Edisi 21 Juni 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 86 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 21 JUNI 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/nas)

PANTAU - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat memantau kesiapan angkutan Lebaran di Pelabuhan Lembar dan Terminal Mandalika (kanan), Selasa (20/6).

Pantau Angkutan Lebaran

Bangunan Terminal Mandalika Jadul Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) memantau kesiapan angkutan Lebaran, Selasa (20/ 6) kemarin. Pemantauan dimulai dari Terminal Mandalika, Bertais Kota Mataram dilanjutkan ke Pelabuhan Lembar dan terakhir Lombok International Airport (LIA).

Secara keseluruhan, dari sisi kenyamanan di tiga tempat yang dilakukan pemantauan ada peningkatan, seperti kebersihan fasilitas publik di Terminal Mandalika. Gubernur menjelaskan, Terminal Mandalika sudah beralih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ia menjelaskan, Terminal Mandalika sudah tidak lagi

menjadi milik daerah sejak awal tahun ini. Karena diambil alih pemerintah pusat, maka akan segera dilakukan revitalisasi. Gubernur mengatakan, bangunan Terminal Mandalika saat ini sudah jadul.

“Katanya akan segera direvitalisasi. Walaupun belum ada revitalisasi tetapi saya lihat juga tadi cukup bersih.

Bersambung ke hal 15

Anggota DPRD NTB akan Terima Penghasilan Rp 51,9 Juta Tiap Bulan Mataram (Suara NTB) Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan DPRD Provinsi, membawa angin segar bagi wakil rakyat di Udayana. Pasalnya, dalam PP terbaru tersebut, anggota DPRD diberikan peluang untuk menambah jumlah penghasilan mereka. Dengan PP yang baru, pendapatan Anggota DPRD NTB akan menjadi Rp 51,9 juta setiap bulan.

TO K O H

Jangan Hambat KEK Mandalika KAPOLRES Lombok Tengah, AKBP. Kholilur Rochman mengingatkan masyarakat jangan menghambat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pasalnya, proyek strategis nasional itu dihajatkan untuk kepentingan masyarakat.

Mengenai penghentian paksa yang dilakukan warga pada proyek penataan Pantai Kuta beberapa hari lalu, ia mengaku belum mendapatkan laporan dari PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Jika ada laporan yang masuk ke Polres Lombok Tengah, dipastikan akan diusut. ‘’Sampai sekarang belum ada laporan dari pihak Mandalika, dari direksi belum lapor ke kita,” Kholilur Rochman Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

Menyusul terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2017 itu, para wakil rakyat di Udayana tersebut, telah meminta penambahan penghasilan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB. Sesuai surat yang dikirim ke TPAD, DPRD NTB meminta agar penambahan penghasilan itu dialokasikan pada APBD Perubahan (APBD-P) Provinsi NTB tahun 2017 ini.

Sekretaris DPRD NTB Mahdi Muhammad, SH MH yang dikonfirmasi, membenarkan hal

itu. Surat permintaan penambahan penghasilan itu disampaikan ke TAPD oleh DPRD NTB sesuai dengan amanat PP Nomor 18 tahun 2017 untuk diakomodir pada APBD-P 2017. ‘’Tapi akan dibuatkan dulu Perdanya dan Perkadanya baru dia shohih, bisa dilaksanakan,’’ ujarnya DPRD NTB melalui Sekretariat dewan mengirim surat pada TAPD prihal usulan penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD NTB dengan total Rp 10,1 miliar. Nilai itu, terdiri dari pe-

nambahan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 5,4 miliar. Tunjangan transportasi sebesar Rp 3,2 miliar dan untuk tunjangan reses terakhir sebesar Rp 1,3 miliar, yang akan dibayarkan selama tujuh bulan ke depan.

Dari permintaan penambahan penghasilan pada tiga item tersebut, maka penghasilan masing-masing anggota DPRD NTB tiap bulannya akan bertambah sebesar Rp 14 juta lebih dari pendapatan sebelumnya yakni Rp, 37,8

Seorang Guru dan Kepala Sekolah Diadili

Diduga Korupsi Rp 6 Juta PADA sidang ke dua Selasa (20/6) kemarin, terdakwa Nurwani, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Waworada Kabupaten Bima ini masih terlihat lesu.

Demikian juga Zakariah, Kepala MTs Al-Qalam Waworada, berjalan gontai keluar dari ruang sidang yang ditunda karena tidak ada satu pun saksi yang hadir.

Kepala sekolah dan guru ini diseret ke Pengadilan Tipikor Mataram oleh jaksa Kejari Bima hanya karena menerima dana beasiswa Rp 6 juta.

Dalam dakwaan JPU, mereka didakwa korupsi dana beasiswa peningkatan akademik bagi guru Raudlatul Atfal (RA) dan madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun anggaran 2010 untuk program pascasarjana.

Majelis hakim yang dipimpin AA Putu Ngurah Rajen-

. (Suara NTB/ars)

DISIDANG - Zakaria (paling kiri) dan Nurwani (paling kanan), saat berbincang usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Selasa (20/6) kemarin dra, SH.,MH menunda sidang dua pekan ke depan, untuk agenda yang sama. AA Putu Ngurah Rajendra pada sidang pembacaan dakwaan Selasa (13/6) pekan lalu, sempat kesal setelah mendengar dak-

waan JPU Yoga Sukmana, SH. Dia sempat mengira kerugian negara mencapai Rp 6 miliar.

Rupanya kerugiannya hanya Rp 6 juta, itu pun sudah dikembalikan.

Bersambung ke hal 15

Harus Diputus, Rantai Indoktrinasi Radikalisme di NTB 04:55

05:05

12:19

15:38

18:08

19:22

Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menanggapi penangkapan tiga terduga teroris di Bima beberapa hari lalu. Gubernur mengatakan, ia mendukung upaya penindakan yang dilakukan aparat bagi yang benar-benar terlibat jaringan terorisme.

Namun, bagi warga yang hanya ikut-ikutan, orang nomor satu di NTB ini meminta dilakukan upaya persuasif. Gubernur mengatakan, rantai indoktrinasi radikalisme di NTB

harus diputus.

“Kita serahkan kepada perangkat hukum untuk melaksanakan upaya-upaya penindakan kalau memang sudah perlu ditindak. Tapi, yang paling penting menurut saya adalah memutus rantai indoktrinasi itu,” kata gubernur dikonfirmasi di sela-sela melakukan sidak angkutan Lebaran di Lombok International Airport (LIA), Selasa (20/6) siang kemarin.

Bagi yang sudah terlibat apalagi mengarah kepada terorisme,

tentunya aparat kepolisian dan perangkat negara lainnya melakukan penindakan. Tetapi, kata gubernur, ada juga warga yang terpengaruh secara tidak sadar paham radikalisme tersebut. Untuk yang seperti ini, katanya, perlu diintensifkan penyampaian-penyampaian ajaran agama dan berbangsa yang benar. ‘’Jadi, untuk yang kedua ini menurut saya jangan represif tetapi lebih kepada persuasif dan dialog.

Bersambung ke hal 15

juta. Sehingga jika diakumulasikan total pendapatan yang akan diterima oleh satu orang anggota Dewan setiap bulannya, mencapai Rp 51,9 juta.

Pimpinan DPRD NTB yang dikonfirmasi terkait permintaan penambahan penghasilan tersebut membantah menjadi keinginan dari para wakil rakyat.

Tapi melainkan perintah dari undang-undang yang harus diikuti. Sehingga permintaan tambahan dana dari Sekretariat Dewan tersebut sebagai tindak lanjut amanat PP. No.18 Tahun 2017 yang disahkan pemerintah pada bulan Mei lalu. ‘’Jadi, permintaan tambahan dana dari Sekretariat DPRD kepada Pemda bukan atas kemauan dan kehendak pimpinan maupun anggota DPRD. Namun merupakan keharusan yang diamanahkan oleh peraturan perundang - undangan

yang berlaku,’’ ujar Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri pada Suara NTB. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi. Menurutnya, permintaan penambahan penghasilan itu murni karena perintah undang-undang. Sehingga bukan menjadi keinginan Dewan. ‘’Iya benar itu, karena ini amanah undang-undang.

Tapi masih dalam proses pembahasan kok,” terangnya.

Adapun kemudian kenapa muncul angka hingga Rp 10,1 miliar, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan PP. Hingga saat ini, formatnya juga masih dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. ‘’Yang pasti kita disuruh hitung jumlah kebutuhan, yang minta hitung TAPD juga kok untuk APBD-P ini,” terang politisi Partai Gerindra itu. (ndi)

Siapa Danai Jamaah Ansharut Daullah Bima?

JAMAAH Ansharut Daullah Bima disebut berbaiat ke ISIS. Organisasi yang menaungi tiga tersangka teroris itu masih diselidiki pergerakannya. Baik dari pendanaan maupun keanggotaannya. ‘’Untuk pendanaan mereka dari siapa perlu pemeriksaan lanjutan,’’ kata Wakapolda NTB, kemarin. “Kalau ini (pendanaan) struktural, belum ada keterangan. Ini masih pemeriksaan awal.

Ia mengungkapkan, tiga tersangka teroris, Kurniawan Bin Hamzah (23), Nasrul Hidayat (21) dan Rasyid Ardiansyah (35) akan dibawa ke Mako Densus 88 Anti Teror di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Sejumlah barang bukti bahan-bahan pembuat bom rakitan sudah disita. Beberapa diantaranya adalah bahan yang ditemukan sehari-hari. Meski demikian, diperlukan organisasi keuangan yang cukup untuk melancarkan satu operasi teror.

“Nanti mereka akan diperiksa intensif lebih lanjut setelah dikirim ke Jakarta. Pemeriksaan awal di sini hanya soal rencana aksi teror mereka. Lebih lanjut nanti di Densus,” jelasnya.

Pengaruh ISIS kepada JAD Foreign Terorist Fighter (FTF) dari Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah, menurut Wakapolda, mampu menggerakkan jaringan lokal.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

DIGIRING - Salah seorang terduga teroris diturunkan dari kendaraan khusus yang mengangkutnya dari Bima ke Mapolda NTB, Senin (19/6) lalu.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

Antisipasi Kerawanan PELAKU kriminal biasa memanfaatkan momentum mudik untuk menjarah barang milik warga. Sasaran mereka rumah - rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya untuk lebaran.

Potensi kerawanan ini hampir setiap tahun terjadi, sehingga perlu diatensi bukan saja aparat kepolisian melainkan kelurahan, lingkungan dan masyarakat lainnya.

Meski tidak ada perumahan heterogen di Kelurahan Bintaro Kecamatan Cakranegara. Tradisi mudik lebaran masih eksis di lima lingkungan di Bintaro. Meski skalanya tidak jauh dan membutuhkan waktu lama. Tetapi perlu juga jadi perhatian. Sebab, pelaku kejahatan pencurian menunggu momen untuk menggasak barang berharga.

“Memang ada satu dua warga yang mudik. Tapi kita perlu antisipasi juga,” kata Lurah Bintaro, H.L. Mukhsin, Senin (19/6).

Menurutnya, persoalan keamanan perlu diciptakan apalagi Mataram sebagai ibukota provinsi. Pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkantibmas serta Linmas untuk memastikan keamanan di masing - masing lingkungan.

Sebab, sebagian warga di Bintaro juga merupakan pendatang.

“Perumahan memang tidak ada. Tapi Insya Allah aman semua kok,” jawabnya.

Mukhsin mengingatkan, masyarakat yang meninggalkan rumah dalam waktu lama agar menginformasikan ke kepala lingkungan. Paling tidak menitipkan kepada tetangga, sehingga mudah dikontrol.

Selain itu, diharapkan tidak meninggalkan barang - barang berharga. Seperti perhiasan, uang tunai serta barang elektronik yang mudah dibawa. “Kita minta jangan tinggalkan barang - barang berharga,” imbaunya.

Disatu sisi disampaikan, masyarakat perlu mengantisipasi rawannya kebakaran akibat kelalaian. Ia kembali mengingatkan, warga meninggalkan rumahnya supaya memastikan kompor telah mati. Bila perlu kata dia, listrik dipadamkan. Sehingga, diharapkan masyarakat lebih tenang dan aman selama mudik lebaran. (cem)

Dinas Pertanian Awasi Ayam Tiren dan Busuk

Mataram (Suara NTB) Sejak sepekan sebelum Lebaran, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mulai turun mengawasi kesehatan daging yang dijual di pasar-pasar tradisional. Salah satu sasarannya ialah mengawasi daging ayam tiren dan busuk yang dijual para pedagang. “Tim kesehatan sudah mulai turun memantau daging di pasar. Untuk mengantisipasi adanya daging ayam tiren,” kata Kepala Distan Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli, MM, Selasa (20/6).

Saat turun ke pasar-pasar tradisional, tim kesehatan Distan ini membawa peralatan untuk mengecek kualitas daging ayam maupun sapi yang dijual.

Jika ditemukan memiliki penyakit dan tidak layak konsumsi, maka daging tersebut akan ditarik. “Mereka bawa alat, misalnya daging ada ulatnya itu yang diperiksa,” jelasnya.

Tim kesehatan akan turun ke semua pasar tradisional di

Kota Mataram. Untuk lokasilokasi yang tak terjangkau oleh tim, masyarakat diimbau untuk melaporkan sendiri jika ada temuan ayam tiren, daging busuk, dan lainnya. “Kita imbau kepada masyarakat kalau ada yang temukan segera dilaporkan ke dinas. Siapa tahu tidak terjangkau oleh temanteman di sini,” pesan Mutawalli. Sejauh pemeriksaan dilakukan dalam beberapa hari tera-

khir ini, belum ditemukan adanya peredaran ayam tiren.

Terkait harga daging sapi menjelang Idul Fitri, saat ini masih normal atau sekitar Rp 120 ribu per kilogram untuk kualitas super. “Ini masih stabil. Ini kan standarnya super, kalau yang kualitas biasa harganya masih di bawah,”sebutnya.

Mendekat hari H Lebaran atau H-1 dan H-2, harga daging sapi diprediksi melonjak

(Suara NTB/cem) (Suara NTB/cem)

JUKIR LIAR - Dishub diduga tak mampu atasi jukir liar. Sebab, di Jalan Panca Usaha menggunakan jalan lingkungan sebagai titik parkir. Ini berpotensi terjadi kebocoran PAD.

FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi terhadap capian program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang cukup positif serta berbagai upaya Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan kemampuan keuangan Daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar Rp 1,396 trilunlebih atau 102,84 persen dari target yang telah ditetapkan. Dari segi belanja, terealisasi Rp 1,330 triliun lebih atau 93,62 persen dari target yang dianggarkan sebesar Rp 1,421 lebih.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, H. Saiful Wardi, SP., ketika membacakan pemandangan umum fraksinya baru-baru ini.

Khusus terhadap hasil pelaksanaan audit Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi yang tinggi pula atas keberhasilnnya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketiga kalinya. Fraksi PPP mendukung upaya Pemkot Mataram untuk terus menerus memantapkan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka akuntabilitas dan transparansi untuk terus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governence).

Walaupun Pemkot Mataram berhasil meraih predikat WTP dari hasil audit BPK RI Tahun 2016, namun adanya catatan dari hasil audit BPK terhadap pengelolaan aset menunjukan manajemen pengelolaan aset perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Fraksi PPP berharap perlunya langkah penguatan sistem manajemen pengelolaan aset dan peningkatan kinerja aparatur pengelola aset.

Fraksi PPP memberi apresiasi kepada Pemkot Mataram dalam upaya penanganan masalah sampah. ‘’Kami berharap agar, pola pengelolaan sampah ini terus ditingkatkan dengan m e l i b a t k a n m a s y a r a k a t hingga ke tingkat lingkungan dan RT,’’ pintanya.

Pada bagian lain Saiful Wardi mengatakan, permasalahan banjir dan genangan air bukan merupakan isu baru karena hingga saat ini masih terjadi.

Sudah selayaknya, SKPD urusan pekerjaan umum memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga permasalahan genangan air yang selama ini masih saja terjadi dapat teratasi. (fit)

Saiful Wardi (Suara NTB/dok)

karena mengikuti hukum pasar. Walaupun stok cukup, biasanya pedagang memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga. Namun ia mengingatkan pedagang jangan sampai menaikkan harga terlampau tinggi. Jika harganya naik menjadi Rp 125 ribu sampai Rp 130 ribu, menurutnya masih bisa ditoleransi.

“Tapi kalau sudah sampai Rp 150 ribu perlu kita jaga jangan sampai segitu,” ujarnya.

Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan tetap memantau harga daging agar jangan sampai melampaui batas. Untuk pasokan daging sapi, di RPH Gubuk Mamben disiapkan 90 ekor per hari pada H-1 dan H-2 Lebaran. Hal tersebut

(Suara NTB/dok)

H. Mutawalli juga telah dikomunikasikan dengan pengusaha dan jagal di RPH tersebut. (ynt)

Calo Tiket Diduga Marak di Terminal Mandalika

H.L. Mukhsin

Manajemen Pengelolaan Aset Perlu Ditingkatkan

Halaman 2

Dishub Belum Mampu Atasi Jukir Liar Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram harus berani berbenah. Pasalnya, jukir (juru parkir) liar diduga belum mampu diatasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi tepi jalan umum sudah barang tentu digembosi oleh oknum tertentu. Pemerintah daerah hanya memperoleh sisa tak seberapa.

Praktik jukir liar santer marak ditemukan di Kota Mataram. Apalagi selama bulan ramadhan seperti saat ini. Mereka cukup mengandalkan pluit lalu mendapatkan rupiah cukup banyak. Padahal, pungutan dilakukan oleh jukir tanpa regulasi termasuk pungutan liar.

Praktik jukir liar bisa dilihat di Jalan Panca Usaha atau persisnya di sebelah Mataram Mall Kelurahan Cilinaya. Kendaraan berjubel di pinggir jalan bahkan menutup jalan lingkungan untuk dimanfaatkan sebagai parkir baru.

Demikian pula di Jalan Airlangga Kelurahan Punia. Parkir kendaraan memakan bahu jalan

bahkan bibir jembatan. Tak ada satupun petugas mengenakan rompi sebagai atribut diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid melalui Sekretarisnya Cukup Wibowo membantah jika Dishub disebut tidak mampu mengatasi jukir liar di Kota Mataram. Dishub bertekad dari amanat Perda untuk melaksanakan sesuai aturan karena jadi tugas dan tanggungjawab.

Tetapi, ia merasa tidak fair kemudian jika persoalan jukir liar yang dipersalahkan ke Dishub. Semestinya, ini persoalan bersama baik masyarakat, aparat penegak perda dan pihaknya yang memiliki regulasi.

“Tentu informasi dari media termasuk masyarakat membantu kami mengambil langkah solusi,” kata Cukup dikonfirmasi lewat ponselnya, Selasa (20/6).

Partisipasi dimaksud, karcis parkir telah dibagikan ke jukir.

Artinya, masyarakat harus me-

nagih karena itu jadi bukti PAD. Terhadap jalan lingkungan dijadikan titik parkir akan dicari persoalannya. Pada dasarnya, ia tidak ingin ada pelanggaran terhadap aturan.

“Agar aturan tidak terlanggar dibutuhkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan, meskipun kapasitas Dishub sebagai pemilik otoritas tetapi tidak bisa mengontrol secara keseluruhan titik parkir di Kota Mataram.

Munculnya jukir liar harus dibicarakan. Bukankah ini bagian dari praktik pungli? Ditegaskan, semua jukir liar memang tidak terdata dan tidak dibenarkan dalam konteks ini. Artinya, uang diperoleh tidak masuk ke kas daerah.

Manakala tidak sesuai aturan pungutan parkir bisa dikatakan pungli. Lalu kemana uang itu lanjutnya, harus ditertibkan secara sistematis sesuai kompetensi. “Dishub menyadari langkah dilakukan Pol PP tegaknya Perda sangat penting,” demikian Cukup. (cem)

BKPSDM Antisipasi Penipuan Jelang Penerimaan Pegawai Mataram (Suara NTB) kan ke masing-masing SKPD Badan Kepegawaian dan untuk disosialisasikan ke Pengembangan Sumber Daya bawah. Kalau sudah disosManusia (BKPSDM) Kota ialisasikan ke internal OPDMataram mengantisipasi nya otomatis nanti larinya ke penipuan jelang penerimaan masyarakat dan mereka pegawai. Biasanya setiap ada akan paham,” jelasnya, Selapenerimaan pegawai atau sa (20/6).

CPNS, kerap dimanfaatkan Jika masyarakat telah meoknum-oknum tak bertang- mahami, maka menurutnya gung jawab untuk menipu mereka tidak akan gampang terpara pendaftar. Kepala BKPS- makan janji dari oknum yang DM Kota Mataram, Baiq Nel- ingin menipu. Biasanya dalam ly Kusumawati menyampai- setiap penerimaan pegawai, kan sebagai salah satu lang- banyak juga oknum tak bertangkah antisipasi, pihaknya akan gung jawab memanfaatkan menyebarkan surat edaran nama pejabat tertentu untuk dari Pemprov NTB perihal menjalankan aksinya. Menurut antisipasi penipuan ini.

Nelly saat ini masyarakat Kota Belum lama ini Pemprov Mataram telah cukup cerdas NTB menyurati bupati/walikodan tak gamta terkait penipuan peneripang termaan Pegawai Pemerintah buai dendengan Perjanjian Kerja (P3K). gan janji Informasi mengenai penerioknum maan P3K Pemprov NTB yang yang inberedar mencatut nama Sekg i n da NTB. Surat tersebut disemenipu butkan Nelly sampai saat ini mereka. belum diterima pihaknya.

“Apala“Kita akan mensog i sialisasikan surat edaran itu kalau sudah sampai.

D e n g a n dasar surat edarannya itu akan Baiq Nelly Kusumawati mengingat-

sudah masuk koran, kan sudah menjadi bentuk sosialisasi dan tidak akan bisa dibodohi lagi,” ujarnya.

Terkait informasi kuota atau formasi penerimaan ASN, hingga saat ini BKPSDM Kota Mataram belum menerima informasi lanjutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nelly mengaku belum mengetahui kapan informasi itu akan turun. Yang menunggu informasi ini tak hanya Kota Mataram, tapi seluruh daerah di Indonesia. “Kita sama, se-Indonesia menunggu. Kita juga enggak tahu apa yang dilakukan di sana (pusat) kok lama sekali,” ujarnya.

Penyelenggaraan penerimaan ASN juga belum dapat ia pastikan apakah dapat dilaksanakan tahun ini atau ditunda. Pihaknya hanya menunggu kepastian dari kementerian namun tetap berharap tahun ini jadi dilaksanakan. “Mudah-mudahan sih, harapan kita. Kalau di sana enggak memberikan jawaban, berarti ya belum bisa (tahun ini). Tergantung di sana. Kita hanya berusaha dan tetap memantau,” demikian Baiq Nelly Kusumawati. (ynt) (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Permasalahan calo seolah menjadi penyakit akut yang tak bisa diobati. Pemerintah dan aparat kepolisian tak bisa menindak tegas. Praktik percaloan semakin menjamur di Terminal Mandalika saat mudik lebaran. Mereka mengambil keuntungan tidak sedikit. Harga tiket normal sesuai rute dibandrol dengan harga tinggi. Jaminan penumpang mendapat kursi belum tentu terjamin.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, Suratman Hadi tak menampik maraknya praktik percaloan saat mudik lebaran seperti tahun ini. Dari tahun ke tahun, ia menyampakan ke otoritas terminal dan aparat penegak hukum untuk membasmi calo tersebut. Hasilnya, bukan berkurang justru semakin marak. “Ini sudah dari dulu kita minta basmikan calo tiket,” kata Suratman, Senin (19/6).

Menurutnya, keberadaan calo merugikan dari sisi perusahaan dan penumpang.

Pasalnya, harga tiket yang dijual di luar ketentuan. Ini ten-

tu merugikan masyarakat dari sisi harga. Dampaknya, perusahaan angkutan sepi penumpang.

Pihaknya telah mewacanakan tiket online. Akan tetapi, ini masih belum ada titik temu pengelola dengan otoritas pengelola terminal dengan Organda.

Jika pemberlakuan tiket online dilaksanakan kontribusi didapatkan terminal lebih besar. Aktifitas calo bisa diminimalisir. “Kita harapkan bisa diterapkan, karena ini demi keberlangsungan perusahaan,” terangnya.

Kepala Terminal Mandalika, Shaiful Jihad mengungkapkan, untuk menghindari calo sudah dipisahkan antara tempat lokasi bus dengan jalan bus masuk, loket pembelian tiket serta ruang tunggu penumpang. Sehingga, pengantar penumpang melewati pintu lain. Ini semata - mata untuk mempersempit ruang calo.

“Semua sistem di terminal kita perbaiki. Termasuk parkir tanpa biaya apapun,” terangnya. (cem)

H-5 Lebaran

Tinggi, Lonjakan Penumpang di Terminal Mandalika Mataram (Suara NTB) – Pada H-5 Lebaran atau Selasa (20/6), terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi di Terminal Mandalika, Bertais, Kecamatan Sandubaya. Menurut Koordinator Terminal Mandalika, Shaiful Jihad, peningkatan penumpang di arus mudik ini mulai terlihat pada H-6 Lebaran dengan peningkatan 50 persen lebih. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun pihaknya pada H-6 Lebaran, bus AKAP yang berangkat melalui Terminal Mandalika sebanyak 17 unit, sementara sebelumnya atau pada hari normal hanya lima unit.

“Terus kalau untuk AKDP itu 63 bus dari normalnya 20.

Jadi melonjaknya jauh,” jelasnya ditemui di Terminal Mandalika, Selasa (20/6) pagi.

Lonjakan penumpang telah terlihat sejak pagi hari sekitar pukul 06.00 Wita. Dengan lonjakan penumpang ini dipastikan tak ada masalah di lapangan termasuk tidak ditemukan adanya penumpang yang telantar karena armada yang tersedia cukup.

Pada H-6, jumlah penumpang yang tercatat berangkat dari Terminal Mandalika dengan tujuan luar NTB seperti Malang, Surabaya, Yogyakar-

ta, dan Jakarta sebanyak 517 orang. Sementara untuk tujuan Pulau Sumbawa jumlah penumpang mencapai 1.558 orang. Untuk melayani kebutuhan mudik Lebaran tahun ini, Shaiful menyebutkan tersedia 118 bus AKAP. Sedangkan yang terpakai saat ini baru 17-20 unit. Untuk bus AKDP yang tersedia 102 unit dan yang telah terpakai pada H-6 sebanyak 63 unit dan pada H-5 terpakai sekitar 6570 unit. Ratusan bus baik AKAP maupun AKDP ini akan terpakai seluruhnya pada H4 dan H-3 Lebaran.

Untuk mengecek apakah bus yang tersedia laik jalan atau tidak, petugas Terminal Mandalika melakukan pengecekan setiap hari. Dua hari lalu ada bus yang tak diizinkan berangkat karena kelengkapan kendaraannya masih kurang. “Sekarang PO bus itu karena di semua terminal diberlakukan sistem yang sama, mereka melengkapi diri masing-masing. Tahun kemarin begitu kita lakukan ram cek atau inspeksi, dari 11 bus bisa tujuh atau enggak delapan yang banyak kekurangannya. Kalau sekarang dari 11 bus paling-paling dua, paling banyak empat,” papar Shaiful. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PENUMPANG - Penumpang di Terminal Mandalika, Selasa (20/6). H-5 Lebaran, terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

Kadikes : Bantu UKM Jangan Setengah Hati Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, S.PA mengingatkan seluruh pihak yang melaksanakan program mendukung pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), agar mengawalnya hingga tuntas. Tuntas dalam arti tidak sekedar memberikan bantuan agar pelaku UKM hanya sebatas memproduksi, terutama UKM yang bergerak di sektor pangan.

Tetapi harus dikawal hingga mendapatkan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangan (PIRT) yang keluarkan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten/kota.

Sebab dengan memiliki PIRT, sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat diproses.

PIRT dan sertifikat halal adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh produk lokal agar mampu menembus pasar modern.

Di NTB menurut Eka, sekitar 40 persen pelaku UMKM belum memiliki PIRT, otomatis belum memiliki sertifikat halal produk.

Tentu hal itu menjadi PR bersama. Karena itu juga, Dinas Kesehatan Provinsi NTB bergandengan bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian Provinsi NTB, serta Dinas Perdagangan Provinsi NTB, bekerjasama untuk mendukung mengawal UMKM sampai tuntas.

“Kalau ada mau berikan bantuan, kita dorong, jangan hanya berikan bantuan modal. Bantu sampai keluar izinnya. Sebab hanya mampu buat produk, kalau tidak ada izinnya tidak bisa di pasarkan secara luas.

Saya tahu persis standar produk yang dibutuhkan retail-retail modern ini,” katanya kepada Suara NTB. Nurhandini Eka Dewi menyebut, pesan ini juga pernah disampaikan-

(Suara NTB/bul)

Nurhandini Eka Dewi nya kepada salah satu LSM luar negeri. Ia tegas meminta agar pelaku UMKM dikawal hingga PIRT dan sertifikat halal produk diterima. Kendati demikian, memang tidak serta merta persoalan ini bisa tuntas secepatnya. Membangun kesadaran masyarakat butuh proses.

Sebab masyarakat cenderung apatis, sebelum berbuat.

“Ada yang mengatakan, tidak bisa dapet PIRT, padahal belum ngajukan, sudah seperti itu. Ini juga PR kita bersama memberikan pemahaman kepada masyarakat,” imbuhnya.

Lebih jauh kepala dinas menegas-

kan, PIRT dan sertifikat halal tidak boleh diremehkan. Sebab bicara saat ini harus dalam lingkup global. Orientasi produk tidak bisa lagi mengandalkan pasar lingkungan kecil, apalagi dengan kemudahan dan dukungan pemasaran produk yang tak begitu rumit (pemasaran online).

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, salah satu cara yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah rutin melakukan pengecekan produk di lapangan. Dilakukan tiga bulan sekali, bersama dengan BPOM. Pengecekan produk mencakup kandungan zat yang ada dalam makanan, serta kesesuaian sarana dan prasana produksi. Masyarakat sebetulnya sudah mulai faham.

Alasannya, penggunaan campuran zat-zat berbahaya (formalin) dan pewarna tekstil terus menerus turun persentasenya.

“Contoh saja, untuk produk menggunakan pewarna kimia, di Kota Mataram sudah kami sampel, hanya satu yang di ketemukan menggunakan campuran pewarna kimia ini. Nah karena itulah, secara bertahap terus kita dampingi masyarakat, terutama kepada pelaku-pelaku UMKM. Kita juga rutin mengecek jajanan anak sekolah, dan berikan rekomendasi kepada sekolah mana yang boleh dan tidak boleh di jual,” katanya. (bul)

(Suara NTB/bul)

PENUKARAN UANG - Penukaran uang di Lapangan Sangkareang Mataram.

Distribusi Uang Capai Rp 1,7 Triliun Mataram (Suara NTB) Dari total uang yang disiapkan sebesar Rp 2,9 triliun untuk antisipasi kebutuhan uang masyarakat sejak puasa. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah mendistribusikan Rp 1,7 triliun ke perbankan yang ada di provinsi ini.

Uang rata-rata tahun emisi 2016 itu, termasuk disalurkan untuk kebutuhan penukaran uang masyarakat. Dari uang lusuh ke uang baru, atau dari uang tahun emisi sebelumnya ke uang tahun emisi terbaru. Dengan terdistribusinya uang-uang tersebut, diperkirakan sedemikian juga perputaran uang di masya-

rakat selama puasa.

“Bank Indonesia sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 1,7 triliun hingga hari Senin,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono, Selasa (20/6) kemarin.

Sejak Senin pekan ini, Prijono memantau langsung kegiatan penukaran uang oleh masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi NTB. Selaku ketua, Prijono juga didampingi Sekretaris BMPD Provinsi NTB (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB), Wahyu Hidayat, beserta beberapa unsur pimp-

inan perbankan lainnya di Lapangan Sangkareang Mataram.

Animo masyarakat untuk menukarkan uangnya dengan pecahan yang lebih kecil, atau sebaliknya, atau menukarkan uangnya dengan uang tahun emisi baru terlihat cukup tinggi. Tujuh mobil kas keliling yang disiapkan untuk penukaran oleh bank, nampak antrean penukar cukup panjang di lapangan depan Kantor Walikota Mataram ini.

Cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Kompetensi Daerah (TKD) ASN menurut Prijono, akan mendorong perputaran uang lebih besar lagi. Karena itulah, semua perbankan diharapkan optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438H, tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan akan mengalami peningkatan, sejalan dengan siklus yang terjadi setiap tahunnya.

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat selama menjelang Hari Raya tersebut tersebut perlu diiringi dengan ketersediaan uang tunai yang mencukupi, guna mendukung transaksi pembayaran yang dilakukan di seluruh daerah, termasuk di Provinsi NTB. Secara detail, kegiatan penukaran uang melalui kegiatan kas keliling telah dilaksanakan sejak tanggal 29 Mei 2017. Layanan penukaran uang oleh BI dan Perbankan NTB ini tidak hanya dilakukan di pusat kota saja, melainkan di beberapa daerah lainnya seperti Sekotong – Lombok Barat, Kuta dan Gerupuk – Lombok Tengah, Pringgabaya – Lombok Timur, Bayan – Lombok Utara, Sape – Bima, Taliwang – KSB, maupun Dompu dan Sumbawa.

Bank Indonesia Provinsi NTB telah menyiapkan Rp 2,9 Triliun untuk kebutuhan penukaran dan transaksi uang tunai di kalangan masyarakat NTB. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1,7 Triliun, dan sudah termasuk untuk melayani kebutuhan uang tunai di Pulau Sumbawa melalui mekanisme kas titipan.

Prijono menambahkan, Bank Indonesia bersama Perbankan Provinsi NTB telah dan terus melayani penukaran uang keliling untuk masyarakat umum di setiap harinya hingga tanggal 22 Juni 2017. Penukaran uang keliling untuk wilayah Kota Mataram dilakukan setiap hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 14.00 WIB, bertempat di Lapangan Sangkareang dan Lapangan Islamic Centre.

Ia juga mengingatkan kembali, kepada masyarakat agar tetap mewaspadai beredarnya uang palsu selama bulan Ramadhan.

Data temuan uang palsu hingga Mei 2017 berkisar sejumlah 1.200 lembar.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Namun demikian Bank Indonesia tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada.

Bank Indonesia senantiasa memperkuat fitur keamanan uang rupiah, termasuk pada uang Rupiah Tahun Emisi 2016 melalui Jargonnya yaitu 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). (bul)

Halaman 3

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

46 Ribu Warga Lotim Masuk Kategori Termiskin di Dunia

Jauhi LSM Ilegal

Kholidi Kholil (Suara NTB/ari)

Pengadaan Paket Sembako

Disos Akui Tidak Bisa Penuhi Target Bupati Selong (Suara NTB) Pengadaan paket bantuan sembako untuk 80 ribu warga miskin di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai sekarang belum bisa dirampungkan. Dinas Sosial (Disos) kabupaten mengakui sisa waktu yang tersedia membuat target pengadaan serta jadwal distribusi paket bantuan yang menelan dana sebesar Rp 21 miliar itu tidak bisa memenuhi target bupati.

“Kami tidak bisa penuhi target bupati, karena di luar kemampuan kami,” ucap Kepala Disos Lotim, R. Mulyanto Tejokusumo saat dikonfirmasi Selasa (20/6).

Ia menuturkan bupati manargetkan pertengahan Ramadhan sudah bisa didistribusi. Bantuan itu harapannya bisa dinikmati masyarakat miskin menjelang hari raya. Akan tetapi, karena adanya kendala membuat target tersebut terpaksa molor.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan pelaksanaan distribusi paket sembako dan bantuan lainnya itu bisa tersalurkan segera. Dalam kontrak diinginkan awalnya berakhir sampai tanggal 17 Juni 2017. Akan tetapi kesanggupan rekanan sampai dengan tanggal 23 Juni.

Keterlambatan itu diduga pula karena keterlambatan dalam proses pelelangan sebelumnya. Akibatnya proses lanjutan dari pengadaan paket sembako ini turut molor. Meski demikian, diyakinkan masih ada waktu. Saat ini, pihaknya masih memberikan keleluasaan bagi rekanan untuk mendatangkan sejumlah paket yang belum. Waktu distribusi disiapkan waktu 10 hari. Jika berakhir 23 Juni, maka jelas tidak bisa dilaksanakan sebelum hari raya idul fitri.

Evaluasi pengawasan pengadaan sampai sejauh ini dicatat Disos Lotim masih ada beberapa item yang belum diadakan. Antara lain, 80 ribu karung beras ukuran 15 kg. 80 ribu liter minyak goreng ukuran 1 liter. 80 ribu kg gula pasir, kekurangan 9.793 doos mie instan, kekurangan juga 44 ribu botol sirup, 6.368 kaleng biskuit. Dari keseluruhan bantuan, hanya sarung dan kardus yang digunakan untuk pengemasan saja yang sudah lengkap.

Laporannya ada sejumlah item barang pangan dalam paket ditemukan kedaluwarsa. Terhadap jenis pangan yang kedaluwarsa tersebut, Disos Lotim ini meminta dikembalikan dan diganti.

Sekretaris Disos Lotim, H. Qudratullah Fauzi menambahkan, pihaknya sudah cukup ketat melakukan pengawasan. Ada tim khusus juga yang dibentuk Disos mengawasi. Soal barang-barang yang diadakan tersebut sebelum didistribusi dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).

Molornya pendistribusian ini tidak ditampik akan terjadi, karena masih banyak yang belum lengkap. Di mana target awalnya, sesuai perintah bupati bantuan paket sembako ini setidaknya bisa menjadi tunjangan hari raya bagi 80 ribu warga miskin. (rus)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 46 ribu warga Lombok Timur (Lotim) masuk kategori warga termiskin di dunia. Disebut demikian, karena ribuan warga miskin ini berada pada kluster terendah atau tingkat kemiskinan paling parah. Ribuan warga itulah kemudian diberikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (PJS) Dinas Sosial Lotim, H. Ripaan.

Menurutnya, sebutan warga termiskin di dunia, karena memang semua program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan pemerintah yang terdaftar dalam PKH selalu dapat bagian. Mulai dari pro-

gram Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan-bantuan program lainnya. Tidak terkecuali bantuan dari PKH itu sendiri.

Adapun bantuan yang diterima dari pemerintah pusat itu langsung masuk ke rekening

yang bersangkutan dan tidak lagi pembangian secara manual.

“Sekarang ini sudah berhenti penyaluran lewat pos, tapi langsung lewat rekening,” paparnya.

Program pengentasan kemiskinan yang dibuat Kementerian Sosial ini cukup banyak. Harapannya seluruh warga yang miskin ini bisa lepas dari kemiskinan. Hanya saja masih ada persoalan mental

(Suara NTB/yon)

DINAS Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa (DP2KB Pemdes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengimbau jajaran pemerintah desa (pemdes) agar menghindari komunikasi dengan LSM ilegal. Pasalnya belakangan DP2KB melihat indikasi maraknya oknum yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ilegal.

“Saat rakor dengan desa bilahari, saya sudah mengimbau kalau ada LSM lembaga apapun yang tidak resmi agar jangan dilayani,” kata Kepala Dinas P2KB Pemdes, H. Kholidi Kholil, Selasa (20/6).

Alasan agar menolak LSM ilegal itu, tidak lepas dari pengalaman yang dialami oleh sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lombok Utara. Dimana para pimpinan SKPD mulai mendapat intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Bahkan tidak jarang oknum LSM ilegal juga menjual nama media massa, dan meminta sesuatu yang aneh.

Misalnya saja, desakan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa yang mendesak DP2KB tidak mencairkan DD dan menuruti keinginan mereka memantau ADD/DD di 33 desa tidak dikabulkan.

Alasan Kholidi, di zaman transparansi saat ini siapapun boleh melakukan kontrol terhadap jalannya program. Namun jika meminta agar dinas tidak mencairkan ADD/DD, maka permintaan aliansi tak dapat dipenuhi.

Selain itu diakui Kholidi, dirinya juga pernah didatangi oleh oknum yang mengaku berasal dari LSM. Namun setelah ditelusuri, LSM yang disebut-sebut oknum tidak tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lombok Utara. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan akan dialami oleh pemdes.

“Namanya oknum, walaupun program di dinas sudah dijalankan dengan benar, ada saja celah yang dibuat-buat seolah program itu bermasalah. Kita tidak ingin desa terpengaruh intimidasi saat melaksanakan program ADD dan DD,” kata Kholidi.

Ia menegaskan, dalam proses pengawasan program sudah ada lembaga pemeriksa sendiri, yakni Inspektorat, dan BPKP di level provinsi. Hasil pemeriksaan itulah yang nantinya dijadikan acuan apakah suatu pekerjaan melanggar atau tidak. Tidak serta merta, klaim melanggar yang bertujuan mengintimidasi pemdes merepresentasikan sebuah pelanggaran hukum.

“Sangkaan dari kawan-kawan aliansi tidak berarti benar melanggar hukum. Ada aparat hukum yang menentukan, ada aparat pemeriksa dulu sebelum aparat hukum, itu sebagai acuan dari penegak hukum. Kalau memang terjadi penyelewengan ya diproses,” tegasnya.

Kholidi berharap, realisasi DD yang sudah 100 persen di 33 desa dapat dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu. Pihaknya juga berupaya agar seluruh proses di lapangan terkawal dengan baik. DP2KB optimis dalam pelaporan nantinya tidak ada desa yang mengalami keterlambatan, karena sistem pelaporan m e n g gunakan siskeudes. (ari)

Halaman 4

sebagian masyarakat yang senang menerima bantuan.

Bahkan ada yang tidak mau diganti namanya.

Jumlah warga yang benarbenar miskin dikatakan Ripaan sebenarnya sedikit. Akan tetapi yang tidak mampu inilah yang banyak. Tidak mengherankan data penerima JKN KIS PBI ini diketahui jumlahnya sangat besar, mencapai 63 persen dari total penduduk Lotim.

Data kemiskinan ini katanya perlu divalidasi kembali.

Validasi data dilakukan guna memastikan bantuan yang diterima ini benar-benar tepat sasaran. (rus)

(Suara NTB/rus)

H. Ripaan

BERJAGA - Petugas kepolisian berjaga di Pelabuhan Kayangan.

Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan masyarakat yang mencurigakan.

Penyeberangan Kayangan-Poto Tano Dijaga Ketat Selong (Suara NTB) – Pasca penangkapan tiga teroris di Bima beberapa waktu. Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) melakukan penjagaan ketat di Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Poto Tano. Penjagaan jalur penyeberangan laut yang merupakan jalur penghubung antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dilakukan petugas dari Brimob dilengkapi senjata lengkap.

Kabag Ops Polres Lotim, Kompol. Syafrudin dikonfirmasi di Pelabuhan Kayangan, Senin (19/6) malam, mengungkapkan jika satuannya tetap siaga. Bahkan, pihaknya melakukan pengamanan ketat terhadap aktivitas dan gerak-gerik masyarakat yang akan melakukan penyeberangan, baik yang dari Kayangan menuju Poto Tano, maupun dari Poto Tano menuju Pelabuhan Kayangan. Apabila ada

masyarakat yang mencurigakan, maka petugas akan langsung melakukan tindakan.

Kendati demikian, katanya, tindakan dilakukan dengan secara rahasia dan hanya diketahui oleh internal Polri, agar tidak mengganggu proses penyeberangan. “Tidak hanya manusia yang mencurigakan, barang-barang bawaan masyarakat yang mencurigkan tentu akan kita lakukan pemeriksaan,” tegasnya.

Juli, Agenda Penyerahan Enam Tersangka Kasus Sekaroh Selong (Suara NTB) Setelah mangkir pada panggilan pertama, Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong kembali mengagendakan pemanggilan terhadap enam tersangka kasus Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Pemanggilan selanjutnya diagendakan bulan Juli mendatang.

“Kita masih tunda pemanggilannya, karena salah satu tersangka sedang sakit, kita jadwalkan kembali tanggal 4 bulan Juli bulan depan,”terang Kasi Pidsus Kejari Selong, Iwan Gustiawan, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/6).

Dikatakannya, penyerahan tersangka dan barang bukti kasus Sekaroh harus dilimpahkan secara bersamaan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan supaya pada proses persidangan, penanganan kasus dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Terlebih, kata Iwan, beberapa saksi-saksi banyak yang sedang berada di luar daerah.

“Enam tersangka harus bersamaan hadir, supaya dalam tahap pelimpahan nanti dapat dilakukan secara bersamaan,”

(Suara NTB/yon)

Iwan Gustiawan ungkap Iwan.

Diketahui sebelumnya, berkas enam tersangka dalam kasus terbitnya puluhan sertifikat di kawasan Hutan Lindung Sekaroh saat ini sudah dinyatakan lengkap (P21). dinyatakannya lengkap berkas kasus penerbitan puluhan sertifikat di kawasan Hutan Lindung Sekaroh itu, dikarenakan segala administrasi penanganan perkara yang ditangani oleh Pidsus itu telah memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk dari JPU. Sehingga se-

cepatnya akan dilakukan pelimpahan, karena perkara itu sudah siap untuk disidangkan di pengadilan. Pemanggilan tersebut bersifat resmi sesuai perintah undang-undang, sehingga semua pihak harus tunduk terhadap aturan tersebut.

Adapun, enam orang tersangka itu diantaranya, LMM selaku Kades Pemongkong Kecamatan Jerowaru, serta lima tersangka lainnya merupakan eks pejabat di BPN Lotim, di antaranya, JML selaku mantan Kasi Hak Atas Tanah Pada BPN Lotim dengan menduduki jabatan terakhir yakni mantan Kepala BPN Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, MM mantan Kasi Pengukuran pada BPN Lotim, dan MN Mantan Kasubsi Pengendalian Tanah pada BPN Lotim.

Selanjutnya, RML mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah di BPN Lotim, dimana RML saat ini masih menjabat sebagai Kepala BPN Lobar, serta FI selaku mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah pada BPN Lotim. Kelima tersangka itu tergolong pada berkas pertama. (yon)

Polisi Terus Buru Pelaku Perampokan Sekaroh Selong (Suara NTB) petugas baik dari Polres maupun Polda NTB Kasus perampokan di Dusun Telone Desa juga masih melakukan penjagaan di wilayah Sekaroh Kecamatan Jerowaru, yang menewas- Desa Sekaroh ataupun Kecamatan Jerowaru kan salah satu warga setempat atas nama Jon pada umumnya. Dengan penempatan petugas masih menjadi atensi aparat kepolisian. Sembi- itu, diharapkan dapat mengembalikan tingkat lan pelaku yang saat ini masih dalam pengeja- kondusivitas di wilayah Kecamatan Jerowaru ran sudah dikantongi identitasnya oleh petugas. pada umumnya.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. AnDiberitakan sebelumnya, para peltonius F Gea, Selasa, (20/6) mengatakan, aku perampokan tersebut memilhingga saat ini jumlah pelaku perampoiki peran masing-masing dalam kan Sekaroh yang sudah diamankan menjalankan aksinya, seperti masih tetap berjumlah empat orang. melakukan pembacokan terhadap Sembilan pelaku lainnya masih dalam korban pada bagian leher, perut proses pengejaran dari 13 pelaku yang serta di beberapa bagian tubuh terlibat dalam perampokan sadis yang korban. Akibatnya, korban langterjadi pada awal Ramadhan lalu. Kesung tergeletak dan tewas di temtiga belas pelaku, kata Antonius, pat dengan cara yang begitu masing-masing berasal mengenaskan. Adapun, dari Lotim dan Loteng. penangkapan empat ter“Identitas dari sembilan duga tersangka pempelaku yang masih dibubacokan yang sudah ru sudah kita kantondiamankan itu, Dua gi. Para pelaku ini bepelaku diamankan di rasal dari Lotim dan daerah Lotim dan Loteng,” terangnya.

Loteng, sementara Di tengah proses dua pelaku lainnya pengejaran yang diditangkap di Bali.

Antonius F Gea lakukan, ujarnya, (yon) (Suara NTB/yon)

Dalam pengamanan arus mudik dan arus balik mudik lebaran tahun ini, katanya, jumlah personel Polres Lotim yang diterjunkan khususnya di posko terpadu di Pelabuhan Kayangan sebanyak 29 anggota dan akan ditambah dengan Brimob dari Polda NTB. Sementara, Ketua Tim Posko Terpadu Pelabuhan Kayangan, Yanus Lentanga, mengaku hingga saat ini arus lalu lintas laut masih normal dan berjalan

lancar. Terkait dengan ancaman keamanan, Yanus yang juga merupakan GM ASDP Kayangan menyebut jika persoalan itu juga sudah disiapkan secara matang dengan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Dishub serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Termasuk untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap para penumpang apabila sewaktu-waktu langkah itu perlu dilakukan. (yon)

Khawatir Capaian Target

Dewan Minta Bupati Segera Evaluasi Kinerja SKPD Tanjung (Suara NTB) Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., meminta agar Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, segera menggelar evaluasi kinerja kalangan SKPD. Hal ini seiring adanya program yang kembali harus tertunda, yakni RTLH dan program Wira Usaha Baru. Kedua anggaran itu tertuang di APBD dengan total anggaran senilai Rp 16,5 miliar.

Kepada wartawan Selasa (20/6), Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, menyarankan agar kepala daerah segera mengambil langkah dalam waktu dekat. Para pelaksana program sedianya dinilai terhadap tupoksinya menjalankan visi dan misi yang sudah dicanangkan dalam RPJMD. “Bupati dan wakil bupati mempunyai visi misi yang luar biasa bagus. Tetapi sebagusbagusnya program kalau tidak mampu dijalankan oleh SKPD percuma. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Pak Bupati, Wakil Bupati untuk mengevaluasi SKPD yang lelet, yang tidak mampu melaksanakan visi misi ini,” pinta Sudirsah.

Substansi penempatan pejabat di SKPD jelas dia, semata-mata untuk menerjemahkan program yang sudah disusun sejak awal oleh pasangan Najmul – Sarifudin. Tupoksi pokok seorang Kepala SKPD tersebut haruslah mampu dijabarkan dengan baik. “Lah, kalau memang tidak mampu buat apa kita pertahankan, kan begitu,” logikanya.

Politisi yang berasal dari satu Partai (Gerindra) dengan Wakil Bupati KLU ini, mengingatkan agar pengalaman gagalnya eksekusi 2 tahun berturut-turut untuk rumah kumuh tidak diulangi lagi. Hal yang sama juga diminta pada program WUB, di mana dinas harus mampu mendesain program dengan lebih matang sebelum mengajukan anggaran ke Banggar DPRD KLU. Ia menganjurkan sebelum usulan anggaran diajukan, SKPD sudah mengambil an-

(Suara NTB/ari)

Sudirsah Sujanto cang-ancang menyiapkan instrumen pendukung program.

Proposal masyarakat terverifikasi, legalitas kelompok sudah terbentuk, hingga keberadaan kelompok sesuai dengan kondisi sosial di mana mereka layak untuk dibantu.

“Jangan sampai verifikasi dilakukan setelah anggaran tertuang di APBD, ini kan lucu.

Sekarang 74 kelompok penerima rumah kumuh, 102 kelompok WUB sudah ada namanya di APBD, tetapi baru di verifikasi sekarang.”

Sikap kritik itu tambah dia, tidak hanya datang dari kalangan DPRD saja. Aspirasi yang sama berkembang dari toma, toga, dan toma Kecamatan Gangga, saat digelarnya reses Sudirsah, beberapa hari lalu. Di forum itu, warga mengeluhkan adanya anggaran yang tertuang di APBD, namun tak dieksekusi hingga saat ini. Anggaran tersebut antara lain, alokasi Rp 9 miliar untuk program Wira Usaha Baru (WUB) kepada 102 kelompok, dan anggaran Rp 7,5 miliar untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 74 kelompok.

“Yang disesalkan masyarakat, kenapa sekarang baru diadakan verifikasi, kenapa tidak sebelum itu dituangkan di APBD, sehingga tidak muncul silpa. Betul apa yang disampaikan masyarakat itu, oleh karena itu bupati harus tegas mengevaluasi jajarannya,” demikian Sudirsah. (ari)

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Perkuat Silaturahmi Lintas Elemen

DPRD Loteng Gelar Buka Puasa Bersama Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), menggelar kegiatan buka bersama, Senin (19/6) sore. Buka puasa ini sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan silaturahmi lintas elemen, baik itu dengan pemerintah daerah selaku mitra maupun elemen masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di halaman gedung DPRD Loteng hampir seluruh anggota DPRD Loteng hadir, termasuk para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Dewan. Sejumlah pejabat tinggi pratama lingkup Pemkab Loteng juga tampak hadir bersama perwakilan sejumlah lembaga kemasyarakatan

yang ada di Loteng.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima jabatan Sekretaris DPRD Loteng dari pejabat sebelumnya, H. Awaludin, S.H., kepada pejabat baru R. Mulyatno Junaidi. “Momen bulan puasa ini, merupakan momentum yang paling tepat untuk memperkuat kembali silaturahmi antara DPRD Loteng dengan semua elemen di daerah ini,” ungkap Ketua DPRD Loteng, H.Achmad Puaddi, FT. Diakuinya, dalam mendukung proses pembangunan DPRD Loteng tentu tidak bisa sendiri. Harus ada keterlibatan dari elemen-elemen lainnya di daerah ini, sehingga pemerintah daerah bisa optimal menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di

daerah ini. Dengan begitu, hasil dari pembangunan tersebut bisa benar-benar optimal.

“Butuh kerjasama yang baik antara DPRD Loteng dengan elemen lainnya dalam mendukung pembangunan di daerah ini,” tegasnya. Dan, kerjasama yang baik tersebut baru akan bisa terwujud jika komunikasi antara DPRD Loteng dengan elemen terkait lainnya berjalan baik.

Ke depan, komunikasi yang baik tidak hanya terbangun pada saat bulan puasa saja.

Tetapi harus terus dibina dan berkelanjutan, karena mendukung pembangunan bukanlah tugas DPRD Loteng semata.

Tapi menjadi tanggung jawab semua elemen di daerah ini.

Apalagi berhasil tidaknya pros-

es pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tergantung dukungan elemen masyarakat. “Mendukung pembangunan adalah tanggung jawab kita semua. DPRD Loteng tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik, jika tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri,” pungkas politisi asal Partai Golkar ini. (kir/*) TERIMA CINDERAMATA Mantan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, menerima cinderamata dari Sekretaris DPRD Loteng yang baru R. Mulyatno Junaidi, saat buka puasa bersama DPRD Loteng, Senin (19/6) sore.

(Suara NTB/kir)

Terkendala Aturan Jauh Lebih Tepat Sasaran BANK Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong ditunjuk pemerintah pusat menyalurkan bantuan. Penyaluran bantuan non tunai seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kini menjadi lebih mudah dan gampang. Di samping itu, bantuan tersebut akan jauh lebih tepat sasaran.

Keyakinan ini disampaikan PGS Pimpinan Cabang BRI Selong, Yosef Mahardika. Ditemui Suara NTB, ia menjelaskan, pada tahap uji coba pelaksanan penyaluran BPNT di dua desa, Kerumut dan Gunung Malang kecamatan Pringgabaya beberapa waktu lalu berjalan dengan lancar dan cukup sukses.

Dua desa ini disebut menjadi pilot proyek uji coba pelaksanaan penyaluran bantuan secara non tunai. Tidak lagi secara tunai seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahap pertama ini lanjut Yosef, BPNT diberikan ke 1.045 warga.

Selama proses penyaluran, katanya, masih banyak yang perlu dibenahi. Harapannya ke depan, khusus BPNT ini distribusinya mendapatkan pengawasan dan melibatkan seluruh elemen yang ada, sehingga benar-benar terpantau dan terlaksana lebih baik dari sebelumnya.

Keberlangsungan program distribusi pangan non tunai lewat BRI ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial dan Kantor BRI Pusat yang menjalin kerjasama. Yosef mengaku belum mengetahui jumlah data penduduk yang nantinya akan dilayani. “Kita masih menunggu tindak lanjut dari kerjasama BRI dengan Kementerian Sosial,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai PKH, agen-agen BRILink se Lotim ini akan melayani sebanyak 25.100 warga Lotim yang terdaftar. Diketahui pencairan dana dari pemerintah pusat itu terjadi tiap triwulan. Agen BRIlink yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Lotim ini siap melayani. Diketahui, jumlah agen BRIlink di Kabupaten Lotim sudah lebih dari 500 unit dan berada di desa-desa dan mudah dijangkau oleh warga, karena berada di tengah-tengah warga.

Sebelumnya dijelaskan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM), H. Dandi, BRIlink itu sendiri merupakan istilah lain dari E-Warung. Para penerima PKH diberikan kartu ATM oleh BRI dengan jenis rekening TabungaYosef Mahardika nku. (rus) (Suara NTB/rus)

PT IP Berupaya Entaskan Rumah Kumuh di Lingkar PLTU Jeranjang Giri Menang (Suara NTB) Manajemen PT Indonesia Power melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru mampu mengentaskan dua unit rumah kumuh (tak layak huni) di daerah ring satu lingkar PLTU. Sementara masih banyak rumah kumuh yang tersebar di beberapa dusun di Desa Taman Ayu yang belum ditangani.

“Penanganan rumah kumuh baru dua, belum di dusun-dusun lain di wilayah ring satu ini,” aku Manajer Unit Jasa Pembangkitan PLTU Jeranjang, Ibnu Agus Santosa, Selasa (20/6).

Diakuinya, pihaknya menggelar pemberian santunan kepada 180 orang terdiri dari 50 anak yatim dan duafa 80 orang. Pada penyaluran santunan ini, pihaknya bekerjasama dengan Dasi NTB. Program ini termasuk rutin tiap tahun, bahkan ada program tiap bulan.

Sebab tiap bulan gaji pegawai PLTU di potong, penyalurannya bekerjasama dengan Dasi. Sedangkan program santunan ini adalah program tahunan PT IP dan dilakukan secara serentak se Indonesia.

Ke depan, bantuan LAZ ini, jelasnya, diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Nanti masyarakat yang kurang mampu diberi bantuan modal untuk buat produk olahan, sehingga masyarakat punya penghasilan sendiri. (her) Ibnu Agus Santosa (Suara NTB/dok)

Dana Aspirasi DPRD Tak Sentuh Penanganan Warga Miskin

Giri Menang (Suara NTB) Dana Aspirasi DPRD Lombok Barat (Lobar) sejauh ini belum menyentuh penanganan lanjut usia (lansia) miskin yang jumlahnya 800 orang lebih di Lobar. Hal ini dikarenakan, aturan main untuk memberikan bantuan ke mereka tidak ada, sehingga dewan tidak berani mengalokasikan dana aspirasi ke lansia miskin dalam bentuk bantuan langsung.

“Karena aturannya masalahnya, sehingga tidak bisa kasih bantuan ke lansia (fakir) miskin, kalau bisa kasih dalam bentuk bantuan tunai ke lansia miskin itu kami senang sekali, tapi aturan yang tak membolehkan,” aku Sekretaris Komisi IV DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, Selasa (20/6).

Diakuinya, dana yang diperuntukkan untuk program as-

pirasi diarahkan untuk pengadaan bibit, bantuan ternak, kube dan pengadaan terop. Pengadaan terop juga dialokasikan dari aspirasi, sebab untuk diarahkan untuk intervensi beri bantuan tunai ke fakir miskin tidak dibolehkan oleh aturan.

Bahkan ia sering mengusulkan agar ada bantuan langsung ke fakir miskin dari aspirasi, namun aturan perbup yang tak

Proyek ITDC Dihentikan Warga, Pemda Harus Intervensi Praya (Suara NTB) Pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten diharapkan bisa ikut intervensi dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam proses pembangunan di kawasan Mandalika. Termasuk persoalan penataan kawasan Pantai Kuta yang dihentikan paksa oleh oknum warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. ‘’Jangan sampai, persoalan tersebut justru menjadi penghambat proses pembangunan secara menyeluruh di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),’’ tegas Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa (20/6).

Menurutnya, ITDC dalam hal ini jangan biarkan sendiri mengembangkan kawasan Mandalika. Keterlibatan pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di kawasan tersebut. Sehingga keti-

ka ada persoalan yang muncul, akan lebih arif jika kemudian pemerintah ikut terlibat menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jangan hanya karena ada persoalan kecil, justru mengganggu proses pembangunan di kawasan Mandalika. Jadi ketika muncul ada persoalan, harus segera diselesaikan. Dan, pemerintah daerah harus ikut berperan di dalamnya,” sarannya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masyarakat hendaknya lebih arif menyikapi persoalan lahan dan tidak asal main klaim tanpa dasar dan bukti yang kuat.

Apalagi sampai menghentikan paksa jalannya proyek. Kalau merasa diri memiliki kuasa atas lahan di kawasan Mandalika, masyarakat dipersilakan menempuh proses hukum. “Saya rasa jalur hukum lebih elok. Dari pada menghadang atau menghentikan proyek. Karena kalau itu sampai terganggu, masyarakat banyak juga yang akan rugi,” ujarnya. (kir)

Loteng Lirik Komoditi Baru Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini tengah membidik satu jenis komoditi baru untuk dikembangkan di daerah ini, yakni jambu kristal. Sebagai tahap awal, tidak kurang dari 3 ribu bibit jambu kristal akan dipersiapkan mulai tahun ini.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Selasa (20/6). “Memang di APBD murni tahun ini, belum ada anggaran untuk pengadaan bibit jambu kristal ini. Tapi kita akan ajukan pada APBD perubahan tahun 2017 ini. Untuk 3 ribu bibit dulu, sebagai tahap awal,” jelasnya.

Pihaknya memilih komoditi ini untuk dikembangkan, karena beberapa alasan. Pertama dari sisi ekonomi, jenis jambu kristal punya nilai ekonomi cukup tinggi. Di mana harga jual jambu cukup tinggi jika dibandingkan dengan komoditi serupa. “Dari sisi ekonomi,

komoditi ini cocok dikembangkan dan diusahakan. Karena memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan prospek pasarnya juga cukup bagus,” imbuh Iskandar.

Sementara dari sisi wilayah, jenis jambu kristal tersebut sangat cocok dikembangkan di Loteng. Lantaran bisa tumbuh di daerah yang minim air dan pohonnya juga cepat tumbuh dan cepat berproduksi. Sehingga kalau dikembangkan, akan bisa cepat memberikan manfaat ekonomi.

“Kalau di daerah asalnya di Jawa Barat, pohon jambu kristal ini sudah bisa berproduksi kurang dari setahun,” ujarnya meyakinkan. Jadi kalau kemudian ada masyarakat yang mengembangkan jambu kristal bisa dengan cepat memperoleh manfaat dari sisi ekonominya.

Tidak hanya itu, pohon jambu kristal juga termasuk tanaman yang tahan hama layaknya pohon jambu ada umumnya. (kir)

Penerapan ’’Full Day School’’ Diserahkan ke Sekolah Praya (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan kebijakan full day school atau lima hari sekolah tidak akan diterapkan secara menyeluruh pada tahun ajaran baru kali ini, sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, bagi sekolahsekolah yang sudah merasa mampu dan sudah siap, diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Demikian ditegaskan Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H., M.Pd., kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (20/6).

Diakuinya, Disdik Loteng memutuskan untuk menerapkan kebijakan secara bertahap. Di mana kebijakan tersebut tidak akan diterapkan mulai tahun ini.

Hanya saja, kini kunci ada di tangan sekolah itu sendiri. Jika merasa mampu dan siap, tidak masalah mulai menerapkan kebijakan lima hari sekolah mulai

tahun ini. Setelah itu, pihaknya tinggal menyiapkan konsep dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diterapkan di sekolah tersebut. Kalau untuk kurikulum dan yang lainnya, tetap sama dengan pola enam hari sekolah dan tinggal penambahan dan penyesuaian jadwal pembelajaran saja.

Pasalnya, jika menerapkan lima hari sekolah, maka harus dilakukan penyesuaian ulang terhadap jadwal kegiatan belajar mengajar guna mengejar

standar jam belajar minimal 40 jam perminggu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada prinsipnya, lanjut Sumum, pola enam hari kerja maupun lima hari kerja itu sama saja, karena dari sisi kurikulum pembelajarannya tidak ada yang berubah. Hanya ada penekan pada penguatan pembelajaran saja. Di mana kegiatan co-kurikuler dan ektstra kurikuler itu diperbanyak jamnya hingga sore hari. (kir)

membolehkan.

Terkait pentingnya pengadaan terop dari aspirasi dewan, diklaimnya masih bisa masuk kalau dikasih ke kelompok masyarakat yang tak punya pekerjaan, sehinga bisa dapat penghasilan dari menyewakan terop. Hanya saja dari sisi pentingnya program yang banyak diperlukan masyarakat, yakni pengem-

bangan usaha.

Nurul mengakui, alokasi anggaran saat ini untuk lansia dan fakir miskin kurang.

Bahkan, untuk 800 orang lansia tersebut tak seberapa.

Dana yang dialokasikan APBD saja sekitar Rp 20 juta, dinilai sangat minim sekali.

Diakuinya, persoalan lansia ini termasuk masalah sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah pemda. Karena itu, seharusnya anggarannya ditambah. Sebab selama ini, dana fakir miskin itu sangat minim, sehingga antara anggaran dengan lansia yang ditangani tak signifikan dan anggarannya ditambah.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar Hj. Made Ambarwati menyatakan, dana aspirasi dewan Rp 6 miliar lebih dititip di Disos. Sejauh ini, program aspirasi ini sudah berjalan dan dieksekusi baik triwulan I dan II selanjutnya tinggal pelaksanaan triwulan III serta IV. Anggaran aspirasi ini dialokasikan untuk berbagai program, ada untuk Kube (kelombok usaha bersama), bantuan bibit sapi, bibit kambing dan ada bibit ayam. Dana aspirasi ini juga ada diperuntukkan untuk pengadaan terop. Sejauh ini belum ada yang menyentuh penanganan lansia miskin. (her)

Sejumlah SKPD Mulai Setor Kerugian Negara Giri Menang (Suara NTB) Pengembalian kerugian negara di jajaran SKPD dan DPRD Lombok Barat (Lobar) mulai berproses. Sejumlah dinas dan dewan sudah mengembalikan kerugian negara tersebut. Namun progres pengembalian ini belum terdata, namun jumlahnya masih sedikit dibandingkan kerugian negara yang mesti dikembalikan.

“Pola pengembalian di Dewan, kan sekarang ada pemberian THR. Itu yang dipotong, yang kurang dari itu bisa pinjam kemana gitu untuk menalangi sebelum 60 hari (dua bulan red),” tegas Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rahmad Agus Hidayat, Senin (19/6).

Agus mengaku optimis kerugian negara hasil temuan BPK senilai Rp 1,8 miliar bisa selesai sebelum 60 hari. Sebab jika tidak sanggup dikembalikan,

maka risiko bakal ditanggung oleh penunggak kerugian negara. Sesuai ketentuan temuan ini bisa ditiindaklanjut oleh aparat penegak hukum. Terkait pelibatan Majelis TPTGR untuk melakukan penagihan menurutnya hal itu bakal dilakukan, jika proses penagihan melalui SKPD mentok.

Penunggak kerugian bakal disidang oleh Majelis TPTGR. Sekretaris DPRD Lobar Isnanto Karyawan mengaku terkait pemangkasan THR untuk pengembalian kerugian negara kemungkinan masih perlu dikomunikasikan. “Mungkin tidak dipangkas THR-nya, hal ini perlu saya koordinasikan dengan anggota Dewan lagi, biar ndak salah,” katanya.

Ia menegaskan, dewan bersedia mengembalikan kerugian negara, namun terkait apakah dipangkas di THR atau di mana perlu disikapi dengan dewan. Sejauh ini, jelasnya, sudah ada dewan yang mengembalikan. (her)

H. Rahmad Agus Hidayat (Suara NTB/dok)

Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Tripat Bakal Dinaikkan Giri Menang (Suara NTB) Manajemen Rumah Sakit Tripat Gerung berencana melakukan penyesuaian atau menaikkan tarif pelayanan.

Pasalnya, di samping kondisi saat ini tarif yang diberlakukan sangat rendah bahkan lebih rendah dibandingkan tarif pelayanan di puskesmas.

Tarif pelayanan di rumah sakit juga tak pernah disesuaikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi saat ini.

“Kita berencana menyesuaikan tarif di rumah sakit sesuai kondisi saat ini, karena tarif di rumah sakit ini rendah bahkan lebih rendah dari tarif di puskesmas,” tegas Direktur Utama Rumah Sakit Tripat Arbain Ishak, Selasa (20/6).

Diakuinya, tarif pelayanan di rumah sakit lebih rendah dibandingkan di puskesmas.

Salah satunya, biaya loket lebih tinggi di puskesmas. Di rumah sakit Rp 10 ribu, sedangkan di puskesmas mencapai 12 ribu. Terkait kapan rencana untuk menaikkan tarif ini, (Suara NTB/her)

pendapatan bagi petugas medis khususnya dokter, mereka dibayarkan sesuai dengan tindakan penanganan pasien.

Menurutnya, tarif penanganan pasien di puskesmas sudah disesuaikan dengan standar BPJS. Sementara di rumah sakit belum disesuaikan, sehingga perlu dilakukan penyelesaian supaya tidak terlalu timpang antara tarif yang ada di daerah dengan BPJS. Tarif inilah yang dikejar agar sesuai. Untuk melakukan penyesuaian tarif ini perlu dibuatkan perbup. Ditargetkan, perbup itu akan selesai bulan Juli nanti.

Ketika ditanya apakah tidak khawatir ada penolakan dan keluhan masyarakat, Arbain mengaku persoalan semacam itu sudah pasti ada.

Namun pihaknya berupaya meminimalisir dengan melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat. Ia menekankan tarif ini bukan untuk orang miskin, namun untuk warga mampu, artinya tidak masuk dalam kategori miskin. Sebab warga miskin sendiri sudah ditanggung oleh pemerintah, baik melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. (her) Arbain Ishak

pihaknya perlu melakukan kajian mendalam. Setelah lebaran ini, pihaknya akan membahas dengan beberapa pihak, sehingga petugas medis yang mengeluhkan soal rendah pendapatan bisa menjawab keluhan mereka.

Sebab diakuinya, salah satu faktor menaikkan tarif ini adalah untuk memenuhi kesejahteraan para tenaga medis khususnya para dokter. Sebab hal ini menjadi keluhan mereka, sehingga harapannya dengan tarif naik maka pendapatan mereka lebih memadai dampaknya pun ke perbaikan ke pengunjung.

Terkait pembayaran

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Peraih 10 Besar Nilai UN Tingkat Kabupaten Diberikan Penghargaan

(Suara NTB/arn)

Kepala Dinas Dikbud Sumbawa saat memberikan penghargaan kepada para siswa berprestasi. lah membawa nama baik sekolah dan kabupaten dalam ujian nasional ini. Tak terkecuali kepada para guru, kepala sekolah dan orang tua yang telah bekerjasama dalam membimbing para siswa. Selain itu, secara khsusus Kadis juga berterima kasih kepada Kabid SD, Kabid SMP, Kasi kurikulum SD, dan Kasi Pembinaan Karakter khusus SMP. Sedangkan Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd., M.Pd menyampaikan terima kasih dan

mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan. Dimana hal ini sebagai motivasi bagi siswa kedepannya untuk meningkatkan prestasinya.

Selain itu juga menjadi motivasi bagi pihaknya untuk meningkatkan kemampuan siswa. Hal ini juga dilakukan pihaknya di sekolah untuk memberikan penghargaan terhadap siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Termasuk saat semester, kenaikan kelas, siswa yang memperoleh nilai

Pengobatan Sukses, Bupati Husni Segera Beraktivitas Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol Sekda Sumbawa, M. Lutfi Makki S.Pd, M.Pd, Selasa (20/6) kemarin. Selama menjalani pengobatan tersebut, Bupati Husni telah mendapat izin cuti berobat dari Mendagri selama 30 hari kerja atau sekitar satu setengah bulan, sampai tanggal 2 Juni.

Dalam masa pengobatan tersebut, sesuai surat Mendagri, bupati menyerahkan mandat tugasnya kepada Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah. Namun demikian bupati tetap berkomunikasi secara intens, baik kepada Wabup, Sekda, maupun aparat lainnya dalam rangka memperlancar tugas tugas pemerintahan.

Bahkan, pada saat saat di luar jadwal terapi, Bupati tetap meluangkan waktu untuk menerima tamu tamu penting, baik di kantor

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengobatan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, di Singapura dinyatakan tuntas oleh tim dokter yang menanganinya pada tanggal 1 Juni lalu, sehari sebelum izin cutinya berakhir. Saat ini, Bupati masih masa pemulihan dan diupayakan dalam waktu dekat akan segera beraktivitas seperti biasa.

H. M. Husni Djibril

maupun di kediamannya.

Melalui Kabag Humas Setda Sumbawa, Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh aparat yang tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya di bawah kendali Wabup bersama Sekda.

Ucapan terima kasih juga disam-

paikan kepada seluruh masyarakat Sumbawa yang secara bersama sama telah menjaga kondusivitas daerah dan tetap berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan. Termasuk juga doa yang tulus ikhlas dari semua pihak guna membantu proses penyembuhan Bupati.

Dalam beberapa waktu ke depan, lanjut Lutfi, Bupati masih menjalani perawatan untuk pemulihan secara total. Hal itu pun telah mengantongi izin perpanjangan cuti.

“Kita belum bisa pastikan kapan Pak Bupati akan masuk kembali.

Yang jelas, ada perpanjangan izin dan sekarang dalam pemulihan sambil kontrol di Singapura. Begitu pulih, pak Bupati akan kembali masuk secepatnya,”pungkas Kabag Humas. (arn)

Hari Pertama Masuk Kerja, BKD KSB akan Gelar Sidak

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya perlu berpikir dua kali untuk menambah libur lebaran tahun ini. Pasalnya di hari pertama kerja pasca libur lebaran, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat memastikan akan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) di seluruh dinas/instansi yang ada.

“Pasti itu (dilakukan sidak).

Dan yang pimpin langsung adalah Pak Bupati atau Wabup. Jadi jangan sampai ada yang tidak masuk atau menambah libur di hari pertama kerja nanti,” tandas kepala BKD KSB H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan, Selasa (20/6).

Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan cuti bersama hari raya Idul Fitri yang ditetapkan pemerintah pusat.

Hari pertama masuk kerja pasca lebaran dimulai pada hari Senin, 3 Juli 2017. Pada hari itu seluruh pegawai diharuskan kembali masuk kerja menyesuaikan jam kerja normal seperti sebelum pelaksanaan ibadah Ramadan.

Pada hari pertama masuk kerja itu pun, seluruh ASN terutama di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) - pusat perkantoran Pemda KSB, akan mengikuti rangkaian apel pagi di depan gedung Graha Fitrah yang kemudian dilanjutkan dengan halal bi halal.

“Memang tidak langsung bekerja secara normal. Tapi di hari pertama itu semua agenda harus diikuti seluruh pegawai tanpa terkecuali karena itu masuk dalam bagian jam

kerja,” sebut Malik Nurdin.

Menurutnya, setiap ASN yang nantinya terbukti tidak hadir di hari pertama masuk kerja. Pegawai bersangkutan akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat kelalaiannya. “Aturan jelas soal disiplin kepegawaian. Nanti kita akan terapkan sesuai aturan yang berlaku. Dan pasti pegawai yang tidak punya alasan atau benar-benar sengaja menambah liur akan diberin sanksi lebih berat,” tandasnya.

Selanjutnya Malik Nurdin

kembali mengingatkan, jika jadwal libur dan cuti bersama Idul Fitri tahun ini akan dimulai terhitung 3, Juni 2017. Ia berharap seluruh ASN dapat memanfaatkan libur yang telah disediakan oleh pemerintah sebaik mungkin untuk kegiatan bermanfaat selama lebaran.

“Waktu 10 hari itu sangat panjang. Masak harus nambah libur lagi.

Kan teman-teman pegawai ada tugas pelayanan yang harus kembali dijalankan,” imbuhnya. (bug)

per mata pelajaran dan nilai ratarata semua mata pelajaran.

“Terhadap prestasi, sekecil apapun kita harus hargai. Masalah nominal tidak menjadi ukuran, tetapi pengakuan buat anak-anak bahwa inilah prestasi. Dampak positifnya baik untuk anak,” ujarnya.

Pihaknya juga sangat bangga karena ternyata untuk urutan nilai tertinggi tingkat kabupaten dari peringkat 1 sampai 21 diraih siswa SMP Negeri 1 Sumbawa. Diraihnya

prestasi ini diakuinya pihaknya menggunakan pola-pola yang sama dengan tahun sebelumnya. Yakni sudah mulaimelakukan pemantapan sejak semester satu. Setelah pemantapan dievaluasi, dan bahkan pemantapan tersebut dilakukan sampai lima kali. Kedepan pihaknya akan berupaya mempertahankan prestasi ini, bila perlu ditingkatkan.

Kepala SD Negeri Labuhan Mapin, Basri, S.Pd.I juga mengapre-

siasi penghargaan yang diberikanpemerintah melalui Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa. Pihaknya berharap pemberian penghargaan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.Bila perlu ia berharap dapat dilakukan upacara khusus.

Pihaknya bangga karena untuk nilai tertinggi tingkat kabupaten keenam siswanya mendominasi di 10 besar. Dimana prestasiyang diperoleh ini sangat siginfikan peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Karena tahun lalu tidak ada satu pun siswanya yang masuk dalam sepuluh besar.

Adapun upaya yang telah dilakukan, pihaknya bekerjasama dengan orang tua siswa dan guru kelas untuk terus memacu belajar siswa sebelum hingga pelaksanaan ujian.

Bahkan untuk membuat siswa fokus, siswa tidak diperkenankan memegang HP hingga selesainya ujian.

Kedepannya pihaknya akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan prestasi yang ada. Dimana prestasi ini bukanlah suatu prestasi terakhir, tetapi awal dari segalanya untuk menciptakan generasi bangsa yang lebih bagus kedepan. (ind/arn/*)

Potensi PAD Menara Telekomunikasi di KSB Capai Rp 1,4 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat telah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh daerah dari diberlakukannya kembali penarikan retribusi terhadap keberadaan menara telekomunikasi.

Berdasarkan hasil perhitungan Dishubkominfo, potensi PAD pasca dirubahnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Retribusi Jasa Menara Telekomunikasi mencapai Rp 1,4 miliar per tahun. “Kita sudah menghitung sesuai dengan Perda (perubahan) yang baru ditetapkan. Maka potensi PAD dari menara telekomunikasi yang ada sekitar itu (Rp 1,4 miliar),” terang kepala Diskominfo KSB Ir. H. Muslimin HMY kepada wartawan, Selasa (20/6).

Pada Perda retribusi terbaru, dikatakan Muslimin, besaran nilai retribusi yang harus dibayarkan para operator menara berkurang dari aturan sebelumnya. Di mana pada aturan baru ini, per menara ditetapkan besaran retribusinya sekitar Rp 14 juta sementara pada aturan sebelumnya Pemda KSB menetapkan sekitar Rp 20 juta per menara.

“Nilai itu kita sesuaikan dengan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang sebelumnya memang melarang kita menarik retribusi sesuai ketentuan awal,” ujarnya.

Pasca ditetapkannya Perda perubahan retirbusi menara telekomunikasi pada bulan Mei lalu. Kini Pemda KSB tetap akan kembali melakukan peneraikan retribusi terhadap seluruh menara telekomunikasi yang ada. Untuk sementara kata Muslimin, pihaknya akan memulai proses itu dengan sosialiasi aturan kepada para operator dan vendor telekomunikasi yang mengggunakan jasa menara.

“Kita akan segera mulai sosialisasi aturannya. Dan yang jelas kami tetap akan mulai melaukan penagihan karena besaran retribusi yang diatur dalam Perda baru dibawah dari ketentuan yang telah ditetapkan MK,” tandas mantan kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) KSB ini.

Pemda KSB sendiri sempat “puasa” tidak mendapatkan PAD dari keberadaan menara telekomunikasi yang beroperasi di daerah. Hal ini dikarenakan Perda yang dijadikan acuan oleh pemerintah pada klausul besaran nilai retribusi yang diter-

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa memberikan penghargaan kepada siswa peraih 10 besar nilai ujian nasional jenjang SD dan SMP, Selasa (20/6) kemarin. Penghargaan berupa piala dan uang tunai tersebut diserahkan langsung Kepala Dinas Dikbud, H. Sudirman, S.Pd di aula kantor setempat.

Adapun siswa-siswi yang diberikan penghargaan yakni 10 siswa dari SMP Negeri 1 Sumbawa untuk jenjang SMP. Kemudian jenjang SD/MI yakni 6 siswa SD Negeri 1 Labuhan Mapin, dua siswa SD Negeri 1 Sumbawa, satu siswa SDN Kerato dan satu siswa SDN Rhee Beru.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Sudirman, S.Pd. menyampaikan penghargaan yang diberikan baru tahun ini dilakukan.

Penghargaan ini untuk menjadi motivasi kedepannya untuk bangkit dan maju. Harapannya supaya siswa yang berprestasi ini bisa menjadi penerus kedepannya. “Jangan dilihat jumlahnya, tetapi ini menjadi motivasi kedepannya,” ujarnya.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada para siswa yang te-

apkan, oleh MK dianulir. Hal ini membuat Pemda KSB tidak dapat melakukan penagihan hampir sekitar 2 tahun lamanya kepada para operator menara telekomunikasi.

Muslimin menyebutkan, ada sebanyak 88 unit menara yang tersebar di seluruh wilayah KSB saat ini. Menaramenara tersebut dengan aturan yang baru akan ditarik retribusi sebesar Rp 14 juta per unit setiap tahunnya.

“Rencananya kami akan panggil semua operator dan vendor telekomunikasi yang ada untuk sosialisasi aturan dan dalam waktu tidak lama setelah itu kita akan mulai penagihan,” janjinya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

Rastra Kualitas Rendah

Bulog Sebut Sudah Diselesaikan dan Siap Terima Pengembalian Hal itu disampaikan Kepala Subdivre Bulog Bima, Burhanuddin kepada Suara NTB, Selasa (20/6) . Burhanuddin mengaku, pemberitaan Suara NTB soal Rastra di Kabupaten Dompu sudah ditindak lanjuti pihaknya. “Pemberitaan itu menjadi koreksi bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja,” katanya. “Pemberitaan di koran itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kita, untuk meningkatkan dan tentunya membangun komunikasi,” tambahnya.

Namun Rastra berkualitas rendah akibat kondisi yang hancur, berbau maupun jamuran bisa langsung ditarik dan akan diganti sesuai jumlah yang ditarik.

“Mekanisme ini sudah kita bangun dan sudah sesuai Pedum (pedoman umum),” katanya.

Pedum Rastra ini, lanjut Burhanuddin, telah disosialisasikan di tingkat Kabupaten Dompu bersama Camat, Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Dompu sebelum pencairan rastra dilakukan.

“Kita buat komitmen. Kita siap menerima 2 x 24 jam siap mengganti kalau ada beras yang lolos dari pengamatan kita.

Karena memang ribuan karung (beras di gudang). Kita juga bukan malaikat, kita juga manusia juga. Jadi barang kali ada

Burhanuddin

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Divre Bulog Bima yang membawahi wilayah Dompu dan Bima menyiapkan beras pengganti bila ditemukan ada beras berkualitas rendah saat penyaluran beras untuk keluarga sejahtera (Rastra). Kemungkinan adanya beras rusak akibat lamanya penyimpanan dan lolos dari pengecekan memang tetap ada. Tapi bukan berarti, semua Rastra berkualitas rendah.

lolos dari pengamatan kita,” tegas Burhanuddin.

Burhanuddin mengakui, di awal penyaluran Rastra tahun 2017 pihaknya sempat terkendala data. Penyaluran untuk Januari – Februari akhirnya dilakukan awal Mei. Saat ini Bulog juga sedang menyalurkan Rastra untuk periode April – Juni 2017. Penyaluran ini menjadi sangat dinanti masyarakat, karena kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran Idhul Fitri 1438 H/2017 M. “Penyaluran tergantung bagaimana respon dari Desa. Kalau mereka cepat melakukan pembayaran ATR, kita akan cepat salurkan ke lapangan,” ungkapnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par mengingatkan, ketika berbagai upaya agar Bulog menjaga kualitas Rastra tidak diindahkan, pemerintah harus mengambil langkah tegas. Bisa saja melaporkan Bulog di daerah ke atasannya atau melaporkan secara hukum sesuai undang – undang Konsumen.

“Kalau memang sudah seperti ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan mereka (Bulog) menjaga kualitas beras tapi masih juga dilakukan, harus ada upaya lain. Apakah nanti akan kita minta pemerintah untuk tidak lagi bekerjasama dengan mereka atau mungkin undang-udang perlidungan konsumen yang kita kenakan,” katanya.

Pihaknya pun mempertanyakan alasan Bulog tidak mengindahkan peringatan pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga kualitas Rastra. Karenanya ia berinisiatif mengajak pemerintah daerah, LSM dan elemen terkait lainya untuk Inpeksi Mendadak (Sidak) ke gudang penyipanan beras Bulog. (ula/jun)

Subhan Ajak Kader dan Pengurus PPP Konsolidasi Dompu (Suara NTB) Mahkamah Agung (MA) melalui putusan peninjauan Kembali (PK) pada 12 Juni 2017 lalu dan keputusan PTTUN Jakarta pada 6 Juni 2017 dengan nomor 58B/PTTUN/2017 menguatkan kepengurusan DPP PPP Romahurmuzy sebagai kepengurusan yang sah. Menyikapi keputusan ini, DPC PPP Kabupaten Dompu mengajak semua komponen untuk bersatu dalam rangka memenangkan PPP di Pemilu 2019.

Ketua DPC PPP Kabupaten Dompu, M Subhan, SE kepada Suara NTB, Selasa (20/6) kemarin, mengaku bersyukur atas keputusan hukum yang telah mengakhiri dualisme kepengurusan PPP selama 2 tahun lebih. Saat ini tidak ada lagi kubu PPP, tapi PPP saat ini hanya ada 1 yaitu yang diketuai H Rhomahurmuzy.

“Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen yang menjadi bagian dari PPP supaya bisa bersatu kembali dalam rangka me-

(Suara NTB/ula)

M. Subhan menangkan dan menempatkan PPP menjadi 3 besar pada Pemilu 2019,” ajak Subhan.

Perbedaan selama ini, lanjut Subhan, harus diakhiri dan tidak dipertajam. Karena itu bisa dimanfaatkan pihak lain untuk menggerogoti partai dari dalam. Tapi perbedaan yang terjadi selama ini harus dipandang sebagai dinamika dalam berpolitik dan menjadi pembelaja-

ran di masa akan datang.

“Mari kita satukan langkah, satukan tekad kita dalam menyongsong hari esok yang lebih baik,” ajaknya.

Ia pun mengingatkan, bila para kader terus melihat ke belakang tanpa mau memandang maju ke depan, PPP akan terjebak dengan masa lalunya. Padahal tantangan kedepan jauh lebih keras dengan kompleksitas persoalan keummatan yang harus dihadapi. “Makanya saya menghimbau agar kembali bersatu dalam rumah besar umat Islam, partai ka’bah,” katanya.

Subhan pun memastikan, pengurus dan kader yang sebelumnya berada di kubu lain akibat dualisme kepengusan PPP akan dirangkul semua untuk sama – sama membesarkan partai. “Saya pastikan akan menerima dengan tangan terbuka untuk sama – sama membesarkan partai,” akunya. (ula)

Halaman 7

Harganas Tingkat Provinsi NTB

Dompu Siap Jadi Tuan Rumah yang Baik Dompu (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu, Hj Eri Ariani H Bambang mengaku siap menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi di Dompu, 10 Juli mendatang. Berbagai event akan diselenggarakan untuk memeriahkan Harganas tahun 2017, termasuk menampilkan produk unggulan daerah pada Bazar dan pasar murah.

Puncak Harganas tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Dompu, 10 Juli mendatang direncanakan akan dihadiri 1.500 hingga 2 ribu peserta dari 10 Kabupaten/Kota se NTB. Dengan berbagai agenda kegiatan yang menyertai seperti pasar murah, pameran produk unggulan daerah, gerak jalan keluarga, jambore PLKB, bhakti sosial, lomba mewarnai bagi anak – anak, lomba cerdas cermat, konvoi PLKB dan dialog interaktif bersama Kepala BKKBN pusat serta Dirjen Dikmas Kementrian Diknas RI. Hal itu terungkap dalam rapat persiapan Harganas tingkat Provinsi di gedung PKK Dompu, Selasa (20/6).

“Kami banyak pengalaman dan arahan dari Provinsi.

Kami pastikan, kami akan menjadi tuan rumah yang baik. Walaupun saat ini tidak banyak hotel yang representatif untuk menampung tamu undangan yang hadir, untuk sementara kami bisa manfaatkan rumah warga sebagai tempat penginapan. Kami yakinkan, untuk masa – masa akan datang, akan ada bany-

(Suara NTB/ula)

HARGANAS - Ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Hj Eri Ariani H Bambang didampingi wakil ketua TP PKK Kabupaten Dompu, Dina Imayanti, S.Tp saat rapat persiapan Harganas tk Provinsi di gedung PKK Dompu, Selasa (20/6) kemarin. ak hotel yang representatif dibangun di Dompu,” kata Hj. Eri Ariayani, Ketua TP PKK Kabupaten Dompu.

Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi NTB, H. Jamiluddin, MM pada kesempatan yang sama mengungkapkan, keyakinannya pada komitmen pemerintah daerah Dompu dalam membangun keluarga berencana.

Apalagi pada tahun 2016 lalu, Bupati Dompu mendapat penghargaan tertinggi yang diserahkan langsung Presiden Joko Widodo di Kupang NTT. Harganas yang diperingati tingkat Provinsi ini bukan hanya sebagai kegiatan pemerintah, tapi juga menjadi kegiatan masyarakat. Karena ini terkait dengan hari keluarga dalam rangka pember-

dayaan keluarga. “Karena keluarga merupakan pendidikan utama bagi sebuah pembangunan. Ketika keluarga baik, maka bangsa juga akan maju,” katanya.

Harganas yang puncaknya pada 10 Juli mendatang, H Jamiluddin mengaku, karena diikuti oleh peserta dari 10 Kabupaten/Kota, kemungkinan ada warga yang belum sempat datang ke Dompu.

Karenanya, muatan lokal dan kearifan lokal sangat diharapkan bisa ditampilkan. Sehingga membawa kesan yang baik.

“Tapi Dompu ini sudah cukup terkenal dengan jagungnya, walaupun di daerah lain seperti Sumbawa juga banyak jagungnya. Tapi yang terkenal sampai nasional itu jagung Dompu,” ungkapnya.

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.Mkes pada kesempatan yang sama mengungkapkan, kesiapan daerah menjelang pelaksanaan Harganas tingkat Provinsi di Dompu.

Termasuk pendataan tempat penginapan serta kamarnya yang ada dalam kota Dompu maupun di obyek Wisata Lakey akan segera dikirim ke 10 Kabupaten/Kota.

Pada puncak Harganas akan datang, lanjut Gatot, pihaknya akan menyipkan jus jagung produksi pengrajin Dompu. Jus jagung ini cukup terkenal hingga pada Penas di Aceh beberapa waktu lalu menjadi incaran di stand Kabupaten Dompu. “Kita akan siapkan jus jagung gratis sebanyak 2 ribu gelas,” katanya. (ula)

Dikes Dompu Imbau Masyarakat Antisipasi Mi Samyang Mengandung Babi Dompu (Suara NTB) – Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain, A. Md., mengimbau masyarakat agar mengantisipasi peredaran Mi Samyang mengandung babi. Besar kemungkinan barang tersebut belum beredar di Dompu. Tapi pihaknya bersama BBPOM Mataram segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) untuk menindaklanjuti temuan BBPOM RI beberapa waktu lalu.

“Besar kemungkinan di Dompu ndak ada Mi Samyang yang Yudong sama Minchi. Biasanya yang ada itu di supermarket-supermarket besar, di Dompu kan belum ada masih mini market,” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (20/6).

BBPOM dalam kunjungan mendadak nanti tidak hanya terpaku pada peredaran Mi Samyang mengandung babi, tetapi juga untuk bahan makanan lain. Seperti parsel berisi bahan makanan kedaluwarsa, kosmetik palsu serta jajanan yang mengandung bahan pengawet.

Teknisnya, BBPOM akan mengambil beberapa sampel makanan untuk diuji laboraturium, jika positif mengandung

bahan pengawet dan berbahaya hasilnya akan diserhakan ke Dikes untuk ditindaklanjuti.

Baik dengan memberi teguran langsung maupun memproses hukum mereka yang terlibat.

Sebaliknya tambah, Abubakar dari Dikes pun tiap tahun rutin melakukan uji sampel makanan untuk ditindaklanjuti BBPOM Mataram.

“Kalau kita temukan di lapangan nanti kita akan koordinasi dengan aparat dan intansi lain dan kita akan memberi semacam ultimatum pada penyedia, jadi jangan di jual atau diedarkan,” jelasnya.

Pasca penemuan Mi Samyang mengandung babi oleh BBPOM RI beberapa waktu lalu, pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan menyebarkan informasi melalui media sosial dan saluran lainnya.

Poin utama dari upaya tersebut ialah agar masayarakat terhindar dari penggunaan barang buatan luar negeri itu, terlebih melaporkannya ke Dikes atau aparat lainya jika menemukanya di lapangan.

“Lewat penyebaran informasi itu kita mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsinya Mi tersebut,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/arn)

PENGHARGAAN - Kadis Dikbud Sumbawa bersama Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa foto bersama dengan para siswa SMPN 1 Sumbawa yang mendapatkan penghargaan atas prestasi mereka meraih nilai terbaik UNBK.

Catat Sejarah

21 Peringkat Terbaik UNBK Tingkat Kabupaten Diraih SMPN 1 Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Prestasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sumbawa Besar patut diacungi jempol. Tak hanya 10 siswa yang menduduki peringkat terbaik nilai UNBK tingkat kabupaten, tetapi 21 peringkat terbaik semuanya diborong oleh siswa sekolah favorit di Kabupaten Sumbawa tersebut. Hal ini terungkap saat siswa sekolah setempat diberikan penghargaan oleh Dinas Dikbud, Selasa (20/6) kemarin.

“Alhamdulillah saya baru tahu hari ini. Ternyata 21 peringkat terbaik UNBK tingkat kabupaten semuanya dari SMPN 1 Sumbawa. Ini menjadi catatan sejarah sekaligus kebanggaan bagi kami,” kata Kepala Sekolah SMPN 1 Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd., M.Pd usai mendampingi siswanya menerima penghargaan di Dinas Dikbud Sumbawa.

Dijelaskannya, prestasi yang diperoleh tidak hanya didapatkan begitu saja. Tetapi pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan dari jauhjauh hari. Terutama dalam hal memacu belajar siswa. Adapun pola yang diterapkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakni memberikan pemantapan kepada siswa mulai dari Semester 1. Setelah pemantapan dilakukan kemudian dilakukan evaluasi. Dimana sejak semester 1 sampai semester 2 pihaknya melakukan pemantapan selama lima kali.

Memang diakuinya, dari segi nilai rata-rata tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 nilai rata-rata yang diperoleh 75,15, tahun lalu 68,96 dan tahun ini 64,86. Mes-

kipun demikian dari segi integritas dan prestasi meningkat.

“Tahun lalu saat masih ujian berbasis kertas, yang berprestasi di sepuluh besar siswa dari sekolah yang tidak disangka. Alhamdulillah kita untuk UNBK tahun ini, integritas oke prestasi yes,” tukasnya.

Sri pun berterima kasih sekaligus mengapresiasi terhadap penghargaan yang diberikan oleh Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa. Sebagai bentuk pengakuan atas prestasi yang diraih anak didiknya. Dan pengakuan itu dampaknya sangat positif bagi anak sebagai motivasi kedepannya. Hal ini juga diterapkannya di sekolah dalam memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Bahkan saat semester, kenaikan kelas, siswa yang memperoleh nilai tertinggi ujian per mata pelajaran dan nilai ratarata tertinggi semua mata pelajaran. ”Kami berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Kedepan kami akan berupaya untuk mempertahankan prestasi yang ada, bila perlu bisa ditingkatkan,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Sudirman, S.Pd. menyampaikan penghargaan yang diberikan, baru tahun ini dilakukan.

Sebagai motivasi bagi siswa kedepannya untuk bagkit dan maju. Harapannya supaya siswa yang berprestasi ini bisa menjadi penerus kedepannya. ”Reward ini jangan dilihat jumlahnya, tetapi ini menjadi motivasi kedepannya,” ujarnya. (ind/arn/*)

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Lapas Tolak Napi Narkoba yang Dibawa BNN Mataram (Suara NTB) – Dua napi yang dipinjam BNN RI, BH dan AH dipulangkan kembali ke NTB. Penyelidikan dugaan peredaran sabu 1,8 Kg dituntaskan di daerah. Tetapi, dua napi itu ditolak masuk kembali ke Lapas Mataram.

“Ada dua napi narkoba yang di-bon ke Kalbar sudah dipulangkan. Tapi kita tolak karena berkasnya. Konsensusnya kemarin bagaimana,” ungkap Kakanwil Kemenkumham

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, yang membidangi masalah kesehatan, Hj. Ermalena HS, memberikan atensi yang cukup serius pada maraknya peredaran obat ilegal dan makanan yang tidak sehat. Maka dari itu, ia cukup gencar untuk mensosialisasikan pada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan dan makanan yang mengandung zat kimia.

Di sampaikan oleh Wakil rakyat perempuan dari daerah pemilihan Provinsi (Suara NTB/dok) NTB itu. edukasi pengHj. Ermalena gunaan obat-obatan, terutama bahan pengawet makanan dari zat kimia pada makanan, tidak saja diberikan pada masyarakat konsumen, tapi juga pada para pedagang.

“Ini juga tidak kalah penting, sebagai upaya preventif, dengan memberikan pendidikan pada para pedagang, agar dalam memproduksi makanan yang sehat, terutama untuk jajanan anak sekolah,” sebutnya.

Sebagai bentuk keseriusan Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan. Komisi IX juga telah membentuk panitia kerja (Panja) pengawasan obat dan makanan.

Dan pemilihan NTB sebagai tempat gencarnya sosialisasi karena NTB dinilai penggunaan bahan makanan dari zat kimia yang cukup tinggi Ia juga menyampaikan pentingnya kepedulian semua pihak untuk mengkonsumsi obat dan makanan yang sehat. Maka dari itu, semua elemen masyarakat harus ikut aktif bergerak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan makanan yang tidak sehat.

“Banyak pelaku usaha nakal, untuk itu pengawasan obat tidak saja hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat, karena ini menjadi tanggungjawab bersama,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pada masyarakat bahwa saat ini benyak beredar obat tradisional yang sudah dicampur dengan bahan kimia. Oleh karena itu, masyarakat mesti berahati-hati dengan obat tradisional, jangan hanya tergiur oleh harga yang murah dan cepat menyembuhkan penyakit.

“Sangat berbahaya obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia. Kemudian bagaimana kita terhindar dari obat palsu. Maka belilah obat di apotek yang berizin, dan dari resep dokter. Jangan mudah tergiur dengan diskon,” ucapnya. (ndi)

dikembalikan lagi ke Lapas Mataram.

“Ya kan ada persyaratannya, kalau ada kembalikan orang ada berita acaranya.

Dan harus jelas, kalau tidak,

an Utara, awal Mei lalu. AR ditangkap usai serah terima paket yang dikirimkan via jasa pengiriman cepat yang berisi sabu seberat 1,8 Kg. Pengambilan paket itu diduga atas suruhan BH dari pengirim yang dikenal oleh AH. Dua inisial disebut terakhir disidik BNN RI untuk pengembangan di wilayah Kalimantan Barat. (why)

Farouk Muhammad Imbau Aparat dan Pemda Antisipasi Arus Mudik Mataram (Suara NTB) Senator DPD RI asal NTB, Prof. Farouk Muhammad, menegaskan harapannya agar Pemerintah Daerah bersama dengan aparat keamanan memastikan bahwa pelaksanaan mudik hari raya Idul Fitri 1438 H tahun ini berjalan lancar.

“Kita ingin agar mudik ini menjadi ajang silaturahmi antara warga masyarakat yang sudah terpisahkan dalam jangka waktu lama. Jadi harus dipastikan bahwa semua pihak yang terlibat benar-benar siap untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan, barang dan manusia,” ujar Farouk Muhammad.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dilansir Dirjen Perhubungan Darat, tahun ini akan terjadi kenaikan jumlah pemudik sekitar 8 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan jumlah pemudik ini tentu saja akan melahirkan adanya tuntutan untuk meningkatkan kesiapan di berbagai aspek pendukung mudik.

Politisi kelahiran Sape, Bima ini menilai, mudik merupakan tradisi yang sarat dengan filosofi kebaikan. Mudik menjadi momentum untuk mempersatukan orangorang yang terpisah. Ketika tuntutan kehidupan memaksa keluarga yang satu terpisah jauh dengan yang lain, maka mudik menjadi ajang tempat keluarga dan kerabat bisa saling dipertemukan.

Namun, akan sangat mengecewakan dan menyedihkan jika mudik justru diwarnai persoalan dimana-mana. Terlebih jika ada kecelakaan yang sampai menimbulkan korban jiwa. Hal inilah yang harus benar-benar diantisipasi oleh aparat bersama para pemangku kepentingan yang terkait.

Farouk menyebutkan, beberapa hal yang perlu diantisipasi selama proses mudik terjadi.

Pertama adalah penciptaan kondisi Kamtibmas yang kondusif, keamanan serta kelancaran arus mudik dan arus balik.

Untuk mengantisipasi terjadinya angka kriminalitas yang menimpa masyarakat yang sedang mudik, ia menyerukan kepada aparat untuk mengambil inisiatif tindakan menekan angka kejahatan konvensional, seperti Curat, Curas, Curanmor, Copet, Bius, Hipnotis, hingga pencurian rumah kosong. Antisipasi ini dilakukan melalui peningkatan kegiatan preemtif, preventif dan represif.

Menurutnya, titik kerawanan yang harus benarbenar dipastikan ketersediaan aparatnya adalah di terminal, pelabuhan, pemukiman yang ditinggal oleh pemilik, pusat perbelanjaan, Bank, dan ATM, serta tempat – tempat wisata yang ramai dikunjungi saat perayaan Idul Fitri.

Menurutnya, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah kondisi ruas-ruas jalan yangrawankecelakaan. Jalan yang berlubang, rambu lalu lintas yang

tidak berfungsi baik dan berbagai perangkat pendukung lainnya, bisa menjadi pemicu terjadinya kecelakaan yang berdampak fatal bagi pemudik.

Armada transportasi yang melayani pemudik juga perlu dipastikan kesiapannya. Sebab, keselamatan pemudik juga sangat tergantung dengan kesiapan armada pendukungnya.

“Sangat penting bagi pemerintah daerah dan aparat untuk mengecek laik atau tidaknya ken-

daraan yang akan melayani penumpang umum. Jika tidak laik, harus ada tindakan yang tepat.

Jangan sampai dibiarkan kendaraan seperti ini membawa nyawa orang banyak,” tegasnya.

Sementara bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi Farouk mengimbau agar memastikan kendaraan yang digunakan juga benar-benar laik. (r/*)

Prof. Farouk Muhammad

(Suara NTB/dok)

Semua Pihak Harus Aktif

NTB, Sevial Akmily, kemarin.

Ia mengatakan, dua narapidana itu ‘dipaksa’ mendekam di ruang tahanan BNNP NTB. Setelah kebutuhan administrasi lengkap, mereka bisa

kita ditegur pusat,” kecamnya.

Dua narapidana yang terlibat, BH dan AH sbelumnya pada Mei lalu dibawa ke Jakarta. Mereka diduga masuk komplotan jaringan nasional yang menjalankan bisnis dari dalam penjara.

BNN Provinsi NTB menangkap tiga orang bernisial W, H, dan AR dilakukan di Jalan Adi Sucipto, Ampen-

Halaman 9

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

Nuzulul Qur’an di Pringgajurang Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, secara marfu’ Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang tidak berpuasa pada Ramadhan tanpa adanya uzur, tidak pula sakit, maka tidaklah dia bisa menggantikannya dengan puasa sepanjang tahun, jika dia melakukannya.

(Hadits Riwayat Bukhari)

Membiasakan Salat Berjamaah Mukhlishin, S.Sy, MSI

Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Mataram ALKISAH seorang buta sahabat Nabi Muhammad SAW datang menghadap Nabi SAWmeminta izin tidak melaksanakan salat berjamaah. Nabi mengizinkannya. Tapi ketika Si Buta hendak kembali, Rasulullah memanggilnya, kemudian bertanya, “Apakah engkau mendengar seruan adzan?” Laki-laki tersebut menjawab, “ya! “Jika demikian engkau tetap harus salat berjamaah,” kata Rasulullah.

Saudaraku, jika orang buta lagi tak punya penuntun masih diwajibkan datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah lima kali sehari, bagaimana dengan mereka yang melek matanya? Tentu saja tidak ada alasan untuk meminta keringanan. Selagi adzan masih bisa didengar, salat berjamaah wajib didatangi. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda, “Tidak sah salat tetangga masjid kecuali di masjid.”

(HR. Ad-Dharuquthni) Tetangga masjid adalah mereka yang berada di seputar masjid, yang radiusnya meliputi siapa saja yang mendengar seruan adzan. Selagi ada di rumah, wajib atas mereka mendatangi salat berjamaah. Terlebih saat ini, hampir jarak 2 kilo pun suara adzan masih terdengar jelas dikarenakan loudspeaker atau pengeras suara yang sudah terpasang di mana-mana.

Ibnu Mas’ud, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, pernah berkata, “Siapa yang ingin bertemu (berhadapan) dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaknya menjaga salat lima waktu berjamaah di tempat di mana diserukan adzan. Karena Allah telah menetapkan syariat sunnal-huda, cara-cara melakukan ibadah. Dan salat berjamaah di masjid itu termasuk dari sunnalhuda.Andaikata kamu salat di rumahmu sebagaimana orang-orang yang tidak salat berjamaah itu, berarti kamu telah meninggalkan sunnah Nabi- Mu. Bila kamu meninggalkan sunnah Nabi-Mu berarti kamu sesat. Kamu ketahui, kami para sahabat dahulu tidak ada yang tertinggal suntuk salat jamaah, kecuali orang munafik yang terang kemunafikannya. Bahkan, adakalanya seorang tua dibopong oleh dua orang untuk ditegakkan di shaf.” (HR. Muslim) Lagi-lagi kita dikejutkan oleh peringatan Ibnu Mas’ud yang cukup keras ini. Katanya, hanya orang-orang munafik yang telah gamblang kemunafikannya saja yang tidak menghadiri salat berjamaah. Jadi betapa pentingnya salat berjamaah itu. Bagi para sahabat, identitas keislaman bukan terletak pada kopiah di kepala. Bukan pada baju gamis dan sarung. Identitas itu diketahui dari intensitas salat berjamaah.

Dengan begitu, sangat wajar bila Nabi SAW tidak mengizinkan orang buta lagi tak punya penuntun untuk salat sendirian di rumah. Wajar saja bila orang yang sudah tua renta tetap dibopong ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah. Bagaimana dengan kita yang masih sehat dan segar bugar ini? Apakah hanya karena alasan malas kemudian kita tinggalkan salat berjamaah begitu saja? Apakah hanya karena sibuk, kemudian kita salat sendiri di rumah?

Memang tidak gampang mendirikan salat berjamaah secara istiqamah. Rumah yang dekat dengan masjid, ibaratnya hanya tinggal berjalan selangkah saja, belum menjamin penghuninya selalu salat berjamaah. Apalagi yang rumahnya agak jauh. Apalagi punya kesibukan. Apalagi ini, apalagi itu. Oleh karenanya, kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri (puasa) membuat syaitan merasa kesulitan dalam menggoda manusia sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadhan. Hal ini diperkuat lagi dengan semangat yang tinggi bagi kita dalam menunaikan salat yang lima waktu secara berjamaah sehingga di bulan Ramadhan inilah mungkin salat berjamaah yang paling banyak kita laksanakan, bahkan melaksanakannya juga di masjid atau musala. Inilah salah satu makna dari kecintaan Allah terhadap orang-orang yang berjama’ah lebih-lebih di bulan yang penuh magfirah ini: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan yang teratur, seakanakan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. As-Shaft :4). (*)

Ali BD: Alquran Kunci Keselamatan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan melanjutkan Safari Ramadhannya di Pringgajurang Kecamatan Montonggading, Senin (19/ 6) malam. Acara yang berlangsung di Masjid Hidayatussalihin ini dirangkai dengan peringatan Nuzulul Qur’an.

Dalam sambutannya, bupati menegaskan, Alquran merupakan kunci keselamatan dan petunjuk bagi umat manusia. Hal ini, ujarnya, tertuang pada potongan ayat dalam Firman Allah SWT, yakni kata “hudan linnas dan hudalil muttaqin,”. Petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Berbicara tentang Alquran kata Ali BD erat kaitannya dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mau mengingat Alquran, disarankan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasullulah SAW, seperti mulai dari tutur kata, pandangan, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan kepemimpinan dan keagamaan. Jika petunjuk-petunjuk dalam Al Quran itu dipegang, diyakini akan selamat.

Begitu juga dengan pemerintah, ujarnya, masih ada yang belum sempurna. Masih ada

kelemahan dan kelebihanya.

Namun, kekuatan pemerintah sekarang adalah lanjutan dari pemerintahan sebelumnya begitu pula pemerintah di masa depan harus lebih baik dari sebelumnya.

Sebagai pemerintah, ujar bupati, hasrat untuk membangun sangatlah tinggi. Akan tetapi, keterbatasan dana pembangunan dilakukan dengan bertahap. Untuk itu, menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan harus dilakukan bersama. “Bila daerah kita aman maka segala pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Masjid merupakan tempat sarana peribadatan yang mulia. Masuk masjid diharapkan agar menanggalkan organisasi atau faham-faham lain. Begitu juga dengan baju partai dan sebagainya. Jangan sampai, karena perbedaan masyarakat terpecah belah.

(Suara NTB/rus)

HADIRI - Bupati Lotim H. Ali Bin Dachlan saat menghadiri malam Nuzulul Qur’an di Masjid Hidayatusshalihin Pringgajurang Montonggading.

Seperti apa yang terjadi di negara-negara lain, di Timur Tengah yang terlihat selalu tidak aman.

Bupati mengapresiasi selu-

Ramadhan Berzikir Bersama Ustadz Arifin Ilham Mataram (Suara NTB) Ramadhan berzikir rencananya akan diselenggarakan pada Kamis (22/6). Kegiatan ini rencananya akan dihadiri Ustadz Arifin Iham dan ditargetkan mendatangkan banyak jamaah maupun wisatawan berkunjung ke Islamic Center dan Masjid Hubbul Wathan. Ini merupakan salah satu rangkaian dari Festival Pesona Khazanah Ramadhan.

“Ramadhan berzikir ini kita undang Ustadz Arifin Ilham. Untuk jamaah silakan datang ke Masjid Hubbul Wathan, kita dengarkan tausyiah dan sekaligus melantunkan zikir secara bersamasama,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh.Faozal,S.Sos.,M.Si, di Mataram, Senin (20/6).

Ia mengatakan Ramadhan Berzikir ini merupakan salah satu kegiatan agar nilai-nilai keagamaan tetap terjaga. Terlebih dengan diundangnya Ustadz Arifin Ilham, diharapkan dapat semakin menggugah keinginan setiap orang untuk datang dan berzikir.

“Kita undang Ustadz Arifin Ilham untuk memberikan tausyiah. Karena pada Ramadhan berzikir ini kita

(Suara NTB/dok)

H. L. Moh. Faozal harapkan banyak masyarakat yang datang,” ujarnya.

Ada beberapa aktivitas event lainnya yang akan diselenggarakan menjelang akhir Ramadhan. Di antaranya malam seribu cahaya dengan melapas seribu lampion. Selain itu ada pula takbiran dan lomba bedug. Bukan itu saja, pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri juga dipusatkan di Masjid Hubbul Wathan dengan target jamaah hingga 10.000 orang.

“Setelah sebulan penuh kita melaksanakan Festival Pesona Khazanah Ramadhan, semoga ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang,” ujarnya.

Sementara itu, untuk takbiran dan malam seribu cahaya ditargetkan untuk mendapatkan rekor MURI. Apalagi Lombok terkenal sebagai daerah yang religius dengan julukan seribu masjid.

Dengan adanya rekor tersebut dapat memberikan citra yang baik untuk NTB, dan Lombok pada khususnya.

“Kita ingin mendapatkan rekor Muri. Nanti semua orang yang ikut takbiran akan duduk rapi, dari depan Bank Indonesia hingga depan kantor Walikota. Malamnya akan dilakukan takbiran sambil membawa seribu lampion,” kata Faozal.

Bukan itu saja, melalui kegiatan ini juga diharapkan bisa mendatangkan banyak manfaat bagi banyak orang.

Selain manfaat secara religi, juga secara ekonomi. Dengan demikian semakin banyak yang tahu tentang Lombok dan semakin banyak yang dapat berkunjung, sehingga perekonomian masyarakat NTB bisa semakin membaik. (lin)

Tanda-tanda Munculnya Lailatul Qadar Mataram (Suara NTB) Setiap umat Muslim diajak untuk semakin meningkatkan takwa dan ibadah terutama pada 10 malam terakhir Ramadhan. Sebab pada saat-saat itulah akan diturunkan lailatul qadar. Namun setiap orang tidak perlu terlalu khawatir atau bingung tentang tanda-tanda munculnya malam itu. Setiap orang diajak untuk fokus bermunajat dan beribadah kepada Allah SWT. Ustadz Dr. Subhan Abdullah Acim dalam kajian di Masjid Hubbul Wathan Kompleks Islamic Center mengatakan tentang keberagaman tanda-tanda lailatul qadar. Sesuai dengan yang tercantum dalam kitab Faathul Bari yang menjelaskan tanda-tanda lailatul.

Dosen Universitas Islam Negeri Mataram ini, mengisahkan saat Rasulullah diberi tahu tanda lailatul qadar yakni saat di wajah para sahabatnya ada bekas lumpur setelah sujud bersama. Rasulullah sebelumnya tidak pernah membayangkan hal itu.

Namun saat salat malam, turun hujan dan wajah mereka sujud di atas lantai masjid yang basah karena hujan. Keesokan harinya, Rasulullah mendapati dahi para sahabat ada bekas lumpur.

‘’Allah SWT memberikan tanda lailatul qadar kepada beberapa hamba-Nya. Kita tidak perlu memusingkan tentang tanda itu, yang terpenting bagaimana kita beribadah dengan baik,’’ ujarnya.

Dirinya mengajak jamaah untuk fokus pada tiga malam ganjil terakhir di Ramadhan ini dan memilih kegiatan yang lebih penting.

Ia juga mengajak setiap muslim untuk beritikaf dan meningkatkan ibadah pada malammalam terakhir Raamdhan. Itikaf dilakukan sebelum matahari tenggelam atau sebelum Maghrib. Diriwayatkan bahwa Imam Syafii membolehkan bila itikaf tidak semalam penuh. Hal yang penting yaitu orang itu berniat dan beritikaf masuk masjid.

Di 10 malam terakhir Ramadhan, Rasulullah membangunkan keluarga dan tidak mendekati istrinya. Dengan doa yang diajarkan Rasulullah saat seseorang menghadapi lailatul qadar, sebab di situlah kenikmatan bermunajat. ‘’Tidak ada yang paling indah di akhirat nanti selain maafnya Allah. Maka dari itu kalau kita dapatkan pahala di malam lailatul qadar, kita punya bekal untuk pulang kepada Allah SWT,’’ katanya. (lin)

ruh warga masyarakat Desa Pringgajurang, terutama kepada kepala desa yang antusias mengumpulkan zakat untuk disalurkan kepada kaum dhua-

fa, fakir miskin dan anak yatim piatu. “Inilah pemimpin yang benar yang selalu memikirkan rakyatnya,” demikian paparnya. (rus)

Selama Ramadhan

Kapolres Mataram Harapkan Masyarakat Ciptakan Suasana Tenang Mataram (Suara NTB) Kapolres Mataram, AKBP Muhammad berkesempatan memberikan tausyiah kepada jamaah di Masjid Hubbul Wathan Kompleks Islamic Center. Kehadirannya menarik perhatian warga Kota Mataram yang berkunjung ke Islamic Center.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pesona Khazanah Ramadhan di Islamic Center dan Ramadan di Mataram pada umumnya berjalan aman dan nyaman,” ujarnya dalam tausyiahnya di Masjid Hubbul Wathan belum lama ini.

Menurut Kapolres, faktor keamanan dan kenyaman yang ada di Kota Mataram mampu membuat umat Islam merasakan ketenangan dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Sebab suasana yang nyaman dapat memengaruhi ibadah dan kualitas ibadah setiap orang.

Namun Muhammad juga mengakui, kalau masih ada yang membunyikan petasan, meski aktivitas yang lebih banyak menganggu kenyamanan masyarakat itu untuk Ramadhan tahun ini sudah jauh berkurang.

Untuk itu, Kapolres Mataram ini juga mengimbau warga, terutama anak-anak untuk tidak bermain

petasan, baik pada saat Ramadhan maupun pada harihari biasa.

AKBP Muhammad mengatakan bunyi-bunyian petasan tidak hanya mengganggu ketenangan beribadah, melainkan juga mengganggu kenyaman dalam beristirahat, sehingga petasan sangat tidak dianjurkan untuk dibunyikan, meskipun tujuannya untuk bersenang-senang. “Petasan bisa mengganggu kekhusyukan ketika sedang melaksanakan salat tarawih, atau tadarusan di masjid,” ujarnya.

Mudharat lain yang bisa ditimbulkan dari petasan sambungnya, juga bisa menjurus pada pertikaian antar warga. Hal ini yang harus dihindari. Karena sebagai umat Islam, setiap orang hendaknya saling nasehat menasehati dalam kebaikan, agar hidup ini tidak mengalami kerugian.

Kapolres Mataram ini juga mengutip surat Al-Ashr, yang menekankan pentingnya manusia menghargai waktu untuk berbuat kebaikan. Untuk itu, ia mengajak setiap orang untuk memperbanyak amal ibadah di bulan penuh berkah ini. “Saya imbau warga menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi antar umat beragama yang sudah terjaga baik.

Kita berdoa Mataram bisa terus aman dan kondusif,” harap mantan Kapolres Sumbawa ini. (lin)

Muhammad (Suara NTB/dok)

Gelar Halaqah Ramadhan

Pelajar Lobar Diingatkan Amalkan Pancasila Mataram (Suara NTB) Pemahaman terhadap nilai Pancasila di kalangan generasi muda kini kian memudar.

Kurangnya pemahaman mengenai Pancasila ditengarai jadi sebab terjadinya degradasi moral di tengah pelajar.

Direktur Nusa Tenggara Center, Mawardi, SH., MH., mengemukakan kegiatan

Halaqah Ramadan bagi pelajar, tokoh pemuda, toma di Kabupaten Lobar jadi momentum tepat membangkitkan semangat mengamalkan Pancasila di kalangan pelajar.

Dikatakannya, Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa Indonesia menjadi tidak bernilai dan tidak membumi lagi, nilai-nilainya terlalu me-

langit dan tidak bisa dipraktikkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia adalah kehilangan ideologi dan identitas kebangsaannya. Padahal, Pancasila telah memberikan konsep bernegara dan berbangsa di Indonesia, telah dilengkapi dengan

karakter-karakter khas bangsa ini, mulai dari prinsip aqidah yang tunggal kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghargai perbedaan, humanisme dan berkeadaban, prinsip musyawarah untuk menyelesaikan masalah, prinsip persatuan untuk membangun bangsa ini, serta prinsip keadilan.

Sementara melihat fenom-

ena kini di mana terjadi konfrontasi antara kebhinekaan dan keagamaan bergulir secara masif di tengah-tengah masyarakat. Secara tidak sadar, masyarakat telah terbelah dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok pro politik kebhinnekaan dan kontra politik keagamaan serta kelompok lainnya pro terhadap

politik keagamaan dan kontra terhadap politik kebhinekaan.

Asumsi yang berkembang bahwa kelompok-kelompok yang mengidentitaskan diri dalam politik keagamaan adalah kelompok yang tidak menginginkan kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kebhinnekaan suatu bangsa. Sebaliknya, kelompok pro politik

keagamaan memandang bahwa politik kebhinnekaan menjadi ajang pelemahan nilai-nilai keagamaan dan menggerus identitas keagamaan masyarakat. Melalui kegiatan Halaqah Ramadan diharapkan para pelajar, toma dan masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. (dys)

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Banyak Kelas Kosong Kembangkan Kelas Unggulan PADA tahun ajaran 2017/2018, MAN 1 Mataram akan mengembangkan kelas unggulan di jurusan IPA dan IPS. Langkah ini dilakukan agar siswa memiliki penguasaan yang tinggi, dan mampu mengembangkan dirinya secara cepat.

Hal itu disampaikan Kepala MAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Syukri Asrah, MMPd., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin. Ia menjelaskan, kelas unggulan akan dikembangkan dalam satu kelas di jurusan IPA (Suara NTB/ron) dan IPS. Sedangkan H. Muh. Syukri Asrah untuk program agama dan bahasa, belum bisa dibuat kelas unggulan karena jumlah siswanya belum banyak.

“Kelas unggulan dibuat supaya anak-anak yang sudah memiliki penguasaan yang tinggi akan mengembangkan dirinya terus secara cepat,” kata Syukri.

Nantinya pendidik di kelas unggulan tidak hanya datang dari guru yang ada di MAN 1 saja. Tetapi juga diambil dari guru yang berasal dari MAN 1 Mataram.

Pihaknya akan bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar yang ada di Mataram.

Selain itu, sesuai dengan motto madrasah secara umum, yaitu madrasah lebih baik, lebih baik madrasah. Maka dengan adanya kelas unggulan ini, ditujukan agar anak-anak dari madrasah tidak ketinggalan jauh dengan siswa yang ada di sekolah umum.

“Karena sekarang ini, antara madrasah dengan sekolah umum itu dituntut harus memiliki kompetensi yang berimbang atau sama,” ujar Syukri.

Di tahun ajaran baru, MAN 1 Mataram juga melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem dalam jaringan (Daring) atau online. Metode PPDB online ini dilakukan untuk menjamin integritas pelaksanaan PPDB di MAN 1.

Dengan menggunakan sistem daring, akan meningkatkan kualitas calon peserta didik di MAN 1 Mataram. Selain juga untuk pemerataan kesempatan.

“Yang kita terima adalah yang memiliki kualitas yang lebih. Kita harapkan ke depan itu akan diterima peserta didik, tidak dilihat nilai akhir tapi juga dari nilai proses awalnya di MTs dan SMP,” pungkasnya. (ron)

Sekolah Swasta Harapkan Dinas Dikbud Konsisten pada Aturan PPDB Mataram (Suara NTB) Sekolah swasta mengharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB konsisten pada petunjuk teknis (Juknis) PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri di tahun ajaran 2017/2018. Pada PPDB tahun ajaran baru nanti, sekolah swasta mengharapkan ruang kelas yang kosong di beberapa tahun ajaran sebelumnya, bisa terisi kembali.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., ditemui di sela-sela mempersiapkan fasilitas sekolah untuk tahun ajaran baru, Selasa (20/ 6), mengatakan, pihaknya sifatnya menunggu. SMA Hang Tuah 3 sudah membuka pendaftaran sejak pengumuman kelulusan SMP, 2 Juni lalu.

“Jika Dinas Dikbud NTB konsisten dengan aturan yang dibuat, maka kami yakin siswa banyak yang akan ke swasta,” kata Muhiddin.

PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah, jalur prestasi, dan jalur prasejahtera. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota.

Dengan adanya pembatasan kuota penerimaan siswa, diharapkan siswa yang mendaftar di sekolah swasta

dapat lebih meningkat. Muhiddin menjelaskan, jika mengacu pada tamatan SMP/MTs kota Mataram tahun 2017 lebih dari 7.500 orang. Sementara itu berdasarkan kuota yang dikeluarkan Dikbud Provinsi, sebanyak 5.500 yang akan tertampung di sekolah negeri.

“Kuota yang sudah ditentukan itu dilakukan, Insya Allah sekolah swasta bisa hidup kembali. Sudah ada juknis, jika mengacu pada itu, kami yakin kalau konsisten, larinya pasti ke sekolah swasta,” harap Muhiddin.

Tren penurunan jumlah siswa dirasakan SMA Hang Tuah 3 dalam beberapa tahun terakhir.

Diakuinya, itu tren ini juga dialami sekolah swasta lain, disinyalir penyebabnya karena adanya aturan Bina Lingkungan (BL) SMA Negeri di tahun sebelumnya yang tidak mematuhi kuota yang ditetapkan.

Pada tahun 2009/2010 lalu di SMA Hang Tuah 3 terisi sampai 15 kelas. Tren penu-

(Suara NTB/ron)

MENGECAT KURSI - Staf SMA Hang Tuah 3 Mataram mengecat kursi untuk mempersiapkan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2017/2018, Selasa (20/6). Dengan adanya aturan pembatasan kuota di sekolah negeri, sekolah swasta berharap mendapatkan peningkatan jumlah siswa. runan mulai terjadi pada tahun ajaran 2010/2011, dari tahun ke tahun SMA Hang Tuah 3 hanya menerima menjadi 10 sampai turun menjadi satu kelas di setiap tingkatnya.

“Dan itu berlaku hampir di semua sekolah swasta, terutama ketika penumpukan di sekolah negeri. Di tahun ini kita yakin bisa mendapatkan tiga kelas. Jadi ndak ada masalah

ruang belajar, ruang belajar banyak yang kosong,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mulai membongkar gudang dan mengecat ulang meja dan kursi. Karena berharap akan ada peningkatan jumlah siswa yang mendaftar. “SMA Hang Tuah mulai menyiapkan sarana untuk belajar mengajar, karena sebelumya banyak yang tersimpan di gudang,”

kata Muhiddin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menyebutkan dengan adanya aturan PPDB Sistem Zonasi itu, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain juga memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk memperoleh siswa. Karena penerimaan siswa di sekolah negeri dibatasi. (ron)

Menristek Dikti Sahkan Statuta Unram Mataram (Suara NTB) Kementerian Ristek Dikti akhirnya mengesahkan usulan statuta baru Universitas Mataram. Usulan perubahan statuta telah diusulkan empat tahun lalu menyusul adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian wakil pimpinan dan pimpinan unit organisasi yang mengaruskan adanya revisi atas statuta tahun 2003 menyusul ketentuan baru tersebut.

Kepada Suara NTB, Wakil Rektor IV Unram Prof. Ir. Suwardji membenarkan Menristek Dikti telah mengesahkan statuta baru Unram. Pengesahan itu setelah melalui perjuangan panjang, bahkan harus bolak ba-

(Suara NTB/dys)

Suwardji lik ke Jakarta untuk melengkapi kekurangan berkas usulan statuta.

“Kita sudah nunggu empat

tahun, saya yang ngawal. Memang prosesnya lama, tapi Alhamdulillah,’’ jelasnya.

Dikatakan Suwardji, yang berbeda pascapengesahan statuta Unram ialah soal keanggotaan senat. Anggota senat ditetapkan dua orang perwakilan guru besar dan tiga dosen biasa di tiap fakultas dan ditambah satu orang dekan.

Sebelumnya, semua guru besar sudah otomatis menjadi anggota senat. Tapi status guru besar pada statuta baru tidak otomatis jadi anggota senat, melainkan melalui mekanisme pemilihan oleh sesama guru besar di tiap-tiap fakultas.

“Jadi jelas anggota senat kan baru, setiap fakultas dua guru besar dan tiga dosen biasa. Mekanisme pemilihan anggota senat sedang disusun,” katanya.

Sementara jika terdapat dua orang guru besar di fakul-

PPDB SMK

Dilakukan Seleksi Jika Melebihi Kuota Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun ajaran 2017/2018 nantinya memang tidak menggunakan sistem zonasi. Karena berkaitan dengan minat dan

bakat siswa. Namun, tetap ada pembatasan kuota siswa yang diterima di satu SMK Negeri.

Karena itu jika pendaftar SMK melebihi kuota dalam satu kompetensi keahlian, maka akan dilakukan seleksi.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., Selasa (20/6). Menurutnya SMK memang tidak menggunakan PPDB sistem zonasi, karena bidang/program/kompentesi keahlian yang berbeda masing-masing SMK. Serta setiap daerah memiliki kompetensi keahlian yang beragam.

Pada PPDB SMK nanti, tetap menggunakan jalur prestasi, umum, dan prasejahtera. Nantinya jika pendaftar di satu kompetensi keahlian di SMK tertentu melebih kuota SMK itu, maka harus dilakukan seleksi. “Untuk menentukan agar siswa yang diterima sesuai daya tampung di SMK itu. Pada prinsipnya, pendaftar melebihi daya tampung, itu harus diseleksi,” katanya.

Dari aturan yang dikeluarkan Dinas Dikbud, seleksi jalur umum bagi pendaftar SMK berdasarkan jumlah nilai Ujian Nasional (UN), serta nilai UN sesuai urutan mata pelajaran yang mendukung kompetensi keahlian yang dipilih pendaftar. Terakhir seleksi usia pendaftar.

“Kalau terlalu banyak pendaftar, akan diseleksi. Paling tidak seleksinya hasil UN pada bidang/program/kompetensi keahlian yang dilamar,” jelas Hasbulwadi.

Selain itu ada juga ketentuan distribusi ke kompetensi keahlian yang belum terpenuhi kuotanya. Hasbulwadi menjelaskan, jika pada kompetensi keahlian tertentu mengalami kelebihan daya tampung pendaftar, sedangkan pada kompetensi keahlian yang lain kekurangan pendaftar. Maka diupayakan mendistribusikan pendaftar ke kompetensi keahlian yang sesuai kriteria.

“Di satu bidang kelebihan dan bidang lainnya kekurangan tapi masuk kriteria, kita tawarkan kepada calon pelamar itu, mau ndak di jurusan

itu, kalau mau, silahkan saja, karena SMK ini sesuai minat bakatnya. Artinya ada komunikasi nanti dengan orang tua pendaftar,” kata Hasbulwadi.

Langkah ini dilakukan, karena di SMK memang dibatasi satu rombongan belajar (Rombel), maksimal sebanyak 32 orang. Di tahun ajaran baru diharapkan ketentuan itu dapat terpenuhi. (ron)

tas, maka yang bersangkutan otomatis menjadi anggota senat tanpa harus melalui mekanisme pemilihan.

Selanjutnya, dengan komposisi anggota senat berdasarkan hasil pemilihan, tu-

rut mempengaruhi pola pemilihan rektor Unram mendatang. Dimana anggota senat terpilih dari fakultas harus memilih calon rektor untuk selanjutnya diusulkan ke Menristek Dikti. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

Tidak Lulus di Unram, Tiga Atlet Menembak Kecewa Mataram (Suara NTB) Tiga atlet menembak andalan NTB, Dimas Restu Arindra Putra, Citra Putri Budi Andini dan Khairunissa mengaku kecewa karena tidak lulus seleksi masuk Universitas Mataram (Unram) tahun 2017. Atlet berprestasi nasional itu kecewa karena pihak Unram dan Dispora NTB tidak dapat membantu mereka untuk masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur atlet berprestasi.

Kekecewaan tiga atlet itu diungkapkan oleh Pelatih Menembak Menembak NTB, Andik Budi Harianto kepada Suara NTB di Mataram, Se-

lasa (20/6) kemarin. “Tiga atlet kami kecewa tidak bisa lulus Unram. Mereka kecewa karena pihak Dispora NTB dan perguruan tinggi telah

melakukan MOU dengan Dispora NTB untuk menerima atlet berprestasi lewat jalur prestasi. Sayangnya itu hanya janji,” ucap Andik.

Dikatakan Andik, dulu pihak Dispora NTB lewat acara pertemuan dengan KONI NTB dan Anggota DPRD NTB di Kantor DMB NTB mengatakan telah membuat kesepakatan atau MoU dengan pihak Unram untuk menerima atlet berprestasi lewat jalur khusus.

Namun kata Andik, pernyataan Kadispora NTB tersebut tidak dapat dibuktikan,

pasalnya meski sudah berkoordinasi dengan Kadispora NTB tiga atletnya tidak dapat dibantu untuk lulus menjadi Mahasiswa Unram tahun ini. “Tiga atlet kami berjuang sendiri dan tidak lulus saat mengikuti tes di Unram,” terang Andik dengan nada kecewa.

Andik menambahkan bahwa 10 hari sebelum pengumuman dia bersama tiga atletnya datang menghadap Kadispora

NTB. Jawaban pihak Dispora NTB sudah terlambat. “Saya tidak pernah tahu ada deadline waktu. Seharusnya kami diberitahukan,” jelasnya.

Sementara itu , Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan ketiga atlet menembak itu tidak bisa lulus Unram karena kesalahan sendiri.

Ketiga atlet menembak kata Eni terlambat melaporkan ke

Dispora NTB terkait rencana tiga atletnya masuk perguruan tinggi Unram.

“Pelatih itu datang ke saya dua hari sebelum pengumuman. Bagaiman bisa kita mengurusnya sementara pengumuman sudah di depan mata. Itu kesalahan mereka, seharusnya jauh-jauh hari sebelum ikut tes mereka harusnya sudah menginformasikan ke kita,” tegas Eni. (fan)

Lima Perenang NTB Siap Berlaga di Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga renang mendapat jatah untuk mengirim atlet di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Semarang Jawa Tengah (Jateng ), 1021 September 2017. Rencanannya pengurus cabor renang akan mengirim lima atlet di ajang multi event tingkat pelajar nasional itu.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) NTB, Ahmad Musyofa yang dihubungi Suara NTB di Mataram , Selasa (20/6) kemarin mengatakan lima atlet yang

JELANG POPNAS - Atlet taekwondo terus memantapkan latihan di Asrama Atlet PPLP NTB di Lapangan Mataram, Selasa (20/6) kemarin guna menghadapi Popnas di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), September 2017.

ani salah satu peraih medali emas di pertandingan cabor renang O2SN di Jakarta 2016.

Rencananya kelima atlet NTB itu akan turun di nomor-nomor jarak pendek, seperti nomor gaya bebas 50 dan 100 meter. Kemudian nomor jarak pendek di gaya punggung, gaya dada juga akan diikuti oleh atlet NTB. Ditanya soal target, Musyofa mengaku tak berani memasang target medali emas, pasalnya kelima atletnya masih sangat muda sekali. Kelima atletnya masih pelajar SMP semua.

“Kami tak berani pasang target karena kelima atlet yang kami kirim masih muda. Mereka pelajar SMP semua”jelasnya. (fan)

SALON HILANG (Suara NTB/fan)

Tak Dapat Izin Mudik

10 Atlet NTB Lebaran di Lokasi Pelatnas Mataram (Suara NTB) Sebanyak 10 atlet NTB yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) persiapan Asian Games 2018 tahun ini harus lebaran di lokasi Pelatnas. Pasalnya mereka tak diberikan izin untuk pulang Mudik.

Demikian disampaikan oleh Wakil Sekretaris KONI NTB, Moh. Iqbal kepada Suara NTB, Selasa (20/6) kemarin. “Sebanyak 10 atlet NTB yang mengikuti Pelatnas tahun ini tidak diberi izin untuk mudik lebaran di kam-

dikirim di Popnas 2017 adalah Ricky Alexander, Aries Fauzan, Putu Agus Sastra Diatmika, Made Yudha Widhiantara dan Annisa Nurjanah Djaelani.

“Kita mengirim lima atlet juara O2SN SMP tingkat nasional. Kelima atlet itu hasil seleksi yang dilaksanakan PRSI NTB belum lama ini”ucapnya.

Dikatakan Musyofa kelima atlet yang di kirim di Popnas itu adalah atlet peraih medali emas di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP di Jakarta tahun 2016. Dimana kelima atlet itu meraih dua medali emas, dua perak dan dua perunggu. Misalnya Annisa Nurjanah Djael-

pung. Mereka akan lebaran di lokasi Pelatnas,” ucap Iqbal.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Iqbal terkait rencana mudik lebaran atlet Pelatda Mayung 2017. Pasalnya pihak KONI NTB memfasilitasi transportasi atlet Pelatda Mayung 2017 untuk mudik lebaran di Kampung.

Informasi dari Iqbal, jumlah atlet mudik bareng yang difasilitasi oleh KONI NTB tahun ini diperkirakan mencapai 38 atlet. Jumlah itu termasuk atlet dan pelatih Pelatda Mayung serta ditambah

dengan atlet binaan PPLP NTB. Mudik lebaran tahun ini tidak bersamaan dengan 10 atlet NTB yang ada di Pelatnas. Pasalnya, atlet pelatnas tidak diperbolehkan oleh pihak panitia Pelatnas untuk mudik lebaran karena para atlet itu harus tetap latihan menghadapi Asean Games 2018.

Meski mudik lebaran tidak melibatkan Atlet Pelatnas namun jumlah atlet NTB yang mudik lebaran tahun cukup banyak. Pasalnya, mudik leb-

aran yang digelar KONI NTB tahun ini melibatkan atlet dan pelatih Pelatda Mayung dan PPLP NTB. (fan)

RUPA- RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/ LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/ LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 DIJUAL LAHAN 3ARE JL. NAGA PASA 15 CAKRA SELATAN HUB. 08123705621 TANPA PERANTARA Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

HILANG STNK R2 HONDA DR6941CQ NOKA/NOSIN : MH1JFX111GK144250/ JFX1E-1142020 AN. PATRIA UTAMA HILANG DISEKITAR JL. HASANUDIN CAKRANEGARA

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

YUNI SALON & School Kcntikan Rmbut & Kulit Pria/Wnt, Hrg Trjangkau, Fsilitas Lngkap, Disc. 10% Khusus Pndftran Akhir Thn. Jl. Dr. Stomo No.18 Krang Baru & Jl. Gtong Ryong No.27A Ampenan. Hub. 087865155031 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath+Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage+Lulur+fcial+Ttk Wjah+Ctok+Mskr Bdan+rtus Vagina(100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub :087765860889/ 085937064233,jl.Salak Gg II No.5, Tohpati

Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543 SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp.

0370-636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 0 8 7 8 0 0 1 0 6 6 7 4 / 082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

SUARA NTB

Rabu, 21 Juni 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 21 Juni 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 21 Juni 2017

Halaman 14

DPD Uji Shahih RUU PPH dengan Dosen Unram Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendukung RUU tentang pajak penghasilan dalam tahun 2017, Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Shahih Rancangan UU Usul Inisiatif DPD RI Tentang Pajak Penghasilan kerjasama Komite IV DPD RI dengan Unram.

Kegiatan ini untuk mendapatkan informasi awal terhadap substansi RUU pajak penghasilan dan perlunya revisi terhadap UU pajak penghasilan dengan mengundang sejumlah narasumber Drs. Izzat Hussein, dan Dr. Sapto Hendri.

Koordinator Tim Prof.

Faruk Muhammad, mengemukakan kegiatan ini dalam rangka menjalankan amanat konstitusi sesuai fungsi

parlemen membahas RUU Inisiatif DPD RI. Kegiatan serupa juga dilakukan di beberapa tempat, Provinsi NTB mewakili wilayah Timur Indonesia.

Faruk Muhammad berharap kegiatan Uji Shahih Rancangan UU Usul Inisiatif DPD RI dapat bermanfaat bagi DPD RI secara kelembagaan.

“Diharapkan kehadiran dosen dapat memperkaya naskah dan materi yang telah disusun pihak DPD”, ujarnya.

Sementara Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, menyampaikan kegiatan dalam rangka membahas dan mendesain pajak penghasilan yang merupakan inisiatif DPD ini dapat menghasilkan masukan berharga dari para dosen Unram.

“Segala masukan dan saran dapat menyempurnakan RUU Pajak”, imbuhnya.

Dirinya pun mengucapkan terimakasih karena Unram dijadikan tempat pelaksanaan uji shahih. Tentu kata dia, ini kesempatan yang baik bagi para dosen untuk melihat secara menyeluruh naskah yang pernah dibahas di berbagai tempat.

Kegiatan ini juga bagian dari tugas PTN dalam rangka menyiapkan SDM berkualitas.

“Pajak memberikan kontribusi besar bagi APBN, untuk itu harus diapresiasi”. (dys) Rektor Unram bersama Prof. Faruk Muhammad dari DPD RI

LCC Gelar Acara Buka Puasa Bersama Ratusan Anak Yatim LOMBOK City Center (LCC) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Sales Marketing (FKSM) menggelar acara buka bersama dengan ratusan anak yatim. Ada sekitar 120 anak yatim yang hadir, mereka berasal dari Yayasan

Darul Abrar, Lombok Barat. LCC adakan acara buka bersama ini karena ingin berbagi, tentunya kepada mereka yang berhak menerimanya.

“Kami mau berbagi, apalagi ini di bulan yang suci, bulan yang baik. Kami juga mengundang beberapa tenant

untuk berpatisipasi, salah satunya Funworld (arena rekreasi keluarga) yang memberikan tiket gratis untuk anak yang ingin bermain. Dan ada 120 anak yang hadir malam ini”, kata Manajer LCC, Willem di sela-sela acara, Jumat (16/6).

Acara yang digelar di lantai satu LCC ini memberi kesan tersendiri bagi anak-anak Yayasan Darul Abrar. Karena selain mereka bisa berbuka puasa di tempat yang berbeda dari sebelumnya, mereka juga bisa bersenangsenang dengan mencoba berbagai permainan yang ada di Funworld. Hal yang dilakukan LCC ini menjadi contoh yang baik, karena kesempatan seperti ini mungkin jarang mereka dapatkan.

Terlihat dari rasa senang dan rasa gembira yang mereka pancarkan. Seperti saat bermain Bumper Car, banyak dari mereka yang masih terlihat kaku bahkan belum bisa memainkannya, tapi mereka sangat senang melakukannya.

Menurut Ketua FKSM, Muhammad Jefri mengatakan Mereka masih

membutuhkan uluran tangan kita semua, apalagi sekarang asramanya masih dalam pembangunan. Setatus mereka saat ini masih sebagai anak asuhan keluarga. “Kita nantinya juga ada sumbangsih untuk membangun asramanya mereka”, kata Jefri.

Menurutnya, acara buka bersama ini juga kegiatan rutin FKSM setiap tahunnya. Ini merupakan hasil donasi dari rekan-rekan anggota FKSM untuk mengajak anak-anak panti asuhan secara bergiliran setiap tahunnya, biasa diadakan di tempat Yayasan ataupun di luar lingkungannya seperti kerjasama dengan LCC ini. Dan buka puasa bersama kali ini dari 80 anggota FKSM, yang hadir sekitar 40 anggota dari perusahaan dan produk yang berbeda.

Untuk diketahui, anggota FKSM terdiri dari perwakilan principle atau distributor produk-produk yang terjual di Lombok pada bagian pemasarannya. Mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap pemasaran dan peredaran barangnya di Lombok. Seperti

peredaran barang di mall dan supermarket. Kita juga bisa mencari produk apapun di FKSM terkait consumer goods seperti makanan, minuman bahkan obat-obatan, semua ada perwakilannya di FKSM. “Forum ini baru pertama di Lom-

bok. Keuntungan bergabung di forum ini adalah kita akan memperoleh informasi mengenai peredaran barang di Lombok, keadaan pasar di Lombok, bahkan info lainnya seperti membutuhkan lowongan kerja juga ada” tandasnya. (*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 21 Juni 2017

Hotel Lombok Astoria Hadir di Mataram Mataram (Suara NTB) – Setelah hampir 1,5 tahun mewarnai pasar perhotelan di Kota Mataram, kini telah hadir Hotel Lombok Astoria. Sebelumnya bernama Hotel Golden Tulip di bawah naungan Louvre Hotel Group, maka pada Selasa (20/6) Direktur Utama PT Andalas Mataram Semesta, Hendro Nyoman telah memutuskan untuk mengelola sendiri secara mandiri Hotel Lombok Astoria.

Hal ini bedasarkan perkembangan pariwisata di NTB, terlebih pesona Lombok dan Sumbawa sudah diakui oleh dunia.

Bahkan belum lama ini NTB telah dinobatkan sebagai destinasi wisata bulan madu terbaik di dunia. Menurut situs Luxury Retreats, Lombok menjadi nomor urut pertama destinasi wisata dunia mengalahkan Costa Rika dan Lisbon.

Sementara itu, saat ini NTB menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Hotel Lombok Astoria percaya diri untuk bersaing dengan hotel lainnya. Sementara itu, Owning Company akan kembali menginvestasikan dana tambahan. Itu untuk penambahan fasilitas hotel dan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan. ‘’Hotel Lombok Astoria akan terus melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Human Resource Department dan seluruh komponen managerial,’’ kata Hendro Nyoman.

Hotel Lombok Astoria juga akan menghadirkan para professional trainer secara berkala. Hal ini bertujuan untuk terus mengasah kemampuan semua SDM Hotel Lombok Astoria, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada setiap tamunya.

Manajemen Hotel Lombok Astoria memprediksi tingkat hunian hotel mencapai 70 persen dengan total hunian 110 kamar. Dengan penambahan fasilitas dan pelayanan, manajemen hotel berharap dapat menjadi hotel terbaik di Kota Mataram, dan Indonesia pada umumnya.

Salah satu yang menjadi rangkaian dalam perubahan nama ini yaitu berbagi dengan 50 anak yatim piatu yang ada di Kota Mataram. Di bulan yang penuh berkah ini, manajemen Hotel Lombok Astoria berharap dapat menjalankan niat baik dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan maupun masyarakat sekitar. Santunan dilakukan dengan membagikan makanan dan santunan uang tunai. (lin)

Halaman 15

Langkah Solutif Antisipasi Permasalahan Sosial

Komite III DPD RI dan Pemprov NTB Bahas Draf RUU Ketahanan Keluarga Mataram (Suara NTB) – Sisi buram keluarga Indonesia masih tampak dalam gambaran makro berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Menyikapi kondisi ini, Komite III DPD RI merespons melalui penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Ketahanan Keluarga. Komite III DPD RI bersama Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, M.Si dan jajarannya melakukan Rapat Kerja di Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/6) kemarin.

Sampai saat ini, keluarga Indonesia masih memiliki permasalahan ketidakseimbangan fungsi keluarga. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya dan interaksi antar anggota keluarga. Problematika internal keluarga ini berdampak pada prestasi, kebahagiaan dan kontribusi pergaulan sosial. Selain itu permasalahan keluarga memicu persoalan sosial masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan, kenakalan, narkotika, HIV/AIDS, perkosaan dan LGBT. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Pdt. Carles Simaremare, S.Th., M.Si.Pdt dalam rapat kerja di Kantor Guber-

nur NTB mengemukakan berbagai permasalahan sosial yang ada harus disikapi. Dengan menyusun langkah progresif menyusun keluarga ideal yang bercirikan ketahanan fisik, sosial, psikologi dan budaya melalui penyusunan RUU Ketahanan Keluarga.

Ia mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga sangat perlu disusun berdasarkan pandangan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas keluarga dengan kualitas bangsa. Bangsa yang cerdas dan memiliki ketahanan terhimpun dari keluarga yang cerdas dan berketahanan. Konsep inilah yang belum ada dalam UU No. 52 Tahun 2009.

Dijelaskan, rapat kerja ini berfungsi sebagai inventarisasi materi untuk memperkaya gagasan dalam upaya menemukan substansi materi dalam draft penyusunan naskah akademik RUU Ketahanan Keluarga. Bonus demografi yang akan dihadapi negara Indonesia pada tahun 2026 harus disikapi melalui langkah antisipatif agar dapat meraih keuntungan. Di mana usia produktif mampu menanggung usia tidak produktif.

Beberapa aspirasi stakeholder dikemukakan dalam rapat kerja ini antara lain berkaitan dengan ruang lingkup RUU Ketahanan Keluarga harus lebih spesifik. Asas kebermanfaatan dalam skala jangka panjang, peranan kelembagaan, dan fungsi keluarga. Substansi pokok materi yang diusulkan meliputi masa pra nikah, pernikahan, kehamilan, kelahiran, pra sekolah, usia sekolah, masa bekerja, dewasa, lansia, dan perceraian.

Harapan ideal bagi semua pihak agar RUU Ketahanan Keluarga berfungsi sebagai langkah kolaborasi dan koordinasi antar kelembagaan dan komponen masyarakat di sektor kesehatan, ekonomi, pangan, pendidikan, sosial, pemberdayaan desa, narkotika, media, teknologi, budaya, dan keamanan.

Kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi RUU Ketahanan Keluarga di NTB ini diikuti delapan senator Komite III DPD RI. Antara lain Pdt. Carles Simaremare, S.Th., M.Si.Pdt. (Papua), Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H. (NTB), H. Ahmad Jajuli, S.IP. (Lampung), H. Oni Suwarman, A.Md. (Jawa Barat), Muhammad

Mantan Bupati Lotim Dituntut Empat Tahun

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN - Dirut PT. Andalas Mataram Semesta Hendro Nyoman memberikan keterangan, Selasa (20/6).

Siapa Danai Jamaah Ansharut Daullah Bima?

Dari Hal. 1 “Menginsipirasi serangan teror di Indonesia, memanfaatkan isu-isu yang berkembang sebagai alasan pembenar untuk melakukan aksi terornya,” jelas dia.

Penindakan terhadap tiga tersangka teroris di wilayah Bima akhir pekan lalu, adalah salah satu upaya pencegahan dengan jalan penindakan. Ia menyebut, militan ISIS di Timur Tengah makin terpojok.

ISIS yang bemarkas di Raqqa, Suriah disebut akibat terpojok memilih melebarkan sayap, salah satunya ke wilayah Asia Tenggara. Buktinya, konflik bersenjata antara militan berbaiat ISIS dan pemerintah setempat di Marawi, Filipina.

Menurut dia, pola itu menunjukkan bahwa ancaman teroris ISIS semakin nyata terbukti. Ditambah lagi dengan penangkapan tiga tersangka di kawasan Kabupat-

en dan Kota Bima itu.

Sebagai tindak lanjut, tiga orang yang ditangkap tersebut akan diperlakukan khusus dalam hal pengamanan. Termasuk anggota jaringan JAD lainnya yang masih hidup bebas bersama masyarakat sehari-hari.

“Pengamanan khusus, kita tidak boleh underestimate,” tegasnya.

Sementara pascapenangkapan itu, situasi di TKP dan kawasan Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sudah kondusif. Tetapi, kepolisian tidak mengendorkan pengamanan di Mapolsek Woha, berikut pengamanan fisik Kapolsek setempat.

“Kita ada atensi khusus Mapolsek Woha, dan anggotanya. Pengamanan Kapolsek kita backup, apakah perlu nanti dia kita pindah atau tidak kita tentukan nanti,” tandas Imam. (why)

Diduga Korupsi Rp 6 Juta Dari Hal. 1 Dalam dakwaan JPU sebelumnya, Nurwani ingin kuliah lewat program beasiswa tersebut dengan persyaratan, aktif mengabdi dan diangkat oleh ketua yayasan atau kepala madrasah dalam jangka waktu mengajar selama dua tahun.

Guna memenuhi persyaratan tersebut, Nurwani membuat surat keputusan kepala sekolah serta rekomendasi dari MTs Al-Qalam Waworada. Hanya saja, dia tidak menjadi guru di sekolah tersebut. Zakariah selaku kepala sekolah menandatangani SK pengabdian yang disodorkan terdakwa itu.

Atas dasar itulah, keduanya menjadi tersangka oleh penyidik Polres Bima Kota dan kini menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor. Dalam dakwaan primer, terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor. Sementara dalam dakwaan subsider diduga melanggar pasal 3 Jo pasal 18 dan lebih subsider diduga melanggar pasal 9 Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‘’Perbuatan terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian Negara Rp 6 juta,’’ demikian kutipan dakwaan JPU Yoga Sukmana.

Masih dalam dakwaan

JPU, Kanwil Kemenag Provinsi NTB sebelumnya mengeluarkan SK tentang penetapan bantuan tersebut. Rinciannya, sebanyak 158 orang guru kependidikan se-NTB mendapat beasiswa dan 16 orang berasal dari pengajuan yang diusulkan oleh Kantor Kemenag Bima.

Terdakwa Nurwani berada di nomor 141 dari 158 orang yang mendapatkan beasiswa itu. Bantuan tersebut sudah diterima langsung oleh terdakwa lewat rekening dan dicairkan sera digunakan oleh terdakwa atas dasar syarat SK dari MTs Al-Qalam itu.

Kuasa hukum terdakwa, Yan Mangandar,SH juga menyesalkan kasus itu dibawa ke Pengadilan.

Padahal kliennya sudah mengembalikan uang Rp 6 juta tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hanya saja kliennya mengakui tidak pernah mengajar di sekolah tersebut, sehingga SK itu memang fiktif.

Tidak dipungkiri bahwa pengembalian kerugian tidak menghapus perbuatan pidana. “Tapi kalau diukur dengan biaya yang dikeluarkan untuk sidang, saya yakini lebih banyak uang negara yang dikeluarkan,” kritiknya.

Tapi yang diherankannya, kasus itu sebenarnya sudah lama menggantung sejak tahun 2013 lalu. Namun baru diangkat tahun 2017. Pada rentang waktu tersebut kasus ini menurutnya mestinya selesai setelah dilakukan pengembalian oleh tersangka. (ars)

Mataram (Suara NTB) Mantan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Sukiman Azmy dituntut jaksa dengan pidana penjara selama empat tahun di Pengadilan Tipikor Mataram, Selasa (20/6) kemarin dalam kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar investasi iPasar Indonesia. Selain itu, jaksa juga menuntut empat tahun penjara terhadap terdakwa dua, Alexander Gee selaku pemegang saham PT.iPasar Indonesia. Kedua terdakwa dan kuasa hukum masing masing akan membacakan pledoi pada Selasa (4/7) depan.

Kedua terdakwa, sebagaimana materi tuntutan dibacakan JPU Budi Tridadi, SH dan Sukardin, SH, juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primair. Sukiman dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pi-

dana korupsi. Menurut jaksa, Sukiman diduga terbukti menerima suap Rp 1,5 miliar dari managemen iPasar Indonesia, dibuktikan dengan transfer yang masuk ke rekening pribadinya.

Jaksa juga menuntut mantan Bupati Lotim untuk membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan. Selain membayar denda Rp 200 juta, Sukiman juga diharuskan mengembalikan uang Rp 192 juta ke Pemda Lotim terkait biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan jaringan listrik pada Sistem Resi Gudang (SRG) yang dipakai lokasi pengelolaan investasi jagung oleh iPasar.

Usai mendengarkan tuntutan, Sukiman yang khas dengan baju safari warna abu menanggapi santai. Saat dimintai komentarnya, Sukiman enggan panjang lebar. “Kita ikuti saja prosesnya.

Ini kan masih panjang, masih ada kesempatan,” jawabnya. Hal hal yang jadi pembelaannya, nanti akan disampaikan saat sidang

Jangan Hambat KEK Mandalika Dari Hal. 1 kata Kholilur Rochman dikonfirmasi Suara NTB di selasela memantau kesiapan angkutan Lebaran di Lombok International Airport (LIA), Selasa (20/ 6) siang kemarin.

Ia mengatakan, harus ada laporan dari ITDC baru pihaknya akan menindaklanjuti kasus penghentian proyek penataan Pantai Kuta tersebut. Jika ada laporan secara resmi, maka pihaknya akan menindaklanjuti secara hukum.

Ia mengharapkan, warga jangan menghambat pembangunan KEK Mandalika. Apalagi pembangunan kawasan itu dihajatkan untuk kepentingan masyarakat Lombok Tengah.

“Apalagi ini sudah sesuai dengan UU. Kalau ada memang gugatan-gugatan secara keper-

dataan ajukan secara keperdataan. Jadi kita, pemerintah sudah membuka jalan untuk bisa mengajukan gugatan secara perdata,” terangnya.

Penyelesaian proyek penataan kawasan Pantai Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah oleh ITDC terancam molor. Setelah lahan tempat pelaksanaan proyek diklaim warga desa setempat.

Tidak hanya mengklaim, warga juga menghentikan paksa pengerjaan proyek tersebut.

Pantauan Suara NTB di kawasan Pantai Seneq Kuta yang diklaim warga, Senin (19/6) lalu, menunjukkan, praktis tidak ada aktivitas pekerjaan di kawasan tersebut. Padahal material proyek sudah siap di lokasi proyek. Pekerja juga sudah disiapkan oleh pihak rekanan penataan kawasan Pantai Kuta tersebut. (nas)

Bangunan Terminal Mandalika Jadul Dari Hal. 1 Cuma, memang bangunannya jadul. Jadi harus segera diberesin supaya lebih nyaman termasuk juga sarana publik untuk anak-anak di situ,” kata gubernur usai memantau kesiapan angkutan Lebaran di LIA, Selasa (20/6) siang kemarin.

Menurut gubernur, perlu ada playground bagi anak-anak di Terminal Mandalika. Pasalnya, banyak juga para penumpang yang menunggu bus di sana membawa anak-anak mereka. “Jadi, supaya nyaman lah. Apalagi akan menempuh perjalanan panjang memakai bus,” katanya.

Dari sisi kelaikan dan kenyamanan sudah cukup bagus.

Begitu juga seperti yang ada di Pelabuhan Lembar. Di Pelabuhan Lembar, sudah disiapkan ruang menyusui bagi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya yang cukup representatif. Ia juga melihat alur penumpang tidak rumit. “Alurnya itu sederhana, cepat, efisien, bagus,” ucapnya.

Dari sisi keamanan, lanjut gubernur, alat transportasi publik seperti bus dan kapal penyebarangan sudah laik jalan. Para sopir dilakukan pemeriksaan narkoba.

Begitu juga di Pelabuhan Lembar, sudah ada check list para penumpang yang menyeberang. Ia juga melihat pelampung di kapal penyeberangan sudah lengkap.

Gubernur menekankan pentingnya petugas memperhatikan

SOP. Baik itu transportasi darat, laut dan udara. Bukan hanya SOP menyangkut alat transportasi yang perlu diperhatikan, tetapi juga hal yang mengtaur pergerakan dan keamanan harus menjadi perhatian. Termasuk juga SOP ketika terjadi masalah di lapangan. Seperti penumpukan penumpang dan kendaraan.

Siapa yang memiliki otoritas mengambil keputusan juga harus jelas. “Tadi disampaikan sudah ada SOP-nya, ada otoritas pelabuhan yang punya kewenangan. Kita harapkan kalau aspek kenyamanan, keamanan dan SOP itu bisa terlaksana, terintegrasi. Mudahan lebih nyaman,” harapnya.

Saat melakukan pemantauan di Pelabuhan Lembar, Gubernur disambut Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si dan jajaran ASDP serta Otoritas Pelabuhan.

Pada kesempatan tersebut, gubernur menekankan pengelola pelabuhan supaya mengutamakan kendaraan yang mengangkut kebutuhan pokok.

Pihak pengelola pelabuhan menyatakan, sesuai instruksi dari pusat bahwa memang kapal pengangkut bahan pokok diutamakan bongkar muat.

Puncak arus mudik di Pelabuhan Lembar diprediksi pada H1 Lebaran mendatang. Pihak ASDP menyiapkan 32 kapal untuk melayani penyeberangan di Pelabuhan Lembar. (nas)

dengan agenda pledoi.

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Yapi, SH.,MH itu, agenda kedua pembacaan tuntutan untuk terdakwa Alexander Gee. JPU yang sama juga menuntut pemegang saham iPasar Indonesia ini dengan empat tahun penjara denda Rp 200 juta subsidair Rp enam bulan kurungan. Terdakwa disebut JPU terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primair melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a, karena diduga memberikan uang suap Sukiman Azmi yang saat itu menjabat Bupati Lombok Timur sebesar Rp 1,5 miliar. Uang yang diklaim sebagai jaminan investasi itu, dipastikan JPU sebagai dana tidak sah yang diberikan terdakwa Alexander Gee kepada terdakwa Sukiman Azmy.

Atas tuntutan itu, Alexander melalui kuasa hukumnya Muhtar M. Saleh, SH.,MH mengaku akan menyampaikan tanggapan atas tuntutan tersebut.

Muhtar sempat menyinggung materi tuntutan JPU yang tidak mempertimbangkan fakta fakta dalam persidangan, terutama hal yang berkaitan dengan pembelaan terdakwa. (ars)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Wagub dan rombongan anggota Komite III DPD RI foto bersama usai pembahasan naskah akademik dan draf RUU Ketahanan Keluarga di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (20/6) kemarin.

Rakhman, S.E., S.T. (Kalteng), KH. Muslihuddin Abdurrasyid, Lc., M.Pdi. (Kaltim), Hj. Suriati Armaiyn (Maluku Utara), Habib hamid Abdullah (Kalimantan Selatan).

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, Sh, M.Si menekankan pentingnya peran keluarga bagi kemajuan bangsa dan negara. Kualitas keluarga turut ditentukan oleh kondisi perekonomian keluarga. ‘’Keluarga yang sejahtera akan melahirkan anak- anak yang kuat dan berkualitas,’’ tegasnya.

Dihadapan jajaran anggota Komite III DPD RI, Wagub menjabarkan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilaksanakan Pemprov NTB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diterangkannya, target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerahdaerah di kawasan Nusa Tenggara diharapkan mencapai 6,22 persen. Khusus untuk NTB, diharapkan mencapai 6,68 persen. Wagub optimis target tersebut dapat dicapai. (nas/*)

Penumpang Naik 15 Persen, Dua Maskapai Ajukan ”Extra Flight” di LIA Praya (Suara NTB) – Sebanyak dua maskapai di Lombok International Airport (LIA) mengajukan penerbangan tambahan (extra flight). Jumlah penumpang di LIA meningkat sebesar 15 persen untuk semua rute, baik domestik dan luar negeri.

Hal tersbeut diungkapkan Kepala Departemen Fasilitas LIA, Marsidi disela-sela pemantauan angkutan lebaran yang dilakukan gubernur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB, Selasa (20/6) siang kemarin. Ia menyebutkan, dua maskapai yang mengajukan extra flight yakni Lion Air dan Garuda Indonesia.

Lion mengajukan extra flight untuk rute Lombok – Surabaya.

Sedangkan Garuda Indonesia mengajukan extra flight untuk rute Lombok – Denpasar.

“Sekarang sudah berjalan untuk extra flight sampai H+11 lebaran. Lion itu rute SurabayaLombok, sedangkan Garuda Indonesia untuk rute Lombok –

Denpasar,” kata Marsidi.

Ia menyebutkan, jumlah penumpang sejak beberapa hari terakhir meningkat 15 persen.

Pada hari-hari biasa, jumlah penumpang di LIA sebanyak 8.000 orang lebih. Sementara saat ini sudah mencapai 10.000 orang penumpang sehari.

Dikatakan, puncak arus mudik di LIA jika berkaca dari tahun sebelumnya pada H+2 lebaran. Tahun ini, puncak arus mudik Lebaran juga diprediksi pada H+2 lebaran. Ia mengungkapkan, kenaikan jumlah penumpang di LIA rata-rata terjadi untuk semua rute. Baik domestik dan mencanegara.

Ia mengatakan, rute Lombok – Lumpur yang dilayani maskapai Air Asia juga mengalami peningkatan sekitar 15 persen.

Hal itu terlihat dari banyaknya para TKI asal NTB yang mudik Lebaran. Ia menyebutkan, dari 84 penerbangan sehari di LIA, sekarang sudah naik menjadi 89 penerbangan dalam sehari. (nas)

Harus Diputus, Rantai Indoktrinasi Radikalisme di NTB Dari Hal. 1 Dan itu menurut saya lebih banyak yang ikut-ikutan, lebih banyak. Kalau yang biang-biangnya ditangkapin,’’ tegasnya.

Bagi yang ikut-ikutan ini, lanjut gubernur, harus diajak kembali dengan cara-cara yang baik. Hal inilah yang sedang dilakukan Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. Menurutnya, upaya untuk menangkal paham radikalisme ini harus ada penjelasan tentang konsepkonsep agama yang benar. Misalnya, tentang jihad. Konsep mengenai jihad ini harus dijelaskan dengan benar.

Kemudian, konsep bernegara dalam Islam tentang bagaimana posisi seorang muslim terhadap negara. Jangan sampai, kata Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab gubernur, ada anggapan negara seperti saat ini tidak ada pada zaman Rasul.

Sehingga, konsep bernegara

SELASA, 19 Juni 2017

saat ini dianggap tidak benar.

Ia menjelaskan, substansi dari negara adalah menghadirkan kemaslahatan. Dan itu merupakan inti dari ajaran Islam dan juga ajaran Rasul.

Yakni, menempatkan hak dan kewajiban dengan benar, membangun tatanan masyarakat yang baik menuju kesejahteraan. Sehingga, menurut TGB, harus diluruskan beberapa konsep yang keliru tentang pemahaman keagamaan.

Selain itu, harus dipastikan betul bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ada rasa keadilannya. Jangan sampai ada perasaan bahwa keadilan ekonomi belum terwujud. Atau ada perasaan-perasaan dari masyarakat yang merasa dipinggirkan atau dimarginalkan.“Perasaan-perasaan ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Jadi menurut saya perlu kita semua memastikan regulasi mengandung nilai

keadilan untuk semua. Kemudian paling penting mengokohkan kembali institusi-institusi pendidikan yang ada. Baik itu formal maupun informal,” katanya.

Menurut TGB, institusi pendidikan yang paling penting adalah keluarga. Kemudian sekolah dan tempat ibadah.

Selain itu, ada juga tokoh agama. Semuanya ini harus bersinergi dan tidak boleh terputus. TGB mengatakan, tidak boleh secara gampang media mengatakan bahwa di masjid ada teroris.

Sebab ini akan menimbulkan kesan takut kepada masyarakat bahwa masjid tidak kondusif. “Padahal masjid itu berperan untuk menciptakan spiritualitas.

Jadi, jangan sampai institusi yang hebat ini kemudian dijauhi oleh masyarakat. Karena kita salah mengelolanya,” tandasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 21 Juni 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PLN Santuni 500 Anak Yatim dan Dhuafa Foto bersama para penerima santunan dengan jajaran Pimpinan PLN Wilayah NTB

Mataram (Suara NTB) Berbagi dengan anak yatim dan dhuafa sudah menjadi tradisi tahunan PLN. Jelang lebaran tahun 2017 inipun, sebanyak 500 anak yatim dan dhuafa tak ketinggalan diberikan santunan Lebaran 1438 Hijriyah oleh PLN Wilayah NTB. Secara nasional, PLN juga sukses menyelenggarakan buka puasa bersama dengan lebih dari

24.000 anak yatim dan dhuafa dari Sabang hingga Merauke di sepanjang bulan Ramadhan 1438 H. Kegiatan disebut sebagai wujud kepedulian perusahaan listrik negara ini untuk berbagi dan memperkuat tali silaturahmi dengan masyarakat.

Di Provinisi NTB, kegiatan dipusatkan di Kantor PLN APDP Mataram dan lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker, Tanjung Karang, Kota Mataram, awal pekan ini.

Tahun ini acara bertajuk “Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim dan Dhuafa” terpusat di Jakarta Convention Center, Senin (19/6).

PLN mengundang 3.200 anak yatim dan dhuafa dari 64 yayasan di Jabodetabek untuk saling berbagi kebahagiaan di bulan berkah nan suci ini.

Berdasarkan keterangan Humas PLN Wilayah NTB, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang hadir di tengah-tengah para anak yatim dan dhuafa memberikan apresiasi. Didampingi Direksi dan Dewan Komisaris PLN. “Selamat atas kegiatan yang dilaksanakan.

Atas nama Pemerintah, saya mengapresisasi seluruh kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh PLN,” demikian Humas menyampaikan ucapan langsung orang nomor dua di republik ini.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir di kesempatan ini secara simbolis memberikan dana santunan dengan total Rp 2,65 miliar yang akan disumbangkan ke 64 yayasan di Jabodetabek. Sementara itu, total donasi yang diberikan PLN kepada anak yatim dan dhuafa di seluruh wilayah Indonesia sedikitnya Rp 10 miliar. Di Provinsi NTB, donasi terkumpul mencapai Rp 250 juta.

Dana santunan untuk anak yatim dan dhuafa yang diberikan PLN sepanjang Ramadhan 1438 Hijriyah ini merupakan dana dari PLN Peduli dan sebagian dari zakat pegawai PLN yang dikelola oleh LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah) PLN. Sebelumnya, program santunan anak yatim dan dhuafa telah diadakan oleh LAZIS PLN di awal Ramadhan 1438 H dengan mengundang 10.000 anak yatim dari seluruh Indonesia.

“Momen ini sangat tepat untuk PLN berbagi dengan sesama. Diharapkan adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa yang akan selalu

menerangi negeri ini,” demikian Sofyan Basir.

Sofyan menambahkan, kegiatan tahunan ini menurutnya adalah wujud kepedulian PLN ter-

hadap anak bangsa dan salah satu bentuk silaturahim terhadap masyarakat sekaligus ungkapan syukur bahwa PLN tetap eksis menerangi nusantara. (bul)