HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 21 JUNI 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 83 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Pemprov Masih Berkutat 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 Inventarisir Penambang Liar 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 PENERTIBAN tambang ti kita tahu pilihan masyarakat set1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 emas ilegal di Sekotong dan Pra- elah diinventarisir,’’ ujarnya. 1234567890123456789012345678901212345678 Husni mengatakan, inventabu belum menunjukkan perkem1234567890123456789012345678901212345678 risasi yang dilakukan pihaknya bangan signifikan. Penutupan 1234567890123456789012345678901212345678 tambang emas ilegal di dua daer- belum selesai. Padahal inventa1234567890123456789012345678901212345678 ah tersebut belum akan dilaku- risasi ini sudah mulai direncana1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 kan sejak 2018 lalu. Menurutnya, kan dalam waktu dekat ini. 1234567890123456789012345678901212345678 Pemprov NTB melalui Dinas percuma dilakukan penertiban di 1234567890123456789012345678901212345678 Energi dan Sumber Daya Mineral lapangan apabila masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678 (ESDM) masih berkutat melaku- tidak disiapkan mata pencahari1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 kan inventarisasi terhadap para an sektor lainnya. 1234567890123456789012345678901212345678 ‘’Dulu pernah operasi juga penambang liar yang akan dialih1234567890123456789012345678901212345678 kan mata pencahariannya ke sek- Lombok Tengah. Tapi balik lagi, 1234567890123456789012345678901212345678 tor lain. ‘’Harus jelas mata penca- penertiban, masyarakat balik 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 harian berikutnya masyarakat itu lagi,’’ katanya. 1234567890123456789012345678901212345678 Husni mengaku sudah diperseperti apa. Jadi bukan tutup-tu1234567890123456789012345678901212345678 intahkan oleh Wakil Gubernur tup, tapi nanti momot (mengang1234567890123456789012345678901212345678 gur) masyarakat,’’ kata Kepala Di- NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djali1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 nas ESDM NTB, Ir. Muhammad lah agar segera menangani tam1234567890123456789012345678901212345678 Husni, M. Si dikonfirmasi di Mat- bang ilegal yang ada di Sekotong 1234567890123456789012345678901212345678 dan Gunung Prabu Lombok aram, Kamis (20/6) siang. 1234567890123456789012345678901212345678 Husni mengatakan, pihaknya Tengah. Untuk itu, pihaknya 1234567890123456789012345678901212345678 masih menginventarisir penam- melakukan inventarisasi para 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 bang liar yang ada di dua daerah penambang liar dan sektor pera1234567890123456789012345678901212345678 tambang emas tersebut. Setelah, lihannya. Setelah diketahui mere1234567890123456789012345678901212345678 para penambang akan diminta ka mau beralih ke sektor mana, 1234567890123456789012345678901212345678 akan beralih ke sektor lainnya. ‘’Nan- Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678TAMBANG ILEGAL - Kondisi Gunung Prabu, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah yang rusak parah akibat aktivitas penambangan ilegal. (Suara NTB/dok)
Kapolda NTB Minta Tambang Emas Ilegal Gunung Prabu Ditutup
Praya (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen. Pol Drs. Nana Sudjana, AS.MM, mengisyaratkan akan mengambil langkah hukum terkait keberadaan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Prabu, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng). Karena bagaimanapun yang namanya tambang ilegal itu tidak dibenarkan secara aturan. Sehingga upaya-upaya penegakan hukum perlu dilakukan, guna menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
TO K O H Tahan Sertifikat Aset Kontraktor BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar dalam laporan keuangan Pemprov NTB 2018. Dari jumlah itu, masih tersisa Rp2,7 miliar lebih kerugian negara yang harus dikembalikan kontraktor tersebar di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan, proses pengembalian kerugian negara tersebut terus berproses. Bersambung ke hal 15
TNGR Tutup Pendakian Rinjani Tiap Jumat
(Suara NTB/ist)
Ibnu Salim (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Target Tuntas Tender Agustus SAMPAI pertengahan Juni, baru 35 paket proyek APBD murni 2019 senilai Rp25,125 miliar yang dapat dieksekusi. Pasalnya, baru 35 paket proyek tersebut yang selesai tender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Bina APP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT mengatakan baru 35 paket tersebut yang bisa dieksekusi, Bersambung ke hal 15
Apalagi, tambang emas ilegal tersebut berada tidak jauh dari kawasan The Mandalika yang merupakan kawasan wisata andalan daerah ini. ‘’Ini (tambang emas ilegal Prabu) harus ditutup segera. Karena bahaya bagi pengembangan pariwisata kita,” kata Kapolda NTB, usai silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Polres Loteng, Kamis (20/6). Awalnya, pihaknya belum begitu yakin ketika mendapat laporan dari ITDC dan beberapa pihak soal keberadaan tambang emas tak berizin tersebut. Namun setelah
Kapolda turun langsung ke lokasi, ternyata benar memang ada tambang emas ilegal tersebut. Sehingga Kapolda menilai harus ada upaya tegas untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Karena kalau tetap dibiarkan, tanpa ada upaya penghentikan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi daerah ini. Terutama sektor pariwisata akan terganggu. Karena wisatawan paling tidak suka kalau ada aktivitas tambang di sekitar kawasan wisata. Sehingga jangan sampai karena melihat ada aktivitas tambang ilegal, wisatawan tidak mau datang lagi ke daerah ini. Khususnya ke kawasan The Mandalika. ‘’Kita akan koordinasikan dulu dengan pemerintah daerah setempat dan pihak terkait lainnya di daerah soal tambang emas ilegal ini. Bersambung ke hal 15
BERDEBU - Pelajar dan kendaraan melalui sungai kering dan berdebu di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima akibat jembatan amblas tergerus banjir.
Pemprov Belum Perbaiki Jembatan Sanggar Mataram (Suara NTB) Jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov NTB di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, hingga kini belum tersentuh perbaikan. Masyarakat mengeluh karena sejak kejadian banjir Mei 2019 lalu, hingga kini aktivitas mereka terganggu saat melalui di jembatan rusak tersebut. Jembatan Sanggar terletak di Desa Piong, jadi penghubung ke Desa Oi Saro dan tiga desa lainnya. Akses ini satu satunya menuju lingkar Kaki Gunung Tambora dan jadi penghubung ke sebagian Kecamatan di Kabupaten Dompu. Menurut Sekdes Piong, Syarif Hidayatullah, desakan perbaikan jalan ini sudah lama disampaikan melalui Pemkab Bima. Jembatan tersebut putus total akibat diterjang banjir Mei 2019 lalu. ‘’Tapi sampai sekarang kondisinya masih seperti itu. Masih rusak total. Tidak ada perbaikan sampai sekarang,’’ ujarnya via ponsel Kamis (20/6) kemarin. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Baru saja dibuka, jalur pendakian Gunung Rinjani dikeluarkan kebijakan baru. Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menutup akses pendakian, khususnya melalui Sembalun setiap hari Jumat. Alasannya, pertimbangan masukan masyarakat adat. Keputusan penutupan jalur itu sesuai surat TNGR Nomor PG.782/T.39/TU/KSA/6/2019. ‘’Sehubungan dengan permintaan masyarakat dan tokoh masyarakat Sembalun untuk tidak melakukan
pendakian ke Gunung Rinjani setiap hari Jumat,’’ demikian tertulis dalam surat. Dua poin yang menjadi isi surat, pertama, penutupan jalur pendakian Sembalun. Ke dua, bagi wisatawan yang ingin tetap mendaki hari Jumat, disarankan melalui jalur lain. Seperti jalur Senaru, Timbanuh dan Aik Berik. Dikonfirmasi soal kebijakan itu, Kepala TNGR Sudiyono mengungkapkan, berawal dari rapat dengan Dinas Pariwisata Lombok Timur saat pembukaan secara resmi jalur pendakian
Jumat (14/6) lalu di Sembalun. Pemda meneruskan permintaan masyarakat agar pendakian ditutup saat hari Jumat. Dengan alasan Jumat adalah hari yang disakralkan. ‘’Malam sebelum pembukaan jalur, Dispar dan masyarakat menyampaikan hal sama,’’ kata Sudiyono kepada Suara NTB, Kamis (20/6). Masyarakat adat Sembalun percaya bahwa Rinjani harus dijaga setiap hari Jumat, sehingga harus ditutup dari aktivitas pendakian. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
PENDAKI JALUR SEMBALUN - Sejumlah pendaki melalui jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur. Jalur ini ditutup setiap Jumat dan pendaki disarankan memilih opsi jalur lain.
Tak Gunakan APBD H. Sadimin (Suara NTB/dok)
Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri Banjir Peminat Mataram (Suara NTB) Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, Irwan Rahadi, mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program unggulan Pemprov NTB, yakni beasiswa pendidikan ke luar negeri cukup tinggi. Tidak hanya dari sisi banyaknya pendaftar tetapi juga keingintahuan masyarakat terkait sumber dana, pengelolaan, proses seleksi hingga jenis beasiswa yang ditawarkan.
Didampingi Divisi Kerjasama LPP NTB, Imanuella Andilolo dan Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuty, Irwan menegaskan bahwa sumber dana dari program beasiswa ini sama sekali tidak menggunakan APBD. Tetapi murni bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumbangan sosial perusahaan. Serta bantuan dari para donatur yang peduli dengan peningkatan kualitas SDM NTB melalui pendidikan.
Penggunaan dana CSR untuk menjalankan sebuah program pemerintah memang sudah lazim dilakukan. Seperti dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang menggunakan dana CSR untuk revitalisasi Kalijodo di Jakarta atau Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang dikenal kerap berburu dana CSR hingga ke luar negeri untuk mempercepat realisasi suatu proyek. Kini pasangan Gubernur
NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengikuti jejak penggunaan bantuan dari para donatur dan dana CSR untuk mewujudkan salah satu janji kampanye mengirim 1000 anak muda NTB belajar ke luar negeri. LPP NTB sebagai lembaga pengelola beasiswa ini dibentuk sebelum Dr. Zul dan Umi Rohmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Namun akte lembaga disahkan pada Februari 2019. Disusul penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov NTB sebagai pelaksana program di bulan berikutnya. Saat ini LPP NTB memiliki tujuh pegawai dengan struktur Direktur Lembaga, Sekretaris, Bendahara Umum, Divisi Kerjasama, Divisi Pelatihan, Divisi Fundraising dan Humas. Bersambung ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
Halaman 2
DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram 2018 Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Kamis (20/ 6) menggelar rapat paripurna penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyampaikan, sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan sekurangkurangnya memuat Laporan Realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian, lanjut Didi, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Kepala Daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha menerima dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram 2018 dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam pidatonya di hadapan rapat paripurna kemarin, mengungkapkan, pelaksanaan program yang tertuang dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2018 dan perubahannya mengacu pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peningkatan sistem pengendalian intern. Sehingga berdampak pada kewajaran penyajian Laporan Keuangan. Adapun upaya untuk meningkat-
kan kemampuan Keuangan Daerah adalah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD yang terus meningkat perannya dalam APBD dari tahun ke tahun, disamping itu dilakukan efisiensi dan efektifitas belanja. Hasilnya dalam pelaksanaan audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI dari tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 7 Maret 2019, untuk audit pendahuluan atau pemeriksaan intern dan dari tanggal 2 April sampai dengan 8 Mei 2018 untuk Audit Terinci Laporan
12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 TUJUH dari 10 kelurahan di Kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012 Cakranegara telah mencairkan dana kelurahan. 12345678901234567890123456789012123456789012 Program diharapkan segera dieksekusi. Ialah, 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Kelurahan Cakra Selatan, Cilinaya, Mayura, Sap12345678901234567890123456789012123456789012 ta Marga, Sayang – Sayang, Cakra Barat dan 12345678901234567890123456789012123456789012 Cakra Timur. Sedangkan, tiga kelurahan lainya 12345678901234567890123456789012123456789012 disampaikan Camat Cakranegara, Muhammad 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Erwan masih proses persiapan administrasi. 12345678901234567890123456789012123456789012 “Tujuh sudah cair. Tinggal tiga yang masih pros12345678901234567890123456789012123456789012 es,” kata Camat Cakranegara dikonfirmasi, Kamis 12345678901234567890123456789012123456789012 (20/6). Pihaknya telah beberapa kali melakukan 12345678901234567890123456789012123456789012 pembinaan di kelurahan. Kelurahan yang memiliki 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 kelengkapan sumber daya manusia dan daftar 12345678901234567890123456789012123456789012 penggunaan anggaran didorong segera mencair12345678901234567890123456789012123456789012 kan. Kelurahan yang masih belum paham terhadap 12345678901234567890123456789012123456789012 mekanisme pencairan segera ditindaklanjuti. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Pihaknya membuka diri untuk memfasilitasi Muhammad Erwan 12345678901234567890123456789012123456789012 maupun proses pendampingan. Karena, Camat, 12345678901234567890123456789012123456789012 Sekcam dan Kasubag Perencana siap diajak konsultasi. Termasuk Bagian Lay12345678901234567890123456789012123456789012 anan dan Pengadaan balap dan SKPD terkait jika diperlukan. “Sudah tiga kali 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 pertemuan berdiskusi dan apa yang ditanyakan kelurahan,” tandasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012 Terutama tujuh kelurahan yang mencairkan anggaran melalui mekanisme 12345678901234567890123456789012123456789012 tambahan anggaran (TU) dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, diingat12345678901234567890123456789012123456789012 kan segera melaksanakan program. Mereka tidak perlu menahan diri. Sement12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 ara, sifatnya LS dengan belanja di atas Rp 50 juta. 12345678901234567890123456789012123456789012 Kelompok masyarakat segera melaksanakan pekerjaan, menyelesaikan dan 12345678901234567890123456789012123456789012 membuat laporan untuk pencairan dana. “Ndak perlu ditahan. Silahkan, mereka 12345678901234567890123456789012123456789012 kerjakan saja,” tegasnya. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Keterlambatan pengajuan pencairan dana kelurahan terbentur oleh libur lebaran. 12345678901234567890123456789012123456789012 Secara teknis, kelurahan tidak memiliki kendala. Diakui, dana kelurahan barang 12345678901234567890123456789012123456789012 baru dan kelurahan tidak terbiasa mengelola anggaran besar. Kebijakan Pemkot 12345678901234567890123456789012123456789012 Mataram menempatkan pejabat bermasalah di kelurahan juga menjadi per12345678901234567890123456789012123456789012 soalan. Mantan Lurah Gomong tak menjadikan itu sebagai alasan. Fungsi koor12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 dinasi mulai dari perencana, PPK, KPA dan PA berjalan dengan baik. 12345678901234567890123456789012123456789012 “Ini kerja tim. Jangan ada yang kerja sendiri – sendiri,” katanya mengingatkan. 12345678901234567890123456789012123456789012 Pencairan tahap pertama dipastikan serapan dana kelurahan bisa mencapai 50 12345678901234567890123456789012123456789012 persen. Kecamatan akan terus memantau serta memfasilitasi kendala dihadapi 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 oleh kelurahan. (cem) 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 KEBERADAAN BRT (Bus Rapid Transit) 12345678901234567890123456789012123456789012 terus menjadi perbincangan di kalangan leg12345678901234567890123456789012123456789012 islatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, 12345678901234567890123456789012123456789012 Abdul Malik S.Sos., menilai, mangkraknya 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 BRT ini karena minimnya perencanaan. ‘’Ka12345678901234567890123456789012123456789012 lau kita akan mengeksekusi suatu anggaran, 12345678901234567890123456789012123456789012 itu harus penuh dengan perencanaan,’’ kat12345678901234567890123456789012123456789012 anya usai rapat paripurna di DPRD Kota Ma12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 taram, Kamis (20/6) kemarin. 12345678901234567890123456789012123456789012 Karena bagaimanapun juga, BRT ber12345678901234567890123456789012123456789012 kaitan dengan keberadaan sejumlah halte 12345678901234567890123456789012123456789012 bus di Kota Mataram. Dimana diketahui, 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 halte-halte tersebut kini memang kerap di12345678901234567890123456789012123456789012 manfaatkan oleh para pemuda untuk non12345678901234567890123456789012123456789012 gkrong atau sekedar berteduh ketika hujan 12345678901234567890123456789012123456789012 turun. Artinya, lanjut Malik, kalau tidak ada 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 inovasi dari OPD, maka baik BRT maupun 12345678901234567890123456789012123456789012 haltenya bisa terancam menjadi besi tua. 12345678901234567890123456789012123456789012 Politisi Golkar ini tidak setuju kalau 12345678901234567890123456789012123456789012 Abdul Malik Dishub Kota Mataram akan melakukan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 pembongkaran terhadap halte halte bus 12345678901234567890123456789012123456789012 tersebut. ‘’Karena kita belum mengetahui bagaimana perkembangan Kota 12345678901234567890123456789012123456789012 Mataram ke depan. Tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Mataram terus 12345678901234567890123456789012123456789012 berkembang pesat maka bukan tidak mungkin angkutan umum seperti BRT 12345678901234567890123456789012123456789012 ini sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan,’’ terangnya. 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Hanya saja, Malik menyayangkan halte-halte tersebut justru dibangun di 12345678901234567890123456789012123456789012 lokasi yang dianggap relatif sepi. ‘’Jadi kalau mau membangun halte itu, 12345678901234567890123456789012123456789012 harus diperhatikan di mana titik kumpul masyarakat,’’ cetusnyanya. Melihat 12345678901234567890123456789012123456789012 kondisi yang ada, anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini mendorong 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Dishub untuk memanfaatkan kembali BRT. Misalnya untuk angkutan sekolah. 12345678901234567890123456789012123456789012 Namun yang menjadi catatan adalah keberadaan halte perlu dipindah di pusat 12345678901234567890123456789012123456789012 pusat keramaian masyarakat. ‘’Mataram ini kan luasnya tidak seberapa. Hanya 61, 12345678901234567890123456789012123456789012 30 kilometer persegi. Sehingga kebutuhan akan halte itu, harus ditempatkan di 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 zona zona sekolah. Tidak melulu bertumpu di zona tengah,’’ pintanya. Zona zona 12345678901234567890123456789012123456789012 pinggiran seperti lingkar selatan dan lingkar utara juga perlu diperhatikan. 12345678901234567890123456789012123456789012 Malik melihat lokasi halte yang ada, banyak yang kurang tepat sasaran. Se12345678901234567890123456789012123456789012 hingga tidak bermanfaat secara maksimal. Ia mencontohkan halte bus di depan 12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 Makam Bintaro, Ampenan sekarang kondisinya nyaris rusak, padahal hate terse12345678901234567890123456789012123456789012 but belum lagi dimanfaatkan sesuai peruntukkannya. Kondisi di Mataram, 12345678901234567890123456789012123456789012 demikian Malik, sangat berkebalikan dengan yang terjadi di daerah lain. 12345678901234567890123456789012123456789012 ‘’Daerah-daerah lain, ketika mendapat bantuan dari pemerintah pusat san12345678901234567890123456789012123456789012 gat dimanfaatkan dengan sangat maksimal,’’ ujarnya. Malik lebih setuju ka12345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012 lau BRT ini menjadi angkutan sekolah meskipun pada ujicoba sebelumnya, 12345678901234567890123456789012123456789012 BRT ini masih minim peminat. Namun menurut dia, minimnya peminat meng12345678901234567890123456789012123456789012 gunakan BRT karena tidak dilengkapi dengan regulasi dan system. (fit) 12345678901234567890123456789012123456789012
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., membuka rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram 2018.
Keuangan Pemerintah Daerah, Kota Mataram mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini WTP ini sudah lima kali diperoleh Pemkot Mataram. Adapun Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari: a) Pendapatan Daerah, terealisasi Rp1,418 triliun lebih atau 98,65 persen dari target yang ditetapkan Rp1,437 triliun lebih. Atau turun 7,27 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2017 dengan realisasi Rp1,424 triliun lebih. b) Belanja dan transfer Bantuan
Keuangan terealisasi Rp1,435triliun lebih atau 93,23 persen dari anggaran Rp1,539 triliun lebih. Belanja Operasi terealisasi Rp1,114 triliun lebih atau 94,45 persen dari anggaran Rp1,180triliun lebih. c) Defisit pelaksanaan APBD yang merupakan selisih kurang pendapatan dengan belanja terealisasi sebesar minus Rp17,120 miliar lebih. Terdiri dari defisit APBD Rp15,512 miliar lebih, defisit di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp152 juta lebih, Surplus Dana BOS Rp37 juta lebih, dan Dana JKN defi-
Tahun 2018, APBD Kota Mataram Defisit
Segera Dieksekusi
(Suara NTB/dok)
Minim Perencanaan
(Suara NTB/fit)
cit Rp1, 492 miliar lebih; d) Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun lalu ditargetkan Rp 119,242 miliar lebih dengan realisasi Rp131,920 miliar lebih atau 110,63 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp17,193 miliar dan terealisasi 54,65 persen, merupakan investasi penyertaan Modal pada PDAM Menang Mataram dan; e) SILPA Kota Mataram Pada akhir Tahun Anggaran 2018 Rp105,404miliar lebih. Bersumber dari SILPA APBD Rp100,312 miliar lebih, SILPA RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp1,535 miliar Lebih, Silpa Dana BOS Rp720 juta lebih dan SILPA Dana JKN Rp2,835 miliar lebih. f) Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun lalu ditargetkan Rp 119,242 miliar lebih dengan realisasi Rp131,920 miliar lebih atau 110,63 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp17,193 miliar dan terealisasi 54,65 persen, merupakan investasi penyertaan modal pada PDAM Menang Mataram dan; g) SILPA Kota Mataram Pada akhir Tahun Anggaran 2018 Rp105,404 miliar lebih, yang bersumber dari SILPA APBD Rp100,312 miliar lebih, SILPA RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp1,535 miliar Lebih, Silpa Dana BOS Rp720 juta lebih dan SILPA Dana JKN Rp2,835miliar lebih. (fit/*)
(Suara NTB/cem)
MANGKRAK - Rumah jabatan wakil walikota di Jalan Margapati, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, diduga mangkrak. Rumah dinas ini sejak delapan tahun lalu tidak pernah ditempati oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Kondisi rumah dinas tak representatif dinilai menjadi pemicunya.
Rumah Dinas Wawali Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Rumah dinas atau pendopo Wakil Walikota Mataram, diduga mangkrak. Proses rehab tahun 2018 ditunda. Suara NTB mencoba mengecek kondisi rumah dinas yang berlokasi di Jalan Margapati, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram tersebut. Nyaris tak ada aktifitas apapun di dalamnya. Dinding rumah kotor, kaca pecah serta bagian plafon ada yang rusak. Di halaman rumah dinas tak terawat. Rumput liar tumbuh serta daun serta debu mengotori bagian teras rumah. Sementara di bagian belakang terparkir kendaraan dinas. Seperti diketahui, Pendopo Wakil Walikota tak pernah ditempati. Terhitung sejak H. Mohan Roliskana dilantik sebagai Wakil Walikota mendampingi H. Ahyar Abduh tahun 2011 lalu. Tak representatifnya rumah dinas tersebut membuat Mohan tinggal di rumah pribadinya di Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur. Tak terpakainya rumah jabatan wakil walikota diakui, Sekretaris Daerah Kota Mataram,
Ir. H. Effendi Eko Saswito, karena fasilitas yang dimiliki tidak layak sebagai rumah dinas wakil kepala daerah. Oleh karena itu, Pemkot Mataram melakukan perbaikan. Perbaikan sebelumnya di tahun 2018 sempat ditunda. Penundaan ini berdasarkan kajian dan rekomendasi dari TP4D. Kejaksaan mengkhawatirkan jika pekerjaan dikerjakan bertahap memungkinkan tidak sinkronnya pelaksanaan dari pertama. “Memang belum layak dipakai sebagai rumah jabatan wakil walikota,” aku Eko dikonfirmasi, Kamis (20/6). Tahun ini, Pemkot Mataram kembali mengalokasikan angga-
ran untuk perbaikan gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Item serta nilai anggarannya tidak disampaikan oleh Sekda. Secara umum disampaikan perbaikan terutama pada bagian fisik gedung dan penyedian mebel. Sejumlah fasilitas maupun gedung yang rusak disinyalir akibat lamanya rumdis tersebut tidak dipakai. Sekda meminta Bagian Umum Setda Kota Mataram, untuk melakukan pengawasan. Rumah jabatan wakil walikota merupakan aset milik Pemkot Mataram. “Iya, karena tidak pernah ditempati jadi rusak begitu,” demikian kata Eko. (cem)
Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mengalami defisif pada APBD tahun 2018 mencapai Rp17,1 miliar lebih. Kekurangan anggaran diklaim tertutupi oleh Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disampaikan oleh Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh, saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Mataram, Kamis (20/6) bahwa defisit pelaksanaan APBD yang merupakan selisih kurang pendapatan dengan belanja terealisasi senilai Rp17,1 miliar lebih. Ini terdiri dari defisit APBD senilai Rp15,5 miliar dan defisit rumah sakit umum daerah sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) senilai Rp152 juta. Dan, defisit dana jaminan sosial nasional Rp1,4 miliar lebih. Terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa senilai Rp 119,2 miliar dengan realisasi Rp131,9 miliar. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan anggaran senilai Rp17,1 miliar dan terealisasi 54,65 persen yang merupakan investasi penyerataan modal pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Giri Menang. Sementara, Silpa di akhir tahun 2018 sebesar Rp105,4 miliar yang besumber dari Silpa APBD Rp100,1 miliar, BLUD Rp1,5 miliar, dana bantuan operasional sekolah Rp720 juta dan dana JKN Rp2,8 miliar lebih. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M.Syakirin Hukmi mengungkapkan, defisit APBD dialami oleh Pemkot Mataram, sifatnya tertutup. Artinya, kekurangan anggaran tertutupi oleh Silpa pada 31 Desember 2018 lalu. “Jadi defisit ini bukan terbuka,” kata Syakirin. Kekurangan anggaran itu sama sekali tidak mempengaruhi program maupun perencanaan dan lain sebagainya. Sebab, sisa anggaran yang tersedia mencukupi untuk menutupi kekurangan tersebut. Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp 131,9 miliar. Dan. Saldo anggaran lebih pada akhir tahun Rp 105,4 miliar. Sehingga, kondisi APBD Kota Mataram di 2018 masih aman. “Jadi tidak ada masalah,” katanya. (cem)
DPPKB Meriahkan Harganas dengan Pelayanan KB Gratis Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, aktif memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat. Pelayanan KB di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan NTB, sebagai rangkaian memeriahkan peringatan hari keluarga nasional (Harganas) ke XXXVI tingkat Provinsi NTB. Bhakti sosial pelayanan KB gratis ini disampaikan Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Pelayanan KB secara serentak digelar di kabupaten/kota se – NTB. “Kegiatan ini sebagai rangkaian dari Harganas ke XXXVI,” kata Sutrisno, Kamis (20/6). Seperti pelayanan KB sebelumnya, DPPKB menurunkan satu unit mobil pelayanan keliling. Kendaraan operasional itu
guna menunjang pelayanan KB ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pihaknya bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Mataram, penyuluh KB serta kader KB. Selain memberikan pelayanan KB gratis, pihaknya juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi, konseling, informasi, edukasi, advokasi dan penggerakan kepada masyarakat. Sosialisasi difokuskan pada pentingnya program kependudukan, keluarga berencana dan pengembangan keluarga. “Suksesnya program KKBPK di Kota Mataram tidak lepas dari peran serta stakeholder,” ungkap Sutrisno. Sutrisno mengapresiasi, setiap pelayanan KB maupun sosialisasi program KKBPK mendapat dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader, penyuluh serta petugas medis lainnya. Sebab, penguatan serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemerintah.
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno foto bersama perwakilan BKKBN Perwakilan NTB, penyuluh KB, bidan dan stafnya usai memberikan pelayanan KB gratis dalam rangka peringatan Harganas ke XXXVI di Kampung KB di Lingkungan Selaparang, Kelurahan Banjar, Ampenan, Kamis (20/6). Pelayanan KB gratis di Kampung KB Handayani dapat dijaring 21 akseptor. Rata – rata aksepktor menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang berupa implant dan IUD. Sedangkan, 15 akseptor lainnya menggunakan KB sederhana
berupa pil. DPPKB juga tetap memberikan pendampingan terutama pada pasangan usia subur agar mengatur jarak kelahiran, agar menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas. “Kegiatan semacam ini akan terus dilakukan,” tutupnya. (cem/*)
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
”Money Changer” Ilegal Segera Ditertibkan
(Suara NTB/ist)
RUMAH SUBSIDI - Rumah Subsidi yang dibangun PT. Lombok Royal Property di dekat perbatasan selatan Kota Mataram dan Lombok Barat.
Pembiayaan Rumah Subsidi Habis Lebih Awal Mataram (Suara NTB) Target pembiayaan rumah subsidi yang biasanya diselesaikan hingga akhir tahun telah habis lebih awal. Semester I 2019, pembiayaan KPR subsidi oleh Bank BTN telah hampir 100 persen rampung. “Tinggal sedikit, pembiayaan rumah subsidi oleh Bank BTN habis. Bulan ini sudah clear,” kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto. Tahun ini, BTN mendapat kuota penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai 19.509 unit rumah. Sementara BTN Syariah mendapat jatah 548 unit rumah dengan nilai total kurang lebih Rp 2,1 triliun. Hingga akhir 2019, pemerintah menargetkan Rp7,1 triliun dana subsidi dapat disalurkan untuk mendanai pembangunan 67 ribu unit rumah. Penyaluran ini dilakukan 25 bank pelaksana yang terdiri atas empat bank umum nasional, dua bank umum syariah, 13 bank pembangunan daerah dan enam bank
pembangunan daerah syariah. “Bank BTN Syariah sudah ludes lebih awal. BTN konvensional bulan ini kemungkinan selesai,” imbuh H. Heri Susanto. Kepada Suara NTB, orang nomor satu asosiasi para pengembang NTB ini mengatakan, animo masyarakat cukup tinggi. Bank juga lebih agresif menyelesaikan pengajuan-pengajuan pembiayaan. Dengan lebih awal kuota BTN diselesaikan. Memungkinkan, kuota dari bankbank lain yang belum agresif menyalurkan pembiayaan KPR subsidi akan di tarik untuk dialihkan ke BTN. Dit-
ingkat pusat, asosiasi telah menyampaikan kepada pemerintah untuk memberikan tambahan kuota pembiayaan. Kedua, kepada bank-bank yang belum menyalurkan pembiayaan untuk KPR subsidi, diharapkan dapat diberikan kuota kepada bank pelat merah ini untuk membantu perbankan tersebut. “Ditingkat pusat, pemerintah akan melakukan evaluasi kepada bankbank penyalur pembiayaan KPR subsidi. Yang kinerjanya lambat, otomatis sebagian kuotanya akan dibantu ditangani oleh BTN,” imbuhnya. Kendati demikian, H. Heri Susanto mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir tak kebagian rumah subsidi. Saat ini ada 6.572 unit yang tengah dibangun oleh pengembang. Salah satu bank pembiayaanya adalah Bank NTB Syariah. Proses pembangunan sedang jalan terus oleh pengembang. Terdapat sebanyak lebih dari 10 ribu jumlahnya yang didaftarkan oleh para pengembang. (bul)
Golden Palace Hadirkan Food Promo Juni Mataram (Suara NTB) Di bulan Juni ini Golden Palace Hotel Lombok meluncurkan menu baru yang mengagabungkan bumbu khas Lombok dengan bumbu weastren dengan menu Nasi Goreng Sesaot dan Pasta Mandalika. Demikian disampaikan Chef Golden Palace Muhlis Affandi. Nasi Goreng Sesaot karena Sesaot dikenal dengan tumbuhan yang rimbun. Nasi goreng Sesaot ini rimbun dengan lauk yang terdiri dari bakso, telur, daging ham dan ayam. Sedangkan pasta Mandalika dengan Pasta yang dipadu dengan saos pelalah dengan saos carbonara dengan sate Ikan diberikan nama Mandalika karena kita menghadap masa Depan dengan akan hadirnya MotoGP di Lombok nantinya tutur Muhlis. Promo Food ini dimulai Bulan Juni ini. Nasi goreng Sesaot dengan Harga 75K/nett untuk dua orang dan pasta Mandalika dengan harga 60K/nett yang sangat terjangkau. Dengan hadirnya menu baru Ini diharapkan jumlah tamu yang berkunjung maupun menginap meningkat dari sebelumnya. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hote Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram. (r)
(Suara NTB/ist)
Promo food Golden Palace Hotel Lombok, Nasi Goreng Sesaot dan Pasta Mandalika
Mataram (Suara NTB) – Tempat penukaran valuta asing atau money changer oleh Bank Indonesia akan tetap dirazia. Semester II tahun ini dijadwalkan akan dilakukan penertiban. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris Sarwani melalui Iwan Kurniawan H selaku Manajer Unit SPPURKI menegaskan, meski sejauh ini dilihat menyusutnya aktifitas money changer ilegal, pengawasan tetap dilakukan. Sebelumnya hanya fokus di Pulau Lombok, sesuai jadwalnya di Pulau Sumbawa juga tak luput. Saat ini monitoring bukan cuma BI yang melakukannya. Seluruh jaringan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang telah berizin merupakan mata BI di lapangan. KUPVA ikut berupaya persuasif kepada yang tak berizin, selain lapor ke BI. Sehingga, beberapa yang belum berizin mulai mengajukan izin ke BI. “Kita sudah memiliki 16 KUPVA BB yang kantor pusatnya di Mataram. Dan 3 yang kantor pu-
satnya di luar NTB. Dalam proses izin ada 2 KUPVA,” demikian Iwan. Bahwa tanggal 7 April 2017 merupakan batas akhir operasi bagi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang tidak memiliki izin operasi dan belum mengajukan izin ke Bank Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)No.18/20/PBI/2016 perihal KUPVA Bukan Bank. BI secara nasional juga terus mendukung dan bekerja sama dengan stakeholders terkait, dalam operasi penertiban apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran seperti kejahatan pencucian uang, pendanaan narkoba dan terorisme. KUPVA atau money changer, merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian cek pelawat. KUPVA BB merupakan tempat alternatif selain Bank untuk menukarkan valuta asing. Peraturan perizinan bagi KUP-
VA BB ditetapkan agar pengawasan oleh Bank Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif, untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien. Sejak terbitnya PBI mengenai KUPVA BB, jelasnya, BI telah melakukan berbagai sosialisasi serta memberi imbauan kepada pelaku usaha untuk mengajukan izin ke BI. BI juga memerintahkan kepada penyelenggara KUPVA BB yang telah berizin untuk menghentikan kerjasama dan transaksi dengan pelaku yang tidak berizin dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dimaksud. Untuk mendukung terciptanya kegiatan penukaran uang asing yang sehat dan tertib, BI senantiasa mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin BI, yang dapat dilihat dari logo KUPVA BB, sertifikat dari BI, serta papan nama yang disertai nomor izin. Bagi masyarakat yang masih menemukan KUPVA BB, dapat menginformasikan ke kantor BI terdekat. (bul)
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Kerjasama DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan Harian Suara NTB Pansus di Desa Persiapan Menggala
Kaya Potensi Alam, Wilayah Dusun Relatif Gemuk Tanjung (Suara NTB) Pansus I 10 Desa Persiapan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), telah menuntaskan kunjungan di 5 desa persiapan yang dikunjungi. Kunjungan pamungkas di Desa Persiapan Menggala, Rabu (19/5) sore. Dalam survei lapangan ini, rombongan Pansus I terdiri dari Ketua Pansus, Ardianto, SH., anggota-anggota, M. Hilmi, Nurhardin, Ikhwanudin, dan Sabri. Sementara dari eksekutif, hadir Kabag Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain, Camat Pemenang, Suhadman, Kades (induk) Pemenang Barat, Sukri, Pjs. Kades Persiapan Menggala, Bahraen Fahmi, panitia Pemekaran desa, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pjs. Kepala Desa Persiapan Menggala, Bahraen Fahmi, mengatakan pemerintah desa persiapan sudah menyiapkan kelengkapan syarat administrasi, termasuk sarana dan
prasarana, potensi desa, dan potensi SDM. Menurut potensinya, desa yang menjadi lokasi domisilinya Bupati Lombok Utara ini, cukup besar. Di setiap lomba desa yang diikuti desa induk, sebagian besar penilaian potensi desa dilakukan di desa persiapan. “Potensi desa persiapan sangat mendukung materi lomba desa. Desa Persiapan Menggala memiliki topografi yang mendukung potensi ekowisata guna meningkatkan pendapatan masyarakat,” ungkapnya. Desa Persiapan Menggala terdiri dari 10 dusun, 2.153 KK, atau setara dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000 orang. Mengacu pada jumlah penduduk itu, maka syarat penduduk desa persiapan sebanyak 500 KK atau 2.500 jiwa sudah terlampaui. “Masyarakat kami di desa persiapan sangat antusias. Apalagi di bawah itu sudah
mulai menanyakan siapa calon kadesnya. Mereka sudah ancang-ancang mengangkat calon kepala desa definitif,” tambahnya seraya meminta dukungan Pansus terhadap pemenuhan kekurangan dari persyaratan yang harus dipenuhi. Ketua Pansus I Desa Persiapan DPRD KLU, Ardianto, SH., memberi penilaian positif terhadap potensi yang ada di desa persiapan. Ia pun mendukung dan menjanjikan bahwa pembahasan Raperda Desa Persiapan bisa dituntaskan oleh DPRD paling telat awal Juli 2019. “Besok (kemarin, red) kami sudah bertemu dengan Dirjen pemerintahan Desa Kemendagri, dan Minggu depan kami sudah mulai menggodok Raperda Desa Persiapan. Paling lambat, bulan Juli sudah bisa clear,” ujarnya. Ardianto menyambut positif bahwa dari lima desa yang dikunjungi, kunjungan Pansus
di Desa Menggala memakan waktu diskusi yang paling lama, 3 jam. Desa lain, tidak banyak diskusi. Salah satunya dikarenakan seluruh desa persiapan telah menyiapkan syarat pemekaran dengan baik. Hanya ada satu atau dua catatan kecil dari DPRD yang harus ditindaklanjuti oleh desa induk agar seluruh persyaratan terpenuhi dan layak ditetapkan sebagai desa persiapan. Ia menjelaskan, dari 8 syarat umum pemekaran Pansus sudah mengantongi kelebihan dan kekurangan di 5 desa yang dikunjungi. Dari Desa Persiapan Selelos, Segara Katon, Rempek Darussalam, Samaguna dan Menggala. Laporan 6 bulanan desa persiapan kepada pemerintah ikut meyakinkan Pansus bahwa desadesa itu layak. Namun untuk memastikan itu, fakta lapangan akan diuji. “Kami hanya ingin pastikan apa yang tertuang di laporan, betul-betul tidak ada per-
soalan,” imbuhnya. Ardianto berpesan, agar pemahaman dan kesepakatan bersama agar batas desa difinalkan. Sebab batas wilayah sudah diatur dalam Peraturan Bupati. “Dalam proses final nantinya, kami akan hadirkan semua Kades induk dan Kades persiapan, kita pertegas lagi bahwa ini loh batas-batasnya. Kami yakin sarana dan prasarana di Desa Menggala ini tidak ada persoalan,” tandasnya. Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain, mengungkapkan pentingnya Desa Persiapan Menggala melengkapi diri dengan berbagai syarat yang ditentukan. Baginya tidak cukup pembentukan desa persiapan hanya dengan pengakuan semata, namun perlu dibuktikan oleh bukti administrasi. Misalnya daftar rapat-rapat, maupun berita acara dukungan masyarakat untuk mengeluarkan iuran. Ia mencontohkan pemekaran
(Suara NTB/ari)
BERADA - Pansus I DPRD KLU saat berada di Desa Persiapan Menggala, Rabu (19/6) sore. di Lombok Timur, proses pemekaran terkesan lebih cepat karena warganya melengkapi diri dengan berkas dukungan dari berbagai kalangan. Dokumen tersebut membuat tim penilai dari provinsi lebih yakin dengan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, Rubain mengingatkan agar opini penolakan mencuat dari sebagian atau bahkan
satu - dua orang warga. Sebab penolakan tersebut bisa mempengaruhi penilaian. “Misalnya, satu kata saja warga menyatakan tidak setuju gara-gara tidak setuju dengan Kadesnya dan itu mencuat, itu bisa menimbulkan potensi konflik. Maka perlu dibuktikan persetujuan warga,” katanya. (ari/*)
Usai Gempa Kembali Kirim Transmigran PEMKAB Lombok Timur (Lotim) mengirim sebanyak 3 kepala keluarga (KK) untuk mengikuti program transmigrasi. Para transmigran asal Lotim ini akan disebar ke satu tujuan, yakni di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian disampaikan, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Ahmad Masfu, Kamis (20/6). Disebutkannya, jatah sebanyak 3 KK untuk Kabupaten Lotim itu pembagian dari jatah yang didapatkan provinsi NTB sebanyak 10 KK. Di ant(Suara NTB/yon) aranya, 5 KK ke Loteng, 2 ke Ahmad Masfu KLU dan 3 ke Lombok Timur dengan tujuan ke Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Program transmigrasi ini atas tersedianya anggaran di pemerintah pusat kepada daerah-daerah kawasan transmigrasi yang baru dibuka. Sementara daerah harus bisa menyiapkan dana sharing untuk melaksanakan transimigrasi tersebut. Pasalnya hitungan anggarannya sebesar Rp65 juta untuk pembangunan rumah, sementara apabila daerah ingin mendapatkan jatah lebih. Maka harus dipersiapkan dana sharing sebesar 25 persen, 50 persen, dan atau lebih dari itu. Sehingga inilah yang akan dipersiapkan supaya Kabupaten Lotim mendapat jatah yang lebih banyak untuk masyarakat yang melakukan transmigrasi. Terlebih pada tahun 2020, Kabupaten Sumbawa Barat akan membuka lahan seluas 1000 hektar dengan kapasitas menampung 500 KK. Pembukaan lahan itu dari Pemerintah DKI Jakarta siap mendukung pengadaan sarpras, sehingga masyarakat yang melakukan transmigrasi dari DKI Jakarta dan masyarakat lokal. Adapun di Kabupaten Lotim, pembukaan lahan untuk transmigrasi Lotim saat ini di Puncak Jeringo Kecamatan Suela. Hanya saja, dari pemerintah pusat belum menentapkannya sebagai kawasan transmigrasi. “Proposal penetapan puncak Jeringo sebagai kawasan transmigrasi tahun ini kami ajukan. Apabila sudah ditetapkan, maka tahun-tahun berikutnya masyarakat lokal dapat disalurkan ke puncak Jeringo,” ujarnya. Ahmad Masfu menegaskan, pelaksanaan transimigrasi ini penting dilakukan untuk pemerataan penduduk dan penyebaran peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di mana untuk masyarakat yang melakukan transimgrasi diberikan lahan seluas 2 hektar untuk digarap. Masyarakat transmigrasi dapat kembali ke kampung halamannya ketika sudah 2 tahun berada di lokasi transmigran. Itupun harus ada anggota keluarganya yang tetap tinggal di lokasi transmigrasi. (yon)
DBHCHT Diharap Tidak Tercecer Selong (Suara NTB) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) selama ini dinilai tercecer. Provinsi NTB diketahui menerima DBH-CHT sejak 2009 yang dikucurkan pada 2010 yakni sebesar Rp 109,52 miliar lebih. Seiring perkembangannya, saat ini NTB diketahui menerima lebih dari Rp 200 miliar. Untuk itu, pihaknya meminta agar DBH CHT ini tidak tercecer dalam penggunaannya. Demikian pandangan Station Manajer PT Sadhana Arif Nusa, Kuswanto (Suara NTB/rus) Setiabudi ditemui di Kuswanto Setiabudi gudang PT Sadhana, Kamis (20/6). Dia menjelaskan, semestinya penggunaan DBH CHT harus bisa menghasilkan sesuatu yang lebih subtansial. Menurutnya, DBH CHT ini dalam lima tahun bisa diinvestasikan. Artinya, jika dalam lima tahun ke depan bisa terkumpul Rp 500 miliar dengan investasi setiap tahun Rp 150 miliar. Pihaknya menyarankan pemerintah agar investasinya diarahkan untuk petani atau penggunaan yang lebih luas. Di mana, DBH CHT ini dijadikan sebagai jaminan, sehingga semua petani tembakau bisa mengakses permodalan dengan lebih mudah. D isamping itu, akan lebih ekonomis mendapat suku bunga pinjaman di perbankan. Ketika DBH CHT dijadikan jaminan, tambahnya, akan lebih memudahkan petani dalam mengembangkan usaha budidaya tembakau virginia. Pemberian dana langsung masing-masing Rp1,2 juta dalam setiap tahun pencairannya tidak akan bisa digunakan untuk pengadaan sarana produksi (saprodi) pertanian. ‘’Adanya lembaga penjamin ini akan bisa jadikan lebih kuat,’’ ujarnya. Selain memasukkan ke lembaga penjamin, DBH CHT disarankan digunakan untuk membangun rumah sakit petani. ‘’Rumah sakit atau lembaga penjamin ini dinilai lebih subtansial dibandingkan dengan memberikan uang kas kepada petani tembakau,’’ terangnya. (rus)
Sembalun Masuk Wilayah Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) Bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 lalu masih menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Terutama sekali bagi masyarakat di Kecamatan Sembalun yang mengalami kondisi cukup parah akibat guncangan gempa. Pasalnya, masyarakat di wilayah yang terdapat di bawah kaki Gunung Rinjani ini mengalami krisis air bersih lantaran aliran pipanisasi yang mengalir dari pegunungan masih terputus. Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, mengatakan pihaknya sudah memetakan sebanyak 7 kecamatan yang akan mengalami krisis air bersih tahun 2019 ini, di antaranya Kecamatan Terara, Sembalun, Sambelia, Sakra Timur, Jerowaru, Keruak, Sue-
la dan Wanasaba. Namun khusus di wilayah Kecamatan Sembalun, krisis air bersih terjadi dikarenakan aliran perpipaan air bersih di wilayah tersebut terputus akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Sementara daerah Sembalun tidak dilayani oleh PDAM, karena wilayah yang terletak di bawah kaki Gunung Rinjani itu sum-
ber mata air. “Sembalun untuk tahun ini masuk wilayah yang kita layani air bersih karena aliran pipanisasi dari gunung masih belum selesai diperbaiki,” katanya, Kamis (20/6). Kendati demikian, bantuan perpipaan terus dilakukan. Proses perbaikan dan penyambutan pipanisasi dari arah pegunung ke pemukiman masyarakat masih proses penyam-
bungan yang dipastikan dalam waktu dekat dapat tuntas, sehingga Kecamatan Sembalun tidak lagi masuk wilayah kekeringan. “Memang wilayah yang terdampak bertambah saat ini. Dulunya enam wilayah sekarang bertambah menjadi tujuh wilayah, yaitu Sembalun,” jelasnya. Pemetaan krisis air bersih sendiri sudah dipetakan sejak bulan Februari hingga enam bulan November. Sedangkan saat ini yang melakukan permintaan untuk pendistribusian air bersih yaitu Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru. “Yang secara rutin kita layani yaitu Desa Batu Nampar Selatan,”tutupnya. (yon)
(Suara NTB/yon)
Lalu Rusnan
Bantuan Gempa Masjid Mumbulsari
Kantongi Satu Alat Bukti, Oknum Pejabat Daerah Belum Dipanggil
(Suara NTB/ist)
BERTEMU - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. M. Rumaksi Sjamsuddin bertemu dengan perwakilan UNICEF, Rabu (19/6) malam.
UNICEF Bantu Lotim Tangani Krisis Air Bersih Selong (Suara NTB) United Nations Children’s Fund (UNICEF) membantu Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menangani krisis air bersih. UNICEF hadir bersama Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB yang rencana akan mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi di wilayah Sembalun, yakni di Desa Bilok Petung, Sembalun Lawang dan Timba Gading. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin , Rabu (19/6) malam menggelar pertemuan di Pendopo Bupati dengan CFO UNICEF NTT dan NTB Ann Thomas, CSD Specialist UNICEF NTT dan NTB Dr. Vama Chisnadarmani, MPH, Wash Officer, Rosita La Ode Pado, Baiq Rini Septiani dan lainnya. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana bersama Penanganan Kedaruratan Pelaksanaan Program Air Bersih, Sanitasi secara Berkelanjutan. Apalagi Lotim diketahui saat ini masih berbenah pascakejadian gempa, karena banyak menimbulkan kerugian. Bupati Sukiman mengatakan musibah yang dialami Lotim ini dinilai sengsara, namun membawa nikmat. Pascagempa, banyak pihak telah memberikan kontribusinya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. UNICEF, ujar bupati memi-
liki kontribusi terbesar dalam membangun kembali Lotim. “Atas nama masyarakat dan pemda Lombok Timur, terutama di daerah-daerah yang terkena dampak positif dari kegiatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada UNICEF, termasuk kepada YPM yang telah berkenan memfasilitasi dan mengatasi kesulitan masyarakat,” ungkap Bupati. Orang nomor satu di Lotim ini mengakui butuh dana yang besar mengatasi persoalan air bersih dan masalah lainnya pascagempa. Pemda Lotim tak akan mampu mengatasinya sendiri, karena dibutuhkan kolaborasi. Untuk itu, adanya kolaborasi antara UNICEF, Pemerintah Lotim dengan APBD, dan Pemerintah Desa melalui APBDesnya diyakini akan bisa mengatasi masalah yang akan ditangani. Bahkan, dari kolaborasi ini terkumpul dana sebesar Rp 5 miliar. Diakuinya, banyak mata air yang belum tertata manajemennya dengan baik di Kabupaten Lotim. Ke depan tentunya mata air yang ada di wilayah utara Lotim bisa dialiri ke wilayah Lotim bagian Selatan dapat berjalan sesuai target. Ketua YMP NTB, Hj. Ellena Khusnul Rakhmawati, menyampaikan target penanganan sanitasi dan air bersih akan di-
lakukan di 4 desa di Kecamatan Sembalun diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Agar bisa terlaksana, ujarnya, dibutuhkan juga kolaborasi dengan instansi terkait. Dituturkan, tanggal 10 Mei 2019 lalu sudah digelar penandatanganan kerjsama. Ia berharap, kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan sesuai dengan cita-cita bersama, sehingga masyarakat di empat desa di Sembalun ini bisa menikmati air bersih. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF NTT dan NTB, Yudhistira Yewangoe menyebut program UNICEF mengacu pada hak anak-anak. Di mana masyarakat mengalami trauma fisik dan psikis, terutama anak-anak. UNICEF merasa terpacu untukmendukung Pemerintah Lotim memulihkan daerah dan masyarakat terutama anak-anak. “Kami melihat ada satu komitmen yang luar biasa dari Pemda Lotim untuk memakmurkan kembali kesejahteraan masyarakat,” paparnya. Dikatakan, ketika kegiatan ini sudah berhasil, maka UNICEF akan memperkenalkan program ini pada daerahdaerah lain. ‘’Semangat dan komitmen dari pemerintah adalah suatu faktor kunci keberhasilan dari suatu program. Jika tidak ada komitmen dan semangat maka tidak akan membuahkan hasil,” ujarnya. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Polres Lombok Utara terus menggenjot pemeriksaan dugaan penyimpangan pada dana bantuan gempa di salah satu masjid milik Yayasan di Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hingga saat ini, Polres Lombok Utara sudah memanggil sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, S.Sos., SH., MH., beberapa waktu lalu, mengakui sudah memanggil sejumlah pihak. Pelapor, terlapor (KY, Caleg Nasdem), beberapa orang saksi, dari pelaksana proyek bantuan selaku pihak ketiga, hingga penyuplai barang telah diperiksa. Tidak hanya itu, pihak terkait yang diduga berada di rekaman (audio) yang disebutsebut menjadi sumber terbongkarnya dugaan penyimpangan ikut diklarifikasi. “Jadi kemarin, untuk sementara pak haji itu membantah isi rekaman itu. Alasannya miskomunikasi, karena bukan hal itu yang dimaksud katanya,” ujar Metria. Memang, ujarnya lagi, semua pihak sudah diperiksa, baik itu pelapor dan terlapor. Hasilnya dari pemeriksaan para pihak, pihaknya sampai saat ini masih mencari alat bukti. “Karena Si Ini (terlapor, red) memang juga menyangkal, makanya kita cari dulu alat bukti supaya ini bisa naik di penyidikan,” tegasnya. Berdasarkan pengakuan terlapor, KY, Kasat Reskrim menyatakan, bahwa ia mengakui orang yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek sebagai rekannya. Namun menurut pengakuan KY lagi, bukan status rekan atau tidaklah y a n g menjad i persoala n
lapangan. “Dia bilang dia menyerahkan uang untuk membelikan bahan, bukan fee,” ujar Metria meniru keterangan KY dalam penyelidikan. Berbicara dugaan tindak pidana korupsi pada kasus bantuan gempa masjid yang bersumber dari Tomi Winata yang disalurkan melalui Mabes Polri itu, Metria masih akan melihat perkembangan. Pihaknya perlu mengumpulkan alat bukti tambahan. Setidaknya, sudah ada 4 orang yang diperiksa. Hingga kini, oknum pejabat daerah yang disebut dalam rekaman audio diakuinya belum dipanggil. “Belum (diperiksanya pejabat daerah), makanya kita masih mencari alat bukti. Seandainya memang itu nanti, memang terbukti tindak pidana, ya kita lanjutkan ke penyidikan. Kalau ndak ya kita tutup aja,” paparnya. Berbicara alat bukti, tambah dia, maka dalam kasus pidana minimal memiliki dua alat bukti. Apakah berupa alat bukti atau saksi, dan ahli penunjuk surat pemberitahu keterangan itu. “Nah, sementara kita baru dapat keterangan saksi yang kita dapatkan. Jadi batu satu alat bukti. Jadi setelah semuanya terbukti baru kita lakukan TPPU namanya,” tandasnya. (ari)
Kadek Metria
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Evaluasi Kinerja Pejabat BUPATI Lombok Tengah (Loteng) berencana akan menggelar mutasi pejabat dalam waktu dekat ini. Tidak seperti mutasi-mutasi sebelumnya yang hanya menyasar pejabat eselon III, mutasi kali ini juga akan mengasar pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi adanya beberapa kepala OPD yang bakal memasuki masa pensiun pada tahun ini. Namun sebelum itu, aku Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT.S.H., kepada Suara NTB, Kamis (20/6), akan ada evaluasi kinerja secera menye(Suara NTB/dok) luruh terhadap semua peH. M. Suhaili FT jabat eselon II serta eselon III. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menilai kompetensi dan kemampuan para pejabat terkait, khususnya dalam menjabarkan program-program daerah yang ada. “Proses evaluasi saat ini sudah mulai. Dan, kita upayakan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi,” sebutnya. Melalui evaluasi menyeluruh tersebut, pihaknya bisa memperoleh gambaran kondisi para pejabat di daerah ini, baik itu yang terkait sisi keilmuan serta kemampuan manajerialnya. Karena itulah yang nantinya akan menjadi dasar dalam penempatan pejabat bersangkutan. Harapannya tentu, pejabat yang ditempatkannya nantinya benar-benar berkompetensi serta sesuai dengan latar belakang keahlian serta keilmuannya. Pihaknya tidak ingin menempatkan pejabat yang tidak berkompeten di bidang keahlian serta keilmuannya, karena dikhawatirkan kinerja pejabat bersangkutan tidak bisa maksimal. “Jadi seperti apa hasil evaluasi yang kita lakukan itu nantinya, itulah yang menjadi dasar dalam penempatan pejabat. Baik itu pejabat eselon III, utamanya lagi pejabat eselon II,” tegas mantan Ketua DPRD NTB ini. Evaluasi dalam hal ini tidak dari satu sisi saja. Pada tahap akhir evaluasi nantinya, para pejabat tersebut akan diuji secara tertulis kemampuannya. Misalnya dalam kemampuan menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) maupun program di OPD yang dipimpinnya. Jangan sampai, kepala OPD justru tidak mampu menyusun RKA apalagi menyusun program. Dari proses evaluasi itu nantinya, lanjut Suhaili akan terlihat mana pejabat yang memang punya kemauan yang kuat untuk terus belajar dan menambah ilmunya serta mana pejabat yang malas-malasan untuk belajar. Padahal tuntutan zaman sekarang ini, justru menuntut para pejabat untuk terus belajar dan belajar supaya kemampuan dan keilmuan yang dimiliki bisa terus meningkat. Bukan kemudian karena merasa sudah menduduki jabatan tinggi, justru tidak mau terus belajar. “Jadi evaluasi kinerja ini penting kita lakukan. Supaya kita juga bisa punya gambaran, seperti apa kondisi pejabat kita sekarang. Terutama terkait kompetensi pejabat yang ada,” pungkas Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)
Dukung Pengembangan KEK Mandalika
Polsek Kuta Diusulkan Naik Tipe Praya (Suara NTB) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mendapat perhatian khusus Polda NTB. Guna mendukung pengembangan kawasan wisata tersebut, Polda NTB pun berencana memperkuat pengamanan di kawasan tersebut. sebagai langkah awal, Polda NTB telah mengusulkan peningkatan status dari Polsek Kuta dari polsek plural menjadi polsek urban. Hal itu disampaikan Kapolda NTB, Irjen. Pol Drs. Nana Sudjana, AS.M.M., kepada wartawan usai silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Polres Loteng, Kamis (20/6). “Usulan peningkatan status dari Polsek Kuta sudah diajukan ke Mabes Polri. Dan, kini tinggal menunggu keputusan dari Mabes Polri saja,” ujarnya. Didampingi Kabiro. Humas Polda NTB, AKBP Purnama SIK., dan Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., Kapolda mengatakan, peningkatan status Polsek Kuta memang harus dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendukung pengembangan kawasan The Mandalika, karena seiring waktu, kawasan The Mandalika pastinya akan terus berkembang. Terlebih dengan adanya rencana gelaran MotoGP di kawasan tersebut, maka harus mulai sekarang dipersiapkan perangkat pendukungnya, terutama perangkat keamanan. “Dengan peningkatan status Polsek Kuta itu nantinya, dari sisi personel akan lebih banyak. Termasuk kewenangan juga akan bertambah,” tandasnya. Untuk diharapkan, dengan penambahan personel serta kewenangan tersebut upaya menjaga keamanan di kawasan The Mandalika bisa semakin optimal, bahkan tidak menutup kemungkinan, untuk mendukung kinerja Polsek Kuta di dalam kawasan The Mandalika juga akan dibentuk pos pengamanan atau pos polisi. “Ini upaya kita dalam mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. Dan, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kami selaku kepolisian,” ujarnya. Perlakuan yang sama juga akan diberlakukan bagi kawasan wisata lainya di Pulau Lombok dan NTB pada khususnya, seperti kawasan wisata gili di Lombok Barat (Lobar), juga sudah diusulkan untuk dibangunkan polsek khusus dan pos pengamanan di masing-masing gili. Harapanya tentuntya, dengan keberadaan aparat kepolisian di gili tersebut bisa menambah keyakinan para wisata akan keamanan di kawasan tersebut. “Kunci wisatawan mau datang ialah keamanan. Kalau wisatawan sudah merasa aman, jelas mereka akan semakin senang untuk datang dan betah tinggal dikawasan tersebut,” tegas mantan Wakapolda Jawa Barat ini. Kalau wisatawan sudah banyak yang datang, pariwisata pun akan berkembang. Jika sudah demikian, masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya, berupa peningkatan taraf ekonomi, karena ekonomi bergerak dengan adanya wisatawan di daerah ini. (kir)
(Suara NTB/her)
KELILING - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan GM ASDP Lembar, GM Pelindo serta Kepala KSOP keliling menggunakan kapal melihat progres proyek pelabuhan Gili Mas.
Jadi Atensi Presiden
Gubernur Minta Proyek Pelabuhan Gili Mas Segera Dituntaskan
Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., menegaskan proyek pelabuhan kapal pesiar Gili Mas Lembar Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian pihaknya, karena proyek ini diatensi oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo. Bahkan presiden menitipkan secara khusus agar proyek untuk mendukung terselenggaranya MotoGP di Mandalika Lombok Tengah jadi prioritas. “Progres Pelabuhan Gili Mas ini sudah hampir 90 persen, kenapa ini jadi perhatian kita karena ini titipan khusus dari Pak Presiden Jokowi untuk mendukung terselenggaranya MotoGP,” jelas Dr' Zul sapaan akrab gubernur saat ditemui di Pelabuhan Lembar, Kamis (20/6). Menurut dia jika pelabunan bernilai triliunan rupiah ini beroperasi, maka dampaknya bukan hanya bagi Lobar, namun NTB dan bahkan negeri ini secara umum mendapatkan dam-
Praya (Suara NTB) Kepolisian Daerah (Polda) NTB secara resmi telah naik kelas dari polda tipe B ke polda tipe A. Namun demikian, peningkatan status tersebut belum diikuti dengan penambahan jumlah personel. Di mana saat ini sebagai Polda tipe A, Polda NTB masih kekurangan ribuan personel. Saat silaturahmi dengan para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama di Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (20/6), Kapolda NTB Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, AS.M.M., mengatakan sebagai polda tipe A, jumlah personel yang dimiliki Polda NTB idealnya sebanyak 14 ribu personel. Akan tetapi, jumlah personel yang ada baru sekitar 9.500 personel. Itu artinya, untuk mencapai jumlah ideal personel Polda NTB butuh tambahan sekitar 4.500 lebih personel lagi. “Dari sisi tipe kita (Polda NTB) memang sudah naik menjadi polda tipe A. Tapi dari
Gubernur akan Klarifikasi Dinas PUPR
(Suara NTB/her)
RUSAK PARAH - Kondisi jalan provinsi di depan kantor Pemda Lobar ini rusak parah. Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah akan mengecek perkembangan perbaikan jalan ini ke Dinas PUPR NTB. terkait bahwa jalan ini tengah dalam proses tender dan segera dikerjakan. Pengerjaan jalan ini, kata dia, satu paket dengan ruas lain, setelah paket lain itu dikerjakan barulah jalan di depan kantor pemda ini dikerjakan. “Sudah kami koordinasi, jalan ini sudah proses tender satu paket dengan ruas lain, ruas lain dikerjakan dulu baru ke ruas ini (jalan depan pendopo),”jelas dia.
sehingga dengan sering bertemu dan komunikasi maka akan memudahkan dalam melaksanakan program ke depan. Apalagi kawasan ini memiliki potensi yang luar biasa, sebab tidak ada pelabuhan di Indonesia ini yang dikelilingi, gunung seperti Pelabuhan Gili Mas. “Potensinya besar, karena pelabuhan ini di dalam teluk, gelombangnya tenang. Tidak ada yang seperti Pelabuhan Gili Mas ini, “jelas dia. Ditambah lagi kalau kontainer besar sudah berlabuh selama 24
Progres ini kata dia jauh lebih tinggi 6 persen dibandingkan jadwal yang ada. Pembangunan Gili Mas ini dipercepat, sesuai target pemerintah bisa operasi tahun 2020. Percepatan dilakukan untuk menangkap peluang akhir tahun ini ada kunjungan wisata. Rencananya pada bukan November, kedatangan kapal bisa dilayani perdana di Gili Mas. “Kita terus melakukan percepatan, kita saat ini majunya mencapai 6 persen,”jelas dia. Diharapkan dengan adanya fasilitas pendukung dermaga untuk kapal pesiar ini bisa meningkatkan kunjungan kapal. Selain itu, fokusnya juga terkait pelayanan bongkar muat kontainer agar di NTB semakin meningkat bongkar muat container tersebut. (her)
Polda NTB Masih Kekurangan Personel
Jalan Belum Diperbaiki Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., mengaku baru tahu kalau jalan provinsi yang berlokasi di depan kantor Pemda Lombok Barat (Lobar) dan Pendopo Bupati sampai saat ini belum juga mulai ditangani. Pihaknya akan mengecek ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Belum ya, nanti dicek. Saya baru tahu ini,” kata Gubernur NTB saat ditemui di sela-sela menghadiri Halal Bihalal di Pelabuhan Lembar, Kamis (20/6). Menurut dia, kemingkinan proses tender jalan itu sehingga butuh waktu. Yang jelas ia berkomitmen jalan depan Kantor Pemda Lobar segera diperbaiki. Sementara itu, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PT PR) Lobar, I Made Arthadana mengatakan pihaknya sudah komunikasi dan koordinasi dengan kepala bidang terkait pada Dinas PUPR NTB. Sesuai dengan penjelasan pihak
pak. Sejauh ini ia melihat progress pembangunan pelabuhan luar biasa, sehingga diharapkan bisa selesai tepat waktu. Tak menutup kemungkinan kata dia proyek ini akan diresmikan oleh presiden. Bagaimana dengan penataan kawasan di Lembar? Menurut Gubernur penataan kawasan nanti harus dilakukan oleh Pemda bersama Pelindo dan stakeholder terkait. Menurut dia, banyak stakeholder yang bisa diajak untuk menata kawasan ini,
jam, maka perkembangan ekonomi akan dahsyat. Menurut dia dengan operasinya Pelabuhan Gili Mas nanti bukan berarti Pelabuhan Lembar ditinggalkan, sebab kata dia semua akan saling melengkapi. Ia menekankan pada pekrerutan tenaga kerja nanti harus mengutamakan warga lokal. Warga Lombok, harus menjadi pemain di kampungnya sendiri, sehingga disini warga dan pemda jangan berpangku tangan. Warga harus diberikan pelatihan dan keterampilan, pertemuan dan sosialisasi agar mereka merasa saling memiliki. Sementara itu, Kepala KSOP Lembar, M Junaidin mengatakan sejauh ini progres Gili Mas sudah mencapai 88 persen pada pembangunan fisik dermaganya.
Ditanya kapan kepastian mulai dibangun, Made mengaku kabid terkait juga belum memberikan kepastian, sebab masih perlu pengecekan ke PPK-nya. Yang jelas, kata dia, jalan ini sudah proses tender dan sudah pasti dikerjakan. Namun penanganan bertahap dengan paket lain, jalan di depan kantor pemda akan dikerjakan setelah paket lain tersebut selesai dikerjakan. (her)
sisi personel kita masih kekurangan,” terangnya. Meski masih kekurangan personel, pihaknya tetap akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas yang diemban, yakni bagaimana bisa mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah ini. “Personel kita memang masih kurang. Tapi kita tetap berupaya maksimal untuk mendukung menjaga keamanan wilayah,” tandasnya. Terhadap kekurangan per-
sonel tersebut, Polda NTB sudah mengajukan usulan penambahan personel ke Mabes Polri dengan meminta tambahan kuota untuk rekrutmen anggota Polri yang baru. Di mana rata-rata pertahun Polda NTB hanya memperoleh kuota sebanyak 160 personel baru. Dan, mulai tahun ini pihaknya berharap ada tambahan paling tidak 200 sampai 250 personel baru. “Jadi untuk mengejar kekurangan jumlah personel, salah satu caranya yakni dengan meminta
tambahan kuota untuk rekrutmen anggota Polri yang baru setiap tahunnya,” ujarnya. Meski demikian, lanjut mantan Wakapolda Jawa Barat ini, dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah tentu tidak bisa menyerahkan seluruhnya ke aparat kepolisian. Peran serta aktif seluruh elemen masyarakat di daerah ini sangat diharapkan, karena bagaimana pun keras upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menjaga kea-
manan dan ketertiban di daerah ini, tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan masyarakat. Terutama peran serta para tokoh masyarakat dan agama di daerah, sangat diharapkan. “Masyarakat juga harus ikut berperan mendukung stabilitas keamanan di daerah ini. Tidak bisa kemudian tugas tersebut hanya dilimpahkan ke aparat kepolisian saja. Karena itu tadi, kepolisian juga masih dihadapkan dengan berbagai keterbatasan,’’ tambahnya. (kir)
Penumpang di Lintasan Tol Laut Lembar-Surabaya Naik Signifikan Penumpang yang menyeberang melalui lintas tol laut Lembar-Surabaya mengalami peningkatan signifikan selama Lebaran. Peningkatan jumlah penumpang ini mencapai rata-rata 23 persen dibandingkan tahun lalu.Total penumpang yang dilayani sekali penyeberangan mencapai 1.200 orang hingga 1.300 orang. Namun peningkatan penumpang ini tak dibarengi dengan peningkatan trip atau penyeberangan, jumlah trip ini justru menurun. DEMIKIAN disampaikan Kepala KSOP Lembar M. Junaidin saat acara halal bihalal sekaligus penutupan posko angkutan lebaran yang di atas Kapal Portling VII, Kamis (20/6). Kegiatan ini dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama sejumlah kepala OPD, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan jajaran, GM ASDP Yulianto, GM Pelindo Lembar Erry Ardiyanto, Kepala KSOP Lembar, M. Junaidin dan para perusahaan pelayaran. Dijelaskan, di pelayanan pelabuhan ada dua posko yang disiapkan, yakni posko angkutan lebaran yang dibuka selama 14 hari dan posko angkutan untuk pelabuhan umum. Berdasarkan data angkutan lebaran, realisasi angkutan lebaran tahun ini dibandingkan tahun lalu untuk jumlah trip kapal sedikit menurun sebanyak 3 trip. Tahun lalu jumlah trip yang dilaksanakan sebanyak 260 trip, sedangkan tahun ini 257 trip. Namun dari segi arus penumpang, untuk penyeberangan kedatangan
atau mudik mengalami kenaikan, namun tidak signifikan mencapai 0,4 persen. Untuk penumpang yang berangkat (arus balik), justru mengalami penurunan lebih kurang 2,4 persen. Penurunan ini terjadi pada penyeberangan Lembar-Padangbai, karena adanya lonjakan penumpang yang menggunakan angkutan KMP Legundi yang melayani lintasan LembarSurabaya. “Ini (Lembar-Surabaya) yang mengalami kenaikan yang signifikan,” jelas dia. Kenaikan di KPM Legundi mencapai 23 persen, walaupun mengalami kenaikan 23 persen pelayanan angkutan mudik maupun arus balik terlaksana dengan baik tanpa ada gejolak. Walaupun, jelas dia, ada aduan dari penumpang yang merasa pilih kasih dalam pelayanan tiket. Ia membantah pihaknya memberikan pelayanan pilih kasih, saat itu lanjut dia ada lonjakan penumpang sehinga claon penumpang yang sudah antre tidak kebagian tiket. Sementara pihaknya tidak
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
Yulianto
M. Junaidin
bisa memaksakan penambahan penumpang Kapal Legundi. Sementara itu, GM PT ASDP Yulianto mengatakan pelayanan angkutan lebaran dari H-7 sampai H+7 dianggap sukses, karena berjalan lancar dan aman tanpa kendala berarti. Peningkatan cenderung terjadi pada penumpang dan kendaraan roda 2. “Yang meningkat ini penumpang penyeberangan Lembar-Surabaya sampai dengan 18 persen dari tahun lalu ,”jelas dia. Jika diangkakan jumlah penumpang ini kata dia mencapai 7.200 orang lebih di mana per trip mengangkut 1.200 orang di mana pelayanan trip se-
lama lebaran mencapai 6 kali. Menurut dia peningkatan penumpang Lembar-Surabaya ini tidak berdampak terhadap penyeberangan Lembar-Padangbai, meski ada penurunan, namun tidak signifikan. Sementara itu Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik kegiatan yang digelar oleh ASDP, Pelindo dan para pihak pelabuhan tersebut, menurut dia hal ini positif untuk menjalin kebersamaan. Ia mengapresiasi keberhasilan dalam hal pelayanan angkutan lebaran. “Terima kasih kepada semua pihak, baik ASPD, Pelindo dan semua pihak,” jelas dia. (her)
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Kontrak Megaproyek Pasar Seketeng Ditandatangani Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa bersama Manajemen Konstruksi (MK) PT.Solusi Utama Konsultan, dan Konsultan Pelaksana PT. Citra-Persada KSO, menandatangani kontrak pembangunan Pasar Seketeng, Kamis (20/6). Penandatanganan tersebut juga disaksikan TP4D, dan sejumlah OPD terkait seperti Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PRKP dan lainnya. Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri meminta MK benar-benar melaksanakan tugas pengawasannya. Termasuk menempatkan 10 orang tenaga teknis, sesuai yang diajukan dalam dokumen. Jangan sampai ada tahapan pekerjaan yang lewat dari pengawasan. “ Tidak boleh meninggalkan lokasi. Saya sudah ingatkan, harus betulbetul dia kerja,”tegasnya. Pembangunan pasar
seketeng direncanakan hanya dalam waktu 6 bulan. Sehingga pengawasan mesti diperketat. Apalagi loaksi pembanguan yang berada di dalam kota. Semua orang bisa ikut mengawasi. Makanya, mesti cermat memperhitungkan waktu yang tersedia. “Karena itu harus betul diawasi betul. Kami sudah berbagai lapisan disiapkan untuk membantu mengawasi. Pertama ada TP4D. bisa saja tiap
Pemkab Kini Serius Dorong Rencana Bendungan Kerekeh Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah dimulainya pengerjaan bendungan Beringin Sila Utan, kini Pemkab serius mendorong terealisasinya bendungan Kerekeh, yang suaranya lama menghilang. Padahal Feasibility Study (FS), DED hingga Larap bendungan ini telah lama dikerjakan. Bahkan kini masuk tahapan AMDAL oleh BWS, Sehingga direncanakan pembebasan lahan pembangunan bendungan diharapkan sudah bisa dilakukan pada 2020 mendatang. Kabag Pertanahan melalui Ka(Suara NTB/arn) Surbini subag Pengadaan Tanah, Surbini S.E,M.M, menyatakan pihaknya kini sedang mengumpulkan dokumen pendukung sebagai dasar pelaksanaan pengadaan tanah. Sebab, data yang diperloleh dari BWS belum lama ini, dokumen administrasi lainnya telah lengkap. FS telah dikerjakan tahun 2013 disusul DED setahun kemudian (2014) hinga berlanjut Larap pada 2015. Larap memuat data pemilik lahan yang terdampak, atau termasuk deskripsi wilayah studi, hasil analisah survei sosial ekonomi dan tercantum nama-nama pemilik lahan. “Itu sudah tersedia dan sekarang bendungan Kerekeh sedang dilakukan proses Amdal 2019,”sebutnya. Pada prinsipnya, lanjut Surbini, rencana pembangunan bendungan Kerekeh telah matang. Sehingga berdasarkan ketentuan tentang pengadaan tanah, dapat dilakukan. Dokumen yang ada sebagai dasar bagi pelaksana pengadaan tanah dokumen. Sebab didalam UU No 2 tahun 2012 itu, dokumen perencanaan pengadaan tanah itu disusun berdasarkan studi kelayakan. FS DED maupun Larap hingga Amdal anggarannya BWS yang bersumber dari APBN. Berdasarkan hasil stud, bendungan Kerekeh membutuhkan lahan sekitar 300,39 hektar. Dengan rincian, lahan sawah sekitar 60,25 hektar, lahan kering/kebun sekitar 98,70 hektar, dan lahan kehutanan/hutan produksi sekitar 141,45 hektar. Artinya, hampir separuh masuk kawasan hutan, dan tentu ini melalui proses-proses perizinan.Dengan jumlah 124 kk yang akan terdampak. “Dokumen yang sudah lengkap ini, akan kami laporkan ke Bupati,”jelasnya. Sebelum masuk ke prosedur resmi pengadaan tanah itu, tentu pihaknya akan melakukan pendekatan dulu melalui sosialiasi ke masyarakat terkait rencana pembangunan bendungan kerekeh. Untuk mendapatkan respons masyarakat. Sehingga direncanakan pada 2020, pengadaan tanah bisa dilakukan. Sebelumnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, juga telah menegaskan keseriusannya terhadap rencana Pemkab membangun bendungan Kereke. Hambatan pembebasan lahan yang terjadi sebelumnya akibat tingginya harga tanah yang dilepas oleh pemilik lahan, akan dikomunikasikan secara baik. Melalui sosialisasi yang akan dilakukan secara intensif oleh tim Pemkab nantinya. (arn)
Disbudpar KSB Kesulitan Tarik Retribusi Objek Wisata Taliwang (Suara NTB) Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbupar) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku kesulitan menarik retribusi di sejumlah objek wisata. Keberadaan objek wisata di wilayah desa membuat Disbupar harus berhadapan dengan pemerintah desa setempat. Karena desa selaku pengelola bertahan tidak memberikan ruang dinas selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten mendapatkan pemasukan dari salah satu sumber po(Suara NTB/bug) tensi asli daerah (PAD) tersebut. IGB. Sumbawanto “Jadi sampai sekarang kita belum bisa menarik retribusi di objek wisata karena selalu berhadapan dengan desa lokasi objek wisata itu berada,” ungkap kepala Disbudpar KSB, Ir. IGB. Sumbawanto, M.Si kepada wartawan, Kamis (20/6). Ia mengaku, terkait ketentuan penarikan retribusi yang menjadi kewenangan kabupaten telah disampaikan kepada pemerintah desa. Namun desa tidak perduli dan menganggap selaku pengelola atau lokasi keberadaan obyek wisata, mereka pemerintah yang berhak melalukan pungutan. “Padahal kan ketentuannya tidak seperti itu. Yang narik kabupaten, nanti dananya akan kembali ke desa lagi dalam bentuk pembagian. Tapi mereka gigih bertahan sehingga kami tidak bisa apa-apa,” cetusnya. Tidak saja oleh pemerintah desa, kegigihan juga ditunjukkan oleh pengelola obyek wisata seperti Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Beberapa Poldarwis bahkan menuntut pembagian lebih banyak dari jumlah retribusi yang diperoleh pada objek wisata yang dikelolanya. “Pokdarwis mau menyerahkan tapi mereka minta lebih banyak. Tapi aturan pembagiannya ada di Perda retribusi jelas,” timpalnya. Terkait persoalan itu, Sumbawanto mengaku, pihaknya telah melaporkannya kepada bupati. Pihaknya meminta agar kepada desa dan Pokdarwis diberi pengertian mengenai sistem penarikan retribusi obyek wisata yang kewenangannya oleh kabupaten melalui dinas teknis. “Ya mudah-mudahan mereka akhirnya paham ya. Karena kami kan juga punya target PAD yang dibebankan ke kami setiap tahunnya,” urainya. Mantan kepala Dinas Pertanian KSB ini menyebutkan, potensi PAD terbesar dari sumber objek wisata berada di kecamatan Poto Tano. Terutama di desa Poto Tano dan desa Mantar. Di kedua desa tersebut, tingkat kunjungan wisatawan sangat tinggi dengan objek wisatanya masing-masing pulau Kenawa dan spot terbang olahraga paralayang di desa Mantar. Ia mengatakan, jika kedua obyek wisata itu dapat diambil retribusinya maka target PAD yang dibebankan setiap tahun kepada Disbudpar akan terlampaui. “Kalau Kenawa dan Mantar bisa kita tarik target PAD kita tahun ini pasti tercapai bahkan melampaui,” imbuh Sumbawanto.(bug)
hari kelokasi. Bahkan 3-4 kali, tergantung kebutuhan. Ada juga tim Probity Audit dari Inspektorat yang akan mengawasi setiap tahapan, serta tim teknis yang dibentuk Bapenda,”jelasnya. Sesuai rencana, pengerjaan pasar Seketeng untuk tahun ini rampung pada 16 Desember 2019. Tentunya dengan kualitas dan kuantitas yang dipersyaratkan. Bila perlu, pada setiap proses dan tahapan pengerjaan, MK mendokumentasikannya secara lengkap. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif bila muncul pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak nantinya. Pembangunan pasar
Seketeng merupakan mega proyek yang bersifat strategis. Sehingga MK maupun pelaksana mesti melakukan persiapan secara matang. Terutama dari sisi kebutuhan SDM. Konsultan pelaksana juga diingatkan agar setiap tahapan pekerjaan, selalu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan MK. Sebab, kualitas bangunan Pasar Seketeng harus dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kuantitas yang ditentukan. “Ini adalah megaproyeknya Sumbawa. Nilainya besar, dan menyangkut kepentingan banyak orang, termasuk ribuan pedagang yang akan menempati pasar ini nantinya. Makanya kualtas harus bagus,”katanya menekankan. Kepala Bidang Pasar Bapenda, Syirajuddin menyebutkan, nilai kontrak yang ditandatangani sebesar Rp54.155.178.000. Dengan jangka waktu pekerjaan 180 hari, untuk membangun dua blok, berikut pondasi blok A. Ter-
(Suara NTB/arn)
KONTRAK - Penandatanganan kontrak pembangunan pasar Seketeng Kamis (20/6). Penandatanganan disaksikan TP4D, dan sejumlah OPD terkait seperti Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PRKP dan lainnya. masuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pagar dan musala. “Bangunan Blok A, kita rencanakan tahun depan, karena tahun ini sudah masuk pondasinya,” katanya.
Dengan penandatangan tersebut, maka Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dapat ditandatangani dalam beberapa hari mendatang, untuk memulai kegiatan kerja. Pembangunan infrastruktur Pasar
Seketeng tahun ini, diperkirakan mencapai 70 hingga 75 persen, dari seluruh rencana pembangunan fisik. Sisanya akan dibangun 2020 mendatang. Untuk pembangunan kios, los, dan blok A. (arn)
Kasus ADD, Jaksa Tunggu Penyaluran Jadup Hasil LHP Inspektorat di KSB, Belum Ada Sumbawa Besar (Suara NTB) Beberapa desa dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terkait dugaan penyimpangan penggunaan ADD. Dalam penanganan kasus ini, pihak Kejaksaan masih menunggu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari Inspektorat. Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, SH menyebutkan, pihaknya menerima dua laporan dugaan penyimpangan ADD tahun 2019 ini. Kedua desa tersebut yakni Desa Kaung dan Desa Lape. Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) dari Inspektorat selaku Aparat pemeriksa Intern Pemerintah (APIP). “Kami sudah minta hasil LHP yang dilakukan Inspektorat. Namun hingga saat ini belum dikirimkan,” ujarnya,
Kamis (20/6). Menurutnya, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Inspektorat. Terutama terkait hasil pemeriksaan yang nantinya akan dijadikan acuan dan pedoman. Karena laporan yang disampaikan oleh pelapor bersifat umum.
“Tetap kita berkoordinasi dengan Inspektorat selaku APIP, meminta laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan dan pedoman. Karena dari laporan pelapor sifatnya global, umum. Kita belum buktikan dengan hasil riksus yang dilakukan oleh Inspektorat,” tandasnya. (ind)
Putra Riza Akhsa Ginting
(Suara NTB/ind)
Pengawasan PPDB 2019 Diperketat Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan pengawasan secara ketat terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya, masih ada sekolah yang tidak bisa mendapatkan peserta didik secara maksimal sesuai dengan jumlah rombongan belajar (Rombel) yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Mukhlis M. Si kepada Suara NTB, Kamis (20/6), mengatakan, sistem zonasi yang telah diterapkan selama ini diakuinya masih ditemukan kelemahan serta baru bisa diterapkan sekitar 70 persen saja. Dimana ada beberapa sekolah yang masih kekurangan murid dan ada juga yang kelebihan. Itu artinya, proses zonasi yang dilaksanakan tahun 2018
harus bisa lebih agresif lagi di tahun 2019 ini. Bahkan pihaknya juga akan mengumpulkan para kepala sekolah untuk membahas masalah tersebut secara bersama-sama. Sehingga sekolah juga bisa lebih banyak berperan agar semua sekolah bisa mendapatkan siswa sesuai dengan kebutuhan. “Kita akan segera turun lapangan untuk memantau proses PPBD yang saat ini masih berlangsung di beberapa sekolah. Karena yang kita inginkan di masing-masing sekolah mendapatkan siswa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut,” ungkapnya. Dikatakannya, tujuan sistem zonasi ini digulirkan oleh Pemerintah yakni untuk pemerataan guru, kualitas pendidikan dan upaya menciptakan sekolah favorit baru. Terlebih lagi saat ini para orang tua masih mengidamkan
anaknya bisa masuk ke SMPN 1 Taliwang, dengan adanya zonasi ini maka semua sekolah juga bisa mendapatkan jatah peserta didik. Kalaupun di sekolah yang bukan menjadi sekolah unggulan karena keterbatasan sarana, maka pihaknya juga akan berusaha melengkapinya. Baik itu dari segi senioritas guru yang dimiliki, maupun sarana penunjang lainnya. Sehingga tidak ada alasan masyarakat bahwa sekolah A maupun sekolah B sangat baik dibandingkan dengan sekolah yang lain. Selain masalah tersebut kita juga ingatkan terkait masalah besaran pungutan dengan melibatkan Satgas Saber Pungli yang sudah terbentuk. “Kita akan mencoba melakukan sinergi dengan semua Kepala sekolah, sehingga sistem zona ini bisa berjalan lancar dan sukses,” tandasnya. (ils)
Kejelasan
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait realisasi bantuan Jaminan Hidup (Jadup) bagi para korban gempa dengan jumlah penerima tahap pertama mencapai 7.323 jiwa. Bahkan waktu untuk penyaluran bantuan tersebut juga belum ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) karena tetap diminta untuk menunggu saja. Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, dr. H. Syaifuddin menegaskan akan menanyakan masalah ini karena masyarakat sudah mulai bertanya-tanya kapan bantuan tersebut bisa dicairkan. “Kita sudah usulkan penerima Jadup ke Kemensos, bahkan kita (KSB) merupakan Kabupaten pertama yang mengsulkan untuk bantuan tersebut sesuai kriteria yang ditetapian oleh Kemensos. Tetapi untuk kepastian penyalurannya kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut, karena itu merupakan kebijakan Kemensos tidak ada sangkut pautnya dengan daerah. Kendati demikian, kita tetap mempertanyakan masalah realisasi Jadup ini supaya tidak ada masyarakat yang menyimpulkan hal yang negatif terhadap bantuan itu. Kita juga meminta para penerima untuk bersabar, karena dananya masih berproses,” ungkap Syaifuddin, kepada Suara NTB, Kamis (20/6). Dikatakannya, penerima jadup di KSB tahap pertama mencapai 1.907 kk atau 7. 427 jiwa. Data inipun juga akan terus dilakukan verifikasi lanjutan supaya pada saat anggaran tersebut ditransfer tidak ada masalah yang baru muncul. Data yang sudah diusulkan tersebut, sudah dipastikan data penerimanya sudah by name by address dan tidak ada lagi masalah. Upaya itu dilakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan, baik itu kesalahan data maupun data penerima yang ter-
tukar. Tetapi yang menjadi hambatan terbesar yakni waktu penyalurannya ke daerah masih belum dipastikan. Bahkan rapat terakhir yang dilaksanakan belum lama ini, Disos Provinsi juga belum bisa memberikan kepastian waktu terkait penyaluran Jadup ini. Meskipun demikian, pihaknya masih sangat optimis Pemerintah akan tetap membayar bantuan Jadup bagi para korban gempa tinggal menunggu realisasinya saja. “Kita belum menerima laporan terbaru dari Kemensos kapan Jadup ini bisa direalisasikan. Tapi yang jelas, kita tetap berupaya maksimal untuk mencari informasi supaya Jadup itu bisa segera direalisasikan,” terangnya. Ia menambahkan, karena untuk bantuan Jadup ini bersifat stimulan, maka pihaknya meminta agar masyarakat tidak terlalu berharap terhadap Jadup ini. Terlebih lagi sampai saat ini belum ada informasi lebih menjanjikan atas usulan penerimanya tersebut. Untuk itu pihak terkait meminta supaya masyarakat penerima manfaat untuk tetap bisa bersabar. Jika sudah ada kepastian waktu beberapa minggu ke depan, maka pihaknya akan langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada penerimanya. Sehingga tidak lagi menjadi “buah bibir” di masyarakat terhadap program tersebut. Bahkan, informasi terbaru bahwa penerima bantuan ini tidak hanya bagi korban yang mengalami rusak berat saja melainkan seluruh korban yang terdampak gempa. Hanya saja untuk pengajuan bantuan tersebut akan dilakukan per tahap sesuai dengan SK yang sudah diterbitkan. “Jadup ini bukan lagi ranah dari Pemkab, tetapi merupakan kewenangan Pusat. Tentu kita juga meminta supaya masyarakat bisa bersabar menunggu kepastian realisasi Jadup ini dan kami tetap akan berupaya agar penyalurannya bisa segera,” tandasnya. (ils)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Suara Dispussip Sumbawa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
Bangun Literasi Budaya Lewat Penulisan dan Bedah Buku Sejarah Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Taufik Rahzen, budayawan nasional sebagai narasumber pembedah pada acara Bedah Buku Sejarah Lokal Sumbawa beberapa waktu lalu, melihat penulisan sejarah lokal sekaligus bedah bukunya positif dalam membangun literasi budaya. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang warga negara untuk mengetahui kebudayaan atau lingkungan wilayahnya, daerahnya. Dan juga budaya-budaya yang ada di nusantara yang lain. “Dasar ini yang menjadi penting. Karena itu kita perlu melakukan penelitian, penulisan kembali memori kolektif yang dilakukan secara bersama,” terang TR, panggilan akrab Staf Ahli Budaya Kementerian Pariwisata RI ini saat berbincang dengan Suara NTB. Cara penulisan arsip dan pustaka dan pembelajaran sosial lanjut TR, dilakukan melalui program empati (Empat I). I pertama informasi, i
yang kedua impian, i yang ketiga inisiatif dan i yang keempat adalah ikhsan (percaya). Keberhasilan membangun literasi budaya melalui penulisan arisp dan pustaka termasuk didalamnya pembelajaran sosial menjadikan Sumbawa sebagai model revolusi mental. Melaksanakan program terkait pembangunan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong, yang selama ini sesungguhnya terekam pada masyarakat. “Kita lihat dari buku-buku penelitian ini ada integritas yang kuat dari tokoh-tokoh yang ada. Baik tokoh yang pada masa mempertahankan pra kemerdekaan, kemudian tokoh-tokoh Islam juga tentang integritas dari Sultan Kaharuddin III, Mangandar Alam, kan kelihatan. Kemudian yang kedua tentang kerja keras, etos kerja, kelihatan sekali kemampuan kerja yang dimiliki oleh orang-orang Sumbawa dulu itu. Kemudian
(Suara NTB/arn)
Taufik Rahzen nilai gotong royong semangat kerja kebersamaan yang memikul penderitaan bersama,” ulasnya lebih jauh. Itulah pentingny literasi budaya dalam membangun kecakapan budaya kaitannya dengan perubahan sikap dan mental
masyarakat. Melalui penulisan kembali sejarah lokal Sumbawa. Seperti yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispussip) Kabupaten Sumbawa dengan menggelar kegiatan Bedah Buku Sejarah Lokal Sumbawa Rabu (12/6) lalu. Kegiatan yang bertemakan “Menyulam Kembali Jejak Peradaban Sejarah” ini, untuk memberikan motivasi kepada penulis dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi. Sehingga kelak mampu melahirkan karya yang jauh lebih baik. Kemudian untuk mempublikasikan hasil karya tulis kepada masyarakat luas dan menciptakan hasil karya yang bisa menjadi referensi sumber pembelajaran dan kajian bagi masyarakat luas tentang sejarah Sumbawa. Adapun judul buku yang telah dibedah yakni, Sejarah dan Perkembangan Islam di Sumbawa karya Hery Musbiawan, Sejarah Mempertahan-
kan Kemerdekaan Indonesia di Sumbawa karya Aries Zukarnaen dan Agus M. Jihad, Semesta Destinasi Waktu dan Pertemuan Arus Global karya Syamsu Ardiansyah, Pemimpin Yang Tidak Melawan Arus (Sejarah Pemikiran Sultan Muhammad Kaharuddin III (19311958) karya Ridho Fisabilillah, Gerakan Pemikiran yang diusung oleh gerakan Nahdlatoel Oelama (NO) Pertengahan Abad 19 di Tana Samawa karya Ray Saputra, Empang di Masa Pemerintahan Lalu Mangandar Alam Dea Radan Tampak (1921-1930) karya Koedrat Hidayat. Plt. Kepala Dispussip menyampaikan rasa salut dan apresiasi kepada penulis atas semangat dan dedikasinya dalam empat tahun terakhir. Dimana telah berkenan menjadi mitra kerja serta menyumbangkan ide serta kreatifitasnya kepada Dispussip. (arn/*)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
Halaman 7
Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB
KSB Jadikan Kegiatan BBGRM Pemacu Penuntasan Pilar STBM Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Tahun 2019 oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dijadikan salah satu ajang agenda penuntasan pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). sampai menyediakan fasilitas jambannya per rumah tangga. Tapi alhamdulillah selesainya bisa cepat dengan kita bergotong royong lewat program PDPGR. Makanya saya yakin yang empat pilar sisanya juga pasti bisa cepat,” klaimnya. Karena itu kata bupati, terhadap empat pilar STBM yang belum tuntas agar seluruh komponen daerah, mulai dari pemerintah, penegak hukum serta masyarakat secara umum harus terus bahu membahu. Termasuk melalui pencanangan BBGRM tahun ini agar gaung kegiatannya sampai ke tingkat paling bawah. “Kegiatan hari ini sebagai pembukaan, selanjutnya di tingkat kecamatan dan desa membuat even pencanangan dengan fokus acaranya membersihkan lingkungan masing-masing,” timpal bupati seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam agenda acara kemarin. “Kepada pihak TNI/Polri, para ASN saya sangat berterima kasih. Bukan saja soal kehadirannya mendukung kegiatan BBGRM hari ini tetapi juga keterlibatannya dalam banyak agenda yang sudah kita laksanakan guna menuntaskan STBM dan program pemrintah lainnya,” pungkas orang nomor satu di KSB ini. Sementara itu, kegiatan utama pembukaan pencanangan BBGRM Tahun 20219 yang dipusatkan di desa Seteluk Tengah, kemarin, yakni pembersihan sampah. Para peserta yang terdiri dari ASN, aparat TNI/Polri dan masyarakat karyawan perusahaan yang beroperasi di KSB dibagi ke beberapa area pemukiman warga yang terdapat titik-titik penumpukan sampah. Mulai dari bantaran sungai, fasilitas publik dan lingkungan pemukiman warga oleh peserta kemudian sampahnya dipungut dan dibuang ke TPS atau dibakar langsung di lokasi. (bug/*)
Tinggal Enam Desa Belum Cairkan DD Tahap I
Inovasi SiMAWAR, dari 99 Menuju Top 45 Nasional Bima (Suara NTB) – Usai meraih meraih top 99 Nasional dari Kementerian PAN-RB RI beberapa waktu lalu. Kini Aplikasi Pelayanan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (SiMAWAR) selangkah lagi akan menuju Top 45 nasional. Inovasi milik Pemerintah Kabupaten Bima tersebut akan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 menuju Top 45 yang akan berlangsung tanggal 2 sampai 17 Juli 2019 mendatang di Kementerian PAN- RB. Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda Kabupaten Bima Syamsul Bahrain, S.IP, M.Si, mengaku telah menghadiri rapat koordinasi Top 99 Inovasi pelayanan publik 2019 menuju top 44, di Jakarta belum lama ini. “Saya bersama Inovator SiMAWAR, Laily Ramdani, S.STP diundang untuk menghadiri rapat koordinasi KIPP tahun 2019,” katanya, Kamis (20/6). Syamsul mengaku, selain mengikuti KIPP. Inovasi SiMAWAR juga akan dimuat dalam buku Top 99 Inovasi pelayanan publik, yang dibuat dalam dua versi bahasa. Yakni bahasa Indonesia dan Inggris. “Nanti inovasi SiMAWAR bersama 98 Top inovasi lainnya akan dibuat dalam versi Indonesia dan Inggris,” katanya. Pemuatan inovasi tersebut dalam buku dua bahasa lanjutnya, dengan tujuan sebagai sarana promosi serta kampanye publik tentang inovasi pelayanan yang akan disebarluaskan ke negara-negara lainnya. “Jadi 99 top inovasi termasuk SiMAWAR tidak hanya digunakan secara nasional tapi akan disebarkan luaskan ke Negara lain,” katanya. Sementara inisitor aplikasi SiMAWAR, Laily Ramdani mengaku bangga karena ide dan gagasannya tersebut telah membanggakan NTB, khususnya Pemerintah Kabupaten Bima. Menurutnya dari jumlah 3.156 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah se Indonesia mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kemen PAN RB, yang memenuhi persyaratan hanya 1.651 proposal.(uki)
Dompu (Suara NTB) Sebanyak enam dari 72 Desa di Kabupaten Dompu belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap pertama. Sementara tahap kedua baru Rp5,16 M dari Rp28,32 M transfer Kementerian Keuangan ke kas daerah. Belum disahkannya APBDes tahun 2019 akibat belum adanya perangkat BPD dan Kepala Desa enggan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 diduga menjadi penyebabnya.
(Suara NTB/ula)
(Suara NTB/jun)
Satpol PP Hentikan Penertiban PKL Dompu (Suara NTB) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dompu, terpaksa menghentikan operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar jalan raya. Hal itu akibat tidak adanya anggaran operasional yang dimiliki, termasuk sarana prasarana pendukung lainnya. Kasat Pol PP, Muh. Saiun, SH, MH kepada Suara NTB di ruang kerjanya membenarkan telah dihentikannya penertiban PKL ini. Bukan karena Muh. Saiun minim melainkan tidak ada anggaran operasional yang dimiliki. “Kami bukan terbatas anggaran tapi tidak ada anggaran operasional,” tegasnya. Menurut dia, ada begitu banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Pol PP. Tetapi di tengah kendala anggaran tersebut, cukuplah berat jika hanya mengandalkan instansinya. Dibutuhkan integrasi dan keterpaduan unit terkait agar percepatan penataan tata ruang kota itu maksimal dilakukan. Seperti contoh kasus PKL ini misalnya. Sebagian besar dari mereka memanfaatkan trotoar dan bahu jalan. Maka seharusnya, Dinas PU dan Dishub yang terlibat aktif. Tidak terkecuali Disperindag dan DLHK. “Saya tidak mau alasan keuangan menjadi hambatan bagi saya untuk mengemban tugas. Buktinya beban tugas yang diberikan pimpinan bisa dilaksanakan tanpa APBD, artinya masih bisa saya siasati. Tapi akan lebih elegan kalau pelaksanaan Tupoksi Pol PP ini didukung (anggaran dan instansi terkait),” jelasnya. Saat ini, ungkap Muh. Saiun, pihaknya hanya memiliki satu unit mobil Dalmas. Itupun dibebankan pada kegiatan tertentu saja. Sementara untuk pelaksanaan tugas yang sifatnya darurat ia memerlukan adanya sarana tambahan, seperti mobil patroli dan kendaraan roda dua. Jika beberapa sarana penunjang ini bisa direaliasasikan, ia meyakini sekian banyak kasus dugaan pelanggaran perda yang ditemukan akan bisa ditindak tegas satuan Pol PP. “Karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Data dan informasi apa saja tentang pelaksanaan tugas sudah saya pegang semua. Tinggal eksekusi yang menunggu dukungan sarana prasarana dan anggaran,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/bug)
BERSIHKAN SAMPAH - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin dan Wabup KSB, Fud Syaifuddin turut serta membersihkan sampah di bantaran sungai seteluk pada acara pencanangan BBGRM, Kamis (20/6).
Muhammad
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (20/6) mengungkapkan, realisasi Dana Desa (DD) tahap pertama mencapai Rp12,39 M dari Rp14,16 M transfer pusat ke kas daerah. Sisa Rp1,77 M ini karena masih ada enam Desa yang belum juga mencairkan DD tahap pertama. Yaitu Desa Taa, dan Desa Songgajah Kecamatan Kempo, Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu, Desa Matua dan
Rababaka Kecamatan Woja, Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa, dan Desa Kiwu Kecamatan Kilo. “Apa alasannya, kita ndak tau. Itu urusan dinas teknis,” katanya. Untuk DD tahap kedua sebanyak 40 persen, kata Muhammad, baru Rp5,16 M dari Rp28,32 M yang sudah terealisasi. Tapi tahap kedua ini diyakini progresnya akan lebih cepat terealisasi. “Hari ini saja, saya tandatangani ada empat Desa yang melakukan pencairan,” ungkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mentrans-
fer dana dari kas negara ke kas daerah untuk dua tahap DD Kabupaten Dompu tahun 2019 sebesar Rp42,48 M. Namun yang sudah ditransfer dari kas daerah ke kas Desa baru Rp17,55. Sisanya Rp24,93 M masih berada di kas daerah menunggu pengajuan oleh Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, Haerudin, SH yang dikonfirmasi melalui telpon mengaku, ada beberapa kendala sehingga sejumlah Desa di Dompu belum juga menyelesaikan proses pencairan DD tahap pertama. Diantaranya karena APBDes-nya belum ditetapkan. LKPJ yang menjadi kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan ke BPD, tidak juga disampaikan. Sehingga BPD enggan menetapkan Perdes APBDes tahun 2019. “Disamping itu, BPD belum terbentuk seperti
Rababaka,” katanya. Haerudin yang baru sepekan dilantik sebagai kepala DPMPD ini mengaku masih mengidentifikasi masalah dan menkonsultasikan ke Provinsi terkait solusinya. Karena masing – masing Desa ini memiliki pendamping dan lainnya, sehingga tidak ada alasan terlambat menyelesaikan urusan APBDes. “Kebetulan pagi ini saya rapat di BPM provinsi. Saya akan konsultasikan masalah ini sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya. Ia pun mengaku, DD ini harus segera dicairkan dan bisa berdampak bagi pengalokasian DD tahun berikutnya. Jika DD dikurangi, itu akan mengorbankan masyarakat. sementara pemicu dari keterlambatan pencairan DD oleh perangkat itu. “Ini yang sedang kita pelajari mekanismenya,” ungkapnya. (ula)
Puluhan ODGJ di Dompu Berhasil Dipulihkan Lestarikan Ekosistem Biosfer Samota, Perlu Kerjasama Lintas Sektor
Dompu (Suara NTB) – Sebanyak 80 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dompu, berhasil pulih dari masalah kejiwaan yang mereka derita. Mereka bahkan sudah bisa hidup mandiri dan bersosialisasi dengan warga sekitarnya. Namun, potensi kejiwaan mereka kembali terganggu masih tetap ada. Kasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Arifuddin, Skm, kepada Suara NTB, Kamis (20/6) menyebutkan, total ODGJ yang masih dalam tahap penyembuhan saat ini sebanyak 305 orang. Sedangkan mereka yang telah dinyatakan pulih atau stabil sebanyak 80 orang. “80 orang itu kita katakan pulih atau stabil karena sudah bisa makan sendiri, bekerja
dan berinteraksi sosial setelah proses pengobatan,” kata dia. Kendati gangguan kejiwaan puluhan ODGJ itu stabil, tapi masa depannya kejiwaannya sangat tergantung terapi dari keluarga. Jika terus dipandang sebelah mata dan lingkungan tidak cukup bersahabat dipastikan penyakitnya akan kambuh. Bahkan bisa lebih parah dari sebelumnya. Untuk itu, Arifuddin mengajak semua elemen masyarakat khususnya keluarga dekat ODGJ untuk tidak menyinggung persoalan yang dideritanya selama ini. Apalagi sampai mengucilkan mereka. “Orang mengalami gangguan jiwa ini kan karena ada pemicunya. Makanya untuk mendukung mereka bisa sembuh total terapi keluarga harus dilakukan. Harus terus mengajar dan membina
mereka agar bisa diberdayakan,” harapnya. Disinggung jumlah ODGJ yang dipasung dengan cara diikat di pohon atau balok kayu, ia menegaskan, sampai saat ini pemasungan dengan cara tersebut sudah tidak ada lagi. Sebagian besar dari mereka yang dianggap mengancam keselamatan warga hanya diisolasi di ruangan tertentu. Dan di Dompu hanya terdapat satu orang asal Lingkungan Magenda Kelurahan Potu. Penderita ini, lanjut Arifuddin, sudah pernah didatangi untuk dirujuk berobat ke Mataram. Namun karena tidak mendapat persetujuan keluarga, pihaknya pun tak bisa berbuat banyak. “Alasan keluarganya saat itu, kalau dia sembuh takutnya dibunuh saudara-saudaranya oleh ODGJ ini,” pungkasnya. (jun)
Peksos Kerap Kesulitan Hadirkan Saksi Korban Asusila Dompu (Suara NTB) Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, sepanjang tahun 2019 ini (Januari-Juni) sudah mendampingi 58 kasus yang menimpa anak di bawah umur. Baik pencabulan atau persetubuhan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun penyalahgunaan narkotika. Namun, mereka kerap kesulitan menghadirkan saksi untuk korban persetubuhan. Salah seorang anggota Peksos, Zulkifli Lubis, S. Tr. Sos kepada Suara NTB, Kamis (20/6) menjelaskan, kesulitannya menghadirkan saksi itu membuat proses hukum ter-
hadap pelaku lamban dituntaskan penyidik. “Kasus yang susah sekali dipercepat penanganan kasusnya itu persetubuhan. Karena saksinya yang tidak ada,” ungkapnya. Dari total 19 kasus dugaan persetubuhan yang didampingi selama ini, hanya sebagian kecil yang sudah berlanjut ke kejaksaan. Sisanya, meski telah dilengkapi bukti visum dan pengakuan korban tetap saja tak berani dilimpahkan. Penyidik baru berani melimpahkan perkara itu ketika korban bisa menghadirkan saksi mata atau bukti pendukung lainnya. “Penyidik tidak mau ngambil resiko makanya harus
cari saksi dan barang bukti yang lain. Harapannya dengan hasil visum dan pengakuan korban pelaku bisa ditahan,” ujarnya. Dikatakan Zulkifli Lubis, kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di wilayah ini cukup tinggi dan bervariasi. Paling dominan ialah penganiayaan dengan 28 orang korban, sedangkan pencabulan atau persetubuhan terdapat 19 orang korbannya. Kasus-kasus itu terus bermunculan dan terkadang berlangsung, selain karena kurangnya pengawasan orang tua juga pengaruh dari ketakutan anak akan ancaman dari para pelaku. (jun)
Bima (Suara NTB) – Kawasan Teluk Saleh Pulau Moyo dan Gunung Tambora (Samota) resmi ditetapkan sebagai cagar Biosfer dunia oleh Unesco di Kota Paris, Perancis, belum lama ini. Untuk menjaga dan melestarikan ekosistem di kawasan itu perlu kerjasama lintas sektor. “Kawasan Samota sudah ditetapkan sebagai Biosfer, tentu kedepan diperlukan kerjasama lintas pemangku di seluruh zona secara terpadu dan berkelanjutan,” kata Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima, Drs. H. Muzakkir, M.Sc, Kamis (20/6). Menurut Muzakkir, Biosfer merupakan konsep pengelolaan yang berskala terpadu. Antara kawasan konservasi sebagai zona inti dan kawasan di sekitar kawasan konservasi sebagai zona penyangga. “Selain itu juga sebagai kawasan pembangunan di sebelahnya sebagai zona transisi,” katanya. Lebih jauh Ia menjelaskan, konsep pengelolaan sama dengan konsep pengelolaan daerah aliran sungai. Yakni hubungan hulu-hilir harus dibangun secara timbal balik yang saling menguntungkan. “Dalam konteks kawasan konservasi, sebaran habitat satwa liar dilindungi bisa meluas di luar batas-batas kawasan konservasi ini,” katanya.
Muzakkir menyebutkan, kawasan Samota yang ditetapkan Biosfer tersebut, hamparan luasnya sekitar 728.484,44 hektar. Kawasan itu lanjutnya berada di wilayah Kabupaten Sumbawa, Dompu, dan Bima. “Jadi kawasan ini ada di tiga Kabupaten di Pulau Sumbawa,” ujarnya. Ia mengatakan kehadiran biosfer Samota tersebut dapat melindungi. Seperti flora dan fauna di hutan pegunungan di Gunung Api Tambora, Pulau Moyo, serta kekayaan satwa perairan di Selat Saleh salahsatunya keberadaan hiu paus. “Fauna dan flora yang ada di kawasan ini harus kita jaga dan lestarikan bersama,” katanya. Muzakkir berharap pasca penetapan Biosfer Samota oleh UNECO tersebut dapat memberikan dampak pertumbuhan ekomomisi masyarakat di Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa. “Kedepan nya kita harapkan akan berdampak kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (uki)
Muzakkir
(Suara NTB/uki)
HAL ini disampaikan Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM saat membuka pencanangan BBGRM 2019, di desa Seteluk Tengah, kecamatan Seteluk, Kami (20/6). “Tahun ini agenda BBGRM yang kita laksanakan spesial karena sekaligus kita sandingkan dengan target penuntasan pilar STBM,” katanya kepada wartawan, usai acara pembukaan yang sekaligus dirangkai dengan Apel Syukur keenam tahun 2019. Bupati menjelaskan, BBGRM menjadi momen tepat memacu semangat masyarakat menuntaskan empat dari lima pilar STBM yang tengah ditarget rapung di penghujung tahun ini. Sebab setiap kegiatan gotong royong dapat diarahkan secara langsung pada setiap pilarnya. “STBM ini kan garis besarnya soal penciptaan lingkungan yang bersih di masyarakat. Jadi kalau mau cepat ya solusinya gotong royong,” timpalnya. Empat pilar STBM yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dan masyarakat KSB saat ini akan sangat mudah terselesaikan dengan gotong royong. Saat ini fasilitas pendukung pemenuhannya mudah diadakan bahkan oleh masyarakat secara mandiri. Mulai dari mencuci tangan dengan air dan sabun, mengelola air minum rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga dan terakhir mengelola limbah cair rumah tangga. Berbeda dengan pilar pertama yakni tidak buang air besar sembarangan (Tubabas) yang oleh Pemda KSB telah dipenuhi. Menurut bupati, perjuangan menuntaskan pilar pertama ini sangat berat. Namun karena semangat gotong royong dengan melibatkan seluruh pihak, terbukti KSB bisa menyelesaikannya dalam waktu yang terhitung singkat yakni sekitar satu tahun. “Kita dapat status ODF (open defecation free) itu berat ya karena harus
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
Halaman 8
Jadi Temuan BPK
Tiga Mantan Pimpinan DPRD NTB Belum Kembalikan Randis (Suara NTB/why)
USAI DIPERIKSA - Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo menuju mobilnya usai diperiksa KPK sebagai saksi, Kamis (20/6) di Markas Polda NTB, Mataram. Pemeriksaan KPK itu terkait dugaan gratifikasi penghentian kasus penyalahgunaan izin tinggal WNA yang bekerja di Wyndham Sundancer Resort Lombok.
Dugaan Korupsi Mantan Kepala Imigrasi Mataram, Hasil Gratifikasi Didalami Mataram (Suara NTB) – KPK melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan gratifikasi penghentian kasus keimigrasian dua WNA pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Total lima saksi bergantian menjawab pertanyaan penyidik KPK di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (20/6) kemarin. Pemeriksaan terkait aliran dana hasil gratifikasi senilai Rp1,2 miliar. Mereka yang diperiksa KPK itu antara lain Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo; Kasubbag Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Deny Chrisdian; Kaur Umum Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dewa Made Windusala. Selain itu, mantan General Manager Wyndham Sundancer Resort Lombok Nanang Supriadi; serta seorang pengacara Ainudin yang merupakan kuasa hukum dua warga negara asing yang diduga melanggar izin tinggal. Usai pemeriksaan, Dewa Made Windusala mengaku diperiksa terkait aliran dana yang diduga dari hasil gratifikasi penghentian kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA yang bekerja di Sekotong, Lombok Barat. “Saya waktu itu dikasih sama Pak Kasubbag (Deny). Katanya ini ada uang THR. Itu banyaknya Rp2 juta,” kata Dewa mengulang jawaban yang sudah dia berikan sebelumnya kepada penyidik KPK. Dia mengaku tidak mengetahui asal-usul uang tersebut. Setahu dia, waktu itu sekitar akhir Mei merupakan pekan terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dia mafhum saja ketika disodori uang dengan label THR (tunjangan hari raya). Saya mana tahu itu uang dari mana. Itu dikasih pimpinan. Uang itu sudah saya kembalikan. Ini ada berita acaranya,” kata dia sambil menunjukkan secarik kertas. Sementara Deny tidak banyak memberikan keterangan. Dia hanya mengamini bahwa pemeriksaannya kemarin merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Deny diperiksa KPK tiap hari sejak Senin awal pekan ini. “Iya masih,” jawabnya. Wilopo menjadi saksi yang paling akhir keluar dari ruang pemeriksaan. Kemarin dia datang sekitar pukul 13.00 Wita dan baru selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 15.30 Wita. Sambil berjalan menuju mobilnya, Wilopo enggan berbicara banyak mengenai materi pemeriksaan penyidik KPK hari itu. Berkali-kali dia melambaikan tangannya pertanda menolak diwawancara. Demikian juga saat ditanya perihal ada tidaknya aliran dana hasil gratifikasi yang mengalir ke pejabat Kanwil Kemenkumham NTB. Seperti halnya yang mengalir ke para pejabat Kantor Imigrasi Mataram, sesuai pengakuan Made Windusala. “Nanti saja di kantor,” kata Wilopo singkat. Sementara saksi Ainudin mengaku tidak punya urusan dengan penyerahan uang untuk menghentikan penyidikan dua kliennya yang pada Mei lalu diusut Imigrasi Mataram. Bahkan, progres penanganan kasusnya pun dia tidak tahu. “Sampai deportasi itu saya juga tidak tahu. Sebelum itu sudah putus (kontrak pengacara). Saya mendampingi waktu itu kasus masih baru ditangani,” jelasnya. Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dugaan gratifikasi penghentian penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. Para tersangka itu, antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Yusriansyah Fazrin; dan Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat, pengelola Wyndham Sundancer Resort Lombok. Dugaan gratifikasi tersebut terkait proses penanganan kasus dugaan penyalahgunaan izin tinggal WNA asalAustralia Bower Geoffery William (60) dan WNA asal Singapura Manikam Katherasan (48). Tersangka Liliana menegosiasi penanganan kasus tersebut agar dihentikan. Awalnya hendak memberi Rp300 juta. Namun Yusri menolak. Setelah berkoordinasi dengan Kurniadie, ongkos penghentian kasus naik menjadi menjadi Rp1,2 miliar. Sejumlah uang itu diberikan Liliana dengan membungkusnya ke dalam kantong keresek hitam. Kantong plastik tersebut dimasukkan ke dalam bak sampah di depan ruangan tersangka Yusri di dalam Kantor Imigrasi Mataram. Tersangka Kurniadie dan Yusri dijerat dengan pasal 12 huruf a dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Liliana yang diduga sebagai pemberi gratifikasi dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (why)
Kasus BOS SLB Taman Firdaus Kota Bima
Penyidik Telusuri Penyimpangan Penggunaan Dana Mataram (Suara NTB) – Sekolah Luar Biasa (SLB) Taman Firdaus Kota Bima mengelola sejumlah sumber anggaran. Pengelolaan dana tahun 2017 dan 2018 disinyalir sarat korupsi. Hal itu muncul dalam temuan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi NTB sebelumnya. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menerangkan bahwa SLB Taman Firdaus mengelola dana sekira Rp300 juta dalam dua tahun anggaran berjalan. “Item penggunaan dana ada honor, biaya jemput siswa, transport guru. Itu ada beberapa item-nya,” urainya dikonfirmasi Kamis (20/6) kemarin. Sumber dana yang dikelola SLB Taman Firdaus berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Inspektorat Provinsi NTB menemukan indikasi kerugian negara Rp89 juta dari pengelolaan dana di tahun 2018. “Tapi dari hasil pemeriksaan kita bisa lebih banyak. Itu (LHP Inspektorat) kan baru yang 2018-nya. Belum termasuk yang 2017,” papar Syarif. Polda NTB mengusut indikasi korupsi pengelolaan dana BOS SLB Taman Firdaus berdasar LHP Inspektorat Provinsi NTB. Temuan auditor diserahkan ke penyidik Polda NTB karena ada indikasi perbuatan melawan hukum, selain kesalahan administrasi. SLB Taman Firdaus Kota Bima mengelola anggaran yang bersumber dari DAK yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Perolehan anggaran disesuaikan dengan jumlah siswa. Setiap siswa mendapat alokasi Rp2 juta per tahun. (why)
Mataram (Suara NTB) Tiga Kendaraan Dinas (Randis) milik Sekretariat DPRD NTB sampai saat ini belum dikembalikan oleh tiga mantan pimpinan Dewan periode 2009-2014. Tiga kendaraan dinas tersebut juga kembali menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di tahun 2019 ini. Tiga mantan wakil rakyat yang masih menguasai kendaraan dinas tersebut sampai saat ini yakni, Lalu M. Syamsir (alm) dari PBB, kemudian Lalu Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex dari Partai Demokrat dan Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar. Sekretaris DPRD NTB,
Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (20/ 6) kemarin membenarkannya. Bahwa mereka masih menguasai tiga randis milik Sekretariat DPRD yang dikuasainya pada saat mereka masih aktif sebagai wakil rakyat pada periode 2009-2014 dulu. Disampaikan Mahdi, up-
aya penagihan sudah dilakukan oleh Sekretariat DPRD NTB dengan cara menyurati mereka. Bahkan sampai lima kali Setwan mengirimi mereka surat peringatan untuk segera mengembalikan fasilitas milik negara tersebut. “Kita sudah mengkomunikasikannya, kita sudah sam-
pai lima kali kirim surat yang lama, yang baru ini belum. Tapi tetap akan kita upayakan, sekarang ini kita akan supayakan secepatnya, sambil menunggu regulasi dari Kemendagri turun,” tegasnya. Dijelaskan Mahdi yakni pada kesempatan sosialisasi Mendagri nomor 33 tahun 2019, Mendagri sedang disiapkan regulasi terkait pengaturan hak keuangan dan protokelor bagi pimpinan DPRD. Dimana dalam permendagri tersebut akan diatur mengenai pelelangan kendaraan
dinas kepada mantan pimpinan Dewan. Tiga kendaraan dinas yang mash tertahan di tiga mantan pimpinan dewan tersebut juga sudah direkomendasikan oleh Badan Anggaran (Banggar) untuk segera ditindaklauti oleh Sekretariat Dewan. Sebab itu menjadi temuan BPK terus menerus. Ketiga mantan pimpinan Dewan yang masih menguasai randis tersebut, berupaya dikonfirmasi via telepon, sampai saat ini masih belum berhasil dihubungi. (ndi)
(Suara NTB/why)
RESIDIVIS - Residivis jambret jalanan, Saharudin terduduk saat dihadirkan berikut barang bukti iPhone hasil jambretannya.
Polisi Tangkap Residivis Jambret
Mataram (Suara NTB) – Residivis jambret jalanan Saharudin (32) kambuh lagi. Begitu bebas dari penjara, Sahar beraksi kembali. Kali ini di Jalan TGH Faisal, Mandalika, Sandubaya, Mataram. Ponsel iPhone korban dirampas dari tangan korban. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan bahwa Sahar beraksi bersama
satu kawannya. Sahar dan kawannya berinisial SD (24) yang masih buron itu melengkapi diri dengan motor pinjaman. “Korban sedang mengendarai sepeda motor sambil menggunakan HP,” ucapnya Kamis (20/6) kemarin. Tersangka Sahar mudah saja merebut ponsel iPhone 5s korban. Kawannya yang bagian mengendarai motor memepet motor kor-
ban dari sebelah kiri. Sahar dengan cekatan merebut ponsel. “Para tersangka ini modusnya mencari korban yang lengah. Mereka mengambil dengan paksa saat sama-sama masih di atas motor berkendara,” terangnya. Korban yang merugi Rp4 juta ini langsung melapor ke Polsek Cakranegara. Hasilnya, hampir dua minggu setelah kejadian, yakni pada Kamis (13/6) lalu,
Kasus Lahan LCC Narmada
Sinarmas Cabang Mataram Klaim Tak Ikut-ikutan Mataram (Suara NTB) – PT Bliss mengajukan kredit dengan agunan sertifikat lahan Pemkab Lobar di Narmada yang dikelola PT Tripat. Lahan seluas 8,4 hektare itu diduga diagunkan di Bank Sinarmas. Jaksa mendalami proses tersebut yang diduga sarat indikasi korupsi. Analis kredit Bank Sinarmas sudah memenuhi panggilan jaksa penyidik lusa lalu. Analis kredit kantor pusat Bank Sinarmas di Jakarta itu dalam rangka penyidikan. Terkait penyertaan lahan Pemkab Lobar menjadi agunan kredit. Kepala Operasional Bank Sinarmas Cabang Mataram Antonius Febrianto mengaku tidak mengetahui soal proses
pengajuan kredit dengan agunan aset daerah tersebut. Dia mengatakan bahwa bagian kredit ditangani langsung kantor pusat. Apalagi dengan nilai fantastis. “Kami tidak pernah ikut serta. Tidak dilibatkan. Semuanya itu dari pusat,” ucapnya saat dikonfirmasi Kamis (20/6) kemarin. Anton mengaku mengetahui ada proses hukum yang sedang berjalan dan melibatkan Bank Sinarmas dalam sejumlah pemeriksaan. Namun hal itu tidak terkait Bank Sinarmas Cabang Mataram. Salah satu pegawai Bank Sinarmas, Anula Putra turut menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi penyertaan lahan Pemkab Lombok Barat menjadi agunan kredit PT Bliss,
pengelola Lombok City Center. Anula merupakan Corporate Credit Analyst Bank Sinarmas yang diduga mengurusi proses pengajuan kredit dengan agunan lahan LCC tersebut. Kejati NTB mengusut dugaan korupsi agunan lahan LCC Narmada, Lombok Barat. Kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada Mei lalu. Jaksa penyidik menemukan indikasi kerugian negara akibat dari perbuatan korupsi. Lahan seluas 8,4 hektare milik Pemkab Lobar yang dikelola Perusda PT Tripat dikelola menjadi pusat perbelanjaan modern Lombok City Center. Lahan di kawasan Narmada, Lombok Barat ini diduga diagunkan dengan nilai Rp96 miliar. (why)
PKS Godok Nama Kader untuk Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) penuh percaya diri mengusung kadernya di Pilkada Kota Mataram tahun 2020 mendatang. Sejumlah nama kadernya yang dinilai memiliki kans untuk didorong sebagai kandidat, mulai diperkenalkan oleh PKS. Beberapa nama-nama kader yang akan digodok untuk turun bertarung di Mataram itu yakni, TGH. Achmad Muhlis, kedua Istiningsih, selanjutnya Ismul Hidayat dan terakhir disebutkan yakni TGH. Fatimura Farhan. Menurut Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, ia melihat kaderkader tersebut memiliki peluang untuk ditawarkan kepada masyarakat Kota Mataram. “Mereka punya potensi diterima masyarakat Kota Mataram. Kita utamakan kader dulu. Sehingga saat ini sedang
dijalin komunikasi dulu, untuk penjajakan elektabilitasnya, seperti apa peluang yang mereka milik,” jelas Hadi. Dilingkup internal partai, kader-kader yang disebutkan tadi akan dinilai peluang masing-masing. Jika salah satu diantara mereka kira-kira punya peluang elektabilitasnya sangat memungkinkan untuk mengejar kemenanagan, maka PKS akan segera memutuskan untuk mengajukan kadernya. “Karena itu penting bagi kami untuk menganalisa peluang-peluang dari elektabilitas, kapasitas dan popularitas kader, karena prioritas utama kan kader. Sekarang akan kita jajaki elektabilitasnya. Kalau mereka punya elektabilitas sampai batas minimal sekian dan berpeluang mengejar, bisa terjadi seperti pada Pilkada Gubernur kemar-
in bisa mengejar ketertinggalan dan menang,” katanya. Hasil penjajakan dan komunikasi itulah nantinya akan diputuskan secara berjenjang mulai dari pengurus kota, kemudian naik ke DPW dan diusulkan ke DPP untuk diputuskan. Dalam hal ini, PKS tidak hanya akan fokus melihat kader, namun juga akan melihat kans dari non kader, mengingat PKS sendiri tidak bisa mengusung sendiri pasangan calon, akan tetapi harus berkoalisi. “Karena itu semua tokoh di Kota Mataram yang punya potensi kita bangun komunikasi juga. Dan keputusan jelas untuk Pilkada jadi keputusan DPP, kita nanti mengusulkan minimal dua pasangan calon ke DPP untuk diputuskan. Siapa yang turun namanya itulah yang akan kita daftarkan,” pungkasnya. (ndi)
tersangka Sahar tangkap polisi dari rumahnya di Gontoran, Bertais, Sandubaya, Mataram. Sahar tidak langsung menjual ponsel hasil kejahatannya. Melainkan dipakai sendiri. Hal tersebut membuatnya terlacak. Usai ditangkap, Sahar berpura-pura manut ketika diminta untuk menunjukkan rumah kawannya beraksi. Namun ketika di perjalanan, Sahar
berontak. “Dia berusaha melarikan diri. Terhadap pelaku dilakukan pelumpuhan pada kakinya,” ungkap Kapolres. Alam menambahkan, pihaknya kini masih memburu tersangka SD. Sementara tersangka Sahar dikenai pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama sembilan tahun penjara. (why)
Pelantikan Anggota Dewan Baru Dijadwalkan 2 September Mataram (Suara NTB) Pelantikan anggota DPRD NTB baru periode 2019-2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 2 September mendatang. Masa kerja anggota dewan periode 2014-2019 ini terhitung tinggal dua bulan lagi. Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB menyampaikan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan berbagai persiapan untuk proses pelantikan anggota baru tersebut dari sekarang. “Pelantikan akan digelar Insya Allah Bulan September hari Senin tanggal 2, harusnya tanggal 1, tapi karena bertepaan dengan hari minggu, hari libur maka bergeser ke tanggal 2,” katanya. Salah satu yang dipersiapkan oleh Sekretariat Dewan yakni pembuatan Pin emas bagi 65 calon anggota Dewan periode 2019-2024 tersebut sedang dalam proses. Masing-masing anggota dewan akan mendapatkan Pin emas seberat 6 gram emas murni 24 karat. Pembuatan satu Pin emas dialokasikan Rp5 juta. “Pin emas anggota sedang proses untuk pembuatan dengan berat satu Pin itu 6 gram, dan diberikan kepada semua anggota, baik baru maupun lama. Selain itu, tentu persiapan teknis lainnya,” jelasnya. Seperti diketahui, dari 65 anggota DPRD N T B , hanya
22 orang yang kembali terpilih. Sehingga sebanyak 43 anggota merupakan wajah baru. Pantauan Suara NTB, sejumlah anggota dewan yang mengalami kekalahan, sudah mulai terlihat jarang masuk kantor untuk mengikuti kegiatan rapat-rapat, seperti rapat paripurna dan komisi-komisi. Terakhir disampaikan Mahdi, bahwa pihaknya akan menunggu Surat Keputusan (SK) dari mendagri terkait dengan nama-nama calon anggota DPRD NTB periode 2019-2024. Namun sampai saat ini masih belum ada informasinya akan turun. Mengingat sebagaimana diketahui bahwa proses Pemilu 2019 masih belum tuntas, sampai penetapan calon anggota dewan terpilih, lantaran masih menunggu hasil gugatan PHPU di M K . (ndi)
H. Mahdi Muhammad
SUARA NTB
Jumat, 21 Juni 2019
Santunan Korban Lakalantas Naik Jadi Rp17,1 Miliar Mataram (Suara NTB) Belum genap satu semester, PT. Jasa Raharjo (Persero) telah mengeluarkan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas mencapai Rp17,1 miliar. Terhitung Januari hingga 13 Juni 2018 lalu, besaran santunan yang dikeluarkan oleh Jasa Raharja Wilayah NTB sebesar Rp12,9 miliar. Selisih kenaikannya dibandingkan periode yang sama tahun 2019 ini mencapai Rp2,2 miliar atau 13 persen. Kenaikan penyaluran santunan, tidak dinapikkan Kepala Jasa Raharja NTB, Mulyadi, akibat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang umumnya 60 persen didominasi oleh kecelakaan kendaraan roda dua. Data yang direkam Januari 2019 hingga Mei 2019, kenaikan terjadi di wilayah Polres Kota Mataram 25 persen, Kabupaten Lombok Barat turun 9 persen, Lombok Tengah naik 37 persen, tertinggi kenaikannya Kabupaten Lombok Timur sebesar 41 persen. Lombok Utara turun 31 persen, Kabupaten Sumbawa Barat turun 14 persen. Kabupaten Sumbawa naik 2 persen, Kabupaten Dompu turun 3 persen, Kabupaten Bima turun 19 persen dan Kota Bima turun 11 persen. Selain, karena masih tingginya angka kecelakaan, kenaikan santunan dari Jasa Raharja juga salah satunya, karena pro aktif petugasnya melakukan pendataan di rumah sakit- rumah sakit yang menjadi mitranya. Seluruh ahli waris, atau korban lakalantas, menerima santunan paling lambat satu hari setelah pihaknya menerima laporan kecelakaan lalu lintas dari petugas kepolisian. Hal itu sebagai bentuk implementasi pelayanan “PRIME” (Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah dan Empati). PT. Jasa Raharja adalah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan, dan operasionalisasi usahanya merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 33 (pertanggungan kecelakaan penumpang) dan UU No. 34 tahun 1964 (pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan). Untuk menekan angka kecelakaan, menurut Mulyadi, Jasa Raharja juga bekerjasama dengan seluruh stakeholders. Dari kepolisian, pemerintah daerah, termasuk dealerdealer otomotif. Sosialisasi telah massif dilakukan. Hanya, jika kesadaran masyarakat rendah tentang keselamatan berlalu lintas, percuma. “Kembali lagi kepada kesadaran dan budaya masyarakat. kampanye keselamatan berkendara cukup aktif dilakukan. Dan kepada dealer-dealer otomotif juga kita harapkan lebih intens melakukan edukasi keselamatan berkendara. Karena korban didominasi anak-anak muda,” demikian Mulyadi. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2017 mencapai 138.5 juta unit. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dari angka tersebut yang paling banyak adalah sepeda motor dengan jumlah 113 juta unit dari total kendaraan. Hal tersebut tak terlepas dari pertumbuhan sepeda motor Honda yang kian meningkat setiap tahunnya. Semakin meningkatnya pengguna jalan raya mengakibatkan angka kecelakaan juga semakin tinggi. Dalam berbagai kesempatan Honda selalu mensosialisasikan cara berkendara yang baik dan benar. Safety Riding selalu digaungkan bagi masyarakat khususnya warga di NTB. Sugian, Instruktur Safety Riding Honda NTB, membagikan tips berkendara dengan aman. Saat menyalip, pantau kendaraan yang ada di belakang melalui kaca spion. Jika ada kendaraan lain datang dari arah berlawanan, batalkan keinginan untuk menyalip. Sebelum menyalip pastikan lampu sein kendaraan menyala, hindari menyalip kendaraan yang sedang menyalakan lampu sein. Usahakan menyalip selalu menggunakan lajur kanan. Hindari menyalip dari sisi sebelah kiri, kecuali darurat. Pastikan performa mesin cukup untuk menyalip. Bagi sepeda motor jenis manual (non matic) gunakan gigi rendah untuk menyalip agar mendapat akselerasi yang lebih cepat. “Jangan sekali-kali mencoba untuk menyalip saat medan jalan menanjak atau saat berada di tikungan/belokan,” pesannya. Menghindari kecelakaan tabrak belakang. Jaga pandangan ke jalan, sehingga cepat bereaksi saat kendaraan di depan mengerem dan ada kendaraan menyalip. Perhatikan kaca spion setiap 6 detik, begitu juga saat mengerem dan berhenti. Selalu antisipasi keadaan darurat yang mungkin terjadi dan rencanakan jalan keluarnya. Jangan mengerem atau berhenti mendadak, sehingga memberikan cukup waktu bagi kendaraan di belakang untuk bereaksi dan pastikan lampu rem motor berfungsi. Memberikan cukup waktu untuk bereaksi untuk mengerem dan cukup jarak untuk berhenti.(bul)
Bupati Diminta Segera Definitifkan Pimpinan OPD Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., diminta secepatnya melakukan pengisian secara definitif terhadap sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih diisi pelaksana tugas (Plt). Pasalnya, diduduki pimpinan OPD oleh seorang Plt sangat berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pada OPD. “Memang kita minta supaya pimpinan OPD ini harus segera diisi oleh pejabat definitif. Sangat-sangat tidak baik apabila terlalu lama diisi oleh Plt,”kata Wakil Ketua DPRD Lotim, Ubaidillah, dikonfirmasi, Kamis (20/6). Menurutnya, persoalan kinerjanya apabila tidak selaras dengan keinginan kepala daerah. Maka seorang kepala daerah bisa melakukan penggantian kembali di kemudian hari. Menurut Ubaidillah, proses pembiaran dengan menempatkan Plt terlalu di sejumlah pimpinan OPD ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan program yang ada. “Apapun yang menjadi persoalan. Tapi harus cepat diselesaikan,” harapnya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, apabila pemerintah hanya diam dan tidak bersikap. Dikhawatirkan persoalan itu berlarut-larut yang berdampak pada tersendatnya program di masing-masing OPD yang saat ini dijabat oleh Plt. Sementara pada hal-hal teknis, kekuatan dan kebijakan Plt itu terbatas apabila dibandingkan dengan kepala OPD definitif. Dicontohkannya, dalam mengantisipasi perubahan anggaran pada APBDP, keberadaan Plt diyakini tidak mengetahui secara utuh. Apalagi dalam bersikap dan membuat suatu kebijakan masih ada keraguan terkait posisi jabatan dan amanah yang akan diembannya. Seperti kondisi saat ini banyak perencanaan yang semestinya awal bulan, namun molor menjadi akhir bulan, sehingga apabila tidak terealisasi, maka akan menjadi tanggung jawab APBD berikutnya. Diketahui, OPD yang hingga saat ini masih dijabat Plt di antaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Sekretaris Dewan dan Dinas Perkim serta beberapa instansi lainnya. “Ini tentu sayang sekali, sudah anggaran kecil namun tidak bisa dieksekusi dengan Ubaidillah baik,” ujarnya. (yon) (Suara NTB/yon)
Halaman 9
Formasi Guru Sekolah Terpencil
Loteng akan Lakukan Lelang Terbuka Praya (Suara NTB) Pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bakal melakukan lelang terbuka untuk formasi guru, khususnya untuk formasi guru bagi sekolah terpencil dan di daerah pelosok. Pemkab mensyaratkan kepada pelamar untuk menandatangani komitmen untuk bertugas di sekolah tersebut minimal selama 10 tahun, jika kemudian diangkat sebagai CPNS. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Kamis (20/6), mengatakan pada rekrutmen CPNS
’’
M. Nazili
tahun ini, Pemkab Loteng sudah mengusulkan sebanyak 680 formasi untuk guru. Di mana, sebagian besar di antaranya formasi guru Sekolah Dasar (SD). “Nah, untuk formasi guru SD tersebut sebagian besar untuk
guru SD terpecil dan di daerah pelosok. Nantinya, pada saat pengumuman penerimaan CPNS di setiap formasi akan diberikan keterangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah terpencil dan di daerah pelosok,’’ ujarnya. Dengan begitu, sejak awal para pelamar sudah bisa mengetahui di mana akan bertugas nantinya ketika lolos dalam seleksi CPNS, sehingga tidak ada alasan bagi CPNS untuk meminta pindah begitu diangkat sebagai PNS. Karena sejak awal sudah ada komitmen untuk bertugas di
Nah, untuk formasi guru SD tersebut sebagian besar untuk guru SD terpecil dan di daerah pelosok. Nantinya, pada saat pengumuman penerimaan CPNS di setiap formasi akan diberikan keterangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah terpencil dan di daerah pelosok,’’
tempat tersebut selama minimal 10 tahun, baru kemudian diperkenankan mengajukan permohonan pindah. “Dengan komitmen tersebut tidak ada lagi CPNS yang mengajukan pindah. Dengan alasan tempat tugas jauh. Karena sejak awal, informasi tentang tempat tugas sudah diberitahukan terlebih dahulu,” sebutnya. Kalau tidak mau menandatangani komitmen, maka pelamar bersangkutan tidak akan diangkat sebagai CPNS,’’ tegasnya. Dikatakannya, kebutuhan akan guru di sekolah terpencil dan di daerah pelosok cukup besar. Karena umlah guru, khususnya yang berstatus PNS di sekolah-sekolah terpecil dan di daerah pelosok tersebut masih sangat kurang. Untuk itu diharapkan dengan pola tersebut, kekurangan guru di SD terpencil dan di daerah pelosok pada khususnya bisa dikurangi. (kir)
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/her)
TUNGGU SIDANG - Sekda Lobar H. Moh. Taufiq dan jajaran Kepala OPD yang menunggu sidang paripurna hingga 5 jam, kalangan eksekutif dan undangan dari TNI/ Polri mengeluhkan sidang yang selalu molor.
Sering Molor, Kinerja Anggota DPRD Dikeluhkan Giri Menang (Suara NTB) Kebiasaan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) selalu ngaret alias molor hadiri sidang paripurna tak pernah berubah. Bahkan kebiasaan ini kian menjadi-jadi. Seperti sidang yang diadakan Rabu dan Kamis (20/6), sidang paripurna di DPRD Lobar molor berjam-jam. Sidang dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap pengantar nota keuangan dan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 molor hingga 4-5 jam. Kondisi inipun dikeluhkan tamu undangan, baik dari unsur eksekutif dan yudikatif. Pasalnya banyak agenda dan pekerjaan mereka
yang terabaikan gara-gara menunggu sidang paripurna tersebut. Pantauan Suara NTB, Kamis (20/6), sidang yang dijadwalkan pukul 10.00 Wita molor hingga pukul 14.00 Wita. Para tamu dari kalangan kepala OPD, unsur TNI dan Polri, seperti biasa lebih awal hadir sekitar pukul 10.00. Mereka duduk menunggu di kursi ruang sidang yang telah disiapkan dengan snack (makanan) yang juga disiapkan di atas meja. Hingga pukul 11.00 Wita menunggu, sidang paripurna belum juga dimulai. Alasannya kehadiran dewan belum memenuhi syarat digelar sidang paripurna. Meski demikian mereka tetap saja menunggu sabar,
70 Desa di Lotim Belum Cairkan DD Selong (Suara NTB) Sebanyak 70 desa masih belum mencairkan dana desa (DD) tahap kedua. Tidak heran DD ini masih mengendap di rekening kas daerah. Saat ini masih dalam proses pencairan dan posisi sudah ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), H. M. Juaini Taofik kepada Suara NTB, Kamis (20/6). Menurut Juaini, proses pencairan dalam waktu dekat ini bisa dirampungkan. “Ini sedang dalam proses di BPKAD, karena permohonan pencairan dari desa dan rekomendasi dari PMD sudah final,” sebutnya. Sementara Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD, H. Hasni yang dikonfirmasi terpisah mengakui masih banyaknya DD yang masih tersimpan di kas daerah. Diakui besarannya mencapai Rp 38 miliar lebih. Pihak BPKAD secara prinsip siap merealisasikan dana tersebut kapan pun. Menurutnya, puluhan desa yang belum mencairkan DD tersebut akan rampung pada Juni 2019 mendatang. Saat ini masih dalam proses. DD memang sudah masuk ke rekening kas daerah sejak akhir Mei 2019 lalu.”Sekitar tanggal 25 Mei lalu kita terima,” tuturnya. Setelah itu diketahui masuk libur lebaran hingga tanggal 10 Juni.
(Suara NTB/dok)
H. M. Juaini Taofik Dalam hal ini, ujarnya, tidak ada alasan bagi BPKAD untuk menahan-nahan dana desa yang menjadi hak desa untuk digunakan sesuai perencanaan yang sudah dilakukan masingmasing desa. Desa-desa yang belum tinggal meminta untuk dicairkan segera. Ditegaskan, tidak ada batasan waktu bagi desa untuk mencairkan dananya. Proses pencairan di Lotim sebenarnya cukup cepat. Terlihat, DD tahap pertama sendiri sudah 100 persen dicairkan. 239 Desa se Kabupaten Lotim sudah mencairkan DD. Dana yang masih mengendap di kas daerah ini diyakini tidak sampai akan kembali ke kas negara. Diyakini, desa-desa yang belum pasti bisa merampungkan semua prosedur permintaan. “Kita sebenarnya Lotim sangat awal sekali mencairkan DD,” imbuhnya. (rus)
hingga masuk waktu Zuhur sekitar pukul 12.30 Wita paripurna belum juga dimulai. Menurut salah seorang Kepala OPD ngaret sudah menjadi kebiasaan dewan. Bahkan menurut dia, paripurna dilaksanakan tepat waktu adalah suatu yang luar biasa. “Karena selama ini kan selalu molor, kita pun banyak kegiatan yang dikorbankan jadinya,” keluh dia. Karena terlalu lelah dan capek menunggu, sebagian tamu pun kembali ke kantor, sebagian lagi keluar ruangan. Selepas Salat Zuhur sekitar pukul 13.00 Wita, Sekda Lobar H. Moh. Taufiq kembali ke ruang sidang bersama Asisten II Setda Lobar Hj. Lale Prayatni, Kepala Bappeda H. Baehaqi dan Kasatpol PP Mahnan. Na-
mun sidang belum juga dimulai karena alasan kehadiran anggota belum kourum. “Kita tunggu saja, kalau ada pemberitahuan batal baru kita pergi,” kata Sekda H. M. Taufiq. Sekda pun memanggil Plt Sekwan guna memastikan apakah paripurna jadi dilaksanakan atau batal. Plt Sekwan pun meminta waktu menunggu kehadiran dua anggota baru bisa kourum. Hampir satu jam menunggu, para anggota dewan yang sebelumnya berada di ruang fraksi masing-masing pun masuk ke ruang sidang. Akhirnya sidang paripurna dimulai dengan anggota dewan yang tanda tangan sebanyak 25 orang, namun yang hadir di ruang sidang hanya 14 orang.
Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis yang memimpin sidang mengatakan, ada 24 anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Tatib jelas dia, yang tandatangan melebihi korum sebanyak 23 orang. Namun sidang ini bisa dilanjutkan kalau disetujui oleh setengah dari jumlah anggota yang mengisi daftar hadir. “Dari 24 yang menandatangani daftar hadir yang sisanya apakah setuju untuk dilanjutkan, karena sebagian juga masih salat,” kata dia meminta persetujuan dari anggota. Para anggota yang hadir pun menjawab setuju. Karena kourum telah terpenuhi, maka sidang paripurna dibuka dan terbuka untuk umum. (her)
Pemda Kecolongan Lagi
Pembangunan Vila Tanpa Izin Diduga Langgar Sempadan Pantai Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) kecolongan lagi. Sebelumnya, pembangunan SPBU tak berizin di wilayah Sekotong luput dari pantauan kini ada sejumlah pembangunan vila diduga tanpa izin juga dibangun di wilayah setempat. Pihak Pemda melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sejauh ini belum menerima pengajuan pembangunan vila di wilayah setempat. Pantauan Koran ini di kawasan wisata Sekotong misalnya, mulai dari Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat ada pembangunan persis berlokasi sebelah kiri pinggir jalan utama. Dari sisi ketentuan roi jalan terlihat tak sesuai. Selanjutnya, menuju ke lokasi kuliner yang berjarak beberapa ratus meter dari lokasi itu, ada juga sejumlah pembangunan vila baru yang persis di pinggir laut. keberadaan vila ini seolah tak ditangani pemda padahal dari sisi jarak, vila ini dekat sekali dengan sempadan pantai. H. Dulahir Dari dulu ke-
beradaan bangunan vila ini dikeluhkan oleh warga, termasuk pelaku wisata setempat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar, H. Dulahir mengaku pihaknya belum mengetahui adanya pembangunan di wilayah Sekotong. Ia akan menurunkan tim ke lokasi untuk memastikan.”Kami akan turunkan tim ke sana, yang
pasti kalau kami tidak pernah mengeluarkan izin di sana itu, kalaupun ada pasti sesuai ketentuan,” tegas dia, Kamis (20/6). Dia memastikan bangunan vila yang melanggar sempadan pantai dan roi jalan tak berizin. Dulahir menegaskan sejauh ini tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan vila di kawasan setempat. Ada orang yang mengajukan izin dengan lahan 8 are, namun ia menggariskan ke pengusaha bahwa izinnya bisa diproses kalau tidak melanggar aturan sempadan pantai dan roi jalan. Ia menambahkan, tim penertiban pemda akan melakukan penyisiran ke semua lokasi pembangunan di wilayah Lobar. Jika ditemukan bangunan tak berizin, pihaknya memastikan akan menertibkan b a n gunan ini.”Kita t e t a p tegakkan aturan,” teg a s dia. (her) (Suara NTB/her)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
Halaman 10
Sosialisasi Pengawasan Jajanan Anak Sekolah
BBPOM Ingatkan Bahaya Kanker Akibat Makanan Tak Sehat Tanjung (Suara NTB) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Mataram, gencar melakukan sosialisasi terkait pengawasan jajanan anak sekolah (PJAS). Kamis (20/6), giliran 125 orang dari unsur kepala sekolah, guru UKS (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/ SMK), serta pengurus kantin sekolah mendapat bimbingan teknis menyangkut PJAS yang sehat dan aman dikonsumsi. Dalam laporan penyelenggaraan kegiatan Bimtek PJAS di KLU, Kepala Balai Besar POM Mataram, Ni GAN Suarningsih, Apt, MH., menjelaskan kegiatan bimtek ini merupakan salah satu program prioritas Nasional Badan POM, sehingga bimtek ini perlu perhatian dan komitmen bersama agar dapat menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan.
BBPOM Mataram, kata dia, telah melaksanakan tahapan program Intervensi Keamanan Pangan PJAS tahun 2019 melibatkan lintas sektor. Bimtek dilakukan dengan mengundang OPD dan penyelenggara pendidikan di 10 kabupaten dan kota. Adapun materi bimtek BBPOM di KLU antara lain, Manajemen Keamanan Pangan, Lima kunci keamanan pangan untuk sekolah, Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin sekolah, higienis sanitasi kantin sekolah (Dikes KLU), Bahan edukasi keamanan pangan sekolah dan monev program intervensi keamanan pangan, masing-masing materi dibawakan oleh pejabat terkait di BBPOM. BBPOM mewanti,-wanti bahayanya dampak negatif dari konsumsi bahan pengawet, bahan pemanis yang ada pada
Tingkatkan Kompetensi secara Mandiri GURU diminta untuk terus meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Karena pelatihan dari pemerintah masih terbatas. Terlebih lagi dengan adanya sertifikasi guru, seharusnya guru terus berupaya meningkatkan kompetensinya. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si. Menurutnya sertifikasi bagi guru seharusnya sebagai proses mengantar guru untuk terus menerus belajar. Minhajul menjelaskan, proses PPG atau PLPG bukan langsung membuat guru hebat, tapi mengantar guru ke kancah profesi. “Kemudian dia mendapatkan haknya, maka si guru memiliki kewajiban agar mengembangkan keprofesiannya terus menerus, ini yang perlu disadarkan kepada guru-guru,” katanya, Kamis (20/6). Mantan Kepala LPMP NTT ini mengatakan, guru sebaiknya tidak hanya menunggu adanya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun juga harus ada inisiatif dari guru melalui wadah atau kelompok mereka untuk mengadakan pelatihan. “Melalui wadah itu mereka melakukan pengembangan diri. Ini perlu dukungan dan sponsor dan provokator dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” katanya. Sebelumnya juga ia menyampaikan perlu juga dilakukan pemberdayaan wadah-wadah pengembangan keprofesian guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS). Selain itu, diperlukan dukungan bagi tumbuh kembangnya wadah-wadah pengembangan keprofesian guru lainnya, yang merupakan bentuk kesadaran guru untuk terus meningkatkan kompetensinya secara berasama. Minhajul merincikan, wadah itu antara lain, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Forum Guru IPS Indonesia (FORGIPSI),Ikatan Guru Bimbingan Konseling Indonesia (IBKSI), Asosiasi Guru Penulis Indonesia (AGUPENA), dan wadah lainnya. Dari data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2017. menunjukkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di NTB berada di bawah rata-rata nasional. Untuk guru SD, rata-rata nilai UKG di NTB sebesar 50,63, sementara ratarata nasional yaitu 54,33. Di tingkat SMP, rata-rata nilai UKG di NTB sebesar 52,81, sedangkan rata-rata UKG nasional sebesar 58,25. Di jenjang SMA, rata-rata nilai UKG di NTB sebesar 56,30, masih di bawah rata-rata nilai UKG nasional sebesar 61,74. Dan, di jenjang SMK, nilai rata-rata UKG di NTB sebesar 54,96, masih di bawah nilai ratarata UKG nasional yaitu 58,30. (ron) Minhajul Ngabidin
(Suara NTB/ari)
FOTO BERSAMA - Narasumber dan peserta bimtek pengawasan jajanan anak sekolah di KLU pose bersama usai acara, Kamis (20/6). jajanan anak sekolah. Misalnya pengawet seperti boraks, rodamin B, memicu munculnya risiko kanker.
Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mengukuhkan tiga Guru Besar dalam Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Unram di Ruang Sidang Senat Rektorat, Kamis (20/6). Tiga guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Hj. RR. Titiek Herwanti, M.Si. (Guru Besar Ilmu Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Prof. Dr. H. Salim HS, SH, MS. (Guru Besar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum), Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. (Guru Besar Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Hadir juga pada pengukuhan tiga guru besar ini, yakni Gubenrur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. Pada kesempatan itu, gubernur mengajak untuk meresapi makna pepatah Cina. “Gunung itu tidak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Sungai itu tidak harus dalam yang penting ada naganya,” ungkapnya. Ia mengumpamakan jika Unram adalah gunung maka tidak perlu besar, yang terpenting Unram memiliki profesorprofesor terbaik yang menjadi dewanya, sehingga menjadi magnet tersendiri bagi Unram. “Hari ini kita menyaksikan pengukuhan tiga dewa baru. Mudah-mudahan dewa baru di Unram ini mampu menjadi magnet tersendiri buat banyak mahasiswa, buat banyak peneliti, buat banyak cendekiawan bahkan banyak proyek-proyek mengejar kita di sini, karena ada dewa yang bersemedi di Unram,” lanjutnya. Dalam pidato pengukuhan yang berjudul Sumber Daya Insani Yang Berkualitas Sebagai Pilar Utama Pembangunan Ekonomi Islam (Kondisi Pekerja Anak di Nusa Tenggara Barat), Prof. Titiek menyampaikan bahwa Ekonomi Islam hadir untuk menjembatani bahkan akan mewujudkan cita-cita ideal dari setiap sistem perekonomian yaitu mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat di bawah panji-panji aturan Islam yang berpedoman pada dua sumber hukum utama yaitu Al Qur’an dan Al-Hadist ditambah dengan ijtihad para ulama.
SMKN 4 Mataram Matangkan Pendidikan Karakter atau pendidikan karakter bagi siswa. “Kita membekali mereka dengan pendidikan karakter yang kuat,” katanya. Menurutnya, setelah pihaknya menganalisa berdasarkan masukan dari praktisi dan asosiasi profesi, bahwa banyak siswa yang cenderung dibiasakan secara instan, sehingga daya juang mereka kurang, gampang mengeluh, kurang peduli pada
menyerang tubuh manusia, penyakit itu menyebabkan bisa menyebabkan kematian. “Oleh karena itu mari kita bersama-
guru dan pengurus kantin sekolah memastikan jajanan anak sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Sebab banyaksekali kasus yang berkaitan dengan keamanan pangan di sekolah. “Contoh, vitsin penyedap rasa, enak dirasa tapi berbahaya bagi tubuh dalam jangka panjang. Djuga menjadi heran, kok anak-anak alergi, anak bisa darah tinggi, ini salah satunya karena makanan. Kalau sudah begitu, bagaimana kita menciptakan generasi sehat,” papar Sekda. Selain itu kata Sekda, ancaman yang membahayakan anak sekolah datang dari narkoba. Sebagai daerah wisata, generasi Lombok Utara harus pandai-pandai menjaga pergaulan agar tidak terjerumus. “Menjadi peran kita bersama untuk menjaga bersama-sama,” tandasnya. (ari/*)
Unram Kukuhkan Tiga Guru Besar
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) SMKN 4 Mataram mematangkan pendidikan karakter bagi siswa. Langkah ini dilakukan atas saran dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Asosiasi Profesi agar siswa lebih memiliki kepekaan kepada lingkungan. Kepala SMKN 4 Mataram, Bakiriyanto, S.Pd., mengatakan, SMKN 4 Mataram mulai mematangkan pendidikan soft skill
Penyakit itu tidak muncul seketika, namun mulai menimbulkan dampak 5 tahun setelah dikonsumsi. Apabila sudah
sama melakukan pembinaan dan mengidentifikasi pedagang pangan yang secara rutin menjual di lingkungan sekolah, termasuk yang menggunakan kendaraan agar mampu menyiapkan jajanan sehat untuk anakanak sekolah untuk mewujudkan keamanan pangan sekolah,” ajaknya. Selain bimtek, BBPOM juga menggelar monev. Monev digelar satu kali di tiap kabupaten. BBPOM akan mengintervensi dulu kemudian dilakukan monev pada bulan Oktober November mendatang. Sementara itu, Sekda KLU, Drs. Suardi, MH., pada kesempatan itu menyatakan program Bimtek Keamanan Pangan dalam rangka program intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Menyangkut pangan untuk anak, ia menggaris bawahi agar orang tua,
lingkungan dan anti sosial. Kondisi itulah yang menjadi perhatian pihaknya di SMKN 4 Mataram. Oleh karena itu pihaknya melaksanakan berbagai program di SMKN 4 Mataram yang bisa mengembangkan karakter para siswa. Program itu antara lain, program ekspresi kelas dan program kawan setia. Dengan program itu diharpakan siswa bisa saling kenal antara satu angkatan maupun angkatan di atasnya dan bisa saling kenal dengan alumni. “Kita berharap siswa dari setiap angkatan akan saling kenal dengan satu angkatan, dan kakak angkatan dan alumni, itu melalui berbagai jaringan melalui media sosial maupun ikatan alumni,” harapnya. Selain itu, SMKN 4 Mataram juga akan menguatkan peranan Bursa Kerja Khusus (BKK). Nantinya bagi lulusan yang sudah bekerja harus melapor ke BKK. Termasuk nantinya bagi DUDI yang merupakan jaringan dari SMKN 4 Mataram membutuhkan tenaga kerja, pihak SMKN 4 Mataram bisa mencarikan lulusan dari SMKN 4 Mataram. “Kami menguatkan peranan BKK,” katanya. Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020, SMKN 4 Mataram membuka lima paket keahlian yaitu Usaha Perjalanan Wisata, Perhotelan, Tata Boga, Tata Busana, dan Tata Kecantikan. Bakiriyanto mengatakan, SMKN 4 Mataram memiliki kuota siswa baru sebanyak 12 rombongan belajar, dengan setiap rombongan belajar diisi 32 orang. (ron)
“Kemaslahatan yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat akan terwujud bila dalam tata kelola pembangunan suatu bangsa dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas.” Papar Prof. Titiek. Menurutnya, Sumber Daya Manusia (Insani) yang berkualitas dalam Ekonomi Islam merupakan suatu keniscayaan, karena sejak awal manusia diciptakan dan diturunkan di bumi adalah untuk memakmurkan bumi dan isinya agar manusia itu mencapai kemakmurannya. Ia juga menerangkan bahwa sumber daya yang berkualitas harus dibentuk dari anak dengan memberikan ruang kebebasan kepada mereka untuk berekspresi dan menikmati jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan berpendidikan sumber daya manusia akan memiliki ilmu pengetahuan yang menguasai teknologi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sementara itu, Prof. Salim yang merupakan Guru Besar Bidang Hukum Perdata menyampaikan pidato pengukuhan berjudul Sengketa Pertambangan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena dengan adanya kegiatan itu, akan memberikan dampak positif dalam bidang perpajakan, ekonomi, sosial budaya maupun bidang ketenagakerjaan. Hasil penelitian terhadap kegiatan penambangan illegal oleh Prof. Salim menunjukkan
dampak positif dari kegiatan penambangan secara ilegal antara lain meningkatnya pendapatan penambang rakyat, meningkatnya pendidikan anakanak penambang rakyat, dan meningkatnya hubungan sosial kemasyarakatan penambang rakyat dengan berbagai suku di seluruh Indonesia, seperti Sasak, Sunda, dan lain-lain. Meskipun demikian, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan juga sangat banyak seperti rusaknya lingkungan hidup 49 persen, tercemarnya sungaisungai 11 persen, longsor 14 persen, rusaknya hutan 3 persen, erosi 6 persen, jalan menjadi rusak 3 persen, terjadi kecelakaan 6 persen, dan konflik sesama penambang 8 persen. “Dampak negatif yang paling dominan dari adanya kegiatan pertambangan rakyat, yaitu rusaknya lingkungan hidup 49 persen,” tegas Prof. Salim. Secara umum sengketa atau konflik yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan, baik di Indonesia maupun di negara lain yaitu, sengketa wilayah kontrak karya, sengketa divestasi saham, sengketa kewenangan antara lembaga negar, sengketa lingkungan, dan sengketa antara perusahaan tambang dengan masyarakat adat atau pribumi. “hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan pemberdayaan terhadap mereka.” tuturnya. Untuk menghindari terjadinya konflik tersebut maka perusahaan tambang harus memberikan kesempatan atas
(Suara NTB/dys)
HADIR - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah menghadiri pengukuhan tiga guru besar Unram di Ruang Sidang Senat Rektorat, Kamis (20/6). partisipasi masyarakat, pemilikan saham oleh masyarakat setempat, pengakuan terhadap tana balo tolo (tanah waris), diprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, divestasi saham diperioritaskan bagi daerah penghasil, dan Program CSR harus dilaksanakan pada saat dimulainya kegiatan eksplorasi tambang. Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. yang mendapatkan kesempatan terakhir saat menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Paradigma Pendidikan Sains di Era Revolusi Industri 4.0 menegaskan pentingnya Strategi Integrasi untuk Pengembangan Karakter Peserta Didik dan Keterampilan Abad 21, yaitu dengan meningkatkan relevansi kurikulum, meningkatkan keterampilan berpikir secara simultan, mengintegrasikan kreativitas dengan tujuan dan proses belajar, mengintegrasikan keterampilan berkomunikasi, mengintegrasikan keterampilan berkolaborasi. “Tugas utama pendidik masa kini adalah memfasilitasi peserta didik untuk menguasai keterampilan abad ke 21. Pembekalan peserta didik dengan keterampilan abad ke
21 akan dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang,” jelas Prof. Jufri. Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum saat membacakan sambutannya mengatakan menjadi Guru Besar tidak mudah. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi terindeks scopus atau yang setara dengan itu. “karena itulah kebijakan yang kita tempuh saat ini di Unram adalah dengan membuka scheme penelitian untuk Guru Besar yang dananya mencapai Rp 40 juta/judul dengan melibatkan dosen dalam jabatan lektor kepala dan hasilnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi yang dipergunakan untuk pengusulan calon Guru Besar. Dengan demikian diharapkan Guru Besar di Unram akan terus bertambah,” ungkapnya. “Semoga dengan dikukuhkannya ketiga guru besar Unram akan semakin meningkatkan performa dan kinerja Unram khususnya daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Prof. Husni. (dys)
Pembangunan Sekolah Baru Harus Tetap Memperhatikan Mutu Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB diminta untuk tetap memperhatikan mutu di sekolah baru yang akan dibangun pada tahun ini yaitu SMAN 11 Mataram. Kehadiran sekolah baru diharapkan bisa memenuhi kebutuhan akan sekolah menengah sekaligus upaya pemerataan pendidikan. Pemerhati pendidikan yang juga Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB tahun 2012-2017, Drs. H. Syamsudin Anwar mengatakan, dibangunnya sekolah baru harus juga memperhatikan mutu sekolah itu. “Jangan asal buka saja tapi mutu diabaikan,” sarannya saat dihubungi Rabu (20/6). Ia mengakui dengan pertumbuhan jumlah penduduk saat ini di Kota Mataram maka kebutuhan terhadap sekolah semakin
meningkat. Itulah yang menurutnya menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB membuka sekolah baru. “Saya kira kita mengikuti perkembangan jumlah penduduk, dibandingkan jumlah sekolah, saya kira memang masih membutuhkan dan belum mencukupi,” katanya. Selain itu, hadirnya SMAN 11 Mataram yang rencananya akan dibangun di Majeluk, Kota Mataram sekaligus untuk pemerataan pendidikan, terutama dengan penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jenjang SMA negeri. Di wilayah itu praktis tidak ada SMA negeri (SMAN). Langkah ini juga disambut baik oleh Syamsudin,
terutama agar siswa tidak menumpuk di SMAN tertentu. “Ini memenuhi kebutuhan untuk pemerataan dan pendekatan pelayanan ke masyarakat, apalagi dengan sistem zonasi yang diterapkan. Itu kan pendekatan pelayaan pendidikan, baru bisa jalan sistem zonasi ini (kalau letak SMA merata). Memang mau tidak mau harus dibangun sekolah baru, karena tidak sebanding dengan jumlah peminatnya dengan jumlah infrastruktur yang tersedia,” jelas Syamsudin. Hanya saja ia mempertanyakan mengapa Dinas Dikbud NTB tidak menambah SMK. Karena SMK menekankan pada keterampilan sehingga lebih berorientasi pada pasar kerja. Jika ingin memenuhi kebutuhan tenaga kerja, semestinya SMK yang diper-
banyak di NTB ini. “Kalau cuma sekadar tamat SMA, tanggung, harus masuk kursus lagi untuk keterampilan kerja,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Dinas Dikbud NTB resmi akan membuka SMAN 11 Mataram pada tahun pelajaran 2019/2020. Hal itu ditandai dengan adanya kuota siswa baru di SMAN 11 Mataram pada Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA tahun pelajaran 2019/2020. Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman dihubungi mengatakan, sebelum SMAN 11 Mataram dibangun, terlebih dahulu harus menerima siswa baru. Dari juknis PPDB tercantum kuota siswa baru di SMAN 11 Mataram sebanyak 6 kelas atau rombongan belajar, dengan total yang akan diterima 216 siswa. (ron)
SUARA NTB
Jumat, 21 Juni 2019
Populerkan Wisata Lewat Kompetisi Tenis Mataram (Suara NTB) Mempopulerkan daerah wisata NTB tidak harus melalui metode konvensional. Dengan berbagai turnamen olahraga juga bisa dilakukan. Kompetisi tenis nasional dan internasional terbuka juga dapat menjadi ajang mempopulerkan wisata NTB. Ketua Pelti NTB, Jamaluddin Malady yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (20/6) mengatakan melalui kompetisi olahraga tenis terbuka bisa dikemas sebagai ajang mempopulerkan daerah wisata, khususnya kompetisi olahraga terbuka level nasional dan level internasional juga berpotensi promosi wisata. Pasalnya kompetisi olahraga tenis terbuka yang berskala nasional dan internasional akan melibatkan petenis dari berbagai provinsi di Indonesia dan mancanegara. “Lewat turnamen olahraga tenis terbuka bisa menjadi ajang promosi wisata NTB, karena dalam kompetisi itu melibatkan atlet dari luar NTB dan mancanegara,” ucapnya. Upaya Pelti NTB untuk menggelar kompetisi tenis nasional terbuka di NTB sudah mulai dilakukan. Dimana sebelumnya Pelti NTB pernah dipilih menjadi tuan rumah kejuaraan tenis nasional terbuka tahun 2018. Event itu menghadirkan petenis nasional dari berbagai provinsi di Indonesia, seperti petunia nomor satu nasional, Christopher Benyamin Rungkat juga hadir di turnamen tersebut. Diakui Jamal, mendatangkan petenis nomor satu nasional, Christopher di NTB bukanlah hal yang mudah. Karena pihak penyelenggara harus mengeluarkan dana yang relatif besar mendatangkan petenis peringkat satu nasional itu. Namun karena tertarik melihat keindahan wisata di NTB Christopher pun mau menggelar kompetisi nasional di NTB. Tak sampai di situ, Christopher juga ingin bekerjasama dengan Pelti NTB untuk membuka sekolah tenis di NTB. Namun Jamal belum dapat menerima karena terkait anggaran dan sarana olahraga yang belum memadai. Menurut Jamal, melihat potensi wisata daerah di NTB yang menarik perhatian atlet nasional, kedepan cabor diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah guna mengemas event olahraga prestasi sekaligus mempromosikan wisata lewat turnamen tenis terbuka. Tentu hal ini harus direncanakan dan disiapkan dengan baik agar pembinaan olahraga prestasi tetap berjalan dan daerah wisata di NTB ikut dipopulerkan. (fan)
Halaman 11
Adi dan Rani Bidik Emas di ”Indonesia Open Lombok International Dance” Mataram (Suara NTB) Pasangan dansa termuda NTB, I Wayan Adi Purana Sanjaya dan Ni Nyoman Ivana Maharani akan ambil bagian di Indonesia Open Lombok International Dance Championship di Senggigi, Lombok Barat (Lobar), 22-23 Juni 2019. Juara Bali Open International Dance tahun 2018 ini membidik medali emas di katagori rising star pada event yang akan melibatkan 500 atlet dari 25 Negara itu. I Wayan Adi Purana Sanjaya yang diwawancara Suara NTB di kediamannya, Kamis (20/6) mengatakan target medali emas di katagori rising star cukup realistis. Pasalnya pada event yang sama tahun lalu, ia yang berpasangan dengan NI Nyoman Ivana Maharani juga pernah mempersembahkan medali emas. Mereka mengalahkan atlet dari Malaysia, Singapura dan pasangan dansa dari mancanegara dan provinsi luar NTB. “Target saya pribadi di Indonesia Open Lombok International Dance meraih medali emas. Soalnya di Indonesia Open di Lombok tahun lalu kita meraih juara satu,” ucapnya. Selain tampil di katagori rising star, Adi/Rani juga akan tampil di dua katagori lainnya yakni amatir open dan katagori Asian Close. Di dua kategori ini Adi/Rani belum berani memasang target juara, mereka berharap bisa tembus ke babak final, alasannya persaingan di dua kategori tersebut sangat ketat karena melibatkan atlet-atlet senior yang punya pengalaman tanding di level International. Sementara Adi/Rani merupakan atlet yang masih berstatus pelajar. Adi merupakan siswa kelas 3 Hangtua 3 Mataram, sedangan Rani meru-
pakan pelajar kelas 1 SMP Negeri 13 Mataram. Meski usia masih pelajar, pasangan Adi/Rani punya jam terbang tanding yang mumpuni, mereka pernah tampil di PON Jawa Barat (Jabar) tahun 2016, selanjutnya di tahun 2018, Adi/Rani juga ikut ambil bagian di beberapa event International dance di Cina, Malaysia dan Thailand. Di Malaysia Open Ady/Rani meraih juara satu di katagori usia Under 21 tahun, sementara di Thailand Open pasangan adik kakak ini meraih juara tiga di kelas yang sama. Selain itu Adi/ Rani juga baru selesai mengikuti Seleknas atlet SE Games Indonesia di Bali awal Juni lalu. Dengan berbekal pengalaman tampil di beberapa event International Adi/Rani punya keyakinan besar menjadi juara di Indonesia Open Lombok International Dance yang di Gelar di Aruna Senggigi,Lobar, 22-23 Juni esok. Mereka yakin bisa meraih juara di kategori rising star dengan menampilkan lima jenis dance, yakni cha-cha, rimba, shamba, paso dobel dan jive.(fan)
DANSA - Pasangan dansa termuda NTB, I Wayan Adi Purana Sanjaya dan Ni Nyoman Ivana Maharani saat tampil di Indonesia Open Lombok Internasional Dance tahun 2018.
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa Besar kan setelah adanya penan1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB)datanganan kontrak. 1234567890123456789012345678901212 Tim Pengawal dan Pen“Supaya jelas bahwa ke1234567890123456789012345678901212 gaman Pemerintah dan tika ada permasalahan tim1234567890123456789012345678901212 Pembangunan Daerah bul di kemudian hari yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (TP4D) Sumbawa siap sifatnya terjadi pada saat 1234567890123456789012345678901212 melakukan pendampingan proses, TP4D tidak ada di 1234567890123456789012345678901212 sejumlah proyek tahun dalam proses itu. Bahwa 1234567890123456789012345678901212 2019 ini. Diantaranya TP4D baru akan memulai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Megaproyek Pasar Seke- (pendampingan) setelah 1234567890123456789012345678901212 teng dengan anggaran Rp54 adanya penandatangan 1234567890123456789012345678901212 miliar dan pembangunan kontrak,” terangnya. 1234567890123456789012345678901212 Rumah Sakit Umum DaerAdapun proyek RSUD 1234567890123456789012345678901212 ah (RSUD) baru dengan baru, lanjut Putra, juga 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 anggaran Rp34 miliar. akan dilakukan pendamp1234567890123456789012345678901212 Ketua TP4D Sumbawa, ingan. Tentunya setelah 1234567890123456789012345678901212 Putra Riza Akhsa Ginting, diekspose terlebih dahulu, 1234567890123456789012345678901212 S.H menyatakan kesiapan barulah pihaknya masuk 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 terkait pendampingan. pada tahapan pekerjaan 1234567890123456789012345678901212 Mengingat proyek ini meru- setelah kontrak. “Ketika 1234567890123456789012345678901212 pakan proyek besar yang sudah ekspose dan sudah 1234567890123456789012345678901212 sudah dinantikan masya- kita telaah hasil ekspose 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 rakat banyak. barulah kita keluarkan su1234567890123456789012345678901212 “Kalau ditanya siap rat perintah pendampin1234567890123456789012345678901212 kami sangat siap. Karena gan. Dan itu baru bisa dika1234567890123456789012345678901212 memang ini proyek yang takan pendampingan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 menjadi atensi baik itu di TP4D,” paparnya. 1234567890123456789012345678901212 pusat ataupun di daerah. Khusus Pasar Seketeng, 1234567890123456789012345678901212 Kalaupun kita katakan pihaknya meminta kepada 1234567890123456789012345678901212 sebagai pusat pemban- sejumlah pihak terkait, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 gunan strategis, iya. Kare- agar segera action setelah 1234567890123456789012345678901212 na ini merupakan Mega- penandatanganan kontrak. 1234567890123456789012345678901212 proyek yang memang Mengingat waktu pelak1234567890123456789012345678901212 sudah dinantikan oleh sanaannya kurang lebih 6 1234567890123456789012345678901212 masyarakat di Kabupaten bulan atau 180 hari. Pelak1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Sumbawa ini,” ujarnya, sana diminta untuk tidak 1234567890123456789012345678901212 Kamis (20/6) kemarin. terlena dengan waktu yang 1234567890123456789012345678901212 Dijelaskannya, terhadap ada. Sehingga diharakan 1234567890123456789012345678901212 proyek pasar Seketeng, pekerjaan dapat diselesai1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 TP4D tidak dilibatkan sejak kan sebelum waktu peker1234567890123456789012345678901212 proses awal yakni mulai jaan berakhir. 1234567890123456789012345678901212 dari Rencana Umum Pen“Nantinya diharapkan se1234567890123456789012345678901212 gadaan (RUP) hingga pros- belum masa berakhirnya 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 es tender dan penentuan pe- waktu pekerjaan, pem1234567890123456789012345678901212 menang. Dengan demikian bangunan ini sudah selesai 1234567890123456789012345678901212 pendampingan baru dilaku- lebih awal,” pungkasnya. (ind) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 (Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ula)
H. Yuhasmin, M.Si bersama Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin
Lanjutkan Program HBY, H. Yuhasmin Siap Maju di Pilkada 2020 Dompu (Suara NTB) H. Yuhasmin, M.Si, mantan birokrat yang aktif di dunia bisnis bersama keluarga kini menyatakan kesiapannya untuk maju mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Dompu periode 2021 – 2026. Melanjutkan kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) untuk lebih memajukan masyarakat Dompu menjadi komitmennya. Terlebih selama pemilihan legislatif 17 April 2019 lalu, ia cukup aktif keliling Kabupaten Dompu mendampingi pencalonan anak tunggalnya Ika Rizky Veryani atau biasa disapa Chika yang maju menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi dapil Dompu, Bima dan Kota Bima melalui PAN. Banyak harapan yang muncul dari tokoh – tokoh masyarakat selama dirinya bersilaturrahmi dari kampung ke kampung di Dompu. Terlebih Drs. H. Bambang M. Yasin tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai Bupati, karena sudah dua periode. “Ada sebagian masyarakat yang saya temui memberikan suport (kepada saya untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati),” aku H. Yuhasmin, MSi saat ditemui di kediamannya kemarin. H. Yuhasmin yang lahir di Kandai Dua pada 31 Desember 1960 dari pasangan Ismail Jafar dan Bonde memiliki kedekatan dengan Drs H Bambang M Yasin. Selain atasan dan bawahan di birokrasi pemerintah Kabupaten Dompu, H. Yuhasmin merupakan kakak sepupu dari Drs H Bambang M Yasin. Ismail Jafar, ayah H. Yuhasmin bersaudara kandung dengan M Yasin, bapak kandung H Bambang. Kesuksesan H. Bambang maju mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu dua periode tidak lepas dari tangan dinginnya. H. Yuhasmin yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumbawa tahun 1996 akhirnya pindah ke Dompu setelah ikut mengantarkan H. Bambang sebagai Bupati atas dukungan warga. Kesibukannya berorganisasi dan menggelar berbagai event khususnya trail adventure, H. Yuhasmin yang tergabung di Perbakin Dompu ini semakin mendorongnya untuk bisa berbuat lebih bagi kemajuan Dompu. Hilirisasi dan pemberian nilai tambah terhadap jagung sebagai program unggulan daerah salah satu pikirannya untuk lebih memajukan daerah. Program ini tidak hanya mensejahterakan masyarakat, tapi akan menjadikan Dompu lebih maju. “Ini sudah dicanangkan Bupati Dompu dan saya ingin memastikan ini bisa berjalan. Keberadaan pelabuhan Nusantara di Kilo juga menjadi bagian dari program ini,” ungkapnya. Ia pun menyadari tingginya kasus perambahan hutan dan bisa mengancam kerusakan lingkungan di masa mendatang. Pemberian nilai tambah dan peningkatan produksi jadi solusi agar warga tidak terus memperluas perladangan. Termasuk mensuport program kemitraan dan hutan kemasyarakatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hutan dengan tetap menjaga kelestariannya. Keinginan untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Dompu ini tidak hanya dengan mengenalkan diri pada masyarakat, tapi komunikasi juga terus dibangun dengan partai politik (Parpol). Karena dukungan partai politik sangat penting selain masyarakat selaku pemilih. “Untuk maju sebagai kepala daerah, tidak hanya bicara soal pendanaan, tapi juga soal dukungan yang paling utama. Dukungan itu lahir dari kemampuan dan program yang ditawarkan,” ungkapnya. Mantan Ketua KONI Dompu ini menyadari, menjelang Pilkada 2020 mendatang ini sudah banyak tokoh bermunculan, bahkan dari kalangan keluarga juga ada yang siap maju dan mulai mensosialisasikan diri. Tapi Yuhasmin merasa lebih optimis bisa bersaing untuk melahirkan masyarakat Dompu yang sejahtera dan maju di masa akan datang. Terlebih dirinya sudah lama berkecimpung dan bersosialisasi dengan masyarakat Dompu saat menjabat di Pemda Dompu hingga 31 Desember 2018 lalu dan membesarkan usaha keluarga di bidang jual beli motor, SPBU dan lainnya. (ula/*)
Kota Bima Dapat TP4D Siap Dampingi Dana Kelurahan Rp14 Miliar Dua Megaproyek
Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mendapat alokasi dana Kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2019. Totalnya ada sebanyak Rp14 miliar dan akan dicairkan dalam dua tahap. Wakil Walikota (Wawali) Bima Ferry Sofiyan, SH, secara simbolis menyerahkan alokasi dana Kelurahan tersebut kepada sejumlah Lurah, di aula kantor Walikota Bima, Kamis, (20/6). Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME, mengatakan Kota Bima mendapat alokasi sebesar Rp14 miliar tahun 2019. Dari jumlah itu baru sebanyak Rp7 miliar yang dicairkan dan telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Untuk tahap kedua akan dicairkan pertengahan Agustus mendatang. Masing-masing Kelurahan mendapatkan sebesar Rp370 juta rupiah,” katanya. Fakhrunraji menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 penggunaan alokasi dana Kelurahan itu untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. “Tapi khusus tahun ini, penggunaannya akan dipusatkan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan,” ujarnya. Ferry Sofiyan mengaku ada sekitar Rp3 triliun DAU tambahan yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat tahun 2019 ini. Kucuran dana itu juga menyasar Pemerintah Kota Bima. “Kota
Bima sendiri mendapat Rp14 miliar diperuntukkan untuk semua Kelurahan,” katanya. Ferry berharap kepada Lurah agar betul-betul mencermati, memahami dan mempelajari esensi dari DAU tersebut. Mampu mengidentivikasi sarana dan prasanana yang dibutuhkan masyarakat. “Saya harap Lurah tidak lagi mengabaikan kebutuhan masyarakat,” katanya. Selain itu, Ia juga mengingatkan alokasi dana Kelurahan tidak disalsagunakan oleh Pemerintah Kelurahan serta merupakan ujian serta tantangan tambahan yang cukup besar bagi para Lurah. “Perlu kemampuan untuk mengimpelementasikan tujuan, sehingga dana ini dapat berdaya guna dan berhasil guna,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
SERAH TERIMA – Wakil Walikota Bima, Ferry Sofiyan menyerahkan secara simbolis dana kelurahan kepada sejumlah Lurah di Kota Bima, di Aula Kantor Walikota Bima, Kamis (20/6).
di Sumbawa
Dermaga Senilai Rp9 Miliar Dibangun di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat, akan segera membangun satu unit dermaga pelabuhan rakyat di desa Poto Tano di tahun 2019. Pembangunan dermaga yang ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp9,1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan tahun 2019 diharapkan bisa menjadi pelecut meningkatnya pendapatan para nelayan setempat dan juga kemajuan sektor pariwisata yang ada di KSB. Kepala Dishub, Ir. Irhas Rahmuddin Rayes M. Si Kepada Suara NTB, Kamis (20/6) mengatakan, proses pembangunan dermaga pelabuhan rakyat di desa Poto Tano ditargetkan tuntas di awal tahun 2020
mendatang karena di tahun 2019 baru pada tahap persiapan dan lelang pekerjaan. Tentu keberadaan dermaga ini dianggap sangat penting untuk proses pengembangan sektor pariwisata dan juga pendapatan bagi para nelayan. Hal ini terjadi Karena selama ini, akses yang terbatas masih menjadi masalah dalam meningkatkan pendapatan para nelayan dan juga untuk memajukan sektor pariwisata. Lokasinya yang menjorok ke tengah menjadi lokasi pemancingan yang dianggap strategis oleh masyarakat nantinya. Hanya saja untuk sementara ini, pihak terkait sangat berharap supaya masyarakat bisa bersabar lebih dahulu karena masih dalam tahap tender di ULP.
“Manfaat dari terbangunnya dermaga ini sangat besar bagi masyarakat, karena tidak hanya pariwisata yang menggeliat, tetapi perekonomian nelayan juga akan membaik,” ungkapnya. Dikatakannya, dengan panjang dermaga yang mencapai angka 30 meter dan cos way sekitar 60 meter dianggap sudah layak untuk disingahi kapal cepat yang akan datang ke KSB. Selain Itu pembangunan ponton (dermaga apung) juga akan dilakukan di dermaga tersebut supaya kapal dengan jenis tertentu tidak sulit untuk merapat. Karena prosesnya masih tahap lelang di ULP, maka di tahap awal proses pengerjaannya paling lambat bulan Juli sudah mulai dilakukan. Sehingga di
akhir tahun 2019 sudah mulai terlihat bentuk dermaganya, tinggal dilakukan pekerjaan sisanya. Jika berjalan sesuai target, maka di awal tahun 2020 sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Pihaknya juga akan tetap meminta pendampingan kepada tim TP4D untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi dana untuk pembangunan dermaga ini sangat besar, sehingga akan sangat rentan disalahgunakan. “Kami targetkan tahun 2020 dermaga rakyat ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata yang lainnya. Makanya dari awal perencanaan kita tetap akan libatkan TP4D untuk mengamankan pembangunan dermaga tersebut,” tandasnya. (ils)
(Suara NTB/dok)
Irhas Rahmuddin Rayes
SUARA NTB
Jumat, 21 Juni 2019
Halaman 12
47 Persen Pemuda Coba Pakai Narkoba Praya (Suara NTB) Peredaran gelap narkotika jadi musuh nyata bangsa ini. Dibutuhkan semangat bersama melawan dan menyatakan perang terhadap barang haram ini. Apalagi sebanyak 47 persen pemuda saat ini telah menjadi pemakai dengan status coba pakai. “Ancaman global narkoba kini nyata, 47 persen berdasarkan data terkena narkoba adalah para pemuda,” ungkap Kepala BNN Kota Mataram, Nurrahmat, A.Pt, saat menjadi narasumber Diskusi Publik yang digelar Samalas Institute di aula Kantor Desa Darek, Kamis (20/5). Di hadapan peserta yang didominasi para pemuda sep-
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3193 DR NOKA/NOSIN : MH1K011158K163797/ KC1E-1165867 AN.YUDHI SUPRAYOGI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.3675 CM NOKA/NOSIN : MH1JFU112FK092401/ JFU1E-1092227 AN.SRI MARLINA SETIANINGSIH,S.AG HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM
erti anggota OSIS, Nurrahmat menyebut kebanyakan di antara mereka adalah hanya coba pakai. Hal ini ditengarai karena pergaulan salah dengan teman yang salah. BNN Kota Mataram pun katanya kini fokus membidik anak-anak muda sebagai sasaran dalam upaya mencegah dan melawan pemberantasan narkotika. “Prioritas kami adalah menyelamatkan para pemuda janga sampai terjadi lost generation,” ungkapnya. Ketua Karang Taruna Provinsi NTB, Ahmad Ziadi, dalam paparan berikutnya mengajak pemuda, terutama Karang Taruna setempat agar menyadari bahaya penyalahgunaan narkotika. Melawan bahaya narkotika, ujarnya, tidak bisa kecuali muncul kesadaran dari dalam diri para pemuda. Dengan kesadaran itulah selanjutnya akan muncul perubahan baik pada diri sendiri dan sekitarnya. Selain itu bonus demografi harus dimanfaatkan para pemuda untuk sejak awal menyusun masa depannya dengan baik. Karena pada prinsipnya merekalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan mendatang. (dys)
RUPA-RUPA
(Suara NTB/dys)
NARASUMBER - Kepala BNN Kota Mataram Nurrahmat saat menjadi narasumber diskusi publik bahayanya narkotika.
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919
q
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.
MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 21 Juni 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
Jamin Keamanan Objek Wisata PARIWISATA merupakan sektor unggulan pemerintah daerah selain sektor pertanian. Sejak era gubernur-gubernur sebelumnya, pariwisata dijadikan prioritas untuk dikembangkan. Namun, puncak pengembangan pariwisata baru dilakukan di era Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi ketika berpasangan dengan Ir. H. Badrul Munir, MM., dan H. Muh. Amin, SH., MH., hingga berlanjut di era Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd. Meski sekarang ini, perkembangan pariwisata dihadapkan dengan belum normalnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke NTB akibat gempa tahun 2018 lalu dan mahalnya harga tiket, bukan berarti perhatian terhadap pariwisata menurun. Hal-hal yang menunjang kesuksesan pariwisata tidak boleh diabaikan, terutama masalah keamanan. Masalah keamanan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan di daerah wisata, terutama di kawasan wisata yang selama ini dianggap rawan. Harus kita akui, jika di beberapa objek wisata yang ada di daerah ini masih ada kekhawatiran dari wisatawan untuk berkunjung. Apalagi di kawasan ini pernah terjadi kasus kriminalitas yang menimpa wisatawan, baik domestik dan mancanegara dan mendapat publikasi dari media dikhawatirkan memberikan citra negatif bagi pengembangan pariwisata daerah. Kejadian-kejadian seperti inilah yang bisa menjadi penghambat pengembangan pariwisata di NTB, padahal potensi alam yang dimiliki sangat indah. Belum lagi sekarang ini, semenjak kawasan wisata di Lombok Tengah, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi prioritas pemerintah pusat melalui PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Persero untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata kelas dunia. Apalagi, pihak ITDC dan pihak Dorna sudah sepakat menggelar MotoGP pada tahun 2021 mendatang. Tentunya, kawasan ini membutuhkan pengamanan khusus yang mampu memberikan jaminan rasa aman pada wisatawan atau siapapun yang berkunjung ke kawasan ini. Untuk itu, pernyataan Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, AS ,MM., yang memberi prioritas pada pengamanan objek wisata di Provinsi NTB patut diberikan apresiasi. Apalagi pariwisata adalah sektor unggulan daerah selain pertanian. Adanya prioritas dari pihak kepolisian yang akan memberikan pengamanan pada objek-objek wisata ini, tentu merupakan sebuah dukungan yang mesti juga didukung oleh kita semua. Jangan sampai, aparat keamanan sudah maksimal melakukan pengamanan, tapi masyarakat sendiri tidak memberikan dukungan dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kondusivitas daerah terganggu. Terhadap kondisi seperti ini, jajaran aparat keamanan tidak boleh membiarkannya. Aparat keamanan harus memberikan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja mengganggu stabilitas keamanan di kawasan wisata. Bahkan, kalau perlu aparat keamanan didukung pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten dan provinsi, BUMN, BUMD membangun pos terpadu di beberapa titik yang selama ini dianggap rawan. Adanya pos terpadu ini, selain memberikan jaminan keamanan, juga memberi rasa aman dan nyaman pada wisatawan tanpa ada rasa takut berkunjung ke satu objek wisata. Paling tidak, seperti disampaikan Kapolda, sebagai NTB destinasi wisata nasional dan dunia, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab memberi rasa aman bagi wisatawan, terutama wisatawan asing dengan membuat sistem keamanan yang bisa mengayomi dan melindungi WNA di NTB. (*)
OPINI
Halaman 14
Hutan Kota Vs Hutan Iklan di Perkotaan NTB OTA-kota di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam konteks pembangunan berkelanjutan selain menunjukkan kemajuan yang menggembirakan juga memberikan dilema yang mengkhawatirkan. Lingkungan kota berkembang pesat secara fisik dan ekonomis, tetapi menurun drastis secara ekologis. Perkembangan sarana prasarana fisik jauh meninggalkan dan meminggirkan kebutuhan ekologis kota. Pembangunan Kota telah memicu konversi lahan yang tak terkendali, akibatnya terjadi amblesan tanah dan penurunan fungsi resapan air. Berkurangnya lahan hijau dan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor mengakibatkan polusi udara semakin tinggi. Dinamika sosial budaya yang semakin kompleks juga menjadi tantangan berat bagi kehidupan kota. Hadirnya hutan kota yang memadai menjadi salah satu hutang kota yang mesti segera ditunaikan pemimpinnya. Hutan Iklan Penurunan fungsi ekologis kota salah satunya ditandai oleh keberadaan iklan di jalanan. Pemasangan iklan menjamur seperti penanaman hutan. Hutan iklan tumbuh di sepanjang jalan protokol hingga jalan kampung bahkan ganggang tikus. Pihak utama yang turut andil menghadirkannya adalah sektor swasta, politik, dan pemerintah. Swasta mendominasi pemasangan informasi di ruang publik, baik untuk iklan produk, jasa, acara, dan lainnya. Dunia politik tidak mau ketinggalan dengan gencarnya pemasangan media kampanye di setiap hajatan demokrasi, seperti pilkada dan pemilu. Informasi sosialisasi dan layanan pemerintah pun ikut-ikutan dipasang di banyak titik. Media yang digunakan hampir semua sama, antara lain berupa papan reklame, baliho, spanduk, rontek, pamflet, dan lainnya. Sebagian besar bahan utama iklan adalah plastik dan kertas. Ruang di pinggir jalan sudah ter-
Oleh: RIBUT LUPIYANTO (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)) lampui daya tampungnya terhadap pemasangan iklan. Pemasangan saling rebut lokasi strategis, seperti perempatan jalan, pinggir jalan utama, dekat pusat fasilitas, dan lainnya. Bahkan belakangan terjadi ekspansi ke ruang privat, seperti toko, warung makan, depan rumah, dan lainnya. Media iklan berjejal rapat dan satu titik bisa menumpuk banyak. Alhasil media iklan tidak sekadar menghutan tetapi juga menjelma jadi sampah visual. Kumuh, semrawut, serta jauh dari etika dan estetika kota adalah kesan yang ditangkap mata kita. Solusi mengatasi hutan iklan adalah digitalisasi dan virtualisasi. Pemasangan iklan secara konvensional di ruang nyata mesti ditekan dengan menggesernya ke dunia maya. Website, blog, dan jejaring media sosial dapat dioptimalkan. Mayoritas masyarakat yang sudah melek teknologi informasi menjadi pangsa pasar potensial bagi strategi iklan virtual. Iklan-iklan yang terpasang sembarang dan ilegal juga harus ditertibkan secara adil dan disiplin. Apresiasi terhadap digitalisasi kota telah banyak dilakukan tiap tahun. Misalnya oleh Indonesia Digital Society Award (ISDA) yang diselenggerakan MarkPlus Insight didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kriteria penilaian didasarkan pada empat aspek (initiative, leadership, usership, dan benefit) serta dilakukan pada lima pihak (pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, UKM swasta, dan masyarakat). Pengakuan seperti di atas patut disyukuri dan diapresiasi. Apresiasi tidak cukup diberikan berupa pujian tetapi justru dibutuhkan saran dan kritik. Keberhasilan jangan sampai melenakan apalagi menjadi antiklimaks. Jujur harus diakui, realita di lapangan menunjukkan ironi masih terjadi di sanasini. Program digitalisasi masih
RADIO
jauh dari titik optimal. Hutan Kota Ketika hutan iklan harus ditekan, sebaliknya hutan kota wajib diperluas dan diperbanyak. Hutan kota sebagai bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi ekologi dan hidrologi yang mempengaruhi kualitas dan estetika lingkungan perkotaan. Di tengah kondisi kritis Kota hutan kota menjadi pilihan untuk menyelamatkan ekologi masa depan. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 menegaskan bahwa kota wajib memiliki RTH minimal 30 % dari luas wilayah. Luasan tersebut dengan proporsi minimal 10 % RTH privat dan 20 % RTH Publik. Setidaknya setengah dari RTH publik tersebut adalah hutan kota. Banyak potensi lahan yang bisa dioptimalkan guna menambah luasan hutan kota. Potensi tersebut seperti kasawan sempadan sungai, sempadan danau atau situ, serta lahan-lahan tidur milik pemerintah. Kondisi eksisting dari kawasan tersebut adalah permukiman liar. Ini adalah tantangan besar pemerintah kota, bagaimana bisa tegas tetapi tetap manusiawi. Pengembangan rumah susun menjadi pilihan tepat untuk merelokasi permukiman liar tersebut. Lokasi bekas permukiman liar tersebut harus direvitalisasi menjadi hutan kota. Upaya lain yang perlu ditempuh pemerintah adalah membeli lahan-lahan kosong untuk dihijaukan menjadi hutan kota sebelum terbangun menjadi hutan beton. Sejalan dengan upaya mengembangkan hutan kota, sektor-sektor privat harus diberdayakan dan diwajibkan memiliki RTH. Kawasan perkantoran wajib menyediakan 30% lahannya untuk RTH. Kampung hijau berbasis pemberdayaan masyarakat harus pula digalakkan implementasinya. Iklan yang menghutan dan hutan kota yang menghilang adalah tantan-
gan besar diantara segudang permasalahan kompleks perkotaan. Kota adalah wajah depan wilayah Indonesia. Konsekuensinya merias wajah Kota perlu diprioritaskan. Kota mesti tampil cantik secara fisik sekaligus sehat secara ekologis. Kepala daerah tentu tidak bisa berlari sendiri. Butuh dukungan legislasi DPRD, partisipasi masyarakat, dan kepedulian swasta. Jika semua pihak berkomitmen kuat, maka kota akan mampu tampil sebagai kota yang disegani dan dikagumi penduduk dunia maksimal pada saat usia setengah abad nanti. (*)
POJOK Pemprov belum perbaiki Jembatan Sanggar
Fasilitas umum ini penting dan mendesak diperbaiki
*** Rumah Dinas Wawali Mataram diduga mangkrak Harus ditelisik penyebabnya
***
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 21 Juni 2019
Halaman 15
Cagar Biosfer Tambora di Bawah Ancaman ”Illegal Logging”
Kapolda NTB Minta Tambang Emas Ilegal Gunung Prabu Ditutup Dari Hal. 1 Dan, kita minta dilakukan upaya pendekatan-pendekatan terlebih dahulu melalui musyawarah. Kalau upaya pendekatan tidak juga membuahkan hasil, di mana masyarakat masih saja menambang secara ilegal, maka penegakan hukum akan kita lakukan,’’ tegasnya. Dengan kata lain, upaya penegak hukum menjadi solusi terakhir yang diambil aparat kepolisian. Jika kemudian upaya pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah tidak membuahkan hasil. ‘’Kan jelek sekali kelihatanya, ada aktivitas tambang emas ilegal di dekat ka-
wasan wisata,’’ imbuh alumnus Akpol tahun 1988 ini. Pihaknya bisa memahami, mungkin aktivitas tambang emas ilegal tersebut dilakukan di atas lahan milik pribadi. Tetapi harus dipahami, apa yang dilakukan tersebut bisa berdampak buruh bagi masyarakat dan daerah ini. Terutama yang terkena dampak ialah sektor pariwisata. Jangan sampai karena aktivitas tambang tersebut perkembangan pariwisata menjadi terhambat. Akibat kerusakan lingkungan dampak dari tambang emas ilegal tersebut. (kir)
Mataram (Suara NTB) Tambora masuk dalam kawasan Cagar Biosfer yang ditetapkan Unesco di Paris, Rabu (19/6) lalu. Gunung yang masuk kawasan pengembangan Samota (Saleh, Moyo, Tambora) terus dilakukan pembenahan dan antisipasi dari aktivitas illegal logging. Penetapan Cagar Biosfer ini menjadi dasar kebijakan perlindungan ekosistem dan berbagai tipe ekosistem, seperti flora dan fauna di hutan pegunungan Gunung Api Tambora.
Target Tuntas Tender Agustus Dari Hal. 1 karena sudah selesai lelang/ tender. Sementara, seratusan paket proyek lainnya masih dalam proses tender. ‘’Yang sudah selesai lelang bisa dieksekusi. Yang masih dalam proses banyak. Masih dalam proses,’’ kata Sadimin dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (20/6) siang. Data e-monev Pemprov NTB, total paket proyek yang ditender lewat ULP sebanyak 147 paket dengan pagu Rp335,861 miliar. Di mana, 54 paket dengan pagu Rp87,651 miliar atau 36,73 persen belum diajukan tender. Sebanyak 11 paket dengan pagu Rp13,061 miliar dalam tahap verifikasi dokumen, 47 paket dengan pagu Rp210,024 miliar sedang tender. Dan baru 35 paket dengan pagu Rp25,125 miliar selesai tender. Sebanyak 35 paket proyek yang sudah selesai tender tersebut tersebar di sejumlah OPD. Antara lain, Dinas Sosial 4 paket dengan pagu Rp2,188 miliar, Dinas PUPR 7 paket dengan pagu Rp1,940 miliar, Dinas Perdagangan 1 paket dengan pagu Rp615 juta, Dinas Pertanian dan Perkebunan 1 paket dengan pagu Rp1,960 miliar. Kemudian Dinas ESDM 10 paket dengan pagu Rp5,265 miliar, Bappenda 2 paket dengan pagu Rp3,357 miliar, Bappeda 1 paket dengan pagu Rp691 juta, BKD 1 paket dengan pagu Rp2,7 miliar, RSUP NTB 1 paket dengan pagu Rp2,5 miliar, Dinas Perkim 1 paket dengan pagu Rp463 juta dan Dispora 4 paket dengan pagu Rp2,039 miliar. Sadimin menjelaskan lambatnya proses tender, akibat aturan yang baru turun dari pusat. Ia menjelaskan hampir semua paket proyek sudah diajukan lelang ke ULP saat ini.
“Mudah-mudahan Agustus semua lelang selesai untuk APBD murni. Kalau murni, mudah-mudahan Agustus tuntas pelelangannya,” kata Sadimin. Ia menyebut Peraturan Menteri (Permen) PUPR yang terbaru terbit akhir Maret lalu. Kemudian, Pemda menerimanya pada pertengahan April. Sehingga akhir April sampai Mei, baru bisa dilakukan lelang/ tender. Menurutnya, lambatnya lelang bukan saja di NTB, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia akibat adanya aturan baru tersebut. ‘’Terus, sekarang sudah berproses. Kemudian ada perubahan aplikasi LPSE juga. Kalau dulu yang buat paket lelang Pokja, sekarang harus PPK. Jadi harus diajari semua. Tapi sekarang sudah bisa semua. Sudah mulai jalan pelelangan,’’ tandasnya. Sementara itu untuk percepatan paket non lelang, Sadimin mengatakan pelaksanaannya tergantung OPD. Pelaksanaan paket non lelang disesuaikan dengan anggaran kas. Ia menjelaskan jika semua paket non lelang tidak mungkin dilaksanakan di awal tahun anggaran. Karena pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kas. Anggaran kas sudah diatur sebesar 20 persen triwulan pertama, 30 persen triwulan II, 30 persen triwulan III dan 20 persen triwulan IV. ‘’Kalau dilaksanakan depan semua kan juga duitnya nggak ada. Karena kita nunggu transfer dari pusat sama pendapatan dari pajak. Jadi ndak bisa dilaksanakan awal semua,’’ pungkasnya. (nas)
Tahan Sertifikat Aset Kontraktor Dari Hal. 1 Pemprov NTB melalui OPD terkait akan menahan jaminan sertifikat aset kontraktor yang belum menyelesaikan pengembalian kerugian negara. ‘’Biasanya kita minta jaminan sertifikat asetnya (kontraktor). Nanti begitu pelunasan kita kembalikan. Jaminan aset itu bisa juga sertifikat mobil,’’ kata Ibnu dikonfirmasi di Mataram, Kamis (20/6) siang. Ia menyebutkan, sisa kerugian negara yang belum dikembalikan kontraktor atau rekanan tersebut tersebar di lima OPD. Antara lain, BPBD NTB sebesar Rp339.535.127, Dinas Perdagangan Rp118.800.000, Dinas PUPR Rp911.802.066. Selanjutnya, RSJ Mutiara Sukma Rp152.269.667 dan Dinas Dikbud Rp1.255.365.149. Khusus untuk Dinas Perdagangan, kata Ibnu ada progres pengembalian kerugian negara sebesar Rp55 juta. Sehingga total kerugian negara yang masih belum dikembalikan pihak ketiga atau kontraktor sekitar Rp2,7 miliar lebih. Dikatakan, BPK RI Perwakilan NTB akan melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah semester I Tahun 2019 pada Pemprov NTB, 24-28 Juni mendatang. Nantinya akan diupdate progres pengembalian kerugian negara sesuai hasil rekomendasi BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018. ‘’OPD-OPD meng-update terus dan kita terus mengontak supaya mendorong percepatan pengembalian LKPD 2018 tuntas pada masa yang telah ditentukan BPK. Pada masa 60 hari itu memungkinkan untuk tidak penyelesaian dalam bentuk uang. Yang penting sudah ada komitmen dan jaminan,’’ terang Ibnu. Bentuk komitmen kontraktor menyelesaiakan kewajibannya dengan penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). Dalam masa 60 hari sesuai batas waktu yang telah ditetapkan UU, kontraktor harus membuat surat pernyataan untuk mengem-
balikan kerugian daerah/ negara. ‘’Artinya, dia mengakui dikembalikan selama 60 hari. Cuma pelunasannya dalam beberapa bulan ke depan, sampai November,’’ jelas Ibnu. BPK RI Perwakilan NTB menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar dalam laporan keuangan Pemprov NTB 2018. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov 2018, ada tujuh poin yang menjadi temuan BPK. BPK menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan per-UU-an. Ada tujuh poin yang menjadi temuan BPK. Pertama, pengelolaan rekening pada Pemprov NTB belum tertib. Ke dua, penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai. Ke tiga, kesalahan klasifikasi penganggaran pada 15 OPD dan BLUD. Ke empat, penyelesaian enam paket pekerjaan pada dua OPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan. Ke lima, kekurangan volume realisasi pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD. Ke enam, pemanfaatan aset tetap, peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD tidak tertib. Ke tujuh, pelaksanaan kontrak produksi atas aset Pemprov NTB di Gili Trawangan tidak sesuai ketentuan. Atas seluruh temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan per-UU-an senilai Rp7,7 miliar. Terkait dengan kekurangan volume pekerjaan, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan atas pengerjaan 12 paket proyek Pemprov NTB senilai Rp2,133 miliar. 12 paket proyek tersebut tersebar di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. (nas)
Pemprov Belum Perbaiki Jembatan Sanggar Dari Hal. 1 Untuk melalui ruas jalan Provinsi NTB, masyarakat terpaksa melalui sungai kering yang menghubungkan antara ujung jalan yang putus. Ketika musim kemarau seperti saat ini, debu beterbangan dan sangat menganggu pengendara dan pejalan kaki. Ketika sungai mengalir, apalagi banjir, terpaksa kendaraan kecil dan besar menyeberang. Sekdes Oi Saro, Hamdin Pion menjelaskan, untuk keluar ke Kabupaten Dompu atau Kabupaten Bima, jalur itu merupakan satu-satunya akses. Desanya merupakan penghasil pertanian dan perikanan. Rusaknya jembatan itu mempengaruhi kelancaran transportasi. Jalur itu merupakan akses wisata menuju Gunung Tambora. Para pendaki dan wisatawan umum, melalui jalur tersebut menuju jaur pendakian Piong. Sejumlah spot wisata pantai hingga mata air, wisatawan domestik dan mancanegara melalui jalur tersebut. “Akses wisata menjadi
terganggu, karena ini satu satunya jalur dilalui wisatawan,” ujarnya. Hamdin berharap agar Pemprov NTB segera turun tangan melakukan perbaikan jembatan. Masyarakat menurutnya berhak menggunakan akses jalan yang layak. Jika rusak, seharusnya langsung dilakukan perbaikan. “Selain masyarakat, wisatawan juga butuh akses jembatan yang nyaman,” ujarnya. Dalam catatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB menyebut, selain jembatan Sanggar, sedikitnya ada empat jembatan yang jadi kewenangan Pemprov NTB di wilayah Bima dan Dompu. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, ST, MT menyebutkan, lima jembatan yang putus berada di Bima dan Dompu. Yakni Jembatan Simpasai. Untuk Jembatan Simpasai dilakukan perbaikan darurat oleh Pemkab Bima menggunakan rangka baja. Perbaikannya bersifat sementara agar dapat dilalui kendaraan
dan warga. Kemudian Jembatan Kananta, yang sudah mulai diperbaiki permanen. Untuk perbaikan jembatan Kananta sudah dilakukan teken kontrak antara BPBD dengan kontraktor pelaksana. Tiga jembatan lainnya yang putus adalah Jembatan Boro I, Jembatan Boro II dan Jembatan Rasabou. Syahdan mengatakan untuk perbaikan permanen empat jembatan milik provinsi ini masih belum dapat dilakukan pada 2019 ini. Paling lambat, perbaikan permanen dapat dilakukan 2020 mendatang. Ia mengatakan jembatan provinsi yang rusak ini bentang pendek. Sehingga satu jembatan diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp5 miliar. Sehingga untuk perbaikan empat jembatan butuh anggaran sekitar Rp20 miliar. ‘’Untuk perbaikannya kita ajukan ke BPBD. Kita juga berusaha nanti, kalau tak keluar anggaran dari pusat, kita akan masukkan ke program percepatan 2020,’’ jelas Syahdan. (ars/nas)
Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri Banjir Peminat Dari Hal. 1 Terkait soal dana pendidikan, Irwan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses rekapitulasi. Rencananya minggu pertama bulan Juli mendatang LPP NTB akan mengumumkan kepada publik secara transparan mengenai jumlah dana yang telah digelontorkan untuk beasiswa ini. Website resmi LPP NTB masih bermasalah sehingga untuk mengetahui informasi mendetail mengenai kelembagaan masih terkendala. ‘’Pengerjaan website kami masih belum tuntas karena adanya misskomunikasi bersama developer websitenya. Sehingga kami tidak bisa menyediakan Informasi yang mendetail. Namun kami sedang berusaha menyediakan website resmi dengan informasi selengkap mungkin sehingga tidak beredar informasi simpangsiur mengenai program ini,’’ jelas Irwan dalam keterangan tertulis, Kamis (20/6) kemarin. Mengenai prosedur penyeleksian penerima beasiswa atau awardee, Irwan menjelaskan telah dilakukan berdasarkan prosedur yang sangat terbuka. Dimulai dari penyebaran informasi seleksi beasiswa, seleksi administrasi hingga wawancara dilakukan oleh juri yang terpecaya. Selama proses penyebaran informasi seleksi beasiswa, LPP NTB mengumumkan melalui akun media sosialnya. Laman akun Facebooknya telah diikuti oleh 5.440 dan instagramnya memiliki 7.638 pengikut. “Jumlah ini terus bertambah seiring semakin besarnya antusias masyarakat NTB,” katanya. Mengenai pola pemberian beasiswa, Divisi Kerjasama LPP NTB, Imanuella Andilolo mengatakan pihaknya masih mencari pola yang terbaik. “Kami masih terus berusaha mencari bentuk terbaik dalam memberikan beasiswa ini,” ujarnya. Tujuan LPP NTB hanya satu, bagaimana dapat memberikan kesempatan belajar ke luar negeri kepada pemuda NTB agar SDM daerah ini semakin berkembang dan berdaya saing. Dijelaskannya, ada tiga jenis program beasiswa NTB yang ditawarkan. Yaitu beasiswa penuh, beasiswa parsial dan shortcourse. Beasiswa penuh berarti seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh LPP NTB, dari biaya kuliah, transportasi, hingga akomodasi. Beasiswa Polandia menjadi contoh
dalam beasiswa ini. Sementara itu beasiswa partial merupakan beasiswa dimana Awardee juga menanggung sebagian biaya. Beasiswa S1 ke China menjadi contoh dalam beasiswa ini. Dan program shortcourse sendiri merupakan program belajar pendek di negara tujuan. Sementara itu, Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuty menyebutkan total Awardee Beasiswa Luar Negeri, periode September 2018 hingga Maret 2019 sejumlah 2019 sebanyak 304 Awardee. Dengan rincian, Beasiswa Polandia S2 sebanyak 72 Awardee, Beasiswa China S1 sebanyak 11 Awardee dan S3 sebanyak 4 Awardee, Beasiswa Taiwan S3 sebanyak 11 Awardee, Beasiswa Malaysia S2 Reguler sebanyak 15 Awardee, Beasiswa Korea S1 sebanyak 35 Awardee, Beasiswa Short Course dan Training S1 sebanyak 36 Awardee. Serta yang teranyar Beasiswa S2 untuk Aktivis NTB ke Malaysia sebanyak 120 Awardee. Dijelaskan, beasiswa untuk aktivis diberikan kepada para pemuda yang selama ini aktif diberbagai kegiatan dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat melalui organisasinya itu. Terdapat 120 Awardee, untuk aktivis ini. Ditegaskan, beasiswa aktivis ini sama sekali tidak bertujuan untuk membungkam aktivis. Tetapi justru untuk membuat mereka semakin kritis dan semakin kaya dengan gagasan inovatif untuk kemajuan bangsa. “Jadi jika ada yang bilang beasiswa aktivis bertujuan membungkam aktivis, itu tidak benar dan salah besar,” tambahnya. Divisi Kerjasama LPP NTB, Imanuella Andilolo menambahkan beasiswa untuk aktivis memang berbeda dari beasiswa lainnya dikarenakan tidak mensyaratkan kemampuan bahasa yang didukung oleh sertifikat bahasa seperti TOEFL atau IELTS. Meski begitu, untuk dapat diterima pada Universitas yang ada di Malaysia para Awardee minimal memiliki sertifikat MUET atau Malaysia University English Testing. MUET adalah alternatif untuk mereka yang belum mempunyai sertifikat IELTS dan TOEFL IBT. Untuk menjamin 120 Awardee diterima oleh Kampus-Kampus yang ada di Malaysia, maka LPP NTB membantu Awardee dengan melobi
pihak penyelenggara tes yang satu-satunya ada di Jakarta untuk mengadakan tes di Mataram. Selain itu, LPP NTB juga membantu Awardee dengan memberikan subsidi terhadap tes MUET yang diikuti. Awardee harus merogoh kocek kurang lebih Rp 3 juta untuk mengikuti tes MUET. Namun setelah disubsidi LPP NTB, Awardee hanya membayar Rp 1,1 juta. “Kami berupaya membantu Awardee untuk meringankan biaya tes MUET-nya. Sebenarnya, kalau seperti beasiswa regular Awardee-lah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kemampuan bahasa yang dibuktikan dengan hasil tes. Namun kami ingin seluruh Awardee dapat lulus belajar di Malaysia,” tutur Ima. Awalnya, kuota untuk program beasiswa S2 ke Malaysia ini hanya untuk 20 orang sesuai dana yang tersedia. Namun, setelah tim LPP NTB berkoordinasi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, kuota tersebut ditambah menjadi 120 orang. “Kami mengalokasikan dana dari beasiswa lain. Contohnya dari beasiswa China, dimana saat itu kami mendapat kuota yang cukup banyak namun Awardee yang memenuhi kriteria sedikit,” jelas Ima. Animo anak muda NTB mengikuti program beasiswa aktivis ini sangat tinggi. Pendaftaran dibuka sejak 818 Mei 2019. Sebanyak 413 orang mendaftar dalam kurun waktu tersebut. Dari jumlah tersebut, yang berhasil lulus dalam seleksi administrasi sebanyak 253 orang. Peserta yang lulus seleksi administrasi ini kemudian menjalani seleksi berikutnya, yaitu wawancara. Setelah seleksi wawancara, diperoleh 120 peserta yang dinyatakan memenuhi kualifikasi mendapatkan beasiswa NTB. Sementara terkait latar belakang organisasi atau afiliasi para penerima beasiswa aktivis ini, Sri Hastuti mencatat terdapat sebanyak 52 afiliasi. Dari jumlah itu, awardee terbanyak berasal dari latar belakang 10 organisasi, yaitu HMI, KAMMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Karang Taruna Desa di NTB, HIMMAH NW, Sekolah Guru Indonesia (SGI), Pokdarwis, Ikatan Alumni Pondok Pesantren di NTB, Orang Muda Katolik Mataram dan Genre NTB. “Mereka akan diberangkatkan secara bertahap bulan September nanti,” tandasnya. (nas)
Menurut Kepala Balai Taman Nasional (TN) Gunung Tambora, Murlan Dameria Pane, penetapan sebagai Cagar Biosfer (CB) itu, dapat jadi rujukan peningkatan keamanan di kawasan bekerjasaam dengan Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH) Tambora, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB. ‘’Terkait dengan masih adanya aktivitas illegal logging, selain kami melaksanakan kegiatan kegiatan perlindungan kawasan sesuai dengan kewenangan BTN Tambora, kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengendaliannya. Misal KPH, Direktorat PPH, Kepolisian serta instansi terkait di pemerintah daerah,’’ kata Murlan, Kamis (20/6). Langkah langkah yang dilakukan itu, tetap pada koridor pengelolaan kawasan Taman Nasional, antara lain konservasi keanekaragaman hayati, pengamanan dan perlindungan kawasan, kemitraan, pemanfaataan wisata alam, edukasi. ‘’Selain itu, upaya edukasi usia dini terhadap pentingnya menjaga kelestarian TN Tambora juga kami laksanakan, khususnya di wilayah penyangga kawasan TN. Harapan kami generasi muda kita bisa lebih memahami pentingnya menjaga keutuhan kawasan TN Tambora,’’ tandasnya. Illegal logging menjadi kasus yang tidak pernah sepi di Tambora. Menurut Kabid Pengelolaan Hutan Dinas LHK Provinsi NTB, Jumlansyah, S.Hut.,M.AP, saat ini masih diproses satu truk pengangkut kayu dari kawasan Hutan Tambora. “Kasusnya ditangani Polres KSB,” sebutnya. Menjaga kawasan pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan hutan konservasi di Tambora, diakui Julmansyah menjadi pekerjaan berat. Terlebih setelah ditetapkan Unesco sebagai Cagar Biosfer. “Sebab illegal logging memang masih jadi ancaman,” ujarnya. Dalam tiga bulan terakhir, instansinya Bersama TN Tambora terus berkoordinasi melakukan pencegahan dan penindakan. Ia juga intens berkoordinasi dengan Balai KPH Tambora dan perusahaan pengelola kayu di dalam kawasan. KPH Tambora menjadi perpanjangan tangan Dinas LHK dan perusahaan pengelola yang dianggap paling dekat dan mengetahui situasi di Tambora. ‘’Sehingga kita coba efektifkan pencegahan, termasuk perambahan di kawasan konservasi,’’ tandasnya. Salah satu upaya pencegahan dan penindakan, Dinas LHK akan membangun pos terpadu di antara Kecamatan Pekat dan Kecamatan Kempo. Pos yang kan diisi petugas Dinas LHK, polisi dan TNI untuk menghentikan lalulintas kayu dalam kawasan pengeloaan perusahaan maupun kawasan konservasi. Sementara Balai TN Tambora dalam keterangan tertulis menambahkan, selain upaya menjaga dari aktivitas illegal logging, penetapan Cagar Biosfer juga akan menjadi rujukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, baik secara ekologi maupun budaya. ‘’Ini juga akan mendukung pengembangan penelitian, pemantauan, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Tentu, jangkauannya luas di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global,’’ tandas Murlan. Cagar Biosfer dijelaskannya, merupakan suatu kawasan perlindungan ekosistem daratan atau pesisir yang diakui oleh Program Man and Biosphere (MAB) Unesco. Tujuannya, untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Cagar Biosfer sebagai konsep pengelolaan yang berskala landscape dan terpadu. Baik antara kawasan konservasi sebagai Core Zone (CZ) atau Zona Inti, kawasan di sekitar kawasan konservasi sebagai Buffer Zone (BZ) atau Zona Penyangga, dan kawasan pembangunan di sebelahnya sebagai Transition Zone (TZ) atau Zona Transisi. Ini juga berlaku di Tambora dan dua kawasan lainnya, Moyo dan Saleh. “Penetapan Cagar Biosfer oleh Unesco merupakan pengakuan dunia, tentunya akan berdampak positif dalam aspek pariwisata, ekonomi, ilmu pengetahuan dan aspek lainnya,” jelasnya. Dijelaskan juga, Cagar biosfer di dunia membentuk jaringan, yang didalamnya dipromosikan program pertukaran informasi, pengalaman dan personel. “Terutama, di antara cagar biosfer dengan tipe ekosisten yang sama dan atau dengan pengalaman yang sama dalam memecahkan masalah konservasi dan pembangunan,” jelasnya. (ars)
TNGR Tutup Pendakian Rinjani Tiap Jumat Dari Hal. 1 Namun Kepala TNGR tidak ingin terlalu jauh mengomentari soal alasan sakralitas itu, sebab posisi pihaknya mengakomodir aspirasi warga lingkar Gunung Rinjani, khususnya sejumlah desa di Sembalun. Sudiyono sadar bahwa banyak pihak yang cukup lama menunggu, antusiasme terlihat setelah dibuka. Saat ini jumlah pendaki mencapai 500 orang sejak dibuka Jumat pekan lalu. 40 persen di antaranya wisatawan mancanegara. Dengan penutupan jalur, diprediksi akan memunculkan pro dan kontra dari wisatawan dan masyarakat. Bagi instansinya, masukan dari dua pihak akan diakomodir. ‘’Jika ada sebagian masyarakat yang menginginkan dibuka,
mari kita bicarakan dulu, secara keseluruhan. Kalau kami, dibuka dan ditutup, silakan saja,’’ katanya. Tapi ia mengingatkan, pro kontra pada kebijakan yang dikeluarkan pihaknya, justru akan menurunkan produktivitas pariwisata khususnya bagi recovery pariwisata Rinjani. Saat ini pihaknya sedang fokus pada perbaikan manajemen pendakian, khususnya pada tata kelola pemesanan tiket online melalui eticketing. Selain itu, fokus pada pengelolaan sampah dan perbaikan sarana prasarana jalur pendakian. ‘’Kami mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk segera mengakhiri pembicaraan atau perdebatan yang justeru akan merugikan dunia pariwisata,’’ pungkasnya. (ars)
Pemprov Masih Berkutat Inventarisir Penambang Liar Dari Hal. 1 barulah akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. ‘’Kita mau inventarisasi dulu. Kita fokus untuk sektor pengalihannya, karena anggaran tak banyak,’’ tandasnya. Aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Prabu, Lombok Tengah kian mengkhawatirkan. Bahkan, akibat kerusakan lingkungan yang terjadi akan mengancam pengembangan sektor pariwisata di Loteng bagian selatan. Persoalan penambangan emas ilegal di Gunung Prabu Loteng telah menjadi atensi
Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah pertambangan. Saat kunjungan kerja ke Kantor Gubernur NTB, pertengahan tahun lalu, Komisi VII DPR RI menduga aktivitas tambang ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di Gunung Prabu dikendalikan pelaku besar. Estimasi penambangan emas ilegal di NTB sekitar 600 ton per tahun. Sementara di sisi yang lain, Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah dari aktivitas penambangan sangat kecil bahkan defisit. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 21 Juni 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Seleksi CPNS dan P3K Dimulai Oktober Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, akan menutup server entri usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pukul 00.30 WIB.
Pelaksanaan seleksi dijadwakan dimulai bulan Oktober mendatang. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mat-
aram, Ahmad Mujahiddin mengungkapkan, batas akhir entri usulan formasi pegawai,termasuk jabatan dan tempat tugasnya akhir bulan Mei lalu. Dari entri akan terlihat formasi yang lowong sesuai kebutu-
han berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan. “ Rupanya Kemenpan memberikan perpanjangan entri formasi tanggal 20 Juni kemarin,” kata Muja ditemui, Kamis (20/6). Untuk Kota Mataram sambungnya, sudah tidak ada masalah. Entri kebutuhan pegawai telah selesai. Dari itu akan terlihat formasi yang prioritas diusulkan. Muja menyebutkan, formasi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) diusulkan masing – masing 300 formasi. Formasi dibutuhkan paling banyak adalah tenaga guru. Selain tenaga medis dan fungsional umum. Berdasarkan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K dimulai Oktober mendatang. Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara perlu memverifikasi secara nasinal, termasuk mengusulkan kebutuhan anggaran. “ Kalau sesuai jadwal seleksi bulan Oktober,” sebutnya. Sementara, pegawai negeri sipil bakal purnatugas tahun ini berjumlah 190 orang. Biasanya kata Muja, formasi diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan jumlah pegawai yang pensiun. Tetapi diharapkan, formasi diusulkan lebih besar. “ Kalau itu tergantung pemerintah pusat,” demikian kata dia. (cem)