba Rinjani yang mengalir melalui sungai dan bekasnya masih terlihat sampai sekarang. “Di sana juga sudah kami sediakan beberapa berugak bagi wisatawan dan beberapa spot tempat swafoto. Wisata rafting di sungai ini juga akan akan buat karena ketersediaan air di sungai ini lumayan mendukung untuk wisata air,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Loteng, Jalaludin mengatakan, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa juga dalam rangka pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Loteng, ada ketentuan bahwa penyertaan modal untuk BUMDes minimal dialokasikan sebesar 10 persen setiap tahun. Salah satu unit usaha BUMDes yang sangat menjanjikan saat ini yaitu pengembangan desa wisata. Pembentukan desa wisata di daerah ini memang potensial berkembang, terlebih fasilitas yang menopang pariwisata itu sudah muncul seperti keberadaan bandara dan pengembangan KEK Mandalika. “ Kami dorong bahwa keberadaan desa wisata harus menjadi tanggung jawab BUMDes untuk mengelolanya. Sehingga kemarin kami coba memetakan potensi desa, kemudian kami coba menyusun indikator apa saja di desa wisata itu, setelah ketemu indikatornya dilakukan pemilahan,” terangnya. (ris)

Bersama Bangun Sinergisitas Dari Hal. 1 “Kalau kawasan wisata kita selalu bersih dan aman, pengunjung yang datang tentu akan senang dan nyaman. Mari rapatkan barisan untuk kita bersama sama menjaga kebersihan di kawasan wisata ini, paling tidak mulailah memilah sampah dari rumah masing- masing,” ujarnya saat memberikan sambutan pada Aksi Bersih (Clean Up) Sampah di Kawasan Taman Wisata Loang Balok, Jumat (20/12). Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, MSi., para Asisten Setda NTB, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov NTB, serta ribuan pelajar di Kota Mataram.

Aksi clean up yang juga melibatkan anggota Pramuka ini sebagai upaya mensukseskan salah satu program unggulan Zero Waste, yang saat ini tengah digaungkan oleh Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, sekaligus merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HuT ke 61 Tahun Provinsi NTB. Titik yang menjadi sasaran pembersihan, difokuskan di sepanjang kali hingga kawasan wisata taman Pantai Loang Balok. Pembersihan kali ini dilakukan secara masif, dengan menggerakkan ribuan pelajar dan elemen masyarakat lainnya. (r)

3.354 Pelamar CPNS NTB Tidak Lulus Seleksi Administrasi Dari Hal. 1 Khusus untuk 864 pelamar CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, sebanyak 358 pelamar untuk formasi tenaga kependidikan, 89 pelamar tenaga kesehatan dan 417 pelamar untuk formasi tenaga teknis. Sedangkan 7.677 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, terdiri dari 3.514 formasi tenaga kependidikan, 1.101 formasi tenaga kesehatan dan 3.062 formasi tenaga teknis. Dari 8.541 pelamar CPNS Pemprov NTB, sebanyak 3.872 mendaftar untuk formasi tenaga kependidikan, 1.190 orang untuk formasi tenaga kesehatan dan 3.479 pelamar untuk formasi tenaga teknis. Dengan jumlah formasi yang diperebutkan sebanyak 414 formasi. Terdiri dari formasi tenaga kependidikan 234 formasi, 101 formasi tenaga kesehatan dan 79 formasi tenaga teknis. Jumlah pelamar CPNS 2019 di NTB menembus angka 85.338 orang. Jumlahnya meningkat dibandingkan 2018 lalu yang mencapai 61.195 orang. Ada tiga daerah dengan jumlah pelamar di atas 10.000 orang. Yakni, Lombok Tengah sebanyak 17.443 pelamar, Lombok Timur 12.771 pelamar dan Kabupaten Bima sebanyak 10.225 pelamar. Sedangkan Pemprov NTB, jumlah pelamar sebanyak 8.541 orang. Kemudian Kota Mataram 4.814 pelamar, Lombok Barat 3.729 pelamar, Lombok Utara 6.110 pelamar, Sumbawa Barat 2.762 pelamar, Kabupaten Sumbawa 8.233 pelamar. Selanjutnya, Dompu 7.088 pelamar dan

Kota Bima 3.622 pelamar. Dalam rekrutmen CPNS 2019, sebanyak 3.204 formasi yang dibuka lowongannya pada 11 Pemda di NTB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Lombok Tengah 479 formasi, Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi. Yus menambahkan, bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi selama tiga hari. Terhitung mulai tanggal 22 - 24 Desember 2019. Ketentuan dalam masa sanggah yaitu pelamar melakukan sanggahan melalui laman https://sscn.bkn.go.id dan tidak diperbolehkan memperbaharui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS akan memverifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar. Selanjutnya, pengumuman hasil sanggah akan diumumkan 1 Januari 2020. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, kata Yus, berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang direncanakan 27-28 Februari 2020 sesuai surat edaran Kepala BKN No. K26-30/V205-4/99 tanggal 9 Desember 2019. (nas)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi atas anam Satari (46) dilaporkan hilang, Kamis siang lalu sekitar pukul 13.00. Bersangkutan berangkat pergi melaut sekitar 10.00 pagi. Namun korban diketahui menghilang setelah ada informasi dari warga bernama Subki yang menemukan sampan yang dipakai korban di perairan perbatasan antara Lombok-Bali di sekitar Bangko-Bangko Sekotong. Kepala Desa Kuranji Dalang, Sukadin menerangkan korban ini merupakan warga asli Montong, namun telah lama menetap ikut istrinya di Dusun kuranji Bangsal. Korban berangkat melaut sendiri pagi harinya sekitar pukul 10.00 wita. “Kemudian informasi bersangkutan menghilang sekitar pukul 13.00 dari warga Montong,” jelas dia. Saat kejadian, jelas dia, kondisi di lokasi perairan itu tengah hujan disertai angin. Awan hitam menyelimuti sekitar lokasi. Perahu korban ditemukan di sekitar perairan Bangko-Bangko di perbatasan Lombok dengan Bali. “Ditemukan keadaan mengapung, tapi orangnya tidak ada,” ujar dia. selanjutnya perahu korban dibawa ke daerah Gili Gede. Atas informas ini, pihaknya pun langsung melapor ke SAR berkoordinasi dengan Polair. Keesokan harinya, sekitar pukul 06.00 tim SAR dan Polair melakukan pencarian korban. Saat ini jelas dia, tim

(Suara NTB/her)

CARI - Tim SAR bersama polair dan instansi terkait melakukan pencarian nelayan asal Kuranji yang dilaporkan hilang, Kamis (19/12) lalu. terkait tengah melakukan pencarian. Hingga sore hari kemarin, pencarian tengah berlangsung. Korban memiliki istri dan satu anak yang saat ini berada di Malaysia. Ia juga memiliki satu orang cucu. Diketahui, korban ini telah lama menjadi nelayan. Bahkan bersangkutan terbilang berpengalaman selama menjadi nelayan. Pihaknya berharap, kalau memang korban ditemukan dalam keadaan meninggal harus diupayakan agar diberikan asuransi. Humas Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram I Gusti Lanang Wiswananda mengatakan pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap nelayan Kuranji yang dilaporkan hilang Kamis siang

lalu. “Pencarian hari pertama masih belum membuahkan hasil alias nihil,” akunya, Jumat (20/12). Titik pencarian jelas dia masih difokuskan di sekitar lokasi yang diduga tempat kejadian di sekitar Selat Lombok. Tim yang diterjunkan dalam proses pencarian ini, ada sembilan orang dari SAR ditambah Polair dan instansi terkait. Pihaknya akan melanjutkan mencari korban Jumat ini. Untuk mempermudah proses pencarian pihaknya menginformasikan kepada nelayan di sekitar lokasi dan melalui VTS Lembar agar segera menginformasikan ke SAR atau pihak terkait kalau menemukan korban. (her)

Korem 162/WB dan Yayasan Smile Train Indonesia Gelar Operasi Bibir Sumbing sehat, sejahtera dan berkualitas bagi pembangunan wilayah NTB menuju NTB Gemilang,” tutup Danrem. Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Yayasan Smile Train Indonesia Ny. Monalisa menyampaikan bahwa organisasi Smile Train Indonesia fokus untuk membantu operasi bibir sumbing gratis. Juga memberikan perawatan yang komprehensif untuk perbaikan sehingga pasien bisa tersenyum dan menyongsong masa depan. Yayasan ini berpusat di Amerika Serikat tersebut, sambung Monalisa sudah beroperasi di 85 negara, di indonesia sendiri sudah mulai dari tahun 2002 dan sudah melakukan 8000 operasi. “Dalam program bakti sosial ini bekerjasama dengan TNI AD sesuai motonya yakni TNIA D adalah kita, artinya TNI AD siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan lihat seragamnya namun lihatlah hatinya sangat baik,” (Suara NTB/penrem) tutup MonalOPERASI - Kegiatan operasi bibir sumbing Korem 162/WB bekerjasama isa. (ars/*) dengan Yayasan Smile Train Indonesia.

Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Juang TNI AD ke 74 tahun 2019, Korem 162/WB kembali menggelar operasi bibir sumbing. Kali ini bekerjasama dengan Yayasan Smile Train Indonesia dan Yayasan Lombok Rereq di Denkesyah Mataram, Jumat (20/12). Operasi bibir sumbing dibuka Komandan Korem 162/ WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., didampingi Dandenkesyah Mataram Letkol Ckm Dewa Ngakan Gede Widiadnyana, S.Kep.Ners.MM.Kes. Dalam sambutannya, Danrem 162/WB memberikan apresiasi kepada Yayasan maupun rumah sakit yang ak-

tif memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. “TNI sesuai jati dirinya sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang, serta panggilan hati nurani senantiasa akan tumbuh dan berkembang bersama rakyat,” terang Danrem. Dijelaskannya, acara bhakti sosial operasi bibir sumbing ini dilaksanakan selain dalam rangka Hari Juang TNI AD, namun juga untuk membantu masyarakat yang mengalami cacat pembawaan sejak lahir yang kesulitan berbicara karena bibir sumbing. “Semoga dengan pelaksanaan operasi ini dapat membantu program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang

Pusat Alokasikan Anggaran Rp40 Miliar Dari Hal. 1 Lahan untuk lokasi pembangunan RS Internasional MotoGP sudah ada bantuan dari Pemda Lombok Tengah. Rencananya, RS Internasional MotoGP akan dibangun di Lapangan Bola Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah, atau jaraknya sekitar 15 menit dari KEK Mandalika. “Ketika ada kejadian luar biasa menyangkut keselamatan atau ada kecelakaan. Minimal mereka bisa dirawat dulu

di RS Internasional tipe D itu. Apabila perlu rujukan, maka akan dibawa ke RSUD NTB,” terang Ridwan. Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan pembangunan fisiknya akan dimulai 2020 mendatang dan diharapkan tuntas Desember 2020. “Anggarannya hampir Rp40 miliar dari DAK. Itu tahap pertama, tahap kedua nanti bantuan sarana dan prasarananya,” jelasnya. Untuk tenaga medis, sementara akan menggunakan tenaga medis RSUD NTB dan RSUD

Lombok Tengah. Ridwan optimis pembangunan RS Internasional untuk mendukung MotoGP 2021 itu akan tuntas sesuai rencana, sehingga pada pelaksanaan MotoGP sekitar pertengahan tahun 2021, sudah bisa dimanfaatkan. “Ini sudah on schedule. RS tipe D itu tak terlalu besar, di atas Puskesmas. Di RS itu juga ada pemeriksaan kesehatan kepada pembalap, kru dan lainnya sesuai yang dipersyaratkan Dorna sebagai penyelenggara MotoGP,” tandasnya.(nas)

Empat Pejabat Gugur Seleksi Administrasi Dari Hal. 1 Fathurrahman tak menyebutkan empat pejabat yang tidak lulus seleksi administrasi tersebut. Pejabat yang tidak lulus seleksi administrasi ini lantaran tidak melengkapi berkas pendaftaran sampai batas waktu yang ditentukan, yakni sampai 19 Desember 2019. Empat pejabat yang gugur dalam seleksi administrasi ini semuanya yang mendaftar untuk JPTP Dinas Kominfotik NTB. Dari 10 pendaftar, cuma enam orang yang melengkapi berkas. Sedangkan untuk JPTP Dinas Perindustrian, pendaftar yang berjumlah enam orang, semuanya melengkapi berkas. Diketahui, enam pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kepala Dinas Perindustrian NTB. Antara lain, Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas

(Plt) Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE, ME, Kepala Bidang Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan Disperin NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Pd. Kemudian Kabag Umum Setwan KLU, Moh. Muldani, S. Sos, MM yang mendaftar sebagai Calon Kepala Disperin NTB, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Barat, H. Muktasimbillah, S. Sos, SE, MM. Selain itu, Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Muhammad Nasir dan Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas LHK NTB, Dr. H. Ahmad Fathoni, SP, MT. Sedangkan 10 pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB, antara lain Kabag Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom,

Kepala Diskominfotik dan Persandian Lombok Timur, Ahmad Masfu, SE, MM. Kemudian Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si. Selanjutnya, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun NTB, Ir. M. Ilham, MM, Kepala Seksi Statistik Sosial Diskominfotik NTB, Ir. Dede Suhartini, M. Si dan Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP NTB, Chairy Chalidyanto, S. Sos. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Sepinya peminat untuk lapak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi atensi Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop dan UMKM) NTB. Pasalnya, dari 300 lebih lapak yang tersedia, jumlah UMKM yang bersedia menempati disebut masih sangat minim. Kepala Bidang UMKM Diskop NTB, Erwadio, menerangkan hal tersebut utamanya disebabkan kondisi wilayah sekitar kawasan yang masih tergolong sepi. “Yang namanya UMKM kalau dia sepi pembeli belum mampu dia bertahan,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (20/12). Selain itu, Diskop NTB beberapa waktu lalu juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Diskop masing-masing kabupaten/kota guna membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Diterangkan Erwadio, banyak UMKM dari luar wilayah Lombok Tengah yang saat ini tertarik menempati lapak tersebut. “Harapan kita kalau usaha-usaha kecil yang dari kabupaten kota lain bisa masuk dia bisa jadi portofolio,” ujar Erwadio. Rencana tersebut diterangkan masih dalam tahap pembahasan, mengingat pengelolaan lapak UMKM di KEK Mandalika masih dalam perjanjian kerjasama antara ITDC dan pihak pemerintah daerah Lombok Tengah. Menurut Erwadio, rencana memasukkan UMKM dari kabupaten/kota lain ke KEK Mandalika utamanya melihat kesiapan dari pelaku UMKM sendiri. Di mana pelaku UMKM dari luar Lombok

Tengah disebut telah banyak yang mengajukan diri untuk mengisi lapak yang ada. “Harapan kita yang di provinsi, kalau memang dapat lapak yang dari 300 tersebut untuk UMKM luar Lombok Tengah, diberi masingmasing 2 saja untuk produk unggulan kabupaten/kota sudah sekitaran 20 lapak yang bisa terisi,” ujar Erwadio. Walaupun begitu, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemda Lombok Tengah dan pihak ITDC. Diskop NTB telah melakukan koordinasi dengan Bupati Lombok Tengah dan ITDC terkait hal tersebut. Terlebih untuk persiapan menyambut MotoGP yang akan digelar pada 2021 mendatang. “Mudah-mudahan yang di Lombok Tengah mau membuka ruang. Karena teman-teman dari Kabupaten Sumbawa (misalnya) yang punya produk unggulan atau masingmasing daerah bisa dapat lokasi,” ujar Erwadio. Dikonfirmasi sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menerangkan saat ini Pemprov NTB tengah mendorong adanya direksi khusus untuk anak perusahaan ITDC yang mengelola KEK Mandalika. Hal tersebut utamanya untuk mendukung keterlibatan daerah dalam pengembangan kawasan. “Salah satu tantangan di ITDC itu sekarang (memang) bagaimana klaster UMKM itu ramai,” ujar Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut, Kamis (19/12). Untuk itu, Dr. Zul menerangkan hal tersebut membutuhkan peran aktif dari pemegang kebijakan. “Perlu ideide menarik bagaimana meramaikan itu,” pungkasnya. (bay)

Asby Mahyuza Jabat Wakapolda NTB Dari Hal. 1 “Ke depan NTB ini akan maju berkembang. Pembangunan terus berjalan, investor akan masuk. Kita berupaya menjamin bahwa keamanan di NTB akan terus kita jaga,” ucap Kapolda. Upaya salah satunya dengan meningkatkan soliditas dan sinergitas antara kepolisian, TNI, dan Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Semuanya satu tujuannya, masyarakat aman dan masyarakat se-

jahtera,” pungkasnya. Sekilas mengenai Wakapolda NTB Irjen Pol Asby Mahyuza, adalah jenderal bintang satu lulusan Akabri tahun 1987. Asby memulai karir kedinasannya di Polres Ailu Timor Timur-sekarang Timor Leste. Pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara ini kemudian berdinas mulai dari Polda Nusra, Polda Kaltim, Polda Lampung, Bareskrim Polri, Polda Jabar, dan terakhir menjabat Kepala Biro Teknologi Informasi Divisi TIK Polri. (why)

Dorong Desa Bentuk Bank Sampah Dari Hal. 1 termasuk yang di Lombok Timur 239 unit yang paling banyak,” ujar Kepala LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si saat dikonfirmasi, Jumat (20/12) di Mataram. Untuk tahun 2020 sendiri LHK NTB mengharapkan agar jumlah desa yang membentuk bank sampah bisa lebih banyak lagi. Pembentukan bank sampah oleh desa diterangkan Madani merupakan bentuk dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melalui penyertaan modal dari dana desa. Sampai saat ini, desa yang telah membangun bank sampah disebut mengeluarkan modal paling sedikit Rp50 juta. “Itu yang bagus dari desa sekarang semua bergerak. Karena dari bank sampah itu mereka dapat sumber daya. Tinggal kumpulkan sampah, bisa jadi uang,” ujar Madani. Melalui mekanisme tersebut, upaya mewujudkan Zero Waste disebut bisa jauh lebih cepat dari apa yang diupayakan oleh pemerintah provinsi. Dicontohkan Madani sepanjang 2019 pihaknya hanya mampu mengintervensi 74 komunitas atau bank sampah. “Tahun depan ada (tambahan) 26 unit untuk memenuhi kekurangan yang kemarin untuk di Sumbawa,” ujarnya. Untuk itu, LHK NTB menyiapkan program pendampingan untuk kampanye dan pendidikan bank sampah yang telah dibentuk di desa-desa tersebut. Sebelumnya Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,40 miliar untuk program Zero Waste. Secara garis besar alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengembangan permukiman. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas LHK NTB, sekitar 80 persen sampah masih dibuang sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan volumenya 2.695,63 ton tiap hari di seluruh NTB. Dengan rincian di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton. Produksi sampah masingmasing kabupaten/kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton. Dari produksi sampah sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton. (bay)

Ratusan Rumah Rusak, 2.820 Jiwa Terdampak Dari Hal. 1 Rinciannya, 173 rumah rusak berat, 215 rumah rusak sedang, 319 rumah rusak ringan. Masing masing satu unit fasilitas umum dan puskesmas rusak, tujuh sekolah rusak dan lima tempat ibadah juga rusak. Sebaran kejadian di Mat-

aram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KSB, Sumbawa, Dompu dan Bima. Kerusakan ini dipicu beragam bencana, seperti banjir, tanah longsor, dominan dipicu angin puting beliung. Sementara warga terdampak mencapai 2.820 jiwa. Dari jumlah ini, dua orang alami luka berat, 19 orang luka ringan. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 21 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Workshop Penyusunan Rencana Strategis Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar workshop penyusunan rencana strategis (Renstra) periode 2020-2024. Kegiatan itu dilaksanakan pada Jumat (20/12) sampai dengan Minggu (22/12) di Hotel Jayakarta, Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Tema yang diusung yaitu melalui workshop penyusunan Renstra STAHN Gde Pudja Mataram, kita wujudkan Visi Misi tahun 2020-2024. Ketua Panitia yang juga Kabag AUAK STAHN Gde Pudja Mataram, I Gede Sumarda Cakra, S.H., M.H., dalam laporannya mengatakan, tujuan dari workshop itu untuk mewujudkan tuntutan organisasi agar organisasi bisa menjadi efektif dalam melaksanakan program secara terukur yang dapat dicapai. “Juga untuk menjadi road map atau peta jalan agar mampu sesuai kon-

disi yang diharapkan untuk mencapai visi misi. Dengan adanya Renstra, dalam jangka waktu yang lama, artinya lima tahun, tentu memikirkan rencana kita bersama, sehingga benar-benar terukur,” ujarnya. Menurutnya seusai workshop penyusunan Renstra itu, akan dilanjutkan oleh tim perumus untuk menyempurnakan Renstra dalam melaksanakan kegiatan dari tahun ke tahun. Peserta workshop terdiri dari unsur pejabat dan dosen sebanyak 33 orang, satu orang dari PHDI Kota Mataram, dan empat orang panitia. Di workshop itu, panitia menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Drs. H. Afrizal Zen, M.Si.; Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama,

Ida Bagus Ketut Drana Arimbawa, S.Pd., M.Si.; dan, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd. “Dari narasumber nanti ada gambaran umum bagi penyusun terkait apa saja yang dituangkan di Renstra,” kata Sumarda Cakra. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan, workshop itu untuk menyamakan cara berpikir dalam pengembagan STAHN Gde Pudja. Orientasi pendidikan ke depan perlu diubah dari Renstra sebelumnya. “Sasaran utama kita adalah pengembangan mutu. Semua sistem persekolahan saat ini orientasi adalah mutu. Memang secara fakta empiris, kita masih bicara di pemerataan akses pendidikan, mau tidak mau harus mengarah ke kualitas. Harus bersinergi dengan pemerataan

akses,” katanya. Terkait mutu, jika dituangkan ke Renstra akan berkaitan dengan proses pembelajaran, pelayanan, juga tri dharma perguruan tinggi. Menurut Nyoman Wijana, dalam proses pengabdian masyarakat perlu perubahana. Proses pengabdian itu juga harus membuat proposal dan hasilnya diseminarkan. “Apalagi di dalam proses pembelajaran tentu kita harus dukung dalam bentuk pembelajaran berbasis teknologi informasi. Mimpi kita bisa dituangkan di Renstra,” katanya. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Drs. H. Afrizal Zen, M.Si., dalam pemaparan materinya menyampaikan, Renstra STAHN Gde Pudja Mataram harus untuk Renstra institut, karena STAHN Gde Pudja selangkah lagi akan menjadi Institut Agama Hindu Negeri. “Renstra harus in-

(Suara NTB/ron)

WORKSHOP - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana bersama Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, H. Afrizal Zen, berfoto bersama dengan peserta workshop penyusunan rencana strategis (Renstra) periode 2020-2024 STAHN Gde Pudja Mataram, Jumat (20/12). stitute, bukan sekolah tinggi. Harus disepakati juga organisasai tata kelola institut, apa

saja fakultas yang dibutuhkan, struktur seperti apa. Penataan organisasi sesuai kebutuhan.

Kebutuhan melalui analisis kinerja, dievaluasi lagi kebutuhannya,” sarannya. (ron/*)

Lotim Rehab 507 RTLH Melalui Aspirasi Dewan Selong (Suara NTB) 50 Anggota DPRD Lotim sepakat menggunakan haknya memberikan 507 unit rehab rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2020 mendatang. Mengenai mekanisme pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif. Demikian disampaikan Ketua DPRD Lotim, Murnan kepada Suara NTB. Dia jelaskan, masing-masing anggota dewan memberikan 10 unit dan ada juga yang lebih sehingga jumlahnya 507. Konsep pengerjaan rehab RTLH ini diketahui ber-

sifat swakelola. Apakah nantinya akan melibatkan TNI AD sesuai keinginan Bupati H. M. Sukiman Azmy tidak disoal oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. “Yang penting rumah selesai dibangun,” ucapnya. Pem-

Nasrudin Raih Emas di Pra-PON Tinju Mataram (Suara NTB)Petinju NTB, Nasrudin tampil gemilang di PraPON tinju yang berlangsung di GOR Pakansari, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jumat (20/12). Peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 itu kembali sukses mendulang medali emas di kelas 91 kg putra di babak prakualifikasi PON. Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Jumat (20/12) mengatakan, Nasrudin memastikan diri meraih medali emas di Pra-PON 2019 setelah lawannya mengundurkan diri di babak final kelas berat. “Lawan Nasruddin mengundurkan diri di babak final. Lawannya cedera sewaktu pertandingan semifinal kemarin, sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan final,” ucapnya. Selain meraih medali emas, hasil itu juga meloloskan Nasrudin mengikuti PON XX yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Keberhasilan Nasrudin meraih tiket PON XX/2020 juga diikuti tiga rekannya sesama atlet NTB. Tiga atlet putri NTB, Karmila, Riza Pastian dan Shinta Agustin juga berhasil mengamankan tiga tiket PON 2020. Hingga berita ini ditulis ketiga atlet putri NTB ini tengah melakoni laga final. Shinta bertanding di final kelas 45 Kg putri, Karmila 54 kg dan Riza Pastika 64 kg. Pertandingan final tersebut hanya memperebutkan medali emas di tiga kelas yang berbeda. Dengan lolosnya empat atlet tersebut di PON 2020, maka jumlah atlet tinju NTB yang meraih tiket PON/2020 bertambah menjadi 9 atlet. Pasalnya di Pra-PON tinju pertama di Kupang November lalu Pertina NTB sudah meloloskan lima atlet, Huswatun, Endang, Jubaitul, Ainun Azizah dan Saputra Samada. (fan)

berian aspirasi untuk rehab RTLH ini sebagai wujud dukungan wakil rakyat Lotim untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan Lotim. Angka saat ini sebut Murnan 16,55 persen diinginkan bisa diturunkan lebih dari 1 pers-

en menjadi 14,95 persen pada tahun depan. Setiap tahun diharapkan terus terjadi penurunan. Diminta ada langkah efektif dilakukan pemda. Mulai dari validasi data dan harus segera dilakukan. Apa yang ditargetkan bisa dikejar. Hal ini juga berimbas pada efektivitas belanja atau belanja anggaran. Diakui, penurunan angka 1 persen memang cukup berat bagi pemerintah daerah den-

gan melihat posisi saat ini. Posisi pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi. Dilihat dari komposisi belanja langsung, atau belanja pembangunan Rp1,1 triliun diharapkan benar-benar bisa menurunkan sesuai target. Dewan berharap, setelah validasi data baru diintervensi dengan program. Ke depan diminta sasaran belanja ini bisa langsung menyentuh masyarakat. Porsi anggaran

Daftar SNMPTN

Calon Mahasiswa Baru Wajib Miliki Akun LTMPT Mataram (Suara NTB) Calon mahasiswa baru yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNMPTN, UTBK maupun SBMPTN diwajibkan untuk membuat akun di laman LTMPT seperti yang disampaikan oleh Wakil Rektor bidang Akademik Unram, Agusdin, SE., MBA., DBA. Agusdin menjelaskan bahwa tahun 2020, pendaftaran SNMPTN, UTBK dan SBMPTN harus memiliki akun di Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). LTMPT sendiri merupakan lembaga penyelenggara tes masuk Perguruan Tinggi (PT) bagi calon mahasiswa baru yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Registrasi akun di LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN dijadwalkan sejak tanggal 2 Desember 2019 hingga 7 Januari 2020. Sementara registrasi akun LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN dijadwalkan pada 7 Februari hingga 5 April 2020,” paparnya. Wakil Rektor I itu menjelaskan bahwa pendaftaran SNMPTN dilakukan melalui beberapa tahap seperti registrasi akun LTMPT, pengisian DSS, pemeringkatan siswa oleh sekolah, pengumuman peserta yang eligible mendaftar SNMPTN, kemudian melakukan pendaftaran SNMPTN, lalu memilih PTN dan Program Studi. Calon mahasiswa baru dapat memilih paling banyak dua PTN dengan ketentuan boleh memilih dua Program studi dalam satu PTN atau masing-masing dua Program studi dalam dua PTN yang berbeda. “Selanjutnya mengunggah portofolio kemudian dilakukan tahap seleksi hingga pengumuman kelulusan dan daftar ulang” katanya. “Untuk biaya pendaftaran SNMPTN sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah, “ tambahnya. Kemudian untuk UTBK 2020, Agusdin menerangkan bahwa tes ujian tulis berbasis komputer itu dilaksanakan selama 7 hari dengan 14 sesi (2 sesi setiap hari). Materi tes nya sendiri terdiri dari Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) dengan kelompok ujian terbagi tiga yakni kelompok Saintek, kelompok Soshum dan kelompok Campuran (Saintek dan Soshum) dan hasil UTBK tahun 2020 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2020. “Peserta yang akan memi-

lih program studi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek, peserta yang akan memilih prodi Soshum maka mengikuti TPS dan TKA Soshum, sementara peserta yang akan memilih prodi campuran (Saintek dan Soshum) maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Soshum,” urainya. Doktor bidang Administrasi Bisnis itu juga memaparkan bahwa pendaftaran UTBK 2020 sama halnya dengan SNMPTN, harus melalui registrasi akun di laman portal LTMPT dan wajib bagi semua calon pendaftar UTBK, SNMPTN dan SBMPTN menggunakan NISN, NPSN dan tanggal lahir yang telah terdaftar di laman tersebut. “Pendaftaran UTBK dijadwalkan pada Maret 30 Maret – 11 April 2020. Untuk pelaksanaannya dijad-

walkan pada 20-26 April 2020 dan pengumuman hasil UTBK dijadwalkan pada 12 Mei 2020” jelasnya. “Untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp.200.000 dan untuk kelompok ujian Saintek dan Soshum (Campuran) peserta membayar Rp.300.000,” paparnya. Sementara itu, pendaftaran SBMPTN dijadwalkan pada 2 hingga 13 juni 2020 dan pengumumannya dijadwalkan pada 30 juni 2020 pada pukul 15.00 WIB. “Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan prosedur pendaftaran programnya akan diumumkan kemudian,” bebernya. (dys)

kemiskinan ini dinilai sudah cukup besar. Kuncinya ke depan ini harus tepat sasaran. Perbaikan RTLH ini sangat disetujui anggota DPRD. Melalui aspirasi dewan ditambah lagi anggaran yang

sudah disiapkan di intansi terkait di lingkup Pemkab Lotim, bantuan dari pemeirntah provinsi dan pusat diharapkan ke depan bisa mengurangi 35 ribu rumah kumuh di Lotim. (rus)