Edisi Sabtu 21 September 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 21 SEPTEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 160 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Spesial, Bank NTB Syariah Bangun Kantor Layanan Khusus Pensiunan Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah menambah infrastruktur layanannya.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi NTB ini membangun kantor, khusus untuk melayani para pensiunan. Peletakan batu pertama pembangunan kantor dilakukan langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Jumat (20/9).

Hadir juga di peletakan batu pertama ini, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Ketua Tim PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo jajaran manajemen Bank NTB Syariah dan stakeholders lainnya.

Bersambung ke hal 11

Pemprov Terbitkan KIAP Mataram (Suara NTB) Setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, Pemprov menerbitkan Kartu Identitas Anak Yatim Piatu (KIAP). Sebanyak 6.341 anak yatim piatu dari keluarga miskin dijamin pendidikan dan akses pendidikannya oleh pemerintah daerah.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/bul)

PELETAKAN BATU PERTAMA - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dan Ketua Tim Penggerak PKK, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah melakukan peletakan batu pertama pelayanan kantor khusus pensiunan.

TNI dan BPBD Pidanakan Aplikator Bermasalah dari Kodim Sumbawa ada empat aplikator,” kata Danrem kepada Suara NTB Jumat (20/9).

Sejumlah aplikator itu sedang dilakukan pendataan oleh para Kodim, kemudian dimintai penjelasan soal proyek RTG bermasalah sekaligus diminta untuk dilakukan perbaikan sampai rumah korban gempa tuntas.

Mataram (Suara NTB) TNI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sedang melacak pihak ketiga atau aplikator pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) yang bermasalah. Setelah teridentifikasi, akan diteruskan ke Polda NTB untuk dipidanakan.

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani sudah memerintahkan seluruh Dandim yang wilayahnya terdam-

pak gempa untuk melacak aplikator berkasus. Sementara ini baru dua Kodim yang menyampaikan laporan.

“Yang baru saya terima, dari Kodim Lobar, itu ada tiga aplikator bermasalah untuk wilayah kerja Kota Mataram. Laporan

“Apabila tidak (selesai), ya diproses hukum, sebab melanggar perjanjian sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerja),” tegas Danrem.

Laporan pidana akan diteruskan ke Polda NTB, agar menjadi pelajaran bagi aplikator lain agar tidak melakukan kesalahan sama.

Bersambung ke hal 11

TO K O H Tekan Pernikahan Dini

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Korem Naik Tipe STATUS Komando Resort Militer (Korem) 162/Wira Bhakti (WB) resmi naik menjadi tipe A. Peningkatan status itu tidak lepas dari semakin berkembang dan kompleksnya masalah keamanan di Provinsi NTB, sehingga membutuhkan pengamanan wilayah dari TNI. Keputusan Presiden (Kepres) tentang kenaikan status Korem itu ditandatangani Presiden tanggal 11 September 2019 lalu dan diserahkan ke Mabes TNI. Selanjutnya pihak Korem 162/WB meyesuaikan kepangkatan, kebutuhan personel dan persenjataan.

“Otomatis Korem setelah naik tipe, (pangkat) Danremnya menjadi Brigjen,” kata Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani usai Salat Jumat.

Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 11

(Suara NTB/ars)

RTG - RTG yang masih dalam proses pengerjaan di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, banyak juga pembangunan RTG yang bermasalah, karena aplikator dan fasilitator bermasalah. Untuk itu, TNI dan BPBD terus melacak aplikator bermasalah dan akan dipidanakan.

Kemenperin Dukung Usulan Penetapan Kawasan Industri di KSB

IMM NTB Ajak Pemuda dan Mahasiswa Bangun Otokritik untuk NTB Gemilang

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Narasumber dan panitia refleksi diskusi bertajuk Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi yang digelar DPD IMM NTB foto bersama.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ist)

MATERI - Kepala Biro Humas Setda NTB Najamuddin menyampaikan materi di diskusi bertajuk Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi yang digelar DPD IMM NTB.

Mataram (Suara NTB) Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) NTB menggelar diskusi bertajuk Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., (Zul-Rohmi), di Hotel Grand Madani Mataram, Kamis (19/ 9). Diskusi itu mengangkat tema “NTB Gemilang, Umat Yang Mencerahkan”.

Ketua Umum DPD IMM NTB, Miftahul Khair mengajak para pemuda dan mahasiswa untuk membangun narasi otokritik bagi kemajuan NTB. Terutama yang berkaitan dengan Visi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Membangun NTB Gemilang.

Ia menyampaikan, tujuan digelarnya diskusi itu untuk membangun otokritik terhadap satu tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wagub yang dikenal dengan Zul-Rohmi itu.

“Tentu kita memiliki hak untuk membangun gagasan serta menguji bagaimana progresifitas dalam membangun NTB Gemilang.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

DPR RI telah mengesahkan revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya revisi UU tersebut, batas usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Pemprov optimis, peningkatan batas usia perkawinan ini akan mampu menekan kasus pernikahan dini yang masih cukup tinggi di NTB. “Harusnya sih begitu (menekan pernikahan dini). Karena UU itu sebagai dasar untuk pelaksanaan berbangsa dan bernegara. Tentunya akan kita sikapi,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., dikonfirmasi di BSLU Mandalika, Jumat (20/9) siang.

Bersambung Hj. Sitti Rohmi Djalilah ke hal 11

Mataram (Suara NTB) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung usulan penetapan kawasan industri di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pemprov sedang menyiapkan usulan penetapan kawasan industri di lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan smelter dan industri turunannya di KSB. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Permesinan Kemenperin, Ir. Zakiyudin, MA., mengatakan pemerintah pusat sedang mendorong pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa.

“Saya rasa, kalau sesuai hasil kajian memenuhi syarat, maka memungkinkan jadi kawasan industri.

Karena pendirian kawasan industri memang didorong ke luar Pulau Jawa. Penciptaan industrialisasi melalui Kawasan Industri,” kata Zakiyudin dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/9).

Bersambung ke hal 11 Zakiyudin

SUARA NTB Sabtu, 21 September 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dana Siswa Miskin Dinilai Salah Sasaran Sampah Ditangani Karang Taruna MASALAH sampah masih menjadi problem bersama. Untuk itu, semua elemen harus bersinergi dalam mengatasi jumlah sampah di setiap lingkungan tempat tinggalnya. Lurah Mataram Timur, H. Mustaal mengatakan, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih sangat minim. Perlunya pengetahuan yang cukup terhadap dampak sampah jika dibuang sembarangan. “Yang penting kita minta sama semua warga marilah kita menjaga untuk hal kebersihan,” katanya, Jumat (20/9).

Pada tahun 2015, Karang Taruna (KT) di kelurahan Mataram Timur diberikan bantuan mesin pencacah sampah. Akan tetapi lanjut Mustaal, karena pengurus KT di kelurahan bubar, membuat program KT dalam menangani persoalan sampah tersebut mandek.

“Alhamdulillah KT yang baru sudah terbentuk tahun lalu. Nanti mana aset-aset karang taruna yang ada, kita serahkan langsung ke KT yang baru untuk dilanjutkan program-program itu,” jelasnya.

Untuk KT, Mustaal percaya, dengan semangat anak muda yang menjadi pengurus KT, akan bisa membawa dampak pada persoalan sampah ini. Nantinya, KT ini ditugaskan untuk mengelola persoalan sampah di setiap lingkungan. “Karena baru, kalau dulu kita sudah jalankan programnya, nanti KT ini yang memberdayakan persoalan sampah di kelurahan,” jelasnya.

Dikatakan Mustaal, inti dari persoalan sampah adalah SDM (sumber daya manusia). Di samping memanfaatkan anak muda dalam mengatasi persoalan sampah, kelurahan juga akan memberikan pengetahuan kepada semua warga di lingkungan.

Pada tahun 2020 mendatang ungkap Mustaal, semua pengurus KT akan dioptimalkan di kelurahan. Dengan begitu, kelurahan dapat meningkatkan jumlah pengurangan sampah di lingkungan.

“Insha Allah masalah kebersihan pada tahun 2020 nanti, di samping memberdayakan KT tadi, kita akan berikan penyadaran juga kepada masyarakat setiap minggu,” jelasnya.

“Lewat tausiah agama, kita berikan mereka pengertian. Karena lewat tausiah agama, ini kan ada kaitannya ke situ (kebersihan). Jadi masyarakat ini, akan bangga dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik,” lanjut Mustaal.

Menurutnya, melalui tausiah tadi, kelurahan secara langsung memberi pengertian terkait menjaga kebersihan yang terangkum juga dalam nilai-nilai agama. “Harus seperti itu, karena ini kepentingan orang banyak. Kita juga minta para tokoh agama lewat khotbah jumat, siapa yang punya jadwal, kita berikanlah mereka pencerahan tentang masalah kebersihan dalam mejaga llingkungan,” demikian Mustaal kata Mustaal. (viq)

Mataram (Suara NTB) Dana bantuan siswa miskin (BSM) melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SD-SMP) di Mataram akan ditinjau Pemerintah Kota Mataram. Alasannya, menurut beberapa kepala sekolah, dana KIP tersebut banyak tak tepat sasaran.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito mengatakan dalam silaturrahmi bersama seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SD-SMP sekota Mataram, Jumat (20/9), terungkap banyak kepsek yang mengusulkan jika dana KIP untuk siswa SD-SMP di Kota Mataram itu akan dialihkan ke guru honorer.

“Hal ini dari satu usul yang mencuat. Dari Kepsek yang mengatakan, kebijakan kita tentang BSM (bantuan siswa miskin) itu perlu ditinjau, karena banyak Kepsek yang mengatakan dana ini kurang efektif,” jelas Effendi.

Dana BSM yang didapat melalui KIP ini jelas Sekda, ban-

yak digunakan secara tidak tepat. Hal inilah yang melandasi akan ditinjau kembali dana BSM untuk siswa SD-SMP di Kota Mataram. “Lah karena itu perlu ditinjau, ini kami bilang bisa saja di sekolah itu kasusnya seperti itu. Tetapi di sekolah lain, belum tentu kan,” paparnya.

Dalam waktu dekat, Pemkot Mataram akan mempelajari dan mengevaluasi dana BSM tersebut. “Kiranya, apakah secara umum lebih efektif, kita akan tetap terapkan. Kiranya apa yang disampikan oleh Kepsek itu memang kurang efektif. Kita tinjau dan nanti coba kita arahkan sesuai dengan harapan mereka,” jelas Eko. Berdasarkan informasi

yang dihimpun melalui beberapa Kepsek, banyak siswa dapat BSM itu datang dan pulang dari sekolah memakai motor pribadi. “Itu kan tidak layak dapat BSM. Bahkan kita disuruh buatkan surat keterangan miskin, mau tidak mau harus dibuatkan oleh

”

Kepsek. Ini juga masukan buat Kepsek,” akunya.

Saat ini, Pemkot akan melihat terlebih dahulu manfaat dari penyaluran dana BSM tersebut. “Termasuklah juga usulan yang tadi itu.Tinggal kita akan kaji nanti,” jelasnya. Dana BSM itu untuk . SD saja Rp370 ribu. Sedangkan untuk SMP sekitar Rp300600 ribu per tahunnya.

“Untuk peralihan itu nanti masalah teknis di BKD (badan keuangan daerah). Langkah pemkot, sebaiknya itu meng-

Dari para kepala sekolah diperoleh informasi, banyak siswa dapat BSM itu datang dan pulang dari sekolah memakai motor pribadi

kaji apakah akan ditetapkan ke siswa atau diarahkan kepada guru-guru honor itu. Seperti masukan tadi itu kan sangat berharga, kita akan evaluasi dan akan kita pelajarai semua,” tutupnya. (viq)

H. Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/viq)

(Suara NTB/viq)

Gencarkan Pemasangan ’’Tapping Box’’ KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SP.t., menyambut baik rencana BKD (Badan Keuangan Daerah) yang akan memasang 130 tapping box di hotel dan restoran yang ada di Kota Mataram. ‘’Kita apresiasilah langkah Pemkot memasang tapping box di hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. Walaupun menurut kami agak terlambat sebenarnya,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.

Seharusnya, kata Wiska pemasangan tapping box ini seharusnya malah harus sudah dilakukan sejak setahun atau dua tahun yang lalu. Rencana pemasangan tapping box ini menunjukkan bahwa Pemkot Mataram telah memenuhi program clean government atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. ‘’Termasuk soal PAD (Pendapatan Asli Daerah),’’ cetusnya.

Terkait pengusaha yang tidak setuju tempat usahanya dipasang tapping box, menurut politisi PDI Perjuangan, hal ini dikembalikan kepada pihak BKD untuk menyelesaikannya. ‘’Mungkin sosialisasinya lebih digencarkan,’’ pinta Wiska. Karena bagaimanapun, terkait pemasangan tapping box berkonsekuensi bahwa kerahasiaan dari tempat-tempat usaha bersangkutan harus dijaga. ‘’Aturannya memang tidak boleh dibuka. Itu harus dirahasiakan,’’ demikian Wiska. Mantan ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini percaya bahwa dengan diberlakukannya tapping box, akan berdampak pada meningkatnya PAD Kota Mataram. Dia mencontohkan daerah yang sudah menggunakan tapping box adalah Kota Batam.

Kota Batam, kata anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, sejak menggunakan tapping box, PAD-nya meningkat signifikan. Pemasangan tapping box ini juga sekaligus untuk menghindari adanya penggelapan pajak. Sehingga masyarakat yang menitipkan pajak mereka di hotel, restoran maupun tempat hiburan, merasa lega. ‘’Jadi dengan tapping box, uang mereka itu tersalurkan kepada pemerintah,’’ imbuhnya. Setelah pemasangan 130 tapping box ini, bagi hotel, restoran maupun tempat hiburan yang belum dilengkapi dengan alat perekam pajak ini, agar segera dilengkapi.

Komisi yang membidangi masalah keuangan ini mendorong BKD terus melakukan pemasangan tapping box. ‘’Kan kemarin itu memang targetnya hotel besar dulu. Tapi ke depan harus gencar BKD ini,’’ imbuhnya. Termasuk sistem yang diterapkan harus benar-benar bagus.

Sehingga ini tidak menjadi keluhan wajib pajak. Bila perlu BKD Kota Mataram juga mengadopsi inovasi yang dilakukan daerah lain.

Seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Badung. ‘’Ketika kita masuk ke kantor Walikota, di situ sudah tertera pajak hotel yang masuk per hari,’’ demikian Wiska. (fit) I Gede Wiska

FASILITAS UMUM - Sejumlah remaja Kota Mataram sedang bermain basket di lapangan samping Taman Sangkareang, Jumat (20/9) sore. Lapangan basket ini salah satu fasilitas umum olahraga di Mataram. Masih minimnya fasilitas umum olahraga perlu menjadi perhatian pemkot Mataram.

Penyelesaian Lahan Bintaro Berjalan Lamban Mataram (Suara NTB) Warga di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro masih dibayangi oleh proses eksekusi lahan dari Pengadilan. Penyelesaian lahan diduga berjalan lamban, bahkan dikabarkan mandek. Pemilik lahan belum memberikan kepastian.

Berdasarkan putusan pengadilan, Ratna Sari Dewi terbukti secara sah sebagai pemilik lahan yang ditempati sekitar 80 kepala keluarga (KK) di Lingkungan Pondok Perasi. Putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Proses hukum yang berjalan ditegaskan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, bahwa sebagai upaya dalam mengakkan supremasi hukum. Pemkot Mataram tunduk terhadap keputusan – keputusan hukum yang berlaku. Seluruh mekanisme hukum, pemerintah pada posisi tunduk pada aturan. “Posisi kami tunduk terhadap mekanisme hukum,” kata Martawang dikonfirmasi, Jumat (20/9).

Pada posisi ini, Pemkot Mataram memiliki kewajiban menangani dampak sosial yang terjadi akibat proses hukum tersebut. Dampak sosial dimaksud Martawang, warga yang akhirnya harus direlokasi dari lokasi ditempati saat ini. Pemkot Mataram menyiapkan skenario untuk itu. Skenarionya

adalah di tahun 2020 melalui bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rumah susun sewa sederhana (rusunawa) nelayan.

“Ini bagian alternati bagi Pemkot Mataram untuk menangani dampak sosialnya,” tandasnya. Sejauh ini, pemerintah tidak bisa mengintervensi keinginan dari pemilik lahan. Hanya saja pemerintah menyiapkan skenario.

Pihaknya berulangkali bernegosiasi mencari solusi bersama. Akan tetapi, belum ada kepastian dari pemilik lahan. “Jangan ajak saya berdiskusi dengan apa yang ada dalam pikiran pemiliknya,” tandasnya.

Pemkot Mataram belum menyiapkan lokasi sebagai tempat merelokasi warga jika eksekusi lahan dilakukan oleh pengadilan. Pun terjadi, akan tetap dipikirkan dampak sosialnya.

Di satu sisi, ada keinginan dari pemerintah untuk membeli lahan yang ditempati oleh warga tersebut. Pembebasan lahan bahwa masyarakat tetap direlokasi. Secara fungsi lahan di Pondok Perasi itu akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Namun demikian, pemerintah harus mendapatkan kepastian bahwa masyarakat mau menandatangani persetujuan untuk direlokasi. (cem)

(Suara NTB/fit)

Walikota Mutasi 191 Pejabat Mataram (Suara NTB) Setelah ditunda beberapa kali, Walikota Mataram akhirnya melantik 191 pejabat eselon II, III dan IV. Pengambilan sumpah jabatan digelar Jumat (20/9). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Dedi Supriadi, SH., digeser.

Dedi mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Dra. Hj. Tasnim sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 821/1021/BKPSDM/IX/ 2019. Selain adanya pergeseran, puluhan pejabat juga mendapatkan promosi. Pejabat digeser di antaranya, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Ir. Hj. Ririn Yuniarti bergeser ke posisinya semula sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. H. Zaenal Arifin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan, mendapat promosi sebagai Sekretaris Kepemudaan dan Olahraga.

Sekretaris Kecamatan Sandubaya, H. FE. Achmad Muslehaddin dipromosi sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dipromosi menjadi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran.

Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Lalu Wirajaya menduduki posisi yang ditinggalkan Cukup Wibowo sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Drs. I Made Gde Yasa bergeser se-

(Suara NTB/ist)

LANTIK PEJABAT - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh melantik 191 pejabat eselon II, III dan IV di aula Pendopo Walikota Mataram, Jumat (20/9). Pejabat dilantik diminta langsung bekerja dan melaksanakan program masing – masing. bagai Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Nanang Edward digeser sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran.

Lurah Sayang – sayang Romi Karmin dipromosi sebagai Sekretaris Camat Sandubaya. Sementara, Lurah Monjok, Husaini bertukar posisi dengan Lurah Rembiga Sunardi.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengharapkan, pejabat yang baru dilantik ini memberikan dan menciptakan suasana yang semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kinerja serta menyukseskan program unit kerja. “Saya minta pejabat bekerja dengan baik saja,” pinta Walikota.

Setelah pengisian jabatan lowong masih ada jabatan

Dana Kelurahan agar Digunakan untuk Penanganan Sampah Mataram (Suara NTB) Semua kelurahan di Kota Mataram harus intens canangkan program zero waste ke warga. Hal itu dinilai mampu mengatasi smpah di setiap lingkungan kelurahan Kota Mataram.

Sesuai dengan program zero waste Pemprov NTB dalam meraih visi NTB Gemilang, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menghimbau, semua lurah di Kota Mataram harus bisa mengeksekusi program zaro waste melalui anggaran kelurahan.

Dengan begitu imbuh Made, program zero waste bisa berjalan sesuai dengan yang dicanangkan pasangan Pemprov NTB. “Sela-

ma itu bermanfaat bagi kebersihan lingkungan. Tidak masalah kalau eksekusinya di bidang kebersihan selain pemberdayaan dan sarpras (sarana dan prasaran),” tegasnya, Jumat (20/9).

Selain diperuntukkan untuk pemberdayaan dan pembangunan sarpras di setiap kelurahan, Kabag Pemerintahan Setda kota Mataram ini mengarahkan, kelurahan diberikan mandat untuk memberdayakan dana kelurahan sesuai dengan muskel (musyawarah kelurahan).

Dengan begitu, jelas Made, selain kelurahan bisa melaksanakan dan mengadakan prasarana dan sarana di bidang pendidikan dan kesehatan, kelurahan

juga dituntut untuk memperhatikan di bidang kebersihan. “Itu kan bisa untuk normalisasi saluran dan membangun saluran got-got kecil. Itu kan temasuk dalam penanganan masalah kebersihan,” jelas Made.

Dari dana Rp370 tersebut, kelurahan memang diberikan keleluasaan dalam menganggarkan sesuai dengan kebutuhan setiap lingkungannya. “Sudah dari awal tahun kita melaksanakan itu, kita malakukan pertemuan bimtek dengan camat dan lurah. Mereka saya yakin sudah paham,” akunya.

Made pun berpandangan, selama ini, kelurahan memang belum memperioritaskan untuk melaku-

kan program zero waste sesuai dengan visi “NTB Gemilang”. “Iya mungkinkemarinituarahnyaitutidak pure (murni) untuk kegiatan kebersihan. Kan banyak juga program untuk pendidikan, kesehatan dan kebersihan. Karena anggaran ini baru, mungkin mereka lebih berhati-hati (dalam menggunakannya),” jelasnya.

Dalam dana kelurahan tahap II pada tahun 2020 nanti, Made meyakini, kelurahan akan belajar dari pengalaman. Kabag Pemerintahan Kota Mataram sedang mengupayakanmelakukan perencanaan dalam mendukung program zero waste. “Ini kita sudah mulai berbicara tentang perencanaan untuk pelak-

sanaan eksekusi dana kelurahan dari DAU tamabahan untuk tahun 2020. Belum lagi kebijakan pemerintah yang tambahan 5 persen itu kan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Pejanggik Mataram, Rahmat Fakhurozi menyampaikan, ada tidak ada anggaran untuk program zero waste, kelurahan Pejanggik akan tetap mengupayakan untuk terus mendukung program NTB Gemilang tersebut.

“Sebagai contoh iya, dikantor itu saya dan semua staf pakai gelas kaca. Kita juga sediakan teko. Artinya semau staf kita beri pengertian dalam mengurangi sampah plastik,” jelasnya. Nanti, pada anggaran tahap II dana

kelurahan ini lanjut Rahmat, kelurahan akan mencoba mengupayakan penguatan program zero waste dengan menganggarkan program zero waste dari dana DAU tambahan tersebut.

“Niatan kita sih jelas ada. Kita juga ada program SIMAMA (silaturrahmi masyarakat kota Mataram) terkait dengan masalah sampah. Artinya kita mengkampanyekan permasalahan sampah di sana. Jadi bagaimana pengelolaan sampah itu kita berikan ke masyarakat. Tapi kan, kita belum mulai menyusun (anggaran, red), kalau ada usulan dari masyarkat kita akan usulkan dan kita akan coba laksanakan nanti,” tutupnya. (viq)

lainnya yang harus diisi terutama jabatan pimpinan tinggi pratama. Di antaranya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ahyar akan melihat kemungkinan jabatan mana yang akan dipansel. Karena tidak menutup kemungkinan ada pergeseran kembali. “Nanti kita lihat. Bisa saja berubah,” cetusnya.

Segera Dilelang Pemkot Mataram juga akan melelang tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong. Jabatan eselon II yang kosong adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, dari hasil pelantikan hari ini (kemarin,red) telah terlihat formasi jabatan eselon II yang kosong. Tiga jabatan yang kosong akan segera dilakukan pansel terbuka. “ Segera kita akan urus,” jawab Nelly.

Tahap selanjutnya adalah mengurus rekomendasi pengisian jabatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Kemungkinan berkas administrasi akan diajukan pekan ini. Setelah mendapatkan rekomendasi, Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama akan membuka pendaftaran. Tahapan tidak jauh berbeda dari pelaksanaan pansel sebelumnya.

“Pekan depan kita mulai urus ke Jakarta,” tandasnya.(cem)

SUARA NTB

Sabtu, 21 September 2019

Kasus Kematian Zainal Abidin

Pilkada Sumbawa

Selain Nurdin, PPP Juga Dorong Kamaluddin Maju Mataram (Suara NTB) – Nurdin Ranggabarani tidak hanya sendiri menjadi kandidat bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak Kabupaten Sumbawa dari PPP. Namun partai berlambang Ka’bah tersebut juga mendorong kader PPP untuk ikut tampil bertarung di Sumbawa, yakni Kamaluddin.

Dengan Kamaluddin, Nurdin bakal berebut dukungan di PPP untuk diusung di Pilkada Sumbawa.

Munculnya nama Kamaluddin menjadi salah satu

kandidat bakal calon kepala daerah di Pilkada Sumbawa

Halaman 3

dari PPP, disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP NTB, Muhammad Akri. Menurutnya ada dua nama kadernya yang tengah digodok untuk diturunkan bertarung di Pilkada Sumbawa 2020 mendatang.

“Ya, antara pak Kamaludin, dan Nurdin Ranggabarani untuk Pilkada Sumbawa,” ujar Akri di ruang kerja fraksi PPP DPRD NTB, Jumat (20/9) kemarin.

Dikatakan Akri, dua kader PPP tersebut sama-sama layak dan memiliki peluang yang sama untuk diusung di Pilkada Sumbawa 2020 mendatang. Antara Kamaluddin dan Nurdin samasama memenuhi kualifikasi, baik secara kualitas maupun elektabilitas untuk diusung PPP di Sumbawa.

“Nurdin dan Kamaluddin itu sama-sama bagus. Pak Kamaluddin ini juga sekarang dia salah satu wakil ketua di DPW PPP NTB, dan beliau juga pernah jadi pimpinan di DPRD Sumbawa, jadi cukup dikenal luas juga,” tuturnya.

Penentuan siapa yang akan dicalonkan pada akhirnya oleh PPP untuk maju di Pilkada Sumbawa, antara Nurdin dan Kamaluddin, nantinya akan ditentukan oleh hasil survei.

Siapa yang memilliki elektabilitas tinggi dan dapat meyakini bakal bisa memenangkan Pilkada, maka pilihan jatuh ke tangan dia. Namun tentu keputusan akhirnya ada di DPP. “Siappun nanti, kan akan dinilai oleh DPP, dilihat rekam jejaknya dan juga elektabilitas seperti apa, dua-duanya bagus,” kata Akri.

Namun demikian, untuk sementara ini partainya masih belum terlalu serius mempersiapkan menyambut Pilkada. Pihaknya hanya mendorong kader-kader yang mau maju untuk aktif membangun komunikasi politik dan melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan elektabilitas. PPP baru akan mulai melakukan tahapan persiapan menghadapi Pilkada, setelah tahapan KPU dimulai.

“Kalau kita akan ikuti tahapan KPU, nah sekarang ini belum mulai tahapan KPU. Jadi soal Pilkada ini kita amati saja dulu perkembangan dinamikanya, sehingga pada saatnya nanti kita umum siapa kader kita yang akan diusung, kalau tidak ada kader baru kita buka pendaftaran, kalau ada ngapain buka pendaftaran,” pungkasnya. (ndi)

Saksi Kunci Iksan Diperiksa sebagai Saksi

(Suara NTB/why)

PEMERIKSAAN - Iksan (kedua kanan) didampingi kuasa hukumnya, Yan Mangandar (paling kiri) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Ditreskrimum Polda NTB, Jumat (20/9) kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Saksi kunci kematian Zainal Abidin yang diduga dikeroyok polisi, Iksan menghadap penyidik Polda NTB, Kamis (20/9) kemarin. Iksan menerangkan rangkaian peristiwa baku hantam pamannya itu dengan anggota Polres Lotim. Sekurangnya, Zainal dipukuli di tiga tempat berbeda.

Iksan mengawali penjelasannya soal penyitaan motor Zainal Abidin untuk dijadikan barang bukti tilang. Pamannya itu pada saat dirazia lalu lintas pada Kamis (5/9) lalu tidak bisa menunjukkan dokumen kendaraan.

Malam harinya, Zainal mengajaknya untuk mendatangi

Satlantas Polres Lotim. Tujuannya mengambil motor yang disita tersebut. Sambil berteriak, Zainal meminta motor. Polisi yang berjaga awalnya berusaha menenangkan Zainal. Tetapi yang terjadi sebaliknya.

“Seingat saya, dipukul di tiga lokasi. Yang di depan (Lantas), di mobil, sama yang di ruang Reskrim,” terangnya didampingi kuasa hukumnya, Yan Mangandar. “Memang dia (Zainal) yang memukul duluan,” imbuhnya.

Iksan tahu benar. Sebab dia berdiri hanya sekitar dua meter dari pergulatan pamannya dengan anggota polisi. Waktu itu malam hari sehingga dia tidak

hafal wajah. “Yang di depan dipukul juga pakai segitiga (Cone). Itu tiga orang. Kalau yang di mobil satu orang. Yang di dalam (Reskrim) saya tidak tahu karena saya dipisah,” bebernya.

Iksan juga mengingat bahwa pamannya sempat berteriak minta tolong dalam keadaan sedang dipukuli. Ucapan maaf berulang kali juga terlontar.

Tapi pemukulan tidak berhenti. “Saya sempat lihat paman ada luka di mukanya. Kepalanya juga dipukul,” imbuh Iksan.

Sementara Yan mengatakan bahwa pihaknya memercayakan penanganan kasus tersebut kepada Polda NTB. “Saya percaya pihak Polda sudah berkomitmen untuk menindak tegas para pelakunya,” ucapnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama mengatakan, Ihsan diperiksa penyidik sebagai saksi. “Sebagai saksi pelapor. Dia juga ada di tempat kejadian,” sebutnya. Sampai saat ini, sambung dia, penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum yang menangani kasus tersebut belum menetapkan tersangka. “Nanti akan ada gelar perkara khusus,” tandas Purnama. (why)

Danrem 162/WB Bangga, Brotherhood MC Bantu Kebangkitan Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Komunitas pecinta motor gede (Moge) Brotherhood MC Indonesia Jumat (20/9) tour keliling Pulau Lombok. Touring itu menjadi bagian dari upaya membangkitkan pariwisata pascagempa. Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramadhani kagum dengan niat baik komunitas tersebut.

Menurut Danrem 162/WB, keberadaan Moge Brotherhood di Lombok sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pariwisata NTB yang sempat terpuruk pasca gempa. “Gempa tahun 2018 lalu membuat pariwisata sempat terpuruk, namun Alhamdulillah perlahan pariwisata NTB mulai bangkit seiring dengan berbagai event baik nasional maupun internasional yang telah dilaksanakan secara bersama, salah satunya seperti yang dilakukan oleh komunitas Moge ini,” ungkapnya.

Selain itu, Danrem juga merasa bangga terhadap keberadaan Brotherhood MC Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap

(Suara NTB/ist_penrem)

FOTO BERSAMA - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani foto bersama rider Brotherhood MC daerah terkena bencana gempa. dengan misi recovery of Lombok.

Mereka ikut andil dalam mem- Mereka melakukan berbagai kegbantu pemulihan daerah khusus- iatan sosial seperti karya bhakti, membangun sumur bor untuk nya pariwisata di Lombok.

“Kehadiran Moge Brotehr- masyarakat Desa Ende dan Desa hood MC Indoensia di Lombok Sade Kecamatan Pujut yang bekmenandakan bahwa Lombok erjasama dengan Aksi Cepat sudah aman dan mulai berbenah Tanggap (ACT). Selain itu mereuntuk bangkit kembali menjadi ka juga membagikan Sembako destinasi wisata dunia seperti dan gotong royong bersama warga, penyerahan bantuan Alquran, sebelumnya,” ujarnya.

Sesuai jadwal, Brotherhood sarung dan mukena, dan menjelaMC Indonesia akan berada di jahi objek-objek wisata yang ada Lombok hingga 21 September di Pulau Lombok. (ars/*)

Dr. Zul Puji Kadispar Lobar Gesit dan Penuh Terobosan

Meriah dan Penuh Kegembiraan Acara Festival Pesona Senggigi 2019 Giri Menang (Suara NTB) – Acara akbar yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Lombok Barat bertema Coffee and Art. Masyarakat dan para tamu undangan yang hadir disuguhkan dengan jamuan dan pertunjukan seni yang sangat memukau mata.

Kemeriahan acara sangat begitu terasa di Pantai Senggigi. Hajatan ini bisa dikunjungi warga Lombok dan NTB Umumnya hingga 22 Oktober nanti . Dimana banyak sekali Lomba- Lomba yang diadakan seperti Lomba Pembayun, Lomba Barista, Lomba Phonegraphy, dan masih banyak lomba lainnya.

Bukan hanya Lomba yang disajikan, adapula tari-tarian yang menambah semaraknya acara seperti Tari Gendang Beleq, Tari Oncer Manuk Belage, dan ditambah dengan penampilan dari DKI Jakarta dengan Tarian Nandak Betawinya.

Tampak hadir pada acara Festival Pesona Senggigi 2019 Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah,SE.M.Sc,Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, M.Si, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani.

Dalam kata sambutannya, Kadis Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengatakan pekan eksibisi seni, olahraga dan atraksi, selama pekan ini akan ada beberapa acara antara lain adalah integrasi dari berbagai kesenian dan kotemporer.

Pihaknya, akan menampilkan berbagai kegiatan dalam bentuk seni dan atraksi Gendang Beleq performance, Tarian Oncer Manuk Belage, Latte Art Competition, Peresean, dan berbagai performance dengan tema Coffee.

Dikatakannya, Kopi telah menjadi media interaksi yang luar biasa.

Kopi adalah produk yang telah mampu menjembatani semua manusia.

kopi telah menjadi teman di kala sendiri, baik itu tua muda kaya miskin pejabat dan orang biasa meminum kopi. ‘’ Kopi itu tidak punya perasaan. Kalau dia punya perasaan dia akan memilih siapa yang akan meminumnya, tetapi kopi siap diminum oleh siapa saja,’’ ujarnya sambil tersenyum,.

“Didepan kopi posisi kita, sama tidak ada yang tinggi ataupun rendah.

Sungguh filosofi kopi ini saya kutip dari sebuah cerpen oleh Dewi Lestari yang sekarang menjadi film dengan judul filosofi kopi,” Jelas Mantan Kadisbud Lombok Barat ini.’’

Tema ini, kita angkat bersamasama untuk membangkitkan motivasi dan semangat, bagi seluruh pelaku pariwisata berkat brilliant idea dari pak gubernur,’’ lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, M.Si mengatakan besar harapan kegiatan ini bisa menjadikan awal untuk bangkit dan berlarinya pariwisata di kabupaten lombok barat dan bahkan di provinsi NTB. Fauzan menambahkan “Pertama saya sampaikan Insyaallah pada tanggal 3 November 2019 akan diadakan SenggigiSunsetJazz.Dimanapadatahun 2019 ini akan banyak kejutan menarik,” Paparnya membuat penasaran.

Kemudian yang kedua Event Pariwisata Kabupaten Lombok Barat akan kita tutup dengan pelaksanaan event perang topat di taman lingsar tanggal 6 Desember 2019. “Perang topat ini merupakan potret kebinekaan yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat. Juga akan di adakan lagi 2020 internasional Sekotong maraton,” Ungkapnya.

Dalam Sambutan dan sekaligus membuka acara Festival Pesona Senggigi 2019 Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengatakan dari data yang masuk ke NTB, hadirnya Direct Life dari Australia ke Lombok meningkatkan jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Lombok naik lebih dari 400%.

Sambutan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah

“Kita bisa membayangkan kalau Direct Life akan lebih banyak dari Sydney to Lombok and also from Melbourne to Lombok (dari Sydney ke Lombok dan juga dari Melbourne ke Lombok) saya sangat yakin senggigi dan Lombok Barat akan dikunjungi lebih banyak pengunjung-pengunjung dari negara lain,” jelasnya.

Dr. Zul bercerita dalam sebuah kutipan dari kisah rusa dan harimau bisa diambil sebuah kesimpulan. “Ketika dilanda gempa bumi setahun yang lalu dan kita akan mengatakan bahwa mereka yang benar-benar kuat adalah mereka yang jatuh tujuh kali tetapi bisa bangkit kembali,” Tegasnya.

“Di Lombok kami tidak hanya dihantam tujuh atau delapan kali akibat gempa. Tapi kami di sini telah merasakan lebih dari dua bahkan tiga ribu kali gempa. Tapi dari bencana ini untungnya Kita bisa membuat yang lebih kuat dari sebelumnya dan modal sosial ada dan perasaan kebersamaan menjadi satu kesatuan dengan perasaan yang sama di mana-mana di seluruh daerah,” sambungnya. (*)

Pembukaan Festival Pesona Senggigi 2019 dengan pemukulan gendang beleq.

Pemberian cinderamata dari perwakilan Dinas Pariwisata DKI Jakarta

Foto bersama di lokasi Festival Pesona Senggigi 2019

Sambutan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, M.Si

Sambutan Kadispar Lobar Ispan Junaidi

SUARA NTB Sabtu, 21 September 2019

Sorot Kinerja BUMD BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dengan tujuan agar bisa memberikan deviden sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejauh ini, kinerja dari BUMD di Lotim dinilai belum profesional. Apalagi status para direksi sebagian besar masih dikendalikan direktur pelaksana tugas (Plt).

Melihat hal itu, Ketua DPRD Lotim Murnan menyarankan seluruh BUMD di Lotim ini dilakukan audit independen.

Ditemui di Selong, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim yang belum lama didaulat sebagai pimpinan ter(Suara NTB/dok) tinggi di DPRD Lotim ini mengMurnan utarakan, di daerah-daerah lain di luar Lotim, BUMD sangat berperan dan telah banyak memberikan PAD bagi daerahnya.

Guna menuntut pertanggungjawaban jajaran diresksinya, maka dipandang perlu melakukan audit secara khusus. Bagi Murnan, siapapun yang masuk dalam jajaran direksi BUMD tidak dipersoalkan. Terpenting bisa bekerja secara profesional.

Mengenai keberadaan semua direksi seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT Selaparang Finansial, PT Selaparang Energi, PD Agro Selaparang saat ini masih dikendalikan oleh pejabat plt. Para Plt ini diketahui sudah cukup lama menjabat. Untuk itu Murnan mengingatkan agar mekanisme penentuan para pimpinan perusahaan dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aturan yang lama menyebutkan dalam penentuan direksi, ada keterlibatan anggota dewan dalam melakukan uji kelayakan (fit and proper test). Di sisi lain, ada ketentuan menyebut seluruh BUMD akan diarahkan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Di mana ketentuan PT, harus ada lebih dari satu pemegang saham di dalam satu perusahaan.

Mekanisme penentuan pimpinan perusahaan sebuah PT diketahui digelar salah satunya melalui Rapat Umum Pimpinan Saham (RUPS). Terhadap yang sudah dalam bentuk PT, dipersilakan bisa menggelar RUPS tersebut.

Ditambahkan Murnan, BUMD di Lotim ini harus bisa menggerakkan sektor usaha yang tidak mematikan usaha masyarakat yang sudah berjalan. Menurutnya, banyak peluang bisnis yang bisa dijalankan dan bisa berpeluang besar mendapatkan penghasilan besar asalkan bisa dikelola secara profesional.

Plt Direktur Selaparang Energi, H. Zainal Abidin sebelumnya mengutarakan, sebagai BUMD yang paling baru di Lotim dibutuhkan waktu untuk bisa berkembang. Saat ini memang belum bisa memberikan dividen. Keyakinannya, dalam waktu dekat apa yang menjadi harapan pemerintah ada PAD dari Selaparang Energi bisa diwujudkan. (rus)

LPD Universitas Hamzanwadi Beri Pelatihan pada Kepsek di Lotim Selong (Suara NTB) Sebanyak 588 kepala sekolah (kepsek) dari tingkat TK/PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengikuti Diklat Penguatan Kepsek. Diklat dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) Universitas Hamzanwadi dengan dengan pola 71 jam pelatihan, difasilitasi oleh narasumber dari unsur LPD dan pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dan Lotim sejak hari Jumat lalu.

Pada hari pertama, Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. Zainuddin, berkesempatan menyampaikan kebijakan pendidikan Lotim, terkait kepsek, yakni kesejahteraan melalui kepangkatan. Aspek ini penting mengingat karir kepala sekolah dimulai dari jenjang kepangkatan melalui keprofesionalan berkelanjutan.

Peningkatan karir harus diikuti dengan profesionalisme kerja dalam tupoksi kepala sekolah. Pada hari kedua, acara diklat dibuka secara resmi oleh Kepala P4TK PKn dan IPS Malang sebagai koordinator perwakilan wilayah Jatim, Bali, NTB, dan Maluku Utara.

Dalam arahannya, Dr. H. Subandi, MM, menyampakan Diklat Penguatan Kepsek, termasuk Diklat penyiapan calon kepsek dalam rangka memenuhi Permendikbud Nomor, 6/2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Sangat jelas disebutkan bahwa jabatan kepsek tidak lagi menjadi tugas tambahan guru, tapi menjadi tugas pokok dan fungsi kepsek.

Dari 330.000 lebih kepsek satuan pra sekolah, satuan dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan menengah, dan pendidikan kejuruan seluruh Indonesia, baru sepertiganya yang memiliki NUKS (nomor unik kepala sekolah), termasuk di NTB. Oleh karena itu, pelatihan penguatan kepala sekolah dan penyiapan calon kepala sekolah menjadi penting sebagai pintu pertama memasuki tufoksinya. Terlebih NUKS terbit apabila peserta dinyatakan lulus diklat dan memperoleh sertifikat.

Sementara, Wakil Rektor I sekaligus Ketua LPD Universitas Hamzanwadi Dr. H. Khirjan Nahdi, M. Hum., dalam pengantarnya berjanji akan menyelenggarakan kepercayaan sebagai LPD melalui kerjasama dengan LP2KS Indonesia dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan SOP yang diacu. Struktur program diklat terdiri atas 13 mata diklat, di antaranya literasi digital, teknik analisis manajemen, rencana kerja sekolah, kepemimpinan perubahan, kewirausahaan, pengelolaan kurikulum, dan pengelolaan keuangan sekolah.

Selain itu, ujarnya, pengelolaan sarpras sekolah, pengelolaan peserta didik, pengelolaan pendidik dan tendik, supervisi dan PK Guru, supervisi dan PK Tendik, Rencana PKB, dan pengembangan sekolah berbasis SNP. Pasca kegiatan ini, akan terus dipantau dalam bentuk monev oleh stakeholders dalam rangka mengukur efektivitas pascapelatihan dan aspek-aspek pembinaan kepala sekolah yang strategis ditingkatkan. (yon)

(Suara NTB/ist)

DIKLAT - Kegiatan pelatihan 588 kepsek di Lotim.

Diklat ini untuk penguatan kepala sekolah dilaksanakan LPD Universitas Hamzanwadi dengan dengan pola 71 jam pelatihan.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sebagian Besar Tembakau Petani Belum Dibeli

Selong (Suara NTB) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur (Lotim) memprediksi total produksi tembakau virginia musim tanam 2019 ini bisa mencapai 44 ribu ton. Jumlah yang sudah terbeli sekitar 30 persen.

Artinya, sebagian besar tembakau petani ini belum terbeli.

Demikian pengakuan Ketua APTI Lotim, Lalu Sahabudin saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/9). Menurutnya, tembakau-tembakau saat ini masih banyak yang menumpuk di gudang-gudang petani, khususnya petani swadaya.

Pihaknya menyambut solusi yang disampaikan Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin saat pertemuan tripartit menghadirkan serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah di Pendopo Wakil Bupati, Kamis lalu.

Dalam hal ini, ujarnya, tim sudah dibentuk wabup untuk menyelesaikan polemik tembakau yang beranggotakan APTI. Saat ini sedang dilakukan pendataan riil jumlah tembakau yang belum terbeli. “Pekan depan kita akan bahas kembali,” urainya.

Pihaknya juga menyambut positif wacana pemerintah membeli tembakau petani. Malahan pihaknya berharap bisa segera diwujudkan. “Kalau tidak bisa diwujudkan sekarang, paling tidak ke depan atau beberapa tahun lagi bisa terwujud, terpenting kan sudah ada wacana,” urainya.

Pemerintah daerah bisa menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya untuk melakukan kemitraan tembakau dan melakukan pem-

belian. Selanjutnya, pemerintah yang menjual ke pabrik-pabrik rokok.

Dituturkan, negara Vietnam dulu belajar tata niaga Tembakau di Lombok. Sekarang, pemerintah di negeri Vietnam itu yang melakukan pembelian tembakau petaninya. Apa yang dilakukan Vietnam itu dinilai bisa ditiru juga oleh pemerintah di Indonesia.

Selanjutnya diterangkan, saat ini masalah harga tembakau virginia tidak beragam. Masing-masing perusahaan ini berbeda-beda harganya. Harapannya, dalam penentuan harga ini digelar rapat secara srentak dengan menghadirkan seluruh perusahaan. ‘’Sepakati satu macam harga,’’ sarannya.

Soal grade, APTI siap ambil bagian.

Diakuinya, saat ini yang paling stabil harga adalah Bentoel. Harga yang ditetapkan Bentoel ini dinilai bisa dijadikan acuan. ‘’Jika tata niaga tembakau diatur ketat dengan campur tangan pemerintah diyakini, ke depan tidak akan ada lagi polemik tembakau,’’ ujarnya. (rus)

OMPRONG - Seorang petani tembakau di Lotim sedang mengomprong tembakau menggunakan kayu bakar.

(Suara NTB/ist)

Pemprov NTB Intervensi DO di KLU

Kelahiran 1999-2002 Tidak Terakomodir Tanjung (Suara NTB) Kebijakan Pemprov NTB dalam memberikan solusi atas masalah di daerah semakin nyata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah menyentuh lahan kering dengan teknologi, kali ini anak putus sekolah atau Drop Out (DO) mulai diintervensi.

Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Pemprov NTB memberi kuota alokasi penanganan anak putus sekolah sebanyak 120 orang. Dari jumlah itu, telah terkumpul 113 orang anak usia sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. “Kami dari Petugas Pendamping PKH diminta mengumpulkan 120 orang di KLU. Per pendamping harus mencari anak putus sekolah 20 orang. Sampai saat ini, tinggal 8 orang lagi yang kami cari,” ujar PP PKH Desa Sukadana, Muliani, Jumat (20/9).

Muliani mengakui, pendataan yang dilakukan PP PKH menyasar 5 kecamatan. Dari penyisiran siswa putus sekolah yang disyaratkan usia kelahiran 2003-2007, kuota 120 orang anak dapat dipenuhi sampai Sabtu hari ini.

Mereka yang sudah didata, kemudian disetorkan namanya ke Disnakertrans NTB untuk ditangani.

Anak-anak tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke penampungan (shelter) untuk diberikan edukasi awal.

Shelter yang ditunjuk adalah Ponpes NW Tanak Song, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung.

“Hari minggu besok ini anak-anak sudah dimasukkan ke shelter selama seminggu. Setelah itu mereka akan disekolahkan di sekolah asal,” kata Muliani.

Anak-anak putus sekolah yang disekolahkan kembali mengikuti kelas DO. Misalnya, murid yang DO pada kelas 2 SD, akan dimasukkan kembali di kelas 2. Anak-anak diberi kebebasan memilih sekolah, apakah akan memilih sekolah umum SD, SMP dan SMA atau Pondok Pesantren, MI, MTs dan MA. Selama pendataan di lapangan, PP PKH relatif minim menemukan anak DO di Tanjung dan Pemenang. Sebagian besar anak DO ditemukan

(Suara NTB/ari)

DIDATA - Anak DO didata PP PKH untuk disekolahkan kembali oleh Pemprov NTB. di wilayah Kayangan dan Bayan.

Muliani mengakui menemukan anak-anak putus sekolah yang minat bersekolah kembali. Sayangnya, menurut ketentuan batas usia tahun kelahiran, anak-anak tersebut tidak masuk dalam kriteria Disnakertrans NTB. “Yang kami temukan banyak yang putus sekolah di SD dan SMP. Kendala memang di biaya, orang tua rata-rata tidak mampu, karena banyak juga kami temui anak yatim. Dan faktanya, ada anak yang kelahiran 1999, 2000 dan 2001 yang mau sekolah kembali tetapi tidak bisa masuk karena permintaan pendataan adalah kelahiran 2003 sampai 2007,” tambahnya.

Ia berharap, anak-anak kelahiran 1999 dan seterusnya sampai 2002 dapat diakomodir. Sebab jenjang pendidikan mereka menentukan masa depan anak bersangkutan di masa yang akan datang. (ari)

Dari Afrika Sampai Lombok Utara

Ubah Sampah Jadi ’’Paving Block’’ Kepedulian terhadap sampah belum menjadi sebuah budaya di level masyarakat. Untuk menanamkan kebiasaan itu, pegiat sosial ikut terjun dengan membersihkan sejumlah titik di seputaran jalan nasional.

SALAH satu pegiat sosial yang berpartisipasi membersihkan sampah adalah Saifana Organic Farm. Lembaga yang digagas Sutikno Gindroz, seorang fotografer freelance bersama sang istri. Sutikno telah mulai mengumpulkan sampah setiap Jumat pagi.

Beberapa titik yang sudah dibersihkan seperti lingkungan Masjid Kuno Bayan, jalur jalan nasional depan Kantor Desa Mumbulsari, dan ruas jalan nasional depan Kantor Desa Akar-Akar.

“Mulai Jumat 6 September lalu, kami sudah mulai bersih-bersih sampah plastik di jalan nasional.

Kami mulai dari perbatasan Kecamatan Bayan (Desa Mumbul Sari) jalan ke Timur,” ujar Sutikno, Jumat (20/9).

Dari ketiga titik lokasi pembersihan sampah yang sudah dilakukan, Organic Farm sudah mengumpulkan 200 kg lebih sampah. Rinciannya, 111 kg di titik Masjid Kuno, 62 Kg di titik Mumbulsari dan 68 kg di titik Desa Akar-Akar.

(Suara NTB/ist)

KUMPULKAN SAMPAH - Aksi Saifana Organic Farm mengumpulkan sampah bersama masyarakat di KLU. Mereka akan mengubah sampah menjadi paving block atau suvenir bernilai jual tinggi.

Sutikno bukan kali ini terlibat membersihkan sampah. Sebelum terjun membersihkan sampah ke Lombok Utara sembari membuka usaha penginapan, ia dan istri, menjalankan aktivitas serupa di Afrika selama kurun waktu 5 tahun.

Tidak asing baginya, bagaimana mengolah dan menjadikan sampah bernilai ekonomis tinggi. Dari sampah-sampah plastik di KLU saja, Sutikno akan membuat produk berupa paving block dan suvenir.

“Belum dibuat (paving block), kami masih menunggu alat cetak,” imbuh satu-satunya pemegang Bintang Lima pada pelayanan penginapan ini.

Ia mengajak kepada seluruh elemen di Lombok Utara, agar memulai menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Ia masih prihatin, sebab sampah belum terkelola dengan baik, baik di

tingkat rumah tangga hingga sampah di kawasan objek wisata Gunung Rinjani.

Organic Farm tentu tidak sendiri dalam menjalankan misi peduli lingkungan di KLU. Lembaga ini bekerjasama dengan Trash Hero Bayan, pemerintah desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat sekitar.

Meski gerakan partisipasi masyarakat belum massif, ia berharap ke depan akan banyak masyarakat yang terlibat. Terutama setelah masyarakat melihat produk paving block dan suvenir yang akan dibuat dalam waktu dekat.

“Ayo bersama-sama kita bangkitkan. Besok di acara (World Clean Up Day), kami juga buka stand kopi gratis di tempat Parkir Senaru. Kami akan perkenalkan ke tamu, produk Kopi Sajang, kopi Torean, kopi Senaru dan kopi Gangga,” sebutnya. (ari)

Wartawan dan Peserta ’’Sail of Indonesia 2019’’ Ikut Aksi Donor Darah di KLU Tanjung (Suara NTB) Peserta Sail of Indonesia tahun 2019 dan awak media di Kabupaten Lombok Utara (KLU), tak mau ketinggalan melakukan bakti sosial donor darah. Di Medana Bay Marina, Jumat (20/9), sejumlah awak media dan wisatawan asal luar negeri terlihat ikut menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan.

Sementara di kalangan para peserta Sail of Indonesia, mereka juga memanfaatkan momentum bakti sosial. Sebelum acara penyambutan yang digelar pada Sabtu (21/9) malam, peserta dari berbagai negara menyumbang darahnya untuk masyarakat.

Keterlibatan para peserta donor darah, direspons owner Hotel Medana Bay Marina, Acek Maria. Ia mengatakan kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB dan Kepala Dinas Kesehatan NTB. Pihak-pihak di Pemprov tersebut, mengaku kesulitan mendapat darah resus negatif yang dimiliki oleh

wisatawan asing. Sementara di tingkat pasien kalangan wisatawan, permintaan akan darah resus negatif selalu muncul, terutama ketika terdapat pasien wisatawan yang mengalami kecelakaan atau sakit selama berada di NTB. “Kendala untuk mendapat darah resus negatif ini harus diatasi bersama, terutama karena sekarang ini di NTB tingkat kunjungan wisatawan asing sangat tinggi,” kata Ace. Melalui respons ini, ia berharap tidak hanya Medana Bay Marina yang berperan mengajak wisatawan menyumbangkan darah, melainkan hotel-hotel lain di NTB. Sebab dengan kebersamaan inilah, setiap persoalan akan tertangani.

Ace sendiri berkomitmen, Medana Bay sebagai lokasi penerimaan peserta Sail dalam beberapa tahun ini akan menggar donor darah pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Ia yakin, baksos ini akan didukung wisatawan.

Apalagi mereka sudah sangat sadar akan pentingnya saling membantu. (ari)

Polres Lotim Siap Penuhi Kebutuhan Darah Masyarakat Selong (Suara NTB) Sejumlah anggota Polres Lombok Timur (Lotim), melakukan donor darah dalam rangka HUT Lalu Lintas ke-64 tahun 2019, Jumat (20/9). Aksi ini sekaligus sebagai bentuk peduli kemanusiaan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

“HUT Lalu Lintas ke-64 kita isi dengan kemanusiaan. Jadi tidak hanya untuk keamanan dan keselamatan. Tapi juga kemanusiaan. Ini kita lakukan karena kebutuhan darah di PMI cukup tinggi,” terang Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK. Di samping donor darah, dilakukan juga pengobatan gratis pendistribusian air bersih dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Program ini ke depan diharapkan dapat secara rutin

dilakukan minimal tiga atau enam bulan sekali. Kapolres mengimbau kepada masyarakat ketika adanya pasien rumah sakit yang sewaktuwaktu membutuhkan darah supaya diinformasikan ke Polres. “Polres siap memberikan donor darah. Kita punya anggota banyak,” jelasnya.

Menurut Kapolres, diusia Satuan Lalu Lintas ke-64 untuk satuan di Polres Lotim patut diapresiasi dengan banyaknya prestasi yang diraih.

Ke depan akan terus berinovasi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga menjadi suatu prestasi bagi masyarakat.

Tidak hanya membuat arus lalu lintas berjalan lancar, akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang secara luas. (yon)

(Suara NTB/yon)

DONOR DARAH - Kegiatan donor darah di Polres Lotim dalam rangka HUT Satlantas ke-64 Tahun 2019, Jumat (20/9).

SUARA NTB Sabtu, 21 September 2019

Pengkritik Zul - Rohmi Dinilai Tak Objektif Giri Menang (Suara NTB) Satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Dr H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Siti Rohmi Djalilah dinilai telah mampu melanjutkan pembangunan NTB dari berbagai sektor.

Selama memimpin Bumi Gora, program kerja pembangunan daerah yang dilakukan Zul-Rohmi telah sesuai atau On The Track ZulRohmi. Adanya kritikan dari kalangan legislatif terhadap program - program yang dilakukan Pemprov, seharusnya dilakukan secara objektif dan berimbang. Harusnya dibarengi juga dengan koreksi yang dilakukan bagi kalangan dewan sendiri.

Tokoh Nahdatul Ulama (NU) NTB, H. Lalu Winengan ditemui di Giri Menang, Jumat (20/9) mengatakan, pemerintahan Zul-Rohmi selama satu tahun berjalan bagus dan baik. Baik gubernur dan wagub aktif belusukan menemui masyakarat di bawah. Mereka turun menyerap aspirasi dari masyakarat bawah. Justru adanya kalangan yang mengkritik pemerintahan Zul-Rohmi, menurut Ketua Desak Datu Lombok ini, harus juga dinilai secara berimbang.

Seperti disampaikan oleh beberapa kalangan Dewan dan kelompok-kelompok tertentu yang cenderung kurang objektif. Sebab menilai pemerintahan yang secara tidak berimbang. Artinya, tidak menyebut keberhasilan yang dilakukan pemerintah, sehingga seolah - olah yang salah hanya pemerintah saja. Kalau mau berimbang menilai kinerja pemerintah, kata dia, seharusnya pihak Perwakilan pemerintah juga ikut diundang dalam diskusi diskusi. Namun yang diundang kata dia hanya pihak yang mengkritik saja sehingga terkesan ada kepentingan kelompok tertentu.

Menurut dia, kalangan Dewan sendiri tidak dikritik. Atau para wakil rakyat sendiri yang mengkritik dirinya atau introspeksi diri. “Tidak ada yang pernah berani kritik Dewan ini,” jelas dia. Jika yang dipersoalkan masalah program dari APBD, menurut dia tentu harus dipahami bahwa Zul-Rohmi dilantik setelah Pengesahan APBD murni 2018 lalu. Selanjutnya, kalau yang dipersoalkan APBD Perubahan justru saat ini kata dia tengah berlangsung penggodokannya.

“Yang disorot ini hanya tentang pemerintah Zul-Rohmi saja, namun lupa seberapa besar dana rakyat yang dipakai oleh DPRD ini,” tegas dia. Ia mencontohkan anggaran untuk tunjangan perumahan dewan yang menghabiskan dana belasan juta rupiah per bulannya. Dari mana tunjangan perumahan sebesar itu di NTB. “Kenapa ndak ada yang berani soroti masalah ini, tapi kenapa sedikit - dikit pemerintah saja yang disalahkan, kita di pemerintah bukan ini alergi pada kritik,’’ tegas dia.

Kalau dihitung dana tunjangan Dewan ini kata dia, per bulannya mencapai Rp13.260. 000.000, kalau dana ini dipakai untuk membangun rumah kumuh saja maka sekitar 1.500 unit rumah bisa terentaskan. Belum lagi kata dia, pokok fikiran Dewan. Kalau rata-rata pokir Dewan Rp2 miliar saja, maka total Rp130 miliar hingga Rp150 miliar. Kalau dana ini diarahkan untuk penanganan kemiskinan maka masalah ini bisa tertangani.

Ia menambahkan, pemerintahan Zul-Rohmi telah mampu memajukan pembangunan di Kabupaten /kota, seperti halnya di Lobar. Menurut dia, tanpa peran serta dan persetujuan gubernur maka proyek Meninting ini tidak mungkin terlaksana. Termasuk kata dia, di Lombok Tengah Pembangunan KEK Mandalika yang sudah berjalan dengan total anggaran triliunan rupiah. (her)

Semen di Lobar Masih Langka Giri Menang (Suara NTB) Semen di Lombok Barat (Lobar) masih langka. Kelangkaan semen ini disebabkan stok semen terbatas akibat kerusakan Pabrik di Kalimantan yang diperkirakan akan memakan waktu perbaikan selama tiga bulan. Akibatnya, pasokan semen mengalami defisit hingga 16 ribu ton. Kelangkaan semen ini pun menjadi atensi tim penanganan inflasi daerah Lobar.

Asisten II setda Lobar, Hj Lale Prayatni yang juga anggota TPID mengatakan, hasil pemantauan semen di gudang dermaga Lembar yang dilakukan tim pemda masih ditemukan adanya kelangkaan. “Jadi masih terjadi kelangkaan terutama merek semen tertentu. Ini diakibatkan pabriknya di Kalimantan rusak sehingga stok limit (terbatas),” tegas dia.

Khusus untuk semen tiga roda kata dia, pabriknya di Kalimantan dalam tahap perbaikan selama 3 bulan, mulai bulan Juli, Agustus hingga September ini. Sehingga semen merek Tiga Roda dari Kalimantan terdapat kekurangan stok sebanyak 16.000 ton. “Ini penyebab kelangkaan dan apabila pabrik di Kalimantan sudah normal maka stok untuk pulau Lombok bisa normal kembali,” tegas dia.

Pihak Disperindag Provinsi dan kabupaten/kota sedang melaksanakan survei harga di tingkat distributor. Langkah ini untuk mencegah permainan harga di tengah kondisi kelangkaan yang terjadi saat ini. Pihaknya juga turus melakukan koordinasi dan pemantauan dalam rangka stabilisasi harga semen. ”Kita terus lakukan koordinasi dan pemantauan agar tidak terjadi permainan harga ini,” tegas dia. (her)

(Suara NTB/her)

BONGKAR SEMEN - Bongkar muat semen di pelabuhan Pelindo III Lembar. Stok semen masih langka disebabkan pabrik rusak di Kalimantan, sehingga berdampak terhadap limitnya semen di wilayah Lobar.

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Festival Senggigi

Kunjungan Wisatawan Australia Naik 400 Persen Giri Menang (Suara NTB) Event tahunan Festival Senggigi tahun ini cukup berbeda. Event yang kini bernama Pesona Senggigi Festival 2019 mengambil tema singkat namun unik : Coffee and Art. Event tahunan ini dibuka Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Pantai Senggigi, Kamis (19/9) malam.

Gubernur merasa bersyukur dengan menggeliatnya wisata Senggigi. Dari data yang dipegangnya, sejak dibukanya penerbangan langsung Australia ke Lombok tanggal 9 Juni lalu, jumlah turis Australia melonjak. “Kunjungan turis khususnya dari Australia mencapai 400 persen. Bisa dibayangkan, kalau ada penerbangan langsung Sydney - Lombok, Melbourne Lombok, maka Senggigi dan Lombok Barat akan makin banyak dikunjungi,” kata dia.

Ia bergembira dengan menggeliatnya wisata dan banyaknya tamu yang datang. Ia memastikan dan meyakinkan kepada para wisatawan, bahwa Lombok NTB ini aman dan ramah serta menyenangkan untuk dikunjungi. Dalam kesempatan

itu ia juga menyampaikan dampak gempa tahun lalu sempat mengakibatkan wisata lesu, namun perlahan bangkit kembali.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyambut baik kegiatan Pesona Senggigi Festival 2019 ini, terlebih dengan kehadiran gubernur. “Event ini berlangsung tepat setelah satu tahun Bapak (Gubernur) dilantik menjadi gubernur. Selamat Pak Gubernur, semoga terus bisa memberikan yang terbaik bagi NTB, lebih-lebih bagi Lombok Barat,” ujarnya. Selain Festival Senggigi, bupati menyebut beberapa event wisata yang akan berlangsung di Lobar, yaitu Senggigi Sunset Jazz tanggal 3 November dan Perang Topat pada 6 Desember. Dalam event Senggi-

gi Sunset Jazz, bupati menyebut akan ada kejutan siapa saja yang akan hadir, tanpa menyebutkan siapa.

“Event penutup pariwisata adalah Perang Topat di Pura Lingsar. Ini merupakan potret kebhinekaan di Lombok Barat, Lombok, dan NTB. Bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa pluralisme itu adalah sunnatullah, hukum alam yang harus kita jaga, bahkan kembangkan,” ujarnya. Bupati juga menyebut salah satu event yang akan berlangsung di Sekotong tahun 2020 yaitu International Sekotong Marathon. Pada kesempatan itu, bupati mengharapkan gubernur mengadakan event lari dari Pantai Senggigi ke Pantai Nipah, Kabupaten Lombok Utara. “Pemandanga-

(Suara NTB/Humas Lobar)

FESTIVAL SENGGIGI - Gubernur NTB dan Bupati Lobar didampingi Wabup serta Ketua DPRD Sementara menghadiri pembukaan Festival Senggigi, Kamis malam. nnya luar biasa, saya yakin akan menarik banyak wisatawan, kita sebut saja misalnya Senggigi - Nipah Run,” usul bupati.

Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H. Ispan Junaidi menambahkan, pesona Senggigi ini adalah pesan, eksibisi, olahraga, dan atraksi yang

merepresentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan. “Kopi adalah teman saat sendiri atau ramai-ramai. Kopi tidak punya perasaan, karena kalau punya dia punya perasaan, akan memilih orang yang meminumnya,” ujar Ispan mengutip seorang penulis. (her)

Disnaker Lobar Raih ISO 9001-2015

(Suara NTB/her)

BENDUNGAN MENINTING - Groundbreaking mega proyek Bendungan Meninting, Lobar, Kamis (19/9).

Pembayaran Lahan Bendungan Meninting Diminta Dipercepat Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mendorong agar pembayaran lahan milik warga terdampak proyek bendungan Meninting dipercepat. Sementara groundbreaking proyek tersebut dilakukan Kamis (19/9).

“Saya minta dipercepat pembayaran lahan warga ini, atau meminta jaminan dari lembaga manajemen asset negara (Lman) supaya dipercepat.” tegas Bupati ditemui usai solat Jumat, kemarin di masjid Pemda. Menurut Fauzan, sangat wajar warga menuntut pembayaran dipercepat karena mereka punya satu rumah di lokasi tersebut. Fauzan tak ingin gara-gara masalah pembayaran lahan proyek strategis nasional terkendala pelaksanaannya. “Saya sudah sampaikan ke BWS sebelum groundbreaking agar dipercepat pembayaran,” tegas dia.

Diakuinya kendala belum dibayarnya lahan warga akibat masih diusulkan le Lman.

Untuk memastikan soal pembayaran ini, ia meminta agar pihak BWS rajin ke berkoordinasi dan komunikasi dengan Lman. Karena di satu sisi kata dia, masyarakat Lobar umumnya dan khususnya warga sekitar begitu bangga dengan dibangunnya proyek ini.

Sehingga semua masyarakat mendukung penuh proyek ini.

Perlunya pembayaran lahan ini dipercepat karena warga

yang akan mencari dan membeli lahan untuk relokasi rumahnya yang terdampak. Sejauh ini, terkait relokasi lahan pihaknya sudah memerintahkan BPKAD untuk membantu memfasilitasi warga. “Saya sudah minta BPKAD untuk bisa memfasilitasi, bahkan bila perlu kalau ada di sekitar sana tanah pemda bisa juga dipakai.

Tapi setahu saya ndak ada,” tegas dia. Pihaknya juga sudah komunikasi dengan salah satu pengusaha yang memiliki lahan di sana yang bisa dijadikan lokasi relokasi. Lahan ini kata dia bisa menjadi alternatif.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti instruksi Bupati untuk membantu memfasilitasi lahan relokasi rumah warga. Pihaknya berharap agar lokasi relokasi warga ini tidak jauh-jauh dari lokasi tinggal mereka yang terdampak. Hal ini untuk memudahkan warga menyesuaikan pola hidup mereka. “Kami sudah membantu memfasilitasi, saya sudah perintahkan staf untuk koordinasi ke bawah mencari tahu siapa yang punya lahan,” jelas dia. Setelah mendapatkan bayaran, warga akan pindah secara mandiri. Namun karena kemampuan keuangan tak merata ditambah harga lahan terlalu tinggi sehingga

mereka kemungkinan tak mampu membayar lahan.

Karena itulah, pihaknya membantu memfasilitasi untuk mencarikan penengahnya dengan mendekati tim appraisal.

Tak sampai di situ, setelah mendapatkan lahan pihaknya akan bekerjasama dengan BPN untuk memfasilitasi warga terkait pengaturan penataan kampung yang sehat. Sehingga sebagai kampung baru bisa memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan. “BPN juga akan membantu warga kemudahan untuk pengurusan sertifikat lahan, bukan menggratiskan lho,” tegas dia.

Salah seorang warga Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari yang lahan yang terdampak proyek bendungan itu, Sabtoni mengatakan bahwa sesuai kesepakatan warga hanya mengizinkan groundbreaking saja, sedangkan pengerjaan proyek belum diizinkan kalau lahan warga belum dibayar. “Kalau tetap dilanjutkan, sementara lahan warga belum dibayar maka kami akan tutup (blokir) akses menuju proyek,” jelas dia.

Diakuinya hingga kini lahannya belum juga dibayar oleh pemerintah. Meski demikian ia tetap mengizinkan groundbreaking itu tetap dilakukan.

Lantaran ia dan warga lainya sudah dijanjikan akan dibayarkan setelah acara itu. (her)

Giri Menang (SuaraNTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001-2015. Sertifikat tersebut diberikan khusus oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia setelah instansi tersebut dievaluasi oleh lembaga independen yang bernama MSA Certification.

Salah seorang tim penilai independen itu, Rahmat Abdullah mengatakan, penilaian ISO ini dimulai dengan mencermati kecepatan pelayanan, kelengkapan administrasi dan kesesuaiannya dengan Standar Operasi Prosedur (SOP). “Contohnya, dalam pembuatan kartu kuning, beberapa jam sudah siap,” ujarnya.

Rahmat menambahkan, penilaian dilakukan di setiap bidang pada Disnaker, baik dari segi pelayanan informasi, hingga pengurusan Kartu Pencari Kerja (AK 1) yang selalu dicari banyak pelamar kerja saat ini dan merupakan syarat yang harus terlampir. “Penilaian ISO ini, tidak lain juga untuk lebih meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Disnakertrans di Kabupaten Lombok Barat. Misalnya dalam pembuatan Kartu AK 1, biasanya hanya 17 menit.

Ke depannya bisa lebih cepat lagi, paling tidak waktunya 10 menit saja,” pintanya.

Dalam penilaian yang dilakukan oleh MSA Certification, ada tiga yang mendapatkan penilaian utama, yaitu pembinaan dan penempatan tenaga kerja, perbaikan rencana kerja, dan pembuatan statistik terkait dengan serapan tenaga kerja. “Dari penilaian tadi memang ada beberapa yang masih perlu diperbaiki dalam sistem pelayanannya, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada pelayanan bagi

masyarakat, dan kami minta untuk diperbaiki lagi,” ujarnya.

Salah seorang pejabat dari Direktorat Pengembangan Pasar Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Rima Febrina menegaskan bahwa penilaian untuk sertifikat ISO 9001-2015 mutlak dilakukan kepada instansi yang mengurus tenaga kerja, terutama karena jumlah pencari kerja yang sangat banyak. “Apalagi kalau para pencari kerja lebih dari empat ribu orang setahun,” ujar Rima.

Dengan sertifikasi ini, imbuh Rima, pelayanan yang diberikan kepada para pencari kerja menjadi semakin terukur kualitasnya. “Misalnya ruang pelayanan atau layanan Terpadu Satu Atap yang memadai didukung oleh proses antar kerja yang berjalan. Kita juga mudah mengecek jumlah para pencari kerja. Semuanya menjadi tersistem. Mekanismenya jelas, ada standar waktu, bahkan mestinya ada pelayanan bimbingan dan konseling lamaran ke para pencari kerja,” terang Rima.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat, Rusditah mengaku telah cukup lama menyiapkan penilaian tersebut. ‘’Sejak saya diangkat di dinas ini, hal yang fokus kita kerjakan adalah peningkatan kualitas pelayanan,” terang Rusditah. Untuk produk Kartu Pencari Kerja atau AK 1, pihaknya telah meminimalkan standar waktu pelayanan. Namun yang belum bisa segera diperolehnya adalah laporan dari pihak penyedia tenaga kerja soal penempatan para pencari kerja atau Kartu AK 5. “Ini yang ke depannya akan menjadi fokus. Mungkin nanti kita akan mengundang perusahaan penyalur untuk kita coffee morning. Kita akan bahas hal itu,” janji Rusditah. (her)

SERTIFIKAT - Kepala Disnaker Lobar, Rusditah menerima sertifikat ISO 9001-2015

Tak Disentuh Bantuan

Derita Papuq Sahmin Sebatang Kara di Sesela Papuq Sahmin, warga asal Dusun Barat Kubur Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) hidup sebatang kara. Ia tidak punya keluarga yang mengurus saat sakit, sehingga tidak bisa beraktivitas.

UNTUK menyambung hidup, makan sehari- hari, Papuq Sahmin hanya bergantung dari belas kasih warga sekitar. Parahnya, dirinya belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, baik itu berupa BPJS, bantuan non tunai (BPNT) dan PKH. Ditemui di gubuknya, Papuq Sahmin ini sedang berbaring lemah di kamarnya yang berukuran sangat kecil 2x3 meter persegi. Gubuk kecilnya ini dibangun pada saat bulan puasa lalu secara swadaya oleh kepala dusun bersama warga setempat.

Bangunan yang dibuat dari batako, beratapkan seng dan ber-

lantai semen masih dalam kondisi belum selesai, karena keterbatasan anggaran. Bangunan temboknya pun terpaksa disiasati dengan bangunan batako setengah dan setengahnya lagi dibuatkan dari tripleks. Papuq Sahmin dibuatkan rumah oleh warga, karena rumah tempat ia menumpang sebelumnya mau dijual.

Ia mengaku hidup sendiri, tidak punya suami dan anak. Ia memililiki saudara, namun sudah meninggal akibat lumpuh, satu saudaranya masih hidup, namun kondisinya juga lumpuh.

Dulu ketika masih dalam kondisi sehat, dia berprofesi se-

bagai tukang pijat keliling ke rumah warga. Upah dari memijit ini tidak tentu, terkadang ia diberikan upah Rp 20-25 ribu, kadang kala kalau memijat bosbos besar ia diberi upah Rp50 ribu. “Dari upah mijit ini lah saya bisa makan,”kata dia.

Akan tetapi semenjak setahun lalu, dia mengalami sakit struk, sehingga tidak bisa mencari nafkah hidup. Untuk makan sehari-hari ia pun diberikan oleh warga. Beban hidupnya semakin berat, karena ia tak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Entah itu, Jamkesmas untuk keperluan berobat, Rastra atau BPNT dan PHK. “Saya ndak pernah dapat bantuan apapun,”tuturnya.

Terkait hal ini, Kepala Dusun Barat Kubur, Taufiq Nabil mengatakan pihaknya bersama war-

(Suara NTB/her)

WARGA MISKIN - Papuq Sahmin, warga miskin asal Dusun Barat Kubur Desa Sesela Kecamatan Gunungsari hidup sebatangkara. Dia tidak disentuh bantuan dari pemda. ga berswadaya membangunkan rumah Papuq Sahmin. Ia datang ke rumahnya untuk meminta

tolong agar bisa dibantu. “Jadi saat itu Papuq Sahmin ini datang ke rumah saya, sambil

menangis berharap dibangunkan rumah,” jelas dia.

Akhirnya ia bersama secara swadaya membangunkan rumah Papuq Sahmin. Kenapa tidak diusulkan ke pemda?

Menurut dia, pihaknya sudah sering menyampaikan ke pihak pendamping desa dan pendamping PKH agar Papuq Sahmin diperhatikan, namun belum ada respons dari pihak pemda.

Pihaknya berharap agar dinas terkait melakukan pendataan ulang terhadap warganya, pasalnya banyak warga jompo yang belum masuk penerima bantuan.

Kades Sesela, H. Abu Bakar mengamini apa yang disampaikan Kepala Dusun Barat Kubur.

Ia berharap agar Dinas Sosial melakukan pendataan ulang terhadap warganya, sebab kalau dibiarkan maka akan menjadi

masalah ke depan. “Saya akan sampaikan hal ini pada saat musyawarah desa. Semua warga yang belum dapat bantuan ini akan kami sampaikan,” tegas dia.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati, mengaku, jika Tim Pusdatin sudah turun ke desa setempat untuk mengecek data BDT yang diberikan Dinas Sosial. Tim Pusdatin ini mau melihat apakah betul NIK terpadu dengan Dukcapil. Bagi warga yang belum dapat bantuan, tentunya harus dilaporkan melalui musyawarah desa oleh kepala desa.

Ia menegaskan terkait dengan bantuan yang salah sasaran, pihaknya sudah menekankan ke desa agar mengecek warganya bersama kadus selanjutnya warga yang tidak layak dikeluarkan dari penerima bantuan. (her)

SUARA NTB Sabtu, 21 September 2019

Bupati Sumbawa Terima Aset Rumah Khusus Nelayan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc telah menerima secara resmi aset negara berupa rumah khusus nelayan sebanyak 100 Unit dari Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta. Aset tersebut berlokasi di desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano dengan total nilai aset sebesar Rp. 17.463.113.060.

Penyerahan aset secara simbolis dilakukan Sekjen Kementerian PUPR melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Penyediaan Perumahan dengan Bupati Sumbawa Nomor 213/BA/Dr/2019 Tanggal 18 September 2019. Pada Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Ketua Yayasan seluruh Indonesia ini, diserahkan pula aset lainnya berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebanyak 100 Unit rumah khusus nelayan telah digunakan oleh masyarakat nelayan di desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano sejak tahun lalu. Anggaran pembangunannya murni bersumber dari APBN. Sedangkan anggaran untuk pengadaan lahan tetap dibebankan dalam APBD Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, pada 2018 Kabupaten Sumbawa juga mendapatkan bantuan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer sebanyak 50 unit dan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berlokasi di taman Unter Katimis Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa.

Rusunawa tersebut terdiri dari tiga lantai sebanyak 42 kamar, dengan Type Bangunan 36 serta dilengkapi dengan meubeler dan fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan Rusunawa telah dirampungkan dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi penghunian.

Nantinya pendapatan sewa Rusunawa tersebut akan dijadikan salah satu sumber PAD Sumbawa. Pada 2019, Pemkab juga mendapatkan bantuan 25 unit rumah khusus nelayan di dusun Ai Bari, desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Kasus Pneumonia pada Bayi di Sumbawa Cukup Tinggi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus pneumonia atau radang paru pada bayi di Sumbawa cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dikes) setempat, terdapat ribuan bayi menderita pneumonia di tahun 2018 lalu. Sekretaris Dikes Sumbawa melalui Kabid P2PL, Agung Riyadi membenarkan hal tersebut.

Dipaparkannya, pada 2017 lalu sebanyak 974 bayi menjadi penderita pneumonia.

Dari jumlah itu, satu diantaranya meninggal dunia. Sedangkan di tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 1.309 dengan jumlah kematian 5 kasus.

“Angka itu (pneumonia) cukup tinggi. Di tahun 2017, kematian karena pneumonia satu orang dan di tahun 2018 ada lima orang,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/9).

Dijelaskannya, pneumonia

ini disebabkan oleh kuman streptococcus pneumonia. Kuman ini banyak terdapat pada daerah KUMIS PAJOKO (Kumuh, Miskin, Padat, Jorok dan Kotor). Kuman ini penularannya melalui udara dan sangat cepat menular terutama pada kelompok bayi. Adapun pneumonia ini adalah pembunuh nomor satu pada bayi.

“Dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan Riskesda berikutnya, masih menempatkan bahwa pneumonia adalah pembunuh nomor

butuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat.

“Bisa diintervensi secara bersama-sama. Dengan non kesehatan bisa dilakukan.

Yakni pelibatan masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Sekarang ini, lanjutnya, sudah ditemukan vaksin untuk kasus pneumonia. Di beberapa negara sudah menerapkan pemberian vaksin sejak 2012. Bahkan WHO sudah menyarankan negara anggota mulai memasukkan program vaksin pneumonia dalam program imunisasi nasional. Indonesia sendiri baru memasukkan dan melakukan ujicoba di dua provinsi yakni NTB dan Bangka Blitung. Khusus NTB dimulai pada tahun

satu untuk bayi,” terangnya.

Pneumonia ini, kata Agung, bisa mengenai ragam usia.

Tetapi yang dikhawatirkan rentan terkena pada bayi. Gejalanya seperti demam, batuk, dan nafas cepat. Adapun untuk mengantisipasinya dengan pemberian vaksin. Tetapi jika sudah terkena pneumonia bisa dilakukan pengobatan dengan antibiotik. Meskipun demikian, pneumonia ini sesungguhnya bisa dikendalikan melalui upaya penataan lingkungan. Hal ini mem-

(Suara NTB/bug)

2017 untuk dua kabupaten yakni Lombok Barat dan Lombok Timur. Kemudian di tahun 2018 dikembangkan di kabupaten/kota se-Pulau Lombok.

Sedangkan untuk Pulau Sumbawa baru dikembangkan di tahun 2019 ini.

“Pneumonia ini bisa dicegah melalui pemberian imunisasi. Pneumokokus nama vaksinnya. Sekarang untuk Pulau Sumbawa akan dimulai pada bulan Oktober ini.

Sekarang kami sedang persiapan untuk pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan minggu depan vaksin sudah kita terima. Kemudian dalam beberapa waktu ini kita akan laksanakan sosialisasi,” tandasnya. (ind)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Taliwang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Ribuan unit septic tank hasil pengadaan tahun 2019 1234567890123456789012345678901212 belum terpasang di masyarakat secara maksimal. Hal 1234567890123456789012345678901212 ini sangat disayangkan lantaran 8.000 unit yang disiap1234567890123456789012345678901212 kan Pemerintah dengan anggaran sekitar Rp28 miliar dari 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 APBN hanya sekitar 2.800 unit saja yang terpasang. Se1234567890123456789012345678901212 mentara sisanya menganggur.

1234567890123456789012345678901212 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang 1234567890123456789012345678901212 Pemukiman dan Perumahan (PUPRPP) Novrizal Zain 1234567890123456789012345678901212 Syah di Forum Yasinan, Kamis (19/9) malam, tidak me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nampik masih banyaknya Septic Tank yang belum ter1234567890123456789012345678901212 pasang untuk tahun pengadaan 2019. Padahal, biaya yang 1234567890123456789012345678901212 sudah digelontorkan untuk proyek tersebut sangat besar 1234567890123456789012345678901212 tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Pihaknya juga tidak tahu secara persis masalah di 1234567890123456789012345678901212 lapangan, sehingga masih banyak Septic Tank yang be1234567890123456789012345678901212 lum bisa terpasang. Padahal jika dilihat dari jumlah dis1234567890123456789012345678901212 tribusi yang sudah dilakukan, hampir semuanya (8000) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sudah berada di masyarakat.

1234567890123456789012345678901212 Untuk itu, pihaknya berencana untuk memanggil ke1234567890123456789012345678901212 pala desa dan para Agen PDPGR di masing-masing un1234567890123456789012345678901212 tuk membahas masalah ini sekaligus menyelesaikan per1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 soalan di lapangan. Sehingga pengadaan ribuan unit Sep1234567890123456789012345678901212 tic Tank tidak terhambat dan manfaat dari bantuan terse1234567890123456789012345678901212 but bisa dirasakan secara maksimal.

1234567890123456789012345678901212 Selain itu, pihaknya juga akan segera membentuk tim 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 khusus untuk bisa melakukan pemantauan dan penga1234567890123456789012345678901212 wasan terhadap proyek yang dimaksud supaya tidak men1234567890123456789012345678901212 jadi masalah di kemudian hari. “Kami tidak tahu persis 1234567890123456789012345678901212 apa yang menjadi kendala di lapangan, sehingga masih 1234567890123456789012345678901212 banyak Septic Tank yang belum terpasang di 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 masyarakat,” ungkapnya.

1234567890123456789012345678901212 Dikatakannya, pengadaan Septic Tank ini dilakukan 1234567890123456789012345678901212 untuk bisa mendukung program Sanitasi Total Berbasis 1234567890123456789012345678901212 Masyarakat (STBM) yang saat ini tengah dijadikan aten1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 si khusus pemerintah. Tetapi praktek di lapangan diang1234567890123456789012345678901212 gap sangat berbeda, karena masih ada Septic Tank yang 1234567890123456789012345678901212 masih belum terpasang. Maka dari itu, pihaknya sangat 1234567890123456789012345678901212 berharap supaya Pemdes dan Agen PDPGR untuk bisa 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lebih proaktif melakukan pendataan. Jangan sampai bi1234567890123456789012345678901212 aya yang sudah dikeluarkan tersebut sia-sia dan tidak 1234567890123456789012345678901212 memberikan hasil yang maksimal.

1234567890123456789012345678901212 Pada prinsipnya, Septic Tank ini digunakan untuk me1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nampung limbah cair yang ada masyarakat supaya tidak 1234567890123456789012345678901212 mencemari air tanah. Sehingga tidak ada alasan lagi un1234567890123456789012345678901212 tuk tidak memanfaatkan Septic Tank yang sudah didis1234567890123456789012345678901212 tribusikan tersebut ke masing-masing masyarakat. Se1234567890123456789012345678901212 mentara untuk pengolahan limbah yang lain, saat ini pi1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 haknya sudah memiliki IPAL Komunal dan IPLT, sehing1234567890123456789012345678901212 ga tidak menjadi masalah dalam pengolahannya di 1234567890123456789012345678901212 masyarakat. Hanya saja yang menjadi poin penting un1234567890123456789012345678901212 tuk saat ini yakni menyukseskan program penuntasan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 limbah cair dengan menggunakan Septic Tank supaya 1234567890123456789012345678901212 tidak tercecer.

1234567890123456789012345678901212 “Kita saat ini fokus untuk menyukseskan program 1234567890123456789012345678901212 STBM, tetapi jika Septic Tank ini belum terpasang secara 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 maksimal maka hasilnya juga akan tidak baik. Maka dari 1234567890123456789012345678901212 itu, kami berharap kepada para Kades dan masyarakat 1234567890123456789012345678901212 secara umum untuk menyukseskan program Septic Tank 1234567890123456789012345678901212 ini demi lingkungan yang bersih,” pungkasnya. (ils) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Ribuan Unit ”Septic Tank” di KSB Masih Menganggur

FK2D KSB Sambut Baik Saran Percepatan APBDes

ECENG GONDOK Bagian pinggir kolam TWA Lebo kembali ditumbuhi eceng gondok meski sebulan lalu baru dibersihkan.

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) Saran agar desa dapat memulai melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2020 disambut baik oleh Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ketua FK2D KSB, Andi Subandi, S.Pd mengatakan, setiap tahun pemerintah desa sebenarnya sangat menginginkan agar sebelum mulai masuk tahun anggaran baru, seluruh persyaratan administrasi pencairan keuangan desa telah tuntas.

Hanya saja fakta di lapangan tidak pernah dapat terealisasi. Penyebabnya berbagai kendala teknis di lapangan selalu saja didapati, sehinga akhirnya desa selalu terlambat dalam mengejar persyaratan administrasi yang dibutuhkan tersebut. Terutama dalam menyusun dan menuntaskan APBDes tepat waktu.

“Kalau memang kami (desa) diarahkan memulai menyusun APBDes 2020 kami sangat menyabut baik,” katanya.

Andi mengatakan, ada sejumlah hal yang menyebabkan terus molornya pembahasan APBDes selama ini. Salah satunya desa harus menunggu pagu indikatif anggaran dari kabupaten. Di mana pagu tersebut kerap molor diserahkan, sementara pagu indikatif merupakan acuan dasar desa dalam menyusun program anggaran kerjanya.

Penyebab berikutnya, biasa di akhir-akhir tahun desa banyak disibukkan dengan penyelesaian program. Di mana menurut Andi, sebenarnya kondisi tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan dengan keterlambatan penyusunan program anggaran sebelumnya (APBDes).

“Telat buat APBDes maka telat dana dicairkan. Telat dicairkan maka program telat juga kami eksekusi. Dan biasanya di akhir tahun baru kita bisa kejar padahal di sisi lain kita dituntut juga segera buat SPJ dan susun APBDes tahun untuk tahun depan,” cetus Andi.

Karena itu, lanjut kepala Desa Sapugara Bree ini, saran agar desa segera dapat memulai menyusun APBDes tahun 2020 sangat di dukung pihaknya. Dengan catatan kebutuhan data pagu indikatif anggaran desa yang disiapkan pemerintah kabupaten untuk tahun delan secepatnya disampaikan ke desa-desa.

“Sekarang kami di desa sedang menyusun APBDes perubahan.

Tapi sudah banyak kok yang selesai. Makanya kalau memang kami diarahkan segera susun APBDes 2020 sekarang kami siap. Begitu perubahan rampung kami siap lanjut kerjakan,” janji Andi.

Andi Subandi (bug)

Halaman 6

Kolam TWA Lebo Disarankan Segera Dikelola Taliwang (Suara NTB) Baru sekitar satu bulan dibersihkan, permukaan kolam Taman Wisata Alam (TWA) Danau Lebo Taliwang sudah kembali mulai ditumbuhi tanaman eceng gondok.

Tanaman gulma yang memang paling cepat pertumbuhannya itu, selama ini menjadi momok perusak pemandangan kolam TWA Lebo. Tanaman ini biasanya akan mulai tumbuh saat musim hujan dan dalam waktu kurang dari sebulan bisa menutupi seluruh permukaan air kolam.

Deni, salah seorang warga yang biasa memancing di kolam TWA Danau Lebo mengatakan, satu-satunya cara menghentikan pertumbuhan eceng gondok di areal kolam adalah dengan memanfaatkannya. Menempatkan wahana permainan air sehingga perairan kolam terus bergerak dan pada akhirnya merusak bakal tumbuhan eceng gondok..

“Kalau air kolam diam, tumbuhnya

cepat. Beda kalau airnya bergerak. Makanya saran saya tempatkan wahana permainan air, sampan atau apalah di dalam kolam,” kata Deni, Jum’at (20/9).

Selain menempatkan wahana permainan air, ia juga menyarankan sirkulasi air kolam juga perlu diperbaiki.

Secara berkala air kolam dilakukan pelelasan dan menggantinya dengan air baru yang berasal dari danau langsung.

Menurut Deni, air kolam yang tidak berganti membuat bakal tumbuhan eceng gondok cepat beranak pinak dan menjalar memenuhi seluruh permukaan kolam. “Ya ini hanya berdasar pengalaman saja ya.

Karena saya sudah lama mancing di sini dan terus memperhatikan kolam ini,” timpalnya.

Meski menjadi salah satu spot memancing favoritnya, Deni menyatakan dukungannya kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menghidupkan kolam TWA Danau Lebo sebagai obyek

wisata. Baginya menjadikan kolam tersebut sebagai obyek wisata akan lebih bermanfaat dari pada dibiarkan terbengkalai seperti selama ini.

“Kalau tempat mancing kan masih banyak. Saya dan banyak teman lain kenapa mancing di sini karena pemerintah juga tidak mengelolanya,” tukasnya.

Pemda KSB dalam sebulan terakhir memang sedang berupaya menghidupkan kembali kolam TWA Lebo.

Bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang konsen dengan pengembangan pariwisata daerah di bawah koordinasi Malik Salim, kolam TWA Lebo dan pinggiran danau di sekitarnya telah dibersihkan.

Rencananya, kolam TWA Lebo akan dikembangkan sebagai destinasi berkonsep ekowisata. Di mana nantinya para pengunjung bisa menikmati keindahan danau kebanggaan masyarakat KSB tersebut sambil menjajal berbagai wahana yang disiapkan pengelola. (bug)

Linda Yuliana, Putri Intan Bulaeng 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Linda Yuliana, terpilih sebagai Putri Intan Bulaeng 2019. Setelah menyisihkan 15 finalis lainnya, pada Pemilihan Putri Intan Bulaeng 2019 dan Fashion Kre’ Samawa, di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar, Kamis (19/9) malam. Kegiatan ini merupakan event rangkaian Festival Pesona Moyo 2019, kerjasama Kementerian Pariwisata RI dengan Pemkab Sumbawa, serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumbawa.

Bupati Sumbawa, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, menyampaikan, Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai potensi pariwisata dan keanekaragaman budaya, yang tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah lain.

Potensi tersebut harus dikembangkan sebagai aset daerah.

Agar menjadi destinasi unggulan yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pemilihan Puteri Intan Bulaeng, sebagai salah satu rangkaian kegiatan FPM memberikan gairah tersendiri. Sebagai ikhtiar mengembangkan dan memajukan pariwisata. Terlebih, FPM telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata RI, sebagai satu dari 100 Wonderful Events di Indonesia.

“Tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Sumbawa, sebab untuk masuk ke dalam 100 wonderful events tersebut, harus melewati serangkaian proses seleksi yang cukup ketat,” tutupnya.

Sementara, Ketua Dekranasda

(Suara NTB/ist)

TERPILIH - PutriYuliana yang terpilh sebagai Putri Intan Bulaeng 2019, pada Pemilihan Putri Intan Bulaeng 2019 dan Fashion Kre’ Samawa, di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar, Kamis (19/9).

Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, menyampaikan, pariwisata tidak hanya tentang laut dan hutan. Dipariwisata ungkapnya, ada Dekranasda yang didalamnya ada UKM dan IKM, yang bisa menjadi motor penggerak kenaikan ekonomi masyarakat. Dikatakan, Kabupaten Sumbawa memiliki beberapa sentra IKM (Industri Kecil Menengah). Salah satunya Dusun Semeri Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, yang telah ditetapkan sebagai Sentra Tenun Nesek, oleh Kementerian Perindustrian RI sejak tahun 2016 lalu, serta in-

dustri kain tenun ikat yang ada di Desa Moyo Mekar.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan pemilihan Puteri Intan Bulaeng ini, sebagai wahana promosi kepada masyarakat, agar lebih memahami perkembangan produk IKM, khususnya industri Kre’ Alang dan Tenun Ikat,” ujar Hj. Amien. Beberapa waktu yang lalu, jelasnya, Dekranasda Kabupaten Sumbawa bersama Dekranasda Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTB, diundang oleh panitia Festival Warisan Budaya Indonesia, dan Darwin Parliament House Annual 2019, un-

tuk mengikuti kegiatan Pameran dan Fashion Show di Darwin, Australia.

Hj. Amien Rahmani berpesan kepada para Finalis Puteri Intan Bulaeng, agar ajang tersebut sebagai tempat menimba pengalaman. Dalam pengembangan kapasitas dan kemampuan diri, dalam menjalankan tugas sebagai duta promosi pariwisata Sumbawa. Sekaligus sebagai penggerak masyarakat sadar wisata di Kabupaten Sumbawa.

Linda Yuliana, Putri Intan Bulaeng 2019 adalah putri Mulyawansyah dan Dahlia, kelahiran Labu Terata Kecamatan Lape, yang masih mengenyam pendidikan di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Adapun Ni Kadek Silvia Satradewi, terpilih sebagai Runner Up I, dan Ratu Balqis Islami Tamal, siswa SMAN 1 Sumbawa Besar, berada di posisi Runner Up II. Pada kegiatan yang baru pertama kali diadakan tahun ini, hadir desainer kondang kebanggaan Indonesia, Samuel Wattimena dan perwakilan Duta Besar Jepang untuk Indonesia.

Samuel Wattimena, menyampaikan, budaya harus terus berjalan, tidak boleh stagnan. Sebab begitu berhenti budaya tersebut akan mati. Samuel juga memberikan evaluasi dalam rangka membangkitkan dan memaknai potensi kain Sumbawa. Samuel menilai, dari beberapa tahun lalu, songket Sumbawa sampai saat ini masih terlihat sama, baik motif maupun kombinasi warna.

“Inovasi dan komposisi warna kain Sumbawa perlu dipercepat perubahannya,”jelas perancang kenamaan tersebut. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 21 September 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Rakerkesda Dompu 2019, Upaya Dikes Tangani Kesehatan Secara Menyeluruh Dompu (Suara NTB) Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) tahun 2019 untuk kolaborasi program kesehatan menuju Dompu sehat. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk membicarakan penanganan kesehatan, bentuk kesadaran bahwa untuk sehat bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan tapi lintas sektor.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, I Dewa Gde Wiguna, SKM, M.Kes kepada Suara NTB di sela acara Rakerkesda Dompu, Kamis (19/9) mengungkapkan, pilihan kolaborasi program kesehatan menuju Dompu sehat pada rapat kerja kesehatan daerah sebagai bentuk harapan agar partisipasi lintas sektor dalam urusan kesehatan termasuk masyarakat. Kesuksesan program kesehatan termasuk untuk penanganan angka kematian ibu, stunting, TBC, penanganan penyakit tidak menular, dan rabies sangat dipengaruhi oleh keterlibatan para pemangku kepentingan.

Secara teknis, kata Gde Wiguna, program di Dinas Kesehatan sudah jalan. Karena beban kerjanya yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan partisipasi, bantuan khususnya di level masyarakat. Dicontohkan program inovasi bubur, jagung, kelor, ikan (IBU JARI) yang diterapkan Dinas Keseha-

tan Kabupaten Dompu dalam upaya pengentasan kasus stunting. Bubur ini masih terkesan disediakan Puskesmas atau kader posyandu. “Harusnya oleh masyarakat yang membuat untuk asupan bayinya,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes di sela acara Rakerkesda mengungkapkan, kegiatan ini untuk lebih menekankan keterlibatan semua pihak dalam urusan kesehatan. Karena urusan kesehatan bukan hanya tanggungjawab jajaran kesehatan, sehingga penanganan harus dikolaborasikan dengan semua pihak. Untuk mendorong itu, program di kesehatan saat ini selalu melibatkan para pemangku kepentingan termasuk wiraswasta. Seperti PMT atau kegiatan penanganan stunting bekerjasama dengan PT SMS, dan penanganan sampah dengan pihak ketiga dan pegadaian. “Hal – hal ini sudah kami laksanakan, tinggal ditingkatkan saja,” kata Hj. Iris Juita.

Pada hari kedua pelaksanaan Rakerkesda Dompu tahun 2019 di gedung PKK, Kamis (19/9/2019) kemarin terbagi dalam dua sesi yaitu sesi diskusi dengan dua pembicara utama yaitu Jufrin, ST, MSI dari Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, dan Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK dengan moderator Ida Fitriyani, S.Keb. Bd. Serta sesi diskusi kel-

(Suara NTB/ula)

DISKUSI - Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, I Dewa Gde Wiguna, SKM, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes, dan Ketua Komisi 3 DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK. Diskusi yang menghadirkan pembicara dari Komisi 3 DPRD Dompu, dan Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu pada hari kedua Rakerkesda Dompu tahun 2019, Kamis (19/9) (foto kiri). ompok dalam merumuskan solusi terhadap isu strategis kesehatan.

Pada sesi diskusi ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, diantaranya perlunya peningkatan konvergensi lintas sektor dalam meningkatkan masalah kesehatan. Kinerja Dinas Kesehatan berpengaruh terhadap pencapaian RPJMD bidang kesehatan, salah satunya angka kematian bayi yang harus ditekan untuk meningkatkan umur harapan hidup.

“Masih ada celah di APBD 2020, sehingga tidak perlu menunggu

APBD 2021 untuk kebijakan intervensi penanganan stunting di belanja tidak terduga,” kata Ida Fitriyani selaku moderator diskusi.

Untuk penurunan stunting, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerkesda Kabupaten Dompu tahun 2019. Diantaranya penguatan convergensi lintas program lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting dengan Bappeda dan Litbang sebagai leading sektor. Penigkatan upaya promosi dan kampanye tablet tambah darah

serta monev konsumsi TTD yang melibatkan masyarakat. Promosi dan kampanye vitamin A melalui pendekatan dengan masyarakat, promosi IMD (Insisiasi Menyusu Dini) dan ASI eksklusif di tingkat masayarakat dan adanya kebijakan di RSUD Dompu tetang pelaksanaan IMD dan Asi eksklusif.

Penanganan intervensi gizi sensitif dan spesifik di fokuskan pada sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan. Penyediaan air bersih dan sanitasi. Penigkatan pemanfaatan

data EPPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebagai sumber data stunting. Suplemen gizi makro (PMT), Ibu Jari. Promosi makanan berfortifikasi termasuk garam beryodium (Pengawasan SNI Wajib Produk Industri), kebijakan kerkait fortifikasi pangan dan pengawasan peredaran garam Halo yang dituangkan dalam Perbub dan Perda. Tata laksanan gizi buruk dan gizi kurang. Pemantauan pertumbuhan balita (perlu pengadaan Antropometri). (ula/*)

Walikota Sentil ASN yang Tak Siap Dimutasi Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, menyentil ASN yang tidak siap untuk dimutasi, rotasi hingga demosi. Padahal proses itu sudah biasa dilakukan dalam sebuah organisasi pemerintah untuk mengetahui kemampuan ASN dalam menjalankan tugasnya.

(Suara NTB/jun)

PELATIHAN - Kelompok Tani Niu Monca Desa Dore Bara saat mengikuti pelatihan pengolahan limbah hasil pertanian sebagai pakan ternak alternatif, Kamis (19/9).

Atasi Kesulitan Pakan

“Tapi sekarang, baru diturunkan sudah lemah. Seolaholah dunia sudah kiamat,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ASN, di aula Walikota setempat, Kamis (19/9).

Menurutnya, proses mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari teknik Kepala Daerah dalam menilai kinerja aparatur yang membantunya.

Semua tahapan juga dilakukan berdasarkan penilaian kinerja. “Proses mutasi dan rotasi untuk melihat dan menguji kemampuan kerja. Tidak boleh berkecil hati,” ujarnya.

Walikota mengungkap, ada beberapa aparatur ASN yang

terlihat benar-benar memiliki kemampuan kerja yang tinggi. Ketika ditempatkan dimanapun, selalu bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan kesempurnaan.

Bagi mantan Anggota DPR RI ini, bekerja dengan aparatur atau pejabat yang pintar kerja, lebih baik jika dibandingkan dengan aparatur yang hanya pintar berbicara dan beretorika. “Saat ini pendekatan mencari yang pintar bekerja, karena Kota Bima butuh orang yang bekerja. Biar bodoh, asal pintar bekerja. bukan yang pintar bercakap,” ujarnya.

Selain itu, Lutfi juga menyentil para kepala OPD yang kerapkali menempatkan bawahan

berdasarkan rasa suka dan tidak suka. Padahal, ada yang pintar tapi hanya dijadikan staf biasa. “Sedangkan Kasubag dan Kabag dipilih orang-orang yang tidak memiliki kompetensi sama sekali,” ujarnya.

Karena Lutfi memiliki pengalaman, yakni pernah bertemu dan disuksi dengan seorang staf di Dinas Kesehatan (Dikes).

Staf itu lanjutnya sangat cerdas sekali, karena mengerti banyak hal yang teknis. “Dan saat saya tanya ternyata hanya staf biasa. Padahal staf ini bisa ditempatkan untuk Kasubag atau Kabag sesuai dengan keahliannya,” katanya.

Untuk itu, Lutfi meminta seluruh Kepala OPD untuk

H. Muhammad Lutfi (Suara NTB/uki)

tidak subjektif dalam menempatkan seseorang dalam jabatan. Terutama, pada posisi jabatan yang krusial dan strategis seperti jabatan Kasubag.

“Dalam sebuah OPD, Kasubag adalah perencana. Jadi yang ditempatkan benar-benar yang mengerti dan paham tentang perencanaan,” pungkasnya. (uki)

Disnakeswan Latih Pengolahan Warga Segel Kantor Desa, Protes Pengerjaan Proyek Irigasi Limbah Pertanian Dompu (Suara NTB) – Usaha Peternakan khususnya sapi di Kabupaten Dompu memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Akan tetapi, dalam pengembangannya belum memberikan hasil yang begitu menggembirakan. Selain karena masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan, sulitnya memperoleh pakan di saat musim kemarau menjadi penghambat berkembangnya salah satu program unggulan pemerintah daerah itu di tingkat peternak.

Menyikapi persoalan tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) mendorong pemanfaatan dan pengolahan limbah hasil pertanian baik padi maupun jagung sebagai pakan alternatif.

Seperti yang gentol dilakukan pada sejumlah kelompok tani beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Ir Zainal Arifin, MSi., kepada Suara NTB, Kamis (19/9) kemarin menegaskan, unsur terpenting dalam proses pengembangan ternak ialah tersedianya pakan yang memadai dan berkualitas. Ketika itu terpenuhi dipastikan ternak-ternak yang dihasilkan akan me-

miliki kualitas yang baik pula.

“Apabila kebutuhan akan pakan ini terpenuhi, dapat dipastikan ternak yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik juga,” ungkapnya.

Menurut dia, ketersediaan hijauan pakan di saat musim hujan melimpah di wilayah ini.

Namun sebaliknya, ketika musim kemarau tiba, para peternak akan sangat kesulitan memperoleh sumber makanan bagi ternak-ternak mereka.

Untuk itu, sosialisasi program unggulan sekaligus pelatihan pengolahan pakan pada Kelompok Tani Bina Baru Kecamatan Huu dan Niu Monca Desa Dore Bara sepekan terakhir, bagian dari upaya Disnakeswan menghadirkan pakan alternatif. Bahan bakunya melimpah dan sangat mudah diperoleh, yaitu limbah jerami dan kulit jagung yang selama ini dibuang dan dibakar begitu saja oleh sebagian besar masyarakat petani.

“Ini bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) peternak dalam hal pembuatan, pengolahan dan pengawetan pakan ternak,” ujarnya.

Dengan pemanfaatan tekhnologi amoniasi dan fermentasi dalam pengolahan limbah jerami dan kulit jagung, peter-

nak akan bisa menghasilkan pakan yang memiliki nilai gizi cukup tinggi. Sehingga mendukung pengembangan salah satu program unggulan pemerintah daerah itu.

Mengingat program ini sangat bermanfaat dan penting bagi penguatan kelembagaan kelompok tani, Zainal Arifin berencana menggencarkan kegiatan ke kelompok tani ternak lainnya di 8 kecamatan yang ada. “Insya Allah kedepan kita akan terus menggelar pelatihan semacam ini dan gencar sosialisasi ke kelompokkelompok ternak,” terangnya.

Sementara Ketua Kelompok Tani Niu Monca Desa Dore Bara, Sofan Sofyan disela pelatihan berlangsung mengapresiasi upaya Disnakeswan menghadirkan pakan alternatif tersebut. Program ini sangat baik dan membantu usahanya dalam penggemukan ternak yang selama ini terkendala pakan ketika musim kemarau.

“Ketersediaan pakan di wilayah kita ini, khususnya pada musim kemarau sangat terbatas bahkan kurang. Makanya pelatihan ini sangat membantu sekali, terutama kami yang bergerak di usaha penggemukan sapi,” pungkasnya. (jun/ula/*)

Buka Lahan, Jangan Membakar Kota Bima (Suara NTB) – Masyarakat Kota Bima, khususnya yang ingin membuka lahan baru, diimbau agar tidak membakar hutan dan lahan. Sebab dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dapat merugikan orang banyak.

Imbauan itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin MM, Jum’at (20/9). Saat ini kata dia, kerap muncul kejadian kebakaran lahan dan hutan. “Bahkan sudah ada yang menelan korban jiwa. Untuk itu, jangan ada lagi pembakaran hutan dan lahan,” katanya.

Dikatakanya, saat ini,

warga yang memiliki lahan tegalan dan di perbukitan sedang bersiap menyambut musim tanam. Dalam membersihkan lahan itu, pemilik lahan banyak yang membakar alang yang tumbuh liar.

“Jangan membakar. Kalaupun membakar, maka lakukan pada malam hari karena suhu sedikit dingin,” ujarnya.

Selain itu, Syarafuddin juga menyarankan kepada pemilik lahan untuk menyiapkan banyak orang untuk mengontrol arah api ketika membakar lahannya. Tujuannya agar api tidak meluas ke lahan orang lain atau ke pemukiman warga. “Jangan sampai kobaran api tidak bisa dikendalikan,

karena tidak ada orang yang mengontrolnya,” ujarnya.

Selain kebakaran lahan, Ia memberikan atensi juga pada kejadian kebakaran di pemukiman warga. Meski tidak menjadi domain utama BPBD, tapi patut menjadi perhatian dan pengawasan semua pihak.

Syarafudin menambahkan, cuaca panas dan angin kencang saat ini berpotensi terjadinya kebakaran hebat. Sehingga, warga diminta berhati-hati ketika menggunakan kompor, listrik atau membakar lahan.

“Kebakaran kecil bisa jadi besar dan meluas karena pengaruh cuaca dan angin kencang. Jadi harus tetap waspada,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Sekdes hingga Perangkat Desa Belo Kecamatan Palibelo diduga merangkap jabatan sebagai Ketua hingga anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mengerjakan proyek irigasi di Desa setempat. Imbasnya, warga setempat memprotes dengan melakukan penyegelan Kantor Desa setempat, sejak Kamis (19/9) hingga Jumat (20/ 9) sore. Warga menuntut agar Sekdes dan perangkat desa dicopot dari jabatannya.

Warga setempat, Ilyas mengaku keberatan dengan munculnya kelompok P3A Sinar Belo yang mengerjakan proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari Balai Wilayah Sungai (BWS) di So Galeso Desa setempat.

Menurutnya, P3A di Desa Belo sudah lama tidak aktif. Tapi begitu ada proyek dengan pagu Rp195 juta tersebut, tiba-tiba ada. Parahnya lagi yang menjadi Ketua dan pengurusnya hingga mengerjakan proyek adalah Sekdes dan Perangkat desa.

“Oleh karena itu, kami anggap P3A Sinar Belo yang diisi Sekdes dan Perangkat ini kel-

(Suara NTB/uki)

PENYEGELAN - Penyegelan kantor Desa Belo yang dilakukan oleh warga, Jumat (20/9). ompok siluman. Makanya kami mendesak agar mereka diberhentikan,” katanya.

Diakuinya, Sekdes dan perangkat desa tidak semestinya merangkap jabatan apalagi mengerjakan proyek, karena bertentangan dengan pasal 51 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan jabatan

“Kalaupun ingin menjadi Ketua dan pengurus P3A yang melaksanakan proyek ini, Sekdes dan perangkat desa lainnya harus mengundurkan diri,” katanya.

Selain itu proyek irigasi tersebut juga tidak dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Yang dibutuhkan masyarakat, lanjutnya yakni kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-

hari. “Bukan irigasi yang kami butuhkan, tapi air bersih. Karena setiap tahun kami krisis air bersih,” katanya.

Ilyas menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penyegelan Kantor Desa, hingga Sekdes dan perangkat Desa yang mengerjakan proyek tersebut dipecat ataupun diberhentikan.

Sementara Pj. Kades Belo Kecamatan Palibelo, Irwan SE, mengaku persoalan tersebut tengah dimediasi oleh pihaknya bersama Camat Palibelo.

Bahkan Kamis (19/9), Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer sudah menemui warga.

“Sedang kita mediasi dan upaya agar penyegelan kantor Desa kembali dibuka,” ujarnya.

Terkait tuntutan masyarakat yang tidak ingin pembangunan proyek pembangunan irigasi tidak bisa dilarang oleh pihaknya, karena proges pengerjaannya telah mencapai 80 persen. “Terkait Sekdes dan perangkat desa juga yang merangkap sebagai Ketua dan pengurus P3A juga tidak bisa diberhentikan. Semuanya harus melalui perors dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

Bacalon Kades Jambu Akhirnya Ditetapkan Tujuh Orang Dompu (Suara NTB) – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Desa Jambu, akhirnya mencabut keputusan mereka menggagalkan salah seorang Bakal Calon (Bacalon) Kades.

Sesuai perintah tim penyelesaian sengketa tingkat kabupaten beberapa waktu lalu.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, M. Ali ketika dikonfirmasi Suara NTB. Ia menjelaskan, pencabutan tersebut disertai penerbitan surat keputusan baru oleh panitia desa tertanggal 18 September. Sehingga dipastikan ada tujuh Bacalon dari Desa Jambu yang akan mengikuti proses seleksi dalam waktu dekat ini. “Panitia Desa Jambu sudah mengeluarkan keputusan bahwa bakal calon itu tujuh orang,”

ungkapnya.

Atas keputusan akhir yang dikeluarkan tersebut panitia tingkat kabupaten selanjutnya akan menseleksi mereka. Bersamaan dengan beberapa desa lain yang juga ditemukan bacalonnya melebihi lima orang.

Proses ini, lanjut M. Ali, akan melibatkan langsung unsur akademisi dari Universitas Mataram (Unram). Kehadiran mereka selain untuk memastikan kelengkapan administrasi, akan menguji kemampuan masing-masing Bacalon Kades dalam memimpin dan mengelola pemerintahan desa.

“Proses seleksi ini tetap kita lakukan dengan melibatkan akademisi, yaitu tiga orang dari Unram. Unsur lain tidak ada,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, kepu-

tusan tidak diloloskannya satu dari tujuh Bacalon di Desa Jambu tersebut karena ditemukan perbedaan nama orang tua antara di Ijazah dan Kartu Keluarga (KK).

Padahal kesalahan itu atas inisiatif pribadi telah diperbaiki, bahkan sudah mendapat keputusan Pengadilan Negeri (PN) Dompu.

Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi panitia tingkat desa menggagalkannya sebagai Bacalon Kades Jambu.

“Itu juga yang menjadi

pertimbangan kami selaku panitia kabupaten untuk meminta diloloskannya orang ini sebagai Bacalon. Karena secara administrasi memenuhi syarat,” pungkasnya. (jun)

M. Ali (Suara NTB/jun)

SUARA NTB Sabtu, 21 September 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 8

Sasar Market Menengah ke Atas PRESIDEN Joko Widodo mendorong para pengusaha mengejar market kalangan menengah ke atas.

Tahun 2020 mendatang, market inilah yang paling menjanjikan. Kutipan orang nomor satu negeri ini disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Mataram, H. Ricky Hartono.

Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/9), H. Ricky menyebut segmen ini patut dipertimbangkan.

Pada 2020 mendatang, segmen menengah ke atas ini pertumbuhannya dua kali lipat dibanding (Suara NTB/bul) tahun 2014 lalu. “OrientaH. Ricky Hartono sinya harus menengah ke atas ini. Jangan sampai direbut orang luar kata Presiden.

Hipmi juga mengarah ke sana,” katanya mengutip pesan dari presiden pada Munas Hipmi di Jakarta baru-baru ini.

Karena itu, Hipmi juga mengharapkan seluruh pelaku usaha agar menciptakan produk-produk berkualitas. Misalnya, pengusaha atau UMKM yang bergerak di handycraft agar membuat produk yang sesuai dengan selera segmen menengah ke atas. Di Kota Mataram juga tumbuh berbagai bidang usaha. Juga dorongannya harus menyasar kalangan menengah ke atas.

Kalau kuliner untuk menengah ke atas mungkin belum ya, untuk Kota Mataram peminatnya masih terbatas,” katanya. Terhadap arahan presiden ini, Hipmi menyampaikannya melalui forum-forum temu bisnis dengan pelaku usaha. Baik pengusaha baru, maupun pengusaha - pengusaha lama. Pertemuan semacam inkubator bisnis kerap kali diadakan. Dari forum inilah, kata Owner Ricky Smartphone ini, para pengusaha bertukar pengalaman dan saling memotivasi atau membaca pasar.

Forum-forum ini sangat strategis agar pengusaha lokal dapat merebut pasar. Karena itu, Hipmi Kota Mataram meminta kepada pemerintah daerah menggandeng asosiasi-asosiasi usaha. “Hipmi tidak bisa juga sendiri. Atau organisasi usaha lainnya. Pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan asosiasi usaha untuk mengadakan seminar-seminar usaha. Kalau pemerintah yang turut mengajak, gaungnya beda,” imbuhnya.

Bagaimana perkembangan dunia usaha saat ini? H. Ricky memaparkan untuk usaha kuliner mulai bergairah kembali.

Usaha-usaha ikutan di sektor pariwisata yang masih lesu.

Demikian juga properti. Mengingat, Kota Mataram tidak memungkinkan dibangun perumahan komersil. Bangkitnya usaha – usaha kuliner ini, didorong oleh terbukanya pasar lokal dengan kemudahan-kemudahan layanan. Misalnya, pemesanan secara online melalui gadget. “Kalau usaha-usaha besar masih wait and see,” demikian H. Ricky. (bul)

Kenaikan Cukai Rokok Tak Pengaruhi Petani Tembakau Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meyakini, kenaikan cukai rokok tak berpengaruh bagi petani tembakau di NTB. Prospek tembakau ke depannya diproyeksikan lebih menjanjikan. “Teori iya, kalau harga dinaikkan, permintaan akan turun. Tapi apakah itu akan berlaku di tembakau. Selama ini, tidak. Mudahmudahan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M. Si. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Provinsi NTB menolak kenaikan cukai rokok. Kebijakan ini dianggap menyuramkan masa depan petani tembaku di NTB. Pemerintah telah menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 23 persen yang memicu kenaikan harga jual eceran rokok juga naik sebesar 35 persen. Berlaku efektif 1 Januari 2019.

Ketua APTI Provinsi NTB, Sahminudin mengatakan, selama kenaikan harga rokok diimbangi dengan kenaikan harga tembakau yang berkeadilan. Kedua, masalah pengurangan perokok tentu akan berpengaruh pada pengurangan kebutuhan tembakau. “Kebutuhan tembakau berkurang, tentu luas tanam berkurang. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah sudah siap dengan komoditas yang lain sebagai pengganti tembakau? Apakah lahan yang biasanya ditanami tembaku cocok dengan tanaman pengganti?

Apakah petani sudah siap dengan skillnya?,” tanyanya.

Jika pemerintah ngotot dengan keinginannya menaikkan cukai rokok, maka akan semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi. Target penerimaan negara lewat cukai tidak akan tercapai, pengangguran akan bertambah (akibat lahan tembakau berkurang).

Kemudian kepercayaan masyarakat petani tembakau, buruh pabrik rokok dan yang terkait akan berkurang serta besar kemungkinan dilanjutkan dengan aksi protes. Terutama di daerah penghasil tembakau dan rokok. “Terjadi pengangguran masal,” katanya. Masa depan petani tembakau akan suram. Harga rokok hampir lebih dari satu dekade dinaikkan oleh pemerintah, 7-11 persen setiap tahun. Dengan tujuan memenuhi penerimaan negara untuk APBN. Ini dijadikan jalan pintas. Rokok mahal pembeli berkurang.

Sementara sikap petani untuk beralih ke tanaman lain akan sulit. Apalagi usaha tani tembakau dilakukan karena warisan turun temurun. “Sikap APTI NTB jelas menolak kenaikkan cukai tembakau yang begitu tinggi. Apalagi langkah pemerintah mencarikan alternif sebagai pengganti belum jelas,” katanya.

Husnul Fauzi justru sebaliknya. Beberapa hal positif tentang tembakau dikemukakan. Diantaranya, dibatasinya impor tembakau dengan Permendag No 32 tahun 2019. Impor diperbolehkan dengan ketentuan, perusahaan membeli dua dari dalam negeri, baru diperkenankan impor 1. Selain itu, tidak ada alasan produksi tembakau tidak terserap. Kebutuhan tembakau nasional sebesar 150.000 ton/tahun. Kebutuhan tersebut mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri sebanyak 80.000 ton/tahun.

Dari 80.000 ton ini, produksi tembakau di Lombok masuk 40.000 ton - 50.000 ton, lebih dari 50 persen. (bul)

(Suara NTB/dok)

KAIN SASAMBO - Kain Sasambo, salah satu industri kain lokal untuk mewujudkan cita-cita Lombok menjadi pusat fashion Muslim. L. Darmawan, dari Sasambo Bumi Gora menunjukkan kain tenun Sasambo beragam motif.

Dekranasda Ingin Lombok Jadi Pusat Busana Muslim Mataram (Suara NTB) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB bercita-cita ingin menjadikan Lombok, NTB sebagai pusat busana mulsim. Semangat ini sejalan dengan diakuinya Lombok secara internasional sebagai tujuan wisata halal. Penegasan ini disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah di Mataram, Jumat (20/9).

Istri orang nomor satu di NTB ini nampak sangat antusias mewujudkan cita-cita Dekrnasda NTB ini. Hj. Niken menjelaskan, NTB memiliki potensi yang cukup besar di bidang fashion.

NTB diperkuat dengan kearifan lokal. Yaitu berkembangan industri tenun. Baik di Pulau Lombok, maupun di Pulau Sumbawa. “Kita punya keuni-

kan. Keunikan kita adalah tenun,” demikian Hj. Niken.

Kepada Suara NTB, dipaparkan ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Lombok sebagai pusat busana muslim. Salah satunya, Dekranasda NTB mengumpulkan potensi-potensi yang ada di semua kabupaten/kota di provinsi ini. potensi-potensi produksi kain yang ada akan coba dibi-

na, kemudian diangkat dan diselaraskan dengan programprogram yang ada di provinsi.

“Sekarang sudah mulai pilot project dengan Bank Indonesia.

Bina desainer, konveksi, pemasarannya. Kita integrasikan,” ujarnya.

Kelemahan-kelemahan yang ada, misalnya tentang kualitas tenun yang perlu ditingkatkan, akan ditingkatkan.

(Suara NTB/bul)

H. Kukuh Raharjo

Indonesia saat ini berada pada urutan kedua sebagai negara yang mengembangkan fashion muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab. Merujuk data Global Islamic Economic Index, konsumsi belanja busana muslim di Indonesia tahun 2017 mencapai US$ 20 miliar.

Oleh karena itu, NTB sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan budaya dan kriya (banyak kain tenun dengan motif yang sangat khas) serta penduduk mayoritas muslim dengan kehidupan yang religius memiliki kesempatan besar untuk menjadi pelaku utama moslem fashion industry. (bul)

LPJK Kebut Konversi Sertifikat Diimpor Tanpa Label Halal MUI NTB Serukan ”Online” Jasa Konstruksi Mataram (Suara NTB) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi NTB melakukan percepataan konversi sertifikat kompetensi dari manual ke online, bagi pemilik sertifikat. Baik badan usaha, maupun tenaga konstruksi. Batas waktu konversi hingga 30 September. Setelah itu, sertifikat manual tak lagi berlaku.

Untuk mempercepat konversi ini, Kata Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, LPJK telah melakukan road show ke kabupaten/kota untuk one day service (layanan sehari). “Kita sudah semaksimal mungkin membantu badan usaha dan tenaga kerja melakukan konversi. Intinya sampai tanggal 30 September masih bisa dibantu.

Setelah itu, sertifikat kompetensi fisik tidak lagi berlaku,” katanya. Dari seluruh asosiasi di bawah LPJK, jumlah anggotanya mencapai 3.000-an. Untuk badan usaha, menurut Nurul Hijah, berpeluang konversi sertifikat dari manual ke online tuntas sebelum deadline pemerintah.

Hanya saja, konversi untuk tenaga terampil LPJK pesimis bisa tuntas sebelum 30 September. Untuk mempercepat kon-

versi tenaga sertifikat tenaga konstruksi ini, Nurul Hijah mengatakan telah bersurat ke kabupaten/kota sebagai penyelenggara untuk mempercepatnya.

“Tinggal kemauan kabupaten/ kota. LPJK tidak bisa sendiri.

Harus bekerjasama dengan kabupaten/kota,” ujarnya.

Saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0 yang mengharuskan seluruh layanan digital. Sertifikat dan perizinanperizinan online. Dalam rangka penerapan tertib administrasi dan pengamanan terhadap pemalsuan Sertifikat Keahlian (SKA), Sertifikasi Keterampilan (SKT) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU), maka diperlukan pemberlakuan sistem pengamanan sertifikat dalam bentuk elektronik.

Penerbitan SKA, SKT dan SBU dalam bentuk elektronik dihasilkan dari aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) yang digunakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat dalam bentuk elektronik memiliki fungsi yang sama dengan sertifikat dalam bentuk fisik sesuai peraturan perundang-undangan.

SKA merupakan sertifikat keahlian yang diterbitkan

LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/ atau keahlian tertentu. Saat ini ada sekitar 37 sertifikat dari berbagai bidang Arsitek, Elektrikal, Mekanikal, Sipil, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan, serta lainnya.

Kualifikasi tenaga ahli Jasa Konstruksi terdiri dari Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Sedangkan SKT merupakan sertifikat keterampilan yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi sebagai bukti kompetensi. Selanjutnya SKA dan SKT ini dapat digunakan untuk mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) di masing-masing daerah.

Selain itu, juga bisa digunakan untuk tender dalam bidang konstruksi. Sertifikat digital yang asli memiliki QR code khusus. Pemberlakukan SBU, SKA, dan SKTK dalam bentuk elektronik memiliki tujuan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi serta pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi lebih tertib administrasi. (bul)

Bank NTB Syariah Kejar Capaian 80 Persen Pembiayaan Rumah Subsidi Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah memiliki peluang mendapatkan tambahan kuota pembiayaan rumah subsidi. Dari kuota pembiayaan yang diterima, Bank NTB Syariah mengejar percepatan realisasi hingga 80 persen pada Oktober 2019 ini.

“Kalau tercapai penyaluran 80 persen pada Oktober ini, Bank NTB Syariah akan diberikan tambahan kuota,” kata Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo.

Baru-baru ini Bank NTB Syariah juga mendapatkan penghargaan di Banjarmasin sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang pembiayaan sektor propertinya paling progresif. Pada Januari 2019 ini,

“Kita organisasikan kekuatan kita mewujudkannya,” imbuhnya. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB mengikuti kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia Tahun 2019 di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 12-14 September 2019 dengan membawa misi memperkenalkan NTB sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Sekaligus sebagai upaya pengembangan NTB sebagai pelaku moslem fashion industry di level nasional/internasional.

The Global Economic Islamic Report 2018/2019 menyebutkan,

Bank NTB Syariah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB Kemenpera, dan PPDPP untuk mendukung program sejuta rumah subsidi di Indonesia.

Bank NTB Syariah mendapatkan jatah pembiayaan rumah subsidi sebanyak 1.065 unit. Sampai saat ini, 600-an unit telah dibiayai. “Oktober ini kita kebut sampai 80 persen tercapai pembiayaan,” sebutnya. Jika penyaluran pembiayaan properti tercapai hingga 80 persen pada 2019 ini, tentu ini menjadi lompatan luar biasa bagi Bank NTB Syariah.

Sejak konversi menjadi Bank Syariah penuh setahun lalu, Bank NTB Syariah sangat ekspansif. BPD NTB ini,

kata H. Kukuh betul-betul melakukan transformasi terhadap paradigma layanan bank. Yang dulunya pembiayaan terbatas kepada umum, saat ini Bank NTB Syariah ekspansif menyasar semua pembiayaan.

Salah satunya untuk pembiayaan di sektor properti, Bank NTB Syariah telah bekerjasama dengan 20-an pengembang. Diantaranya Zenith, Abicarya, Mekar, Rian, Alam Asri, Hissto, Salva, BLI, Daya Cipta, Varindo, MDC, Muara Alam, Mandasari, Rizqi Agung, Wirat, Citra Jaya G, dan Aura Bintang T. Kembalinya para pengusaha lokal ini kepada bank daerah karena dianggap cukup responsif dan memberikan pel-

ayanan tercepat. Bank NTB Syariah tertarik menggarap sektor property ini secara masif. Alasannya untuk memberikan pilihan lebih banyak kepada nasabah, kepada pengembang untuk pembiayaannya.

Selain itu, FLPP cenderung berisiko kecil. Tingkat Non Performing Financing (NPF) dalam istilah perbankan syariah, atau disebut kredit macet relatif kecil. Pemerintah juga menggencarkan program sejuta rumah untuk menjawab kekurangan tempat tinggal yang masih tinggi di NTB. Selain itu, kreditnya berjangka panjang. Jika pengembalian kredit dari nasabah stabil, akan menjaga fortopolio bank lebih stabil. (bul)

Beli Daging Lokal

Mataram (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB menyerukan pengunaan daging lokal.

Menyusul diterbitkannya Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Aturan ini merevisi Permendag 59 Tahun 2016.

Dalam aturan itu, impor produk hewan tak lagi diwajibkan mencantumkan label halal sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Permendag 59 Tahun 2016. Menurut Ketua MUI Provinsi NTB, Prof. H. Saiful Muslim, menggunakan daging halal sama artinya menjaga nama baik NTB sebagai provinsi yang telah mendapatkan pengakuan dunia ber brand halal.

“Saya pribadi tolak, kenapa kita harus dikendalikan orang.

Kenapa kita harus tolak, impor itu kan kesepakatan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, kenapa kita harus paksa impor (daging). Tapi kan kita tidak tau pertimbangan pemerintah seperti apa, perjanjian-perjanjiannya,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/9).

Dengan diakuinya Lombok, NTB sebagai provinsi yang kental syariah, harapannya para pedagang daging, tanpa terkecuali konsumen agar menjaga NTB yang dikenal luas serba halal. Selain itu, NTB sedang berusaha memberikan kejelasan kepada tamu daerah, wisatawan yang datang berkunjung tentang brand halal NTB. “Meraka yang datang juga pasti tanya, makanannya halal atau tidak. Kita harus jelaskan, kita tidak menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan identitas kita sebagai destinasi wisata halal,” im-

buhnya. Penolakan atas masuknya daging impor tanpa label halal menurutnya dibolehkan. Ada hak untuk menolak itu. kebijakan pemerintah memasukkan daging impor tanpa label halal akan mengakibatkan keraguan. Oleh karena itu, Saiful Muslim menegaskan produk pangan dan minuman impor tanpa label halal ditolak. Daging impor yang masuk tanpa label halal sangat meragukan lantaran tidak ada legitimasi yang menerangkan penyemblihan hewan dan segala prosesnya hingga dikirim masuk Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan dinyatakan halal.

Caranya, menurut Saiful Muslim, jangan dibeli daging impor yang tidak berlabel halal.

“Lebih baik makan kangkung.

Karena meragukan. Kalau meragukan kan subhat namanya itu. lebih dekat dengan dosa,” imbuhnya. Ia menyarankan gunakan atau konsumsi daging lokal untuk mengangkat derajatnya. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapat.

Lebih meyakinkan kehalalannya. Mendukung peternak lokal. Pun tidak mengkhawatirkan dari sisi ketersediaan.

Mengingat NTB adalah provinsi lumbung ternak. “Jangan hanya kejar murahnya saja daging luar. Tapi akan merusak branding kita s e b a g a i provinsi yang dikenal serba halal.

Kita harus konsisten menjaga ini,” ujarnya. (bul)

H. Saiful Muslim

SUARA NTB

Sabtu, 21 September 2019

Halaman 9

APH Usut Aset di Lobar Diduga Dikuasai Oknum Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah aset di Lombok Barat (Lobar) tengah diusut aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini pihak kejaksaan dan kepolisian. Beberapa di ataranya di Kuranji Kecamatan Labuapi dan wilayah Lingsar. Pihak APH mengusut aset ini karena diduga dikuasai oleh oknum.

“Kalau aset di Kuranji kan tengah diusut pihak kejaksaan, dan ada juga yang ditangani kepolisian,” tegas Kepala BPKAD Lobar, H. Mahyudin. Untuk penanganan aset-aset terindikasi berkasus yang masuk APH kata dia, telah masuk ke ranah penanganan di APH. “Itu sudah ditangani aparat penegak hukum,” tegas dia.

Sementara itu, Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan, Lalu Gde Ramadhan Ayub mengaku telah menerima laporan terkait adanya oknum yang menguasai lahan aset di Kuranji kecamatan Labuapi. “Saat ini kami tengah melakuan langkah koordinasi dengan bagian hukum, membuat permohonan, pelaporan. Kami akan mem-back up bagian hukum dengan data,” jelas dia. Sebagai langkah awal, pihaknya melakukan mediasi dengan oknum tersebut. Kalaupun lahan itu dikuasai karena dibeli, tentu di pemda ada mekanisme dan prosesnya panjang. Sejauh ini setahu dia, tidak ada penjualan aset di daer-

ah itu. Termasuk kalaupun lahan itu untuk perumahan nelayan, tentu peruntukan untuk nelayan perlu dikaji apakah boleh untuk oknum kades.

Menurut dia, aset ini resmi milik daerah karena tercatat di neraca aset. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Lobar, Taufik menambahkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan BPKAD untuk penanganan aset yang dikuasai oknum kades tersebut. Setelah ada data dari BPKAD kata dia barulah ada kajian dari bagian hukum. “Atas dasar hasil kajian ini nanti apakah langkahnya melaporkan ke APH. Berdasarkan hasil kajiannya nanti, kalau

melanggar hukum, maka kami laporkan,” tegas dia. (her)

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP.4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.2608 BY NOKA/NOSIN : MH33C1005CK787473/3CI788695 AN.PELAPOR HLG D’SPTRAN CAKRANEGARA KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.2214 EB NOKA/NOSIN : MH1JM312XJK027605/ J M 3 1 E - 2 0 2 2 6 4 4 AN.ABDULLAH HLG D’SKTR JL.LANGKO KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 21 September 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 21 September 2019

Halaman 11

Jadi Gaya Hidup, Produksi Kopi NTB Punya Potensi Besar Mataram (Suara NTB) – Kualitas biji kopi yang diikuti menjamurnya kedai kopi di NTB menarik perhatian berbagai pihak. Mulai dari penikmat, peneliti, hingga pemerintah. Salah satunya seperti gelaran Festival Pesona Senggigi yang diusung oleh Pemkab Lom-

bok Barat yang mengambil tema Coffee and Art (kopi dan seni) sebagai bentuk perhatian bagi potensi kopi NTB. Bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, salah satu sesi dari rangkaian kegiatan Festival Pesona Senggigi menghadirkan

Tekan Pernikahan Dini Dari Hal. 1 Sebenarnya, kata Wagub, NTB selangkah lebih maju dari UU Perkawinan tersebut.

Dalam UU sebelumnya dikatakan batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun. Tetapi NTB sudah punya regulasi sejak zaman kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, jika batas usia perkawinan perempuan minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.

“Jadi, kita sejak zaman TGB sudah selangkah lebih maju. Alhamdulillah, dengan adanya pengesahan UU Perkawinan ini memperkuat lagi regulasi yang kita buat.

Yang jelas di NTB itu sudah lama, perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun,” ucapnya.

Kasus pernikahan dini di NTB masih cukup tinggi. Berdasarkan data Pemprov dalam NTB Satu Data, kasus pernikahan dini anak usia 1019 tahun di 10 kabupaten/kota di NTB berada di atas 30 persen sampai 58 persen pada 2018. Seperti Lombok Barat, angkanya 49,89 persen, Lombok Tengah 57,98 persen, Lombok Timur 58,05 persen.

Kemudian Lombok Utara 47,95 persen, Sumbawa Barat 37,81 persen, Sumbawa 37,32 persen, Dompu 34,19 persen, Bima 34,64 persen, Kota Mataram 42,14 persen dan Kota Bima 32,95 persen.

Untuk mencegah pernikahan dini, kata Wagub harus dimulai edukasi dari tingkat dusun lewat posyandu, sehingga, revitalisasi Posyandu

menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB dalam empat tahun ke depan.

“Dengan revitalisasi Posyandu, kita bisa kontrol dengan baik dari dusun.

Jadi akan ketahuan. Nanti kalau berjalan. Kita lagi set up. Kalau sudah berjalan, kader di laporan bulannya di situ juga ada catatan kalau ada pernikahan di dusun tersebut. Sehingga kita tahu pernikahan dini atau pendewasaan usia perkawinan sukses atau tidak. Dari Posyandu kontrolnya,” katanya.

Melalui revitalisasi Posyandu, lanjut Wagub, akan banyak orang yang akan mengontrol atau mengawasi, sehingga, pengawasan terhadap pernikahan dini akan semakin ketat ke depan.

“Jangan sampai anak umur 15 tahun dibikin KTPnya umur supaya bisa menikah. Makanya diedukasi.

Tanpa edukasi, tak ada artinya kita paksa-paksa sesuatu,” jelasnya.

Pendewasaan usia perkawinan, kata Wagub agar bayi dan ibunya sehat.

Mereka yang menikah benar-benar sudah siap secara mental. Apabila ada konflik rumah tangga, tidak sebentar-bentar bercerai. Kemudian secara ekonomi mereka juga sudah matang. Sehingga ke depan, pendidikan anakanaknya sampai ke tingkat yang tinggi. (nas)

Spesial, Bank NTB Syariah Bangun Kantor Layanan Khusus Pensiunan Dari Hal. 1 Kantor layanan khusus untuk para pensiunan ini berlokasi di areal Balai Sosial Lanjut Usia (BSLU) Mandalika Jalan Majapahit Mataram. Kantor layanan pensiunan ini menjadi yang pertama di Indonesia, bekerjasama dengan PT. Taspen.

Secara bersamaan, Gubernur dan Wakil Gubernur mencanangkan Kartu Identitas Anak Yatim-Piatu (KIAP) Sejahtera Al Yatama Sekolah Khusnul Khotimah BSLU Mandalika. Kartu ini berfungsi sama dengan kartu ATM yang lainnya, yakni dapat dimanfaatkan untuk narik dan setor dana di ATM. Yang membedakannya, kartu ini bersifat khusus dan mencantumkan identitas per pemilik kartu.

Kartu ini menjadi brandingnya Bank NTB Syariah.

Direktur Utama Bank NTB Syriah, H. Kukuh Raharjo menjelaskan, kantor layanan pensiunan nantinya akan memfasilitasi kemudahankemudahan layanan bank bagi ASN yang sudah purnabakti. Apalagi saat ini, Bank NTB Syariah melayani 4.800 pensiunan di NTB. Selama ini, para pensiunan memperoleh layanan pembayaran manfaat untuk pensiunan di Kantor Cabang Bank NTB Syariah, tentu harus melalui antrean panjang. Karena itulah, pertimbangannya, bank menyiapkan kantor layanan khusus. Selain fasilitas bank, di kantor layanan pensiunan ini, dilengkapi dengan layanan kesehatan gratis bagi para pensiunan.

“Kami berpikir bahwa purnabakti ini kan sudah berkontribusi sangat baik untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga sudah layaknya mereka diberikan layanan khusus, yang mana layanan ini dilengkapi dengan layanan kesehatan, sehingga ketika datang sama teman-temannya bisa menerima layanan kesehatan,” jelas H. Kukuh.

Seperti diketahui Bank NTB Syariah selama ini tercatat sebagai bank pembayar untuk manfaat pensiunan. Layanan kepada pensiunan, disatukan dengan layanan umum yang ada di Bank NTB Syariah.

Di kantor layanan khusus para penisunan ini sebetulnya dapat diperuntukkan layanan bank, seperti umumnya. ‘’Meski dikatakan khusus, masyarakat juga bisa gunakan kantor ini untuk menerima layanan Bank NTB seperti pembayaran, pembuatan rekening dan lain-lain,’’ ujarnya.

Pembangunan kantor layanan khusus pensiunan ini ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun depan. Proses pengerjaan gedung diproyeksikan berlangsung selama 3 bulan.

“Kami targetkan gedung ini rampung dalam 3 bulan ke depan, setelah itu bisa langsung memberikan layanan kepada pensiunan terutama. Nanti kita juga sinergikan gedung ini dengan beberapa program pemerintah daerah terutama bidang sosial,” jelas H. Kukuh. (bul/*)

Korem Naik Tipe Dari Hal. 1 Mengenai siapa yang ditunjuk sebagai Danrem, pihaknya menunggu keputusan Mabes TNI. Keseluruhan ada 26 Korem se Indonesia yang dinyatakan naik menjadi tipe A. Seperti Korem di wilayah Jakarta dan Jawa Timur.

Menurut Danrem, kenaikan tipe itu akan menjadi pelecut semangat dirinya bersama jajaran untuk menjamin keamanan negara, khususnya wilayah teritorial NTB dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Ini trigger kami untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi di masa mendatang,” harapnya.

Dirincinya, tidak hanya Korem, status Kodim juga ditingkatkan. Namun baru sebatas untuk Kodim Kota. Untuk wilayah NTB, Kodim 1608/ Lobar yang naik grade, sehingga jabatan Dandim diisi pangkat Kolonel.

Mengenai penambahan personel, Danrem belum bisa memastikan. Tapi praktis

pascakenaikan tingkat, personel akan bertambah untuk mendukung 3.000 anggota yang sudah ada.

“Mengenai jumlah kebutuhan personel, nanti masih direkap dan akan disampaikan ke Mabes TNI untuk persetujuan penambahan,” terangnya.

Apakah konsekuensi lain akan ada penambahan alat utama sistem pertahanan (alutsista)? Menurutnya persenjataan hanya berkaitan dengan batalion.

Sebagimana saat ini Korem 162/WB memiliki Batalion 742/SWY. Diperkirakan persenjataan akan dipasok ketika ada penambahan batalion. Pihaknya sudah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk penambahan batalion di Pulau Sumbawa.

“Sekarang kan batalion di Lombok saja, kita sudah ajukan untuk batalion di Pulau Sumbawa untuk tahun 2021. Artinya nanti akan ada penambahan alutsista,” jelasnya. (ars)

lokakarya bertajuk Historika Kopi dan Gaya Hidup, Jumat (20/ 9) di Kedai Kopi Acibara, Mataram. Kegiatan tersebut menghadirkan tiga orang pembicara dengan latar belakang peneliti dan pebisnis kopi dan puluhan pecinta kopi sebagai peserta.

Kepala BPNB Bali, I Made Dharma Suteja melalui perwakilannya, Ida Bagus Sugianto, menerangkan digelarnya lokakarya tersebut sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Kebudayaan yang memuat 10 objek. Di mana salah satunya adalah kuliner, dan menekankan aspek pelindungan, pemanfaatan, dan pembinaan.

“Unsur dari pelestarian inilah yang salah satunya dilaksanakan dengan pelindungan. Untuk itu kita libatkan komunitas seperti dalam kegiatan ini,” ujar Sugianto, Jumat (20/9) di Mataram.

Aendra Medita selaku Coffee Channel yang menjadi salah seorang pembicara menerangkan bahwa menjamurnya kedai kopi secara umum di Indonesia merupakan dampak dari pergeseran gaya hidup yang menjadikan kopi

sebagai tren. Menurut Aendra, saat ini budaya minum kopi telah melekat erat di masyarakat mengikuti pemasaran besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha kopi. “Kopi itu bisnis ikon,” ujarnya.

Produk kopi NTB sendiri disebut Aendra perlu melakukan pemasaran besar-besaran jika ingin masuk dalam lingkaran gaya hidup tersebut. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengikutkan produksi kopi lombok di festival-festival dunia yang banyak diselenggarakan beberapa waktu belakangan. “Yang paling penting itu branding (pemasaran), packaging (pengemasan), dan promo. Produksi (kopi) kita banyak, tapi sedikit yang mau memasarkan,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh peneliti kopi, Prawoto Indarto, yang juga hadir sebagai pembicara dalam lokakarya tersebut. Diterangkan Prawoto budaya minum kopi sebagai tren terjadi 10 tahun belakangan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan perubahan dari kebiasaan sekadar minum kopi menjadi kebiasaan

mengeksplorasi cita-rasa kopi. “Di setiap wilayah rasanya berbeda, bukan puluhan tapi ratusan citarasa. Karena itu muncul istilah The Art of Coffee,” ujarnya.

Menurut Prawoto saat ini menikmati kopi menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi kaum milenial. Diaman kemampuan mencecap cita-rasa kopi bisa menjadi barometer dari kualitas seseorang. “Dulu kita minum kopi pahit, selesai. Poinnya kalau kurang manis, ya tambah gula,” ujar penulis buku Coffee Jakarta tersebut.

Belakangan komunitas pecinta kopi diakui Prawoto menjamur, diikuti dengan edukasi terhadap kualitas produksi kopi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Prawoto sendiri menemukan bahwa produksi kopi sebelum terjadinya pergeseran budaya minum kopi cukup rendah dimana harga biji kopi Indonesia dihargai begitu murah karena kualitasnya yang memang tidak dijaga.

Peneliti kopi sekaligus pemilik Wangi-wangi Coffee Lombok, Qwadru Wicaksono, menerang-

kan bahwa produksi kopi di NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk dieksplorasi. Dicontohkannya seperti produksi arabika yang dimiliki NTB di mana citarasanya begitu kaya. “Satu-satu kita temukan dari Sajang sampai Sembalun,” ujarnya.

Walaupun begitu, Qwadru mengakui kualitas biji kopi NTB tersebut pada awalnya masih jauh jika dibandingkan dengan produksi luar daerah. Namun

sekitar tahun 2009 petani kopi di NTB, salah satunya seperti yang ada di Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora, Bima yang mulai meningkatkan kualitas kahawa nangga (kopi nangka) yang mereka miliki. “Mereka belajar bagaiamana memperlakukan pohon kopi, cara panen, memilah variates kopi, sehingga mereka menemukan nilai ekonomi. Sekarang kopi mereka luar biasa,” ujarnya. (bay/*)

(Suara NTB/bay)

LOKAKARYA - Suasana kegiatan lokakarya Historika Kopi dan Gaya Hidup sebagai rangkaian dari Festival Pesona Senggigi, Jumat (20/9).

Gelar InFest 2019, DJPPR Berikan Edukasi Pembiayaan APBN bagi Generasi Muda

(Suara NTB/DJPb NTB)

TANDA TANGAN - Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu RI, Dwi Irianty Hadiningdyah dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Mataram, Hj. Nurul Yakin, menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka pengembangan literasi pembiayaan dan risiko keuangan negara

Mataram (Suara NTB) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bekerjasama dengan Kantor Perwakilan (Kanwil) Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menggelar kegiatan Inclusive Festival (InFest) 2019, Jumat (20/9). Kegiatan dengan konsep kuliah umum yang berlangsung di Hotel Vaganza Mataram tersebut dihadiri oleh 400 dosen dan mahasiswa UIN Mataram.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan

TNI dan BPBD Pidanakan Aplikator Bermasalah Dari Hal. 1 Pelanggaran SPK pada pengerjaan bantuan rumah korban gempa ini terletak pada spesifikasi hingga tidak tuntasnya pekerjaan. Aplikator bahkan ada yang kabur membawa uang korban gempa.

Dalam catatannya, baru tiga aplikator yang ditemukan bermasalah di Kota Mataram dan empat di Sumbawa.

“Sekarang kami sedang minta para Dandim untuk membuat laporan, batas waktunya Senin sudah harus ada aplikator bermasalah itu,” ujarnya mengingatkan para Dandim.

Setelah teridentifikasi aplikator bermasalah tersebut, pihaknya akan mendorong untuk diproses secara pidana ke Polda NTB. Menurutnya, mempidanakan aplikator, termasuk yang kabur ke luar daerah bukan perkara sulit. Apalagi data para pihak ketiga ini tercatat juga di

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Polda NTB juga akan melibatkan masing masing Polda tempat domisili para aplikator itu untuk dilacak.

Selain yang sedang dilacak Polda NTB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB juga sudah melakukan inventaris. Menurut Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, hampir 200 orang sudah diperiksa polisi. Baik dari unsur oknum Pokmas, pemerintah desa, fasilitator, pegawai BPBD, hingga aplikator yang berasal dari semua kabupaten/kota terdampak gempa.

Selain itu, kata Khalik, BPKP juga sudah turun melakukan pengumpulan data di lapangan. Rata-rata kasus yang terjadi di lapangan, ada aplikator yang sudah membuat kontrak dengan Pokmas, kabur setelah dana dicairkan. Seperti di Sumbawa, dia menemukan 54 unit RTG sudah dicairkan dananya, tetapi tidak dikerjakan

oleh aplikator.

Para aplikator itu sebenarnya sudah diseleksi sejak awal, bahkan mereka sudah menandatangani pakta integritas.

Namun dalam perjalanannya, mereka gunakan uang itu untuk usaha yang lain. “Kalau sampai Desember tidak mereka kerjakan kami serahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sementara data progres rumah korban gempa yang dibangun dan di perbaiki, untuk rumah yang sudah terbangun mencapai 174.784 unit rumah dari 222.530 unit rumah rusak. Sebanyak 91.136 unit diantaranya dalam proses pengerjaan, sudah selesai dan ditempati warga 83.648 unit.

Dari Rp 5,1 triliun dana yang digelontorkan pusat, Rp 4,8 triliun lebih sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Kemudian Rp 4,3 triliun lebih dikirim ke rekening pokmas untuk pembangunan rumah. Sisanya Rp 524 miliar lebih masih belum dicairkan. (ars)

Kemenperin Dukung Usulan Penetapan Kawasan Industri di KSB Dari Hal. 1 Ia menjelaskan sebuah kawasan akan dibangun menjadi kawasan industri, tentunya diawali dengan sebuah kajian.

Misalnya terkait dengan kesesuaian tata ruang dan peruntukan ruangnya. Apakah sesuai untuk kawasan peruntukan industri (KPI).

“Kemudian di dalam KPI, dia harus masuk lagi kawasan industri. Jadi persyaratan-persyaratan dilihat adalah kesiapan lahan, infrastruktur sumber air. Kemudian persyaratan seperti pelabuhan, bandara dan sebagainya,” tuturnya.

Apabila seluruh persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, kata Zakiyudin, maka pusat akan mendorong dan memberikan support. Seperti

diketahui, Pemprov NTB melakukan percepatan penetapan lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya menjadi kawasan industri.

Usulan menjadi kawasan industri akan diajukan ke pemerintah pusat yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pembangunan smelter dan industri turunannya akan dibangun pada lahan seluas 850 - 1.200 hektare. Karena luas lahannya berada di atas 400 hektare, maka kawasan pembangunan smelter dan industri turunan tersebut harus ditetetapkan menjadi Kawasan Industri (KI). Regulasi yang mengatur yakni PP No. 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri. Sehingga proses pembahasan amdal pembangunan smelter dan industri turunan mengacu pada atu-

ran tersebut.

Diketahui, PT. AMNT berencana membangun smelter dengan kapasitas 2,6 juta ton konsentrat per tahun. Selain smelter, rencananya akan diikuti pembangunan industri turunan, seperti pabrik semen, pupuk, kabel dan lainnya.

Saat ini proses pengembangan sudah dalam tahapan Front End Engineering Design (FEED) yang dilakukan bersama Outotec sebagai salah satu teknologi provider terdepan dalam industri smelting dan refining.

Fasilitas peleburan dan pemurnian emas dan tembaga dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat tersebut dibangun di KSB, direncanakan awal 2020 sudah mulai konstruksi. Ditargetkan pertengahan 2022, smelter tersebut sudah selesai dibangun. (nas)

APBN yang dilakukan Pemerintah,” ujar Kepala Kanwil DJPb NTB, Syarwan dalam sambutannya di kegiatan tersebut.

Hadir sebagai pembicara dalam kuliah umum tersebut Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu RI, Dwi Irianti Hadiningdyah, membahas mengenai pembiayaan dan pengelolaan APBN untuk memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

Diakuinya, peran dari institusi perguruan tinggi seperti yang ditunjukkan UIN Mataram dinilai penting, mengingat diperlukannya sinergi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk mewujudkan dan membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. “Pengetahuan umum mengenai bagaimana APBN dikelola sebagai uang kita bersama perlu diberikan sejak dini di institusi pendidikan. Kami menyambut baik kesediaan UIN Mataram untuk bekerjasama dalam Program Edukasi Pembiayaan APBN ini,” ujarnya.

Syarwan menekankan pentingnya kerjasama dan sikap saling mendukung untuk menyukseskan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun NTB. Melalui kegiatan tersebut diharapkan muncul pemahaman tentang peranan pembiayaan APBN, pengelo-

laanya dan pemanfaatan yang pada dasarnya diperuntukan bagi masyarakat.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Edukasi antara DJPPR dan UIN Mataram dalam rangka pengembangan literasi pembiayaan dan risiko keuangan negara. Agenda InFest 2019 di kota Mataram dilanjutkan dengan Talkshow Yang Muda Yang Bicara dengan tema Menjadi Usahawan Rintisan Melek Risiko Keuangan.

Acara ini menghadirkan pembicara dari DJPPR, Suharianto dan Ihda Muktiyanto, yang menyampaikan materi tentang Kebijakan Makro APBN dan Instrumen Investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Selain itu sebagai pembicara hadir pula Direktur Keuangan dan Investasi Pusat Investasi Pemerintah, Sochif Winarno, Fashionpreneur muda Anunk Aqeela, serta Financial Planner dan Investor Andhika Diskartes.

Talkshow Yang Muda Yang Bicara dihadiri oleh berbagai komunitas anak muda, usahawan rintisan dan mahasiswa di Kota Mataram dan sekitarnya. Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan generasi muda NTB dapat lebih memahami APBN, lebih kreatif dan produktif serta mempunyai perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan. (bay)

Pemprov Terbitkan KIAP Dari Hal. 1 Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah mengatakan saat ini baru 6.341 anak yatim dari keluarga mampu yang terdata di seluruh NTB untuk mendapatkan KIAP Sejahtera. Diharapkan seluruh anak yatim piatu dari keluarga kurang mampu terdata menerima KIAP. KIAP tersebut berisi bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB sebesar Rp100 ribu untuk masingmasing anak. Sedangkan dari Disos NTB nantinya direncanakan akan diberikan setahun sekali, namun tak disebutkan jumlah nominalnya.

“Bantuan-bantuan sosial, masuknya lewat kartu anak.

Itu yang kita harapkan, pendidikan dan akses kesehatan anak yatim piatu terjamin. Jadi nanti kartu ini sebagai identitas mereka mendaftarkan ke sekolah. Bahwa mereka anak miskin yang seharusnya mendapatkan sekolah gratis,” kata Wismaningsih dikonfirmasi usai pencanangan KIAP Sejahtera di Balai Sosial Lanjut Usia (BSLU) Mandalika, Jumat (20/9) siang.

Ia menjelaskan, kartu identitas ini hanya diperuntukkan bagi anak yatim piatu dari keluarga kurang mampu. Kartu ini bermanfaat untuk memantau layanan sosial yang diperoleh anak yatim piatu kurang mampu. Serta memudahkan anak untuk mengakses 10 dasar kebutuhan anak.

“Kartu ini sekaligus berfungsi sebagai ATM dan rekening tabungan bagi anak. Sehingga seluruh bantuan langsung berupa uang dapat memanfaatkan fasilitas kartu ini,” terang Wismaningsih.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov juga memberikan bantuan kepada 273 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di NTB. Dengan total bantuan yang bersumber dari APBD sebesar Rp5 miliar lebih.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc., mengatakan agama mengajarkan agar umatnya mencintai yatim piatu.

Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah yatim piatu. “Jadi mencintai yatim piatu sesungguhnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW,” kata orang nomor satu di NTB ini. (nas)

IMM NTB Ajak Pemuda dan Mahasiswa Bangun Otokritik untuk NTB Gemilang Dari Hal. 1 Sebab, evaluasi hari ini merupakan gambaran dan pelajaran bagi kepemimpinan ke depannya,” ungkapnya di hadapan peserta diskusi.

Namun secara umum menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB saat ini telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari berbagai program yang dijalankan oleh Gubernur dan Wagub.

Sementara itu, Pengamat Sosial Politik NTB, Dr. Kadri, M.Si, memberikan apresiasi terhadap kinerja Zul-Rohmi untuk satu tahun pertama ini.

Ia mengatakan kepemimpinan Zul-Rohmi sangat produktif.

Sebab, menurutnya pasangan Gubernur dan Wagub itu memiliki modal keterbukaan informasi dan komunikasi yang cuk-

up baik dengan berbagai kalangan tokoh politik, ormas keagamaan, tokoh pemuda dan masyarakat pada umumnya.

Ia juga menilai Zul-Rohmi menunjukkan idealnya pemimpin yang dapat mengakomodir berbagai kalangan dan etnis. Bahkan sudah turun langsung ke tiap daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur, SDA maupun SDM berjalan sesuai rencana.

Namun, ia berharap kepemimpinan Zul-Rohmi tidak membuka harapan untuk masyarakat selebar-lebarnya.

Sehingga, dikhawatirkan tidak dapat terealisasi dengan menyeluruh di dalam masyrarakat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Dr. Arsyad A Gani, M.Pd., memberikan apresiasi terhadap pembangunan Sumber Daya Manu-

sia (SDM) di NTB, yang dilakukan Gubernur dan Wagub, ZulRohmi. Khususnya dalam dunia pendidikan untuk Program Sarjana dan Pascasarjana.

Namun, ia mengingatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat.

Untuk itu, ia meminta Gubernur dan Wagub untuk terus menggenjot pendidikan di NTB untuk menekan angka putus sekolah.

Selain itu, Gubernur dan Wagubnya dalam kepemimpinannya ke depan untuk menciptakan lapangan kerja. Sehingga, angka pengangguran dapat ditekan. Termasuk guru honorer yang harus ditangkatkan kesejahteraannya.

Oleh sebab itu, ia meminta Gubernur dan Wagub agar memberikan penekanan terhadap Bupati maupun Wa-

likota se-NTB untuk betulbetul serius dalam memperhatikan dengan baik kondisi pendidikan SD, SMP maupun SMA. Ia juga berharap agar kesejahteraan guru diperhatikan dan ditingkatkan lagi.

Sementara Rektor Universitas Nahdatul Ulama NTB, Baiq Mulianah, M.Pd.I., memberikan catatan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yang menjadi kewenangan bupati dan walikota. Ia melihat bupati dan walikota perlu meningkatkan perhatian pada pendidikan dasar dan menengah di NTB ini. Karena itu, ia meminta gubernur menggandeng bupati dan walikota agar lebih serius menyikapi pendidikan dasar dan menengah.

Sedangkan, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin S.Sos,

MM., pada kesempatan itu, menyampaikan enam misi untuk mewujudkan NTB Gemilang. Yakni, NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri, dan NTB Aman dan Berkah. Ke enam poin tersebut merupakan satu kesatuan yang akan diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan NTB Gemilang.

Selain itu, Bang Najam, sapaan akrabnya, mengimbau para mahasiswa dan pemuda agar mampu memiliki beberapa kompetensi yakni demonstrasi, diplomasi, negosiasi, komunikasi dan konsultasi.

Karena itu, ia juga mengajak mereka untuk sama-sama membangun demi mewujudkan NTB Gemilang ini. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 21 September 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rayakan Hari Kontrasepsi Sedunia

BKKBN NTB Pupuk Semangat Melayani Mataram (Suara NTB) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB menggelar peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, Jumat (20/9). Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 250 orang peserta tersebut ditujukan untuk meningkatkan komitmen para mitra dan stakeholder untuk terus melayani dan memotivasi masyarakat untuk mulai melakukan kontrasepsi.

Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, MPH menerangkan bahwa peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia diadakan atas dasar surat yang dikeluarkan Kepala Perwakilan BKKBN NTB Nomor 2030/J3/ 2019. Kegiatan tersebut mengambil tema Meningkatkan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Guna Mencapai Indonesia sehat Mewujudkan NTB gemilang.

“Kegiatan hari kontrasepsi ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemakaian kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak kita inginkan,” ujar Anam ketika ditemui di sela-sela kegiatan. Selain itu, dalam semangat hari kontrasepsi

Perwakilan BKKBN NTB juga ingin memastikan bahwa melalui penggunaan kontrasepsi pertumbuhan penduduk di NTB dapat terkendali.

Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh jajaran dan pegawai Perwakilan BKKBN NTB, perwakilan OPD-KB, perwakilan OPD lintas sektor, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dharma Wanita, Penyuluh Keluarga Berencana, seluruh anggota pemuda Generasi Berencana (GenRe), dan lain-lain. Beberapa kegiatan sebagai rangkaian dari peringatan hari kontrasepsi sendiri telah dilaksanakan sejak beberapa bulan sebelumnya.

“Sebagai rangkaian kegiatan kita juga sudah memberikan pelayanan secara masal dan berkualitas di seluruh klinik di NTB. Menghasilkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 6.250 akseptor (penerima),” ujar Anam.

Selain itu telah digelar juga talkshow bersama perwakilan IBI, juga akan dilaksanakan pameran bersama IDI di Epicenturm Mall Mataram, pelayanan kontrasepsi oleh para dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Kemudian ada juga kegiatan pre-service training pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, pembinaan 1.000 hari kehidupan terhadap sasaran di Kabupaten/Kota, serta promosi advokasi kesehatan ibu dan anak bersama mitra kerja DPR-RI. Diterangkan Anam saat ini progres yang telah dicapai Perwakilan BKKBN NTB mencapai persentase 73 persen untuk penerima KB baru dan 75 persen untuk peserta KB aktif. “Kita juga sudah membuat Kampung KB di 240 desa, dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB,” ujarnya.

Persentase tersebut menujukkan bahwa masyarakat NTB secara umum telah menyadari akan pentingnya melakukan kontrasepsi dan merencanakan jumlah anak ideal. Diterangkan Anam jumlah anak ideal di masyarakat NTB saat ini adalah 2,3.

Artinya, masih ada masyarakat yang memiliki anak lebih dari dua namun menuju jumlah ideal dua. “Sekarang sudah rata-rata jika ditanya berapa anak yang diinginkan, jawabannya dua,” pungkas Anam. (bay/*)

(Suara NTB/bay)

Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si., berfoto bersama jajaran Kanwil BKKBN NTB dan panitia perayaan Hari Kontrasepsi Sedunia.

(Suara NTB/bay)

Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Advokasi Penggerakan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN NTB, Drs. Samsul Anam, MPH

(Suara NTB/bay)

KOMPAK - Para peserta melakukan senam sebagai rangkaian kegiatan perayaan Hari Kontrasepsi Sedunia di BKKBN NTB, Jumat (20/9).

Tiga Ruang Kelas di Ponpes Nurussalam Tetebatu Terbakar Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga unit ruang kelas belajar dan dua asrama beserta isinya di Yayasan Pondok Pesantren Nurussalam Desa Tetebatu, Jumat (20/9) sekitar pukul 15:30 wita ludes terbakar. Insiden kebakaran dialami oleh Ponpes Nurussalam yang berada di RT 09 Dusun Lekong Pituk Desa Tetebatu Kecamatan Sikur dugaan sementara disebabkan arus pendek listrik.

Adapun identitas pemilik atau penanggung jawab Ponpes tersebut, Muhadi, S.Pdi. Bermula ketika api diketahui oleh penanggung jawab yayasan, Muhadi melihat api pertama kali di atap ruangan panti asuhan di lantai dua.

Insiden kebakaran inipun membuat para santri yang sedang belajar di dalam kelas berhamburan lari keluar dan turun ke lantai dasar. Semen-

tara korban langsung meminta tolong kepada warga sekitar untuk dilakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16:30 wita setelah dua unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi.

Dari hitungan di lapangan, kerugian akibat kebakaran di antaranya 3 kelas dan 2 asrama anak yatim di lantai dua beserta isinya berupa meja, kursi, tas, buku pelajaran, dan laptop dengan kalkulasi kerugian sekitar Rp200 juta. Sedangkan bangunan sebagiannya masih bisa diselamatkan.

Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan mengatakan, sebanyak dua unit mobil damkar yang diterjunkan ke lokasi setelah adanya laporan dari masyarakar dan pihak kepolisian. Sebanyak 10 personel langsung melakukan pe-

madaman dan api bisa dijinakkan sekitar pukul 16:00 wita.

Diperkirakan kejadian kebakaran tersebut akibat korsleting

listrik di atas pelafon ruang panti asuhan dan kemudian merembet ke ruang kelas yang lainnya. (yon)

(Suar NTB/ist)

TERBAKAR - Beginilah kondisi sejumlah ruang kelas di ponpes Nurussalam Desa Tete Batu Kecamatan Sikur pasca terjadinya kebakaran, Jumat (20/9) siang.