HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 21 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 211 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Penyandang Disabilitas Bisa Ikut Seleksi CPNS Formasi Umum
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Pelamar penyandang disabilitas tak lagi dibedakan dalam seleksi penerimaan CPNS 2019. Kesempatan itu terbuka, menyusul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan surat edaran nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 tanggal 19 November 2019. Selain dapat mendaftar seleksi CPNS formasi khusus untuk guru Sekolah Luar Biasa (SLB). Pelamar penyandang disabilitas juga dapat ikut seleksi CPNS formasi umum sesuai formasi yang diinginkan seperti tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sepanjang mem-
H. Fathurrahman
punyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan CPNS 2019. ‘’Ada surat keputusan Menpan RB bahwa ada perubahan persyaratan khusus penyandang disabilitas. Jadi, tidak lagi dibedakan dengan pelamar umum,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/11). Bersambung ke hal 15
Formasi Lulusan SMK Diburu Pelamar
(ist/dok humpro ksb)
SEPULUH hari pascapembukaan pendaftaran CPNS Pemprov NTB, jumlah pelamar sudah mencapai 1.709 orang. Pada tahun ini, Pemprov NTB membuka lowongan 11 formasi CPNS untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Formasi CPNS untuk lulusan SMK ini termasuk formasi yang diburu pelamar. Hingga saat ini, pelamarnya sudah berada di atas ratusan orang. Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S. STP menyebutkan 11 formasi CPNS untuk lulusan SMK yang dibuka dalam seleksi CPNS tahun ini. Bersambung ke hal 15
Hari Pertama, Pelamar CPNS Kejaksaan Baru Delapan Orang Mataram (Suara NTB) Fenomena minimnya pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada awal pembukaan, terjadi juga di Kejati NTB. formasi yang dibuka untuk lulusan Sarjana Hukum (SH), SMA sederajat masih sepi peminat. Menurut juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, pembukaan lamaran sudah dimulai Rabu (20/11) kemarin. ‘’ Sampai pukul 10.30 Wita, baru delapan orang yang memasukkan berkas,’’ kata Dedi Irawan. Berkas delapan orang itu langsung dilakukan verifikasi awal. Dari delapan pelamar, satu orang dinilai kelebihan berat badan atau bobot tubuh tidak ideal sesuai aturan. ‘’Yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengurangi berat badan hingga hari terakhir pendaftaran,’’ sebut Dedi Irawan. Kesempatan bagi pelamar CPNS, baik untuk jaksa maupun pegawai Kejaksaan waktunya masih panjang. Verifikasi dan seleksi administrasi akan dilaksanakan selama 13 hari kerja, mulai Rabu (20/11) hingga Jumat (6/11) Desember 2019 mendatang. Kepada pelamar diharapkan lebih teliti dan cermat sebelum mengajukan berkas. Memeriksa kesesuaian antara persyaratan dengan berkas yang dimiliki. Sehingga saat mendaftar, syarat -syarat sudah terpenuhi. Kejaksaan RI membuka formasi CPNS dan jaksa tahun 2019. Dibuka lowongan untuk 5.203 orang, menjadi rekor terbanyak formasi CPNS yang dibuka tahun ini. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/humas kejati)
PERIKSA - Panitia seleksi CPNS Kejati NTB saat seleksi berkas calon pelamar, Rabu (20/11).
TO K O H Jembatan LombokSumbawa BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, sejak awal Pemprov NTB sangat menyambut baik ide pembangunan jembatan penghubung Lombok Sumbawa itu. ‘’Itu kan (ide) awalnya dari kita KSB. Nah ide ini muncul sekitar 2 tahun lalu dan provinsi dalam hal ini Pak Gubernur lewat Bappeda waktu itu menyambut baik,’’ katanya dikonfirmasi, Rabu (20/11). Hanya saja lanjut bupati, saat itu Pemprov NTB yang memiliki otoritas mengawal pembangunan jembatan tidak mempunyai anggaran memadai untuk membiayai FS jembatan Lombok Sumbawa. Bersambung ke hal 15 H. W. Musyafirin (Suara NTB/ist)
KO M E N TTAA R
Semarak Puncak Harlah KSB Ke-16
Normal Akhir November KEPALA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si mengatakan, pasokan listrik di Pulau Lombok ditargetkan akan kembali normal akhir November ini. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah meminta PLN agar mempercepat perbaikan beberapa pembangkit yang sedang dalam masa pemeliharaan. Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/11) siang, Husni mengatakan ada beberapa pembangkit di PLTU Jeranjang yang sedang dalam masa pemeliharaan. Berdasarkan surat yang diterima dari PLN, beban puncak untuk sistem kelistrikan Lombok pada saat ini sebesar 259 MW. Bersambung ke hal 15 Muhammad Husni (Suara NTB/dok)
’’Tarian Pesona Lumpur Taliwang’’ yang Menghipnotis PUNCAK peringatan Harlah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke-16, Rabu (20/11) kemarin, berlangsung semarak. Perayaan yang dikemas dalam Festival Taliwang dengan sajian utama “Tarian Pesona Lumpur Taliwang” itu mampu menghipnotis mata para tamu undangan dan ribuan pengunjung yang hadir.
Ada empat tarian yang ditampilkan dalam festival Taliwang hasil koreografi Eko Suprianto, praktisi tari profesional Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Keempat tarian yang diadopsi dari aktivitas sehari-hari masyarakat KSB dan ditarikan sekitar 500 penari lokal itu, diantaranya tari barapan kebo, tari kolong, tari
benteng barinas dan tari kareng. Setiap gerak tari yang ditarikan sejak awal pertunjukan itu membuai para pengunjung dan mengundang decak kagum. Betapa tidak, setiap tarian ditarikan ratusan penari yang semuanya dipertunjukkan di atas lumpur depan panggung utama acara. Bersambung ke hal 15
HARLAH - Ratusan penari me nyajikan tarian secara kolosal di acara Semarak Puncak Harlah KSB ke-16, Rabu (20/11) . Bupati KSB, H. W. Musyafirin dan Wabup KSB, Fud Syaifuddin menyemangati para penari yang tampil memeriahkan perayaan.
Pemprov dan KSB Seriusi Rencana Pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyeriusi rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa. Di sela-sela peringatan HUT KSB ke - 16, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM bertemu investor asal Korea kaitan dengan penyerahan penawaran feasibility study (FS) jembatan Lombok - Sumbawa. ‘’Bapak gubernur memberi atensi khusus dan mendukung langkah nyata untuk menyiapkan proyek super strategis ini (Jembatan Lombok - Sumbawa). Langkah awal adalah menyiapkan fea-
sibility study,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/11) siang. Ridwan menjelaskan kajian FS bisa saja ditawarkan ke investor. Mengingat, proyek jembatan Lombok - Sumbawa menggunakan teknologi tinggi (high technology). Ia juga menjelaskan alasan memilih investor Korea. Karena Korea merupakan negara yang sudah cukup lama memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi jembatan seperti ini. Mereka juga sudah membangun beberapa jembatan sejenis di negaranya. ‘’Pra-FS nya kemarin juga dilaku-
kan oleh Korea. Pemprov dan KSB sangat serius ingin mewujudkan jembatan Lombok - Sumbawa ini,’’ ucap mantan Kepala Bappeda NTB ini. Ridwan menjelaskan jembatan Lombok - Sumbawa ini nantinya akan terintegrasi dengan pembangunan smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di samping mendorong adanya interaksi sosial ekonomi, juga akan mendorong kemajuan pembangunan yang sama antara Lombok dan Sumbawa. Selain itu, dalam konteks nasional, jembatan Lombok - Sumbawa ini juga akan menjadi H.Ridwan Syah Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
Terus Pantau Warnet KELURAHAN Gomong akan melakukan pengawasan kepada sejumlah pengusaha playstation, game online, dan warnet yang berada di sekitar lingkungan Gomong. Karena, hampir semua pengusaha tersebut belum mengantongi izin Lurah Gomong, Lalu Husni Bardin mengatakan, mereka yang berkegiatan di tempat playstation, game online dan warnet ialah kebanyakan dari warga luar Gomong. Baginya, selama tidak mengganggu aktivitas warga lainnya, sah-sah saja. “Nanti kita akan coba (Suara NTB/viq) lakukan operasi malamLalu Husni Bardin malam. Karena selama ini yang kita lihat, mereka hanya bermain di dalam ruangan,” kata Husni sapaannya kepada Suara NTB, Rabu (20/11). Selama ini jelas Husni, kondisi tempat-tempat hiburan anak muda ini tidak pernah terjadi keributan apalagi perjudian. Akan tetapi lanjut Husni, pihak kelurahan belum mengecek ke dalam tempat bermain. “Sepetti di Bede Net. Kita belum cek di dalamnya. Kita hanya lihat duduk dan main-main biasa selama ini,” jelasnya. Lanjut Husni, hampir semua tempat playstation, game online, dan warnet di kelurahan Gomong ini belum mengantongi izin. Bukan hanya itu, mereka juga kerap beroperasi hingga melebihi batas waktu yang ditentukan. Menurutnya, selama ini, tempat playstation, game online, dan warnet memang mereka tidak pernah mengajukan izin operasi selama 24 jam. Artinya, jika pun meraka mengajukan izin operasi, pihak kelurahan hanya akan memberian izin sampai pukul 00:00 Wita. “Mereka memang tidak pernah ajukan izin untuk operasi 24 jam. Kita juga akan tetap pantau bersama seluruh stakeholder kelurahan nanti,” jelasnya. Pemantauan biasanya dilakukan kata Husni, di hari-hari ramai. “Biasanya malam minggu, malam dan malam sabtu. Selama ini yang kita temukan itu lebih banyak orang luar Gomong,” tutupnya. (viq)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Sebaran Pelamar CPNS Belum Merata Mataram (Suara NTB) Pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram hingga hari ke sepuluh terus bertambah. Dari 275 formasi tak sepenuhnya terisi. Penyebaran pelamar mengisi formasi tertentu belum merata. Data pelamar CPNS yang telah mengisi formulir hingga pukul 10.30 Wita hari ini mencapai 1.389 pelamar. Dan, mengirim berkas atau mengunduh dokumen persyaratan 728 pelamar. Hasil verifikasi dokumen oleh tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram 331 pelamar dinyatakan memenuhi syarat. 35 pelamar dinyatakan tak memenuhi syarat atau tidak lulus administrasi, 35 dokumen belum diverifikasi dan 327 dokumen pelamar belum diverifikasi. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin, Rabu (30/11) menyampaikan, jumlah pelamar CPNS setiap harinya meningkat. Hari ini saja, pelamar yang telah mengisi formulir atau membuat akun 1.387 orang. Tetapi pelamar belum tentu melamar ke Kota Mataram. Mereka bisa saja ke instansi berbeda. ”Ya, bisa saja tidak ke Kota Mataram,” kata Muja. Trend pelamar meningkat dari hari ke tujuh. Hanya saja sambung Muja, sebaran pelamar tidak merata. Misalnya, formasi guru di satu lokasi dipilih oleh tiga pelamar. Di sisi
lain, ada formasi guru sama di tempat berbeda kosong. “Tapi ada beberapa sekolah yang kosong ,” tandasnya. Muja menambahkan, pelamar sebenarnya tidak perlu melihat formasi. Yang penting adalah sebarannya. Analoginya 10 formasi dibutuhkan tapi sebarannya hanya satu sama halnya. Peluang harus bisa dibaca oleh pelamar dengan memperhatikan jumlah formasi dibutuhkan. “Misalnya dibutuhkan 10 guru olahraga, tapi sebarannya hanya satu. Iya sama saja,” tandasnya. Dari formasi dibutuhkan rata - rata terpenuhi baik itu dokter spesialis, guru maupun
(Suara NTB/cem)
RAPIKAN BERKAS - Kabid Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin merapikan berkas pelamar yang telah diverifikasi, Rabu (20/11). Sebaran pelamar CPNS di Kota Mataram hingga hari ke sepeluh belum merata. tenaga teknis lainnya. Diprediski pelamar belum banyak mendaftar, karena
menunggu. Dia menyarankan pelamar melihat sebaran, bukan formasinya. (cem)
Tangani Parkir Per Kecamatan DPRD Kota Mataram menetapkan target PAD Kota Mataram untuk tahun anggaran 2020, naik menjadi Rp415 miliar lebih. Untuk mencapai target ini tidak mudah. Perlu kerja keras dari eksekutif. ‘’Ya terutama mereka harus mampu sekarang untuk mengurangi kebocoran-kebocoran PAD dan mencari sumber-sumber PAD baru,’’ kata anggota Fraksi Amanah Bangsa, M. Luhur Pribadi, SH., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (20/11) kemarin. Luhur mencontohkan, sektor parkir. ‘’Banyak sekali (Suara NTB/fit) sebenarnya PAD yang bisa M. Luhur Pribadi kita tarik sesungguhnya,’’ sebutnya. Oleh karena itu perlu dibangun sistem yang baik. Tidak seperti yang terjadi selama ini, hanya mengharapkan dari titik-titik parkir yang ditarik secara manual. ‘’Apa yang disetor yang diterima. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu,’’ katanya. Karena, kata politisi PAN ini, potensi dari sektor parkir ini diyakini sangat besar. Ini berkaca dari kegiatan uji petik yang dilakukan di sejumlah titik menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan. Tinggal bagaimana Pemkot Mataram memperluas cakupan penarikan retribusi parkir. ‘’Kalau kemarin mungkin hanya beberapa titik, sekarang usul saya, sebaiknya parkir ini kita tangani per kecamatan,’’ demikian Luhur. Dengan demikian, sambung Luhur, berapa potensi parkir di masing-masing kecamatan dapat terpotret dengan jelas. ‘’Semakin besar wilayahnya, tentu semakin besar potensi parkirnya,’’ katanya. Tidak hanya Dinas Perhubungan, OPD-OPD lain juga didorong agar mampu menghasilkan PAD bagi Pemkot Mataram. Dengan pengawasan parkir per kecamatan kerja-kerja penarikan retribusi parkir, kata anggota dewan dari dapil Mataram ini, akan lebih sistematis. ‘’Jadi satu kecamatan ada satu petugas khusus yang akan mengontrol parkir. Jadi tidak bisa parsial dibiarkan begitu saja,’’ tambahnya. Karena kalau mempertahankan pola-pola parsial, Luhur memprediksi target retribusi parkir tidak akan tercapai. Dengan tingginya PAD, tentu pemerintah bisa lebih cepat bergerak untuk memenuhi keperluan masyarakat. ‘’Roda pemerintahan ini juga digerakkan dengan PAN,’’ ucapnya. Untuk itu, Fraksi Amanah Bangsa, kata dia, mendorong Pemkot Mataram lebih sistematis lagi OPD menghasilkan dan mengelola PAD ke depannya. (fit)
Walikota Minta Enam Jabatan Segera Dipansel Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta agar enam jabatan pimpinan tinggi pratama segera dipansel. Walikota ingin agar segera dilakukan pelantikan secara bertahap. “Ini yang masih saya lihat dulu. Yang jelas sekaligus kita pansel,” kata Walikota, Rabu (20/11). Enam jabatan dipansel itu adalah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tiga OPD ini mendesak diisi sebelum akhir Desember mendatang. Sedangkan, Dinas Pariwisata, Staf Ahli dan Satuan Polisi Pamong Praja akan melihat jadwal pensiun serta menunggu surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara perpindahan Bayu Pancapati sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri. Walikota menginginkan, pelantikan meminta dilaksanakan sekaligus saja. Sebab, ia tidak ingin repot – repot lagi melaksanakan pansel. Untuk tiga jabatan kosong bisa saja diisi terlebih dahulu. Dan, tiga jabatan lainnya menunggu kosong dan dilantik awal tahun 2020. “Makanya ini kita segerakan. Insya Allah, minggu – minggu ini,” ucapnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengaku, telah menyerahkan dua opsi pelaksanaan lelang jabatan ke pejabat pembina kepegawaian. Opsi pertama, melaksanakan lelang untuk tiga jabatan. Kedua, melelang enam jabatan sekaligus. Dari dua opsi ditawarkan masih menunggu persetujuan dari Walikota. “Sudah kita sampaikan ke Pak Wali,” kata Nelly ditemui pekan kemarin. Tiga jabatan yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendesak harus segera diisi. Paling tidak akhir Desember harus terisi. Jika melebih dari itu dikhawatirkan akan jadi temuan. Sedangkan, tiga jabatan lainnya yakni Dinas Pariwisata, Staf Ahli dan Satpol PP bisa diisi setelah 1 Januari 2020. Pola pengisian jabatan dijabarkan Nelly, bisa saja pelantikan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama memprioritaskan jabatan di DLH, DPMPTSP dan BPBD. Pelantikan kedua menunggu pensiun dan kepastian Kasat Pol PP, Bayu Pancapati resmi menjadi pegawai pusat. (cem)
(Suara NTB/viq)
SUNGAI JANGKUK - Beberapa bocah dari Kelurahan Dasan Agung sedang bermain di Sungai Jangkuk, Rabu (20/11). Menurut wacana, Sungai Jangkuk akan dijadikan wisata rafting. Akan tetapi kondisi sampah dan debit air yang kecil saat musim kemarau masih menjadi kendala.
Wisata Rafting di Sungai Jangkuk Harus Dikaji Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, ide untuk membuat sungai Jangkuk sebagai tempat rafting merupakan ide yang bagus. Akan tetapi, kata Mohan, ide bagus tersebut harus dikaji, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Idenya bagus, tapi kita akan sesuaikan kondisi yang ada di sana. Kita harus tahu juga, kalau rafting itu tergantung ada air yang deras dan bersih,” jelasnya, Rabu (20/11).
Menurut Mohan, menjadikan sungai Jangkuk sebagai wisata rafting harus dipikirkan dengan matang. Ia menjelaskan, wisata rafting membutuhkan air yang deras dan yang tidak terlalu besar dan terlalu kecil. “Karena kalau musim hujan, itu akan kesulitan. Nah kalau musim kemarau airnya sangat kecil juga,” katanya. Kata Mohan, jika sungai Jangkuk dijadikan wisata rafting hanya bisa berlangsung selama dua bulan berjalan. Karena, de-
bit air sungai Jangkuk kala musim hujan terlalu besar. Akan tetapi, debit air sungai Jangkuk kala musim kemarau, sangat kecil. “Pasti akan musiman. Jadi maksimal wisata ini bisa berlangsung selama dua bulan. Volume air sangat baik selama dua bulan itu, dan itu terjadi selepas musim hujan dan sebelum musim kemarau,” imbuhnya. Kemudian kata Mohan, wisata rafting jga membutuhkan kondisi air yang bersih. Seperti diketahui, kondisi sungai Jangkuk masih
Pemkot Optimis Investasi di Mataram Meningkat Mataram (Suara NTB) Pemerintah kota Mataram merasa optimis investasi di Mataram akan meningkat dari tahun sebelumnya. Alasannya, pascagempa dan rencana akan digelarnya MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah akan berpengaruh signifikan bagi jumlah investasi di Mataram. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur), demi meningkatakan jumlah inverstor ke kota Mataram, DPMPTSP sudah membuka pelayanannya dalam 24 urusan. Selama ini kata Irwan, jumlah investasi di kota Mataram masih jauh dari harapan. Baik itu pembangunan hotel, restaurant, dan lainnya. Kata dia, yang dibutuhkan Pemkot saat ini adalah membuka ruang investasi seluas-luasnya. Dikarenakan, kawasan kota Kota Mataram masuk dalam kawasan jasa dan dunia usaha. “Jika investor ingin membangun hotel, Pemkot sudah seharusnya menyiapkan lahannya,” jelasnya, Rabu (20/11). Ada pun tugas Pemkot Mataram ialah bagaimana memancing investor agar melirik dan mau berinvestasi di Mataram. Baik itu membangun hotel dan jenis investasi lainnya. Dari dua hotel, Hotel Wika depan Polda NTB di Jalan Langko dan Hotel Nindya Karya di Jalan Majapahit depan Kantor Samsat, Pemkot Mataram sampai hari
(Suara NTB/viq)
PEMBANGUNAN HOTEL – Beberapa pekerja sedang mengerjakan bagian dinding luar hotel di jalan Langko, Mataram, Rabu (20/11). Pemkot membuka investasi seluas-luasnya untuk menyambut gelaran MotoGP di KEK Mandalika. ini belum hitung secara detail berapa jumlah investasinya. Pemkot Mataram masih menunggu kelengkapan dokumen dari dua hotel tersebut. “Iya, kita tunggu dua hotel ini menyerahkan dokumennya maksimal selama dua minggu ke depan. Setelah dokumen lengkap, dia ingin mempresentasikan kepada Pemkot nantinya,” jelas Irwan. Namun kata Irwan, untuk pembangunan hotel di Mataram, Pemkot tetap berpacu pada Peraturan Daerah tentang RT/RW. Selama tidak melanggar Perda tata ruang jelas Irwan, Pemkot akan membuka peluang seluas-luasnya. “Sebanyak 24 urusan yang diserahkan kepada kita itu sebagai jaminan mereka. Artinya, kalau bisa kita berharap agar pelaku usaha/investor mau datang langsung ke
kantor, atau dengan sistem yang sudah kita siapkan secara online,” jelasnya. Kendati demikian, DPMPTSP kota Mataram sudah menerapkan pelayanan berbasis online yang kiranya bisa memudahkan investor. “Mereka kan bisa mengentri atau mengupload data yang dibutuhkan. Baik dari rumahnya dan di mana saja. Itu bagaian daripada pemangkasan sistem birokrasi yang kita lakukan,” tegasnya. “Kemudahan itu sudah kita berikan. Tidak ada istilah ribet dari pelayanan yang kita berikan saat ini. Insha Allah tidak ada. Misalnya mereka butuh dampingan, iya kita dampingi. Sehingga dia tahu, persyaratannya sudah lengkap atau belum. Tinggal kami memantu bersama. Baik itu syarat dan SOPnya,” tutup Irwan. (viq)
dipenuhi sampah. “Jika ide itu jadi, kita akan coba lakukan penangkapan sampah di sungai Jangkuk. Yang penting kalau memang ada ide seperti itu, pak camat Ampenan juga harus mempersiapkan tenaga di situ,” cetus Mohan. Untuk itu jelas Mohan, dalam mengantisipasi jumlah sampah di sungai Jangkuk harus ada petugas di sana yang siaga setiap saat untuk menjaring sampah. Kemudian juga, harus dipikirkan lagi, sampah yang berada di bawah sungai harus
diangkut ke atas sungai. “Penarikan sampahnya bagaimana. Makanya tidak bisa satu atau dua orang bekerja,” katanya. Mohan akan mendukung wacana tersebut. Katanya,asal konsep dan langkah yang akan ditempuh jelas dan bisa memberi dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. “Kita pasti dukunglah, selama mampu mengatasi persoalan (sampah) di sana juga. Pak camat juga tahu apa yang mesti dilakukan,” demikian kata Mohan. (viq)
Anggaran OPD Zona Kuning Dikurangi Mataram (Suara NTB) Sejumlah 48 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram masuk zona kuning. Serapan keuangan dan fisik rata - rata di bawah 86 persen. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengurangi porsi anggaran bila akhir tahun realisasi tak mencapai target. Data dihimpun Suara NTB, serapan belanja Pemkot Mataram posisi Oktober dari alokasi Rp1,5 triliun realisasinya yakni 62,78 persen keuangan dan 65,32 persen fisik. Sementara, target harus terpenuhi 86,67 persen. Dari 49 SKPD hanya Bappeda masuk zona hijau dengan serapan keuangan 73,81 persen dan fisik 85,88 persen. Sementara, 48 SKPD lainnya zona kuning. Rendahnya serapan anggaran 48 OPD disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/11) dipicu oleh penyusunan anggaran atau kesalahan input yang tidak sesuai dengan nomor rekening. Umpamanya belanja modal tersimpan rekening barang dan jasa. Kedua, tidak adanya keseragaman format pelaporan bagi SKPD penerima dana alokasi khusus. Karena, kementerian penyalur bantuan memiliki format khusus. Ketiga,keterbatasan sumber daya manusia. Keempat, kegiatan pada APBD perubahan baru efektif di-
laksanakan pada awal triwulan keempat. “Kita memang kekurangan SDM. Dan, ini perlu ditingkatkan,” kata Mahmuddin. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2019 sebesar Rp1,5 triliun lebih. Dari 49 OPD realisasi keuangan dan fisik mendekati target atau masuk zona hijau adalah Bappeda. Paling rendah sambung Tura adalah Sekretariat DPRD. “Masuk zona kuning serapan 49 persen,” sebutnya. Diakui, eksekusi program merupakan agenda rutin tiap tahunnya. Artinya, OPD terbiasa melaksanakan program tersebut. Hanya saja, perubahan kebijakan dari pimpinan tidak bisa dihindari. Salah satu contoh adalah pekerjaan penataan PKL di Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang. Awalnya, program dikerjakan disana. Tetapi pimpinan meminta dialihkan ke eks Pelabuhan Ampenan. OPD harus merevisi perencanan. Perubahan ini harus ke kementerian. Mahmuddin menegaskan, evaluasi terhadap serapan anggaran akan kembali dilakukan. OPD yang masuk zona kuning terancam akan dikurangi porsi anggaran pada tahun berikutnya. Sanksi ini untuk memberi efek jera bagi OPD yang dinilai tidak mampu membelanjakan anggaran. (cem)
SUARA NTB
Kamis, 21 November 2019
Wujudkan Industrialisasi
Halaman 3
Pemprov Dorong Pembentukan Asosiasi Tiap Komoditas Perkebunan
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB mendorong, sekaligus memfasilitasi terbentuknya asosiasi untuk tiap-tiap komoditas, khususnya komoditas perkebunan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah daerah melakukan intervensi. Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE, ME., menyebut potensi komoditas dan pegiatnya di NTB cukup besar. Hanya saja, belum terkoordinir dan belum ada penataan hulu hilir yang baik. Padahal, pemerintah daerah menggencarkan program industrialisasi. Di dalamnya membutuhkan syarat 3K untuk masuk ke industri. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. “Kondisi saat ini masih sendiri-sendiri, ngajukan merek misalnya, dilakukan sendiri-sendiri. Ketika masuk skala industri, mau dikerjasamakan. Ndak sanggup dipenuhi,” kata Nuryanti. Karena itu, untuk memanajemen para pegiat di masing-masing komoditas ini, haruslah dibentuk asosiasi. Dinas Perindustrian di bawah komandonya telah menginisiasi pembentukan asosiasi IKM kopi. Di dalamnya ada 20 IKM kopi digabungkan. Yang dipilih adalah IKM yang mampu menyediakan bahan baku minimal 1 ton setiap berproduksi. “20 orang berarti ada 20
ton yang sudah ready. Dengan pembentukan asosiasi, dapat diprediksi berapa produksi yang mampu disiapkan setiap bulan di NTB,” ujarnya. Melalui wadah asosiasi ini, Dinas Perindustrian melakukan penguatan dari hulu ke hilir. Misalnya dari bahan baku. Cara menjaga kualitasnya adalah memastikan buah kopi yang dipillih adalah yang berwarna chery. Tidak dibolehkan buah yang warnanya oranye, apalagi yang masih hijau. Dari tahapan pemetikan dikontrol. Sehingga kualitas kopi yang didapat benar-benar sesuai standar. Sebelum kopi di kirim, misalnya ke tahapan produksi, anggota asosiasi inilah yang sekaligus memastikan di binaan-binaannya, bahwa kopi yang dihasilkan adalah kopi yang berkualitas. “Dari situ kita sudah pastikan
dijaga kualitas bahan baku. Apalagi kalau orientasinya adalah kopi untuk ekspor,” imbuhnya. Dinas Perindustrian tetap mendorong, dilakukan hilirisasi di dalam daerah. Saat ini Pemprov NTB telah bekerjasama dengan hotel dan restoran yang menjadi pangsa pasar utamanya di dalam daerah. Untuk masuk ke hotel dan restoran dalam bentuk kopi sachet, produksi hilir juga dikawal. Mulai dari cara produksi, hingga pengemasannya. Selain kopi, komoditas perkebunan lainnya yang potensial dibentuk asosiasinya adalah gula aren, mente dan cokelat. Bahkan, kata Nuryanti, para pegiatnya telah meminta untuk difasilitasi tergabung dalam satu wadah, asosiasi. “Tinggal dikoneksikan antar IKM,” imbuhnya. Dengan terbentuknya wadah ini, kontrol kualitas dapat dilakukan. Dari lahan, melibatkan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk sertifikasi lahan sesuai standar. Dari kualitas bahan baku segar, dapat dilibatkan Dinas Ketahanan Pangan. Dengan kapasitas sertifikasi ini, menurut Nuryanti, tidak sulit bagi komoditas lokal masuk industri dan pangsa pasar yang lebih luas. (bul)
BPS Catat 1,5 Juta Tamu Menginap di Hotel Mataram (Suara NTB) Dari Januari hingga September 2019, tercatat sebanyak 1,5 juta tamu menginap di hotel. Baik tamu domestik, maupun mancanegara. Hal ini dikemukakan Tri Harjanto, Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa pada kegiatan workshop wartawan tahun 2019 yang mengangkat tema “Membaca Data untuk Mencerdaskan Bangsa” di Hotel Golden Palace, Rabu (20/11) kemarin. Tahun ini target kunjungan wisatawan sebanyak 4 juta. Pendataan jumlah tamu yang menginap di hotel ini adalah salah satu dari pendekatan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kunjungan wisatawan ke NTB. Terdapat 1.211 hotel yang ada di NTB. Baik hotel bintang dan non bintang. Untuk mendapatkan data, antara hotel bintang dan non bintang tidak menggunakan satu metode. “Dari jumlah 1,5 juta yang menginap di hotel ini. Ada juga satu
wisatawan nginapnya di beberapa hotel. Berpindah-pindah, tetap juga dicatat,” jelas Tri. Mislanya, seorang wisatawan menginap di hotel yang ada di Kota Mataram, beberapa hari, lalu kemudian berwisata ke gili dan menginap di hotel yang ada di gili. Beberapa hari kemudian lagi, berpindah lagi ke hotel lain yang ada di Lombok Barat. Bisa saja seperti itu, artinya, wisatawan tersebut tercatat menginap melakukan check in di tiga hotel dan tetap tercatat sebagai tiga wisatawan. “Artinya, dilihat dari pendekatan ini, angka 4 juta wisatawan target pemerintah daerah ini masih jauh dari jumlah 1,5 juta yang tercatat ini,” jelas Tri. Ada juga wisatawan yang datang ke NTB, lalu sore harinya berpindah ke provinsi lain. Itu dinyatakan tidak terpantau. Misalnya kapal pesiar yang belum lama ini datang ke Lombok melalui Pelabuhan Internasional Gili Mas, di Lembar. Datang hanya sehari, lalu
kembali lagi ke kapalnya. Kata Tri, wisatawan seperti ini tidak masuk dalam catatan BPS. Untuk itu, guna memastikan jumlah kunjungan yang masuk ke NTB, harusnya dilakukan pendataan dari pintu-pintu masuk, selain bandara. Ada lima pintu masuk di pelabuhan yang tidak dicatat. Misalnya dari Gili Manuk ke Pelabuhan Lembar, dari Benoa ke Gili Trawangan. Kemudian di Timur, Labuan Bajo ke Sape, Labuan Bajo ke Badas, dan Labuan Bajo ke Poto Tano. “Disitu juga ada titik-titik masuknya wisatawan. Harusnya semua pintu-pintu ke luar masuk ini dipantau untuk memastikan jumlah orang yang masuk ke NTB setiap tahun,” imbuhnya. Apa yang dikemukakan Tri Harjanto ini, rekomendasinya, jika pemerintah benar-benar ingin memastikan jumlah kunjungan ke NTB, seluruh pintu diawasi. Untuk tahun ini, target 4 juta wisatawan ini menurut Tri tidak bisa dicapai. (bul)
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
Tidak Ada Lagi Pernikahan Anak PASCALAHIRNYA UndangUndang (UU) Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, diharapkan ke depan bisa menekan angka pernikahan dini di Lotim. Dalam UU ini tersebut usia pernikahan untuk perempuan minimal 19 tahun beda dengan UU sebelumnya 16 tahun. “Perlu kita lihat ke depan dampaknya,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, drg. H. Asrul Sani, Rabu (20/11). Menurutnya, usia pernikahan rata-rata di Provinsi NTB 19,9 tahun. Hal ini tercantum (Suara NTB/rus) dalam UU Nomor 1 tahun H. Asrul Sani 1974 sebagai aturan yang lama diketahui menyebut ketentuan 16 tahun perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, aturan minimal usia perempuan 19 tahun kata Asrul perlu dilakukan sosialisasi ekstra. Apalagi, ujarnya, banyak pernikahan di Lotim yang tidak tercatat. ‘Inilah yang menjadi tantangan kita,” ucapnya. Pekerjaan beratnya untuk bisa mendewasakan usia pernikahan ini adalah masih banyaknya kasus pernikahan yang tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), karena pihaknya menduga banyak terjadi pernikahan siri. “Angkanya tinggi sekali di tengah masyarakat, karena menurut masyarakat meski tidak tercatat sudah sah secara agama,” ungkapnya. Keyakinan yang melekat di tengah masyarakat cukup dengan memenuhi ketentuan sah secara agama ini dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini. “Kita tidak dalam hal mempertentangkannya,” terangnya. Tapi faktanya di tengah masyarakat terjadi. Selain karena kepercayaan masyarakat itu juga karena rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan lainnya. Pihaknya mengharap di masa mendatang, pascalahirnya UU yang baru akan terjadi pendewasaan usia perkawinan menjadi lebih matang. “Jika ketentuannya dulu itu masih anakanak yang menikah, sekarang sudah tidak ada lagi pernikahan anak-anak,” demikian. (rus)
Sebagian Proposal Aspirasi Tak Bisa Diproses Tanjung (Suara NTB) Sebagian proposal dari program aspirasi masyarakat belum bisa diproses oleh OPD. Salah satunya di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, dikonfirmasi Rabu (20/11) membenarkan, sebagian besar proposal yang masuk melalui Disperindagkop tidak seluruhnya diproses. Pasalnya, proposal tersebut masuk ke OPD setelah KUA-PPAS disahkan. “Proposal bisa diproses bila masuk ke SKPD sebelum KUA PPAS. Setelah KUA disahkan, SKPD tidak ada waktu untuk memverifikasi proposal. Jika tidak diverifikasi berarti tidak ada rekomendasi SKPD,” ujar Nurjati. Menurut dia, dengan tidak adanya pertimbangan pengajuan ke RKA tidak ada, maka dipastikan proposal kelompok di APBD pun tidak akan ada. Nurjati menyebut, banyak propsal yang masuk setelah KUA PPAS sehingga tidak terprogram di OPD. OPD sendiri, bergerak cepat untuk melakukan verifikasi untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. “Pokir yang masuk ke Inspektorat untuk diverifikasi sekitar 30-an proposal, itu yang setelah KUA. Kalau yang diajukan sebelum KUA, rata-rata masuk dan bisa direalisasikan tahun depan,” paparnya. Kendati proposal yang gugur setelah KUA PPAS dan TAPD disahkan, Nurjati memberi sinyal proposal tersebut akan diakomodir pada pembahasan KUA PPAS tahun berikutnya. Bisa pula dimasukkan pada APBD Perubahan, namun bergantung pada ketersediaan anggaran yang ada. Nurjati menyebut, program Wira Usaha Baru (WUB) tetap menjadi prioritas pemda pada tahun depan. Anggaran yang disiapkan sejumlah Rp 1,525 miliar. Rinciannya Rp 1,085 miliar dari pokir DPRD dan Rp 500-an juta dari alokasi TAPD. “Sedikit menururn dari anggaran 2019 yang nilainya Rp 1,7 miliar, termasuk aspirasi,” imbuhnya. Ia menambahkan, keberadaan WUB yang akan dibantu oleh pemerintah tidak sepenuhnya usaha baru. Namun sebagian besar adalah embrio usaha yang membutuhkan penguatan dari teknis peralatan. Contoh, kata dia, beberapa usaha mesin jahit sudah mulai berusaha sebelum munculnya program. Namun kapasitas mesin yang dimiliki relatif sedikit. Sedangkan secara sumber daya mereka tetap menghasilkan dengan volume yang masih sedikit. (ari)
Hari Ini, Pilkades Serentak Digelar Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, Kamis (21/11) ini. Sebanyak 25 desa akan ikut ambil bagian. Mengantisipasi kerawanan di pilkades, Polres Lombok Utara melakukan pemetaan kerawanan. Kapolres Lombok Utara, AKBP Herman Suryono, SIK., M.Hum., kepada wartawan Rabu (20/11) mengungkapkan, terdapat tiga hal potensi kerawanan (Suara NTB/ari) pilkades, antara lain, konfHerman Suryono lik horizontal antarpendukung, perjudian dan politik uang para calon. “Kita sudah sebar intelejen untuk mensurvei, dan sudah dideteksi desa-desa mana yang rawan. Jadi saat ini kita sudah memetakan kerawanan yang potensial muncul,” ungkap Herman. Khusus perjudian, tambah dia, sudah sejak awal diantisipasi dan menjadi atensi untuk dicegah. Dalam sosialisasi, Polres Lobar sudah mewanti-wanti kepada para calon dan tokoh masyarakat agar tidak menjadikan pilkades sebagai ajang perjudian. Polres Lombok Utara melakukan pengamanan di setiap TPS berdasarkan tiga katagori, yakni TPS sangat rawan, rawan dan tidak rawan. Untuk TPS yang dianggap sangat rawan, Polres menempatkan personel lebih banyak. “Dan itu (TPS sangat rawan) adanya di Kecamatan Kayangan,” imbuhnya. Untuk diketahui, pada Pilkades serentak di 25 desa ini, Polres akan menerjunkan 218 orang personel untuk berjaga di TPS. Selain itu, mereka akan di-back up oleh patroli personel, serta personel yang siap berjaga dari satuan Brimob dan Sabhara Polda NTB. Polres tidak sendiri dalam bekerja. Polres bersinergi bersama unsur TNI, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta unsur pengawas seperti media massa. Ia berharap, seluruh elemen ikut membantu pengawasan dengan kesadaran untuk mencapai hasil pilkades yang bermartabat. Pengawalan oleh kepolisian akan dilakukan jelang pemungutan suara, selama pemungutan, perhitungan suara sampai penetapan calon terpilih. “Kita all out untuk menjamin dan menjaga pesta demokrasi besok (hari ini, red) supaya sukses,” sebutnya. (ari)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Bupati Sentil Distributor Pupuk Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy menyentil para distributor pupuk ke petani. Bupati menyebut, negara sudah memberikan kesejahteraan kepada petani melalui subsidi pupuk. Akan tetapi, dalam proses penyalurannya di lapangan, diduga banyak distributor yang tidak amanah. Sentilan bupati ini disampaikannya saat ekspose teknologi lahan kering di Labuhan Lombok, Rabu (20/11). Distribusi pupuk, ujarnya, dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebu-
H. M. Sukiman Azmy
tuhan Kelompok (RDKK). Namun, distribusi yang dilakukan selama ini banyak yang dianggap sekadar formalitas. Di mana, para distributor disinyalir telah menjual pupuk non subsidinya terlebih dahulu. Setelah kuota pupuk subsidi habis, baru kemudian menjual yang bersubsidi, itupun harganya mendekati non subsidi. “Pengusaha pupuk katanya tidak ada yang miskin, rumahnya bertingkat,” sentil Sukiman. Untuk itu, bupati mengingatkan, agar para distributor tidak menzalimi petani. Pasalnya, ketika hal itu di-
lakukan, maka rezeki para distributor tidak akan berkah. Soal pupuk ini, ujarnya, pihaknya sudah membentuk pengawas pupuk dan beranggotakan TNI dan Polri. Akan tetapi, masih pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga banyak distributor yang tidak menjual pupuk subsidi sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Bupati Sukiman mencoba mengusulkan ke Kementeran Pertanian agar bisa melakukan pengawasan secara betul-betul terhadap distribusi pupuk sesuai RDKK.
Selain distributor, bupati juga menyinggung peranan para penyuluh pertanian di lapangan. Disebut, ada dugaan praktik kolusi dalam penentuan RDKK dan harus segera diperbaiki. “Dari mana memulai, mulai dari hati sendiri,” ungkapnya. Para penyuluh juga diingatkan bupati agar bekerja di lapangan dengan berkantor di tengah-tengah sawah bersama dengan petani. Saat di lapangan, penyuluh mendiskusikan langsung dengan petani segala masalah yang dihadapi petani. “PPL itu tugasnya setiap hari memberikan arahan dan petunjuk kepada petani. Diskusikan bagaimana menyelesaikan masalah para petani. Kalau PPL apel dan baca koran di kantor itu bukan PPL,” ujarnya. (rus)
(Suara NTB/Humas Protokol Lotim)
Penjualan Buku UU Ketenagakerjaan, Disnakertrans Lotim Dicatut Selong (Suara NTB) Kasus penipuan dan pencatutan sebuah nama instansi pemerintahan kembali terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim). Kali ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim menjadi korban pencatutan serta para pengusaha atau perusahaan di Lotim. Modus yang digunakan oleh pelaku dengan mengedarkan buku Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang diedarkan kepada para perusahaan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membawa buku UU Ketenagakerjaan beserta kuitansi dan tanda bukti pembayaran lainnya. Dalam kuitansi itu, pelaku sudah menuliskan nama perusahaan serta nominal yang harus dibayarakan oleh perusahaan. Pembayaran yang dilakukan bukan untuk membeli, melainkan sebagai uang pengganti pencetakan buku tersebut sebesar Rp325 ribu per satu buku. Modus yang digunakan oleh para pelaku ini terbilang cukup cerdik lantaran semua dokumen dilengkapi stempel dan foto, sehingga membuat para perusahaan percaya dan membayar sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh para pelaku dengan mengatasnamakan bahwa pelaku merupakan pegawai dari Disnakertrans Lotim. “Kita percaya saja dan membayar buku itu. Takutnya
(Suara NTB/yon)
TUNJUKKAN - Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Subhan Bahtiar dan Pimpinan Perusahaan CV. Master Cabang Selong Utami menunjukkan buku dan kuitansi yang mencatut nama Disnakertrans Lotim, Rabu (20/11). ketika kita tidak membeli, ada sanksi dari Depnaker. Nantinya dipersulit sehingga buku itu kita terima dan mengganti biaya ganti cetak sebesar Rp325 ribu,” terang Utami, Pimpinan Perusahaan CV. Master Cabang Selong, Rabu (20/11). Utami mengaku sudah didatangi oknum pelaku pada tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 16:00 wita. Dua orang dengan menggunakan pakaian dinas dan lengkap meng-
gunakan id card Disnakertrans. Di samping itu, pelaku menjelaskan bahwa buku tersebut merupakan perundang-undangan terbaru dari Kementerian Tenaga Kerja yang berlaku dari tahun 2019 hingga 3 tahun ke depan. Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Subhan Bahtiar, membenarkan adanya temuan beredarnya buku UU Ketenagakerjaan yang diterima oleh para peru-
Sebanyak 302 Dusun Baru Lahir di Lotim Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati, H. . Sukiman Azmy.,MM dan H. Rumaksi Sjamsuddin, SH, di tahun 2019 ini sedang merealisasikan pemekaran dusun. Hingga akhir tahun ini, sebanyak 302 calon dusun terwujud dengan keluarnya SK bupati. “Yang sudah keluar SKnya itu sebanyak 302 calon dusun. Saat ini beberapa sudah definitif seperti di Desa Bagek Payung, Lenek Baru dan lainnya,” terang Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Desa pada DPMD Lotim, Lukman Nul Hakim, Rabu (20/11). Adanya SK bagi 302 calon dusun tersebut dikarenakan sudah memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan. Di mana syarat untuk pemekaran dusun dengan jumlah penduduk harus 250 jiwa dengan 75 kepala keluarga (KK). Sementara untuk desa persyaratannya sebanyak 2.500 jiwa atau 500 KK. Disampaikan lebih jauh, jumlah dusun berdasarkan surat keputusan bupati sebany-
(Suara NTB/yon)
Lukman Nul Hakim ak 302 calon dusun dari sekitar 162 desa yang mengajukan. Dimungkinkan akan terus bertambah seiring dengan masih dilakukan proses verifikasi. Sementara tindak lanjut setelah keluarnya surat persetujuan bupati, maka desa menindaklanjuti dengan membuat rancangan peraturan desa terkait pembentukan dusun. Barulah desa tersebut dapat definitif. “Selama pembentukan
dusun belum dikuatkan dengan Perdes, maka belum dapat dikatakan definitif,” terangnya. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lotim, Mustafa, menjelaskan saat ini Pemkab Lotim fokus pada pemekaran dusun, sehingga pemekaran ini dapat menjadi pintu untuk dilakukan pemekaran desa. Bertambahnya jumlah desa pun nantinya akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran kecamatan. Di mana terdapat beberapa bakal calon kecamatan yang akan dibentuk, yakni Kecamatan Kotaraja, Kecamatan Rumbuk, Kecamatan Kokoq Putek, dan beberapa kecamatan lainnya di wilayah Kecamatan Keruak, Jerowaru dan lain sebagainya. Mustafa menegaskan, proses pemekaran baik dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat akan berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. (yon)
sahaan di Kabupaten Lotim. Di mana pihak perusahaan dimintai uang sebagai biaya ganti cetak buktu tersebut. Terkait hal tersebut, Subhan Bahtiar menegaskan jika pengadaan buku itu tidak benar. “Disnakertrans Lotim tidak pernah merekomendasikan terkait pembelian bukubuku ini. Ini murni permainan atau penipuan yang dilakukan oleh oknum,”terangnya. Menyikapi hal ini, Disnaker-
trans Lotim segera mengeluar surat imbauan supaya para perusahaan di Lotim maupun di NTB pada umumnya tidak lagi menjadi korban. Dalam halaman pertama buku tersebut diterangkan jika buku tersebut diterbitkan dan disebarluaskan oleh PT. Axaudi Mitra Karya dengan Sumber Naskah Kementerian Ketenagakerjaan RI. Akan tetapi, Subhan Bahtiar menilai bahwa nama penerbit dicatut juga oleh para oknum tersebut. (yon)
Kemenag Ingatkan Kepsek Tak Merangkap Operator Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada seluruh operator madrasah mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA) untuk tekun bekerja serta lebih profesional bekerja. Operator yang merupakan pintu keluar dan masuk urusan sekolah tidak dibenarkan berasal dari kepsek itu sendiri. Hal tersebut menyusul dalam pengelolaan data rawan dimainkan. “Seluruh operator Lotim kita kumpulkan untuk validasi UN tahun 2019. Untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan data dari madrasah, sehingga dilakukan sejak dini mulai dari tingkat MI, MTs dan MA,”terang Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, Rabu (20/11). Dikatakannya, lembaga pendidikan madrasah di Kabupaten Lotim sekitar 800 lembaga. Akan tetapi tidak dibenarkan kepada kepala madrasah untuk merangkap sebagai operator sekolah. “Rata-rata madrasah di Lotim sudah memiliki operator,” terangnya. Terkait adanya kepsek yang
(Suara NTB/yon)
H. Azharuddin ditemukan merangkap sebagai operator, Azharuddin mengaku bisa berakibat buruk, karena bisa memanipulasi data, seperti data siswa maupun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dicontohkannya berdasarkan temuan di lapangan di salah satu madrasah adanyakepsekyangmerangkapsebagai operator. Di mana yang bersangkutan kemudian memanipulasi data siswa demi mendapat dana BOS yang lebih besar. “Kita sudah minta untuk yang bersangkutan mengembalikan kelebihan dana BOS karena tidak sesuai dengan data,” tegasnya. (yon)
Target PAD Rp 322 Miliar
Ketua Dewan Nilai Sudah Sangat Rasional Selong (Suara NTB) Dalam struktur APBD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sebagian besar anggaran bersumber dari transfer pusat. Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. Dari asumsi APBD 2020 Rp 2,7 triliun di dalamnya dicantumkan target PAD hanya Rp 322 miliar. Besaran target tersebut dinilai sudah sangat rasional. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Lotim, Murnan saat dikonfirmasi usai sidang pembahasan ABPD di gedung DPRD Lotim, Rabu (20/11). Dijelaskan, penetapan target PAD ini sudah beberapa kali tawar menawar. “Saya kira target sekarang ini sudah logis se-
suai dengan data-rata sebelumnya,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Dalam hal ini, ujarnya, jika target terlalu tinggi tidak bisa dipaksakan. Menurutnya, kalau dipaksakan maka asumsi tersebut tidak bisa dicapai. Dijelaskan, dalam pembahasan ini semua masih berdasarkan asumsi. Seperti contoh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) itu diketahui transaksinya lewat notaris. Belum lagi yang terjadi di luar notaris ini disebut sangat banyak. Potensi PAD tersebut mestinya dioptimalisasi, baik kerjasama dengan pihak desa yang melakukan proses itu dengan pemerintah daerah.
(Suara NTB/rus)
Murnan Pihak desalah yang paling tahu yang melakukan jual beli. Termasuk dari aspek retribu-
si dan pajak-pajak yang lain. Harapan Dewan sebetulnya ada optimalisasi sektor lain. Misalnya, optimalisasi aset yang tidak terpakai. Semakin banyak potensi yang dioptimalisasi, maka capaian target PAD bisa lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ditambahkan, target PAD pada tahun 2021 ini juga justru cenderung mengalami penurunan. Tahun 2019 ini bisa mendekati Rp 400 miliar, tapi mengalami penurunan jauh di bawah angka tersebut. Alasannya, karena realisasi dari sejumlah target ini mengalami penurunan, seperti retribusi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). “Mungkin asumsi yang tinggi kemarin (2019) ini sekarang lebih menggunakan
pendekatan yang riil dan situasi perkembangan perekonomian nasional. Karena kenaikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi nasional juga cukup berpengaruh,” demikian ungkap Murnan. Terpisah, anggota DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman mengaku saat ini para wakil rakyat tidak bisa terlalu keras juga berbicara dengan para eksekutif soal APBD. Hal ini karena terbentur aturan perundangundangan. Para wakil rakyat Lotim ini tidak seperti DPR RI. Tidak heran, pembahasan APBD pun terlihat lurus-lurus saja dan para wakil rakyat lebih banyak menyatakan setuju daripada bantah-bantahan mengenai data dan angka. (rus)
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Cara Unik Warga Desa Kebon Ayu Sambut Musim Tanam
Gelar Tradisi ’’Nyelametang Gumi’’, Hidangkan Ratusan Dulang Pesaji Para petani yang ada di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung Lombok Barat (Lobar) girang menyambut musim tanam. Bentuk rasa syukur atas musim tanam ini, warga menggelar acara nyelametang gumi, Rabu (20/11) sore. RATUSAN warga mengenakan pakaian adat Sasak berkumpul di area pertemuan kelompok tani setempat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para remaja berkumpul melebur menjadi satu. Tokoh budaya mulai membacakan hikayat. Setelahnya, alim ulama membaca doa selepas berzikir. Sedangkan para perempuan terlihat sibuk menyiapkan hidangan yang ditaruh pada dulang. Dulang ini berisi aneka macam hidangan makanan di dalamnya. Mulai dari ayam pelalah, opor telur, sate, hingga jajanan tradisional. Dulang
ini dibawa oleh semua petani yang memiliki sawah di desa setempat. H. Naharudin, salah satu tokoh petani di Desa Kebon Ayu mengatakan pemandangan ini baru di desa setempat. Para petani bersama putraputrinya dari tujuh dusun berkumpul menjelang musim tanam. “Ini tradisi kami di desa untuk tasyakuran memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas kedatangan musim tanam,” ujar dia. Dijelaskan, tradisi nyelametang gubuk atau gumi ini memiliki hakikat berdoa kepada Allah SWT agar musim tanam
(Suara NTB/ist)
TRADISI - Warga Kebon Ayu Kecamatan Gerung menggelar tradisi Nyelametang Gumi untuk menyambut musim tanam.
yang sudah datang bisa lancar. Tanaman petani tumbuh dengan subur dan dijauhkan dari hama penyakit. Tradisi ini, adalah warisan budaya yang sudah lama terjaga. Hanya saja sejak beberapa tahun terakhir pelaksanaannya terpisah. Berbeda dengan tahun ini, para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa menggelar pelaksanaan nyelametang gumi ini secara serentak. Lantas, mereka mengundang tokoh masyarakat desa hingga luar desa untuk datang ikut berzikir. Turut diundang, Camat Gerung H. Mulyadi, perwakilan Polsek Gerung, Danramil, para guru dan kepala sekolah. “Mereka ikut memanjatkan doa untuk mendoakan agar hasil panen para petani di desa ini bisa melimpah. Maklum, sebagian besar warga desa ini bekerja sebagai petani,”jelas dia.
Ketua Karang Taruna Desa Kebon Ayu Rasimin Abdul Malik mengungkapkan ini adalah acara yang dilakukan spontan. Tidak terjadwal karena murni antusias dari para petani. Karang taruna dikatakannya hanya memfasilitasi. Menurut dia, tradisi ini sebagai warisan budaya yang luhur. Warisan budaya ini tidak saja menjadi ritual warga setempat, namun ke depan bisa menjadi salah satu objek wisata budaya yang bisa mendatangkan wisatawan. “Mengingat Desa Kebon Ayu kini sedang berbenah untuk menjadi desa wisata,”ujar dia. Dalam kesempatan itu,diundang juga beberapa komunitas dan media untuk mempublikasikan kegiatan ini. Harapannya, Desa Kebon Ayu bisa dikenal memiliki warisan adat budaya Nyelametang Gumi ini di samping budaya lainnya. (her)
Sejumlah Proyek Kritis Data Ulang Jumlah Alsintan MENJELANG musim tanam tahun 2019-2020, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal melakukan pendataan ulang jumlah alat sistem pertanian (alsintan) yang ada di daerah ini. Hal itu dilakukan untuk mengukur kemampuan serta ketersediaan alsintan di daerah ini, dalam menghadapi musim tanam. Mengingat, data alsintan yang ada sekarang ini dinilai masih banyak yang rancu. Untuk memastikan proses pendata ulang bisa maksimal, Dinas Pertanian Loteng sudah membangun komitmen dengan jajaran TNI guna membantu (Suara NTB/dok) proses pendataan tersebut. L. Iskandar “Jadi nanti TNI juga akan membantu kita melakukan pendataan alsintan. Dengan harapan, hasil pendataan bisa benar-benar maksimal,” terang Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Rabu (20/11). Ia mengatakan pendataan jumlah alsintan tidak hanya menyangkut jumlah alsintannya. Tetapi juga terkait kondisi alsintan, berapa yang masih dalam kondisi baik, kurang baik ataupun rusak. “Dengan adanya data alsintan ini, kita ingin tahu seberapa kekuatan alsintan yang dimiliki di daerah ini,” sebutnya. Mengingat, data alsintan yang ada sekarang dinilai masih rancu dan, itupun hanya data alsintan bantuan pemerintah saja dan tidak termasuk yang dimiliki secara personal oleh masyarakat. Hasil pendataan itu nantinya bisa menjadi salah satu dasar bagi pihaknya dalam mengambil keputusan, terutama terkait program yang akan dilaksanakan, terkait pertanian. Diakuinya, ketersedian alsintan memainkan peranan penting dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas pertanian, karena bagaimana pun juga, tanpa dukungan alsintan sulit untuk bisa menggenjot produktivitas pertanian. “Keberadaan alsintan juga memainkan peran vital dalam mendukung intensifikasi pertanian,” tambah Iskandar. Di satu sisi intensifikasi pertanian merupakan salah satu cara yang paling memungkinkan dilakukan sekarang ini, dalam upaya meningkatkan produksi pertanian di Loteng. Pasalnya, kalau dengan cara penambahan luas area tanam, seperti cetak sawah baru bisa dikatakan sudah tidak mungkin. Mengingat, lahan yang terbatas di daerah ini. Bahkan yang terjadi sekarang, luas lahan pertanian di Loteng terus menyusut, karena dampak dari pembangunan yang cukup pesat di daerah ini. Pesatnya pembangunan ini tidak bisa dicegah, sehingga melalui intensifikasilah produksi pertanian bisa ditingkatkan. (kir)
Pilkada Loteng
Partai Golkar Tidak Jamin Usung Kader Sendiri Praya (Suara NTB) Partai Golkar telah resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020. Langkah yang diambil Partai Golkar memberikan isyarat bahwa tidak ada jaminan bagi kader Partai Golkar bakal diusung di Pilkada Loteng mendatang. Apalagi, ada peluang Partai Golkar berpeluang mengusung kader luar. “Kan pendaftaran seleksi bakal calon kepala daerah ini terbuka untuk umum. Bukan untuk kader partai saja. Jadi tidak menuntup kemungkinan Partai Golkar mengusung kader luar di Pilkada Loteng mendatang,” ungkap Sekretaris Tim Seleksi DPD II Partai Golkar Loteng, H.L. Ahmad Rumiawan, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/11). Dikatakannya, pihaknya dalam hal ini hanya diberikan mandat untuk menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dan, siapapun boleh dan berhak ikut mendaftar di Partai Golkar. Soal kemudian siapa yang diusung itu ada proses seleksinya dan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat DPD II, DPD I sampai ke DPP. “Tim seleksi hanya menerima pendaftaran. Hasilnya kemudian diserahkan ke DPD II, dilanjutkan ke DPD I dan ke DPP. Setelah itu DPP, sesuai mekanisme yang ada di partai akan menentukan siapa bakal calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang,” terangnya. Rumiawan mengatakan, pihaknya membuka seleksi bakal calon kepala daerah bukan karena tidak yakin dengan kualitas kader yang dimiliki. Partai Golkar sebenarnya punya kader yang layak untuk bertarung di Pilkada Loteng mendatang. Tetapi itu sebagai bentuk perwujudan demokrasi. Dan, Partai Golkar ingin calon kepala daerah yang diusung nantinya benar-benar mumpuni. Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Loteng ini menambahkan, karena ini seleksi terbuka, maka semua punya hak yang sama, tidak peduli apakah itu kader partai atau bukan. Semua akan diperlakukan sama. Jadi bagi kader sekalipun tetap harus mendaftar dan mengikuti mekanisme yang ada jika ingin memperoleh dukungan dari Partai Golkar. Disinggung sudah berada calon yang mendaftar, Rumiawan mengaku masih belum bisa memberikan keterangan, karena proses rekrutmen masih berlangsung. “Nantilah setelah ini kita sampaikan berapa yang mendaftar melalui Partai Golkar. Dan, karena proses pendaftaran masih berlangsung kami persilahkan bagi siapa saja yang berminat untuk diusung Partai Golkar di Pilkada Loteng untuk mendaftar di Sekretariat tim seleksi langsung di kantor DPD II Partai Golkar Loteng,” imbuhnya. (kir)
Bupati Akui Kelemahan Perencanaan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengakui kelemahan selama ini dalam hal perencanaan proyek fisik di Lobar. Pasalnya, penganggaran untuk perencanaan dialokasikan tahun berikutnya, sehingga pelaksanaannya pun dilaksanakan pada tahun bersamaan dengan pengerjaan fisik. Kondisi ini menyebabkan waktu pengerjaan proyek mepet, sehingga sejumlah proyek realisasinya rendah bahkan kritis. “Dan ini (perencanaan) proyek kelemahan kita dari tahun - tahun sebelumnya. Kelemahan kita selama ini tahun anggaran pembangunan di sana kita anggarkan perencanaan, “ jelasnya, Rabu (20/11). Diakui perencanaan menjadi titik kelemahan dalam hal lelang proyek, karena perencanaan dilakukan bersamaan dengan lelang proyek. Kondisi ini diakui mengakibatkan waktu perencanaan dengan lelang menjadi mepet dan kejar-kejaran. Otomatis
imbasnya terhadap pengerjaan proyek telat. Karena itu pihaknya pun membenahi rancangan untuk perencanaan akan dianggarkan pada APBD - P, sehingga bulan Desember bisa dimulai tender untuk proyek berikutnya. Pihaknya sudah meminta TAPD agar mulai melakukan ini tahun depan khususnya untuk proyekproyek besar. “Kita mulai tahun depan, tender bisa dimulai desember karena perencanaan sudah dilakukan,” jelas dia. Pihaknya akan memulai
perencanaan tahun depan, sehingga anggaran untuk perencanaan APBDP kemungkinan lumayan besar. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Usman, mengungkapkan dari hasil pantauan pembangunan sejumlah proyek, seperti Puskesmas Sigerongan. Ia melihat progres yang puskesmas tersebut lambat, di mana sekarang ini sudah masuk akhir tahun, namun progres pembangunan masih rendah.” Hasil pantauan kami progres pembangunan masih
UP2K PKK Labuapi Diapresiasi Ketua TP PKK NTB Giri Menang (Suara NTB) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) berhasil menjadi juara I tingkat provinsi. UP2K PKK Lobar pun berhak mewakili NTB pada ajang penilaian tingkat nasional. Keberhasilan inipun mendapatkan apresiasi dari Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptawati Widyawati Zulkieflimansyah yang menggelar road show ke Kecamatan Lingsar, Rabu (20/11). Hadir juga Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, kepala OPD, PKK kecamatan dan desa serta para kades. Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengatakan, road show yang diadakan di Kantor Camat Lingsar ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk memberikan semangat kepada PKK kabupaten, kecamatan, desa hingga dusun agar menyelenggarakan kegiatan lebih baik dan terfokus. “Prestasi PKK Lobar yakni UP2K juara I tingkat provinsi, kita harapkan bisa dibawa pada lomba tingkat nasional,” jelas istri Gubernur ini. Dalam mempersiapkan
(Suara NTB/ist)
TINJAU - Ketua TP PKK Provinsi Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid meninjau stan PKK saat road show di Kantor Camat Lingsar, Rabu (20/11). UP2K ikut lomba tingkat nasional, ujarnya, pihaknya akan bekerjasama dengan kabupaten dan kecamatan hingga desa supaya hasilnya bagus. Bahkan, bulan depan PKK provinsi juga berencana belajar ke daerah-daerah lain yang sudah sukses. Pihaknya akan datang langsung ke lokasilokasi juara-juara UP2K di daerah lain, seperti di Banten dan Jawa Tengah. Pihaknya akan mengajak PKK kabupaten untuk belajar langsung bagaimana pengelolaan supaya bisa menjadi juara tingkat nasional. Prestasi ini, diapresiasi karena sebagai
bentuk kerjasama yang baik di PKK KabupatenLlobar hingga level bawah. Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid mengaku bangga dengan prestasi yang diraih UP2K PKK Kecamatan Labuapi sebagai juara I, tentunya pihaknya akan terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada PKK kecamatan, desa hingga dusun. Dengan dibantu pembinaan PKK provinsi ia berharap ke depan PKK Lobar bisa meraih juara I level nasional. Ia menambahkan untuk lomba PKK, Lobar meraih dua juara I yakni UP2K dan tertib administrasi PKK. (her)
rendah, saya lihat langsung seperti progres Puskesmas Sigerongan,” ujarnya, kemarin. Karena proses pembangunan sedang berjalan, pelayanan dilakukan di sebuah ruko dengan disewa, kalau misalnya pembangunan tidak selesai tempat waktu, maka otomatis masa pelayanan di ruko akan lebih lama, dan tentu pelayanan seperti ini tidak bisa membuat masyarakat nyaman dengan kondisi pelayanan yang apa adanya. Untuk itu dalam waktu dekat ini, Komisi IV DPRD Lobar berencana melakukan sidak di sejumlah proyek pembangunan fisik gedung puskesmas.” Dalam waktu dekat ini, kami dari komisi IV akan turun untuk melakukan sidak pembangunan puskesmas,” tegasnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Lobar
lainnya H. Suhirman. Ia melihat progres pembangunan gedung puskesmas mengkhawatirkan, karena masih di bawah target, padahal masa kerja atau kontrak kerja akan segera berakhir. Seperti yang ada di wilayah Kecamatan Sekotong, ia melihat beberapa bangunan puskesmas berpotensi mangkrak.” Saya melihat bangunan puskesmas yang lambat pengerjaannya,” kata H. Suherman. Kondisi yang sama juga ditemukan di Puskesmas Pelanggan. Adanya pergantian kepala dinas, pihak DPRD Lobar meminta agar kepala dinas yang baru, lebih intens lagi dalam melakukan pengawasan dan meminta kepada kepala dinas untuk bisa menekan kontrak agar lebih cepat dalam bekerja, tentunya dengan memperhatikan kualitas bangunan. (her)
Eksekutif Tolak Anggaran TKD Dipangkas Giri Menang (Suara NTB) Anggaran belanja di Sekretariat DPRD Lombok Barat (Lobar) menembus Rp26 miliar pada rancangan APBD 2020. Di satu sisi, DPRD ingin memangkas anggaran belanja pegawai untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau tukin. Pihak eksekutif pun berharap agar anggaran tukin tidak dipangkas sebab sesuai ketentuan tukin harus dianggarkan tahun depan. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi wartawan mengenai Rancangan APBD 2020 yang dinilai tidak sehat oleh dewan mengatakan pihaknya ingin agar porsi anggaran APBD itu 60:40 persen antara belanja langsung dan tidak langsung. “Ayo teman - teman DPRD, setuju saja kalau 60:40 persen, tapi bicara tahun ke tahun selalu meningkat belanja publik sekarang saja 51:49,” jelas dia. Bupati menegaskan pihaknya tidak ingin anggaran tukin dipotong Rp6 miliar seperti diusulkan oleh dewan. Ia tak ingin anggaran ini dipangkas. Sementara itu, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengata-
kan terkait usulan pemotongan tukin sangat rasional, sebab jika melihat komposisi belanja langsung dengan belanja tidak langsung dinilai tidak sehat. Karena perbedaan antara belanja ini porsi nya sedikit hanya Rp 10 miliar. Terkait anggaran di sekretariat yang dinilai sangat besar mencapai Rp26 miliar? Menurut dia sekretariat hanya diberikan anggaran hanya sampai APBD perubahan tahun depan. Seharusnya pengelokasian anggaran dihitung satu tahun anggaran. Persoalan jumlahnya mencapai Rp 26 miliar, menurut dia, mencakup semua kegiatan di sekretariat. Seperti belanja operasional sekretariat, listrik, air, tunjangan wajib DPRD, komisi, banggar, belum lagi untuk reses dan perda. “Belanja untuk sekretariat hanya dianggarkan sampai APBD Perubahan, seharusnya satu tahun anggaran. Rp 26 miliar itu kan mencakup semua,” imbuh dia. Menurut dia, kalau dibandingkan dengan belanja di eksekutif, dari anggaran daerah Rp 1,8 triliun, Dewan hanya Rp 26 miliar. “Begitu melihatnya, jangan melihat nominalnya,” ujar dia. (her)
Terduga Pelaku Pemerasan di Senggigi Ditangkap Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polsek Senggigi Lombok Barat (Lobar) berhasil meringkus S alias E (28) asal Dusun Kerandangan Desa Senggigi. S diringkus lantaran diduga melakukan pemerasan terhadap korban atas nama Ocky Putra Ryanto asal Perampuan Kecamatan Labuapi saat berkunjung ke Pantai Kerandangan Senggigi, Sabtu (16 /11) sekitar jam 20.00 wita. Korban yang tercatat sebagai mahasiswa ini melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Senggigi lalu ditindaklanjuti oleh tim Opsnal Polsek. Selang kurang sehari setelah kejadian itu, pelaku berhasil dibekuk tanpa perlawanan di rumahnya, Minggu (17/11) lalu. Kapolres Lobar melalui Kasubag Humas Polres Lobar, Iptu Ketut Sandiarsa didampingi Wakapolsek Senggigi Iptu Made Dharma mengatakan pengungkapan kasus ini bermula saat korban datang ke Polsek Senggigi melaporkan kejadian pemerasan yang dilakukan oleh seorang lakilaki yang tidak dikenal korban. Kejadian tersebut bermula korban bersama pacarnya duduk-
duduk di dalam mobil sekitar jam 18.40 wita di TKP. Tiba-tiba pelaku datang menghampiri dan membuka pintu mobil. Pelaku duduk di belakang setir lalu pelaku mengancam korban. “Kalau kamu mau aman berikan saya uang tapi kalau tidak, kamu akan saya bawa ke kantor desa untuk disidangkan dan diadili masyarakat,” jelas dia menirukan ancaman pelaku terhadap korban. Pelaku pun meminta uang sebesar Rp 2.800.000 dari korban. Karena merasa takut, korban menyerahkan uang sebesar Rp500.000. Karena uang itu tidak cukup, korban memberikan anting dan cincin emas pacarnya. Karena itu dianggap masih belum cukup, pelaku memaksa lagi, sehingga korban pun memberikan HP miliknya. “Tapi masih kurang juga, Korban pun memberikan Kartu ATM di mana pada saat itu di ATMnya korban hanya berisi saldo Rp 1.500.000. Tetapi pelaku tetap memaksa untuk ditambah uangnya kalau tidak akan dibawa, akhirnya korban meminta tolong temannya untuk mentransfer uang ke nomor rekeningnya maka dikirimlah oleh teman-
nya korban sebesar Rp. 4.000.000,”jelas dia. Setelah itu lalu diberikan ATM bersama dengan nomor pin milik korban. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya pun mengerahkan tim Opsnal yang dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Sengigi Ipda Putu Sastrawan, SH. Tim langsung melakukan penyelidikan di TKP untuk mencari dan menemukan pelaku sesuai dengan ciriciri yang dijelaskan oleh korban. Akhirnya tim berhasil mendapat informasi dan mengidentifikasikan pelaku. “Akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 03.00 wita, Tim Opsnal bersama unit Intel melakukan penggerebekan di rumah pelaku dan berhasil menangkap pelaku bersama dengan barang buktinya, dan setelah dilakukan interogasi pelaku mengaku bahwa ia telah melakukan pemerasan,” imbuhnya. Barang bukti yang diamankan polisi dari pelaku, satu buah Kartu ATM BRI warna biru, satu unit HP merk Oppo F5 warna hitam, uang sebesar Rp 1.000.000 dan sebuah dompet kulit warna hitam. Atas perbua-
(Suara NTB/her)
KETERANGAN - Kasubag Humas Polres Lobar dan Wakapolsek Senggigi menunjukkan barang bukti yang diduga hasil pemerasan di kawasan wisata Senggigi. tannya kini pelaku di tahan di Rumah Tahanan Polsek Senggigi. Wakapolsek Senggigi Iptu Made Dharma menambahkan, sejauh ini sepanjang tahun 20112019 ada empat kasus pemerasan yang sudah ditangani Polsek. Termasuk pelaku S tersebut, pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Menurut dia, kasus semacam ini menjadi atensi aparat dalam hal ini
Kapolres Lobar, sehingga upaya penanganan terus dilakukan polsek. Upaya pencegahan dilakukan pihaknya dengan mengintensifkan patrol di semua kawasan termasuk yang rawan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan para kades, kadus, hingga RT untuk meningkatkan keamanan di masing-masing wilayah dengan menggalakkan kegiatan siskamling. (her)
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
Tujuh Parpol Belum Laporkan SPJ Penggunaan Dana Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak tujuh partai politik (parpol) di Kabupaten Sumbawa belum mencairkan sisa anggaran tahun ini. Pasalnya sampai saat ini, parpol tersebut tak kunjung menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Sumbawa, parpol dimaksud yakni Golkar, Gerindra, Hanura, Nasdem, PPP, PDIP dan PKPI. “Tinggal tujuh parpol yang belum menyampaikan laporan penggunaan anggaran,” kata Kepala Badan Kesbang(Suara NTB/ist) poldagri Kabupaten SumbaIrawan Subekti wa, Drs. Irawan Subekti. Dijelaskannya, pihaknya sudah mengundang ketujuh parpol untuk melakukan pertemuan pada Senin (18/11). Mengingat waktu untuk pencairan periode berikutnya hanya tersisa satu bulan setengah. Dalam pertemuan pihak parpol menyatakan kesiapannya untuk mencairkan sisa anggaran. Bahkan sudah membuat surat pernyataan untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran paling telat 25 November mendatang. “Jadi mereka sudah sanggup menyampaikan laporan paling lambat 25 November 2019,” terangnya. Diharapkan parpol tersebut komit menyampaikan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan kesepakatan. Sehingga pencairan sisa anggaran dapat segera dilakukan. (ind)
Disdukcapil Kembali Dijatah 2000 Blangko E-KTP Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa Barat kembali diberikan jatah 2000 keping Blangko E-KTP untuk mengganti ribuan Surat Keterangan (Suket) yang sudah dicetak sebelumnya. Adanya penambahan blangko ini tentu diapresiasi, lantaran ketersediaannya sangat terbatas di KSB, apalagi jumlah masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan juga sangat banyak. Kepala Dinas Dukcapil KSB, H. Ibrahim S.Sos, MM kepada Suara NTB, Rabu (20/11) mengatakan, memang sudah ada informasi dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tambahan 2.000 Keping Blangko E-KTP untuk KSB. Hanya saja untuk sementara ini, pihaknya masih belum bisa mengambil blangko tersebut di Jakarta, karena sangat padatnya kegiatan penyambutan Harlah. Karena masih belum terambilnya Blangko dimaksud penerbitan Suket masih tetap dilakukan karena kondisi blangko sudah tidak tersedia lagi di gudang. Bahkan dalam sehari pihaknya mampu menerbitkan Suket (pengganti KTP) hingga ratusan lembar karena tingginya animo masyarakat mengurus perubahan data kependudukan mereka. Untuk itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mengambil Blangko itu ke Jakarta sehingga ribuan Suket yang sudah dikeluarkan segera diganti. Pihaknya juga sangat meyakini dengan adanya tambahan blangko itu akan mampu mengurangi penerbitan Suket hingga akhir tahun 2019. Selain persoalan blangko, pihaknya juga akan semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman E-KTP sehingga datanya bisa terhimpun. “Memang kita sudah dijanjikan 2000 Keping Blangko E-KTP, tetapi kami belum sempat mengambil ke Jakarta karena agenda yang padat di Harlah. Meski demikian, pelayanan data Kependudukan yang kami lakukan tidak terganggu karena kami selalu siapkan Suket sebagai pengganti KTP,” ungkapnya. Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih tingginya jumlah permintaan blangko E-KTP di KSB yakni proses pemekaran RT dan Dusun serta berpindah tempat tinggal yang ada di masing-masing desa. Selain masalah tersebut, tidak sedikit juga masyarakat yang datang membuat KTP baru dengan alasan KTP yang lamanya hilang dan rusak. Belum lagi anak-anak yang menginjak 17 tahun di bulan November tahun ini juga sangat banyak. Kendatidemikian,pihaknyamengakusudahmembuatlangkah strategis untuk menyikapi masalah dengan dengan mengeluarkan surat keterangan (Suket). Karena pada dasarnya Suket ini sama dengan KTP hanya bentuknya saja yang berbedadanpenggunaannyajugasama.Tentujikamasyarakatsudah memegang Suket maka datanya sudah terekam tinggal nanti dilakukan penggantian saja jika blangko tersedia. Hanya saja upaya tersebut juga belum dianggap maksimal terutama bagi para warga yang akan bekerja ke luar negeri. Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya pemerintah bisa segera memenuhi kuota blangko masing-masing daerah. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir, pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak berkecil hati jika hanya menerima Suket, karena peruntukannya sama dengan KTP. “Kita tetap berupaya meminta kebijakan dari Kemendagri untuk meminta supaya stok blangko bisa dipenuhi masing-masing daerah. Kami juga akan menyikapinya kelangkaan E-KTP ini dengan menerbitkan Suket, karena peruntukan dan kegunaannya juga sama tidak ada yang beda,” tukasnya. (ils)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Bupati KSB Hidupkan Semangat Gotong Royong di Bumi Pariri Lema Bariri Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H.W. Musyafirin menyebut ikhtiar menghidupkan kembali tata nilai dan semangat gotong royong dari Bumi Pariri Lema Bariri KSB merupakan terobosan dan langkah berani dalam rangka mengaktualisasikan jati diri bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan bupati dalam Indonesia Visionary Leader season 6 yang diselenggarakan oleh SINDO Media di Gedung SINDO, Jakarta, Selasa (19/11). “Kita angkat kembali gotong royong sebagai budaya kita itu, benar-benar kita dari alam kultural kita bawa ke alam struktural,” ujar Musyafirin. Musyafirin juga mengatakan pemberdayaan gotong royong sebagai visi, misi dan aksi unggulan daerah KSB dipandang layak untuk menjadi solusi terhadap tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasae masyarakat, perluasan
kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. “Sehingga dia benar-benar menjadi, tidak saja menjadi sebuah tata nilai atau sistem nilai tapi gotong royong ke depan dia harus bisa menjelma sebagai suatu instrumen cara dia mencapai tujuan,” jelasnya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pun telah merevitalisasi dan memformalkan tata nilai dan semangat gotong royong sebagai pedoman pembangunan dan program unggulan daerah melalui komitmen politik dalam bentuk PERDA nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD KSB tahun 2016-2021. “Kita alhamdulillah di
Kabupaten Sumbawa Barat jadi gotong royong ini sudah kita Perda kan menjadi semacam instrumen untuk mempercepat pemenuhan hak dasar masyarakat secara berkeadilan,” tuturnya. Untuk diketahui, bupati menjadi salah satu peserta dalam acara yang digelar SINDO Media itu. Acara ini menjadi ajang bergengsi menguji kekuatan visi misi program kepala daerah. Pada sesi keenam Indonesia Visionary Leader SINDO Media 2019 dengan tema “Memacu Visi Menuju Kedigdayaan Invwstasi” itu, bupati HW. Musyafirin tidak sendiri diberi kesempatan memaparkan visi misi dalam menjalankan pemerintahannya di KSB selama ini. Tetapi ada 12 bupati/waikota lainnya di Indonesia turut diberi kesempatan. Mereka diantaranya Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wali
(Ist/dok humpro ksb)
KEPEMIMPINAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin saat memaparkan visi misi kepemimpinannya di ajang Indonesia Visionary Leader season 6 yang diadakan SINDO Media. Kota Madiun Maidi, Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dan Bupati Merangin Al Haris. Kemudian Wali Kota Solok Zul Elfian, Bupati Pelalawan
Muhammad Harris, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dan Bupati Aceh Barat Ramli MS. (*)
OPD Didorong Persiapkan Program Penurunan Kemiskinan dan Stunting Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa mendorong OPD agar serius mempersiapkan sekaligus menyukseskan sejumlah program prioritas. Terutama penurunan angka kemiskinan, stunting dan pemenuhan hak sipil anak melalui pemenuhan layanan dasar. Hal itu disampaikan juru bicara F PDI dalam paripurna, Hj. Jamilah S.Pd.SD, Rabu (20/11), terkait pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2020. Penurunan angka kemiskinan, stunting dan pemenuhan hak sipil anak melalui pemenuhan layanan dasar khsusnya merupakan langka strategis dalam memecahkan berbagai persoalan. Fraksi PDI P berharap dengan adanya kebijakan program prioritas ini masyarakat tidak lagi menjadi penonton di
daerah sendiri dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Dibutuhkan upaya untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah dengan harapan akan lahir terobosan-terobosan baru. Mengingat dampak dari kemiskinan bukan hanya terletak pada masalah individu, tetapi erat kaitannya dengan keterbatasan SDM. Maka tak jarang dampak dari kemiskinan, seperti di wilayah pedesaan terjadinya peram-
bahan hutan secara liar untuk berladang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sanak family dan dampak hukum lainnya. Makanya, perlu didorong implementasi program pengentasan kemiskinan, seccara berkelanjutan berkelanjutan serta tepat sasaran. Tak hanya itu, F PDI P juga mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai guna menunjang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah. Misalnya sarana prasa-
rana jalan dan dermaga, pembangunan sarana prasarana pertanian, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan. Apresiasi diberikan atas capaian pembangunan daerah baik yang sudah maupun yang akan segerah direalisasikan seperti pembangunan bendungan Beringin Sila, pembangunan pasar Seketeng, pembangunan dermaga Teluk Santong, relokasi RSUD Sumbawa dan pembangunan jalan mantap yang berkelanjutan. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dalam hal ini sangat diperlukan dalam menunjang produktivitas pertanian,perkebunan, peternakan maupun perikanan.
Pemerintah daerah harus merealisasikan pengelolaan APBD yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Serta mengurangi secara signifikan belanja-belanja yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan birokrasi. Seperti belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, dan belanja makan minum. Jangan sampai belanja-belanja tersebut menjadi sumber penghasilan terselubung bagi pengelola kegiatan. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mendesain kebijakan yang berimplikasi langsung dan memiliki legal standing yang jelas dalam meningkatkan penghasilan ASN berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). (arn)
Puluhan ”Tau Karong” Jajal Keberanian di ”Barempuk Rame” Festival Taliwang Taliwang (Suara NTB) – Puluhan “Tau Karong” (Jawara Sumbawa) ambil bagian bertarung dalam event barempuk-olahraga tinju tradisional Tana Samawa yang digelar di lapangan Alun-alun Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Selasa (11/19). Event olahraga adu fisik tradisional masyarakat Sumbawa yang diselenggarakan untuk memeriahkan peringatan Harlah ke16 KSB ini diantusiasi masyarakat dan para petarung. Terbukti yang hadir tidak saja para Tau karong Samawa asal Ano Rawi (wilayah barat Sumbawa) - KSB dan sekitarnya, tetapi dari mereka yang berasal dari Ano Siup (ujung timur Sumbawa). Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST dalam sambutannya mengatakan, sebagai olah raga tradisional, barempuk tergolong permainan yang keras. Namun demikian sebagai olahraga, barempuk bukanlah ajang untuk mempertunjukkan diri sebagai seorang jagoan. “Di masa lampau, barempuk adalah wahana menyaring dan latihan prajurit kerajaan Sumbawa. Tujuannya untuk mendapatkan prajurit yang tangguh dan siap bersama-sama menjaga kerajaan Sumbawa. Tapi sekarang ini hanya semata olah raga. Jadi bagi peserta harus tetap menjunjung tinggi sportivitas,” cetusnya.
(Suara NTB/ist)
BAREMPUK - Dua orang tau karong bertarung dalam event barempuk ramai yang diadakan di alun-alun Taliwang, Selasa (19/11). Selama pertarungan berlangsung, pihak panitia mengatur secara ketat para peserta. Puluhan peserta diberi kesempatan sekali menjajal sesamanya setelah sebelumnya mendaftar dan mendapat persetujuan panitia. Uniknya pertarungan berampok ini, para peserta diharuskan Ngumang. Ngumang adalah cara menunjukan diri
para peserta bersedia atau menerima tantangan sesamanya. Sebagai pertandingan populer zaman dulu, barempuk atau dalam sumbawa bagian timurnya di sebut barempuk ternyata tidak lekang oleh waktu. Terbukti, selain dijejali puluhan petarung dari seluruh penjuru tana Samawa, ribuan masyarakat tumpah ruah memadati alun-alun Ta-
liwang menonton. Panitia dibantu aparat kepolisan TNI dan Satpol-PP sempat beberapa kali kewalahan mengatur penonton. Karena penonton yang terlampau antusias sampai tak sadar masuk arena pertarungan, meski panitia telah membuat garis pembatas. Agus salah seorang warga mengaku, dirinya sangat antu-
sias menonton berampok hari ini Sebab meski menjadi olahraga tradisional Samawa, barempuk saat ini sudah sangat langka dipertunjukkan. “Terakhir saya nonton waktu masih kecil. Saya kira event ini bagus diadakan setiap tahun supaya masyarakat dan generasi muda kita tidak lupa kalau punya tradisi berampok ini,” imbuhnya. (bug)
Kerjasama DPRD Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB
F-PKS Nilai Perjalanan KSB dalam ”Rel” yang Benar
Abidin Nasar
Taliwang (Suara NTB) Memasuki usia ke 16 tahun, banyak capaian yang telah diraih Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Para pihak menilai akselerasi pembangunan daerah bermotto Pariri Lema Bariri ini pun sudah pada rel yang benar. Pernyataan ini pun diamini oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD setempat. “Menurut kami di PKS, refleksi singkat KSB diusianya yang ke-16, bahwa daerah ini sudah berjalan di atas rel yang tepat,” kata anggota F-PKS Abidin Nasar, SP., MP kepada
wartawan, Selasa (19/11). Abidin yang juga wakil ketua DPRD KSB ini mengatakan, harapan pemerintah pusat terhadap agenda otonomi daerah dapat dijawab secara tuntas KSB hari ini. Terbukti berbagai prestasi pembangunan telah berhasil diraih daerah, terutama dalam upaya mendekatkan pelayanan dan mensejahterakan masyarakatnya. “Bukti riilnya saya kira banyak. Misalnya saja turunnya angka kemiskinan hinga 1,79 persen hanya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun,” timpalnya. Keberhasilan itu kata dia, memang tidak dicapai KSB dengan pemerintah berjalan sendiri. Pola pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam membangun melalui Program Daerah Pem-
berdayaan Gotong Royong (PDPGR), disebut Abidin sebagai gebrakan paling progresif yang diaksikan daerah sebagai senjata utamanya dalam membangun. “Keberhasilan (PDPGR) tersebut merupakan kontribusi dan dukungan para stakeholder yang harus tetap dijaga dan terus dikembangkan pada hari-hari yang akan datang. Tentu dengan juga terus dibenahi,” timpal Abidin. Walau sudah berada pada rel yang tepat, selanjutnya Abidin menuturkan, dinamika pembangunan yang terus berkembang tetap masih menyisakan beragam PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah. Baik itu persoalan yang selama ini belum atau lupa disentuh maupun persoalan baru sebagai bentuk dari tuntutan zaman.
Karena itu, F-PKS setidaknya mencatat ada 8 hal yang saat ini dan ke depannya perlu menjadi perhatian pemerintah KSB untuk dibenahi dan ditingkatkan ke depan. Pertama terkait pengembangan Pendidikan Berkarakter Cerdas dan Takwa, kedua Pembangunan Kesehatan Paripurna. “Untuk dua hal ini kami kira tidak bisa hanya sebatas pada orientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) saja ya,” papar Abidin. Berikutnya, pengokohan keteladanan dan pejabat berintegritas, keempat Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Produktif, kelima mentransformasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai lini utama perekonomian masyarakat, pembangunan industrilisasi berbasis kawasan.
Selanjutnya penguatan birokrasi yang profesional dan melayani, serta terakhir pengokohan Ketahanan Keluarga, sebagai basis pembangunan masyarakat. “Kami kira semua telah dipikirkan oleh pemerintah hari ini. Tapi harus diakui masih perlu dimaksimalkan lagi,” beber Abidin. Di sisi lain, F-PKS menyoroti terkait beberapa hal yang juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah KSB saat ini. Diantaranya soal pengoptimalan daerah menggali potensi pendapatan, khususunya sektor Pendapatan Asli Daerah. Di katakan Abidin, hingga tahun 2020 suntikan PAD terhadap struktur APBD masih cukup rendah, berada di bawah 1 persen. “Angka Rp 76 miliar itu PAD kita itu masih sangat rendah ya,” katanya.
Selanjutnya masih banyaknya aset produktif yang belum maksimal dikelola hingga belum maksimalnya pembangunan usaha industri lokal sebagai ciri khas daerah. “Di sisi hukum yang perlu jadi perhatian serius Pemda juga bahwa masih banyaknya kasus Narkoba dan dugaan penyalahgunaan anggaran oleh desa,” sambungnya seraya menambahkan, jika pihaknya optimis KSB bisa mengatasi semua persoalan dan tantangan tersebut ke depannya. “Akhirnya kami mewakili DPRD KSB sekaligus keluarga F-PKS berkeyakinan KSB akan menjadi dardah maju dan sejahtera, serta mampu menjadi contoh yang baik bagi daerah lain di NTB dan Nasional,” tukas Abidin. (bug/*)
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Polisi Selidiki Pembunuhan di Desa Jala
Proyek Pipa PDAM Ditolak, TP4D Panggil Perangkat Desa Oo Dompu (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejakasaan Negeri (Kejari) Dompu, akan memanggil khusus sejumlah perangkat Desa Oo. Pemanggilan mereka guna mendalami penyebab munculnya penolakan proyek instalasi perpipaan PDAM oleh Dinas PU. Pasalnya, jauh hari sebelum bahan dan alat berat ditempatkan sudah ada kesepakatan bersama baik dengan pemerintah desa maupun warga sekitar. Ketua TP4D Dompu, Ahmad Sulhan, SH., kepada wartawan (Suara NTB/jun) di kantornya mengaku terkejut Ahmad Sulhan mendengar reaksi penolakan warga atas proyek dengan nilai sekitar Rp14 miliar tersebut. Karenanya, penting menghadirkan perangkat desa sebagai penguasa wilayah untuk mengetahui akar persoalannya. “Kami sendiri dari TP4D akan memanggil beberapa perangkat desa terkait permasalahan ini,” cetusnya. Selain untuk mengetahui alasan dilanggarnya kesepakatan bersama yang telah dibuat. Pemanggilan itu juga dimaksudkan agar mereka bisa memastikan proyek ini tetap berjalan dan mendapat dukungan warga sekitar. Kalaupun kemudian muncul asumsi bahwa penolakan terjadi karena warga sekitar tak kebagian jatah sebagai tenaga kerja, atau khawatir volume air untuk lahan pertanian mereka berkurang. Menurut dia, masalah tersebut sebetulnya sudah selesai dibahas dalam beberapa kali pertemuan sebelumnya. Namun sejauhmana realisasinya di lapangan tak diketahui pasti. “Ini yang mau kita cari dan untuk sosialisasi berikutnya tidak ada lagi alasan untuk menolak, apalagi ini proyek air bersih yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya. Sosialisasi lanjutan yang direncanakan sebelumnya, tambah Ahmad Sulhan, belum bisa dilakukan karena pelaksana dalam hal ini Dinas PU lantaran masih berkoordinasi dengan intansi terkait seperti TNI, Polri, aparatur Desa Oo dan sebagainya. Langkah tersebut sengaja dibangun untuk memastikan proyek yang akan berkahir masa kontraknya pada 25 Desember mendatang bisa langsung dieksekusi. “Untuk sosialisasi besok akan dilibatkan dari Polres, TP4D juga supaya kita sama-sama memberikan pemahaman. Saya yakin ini ada kesalahpahaman,” pungkasnya. (jun)
Masalah Sampah Masih Jadi Pekerjaan Rumah Dompu Dompu (Suara NTB) Sampah rumah tangga masih menjadi masalah di Dompu karena sering dibuang di sungai dan pojok – pojok kota. Membangun kesadaran masyarakat ini tidak bisa hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tapi harus didukung semua pihak. Terbatasnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah karena tidak diizinkan warga menjadi salah satu pemicu warga buang sampah di sungai dan di pojok kota. “Kesadaran masyarakat membuang sampah ini yang masih kurang di kita, ditambah keterbatasan jumlah TPS membuat warga membuang sampah di sembarang tempat,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, H. Albukhairum, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB kemarin. Petugas kebersihan dengan mobil pengangkut sampah, kata H. Albukhairum, setiap hari tetap aktif mengangkut sampah rumah tangga. Mobil pengangkut sampah sejauh ini belum masuk ke kampung karena akses jalan yang sempit, sehingga warga di kampung membawa sampahnya keluar agar bisa diangkut petugas. “Pemilik rumah yang ada di pinggir jalan sering ngomel, sehingga warga di kampung lebih memilih membuang langsung sampahnya. Makanya mereka pilih mudah dengan membuang di sungai atau di pojok – pojok yang sepi,” kata H. Albukhairum. Himbauan dan larangan membuang sampah sembarang tempat yang melibatkan Camat, Desa dan Lurah, kata H. Albukhairum, sudah dilakukan. Termasuk membersihkan tempat yang dijadikan TPS warga. “Tapi tetap saja mereka membuang sampah di situ,” ungkapnya. Menyurati sekolah, kantor dan pertokoan agar tidak membuang sampah sembarang tempat sudah lama dilakukan. Termasuk melibatkan bank sampah, tapi efektivitasnya belum terlihat. “Kita sangat berharap semua pihak ikut terlibat membiasakan buang sampah pada tempatnya,” harap H. Albukhairum. H. Albukhairum juga mengaku, saat ini pihaknya kesulitan mendapatkan pekerja untuk tenaga angkut sampah. Tenaga yang digaji harian sebesar Rp100 ribu per hari dan uang makan per hari atau jauh diatas ketetapan pemerintah sebesar Rp85 ribu per hari dan tidak ada biaya makan. “Kalau ndak seperti itu, mereka ndak mau. Itupun masih susah kita dapatkan pekerjanya,” ungkap H Albukhairum. (ula)
Mitan Langka karena Kuota Dikurangi Bima (Suara NTB) Kepala PT. Pertamina Cabang Bima Yudo Tri Pramono, mengaku penyebab kelangkaan Minyak tanah (Mitan) di wilayah Kota dan Kabupaten Bima dalam dua pekan terakhir lantaran ada pengurangan kuota. “Kemungkinan ada rencana Pemerintah Pusat melakukan konversi Mitan ke gas elpiji, sehingga kuota Mitan untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bima dikurangi,” katanya, Rabu (20/11). Berdasarkan informasi dari Pertamina Pusat melalui Kementrian ESDM, ada rencana konversi Mitan ke gas elpiji untuk wilayah Indonesia Timur yang hingga kini masih belum menggunakan gas elpiji. “Konversi Mitan ke Gas ini termasuk juga di NTB. Khususnya di Kota dan Kabupaten Bima,” katanya. Yudo mengaku, setiap tahun beban subsidi Mitan yang harus dibayarkan oleh Pemerintah dianggap cukup besar. Sehingga strateginya dengan melakukan konversi Mitan ke gas elpiji. “Dalam mewujudkan konversi ini, setiap tahun Pemerintah mengurangi kuota Mitan. Pengendalian kuota inilah menjadi salahsatu faktor kelangkaan Mitan,” ujarnya. Kendati demikian, Ia menyarankan agar menanyakan kejelasan informasi tersebut dengan Sales Executive Retail, PT Pertamina NTB, pihak yang memiliki kewenangan terkait persoalan Mitan. “Kita juga tidak bisa melangkah lebih jauh, sebaiknya langsung saja tanyakan ke Sales Executive Retail PT. Pertamina NTB di Mataram terkait persoalan Mitan ini,” katanya. Yudo menambahkan, pihaknya hanya melayani kebutuhan BBM lainnya, seperti solar, premium, pertamax dan pertelite. Untuk saat ini empat jenis BBM tersebut stoknya masih aman hingga awal 2020. “Kita berharap tidak ada kelangkaan BBM sehingga kami bisa melayani masyarakat dengan baik,” harapnya. (uki)
Halaman 7
Dompu (Suara NTB) Pelaku pembunuhan Nurdin (28) di Desa Jala, Selasa (19/11) masih dalam penyelidikan polisi. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk Muhlis (27) warga asal Nanga Jambu yang mengetahui korban terakhir kali bersama Ahmad.
(Suara NTB/uki)
BONGKAR - Satpol PP Kota Bima membongkar lapak PKL, di depan Mesuem ASI Mbojo, Rabu (20/11).
Satpol PP Kota Bima Kembali Tertibkan Lapak PKL Kota Bima (Suara NTB) Usai menertibkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan RSUD Bima belum lama ini. Jajaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Bima kembali melakukan penertiban serupa di depan Museum ASI Mbojo, Rabu (20/11). Pantauan Suara NTB, penertiban tersebut berlangsung lancar dan tidak ada perlawanan dari PKL saat petugas membongkar lapak mereka. Namun ada sebagian yang menangis, sok dan tidak menyangka lapak mereka tibatiba dibongkar. Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Bima, H. Supardin S.Sos mengaku penertiban tersebut karena
keberadaan belasan lapak tersebut menganggu keindahan Kota Bima. Selain itu lapak-lapak adalah ilegal. “Banyak warga Kota Bima juga yang mengeluhkan keberadaan lapak-lapak tersebut karena membuat Kota nampak kumuh, makanya kita tertibkan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (20/11) Supardin mengaku, Pemerintah Kota Bima tidak melarang para PKL berdagang atau berjualan di tempat tersebut. Namun dengan syarat, lapak dibuat rombong. Supaya bisa dibawa pulang ke rumah. “Hal ini kami ingatkan terus selama ini kepada para PKL. Tapi sampai saat penertiban tidak ada yang mengindahkan,” katanya. Bagaimana nasib PKL pasca penertiban ? Ia mene-
gaskan persoalan itu belum dipikirkan. Namun akan dikoordinasikan dengan OPD teknis lain. Termasuk membangun tempat dan fasilitas untuk mereka bisa berjuialan. “Untuk sementara kami tertibkan dulu, setelah itu kita akan kordinasikan ke Dinas-Dinas terkait,” ujarnya. Supardin menambahkan, penertiban tersebut akan terus dilakukan oleh pihaknya di sejumlah titik di Kota Bima yang dianggap kumuh karena banyaknya lapak PKL. Salahsatunya di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda. “Semua kita tertibkan yang menggangu keindahan Kota. Soal kapan dan dimana nanti akan kami informasikan,” pungkasnya. (uki)
Kapolsek Huu, Iptu Balok Suswantoro melalui Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., menyampaikan, salah seorang nelayan ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sekujur tubuh bersimbah darah akibat luka robek dibagian dagu dan pipi. Kuat karena hantaman benda tumpul. “Diperkirakan pelaku melakukan penganiayaan ini menggunakan benda tumpul sehingga korban meninggal dunia,” ungkapnya. Saat ditemukan warga sekitar Pukul 13.30 Wita kemarin di kebun sawah milik Taamim alias Abu Ju, Nurdin sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan posisi tubuh tengkurap. Oleh warga kemudian diiformasikan ke pihak keluarga dan aparat keamanan untuk dilakukan evakuasi. Kendati heboh dan menjadi kerumunan warga, lanjut Sabri, namun tak menghambat upayanya mengevakuasi
korban ke puskesmas untuk dilakukan visum. “Pukul 16.30 Wita tim inafis yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Dompu tiba di TKP dan membawa korban ke Puskesmas Rasabou untuk divisum,” jelasnya. Sebelum akhirnya ditemukan tewas mengenaskan, korban menurut pengakuan sang adik Nuriah (23) sempat makan bersamanya di rumah pada Pukul 10.00 Wita. Selepas itu tak diketahui sang kakak kemana dan dengan siapa. Sementara keterangan lain dari Muhlis, terakhir ia duduk bersama korban di rumah Kadus Nanga Jambu. Namun tak lama datang Ahmad menggunakan sepeda Motor Mio mengajaknya keluar. “Pada saat itu Muhlis ingin ikut namun dilarang oleh Ahmad. Kemudian mendengar Nurdin sudah meninggal di kebun sawah,” pungkasnya. (jun)
Protes Hasil Pilkades
Warga dan Satpol PP Nyaris Baku Hantam di Kantor Bupati Dompu (Suara NTB) Warga pendukung calon kepala Desa di Desa Mangge Asi Dompu dan Desa Sorinomo Pekat kembali melakukan aksi protes di kantor Bupati. Massa menuntut pembukaan peti suara dan pembatalan hasil Pilkades yang dinilai curang. Kehadiran warga dari dua desa yang didominasi para perempuan ini membuat suasana di kantor Bupati riuh. Karena massa langsung masuk ke kantor Bupati dan berteriak agar ditemui Bupati. Karena tidak ditemui, massa berusaha mencari Bupati di ruang kerjanya dan dihalangi Sat Pol PP. Karena menerobos ibu-ibu, massa yang lain ikut emosi sehingga aksi saling dorong dengan Sat Pol PP di gedung kantor Bupati tidak terhindarkan. Massa akhirnya dapat ditenangkan dan membubarkan diri setelah perwakilannya yang diterima Kepala DPMPD Dompu menemuinya dan menjelaskan akan ada pertemuan lintas sektor di kantor Dewan, Kamis (21/11) hari ini. “Tim penyelesaian sengketa sebenarnya akan mengeluarkan keputusannya hari ini. Karena masih sepihak, saya
minta ditunda. Makanya besok kita akan bertemu di kantor Dewan,” kata Ilham Yahyu, S.Pd perwakilan massa yang menemui kepala DPMPD Dompu, Rabu (20/11). Abdurrahman pendukung calon kepala Desa Mangge Asi (Joni) mengatakan, pihaknya menuntut agar peti suara di TPS 4 yang meliputi Dusun Ngaro Kalo, Rasanggaro, dan Dusun Karampa dibuka. Pihaknya menduga ada kecurangan yang dilakukan petugas KPPS. “Ada perubahan pola dalam menghitung suara. Jika sebelumnya penghitungan surat suara dengan diangkat. Setelah istirahat,
penghitungan, surat suaranya dibuka di dalam baru diangkat. Kami menduga ada kecurangan dilakukan oleh KPPS,” ungkapnya. Selain terkait Pilkades Mangge Asi, massa juga mempersoalkan Pilkades Sorinomo Kecamatan Pekat. Kirawaratun, calon kepala Desa Sorinomo mengaku,dugaan kecurangan Pilkades karena ada pemilih ganda dan pemilih di bawah usia memilih. “Menyangkut pemilih ganda di TPS 1 dan 2, ada 4 orang,” kata Kirwatun yang selisih 12 suara dengan Supardi, calon kepala Desa yang unggul dalam pemilihan. (ula)
(Suara NTB/ula)
RICUH - Massa pengunjuk rasa dari pendukung calon kepala Desa di Mangge Asi dan Sorinomo Pekat ricuh di kantor Bupati Dompu, Rabu (20/11).
Lelang JPTP di Dompu Diperpanjang Dompu (Suara NTB) – Panitia seleksi terbuka pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPTP) di Dompu, akhirnya memperpanjang masa pendaftaran, mulai Rabu (20/11) ini hingga tujuh hari kedepan. Perpanjangan terpaksa dilakukan karena jumlah pelamar yang diterima belum memenuhi kuota yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2019. Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH., selaku panitia seleksi menyebutkan, dari sekian JPTP yang dilelang belum ada satupun yang sudah memenuhi kuota tiga orang sebagaimana dipersyaratkan Menpan RB. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) misalnya, baru dilamar dua orang. Sedangkan empat jabatan lain seperti Asisten Administrasi Umum, Kadiskop UKM, Distanbun dan Disnakertrans masing-masing satu orang. “Untuk satu jabatan itu min-
(Suara NTB/jun)
Asraruddin imal tiga orang pelamar, itu penegasan KASN,” ungkapnya. Masa perpanjangan pendaftaran untuk beberapa jabatan tersebut akan dibuka hingga tujuh hari kedepan, terhitung sejak 20 November 2019 ini. Kalaupun akhirnya sampai batas waktu itu tidak juga dipenuhinya kuota yang dipersyaratkan, BKDPSDM akan melaporkan hasilnya untuk diputuskan
KASN. Apakah dilanjutka ke tahapan berikutnya atau kembali membuka kesempatan untuk ketiga kali. “Kalau belum memenuhi kuota apakah diperpanjang lagi atau tidak kami ndak berani komentar itu. Itu wewenangnya KASN,” tandasnya. Sementara Kabag Ortal Setda Dompu, H. Gaziamansyuri selaku mitra turut mengomentari perpanjangan pendaftaran tersebut. Ia berharap agar pihak-pihak yang memang sudah memenuhi perayaratan administrasi baik di lingkup pemerintah daerah maupun dari 10 Kabupaten/Kota lain di NTB untuk segera mendaftar. Sehingga pelaksanaan program organisasi tersebut nantinya berjalan maksimal. “Kalau memang memenuhi syarat silahkan daftar, demikian juga yang di luar daerah karena untuk jabatan tinggi pratama ini dibuka se provinsi, jadi orang Bima, Sumbawa, Lombok juga bisa mendaftar,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/Polres Dompu)
TEWAS – Warga memadati lokasi penemuan jenazah Nurdin (28), yang ditemukan di kebun sawah warga. Ia diduga kuat jadi korban pembunuhan, Rabu (20/11).
Serahkan Formulir Pendaftaran, IDP Harap Bisa Diusung PPP Bima (Suara NTB) Calon Bupati Bima Petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, mengembalikan berkas formulir pendaftaran ke DPC PPP Kabupaten Bima, di Sekretariat partai setempat pada, Rabu (20/11). Pengembalian formulir sekaligus mendaftar itu, Perempuan yang akrab disapa IDP ini terlihat didampingi Putra sulungnya, M. Putera Feryandi, S.IP yang juga Ketua DPRD Kabupaten Bima serta puluhan simpatisan. “Selain kembalikan formulir yang kami ambil beberapa waktu yang lalu, hari ini kami juga mendaftar secara resmi ke PPP,” katanya. Pada hari yang sama, IDP juga mengaku telah mendaftar di partai Golkar dan Hanura sebagai bakal Calon Bupati (Cabup) Bima. Dengan demikian, ada tiga partai sekaligus yang didaftar. “Sebelum ke sini (Sekretariat PPP), kami ke Golkar dan Hanura terlebih dahulu untuk mengembalikan formulir dan mendaftar,” katanya. Ia berharap PPP dari tingkat DPC, DPW hingga DPP PPP dapat memverifikasi berkas pendaftaranya. Sekaligus berharap partai berlambang Kabah yang memiliki lima kursi DPRD itu, dapat mengusungnya dalam Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang.
“Harapannya bisa diusung PPP, begitupun dengan partaipartai lain. Nanti semua partai akan semua kita daftar,” ujarnya. Ditempat yang sama, Perwakilan DPW PPP Provinsi NTB, Mahfud, menyarankan kepada IDP agar bakal Calon Wakilnya juga ikut mendaftar. Mengingat yang direkomendasikan nanti ke DPW dan DPP sudah berpasangan. “Kita harap bakal calon wakil dari IDP bisa segera mendaftar biar nanti langsung direkomendasikan berpasangan,” katanya. Meski tidak langsung menyebutkan sikap partai PPP mengusung IDP, namun Mahfud yang juga eks Ketua DPC Kabupaten Bima ini memberikan sinyal, bahwa PPP akan mengusungnya “Jika ditengok kembali sejarah, yang berdarah-darah memenangkan almarhum Ferry Zulkarnain (suami IDP) jadi Bupati Bima hingga dua periode adalah PPP,” katanya. Ia menambahkan, sejak pendaftaran mulai dibuka satu minggu kemarin baru ada tiga figure yang mendaftar ke PPP. Yang pertama, Drs. Syamsuddin, Nimran MH dan terakhir Petahana Bupati. “Baru tiga orang nama yang mendaftar kemungkinan figur-figur akan segera menyusul,” pungaksnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
SERAH TERIMA - Bupati Petahana, Indah Dhamayanti Putri mengembalikan formulir pendaftaran kepada anggota Desk Pilkada PPP Kabupaten Bima, di Sekretariat partai setempat, Rabu (20/11).
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
Puaddi Tegaskan Maju di Pilkada Loteng Mataram (Suara NTB) Politisi Partai Golkar, Puaddi menegaskan akan ikut maju di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Lombok Tengah. Hal itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan publik terkait kepastian dirinya apakah akan maju atau tidak. Sebagai bentuk keseriusan untuk ikut maju Pilkada, Fuadi mengaku bahwa dirinya sudah mengambil formulir pendaftaran di sejumlah partai, seperti Golkar dan juga PPP. Ia akan ikut mekanisme perekrutan kandidat bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik. “Ya sudah saya ambil formulir, tapi kapan akan saya kembalikan, kita tunggu waktu yang baik dulu. Baru di dua partai itu saja, Golkar dan PPP,” katanya kepada wartawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/11) kemarin. Dengan memastikan dirinya akan ikut maju di Pilkada Loteng itu, maka tercatat tiga trah Bodak sama-sama akan ikut maju. Pasalnya dua trah Bodak lainnya yang juga sudah dipastikan maju adalah, Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi dan anak dari Ketua DPD I Golkar NTB yang juga Bupati Loteng, Suhaili FT, yakni Ferdian. Puaddi merupakan adik kandung dari Suhaili FT. Ia sebelumnya merupakan Ketua DPRD Loteng yang maju menjadi anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilu 2019 kemarin. Dikatakannya bahwa jika ia mendapat restu untuk maju, maka dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD NTB. Ditegaskannya bahwa meskipun dirinya juga akan ikut maju, namun ia menolak dikatakan bahwa ada persaingan di internal keluarga untuk menjadi orang nomor satu di bumi Tastura itu. Menurutnya diantara mereka bertiga tidak ada persaingan, siapapun pada akhirnya yang akan dapat maju dan direstui, maka semuanya akan menerima keputusan. Disampaikan Puaddi, dirinya juga kerap membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai dan juga figur-figur yang digadang-gadang akan ikut maju. Hal itu dilakukan dalam rangka penjajakan dalam menghadapi Pilkada serentak Lombok Tengah. (ndi) H. Fuadi (Suara NTB/ndi)
Kasus Suap Rp1,2 Miliar
Masing-masing Cari Selamat Mataram (Suara NTB) Para terdakwa kasus suap Rp1,2 miliar Imigrasi Mataram mengajukan saksi meringankan. Terdakwa Kurniadie mengajukan ahli pidana Universitas Al-Azhar, Dr. Supardji Ahmad. Sementara terdakwa Yusriansyah Fajrin menghadirkan guru besar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Prof Muzakkir. Masing-masing yang sebelumnya mengabdi di satu kantor itu berbalik mencari celah berkilah sendiri. Ahli pidana itu mendapatkan kesempatan menjelaskan secara yuridis sesuai keilmuannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (20/ 11). Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Anak Agung Ngurah Rajendra yang didampingi hakim anggota, Abadi dan Fathurrauzi. Supardji menjelaskan pasal 12 huruf a UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang intinya, bahwa penyelenggara negara menerima hadiah atau janji agar berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya. “Apakah menerima hadiah saja atau menerima janji saja sudah lengkap perbuatan pidananya,” tanya jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho. Supardji menjawab bahwa kata atau dalam frasa hadiah atau janji cukup terpenuhi salah satunya saja untuk dapat terpenuhi unsur pidananya. “Bisa diterapkan salah satunya. Salah satunya saja sudah bisa terpenuhi,” jawabnya. Dalam hal bobot perbuatannya, Supardji menjelaskan konteks perbuatan pidana membutuhkan akibat dari peran masing-masing pelakunya. Dia menggolongkan berdasarkan aktif dan pasifnya pelaku. “Pada dasaranya baik menerima aktif atau pasif dalam konteks pegawai neegeri yang mempengaruhi kewajibannya, kewenangannya, suatu perbuatan itu tidak diperbolehkan. Pemberian uang termasuk hadiah,” terangnya. “Itu pertimbangannya memberi keadilan mengacu pada fakta persidangan. Hukuman dijatuhkan dengan dasar kontribusi masingmasing perannya,” imbuh dia. Dalam hal penanganan perkara, penyidik memiliki hak prerogatif. Yang mana pimpinan tidak bisa ikut campur dalam memengaruhi keputusan-keputusan tim penyidik. “Dalam hal penanganan perkara, penyidik selaku pihak yang aktif sesuai dengan kewenangannya,” jelasnya. Kemudian Supardji menjelaskan mengenai pasal penyertaan yang diatur KUHP, yaitu pasal 55 ayat 1 ke-1. Pasal penyertaan itu untuk menjerat lebih dari satu orang pelaku. “Tidak bisa serta merta ada pasal 55 tanpa ada identifikasi peran apa yang dia lakukan. Harus dibuktikan peran masing-masing pihak,” urainya. Syarat Mufakat Jahat Dalam kesaksian terpisah, Prof Muzakkir menerangkan ketidaksetujuannya dengan istilah meeting of mind atau kesesuaian niat. Yang mana, pikiran dan niat seseorang tidak bisa dipidana. “Hukum pidana tidak boleh menghukum pikiran. Pidana harus perbuatan lahiriah. Yang dihukum bukan niat jahatnya, tetapi perbuatannya yang disengaja,” terangnya. Dalam hal relasi kuasa antara atasan dan bawahan, Muzakkir menilai bawahan dalam kondisi psikologis dalam tekanan atasannya. Namun, perintah atasan tersebut juga bisa ditolak bawahannya apabila menyadari perintah itu melanggar aturan pidana. “Kalau bawahan tidak punya kewenangan mensikapi atau memutuskan sesuatu. Kewenangan pengambilan keputusan itu adalah rangkaian dalam hubungan kepemilikan wewenang,” urainya. Dalam konteks penyertaan perbuatan pidana, sambung dia, relasi kuasa atas kewenangan itu diwujudkan dalam hubungannya kesadaran masing-masing orang atas perbuatannya. Dia menjelaskan uraian pasal 12 huruf a. Bawahan punya hak untuk menolak melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya. Namun, kata Muzakkir, apabila perbuatan itu merupakan kewenangannya maka yang bertanggung jawab adalah atasannya. “Syaratnya pada pidana suap harus ada kesepahaman, kesepakatan bahwa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ada pemberian sesuatu misalnya uang,” jelas Muzakkir. Dalam kasus itu, mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie didakwa menerima suap Rp1,2 miliar dari Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia, Liliana Hidayat. Uang itu untuk menghentikan penanganan kasus izin tinggal dua WNA yang bekerja untuk PT WBI. Mantan Kasi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Mataram Yusriansyah Fajrin ikut dalam negosiasi. Yusri juga memfasilitasi penerimaan uang di kantor Imigrasi Mataram pada Jumat (24/5) pagi. (why)
POLHUKAM
Halaman 8
Pilkada Serentak 2020
Demorat-PDI Perjuangan Barter Dukungan di Mataram dan KLU Mataram (Suara NTB) Koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat di Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB nampaknya bakal terjalin di sejumlah daerah. Karena kedua partai belakangan ini diketahui melakukan pembahasan cukup intens untuk membicarakan rancangan koalisinya. Salah satu komunikasi politik kedua partai yang sedang menghangat saat ini, yakni terkait dengan rencana barter dukungan di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan Pilwakot Mataram. Dimana PDI-P bersedia memberikan dukungan kepada Demokrat di KLU yang akan mengusung, calon petahana, Najmul Akhyar. Namun sebaliknya Demokrat juga memberikan dukungan kepada PDI-P di Pilwalkot Mataram yang rencananya akan mengusung Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Putu Selly Andayani. Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal itu tidak menampiknya bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan
PDI-P soal barter dukungan kedua partai itu. Hanya saja disampaikannya, pembicaraa itu sampai sejauh ini belum sampai final, namun masih perlu didiskusikan kembali. “Pak Rachmat (Ketua DPD PDI-P NTB) sudah bicara dengan saya baik telpon maupun secara langsung. Tapi belum bisa kita katakan itu selesai, karena kan ada proses yang harus kita lakukan. Bukan berarti begitu saya ketemu, bicara, lalu langsung selesai, tidak,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (20/11). Diungkapkan Mahalli, bahwa dalam komunikasi politik yang telah dijalin dengan PDI-P bahwa pihaknya ditawarkan untuk melakukan barter dukungan di dua daerah tersebut. Hanya saja Demokrat sampai
saat ini belum bisa memberikan jawaban langsung kepada PDI-P. Pasalnya untuk melakukan koalisi tersebut, Demokrat memiliki mekanisme dan aturan main yang harus dijalankan. “Pertanyaan dari PDI-P bagaimana kalau kita barter dukungan itu ada, tapi jawabannya belum saya sampaikan. Betul pak Rahmat Hidayat meminta saya by telepon dan maupun ketemu langsung supaya kita barter dukungan di KLU dan Mataram. Tapi saya belum bisa putuskan sendiri, ya atau tidaknya, karena ada DPC, harus kita musyawarah dulu, dan yang paling penting ada aturan dan mekanisme yang harus kita lalui. Sehingga bisa mengambil keputusan apak yes or no,” jelasnya.
(Suara NTB/ndi)
POSE BERSAMA - Ketua DPD Partai Demokrat NTB,TGH. Mahalli Fikri berpose bersama Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi _Suryata. Kedua partai berencana akan melakukan koalisi di sejumlah daerah dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. Diketahui jika barter duku- halli, sebelum memutuskan ngan kedua partai ini bisa ter- akan melakukan barter dukunjalin, maka koalisi kedua par- gan tersebut, selain akan memtai akan tejadi di tiga daerah. perhatikan mekanisme internal, Yakni di Pilkada Kabupaten tapi yang tidak kalah penting Sumbawa, KLU dan Kota Mat- juga bagi Demokrat ada seperti aram. Namun dikatakan Ma- apa kalkulasi politiknya. (ndi)
Jaksa Periksa Tersangka Kasus Proyek Pusuk Lestari
IJ Ngotot Mengaku Uang Pinjaman Mataram (Suara NTB) Kadis Pariwisata Lombok Barat nonaktif, IJ mengaku uang yang disita jaksa dari ruangannya merupakan uang pinjaman. Namun, jaksa punya bukti lain bahwa uang itu diduga setoran fee proyek. IJ mendatangi ruangan penyidik Pidsus Kejari Mataram sekitar pukul 09.00 Wita pagi, dengan didampingi penasihat hukumnya, Lalu Sultan Alifin. IJ yang kini sudah diberhentikan sementara dari jabatannya itu selesai diperiksa sekitar pukul 13.30 Wita siang. IJ kembali naik ke mobil tahanan untuk kembali menjalani tahanan titipan Kejari Mataram di Lapas Mataram. IJ masih ngotot bahwa uang yang disita itu pinjaman dari salah satu Kabid bawahannya. “Iya pinjaman,” ujarnya singkat sambil meneguk sebotol air di dalam mobil tahanan. Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra menjelaskan bahwa kemarin adalah pemeriksaan pertama IJ sebagai tersangka. IJ sebelumnya sudah diperiksa di tahap penyidikan, namun kala itu masih
sebagai saksi. “Materinya permintaan keterangan dia sebagai tersangka,” terangnya. Agung tidak menjelaskan rinci materi pemeriksaan karena sudah masuk dalam pokok penyidikan. Namun, dia menolak klaim tersangka terkait uang sitaan yang merupakan pinjaman. “Itu hanya alasan dia. Dia punya hak untuk bicara. Yang jelas kita sudah punya alat bukti yang cukup. Sudah terpenuhi unsurnya,” jelas Agung. IJ sudah ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal Pasal 12e dan atau Pasal 12b dan atau Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. IJ diamankan Selasa (12/11) lalu di ruang kerjanya bersama barang bukti uang tunai Rp95 juta. Dia diduga meminta sejumlah uang dari kontraktor yang dibawa Kabid. Tersangka diduga meminta fee dari proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat se-
Muhir Segera Lunasi Denda Pidana Mataram (Suara NTB) Terpidana korupsi fee anggaran proyek rehabilitasi sekolah terdampak gempa Kota Mataram, H Muhir belum melunasi denda pidana. Mantan anggota DPRD Kota Mataram ini segera melunasi denda Rp50 juta sebagai bentuk eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Penasihat hukum H. Muhir, Burhanudin menjelaskan kliennya sudah menyiapkan pembayaran denda tersebut. “Siap bayar. Sedang kita komunikasikan pembayaran dendanya itu,” kata dia dihubungi Rabu (20/11) kemarin. Dia mengatakan, pembayaran denda itu untuk menghindarkan H Muhir dari sanksi subsider. Dalam putusan MA, Muhir harus mengganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan apabila tidak membayar pidana denda. “Dia akan membayar jadi tidak perlu menjalani subsider. Jadinya tidak perlu jalani subsider. Paling tidak tahun depan sudah bisa bebas,” ujarnya. Kejari Mataram mengeksekusi putusan MA tersebut. Yang isinya memutus H Muhir bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan. “Belum bayar denda. Katanya siap membayar tapi sampai sekarang belum dibayar,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra saat dikonfirmasi terpisah.
Kasasi dengan terdakwa Muhir dicantumkan dalam putusan Nomor: 2745 K/Pid.Sus/ 2019, dengan ketua majelis hakim, Dr Suhadi serta hakim anggota Prof Dr Krisna Harahap, dan Prof Dr Abdul Latief, tertanggal 11 September 2019. Dalam amarnya, majelis hakim agung tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi NTB yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Majelis hakim agung menjatuhkan vonis pidana penjara dua tahun dan denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan tiga bulan. Sebelumnya, hakim banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi NTB menghukum Muhir dengan empat tahun penjara. Serta denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Pengadilan tingkat pertama sebelumnya, Pengadilan Negeri Mataram menghukum terdakwa dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa Muhir terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom. Uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 21 negeri, 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/TK negeri di Kota Mataram. (why)
(Suara NTB/why)
TERSANGKA - Kadispar Lombok Barat, IJ (kedua dari kiri) digiring jaksa menuju mobil tahanan, Rabu (20/11) usai diperiksa sebagai tersangka dugaan permintaan fee proyek penataan kawasan wisata Pusuk Lestari. nilai Rp1,588 miliar yang dikerjakan CV Titian Jati. Lalu, proyek penataan kawasan wisa-
ta Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat senilai Rp1,090 miliar, dan proyek senilai
Rp1,060 miliar untuk penataan kawasan wisata Sesaot, Narmada, Lombok Barat. (why)
Minimalisir Potensi Konflik, KPU NTB Tingkatkan Kualitas Regulasi Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) Kerancuan norma dalam regulasi seringkali menjadi pemicu konflik dalam setiap perhelatan politik pemilihan umum. Karena berbagai pihak stakeholder Pemilu memiliki penafsiran sendiri-sendiri. Karena itulah regulasi pemilu harus disusun dengan serigid-rigidnya untuk menghindari kesalahan penafsiran, yang bisa membuka peluang menunju konflik. Karena itulah KPU Provinsi NTB terus menggodok penyusunan regulasi yang akan mengatur tentang teknis penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB. Regulasi Pilkada semaksimal mungkin harus bisa memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun peserta Pilkada dan pihak-pihak lain yang terkait. Sehingga tidak ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan oleh regulasi Pilkada. Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi Pilkada serentak 2020 itu, KPU Provinsi NTB kembali menggelar Rakor Penyusunan Produk Hukum, yang melibatkan komisioner KPU NTB, Ketua KPU kabupaten/ kota, Ketua Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2020. Peserta dari eksternal yaitu Biro Hukum, Biro Pemerintahan, BakesbangPoldagri dan KPID. Ketua KPU Provinsi NTB,
(Suara NTB/ist)
RAKOR - KPU Provinsi NTB bersama KPU tujuh kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 kembali melakukan rakor penyusunan regulasi, untuk memastikan regulasi Pilkada berkualitas dan memberikan kepastian hukum. Suhardi Soud mengatakan bahwa ada tiga kunci sukses penyelenggaran pemilihan, yaitu, pertama adanya penyelenggara yang profesional, mandiri dan beritegritas. Kemudian peserta pemilihan, adanya dukungan anggaran yang memadai, serta adanya kepastian hukum. Salah satu unsur kepastian hukum adalah adanya produk hukum yang berkualitas. Produk hukum yang akan diterbitkan oleh KPU kabupaten/ kota yang menyelenggarakan Pilkada merupakan produk yang sangat menentukan. “Produk hukum adalah tolak ukur suksesnya penyelenggaraan pemilihan 2020,’’ tegas Suhardi. Dengan pengaturan yang baik
dalam produk regulasi Pilkada yang dibuat, bertujuan untuk memastikan bahwa KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilihan benar-benar memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua pihak, terutama peserta pemilihan. “Karenanya, tata cara penyusunan produk hukum harus dipahami tidak hanya oleh divisi hukum semata, tetapi juga oleh seluruh komisioner dan kasubbag hukum,” jelasnya. Sementara Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli menambahkan bahwa dalam teknis penyusunan produk hukum harus meliputi, azas, materi muatan dan ragam bahasa. (ndi)
Danrem 162/WB Sebut Bahaya Baru ”Narcoterrorism” Mataram (Suara NTB) Korem 162/WB menggelar penyuluhan bahaya Narkoba pada seluruh personel Korem 162/WB dan jajaran, Rabu (19/ 11). Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han mengingatkan tentang bahaya baru, yakni Narcoterrorism. Istilah untuk dua bahaya sekaligus, yakni narkotika dan terorisme. Menurut Danrem, hal ini dipicu pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu semakin maraknya pemberitaan tentang tindak kejahatan teroris dan peredaran Narkoba. “Belakangan ke-
mudian ada kelompok yang menamakan dirinya Cyber Narcoterrorism,” kata Danrem. Kelompok ini menggunakan dunia maya seperti media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman terorisme dan mengedarkan narkotika. Uang hasil penjualan narkotika tersebut digunakan untuk membiayai aksi terorisme, sehingga akan menjadi ancaman serius dan berbahaya, mengingat tindak kriminal yang dilakukan lintas negara,” terang Danrem. Untuk itu, saran dia, hati-hati menggunakan media sosial. Jangan terpancing dengan segala bentuk iming-iming maupun tawaran
yang menggiurkan. Apalagi di lingungan TNI. “Ancaman hukum bagi pengguna narkoba sangat tegas di lingkungan TNI, yakni pemecatan,” tegas Danrem. Danrem juga mengucapkan terimakasih kepada BNNP NTB atas kerjasama dalam memberikan berbagai kegiatan terkait dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Korem 162/WB dan jajaran. Usai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyuluhan tentang bahaya Narkoba yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pencegahan BNNP NTB Irfan, S.Sos. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat sosialisasi P4GN.
SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS
Kamis, 21 November 2019
Halaman 9
Pemkot Apresiasi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, kembali menggelar rapat paripurna, Rabu (20/11) kemarin. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., itu memberikan kesempatan kepada Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang mewakili Walikota Matraam, H. Ahyar Abduh memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan. Selain memberikan jawaban secara umum, Pemkot juga memberikan penjelas khusus kepada fraksi-fraksi. Untuk Fraksi Partai Gerindra, terhadap maraknya peredaran daging impor di pasar tradisional, disampaikan bahwa kebijakan masuknya daging impor di Kota Mataram bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga daging agar tidak bergejolak. Jumlah yang direkomendasikan setiap bulan adalah 30 persen dari total kebutuhan daging di Kota Mataram (30 ton/bulan). Daging impor ini segmen pasarnya ad-
alah hotel, restoran dan katering, tetapi pada saat saat tertentu seperti hari hari besar (maulid dan hari raya) saat kebutuhan daging lokal meningkat, maka daging beku ini masuk ke pasar tradisional. Tetapi karena jenis dan kualitas yang berbeda maka harga daging ini jauh lebih murah dibandingkan dengan daging lokal dan tidak begitu diminati oleh masyarakat. Meskipun demikian Pemerintah Kota Mataram melalui dinas terkait tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang di pasar tradisional seperti memberikan teguran apabila tidak menjual dalam keadaan beku dan masih dalam kotak pembungkus dan pedagang juga diberikan bantuan cool box (kotak pendingin) supaya daging yang jual tetap dalam keadaan beku dan higienis. Untuk Fraksi PDI Perjuangan, dalam hal penyampaian nota keuangan wajib melampirkan dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan Ran-
(Suara NTB/ist)
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (tengah) didampingi Wakil Ketua I Gde Sudiarta memimpin paripurna. Paripurna jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap nota keuangan dan RAPBD Kota Mataram 2020 juga dihadiri Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. cangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 belum dapat dipenuhi, mengingat sampai dengan tanggal 17 November 2019 pukul 22.30 Wita masih dilakukan proses input usulan program kegiatan. Untuk Fraksi PKS, terkait upaya pemerintah dalam penanganan bantuan pendidikan
bagi siswa yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, Pemkot Mataram telah mengalokasikan bantuan siswa miskin untuk SD sebesar Rp180 Ribu per siswa dan untuk SMP Rp360 ribu per siswa. Untuk Fraksi Demokrat, Pemkot Mataram telah mengupayakan penyusunan perencanaan berbasis kinerja seh-
(Suara NTB/ist)
Anggota DPRD Kota Mataram menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada rapat paripurna, Rabu (20/11) kemarin.
ingga tercapai money follow program dengan mengupayakan pelaksanaan Perubahan RJPMD Kota Mataram sebagai langkah awal, di mana di dalamnya terdapat rencana pencapaian kinerja dari level Walikota yang ditargetkan dalam RPJMD hingga penetapan kebutuhan program yang diperlukan guna pencapaian
sasaran pembangunan. Sehingga dengan menetapkan RPJMD yang telah terpetakan ke dalam pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan misi Kota Mataram, maka anggaran terkunci hanya kepada program yang memiliki kinerja terhadap sasaran pembangunan Kota Mataram. Untuk Fraksi Amanah
Bangsa, terkait pembangunan Pasar ACC di Ampenan yang sampai saat ini progres pembangunannya belum maksimal, karena terdapat keterlambatan penyediaan material oleh rekanan akan tetapi pihak rekanan pelaksana sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai jadwal dan spesifikasi. (fit/*)
Dinas Ketahanan Pangan Lakukan Evaluasi Program Selama 2019 Mataram (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB melakukan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi program dilaksanakan di Hotel Golden Palace, Kamis (20/11) kemarin. Dibuka langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui Plt. Sekda NTB, H. Iswandi. Diikuti langsung Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M.Si, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M. Si., serta pewakilan dari dinas yang membidangi ketahanan pangan di kabupaten/ kota se NTB. Dalam kesempatan ini, drh. H. Aminurrahman selaku ketua panitia kegiatan menyampaikan, evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui progres dan capaian
kinerja pembangunan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota tahun 2019. Mengetahui kendala dan permasalahan pembangunan ketahanan pangan tahun 2019. Dan menentukan rencana tindak lanjut sebagai alternatif penyelesaian masalah. Disampaikan bahwa, bahwa sasaran makro pembangunan ketahanan pangan saat ini adalah pengentasan wilayah rentan/rawan pangan (kemiskinan dan stunting), distribusi, pengendalian harga dan cadangan pangan, diversifikasi pangan,penanganan mutu dan keamanan pangan; serta analisis kajian dan kebijakan. Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, kata H. Aminurrahman, dalam rangka pengentasan wilayah rentan/rawan pangan (kemiskinan dan stunting) dengan melaksanakan kegiatan desa mandiri pangan, pengembangan korporasi usahatani (pku)dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berupa penguatan kapasitas kelembagaan kelompok
dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serta kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) melalui pemanfaatan pekarangan secara intensif dengan berbagai sumberdaya lokal untuk menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. “Pada tahun 2019, terdapat 138 KRPL yang dibentuk baik dari dana APBD maupun dana APBN (dekonsentrasi),” jelas kepala dinas. Sementara upaya yang dilakukan dalam rangka distribusi, pengendalian harga dan cadangan pangan berupa kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (pupm), pengembangan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC), pemantauan harga. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) ad-
Konsepsi NTB Inisiasi Pembentukan Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 peguruan tinggi di NTB resmi membentuk Forum Perguruan Tinggi Untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPTPRB) dengan wilayah kerja melingkupi Lombok dan Sumbawa. NTB/ist) Hal tersebut terwujud Foto bersama pengurus FPT-PRB NTB dalam (Suara kegiatan berkat inisiasi Konsor- Loka Karya yang diinisiasi Konsepsi NTB sium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB uh Paripurno, yang turut hadir dalam kesemdan Oxfam, serta Australian NGO Corpora- patan tersebut menerangkan bahwa terbention (ANCP) di Indoensia yang didukung oleh tuknya FPT-PRB di tingkat provinsi, dalam Australian Government Department of For- hal ini NTB, memang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan daerah dan eign Affair and Trade (DFAT). Struktur kepengurusan FPT-PRB NTB negara yang tangguh bencana. “NTB tangsendiri dikukuhkan melalui Surat Keputu- guh menjadi target, semoga kita semua dasan (SK) Ketua FPT-PRB Indonesia No 01/II/ pat melakukan itu dengan baik,” ujarnya. Loka karya yang diinisiasi Konsepsi NTB FPT-PRB 2019, yang diserahkan dalam kegiatan workshop atau loka karya dengan judul sendiri menjadi pertemuan sekaligus rapat Integrasi Program Climate-Smart Disaster pengurus FPT-PRB yang pertama untuk menyRisk Management (CSDRM) ke Dalam Ren- usun rencana kerja yang akan dilakukan ke cana Kerja Forum Perguruan Tinggi – Pen- depan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut diugurangan Risiko Bencana (FPT-PRB), Rabu payakan juga munculnya kesamaan persepsi terkait program yang harus dilakukan. “Selalu (20/11) di Hotel Santika Mataram. Direktur Konsepsi NTB, Dr. Moh. Taqiud- ada pemikiran yang mau kita lakukan itu yang din, menerangkan bahwa inisiasi pembentu- ideal. Kita mulai dari yang bisa dilakukan denkan FPT-PRB di NTB tidak lain adalah un- gan sumber daya yang kita miliki,” ujar Eko. Berdasarkan SK yang diberikan oleh FPTtuk mendorong peran aktif perguruan tinggi dalam pengurangan risiko bencana. “Ini ad- PRB Indonesia, 10 perguruan tinggi yang menalah rangkaian dari kegiatan sebelumnya, jadi anggota FPT-PRB NTB sendiri antara untuk memantapkan peran unversitas dan lain Universitas Mataram Universitas Sumperguruan tinggi di NTB bagaimana men- bawa, Universitas Muhammadiyah Mataram, jalankan pengurangan risiko bencana,” ujarn- STIKES YARSI Mataram, Unviersitas Guya ketika dikonfirmasi di sela-sela kegiatan. nung Rinjani. Selain itu ada juga Universitas Salah satu langkah konkret dicontoh- 45 Mataram, Universitas Teknologi Sumbakan Taqiuddin seperti persiapan Univer- wa, IAIH NW Pancor, Universitas NW Matsitas Mataram sebagai salah satu pergu- aram, dan Unviersitas Islam Qomarul Huda. Terpilih sebagai ketua perwakilan Univerruan tinggi yang menjadi bagian dari FPTPRB NTB untuk membuka program studi sitas Mataram, Syamsuddin, S.Si., MT. dan tingkat strata dua di bidang manajemen perwakilan Universitas Sumbawa, Dr. Lahpengurangan risiko bencana. Dengan begi- mudin Zuhri, SH. MH., sebagai Wakil Ketua. tu peran lembaga pendidikan, khususnya Sedangkan sebagai Sekretaris adalah perwakperguruan tinggi, diharapkan dapat lebih ilan Universitas Muhammadiyah Mataram, aktif dan terstruktur. “Kami sendiri di Nasri, SH. MH. dan sebagai Bendahara adKonsepsi sampai tahun 2022 bermain di alah perwakilan STIKES YARSI Mataram, tiga level. Penguatan komunitas di Sem- Harlina Putri Rusiana, S.Kep, Ners, M.Kep. FPT-PRB NTB terdiri dari tiga divisi, balun, mendorong pemerintah terkait kesetaraan gender, dan di akademisi pem- antara lain Divisi Pendidikan yang dikoordinatori oleh Muh. Saleh, SIP, MH. sebagai bentukan FPT-PRB,” ujar Taqiuddin. Melalui tiga poin tersebut, target yang perwakilan Universitas Gunung Rinjani ingin dicapai adalah terwujudnya NTB tang- dan Divisi Penelitian yang dikoordinatori guh. “Paling tidak itu bentuk kontribusi kita,” oleh Dr. Moh. Taqiuddin sebagai perwaksambungnya. NTB sendiri disebut memili- ilan Universitas Mataram. Selain itu, ada ki risiko kebencanaan yang cukup besar, mel- Divisi Pengabdian Masyarakat yang dikingkupi 13 potensi bencana yang sudah ter- oodinatori oleh Baiq Nurul Hidayati, S.Kep. petakan. Dengan risiko sebesar itu, maka Ners. M.Kep sebagai perwakilan dari penananganan dan penanggulangan risiko STIKES YARSI Mataram dan Divisi Jemenjadi hal mutlak untuk dilakukan oleh jaring dan Komunikasi yang dikoordinatori oleh Bardi, SH., MH., sebagai perwaksemua pihak, termasuk perguruan tinggi. Ketua FPT-PRB Indonesia, Dr. Eko Teg- ilan dari Universitas NW Mataram. (bay)
(Suara NTB/bul)
Dari kiri, H. Aminurrahman, H. Iswandi, Ibnu Fiqhi alah gapoktan/poktan yang bergerak di bidang produksi/usaha pangan dengan membeli gabah/ beras di atas HPP untuk didistribusikan ke TTI dan TTIC yang menyediakan dengan harga di bawah harga pasar. Sedangkan penanganan mutu dan keamanan pangan bertujuan untuk menyediakan pangan segar yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Dilaksanakan
melalui kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar di pasar tradisional dan modern serta pemberian sertifikasi prima 3 buah dan sayur segarkepada pelaku usaha. Gubernur NTB melalui Sekda NTB, H. Iswandi menekankan, kegiatan pertemuan yang dilaksanakan kemarin diharapkan dapat dilahirkan program kegiatan yang selaras den-
(Suara NTB/bul)
Kegiatan evaluasi program ketahanan pangan 2019 gan berbagai agenda unggulan program unggulan daerah dalam pencapaian indikator pembangunan NTB yang gemilang. “Semua kegiatan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan termasuk didalamnya kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dan saling menguatkan agar fungsi-fungsi penyelenggaraan ketahahan pangan demi mewujudkan NTB
yang sejahtera dan mandiri,” ujarnya. Permasalahan yang mendasar di NTB adalah masih tingginya angka kemiskinan. Di dalamnya disumbang oleh beras yang indikatornya tingkat konsumsinya masih rendah. Sementara disisi lain stok pangan surplus, demikian juga keterjangkauan harganya. (bul/*)
Telkomsel Hadirkan HBO GO di Aplikasi MAXstream Mataram (Suara NTB) Telkomsel mengumumkan kolaborasinya dengan WarnerMedia Entertainment untuk menghadirkan HBO GO di MAXstream one-stop video portal dari Telkomsel. Kolaborasi tersebut menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler pertama yang menghadirkan layanan HBO GO di Indonesia dan memungkinkan pelanggan Telkomsel untuk menikmati seluruh koleksi tayangan dan film blockbuster HBO kapan pun, di mana pun, dengan berbagai pilihat paket data khusus. Direktur Marketing Telkomsel, Rachel Goh melalui keterangan resmi kepada Suara NTB, Rabu (20/11) mengatakan, Telkomsel sangat antusias menyambut kolaborasi ini. Hadirnya HBO GO di dalam MAXstream memungkinkan Telkomsel untuk menghadirkan konten kualitas dunia seperti film-film blockbuster dan beragam serial peraih penghargaan, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan dari Telkomsel, khususnya MAXstream. Kolaborasi tersebut juga merupakan wujud komitmen Telkomsel sebagai digital telco company yang selalu mengedepankan prinsip customer-centric dalam menghadirkan solusi dan layanan digitalnya. Terdapat kebutuhan yang tinggi dari pelanggan terhadap layanan on-demand video streaming. Penetrasi trafik video meningkat sekitar 62% dari total trafik di jaringan kami dan berkontribusi terhadap 60% dari keseluruhan trafik. “Kami juga memahami bahwa selama ini terdapat permintaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten HBO GO. Kolaborasi kami dengan WarnerMedia merupakan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan memberikan nilai tambah bagi penikmat layanan video streaming di Indonesia,” ujarnya Managing Director WarnerMedia Entertainment Networks, Southeast Asia, Pacific and China Clement Schwebig menegaskan, kolaborasi ini memungkinkan pengguna baru asal Indonesia untuk menikmati sejumlah konten premium seperti film dan serial TV. Paket HBO GO di dalam MAXstream akan menawarkan pengalaman terbaik menonton film, dari genre drama hingga komedi, maupun konten anak-anak dan konten-konten terpopuler lainnya. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Telkomsel menyediakan tiga jenis paket data MAXstream HBO GO yang dapat dinikmati baik oleh pelanggan prabayar maupun pascabayar, yaitu Paket MAXstream HBO GO dengan harga Rp 60.000 untuk mendapatkan akses konten HBO GO selama 30 hari dan kuota MAXstream 5GB, Paket MAXStream Gala dengan harga mulai dari Rp 69.000 untuk mendapatkan akses konten MAXstream, HBO GO, Viu, dan Vidio Premier Gold selama 30 hari dan kuota MAXstream mulai dari 7GB, serta Paket Halo Play dengan harga mulai dari Rp 110.000 untuk mendapatkan akses konten MAXstream, HBO GO,
Viu, dan Vidio Premier Gold selama 30 hari serta paket internet, SMS, dan telepon. Pilihan paket data tersebut dapat diaktivasi melalui aplikasi MAXstream, MyTelkomsel, maupun menu akses *363*465#. Untuk menikmati layanan tersebut,pelanggancukupmengunduh aplikasi MAXstream secara gratis di Google Play Store maupun App Store. Aplikasi MAXstream hingga saat ini telah diunduh sekitar 20 juta kali, membuat MAXStream menjadi one-stop video portal dan marketplace yang mengintegrasikan konten video dari berbagai mitra penyedia konten video (OTT partner). (bul)
(Suara NTB/ist)
Telkomsel berkolaborasi dengan WarnerMedia Entertainment untuk menghadirkan HBO GO di MAXstream, dan menjadikan Telkomsel operator seluler pertama yang menghadirkan layanan HBO GO di Indonesia
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
Halaman 10
Kegiatan Kunjungan Lapangan
Mahasiswa Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Kunjungi Unud Mataram (Suara NTB) Kegiatan kunjungan lapangan adalah salah satu bagian dari kegiatan akademik mahasiswa yang dirancang oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram. STAHN Gde Pudja melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan ke Universitas Udayana (Unud), Bali pada Jumat (15/11) dan Sabtu (16/ 11) lalu. Kegiatan kunjungan lapangan ini dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan naskah kerja sama berupa MoU dan MoA antara STAHN Gde Pudja Mataram dengan Unud dan Fakultas Ilmu Budaya Unud. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada hari Jumat (15/11) oleh Ketua STAHN Gde
Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana S.Sos., M.Si., M.Pd. dengan Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, SpS (K) didampingi Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Unud, Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum., serta penandatanganan MoA dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unud Dr. Made Sri Satyawati, SS.,M.Hum. Setelah ini dilanjutkan dengan acara kuliah umum dengan narasumber, yaitu Ketua Program Studi S3 Linguistik Prof. Dr. I Ketut Artawa, M.A. Antusiasme mahasiswa mengikuti kuliah umum sangat tinggi, karena terkait dengan penyelesaian tugas akhir. Kegiatan kuliah umum berlangsung dari jam 10.00 – 14.00 Wita. Pada hari Sabtu,16 No-
vember 2019 kegiatan dilanjutkan dengan melakukan kunjungan lapangan Kebu Laboratorium Bahasa Udayana, untuk menyimak tentang bagaimana penggunaan peralatan komunikasi di Laboratorium Bahasa. (ron/*)
TANDATANGANI - Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana S.Sos., M.Si., M.Pd., (kanan) saat menandatangani MoA dengan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unud, Dr. Made Sri Satyawati, SS.,M.Hum., saat kunjungan STAHN Gde Pudja ke Unud, pekan lalu.
(Suara NTB/ist)
Formasi Banyak Belum Terisi
Peta Jalan Pembangunan Daerah dan Kampus Terputus Mataram (Suara NTB) Belum terisinya formasi CPNS Guru SMK di masa pendaftaran CPNS tahun ini diduga karena terputusnya peta jalan pembangunan daerah dengan perguruan tinggi. Proses pembangunan selama ini masih diwarnai ego sektoral, sehingga tidak terbangun link and match di dalam proses itu. Pengamat Pendidikan dari Universitas Mataram Prof. H. Mahyuni, menilai masih adanya ego sektoral. Di mana, kampus berjalan dengan egonya sendiri. Begitu juga pemerintah daerah berjalan sendiri. Hasilnya, kata dia, ialah tidak adanya link and match di dalam proses itu. Dampaknya, saat daerah membutuhkan tenaga SDM, kampus belum mampu menyiapkan SDM yang dibutuhkan daerah. “Jadi link and match itu hanya jargon di tataran teoritis tidak dilaksanakan dengan baik,” kata Mahyuni, Rabu (20/11). Dikatakannya bahwa ketika kewenangan otonomi daerah diberikan, harusnya daerah harus dari segala sisi mampu memetakan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Termasuk juga kemudian bagaimana persoalan itu dijawab dengan pemenuhan kebutuhan dari segi SDM. “Hal itu bisa dikoordinasikan dengan baik juga jika ke depan dibutuhkan tenaga pengajar untuk itu. Strategi kita ini kayak pemadam kebakaran saja ketika ada api baru dipadamkan,” kata anggota Tim Per-
cepatan NTB Gemilang ini seraya menilai hal itu belum dilakukan secara maksimal. Sehingga ketika ada kebutuhan membangun laut dan maritim, maka kita baru mikir SDM SMK kelautan diperlukan. Inilah bukti bahwa pembangunan itu tidak pernah dipikirkan komprehensif. Selain persoalan belum maksimalnya koordinasi pemerintahan daerah dengan perguruan tinggi, Mahyuni menyebut pemerintah pusat juga bertindak seringkali tidak melihat kebutuhan daerah. “Harusnya secara teoretis negara ini mau apa 50 tahun ke depan. Sehingga persiapan untuk itu apa. Selama ini hanya bersifat insidental semua, jadi perencanaan yang matang masingmasing daerah mau diapakan itu yang nggak kelihatan. Daerah juga ikut-ikutan, “ sambungnya. “Kalau ada renstra jangka panjang akan lebih baik, untuk 100 tahun misalnya di sana ada aspek ekonomi kesehatan pembangunan pendidikan. Kalau sekarang insidental ada duit kerjakan tidak ada duit diam.
Jadi tidak pernah on the track. Selalu saja ketika ada tren kita ikut. Di negara luar itu punya peta jalan pembangunan. Mau diapakan negara 100 tahun punya mereka,” sebutnya. Lalu bagaimana dengan peta jalan pembangunan di perguruan tinggi? Mahyuni menyebut bahwa setiap periodik sudah pasti punya. Hanya saja putus di setiap periodisasi kepemimpinan, karena beda-beda selera. “Apakah itu jadi fokus perhatian masing-masing, sehingga bagaimana dia mencapai itu, untuk menuju itu kan tidak pernah teruji, tidak ada evaluasi bahkan cenderung terputus. Kampus harus membuat satu sistem yang ajeg, sehingga siapapun yang jadi pimpinan dilanjutkan,” sambungnya. Perencanaan pusat harus jelas daerah NTB ini mau diapakan untuk 50 tahun ke depan. Semua provinsi harus dipetakan, potensi dipetakan, potensi riil nya apa. Dia pun menyebut jika hari ini formasi CPNS untuk guru produktif masih lowong sangat wajar, karena memang daerah belum punya jurusan itu.
“Dan apakah pernah ada koordinasi selama ini. Jangankan kampus dengan Dikbud, sesama mereka juga dengan BPPAUDNI. Bagaimana mau nyambung angka angka buta aksara nyambung karena memang mereka tidak pernah koordinasi. Harusnya dikoordinasikan sehingga apapun kebutuhan daerah kampus siapkan SDM. Sehingga banyak program itu overleaving. Itu model komunikasi yang dibangun sehingga tidak pernah ada sinkronisasi sehingga berpikir sektoral. Jadi kampus nikmat sendiri, karena memang tidak pernah,” jelasnya. Dia berharap pemimpin daerah ke depan agar berpikir lebih konkrit untuk kebutuhan daerah, terutama dalam memikirkan nasib lulusan perguruan tinggi. Apalagi orang tua mereka berharap anaknya bisa mengabdi sebagai CPNS, tapi sayang tidak punya formasi. Sementara terhadap pemerintah daerah, harus berinisiatif untuk membuat peta jalan pembangunan Indonesia ke depan seperti apa. “Di RPJMD tidak spesifik mengurus hal hal yang bersifat sumber daya. Tapi melainkan kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek dan rutinitas. Sehingga dampaknya ialah bagaimana dia menghabiskan dana itu. Ini sistem kita harus dibongkar menurut saya,” ujarnya. (dys)
Gelar Pengabdian Masyarakat
STAHN Gde Pudja Berdayakan Umat Hindu di Desa Sukamaju Kabupaten Sumbawa Kelompok Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melakukan kegiatan pengabdian di Desa Sukamaju, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa selama enam hari mulai Senin (18/11) sampai dengan Sabtu (23/11). Kegiatan ini dibuka Camat Lunyuk, Drs. Iwan Sopian di Balai Desa Sukamaju, Senin (18/11). DALAM sambutannya, Camat Lunyuk, Drs. Iwan Sopian menyampaikan kehadiran Kelompok Pengabdian di Desa Sukamaju sangat penting dalam rangka memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. Dalam kaitannya dengan hal ini masingmasing umat beragama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Jika semua orang paham dengan ajaran agamanya dan melaksanakannya dengan baik, maka hidup damai dan sejahtera pasti bisa dicapai. “Diharapkan juga melalui pengabdian ini dan juga peran serta tokoh-tokoh supaya semua orang Hindu paham akan ajaran kitab suci agama Hindu, khususnya berkaitan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian semakin banyak ilmu yang didapatkan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Iwan Sopian juga menyampaikan bahwa Lunyuk terdiri dari beberapa identitas budaya, seperti ada budaya Bali, budaya Sasak, dan budaya Sumbawa dan sebagainya. Berkaitan dengan itu perlu dibangkitkan trust, perlu dibangkitkan rasa percaya. Kalau pimpinan tidak dipercaya olah masyarakat, demikian juga tokoh agama tidak dipercaya oleh maka akan umat sangat sulit untuk digerakkan. Untuk itu pihaknya tidak pernah merasa lelah jika ada masyarakat yang membutuhkan kehadirannya, asalkan tidak mengganggu waktu-wak-
tu tertentu yang tidak bisa ditinggalkan seperti salah satunya adalah waktu salat. Kedatangan kelompok pengabdian dari STAHN Gde Pudja Mataram sangat membanggakan karena akan dapat menguatkan keyakinan agama masyarakat Hindu di desanya. Selain dalam melakukan pembinaan dalam bidang agama Hindu, kehadiran kelompok pengabdian ini juga diharapkan dapat ikut berperan dalam membantu program yang dilaksanakan oleh Camat Lunyuk, seperti dalam pengembangan argro yang saat ini lagi gencargencarnya melakukan program penanaman kelor di bukit-bukit yang ada di sekitar Kecamatan Lunyuk. Lahan yang direncanakan untuk penanaman kelor ini minimal dua ribu hektar. Tanaman kelor tersebut nantinya akan diekspor ke luar negeri,
khususnya ke Rusia. Program ini dilaksanakan untuk membuat lahan-lahan yang kering menjadi hijau. Semangat Lunyuk ini akan dapat ditularkan ke wilayah-wilayah lainnya. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram yang diwakili Kepala Pusat Publikasi Ilmiah Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, M.Si., dalam acara penyerahan Kelompok Pengabdian kepada Camat Lunyuk menyampaikan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Unsur pertama berupa pendidikan dan pengajaran telah dilaksanakan di bangku kuliah dan dalam proses tersebut telah banyak meluluskan sarjana dan pascasarjana yang berasal dari generasi muda Hindu di Lunyuk. Unsur kedua berupa penelitian telah banyak dilakukan dan beberapa dari hasil penelitian tersebut digunakan sebagai dasar melakukan pembinaan di Desa Sukamaju. Unsur ketiga berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudk nyatakan dengan menerjunkan para dosen dan para mahasiswa dalam rangka memberdayakan umat
(Suara NTB/ist)
PEMBUKAAN - Suasana pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram di Lunyuk, Kabupaten Sumbawa.
Hindu di Desa Sukamaju. Dalam pemberdayaan tersebut ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan nilainilai pendidikan karakter, peningkatan pemahaman dan pelaksanaan agama Hindu, pembinaan yoga, pembinaan seni budaya keagamaan, dan termasuk pengelolaan lingkungan. “Pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi agama Hindu ini juga sekaligus sebagai media untuk mendekatkan lembaga perguruan tinggi dengan masyarakat,” katanya. Ketua Kelompok Pengabdian, I Gusti Komang kembarawan, S.Ag., M.Ag dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini mengusung tema Pemberdayaan Umat Hindu dalam Rangka Meningkatkan Pengabdian Dharma Agama dan Dharma Negara. Melibatkan 13 orang dosen dan 2 orang mahasiswa dengan menghadirkan 3 orang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kelompok ini juga melakukan pemberdayaan menitikberatkan pada empat bidang pembinaan. Pertama, pembinaan dalam bidang agama dilakukan dengan melaksanakan dharma wacana, dharma tula, susila, dan penguatan nilai-nilai karakter Hindu. Kedua, melakukan pembinaan dalam bidang yoga dan seni. Ketiga, melakukan pembinaan dalam bidang kewirausahaan yang difokuskan pada pengelolaan lingkungan pekarangan rumah, pemilahan dan pengelolaan sampah organik/anorganik. Ke empat, kegiatan pengabdian masyarakat juga sekaligus sebagai wahana untuk mempromosikan keberadaan STAHN Gde Pudja Mataram bagi calon mahaiswa baru, inventarisasi jumlah pura di Kecamatan Lunyuk, dan sejarah pura. (ron/*)
Pembukaan SMK Harus Perhatikan Potensi SDM yang Ada Minimnya guru produktif pada sejumlah program keahlian SMK yang ada saat ini disinyalir karena minimnya studi kelayakan saat membuka SMK. Semestinya pembukaan SMK harus memperhatikan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. SEJAUH ini, sejumlah formasi CPNS guru SMK berpotensi tidak terisi, karena beberapa formasi jabatan untuk guru produktif di program keahlian nautika kapal niaga maupun nautika kapal penangkap ikan, termasuk guru Sekolah Luar Biasa (SLB) masih minim atau lulusannya cukup langka. Pengamat Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Syafril, S.Pd., M.Pd., dihubungi Rabu (20/11) mengatakan ada beberapa hal yang bisa dikritisi terkait permasalahan kekurangan guru produktif SMK. Menurutnya, pembukaan SMK tersebut minim studi kelayakan. “Mestinya pembukaan SMK harus memperhatikan potensi SDM yang tersedia atau peluang SDM yang ada di NTB,” katanya. Selain itu, Syafril mengatakan, jika nyatanya ada kekurangan guru produktif, mestinya pemerintah menyekolahkan calon guru SMK jurusan yang langka tersebut dari anak-anak lokal. Dengan begitu dalam beberapa tahun sudah tersedia SDM yang relevan mengisi kebutuhan terhadap guru SMK itu. “Jika memang sangat dibutuhkan karena sudah telanjur dibuka SMK itu, maka mau tidak mau atau suka atau tidak suka harus melakukan ‘impor’ guru dari daerah lain yang memiliki potensi sesuai kebutuhan,” katanya. Syafril menambahkan, jika kalau guru dari luar daerah tidak ikut tes ASN atau CPNS,
H. Rusman (Suara NTB/dok)
pemerintah bisa melakukan upaya mengontrak guru atau SDM dari luar NTB untuk menjadi guru SMK dimaksud. Ia juga menegaskan, perguruan tinggi semestinya membuka program studi sesuai kebutuhan daerah. Minimnya guru produktif di SMK menjadi masalah nasional yang dihadapi dunia pendidikan, termasuk di NTB. Perguruan tinggi di daerah diharapkan mau membuka program studi (prodi) yang menghasilkan lulusan guru produktif SMK. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/11) mengatakan, pihaknya sangat berharap perguruan tinggi mengetahui kebutuhan pendidikan. Hal ini penting karena perguruan tinggi yang mengeluarkan lulusan. “Jurusan umum yang dibuka (oleh perguruan tinggi) itu banyak sekali tamatannya yang belum terserap, tapi kalau guru produktif dan guru SLB di NTB ini sangat memerlukannya. Kami sangat berharap ada perguruan tinggi yang mengapresiasi itu,” harapnya. Jika pun perguruan tinggi membuka jurusan untuk menghasilkan guru produktif, masih dibutuhkan waktu sekitar empat sampai lima tahun untuk menghasilkan guru tersebut. Oleh karena itu, Dikbud NTB mengantisipasinya dengan memberikan penguatan dan diklat. Menurut Aidy, dibutuhkan sekitar 1000-an orang guru produktif untuk memenuhi kebutuhan guru di NTB. “Sangat spesifik
yang dibutuhkan, sementara tamatan untuk guru produktif sangat jarang. Seperti dalam formasi jabatan CPNS, disediakan lowongan tapi orangnya tidak ada,” katanya. Pemerintah memang mencoba mengatasinya melalui kebijakan guru keahlian ganda, yaitu guru normatif-adaptif yang dibina untuk memiliki kemampuan sebagai guru produktif. Aidy menyampaikan, Dikbud juga sudah menyampaikan ke perguruan tinggi yang relevan untuk membuka prodi untuk menyediakan guru produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., ditemui di ruang kerjanya, berharap masih ada yang akan mendaftar seleksi CPNS di formasi jabatan guru produktif SMK. Jika tetap tidak ada pelamar, maka akan dicermati pihaknya. “Salah satu contoh untuk formasi guru nautika kapal, apakah tidak ada sarjana atau apa kendalanya, termasuk guru yang di jurusan lain. kami akan mendiskusikan dengan BKD. Kami sedih formasi yang ada di SMK tapi tidak terpenuhi gurunya,” katanya. Rusman menegaskan, permasalahan kekurangan guru produktif SMK merupakan permasalahan nasional. Kondisi ini diyakininya akan bermuara pada lulusa SMK yang relatif masih kurang. “Kami jajaki dengan perguruan tinggi, beharap perguruan tinggi membuka jurusan sesuai kebutuhan. Untuk jangka pendek, maka kita memaksimalkan guru yang ada, sekarang ini ada namanya guru berkemampuan ganda, kami juga berharap ada guru tamu dari luar daerah,” ujarnya. (ron)
Safril (Suara NTB/dok)
SUARA NTB
Kamis, 21 November 2019
Halaman 11
Popnas Voli Pasir
Tim Putra dan Putri ke Delapan Besar Jakarta (Suara NTB) Tim voli pasir putra dan putri NTB berhasil maju ke babak delapan besar setelah memenangkan laga penyisihan 16 besar Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV yang berlangsung di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/11). Berhadapan dengan tim Sulawesi Selatan (Sulsel), tim putri NTB yang diperkuat Leoni dan Aidah berhasil unggul 2-1 di babak penyisihan 16 besar. Hasil itu membawa tim putri NTB lolos ke babak delapan besar. Sementara itu di hari yang sama tim Putra NTB yang diperkuat Riezky dan Adam juga berhasil menyingkirkan tim Papua dengan skor 2-1. Kemenangan dua tim putra dan tim putri NTB mendapat dukungan langsung dari Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang saat itu ikut menyaksikan laga penentu. Dalam kesempatan itu Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni berharap tim voli pasir NTB bisa meraih hasil maksimal. “Alhamdulillah, tim putra dan tim putri voli pasir NTB lolos ke babak delapan besar. Saya berharap dua tim ini bisa meraih hasil yang terbaik,” ucap Husnanidiaty Nurdin yang saat itu bersama atlet dan pelatih voli pasir NTB. Sementara itu Pelatih Voli Pasir NTB, Surahman Sidik yang dikonfirmasi usai pertandingan mengatakan tim voli pasir NTB tidak berani menjanjikan medali. Namun anakanaknya akan berusaha menampilkan permainan maksimal di setiap event. Dia percaya anak-anaknya bisa menorehkan prestasi di event itu. “Kita berharap anak-anak bisa tetap tampil maksimal. Semoga mereka bisa menang di babak delapan besar nanti,” ucapnya seraya menambahkan bahwa tim voli pasir putra dan tim putri NTB akan berhadapan dengan Jawa Tengah (Jateng) di babak delapan besar. Untuk diketahui, tim putri NTB keluar sebagai peringakat runner up pada Grup A, sementara Jakarta meraih posisi juara grup dan Sulteng di peringkat ketiga. Demikian juga tim putra NTB yang berada satu Grup dengan DI Yogyakarta meraih runner-up. Dalam penyisihan Grup, terpilih dua tim yang lolos, yakni juara Grup dan runner-up, dan hasilnya voli pasir putra dan putri NTB berhasil maju ke babak delapan besar. (fan)
(Suara NTB/fan)
EMAS PERTAMA - Atlet asal NTB, Mirawan mendapatkan ucapan selamat dari Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, usai mempersembahkan medali emas untuk NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Jakarta 2019, Rabu (20/11).
Mirawan Sumbang Emas Pertama NTB Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Mirawan mempersembahkan medali emas untuk NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Jakarta 2019. Medali emas dari Mirawan menjadi medali emas pertama kontingen NTB setelah lima hari mengikuti Popnas. Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu tampil sebagai tercepat di final lomba nomor 400 meter putra atle-
tik di Stadion Atletik Madia, Rabu (20/11). Meninggalkan para lawannya dari berbagai provinsi di Indonesia.
Mirawan yang mengambil start di lintasan ketiga meluncur dengan cepat dan finis dengan catatan waktu 48.54 detik. Atlet
asal Jateng berada di peringkat kedua dengan torehan 49.74 detik. Posisi ketiga diraih atlet asal Sulteng dengan 49,76 detik. Bagi Mirawan, medali emas yang diraihnya di event tersebut sesuai dengan target, sebab dia memasang target medali emas di nomor spesialisnya tersebut. “Alhamdulillah, saya senang sekali. Sesuai target
saya meraih medali emas di 400 meter putra,” ucapnya. Untuk diketahui Mirawan turun di dua nomor di Popnas 2019, yakni di 400 meter dan estafet 4x400 meter putra. Untuk sementara Mirawan berhasil meraih medali emas di 400 meter putra, sementara untuk nomor estafet 4x400 meter putra, Kamis (21/11) hari ini. (fan)
Popnas XV 2019
Kontingen NTB Tambah Satu Perunggu
(Suara NTB/ist)
VOLI PASIR - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin berpose bersama tim voli pasir putra dan putri NTB di Lapangan Voli Pasir Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/11).
Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB menambah perolehan medali di hari ke-5 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV yang berlangsung di Jakarta dan Jawa Barat (Jabar), 15-25 November 2019. Tambahan satu medali perunggu NTB diraih lewat atlet taekwondo NTB, Aulia Rahman. Aulia Rahman mempersembahkan medali perunggu setelah kalah dari atlet Sumatra Utara (Sumut) di final kelas tarung putra cabang olahraga taekwondo, Rabu (20/11) kemarin. Dengan tambahan perunggu dari cabor
taekwondo maka jumlah perolehan medali NTB saat ini sebanyak tiga medali, yakni satu perak dan dua perunggu. Sebagaimana diketahui satu medali perak sebelumnya diraih atlet taekwondo atas nama Devina dan satu Perunggu dari cabor tarung derajat. Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada Suara NTB melaporkan bahwa selain meraih medali perunggu, kontingen NTB juga mencatatkan hasil menggembirakan di nomornomor atletik. Selanjutnya, di cabang olahraga pencak silat, Rabu (20/11) kontingen NTB juga meloloskan satu atlet ke semi-
final. Satu-satunya atlet pencak silat yang lolos ke babak semifinal adalah Salsabiela yang tampil di kelas C putri usai mengalahkan pesilat Banten di babak delapan besar. Kemudian di cabang olahraga renang, empat Perenang NTB, Riski Alexander, Cintya, Annisa dan Haris Rainor juga berhasil maju ke babak final. Keempat atlet itu akan kembali turun di nomor gaya punggung, dada dan kupukupu putra putri. Riski Alexander memiliki peluang untuk menyumbang medali, karena dia meraih finis diurutan ketiga di nomor 100 meter gaya dada putra. Sementara itu di pertanding-
an cabor bulutangkis, tim beregu putri NTB yang diperkuat
lima atlet kalah 1-2 atas Jawa Barat (Jabar). (fan)
KSB Tetap Terima Manfaat Bandara Sekongkang Taliwang (Suara NTB) Keberadaan Bandara Sekongkang sampai kini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumbawa Barat. Pasalnya sampai saat ini
masih banyak hambatan yang menganggu keselamatan penerbangan. Pemkab setempat mengaku tidak ambil pusing karena pada prinsipnya pengoperasian bandara sudah diserahkan ke PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman Mineral) sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tahun 2018 dengan nilai sewa Rp500 juta pertahun. “Memang bandara ini belum digunakan baik untuk keberangkatan maupun pendaratan karena kondisinya dianggap tidak layak. Meski demikian, kita tetap mendapatkan keuntungan karena kita sudah kerjasamakan dengan PT AMNT dengan nilai sewa Rp500 juta pertahun. Bahkan mulai tahun 2019 pendapatan dari hasil sewa bandara ini sudah mulai masuk ke Kas Daerah dan tentu di tahun yang akan datang juga akan kita eveluasi kembali. Kendati demikian, kami tetap akan berupaya mencari solusi terbaik agar bandara ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ungkap Asisten II Setda KSB, DR. Ir. H. Amry Rakhman M.Si kepada wartawan, Rabu (20/11) kemarin. Dikatakannya, terkait dengan belum jelasnya pengoperasian dari bandara tersebut pihaknya mengaku belum mengetahui secara persis. Bisa jadi pertimbangan utama yakni masalah keselamatan penerbangan, hal tersebut dianggap paling krusial karena sampai dengan saat ini masih banyak rintangan (obstacle) yang membahayakan penerbangan. Salah satunya yakni gunung yang berada di belakang kantor camat setempat dan tidak mungkin untuk dipangkas. Kedua yakni bukit yang ada di jalur pendaratan pesawat dan lintasan pesawat yang dianggap masih belum aman karena dianggap terlalu pendek. Karena tidak memungkinkan lagi di Sekongkang, untuk itu saat ini Pemkab tengah mengkaji untuk pembangunan bandara di desa Aik Kangkung. Bandara yang ditaksir memiliki panjang lintasan sampai dengan 1.500 meter, diharapkan mampu mendukung keberadaan Smelter yang ada di wilayah setempat. Sementara untuk Bandara Sekongkang akan digunakan sebagai gudang oleh pengelola untuk mendukung keberadaan Smelter. “Kita akui memang untuk menjadikan bandara ini bisa beroperasi tidaklah mudah karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Makanya kami menggandeng Amman Mineral dengan harapan bisa memanfaatkan bandara tersebut secara maksimal sembari kita menyiapkan langkah lainnya yakni pembangunan bandara di Aik Kangkung,” pungkasnya. (ils)
SUARA NTB
Kamis, 21 November 2019
HILANG
HILANG
HLG STNKB R2 HONDA DR.2229 DT NOKA/NOSIN : MHIHB71119K750368/ H B 7 1 E - 1 7 4 7 8 4 3 AN.MAHYUN HLG D’SKTR PERJALANAN LABANGKA MENUJU LOMBOK
HLG STNK R4 KIA CARNIVAL DR. 1119 XZ NOKA/NOSIN : KNAUP7513Y6137178/ J3112470 AN.AGUS LAKSMANA HLG D’SKTR KOTA MATARAM
HLG STNK R4 TOYOTA DR. 1501 AR NOKA/NOSIN : KF50-020982/5K-0252805 AN.HAJI SUKAMAYADI HLG D’SKTR GETAP HLG STNK R4 TOYOTA DR.1162EZ NOKA/NOSIN : MR054HY9184620538/INZX704474 AN.ISMAH HLG D’SKTR AMPENAN
Halaman 12
HLG STNK R2 HONDA DR. 3187 MB NOKA/NOSIN : MHIJFW119GK413377/JFWIE-1417741 AN.GAZALI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR. 5838 CY NOKA/NOSIN : MHIJM31173JK779141/ JM31E-1776396 AN.APRIANI HLG D’SKTR JL.SWADAYA KEKALIK JAYA
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc q
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 21 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB
Kamis, 21 November 2019
Halaman 14
BPOM Dorong Percepatan Pengembangan Industri Kosmetik dari Rumput Laut Mataram (Suara NTB) Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk mendorong percepatan pengembangan industri kosmetik berbahan dasar rumput laut Nusa Tenggara Barat. FGD ini dilaksanakan pada Rabu (20/ 11) kemarin di Hotel Golden Palace. Menghadirkan seluruh stakeholders terkait. Dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI,Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt sebagai salah satu pemateri. Pada kesempatan ini, Kepala Balai Besar POM di Mataram, Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., M.H menyampaikan, kosmetik tematik dipersepsikan sebagai kosmetik yang ikonik / identik dengan suatu daerah yang bersifat heritage dan menggunakan bahan yang tersedia di daerah. Provinsi NTB menurutnya merupakan salah satu sentra penghasil rumput laut di Indonesia, namun hanya sebagian kecil dari rumput laut tersebut yang diolah di Provinsi NTB, yaitu sebagai pangan. Rumput laut merupakan salah satu hasil alam laut yang dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan kosmetik. Sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan perekonomian wilayah di Provinsi NTB. “Oleh karena itu perlunya dilakukan industrialisasi rumput laut termasuk di bidang kosmetik, yang dapat meliputi pendirian industri kosmetik ataupun pengolahan bahan baku berskala industri,” ujarnya. Dalam upaya industrialisasi kosmetik berbahan baku rumput laut ini, beberapa perusahaan nasional telah menjajaki pembudidayaan dan pendirian industri kosmetik di Provinsi NTB, namun hasilnya dinilaibelum optimal. Tantangan utama yang dihadapi para pelaku usaha, kata Suarningsih di antaranya adalah keamanan dan mutu produk berbahan baku rumput laut. Mengingat industrialisasi kosmetik berbahan baku rumput
(Suara NTB/bul)
UTAMA -Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI,Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt (tengah depan) bersama Kepala Balai Besar POM di Mataram, Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., MH (kanan depan) dan Direktur Pengawasan Kosmetik, Drs.Aristyono, MPH (kiri depan). laut ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan, maka penanganan permasalahannya juga harus dilakukan secara parsial. Hal itulah yang melatarbelakangi pentingnya peran pemerintah dan berbagai pihak untuk melakukan upaya yang lebih konkrit dalam mencari solusi mengatasi kendala dan permasalahan yang dialami UMKM kosmetik di NTB. “Oleh karena itu, Badan POM menginisiasi kegiatan FGD Percepatan Pengembangan Kosmetik Tematik Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan merumuskan strategi yang implementatif secara sistematik, sinergis dan holistik dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM dan mendukung percepatan pengembangan kosmetik tematik,” jelas Suarningsih. Kegiatan FGD ini mengambil tema “Bersama Memajukan Warisan Kecantikan Bu-
daya Bangsa”.”Bersama” dalam hal ini Badan POM tidak dapat bergerak sendiri, melainkan mengajak pemangku kepentingan dari berbagai pihak untuk bersamasama memberikan usulan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara sinergis, sistematik dan holistik. Oleh karena itu, FGD kemarin melibatkan pemangku kepentingan terkait antara lain instansi pusat, instansi di NTB, pelaku usaha kosmetik, akademisi dan masyarakat dengan peserta berjumlah 60 orang. Sementara Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI,Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt menekankan, sesuai dengan visi dan misi Badan POM, selain melaksanakan pengawasan obat dan makanan, Badan POM juga melakukan upaya untuk mendorong kapasitas dan komitmen pelaku
usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan pelaku usaha, salah satunya terhadap UMKM yang memproduksi kosmetik tematik. Kosmetik tematik menurutnya penting untuk dikembangkan karena selain merupakan warisan bangsa yang harus ditingkatkan mutunya untuk kesehatan, kosmetik tematik juga menjadi penggerak perekonomian masyarakat. NTB termasuk provinsi yang perkembangan industri kosmetiknya paling “menarik”. Pada tahun 2018, belum tercatat adanya industri kosmetik, sedangkan saat ini pada Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 21 industri kosmetik antara lain. 2 industri sudah dapat menerapkan CPKB, 7 industri sedang dalam proses untuk dapat menerapkan CPKB, 12 industri se-
dang dalam penjajakan proses perizinan. Kondisi industri kosmetik di Provinsi NTB merupakan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagian besar menggunakan bahan maritim (antara lain rumput laut dan spirulina). Keberadaan sentra budidaya rumput laut dan produk maritim lainnya di Provinsi NTB menciptakan peluang bagi pertumbuhan industri UMKM kosmetik. “Namun tantangan utama yang harus dihadapi dalam pengembangan kosmetik tematik berbahan baku maritim ini adalah belum konsistennya mutu bahan baku maritim dan terbatasnya pemasaran produk UMKM,” ujarnya. Alternatif pengembangan kosmetik tematik Provinsi NTB adalah pengembangan industri pengolahan bahan baku kosmetik (antara lain rumput laut dan spirulina) yang mutunya konsisten untuk didistribusikan ke industri kosmetik besar nasional. Pengembangan industri UMKM yang memproduksi kosmetik tematik berbahan maritim Berkaca pada upaya pemerintah negara lain dalam pengembangan kosmetik tematik, contohnya Thailand dan Republik Czech. Kedua negara tersebut melakukan berbagai dukungan salah satunya menjadikan kosmetik tematik yang mereka miliki sebagai suvenir atau buah tangan. “Souvenirnya jangan batik saja lah, harus ditambah kosmetik,” pesannya. Percepatan pengembangan kosmetik tematik membutuhkan upaya bersama dari semua pemangku kepentinganuntuk bersama-sama memberikan usulan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara sinergis, sistematik dan holistik. Oleh karena itu Badan POM menyelenggarakan FGD Percepatan Pengembangan Kosmetik Tematik Nusa Tenggara Barat dengan tujuan merumuskan strategi yang implementatif secara sistematik, sinergis dan holistik dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM dan mendukung percepatan pengembangan kosmetik tematik.(bul/*)
(Suara NTB/bul)
FOTO BERSAMA - Peserta peserta FGD untuk mendorong percepatan pengembangan industri kosmetik berbahan dasar rumput laut di NTB yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Rabu (20/11) kemarin foto bersama usai FGD.
(Suara NTB/bul)
SUASANA FGD - Suasana FGD ini dilaksanakan pada Rabu (20/11) kemarin di Hotel Golden Palace. Menghadirkan seluruh stakeholders terkait.
RADIO
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 21 November 2019
Halaman 15
Angin Puting Beliung Terjang Rumah Warga
Etape ’’Tour de France’’ akan Melintasi NTB Mataram (Suara NTB) – NTB kembali terpilih menjadi lokasi utama untuk kegiatan berskala internasional. Kali ini, Lombok akan menjadi tuan rumah dari ajang balap sepeda L’etape untuk rangkaian Tour de France, yaitu salah satu kegiatan balap sepeda bergengsi asal Prancis. Kepala Dispar NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos, M.Si menerangkan bahwa sampai saat ini NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang dipilih untuk gelaran L’etape Tour de France tersebut. “Sudah positif kita menjadi venue (lokasi) dari L’etape, dan baru kali ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk pemanasan Tour de France,” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (20/11). Dalam kegiatan L’etape sendiri 1.500 pesepeda akan menempuh rute sepanjang 177 Km. Kegiatan tersebut akan diadakan pada 4 April 2020 mendatang, sebagai kegiatan awal dari Tour de France di Prancis yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Diterangkan Faozal, kegiatan tersebut akan terfokus di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jalur yang diambil sendiri adalah sepanjang pesisir pantai selatan di wilayah tersebut. Menurut Faozal, kegiatan ini akan mendatangkan profit yang lebih baik. Meningat dibandingkan dengan kegiatan serupa yang pernah diadakan di NTB, potensi yang dibawa baik dari prestise nama kegiatan maupun jumlah peserta lebih besar. “Ini lebih keren dari Tour de Mandalika yang dulu,” ujarnya. Untuk akomodasi sendiri, Faozal menerangkan, pemerintah NTB akan menyediakan jalur yang dibutuhkan untuk balap sepeda tersebut. Sedangkan untuk akomodasi hotel dan transportasi akan diurus langsung oleh pihak penyelenggara dari Prancis. Walaupun begitu, Faozal menerangkan pihaknya dalam waktu dekat akan berkunjung ke Bangkok, Thailand, guna melakukan peninjauan terkait penyelenggaraan L’etape Tour de France yang sebelumnya dilakukan di negara tersebut pada Oktober lalu. “Besok kita pergi melihat bagaimana manajemennya di sana. Kemarin mereka, tahun depan (2020) kita,” ujarnya. Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc juga mendukung dipilihnya NTB sebagai tuan rumah dari L’etape Tour de French. Menurutnya, masyarakat NTB perlu terus mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan rasa aman bagi kegiatan-kegiatan internasional yang semakin banyak ke depannya. “Bukan hanya MotoGP. NTB Terus menggelinding menjadi venue berbagai event nasional dan internasional,” ujar Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut seperti dikuti dari akun instagramnya, Rabu (20/11). Ditekankan Gubernur, dengan mempersiapkan diri untuk mengukuti perkembangan yang tengah terjadi di NTB, maka diharapkan akan memberikan dampak positif bagi daerah. “Ayo menjadi tuan rumah yang baik dan membuat daerah kita nyaman dan menyenangkan untuk kita semua,” pungkasnya. (bay)
Jembatan Lombok-Sumbawa Dari Hal. 1 Sebab anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 50 miliar lebih untuk FS paripurnanya. ‘’Saat itu Pak Gubernur bilang hanya punya anggaran Rp10 miliar. Nah tadi saya sama Pak Gubernur sudah ketemu dengan pihak DOHA lagi yang bersedia menyusun FS-nya dengan anggaran Rp 10 miliar itu, dan gubernur sudah setuju. Nanti Pak Asisten yang akan dampingi DOHA ke provinsi mengajukan proposalnya itu. Besok atau lusa,” papar bupati. Dengan dana Rp 10 miliar itu, DOHA akan secara khusus menggarap penyusunan FS jembatan Lombok - Sumbawa khusus bagian teknisnya. “Hanya FS teknis saja ya. Tapi saya yakin kalau teknisnya menyatakan memang bisa dibangun, pasti sisi sosial ekonominya juga bagus,”
klaim orang nomor satu di KSB ini. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si membenarkan adanya proposal yang diajukan pihak DOHA untuk menggarap FS jembatan Lombok Sumbawa itu. “Proposalnya sudah di tangan saya. Kalau tidak lusa atau paling lambat minggu depan saya akan antar ke provinsi,” sebutnya. Meski kewenangannya di tangan provinsi, H. Amry menyatakan, Pemda KSB tetap akan memberi dukungan penuh demi terealisasinya pembangunan jembatan tersebut. “Kami kan yang memulai idenya. Tentu kami akan dukung penuh kalau provinsi mau membangunnya,” imbuhnya saat itu.(bug)
Normal Akhir November Dari Hal. 1 Dan daya mampu pembangkit yang tersedia sebesar 223 MW. Sehingga terdapat kekurangan daya sebesar 36 MW. Dengan adanya defisit daya tersebut, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) harus melakukan pemadaman bergilir. Husni mengatakan, sesuai penjelasan PLN dalam surat tersebut, ada penurunan daya mampu pembangkit yang ada. Yakni, PLTU Jeranjang Unit 1 kapasitas 25 MW keluar dari sistem dan langsung memasuki masa pemeliharaan. Kemudian, beberapa pembangkit di PLTD Ampenan dan PLTD Paokmotong dengan total kapasitas 17 MW memasuki masa pemeliharaan. Selain itu, berkurangnya debit air di beberapa daerah. Sehingga mempengaruhi kemampuan produksi PLTMH. Dari kapasitas 6,5 MW menjadi 3,5 MW. Husni menambahkan, be-
berapa upaya yang dilakukan PLN untuk mempercepat normalnya pasokan listrik di sistem Lombok. Antara lain, PLTD Paokmotong kapasitas 5 MW telah beroperasi kembali 13 November lalu. Kemudian percepatan pemeliharaan PLTU Jeranjang unit I. Dari periode waktu 56 hari menjadi 45 hari. Target penyelesaiannya tanggal 21 Desember 2019. Kemudian percepatan pengoperasian PLTU Jeranjang unit II kapasitas 25 MW. PLTU Jeranjang unit II ditargetkan beroperasi pada minggu ketiga November ini. Selain itu, kata Husni, percepatan pengoperasian PLTGMU Lombok Peaker dengan daya 130 MW secara bertahap. Target beroperasi maksimal 20 Desember 2019, sebesar 30 MW diharapkan memperkuat sistem Lombok pada minggu ketiga November ini. (nas)
Hari Pertama, Pelamar CPNS Kejaksaan Baru Delapan Orang Besarnya kebutuhan itu karena terbatasnya jumlah pegawai di Kejaksaan, baik tingkat Kejati sampai Kejari. Formasi yang dibuka untuk kualifikasi pendidikan SMA sederajat, Diploma III sejumlah jurusan, kemudian S1 untuk jurusan Fakultas Hukum dan jurusan umum. Asisten Bidang Pembinaan (Asbin) Kejati NTB Prayono, SH,MH menambahkan, penerimaan ini juga berlangsung terbuka untuk semua kalangan karena bisa diakses secara nasional. ‘’Proses pendaftaran bisa melalui online di situs https:/ /rekrutmen.kejaksaan.go.id/,’’ jelasnya. Adapun formasi yang dimaksud adalah, Jaksa Ahli pertama S1 Sarjana Hukum 986 orang, pengelola data perkara dan putusan untuk DIII Perkantoran, Komputer, Administrasi, Pemerintahan, Manajemen, Sekretaris, Komunikasi sebanyak 569 orang. Pranata Barang Bukti untuk DIII Administrasi, Komputer, Perkantoran, Manajemen, Sekretaris untuk 720 orang. Kemudian Pengawal Tahanan untuk SLTA/SMA sederajat 1000 orang, Pengemudi Pengawal Tahanan SLTA/SMA Sederajat 1000 orang. Selanjutnya, Pranata Komputer S1 Komputer, Tehnik Informatika, Sistem Informasi sebanyak 533 orang. Auditor Pertama untuk S1 Ekonomi dan S1 Akutansi 130 orang. Arsiparis Pelaksana untuk DIII Kerasipan sebanyak 137 orang. Menurut Asbin, selebihnya adalah dokter spesialis berbagai penyakit, termasuk apoteker dan bidan. Sehingga jumlah total kebutuhan pegawai dan jaksa adalah 5.203 orang se Indonesia. Menurut rencana, kran pendaftaran online akan dibuka mulai 11 November mendatang. (ars)
Dari Hal. 1
(Suara NTB/penrem)
Kegiatan panen jagung Denplot di Lombok Tengah dipimpin Dandim Loteng, Letnan Kolonel Czi Prastiwanto.
Panen Jagung Demplot Tingkatkan Swasembada Pangan di Loteng Praya (Suara NTB) Swasembada pangan sedang jadi perhatian jajaran TNI. Salah satunya jagung. Salah satu upaya itu dengan demonstration plot (denplot) Jagung. Percontohannya berlangsung di Dusun Petitik Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Panen jagung Demplot itu dipimpin Dandim 1620/Loteng Letnan Kolonel Czi Prastiwanto, SE. M.I.Pol., bersama para Perwira Kodim dan perwakilan Dinas Pertanian Loteng, Kades Pelambik Jumasan, Persit KCK, Poktan dan masyarakat setempat. Dandim Loteng dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kades Pel-
ambik atas dukungannya dalam pelaksanaan penanaman Jagung Demplot meski dengan keterbatasan ketersediaan air. “Pengalaman Kades Pelambik selama di Dompu khususnya terkait penanaman jagung patut diapresiasi dengan membantu menerapkan pengalamannya pada penanaman jagung di Demplot,” ujar Dandim. Diterangkannya, pihaknya bersama Dinas Pertanian memiliki komitmen untuk terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terus melakukan pendampingan terhadap petani mulai penyemaian, penanaman, pemupukan hingga panen. Terpisah, Kepala Penera-
ngan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos juga menyampaikan kegiatan sama di wilayah Kodim 1614/Dompu. Dandim Dompu bersama jajarannya di Kecamatan Kempo melakukan kegiatan penanaman jagung. Hal ini, kata Dahlan, membuktikan bahwa TNI AD khususnya Korem 162/WB dan jajaran tetap eksis untuk menyukseskan program pemerintah dalam berswasembada pangan. “Pemanfaatan lahan pertanian secara maksimal dengan mengikuti program dan tata cara penanaman sesuai dengan arahan dari UPT Pertanian atau penyuluh pertanian akan menambah hasil produksi yang lebih baik,” tandasnya. (ars/*)
Giri Menang (Suara NTB) Awal musim hujan mulai memicu bencana. Di Lombok Barat, Selasa (19/11) lalu dua rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung. BMKG mengimbau agar masyarakat waspada fenomena akibat perubahan cuaca dari musim panas ke musim hujan ini. Musibah itu menimpa Dahri (70) asal Dusun Kebon Nyiuh Desa Golong Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Bagian atap rumahnya terangkat akibat diterjang angin puting beliung, Selasa siang sekitar Pukul 14.00 Wita. “Waktu itu hujan lebat. Angin kencang. Tiba tiba pusaran angin ke atap rumah saya,” kata Dahri, Rabu (20/11). Peristiwa menakutkan itu disaksikan bersama istrinya, Sarilah. Beruntung, ia cepat evakuasi diri ke gardu depan rumahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena anak-anaknya juga berada di luar rumah. Korban rumah rusak lainnya milik I Nyoman Tadi, Dusun Peninjaoan desa yang sama. Rumah korban juga mengalami kerusakan atap akibat ditimpa pohon yang tumbang akibat angin puting beliung. Beruntung dari dua kejadian ini tidak ada korban jiwa. Tim Tanggap Bencana (Tagana) langsung turun ke lokasi pagi kemarin melaku-
kan pendataan kerusakan. Tagana Dinas Sosial Lombok Barat, Suherman dan Muhammad Sukri mengecek dan mencatat kerusakan berikut identitas korban. “Kami langsung tangani tanggap daruratnya. Kita bawakan selimut dan terpal juga sembako,” kata Sukri. Sementara untuk kerusakan rumah, akan ditangani Dinas Perkim Lombok Barat. Sementara BMKG kembali mengingatkan, November merupakan akhir periode musim kemarau untuk wilayah NTB. Pada masa peralihan ini, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrem, seperti hujan lebat dan angin puting beliung. Prakirawan BMKG menyebut, curah hujan pada dasarian II November 2019 umumnya di NTB masih dalam kategori rendah atau sekitar lebih dari 50 milimeter per dasarian. Curah Hujan kategori menengah terjadi d Pulau Lombok bagian Barat. Sedangkan curah hujan dasarian tertinggi tercatat di Pos Hujan Banyu Urip sebesar 79,3 mm. Sifat hujan pada dasarian II November 2019 umumnya bawah normal, kecuali Pulau Lombok bagian Barat, sebagian kecil Lombok bagian Timur dan sebagian wilayah Dompu dengan kategori atas normal. (ars)
’’Tarian Pesona Lumpur Taliwang’’ yang Menghipnotis Dari Hal. 1 Dibuka dengan tari barapan kebo, penonton dikagetkan munculnya para penari dari bawah panggung utama. Laku gerak penari pun menggambarkan semangat membara dan dikawal alunan musik tradisional dan sekeco membuat atmosfir pertunjukkan semakin hidup. Saking menakjubkannya tarian yang disajikan, para penonton dan tamu undangan umum saling berdesakan mendekati arena. Bahkan mereka rela berpanas-panasan dipinggir arena lumpur tanpa sadar pertunjukan tari yang ditontonnya berlangsung hingga hampir 1 jam lamanya. Tidak saja pertunjukkan yang menjadi daya tarik puncak Harlah KSB, kemarin. Pernak-pernik panggung dan para penari juga membuat para penonton betah tak beranjak dari arena. Panggung arena didesain sepenuhnya dengan nuansa tradisional di tambah lagi para tamu undangan yang berada di panggung utama diwajibkan memakai pakaian adat tradisonal samawa. Membuat para pengunjung seakan diajak bernostalgia ke masa lampau. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, SH, MM di awal sambutannya menyampaikan, peringatan Harlah tahun ini dikemas berbeda dari tahuntahun sebelumnya. Agenda
budaya yang dijadikan tema utama hari ini menggambarkan ke depan masyarakat KSB harus terus membangun tanpa harus kehilangan atau meninggalkan akar kebudayaannya. “Tema Harlah yang kita usung tahun ini adalah Bangkit, Bersinergi dan Berbudaya,” kata bupati. Bupati menyatakan, selayaknya manusia, KSB diusianya kini tengah berada di masa transisi menuju masa dewasa. Dan karena alasan ini pula spirit manusia KSB harus diperkuat dan dikembalikan ke akar budayanya sehingga tetap tangguh dan lebih dewasa dalam menghadapi tantangan era milenial yang sangat kompleks. Bupati pun mengutip petuah para terdahulu yaitu “mana lagi ujan barat siwa, lamen salah si panyomo, mu kenang bajarep no kawan. mana si ka adal subuh, lamen iya mo panyomo, mu kenang maning kawan si.” Dijelaskannya, petuah itu harus menjadi spirit masyarakat KSB agar senantiasa bersyukur, bekerja keras dan mengedepankan rasa ikhlas dalam hati. “Arti bebasnya petuah itu walaupun hujan lebat membawa air melimpah ruah, tetapi kalau pengelolaan tidak baik dan benar maka untuk cuci muka saja tidak mencukupi. Sebaliknya walaupun tetesan embun di dini hari airnya sangat sedikit tetapi kalau pengelo-
laannya baik dan benar maka untuk mandi pun bisa cukup,” timpal orang nomor satu di KSB ini seraya menyerukan agar seluruh masyarakat KSB menyerukan rasa syukur atas setiap pencapaiam daerah yang telah diraih selama ini. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya, menyapaikan selamat kepada pemerintah dan masyarakat KSB. Dikatakan gubernur, KSB dengan usianya yang masih belia telah mampu menunjukkan diri sebagai daerah yang memiliki spirit kemajuan dan kemandirian. “Kenapa kita yakin spirit kemajuan itu ada di KSB. Karena hari ini KSB lah satu-satunya kabupaten yang mampu mendorong perusahan (Amman Mineral) yang beroperasi di daerahnya membangun pabrik pengolahan (smelter),” cetusnya. Selain gubernur, hadir dalam puncak perayaan Harlah KSB Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fahrullah, S.H., M.H. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, Rizki Fauziah. Rektor ISI Surakarta, para perwakilan Kepala Daerah seNTB. , Direktur Korindo, Pimpinan OPD, para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-KSB serta puluhan tamu kehormatan lainnya. (bug/*)
(Suara NTB/ars)
RAMPUNG - Rumah korban gempa yang sudah rampung dibangun di Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari.
Perpanjangan Rehab Rekon Diusulkan Lima Bulan Mataram (Suara NTB) Masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak akibat gempa akan berakhir 31 Desember mendatang. Diprediksi fase ini akan diperpanjang antara tiga bulan sampai lima bulan, karena masih ada sekitar 48.000 rumah yang belum tuntas dikerjakan. Menurut Danrem 162/WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, gambaran diperoleh dari rapat di Jakarta dipimpin Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu, diperkirakan masa transisi akan diperpanjang. ‘’Sepertinya keputusan diperpanjang masa transisinya. Keputusan akan diperpanjang minimal tiga buan dan maksimal lima bulan. Tapi menurut saya, idealnya sebaiknya diperpanjang lima bulan,’’ kata Danrem. Karena lima bulan dianggap waktu yang cukup untuk menuntaskan rumah rusak akibat gempa mencapai sekitar 48.000 unit. ‘’Jadi kami usulkan lima bulan, karena total sekitar 48.000 yang belum tuntas,’’ sebutnya. Bagaimana dengan penggunaan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang belum habis? Danrem tidak ingin menjawab itu karena bukan kewenangannya. Posisi pihaknya hanya backup personel untuk membantu percepatan. Pengamatan Danrem, geliat percepatan pembangunan rumah rusak berat, ringan dan sedang terus dipacu. Bahkan progresnya menggembirakan. Dicontohkan, Lombok Utara yang sebelumnya hanya 12 persen, kondisi terbaru jumlahnya hingga 38 persen. Mensiasati agar progres pembangunan semakin cepat, personel yang diterjunkan digeser dari wilayah yang nyaris tuntas. Seperti dari Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar, pasukan akan digeser ke Pulau Lombok, khususnya Lombok Utara. (ars)
Formasi Lulusan SMK Diburu Pelamar Dari Hal. 1 Pertama, penyuluh kehutanan sebanyak 5 formasi. Kualifikasi pelamar untuk formasi ini adalah lulusan SMK Kehutanan. Lima formasi penyuluh kehutanan tersebut terdiri dari 2 formasi di KPH Orong Telu Brang Beh, 1 formasi KPH Ropang, 1 formasi BKPH Tambora dan 1 formasi di Dinas LHK NTB. Kedua, satu formasi pengawas benih tanaman untuk lulusan SMK Pertanian. Untuk formasi ini instansi penempatannya di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB. Ketiga, satu formasi analis pasar hasil perikanan untuk lulusan SMK Perikanan. Un-
tuk formasi ini akan ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB. Terakhir, 4 formasi polisi kehutanan untuk lulusan SMK Kehutanan. Rinciannya, 2 formasi untuk penempatan di Dinas LHK NTB dan 2 formasi untuk penempatan di KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS). Berdasarkan data jumlah pelamar sampai Rabu (20/11) Pukul 16:27 Wita, untuk formasi Polisi Kehutanan di Dinas LHK NTB sudah mencapai 6 pelamar, sedangkan KPH ARS baru 6 pelamar. Sementara untuk formasi Penyuluh Kehutanan untuk penempatan di Dinas LHK NTB sudah ada 57 pelamar. Untuk formasi analisis pasar
hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB sudah ada 7 pelamar. Pengawas benih tanaman Distanbun NTB sudah ada 78 pelamar. Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si memprediksi pelamar untuk formasi lulusan SMK akan semakin meningkat jelang penutupan pendaftaran pada 26 November mendatang. Pasalnya, banyak lulusan SMK sesuai kualifikasi formasi yang dibutuhkan. Di samping itu, Pemprov juga memiliki dua SMK Pertanian, yang berada di Labuapi Lombok Barat dan Bima. Karena banyak lulusannya, kemungkinan jumlah pelamar untuk formasi lulusan SMK ini akan semakin meningkat. (nas)
Pemprov dan KSB Seriusi Rencana Pembangunan Jembatan Lombok - Sumbawa Dari Hal. 1 bagian dari sistem transportasi nasional Banda Aceh - Los Palos NTT. Hasil pra studi kelayakan atau pre-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan Lombok Sumbawa sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per kilometer. Artinya, dengan panjang jembatan 16,5 km, total
biaya konstruksi paling sedikit Rp16,5 triliun. Jika ditambah dengan asesorisnya, maka butuh biaya sekitar Rp20 triliun. Sebelumnya, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menjelaskan bahwa jembatan Lombok-Sumbawa tersebut rencananya dari Pelabuhan Kayangan - Kertasari. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan perusahaan asal Korsel, sebagian besar kedala-
man laut antara 18-20 meter. Namun di sekitar Selat Alas, pada jarak 400-600 meter, kedalaman lautnya di atas 300 meter. Sesuai hasil pra-FS, ada beberapa opsi yang dibuat. Salah satunya pada area dengan jarak 400-600 meter tersebut dibuat terowongan. Menurutnya, pembangunan jembatan Lombok-Sumbawa ini cukup visibel dari sisi investasi. Tetapi perlu diperdalam lagi dalam FS. (nas)
Penyandang Disabilitas Bisa Ikut Seleksi CPNS Formasi Umum Dari Hal. 1 Dijelaskan, dalam pengumuman penerimaan CPNS Gubernur NTB Nomor : 811.3/ 3849/BKD/2019 Tanggal 7 November 2019 mengenai seleksi penerimaan CPNS 2019 pada huruf “C Kapital” Persyaratan Khusus. Pada angka 3 tertulis Pelamar Penyandang Disabilitas, yang melamar pada formasi khusus adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus, dengan kriteria mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik. Kemudian mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik dan menyampaikan buah pikiran, berdiskusi serta hal-hal lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Serta mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu gerak selain kursi roda. Fathurrahman mengatakan, ketentuan dalam persyaratan khusus tersebut diubah. Menjadi Para Penyandang Disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan. Apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jaba-
tan dan kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam rincian/lampiran Keputusan Menpan RB di masing-masing instansi. ‘’Jadi, sekarang penyandang disabilitas bisa mendaftar di formasi khusus dan formasi umum. Bisa daftar di formasi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis,’’ terangnya. Dalam seleksi penerimaan CPNS 2019, Pemprov membuka formasi untuk penyandang disabilitas khususnya untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Seperti guru kelas SLBN 1 Lombok Timur, guru kelas SLBN 2 Lombok Barat, guru kelas SLBN 1 Kota Bima, guru kelas SLBN 1 Sumbawa Barat, guru kelas SLBN 1 Mataram, guru kelas SLBN 2 Mataram dan guru kelas SLBN 1 Dompu. Dengan adanya perubahan persyaratan khusus untuk penyandang disabilitas sesuai surat edaran Menpan RB tersebut. Maka para pelamar penyandang disabilitas yang ada di NTB sekarang bisa juga ikut seleksi CPNS formasi umum. Sepanjang kualifikasi pendidikannya bersesuaian dengan formasi jabatan dibuka lowongannya. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 21 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tenun Sukarara Dipromosikan Melalui ’’Online’’ Praya (Suara NTB) Produk tenun Sukarara sudah dikenal sejak lama. Masyarakat setempat memiliki tradisi menenun yang menjadi modal utama dalam mengembangkan desa wisata. Namun tak melulu soal tenun yang menjadi andalan, desa wisata Sukarara juga menjual wisata edukasi serta budaya
masyarakat setempat. Ketua Pokdarwis Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Masnun kepada Suara NTB, Rabu (20/11) mengatakan, di tahun 2020 mendatang, Pokdarwis Sukarara dijanjikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika fasilitas website khusus. Website ini untuk memudahkan
Sekolah Kejuruan di Loteng Tingkatkan Penguasaan Bahasa Asing Praya (Suara NTB) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika betul-betul menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali dunia pendidikan. Sekolah kejuruan di NTB, terlebih di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengembangkan kurikulum yang berbasis kebutuhan kerja di KEK Mandalika ke depannya. SMK 1 Praya misalnya saat ini sedang fokus untuk pengembangan aspek bahasa asing. Siswa dari beberapa jurusan ditekankan agar menguasai bahasa asing, terutama Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. “Sekarang kami di SMK 1 Praya ini untuk jurusan pariwisatanya kita tingkatkan, baik dari segi praktiknya, speaking. Karena kita lihat kemarin speaking masih lemah. Kita tambah jadinya, fokus ke Bahasa Arab. Karena kita lihat Lombok ini wisata halal, sehingga wisatawan dari Timteng akan banyak, sehingga kita persiapkan SDM kita,” kata Kepala SMK 1 Praya, Kasman, S.Pd, MM kepada Suara NTB, Rabu (20/11). Ia mengatakan, sebagai SMK Pariwisata, lulusan sekolah kejuruan ini dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan hotel yang jumlahnya terus tumbuh di NTB, terutama di KEK. Terlebih satu kamar hotel berbintang akan membutuhkan rata-rata 3,5 karyawan, sehingga mau tak mau aspek penguatan SDM yang andal menjadi fokus lembaga pendidikan. SMK 1 Praya memiliki delapan jurusan yang bisa dipilih oleh siswa di antaranya jurusan tata boga, perjalanan wisata, perhotelan, lanskip dan pertamanan, kecantikan kulit dan rambut, tata busana dan multimedia. “Sampai saat ini jumlah siswa kami di SMK 1 Praya sebanyak 1.533 siswa,” katanya. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumberdaya, SMK 1 Praya juga mengirim siswanya ke Malaysia sebanyak 11 orang selama enam bulan.” Pihak Malaysia bilang, anak-anak Lombok ini kurang di speaking sehingga alasan kenapa aspek speaking kita tambah sekarang,” tambahnya. Ia mengatakan, secara umum lulusan SMK 1 Praya ini sudah banyak yang diterima bekerja di luar daerah seperti di Batam, Malang, Bali dan sejumlah daerah lainnya.
Kasman optimis angka serapan kerja lulusan SMK di sini akan semakin bagus karena ada jurusan pertamanan. “Ini jurusan pertama yang ada di Loteng, baru dua tahun. Ini kita melihat peluang ke depan sangat bagus, belum ada alumni dan tidak ada SMK di Loteng yang membuka jurusan ini, kami yang pertama. Saya lihat prospek ke depan bagus, bisa kerja di hotel, taman rumah tangga dan lain sebagainya,” tutupnya. (ris)
wisatawan mendapatkan informasi tentang wisata Sukarara dan produk unggulan di dalamnya. “Nanti ada website www.sukarara.id yang bisa diakses oleh wisatawan yang datang ke Lombok. Jadi begitu wisatawan tiba di bandara, mereka akan diberi informasi soal Desa Sukarara dengan mengakses web tersebut,” katanya. Ia mengatakan, agar situs promosi betul-betul efektif untuk mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa wisata di Loteng ini, Pokdarwis akan mendapat bimbingan selama enam bulan dari Kominfo. Secara umum, jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata Sukarara sudah cukup bagus. Kecuali di tahun 2018 lalu yang sempat anjlok lantaran gempa yang masih membutuhkanrecovery yang lama. “Dalam satu bulan, angka kunjungan ke Sukarara rata-rata sebanyak 250 orang. Jadi banyak yang membantu promosi sebenarnya, termasuk para travel agent ikut membantu promosi dan mendatangkan wisatawan ke Sukarara,” terangnya. Menurutnnya, konsep desa
(Suara NTB/ris)
TENUN SUKARA - Salah satu contoh produk tenun Sukarara yang dijual kepada wisatawan wisata memang belum lama dihadapi dalam menjual dikembangkan dan didukung produk tenun adalah adanya oleh pemerintah, sehingga produk tenun printing yang masih butuh sosialisasi kepa- beredar di pasaran. Jika konda masyarakat. Karena ada sumen tak diberikan informasebagian masyarakat yang be- si yang jelas soal suatu produk, lum memahami betul konsep hal ini akan berdampak tidak desa wisata tersebut. Sebagi- baik bagi citra desa wisata. “Ada yang bukan khas an perajin tenun ada yang hanya fokus pada pengembangan Sukarara. Namun yang menjabisnisnya sendiri tanpa ikut di nilai lebihnya adalah para mendukung pengembangan pedagang detil memberikan informasi kepada wisatawan desa wisata itu sendiri. “Jadi pemahaman tentang atau konsumen. Jadi mana yang desa wisata itu memang bu- betul-betul original buatan tuh keseragaman dan komit- Sukarara, mana yang barang yang datang dari luar, mana men bersama,” katanya. Salah satu tantangan yang yang dari Cina,” katanya. (ris)