Edisi Senin 21 Oktober 2019 | Suara NTB

SUARA NTB Evaluasi MoU Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 185 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 21 OKTOBER 2019

Penanggulangan Kemiskinan Pemprov NTB menargetkan angka kemiskinan pada akhir 2023 atau tahun terakhir RPJMD 20192023 menjadi satu digit atau sebesar 9,75 persen.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemprov merancang sejumlah program unggulan di tahun 2020 mendatang.

SAAT ini, Pemprov NTB telah merancang empat program unggulan, termasuk di dalamnya 13 program penanggulangan kemiskinan di tahun 2020.

Program-program tersebut bukan hanya dihajatkan untuk mengintervensi indikator-indikator kemiskinan yang bersifat ekonomi. Tetapi juga non ekonomi.

Sehingga terbentuk ketahanan keluarga dan ketahanan masyarakat. Dan masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya.

Demikian disampaikan Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si dalam Diskusi Terbatas dengan tema ‘’Membedah Program Unggulan untuk Pengentasan Kemiskinan’’ di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (17/10).

Bersambung ke hal 9 Fud Syaifuddin

H.Iswandi

H. Agus Talino

H. Mahmud Abdullah

(Suara NTB/ars)

Bambang S. Antariksawan

PEMPROV NTB terus berupaya mempercepat penurunan angka kemiskinan untuk mengejar target RPJMD 2019-2023. Pada akhir 2023, angka kemiskinan ditargetkan menjadi satu digit, yakni 9,75 persen.

Meski berbagai intervensi telah dilakukan pemerintah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut, Deputi Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB, Wahyu Adi Wibowo, menilai intervensi seperti melalui pemberian Raskin (sekarang Rastra) dan program subsidi lainnya tidak efektif.

Sebab, intervensi ini bersifat jangka pendek.

Selain itu, adanya intervensi bersifat jangka pendek tidak membuat daya tahan masyarakat semakin kuat ketika menghadapi bencana.

Sebaliknya masya-

rakat akan rentan kembali miskin. ‘’Jadi meskipun kita fokus dengan berbagai intervensi jangka pendek untuk mengatasi kemiskinan, tapi nampaknya itu sangat rentan kalau itu digoyang gempa, banjir, pasti kemiskinan atau kekeringan itu akan naik lagi. Kalau intervensi yang sifatnya temporer seperti beras miskin dan subsidi itu sangat rentan ketika terkena bencana dan lain-lain,’’ ujar Wahyu.

Hal demikian, jelas Wahyu, berbeda dengan negara- negara maju seperti Jepang dan Amerika.

Meski negara-negara ini dihantam badai macammacam, tapi level kemiskinannya tetap standar.

Dikatakannya, ada satu aspek negaranegara maju itu Bersambung ke hal 9

Wahyu Adi Wibowo

(Suara NTB/ars)

Susun Indikator Butuh Perbaikan BDT

13 Program untuk Turunkan Angka Kemiskinan

(Suara NTB/ars)

DALAM RPJMD NTB 20182023, Pemprov NTB menyusun program unggulan untuk menekan atau menurunkan angka kemiskinan dari desa. Untuk itu kesepakatan telah disusun dengan pemerintah kabupaten/kota, di mana Pemprov NTB akan menangani 100 desa, dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota akan menangani 400 desa di kawasan masing-masing.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP, menerangkan, program tersebut disusun mengingat penurunan angka kemiskinan di NTB melambat dalam dua tahun terakhir. ‘’Angka kemiskinan itu masih menurun walau hanya sebesar 0,7%,’’ sebutnya.

Diterangkan Ardhi, kelambatan (penurunan angka kemiskinan), sebagian

Wedha Magma Ardhi

disebabkan bencana gempa 2018 lalu. Walaupun begitu, program penurunan angka kemiskinan di NTB tetap diupayakan dengan lima program super prioritas seperti pembenahan infrastruktur, industrialisasi, revitalisasi posyandu, penanganan stunting dan program zero waste atau NTB bebas sampah. ‘’Kemiskinan itu tidak sematamata persoalan ekonomi tapi ada bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat, daya tahan dan daya beli,’’ ujar Ardhi. Selain itu, pengendalian inflasi juga disebut menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. ‘’Penanggulanan inflasi di NTB termasuk yang terbaik di Indonesia.

Bersambung ke hal 9

H.Putarman

Sinergikan Program Unggulan KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi mengatakan, pengentasan kemiskinan perlu disinergikan lewat program unggulan. Program unggulan menjadi acuan langkah kabupaten/kota untuk mengentaskan kemiskinan. Sinergi provinsi dan kabupaten/kota penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTB menjadi satu digit. ‘’Yang menjadi catatan regional, nasional dan bahkan internasional adalah program unggulan,’’ kata Baehaqi. Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lobar, telah dimulai melalui program unggulan yakni pemberdayaan produk lokal.

Pemberdayaan produk lokal akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Menurutnya, mustahil, gini ratio NTB menjadi 0.385 mampu diturunkan jika pendekatan melalui pertumbuhan ekonomi secara eksklusif.

Sebab, bicara kemiskinan

H. Baehaqi

tidak terlepas dari ekonomi.

Ekonomi yang baik tegas Baehaqi, melahirkan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi berkualitas serta berimbas ke penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, jika gini ratio tinggi berakibat pada yang kaya semakin kaya dan si miskin menjadi miskin.

Dia menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Lobar 16,4 persen dan hanya mampu diturunkan 1,2 persen menjadi 15,2 persen. Kebijakan Pemkab Lobar tidak bisa dinafikan karena gini rationya lebih rendah dibandingkan kabupaten/ kota se-NTB yakni 0,285. ‘’Bisa dikatakan masyarakat Lombok Barat itu lebih kaya dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di NTB,’’ terangnya.

Intervensi penurunan angka kemiskinan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 di Pemkab Lobar sekitar Rp565 miliar.

Bersambung ke hal 9

A. Dewanto Hady

ITA-cita Indonesia, termasuk NTB, untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka penurunan angka kemiskinan pada 2030 mendatang perlu disertai validasi dan verifikasi data. Hal tersebut erat kaitannya dengan penghitungan indikator yang dapat digunakan untuk menyusun program intervensi dengan lebih komprehensif. ‘’Kalau misalkan kita tahu apa-apa indikator dari kemiskinan, saya yakin program ke depan (sesuai indikator) ini saja yang diintervensi. Tidak perlu program yang lain,’’ ujar Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si. Menurutnya, sampai saat ini beberapa program yang disusun pemerintah daerah baik Pemprov maupun Pemda di NTB masih berjalan setengah-setengah. ‘’Ada beberapa program dari provinsi, kabupaten, kota yang menurut hemat kami yang memang masuk untuk mengungkit angka kemiskinan, dan ada yang jalurnya agak jauh untuk mengungkit angka kemiskinan,’’ ujar Arrief. Hal tersebut harus segera diatasi mengingat Pemprov NTB sendiri menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit pada 2020 mendatang.

Diterangkan Arrief, persentase angka kemiskinan NTB Oktober 2019 adalah 14,56%. Persentase tersebut mengalami penurunan dari bulan September yang sebesar 14,63%.

Walaupun begitu, penurunan angka kemiskinan tersebut mengalami kelambatan sejak 2012 lalu. ‘’Sejak 2012 kita sudah melambat. 2017 kita agak tinggi karena beberapa program. Mungkin program-program di tahun 2017 itu perlu kita evaluasi atau perlu kita detailkan,’’ ujarnya.

Ada beberapa program yang bsia dilakukan untuk mengintervensi angka kemiskinan. Diantaranya meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari masyarakat miskin, yaitu 40% dari desil terbawah masyarakat dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Sampai saat ini, diterangkan Arrief, jumlah penduduk NTB yang tidak memiliki pekerjaan mencapai sekitar 40% sedangkan yang bekerja sebesar 59,7%. ‘’Ini jadi anomali dengan tingkat pengangguran di NTB yang cukup kecil 3% sekian,’’ sebutnya. Secara teori tingkat pengangguran di bawah 4% di suatu daerah menandakan penanganan tingkat kemiskinan yang dianggap bagus.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan BPS NTB, anomali tersebut terjadi karena rata-rata pekerja di NTB masih mendapatkan penghasilan di bawah upah minimum. ‘’Pastilah saudara-saudara kita itu masuk kategori miskin atau hampir miskin,’’ ujar Arrief.

Pekerja untuk sektor pertanian sendiri menjadi penyumbang utama pekerja miskin. Di mana 56,3% penduduk miskin adalah pekerja untuk sektor tersebut.

Mengikuti persentase tersebut adalah pekerja sektor perdagangan sekitar 13% dan pekerja sektor industri sekitar 7%.

Bersambung ke hal 9

Arrief Chandra Setiawan

(Suara NTB/ars)

Intervensi Pemerintah Masih Bersifat Temporer

SUARA NTB Senin, 21 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Uji Petik Parkir Libatkan Swasta

Berharap Penuh

Kamera Pemantau Lalulintas Belum Optimal Mataram (Suara NTB) – Pemasangan sistem pemantau lalu lintas atau area traffic control system (ATCS) di lima titik di Kota Mataram menghabiskan anggaran sekitar Rp3,2 miliar. Kamera pengawas mulai dipasang di Ampenan, Sayang – sayang, Rembiga, TGH. Faisal dan Cakranegara dan Dasan Cermen. Sementara, ruang kontrol dibangun di Kantor Dinas Perhubungan.

Menanggapi belum optimalnya ATCS, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh berdalih bahwa peralatan itu masih menjadi aset pemerintah pusat. Rencananya, dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke Pemkot Mataram. Untuk penyerahan aset, pihaknya meminta harus ada dalam kondisi baik, sehingga dalam pemanfaatannya lebih mudah. “Ini masih jadi aset pusat,” kata Khalid dikonfirmasi pekan kemarin.

Bantuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dipasang di lima titik. Dishub sendiri di tahun ini, juga menambah dua kamera pengintai dengan anggaran Rp521 juta lebih. Tendernya dimenangkan oleh CV. Wilis Fhylosopia dengan nilai penawaran Rp509 juta lebih. Rekanan asal Bandung, Jawa Barat akan memasang di dua titik yakni di simpang empat Bank Indonesia dan Pagesangan. “Kita mau tambah lagi di dua titik,” sebutnya.

Meski belum diserahkan oleh pemerintah pusat, pihaknya tetap memantau arus lalu lintas setiap harinya. Pelanggaran sering terpantau adalah pengendara tidak menggunakan helm, berhenti melebihi zebra cross, berhenti di luar marga media dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Sejauh ini, belum ada tindakan bagi pelanggaran lalu lintas. Tindakan berupa tilang perlu dikoordinasikan dengan kepolisian.

Sanksi tilang ATCS perlu perjanjian kerjasama antaran Dishub dengan Korlantas Polda NTB dan Samsat. Pihaknya sudah mengajuakan kerjasama tetapi hingga kini masih dikaji.

“Sudah lama kita ajukan tapi masih dikaji,” tandasnya.

Sebelum dioperasikan, pihaknya akan belajar ke kabupaten/kota yang menerapkan atau mulai persiapan. Paling tidak seperti Surabaya, Jawa Timur sedang persiapan mengoperasikan alat tersebut. Kendala dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia. Pun menempatkan petugas dari Kepolisian harus terintegrasi dengan ditempatkan di command center. (cem)

(Suara NTB/viq)

AKAN DIPINDAH - Keceriaan murid-murid SD Model Mataram saat jam keluar istirahat.

Sekolah Dasar Model Mataram ini akan dipindah Pemkot Mataram karena menempati aset SMPN 14 Mataram. Akan tetapi, Pemkot sampai saat ini masih kesulitan mencari lokasi pemindahan SD Model tersebut.

BPBD Temukan Bangunan RTG Tak Sesuai Ketentuan

Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menemukan bangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang didirikan tidak sesuai ketentuan.

Aplikator dan fasilitator diminta membongkar RTG tersebut, seperti halnya empat rumah tahan gempa (RTG) di Kelurahan Dasan Agung.

Sekretaris BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki ditemui pekan kemarin mengatakan, BPBD tetap memantau proses pengerjaan RTG oleh aplikator dan fasilitator. Apabila ada kesalahan teknis atau tidak sesuai standar RTG, maka diminta dibongkar. Temuan di lapangan terindikasi aplikator membangun tidak sesuai standar.

Panel dipasang tidak sesuai persyaratan dan tidak presisi dengan pondasinya. Sebelum aplikator mengerjakan bagian atap dicek dulu oleh tim.

Kesalahan pembangunan RTG akan berdampak dan berpotensi jadi temuan. Temuan itu bisa saja terindikasi aplikator atau fasilitator ada permainan di lapangan. Ini akan ditelusuri sampai ke tingkat Pokmas.

Ketatnya pengawasan terhadap pembangunan RTG sambung Zaki, pihaknya ingin meminimalisir kesalahan sebelum

pekerjaan berlanjut. Jangan sampai rumah sudah jadi kemudian dicek oleh tim dan ternyata tidak sesuai akan membahayakan. “Kita ingin minimalisir temuan,” tandasnya.

Dia bersyukur aplikator di Kota Mataram yang telah menandatangani perjanjian kerjasama mau bekerja dulu. Kendala dihadapi tidak lagi persoalan material dan ketersedian tenaga kerja, melainkan kehadiran dari aplikator. Ketika pihaknya komplain, aplikator tidak proaktif. Justru, aplikator saling menyalahkan dengan tukang yang bekerja. “Kami minta aplikator agar proaktif dan memenuhi RTG.” Terkait dengan pencairan dana tambahan sekitar Rp32 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), disampaikan Zaki, sebelum rapat pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat

“Semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem program pengajaran serta merupakan wadah yang tepat untuk mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Dalam praktik belajar lapangan dan magang, karena keterampilan mahasiswa cukup baik, maka Alhamdulillah banyak mahasiswa kami yang dipesan untuk bekerja di rumah sakit dan Puskesmas,” jelas Hary.

Ketua Yayasan Adhiguna Kencana Mandiri NTB, Drs. Syahrul Abbas, SH. M.AP., yang menaungi Akademi ARS, mengatakan, wisuda kali ini yang pertama dan utama. Pihaknya dari lembaga berharap lulusan bisa menjadi pionir saat masuk ke masyarakat untuk berbakti ke nusa dan bangsa melalui keahliannya.

“Ke depan kita berharap, mereka (lulusan) akan lebih profesional dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang rumah sakit. Kita tahu di NTB ini, pada awal membentuk sekolah ini, ada sebanyak 250 rumah sakit yang tersebar di seluruh NTB, baik itu yang negeri maupun swasta, klinik swasta juga ada selain Puskesmas, oleh karena itu perlu didukung oleh tenaga yang siap pakai di tingkat madya,” ujar Syahrul.

Ia juga mengungkapkan Akademi ARS Mataram diupayakan akan berubah bentuk menjadi politeknik. Nantinya akan ada tiga Prodi di Politeknik tersebut, yaitu Prodi Administrasi Rumah Sakit, Prodi Sanitasi Lingkungan, dan Prodi Promosi Kesehatan (Promkes).

Wisuda perdana Akademi ARS Mataram juga sangat spesial karena dihadiri oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wiyalah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa,

WAKIL Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., menyarankan kepada Pemkot Mataram khususnya Dinas Perhubungan Kota Mataram agar melakukan uji petik potensi parkir di Kota Mataram. Saran ini menyusul masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum. Dia menangkap bahwa Dishub Kota Mataram sedang dihadapkan pada keadaan yang dilematis. Disatu sisi Dishub dituntut untuk menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sementara di sisi lain tata ruang parkir belum efektif.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini mencontohkan dari Jalan Langko sampai di Jalan Selaparang pemerintah tidak memperbolehkan masyarakat parkir di sepanjang jalan tersebut. “Kalau tidak dibolehkan parkir, atau ada penertiban, lalu masyarakat mau parkir di mana,” tanyanya. Sterilisasi jalur tersebut, diyakini akan berpengaruh terhadap pendapatan sektor parkir. “Kalau masyarakat tidak parkir, kan ada penurunan PAD,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (18/10).

Agung mengungkapkan bahwa sampai saat ini, sejatinya belum ada solusi yang efektif terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dia tidak setuju kalau Dishub memberlakukan sanksi denda hingga Rp500 ribu bagi masyarakat yang parkir di sembarang tempat. “Opsi ini bisa dilaksanakan kalau pemerintah sudah mampu menyediakan lahan parkir yang layak,” demikian Agung. Dia menangkap ada persoalan di internal Dishub, sehingga mereka tidak bisa menjalankan SOP (standar operasional prosedur) parkir itu sendiri.

Menurut Agung solusi dari persoalan parkir ini, pertama pemerintah membenahi dulu tata ruang parkir. “Mari kita atur lagi. Kita buat terobosanlah untuk itu,” ajaknya. Politisi Partai Berkarya ini tidak menyangkal bahwa ada ketidaksesuaian antara jumlah titik parkir dengan PAD dari sektor tersebut. Data dari Dishub Kota Mataram menyebutkan jumlah titik parkir di Kota Mataram sebanyak 780 titik. Dari jumlah titik ini, target retribusi parkir hanya Rp5 miliar. “Jadi kalau dihitung hitung per titiknya sangat kecil. Sekitar Rp30 ribu,” sebutnya.

Terhadap minimnya pendapatan parkir ini, Agung mengungkapkan bahwa Komisi III mendorong dilakukannya uji petik. “Tiap titik harus diuji betul,” cetusnya. Namun demikian, menurut hemat komisi yang membidangi masalah Perhubungan ini, uji petik titik parkir idealnya dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta. Tujuan melibatkan pihak ketiga dalam melakukan uji petik ini adalah untuk menjamin transparansi. Sehingga hasil uji petik ini menjadi rujukan bagi Dishub untuk menetapkan target retribusi di masingmasing titik. (fit) I Gusti Nyoman Agung Sugantha

Jelang Pilkada

Pemkot Percepat Perekaman Data Pemilih Pemula Mataram (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempercepat perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi pemilih pemula. Percepatan ini diharapkan agar partisipasi pemilih meningkat pada pemilihan kepala daerah 2020 mendatang.

Salah satu akselerasi dilakukan kata Kepala Dukcapil Kota Mataram, Chaerul Anwar dengan melaksanakan perekaman ke sekolah – sekolah, lingkungan serta tetap melayani pada hari libur.

Pelayanan dilakukan saat hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Udayana. Setidaknya, ini dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak sempat mengurus administrasi kependudukan. “Kita tetap ke sekolah – sekolah dan setiap hari minggu pelayanan di arena car free day,” kata Chaerul ditemui pekan kemarin.

Percepatan perekaman bagi pemilih pemula sambungnya, pasti ada koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara. Saat ini,

Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram Gelar Wisuda Perdana Mataram (Suara NTB) Akademi Administrasi Rumah Sakit (ARS) Mataram menggelar wisuda perdana, pada Sabtu (19/10) di Hotel Puri Indah, Mataram. Sebanyak 12 orang lulusan Program Studi (Prodi) DIII Administrasi Rumah Sakit, Akademi ARS Mataram diwisuda dalam kesempatan tersebut.

Sebanyak 12 orang wisudawan yang terdiri dari empat orang laki-laki dan delapan perempuan menyandang gelar Amd.ARS. Mereka telah diyudisium pada 9 Oktober lalu.

Direktur Akademi ARS Mataram, Hary Pristianto, SKM., MM., mengatakan, kelulusan merupakan proses awal perjalanan mahasiswa di dalam menghadapi dunia kerja, karena semua program dari Dikti setiap institusi pendidikan harus memberikan materi tentang pendidikan berkarater dan pendidikan antikorupsi.

“Untuk itu saya berharap kepada semua alumni Akademi ARS Mataram harus mempunyai karakter sebagai tenaga administrasi kesehatan, dengan salah satu tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di NTB khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” ujar Hary.

Pada kurikulum di Akademi ARS, selain pengetahuan atau teori, pihaknya juga memberikan praktik belajar lapangan. Terdiri dari pembelajaran praktik sekretaris medis, perkantoran atau administrasi medis, keuangan, akuntansi dan sumberdaya manusia rumah sakit, serta pemasaran, public relation dan mutu rumah sakit.

untuk penggunaan dana tersebut.

Sejak Senin (7/10) telah dibagikan buku tabungan ke masyarakat.

Pembagian buku tabungan untuk SK 8,9 dan 10 difokuskan di tiga titik yakni di Koramil Ampenan, Mataram dan Cakranegara.

Sebagian buku tabungan juga dibagikan oleh kelurahan dan ada juga belum diambil karena warga tidak sempat datang. Rata – rata dari sisi data administrasi dan verifikasi tingkat kerusakan telah lengkap. BPBD menginstruksikan ke masyarakat membentuk pokmas. Sejak tanggal 11 Oktober telah di SK – kan pokmasnya oleh masing – masing kelurahan.

Masyarakat yang memilih rumah instan sederhana sehat (Risha) sebanyak 15 pokmas atau 125 kepala keluarga. Dan, riko hanya 6 pokmas terdiri dari 53 kepala keluarga. “Tahap selanjutnya tinggal mendebit uang di rekening warga,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/fit)

HAMPIR dua bulan, tujuh anggota DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan (dapil) 5 kawasan Cakranegara sudah bekerja di Lingkar Selatan. Dari tujuh anggota dewan dapil Cakranegara ini, diharapkan mendengar aspirasi masyarakat. Hal itu dinilai sudah menjadi kewajiban anggota Dewan sebagai wakil rakyat.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, tujuh anggota Dewan dari dapil Cakranegara harus bisa menyuarakan aspirasi (Suara NTB/viq) rakyat. “Harapan kami di ekMuhammad Erwan sekutif, semoga tujuh orang anggota Dewan dari dapil Cakra ini mampu mendengar suara rakyat Cakra. Dari itu kita harapkan mereka aktif turun ke tengah masyarakat dan aktif juga mendengar aspirasi rakyat,” jelas Erwan yang dihubungi Suara NTB, Minggu (20/10).

Mengacu pada APBD, kata Erwan, anggota Dewan memiliki dana aspirasi yang diperuntukkan kepada rakyat. Ia berharap para anggota Dewan ini mampu merespon keluhan di masing-masing masyarakat di setiap kelurahan Cakranegara. “Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan Dewan dari dapil Cakra. Dari hasil diskusi itu, kami harap kita direspon, apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat,” jelas Erwan.

Dengan bekerja sebagaimana mestinya kata Erwan, para anggota Dewan mempu mendengar aspirasi rakyatnya. Dengan dana aspirasi tadi, kita berharap aktualisasi atas permasalahan di tengah masyarakat bisa diserap dan direspon. Sehingga lanjut Erwan, harapan masyarakat menjadi pokok utama dalam membangun daerah kawasan Cakranegara. “Kami sangat berharap,” tutup Erwan. (viq)

(Suara NTB/ron)

Direktur Akademi ARS Mataram, Hary Pristianto, SKM., MM., memindahkan tali toga sebagai penanda mewisuda lulusan Akademi ARS Mataram. Ia didampingi Ketua Yayasan Adhiguna Kencana Mandiri NTB, Drs. Syahrul Abbas, SH. M.AP.

(Suara NTB/ron)

Foto bersama seluruh wisudawan dengan pejabat Akademi ARS Mataram.

M.Si. Dalam sambutannya, Nengah Dasi mengatakan semua pihak harus membangun dengan cinta dan kebersamaan. “Kata cinta harus ada dalam pengembangan perguruan tinggi. Apa itu cinta? Seluruh civitas akademika harus cerdas, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Kalau kalian tidak cerdas kalian akan digilas oleh zaman.

Kalian harus punya integritas. Integritas di zaman sekarang sangat dibutuhkan di mana saja, di mana pun integritas menjadi prioritas. Kita juga harus taat norma, agar on the track,” ujarnya.

Wisuda diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya,mengheningkancipta,kemudian menyanyikan lagu Mars dan Hymne Akademi ARS Mataram, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian laporan wisuda perdana tahun 2019 disampaikan oleh Ketua Panitia, Abdul Aziz Fatriyawan, S.Si., M.Si. Juga dilakukan pembacaan ikrar wisudawan. Penyampaian pesan dan kesan disampaikan oleh wisudawan terbaik, Siti Arapatun, Amd.ARS. Kemudian ditutup dengan doa. (ron/*)

belum ada permintaan apapun dari penyelenggara. Tetapi Dukcapil kata Chaerul, mengantisipasi sejak dini agar masyarakat terlayani dan masuk dalam daftar pemilih tetap.

Permasalahan sampai saat ini, pelayanan dinilai tidak maksimal karena kelangkaan blanko. Pihaknya harus mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP. “Saya ndak merasa puas karena masyarakat belum dapat KTP. Mau tidak mau karena blanko langka kita keluarkan Surat Keterangan (Suket),” ucapnya.

Suket diterbitkan setiap hari mencapai 50 hingga 75 lembar.

Kecenderungan masyarakat mengajukan permohonan yakni telah memasuki usia 17 tahun, pergantian status dan atau pindah domisili.

Hasil perekaman dari jumlah warga yang wajib KTP 301.805 jiwa telah merekam

97,80 persen atau 295.164 jiwa.

Sisa yang belum merekam 6.641 jiwa dan 2.729 warga yang telah merekam belum bisa dicetak kartu identitasnya.

Chaerul belum memastikan

hingga kapan kelangkaan KTP. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri. (cem)

(Suara NTB/ist)

PEREKAMAN DATA - Petugas Dukcapil memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat baru – baru ini.

Akselarasi perekaman tetap dilaksanakan untuk menjangkau pemilih pemula.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 21 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 185 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/disosntb)

MEMPRIHATINKAN - Akses jalan yang memprihatinkan menuju KAT di Kecamatan Batulanteh Sumbawa yang membuat wilayah ini terisolir.

Infrastruktur Jalan Memprihatinkan

Satgas Periksa Pembakar Lahan dan Hutan Mataram (Suara NTB) Kebakaran lahan dan hutan di NTB semakin meluas. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Polda NTB sedang menyelidiki para pelaku pembakaran. Sebab sebagian faktor kebakaran diduga karena unsur kesengajaan.

Rekap kejadian antara tanggal 14 Agustus hingga 17 Oktober 2019, sekitar 1.331 hektar hutan dan lahan terbakar.

Bersambung ke hal 11

212 KK Warga di Sumbawa dan Bima Terisolir

Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) mencatat setidaknya 212 kepala keluarga (KK) masyarakat NTB masih tinggal di daerah terisolir di Kabupaten Sumbawa dan Bima. 212 KK masyarakat NTB yang disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebut masih terisolir lantaran akses infrastruktur jalan yang memprihatinkan.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Disos NTB, H. Amir, MM mengatakan, KAT masih tersisa di dua kabupaten di NTB, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Sumbawa, mereka berada di empat lokasi jumlahnya sekitar 200 jiwa.

Untuk Bima, lokasinya di So Soro Desa Lere Kecamatan Parado 46 KK, dan So Tolomoro Desa Kuta 32 KK. Un-

tuk di Sumbawa lokasinya di Dusun Fajar Bakti, Desa Baturotok 32 KK, di Dusun Ladan 51 KK. ‘’Setiap tahun kita mengusulkan ke pusat. Untuk tahun ini ada empat lokasi diberikan bantuan melalui dana tugas pembantuan langsung ke Bima dan Sumbawa,’’ kata Amir dikonfirmasi Suara NTB di Mataram akhir pekan kemarin.

Amir menjelaskan, masyarakat

yang masih terisolir ini diberikan bantuan pembangunan rumah, diberikan jaminan hidup selama 2 tahun dan pemberian bantuan bibit tanaman yang cocok sesuai kondisi geografis daerah setempat, juga peralatan kerja. ’’Empat dusun itu yang diberikan bantuan pemberdayaan,’’ katanya.

Kemudian ada juga KAT yang dilakukan pemberdayaan lanjutan tahun ke dua. Seperti masyarakat yang berada di Dusun Panco, Desa Mata, Kecamatan Tarano. Kemudian di Dusun Tebanlemak, Desa Tepal, Sumbawa, sedang diberdayakan tahun kedua. Sementara di Bima satu lokasi di Dusun Tenggani, Desa Sarae Ruma, Langgudu ada 51 KK. ‘’Di awal menjadi penetapannya.

TNGR Tutup Dua Jalur Pendakian Rinjani

TO K O H Saran KPK untuk Polda NTB KASUS dugaan korupsi pengadaan marching band SMA/ SMK Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 dibawa lagi ke koordinasi supervisi KPK untuk kedua kalinya. Hasilnya, kasus itu sudah cukup bukti dan lengkap berkasnya. KPK menyarankan penelusuran aset para tersangka untuk menguatkan unsur korupsi.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, Bersambung Syamsuddin Baharudin ke hal 11 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Talangi Pembayaran DAK Fisik

H. Zainul Islam

Untuk infrastruktur dasar, jalan kadang hanya jalan setapak. Sehingga saat studi awal, kami terkadang jalan kaki,’’ ujar Amir.

Ia menambahkan, desa-desa terpencil tersebut belum ada listrik. Kemudian sarana dan prasarana air bersih masih terbatas. Ada sumber air bersih tapi untuk mengalirkan ke rumah-rumah warga belum tersedia infrastruktur yang memadai. ‘’Jalan tanah yang rusak dan saat musim hujan becek.

Kendaraan double gardan kadang sulit masuk ke sana,’’ katanya.

Untuk penanganan KAT ini, kata Amir, telah dibentuk Pokja di dua kabupaten tersebut. Pokja tersebut di dalamnya lintas OPD. Bersambung ke hal 11

PEMPROV NTB dibuat pusing akibat sistem pembayaran proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penugasan untuk bidang kesehatan yang baru bisa dicairkan oleh Pemerintah Pusat setelah pekerjaan tuntas dikerjakan. Akibatnya, Pemprov harus menalangi pembayaran DAK Fisik penugasan bidang kesehatan sekitar Rp198 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM menjelaskan, DAK Fisik penugasan bidang kesehatan memang perlakuannya berbeda dengan DAK Fisik reguler.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Area yang terbakar di Gunung Rinjani semakin meluas. Kejadian ini dikhawartikan membahayakan bagi pendaki. Sehingga Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup dua jalur resmi Pelawangan dan Senaru untuk sementara .

Penutupan jalur itu sesuai surat nomor PG. 870/T.39/ TU/KSA/10/2019 yang dikeluarkan Minggu (20/10) kemarin. Pertimbangan penutupan itu setelah terdeteksi kebakaran hutan di kawasan TNGR sejak Jumat (18/10) hingga Minggu (20/10) kemarin.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist)

DISAMBUT - Syarifah Fatimah Nissatuljannah SB dan Muhammad Farid Andika, saat disambut Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah di VIP Bandara Internasional Lombok, kemarin.

Raih Medali Emas, Dua Siswa NTB Dapat Penghargaan dari Gubernur Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman menyambut dua siswa NTB, yang baru saja meraih prestasi membangga-

kan di tingkat nasional, Minggu (20/10). Ke dua siswa yang disambut gubernur di VIP Bandara Internasional Lombok itu adalah Syarifah Fatimah Nissatuljannah SB (Nisa) dan Muhammad Farid Andika (Farid).

Dua pelajar SMAN 1 Sum-

bawa ini mempersembahkan medali emas setelah menjadi Juara 1 Nasional di bidang Matematika Sains dan Teknologi, pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2019.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/ist_tngr)

TERBAKAR - Tim pemadaman api melintas di jalur Pos pendakian Minggu kemarin. Hutan sekitar jalur dalam kondisi hangus terbakar.

Hadiah Grand Prize-Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menerima secara simbolis hadiah untuk para pemenang hadiah grand Prize Panen Hadiah Simpedes BRI berupa dua unit Mobil dari Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo, Sabtu lalu.

Bayu Adityo

Panen Hadiah Simpedes

H. M. Sukiman Azmy

Tanda Cinta BRI Selong pada Nasabah BANK Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong Sabtu (19/10) menggelar pengundian panen hadiah Simpedes Periode I 2019. Tidak tanggungtanggung, BRI mempersembahkan 45 unit hadiah menarik senilai Rp 500 juta lebih. Dua grand prize berupa

mobil, Suzuki All New Ertiga GXM/T dan Daihatsu Gran Max PU 1.3 W. Menurut Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Selong, Bayu Adityo, BRI menggelar undian Simpedes ini dua kali dalam setahun. Kegiatan tersebut digelar semata untuk mem-

berikan rasa loyalitas kepada para nasabah BRI. ‘’Harapan kami, kehadiran BRI in ibisa memberikan kontribusi dan kemajuan untuk usaha dari para nasabah dan BRI secara bersamasama,’’ujarnya. Pinca BRI Selong ini juga berharap mela-

lui kegiatan pengundian panen hadiah Simpedes BRI ini menjadi ajang menjaga rasa silaturahmi dengan para nasabah.’’”Kami berharap silaturahmi dengan nasabah semakin kuat,’’ harapnya.

Acara panen hadiah Undia Simpedes BRI Peride I tahun

2019 ini menjadi spesial dengan hadirnya langsung Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy. Orang nomor satu di Lotim ini pun diberikan kesempatan menekan tombol yang mengacak mengundi para pemenang hadiah utama.

Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Senin, 21 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bakal Calon Mulai Kembalikan Berkas Penjaringan Parpol masih dirahasiakan. Beliau katakan serius ingin ikut andil membangun Lombok Utara.

Beliau katakan, saya orang KLU lama berdomisili di Jakarta.

Saat kembalikan formulir pasti akan ketahuan siapa identitas beliau,” ungkap Habli.

Sementara di Nasdem dan PAN, pengembalian formulir juga dilakukan oleh Najmul, Djohan, Sarifudin dan Narsudin. Dari 4 nama itu, hanya Sarifudin yang mengembalikan formulir di ketiga partai melalui perwakilan, yakni Abdullah.

Ketua DPC Nasdem KLU, Datu Rahdin Jayawangsa, SH., mengingatkan kepada seluruh bakal calon agar berhati-hati terkait informasi penjaringan oleh Nasdem. Ia menyarankan bakal calon untuk tidak terjebak pada oknum yang sebenarnya adalah calo politik.

“Jangan salah jalur bahayanya nanti dalam situasi pilkada banyak makelar, banyak calo ternyata itu yang digunakan melobi, sehingga mengatasnamakan partai. Gunakan jalur resmi, karena yang jelas calon yang bisa bersama Nasdem adalah yang membangun daerah.

Kami kedepankan figur kepala daerah yang bisa mengemban

Perkuat Ilmu Agama HARI Selasa 22 Oktober 2019, santri di seluruh negeri akan memperingati Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2019. Di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), peringatan hari santri akan dipusatkan di Pondok Pesantren Darussalihin Kalijaga dengan dilaksanakan beraneka kegiatan serta upacara bendera. Momentum HSN 2019 ini, para santri diingatkan dapat dijadikan momentum untuk memperkuat ilmu agama.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lotim, H. Azharudin, MSy, mengatakan, peran santri cukup besar. Bahkan para (Suara NTB/yon) santri turut terlibat di H. Azharudin dalam memperjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, momentum HSN ini merupakan wadah untuk berbenah terutama memperkuat ilmu agama. Momentum ini sangat perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan faham kebangasaan berbasis keagaman.

“Momentum HSN ini kita berharap para santri terus berusaha belajar dan sungguh-sungguh menggali pengetahuan agama sebanyak-banyaknya. Santri adalah masa depan agama dan bangsa. Merekalah yang akan menjawab tantangan agama dan bangsa,” ujarnya.

Ditambahkan Azharudin, santri merupakan bagian penting sejarah perubahan bangsa Indonesia melalui pribadi yang menegakkan agama agar mampu mengelola bangsa dan negara. Hanya saja yang menjadi persoalan dihadapi saat ini yakni bantuan sarana dan prasarana bagi pondok pesantren, berupa mebeler dan operasional lainnya yang masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan kuota yang masih sangat terbatas dibandingkan jumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lotim cukup banyak.

Apabila itu diakomodir, lanjutnya, maka harus ada program yang lain dikorbankan. Diakuinya, sarpras di pondok pesantren saat ini sangat minim. Sehingga ke depan menjadi perhatian Kemenag Lotim untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para santri, baik sarpras berupa RKB, mebeler maupun lainnya supaya pendidikan di pondok pesantren menjadi lebih baik.

Disampaikan lebih jauh, peringatan HSN harus dimaknai sebagai upaya memperkokoh segenap umat beragama agar saling berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, berkesejahteraan, berkemakmuran dan berkeadilan. Menurutnya, sejarah peringatan hari santri yang merujuk pada lahirnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang memantik peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati dengan hari pahlawan. (yon)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - H. Djohan Sjamsu pose bersama dengan pengurus Partai Nasdem usai mengembalikan formulir (kiri). Begitu juga H. Najmul Akhyar pose bersama usai mengembalikan formulir di Partai Nasdem. amanah dengan baik, bisa berlaku adil, tidak mementingkan pribadi, kelompok maupun keluarganya saja,” tandas Diding.

Sementara bakal calon, H. Najmul Akhyar mengatakan, ia bersama rekan lintas partai mengembalikan formulir pada partai yang membuka pendaftaran. Dengan harapan, partaipartai tersebut bisa berjuang bersama pada Pilkada 2020.

“Saya datangi PAN, datangi Nasdem, dan PBB, harapannya bisa bersama kami berikhtiar bersama pada Pilkada 2020.

Pilkada bukanlah kompetisi baik dan buruk karena saya yakin semua yang berkompetisi pasti orang baik,” ujarnya.

Terpisah, bakal calon, H. Djohan Sjamsu, mengaku ikhtiar pendaftaran akan dilakukan di setiap parpol yang mem-

buka penjaringan. Ia optimis, rekan parpol di KLU telah dikenal dengan baik, bahkan partai-partai yang kini ia masuki adalah gerbong perjuangan pada Pilkada 215 lalu.

“Saya tidak ingin hanya gunakan PBB, Nasdem, PAN dan partai-partai lain untuk kendaraan politik saja, tapi saya berkomitmen ingin membina hubungan kerjasama

sampai 5 tahun masa jabatan.

Partai adalah pilar mitra pemerintah dalam membangun daerah, kritik dan sarannya harus dipertimbangkan untuk rakyat,” kata Djohan.

Sementara figur balon Wabup, Narsudin, kembali menegaskan pengembalian formulir pada parpol penjaring adalah wujud komitmennya dalam menjawab keraguan masya-

rakat. Ia tidak ingin dicap sebagai figur gertak sambal.

“Saya kembalikan berkas untuk menjawab keraguan karena mungkin saya dianggap gertak sambal. Motivasi mendaftar, jika sejauh ini saya di legislatif, maka ke depan dengan masuk di sistem eksekutif, akan mampu berbuat lebih banyak untuk masyarakat Lombok Utara,” tandasnya. (ari)

Dandim Ingatkan Generasi Muda Tidak Terpengaruh Budaya Luar Selong (Suara NTB) Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lombok Timur (Lotim), Letkol Inf. Agus Donny mengingatkan generasi muda, agar tidak terpengaruh budaya luar.

Menurutnya, budaya di Indonesia merupakan budaya yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaikannya saat memberikan materi khusus soal wawasan kebangsaan dalam workshop terune dan dedare Lotim 2019, Sabtu (19/10). Indonesia, ujarnya, merupakan negara demokrasi dengan berbagai macam suku bangsa yang memiliki falsafah dan dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Cara berinteraksi antar sesama sudah jelas ada aturanya dan bagaimana cara

berdemokrasi juga jelas.

Kepada para terune dan derare Dandim juga mengingatkan agar menghindari radikalisme, terorisme, dan narkotika.

Perilaku radikal, terorisme dan penyalahgunaan narkoba ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keluhuran bangsa.

Ditegaskan pula, adanya berita-berita yang dibuat oleh orang orang tertentu yang bisa merusak situasi, seperti media sosial diminta tidak

mudah dipercaya begitu saja.

“Adik-adik jangan cepat mengshare sesuatu, hendaklah berpikir lebih dahulu, sehingga tidak berdampak negatif terhadap orang lain,” pesannya.

Diakuinya, banyak beritaberita bohong (hoaks) atau berisi ujaran kebencian yang dimuat di media sosial. Diminta, agar para terune dan dedare ini tidak ikut-ikutan membuat statement yang kurang baik yang bisa menim-

(Suara NTB/rus)

MATERI - Dandim 1615 Lotim, Agus Donny P memberikan materi wawasan kebangsaan kepada para terune dedare Lotim 2019, Sabtu (19/10). bulkan situasi kurang enak, sehingga menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Berprilakulah yang baik, ter-

apkan pola-pola dan budaya yang membuat kehidupan antar sesama menjadi tenang dan damai,” ujarnya. (rus)

Kandas Sejak Bulan Mei

Jelang Operasi Patuh

KMP Mutiara Indonesia Belum Bisa Dievakuasi

Pengendara Diingatkan Patuhi Aturan Lalu Lintas

Selong (Suara NTB) Kandasnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Indonesia yang tidak jauh dari Gili Kondo Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada 11 Mei 2019 lalu sampai saat ini belum dapat dievakuasi. Keberadaan kapal ini masih menjadi tontonan bagi penumpang kapal feri yang melintas dari Pelabuhan Kayangan menuju Pototano maupun sebaliknya.

Belum dievakuasinya kapal tersebut dikarenakan berbagai kendala teknis. Salah satunya bagian tubuh kapal yang terjepit karang serta medan yang cukup rumit.

Dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (20/10), General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan-Lotim, M. Yasin, tidak menampik kesulitan dalam mengevakuasi kapal tersebut. Sementara, kata dia, asuransi bagi penumpang yang kendaraannya masih tertahan di dalam kapal berdasarkan undang-undang nomor 17 merupakan tanggung jawab pengangkut. “Untuk asuransi me-

(Suara NTB/yon)

KANDAS - Inilah KMP Mutiara Indonesia yang kandas tidak jauh dari Gili Kondo sejak 11 Mei 2019 lalu dan sampai Minggu (20/ 10) belum bisa dievakuasi. rupakan tanggung jawab hentikan lantaran khawatir kapal penarik ikut kandas. pengangkut,” kata M. Yasin.

“Posisi kapal saat ini masih Manager Operasional PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang lebih menghadap ke darat, sehKayangan, Lotim, Zainal Abi- ingga lokasi masih susah untuk din, mengatakan jika pihaknya dilakukan evakuasi yang terlesudah mencoba melakukan pe- tak di kawasan Gili Kondo. narikan kapal tersebut meng- Sudah diupayakan untuk ditargunakan kapal feri lainnya. ik namun belum bisa dilakukan.

Namun usaha itu belum mem- Penyebab kandas karena bagibuahkan hasil, bahkan penari- an kapal masih terjepit oleh kan menggunakan kapal itu di- karang,” terangnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali akan menggelar operasi zebra tahun 2019. Operasi yang digelar setiap tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan dalam berkendara. Terutama terjadi fatalitas laka lantas.

Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ryan Faisal, SIK, mengungkapkan Satlantas Polres Lotim terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat menjelang operasi zebra tahun 2019. Operasi yang secara serentak digelar se-Indonesia dari tanggal 23 Oktober hingga 5 November 2019 ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi segala aturan berlalu lintas untuk keamanan dan keselamatannya pribadi maupun orang lain.

“Kita gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi untuk mendukung jalannya operasi ini dengan cara menaati segala aturan lalu lintas guna terhindar dari fatalitas kecelakaan,” ujarnya akhir pekan kemarin.

Adapun personel lalu lintas yang dilibatkan dalam operasi ini sebanyak 31 personel ditambah personel gabungan dengan staf dan Brimob sebanyak 60 personel. Ditambah personel dari beberapa instansi terkait sehingga di-

(Suara NTB/yon)

Ryan Faisal pastikan pelaksanaan operasi zebra di Kabupaten Lotim berjalan dengan baik dan lancar. Dalam operasi zebra gatarin 2019 ini, kata Ryan, pengendara diingatkan untuk melengkapi surat-surat dan atribut kendaraannya.

Disampaikan lebih jaun, kecelakaan yang terjadi dikarenakan human error. Semua kecelakaan dikarenakan kelalaian dan ketidak patuhan dalam berlalu lintas. Seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan situasi sekitar, sehingga terjadi kecelakaan. Sementara untuk rambu-rambu atau sarana pendukung tidak menjadi momok.

Untuk kecelakaan inipun, kata Riyan, 90 persen terjadi akibat kelalaian pengendara terutama di pedesaan. (yon)

Sebulan BPJSK Bayar Rp8 Miliar ke RSUD Selong

(Suara NTB/rus)

Tanjung (Suara NTB) Para bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang akan berkompetisi di Pilkada 2020 Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mengembalikan berkas bakal calon, sejak Kamis - Sabtu (17-19/10).

Pengembalian berkas antara lain di PBB, PAN, dan Nasdem.

Figur bakal calon bupati yang diketahui mengembalikan berkas KLU 1 masih konsisten pada 3 orang yakni, H. Najmul Akhyar, H. Djohan Sjamsu, dan H. Sarifudin. Sedangkan bakal calon wakil bupati yang mengambil dari mengembalikan berkas masih terbatas pada satu nama, Narsudin, S.Sos (Ketua DPC PPP KLU/Ketua Komisi II DPRD KLU).

Yang menarik dari pengembalian tersebut, adalah figur yang masih dirahasiakan. Figur tersebut diungkap oleh Ketua DPC PBB KLU, Habli. Ia menyebut, selain 3 orang figur KLU 3 tersebut, satu nama perempuan telah mengambil formulir PBB untuk posisi KLU 1.

“Yang mengambil formulir KLU 1 ada 4 orang, dan KLU 2 masih satu orang. Ada seorang perempuan yang berdomisili di Jakarta yang identitasnya

Selong (Suara NTB) Tunggakan iuran bulanan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lotim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) sudah tembus Rp 34,930 miliar. Meski demikian, besarnya tunggakan tersebut dipastikan tidak sampai mempengaruhi kewajiban BPJS Kesehatan membayar klaim seluruh fasilitas kesehatan (faskes), seperti ke Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjono Selong dalam sebulan Rp 8 miliar dibayar BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Cabang Selong, Made Sukmayanti kepada Suara NTB, menjelaskan, seluruh faskes di Lotim ini sudah menerapkan sistem Supply-Chain Financing (SCF). Sistem ini sudah mengamankan semua klaim pembayaran.

Atas keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS, rumah sakit sudah dibantu Bankb “Kalau kami Made Sukmayanti

terlambat bayar, kan kami bayar denda itu,” paparnya.

Sejauh ini dikatakan proses pembayaran lancar-lancar saja. RSUD Selong memang paling tinggi. Harapannya tunggakan tidak terus membengkak dan dikawatirkan akan berpengaruh pada kesinambungan pembayaran. Dikatakan, jika pembayaran dari BPJS ini tetap lancar maka pembayaran dari peserta juga sangat diharapkan tetap lancar. ‘’Bayarlah secara rutin iuran,’’ sarannya.

Banyaknya tunggakan ini PBPU atau disebut peserta mandiri ini, karena membuat kartu JKNKIS hanya saat sakit. Setelah itu banyak tidak bisa membayar. Banyaknya warga Lotim yang tidak mampu membayar ini jumlahnya mencapai 64.203 jiwa.

Ditambahkan, selain di RSUD Selong, dua rumah sakit swasta lainnya, yakni RSI Namira dan RS Risa di Selong juga sudah meng-

gunakan SCF. Masing-masing rumah sakit swasta tersebut klaimnya rata-rata Rp 3-4 miliar per bulan. Sistem SCF dinilai cukup membantu. “SCF ini kan ketentuannya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucapnya.

SCF katanya hanya berlaku pada faskes tingkat rujukan. Sementara, untuk Faskes Tingkat Pertama (FKTP) sepetri Puskesmas dan dokter-dokter praktik diupayakan tidak mengalami keterlambatan. Pembayaran kapitasi setiap bulannya kepada FKTP diyakini tidak akan terlambat. “Untuk itu, tidak akan terjadi keterlambatan,” paparnya.

Jumlah kapitasi yang dibayarkan ke puskesmas saja sampai dengan bulan Oktober ini sudah terbayar Rp 50 miliar, yakni untuk 32 puskesmas se Kabupaten Lotim. “Itu kapitasi ke puskesmas saja, belum ke dokterdokternya,” klaimnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 21 Oktober 2019

Tetap Kosongkan Lahan PEMDA Lombok Barat (Lobar) tetap akan melaksanakan putusan pengadilan untuk mengeksekusi lahan aset daerah di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan. Meski ada penolakan dari sebagian warga yang mengklaim telah membeli lahan itu, Pemda Lobar tetap akan mengosongkan lahan tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H Mahyudin ditemui akhir pekan kemarin mengatakan, progres pengosongan lahan di Jagaraga tengah menung(Suara NTB/her) gu inventarisir data warga yang H. Mahyudin menguasai lahan tersebut dari kepala desa (kades) setempat sesuai dengan pembagian tugas.

Ia berharap segera ada laporan dari kades tersebut. Selanjutnya pihaknya akan memanggil warga untuk memberitahu soal langkah pemda. “Kami hanya akan mengikuti putusan pengadilan (mengeksekusi aset), sebab warga harus tahu bahwa proses pembelian lahan yang dibeli warga tidak betul. Karena tanah yang dibeli bukan tanah milik orang tapi tanah pemda,” tegas dia.

Terkait tuntutan warga agar ada semacam ganti rugi dari pemda, pihaknya menegaskan bahwa kaitan ganti rugi tidak ada hubungan ganti rugi dengan Pemda. Sebab warga harus meminta ganti rugi ke oknum yang menyerahkan uang. Bagaimana dengan penolakan sebagian warga, menurut dia juga tidak masalah. Hal ini bagian dari dampak akibat proses upaya pemda menertibkan aset tersebut, karena itu lah pihaknya akan melakukan upaya pemberitahuan ke warga melibatkan desa. tujuannya, warga bisa menerima dan ada kesiapan mental.

Sementara itu warga yang ada di lokasi aset Jagaraga tetap menolak eksekusi lahan tersebut.Saeful, warga Dusun Tegal yang menempati lahan itu sudah 4 tahun lamanya.Ia menolak rencana Pemda melakukan eksekusi terhadap lahan aset yang sudah ditempati warga sejak 5-6 tahun lalu. Penolakan ini cukup beralasan karena warga mengaku sudah membayar lahan dengan harga bervariasi. Ada yang membayar Rp 20 juta per are hingga di atas itu. Kini warga menuntut keadilan dari pemda, sebab mereka tak tahu lagi kemana akan pindah jika lahan itu dieksekusi. Belum lagi mereka tak punya uang untuk membeli tanah. “Saya berani menempati lahan seluas 2 are ini, karena sudah membeli lahan itu seharga Rp 40 juta,” aku dia. ia mengaku membeli lahan itu Rp 20 juta per are dengan bukti punya bukti kuitansi, namun masih ada di pengadilan sebagai barang bukti kasus aset tersebut. (her)

Pohon Tumbang, Satu Warga Meninggal Giri Menang (Suara NTB) Warga Mataram inisial Fajrin Haris (24) tewas tertimpa pohon tumbang di jalur wisata Senggigi, persisnya di jalan raya Dusun Melasa Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar. Akibat tertimpa pohon, kendaraan korban merk Honda Beat juga mengalami kerusakan berat. Kejadian ini sempat menyebabkan jalur wisata itu macet total. Aparat kepolisian dari Polsek Senggigi dan Polres Lobar pun turun cekatan menyingkirkan pohon tumbang dan mengurangi mengurai kemacetan lalu lintas.

Kejadian naas itu menimpa korban Minggu (20/10) sekitar pukul 08.10 Wita ketika melintas di lokasi kejadian.”Akibat kejadian itu (pohon tumbang) menimpa salah satu pengguna jalan yang kebetulan lewat, yang mengakibatkan korban meninggal. Korban dari kelurahan Ampenan Utara Kota Mataram” jelas Kapolsek Senggigi, AKP Arjuna Wijaya, Minggu (20/10).

Saat ditemukan dibawah tindihan batang pohon yang tumbang, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian anggota Polsek Senggigi dibantu warga, mengevakuasi korban ke Puskesmas Meninting menggunakan mobil pick-up yang kebetulan melintas di lokasi kejadian.

Setiba di puskesmas, petugas medis tidak bisa mengambil tindakan karena kondisi korban yang yang cukup parah dan kritis. Kemudian pihak puskesmas merujuk korban ke Rumah Sakit Bhayangkara. “Sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara, korban mendapatkan tindakan medis tapi sekitar pukul 09.40 wita nyawa korban tidak tertolong,” jelas dia.

Dari kesimpulan awal pihak medis yang menangani , bahwa korban mengalami Luka berat dan fatal pada kepala bagian belakang, dada dan patah tulang pada bagian tangan kanan. (her)

Halaman 5

APH Dalami Kebakaran TPA Kebon Kongok Giri Menang (Suara NTB) Aparat penegak hukum (APH) sedang mendalami kebakaran TPA Kebon Kongok yang hingga kini belum bisa dipadamkan. APH mendalami penyebab terjadinya kebakaran tersebut, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.

Sementara dampak dari kebakaran itu mengakibatkan proyek panel gas metan di TPA yang rencananya akan dilaksanakan pada HUT NTB nanti terpaksa ditunda. Bahkan kemungkinan program yang didanai sekitar puluhan juta rupiah ini batal terlaksana.

“Kami lagi mendalami kebakaran TPA Kebon Kongok, kami kesulitan saksi,” tegas Kapolres Lobar, AKBP Hery Wahyudi, Minggu (20/10).

Dikatakan, sejak terjadi kebakaran pihaknya ikut turun membantu pemadaman dengan mengerahkan anggota dan water cannon.Termasuk pada pemadaman bersama dengan pemprov, pemda dan aparat yang dilakukan pekan lalu.Menurut dia, salah satu yang didalami terkait dampak yang dialami sebagian warga mengakibatkan sakit.Namun kata dia, harus ada keterangan ahli kesehatan. Saat ini, kata dia, dalam proses pendalaman

kebakaran ini pihaknya kesulitan saksi yang melihat awal mula saat kejadian kebakaran.

Sementara itu, dampak dari kebakaran TPA yang sudah berlangsung selama sepekan lebih tersebut proyek pemasangan pipa untuk panel gas metan dari sampah terpaksa ditunda.

Menurut Kepala UPTD TPA Sampah Regional Provinsi NTB, H Didik Mahmud Gunawan Hadi program panel gas metan berupa pemasangan pipa di areal TPA. Rencananya pipa ini akan dipasang pekan ini. “Tapi karena kebakaran, kita akan survei lagi setelah padam kebakaran. Ini program-

nya panel gas metan dengan pasang pipa sebagai ventiliasi gasnya.Memang pipa ini tertutup akibat kebakaran itu, makanya kami akan buka lagi,” jelas dia.

Dijelaskan, rencananya panel gas ini akan dilaksanakan pada HUT NTB. Sebelumnya sudah dilakukan pra survei oleh tim dari Malang. Hasil pra survei ini, gas metan ini bisa dimurnikan sebagai bahan bakar kompor dan listrik. Meski demikian pihaknya tetap akan mendatangkan tim dari Malang untuk melihat potensinya setelah kebakaran. Anggaran untuk pemasangan pipa metan ini

(Suara NTB/her)

TERBAKAR - Gunungan sampah di TPA Regional Kebon Kongok yang masih terbakar. Pengelola TPA menargetkan, pembuangan sampah dari Lobar dan Kota Mataram bisa dilakukan pekan ini. sendiri mencapai puluhan juta rupiah. Alokasi anggarannya terpisah-pisah.

Untuk pelayanan pembuangan sampah, lanjut dia, akan diupayakan pekan ini bisa dibuka. Pihaknya tengah mengupayakan 50 are lahan TPA yang

sudah bisa disterilkan dari kebakaran. Kemungkinan kata dia, pelayanan akan dibuka lagi sekitar Rabu atau Kamis pekan ini. “Tapi pelayanannya bersifat terbatas, tidak bisa full, karena kondisi lahan yang tersedia terbatas,” jelas dia. (her)

Maju di Pilkada

ASN Loteng Diingatkan Taat Aturan

(Suara NTB/humas Polres Lobar)

SALAT SUNAT ISTISQA - Kapolda NTB Nana Sudjana, dan jajaran bersama Bupati Lobar H Fauzan Khalid saat Salat Sunat Istisqa di Lapangan Desa Pelangan Sekotong, Sabtu (19/10).

Polda NTB dan Pemkab Lobar Gelar Salat Istisqa Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polda NTB bersama Polres Lombok Barat (Lobar) menggelar Salat Sunat Istisqa di Lapangan Umum Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Lobar, Sabtu (19/10). Salat Istisqa juga dihadiri Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, MM, Wakapolda NTB, Brigjen.

Pol. Tadjudin, Kapolres Lobar AKBP Hery Wahyudi, beserta segenap jajaran, Bupati H. Fauzan Khalid, Wabup Hj. Sumiatun dan masyarakat.

Kapolda NTB Nana Sudjana mengatakan Salat Istisqa yang digelar tersebut merupakan salah satu tugas Polri bersama-sama masyarakat untuk memohon kepada Allah SWT agar musim kemarau yang cukup panjang cepat berganti dengan musim hujan.

“Karena situasi cuaca panas dan kemarau ini secara tidak

langsung ikut mempengaruhi situasi kamtibmas antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” katanya.

Kegiatan ini tidak berhenti di sini dan masih akan terus dilaksanakan di wilayah NTB. Dikatakan, kondisi kekeringan ini terjadi secara nasional termasuk di wilayah NTB, sehingga mengakibatkan adanya kebakaran hutan dan kekurangan air. Karena itu ia mengimbau masyarakat untuk tidak membakar hutan atau lahan yang sudah kering.

Karena itu kata dia, dengan bakti sosial pembagian air bersih yang dilakukan jajarannya bisa sedikit mengurangi beban dan kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. “Ini wujud rasa kepedulian Polda NTB terhadap masyarakat, sebab kami melihat banyak masyarakat yang kekurangan air,”kata dia.

Pihaknya mendistribusikan air bersih dengan empat mobil tangki dan tiga water cannon.

Selain membagi air, pihaknya juga membagikan sembako kepada masyarakat.Sasaran pembagian air, sembako dan Buku Iqro ini sebanyak 1000 orang dari sepuluh dusun di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyampaikan terima kasih atas inisiasi jajaran Polda NTB melakukan kegiatan bhakti sosial kemanusiaan dengan membagikan air bersih, bantuan sembako dan Buku Iqro kepada masyarakat yang kekurangan. Menurut bupati, selain ujian dari Allah SWT, musim kemarau yang berkepanjangan adalah tidak lain adalah ulah dari manusia sendiri yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hingga terjadi pemanasan global. (her)

Praya (Suara NTB) Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) disebut-sebut bakal ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang.

Menyikapi hal itu, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., pun mengingatkan kepada ASN supaya taat aturan dan hukum.

“Aturan kan sudah jelas, bagi ASN yang mau ikut di pemilihan kepala daerah harus mundur. Begitu pula bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” tegas Suhaili, Sabtu (19/10).

Menurutnya, ikut pada agenda politik merupakak setiap warga negara yang harus dihormati. Tetapi tentu ada aturan dan mekanisme yang mengatur.

Artinya, ASN tidak bisa secara serta merta ikut dalam agenda politik, apalagi statusnya sebagai ASN. “Ikut pilkada itu hak semua orang. Tetapi aturan yang melekat karena status kita harus dipatuhi,” tegasnya.

Justru sebagai ASN, ujarnya, harusnya mampu menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana cara berpolitik yang baik. Jangan sampai ASN memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Apalagi ini sebagai calon pemimpin. “Prinsipnya tidak ada larangan bagi ASN untuk ikut di pilkada. Tapi harus ikuti aturan. Baik aturan di pilkada maupun aturan di ASN itu sendiri,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Beberapa ASN lingkup Pemkab Loteng yang disebutsebut bakal bertarung di Pilkada Loteng mendatang di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L. Putria. Ke-

mudian ada juga nama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun. Ada juga mantan Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin.

Dari nama yang muncul, hanya Kepala Disnakertrans Loteng saja yang tercatat masih menjadi ASN aktif pada tahun 2020 mendatang. Adapun H. L. Putria, bakal pensiun Januari 2020. Sementara Ir. H. L. Moh. Amin sudah masuk purnabakti awal Oktober kemarin.

Kepala Disnakertrans Loteng, H. Masrun, yang dikonfirmasi sebelumnya tidak menampik adanya keinginan untuk ikut bertarung di Pilkada Loteng mendatang. Namun itu semua tergantung instruksi pimpinan.

Jika diperintahkan harus maju, dirinya siap. Begitu pula sebaliknya, jika memang tidak diizinkan maju, maka dirinya juga tidak bisa memaksa.

Ia pun menegaskan kesiapannya untuk mundur sebagai ASN, jika memang seperti aturannya. Pihaknya tidak ingin menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, dalam berpolitik. “Kita tunggu rekomendasi pimpinan. Jika memang diperintahkan maju, apapun konskuensinya siap kita hadapi,” ujar Masrun.

Nama Kepala Disnaker Loteng sebelumnya disebut-sebut masuk menjadi salah satu bakal calon kepala daerah yang dipertimbangkan untuk diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Loteng 2020 mendatang. Nama H. Masrun bersanding dengan beberapa nama kader PKS lainnya, seperti Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, serta H.L. Suryade. (kir)

Lobar dan Loteng Darurat Bencana Kekeringan (Suara NTB/ist)

PINDAH - Aparat Polsek Senggigi saat berupaya memindahkan pohon tumbang di Dusun Melasa Desa Batulayar Barat, Minggu (20/10).

Giri Menang (Suara NTB) Puluhan ribu masyarakat Lombok Barat (Lobar) mengal-

ami krisis air dampak dilanda musim kemarau berkepanjangan tahun ini. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H. M. Najib, kondisi saat ini masih terjadi kekeringan bahkan meluas ke delapan kecamatan di 29 desa dan 81 dusun.

Karena itu, kata dia, status bencana kekeringan pun dinaikkan dari status siaga darurat kekeringan ke tanggap darurat bencana kekeringan. “Pak Bupati sudah mengeluarkan SK penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan sekitar awal bulan ini. Atas dasar itu kami mengusulkan bantuan ke provinsi dan kita dapat bantuan dana Rp 128 juta untuk droping air,” terang Najib, akhir pekan kemarin.

Untuk bantuan provinsi, kata dia, kemungkinan besar bisa bertambah tergantung kondisi kekeringan ke depan.Selain dari provinsi, pihaknya juga mendapatkan bantuan CSR dari BRI. Dari pemda kata dia, sudah mulai mencairkan dana bantuan tak terduga (BTT) yang jumlahnya senilai Rp1 miliar. Bantuan dana ini sudah diberikan kepada Dinas Damkar selaku pihak yang ikut membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang sifatnya emergensi. Pihaknya memberikan bantuan Rp 20 juta.

Sedangkan untuk OPD lain seperti Dinas Sosial yang mengaku kehabisan anggaran untuk distribusi air bersih. Ia meminta agar dinas terkait membuat usulan kepada Bupati menembuskan ke BPBD dengan syarat Dinas Sosial membuat rencana penggunaan dananya. Ia berharap kepada OPD lain, seperti Dinsos agar menyalurkan air tidak ada yang tumpang tin-

dih. Sebab bantuan yang diperoleh Lobar dari BPBD Provinsi dan CSR BRI. Sementara itu Kasi Logistik pada BPBD Lobar H. Tohri mengatakan sejuah ini, jumlah wilayah yang terdampak makin meluas hingga delapan kecamatan, desa yang terdampak 29 desa, dusun 81 dusun.

Jumlah KK yang terdampak kata dia mencapai 40.427 dengan jumlah jiwa mencapai 161.708. “Jumlah Desa yang terkena kekeringan 29 desa dengan jumlah KK yang mengalami krisis air 40.427 KK dengan 161.708 jiwa,” jelas dia.

227 Ribu Terdampak Kekeringan Sebanyak 227 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hampir setiap tahun selalu terkena dampak kekeringan. Sayangnya, upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini hanya terkena sesaat. Belum terlihat ada upaya penanganan jangka panjang untuk bisa memutus rantai permasalah dampak kekeriangan didaerah ini.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Loteng, H.L. Sarjana, kepada Suara NTB, Minggu (20/10) kemarin.

Menurutnya, sebagai persoalan yang hampir setiap tahun terjadi, pemerintah daerah semetinya sudah punya gambaran formulasi solusi untuk mengatasi dampak kekeriangan. Tidak hanya kemudian melakukan upaya-upaya antisipasi jangka pendek semata.

“Upaya penangan kekeringan harus juga jangka panjang.

Jangan hanya upaya antisipasi yang bersifat janga pendek saja, misalnya hanya dengan melakukan droping air bersih

(Suara NTB/ist)

DROPING - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Kapolda Nana Sudjana saat mendroping air di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong, Sabtu (19/10). ke kantong-kantong kekeringan di daerah ini,” jelasnya.

Sarjana mengatakan, droping air bersih penting. Dan, memang itu upaya jangka pendek yang paling mungkin dilakukan. Tetapi kalau ada upaya jangka panjang yang dilakukan, maka ke depan droping air seperti sekarang ini tidak perlu lagi dilakukan.

Misalnya dengan memperbanyak embung-embung rakyat.

Karena keberadaan embung rakyat bisa menjadi penampung air disaat musim kemarau. Walaupun airnya mungkin tidak bisa digunakan ole warga untuk keperluan sehari-hari. Tetapi genangan air di embung atau waduk rakyat itu memungkinkan sumur-sumur warga yang ada di sekitarnya tetap berair.

Solusi kedua yakni dengan memperbanyak sumur bor dalam. Karena dari pengalaman pembangunan sumur bor di sejumlah titik, ternyata sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

“Misalnya di satu desa punya tiga sampai empat titik sumur bor, itu akan sangat bermanfaat

dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, mengaku total ada delapan kecamatan di Loteng terkena dampak kekeringan. Dengan jumlah desa sebanyak 83 desa. Hanya empat kecamatan yang bisa dikatakan relatif aman dari dampak kekeringan. Jika dikalkulasikan di delapan kecamatan tersebut total lebih dari 227 ribu jiwa yang terkena dampak kekeringan.

Selain dengan membantu droping air bersih, pihaknya juga melakukan upaya-upaya penanganan jangka panjang. Seperti tahun ini ada pembangunan sumur bor dalam di dua kecamatan, yakni Kecamatan Praya Timur serta PrayaBaratDaya.Sumurbortersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi.

“Sumur bor ini dipandang bisa menjadi salah satu alternatif jangka panjang dalam menangani dampak kekeringan yang selaku terjadi hampir setiap tahun di daerah ini,” ujarnya. (her/kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 21 Oktober 2019

Halaman 6

Kerjasama Dinas Kesehatan Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB Sosialisasi GeMa CerMat

Dikes KSB Sasar Masyarakat hingga Sekolah Taliwang (Suara NTB) Sejak resmi diluncurkan tahun 2018 lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) secara berkelanjutan terus menggelar sosialisasi Gerakat Masyarakat Menggunakan Obat (GeMa CerMat). Oleh Dikes KSB, sosialisasi program berskala nasional ini tidak saja menyasar masyarakat tetapi hingga ke sekolah-sekolah.

Akmal Gauhar, S.Farm., Apt, Kasi Kefarmasian Alkes dan PKRT pada Dinkes KSB menjelaskan, ujung tombak sosialisasi program GeMa CerMat pada dasarnya berada di tangan para tenaga apoteker yang ditugaskan di fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah seperti

Puskesmas dan rumah sakit.

Namun begitu, agar proses sosialisasi berlangsung masif seluruh elemen turut dirangkul hingga tenaga apoteker di fasilitas milik swasta yang bertugas di apotek-apotek. “Kami masuknya lewat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) karena ini memang tugas mereka,” timpalnya.

Hingga setahun sejak resmi diluncurkan di KSB, kegiatan sosialisasi program GeMa CerMat sudah cukup banyak. Selain sosialisasi rutin di tempat kerja petugas apoteker (puskesmas, rumah sakit dan apotek).

Kegiatan khusus juga sengaja dibuat Dinkes KSB. Dikatakan Akmal beberapa kegiatan spesifik sosialisasi yang sudah dilaksanakan pihaknya, di ant-

Jelang Pilkada Bima

Mantan Bupati Daftar ke Parpol Bima (Suara NTB) – Sebagai bentuk keseriusan mengikuti Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang. mantan Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin H. M. Noer, M.Pd mendaftar diri pada dua partai politik (parpol), yakni Nasdem dan PDI Perjuangan belum lama ini.

Syafruddin mengaku pendaftaran tersebut sebagai bentuk keseriusannya maju dalam pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang. Bahkan dalam sehari ia mendaftar dua partai langsung. “Sudah kita mendaftar ke Nasdem dan PDI Perjuangan kemarin,” katanya akhir pekan kemarin.

Selain Nasdem dan PDI Perjuangan, ia mengaku juga akan mendaftar ke seluruh partai yang membuka penjaringan. Bahkan juga partai Golkar yang saat ini diketuai oleh Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. “Targetnya semua partai. Kalau partai Golkar juga buka penjaringan, kita daftar juga,” katanya.

Meski demikian, Syafruddin belum membeberkan calon pedampingnya (wakil). Hanya saja bisa dari kalangan akademisi, politisi, profesional maupun birokrat. Yang terpenting baginya adalah mendaftar terlebih dahulu. “Semua ada peluang, karena dalam politik semua bisa terjadi. Tapi biarkan kita berproses dulu,” katanya.

Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bima, Nurdin Amin membenarkan mantan Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin mendaftar. Bahkan Syafruddin telah mengambil berkas dan formulirnya. “Iya sudah mengambil formulir kemarin,” katanya.

Selain Syafruddin lanjutnya, ada beberapa nama yang berencana mendaftar ke PDI Perjuangan. Seperti Ady Mahyudi hingga Drs. Dahlan M. Noer M.Pd. Namun kedua nama itu hingga saat ini belum mengambil formulir. “PDI Perjuangan tidak membatasi. Siapapun bisa mendaftar,” pungkasnya. (uki)

aranya ‘Apoteker On The Road’ dan ‘Apoteker On The School’ dengan menyasar sekolah SD melalui program Usaha Kehiatan Sekolah (UKS).

Untuk Apoteker On The Road sendiri, para tenaga apoteker turun langsung ke masyarakat melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Bekerja sama dengan desa, masyarakat diberi penyuluhan di balai desa dan tempat-tempat umum yang menjadi pusat konsentrasi masyarakat.

Sedangkan lewat Apoteker On The School, sosialisasi menyasar siswa SD itu Dinkes menyiapkan agenda pemilihan ‘apoteker cilik’ guna merangsang minat anak agar memiliki keingintahuan ting-

gi agar bijak memperlakukan obat-obatan. Tidak sekadar dalam pengetahuan pemakian obat-obatan semata.

“Untuk pemilihan apoteker cilik ini dalam waktu dekat akan kita gelar. Nanti pesertanya dari seluruh sekolah yang punya tugas di organisasi UKS di sekolah masing-masing,” sebut Akmal.

Menurutnya, sosialisasi dalam rangka memberi pengetahuan masyarakat mengenai obat-obatan itu pada awalnya oleh petugas dirasa cukup berat.

Masyarakat yang terbiasa mendapatkan obat-obatan dengan pengetahuan terbata, kurang bisa menerima penjelasan petugas.

Masyarakat lebih terpaku mengklasifikasi obat-obatan ber-

dasarkan bahan utama pembentuk obat dan mereknya.

Akibat pengetahuan yang terbatas itu, kecenderungan masyarakat menggunakan obat-obatan dengan tidak tepat, bahwa obat yang akan digunakan menyembuhkan jenis penyakit yang diderita bukanlah jenis yang direkomendasikan secara medis.

“Ini contoh kecil saja. Penggunaan obat CTM ya. Masyarakat lebih kenal kalau obat itu sebagai obat tidur. Tapi secara medis, CTM itu diperuntukkan bagi penderita gatal karena ada efek penenangnya. Jadi benar bisa bikin tidur, tapi bukan itu tujuan utama pemakaian obatnya,” papar Akmal.

Hal lain yang membuat sulitnya sosialisasi, yakni fanatis-

Dompu (Suara NTB) – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kawasan Geopark Nasional Gunung Tambora, Dompu, terus meluas. Baik di wilayah izin PT. SMS, KPH maupun Taman Tasional Tambora (TNT).

Banyaknya titik kebakaran serta terbatasnya personel yang diterjunkan membuat kobaran api hingga sore kemarin sulit dipadamkan.

Kasi Konservasi dan Ekosistem Hutan (PEH) TNT, Adi Kurniawan dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan, pihaknya bersama puluhan tim Gabungan TNI, Polri, BPBD, Satuan Pol PP dan instansi terkait tengah berupaya memadamkan api yang tersebar mulai dari destinasi wisata Hodo hingga Desa Soritetanga. “Sekarang tim masih dalam proses pemadaman, Cuma karena banyaknya spot api membuat kita cukup kewalahan,” ungkapnya.

Kerhutla baik di wilayah taman nasional, PT. SMS, KPH maupun area konsesi lain, lanjut dia, sudah berlangsung empat hari lamanya, tepat dimulai sejak Kamis (17/ 10) lalu. Namun, karena kondisi ekosistem hutan sebagian besar kering disertai angin

kencang, membuatnya sulit memadamkan kobaran api.

Meski demikian, untuk menekan luasan wilayah terdampak, Satgas Karhutla yang dibantu warga sekitar saat ini sudah membagi tugas masing-masing ke titik-titik api. “Kendala utama kita sekarang jumlah personel sangat terbatas, sementara spot api ini tersebar hamper di semua titik baik di TN maupun hutan produksi,” ujarnya Belum bias dipastikan berapa luas total lahan yang sudah hangus terbakar. Termasuk data ternak yang diinformasikan banyak mati karena kabut asap. “Sampai sekarang kita belum dapat data pastinya karena temanteman masih fokus untuk pemadaman,” pungkasnya.

(Suara NTB/Danramil Pekat)

MELUAS – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Tambora meluas. Tanpak tim gabungan masih berupaya memadamkan api di lahan tebu PT. SMS, Minggu (20/10).

Sementara itu Kadisnakeswan Dompu, ZainalArifin yang berusaha dikofirmasi Suara

H.Mo Melamar ke Nasdem (Suara NTB/Ist)

Rekonstruksi Korban Gempa

TNI Kawal Pembagian Buku Tabungan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kodim 1607/Sumbawa mengawal proses pembagian buku tabungan dana stimulan bagi korban gempa bumi oleh BPBD Kabupaten Sumbawa beserta pihak Bank BRI dan Bank BNI Cabang Sumbawa. Sesuai dengan SK penetapan penerima bantuan dana stimulan, yaitu SK 7-SK 12 Bupati Sumbawa atau hasil dari review BNPB Pusat.

Dengan hasil tersebut, total dana yang terkumpul pada Bank BRI Cabang Sumbawa sebesar Rp32.035.000.000.

Sedangkan total dana pada Rekening Bank BNI Cabang Sumbawa sebesar Rp14.865.000.000. Untuk SK 7 sampai SK 11 yang telah divalidasi menjadi SK II, proses pembagian buku tabungan pada Bank BRI jumlah Keseluruhannya adalah 514 KK. Dengan kategori rusak berat 29 KK, rusak sedang 98 KK, RR : 340 KK dengan total 467 KK. Untuk 47 KK masih dalam tahap proses.Sedangkan SK 12 yang telah divalidasi menjadi SK III, proses pembagian buku tabungan pada Bank BNI jumlah keseluruhannya 17 KK dengan kategori rusak ringan. Diantaranya 10 KK telah selesai diproses dan 7 KK masih berproses.

Kordinator Wilayah (Korwil) Rehab Rekon Gempa Kabupaten Sumbawa, Sahrul, menyampaikan, masyarakat korban gempa sangat terbantu dengan adanya pelayanan satu lokasi untuk pembagian buku tabungan penerima dana stimulan korban gempa bumi. Meskipun semuanya harus melalui proses.

Sedangkan Dandim 1607/Sumbawa, Letkol. Inf. Samsul Huda, S.E, M.Sc menyampaikan, pelaksanaan rehab rekon tahap II di Kabupaten Sumbawa telah dimulai. Pihaknya berharap semua lapisan masyarakat dapat bekerja sama dan turut serta menyukseskan program yang dibuat BPBD. Di mana Pemkab Sumbawa, TNI/Polri dan para fasilitator akan selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat guna menyukseskan rehab rekon di Kabupaten Sumbawa.

“Kali ini telah dilakukan pembagian buku tabungan kepada masyarakat penerima dana stimulan, agar masyarakat mempedomani SK yang ada untuk tetap tertib dan bersabar. Apa yang telah kami lakukan semata-mata hanya untuk membantu masyarakat penerima bantuan,” ucap Dandim.

Dandim juga menghimbau agar masyarakat tidak segansegan melaporkan segala tindak pelanggaran yang terjadi dalam tahap rehab rekon kepada Posko Terpadu ataupun langsung kepada Dandim. Termasuk apabila harga barang yang terlalu tinggi, pemotongan di luar prosedur, kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai dengan pemesanan. ”Mulai saat ini untuk proses pendistribusian barang dilaksanakan dengan metode barang material harus diantar semua ke lokasi rumah terdampak. Dicek jumlah dan kualitasnya. Diverifikasi oleh fasilitator lalu dana dicairkan ke Suplier,” terangnya.(ind)

(Suara NTB/bug)

Akmal Gauhar

Karhutla di Tambora Terus Meluas

Jelang Pilkada Sumbawa

BUKU TABUNGAN - Suasana pembagian buku tabungan di kantor Camat

me merek di tengah masyarakat. Banyak masyarakat terpaku menggunakan satu jenis merek. Sehingga ketika mencari obat-obatan dan tidak menemukan merek yang dikenalnya, masyarkat kencenderungan enggan menggunanakannya. Meski unsur dan dosis obat tersebut sama dengan obat yang dibutuhkannya. “Ini juga tugas kami di GeMa CerMat, mengenalkan jenis-jenis obat yang sama, tanpa melihat merek. Karena kasihan masyarakat kalau terus seperti itu. Misalnya saat butuh obat dan tidak ketemu merek yang dinginkannya, masa mereka akhirnya tidak minum obat.

Terus kapan sembuhnya,” imbuh Akmal. (bug/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah atau akrab disapa H. Mo didampingi timnya mendaftar sebagai bakal calon Bupati dari Partai Nasdem, Minggu (20/10).

Pendaftarannya ke Nasdem seolah - olah H. Mo kembali ke rumah besarnya karena dulu H. Mo pernah menjadi pendiri sekaligus penasehat ormas Nasdem di Sumbawa.

Ketua DPD Partai Nasdem Sumbawa, Asaat Abdullah menyambut kedatangan H. Mo yang pulang kembali ke rumahnya. Karena H Mo sebagai pendiri sekaligus Penasehat ormas Nasdem dulunya di Sumbawa. “H. Mo pernah menjadi bagian dari Nasdem,” terangnya. Dalam proses pendaftaran ini, partai Nasdem akan mengusulkan tiga nama ke DPP. Setelah sebelumnya diplenokan oleh DPW yang berhak mengajukan dua nama lagi sehingga maksimal lima nama yang akan diajukan. “Kita akan

DAFTAR - foto bersama H.Mo dan pengurus DPD Partai Nasdem Sumbawa saat mendaftar sebagai salah satu bakal calon bupati Sumbawa. bawa nama ini ke Jakarta bangun komunikasi politik denbertepatan dengan kongres gan parpol lainnya. Seperti pada 8-11 November di Jakar- PKB, Gerindra, partai Hanura ta. H Mo juga akan diwawanca- dan lainnya. “Kita tunggu proses berikutnya,” pungkas H. Mo. rai di Jakarta,” jelasnya.

Dalam pendaftaran terseNantinya bakal calon akan memilih salah satu lembaga but H.Mo didampingi Mahsurvei yang akan menjadi pe- mud Abdullah Institut bersadoman bagi DPP mengeluarkan ma tim. Disambut para penSK. H. Mo juga mengaku dirin- gurus DPD Partai Nasden ya senang kembali ke rumah Sumbawa, Ketua dan Sekrebesar Nasdem. Selain dengan taris Candra Wijaya Rayes Nasdem, H. Mo juga terus mem- dan pengurus lainnya. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumbawa Barat, mengaku tidak memiliki anggaran untuk mengintervensi delapan desa wisata yang sudah ditetapkan oleh Provinsi. Akibat kondisi minimnya anggaran, untuk penanganan desa wisata diserahkan sepenuhnya ke desa melalui anggaran Dana Desa (DD).

“Jujur saja kami tidak memiliki anggaran untuk mengintervensi delapan desa wisata yang sudah dibentuk oleh Provinsi. Makanya kami minta kepada delapan desa dimaksud untuk menyiapkan anggaran dari APBDes untuk mengintervensi masalah tersebut. Tentu kami juga tetap akan siap membantu melakukan promosi terhadap desa-desa wisata tersebut, salah satunya dengan cara memasang baliho dan banner. Sementara untuk penataan dan lainnya kita serahkan sepenuhnya ke Desa masing-

masing,” ujar Kepala Dinas Budpar, Ir. IGB Sumbawanto M.Si kepada Suara NTB. Dikatakannya, dari delapan desa wisata yang sudah terbentuk yang sudah diberikan bantuan oleh Provinsi baru empat desa dengan total anggaran sekitar Rp400 juta.

Sementara sisanya akan kembali diintervensi di tahun 2020 mendatang sebesar Rp400 juta. Artinya ada sekitar Rp800 juta anggaran yang sudah disiapkan untuk mengintervensi desa wisata ini dengan harapan pengembangan desanya akan lebih maksimal.

Pihaknya juga akan siap membantu dalam menyebarluaskan informasi dengan harapan geliat pariwisata akan lebih baik. Tentu masih ada yang perlu dibenahi dari sejumlah destinasi wisata, sebut saja fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan tempat sampah yang masih minim. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan

(Suara NTB/arn)

Penanganan Desa Wisata KSB Tak Diintervensi APBD

tersebut, pihak terkait mendorong agar desa wisata bisa mengintervensi hal itu dengan baik.

Tentu dengan pola demikian, pihaknya yakin sektor pariwisata di KSB akan jauh lebih dan tertata. Sehingga kedepan, sektor pariwisata di KSB akan mampu menyumbangkan PAD secara maksimal baik itu bagi desa maupun daerah. “Kami tetap akan mendorong agar desa bisa memberikan porsi anggaran yang lebih untuk pengembangan wisata. Sementara kami dari Dinas Budpar, bersedia untuk membantu untuk melakukan promosi wisata,” sebutnya.

Diakuinya, sejumlah lokasi destinasi wisata yang ada di wilayah setempat masih belum bisa dilengkapi sarana penunjang seperti kamar mandi dan sarana air bersih. Kendati demikian, dirinya mengklaim bahwa semua lokasi destinasi wisata sangat layak dikunjungi oleh para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. (ils)

NTB via telepon dan pesan singkat terkait informasi banyaknya ternak warga yang mati

akibat kebakaran itu, hingga sore ini (kemarin) belum member jawaban apa-apa. (jun)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Besar (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tingkat populasi ternak besar di Sumbawa dalam dua 1234567890123456789012345678901212 tahun terakhir mengalami peningkatan, khususnya pada 1234567890123456789012345678901212 sapi Bali dan sapi Sumbawa. Sedangkan pada kerbau 1234567890123456789012345678901212 dan kuda kecenderungannya terus menurun.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dis1234567890123456789012345678901212 nakeswan) Sumbawa menunjukkan, pada 2017 jumlah pop1234567890123456789012345678901212 ulasi dapi Bali berjumlah 219.017 ekor. Mengalami kenai1234567890123456789012345678901212 kan pada tahun 2018 sebesar 5,20 persen sehingga jumlah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 totalnya bertambah menjadi 230.409. Peningkatan juga ter1234567890123456789012345678901212 jadi pada sapi Sumbawa, dari 6.722 pada 2017 naik menja1234567890123456789012345678901212 di 8.058 pada 2018 atau kenaikannya sebesar 19,88 persen.

1234567890123456789012345678901212 Kondisi berbalik terjadi pada kerbau, dari 37.573 ekor 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pada 2017 turun menjadi 36.303 pada 2018 atau penuru1234567890123456789012345678901212 nannya sebesar 3,38 persen. Kuda juga demikian dari 21.685 1234567890123456789012345678901212 ekor pada 2017 turun menjadi 20.082 ekor pada 2018. “Se1234567890123456789012345678901212 dangkan jumlah populasi pada tahun 2019 masih dalam 1234567890123456789012345678901212 pendataan dan register ternak oleh petugas Disnakeswan,” 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kata Kabid Pakan dan Populasi Ternak Dinas Kesehatan 1234567890123456789012345678901212 Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, drh. Agus Sumantri.

1234567890123456789012345678901212 Menurut Agus, meningkatkan populasi sapi Bali karena 1234567890123456789012345678901212 tingkat produsktivitasnya yang tinggi. Jenis sapi Bali mam1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pu beradaptasi dengan kondisi lingkungan terjelek sekalipun.

1234567890123456789012345678901212 “Coba lihat sapi Bali, meskipun kemarau panjang seperti 1234567890123456789012345678901212 sekarang ini, badannya masih bagus. Dengan pakan yang ada, 1234567890123456789012345678901212 jenis sapi ini masih bisa bertahan,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kemudian sapi Sumbawa, peternak juga menggemar1234567890123456789012345678901212 inya karena postur tubuh hewan ini yang besar. Apalagi 1234567890123456789012345678901212 setelah adanya teknologi Inseminasi Buatan (IB), ketu1234567890123456789012345678901212 runan dari hasil perkawinan sapi Bali dan sapi Sumba1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 wa, dikawinkan lagi spermanya dengan sapi eksotik mela1234567890123456789012345678901212 lui sistem IB dan program Siwab. Sehingga akan mela1234567890123456789012345678901212 hirkan ternak yang lebih besar lagi buah dari kawin sun1234567890123456789012345678901212 tik tersebut. “Sapi eksotik yang dihasilkan sejenis Brah1234567890123456789012345678901212 mana dan Limousin,” terangnya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sedangkan penurunan pada populasi kerbau, kata 1234567890123456789012345678901212 Agus, karena pemeliharaan kerbau yang relatif lebih 1234567890123456789012345678901212 rumit ketimbang sapi. Sehingga banyak peternak yang 1234567890123456789012345678901212 dulunya memelihara kerbau kemudian beralih memeli1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hara sapi. “Kalau kerbau memang terus menurun.

1234567890123456789012345678901212 Apalagi kadang-kadang waktu 1234567890123456789012345678901212 lahirnya induk kerbau pada 1234567890123456789012345678901212 saat kemarau panjang, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sehingga susu induknya tidak 1234567890123456789012345678901212 ada, karena pakannya yang 1234567890123456789012345678901212 minim di musim kemarau.

1234567890123456789012345678901212 Perawatannya (kerbau) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 juga agak susah 1234567890123456789012345678901212 menurut 1234567890123456789012345678901212 masyarakat.

1234567890123456789012345678901212 Faktor penu1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 runan pada 1234567890123456789012345678901212 populasi 1234567890123456789012345678901212 kuda, 1234567890123456789012345678901212 masih 1234567890123456789012345678901212 dalam 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ka1234567890123456789012345678901212 jian,” 1234567890123456789012345678901212 kata1234567890123456789012345678901212 nya.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (arn) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Agus Sumantri 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Populasi Sapi Sumbawa Meningkat

SUARA NTB Senin, 21 Oktober 2019

Jakarta, 19/10 (ANTARA) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai Program Indonesia Sentris yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla telah membuka akses keterisolasian serta dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Menhub dalam keterangan tertulis di Jakarta,Sabtu menyatakan dalam kurun waktu 5 tahun ini, dilakukan pembangunan infrastruktur transportasi dengan pendekatan Indonesia Sentris telah membuka keterisolasian, yaitu dengan memberikan dukungan aksesibilitas terhadap Daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan).

Di antaranya melalui penyediaan prasarana yaitu 18 rute tol laut dengan tujuan menekan disparitas harga di Indonesia Timur; 891 trayek angkutan perintis (angkutan jalan, SDP, KA, laut dan udara); dan pembangunan serta pengembangan 131 bandara di daerah rawan bencana, perbatasan dan terisolir.

“Filosofi Indonesia sentris itu menjadi tekanan dari apa yang kita lakukan, baik berupa pembangunan maupun kegiatan kegiatan yang dilak-

Halaman 7

sanakan dengan memperhatikan daerah-daerah terluar terdepan, tertinggal dan di perbatasan,” jelasnya.

Bila dilihat apa yang sudah dilakukan, menurut tol laut begitu intensif karena lima tahun ini sudah ada 18 rute tol laut.

“Jadi disparitas harga bisa ditekan dan memastikan pasokan sembilan bahan pokok itu bisa didapatkan masyarakat di bagian indonesia timur. Lalu ada juga 891 angkutan perintis ada jalan, kereta api, laut dan udara. Ini dilaksanakan secara seksama,” katanya.

Selanjutnya, Menhub menungkapkan, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan program Jembatan Udara untuk meningkatkan konektivitas logistik dengan menyediakan 39 rute yang dilayani sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil dan pulau terluar untuk pemerataan serta kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar wilayah di Indonesia bagian Timur.

“Kemenhub juga membuat jembatan udara atau konektivitas logistik ke daerah-daerah pegunungan, ada 39 rute yang dilalui, mereka adalah di daerah pedalaman, terpencil,

(ANTARA/HO/Kementerian PUPR)

Pembangunan Bendungan Napun Gete di Nusa Tenggara Timur yang saat ini sudah mencapai 70,96 persen ditargetkan selesai pada 2018.

Jakarta, 19/10 (ANTARA) – Lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai dengan pembangunan infrastruktur pertanian dan air seperti bendungan serta embung di seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur pangan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana jaringan irigasi serta ketersediaan air adalah kunci utamanya.

Menurut data dari Kantor Staf Presiden atau KSP, sepanjang periode 2015 sampai dengan 2019 terdapat 15 bendungan yang telah selesai dibangun, 40 bendungan dalam proses konstruksi, 10 bendungan baru dimulai pembangunannya pada tahun 2019.

Sedangkan pembangunan embung selama periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.062 embung telah dibangun.

Sementara itu, pembangunan jaringan irigasi baru yang telah dirampungkan seluas satu juta hektar, dan jaringan irigasi yang berhasil direhabilitasi seluas 3,02 juta hektar.

Selain itu, 945 unit waduk berskala kecil juga telah dibangun, bersamaan dengan rampungnya kegiatan revitalisasi 10 dari 15 danau kritis yang berhasil direvitalisasi secara bertahap sejak tahun 2016.

Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai

Jakarta, 18/10 (ANTARA) – Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer menyatakan optimistis Mandalika International Street Circuit di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan rampung tahun 2020 serta siap untuk uji coba sebelum pelaksanaan MotoGP Mandalika 2021.

“Pelaksanaan pekerjaan tanah sudah mencapai 30 persen, sedangkan untuk pengaspalan lintasan dijadwalkan Desember 2019,” kata Dirut ITDC Abdulbar M Mansoer di Jakarta, Jumat.

ITDC atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang ditugaskan pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus The Nusa Dua (Bali) dan The Mandalika (NTB).

ITDC juga tengah mempersiapkan pembangunan selter (tempat berlindung) sebanyak 12 unit, jalur evakuasi, dan mempersiapkan standar operasi prosedur (SOP) tanggap bencana, guna meningkatkan rasa aman bagi pengunjung, terutama dalamgelaran internasional MotoGP. Abdulbar menilai kalau sirkuit itu rampung bakal memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTB dan Indonesia, antara lain penciptaan lapangan kerja langsung bagi sekitar 7.500 orang, memberikan tambahan investasi lokal sebesar 150 juta dolar AS, menambah jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia hingga mencapai 300 ribu orang/tahun, serta diperkirakan akan mendorong peningkatan belanja wisatawan sampai 40 juta dolar AS per tahun.

Sejak peresmian operasional The Mandalika oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2017, ITDC telah mengantongi komitmen real estate investment senilai 1,3 miliar dolar AS guna pembangunan sejumlah hotel dan klaster sport & entertainment, termasuk di dalamnya Mandalika International

terliar dan bisa dibayangkan mereka hanya mendapatkan supply logistiknya dari angkutan-angkutan logistik tersebut,” ucap Menhub.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan juga agar membuka ruang ekonomi baru di daerah-daerah, misalnya melalui dukungan atas pengembangan kawasan wisata dengan penyediaan akses transportasi dari dan menuju kawasan wisata, baik sarana maupun prasarana pendukung.

“Karena Pariwisata berkaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Bapak Presiden ingin bahwa segala kegiatan Perhubungan pada dasarnya harus memberikan suatu ruang ekonomi baru atau potensi baru,” ujar dia.

Secara lebih detail, Budi sampaikan ada lima bali baru super prioritas yaitu di Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado.

“Sehingga untuk kelima daerah tersebut kami telah fokus melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi seperti bandara, pelabu-

han, kereta api, jalan dan sebagainya,” tambahnya.

Lebih lanjut Menhub menuturkan dalam lima tahun pemerintahan Kabinet Kerja, telah banyak capaian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan baik itu di sektor transportasi darat, laut, udara maupun kereta api.

Untuk sektor Perhubungan Darat capaiannya yaitu Pembangunan BRT, Rehabilitas Terminal, Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan dan Pembangunan Kapal.

“Bisa kami sampaikan bahwa terdapat capaian dari perhubungan darat bahwa pembangunan Bus Rapid Transit (BRT), rehabilitasi terminal, pembangunan pelabuhan penyeberangan. Dan mudik lebarannya Alhamdulillah bisa menjawab apa yang diinginkan Presiden menjadi mudik yang membahagiakan masyarakat,” katanha.

Lebih lanjut dia mengatakan, Kemenhub telah melakukan pengembangan transportasi perkotaan. Pengembangan angkutan massal di wilayah perkotaan mampu memindahkan sebagian pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah ke angkutan umum.

tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air atau eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun meter kubik per tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar meter kubik per tahun dimana yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar meter kubik per tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi.

Saat ini kapasitas tampungan air di seluruh Indonesia sekitar 14 miliar meter kubik per tahun.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus membangun bendungan untuk pengairan, mengingat baru 11 persen atau sekitar 780 ribu hektare sawah yang mendapat air dari bendungan.

Presiden menyampaikan bahwa yang namanya bendungan dan waduk masih diperlukan untuk memberikan air dan irigasi ke sawah-sawah yang dimiliki petani.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan bahwa Manajemen SDA Terintegrasi atau Integrated Water Resources Management (IWRM) merupakan pendekatan baru dari pengembangan pengelolaan SDA yang memperhatikan lingkungan.

Tujuannya adalah pengelo-

laan SDA dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan konsep ramah lingkungan untuk menciptakan pemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan publik.

Alokasi tahun 2020 Rp43,97 triiun Keinginan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pertanian dan sumber daya air terwujud saat pemerintah mengalokasikan anggaran Rp43,97 triliun kepada Kementerian PUPR untuk tahun 2020.

Menurut Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2020, Kementerian PUPR akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional di mana salah satunya merupakan ketahanan air.

Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan antara lain melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air berupa Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air yang antara lain mencakup pembangunan bendungan ongoing sebanyak 49 bendungan.

Selain itu Kementerian PUPR juga berupaya merampungkan 65 bendungan pada periode tahun 2023/2024 yang akan datang, dalam rangka menambah luas lahan pertanian yang mendapat suplai irigasi premium atau irigasi dari air bendungan menjadi 19-20 persen.

(ANTARA /Ahmad Subaidi)

Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah) didampingi Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer (kanan), Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan (kiri) meninjau pembangunan ‘’Street Circuit’’ Mandalika di The Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (10/10/2019).

Street Circuit bekerja sama dengan perusahaan Prancis, Vinci Construction Grands Projets (VCGP).

“Kemudian kalau melihat magnitude (gaungnya) MotoGP sangat besar karena ditonton hampir 430 juta pemirsa di seluruh dunia,” kata Abdulbar.

Abdulbar berharap MotogGP Mandalika 2021 mampu menciptakan branding dan positioning yang kuat bagi Indonesia sebagai negara tujuan sportainment unggulan di kawasan Asia.

“Hal ini penting untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomian nasional,” kata Abdulbar.

Dari sisi akomodasi, kata dia, ke depan di The Mandalika akan dibangun 10 hotel. Sebanyak 2.485 kamar di antaranya ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2021.

Hotel-hotel yang sedang dibangun sekarang ini adalah Hotel Pullman yang mencapai progres 37 persen, Hotel Paramount yang sudah memulai tahap pancang,

serta Hotel Golden Tulip dan Beach Club, yang merupakan hotel bintang empat grup Sheraton, yang sudah mulai membangun beach club terlebih dahulu.

ITDC percaya keberadaan The Mandalika akan menjadi katalisator pembangunan ekonomi dan mampu membawa efek berkesinambungan bagi masyarakat NTB, khususnya masyarakat sekitar kawasan.

“Sejak ITDC melakukan pembangunan infrastruktur secara intensif di zona inti kawasan, sedikitnya ada 10 unit usaha baru berbentuk homestay, resto, kafe, dan toko retail memulai usaha di zona Barat kawasan,” ujar dia.

“Kami juga optimistis The Mandalika bakal mampu menyerap hampir 5000 tenaga kerja lokal secara bertahap dalam lima tahun ke depan,” kata Abdulbar.

Perkembangan lain adalah hingga saat ini ITDC telah menyediakan fasilitas publik di kawasan The Mandalika yaitu Kuta Beach Park, Bazaar Mandalika dengan kapasitas 303 lot untuk menam-

pung pelaku usaha dari sektor UMKM dan pedagang asongan sekitar kawasan, serta sentral parkir berkapasitas 500 mobil.

ITDC sebelumnya juga telah membuka Masjid Nurul Bilad sejak 2017 di The Mandalika di atas lahan seluas 5 hektar berkapasitas 5.500 jamaah.

Guna meningkatkan daya tarik investasi ke kawasan The Mandalika, ITDC telah menyiapkan sejumlah infrastruktur dasar, antara lain jalan raya kawasan sepanjang 11 kilometer, jalur pipa distribusi air bersih dan jaringan listrik PLN. ITDC juga telah menyelesaikan pembangunan instalasi pengolah air bersih berteknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) tahap I dan telah beroperasi sejak November 2016.

Percepatan pengembangan The Mandalika diperkirakan akan semakin meningkat setelah adanya dukungan pendanaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Kesepakatan pendanaan Loan Agreement dalam payung program Mandalika Urban & Tourism Infrastructure Project (MUTIP) senilai 248,4 juta dolar AS atau setara Rp3,6 triliun tersebut telah ditandatangani secara resmi pada 31 Desember 2018 lalu dan sekarang ini telah memasuki tahap I drawdown (penarikan).

Sementara, percepatan pengembangan The Mandalika, khususnya dalam menyambut gelaran MotoGP mulai 2021, mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Pemerintah Pusat telah berkomitmen meningkatkan aksesibilitas ke kawasan melalui pembangunan infrastruktur, berupa penyiapan akses jalan langsung sepanjang 17 KM dari Lombok International Airport (LIA) ke The Mandalika, perpanjangan lintasan pesawat (runway) di Lombok International Airport (LIA), pengembangan pelabuhan Gili Mas menjadi cruise terminal.

Jakarta, 18/10 (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti menyebut surplus perdagangan internasional dari komoditi perikanan mencapai lebih dari empat miliar dolar AS. “Ternyata kita bisa bukukan peningkatan yang luar biasa, neraca perdagangan kita nomor satu di Asia tenggara dari yang tadinya tidak nomor tiga pun di Asia Tenggara. Surplus mencapai empat miliar dolar AS lebih dari perdagangan produk komoditi perikanan,” ujar Susi di Jakarta, Jumat.

Selain itu dia juga menambahkan bahwa nilai tukar nelayan, nilai tukar usaha perikanan, PDB perikanan dalam empat setengah tahun terakhir naik hampir 50 persen lebih. Sebuah prestasi yang luar biasa, apalagi bila itu dilihat hasil daripada kapasitas dan pelaku usaha perikanan tangkap dalam negeri dan tidak ada lagi kapal asing.

Secara pelan tapi pasti pajak pun terkumpulkan lebih banyak sehingga bisa membantu keuangan negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyumbangkan kenaikan melebihi 100 persen dibandingkan sebelumnya.

Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga naik, namun yang lebih menggembirakan nilai tukar para nelayan, daya beli para nelayan mengala-

mi kenaikan dan itu adalah salah satu ciri kesejahteraan mulai terasakan.

“Saya berharap transformasi yang telah kita buat dan lalui dengan menghalau dan menghadang segala rintangan ini jangan sampai mengalami kemunduran,” kata Menteri KP. Menurut data dalam buku “Laut Masa Depan Bangsa: Transformasi Kelautan dan Perikanan 2014-2019” yang resmi diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat (18/10), ekspor hasil perikanan sejak 2015 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan 7,23 persen per tahun.

Dari 3,94 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 4,86 miliar dolar AS di tahun 2018, dengan ekspor terbesar dilihat dari nilai adalah udang dan dilihat dari volume yakni rumput laut. Sedangkan negara ekspor tujuan ekspor terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai mencapai 1,88 miliar dolar AS atau 38,61 persen Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan guna meningkatkan capaian nilai ekspor, antara lain berpartisipasi aktif dalam pameran di pusat-pusat seafood dunia, melakukan perundingan untuk mengurangi hambatan perdagangan, hingga menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mempromosikan produk perikanan Indonesia di luar negeri.

(ANTARA FOTO/Aji Styawan)

Nelayan pembudidaya karamba ikan memberi pakan ikan kerapu di tepi Pantai Lego, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah.

SUARA NTB

Senin, 21 Oktober 2019

Kelola Anggaran

SDM Kelurahan Harus Diperhatikan Mataram (Suara NTB) Sumber daya manusia (SDM) di setiap pemerintah kelurahan di Kota Mataram harus mendapat perhatian. Karena dipercaya semua kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan masyarakat di Kota Mataram.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, setiap pegawai kelurahan yang masih dibawah standar harus diperhatikan. Pihak yang berwenang dalam mengurus kepegawaian di Pemerintahan Kota Mataram dalam hal ini BKPSDM Kota Mataram harus menjadikan ini atensi. Masalahnya, SDM di

kelurahan nantinya akan mengelola anggaran yang cukup besar pada 2020 mendatang.

Lurah Punia, Jaenudin menegaskan kesiapannya menjalankan program-program pada periode anggaran tahun 2020 nanti. Katanya, semua program-program kelurahan akan ditentukan melalui rapat musyawarah di kelurahan.

“Dengan armada yang cukup ini, artinya perangkat kelurahan dalam keadaan cukup, Insha Allah. Kita siap laksankan dua program ini. Baik fisik dan non fisik. Cuma ada Seksi Sosial Kemasyarakatan yang kosong. Nanti akan diback up oleh kelurahan kegia-

tan-kegiatannya,” jelasnya.

Lanjut Jaenudin, dalam menyikapi dana kelurahan tahu 2020 nanti, kelurahan telah menyiapkan langkah yang bersifat konsultasi dan koordinasi. “Bagaimana petunjuk dari Bappeda, Pemkot, BKD kita selalu kita ikuti. Nanti, dua bidang tersebut, kelurahan tetap menargetkan pengerjaan fisik dan pemberdayaan sesuai dengan keadaan di lapangan dan sesuai dengan hasil Muskel,” kata Jaenudin. (viq)

Halaman 8

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5504 CU NOKA/NOSIN : MHIJFZ119HK792657/ J F Z 1 E - 1 8 0 4 3 4 7 AN.JOHARIAH HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 21 Oktober 2019

Evaluasi MoU Penanggulangan Kemiskinan Dari Hal. 1 Hadir dalam diskusi terbatas yang dipandu Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST. Kemudian Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi, Kepala Bappeda Lotim, A. Dewanto Hadi, ST, MT. Staf Ahli Setda Kabupaten Bima, H. Putarman, SE, Plt. Kepala OJK NTB, Bambang S. Antariksawan, Deputi Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTB, Wahyu Adi Wibowo, Kabid Statistik Sosial BPS NTB, Arrief Chandra Setiawan, S.ST, M.Si. Mengawali diskusi, Iswandi menegaskan, penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian serius Pemprov NTB. Berbekal semangat mempercepat penurunan kemiskinan, Pemprov menargetkan angka kemiskinan di NTB dapat mencapai satu digit atau di bawah 10 persen di tahun 2023.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di NTB saat ini sebesar 14,56 persen. Artinya, untuk mengejar target satu digit, membutuhkan upayaupaya percepatan. ‘’Ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemprov sudah mulai mengatur strategi dalam penanganan kemiskinan lima tahun ke depan,’’ katanya. Ia menambahkan, Pemda akan menyelesaikan masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi. Strategi penanggulangan kemiskinan lima tahun ke depan akan dilakukan melalui program revitalisasi Posyandu. ‘’Jadi revitalisasi Posyandu itu adalah satu instrumen yang akan digunakan untuk melakukan intervensi kemiskinan yang bersifat multidimensi. Out putnya adalah ketahanan keluarga,’’ terang Iswandi. Menurutnya, ketahanan keluarga terbentuk dari ketahanan ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan ketahanan di dalam bidang kesehatan. Ketahanan keluarga harus terbangun di dalam masyarakat NTB. Intervensi terhadap indikator-indikator kemiskinan itulah yang harus ditingkatkan sehingga terbangun ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan. Dari ketahanan keluarga, diharapkan terbangun ketahanan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinannya. Persoalan kemiskinan tidak semata-mata hanya dilihat dari indikator ekonomi atau garis kemiskinan. Tetapi, kata Iswandi, harus diintervensi juga indikator-indikator non ekonomi. Sehingga dapat dilakukan upaya-upaya percepatan dalam penanggulangan kemiskinan.

Ia menegaskan perlunya intervensi masalah pendidikan, kesehatan, sosial budaya yang menjadi indikator ketahanan keluarga. Selanjutnya dari ke-

luarga-keluarga yang memiliki ketahanan terbangun ketahanan masyarakat. Lalu penduduk-penduduk miskin di dalam setiap keluarga di tengah-tengah masyarakat dapat melakukan transformasi keluar dari kemiskinannya. ‘’Ini yang pemerintah provinsi sebut sebagai penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dan lingkungan.

Intervensi melalui revitalisasi posyandu sebagai salah satu program unggulan pemerintah provinsi,’’ katanya.

Berbicara revitalisasi Posyandu, kata Iswandi, bukan an sich masalah kesehatan. Tetapi semua aspek masalah sosial juga. Oleh karena itu, program revitalisasi Posyandu dalam bidang lingkungan akan didukung program zero waste. Dalam bidang ekonomi, lanjut Iswandi ada program industrialisasi. Kemudian dalam bidang pemberdayaan masyarakat ada optimalisasi kegiatan-kegiatan perluasan lapangan kerja. Misalnya, program padat karya.

Kemudian yang menarik intervensi juga dilakukan melalui pengembangan desa wisata. Semua desa-desa yang memiliki keunikan budaya keindahan alam dan kesenian akan menjadi potensi yang akan dikembangkan. Untuk menjadikan desa-desa itu sebagai desa wisata yang akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. ‘’Yang menarik dari seluruh program unggulan itu, nanti Pemprov akan mengefektifkan peran camat sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan di wilayah kecamatan.

Berkenaan dengan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,’’ ujarnya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kata doktor ilmu pemerintahan Iulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor ini, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberikan kewenangan mengevaluasi penempatan camat yang tidak sesuai kompetensi pemerintahan. Hal inilah yang akan diefektifkan ke depannya.

Nantinya, camat, tentunya melalui pemerintah kabupaten/kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan efektivitas program unggulan di lapangan.

Sehingga Pemda dapat melakukan percepatan dalam penanggulangan kemiskinan.

Dua sisi penganggaran, baik dari sisi APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota dapat dioptimalkan untuk melaksanakan program-program unggulan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah juga dapat mengoptimalkan dana dekon dan tugas pembantuan yang dikelola oleh instansi vertikal maupun Pemda kabupaten/kota yang angkanya tiga kali lipat dari APBD provinsi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Iswandi menambahkan, tugas berikutnya yang menjadi prioritas untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah pemutakhiran data

kemiskinan. Pemprov NTB juga sudah mendirikan Sustainable Development Goals (SDGs) Center. Sinergi penanggulangan kemiskinan antara provinsi dan kabupaten/ kota juga akan diperkuat dengan melakukan evaluasi. Sinergi program penanggulangan kemiskinan yang sudah disepakati melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov dengan Pemda kabupaten/kota perlu dievaluasi dan dioptimalkan lagi.

Bagaimana pelaksanaannya dari sisi penganggaran?

Menurut Iswandi, perlu ada pertemuan untuk menindaklanjuti agar program unggulan kabupaten/kota dengan provinsi sama-sama menuju sasaran yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Ada 13 program penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan Pemprov adalah BUMDes, jamban keluarga, rumah layak huni, KUBe, Air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, kawasan rumah pangan lestari, pengelolaan pengembangan bank sampah, sambungan listrik murah dan hemat. Kemudian desa berdaya mandiri pangan, budidaya udang/motorisasi nelayan, dan ketahanan keluarga.

Penurunan Tertinggi di Indonesia Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Saifuddin, ST mengatakan perlu keseriusan bersama untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Membangun sinergi bukan hanya diucapkan. Tetapi, harus benar-benar direalisasikan di lapangan sesuai MoU yang ditandatangani provinsi dan kabupaten/kota.

Fud menjelaskan, pada 2018, KSB merupakan daerah yang paling tinggi penurunan angka kemiskinannya di NTB. KSB mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,76 persen di tahun 2018. Bahkan, KSB masuk 20 kabupaten/kota yang paling tinggi persentase penurunan kemiskinannya di Indonesia.

Berbicara program atau anggaran penanggulangan kemiskinan, KSB mengalokasikan anggaran lebih dari Rp360 miliar, sejak 2016-2020. KSB membuat program pengentasan kemiskinan lewat program Bariri dan Pariri.

Di bidang kesehatan, KSB sedang menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Bahkan program ini mendapatkan acungan jempol dari lembaga internasional, Unicef. Mereka sudah turun langsung ke KSB. KSB mengkampanyekan sanitasi yang baik di seluruh desa dan kota. Bahkan, kata Fud, KSB sudah terbebas dari buang air besar sembarangan atau Open Defection Free (ODF).

Di NTB, KSB satu-satunya kabupaten/kota yang sudah tuntas ODF. Hal ini, katanya, sudah diakui dunia internasional. Fud mempertanyakan, keseriusan Pemerintah

Provinsi dalam mengurus kemiskinan. Pasalnya, setiap tahun ada MoU, tetapi belum jelas program/kegiatannya di kabupaten/kota. Ia mencontohkan, dalam program pengembangan desa wisata, sesuai MoU antara Pemprov dengan KSB ada enam desa wisata yang akan diintervensi. Tetapi di lapangan, provinsi hanya mengintervensi satu desa wisata, yakni Mantar.

Begitu juga intervensi soal pemberian modal usaha dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Dalam MoU sudah disepakati RTLH yang ditangani provinsi dan KSB. ‘’Kita sudah sepakat bahwa dari provinsi sekian, kabupaten sekian. Ayo kita duduk bersama. Sehingga jelas MoU yang ditandatangani setiap tahun,’’ ajaknya.

Fud menambahkan, KSB juga punya program FM332.

Yakni program pengentasan kemiskinan, fakir miskin di angka 3,32 persen. Untuk mendata masyarakat yang benarbenar miskin, KSB melakukan deklarasi per desa. Bagi masyarakat yang mau menyatakan dirinya miskin akan diberikan bantuan Rp250 ribu per bulan. Dari deklarasi kemiskinan yang dilakukan di seluruh desa/kelurahan di KSB, masyarakat yang menyatakan dirinya miskin cuma 3,32 persen atau 4.483 jiwa dari total penduduk KSB. Angka ini, kata Fud sangat jauh dari data BPS. BPS mencatat angka kemiskinan di KSB sebesar 14 persen lebih. ‘’Tapi angka kami, riilnya setelah kami mendeklarasikan. Dan itu bukan saja kami tapi desa, BPD dan masyarakat. Diumumkan di desa dan dilihat masyarakat. Yang menyatakan dirinya miskin angkanya cuma 3,32 persen,’’ sebutnya.

Masalah Pendataan Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah mengatakan, Pemda tetap berpatokan dari data BPS soal angka kemiskinan. Cuma, kondisi lapangan berbeda dengan data yang berada di Basis Data Terpadu (BDT). Masalah pendataan ini masih belum bisa terpecahkan sampai sekarang.

Data kemiskinan di desadesa masih rancu. Apalagi menjelang Pilkades, masyarakat yang diusulkan menerima bantuan berasal dari pendukung mereka. ‘’Padahal di lain pihak, senyatanya di lapangan tidak seperti itu. Ini yang sangat perlu kita cari jalan keluarnya tentang pendataan. Memang ada BDT. Tetapi dalam BDT ini nyatanya kondisinya di lapangan tidak sebagaimana yang kita katakan miskin,’’ paparnya.

Menurutnya, persoalan pendataan masyarakat yang dikatakan miskin harus benar-benar bisa dipecahkan. Jika pendataan ini belum bisa diselesaikan, maka tetap akan berkutat dengan angka-angka itu saja. ‘’Di satu pihak kita bisa bilang (kemiskinan) menurun, tapi nyatanya bisa tidak ada progres. Mari sama-sama cari jalan,’’ ajaknya. (nas)

13 Program untuk Turunkan Angka Kemiskinan Dari Hal. 1 Kemiskinan sangat tergantung pada dinamika inflasi,’’ sambungnya.

Untuk tahun 2019, target penurunan kemiskinan NTB adalah sebesar 13,75%. Persentase tersebut diupayakan dapat mengalami penurunan 1% pada 2020 mendatang.

Dengan begitu pada 2023, yaitu diujung kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, diharapkan dapat turun hingga angka 9%. ‘’Dengan sekarang (persentase) masih 14,56% kemudian target kita 13,75%. Memang ini angka yang harus kita perjuangkan betul,’’ ujar Ardhi.

Merujuk data dari BPS NTB, Pemprov NTB sendiri telah menyusun beberapa mekanisme penanganan kemiskinan.

Diantaranya, penanganan kemiskinan dari desa, pemanfaatan Bumdes, peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan penghasilan hutan untuk mengatasi wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan, peningkatan peran koperasi dan UMKM, serta program industrialisasi.

Terkait program industrialisasi, disebut Ardhi, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan nilai tambah bagi produksi bahan mentah yang cukup tinggi dari sektor pertanian dan peternakan di NTB saat ini. Untuk itu, pemerintah akan menghadirkan permesinan dan teknologi tepat guna yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. ‘’Tentunya ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan harapan kita dengan hadirnya industrialisasi ini, ada proses nilai tambah penghasilan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa naik,’’ ujarnya.

Dengan mekanisme terse-

but, pertumbuhan ekonomi NTB diharapkan dapat lebih inklusif dan memberikan manfaat terhadap masyarakat secara umum. Selain itu, penanganan kemiskinan di NTB diharapkan berjalan secara multidimensional dengan 13 program yang dijadikan indikator.

Program-program tersebut adalah, pemanfaatan Bumdes, peningkatan cakupan program jamban keluarga, penanganan RTLH, pembentukan kelompok usaha bersama, peningkatan cakupan air bersih, pengembangan desa wisata. Pengembangan pertanian konservasi, pengembangan rumah pangan lestari, pengadaan bank sampah, pengadaan sambungan listrik yang murah bagi masyarakat.

Kemudian mandiri pangan, pembenahan kawasan nelayan, serta program khusus ketahanan keluarga. ‘’Jadi ini adalah 13 program unggulan yang kita harapkan juga mendapatkan sinergitas dari teman-teman kabupaten/ kota,’’ ujar Ardhi.

Diakuinya, pendekatan wilayah merupakan hal penting untuk diperhatikan selain pendekatan sektoral. Pasalnya, pemerintah kabupaten/ kota dinilai merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat sekitar serta potensi penganan kemiskinan yang dimiliki.

Diterangkan Ardhi, sinergi antara Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan kemiskinan saat ini memerlukan evaluasi, terutama terkait kemajuan yang dicapai. ‘’Ini harus betul-betul kita kawal pencapaian-pencapaiannya. Kita perlu melakukan evaluasi tersebut kemudian (menyusun) bagaimana intervensi ke depannya,’’ ujarnya.

Untuk itu, verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) disebut Ardhi perlu dilakukan. Mengingat data yang

ada saat ini belum pernah diperbarui sejak 2015 lalu.

Dengan data yang tidak sesuai maka program penanganan kemiskinan disebut tidak akan bisa tepat sasaran. ‘’Sasarannya kita harus melihat 40% ke bawah penduduk miskin (dalam data BDT).

Harus betul-betul kita petakan dan kita masukan di dalam program penanganan 500 desa miskin,’’ ujarnya.

Menurut Ardhi, ada beberapa hal yang perlu mendapat penekanan. Yaitu potensi besar untuk modal dan usaha yang dimiliki NTB. ‘’Meskipun negara kaya, tapi kemiskinan tinggi,’’ ujarnya. Untuk itu pemerintah dinilai perlu memperhatikan terkait competitiveness, hak cipta, serta upaya-upaya penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang. ‘’Hasil diskusi ini akan kita jadikan bahan review RPJMD. Sehingga substansi-substansi ini akan memperkaya framing dari penanggulangan kemiskinan di dalam RPJMD,’’ pungkasnya.

Verifikasi Dan Validasi BDT Sementara, Staf Ahli Bidang Ekonomi Setda Bima, H. Putarman, SE, menerangkan, penanganan kemiskinan di Kabupaten Bima telah disesuaikan dengan 13 program yang menjadi indikator bagi Pemprov NTB. “Tahun 2019 Pemkab Bima menggelontorkan dana Rp36 miliar (untuk penanganan kemiskinan) yang sampai saat ini realisasinya baru sekitar 25-30%,’’ sebutnya.

Diterangkan Putarman bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima cukup stabil, mengingat posisi Kabupaten Bima yang menjadi sentra ekonomi. Di mana, masyarakatnya sebagian besar masuk dalam desil atas dari BDT. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi juga diakui melambat.

‘’Di Kabupaten Bima lima tahun terakhir, sejak 2014 sampai 2018, (penurunan kemiskinan) memang ada kecenderungan melambat.

Kita hitung rata-rata diperkirakan 0,3%. Target kita sebenarnya adalah 0,7% sekian sampai 2018,’’ ujarnya.

Intervensi Pemprov NTB sendiri disebut Putarman merupakan hal penting untuk keberlangsungan penanganan kemiskinan di kabupaten/ kota. Dicontohkannya seperti pemanfaatan Bumdes untuk melakukan penguatan ekonomi masyarakat agar terhindar dari potensi mengambil pinjaman berbunga besar dari beberapa koperasi.

Selain itu, pembukaan lahan untuk penanaman jagung juga disebut Putarman menjadi perhatian dari Pemkab Bima saat ini. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang akan meningkatkan potensi terjadinya bencana. ‘’Kalau muncul banjir, hantam rumah orang pasti (orang itu) jatuh miskin besok,’’ ujarnya. Untuk itu, dibutuhkan konsistensi dan intervensi secara menyeluruh untuk melakukan penanganan kemiskinan.

Untuk tahun 2019, Putarman menekankan bahwa penanganan kemiskinan perlu dimulai dari verifikasi dan validasi BDT. Diakuinya data di BDT saat ini tidak bisa dijadikan rujukan mengingat belum pernah ada pembaruan sejak tahun 2015. ‘’Kita coba gencar dulu 2019 utuk melakukan verifikasi dan validasi BDT,’’ ujarnya. Perbaruan data tersebut diharapkan dapat mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. ‘’Dengan angka yang kita gelontorkan di berbagai sektor dan program, mudah-mduahan kita bisa mendekati angka nasional,’’ harapnya. (bay)

Halaman 9

Intervensi Pemerintah Masih Bersifat Temporer Dari Hal. 1 meski selalu dihajar bencana dan krisis finansial yang sangat besar, akan tetapi tetap digdaya dan maju karena IPM mereka sangat tinggi mencapai angka 90. ‘’Jepang dihantam berbagai bencana dahsyat, tapi mereka tetap survive. Jadi barangkali selain intervensi jangka pendek tersebut perlu juga dipikirkan sebuah program yang sifatnya fundamental yang lebih struktural yang itu untuk menjaga daya saing daerah melalui IPM salah satunya,’’ sarannya.

Lebih jauh dikatakan bahwa saat ini, NTB masih didominasi oleh lapangan kerja di sektor pertanian. Sebagian besar lapangan kerja terserap di sektor ini. Kondisi ini sebenarnya merupakan anugerah jika kita bisa mengelolanya dengan baik, mengingat setiap orang butuh makan. Namun di satu sisi menjadi masalah ketika kita hanya bergerak di sektor agraria saja. ‘’Makanya kami sangat mendukung program industrialisasi. Jadi nggak bisa kita hanya rutin menanam kemudian harga anjlok, ini yang menyebabkan kita rentan kemiskinan. NTB ketika mau masuk ke industrialiasasi barangkali harus membuat segmen. Industri jangan kita pahami sesuatu yang besar, tapi juga dipahami sesuai dengan karakteristik daerahnya,’’ sambungnya.

Di samping itu, pihaknya pun mendorong agar para pelaku usaha di NTB untuk mendaftarkan produk-produknya untuk

memperoleh Hak Cipta sebagai salah satu insentif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya Hak Cipta atas suatu produk, akan memudahkan para pelaku usaha untuk mengakses modal ke perbankan. Selain itu, Hak Cipta atas suatu produk juga bisa diperjualbelikan. Sehingga jika mereka kreatif tentu bisa menjadi modal lagi untuk usaha berikutnya. ‘’Makanya kami mendorong Pringgesela, Kembang Kerang, kalau punya inovatif intention harus melalui HAKI. Ini jadi PR kita untuk mendorong pengusaha mendapatkan insentif dengan mendaftarkan produknya mendapatkan Hak Cipta,’’ imbuhnya.

Literasi dan Inklusi Keuangan Sementara itu, Kepala Sub Bagian Internal dan Keuangan OJK NTB, Bambang S. Antariksawan, mengatakan bahwa OJK melihat kemiskinan di tengah masyarakat lantaran kesadaran literasi dan inklusi keuangan yang masih kurang. Dua hal ini jadi sangat penting sesungguhnya bagi masyarakat.

Literasi keuangan merupakan kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bisa menggunakan produk-produk keuangan. Ada empat indikator untuk melihat literasi keuangan.

Di antaranya adalah tabungan, kredit, asuransi, dan investasi.

Saat ini tingkat literasi keuangan NTB masih di angka 21,45 persen dengan rata-rata nasional 29 persen. NTB berada di nomor tiga terendah atau

masih lebih tinggi di atas Papua sedikit. Data itu memberikan gambaran bahwa hanya baru 21,45 persen masyarakat NTB yang sudah literate atau paham dan mengerti manfaat risiko dan lain-lainnya tentang produk keuangan. Sehingga tugas bersama adalah bagaimana memberikan pemahaman bagi yang lainnya. ‘’Bisa jadi sisanya adalah penduduk miskin tadi. Janganjangan orang ini yang memang kita butuh dorong untuk akses keuangannya. Pendekatan yang dilakukan OJK adalah inklusi dan literasi keuangan,’’ Bambang menjelaskan.

Persoalan lain, jelas Bambang, terletak pada kurang dekatnya inklusi keuangan ke tengah-tengah masyarakat. Lembaga keuangan yang ada saat ini kurang mendekati masyarakat. Padahal tingkat inklusi keuangan NTB masih di agka 63 persen dengan rata-rata nasional mencapai 67 persen. ‘’Lembaga keuangan kurang mendekati masyarakat, bisa jadi karena beranggapan masyarakat tidak layak didekati sehingga yang didekati yang dianggap layak sehingga yang dapat itu-itu saja, yang tidak dapat ribut di bawah,’’ imbuhnya seraya mendorong lembaga-lembaga keuangan yang ada untuk memperbesar literasi di tengah masyarakat dan mendorong inklusinya. ‘’Makanya OJK berkepentingan untuk itu. Kita percepat bank-bank yang ingin buka cabangnya, kita percepat izinnya terutama sektor syariah,’’ sarannya. (dys)

Sinergikan Program Unggulan Dari Hal. 1 Anggaran ini tentu tidak disederhanakan dalam bentuk bagibagi beras. Tetapi diprioritaskan untuk infrastruktur jalan, pariwisata, pasar tradisional, pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.

Karena menurut Baehaqi, kemiskinan terwujud dalam banyak hal. Mulai dari akses air bersih, rumah sakit, rumah tidak layak huni, ekonomi dan lain sebagainya.

Menurutnya, Pemkab Lobar telah memulai strateginya dengan mengoptimalkan produk lokal. Artinya, hasil produk lokal harus diberdayakan. Hal ini dimulai oleh pemerintah, sehingga rapat-rapat tertentu tidak boleh membeli makanan dari luar Lombok Barat.

Selain itu, petani garam di Sekotong telah mulai diberdayakan. Aparatur Sipil Negara (ASN) Lobar diwajibkan membeli garam petani yang harganya Rp3 ribu dibeli dengan harga Rp4 ribu. Petani garam di Sekotong lebih sejahtera karena PDAM mulai membeli garam 15 ton perbulan. Selain itu, gula aren juga diserap kemudian diolah menjadi gula semut. Tujuannya mengurangi pedagang miras tradisional.

Oleh karena itu sambungnya, Pemkab Lobar mengusulkan agar Bappeda NTB dan kabupaten/kota mensinergikan program. Sebab, angka kemiskinan di NTB adalah akumulasi dari angka kemiskinan

kabupaten/kota.

Dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) NTB, harus mengundang sejak awal Kepala Bappeda kabupaten/kota untuk mensinergikan program.

Intervensi dan Revalidasi Data Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, A. Dewanto Hady menyebutkan, pihaknya di tahun 2018 hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1,73 persen.

Jumlah ini kecil tapi kelipatannya sangat tinggi karena penduduk Lombok Timur mencapai 1,2 juta. Artinya, nominal penurunannya berlipat-lipat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di NTB. Capaian ini tidak pernah diraih oleh Pemkab Lotim selama kurun waktu 10 tahun. ‘’Ini adalah prestasi bagi Pemkab Lombok Timur,’’ ujarnya.

Menurunkan angka kemiskinan menjadi pekerjaan rumah.

Strategi intervensi program menurutnya tidak jauh berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Dewanto mengusulkan, selain mengintervensi dari sisi program, juga perlu adanya validasi data.

Basis data terpadu yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan oleh Kementerian Sosial adalah data tahun 2015. Revalidasi data dipastikan akan mengubah posisi angka kemiskinan.

Dalam BDT itu, warga yang

tidak layak menyandang status masyarakat miskin akan terdata. Hal ini terlihat di Lotim. Di mana, 2.000 jiwa penerima Program Keluarga Harapan di Lombok Timur menyatakan diri tidak lagi menerima bantuan. ‘’Jika hanya diintervensi saja tanpa revalidasi data sama saja,’’ tandasnya.

Kebijakan Pemkab Lotim penurunan angka kemiskinan dengan membentuk UPT Penanggulangan Kemiskinan.

Salah satu yang disentuh adalah dari dimensi kesehatan.

Selama ini, desa mengeluarkan surat keterangan miskin tanpa revalidasi data. Revalidasi ini bisa dicek melalui BDT. Kasus di Lotim, dari 176 ribu penduduk miskin, sebanyak 77 ribu harus keluar dari penerima PBI APBN. Ternyata, 50 persen dari 77 ribu itu memang tidak ditemukan orangnya. Hal ini muncul karena kebiasaan masyarakat yang membuat dua atau tiga data kependudukan. Misalnya, karena ada yang ingin menggunakannya untuk menjadi TKI dan lain sebagainya.

Dewanto meminta kerjasama yang diteken antara Pemprov NTB dengan kabupaten/kota memfokuskan intervensi di sembilan titik. Sekarang intervensi itu bertambah menjadi 13 fokus. ‘’Setidaknya, perlu dievaluasi sejauh mana pelaksanan MoU sebelumnya. Apakah progres kemiskinan menurun atau sebaliknya,’’ sarannya. (cem)

Susun Indikator Butuh Perbaikan BDT Dari Hal. 1 Diterangkan Arrief, pendekatan langsung kepada para pekerja tersebut adalah salah satu bentuk intervensi yang paling mungkin dan efisien yang bisa dilakukan. ‘’Lotim, Lobar, dan KSB bisa di atas 1% karena kita coba teliti bahwa banyak yang langsung ke buruh tani, kuli bangunan.

Hal-hal itu yang perlu diintervensi untuk program prioritas ke depan,” ujarnya.

Hal tersebut juga dapat dijadikan rujukan untuk menyusun program intervensi angka kemiskinan dari tingkat desa. ‘’Karena penduduk miskin yang bekerja itu banyak dari sektor pertanian yang ada di desa,’’ tambahnya.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan BPS NTB, secara umum program intervensi yang menyasar bantuan sosial lang-

sung kepada masyarakat miskin di tingkat rumah tangga dapat mengungkit angka kemiskinan dalam 3-4 tahun ke depan.

Walaupun begitu, hal tersebut membutuhkan validasi dan verifikasi data BDT terbaru.

Diakui Arrief, data BDT yang ada di NTB saat ini membutuhkan proses pembaruan. Data tersebut belum pernah diperbarui sejak empat tahun lalu, tepatnya sejak 2015. ‘’Data PBDT kita masih belum ter-update. Ada sekian ratus ribu orang yang harusnya masuk tidak masuk, dan sebaliknya,’’ ujarnya. Hal tersebut juga membutuhkan penanganan dan intervensi pemerintah dan stakeholder terkait jika benar-benar ingin menurunkan angka kemiskinan dengan tepat sasaran.

Dengan data yang valid, mekanisme penanganan kemiskinan yang cukup penting seperti pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat miskin, disebut Arrief, dapat terpenuhi. Pasalnya, dengan data yang ada saat ini penerima bantuan sosial yang disiapkan pemerintah belum bisa tepat sasaran. ‘’Contoh ada data ketepatan program sasaran 2018, masih ada 26% penduduk rumah tangga miskin tidak menerima beras sejahtera (Rastra). Halhal itu juga termasuk mengurangi daya ungkit,’’ ujarnya.

Berdasarkan data BPS, penyaluran bantuan sosial di NTB saat ini masih banyak diterima oleh masyarakat yang tidak berhak. ‘’Penerima bantuan miskin banyak yang diterima sampai desil 10. Artinya orang paling kaya menerima rasta itu ada sekitar 20%. Rumah tangga miskin yang tidak menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sampai 72%,’’ pungkasnya. (bay)

Dompu Peroleh 249 Formasi CPNS 2019 Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu memperoleh CPNS tahun 2019 sebanyak 249 orang formasi. Masing – masing formasi akan diumumkan secara serentak pada 25 Oktober 2019 yang menjadi jadwal tahapan penerimaan CPNS secara nasional. Penerimaan formasi yang masih menggunakan sistem CAT ini, pelamar diharapkan tidak terjebak pada percaloan, tapi harus fokus mempersiapkan diri.

Kepala BKPSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan kepada Suara NTB, Minggu (20/10) mengungkapkan, formasi CPNS yang diterima secara resmi pada Kamis (17/10) lalu telah resmi dilaporkan ke Bupati. Sesuai formasi yang diterima, Kabupaten Dompu mendapat jatah formasi CPNS sebanyak 249 orang formasi dari 500-an formasi yang diajukan. “Kita dapat formasi 249 orang secara keseluruhan,” kata Ruslan.

Formasi CPNS Kabupaten Dompu yang terdiri dari tenaga pendidikan sebanyak 120 orang, tenaga kesehatan 103 orang, dan tenaga tekhnis sebanyak 26 orang. Untuk rinciannya akan ditampilkan pada pengumuman formasi CPNS serentak 25 Oktober 2019 mendatang.

Sesuai jadwal nasional, pengumuman formasi akan dilakukan 25 Oktober dan dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengiriman berkas.

“Untuk admin, nanti akan dilatih di Jakarta 22 – 25 Oktober ini,” ungkapnya.

Pada waktu yang bersamaan, Pemprov NTB juga mengumpulkan seluruh Kepala BKDPSDM se NTB untuk rapat koordinasi (Rakor) menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan perekrutan CPNS bagi Kabupaten/Kota se NTB. Karena tahapan jadwal secara nasional ditentukan secara tentatif Oktober 2019 – April 2020. “Tanggal 22 Oktober ini kita diundang untuk menyepakati jadwal perekrutan CPNS, sehingga seragam se- NTB,” katanya.

Ir Ruslan pun mengingatkan kepada calon pelamar CPNS di Kabupaten Dompu untuk mewaspadai percaloan. Karena tidak menutup kemungkinan itu terjadi dan mengiming – imingi kelulusan. Tapi yakin saja, kelulusan seseorang ditentukan hasil kerjanya menjawab soal yang diberikan. “Sekarang menggunakan sistem komputer dan hasil kerja peserta langsung bisa dilihat ketika peserta menyelesaikan pekerjaannya di komputer,” terangnya. (ula)

Senin, 21 Oktober 2019

SUARA NTB

Halaman 10

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Wujudkan Kelurahan Terintegrasi dan Berkelas Dunia Mataram (Suara NTB) Pelayanan lambat, berbelit–belit serta birokrasi panjang merupakan persoalan harus dituntaskan. Pelayanan seperti ini akan merugikan masyarakat, juga berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak bersih. Akselerasi serta inovasi dibutuhkan agar menciptakan pemerintah yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan hal itu, Kelurahan Pejanggik mulai berbenah. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan dinilai harus menjadi cerminan bagi masyarakat. Enam inovasi telah diciptakan oleh Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurrozi, S.IP,MM. Dengan inovasi itu mengantarkannya sebagai kelurahan terbaik tingkat nasional tahun 2019.

Ditemui di kantornya, Jumat (18/10) Fakhrurrozi menceritakan asal muasal gagasannya tersebut. Pertama, stigma di masyarakat bahwa pelayanan di pemerintahan tersebut terkesan lambat. Paradigma itu perlu diluruskan agar memunculkan trust (kepercayaan) masyarakat. Saat baru dilantik sebagai Lurah Pejanggik tahun 2018 lalu, ia melihat format surat hampir sama. Ternyata, staf kelurahan hanya copy paste file sebelumnya. Setiap hari pula itu, ia harus mengoreksi dan mengkonsep kembali. Database jumlah pelayanan setiap harinya juga tidak ada.

Menurutnya, sebagai lurah tidak bisa diam di belakang meja. Tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat juga harus diselesaikan. Dasar itulah, ia membuat aplikasi Pro Edit. Aplikasi offline dimaksimalkan, karena keterbatasan anggaran.

Aplikasi pro edit menggunakan Microscof Excel. Excel dinilai sudah familiar dan mempermudah sistem kerja petugas administrasi di kelurahan.

“Akhirnya aplikasiknya surat tinggal di-entri data dan

tujuan pengunaannya, sehingga punya database dan format tidak harus dikoreksi lagi,” kata Fakhrurrozi.

Kedua, membentuk lingkungan krama adat. Kelurahan Pejanggik yang terletak di pusat pemerintahan termasuk daerah urban. Kecenderungan generasi muda saat ini masalah ada kurang mendapatkan perhatian.

Pihaknya berupaya agar adat istiadat yang ada di masyarakat dilestarikan kembali. Caranya adalah dengan membentuk lingkungan krama adat.

Dengan krama adat penyelesaian masalah bisa diselesaikan secara adat. Artinya, permasalahan tidak harus keluar dan melebar.

Ketiga, inovasi penanganan persampahan. Ozi sapaan akrab Lurah Pejanggik melihat, sampah menjadi masalah seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali, Kota Mataram. Dia melihat ada satu titik di Jalan Pejanggik dijadikan tempat pembuangan sampah. Ia mencoba mengimbau masyarakat dengan turun langsung ke rumah – rumah ternyata menguras tenaga dan tidak efektif. Oleh karena itu, harus ada inovasi/solusi menyeluruh. Sehingga, dilaksanakan Silaturahmi Masyarakat Mataram (SI MAMA).

“Saya mengkampanye penanganan sampah ini ke semua warga. Setelah aplikasi SIMAMA ini saya berhasil menutup dua TPS illegal di Jalan Pejanggik,” terangnya.

Secara bertahap juga akan ditutup TPS ilegal di belakang Kantor Gubernur NTB dan Jalan Harimau.

Selain itu,banyak remaja di lingkungan dengan aktivitas yang tidak terkontrol berpotensi melakukan tindakan negatif.

Pribahasa sedia payung sebelum hujan coba diterapkan. Pihaknya membangun tempat berkumpul yang disebut dengan angkringan 3A. Angkringan ini menjadi wadah bagi remaja un-

tuk berkumpul, belajar wirausaha, berorganisasi dengan lain sebagainya. Angkringan terletak di Lingkungan Majeluk memberikan dampak positif.

Ditambahkan Ozi, aspek pemberdayaan masyarakat juga jadi bagian yang dipikirkan. Dengan populasi penduduk 7.355 jiwa atau 2.201 KK di tahun 2018 dengan profesi berbeda – beda juga harus atensi.

Terutama perempuan produktif harus diberdayakan melalui pengembangan usaha kecil menengah.

Pengembangan usaha melalui Bale Kreatif dan Wika Asri.

Bale kreatif menghasilkan produk olahan rumah tangga nantinya dipasarkan oleh Wika Asri. Produk dihasilkan berasal dari tanaman di sekitar dan gampang ditemukan, seperti teh daun kelor dan kopi cobra.

“Yang tidak kalah penting adalah pengembangan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” terangnya.

Enam inovasi ini telah dipresentasikan di pemerintah pusat pada lomba kelurahan tingkat nasional.

Hasilnya, Kelurahan Pejanggik mendapatkan penghargaan sebagai kelurahan terbaik tingkat nasional.

Inovasi itu tidak berhenti sampai di sini saja. Aplikasi akan dikembangkan secara online, sehingga menjadi basis data kependudukan. Inovasi tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Perlu partisipasi dari masyarakat untuk menghasilkan pelayanan yang baik serta lahirnya pelaku usaha kreatif dan berkualitas.

Ketika pemerintah dan masyarakat berkesinambungan diharapkan Kelurahan Pejanggik di tahun 2021 menjadi kelurahan terintegrasi, berkelas dunia dan berkearifan lokal, budaya kerja dan budaya kebermanfaatan. (cem/*)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 21 Oktober 2019

Pilkada Sumbawa dan KSB

Kader PAN Hanya Bersedia Tampil Jadi Balon Wakil Mataram (Suara NTB) – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sejumlah partai telah mulai memasang ancang-ancang target politiknya, dalam mendulang kemenangan di tujuh kabupaten/kota di NTB yang bakal menggelar Pilkada. Partai politik mulai memetakan daerah-daerah yang ditarget untuk dimenangkan.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu yang sudah melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan di tujuh daerah tempat Pilkada akan digelar.

Sehingga dari pemetaan politik di tujuh kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020, PAN menargetkan kemenangan di empat Pilkada.

Empat daerah yang masuk dalam target untuk dimenangkan PAN, yakni Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU), kemudian Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. “Empat daerah itu jadi target kemenangan PAN di

Pilkada 2020,” ucap sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis, saat dikonfirmasi Suara NTB pekan kemarin.

Ditegaskan Hasbullah, di empat daerah tersebut, PAN akan usung kader terbaik mereka sebagai bakal calon kepala daerah. Entah sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati. PAN berani menargetkan kemenangan di empat daerah tersebut, karena PAN sudah mengukur diri.

PAN memiliki kader terbaik yang siap bertarung dalam perebutan kursi kepala daerah di empat daerah tersebut.

Adapun jagoan yang menjadi andalan PAN di empat daerah yang menjadi target kemenangan itu, rata-rata merupakan para ketua DPD masing-masing kabupaten setempat untuk didukung dan usung di Pilkada. Di Pilkada KLU PAN jagokan ketua DPD, Ruhiman. Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat dengan ketua DPD, Muhammad Nasir. Pilkada Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam. Begitu

Satgas Periksa Pembakar Lahan dan Hutan Dari Hal. 3 Kejadian itu tesebar di hampir seluruh wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Data diperoleh dari masing masing Satgas Karhutla yang terbentuk di Polres se NTB. Berdasarkan data penegakan hukum, ada empat kasus yang sedang ditangani, diantaranya di Polres Lobar satu kasus, Polres Lombok Utara satu kasus, Polres Sumbawa dua kasus.

Penanganan kasus di Lombok Barat, terkait kebakaran hutan Lindung Mareje Bongah RTK 13, Kecamatan Lembar Lombok Barat. ‘’Kasus ini diselidiki karena pembakaran hutan diduga dilakukan secara sengaja untuk pembukaan lahan garapan,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK kepada Suara NTB Sabtu (19/10). Kasus ini sedang ditangani Sat Reskrim Polres Lombok Barat yang masuk dalam Satgas.

Kebakaran lainnya terjadi di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Luas lahan yang terbakar mencapai 20 are, namun pelakunya masih dalam proses penyelidikan.

Sementara di Sumbawa, kejadian kebakaran di kawasan hutan produksi RTK 36 Keca-

matan Moyo Hilir, ada 50 are kawasan hutan yang terbakar. ‘’Diduga lahan dibakar untuk pembukaan area tanam. Anggota sudah turun untuk cek TKP dan sekarang masih dalam proses penyelidikan,’’ ujarnya. Masih di Sumbawa, kejadian kebakaran di Desa Boal Kecamatan Empang dengan luas kawasan 1 hektar. Untuk kasus kebakaran ini, terlapor atasnama Taufik. Pelaku diduga membakar untuk alasan perluasan kawasan perladangan.

Upaya lain yang dilakukan adalah patroli pencegahan sudah mencapai 1.113 kali, tujuannya untuk deteksi dini kebakaran. Jika ada titik hotspot yang ditemukan, langsung dilakukan pemadaman oleh petugas bersama Masyarakat Peduli Api (MPI). Dalam kurun waktu tersebut, ada 153 titik api dipadamkan.

Bentuk pencegahan lainnya dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sudah mencapai 573 kali. Ditekankan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan apapun, termasuk perluasan ladang. (ars)

Saran KPK untuk Polda NTB Dari Hal. 3 mengungkapkan, KPK melalui Korwil V Bidang Kooodinasi dan Supervisi sudah mengevaluasi kasus tersebut. ‘’Kerugian negaranya ada. Mengenai harga pembanding nanti ahli yang menjelaskan di persidangan. dari BPKP sudah ada, dari second opinion (akuntan publik) ada,’’ terangnya ditemui akhir pekan lalu. BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp702 juta.

Selain itu, KPK juga memberi masukan perihal unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain, seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ‘’Tracing aset tersangka, yang dimiliki itu apakah itu hartanya terkait dari hasil tindak pi-

dana korupsi atau bukan.

Terkait dengan kerugian negaranya juga,’’ jelasnya.

Dalam kasus itu, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB, MI selaku PPK proyek. Dan tersangka LB, Direktur CV.EE, rekanan pemenang tender.

Paket pertama untuk lima SMA Negeri dilelang dengan harga Rp1,68 miliar. CV EE memenangi proyek dengan harga penawaran Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar.

Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV EE memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta. (why)

Talangi Pembayaran DAK Fisik Dari Hal. 3 Pemerintah Pusat akan mencairkannya sekaligus, bukan bertahap seperti DAK reguler. ‘’Angkanya fantastis Rp198 miliar, itu akan dibayar setelah semua pekerjaannya selesai. Ini yang bikin pusing di kita. Sementara kemampuan fiskal kita masih kurang. Karena kita bayar dulu pekerjaan itu. Itu harus bayar dulu pakai PAD,’’ jelas Zainul dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Pemprov, kata Zainul berharap DAK penugasan dapat dicairkan bertahap seperti DAK reguler. Tetapi berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hal itu kebijakan kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tahun 2019, katanya, DAK penugasan bidang kesehatan mencapai Rp198 miliar. Sehingga, sebesar itulah yang harus dibayar dulu oleh Pemprov menggunakan Pendapatan Asli Daer-

ah (PAD). Pihaknya berharap OPD terkait mempercepat penyelesaian DAK Fisik tersebut. Sehingga segera diajukan usulan untuk pencairannya ke pemerintah pusat. ‘’Makanya di Rapim beberapa waktu lalu, kita sarankan OPD lebih aktif melaksanakan pengawasan. Karena uang (DAK Fisik) ini setelah selesai pekerjaannya baru dibayar oleh pusat,’’ imbuhnya.

Secara keseluruhan, progres pengerjaan proyek DAK Fisik Pemprov NTB sudah 60 persen lebih. Untuk DAK Fisik reguler, kata Zainul, sudah banyak yang sudah diajukan usulan pencairan anggarannya ke Kemenkeu untuk tahap II. ‘’Tapi DAK penugasan yang sekaligus pencairannya Rp198 miliar yang belum sama sekali. Kita bayar terus pakai APBD. Lebih dari Rp80 miliar yang sudah kita bayar,’’ sebutnya. (nas)

pula, Pilkada kabupaten Bima disiapkan ketua DPD, Muhammad Aminurllah.

“PAN bakal maksimal berjuang agar kader di empat daerah itu bisa maju sebagai peserta Pilkada,” tandas Anggota DPRD NTB dapil Lombok Barat dan KLU tersebut. Pertimbangan lainnya juga, di empat daerah itu PAN memiliki raihan kursi dinilai cukup besar untuk bangun posisi tawar dengan parpol calon mitra koalisi. Dengan begitu, peluang untuk mengusung pasangan calon (paslon) kader sendiri dengan parpol mitra koalisi memiliki peluang besar.

Disebutkannya, di KLU PAN punya empat kursi, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat tiga kursi, Kabupaten Sumbawa raihan empat kursi dan kabupaten Bima enam kursi. Dengan kondisi itu, Sehingga PAN lebih memilih berikan prioritas untuk memenangkan kontestasi di empat daerah menggelar Pilkada tersebut. “Di empat daerah ini juga kita memiliki basis dukungan relatif kuat,” imbuhnya.

Namun demikian, dari empat daerah yang jadi prioritas tempat mengeruk kemenangan tersebut, di dua daerah kader PAN hanya bersedia menjadi bakal calon wakil saja, yakni di Pilkada Sumbawa dan KSB. Baik Ketua DPD PAN Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam (BJS) dan Ketua DPD PAN KSB, Muhammad Nasir, samasama menyatakan diri hanya bersedia tampil maju menjadi calon wakil saja. (ndi)

Halaman 11

Beralih ke Gaya Hidup ”Zero Waste” Oleh : I Made Parnaya (Duta Zero Waste Dinas Kesehatan Provinsi NTB) SALAH satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB adalah NTB zero waste 2023. Program ini telah dicanangkan pada pertengahan Desember 2018.

Kehidupan di masyarakat dengan barang-barang yang sekali pakai sehingga tidak dapat dihindari dari menumpuknya volume sampah yang dapat menyebabkan lingkungan tidak sehat. Marketing dan pasar pun mendorong bahwa manusia perlu terusmenerus membutuhkan banyak barang untuk kebutuhannya sehari-hari.

Tanpa kita sadari, tempat pembuangan sampah mulai meluap, sungai, laut dan lingkungan kita jadi tercemar. Tumpukan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) terlihat begitu banyak. Faktanya, sebagian sampah-sampah tersebut adalah sampah plastik dan sampah lainnya yang tidak mudah terurai dan membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk mengurainya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia, pada tahun 2010, ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8-12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut.

Indonesia konon sebagai penyumbang sampah plastik kedua di dunia setelah Cina.

Dengan populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48-1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan.

Kita telah mencapai titik di mana gerakan “zero waste” benar-benar diperlukan untuk menjaga masa depan ekosistem kita. Saat orang pertama kali mendengar kata ‘zero waste’, reaksi yang paling sering terdengar adalah “mana mungkin, omong kosong... nggak akan bisa hidup tanpa meng-

I Made Parnaya hasilkan sampah”.

Dan memang benar, di masyarakat kita tidak mudah untuk tidak menghasilkan sampah karena hampir semua aktifitas kita dalam keseharian menghasilkan sampah. Tidak mudah menemukan makanan tanpa plastik di supermarket walaupun itu sayur dan buah.

Kita semua adalah bagian dari aliran limbah ekonomi.

Banyak miskonsepsi yang terjadi mengenai zero waste lifestyle yang membuat orang yang mendengar kata itu bertanya-tanya dan bahkan berubah menjadi pesimis.

Zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya. Sehingga produk-produk bisa digunakan kembali, menempatkan sampah bukan sebagai musibah tapi sampah adalah sumber daya. Zero waste juga soal menjauhi single use plastic atau plastik yang hanya digunakan sekali.

Tujuannya adalah agar sampah tidak dikirim ke TPA. Jadi zero waste itu tidak hanya mengenai recycle atau mendaur ulang. Ini miskonsepsi yang umumnya terjadi. Padahal sebenarnya zero waste itu dimulai dari Refuse (menolak), Reduce (mengurangi), and Reuse (menggunakan kembali).

TNGR Tutup Dua Jalur Pendakian Rinjani Dari Hal. 3 Dalam surat yang ditandatangani Plt Kepala Balai TNGR Dwi Pangestu itu, penutupan akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Sementara pendaki yang sudah terlanjur memesan tiket melalui booking online, disarankan reschedule offline melalui pintu pendakian.

Dwi Pangestu yang dihubungi kemarin menjelaskan, pertimbangan diterbitkannya surat tersebut demi keselamatan pendaki. Karena berdasarkan informasi di lapangan, titik hotspot kebakaran terjadi di wilayah kerja TNGR Resort Senaru, Anyar dan Santong. ‘’Dalam penanganan kebakaran, TN Gunung Rinjani telah mengirim tiga tim ke resort Senaru, Anyar, Santong. Prioritas tim Senaru adalah mencegah agar api tidak mengganggu jalur pendakian. Sedangkan tim Anyar dan tim Santong mencegah agar api tidak turun ke tegakan,” kata Dwi. Tim Senaru bergerak sejak Sabtu lalu sekitar pukul 15.00 Wita melalui jalur pendakian Senaru. Tim terdiri dari 10 orang diantaranya Masyarakat Peduli Api (MPA), dua petugas TN Gunung Rinjani.

Sekitar pukul 20.30 Wita, tim tiba di sekitar KM 5 atau

di bawah pos 3 jalur Pendakian Senaru. Dengan pertimbangan keselamatan, tim memutuskan utuk bermalam di lokasi tersebut. ‘’Dari pantauan Tim Senaru, wilayah yang terbakar dari atas Pos 3 jalur pendakian Senaru ke arah Barat hingga ke wilayah Resort Anyar dan Santong sepanjang Lendang Penyeranan. Bahkan api sudah mengarah ke bawah mencapai tegakan hutan,’’ papar Dwi. Mengingat lokasi yang terbakar luas dan kondisi angin yang bertiup kencang, tepat pukul 22.40 Wita, Tim menyampaikan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penutupan jalur pendakian. ‘’Karena khawatir kebakaran di jalur tidak dapat diatasi,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan dari Pos Senaru pada pukul 20.00 Wita, kondisi titik api di wilayah Stampol tidak terlihat lagi. Pengunjung yang naik pada tanggal 19 Oktober 2019 sudah turun kembali.

Sementara yang masih bertahan di atas berjumlah tiga orang pengunjung.

Mereka tamu dari Senaru Trekking dengan satu orang guide. Posisi pengunjung tersebut sekarang berada di Pos 2 jalur pendakian.

Sementara pantauan Minggu pagi kemarin, sekitar pukul

07.00 Wita Savana sekitar pos tiga jalur pendakian habis terbakar. Sisa-sisa api masih terlihat di tajuk pohon. Sementara untuk savana di Sampurarung Resort Anyar masih terlihat api di savana dan tegakan.

Tim Resort Anyar direncanakan bergerak pagi ini dari TN75 Borobisak menuju perkiraan lokasi Sampurarung-Marung Meniris. Sementara Tim Resort Santong bergerak pagi dari TN1 ke Gunung Malang terdiri dari terdiri 4 petugas dan 10 orang MPA. ‘’Petugas rencana menggunakan drone, perkiraannya dari Gunung Malang dapat dicover luasan area kebakaran sampai plawangan Senaru menggunakan drone,’’ jelasnya.

Dwi Pangestu menambahkan, penutupan jalur Senaru juga diterapkan di jalur Sembalun. Terdeteksi, kebakaran hutan yang terjadi di jalur pendakian Senaru mengarah ke jalur pendakian Sembalun.

Guna memaksimalkan penanganan kebakaran hutan, juga memastikan jalur pendakian aman, maka jalur ini juga ditutup. ‘’Diimbau kepada pengunjung, pelaku wisata maupun masyarakat untuk mentaati dan memaklumi kebijakan tersebut demi keselamatan dan keamanan bersama,’’ tegasnya. (ars)

Tanda Cinta BRI Selong pada Nasabah Dari Hal. 3 Semua nasabah Simpedes BRI berhak mendapatkan hadiah undian. Cukup dengan saldo Rp 100 ribu berlaku kelipatan, mendapatkan satu kupon undian. Pengundian periode pertama 2019 ini, nasabah yang paling beruntung adalah Mariah dari BRI Unit Terara yang mendapatkan grand prize Suzuki Al New Ertiga dan Alwi dari BRI Unit Sakra yang beruntung meraih hadiah grand prize kedua, Gran Max PU. Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada BRI. Bersama dengan BRI, bupati mengaku memiliki pengalaman pribadi. BRI katanya memiliki sejarah yang panjang dengan Bupati Sukiman beserta keluarganya. ‘’Saya bersaudara 11 orang. Semuanya Alhamdulillah merasakan bangku kuliah bisa menjadi sarjana berkat beslit (SK) orang tua saya ‘’sekolah’’ di BRI,’’ tutur orang nomor satu di Kabupaten Lotim ini.

Dikisahkan, ayah kandung Bupati Sukiman adalah seorang guru. Untuk menda-

patkan kredit di perbankan, agunannya itu harus ada.

Tidak ada sawah dan ladang, sehingga yang dijadikan agunan adalah beslit atau istilah sekarang disebut SK. ‘’Alhamdulillah, kami sarjana semua berkat BRI Cabang Selong di Lombok Timur ini,’’ ungkapnya.

Saat ini cukup banyak guru dan ASN di Lotim mendapatkan bantuan dari BRI. Diketahui, keberadaan BRI saat ini sudah berada di setiap pelosok.

Bersama dengan BRI sampai saat ini pun, sambung pensiunan Kementerian Agama dan pernah dinas di TNI AD dengan pangkat terakhir kolonel ini menerima gaji pensiunnya dari BRI juga tiap bulannya. Kepada BRI, Bupati menyampaikan rasa terima kasihnya karena membantu masyarakat Lombok Timur dalam berbagai aspek bidang pekerjaan.

BRI terus pula memberikan hadiah-hadiah terbaik kepada para nasabah. Saran Bupati, hadiah-hadiah yang diberikan bisa diperbanyak.

Misalnya, mobilnya cukup satu unit, sepeda motor cukup dua unit, yang lain lain-lain bisa diperbanyak. Kulkas, TV, rice cooker dan lainnya juga

disarankan bisa lebih banyak.

Bisa juga yang menjadi hadiah itu berupa kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti cangkul, sabit atau mesin tempel perahu nelayan. ‘’Kecil di mata orang, tapi besar manfaatnya bagi masyarakat kita,’’ sarannya.

Hadiah adalah wujud perhatian BRI kepada para nasabah yang rajin menabung dan ungkapan rasa sayang serta cinta BRI. Bisa dibayangkan, katanya jika 1000 nasabah dan hanya 100 orang yang dapat hadiah maka terdapat sisanya 900 orang berharap dapat hadiah. Menurutnya, jika jika hadiahnya lebih kuantitatif, maka akan makin banyak yang bisa merasakan hadiah dari BRI. Tercapai asas pemerataan dengan baik.

Terakhir harapan dan doa Bupati untuk BRI, semoga bank dengan motto Melayani dengan Setulus Hati itu menjadi semakin jaya dalam pengabdiannya kepada masyarakat. ‘’Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat BRI, mulai dari Cabang Selong, kantor pelayanan di kecamatan hingga seluruh gerai pelayanan ke desa-desa,’’ ujar Bupati. (rus/*)

Saat benar-benar sudah tidak memungkinkan untuk 3 hal tadi, baru dilakukan Recycle (daur ulang) dan Rot (membusukkan/komposting).

Intinya zero waste menantang kita semua untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Kenyamanan yang berbentuk produk murah, material yang tidak bisa didaur ulang merusak kesehatan planet kita dan berkembangnya manusia dan spesies hewan di seluruh dunia. Mari kita gunakan sumber daya alam secara bijaksana.

Tidak ada kata sempurna dari zero waste lifestlye dan ketidaksempurnaan ini jangan dijadikan alasan untuk tidak memulainya. Jangan juga saling menyalahkan satu sama lain saat mereka mengklaim bergaya hidup zero waste tapi masih menggunakan plastik, mungkin mereka sedang mencoba. Zero waste bukanlah tujuan, tapi proses. Dan mari kita bersama-sama menjalani proses ini.

Pada akhirnya, gaya hidup zero waste dimulai dengan keinginan untuk mengubah kebiasaan konsumsi dan berinvestasi di masyarakat demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Mengubah mindset (pola fikir/cara pandang) seseorang/masyarakat memang tidaklah segampang membalik telapak tangan, namun bukan berarti tidak mungkin.

Ini semua perlu proses, perlu waktu, kerja keras, perlu ke seriusan, perlu kerja sama dari semua elemen masyarakat.

Mewujudkan NTB bebas sampah (zero waste) harus di mulai dari diri sendiri dari sekarang dan dari lingkungan terkecil, yakni memilah sampah dari rumah tangga. Betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memilah sampah untuk diolah agar kita terbebas dari bencana dan penyakit.

Akhir kata, saya mengajak segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan elemen masyarakat di Nusa Tenggara Barat “MARI KITA DUKUNG DAN SUKSESKAN NTB ZERO WASTE 2023” . Pasti bisa.

Wassalam

212 KK Warga di Sumbawa dan Bima Terisolir Dari Hal. 3 Sehingga penanganan KAT dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. ‘’Kehadiran PU sangat membantu, membuka akses jalan di daerah terpencil. Untuk listrik, Dinas ESDM memberikan PLTS. Hampir di semua KAT yang sudah kita berdayakan ada PLTS,’’ katanya.

Infrastruktur air bersih, kata Amir, salah satu yang sangat mendesak bagi KAT. Sehingga sekarang, di Dusun Tenggani Desa Sarae Ruma yang sudah

diberdayakan masyarakatnya sejak tahun lalu, sudah diintervensi oleh Dinas PU untuk menyalurkan air dari sumbernya sekitar 2 km.

Diharapkan pada 2024, tidak ada lagi masyarakat di NTB yang terisolir. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila ada laporan dari masyarakat bahwa ada yang tinggal di daerah terpencil, maka akan ditindaklanjuti dengan pemetaan sosial. ‘’Seperti di Baturotok, ada komunitas transmigran sampai 50 KK,’’ sebutnya. (nas)

Raih Medali Emas, Dua Siswa NTB Dapat Penghargaan dari Gubernur Dari Hal. 3 Mereka mewakili Indonesia pada ajang Lomba Penelitian South East Asia Matematic Education Organization (SEAMEO), di Jakarta. Lomba tersebut diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bekerja dengan Lembaga Pendidikan Asia Tenggara.

Keduanya mengusung penelitian berjudul ‘’NOWS (Natural Oil/Water Separator), pembersih tumpahan minyak di air berbahan serat biduri (Calostropis Gigantea L)”.

Atas prestasinya tersebut gubernur memberikan penghargaan berupa uang tunai yang diberikan sebagai bentuk dukungan dan terima kasih kepada anak-anak NTB yang telah berprestasi. Gubernur merasa bangga dengan prestasi yang diukir kedua siswa tersebut.

Orang nomor satu di NTB itu berharap prestasi yang mengharumkan nama NTB tersebut dapat dipertahankan. Bahkan dapat terus ditingkatkan dan ditularkan kepada anak anak NTB yang lain.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menyampaikan rasa bangganya dengan prestasi dua siswa berprestasi tersebut. ‘’Ini membuktikan bahwa NTB tidak boleh dianggap enteng. Harapan kami anak-anak ini bisa menebarkan virus kebaikan kepada yang lain,’’ harapnya.

Rusman optimis, masih banyak anak NTB yang memi-

liki kemampuan untuk bersaing dan berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Apalagi didukung oleh kemampuan dan kreativitas guru yang mumpuni. Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov NTB tetap berkomitmen untuk selalu memberikan penghargaan kepada anak anak NTB yang berprestasi.

Siswa berprestasi, Syarifah Fatimah Nissatuljannah SB (Nisa) menyampaikan terima kasih kepada gubernur yang telah memberikan penghargaan kepada mereka. Ia pun merasa bahagia dan bangga dapat mengharumkan nama NTB di kancah nasional.

Ia berharap, anak-anak NTB yang lain dapat mengikuti jejak mereka untuk selalu melakukan penelitian dan mengembangkan hal-hal baru.

Sebab bagi gadis yang bercitacita sebagai dokter itu, meneliti merupakan hal yang menantang dan seru untuk dilakukan.

Hal yang sama juga diungkapkan Muhammad Farid Andika. Ia tidak menyangka penelitiannya bisa mengantarkan mereka bisa meraih peringkat tertinggi di lomba tersebut.

Ia juga menyampaikan tips bagaimana meneliti dan menghasilkan juara. ‘’Yang pertama harus gigih, jangan mudah menyerah. Kita saja baru dapat medali emas ini setelah berusaha hampir tiga tahun.

Pokoknya, usaha, gigih dan doa,’’ katanya memberi tips. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 21 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/ist)

MASIH PENATAAN - Pekerja penataan Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) sedang melakukan pemasangan paving, Minggu (20/10). KBC akan tetap dihuni PKL dengan memodifikasi ruang yang tersedia.

PKL di KBC Batal Dipindah Mataram (Suara NTB) Para pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC) batal dipindah. Pemkot menilai masih banyak ruang yang bisa ditempati untuk berdagang.

Wakil Walikota Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, Pemerintah Kota Mataram telah berkomitmen, pemanfaatan ruang publik di KBC tersebut tetap bisa dimanfaatkan para PKL. “Bukan tidak mau kita pindah. Kebanyakan mereka dapat peluang usaha di sana. Komitmen kita dari dulu, tetap memberikan ruang publik itu dimanfaatkan untuk PKL,” jelas Mohan, Sabtu (19/10).

Selain alasan peluang bisnis, Mohan akan menata jam berjualan PKL di KBC. Nantinya para PKL hanya boleh berjualan di malam hari. “Aktivitas mereka kita minta mulai setelah semua toko-toko di KBC tutup. Nanti dari jam 17.00 Wita mereka mulai beroperasi,” jelasnya.

Pemkot Mataram sudah memerintahkan Dinas Perdagangan segera menyusun jadwal operasi PKL di KBC tersebut. “Nanti akan disosialisaikan, supaya mulai ada aturantauran yang harus dilaksanakan oleh semua PKL di situ,” paparnya.

“Kemarin juga dalam rapat terakhir kita menyikapi beberapa hal tentang keluhan-keluhan berkaitan tentang ruang publik dan lahan parkir yang semakin menyempit, terutama pemilik toko, juga bank-bank swasa yang ada di situ,” katanya.

Dengan mendengar keluhan tersebut, Mohan menilai, Pekot Mataram telah menyapkan untuk kantong parkir. Nanti lanjut dia, ada ruang-ruang yang bisa dimodifikasi menjadi tambahan kantong parkir di KBC. Sehingga, aktivitas pedagang tetap beropersasi.

“Yang jelas, tidak ada tempat usaha di Cakra yang membatasi kawasan itu mejadi eksklusif. Jadi, dibuka semua untuk bisa bersama sama dimanfaatkan menjadi ruang parkir dan ruang untuk PKL,” imbuh Mohan.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengungkapkan, dari 100 PKL di KBC, baik di jalan Pejanggik dan AA Gede Ngurah harus tetap mengedepankan kerapian. Kata Erwan, semua PKL di KBC untuk tidak berjualan di atas trotoar.

“Ini kan belum selesai penataannya, kondisi sekarang kan masih semrawut. Nanti setelah jadi, kita bersama Disdag akan lakukan penataan untuk ruang PKL ini. Tujuannya agar semua rapi dan tertata. Yang jelas jangan ada yang berjualan di atas trotoar,” jelas Erwan. (viq)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257