Edisi Selasa 21 Mei 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 21 MEI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

Tak Terima Anaknya Ditangkap IBU kandung salah seorang terduga teroris inisial AH alias Muchlas Adiputra, Hj. Rahma, tidak menerima anaknya ditangkap dalam dugaan terlibat jaringan teroris. Menurut Rahma, anaknya tidak pernah berbuat kejahatan kepada orang. AH, kesehariannya hanyalah penjual tahu dan tempe.

Rahma menegaskan bahwa anaknya dituduh telah berbuat suatu kesalahan dan melanggar pidana sehingga bisa ditangkap, Ia berharap pihak berwajib agar memberitahukan kepada keluarganya. ‘’Sampai saat ini kesalahan anak saya sampai ditangkap, saya pun tidak tahu,’’’ kata Rahma didampingi kakak AH, Senin (20/5).

Tidak hanya tidak mengetahui kesalahan anaknya. Rahma bahkan sampai saat ini belum mengetahui di mana keberadaan anaknya AH. Ia mengaku ingin sekali menjenguk, membawakan makanan serta pakaian ganti. ‘’Kami berharap keberadaan anak saat saya bisa diketahui,’’ katanya.

Sementara istri AH, Nurhidayah (23) mengatakan peristiwa yang menimpa suaminya itu terjadi pada Sabtu, (18/5) sore sekitar pukul 16.00 Wita. Saat itu ia sedang membeli es untuk berbuka puasa.

Sebelum penangkapan, suaminya sempat memberitahukan kepada dirinya lantaran mencurigai sebuah mobil berwarna hitam yang parkir tidak jauh dari rumah mereka di Lingkungan Gindi Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sekitar pukul 14.00 Wita. ‘’Suami saya sampai menyampaikan kecurigaannya hingga dua kali kepada saya terkait keberadaan mobil itu,’’ katanya.

Namun tepat pukul 16.00 Wita, ia bersama suaminya ke luar rumah menggunakan sepeda motor. Mobil hitam yang dicurigai tersebut juga mengikuti dari belakang. Sampai di sebuah kios di Kelurahan Melayu, sepeda motor yang dikendarai AH dan istrinya dihadang. ‘’Yang saya lihat ada lima orang yang ke luar dari mobil.

Dua orang diantaranya memegang motor,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1440 H/2019 M 04:51

05:01

12:15

15:35

18:07

19:19

Informasi diperoleh Suara NTB, penangkapan berlangsung Sabtu (18/5) lalu sekitar pukul 15.30 Wita. Mereka yang ditangkap itu merupakan jaringan kelompok Jamaah

Ansharut Daulah (JAD) Penatoi, Kota Bima.

Mereka adalah MFH alias Is, ditangkap di depan Kantor UPT Kehutanan Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda

Kota Bima. Kemudian MFS alias Reli ditangkap di gudang kayu Ustadz Lahmudin, KK ditangkap pada saat mengisi bahan bakar motor di Kios Idaman simpang SMAN 4 Kota

Bima. Ditangkap berikutnya, Kus alias Sofian Bin Taufik alias Pian ditangkap di gudang usaha kayu yang sama. Ke lima, ditangkap AH alias Muchlas Adiputra ditangkap di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima.

Keenam, Ass alias Asgaf, ditangkap di Kabupaten Dompu.

Sementara barang bukti yang diamankan tiga unit motor milik para terduga teroris. Polisi belum

mengungkap barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas terorisme lainnya.

Kapolda NTB Birgjen Pol. Nana Sudjana membenarkan penangkapan terduga teroris tersebut. Namun katanya, itu sepenuhnya kewenangan Densus 88 Antiteror Mabes Polri. ‘’Kami hanya back up saat penangkapan, yakni pengamanan masyarakat sekitar.

Bersambung ke hal 15

Kasus Bibit Jagung Terancam Tak Didampingi TP4D Mataram (Suara NTB) Pengadaan bibit jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB terancam tak didampingi Tim Pengawal, Pengaman dan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) jika benar bermasalah. Tim akan turun melakukan verifikasi untuk mengecek kebenaran informasi bibit itu gagal tumbuh atau kualitasnya buruk.

Rencana klarifikasi dan cek lapangan akan dilakukan dalam waktu dekat.

TP4D Kejaksaan akan turun langsung ke kelompok tani penerima demi mendapat fakta soal bibit gagal tanam tersebut. ‘’Arahan dari pimpinan, kami akan cek lapangan dulu untuk membuktikan kebenaran masalah bibit ini,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH didampingi Kasi TP4D, Erwin Indrapraja, SH.,MH, Senin (20/5).

Fokus pengecekan akan dilakukan di Kabupaten Sumbawa, bisa juga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akan tergantung kebutuhan tim. Sebab hanya Dinas Pertanian dua daerah itu sudah secara terbuka mengakui masalah bibit jagung JH 27 yang gagal tanam untuk jatah 10.000 hektar.

Hasil pengecekan kemudian jadi dasar pertimbangan, apakah akan dilakukan pendampingan atau tidak.

Jika memang ada masalah sesuai dengan informasi LSM dan pemberitaan, maka akan jadi pertimbangan mengambil sikap. ‘’Jika memang bermasalah, ya maka TP4D akan menolak pendampingan,’’ tegasnya.

(Suara NTB/ils)

TAK MAKSIMAL - Nampak tanaman jagung milik Kelompok Tani Tanah Subur di Desa Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak tumbuh dengan maksimal. Diduga disebabkan bibit jagung yang kualitasnya buruk.

Proyek pengadaan bibit jagung se NTB itu sudah didistribusikan ke kelompok tani, baru kemudian muncul persoalan.

TP4D Kejaksaan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan awal, bahkan hingga proses pendistribusian barang. Ketika di-

informasikan soal indikasi tidak dilakukan uji lab pada bibit tersebut, pihaknya tidak tahu persis. ’’Sebab memang tidak ada pendampingan di awal. Tahu tahunya ada persoalan,’’ katanya.

Bagaimana dengan pendampingan

TP4D yang sudah dilakukan? Ia mengklarifikasi bahwa belum ada kesepakatan pendampingan secara resmi antara TP4D dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Bersambung ke hal 15

Gubernur Ajak Masyarakat Cerdas dan Bijak Bermedsos ki sang pembuat hoaks.

MEDIA sosial (Medsos) Oleh karena itu, apabila semestinya dimanfaatkan menjumpai berita dengan untuk bersosialisasi dan judul provokatif, sebaiknya berinteraksi dengan menyemasyarakat mencari referbarkan konten-konten posiensi berupa berita serupa tif. Sayangnya, beberapa dari situs online resmi. Kepihak memanfaatkannya mudian bandingkan isinya, untuk menyebarkan inforapakah sama atau berbemasi yang mengandung da. Jangan begitu ada berikonten negatif. Jika hal ta langsung dishare. tersebut dibiarkan, dikhaPemerintah juga beruwatirkan bisa merusak dan paya untuk mengurangi bahkan mengancam stabilpenyebaran hoaks denitas keamanan. gan cara menyusun UnMenyadari hal tersebut, dang-undang yang di sudah banyak kelompok dalamnya mengatur yang secara proaktif mensanksi bagi pengguna ingajak masyarakat agar ternet yang turut menyelebih cerdas menggunakan barkan konten negatif. media sosial. Ajakan untuk Sementara, Plt.Kepala cerdas dan bijak bermedsos Dinas Komunikasi, Inforjuga disampaikan Gubermasi dan Statistik (Kominnur NTB, Dr. fotik) NTB, Gede Putu AryH.Zulkieflimansyah. ‘’Mari (Suara NTB/dok) adi, S.Sos.MH menambahkita menggunakan media H.Zulkieflimansyah kan bahwa Kementerian sosial secara cerdas dan biturut jak. Informasikan hal-hal positif yang didasari Komunikasi dan Informatika pada kebenaran. Bukan informasi-informasi mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan tanpa didasari kebenaran (menyesatkan) atau literasi digital. Kemenkominfo katanya, secara kontinu menginformasikan berita-berita hoaks hoaks,’’ katanya mengingatkan.

Untuk diketahui bahwa berdasarkan data, yang beredar luas di media sosial untuk diwasjumlah masyarakat NTB yang menggunakan padai masyarakat.

Seperti dalam sepekan terakhir, Kemenkomedia sosial sangat tinggi. Ini adalah hal positif, jika yang disebarkan melalui medsos itu minfo mencatat ada 31 informasi hoaks bereadalah informasi-informasi positif. Jangan dar di medsos. Informasi hoaks itu tidak saja menyebarkan informasi-informasi yang dira- isu dalam negeri juga luar negeri. Beberapa gukan kebenarannya apalagi menyesatkan. berita hoaks isu dalam negeri misalnya soal ‘’Mari kita sama-sama rawat daerah ini. Mari guru impor sudah datang dari Filipina di Bekakita jaga NTB, dengan menghadirkan informa- si. Di media sosial dimuat sebuah foto penyambutan kedatangan 3 orang guru dari negara Filsi positif menuju NTB Gemilang,’’ ajaknya.

Jenis-jenis berita hoaks itu seringkali meng- ipina ke sekolah SMP Negeri 39 Bekasi yang gunakan judul sensasional yang provokatif. menuai kesalahan persepsi di kalangan Misalnya dengan langsung menuding ke pihak masyarakat. Banyak akun yang menarasikantertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita nya sebagai Guru Impor yang siap menggusur media resmi, hanya saja diubah-ubah agar keberadaan guru lokal. menimbulkan persepsi sesuai yang dikehenda- Bersambung ke hal 15

KAPOLDA NTB, Brigjen Pol. Drs. Nana Sudjana, MM meminta masyarakat di daerah tak ikut ajakan aksi 22 Mei di Jakarta. Ia mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 di NTB berjalan dengan baik. ‘’Saya mengharapkan tidak perlu sampai ada mengikuti ajakan-ajakan. Misalnya harus ke Jakarta. Cukup dari sini pun kita bisa mengikuti apa perkembangan-perkembangannya,’’ pesan Kapolda dikonfirmasi usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Senin (20/5).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Diklarifikasi Bantuan Bibit Jagung

(Suara NTB/nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya enam terduga teroris ditangkap tim Densus 88 Antiteror, Sabtu (18/5) lalu di Kota Bima. Mereka diduga terkait jaringan teroris yang akan melakukan aksi bersamaan pada demo 22 Mei di KPU RI. Hingga berita ini ditulis, ke enam terduga teroris masih diperiksa di Mako Brimob Polda NTB.

Masyarakat NTB Sudah Dewasa

DINAS Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB diklarifikasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait pengadaan dan distribusi bantuan bibit jagung yang menuai persoalan di beberapa kabupaten.

Bantuan bibit jagung kualitas buruk ditemukan di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. ‘’(Distanbun)sudah memberikanklarifikasi ke TP4D. Artinya dalam masa ini dia tetap bisa berkonsultasi ke Sekretariat TP4D. Bersambung Ibnu Salim ke hal 15

Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

Enam Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Bima

TO K O H

Nana Sudjana

16 HALAMAN NOMOR 64 TAHUN KE 15

Terkendala Keterbatasan PPNS

Pengendalian Tata Ruang, Wujudkan NTB Asri dan Nyaman Mataram (Suara NTB) Salah satu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd adalah mewujudkan NTB Asri dan Lestari. Pengendalian tata ruang menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB melalui Bidang Tata Ruang menekankan pentingnya pengendalian. Untuk

mewujudkan NTB yang asri, aman, nyaman dan lestari perlu penegakan terhadap pelanggaran tata ruang.

Kepala Bidang Tata Ruang PUPR NTB, Ni Nyoman Yuli Suryani, ST, MT mengatakan, pengendalian perlu dilakukan supaya perencanaan tata ruang yang direncanakan betul-betul terimplementasi di lapangan. ‘’Percuma kita merancangnya secara partisipatif, sekarang pengendalian ini seperti apa. Supaya sesuai dengan apa yang kita rencana-

kan,’’ kata Yuli dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Ia mengatakan, instrumen pengendalian tata ruang sudah ada. Sekarang, tinggal implementasinya di lapangan.

Menurutnya, kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang harus diperjelas dan diperkuat. ‘’Sudah ada PPNS Tata Ruang. Tapi dia belum punya power berdiri di atas kakinya sendiri. Kelembagaannya perlu diperjelas. Apakah PPNS itu di bawah Kementerian

Hukum dan HAM atau kepolisian. Sehingga ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan, bisa,’’ katanya.

Yuli menyebutkan, jumlah PPNS Tata Ruang di NTB sebanyak 28 orang. Dari jumlah itu, hanya sedikit yang bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena mereka saat ini tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bersambung ke hal 15 Ni Nyoman Yuli Suryani

(Suara NTB/nas)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

Halaman 2

Fraksi-fraksi Dewan Tanggapi Pendapat Walikota Atas 4 Buah Raperda Hak Inisiatif DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Senin (20/5) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi-fraksi Dewan terhadap pendapat Walikota Mataram atas empat buah raperda hak inisiatif Dewan. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha. Dalam kesempatan itu, Walikota diwakili oleh Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura. Tanggapan fraksifraksi Dewan terhadap pendapat Walikota Mataram atas empat buah raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH. 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Dewan menyampaikan terima kasih atas adanya pandangan yang sama antara Dewan dengan Eksekutif yang pada prinsipnya memandang bahwa pengajuan Raperda ini sebagai langkah baik dalam penyusunan sebuah regulasi yang lebih terarah dan konstruktif dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kota Mataram ke depannya. ‘’Dengan demikian, harapan kami untuk terus mengupayakan terbangunnya suatu sistem pengelolaan keolahragaan melalui gerakan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dalam rangka mewujudkan Mataram sebagai kota olahraga (Sport City) akan menjadi point penting di dalam pembahasannya nanti oleh Dewan Bersama Eksekutif,’’ papar Parhan.

2. Raperda tentang Penanaman Modal Sebagaimana yang telah dikemukakan Walikota, upaya Pemkot Mataram untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan untuk mendukung upaya tersebut yang salah satunya dengan menerbitkan regulasi daerah di bidang penanaman modal. Hal ini juga akan sejalan dengan keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan yang arahnya untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor di dalam mengembangkan investasi di Kota Mataram.

3. Raperda tentang Pemeliharaan Jalan Pentingnya kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan termasuk sarana pendukung jalan adalah sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi jalan di Kota Mataram agar tetap berfungsi secara optimal, sehingga harus ditangani secara cepat, tepat dan efektif serta didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

4. Raperda tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan Untuk mewujudkan harapan Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat guna melakukan penertiban hewan peliharaan yang keberadaannya dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia yang diakibatkan dari hasil kontak dengan hewan peli-

haraan tersebut, maka diperlukan Perda ini sebagai instrument di dalam pelaksanaannya.

Untuk mendalami pembahasan empat raperda tersebut, Dewan memutuskan membentuk empat pansus.

Pansus Raperda tentang Pemeliharaan Jalan : Ketua : I Gede Wiska, SPt Wakil Ketua : Syamsul Bahri, SH Anggota – anggota : Zaitun, SH Bq. Ika Febriyanti, SH., MH Drs. I Ketut Sugiarta Ismul Hidayat M. Halabi, S.Ag H. Ibrahim Azhar Hj. Dian rachmawati, S.Sos

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi-fraksi Dewan terhadap pendapat Walikota Mataram atas empat buah raperda hak inisiatif Dewan, Senin kemarin

Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan : Ketua : IGB Hari Sudana Putra, SE Wakil Ketua : Fuad Sofian Bamasaq, SH Anggota – anggota : TGH. Ahmad madani, S.Sos TGH. Mujiburrahman Lalu Suriadi, SE HM. Faesal H. Azhar Anshori Pansus Raperda tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Peliharaan Ketua : I Gde Sudiarta Wakil Ketua : I Nyoman Yogantara, SH Anggota – anggota : Ali Aswandi Muhtar H. Saipul Wardi, SP HM. Ehlas, SH., MH Hj. Kartini Irwarni, SPd Rangga Danu Meinaga A, SH., MH Pansus Raperda tentang Penanaman Modal Ketua : Drs. HM. Zaini Wakil Ketua : Abdul Malik, S.Sos Anggota – anggota : Herman, AMd Abd. Rachman, SH I Wayan Wardana, SH Drs. HM. Noer Ibrahim Drs. HM. Husni Thamrin, MPd Akhmad Azhary Ma’aruf Misban Ratmaji, SE Parhan, SH. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

TANGGAPAN - Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., membacakan tanggapan fraksi-fraksi Dewan terhadap pendapat Walikota Mataram atas empat buah raperda hak inisiatif Dewan, Senin kemarin.

(Suara NTB/ist)

LAGU KEBANGSAAN - Dari kiri ke kanan, Asisten II Setda Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Wakil Ketua H. Muhtar, SH., dan wakil Ketua I Wayan Sugiartha menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya.

Dana Kelurahan Mulai Cair Belum Pahami Pertanggungjawaban BADAN Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, telah memberi lampu hijau pencairan dana kelurahan. Sumber daya aparatur di kelurahan jadi kendala untuk sistem pelaporan. Penguatan perlu dilakukan melalui workshop melibatkan instansi teknis.

Camat Ampenan, Muzakir Walad membenarkan dana kelurahan telah bisa dicairkan untuk pelaksanaan dua termin. Kecamatan selaku kuasa pengguna anggaran siap memfasilitasi. Tetapi persoalannya adalah, pertama, kelurahan memiliki sumberdaya aparatur kurang memadai. Kedua, lurah belum mengerti pola swakelola tipe I – IV yang disampaikan oleh Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram.

Minimnya pemahaman pegawai di kelurahan sambungnya, pihaknya akan bersurat ke Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Bagian Layanan Pengadaan menggelar workshop, agar lurah tidak salah persepsi terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“SDM di kelurahan ini masih jadi kendala,” kata Muzakir ditemui, Senin (20/5) Dalam sistem pelaporan ada kemiripan dengan DPA murni. Tetapi kata dia, dana ke-

lurahan adalah barang baru sehingga kelurahan masih harap – harap cemas. Setidaknya perlu penjelasan detail terkait petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis atas peraturan menteri serta petunjuk teknis dari sistem swakelola dikeluarkan oleh Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram.

Mantan Lurah Banjar ini memastikan, di tengah perjalanan dipastikan ada pertanyaan – pertanyaan dari kelurahan maupun bendahara pengeluaran. “Kita harus segera tunjuk dua pejabat yang mengurus soal itu,” tandasnya.

Penyerapan dana kelurahan oleh pemerintah pusat maksimal 50 persen pertengahan Agustus mendatang. Dia meyakini target itu bisa terserap 50 persen lebih.

Pasalnya, rata – rata penggunaan dana itu 50 persen untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana. Sisanya, pemberdayaan masyarakat berbasis pelatihan maupun sosialisasi.

Untuk kegiatan fisik diprioritaskan pada pekerjaan yang tidak diintervensi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Seperti pembuatan paving blok, perbaikan irigasi dan lainnya. “Apa yang tidak dikerjakan OPD teknis.

Itu yang dikerjakan kelurahan,”

(Suara NTB/cem)

Muzakir Walad terangnya.

Pihaknya membutuhkan percepatan sehingga kelurahan dioptimalkan untuk segera mengerjakan kegiatan yang telah dimasukkan dalam dokumen musyawarah kelurahan. Tenggat waktu dua bulan untuk pekerjaan fisik dipastikan tidak akan mengurangi kualitas pekerjaan.

Kelurahan kata Muzakir, melibatkan BKM atau kelompok masyarakat memiliki pengalaman di bidang tersebut. (cem)

Semua Titik Harus Diuji Petik SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengapresiasi langkah Dishub Kota Mataram yang menaikkan target retribusi parkir di pasarpasar tradisional yang ada di Kota Mataram. ‘’Ini ide cemerlang. Memang kalau masuk uang di situ (retribusi parkir pasar tradisional, red) sangat gampang. Dengan catatan harus koordinasi dengan jukir-jukir itu semua. Jukir ini kan lebih kaya dari kepala dinas,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (15/5) kemarin.

Dia mencontohkan parkir di Pasar Pagesangan, Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika. Di sana, lanjut dia, potensinya sudah sangat nyata.

Kebon Roek dan Mandalika misalnya, tidak hanya buka pada pagi hari saja, melainkan hingga sore hari, sehingga potensinya juga sangat menjanjikan. Noer Ibrahim mengingatkan, kebijakan menaikkan target retribusi parkir di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram harus didasarkan pada hasil uji petik. ‘’Jadi penentuan kenaikan

target ini, jangan meraba-raba, harus jelas tolak ukurnya,’’ demikian politisi Golkar ini.

Apalagi, lanjut Noer Ibrahim selama ramadhan bahkan menjelang Idul Fitri nanti, hampir semua titik parkir diyakini akan semakin ramai. Untuk mengamankan tingginya potensi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Mataram, anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini menyarankan supaya Dishub Kota Mataram mengubah strategi. ‘’Ganti baju jukir, jangan warna itu lagi,’’ usulnya. Kalau setelah dilakukan penggantian seragam jukir, kemudian nantinya masih ada jukir yang menggunakan rompi warna oranye, berarti itu adalah jukir liar. Bahkan, anggota Dewan paling serior ini mengusulkan agar Dishub Kota Mataram mengganti seragam jukir di Kota Mataram dengan warna putih. Dia menganggap seragam jukir saat ini berupa rompi warna oranye sudah sangat banyak ditiru oleh jukir liar.

Pada bagian lain, Noer Ibrahim menyarankan supaya kebijakan menaikkan target retri-

(Suara NTB/fit)

HM. Noer Ibrahim busi parkir hendaknya tidak hanya menyasar pasarpasar tradisional, melainkan tempat-tempat lainnya.

Seperti mall, swalayan, perbankan dan toko-toko. ‘’Jadi semua titik harus dilakukan pengujian secara serentak. Jangan sampai hanya Pasar Pagesangan yang dikejar. Dengan demikian PAD dari parkir bias lima kali lipat,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat telah mentransfer dana alokasi umum (DAU) untuk dana kelurahan sekitar Rp9 miliar lebih. Karena itu kelurahan boleh mengajukan pencairan dana tersebut kepada Pemkot Mataram. Dana ini terancam hangus jika tidak terserap 50 persen pada 16 Agustus mendatang.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H. M. Syakirin Hukmi menerangkan, pihaknya telah menerima transfer dana dari pemerintah pusat sekitar Rp9 miliar lebih pada Kamis (16/ 5) pekan kemarin. Secara otomatis dana kelurahan sudah bisa dicairkan oleh kelurahan.

Pemerintah pusat menargetkan pertengahan Agustus dana kelurahan harus terserap 50 persen. Jika tidak anggaran tersebut akan hangus.

“Sekitar dua atau tiga bulan ini kita genjot supaya terserap sesuai target,” kata Syakirin dikonfirmasi, Senin (20/5).

Kelurahan sudah bisa mengajukan atau mencairkan anggaran. Mekanisme pencairan melalui dua tahap yakni tam-

bahan uang dan LS. Sistem LS dijelaskan Syakirin, biasanya digunakan untuk pemesanan barang pada pihak ketiga.

Pencairan dana di bulan Mei ini langsung dua termin.

Artinya, kelurahan bisa langsung mencairkan 50 persen dari total anggaran diperoleh.

“Kalau sama – sama Rp370 juta. Berarti sekitar Rp185 juta bisa dicairkan,” sebutnya.

Penggunaan dana kelurahan telah diatur baik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Walikota.

Fokusnya peningkatan sarana – prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan sambung Syakirin, diserahkan sepenuhnya ke Bagian Pemerintahah, Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram

serta Inspektorat. Pihaknya hanya mencairkan dana sesuai pengajuan diminta kelurahan.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengaku, telah menyampaikan ke masing – masing ke kecamatan untuk segera mengeksekusi dana kelurahan tersebut. Para camat berkonsulitasi dengan Bagian Layanan Pengadaan tentang mekanisme pelaporan agar penggunaan dana tersebut berjalan lancar. “Minggu depan sudah bisa dieksekusi,” tambahnya.

Keyakinan disampaikan Putu, melihat program yang akan dikerjakan sudah tertuang dalam dokumen musyawarah kelurahan. Baik itu, program pembangunan sarana – prasarana serta

pemberdayaan masyarakat.

Target penyerapan dana kelurahan mencapai 50 persen pada pertengahan Agustus mendatang diketahui oleh Putu.

Namun, ia belum mendapat informasi jika dana itu akan ditarik bilamana tidak mencapai target. Dia kembali meyakini bahwa dana itu bisa terserap lebih dari 50 persen, karena kegiatan di kelurahan sangat banyak. Seperti pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan sosialisasi bahaya narkoba serta kegiatan PKK. “Saya belum lihat aturannya kalau hangus itu. Tapi saya yakin bisa kok lebih dari 50 persen,” tegasnya. Untuk menyerap anggaran 50 persen di sisa waktu kurang lebih dua bulan dikhawatirkan khusus pengerjaan fisik dikebut dan menghindari kualitas. Putu menegaskan, program fisik ini bukan semacam pengerjaan proyek kantor skala besar.

Hanya sifatnya normalisasi saluran atau kegiatan kecil dengan sistem swakelola. (cem)

Masyarakat Harus Hindari Praktik TPPO Mataram (Suara NTB) – Indikasi praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) marak terjadi di tengah masyarakat. Modusnya dengan berbagai cara.

Masyarakat perlu menghindari praktik tersebut agar tidak menjadi korban.

Agar masyarakat tak tergiur dengan iming – iming tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram, menggelar sosialisasi TPPO di enam kecamatan di Kota Mataram. Sosialisasi ini melibatkan perangkat di kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah banyak sekali.

Praktiknya telah nyata terjadi di Kota Mataram. Bahkan, warga di Kecamatan Ampenan jadi korban dengan diambil organ tubuhnya. TPPO merupakan kejahatan terstruktur karena bisnis ini sangat menjanjikan. “Penyalur tenaga kerja mendapat keuntungan besar jika berhasil mengirim tenaga kerja ke luar negeri,” kata Dewi ditemui, Senin (20/5) Proses TPPO ini melalui rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang. Modusnya dengan ancaman kekerasaan, penculikan hingga pemalsuan dokumen. Tujuan praktik ini sambungnya, melakukan ekspoitasi tenaga kerja, dijadikan sebagai pekerja seks komersil hingga perdagangan organ tubuh. “Modusnya berb-

(Suara NTB/cem)

SOSIALISASI TPPO - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany berpose bersama dengan Camat Ampenan, Muzakir Walad, bhabinkamtibmas serta perwakilan tokoh masyarakat di Kecamatan Ampenan usai sosialisasi tindak pidana perdagangan orang di aula Kantor Camat Ampenan, Senin (20/5). agai macam. Ini yang perlu dihindari oleh masyarakat,” tandasnya.

Sosialisasi di enam kecamatan dengan melibatkan satgas agar mampu mentransfer pengetahuan. Sekaligus menginformasikan ke masyarakat agar hati – hati dengan iming – iming gaji tinggi bekerja ke luar negeri. Disamping itu, masyarakat tidak mudah terpancing untuk jadi duta, model dan sejenisnya karena rentan terjadi praktik tersebut.

“Kota Mataram memang bukan kantong TKI. Tapi ada satu atau dua warga yang me-

milih berangkat ke luar negeri,” katanya. Dewi mengutip data yang dirilis Mabes Polri di tahun 2015 bahwa kasus perdagangan manusia ditangani Kejaksaan 527 dan pusat krisis center 822 kasus. Jalur pengiriman ke Asia Tenggara melalu Singapura, Qatar, Malaysia, Unie Emirat Arab, Arab Saudi dan lain sebagainya. “Tidak menutup kemungkinan tahun 2019 ini kasusnya bertambah,” ucapnya.

Menghindari kasus itu terjadi di Kota Mataram, telah dibentuk satuan tugas (Satgas). Satgas nantinya me-

laporkan bahkan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur ke bekerja ke luar negeri tanpa keterampilan apapun.

Disamping itu, peran masyarakat juga dibutuhkan memberikan informasi atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, membangun komunikasi yang baik dengan anak dan saling percaya serta terbuka dengan anak. Selain itu, memberikan pendampingan hukum pada korban bekerjasama dengan para legal dan lain sebagainya. (cem/*)

SUARA NTB

Selasa, 21 Mei 2019

Halaman 3

Safari Ramadhan untuk Kemajuan Bersama Ramadhan menjadi salah satu momen yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk bersilaturhami; menemui, berinteraksi, menyerap secara langsung apa yang dialami masyarakat melalui kegiatan safari. Safari Ramadhan membuka keran komunikasi sehingga terwujud komunikasi yang lebih efektif.

Kesempatan ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi Pemerintah dengan masyarakat terkait arah dan langkah program pembangunan di daerah ini.

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, Ramadhan 1440 Hijriah ini Pemerintah Daerah Lombok Timur melaksanakan Safari ke seluruh penjuru Lombok Timur. Bila tahuntahun sebelumnya tim safari dibagi dalam dua atau lebih, tahun ini diputuskan satu tim yang beranggotakan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, seluruh kepala OPD lingkup Pemkab Lombok Timur dipimpin Bupati H. M. Sukiman Azmy ddan Wakil Bupati H. Rumaksi Sj. Safari tahun ini yang dimulai pada 5 Ramadhan dibuka di Kecamatan Sukamulia, tepatnya Masjid Attaqwa, Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia. Nantinya Safari akan berkahir pada 25 Ramadhan di Kecamatan Masbagik yang rencananya akan mengunjungi Masjid Darul Falihin, Dasan Baru, Desa Kesik.

Banyak hal mengemuka dalam interaksi dengan masyarakat melalui kegiatan Safari ini. Misalnya saja kelu-

ahan masyarakat Keruak yang hingga kini masih kekurangan air bersih. Camat Keruak Kamarudin, S. Sos.kepada Bupati H. M. Sukiman Azmy yang hadir di masjid Besar Nurul Islam, Desa Keruak, mengakui program seperti perbaikan infrastruktur jalan sebagian sudah dapat dirasakan masyarakat. Demikian juga dengan listrik. Pun kebutuhan air untuk irigasi. Hanya saja yang masih belum dapat dinikmati warga Keruak adalah air untuk kebutuhan sehari-hari seperti sanitasi, masak, dan minum. Karena itu ia berharap hal ini menjadi prioritas.

Menjawab hal itu Bupati menyebut tahun 2019 ini ketersediaan air bersih bagi warga Keruak, khususnya, dan Wilayah Selatan umumnya menjadi perhatian Pemerintah.

Hal itu dibuktikan dengan upaya Pemerintah untuk terus mencari sumber-sumber air potensial yang dapat dialirkan ke wilayah selatan. Bupati Sukiman menyebut mata air Teraer-aer dan Embung Pe-

sisok sebagai mata air yang rencananya akan dialirkan ke wilayah selatan. Bupati juga berjanji akan membebaskan lahan tempat mata air sebagai bukti kesungguhan Pemkab.

Diharapkan dengan upaya ini tidak ada lagi masyarakat yang mengalami krisis air.

Persoalan yang juga mengemuka adalah pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), yang tidak kunjung rampung.

Keluhan ini disampaikan Camat Montong Gading, Suardi, S.sos pada Safari yang berlangsung di Masjid Misbahul Munir pada Ahad (12/05). Untuk kasus ini Bupati meminta masyarakat yang telah terverifikasi status kerusakan rumahnya segera membuat kontrak untuk mempercepat proses pembangunan RTG tersebut, mengingat hingga saat ini dana yang masuk dari Pemerintah Pusat untuk RTG baru setengahnya. Terkait RTG ini Pemerintah Kabupaten masih terus menginventarisir keluhan dan harapan masyarakat.

Tidak hanya persoalan yang

bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang mengemuka dan mendapat respon. Rencana renovasi kantor Camat, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perluasan halaman masjidseperti yang disampaikan Camat Sukamulia L. Muhammad Irwan kepada Wakil Bupati H. Rumaksi Sj. pada Safari di Masjid Attaqwa, Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia pada Kamis, (5/ 5) juga diakomodasi.

Selain memberikan bantuan kepada masjid yang dikunjungi sesuai kebutuhan setempat, Pemerintah juga mengapresiasi kemajuan dan kondusifitas wilayah, termasuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu 17 April lalu. Demikian pula dengan inisiatif dan prestasi yang telah diraih desa, baik di skala lokal, Provinsi, bahkan Nasional. Ini diharapkan dapat memotivasi semua pihak untuk terus berinovasi memajukan Gumi Selaparang dengan berbagai terobosan.

Salah satu yang juga diharapkan dapat memotivasi masyarakat, utamanya Guru Ngaji, Marbut, dan Alim Ulama di daerah ini adalah dengan memberikan insentif.

Pemda telah menganggarkan Rp 4,9 miliar, di mana tiap bulannya masing-masing mendapatkan Rp250 ribu dan dibayarkan secara berkala.

Sementara itu dari sisi nilai spiritualitas masyarakat, jemaah yang hadir pada setiap kesempatan tersebut diharapkan dapat memanfaatkan Ramadhan untuk memperbanyak amalan. Tidak saja melaksanakan amalan wajib, melainkan juga amalan yang menjadi sunnah seperti menjaga ukhwah islamiyah, ukhuwah wathoniah, dan ukhuwah basyariyah, serta menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, dan membaca serta mengamalkan isi/ kandungan Alquran. Membaca Alquran menjadi penekanan Bupati dalam setiap kunjungan safarinya. Hal ini adalah salah satu wujud keresahan Bupati Sukiman akan masa depan generasi muda karena masih banyaknya produsen minuman keras di daerah ini, meksipun sejumlah upaya telah ditempuh Pemda. Ia melihat penerapan isi dan nilai yang terkandung dalam Alquran dapat membenahi kondisi saat ini. Karenanya pesan itu disematkan sebagai tema peringatan Nuzulul Quran 1440 H tingkat Kabupaten Lombok Timur,� Kita Semarakkan Baca Al Quran menuju Insan/ Generasi yang Muttaqin�.

Peringatan Nuzulul Quran yang pelaksanaannya bersamaan dengan Safari Pemerintah Provinsi NTB menjadi bagian tak terpisahkan dari

kegiatan Safari Pemkab Lombok Timur. Pada peringatan yang berlangsung Rabu, (15/5) di Masjid Agung Al-Mujahiddin, Selong tersebut Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah SE.M.Sc menyampaikan apresiasinya terhadap kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum 17 April di Lombok Timur. Gubernur yang dilantik pada 19 September tersebut menilai hal tersebut sebagai gambaran bahwa masyarakat Lombok Timur memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi. Kaitan dengan itu ia juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, termasuk TNI-Polri untuk keberhasilannya menjaga kondusifitas wilayah. Zulkieflimansyah tidak absen menyoroti proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah ini. Menurutnya Lombok Timur merupakan daerah yang terbaik. Karenanya Bang Zul, sapaan akrabnya, menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan Daerah yang mampu mengurangi kerumitan proses sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih baik. Ia berharap waktu yang ada dapat dioptimalkan dan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Kedatangan Gubernur ini juga disertai sejumlah bantuan, seperti dari Baznas NTB

untuk pembangunan Masjid, dari OPD Prov. NTB berupa kain dan Alquran yang diterima oleh Takmir Masjid, Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi NTB untuk mendukung NTB gemilang, Dinas Pangan Provinsi NTB untuk kegiatan lumbung pangan sebanyak 8 unit dan lain-lain, Dinas Sosial Prov.NTB berupa bantuan 40 paket KUBE. Bantuan yang penyerahannya disaksikan Bupati Lombok Timur itu juga berasal dari Dinas Pertanian Provinsi NTB sebesar Rp6.980.560.000.- untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, serta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk peralatan tangkap, dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk pembangunan jamban dan sarana CTPS juga dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB berupa 50 paket sembako.

Seperti halnya Bupati, Gubernur berharap masyarakat Lombok Timur khususnya, dan masyarakat NTB umumnya dapat memanfaatkan Ramadhan dengan baik, menjadi manusia yang pandai bersyukur, memiliki empati, dan kepekaan sosial. Dan dengan tema Nuzulul Quran yang diangkat dapat terwujud bangsa yang Baldatun Toyyibatun Warobbun Gafur. (r/*)

Galeri Foto Safari Ramadhan

(Suara NTB/ist_Humas dan Protokol Setda Lotim)

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lotim dengan Harian Suara NTB

Advokasi Kebijakan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar advokasi kebijakan prioritas pemanfaatan dana desa untuk kesehatan. Senin (20/5) kemarin digelar pertemuan di Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) dengan menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lotim dan jajaran Dinas Kesehatan Lotim.

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, dr.

M. Hasbi Santosa menguraikan dalam sambutan pembukaan, upaya melakukan advokasi dengan desa-desa itu tidaklah mudah. Hal ini sesuai pengalaman dr. Hasbi sewaktu beberapa kali menjadi kepala puskesmas. Akan tetapi, katanya harus dilakukan.

Upaya advokasi ini dinilai tepat oleh dr. Hasbi mengingat dana desa saat ini cukup besar.

Masing-masing desa sudah

bisa memperoleh dana yang cukup besar. Meski diketahui di awal proses pemekaran dulunya banyak gejolak dan Lotim menjadi satu-satunya daerah yang paling banyak memekarkan desa dan dusun.

Menurutnya, dana desa yang besar yang dimiliki masing-masing desa apabila dikelola dengan baik maka akan memiliki daya ungkit yang besar bagi pembangunan kesehatan. Advokasi itu bicara soal komunikasi dan edukasi. Ajak terus warga un-

Fokus pada Pekerjaan TAHUN 2020 mendatang, masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menghadapi pemilu kepala daerah. Kendati demikian, sejauh ini belum muncul riuh rendah bakal calon yang menjadi kandidat bupati periode berikutnya.

Tak terkecuali Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Figur petahana yang dijagokan akan merapat pundi suara dengan mudah, belum memberi isyarat akan maju. Ia (Suara NTB/dok) lebih condong untuk fokus H. Najmul Akhyar bekerja, menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa. Begitu pula, dirinya masih punya pekerjaan rumah untuk mensukseskan program visi misi kepala daerah.

“Saya masih memikirkan apa yang saat ini di hadapan mata kita. Bahwa rehab rekon ini menjadi tugas berat, mudahan ini bisa selesai tepat waktu dengan cara yang baik,” kata Najmul, kepada wartawan, Senin (20/5).

Bupati menyebut, rumah warga korban terdampak gempa sebanyak 73 ribu unit. Progres rehab rekon dari seluruh rumah itu masih terus berjalan, meski di lapangan terdapat banyak kendala. Oleh karenanya, Najmul ingin fokus membantu penanganan rumah warga. “Jadi saya ingin fokus dulu pada percepatan rehab rekon ini,” imbuhnya.

Tidak hanya rehab rekon, janji politik yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah juga menjadi atensi bupati. Banyak program sudah, sedang dan belum berjalan. Misalnya Satu Dokter Satu Desa sudah berjalan, Satu Ambulan Satu Desa sedang dipenuhi, hingga Wira Usaha Baru (WUB) yang sama sekali belum bisa terealisasi.

“Belum sempurna 100 persen tetapi sudah mulai di desadesa ada dokter desa, kemudian ambulans desa. Ini semua berjalan sehingga beban amanah kita bisa dituntaskan,” paparnya. “Tapi terus terang saat ini saya masih fokus pada kerja, kerja, dan kerja,” tegasnya lagi.

Sementara itu, kaitan dengan banyaknya nama-nama tokoh yang diisukan akan bersanding dengan dirinya di pilkada mendatang, Najmul menganggap itu adalah buah dari segelintir keinginan dan usulan dari masyarakat yang dinilai wajar - wajar saja. “Tapi terus terang saat ini saya masih fokus pada kerja, kerja, dan kerja,”tandasnya. (ari)

Hasil Pansel JPTP

Dua Jabatan Masih Tersandung Izin Pelantikan Selong (Suara NTB) Pelantikan terhadap 10 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang sudah dilakukan panitia seleksi (pansel) tampaknya belum dapat dilantik. Pasalnya dari 10 JPTP yang dipansel beberapa waktu, sebanyak dua jabatan masih tersandung izin pelantikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Inilah yang menjadi salah satu pemicu belum dilakukan pelantikan, sehingga harus dise(Suara NTB/yon) lesaikan terlebih dahulu.

H. Muhammad Hairi Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP,MSi, tersandungnya pelantikan terhadap dua jabatan tersebut dikarenakan belum memiliki izin pelantikan. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM fokus pada pansel dan membuat tiga besar untuk dilakukan pelantikan. Akan tetapi, laporan izin pelantikan dua nama pejabat yang akan dilantikan pada dua jabatan tertentu lupa dilaporkan ke KASN. “Untuk melaksanakan pansel harus melapor ke pemerintah pusat untuk mendapatkan izin. Ketika izin keluar, dilanjutkan untuk melaporkan tiga besar. Begitupun untuk dilakukan pelantikan harus kembali dilaporkan. Sehingga inilah yang belum dilakukan yang menyebabkan dua jabatan masih tersandung untuk dilakukan pelantikan,” terang Hairi ditemui di ruang kerjanya, Senin, (20/5).

Kendati demikian, sah-sah apabila delapan nama dan jabatan sudah mengantongi izin itu dilantik lebih awal. Namun pemerintah daerah memiliki pertimbangan tersendiri supaya pelantikan 10 JPTP setingkat eselon II ini dilakukan secara bersamaan. Sementara izin dua jabatan itu dijanjikan keluar pada Selasa minggu ini dari KASN. Setelah ada izin dari KASN, maka itu kembali lagi ke bupati apakah mau melantik langsung atau setelah Idul Fitri.

“Bisa saja dilakukan pelantikan terhadap yang lain, akan tetapi masalah pembiayaan menjadi pertimbangan. Sehingga pelantikan 10 JPTB itu diharapkan dapat dilakukan secara bersamaan,” ungkapnya.

Adapan jumlah pelamar dari 10 posisi JPTP yang dilelang, jumlah pelamar sebanyak 53 orang. Di antaranya untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebanyak 11 orang, Sekretaris Dewan (Sekwan) 7 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 4 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) 5 orang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) 4 orang. Selanjutnya untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Persandian 5 orang, Dinas Kesehatan (Dikes) 5 orang, Dinas Pertanian (Distan) 4 orang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 4 orang, dan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) 4 orang. “Memang persyaratan minimal satu OPD ini 4 orang jumlah pendaftar. Untuk saat ini perankingan hasil pansel sudah serahkan ke bupati,” ujarnya. (yon)

tuk berperilaku hidup sehat.

Jaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Selanjutnya, kondisi Lotim digambarkan plt Kadis yang juga Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong ini masih tinggi angka kematian ibu dan anak. Indeks pembangunan manusia (IPM) masih rendah.

Tidak pernah bergeser dari angka 7, 8 dan 9 dari 10 kabupaten/kota se NTB. Salah satu cara yang perlu dilakukan dalam memperhatikan kesehatan sebut Hasbi adalah memperhatikan pos persalinan desa (Polindes). Seluruh pimpinan puskesmas juga diminta turut mengadvokasi.

Lainnya adalah, aparatur desa setingkat kepala dusun misalnya diharapkan bisa memiliki basis data yang lengkap terkait kondisi masyarakatnya.

Semisal, data warga yang akan melahirkan. Kapan waktu mela-

hirkannya dan ketika ada ancaman risiko bisa cepat bertindak.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dikes Lotim, Hj. Dian Susilawati menguraikan pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilakukan semua komponen bangsa.

Semua bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarkat.

Pertemuan advokasi kebijakan daerah terkait pemanfaatan dana desa tersebut merupakan pertemuan koordinasi dan diskusi yang melibatkan penanggungjawab program kesehatan provinsi dan kabupaten dengan pemerintah kabupaten. Organisasi Perangkat Daerah terkait, organisasi masyarakat, maupun akademisi. Diskusi ini dipandang perlu untuk mendapatkan ma-

sukan menu kesehatan dalam peraturan bupati terkait pemanfaatan dana desa.

Diketahui sejak tahun 2014, melalui program nawacita Presiden Joko Widodo, Desa mendapatkan dana desa dari APBN. Dana Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kesehatan merupakan satu kebutuhan utama dan prioritas bagi kesehatan masyarakat. Masyarakat desa yang sehat menjadi modal bagi pembangunan desa di segala bidang.

Tujuan kegiatan digelar guna menghasilkan adanya alokasi dana desa untuk kegiatan kesehatan dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di tingkat desa. Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat desa tentunya tugas dan tanggung jawab pemer-

(Suara NTB/rus)

KEGIATAN - Kegiatan advokasi kebijakan pemerintah kabupaten terkait pemanfaatan dana desa digelar di gedung PMI Lotim, Senin (20/5). intahan desa bersama-sama dengan masyarakat dan jajaran kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten dan puskesmas. Upaya pemban-

gunan kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sepatutnya menjadi salah satu prioritas pemanfaatan dana desa.(rus/*)

73 Pelamar PPPK di Lotim Lulus Seleksi Selong (Suara NTB) Para pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini sudah bisa melihat pengumuman kelulusan hasil tes yang diikuti beberapa waktu lalu. Pasalnya dari 721 pelamar PPPK, yang berhak mengikuti tes sebanyak 496 pelamar di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan jumlah yang diakomodir sebanyak 73 orang sesuai yang diusulkan oleh Pemkab Lotim dan dinyatakan lulus.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, peserta yang lulus sebanyak 73 orang sesuai kemampuan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Jumlah itu diranking oleh pemer-

intah pusat sebanyak 73 orang dari 496 yang mengikuti tes dari 721 pelamar.

Diharapkannya, bagi peserta yang lulus supaya secepatnya masuk sesuai bidang keilmuan atau tempat yang dilamarnya masing-masing. Tentunya terlebih dahulu melaku-

kan pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Hanya saja untuk PPPK ini, tidak dilakukan prajabatan sebagaimana yang akan dilakukan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sementara, Kepala Bidang Data dan Formasi pada

BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan, dari kuota yang diakomodir sebanyak 73 orang untuk tahap I ini, rincian formasinya yakni untuk tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, dan tenaga penyuluh sebanyak 9 orang.

Dari sebelumnya yang dapat melamar PPPK untuk di Kabupaten Lotim sebanyak 721 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang, dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 93 orang yang semuanya merupakan eks hon-

orer kategori II. Namun yang layak mengikuti tes sebanyak 496 pelamar dengan pelaksanaan tes seleksi dilaksanakan selama dua hari bertempat di SMKN 2 Selong.

Adapun untuk P3K tahap I yang diakomodir dosen PTN baru berdasarkan database Kemendikti, guru agama yang databasenya Kemenag RI, penyuluh pertanian bersumber dari Kementerian Pertanian, Tenaga Kesehatan bersumber dari database Kementerian Kesehatan dan kelima untuk tenaga eks kategori II yang masih tersisa. (yon)

Dugaan Manipulasi Suara, Caleg PAN Ajukan Gugatan ke MK

(Suara NTB/yon)

DITAHAN - Mantan Kades Pemongkong, Maskan Mawalli dibawa dari Kejari Lotim untuk dibawa ke Rumah Tahanan Kelas IIB Selong, Senin (20/5).

Mantan Kades Pemongkong Kembali Ditahan Jaksa Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), kembali melakukan penahanan terhadap terpidana kasus sertifikat hutan Sekaroh, yakni mantan Kades Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Maskan Mawalli, Senin (20/5). Eksekusi penahanan dilakukan atas keluar dan dikabulkannya kasasi yang dilakukan Kejari Lotim ke Mahkamah Agung (MA).

Dieksekusinya mantan Kades Pemongkong ini, kata Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, menunjukkan eksekusi terhadap semua terpidana kasus terbitnya puluhan

sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh RTK 15 ini sudah tuntas dimasukkan ke rumah tahanan (Rutan). Pasalnya, lima terpidana lainnya yang merupakan mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim lebih dulu dilakukan eksekusi.

Adapun dalam penahanan enam terpidana tersebut dilakukan di dua tempat berbeda, tiga terpidana di Rutan Selong dan tiga terpidana lainnya di Lapas Mataram. Untuk di Rutan Selong yaitu, Maskan Mawalli, Fathul Irfan dan Muhammad Na’im. Sementara untuk di Lapas Mataram, yaitu Jamaludin, Mustafa Maksum, dan Ramli. “Kita melakukan

eksekusi ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung dari Kasasi yang dilakukan,”terang Wasita, Senin (20/5).

Hukuman bagi terpidana ini, untuk Maskan putusan 2 tahun, denda Rp50 juta dan subsidair 3 bulan. Sedangkan untuk mantan pegawai BPN Lotim, putusan 2 tahun dan denda Rp100 juta dengan subsidair 6 bulan. Untuk Maskan Mawalli, sudah menjalani masa tahanan sejak 4 Juli 2017 hingga 6 Mei 2018. Sementara waktu dikeluarkan beberapa waktu lalu sudah tidak dihitung karena status di Pengadilan Tinggi (PT) Mataram yang bersangkutan dibebaskan. (yon)

Penyaluran BPNT

Pendamping Diminta Tidak Main-main Selong (Suara NTB) Seluruh pendamping program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diingatkan untuk tidak mainmain dalam melakukan pendampingan. Tugas pendamping hanyalah mendampingi dan membimbing Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

Pendamping tidak dibenarkan untuk mendapatkan upah dari agen dan tidak boleh pula mengarahkan.

“Kalau ada yang terjadi segera laporkan,” ungkap Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Huzaefah dalam acara pertemuan para agen BRILink dengan pendamping TKSK dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Selong, Minggu lalu.

Begitupun para agen bank diingatkan agar memberikan pelayanan terbaik kepada para

KPM. Beras dan telur yang diberikan harus memenuhi standar beras premium. Pihaknya tidak ingin, penerima manfaat ini terzolimi, karena perbedaan kualitas barang yang diberikan oleh agen.

Disampaikan, Dinas Sosial memberikan Surat Keputusan (SK) kepada 247 agen BRIlink yang bertindak sebagai eWarong yang menyalurkan BPNT kepada KPM. Data dari BRI Cabang Selong, sebutnya ada 300 agen dan setelah diverifikasi hanya 247 yang disebut memenuhi syarat dan telah diberikan SK. Setelah diberikan SK, katanya tidak boleh ada yang mencopot.

Dalam hal ini, ujarnya, tidak ada niatan untuk memangkas jumlah agen yang menyalurkan bansos. Akan tetapi, bagi agen yang tidak memenuhi standar, maka menjadi kewajiban Dinas Sosial untuk memberikan tin-

dakan. Pasalnya, yang bertanggung jawab atas proses distribusi bansos ini adalah Dinas Sosial.

Koordinator Kabupaten PKH, Saprudin menyampaikan, di Lotim hanya 247 agen yang berhak menyalurkan BPNT dan bantuan sosial lainnya. Di luar itu tidak diperbolehkan mencairkan bansos dari pemerintah pusat tersebut. Jika masih terjadi, maka segera diminta untuk dicabut program pemerintah yang ada pada mesin Electronic Data Capture (EDC) agen bank.

Satu agen setidaknya melayani 250 KPM. Diakui masih banyak agen yang kosong di desa-desa. Seluruh pendamping diminta untuk melakukan pengawalan dan kalau ada agen bank yang menyalurkan sementara tidak ada SK dari dinas dipersilakan untuk dilaporkan.(rus)

Tanjung (Suara NTB) Calon anggota legislatif (caleg) PAN dari Dapil Lombok Utara 1, M. Ulil Huda, mengaku sangat dirugikan oleh perbedaan perolehan suara di tingkat C1 dengan C1 Plano di PPK. Merasa dicurangi, ia menegaskan akan melaporkan dugaan manipulasi data suara itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam jumpa pers Senin (20/ 5), Ulil Huda, menegaskan dugaan manipulasi suara antar caleg di internal PAN, sangat kental. Hal ini ia buktikan dengan form C1 di 8 TPS di Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung. Di 8 TPS itu, seluruh suara pemilih dimanipulasi untuk kepentingan oknum caleg nomor 5 atas nama, MA. Di Dapil KLU 1, persaingan suara Caleg PAN terjadi antara M. Ulil Huda dan MA. Ulil Huda dengan 980an suara awalnya unggul 68 suara berdasarkan form C1, namun keunggulan itu sirna setelah perhitungan di PPK menempatkan MA, lebih unggul 134 suara dari Ulil Huda.

Usut punya usut, M. Ulil Huda, mengantongi kecurangan di 8 TPS. Masing-masing ia sebutkan, di TPS 20 Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, dengan kasus salinan C1 KPPS setempat menempatkan calon nomor urut 4, Asmadi memperoleh 6 (enam) suara dan calon nomor urut 5, MA. memperoleh 0 (nol) suara. Sedangkan pada DAA1 Pleno, suara calon nomor 4 berpindah ke calon nomor 5, sehingga suara Asmadi menjadi nol suara dan suara MA, menjadi 6 (enam) suara.

Berikutnya di TPS 3 Desa Malaka, dengan kasus yang sama di mana MA, dari nol suara di KPPS menjadi 4 suara di PPK. Di TPS 26 Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, berdasarkan salinan C1 KPPS TPS 26 Sigar Penjalin, bahwa Partai PAN dan calon legislatif tidak memperoleh suara. Anehnya di DAA1 Pleno Kecamatan Tanjung, calon nomor urut 5 MA, memperoleh 16 (enam belas) suara.

Di TPS 24 Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung berdasarkan salinan C1 KPPS TPS 24 Sigar

Penjalin Partai PAN dan calon legislatif tidak memperoleh suara, sedangkan di DAA1 Pleno Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung calon nomor urut 5 MA, memperoleh 7 (tujuh) suara dan calon nomor urut 1 M. Nashar memperoleh 1 (satu) suara.

TPS 10 Medana, Kecamatan Tanjung, terindikasi pemindahan suara milik calon nomor urut 4, Hiniyati Afnitary, sejumlah 4 (empat) suara. Di TPS 10 Medana, Caleg No. 5, MA, tidak memperoleh suara, namun pada perhitungan di PPK memperoleh 5 suara.

Kasus serupa yang menguntungkan MA juga terjadi di TPS 27 Pemenang Timur melibatkan 4 suara, TPS 11 Desa Tanjung, 2 suara dan TPS 12 Desa Tanjung, dengan 4 suara. “Membuktikan itu, saya tidak mengandalkan C1 Saksi saja, tapi saya bandingkan juga dengan C1 parpol lain, ternyata memang sama, ada kecurangan,” tegasnya.

Terhadap persoalan ini, Ulil mengakui sudah mengurus tim untuk melapor ke Bawaslu Lombok Utara. Hingga kini pun, pihaknya menunggu tindaklanjut dari Bawaslu. Tidak hanya itu, ia juga bersiap untuk menembuskan kecurangan itu ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk ditindaklanjuti. M. Ulil Huda berkeyakinan, mengacu pada UU Pemilu, pasal 463, maka KPU bisa mendiskulaifikasi calon yang melakukan kecurangan, dan pasal 532, bagi siapa saja yang merubah atau mengganti angka perolehan suara, dipidana 4 tahun. “Kami harap Bawaslu responsif dengan semua laporan. Setelah ini, kami akan laporkan juga ke MK,” Terpisah, Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto mengakui, laporan kasus dari Partai PAN wilayah Pemenang belum masuk ke Bawaslu. Sehingga saat ini tidak ada laporan kasus PAN yang bisa dikaji.

“Soal mereka melapor dengan Gerindra itu, tidak jadi.

Mereka tidak bisa mengisi pengaduan sesuai yang tertuang di form laporan. Jadi hari itu, kita hanya terima laporan dari Gerindra saja,” demikian Adi. (ari)

(Suara NTB/ari)

TUNJUKKAN - M Ulil Huda menunjuk bukti kecurangan, perbandingan C1 KPPS dan C1 Plano PPK.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

Bupati Sentil Kepala OPD Malas Baca Visi-Misi dan RPJMD

Kalah di Pileg

Oknum Anggota DPRD Diduga Tarik Bantuan

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyentil pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang malas membaca visi dan misi Bupati dan Wabup periode 2019-2024 serta RPJMD yang tengah disusun. Untuk menguji, sejauh mana pengetahuan pejabat di OPD tentang visi-misi dan RPJMD, bupati meminta Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengadakan semacam ujian informal bagi OPD.

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Oknum calon anggota legislatif (caleg) petahana yang tumbang pada pemilihan legislatif (pileg) tanggal 17 April lalu diduga menarik bantuan yang digelontorkan melalui program pokok pikiran (pokir) dari masyarakat. Oknum caleg ini menarik bantuannya gara-gara kecewa akibat tak mendapatkan suara seperti yang diharapkan. Hal ini pun dikeluhkan warga lantaran menilai dewan memberikan program karena ingin mendapatkan suara. Warga juga enggan mengembalikan bantuan itu, karena merasa telah menjadi haknya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, sejumlah oknum caleg petahana yang berasal dari Dapil I (Sekotong-Lembar) dan Dapil V (Kediri-Labuapi) diduga menarik bantuan dari warga. Bantuan yang ditarik ini beragam, ada berupa kompresor dan peralatan lainnya. Bantuan ini sendiri diberikan ketika menjelang pileg tanggal 17 April lalu kepada masyarakat. Bantuan yang dialokasikan dari pokir ini memang digelontorkan sebelum pileg berlangsung.

Kepala Dusun Beretong Sukri, mengatakan, ada tiga warga di Dusun Beretong yang mendapatkan bantuan dari caleg petahana. Ketiga orang ini masing-masing atas nama, Paran, Mushaf dan Fauzi. Bantuan yang diperoleh berupa peralatan kompresor. “Tapi begitu selesai pemilihan, Hari Kamis diambil. Diambil oleh dewan itu,” tegas dia.

Alasan kenapa bantuan ditarik dari warga,? ia mengaku tidak tahu pasti penyebabnya,namun kemungkinan kata dia akibat kalah pileg.

Dijelaskan, pihaknya tahu penarikan bantuan ini setelah diberitahu melalui telepon oleh warga. Bantuan itu ditarik hari Kamis setelah pemungutan suara pada pemilu tanggal 17 April.

Ia mengaku melihat langsung penarikan bantuan tersebut. Alasannya, bantuan ini mau difoto dan survei, namun kenapa sampai saat ini bantuan ini belum dikembalikan bantuan itu.

Diriinya telah menyarankan kepada warganya agar jangan mengambil barang dari caleg petahana, namun warga tetap saja mengambil bantun itu. Ia menyayangkan tindakan dewan yang menarik bantuannya dari warga. Sebab, yang namanya bantuan tidak boleh diambil lagi. Kalaupun diambil lagi, alasanya harus jelas. Tidak bisa kata dia, hanya gara-gara kalah pileg, anggot DPRD menarik bantuannya dari masyarakat, Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lobar, Multazam sangat menyayangkan adanya caleg petahana yang menarik bantuan dari warga. Menurut dia, dewan bukan eksekutor anggaran, namun yang mengeksekusi adalah eksekutif. DPRD, ujarnya, hanya memperjuangkan apa yang menjadi keinginan warga. Menarik bantuan dari warga tidak boleh. “Menarik bantuan itu tetap tidak boleh,kalau masyarakat yang sudah diberikan program bantuan tidak boleh ditarik gara-gara tidak terpilih,” ujarnya.

Menurut dia tidak boleh bantuan yang sudah diserahkan ditarik lagi, karena kelompok yang mendapatkan bantuan sudah memenuhi syarat secara administrasi dan layak.

Syarat pemberian bantuan ini, jika bantuan di Dinas Pertanian maka kelompok sudah terdaftar selama 2 tahun dan terintegrasi. Jika bantuan di Dinas Sosial dan Disperindag, syarat kelengkapannya hanya berupa surat keterangan tidak mampu secara kolektif. Warga yang bantuannya ditarik disarankan melaporkan ke pihak terkait. Sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan laporan soal penarikan bantuan ini.

“Jangan sampai dilakukan oknum dewan,”ujar dia.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Lobar Aisyah Desilina D, S.IP yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan sejuah ini pihaknya belum mendapat laporan terkait adanya oknum anggota DPRD yang menarik bantuan pokir dari masyakarat.

“Belum ada informasi itu kami dapat,” jelasnya.

Ia mengaku kaget mendengar informasi tersebut. Menurutnya seharusnya tidak terjadi seperti ini. Namun demikian sekretariat tidak bisa intervensi, sebab pokir kewenangan dewan dan di OPD terkait. Pihaknya akan berupaya mencari tahu informasi dan koordinasi dengan OPD terkait. (her)

Halaman 5

H. Fauzan Khalid

“Ini penyakit kita, biasanya kita malas baca, pernah ndak masing-masing OPD ini membaca visi dan misi bupati dan Wabup 2019-2024. Pernah tidak membaca RPJMD yang sekarang proses penyusunannya lagi kita buat,” ujarnya saat memimpin pertemuan forum diskusi penyusunan RPJMD di kantor Bupati Lobar, Senin (20/5).

Menurut dia kebiasaan dari pejabat malas ,membaca sehingga perlu diadakan semacam ujian informal bagi OPD di

mana nanti akan ada dialog dengan OPD terkait. Dalam hal ini, semua pejabat mulai dari eselon II dan IV harus paham dengan visi dan misi yang telah disusun sebab dalam penyusunan renstra OPD basis pertamanya adalah visi dan misi, RPJMD, renstra baru ditelurkan dalam bentuk program.

“Bagaimana program bisa nyambung kalau misalnya visi-misi Bupati ndak dibaca dan RPJMD ndak dibaca, kan ndak mungkin,” jelas dia.

Ujung-ujungnya, jika program ridak nyambung maka tidak mungkin mendapatkan Sakip B dan hasil usaha pembangunan yang dilakukan bisa maksimal.

Dan lebih tidak mungkin lagi kata dia asas terintegrasi, saling melengkapi bisa wujudkan.

Tidak hanya itu, ujarnya, dalam hal penyusunan RPJMD sesuai aturan Kemendagri, enam bulan pasca pelantikan RPJMD sudah harus selesai dan disahkan sebagai perda. Karena itu ia men-deadline OPD agar menuntaskan draf RPMD agar bisa masuk satu minggu ke depan draf ini sudah masuk ke dewan untuk secara marathon dibahas bersama-sama antara eksekutif dengan dewan.

Ia mengingatkan OPD sebagai bahan intropeksi, bahwa

capaian RPJMD 2014-2019, dari 35 target capaian yang telah ditetapkan yang tercapai 31 indikator sedangkan 4 indikator tak tercapai. “4 indikator yang tercapai, yakni angka ratarata lama sekolah, gini rasio, pembangunan berdimensi gender dan capaian PAD”jelas dia.

Menurut dia jika lebih jauh dievaluasi, ada dua indikator yang tak tercapai yakni gini rasio dan rata-rata lama sekolah.

Sebab kalau PAD kata dia sudah diketahui bersama tak tercapai karena bencana. Begitu pula pembangunan dimensi gender, sebab fasilitas perkantoran jarang memiliki fasilitas bagi kaum disabilitas.

Ia berharap ke depan semua indikator bisa dicapai, bahkan bisa melebihi dari target. (her)

Nasib Kades Giri Madia Banyak Temuan Kerugian Negara Mengendap di Lobar Lima Bulan Bekerja Giri Menang (Suara NTB) – Banyak temuan kerugian negara yang masih mengendap di Lombok Barat (Lobar), lantaran temuan kerugian ini belum dikembalikan ke kas negara. Beberapa temuan yang nilanya lumayan besar, seperti purna bakti DPRD 1999-2014 yang menembus angka Rp 2,7 miliar. Penyelesaian temuan ini masih menunggu keputusan BPK, di mana pemda mengusulkan agar temuan ini dimasukkan ke dalam kolom 4 (tindaklanjut yang tidak bisa ditindaklanjuti). Selain purna bakti, kerugian negara dari pengadaan cadangan beras pemerintah senilai Rp 108 juta juga masih mengendap.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, HR Agus Hidayat mengatakan, terkait tindaklanjut LHP BPK progresnya diklaim bagus, karena telah mencapai 92 persen. Tinggal 8 persen yang belum, karena berada pada temuan kerugian negara yang tergolong lama seperti purna bakti DPRD pe-

riode 1999-2014. Temuan LHP BPKkhusus purna bakti mantan DPRD tahun 1999mencapai Rp 3,9 miliar dan tersisa sekitar Rp 2,7 miliar Untuk penanganan temuan ini, ujarnya, sudah lama dilakukan upaya pengusulan pemutihan hanya belum disetujui oleh BPK. Kalau ini disetujui, maka capaian LHP BPK mencapai 98 persen. “Belum disetujui oleh BPK,”kata pejabat yang bakal mengakhiri masa jabatannya pekan depan ini, Senin (20/5).

Penghapusan temuan ini, ujarnya, sangat tergantung kajian BPK di pusat, di mana pembahasannya kompleks.

Sebab dana ini menyangkut uang negara, sehingga jika mau diputihkan, maka perlu pertimbangan yang matang, bukan hanya di Lobar, namun se Indonesia ada kasus yang sama. “Lama terkatung-katung (mengendap), tapi pasti ada solusinya,” kata Agus.

Ada juga, tambahnya, temuan di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dengan nilai Rp

108 juta, meski tidak menjadi catatan, namun temuan ini masih mengendap, karena belum dikembalikan. “Masih mengendap, tapi sudah ada solusi dari BPK,”jelas dia.

Solusi yang ditempuh sesuai saran BPK, Pemda menganggarkan anggaran untuk membeli tanah milik pihak ketiga itu. Sebab pemda telah memegang sertifikat lahan itu sebagai jaminan. Lalu dana hasil pembelian dari pemda akan diambil pemda sesuai denga tunggakan kerugian negara yang ditanggung pihak ketiga untuk disetor ke kas daerah. Sedangkan sisanya hasil pembayaran akan diberikan kepada pihak ketiga.

Dengan berbagai temuan ini, tidak terlalu berdampak terhadap penilaian BPK, sehingga ia mengaku optimis mampu mempertahankan opini yang telah diraih selama 3 kali berturut-turut. Sebab, tidak ada yang sulit kalau bersama-sama. “Insya Allah kami yakin bisa pertahankan WTP,”jelas dia. (her)

Tanpa Siltap

Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Desa (Kades) Giri Madia Kecamatan Narmada, Samiudin kecewa dengan pihak Pemda Lombok Barat (Lobar) yang terkesan tak serius menangani pencairan penghasilan tetap (siltap) untuk membayar gaji aparatur di desa setempat. Padahal, pihak desa sudah memenuhi syarat berupa APBDes, namun sampai saat ini siltap belum juga dicairkan. Terhitung selama lima bulan sejak bulan Januari sampai Mei, aparatur bekerja tanpa ada gaji sepeser pun.

“Yang siltap sudah jelas anggarannya, sehingga tidak perlu nunggu APBDes, tibatiba sekarang harus selesai APBDes baru bisa ditransfer.

Kita siap laksanakan aturan ini, namun perlu edaran, kalau begini kan mau menang sendirian,” ujarnya dengan nada kecewa, Senin (20/5).

Padahal berdasarkan hasil hearing ke Dewan, jelas dia, kalau ada aturan terkait hal ini

mesti ada Surat Edaran (SE) sebagai panduan bagi desa.

Seolah-seolah, pihak pemda tak serius mengurus hal ini. Pihaknya sudah menyerahkan ABPDes hari Kamis dan keluarlah rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Lalu dari pihak Dinas PMD menyampaikan bahwa siltap sudah ditransfer ke rekening desa, namun setelah dicek tidak ada.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Kesuma Supaka mengatakan terkait persoalan ADD dan DD Desa Giri Madia yang belum cair sudah diproses di Dinas PMD. Menurutnya, begitu masuk usulan hari kamis lalu, pihaknya langsung menindaklanjuti ke BPKAD. Dalam hal ini, terangnya, tidak bisa serta merta usulan bisa langsung dicairkan hari itu juga. “Karena kan butuh proses, kami langsung proses itu,”tegas dia. (her)

Peringatan Harkitnas Ke 111, Momentum Menyatukan Perbedaan Pascapemilu

1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 Praya (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkit1234567890123456789012345678901 nas) ke 111 di halaman Kantor Bupati Lombok Ten1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 gah, Senin (20/5) berlangsung khidmat. Wakil Bupati 1234567890123456789012345678901 (Wabup) Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., bertindak 1234567890123456789012345678901 sebagai inspektur upacara. Momen peringatan Har1234567890123456789012345678901 kitnas kali ini pun diharapkan bisa menjadi momen1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 tum menyatukan kembali perbedaan pascapemilu.

1234567890123456789012345678901 Dalam sambutannya Wabup Loteng, H.L. Pathul 1234567890123456789012345678901 Bahri, S.IP., mengatakan Sumpah Palapa yang di1234567890123456789012345678901 ucapkan Gajah Mada merupakan embrio paling 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nu1234567890123456789012345678901 santara yang disatukan oleh Gajah Mada telah 1234567890123456789012345678901 menjadi acuan bagi perjuangan berat para pahla1234567890123456789012345678901 wan nasional untuk mengikat wilayah Indonesia 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 seperti yang secara de jure terwujud dalam Negara 1234567890123456789012345678901 Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

1234567890123456789012345678901 “Peringatan Harkitnas kali ini sangat relevan 1234567890123456789012345678901 jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa terse1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 but. Kita berada dalam situasi pasca-pesta 1234567890123456789012345678901 demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagi1234567890123456789012345678901 an besar masyarakat kita,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901 Bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar.

1234567890123456789012345678901 Namun semua pilihan pasti punya satu tujuan, yakni 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 diniatkan untuk kebaikan bangsa. Oleh sebab itu tak 1234567890123456789012345678901 ada maslahatnya kalau perbedaan tersebut diperta1234567890123456789012345678901 jam, karena justru mengoyak persatuan bangsa.

1234567890123456789012345678901 Wabup pun mengapreasiasi tahap-tahap pemi1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 lu yang sejauh ini berlangsung dengan lancar. Itu 1234567890123456789012345678901 semua berkat pengorbanan semua pihaknya. Teru1234567890123456789012345678901 tama penyelenggara pemilu yang sampai berkor1234567890123456789012345678901 ban nyawa untuk bisa menjaga kelancaran dan keju1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 juran proses pemilu kali ini.

1234567890123456789012345678901 Peringatan Harkitnas kali ini berlangsung dalam 1234567890123456789012345678901 suasana bulan Ramadhan. Bagi umat muslim, bu1234567890123456789012345678901 lan suci ini menuntun untuk mengejar pahala den1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 gan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 1234567890123456789012345678901 dibenci Allah, seperti permusuhan dan kebencian.

1234567890123456789012345678901 Apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah. “Bang1234567890123456789012345678901 sa ini adalah bangsa yang besar. Yang telah mam1234567890123456789012345678901 pu terus menghidupi semangat persatuannya sela1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 ma berabad-abad,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901 Ketika diminta merumuskan dasar negara In1234567890123456789012345678901 donesia dalam pidato di hadapan Badan Penyelid1234567890123456789012345678901 ik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indone1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 sia, Presiden pertama Indonesia Soekarno 1234567890123456789012345678901 menawarkan Pancasila yang berintikan lima asas.

1234567890123456789012345678901 Namun Bapak Proklamator Republik Indonesia 1234567890123456789012345678901 tersebut juga memberikan pandangan bahwa jika 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 nilai-nilai Pancasila tersebut ada dalam tiga sila.

1234567890123456789012345678901 Bahkan satu “sila” tunggal yang menjadi intinya 1234567890123456789012345678901 adalah gotong-royong.

1234567890123456789012345678901 Semangat persatuan dan gotong-royong tersebut 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 pun telah mengakar dan menyebar di seluruh nu1234567890123456789012345678901 santara. Ini dibuktikan dengan berbagai ungkapan 1234567890123456789012345678901 tentang kearifan mengutamakan persatuan yang 1234567890123456789012345678901 terdapat di seluruh suku, adat, dan budaya yang 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 ada di Indonesia.

1234567890123456789012345678901 “Semangat gotong-royong haruslah terus dipupuk 1234567890123456789012345678901 dan dibina. Karena sampai kapan pun semangat go1234567890123456789012345678901 tong royong akan selalu relevan, bahkan semakin 1234567890123456789012345678901 mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 dengan berbagai perubahan,” timpal Pathul. (kir/*) 1234567890123456789012345678901

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., bersama anggota Forkompinda Loteng saat peringatan Harkitnas di halaman kantor Bupati Loteng, Senin (20/5).

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Harkitnas di halaman kantor Bupati Loteng, Senin (20/5).

(Suara NTB/kir)

Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., bersama anggota Forkompinda Loteng.

(Suara NTB/kir)

Para pejabat lingkup Pemkab Loteng.

(Suara NTB/kir) (Suara NTB/kir)

Pengibaran bendara oleh paskibraka Loteng.

Pengucapan Sapta Marga, Tri Brata dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

Halaman 6

Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Dinas PUPRPP KSB Pastikan Kelanjutan Pembangunan Gedung Kejari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjamin pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) KSB akan tetap berlanjut tahun ini.

Sebelumnya, gedung korps adhyaksa itu mulai dikerjakan tahun 2018 dengan mengelesaikan struktur utamanya.

“TAHUN ini masuk tahap kedua pembangunan gedung Kejari. Dan kita pastikan tetap dikerjakan karena anggarannya sudah kita siapkan di APBD,” kata Kepala Dinas PUPRPP KSB, Amar Nurmansyah, ST., MT. Sementara ini untuk persiapan pembanguan tahap 2 gedung Kejari itu, Dinas PUPRPP KSB melalui Bidang Cipta Karya telah melelang kegiatan pekerjaan konsultan perencanannya. Menurut

Amar, seluruh pekerjaan tahap pertama yang terdiri dari konstruksi struktur utama gedung dinyatakan selesai. Dan di tahap 2 ini kegiatan pekerjaan fokus pada finishing. “Pelaksana konsultannya kita pilih ulang ya karena pekerjaan tahap awal selesai,” paparnya.

Untuk menyelesaikan pembagunan tahap 2 gedung Kejari itu, Pemda KSB menyiapkan anggaran sekitar Rp7 miliar lebih. Amar menyebutkan den-

Kekeringan, Polres KSB Distribusikan Air Bersih Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, tetap melanjutkan proses pendistribusian air bersih bagi warga yang membutuhkan. Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa terbantu, apalagi saat ini di beberapa lokasi sudah mulai masuk musim kemarau dan puncaknya diprediksi terjadi sekitar bulan Agustus mendatang Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa SIK., MH mengatakan pendistribusian air bersih merupakan implementasi dari program promoter pertama yakni sosok Polisi yang humanis. Bahkan saat ini sarana untuk pendistribusian sudah semakin ditambah. Jika di tahun tahun sebelumnya, pihak terkait hanya bisa menggunakan mobil AWC dalam menyuplai kebutuhan air bersih ke masyarakat, maka untuk tahun 2018 satu unit mobil khusus tangki air sudah diberikan.

Saat ini juga mobil dengan kapasitas sekitar 5000 liter tersebut, sudah sangat siap untuk menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Pihak terkait juga tetap menggandeng Perumda Bintang Bano, karena untuk sementara saat ini pasokan air khusus Polri masih belum tersedia untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

“Kami sudah mulai distribusikan air ini sejak beberapa bulan lalu dan hingga kini tetap kita teruskan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, adapun mekanisme dalam pendistribusian air bersih yakni dari laporan para Bhabinkamtibmas di masing-masing desa. Untuk itu, pihak terkait meminta para Bhabin untuk bisa berada di masyarakat untuk memantau kondisi kekeringan terkini di masing-masing desa. Jika ada informasi maka pihaknya akan langsung bergerak dan melakukan pendistribusian. Hanya saja untuk saat ini pihaknya lebih fokus di beberapa wilayah pesisir. Hal ini terjadi Karena di wilayah pesisir merupakan daerah yang sangat parah jika musim kemarau melanda. Sementara daerah-daerah yang masih berada dalam kategori aman dan tidak terlalu parah akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Tidak semua lokasi akan kita distribusikan air bersih, melainkan berdasarkan laporan dari para Bhabin yang ada di masing-masing desa serta tingkat keparahan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga tetap akan menyerukan masalah ini ke masing-masing kepala desa untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini. Karena jika tidak ada warga yang minta dan laporan dari Bhabin, maka dua kendaraan yang mencapai 1. 100 liter tersebut tidak akan bergerak untuk melakukan pendistribusian air bersih.

Sementara untuk saat ini ada tiga kecamatan yang sudah mulai dilakukan pendistribusian, Kecamatan Poto Tano, Jereweh dan wilayah Seteluk khususnya di desa yang berada di pinggir gunung. Dalam pendistribusian air bersih, pihaknya juga memberikan atensi serius terhadap kasus 3C yang kiranya akan terjadi serta melakukan sosialisasi untuk tetap menjaga rasa aman dan damai.

“Setiap kita lakukan pendistribusian air bersih, kita tetap selipkan pesan untuk tetap menjaga kondusivitas daerah.

Sehingga hal-hal yang kiranya akan terjadi bisa ditekan,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

AIR BERSIH - Pendistribusian air bersih oleh Polres Sumbawa Barat di Desa Sagena.

gan dana sebesar itu gedung utama kantor Kejari KSB akan selesai akhir tahum 2019 ini.

“Tugas kita hanya bangunan utama ya untuk sekarang.

Tidak tahu nanti kalau ada kesepakatan lain Pemda dengan kejaksaan untuk bangunan lainnya. Tapi kalau bangunan utama kami pastikan selesai tahun ini,” timpalnya seraya menambahkan total anggaran yang disiapkan Pemda KSB untuk gedung Kejari itu sekitar Rp13 miliar.

“Totalnya hampir Rp13 miliar biayanya. Tahap pertama untuk struktur utamanya dianggarkan Rp6 miliar dan fiinishing sekarang Rp7 miliar,” sambung Amar.

Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya memang

mendapatkan tugas memastikan seluruh proses pembangunan gedung Kejari selesai tepat waktu. Hal ini guna mendukung upaya Pemda KSB yang ingin mempercepat kehadiran salah satu kantor perangkat penegak hukum itu.

“Target pak bupati itu tahub 2020 kita sudah punya Kejari sendiri. Tidak numpang lagi dengan Sumbawa,” papar Amar.

Selain gedung Kejari, Dinas PUPRPP KSB tahun ini juga bersiap membangun gedung instansi vertikal lainnya. Salah satunya gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi. Kepala Bidang Cipta Karya, Abdul Azis, ST., M.Eng menyatakan, pihaknya telah mendindaklanjuti instruksi bupati terkait pembangunan gedung kantor

Kantor Bulog, Jalan Garuda, Sumbawa Besar bekerjasama dengan Kamar Dagang Industri (KADIN), dan UMKM mitra Bulog. Tercatat transaksi dalam kegiatan itu sebesar Rp7,6 miliar.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, setelah menerima laporan dari Kepala Bagian Perekonomian, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak berbelanja. “Walaupun stok aman dan terjaga, risiko inflasi masih tetap ada. Walaupun perkembangan harga masih wajar sampai saat ini, namun harus tetap diantisipasi terjadinya aksi borong dari masyarakat dan aksi penimbunan oleh pedagang nakal,” demikian Bupati memperingatkan, seperti disampaikan melalui Kabag Perekonomian.

Masih menurut Bupati, masyarakat tidak boleh panik, begitu juga pedagang dan pebisnis tidak boleh mengam-

(Suara NTB/bug)

SELESAI DIBANGUN - Struktur utama gedung kantor Kejari KSB yang telah selesai dibangun tahun 2018 lalu. Kini tahun 2019, Pemda KSB melalui Dinas PUPRPP menargetkan penyelesaian 100 persennya.

Ratusan Hektar Lahan Jagung di Desa Tua Nanga Gagal Panen Taliwang (Suara NTB) Sekitar 133 hektar lahan jagung di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano mengalami gagal panen di Musim Tanam (MT) pertama 2019 ini. Hal itu, terjadi karena wilayah setempat mengalami kemarau panjang saat jagung mulai berbuah. Kondisi ini diperparah dengan minimnya saluran irigasi permanen.

Kepala Desa (Kades) Tua Nanga, Hamzah, kepada Suara NTB, Senin (20/5) membenarkan adanya ratusan hektar lahan jagung yang mengalami gagal panen MT Pertama tahun 2019.

Bahkan saat ini tercatat ada sekitar 137 orang petani yang tidak lagi bisa menyambung hidup dan merugi hingga puluhan juta karena mata pencaharian utama gagal panen.

Rusaknya ratusan hektar jagung tersebut karena musim kemarau melanda wilayah setempat pada saat jagung sedang berbuah. Dari 137 orang tersebut rata- rata memiliki lahan sekitar 1-2 hektar, karena kondisinya puso maka para petani hanya mampu menghasilkan jagung sekitar 40-50 persen saja dan sisanya rusak parah.

Kondisi gagal panen yang terjadi tahun 2019 merupakan hal yang terparah sejak beberapa tahun terakhir.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap kepada pemerintah untuk membantu dalam meringankan beban yang saat ini dihadapi oleh ratusan petani terutama bantuan sembako untuk menghadapi lebaran.

“Faktor cuaca yang mempengaruhi gagal panennya ratusan hektar lahan pertanian kami, makanya saya (kepala desa) meminta supaya Pemerintah bisa membantu meringankan beban para petani,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam menyikapi gagal panen ini Pemdes juga membuat surat resmi tertanggal 15 Mei dengan nomor surat 753 /113/V/2019 dengan harapan bisa diberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak. Hanya saja sampai dengan saat ini belum ada realisasinya, padahal permintaan bantuannya sudah seminggu yang lalu. Apalagi mayoritas masyarakat yang berada di Desa Tua Nanga sangat menggantungkan hidup dari hasil pertanian jagung tidak ada yang lain.

Jika jagungnya gagal panen otomatis daya beli masyarakat juga akan menjadi sangat rendah.

Sehingga sangat dibutuhkan bantuan dalam menjalani hidup selama bulan Ramadhan dan menunggu musim tanam berikutnya. Masalah terberat yang saat ini dihadapi oleh petani jagung yang gagal panen yakni untuk

(Suara NTB/ils)

GAGAL PANEN - Nampak lahan jagung di Desa Tua Nanga, Kecamatan Poto Tano menguning dan mati. Ratusan hektar gagal panen (Puso) karena kemarau panjang di wilayah setempat. mengembalikan modal usaha dari pinjaman kredit usaha rakyat (KUR). Para petani yang diberikan moda bervariasi dari angka Rp10-15 juta dalam jangka waktu enam bulan. Tentu dengan kondisi yang gagal panen, para petani jagung juga kesulitan untuk melakukan pembayaran biaya pinjaman mereka.

“Dampak dari gagal panen yang saat ini kami hadapi sangat besar pengaruhnya kepada hasil perekonomian. Dengan kondisi tersebut bisa jadi pinjaman kami di Bank tidak

akan terbayarkan karena jatuh temponya tinggal sebentar lagi. Makanya kami minta agar Pemerintah bisa membantu dalam menyelesaikan masalah ini,” harapnya.

Menanggapi masalah itu, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Tanbunnak) melalui Kabid pertanian dan Tanaman Pangan, Syaiful Ulum, SP, mengaku sudah menyiapkan langkah dengan menyiapkan benih untuk musim tanam bulan berikutnya. Upaya itu diambil

untuk meringankan beban petani jagung yang merugi karena gagal panen. Selain masalah itu, pihaknya juga akan membantu para petani dari segi angsuran pembayaran kredit. Sehingga kedepannya para petani jagung tidak terlalu merugi dan bisa terbantukan.

“Kita sudah siapkan langkah antisipasi untuk meruginkan beban petani dan dalam waktu dekat ini kami akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini,” tandasnya. (ils)

Pemilu Usai, Perbarui Semangat Gotong Royong Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 yang dirangkaikan dengan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Senin (20/5). Bupati yang membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika RI, mengajak masyarakat untuk memperbarui semangat gotong royong dan kolaborasi.

Peringatan Harkitnas ke111, kali ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks sumpah palapa, dimana saat ini bangsa Indonesia berada dalam situasi pasca-pemilu.

Sebuah pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat, yang mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu.

Semua pilihan pasti diniatkan untuk kebaikan bangsa.

Kelancaran Pilpres dan Pi-

leg juga berkat pengorbanan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bahkan berupa pengorbanan nyawa.

Terkait tema Harkitnas “Bangkit untuk bersatu, kebangkitan untuk persatuan”, sangat relevan dengan peringatan Harkitnas yang juga dilangsungkan dalam suasana bulan ramadhan, karena bagi umat muslim, bulan suci menuntun untuk mengejar pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah.

Disampaikan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Yang telah mampu terus menghidupi semangat persatuannya selama berabadabad, dengan kuncinya adalah gotong royong. Sejatinya jiwa gotong-royong bukanlah se-

Bupati Imbau Masyarakat Bijak Berbelanja dan Pebisnis Beramal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam rapat koordinasi “Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga di Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019” yang diselenggarakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa, baru baru ini, Bulog menyebut stok aman dan terjaga. Meski demikian, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, mengimbau masyarakat bijak berbelanja dan para pebisnis beramal.

Seperti disampaikan Kabag Perekonomian Setda Sumbawa, Irine Silviani, Senin (20/5). Kepala Bulog Kabupaten Sumbawa, Heri Sulistiyo mengungkapkan kondisi stok barang kebutuhan pokok yang dikuasai pihaknya dalam kondisi aman dan terjaga.

Kondisi ini sudah dirancang sejak sebelum bulan puasa tiba dengan menggelar pasar murah setiap hari di halaman

imigrasi itu dalam bentuk program kerja di tahun 2019 ini.

“Pertemuan terakhir pak Wabup dengan pihak Keimigrasian kan sudah MoU. Artimya UKK Imgrasi di KSB sudah disetujui dan kita sekarang tinggal mulai tahapannya, kan anggarannya sudah tersedia,” tuturnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, tahun ini pihaknya fokus menyelesaikan kedua bangunan gedung instansi vertikal tersebut. “Untuk bangunan kantor Pemda, alhamdulillah yang 10 unit sudah selesai tahun 2018. Sekarang untuk gedung kita fokus ke kantor Kejari dan UKK Imigrasi. Ada juga pekerjaan lain seperti air bersih dan STBM juga kita laksanakan,” imbuhnya. (bug/*)

bil untung terlalu besar.

Apalagi pada saat Bulan Puasa, aksi mengambil untung yang wajar adalah amal ibadah yang besar nilainya.

“Saya mengajak masyarakat untuk bijak berbelanja, belanjalah sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Agar bijak berbelanja,” terangnya.

Masyarakat bisa memantau perkembangan harga melalui Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI) di situs www.siandini.sumbawakab.go.id yang menyajikan informasi terbuka tentang harga berbagai komoditi di Kabupaten Sumbawa. Pada saat yang sama, diimbau kepada pedagang dan pebisnis untuk beramal dengan cara menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga melalui aksi mengambil untung sewajarnya. Tidak melakukan aksi penimbunan dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

Untuk saat ini, Pemkab

tengah melakukan upaya-upaya pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga bersama instansi lain yang terkait, termasuk bersama aparat penegak hukum. TPID Kabupaten Sumbawa kini tengah mengintensifkan koordinasi dan konsolidasi untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019/ 1440 H. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 188.6/478/EKON/ IV/2019 tentang Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga di Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019, tertanggal 24 April 2019 dan telah menyepakati berbagai rencana aksi dan tindak lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama Bulog dan Polri. (arn)

mangat yang sudah renta.

Sampai kapan pun semangat ini akan senantiasa relevan, bahkan semakin mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat dengan berb-

agai perubahan.

Menteri mengajak seluruh elemen elemen masyarakat Indonesia sebagai sesama anak bangsa secara sadar memaknai peringatan kali ini

dengan memperbarui semangat gotong-royong dan kolaborasi, sebagai warisan kearifan lokal yang akan membawa menuju kejayaan di pentas global. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

Halaman 7

Mutasi Diduga Tak Libatkan Baperjakat Kota Bima (Suara NTB) – Proses mutasi dan rotasi besar besaran pejabat pada ruang lingkup Pemerintah Kota Bima belum lama ini diduga tidak melibatkan tim atau unsur Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Dugaan tersebut mencuat lantaran hingga kini sebanyak 315 pejabat dari struktural dan fungsional, eselon II hingga IV tersebut tidak dibeberkan ke publik, karena SK-nya

diwarnai banyak kesalahan.

Menanggapi hal itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, M. Saleh enggan

berbicara banyak. Namun tidak menampik ada kesalahan pengetikan dalam SK tersebut. “Mungkin ada yang harus diperbaiki, seperti nama dan sebagainya,” ka-

tannya, Senin (20/5).

Sebagai unsur Baperjakat apakah BKPSDM dilibatkan dalam penyusunan pejabat yang dirotasi dan mutasi ?

Saleh secara tegas mengatakan, Ia juga baru dilantik sebagai Kepala BKSDM sehingga tidak mengetahuinya.

“Soal ini saya kurang tahu karena baru menempati jaba-

tan ini (Kepala BKPSDM.red),” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, proses penyusunan pejabat yang dirotasi dan mutasi tersebut mendadak dilakukan. Bahkan komposisi penyusunan diduga dilakukan di kediaman Walikota Bima oleh sejumlah tim Baperjakat.

Ketua Tim Baperjakat Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH, membantah komposisi penyusunan pejabat Pemeritnah Kota Bima, yang dirotasi dan dimutasi tidak melibatkan tim atau unsur Baperjakat. “Itu tidak benar. Semua unsur Baperjakat kita libatkan,” katanya membantah Mukhtar yang juga Sekda

Kota Bima ini menegaskan proses mutasi dan rotasi jabatan telah sesuai dengan regulasi. Penempatan pejabat juga berdasarkan kompetensi dan prestasi.

“Sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi jika ada yang keberatan bisa menempuh jalur hukum yang ada,” pungkasnya. (uki)

Pemilu Usai, Perbarui Semangat Gotong Royong Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 yang dirangkaikan dengan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, Senin (20/5). Bupati yang membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika RI, mengajak masyarakat untuk memperbarui semangat gotong royong dan kolaborasi.

Peringatan Harkitnas ke-111, kali ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks sumpah palapa, dimana saat ini bangsa Indonesia berada dalam situasi pasca-pemilu. Sebuah pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat, yang mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu. Semua pilihan pasti diniatkan untuk kebaikan bangsa.

Kelancaran Pilpres dan Pileg juga berkat pengorbanan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bahkan berupa pengorbanan nyawa.

Terkait tema Harkitnas “Bangkit untuk bersatu, kebangkitan untuk persatuan”, sangat relevan dengan peringatan Harkitnas yang juga dilangsungkan dalam suasana bulan ramadhan, karena bagi umat muslim, bulan suci menuntun untuk mengejar pahala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti permusuhan dan kebencian, apalagi penyebaran kebohongan dan fitnah.

Disampaikan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Yang telah mampu terus menghidupi semangat persatuannya selama berabad-abad, dengan kuncinya adalah gotong royong. Sejatinya jiwa gotongroyong bukanlah semangat yang sudah renta. Sampai kapan pun semangat ini akan senantiasa relevan, bahkan semakin mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat dengan berbagai perubahan.

Menteri mengajak seluruh elemen elemen masyarakat Indonesia sebagai sesama anak bangsa secara sadar memaknai peringatan kali ini dengan memperbarui semangat gotong-royong dan kolaborasi, sebagai warisan kearifan lokal yang akan membawa menuju kejayaan di pentas global. (arn)

(Suara NTB/ula)

PANTAI LAKEY - Dompu memiliki banyak objek wisata menarik untuk dikunjungi. Tinggal bagaimana sekarang ini, pemerintah daerah melakukan penataan terhadap objek wisata yang ada. Tampak Pantai Lakey yang menjadi andalan Dompu untuk dijual pada wisatawan nusantara dan mancanegara.

Polres Bima Kota Bungkam Soal Penangkapan Terduga Teroris Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Mapolres Bima Kota tertutup adanya penangkapan sejumlah terduga teroris di wilayah Kota setempat, Sabtu (18/5). Bahkan terkesan tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut.

Hal itu terlihat ketika sejumlah wartawan mengkon-

frmasi Kapolres Bima Kota, AKBP. Erwin Ardiansyah S.IK. Erwin mengaku belum bisa memberikan keterangan adanya penangkapan tersebut dan mengarahkan ke Bagian Reskrim untuk konfirmasi.

“Coba persoalan ini dikonfirmasi ke Kasat Reskrim,” katanya, Senin (20/5).

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi Prayoga S.IK, juga tidak memberikan keterangan. Bahkan Ia mengaku belum mengetahui adanya penangkapan sejumlah terduga teroris di wilayah Kota Bima.

“Kita belum tahu ya. Tapi kalaupun ada, mungkin dari Densus 88 Mabes Polri. Biar

lebih jelasnya silahkan konfirmasi ke Polda NTB atau Mabes Polri,” katanya singkat.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, lima warga Kota Bima dan seorang warga Kabupaten Dompu ditangkap di beberapa wilayah di Kota Bima dalam waktu berbeda karena diduga terlibat jari-

ngan teroris.

Mereka masing-masing berinisial MFS, MF, KK, KU dan M, warga Kota Bima serta AS, warga Kabupaten Dompu.

Informasinya saat ini mereka masih diamankan di Mako Brimob Subden A Bima, untuk dibawa ke Mapolda NTB dalam waktu dekat ini. (uki)

Nurdin Rahman

THR dan Gaji Ke-13, Anggota Dewan KSB Kantongi Rp107 Juta Taliwang (Suara NTB) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat segera menggelontorkan dana tak kurang dari Rp60 miliar.

Anggaran itu antara lain untuk dana desa, THR atau gaji ke14 PNS, hingga THR dan gaji ke-13 anggota DPRD KSB. Kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE mengungkapkan, dalam dua minggu terakhir pihaknya menyalurkan dana hampir Rp60 miliar lebih dari kas daerah. Selain anggaran desa, Pemda KSB juga bersiap membayar Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji 14 PNS, tambahan penghasilan PNS dan honor tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). “Khusus untuk pegawai jelang lebaran saja kita siapkan sekitar Rp33 miliar lebih,” urainya.

Pada bagian lain, Nurdin menyebutkan, pihaknya tidak saja menyiapkan anggaran untuk pembayaran THR PNS. Tetapi juga bagi 25 anggota DPRD serta bupati dan wakil bupati jelang lebaran nanti.

Dan khusus bagi anggota lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah itu, mereka tidak saja mendapatkan pencairan THR tetapi sekaligus dengan gaji ke-13. Di mana untuk THR dan gaji ke-13 bagi 25 anggota DPRD, BPKD menyiapkan anggaran masing-masing sebesar Rp 107 juta. Sementara, gaji ke13 bagi Bupati dan Wakil Bupati KSB berkisar Rp41 juta.

“Untuk anggota DPRD memang baru tahun ini mereka dapat THR. Sementara besaran THR Bupati dan Wakil Bupati memang tidak sama tapi selisihnya kecil kok. Memang lebih besar bupati sekitar Rp41 juta itu,” pungkas Nurdin.

Nurdin juga menjelaskan, nilai sisa anggaran desa tahap pertama yang akan dicairkan pihaknya dalam waktu dekat ini sebesar Rp28 miliar lebih. Anggaran itu terdiri dari item Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). “Sisa DD dan ADD serta ada juga sedikit BKAPBD,” terangnya.

Anggaran desa yang tersisa itu tidak untuk seluruh desa. Nurdin menyebutkan, dana tersebut hanya untuk beberapa desa yang sebelumnya memang tidak mencairkan seluruh dana tahap pertamanya. “Sekarang baru mereka kejar pencairannya karena kalau kami sebenarnya sejak awal sudah siapkan. Tapi kan desa terbentur persyaratan,” sebutnya.

Ia mengakui, pencairan anggaran desa tahap pertama bail DD maupun ADD terhitung telat. Penyebabnya karena persyaratan pencairan yang memang menjadi tanggung jawab pihak desa. Selain itu perubahan aturan turut pula memicu keterlambatan tersebut.

“Kita tidak bisa salahkan sepenuhnya desa yang telat, karena pusat juga buat aturan baru sehingga mereka harus menyesuaikan,” timpalnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Benih Jagung HJ 21 di Dompu Belum Ditanam Petani Dompu (Suara NTB) Benih jagung hibrida bantuan pemerintah Provinsi tahun 2019 untuk ditanam pada musim kemarau (MK) 1 belum ditanam petani di Dompu. Perubahan cuaca dengan mundurnya musim hujan menjadi alasan belum ditanamnya benih HJ 21 bantuan Provinsi. Namun bantuan benih jagung dari HKTI berupa Bisi 18 sudah ditanam petani.

“Kalau bicara kualitas, dia (HJ 21) masuk kategori hibrida umum 3. Kalau hibrida umum 1 itu kelas DK, hibrida umum 2 kelas BISI 18 dan Pioner. Benih jagung hibrida produksi Litbang termasuk HJ, Bima, Twin masuk kategori hibrida umum 3,” kata Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Woja, Edison, SP kepada Suara NTB, Senin (20/5).

“Pengalaman selama ini, HJ 21 ini bagus. Tahun 2018 pernah masuk (hasilnya bagus). Kecuali yang Bima, kita

ragu. Biosit juga ragu, karena temuan kita tahun 2018,” tambah Edison.

Namun bantuan benih jagung HJ 21 untuk petani jagung Dompu, kata Edison, belum ditanam petani karena adanya pergeseran musim tanam akibat curah hujan yang tinggi. Sehingga digeser masa tanamnya di MK 2, karena HJ 21 ini ditanam di lahan sawah irigasi tadah hujan.

“Kecenderungan kemarin, dia (petani) menanam untuk BISI 18 dari program HKTI. Itupun masih belum semua tertanam,” ungkapnya.

Dikatakan Edison, karakter petani jagung Dompu saat ini lebih cenderung melihat benih berkualitas. Sehingga lebih diprioritaskan hibrida umum kelas 1 dan kelas 2.

Ketika lahan masih ada dan bibit tidak tersedia, baru bibit hibrida umum kelas 3 yang dibagikan ditanam.

Untuk wilayah Kecamatan Woja, benih jagung hibrida HJ

21 disalurkan sebanyak 19 ton dengan luas lahan 1.272 ha.

Benih banyak dibagikan ke petani Desa Mumbu, Riwo dan Bara. Benih ini sasarannya untuk lahan sawah irigasi tadah hujan. “Kalau dulu ditanami kedelai, sekarang jagung. Karena petani lebih suka jagung,” katanya.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP yang didampingi Kepala bidang Tanaman Pangan, Armansyah, S.Pt di pendopo Bupati mengakui, bantuan benih yang sudah ditanam dan tumbuh baik baru benih BISI 18 bantuan yang disalurkan HKTI. Bantuan benih jagung Bisi 18 untuk Dompu seluas 7 ribu ha.

“Kalau untuk HJ 21 sebanyak 8.500 ha. itu tersebar di 8 Kecamatan dengan sasaran utama lahan sawah irigasi,” kata Ilham. “Produksi jagung HJ 21 tahun lalu 7 – 8 ton per ha,” tambah Ilham. (ula)

Bupati Tekankan DD/ADD Dialokasikan untuk Basmi Rabies Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku prihatin melihat banyaknya korban gigitan anjing liar saat ini. Belum sampai setahun status KLB disandang sudah tercatat 1.138 orang korban gigitan. Sembilan diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Menyikapi hal itu langkah eliminasi akan semakin intensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bahkan pemerintah desa ditekankan untuk mengalokasikan khusus anggaran DD/ADD-nya untuk membasmi virus rabies dari wilayah ini.

“Kepala desa sekarang itu orientasinya DD/ADD. Selain dari itu dia tidak mau urus. Sekarang giliran saya yang memaksa mereka, kamu (Kades) tinggalkan DD/ADD urus rabies,” tegas Bupati saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi zoonosis rabies yang bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Senin (20/5).

Harapan agar dialokasikannya DD/ADD untuk penanggulangan rabies itu guna memastikan upaya menekan populasi HPR H. maksimal diH. Bambang Bambang M. M. Yasin Yasin

lakukan. Bila perlu lewat dana itu juga tim difasilitasi senapan angin untuk eliminasi.

Jika terus mengandalkan Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) untuk menekan populasi ini. Menurut Bupati akan banyak biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. “Kalau kita saja di Dompu jalanjalan bawa senapan kan tidak perlu honor,” ujarnya.

Upaya sosialisasi dan publikasi sudah cukup sering dilakukan. Baik di sekolah maupun tempat-tempat ibadah.

Tetapi persoalannya saat ini keluh HBY sapaan akrab H. Bambang M. Yasin, yang kewalahan menangani kasus tersebut ialah mereka yang tidak memelihara anjing. Sementara para pemilik hewan berbahaya tersebut kurang proaktif.

Untuk itu, melalui aparatur desa ditekankan juga agar mendata penduduk yang memelihara hewan yang sudah menyerang seribu lebih korban meningal dan luka-luka tersebut. “Dan yang penting sekarang itu adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya merasa rabies ini adalah ancaman untuk semua orang,” pungkasnya. (jun)

Zainal Arifin (Suara NTB/jun)

Disnakeswan akan Eliminasi HPR dengan Potas Dompu (Suara NTB) – Pembelian racun eliminasi anjing liar sudah tidak mendapat izin Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Karenanya, eliminasi Hewan Pembawa Rabies (HPR) itu terpaksa dilakukan dengan pemberian potas. Bahkan muncul rencana untuk menggunakan senapan angin.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu, Zainal Arifin kepada Suara NTB menyampaikan, meski pengadaan racun eliminasi sudah tidak diperbolehkan pemerintah pusat, pihaknya masih bisa mengendalikan populasi HPR diwilayah ini dengan potas atau senapan angin. Sesuai usulan Direktur Masyarakarakat Veteriner Ditjen Kesehatan Hewan Kementan RI, Drh. Syamsul Ma’arif.

“Kita disarankan pakai potas karena di Bali sudah mencoba dengan itu juga. Dan tadi Direktur membolehkan kita menggunakan senapan, ditembak tapi tidak menyakitkan. Itu jalan satu-satunya eliminasi,” kata dia usai menggelar rapat Koordinasi Zoonosis Rabies di Pendopo Bupati Dompu, Senin (20/5).

Dalam proses eliminasi itu Disnakeswan tidak saja bergerak bersama tim penanggulangan rabies tingkat kabu-

paten. Melainkan seluruh elemen masyarakat diharap bisa terlibat aktif.

Jika demikian, Zainal Arifin meyakini tidak akan ada lagi kasus gigitan HPR baru.

Apalagi cara tersebut terbukti efektif sebagaimana yang telah dilakukan masyarakat Desa Soro Kecamatan Kempo setelah adanya korban meninggal.

“Di Soro misalnya setelah ada kematian baru masyarakatnya bergerak semua dan itu efektif. Sekarang di Soro kan sudah tidak ada gigitan baru lagi,” jelasnya.

Ditegaskan, intensifnya serangan HPR akhir-akhir ini sudah diprediksi jauh sebelumnya. Karena hewan peliharaan yang awalnya dibawa ke ladang untuk menjaga serangan babi hutan. Kini hampir semuanya diturunkan dan dilepas liar kembali oleh petani jagung ke perkampungan.

Akibatnya rantai penularan virus rabies semakin meluas.

Selain masyarakat aparatur desa kelurahan pun dituntut berperan aktif. Baik dalam mendata populasi HPR di wilayah masing-masing atau memastikannya tereliminasi dengan cara-cara yang diusulkan. “Bagaimana cara eliminasinya nanti kita serahkan semuanya ke pemerintah desa saja,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

Halaman 8

PKS dan PPP Buka Peluang Koalisi di Pilkada Mataram (Suara NTB/why)

SIDANG - Ahli auditor bersaksi dalam sidang korupsi proyek penataan Pusuk Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur kemarin.

Proyek Pusuk Sembalun 2015

Uang Proyek Diduga Dinikmati Rekanan Sendiri Mataram (Suara NTB) – Ahli auditor bersaksi dalam sidang korupsi proyek penataan Pusuk Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur tahun 2015. Auditor menghitung, kasus dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Khairil Anwar dan rekanan, Samsul Ahyar ini merugikan negara Rp284,85 juta.

Ahli auditor F Hary Pitrajuanto meghadiri sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (20/5), yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra.

Hary menyebutkan, kerugian negara dihitung dari jumlah uang negara yang keluar untuk pembayaran 100 persen proyek dikurangi pajak. Angka kerugian muncul setelah dikurangi dengan volume proyek yang tidak sampai pada seperti yang dilaporkan.

Ahli Teknik Unram menghitung pekerjaan proyek kualitasnya tidak sesuai spesifikasi serta bangunan yang tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan. “Pekerjaan 65 persen kutipan dari keterangan ahli teknik. Tapi dari dokumen dibuat seolah-olah sudah selesai 100 persen. Dokumen ini yang dipakai PPK membayar,” ujarnya.

Proyek yang dikerjakan CV Pengames Raya secara pinjam bendera oleh terdakwa Ahyar itu harus selesai Desember 2015. Namun, karena ada pekerjaan yang kurang, Khairil membuat adendum selama 60 hari.

“Tetapi semua pencairan sudah 100 persen. Penyimpangan itu yang dibayar pas Desember itu. Pekerjaan baru diselesaikan Januari,” beber Hary. Ahyar lalu mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp260 juta.

Hakim anggota Fathurrauzi menanyakan perihal aliran dana keuntungan luar biasa yang diperoleh terdakwa Ahyar selaku rekanan. “Apakah ada uang kerugian itu yang mengalir ke terdakwa Khairil,” tanya dia.

“Pada saat kami audit investigasi ataupun audit kerugian negara kami tidak menemukan ada bukti catatan keuangan. Tidak ada dana yang masuk ke PPK,” jawab Hary. Fathurrauzi menekankan, fakta tersebut penting sebab bakal jadi pertimbangan hakim nantinya dalam memutus sesuai pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ini penting untuk pembebanan kepada siapa yang membayar kerugian negaranya nanti,” kata hakim yang akrab disapa Ojik ini.

Dalam kasus tersebut, terdakwa Khairil dan Ahyar didakwa korupsi bersama-sama dalam proyek yang anggarannya dari Pemerintah Pusat ini. Proyek yang dikerjakan CV Pengames Raya dengan kontrak Rp1,6 miliar itu hanya dikerjakan sampai 67,28 persen. (why)

Pelaku Penipuan Catut Nama Penyidik Tipikor Mataram (Suara NTB) – Ditreskrimsus Polda NTB menjadi sasaran tukang catut. Direktorat yang menangani pidana korupsi, perdagangan, lingkungan, sampai kejahatan siber ini diminati pelaku penipuan. Modusnya mengancam dengan penyelidikan kasus. Imbalannya uang dan fasilitas.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat menampik bahwa pihak-pihak yang selama ini meminta imbalan tersebut. “Ada indikasi mengatasnamakan pejabat Polda yang meminta dengan dalih untuk kepentingan Polri. Padahal itu tidak ada,” ucapnya ditemui Senin (20/5).

Dia menjelaskan, pelaku menyasar kepada pejabat lingkup Provinsi NTB melalui kontak telepon, SMS, atau pesan instan. Selain langsung meminta misalnya dalam bentuk tiket pesawat untuk kegiatan, pelaku penipuan itu juga mengancam dengan akan mengusut kasus lembaga tempat calon korban bernaung.

Pihaknya sudah menerima aduan terkait hal tersebut. Sampai sejauh ini pelaku terdeteksi beroperasi dari Pekanbaru, Riau dengan nomor kontak 081371910357. Meski demikian juga belum ada korban yang jatuh. Namun dia memilih mencegah berbekal pengaduan yang masuk. “Kita sudah lacak orangnya,” kata Syarif.

Dia mengimbau, apabila menemukan indikasi penipuan tersebut dengan modus telepon, SMS, ataupun pesan instan WhatsApp untuk lebih mencermati dan mawas. “Jangan langsung percaya, kalau dia minta sesuatu jangan langsung kirim cermati dulu. Apalagi ini jelang kegiatan hari raya,” jelasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Tahapan Pilkada serentak 2020 resmi akan mulai digelar September 2019 mendatang. Namun demikian, pascapileg 2019 ini, suhu politik Pilkada 2020 sudah mulai menghangat. Terutama di Kota Mataram, sejumlah figur mulai bermunculan.

Diketahui beberapa tokoh mulai ambil ancang-ancang untuk bertarung di Pilkada Kota Mataram. Mereka pun mulai secara terang benderang menyatakan keinginan maju berlaga di Pilkada Kota Mataram. Salah satunya yakni Anggota DPRD NTB dapil Kota Mataram, H. Muzihir.

Politisi PPP menyatakan kesiapannya untuk turun berlaga memperebutkan kursi Mataram 1 dan Mataram 2. “ Insya Allah. Saya siap maju di Pilkada Kota Mataram,” katanya, Senin (20/5) kemarin.

Sebagai bentuk keseriusan dirinya untuk maju bertarung di Pilkada kota Mataram. Dirinya sudah mulai menjajaki komu-

nikasi politik ke sejumlah Parpol. Salah satunya dengan PKS. Dalam komunikasi tersebut, PPP mengajak PKS untuk koalisi di Pilkada Kota Mataram.

Dengan koalisi PPP dan PKS di Pilkada kota Mataram sudah cukup mengusung paket pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

“PPP raihan kursi empat dan PKS raihan kursi lima. Sehingga cukup untuk mengusung calon di Pilkada Kota Mataram,” kata Muzihir yang juga ketua Bappilu DPW PPP NTB itu.

Dia berharap, koalisi PPP dan PKS terjalin di Pilkada Kota Mataram, menjadi pembuka keberlanjutan koalisi kedua Parpol di Pilkada kabupat-

(Suara NTB/why)

HUKUMAN MATI - WNA Perancis terdakwa hukuman mati Dorfin Felix meninggalkan ruang persidangan usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (20/5).

PN Mataram Vonis Mati Dorfin Felix Mataram (Suara NTB) – Warga negara asing asal Perancis, Dorfin Felix bakal menghadapi bedil eksekusi.

Pengadilan Negeri Mataram menjatuhinya vonis mati.

Majelis hakim meyakini 2,98 kilogram narkoba yang diselundupkan terdakwa membahayakan ketahanan negara.

Juga potensi dahsyatnya merusak generasi muda.

Ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif dan hakim anggota Didiek Jatmiko dan Ranto Indra Karta menjatuhkan hukuman tersebut dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Senin (20/5). Turut dihadiri jaksa penuntut umum Ginung Pratidina dan penasihat hukum terdakwa Deni Nur Indra.

Dorfin divonis melanggar pasal 113 ayat 2 UU RI No 35/ 2009 tentang narkotika. “Oleh karenanya menjatuhkan kepada terdakwa Dorfin Felix pidana mati,” sebut Isnurul yang juga Ketua PN Mataram ini.

Alasan yang memberatkan, kata Didiek menambahkan, perbuatan terdakwa memberi peluang peredaran gelar narkoba. Terdakwa menjadikan Indonesia sebagai sasaran peredaran. “Berpotensi merusak generasi muda dan mengganggu ketahanan nasional,” tegas Didiek.

Tanpa pikir panjang, terdakwa Dorfin langsung menga-

jukan banding saat hakim menanyakan pendapatnya atas vonis tersebut. “Akan banding ke Pengadilan Tinggi,” kata Dorfin melalui penerjemah yang duduk di sebelahnya.

Penasihat hukumnya, Deni Nur Indra mengaku akan mempelajari lebih dulu putusannya.

“Apakah masih ada celah untuk pembelaan. Memang dia mengaku perbuatannya tapi dia tidak tahu kalau itu narkobanya siapa,” terangnya.

Sementara jaksa penuntum umum Ginung Pratidina belum memutuskan apa-apa terkait putusan tersebut.

Meski sebelumnya dia mengajukan tuntutan 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider satu tahun. “Pikirpikir dulu,” ujarnya.

Dorfin menurut majelis hakim terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan mengimpor sabu, amphetamine, ketamine, dan metilendioksimetamfetamina atau ekstasif dengan total beratnya 2,989 gram atau setara 2,98 kg. Dia diupah 5.000 euro atau setara Rp87 juta.

Dorfin membawa dua koper dari Lyon, Perancis menuju Jakarta, Indonesia. Pesawat Lufthansa yang ditumpanginya lebih dulu transit di Frankfurt, Jerman dan Singapura dalam penerbangan Kamis 20 September 2018. Ini adalah

Gerindra Pastikan Tak Ada Gerakan ’’People Power’’ di NTB NTB ini aman-aman saja ya, baik-baik saja, landai-landai saja. Bahkan kita di antara kompetitor yang lain di sini, terjalin komunikasi sangat akrab dan sangat baik. Jadi sulit untuk saya katakan bahwa di NTB akan ada people power, itu sulit,” kata Ketua Badan Kehormatan dan Disiplin DPP Partai Gerindra, H. Bambang Kristianto, di Mataram baru-baru ini.

Menurut HBK, sapaan akrab caleg DPR RI Partai Gerindra dari Dapil NTB II itu menyatakan bahwa situasi politik di NTB secara umum relatif stabil. Tidak ada gejolak yang berlebihan. Jika pun ada dinamima terkait proses, hal tersebut menurutnya masih dalam koridor kewajaran.

sudah cukup untuk mengusung satu pasangan calon.

“Kita akan usung kader itu pasti dan kita tentu harus membangun komunikasi dengan partai yang lain, karena kita tidak cukup kalau sendiri,” kata Hadi. Pembangunan komunikasi politik dengan PPP diakui Hadi sudah mulai dijalin.

Ditempat terpisah, Ketua DPC PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri, mengatakan, di Pilkada Kota Mataram 2020, PKS diberikan prioritas untuk mengusung kader. Bagi PKS, Pilkada Kota Mataram 2020 nanti akan menjadi akumulasi dari pengalaman memenangkan pasangan walikota dan wakil walikota selama ini.

Dua Pilkada kota Mataram terakhir, 2010 dan 2015. Mengusung walikota dan wakil walikota yang sekarang. PKS sukses membuktikan kerja-kerja pemenangan, yang dilakukan dengan kesungguhan hati.

“Coba anda bayangkan, pada

(Suara NTB/dok)

H. Muzihir Pilwakot 2015 yang lalu, kami PKS adalah pengusung utama pasangan waktu itu dan alhamdulillah menang. Tapi setelah menang PKS ditinggal,” terangnya. Oleh karena itu, Pilwakot 2020 nanti PKS akan mengambil posisi di depan dengan mengajukan kadernya. (ndi)

Tuntas, Penyidikan Gratifikasi Fasilitas Rutan Polda NTB

Jelang Tanggal 22 Mei

Mataram (Suara NTB) Menjelang penetapan nasional hasil rekapitulasi manual Pemilu serentak tanggal 22 Mei besok. Seruan gerakan aksi people power untuk menolak keputusan KPU atas penetapan hasil pemilihan presiden cukup menggema disuarakan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiga Uno. Namun demikian, di NTB sendiri, Partai Gerindra sudah memastikan bahwa tidak akan ada upaya gerakan people power dari pihaknya untuk menolak hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU. Justru sebaliknya, Gerindra akan turut menciptakan situasi politik yang kondusif.

“Saya kira dinamika itu terjadi di pusat. Tapi kalau kita di

en serentak 2020 mendatang.

“Ini bisa jadi koalisi pembuka di Pilkada 2020,” harapnya.

Dia menegaskan, untuk saat ini hanya dirinya kader PPP yang sudah berani menyatakan dengan terang kesiapan maju di Kota Mataram. Untuk mengusung calon di Pilkada tingkat Kabupaten kota, Maka kewenangan siapa calon PPP diusung di Pilkada ada di tangan DPW PPP. Sedangkan, untuk Pilkada tingkat provinsi kewenangan ada di tingkat DPP. “Dalam mengambil keputusan dirinya selalu dimintai pandapat Ibu ketua DPW Hj. Wartiah termasuk di Pilkada,” terangnya.

Menanggapi ajakan koalisi dari PPP di Pilkada Kota Mataram. Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi tidak menutup diri untuk menjalin komunikasi dengan PPP. Menurutnya PPP sangat potensial dan pas untuk menjadi teman koalisi, mengingat kursi kedua partai

“Kita lihat para penyelenggara sudah berusaha maksimal, aparat penegak hukum TNI dan polri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalaupun di NTB kecurangan itu tidak signifikan, tipis sekali kalau pun itu ada. Saya kira dinamikanya menurut saya masih dalam tahap yang wajar,” jelasnya.

Ditanya lebih jauh, bagaimana jalinan komukasi partai di daerah dengan DPP, terkait dengan penyikapan keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu 2019, tanggal 22 Mei besok ini. HBK mengakatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada arahan apapun dari DPP terkait penyikapan penetapan hasil pemilu oleh KPU. “Kita menunggu apa yang

menjadi petunjuk dan arahan pimpinan yang ada di Jakarta. Tapi saya berharap arahannya adalah yang baik-baik saja, karena kita semua ingin Pemilu ini berjalan dengan damai, kondusif dan konstitusional, jauh dari praktik kecurangan,” katanya.

Ketua DPD partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menambahkan, pihaknya tidak pernah menerima perintah dari DPP untuk melakukan gerakan people power di daerah. ”Jadi tidak pernah ada perintah untuk menggerakkan people power, andaikan itu muncul itu kesadaran diri masyarakat bergerak sendiri dengan inisiatif mereka, jadi tidak ada yang Koordinir,” pungkasnya. (ndi)

kali ketiganya dia datang ke Indonesia.

Dorfin yang kopernya tidak terdeteksi narkoba di bandara sebelumnya tersebut melanjutkan penerbangan ke Lombok, Jumat 21 September 2018 melalui Jakarta. Barang haram yang diimpornya itu baru terdeteksi mesin X-ray Bandara Lombok International Airport (LIA). (why)

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan gratifikasi kepada oknum pejabat Rutan Polda NTB akhirnya selesai.

Berkas perkara dengan tersangka Kompol TU mantan Kasubdit Pengamanan Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB ini dinyatakan lengkap. Kasus segera dibawa ke tahap penuntutan ke pengadilan.

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menyebutkan, penyidikan kasus tersebut sudah tuntas. “Berkasnya P-21 kemarin,” ujarnya ditemui Senin (20/5).

Setelah ini penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum Kejati NTB. Penyidik masih berkoordinasi dengan jaksa untuk pelimpahan tahap dua tersebut. Sementara tersangka sampai sekarang tidak ditahan.

“Masih kooperatif. Nanti dia (tersangka) akan kita panggil untuk pelimpahan. Sedang diagendakan,” ucap Syamsudin.

Tersangka Kompol TU diduga menerima pemberian sepanjang tahun 2018 saat menjabat Kasubdit Pengamanan Tahanan Rutan Polda NTB. Dugaan itu muncul saat Dorfin Felix - WNA Perancis tahanan Polda NTB yang kabur dari tahanan pada Se-

(Suara NTB/dok)

Syamsudin Baharuddin nin 21 Januari 2019.

Tersangka diduga menerima uang total sebesar Rp14 juta yang diberi Dorfin. Uang selanjutnya dipakai untuk memberi tahanan kasus narkoba 2,98 Kg itu fasilitas berupa televisi di kamar tahanan. Pemberian itu juga berkaitan dengan kaburnya Dorfin tersebut.

Dugaan lainnya berupa indikasi tarif untuk fasilitas telepon, bantal, dan selimut yang nilainya antara lain Rp1 juta sampai yang terkecil Rp50 ribu kepada para tahanan sepanjang tahun 2018. (why)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

Halaman 9

(Suara NTB/dys)

Puluhan mahasiswa jurusan PGSD FKIP menggelar buka bersama penghuni panti untuk menumbuhkan sikap peduli antar sesama.

Tumbuhkan Kepedulian, Mahasiswa Prodi PGSD Unram Buka Bersama Penghuni Panti Mataram (Suara NTB) Sikap peduli terhadap sesama merupakan salah satu modal penting dalam menjalani kehidupan. Diperlukan latihan setiap saat untuk mengasah sikap peduli terhadap sesama.

Hal itulah yang mendasari puluhan mahasiswa jurusan PGSD FKIP Unram untuk menggelar buka bersama den-

gan puluhan penghuni panti asuhan Almujahidin NW Mataram.

Dosen PGSD FKIP Unram Dr. Bajang Asrin, yang turut mendampingi kegiatan mahasiswa itu mengingatkan agar setiap mahasiswa haruslah memiliki sikap simpati dan empati terhadap orang lain di sekitar kita. Hal demikian sangat penting ada pada diri

(Suara NTB/dys)

Budayakan Literasi BUDAYA baca di Indonesia masih sangat rendah. Hal itu ditunjukkan dari hasil berbagai riset seperti riset lima tahunan yang dikeluarkan oleh Progress Internasional Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2006 yang melibatkan siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa minat baca anak Indonesia hanya mampu lebih baik dari Qatar, Kuwait, Maroko dan Afrika Selatan.

Sementara dari riset For Internasional Student Assesement) (FISA) padatahun 2009 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 57 dari 65 negara didunia dalam kemampuan membaca. Budaya baca Bangsa Indonesia yang masih rendah itu merupakan salah satu pendorong pemerintah untuk mewajibkan literasi 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai di semua sekolah di seluruh tanah air Indonesia.

Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah, berharap membaca sebelum memulai belajar akan mampu mendongkrak peningkatan budaya baca bangsa Indonesia khususnya generasi muda. Di samping itu mampu menanamkan kepada generasi muda bahwa dengan membaca dapat memperluas wawasan intelektual.

Karena dengan membaca akan dapat mengkomunikasikan hal penting yang ada dalam pikiran kita semisal ide atau gagasan kepada orang lain serta dapat meningkatkan kualitas pribadi masyarakat dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca.

Dilanjutkan Zohriah bahwa membaca harus dijadikan sebagai kebutuhan. Sekarang salah satu tugas kita bersama yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat adalah bagaimana kita bisa menanamkan sejak dini kepada generasi bangsa ini supaya menjadikan membaca sebagai sebuah kebutuhan.

Sebagaimana diketahui kebutuhan dasar manusia itu meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang mutlak harus ada karena merupakan kebutuhan primer. Selain itu manusia juga membutuhkan kebutuhan pelengkap untuk melengkapi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan sekunder.

“Kebutuhan sekunder ini tidak hanya kebutuhan yang bersifat kesenangan belaka akan tetapi lebih kepada bagaimna kita bisa memenuhi kebutuhan yang kita cita-citakan bukan yang kita inginkan,” ujarnya.

Dilanjutkannya bahwa membaca buku merupakan bagian penting dari kebutuhan manusia, karena dengan membaca akan dapat menambah luas wawasan dan pengetahuan kita, apalagi di zaman milineal yang serba cepat sekarang ini, jika kita tidak imbangi dengan terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan maka kita akan tertinggal.

“Untuk itu mari kita membiasakan membaca apa saja yang kita temukan yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita,” ajaknya.

Bila kebiasaan membaca dapat kita lakukan maka akan terwujud bahwa membaca adalah sebuah kebutuhan pokok yang harus dimiliki.

Namun membaca sebagai sebuah kebutuhan tidak bisa serta merta cepat, tetapi melalui proses yang panjang dengan selalu menanamkan pembiasaan pembiasaan positif seperti kebijakan membaca 15 menit sebelum belajar di Hj. Zohriah sekolah. (dys)

setiap mahasiswa.

Dikatakan Asrin, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dimana sebagian peran manusia hampir tergantikan, disinilah letak pembeda antara manusia dengan robot hasil teknologi tangan manusia itu.

Lanjut Asrin, Robot sebagai hasil kecanggihan teknologi memiliki kekuran-

karakter perilaku setiap hari.

Penumbuhan sikap inilah yang diinginkan pendidikan secara umum yakni memanusiakan manusia.

Latihan agar bisa menjadi seperti ini tidak saja didapat di bangku kuliah. Melainkan harus dilatih dan dicari di luar bangku kuliah. Seperti melalui organisasi. Mereka pun didorong untuk ikut dalam keg-

iatan organisasi yang positif dan membawa ke arah kebaikan bagi mahasiswa.

Selain itu sebagai calon guru kelak, mempunyai sikap peduli antar sesama sangat dibutuhkan nanti. Energinya bisa ditularkan ke siswa saat mengajar. Sehingga keteladanan ini bisa sangat efektif dalam membentuk karakter siswa saat di kelas. (dys)

Mataram (Suara NTB) Siswa putus sekolah di NTB jenjang SMA dan SMK tahun 2018 cukup tinggi.

Begitu pula dengan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA di NTB yang relatif rendah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melakukan pembinaan lebih jauh agar pemecatan siswa tidak mudah dilakukan oleh sekolah.

sebesar 83,9 persen, dan Kota Bima Sebesar 69,9 persen.

APM itu berdasarkan data yang dicantumkan di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018 dengan bersumber dari data verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) bulan November 2018.

Rusman mengakui angka partisipasi murni masih relatif rendah. Karena sekitar 30 persen masyarakat usia SMA tidak mengenyam pendidikan di SMA. Menurutnya, selama ini banyak pihak terlena dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, pihaknya akan merumuskan solusi terkait hal itu bersama semua pihak.

“Kami akan mencari tahu permasalahan ini,” katanya. (ron)

gan paling mendasar yakni tak mempunyai perasaan. Sedangkan manusia sebagai ciptaan sempurna Tuhan memiliki segala yang tak dmiliki makhluk lainnya. Mulai dari hati dan akal.

Sehingga kata Asrin, tidak layak bagi manusia menyamakan dirinya dengan perilaku robot yang tidak mempunyai perasaan terhadap sesama.

Untuk itu, upaya melatih diri ke arah hal itu memang harus terus menerus dilatih. Sebagaimana kegiatan buka bersama dengan para penghuni panti adalah jadi bagian dari latihan tersebut.

Masih kata Asrin, latihan seperti itu memang tidak bisa instan. Diperlukan waktu lama sehingga lahir menjadi kebiasaan dan akhirnya jadi

Dikbud NTB Minta Sekolah Tidak Mudah Pecat Siswa

(Suara NTB/dok)

Rusman

Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan terkait aturan pemecatan siswa. “Tidak segampang itu memecat, dan tidak seenaknya orang bebas melakukan apapun di sekolah,” katanya. Pembinaan akan dilakukan ke sekolah untuk memberikan pencerahan ke kepala sekolah, guru, dan siswa.

Dikbud NTB juga akan melakukan kegiatan di

sekolah. Ia berharap pendidikan di NTB bisa berjalan lebih baik lagi ke depan. “Semoga semua persoalan bisa terselesaikan dan diterima semua pihak,” harapnya. Dari data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2018, siswa putus sekolah di NTB jenjang SMA 1.236 orang. Sedangkan siswa putus sekolah di jenjang SMK 1.235 orang.

Sementara itu, terkait Angka Partisipasi Murni (APM), berdasarkan data NPD

SMAN 5 Mataram Bangun Karakter PPDB Zonasi Siswa Lewat Pembinaan Keagamaan Pertimbangkan Jarak

Mataram (Suara NTB) SMAN 5 Mataram mengembangkan program sekolah yang mampu menguatkan karakter siswa. Salah satunya melalui berbagai program keagamaan yang diberikan kepada siswa, baik yang dilakukan setiap hari maupun kegiatan pembinaan khusus bagi siswa.

Kepala SMAN 5 Mataram, Drs. Arofiq, MM., Senin (20/5) mengatakan, pihaknya memberikan program ke siswa yang mengutamakan pembangunan jiwa siswa. Jika jiwa bisa terbangun dengan baik atau dengan kata lain karakter terbangun dengan baik, maka prestasi lain akan mengikuti.

“Kami lebih menuju kepada bangunlah jiwanya, barulah bangunlah badannya, jadi kami mencoba untuk mengarahkan pendidikan itu jiwanya dulu. Ketika karakter terbangun dengan baik, Insya Allah yang lain mengikuti, akademik lebih mudah ketika karakter sudah terbangun dengan baik,” katanya.

Oleh karena itu, kata Arofiq, pihaknya mengajak siswa melakukan kegiatan positif keagamaan untuk menguatkan karakter siswa. Kegiatan itu antara

lain melakukan tadarus Alquran setiap pagi bagi siswa muslim sebelum pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan bagi siswa non muslim melakukan doa bersama. Kemudian siswa juga diwajibkan melaksanakan salat zuhur berjamaah di sekolah. Bagi siswa non muslim menyesuaikan kegiatan keagamaannya.

Cara itu dilakukan agar karakter siswa terbentuk. Dengan begitu prestasi siswa juga akan turut terbangun.

Tidak hanya itu, SMAN 5 Mataram juga melaksanakan berbagai kegiatan yang mampu menguatkan jiwa siswa.

Arofiq mengatakan, SMAN 5 Mataram memiliki program baru yaitu tahfiz Alquran bagi siswa muslim.

Menurutnya tahfiz Alquran tidak hanya ada di Pondok Pesantren, tapi pihaknya mencoba agar anak-anak yang hafal Alquran dilayani dan dibimbing. Nantinya juga akan ada uji publik bagi siswa yang menekuni tahfiz Alquran. “Sehingga kemudian kita tahu, ternyata ada loh anak kita yang hafal sekian juz, itu yang kami berikan muaArofiq tan,” jelasnya. (ron) (Suara NTB/ron)

Bisnis Center akan Fasilitasi Produk Temuan Dosen dan Mahasiswa Unram Mataram (Suara NTB) Banyak aset yang dimiliki Unram. Baik aset yang terletak di dalam kampus maupun aset yang berada di luar kampus. Pengelolaan aset-aset tersebut sebelumnya tak terkelola dengan maksimal, seperti aset Unram bekas rumah dinas dosen yang berada di lingkungan kampus.

Aset-aset potensial tersebut tak dikelola setelah ditinggal para penghuninya. Namun tahun kini, melalui Badan Pengelola Usaha (BPU) Unram, aset-aset itu akan dikel-

ola menjadi pusat bisnis (bisnis center). Kelak setelah bisnis center berdiri, seluruh produk temuan dosen dan mahasiswa akan difasilitasi di tempat ini.

“Diharapkan semua produk temuan dari berbagai fakultas baik dalam bidang pangan bisa difasilitasi di sana,” ungkap Rektor Unram, Prof. H. Lalu Husni.

Unram kini tengah membangun bisnis center. Keberadaan bisnis center sebagai salah satu upaya untuk menambah pemasukan Un-

menunjukkan APM NTB jenjang SMA sebesar 70,5 persen. Dengan angka partisipasi kotor sebesar 97,7 persen. Rincian APM setiap kabupaten kota, yaitu Lombok Barat sebesar 64.7 persen, Lombok Tengah sebesar 70,5 persen, Lombok Timur sebesar 68.9 persen, Sumbawa sebesar 75 persen, Dompu sebesar 71,7 persen, Bima sebesar 65,4 persen, Sumbawa Barat sebesar 74,6 persen, Lombok Utara sebesar 72,7 persen, Kota Mataram

ram. Tidak main-main, target penerimaan dari pengelolaan aset-aset yang dimiliki Unram mencapai Rp5-10 miliar pertahun. Target itu setelah BPU melakukan penghitungan potensi penerimaan pertahun.

Menyongsong keberadaan bisnis center ke depan, Husni mendorong mahasiswa agar lebih inovatif dan kreatif membaca peluang usaha ini.

Di samping itu, hal demikian sebagai cara menghadapi era industri 4.0.

“Ini yang harus didorong ke

depan karena industri membutuhkan inovasi kreatifitas mahasiswa menuju daya saing,” ungkapnya.

Kreativitas dan inovasi merupakan hal wajib jika mereka ingin bersaing. Apalagi persaingan di era industri 4.0 mengharuskan kreativitas dan inovasi jadi prasyarat utama.

“Ini yang tentu ini sangat dibutuhkan di era industri sekarang era industri 4.0 dimana kreatifitas dimana inovasi daya saing menjadi sangat penting. Daya saing sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Sebagai upaya konkret mendukung seluruh upaya pengembangan diri atas semua temuan dan produk di bidang pangan para mahasiswa, pihak Unram berkomitmen untuk mendukungnya.

Baik dengan memfasilitasinya ke bisnis center ataupun pemasaran langsung ke dosen-dosen.

“Sekarang kita sedang membuat bisnis center. Harapannya ialah temuan mahasiswa dan dosen Unram bisa dipasarkan disana,” ungkapnya. (dys)

Domisili

Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri akan menerapkan sistem zonasi.

Nantinya zonasi akan sesuai jarak domisili, tidak hanya berpatokan pada wilayah tertentu. SMA yang berada di perbatasan antara Lombok Barat dan Kota Mataram juga bisa bersekolah di sekolah yang terletak di perbatasan wilayah.

Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Abdurrosyidin R., ditemui pekan kemarin mengatakan, jarak antara domisili dan sekolah yang akan menjadi pertimbangan. “Makanya agak relatif nanti, pendekatan kelurahan dan desa. Misalnya di desa tertentu,tapi ada sekolah yang lebih dekat dari desa itu (tapi beda desa), maka boleh dia bersekolah di sana.

Intinya terdekat,” ujarnya.

Saat ini sedang dilakukan finalisasi petunjuk teknis (Juknis) PPDB dan finalisasi kompetensi keahlian bagi SMK. Diharapkan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya. PPDB tahun 2019 diatur melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu.

Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal

dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi. Serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antar daerah. “Prestasi bisa macammacam, akademik dan non akademik. Kalau mutasi itu, harus melampirkan surat penugasan,” kata Abdurrosyidin yang juga mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini.

Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya.

Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. (ron)

Abdurrosyidin R (Suara NTB/dok)

Selasa, 21 Mei 2019

SUARA NTB

Halaman 10

Selasa, 21 Mei 2019

SUARA NTB

Halaman 11

Karate Pasang Target

Satu Emas di PON Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga karate memiliki rasa percaya diri yang tinggi menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Mereka mengaku siap memasang target satu medali emas di ajang multi event nasional itu Sekum Pengprov Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Akhwan Afianto yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (20/5), mengatakan target satu emas itu sangat realistis. Sebab cabor karate punya satu atlet yang saat ini menghuni Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) dan menjuarai beberapa event internasional, yakni Ahmad Zigi Zaresta Yuda.

“Kita (karate, red) optimis dapat menyubang satu medali emas di PON tahun 2020. Kami punya Ahmad Zigi yang dapat meraih medali emas nanti,” ucapnya.

Dikatakan Akhwan, Zigi tak hanya menjadi atlet andalan NTB. Namun saat ini Zigi terdaftar sebagai satu-satunya atlet karate asal NTB yang diandalkan tim karate Indonesia di event internasional. Sehingga menurut Akhwan sangat realistis apabila pihaknya memasang target satu emas lewat atlet peraih medali perunggu Asian Games 2018 itu.

Selain itu, ujarnya, Zigi punya segudang pengalaman menorehkan prestasi di event internasional. Atlet yang sukses meraih medali emas di kejuaraan dunia karate junior tahun 2015 itu juga pernah mendulang medali perak di kelas Kata (seni gerak) perorangan putra pada SEA Games 2017.

Ditambahkan Akhwan, selain Zigi, FORKI NTB juga punya tambahan satu atlet lagi yang punya peluang meraih medali emas di PON, yakni Faqih Karomi. Sebab atlet asal Kota Mataram ini juga pernah meraih medali emas di kejuaraan dunia karate junior tahun 2015 dan meraih medali emas di Kapolri Cup tahun 2018.

Meski Faqih punya pengalaman menjuarai beberapa event nasional dan internasional, namun Forki NTB hanya memasang target satu emas di PON. Target satu emas dipercaya dapat diraih lewat Zigi.(fan)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Andik Budi Hariono (kanan) saat menerima sertifikat pelatih level B Asia.

Andik Kantongi Gelar Pelatih Level B Asia Mataram (Suara NTB) Pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono terus meningkatkan kapasitas dirinya sebagai pelatih. Baru-baru ini dia berhasil mendapatkan piagam penghargaan pelatih bersertifikat internasional atau level B Asia.

Sertifikat pelatih level B Asia tersebut diterima oleh Andik usai mengikuti Pelatihan Pelatih Menembak Level B Asia di Hotel Beleza Suite Jakarta, 13-18 Mei lalu. “Saya sudah lulus dan mengantongi licensi kepelatihan level B Asia,” ucap Andik Budi Hariono yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (20/5).

Andik Budi Hariono yang saat ini terdaftar sebagai pelatih menembak Pelatda Mayung Harapan NTB mengatakan proses meraih sertifikat pelatih level B Asia tidak mudah. Perlu melewati proses yang cukup panjang, dan harus mengantongi sertifikat nasional lebih dahulu.

Andik mengikuti pelatihan pelatih di Jakarta selama enam hari guna meningkatkan kapasitas ilmu kepelatihannya. Selama mengikuti pelatihan pelatih Andik dibimbing langsung oleh Dr. Kim Il Hwan dari Korea yang bertindak sebagai instruktur dalam pelatihan pelatih level B Asia itu.

Menurut Andik, mengikuti pelatihan pelatih level B Asia sangat penting bagi pengembangan kapasitasnya sebagai pelatih. Sebab setelah mengantongi sertifikat pelatih level B Asia, secara otomatis status Andik meningkat, dari level nasional menjadi internsional.

Itu artinya kapasitas Andik sebagai pelatih menembak sudah meningkat. Dari sebelumnya melatih atlet daerah yang dipersiapkan mengikuti event nasional, kini dia dapat melatih atlet nasional yang dipersiapkan mengikuti event internasional, seperti melatih atlet Pelatnas Menembak Indonesia saat ini layak ditangani oleh Andik.(fan)

SUARA NTB

Selasa, 21 Mei 2019

HILANG

HILANG

HLG STNK R4 SUZUKI FUTURA NOPOL DR.9344 AE NOKA/NOSIN : MHYESL4155J-171831/ G15A-IA-1F1272 AN :MOH.SHOLEH FAISAL ANAM HLG D’SKTR SWETA

HLG STNK R2 YAMAHA DR.4569 CF NOKA/NOSIN : MH354P00DDJ913571/ 154P913676 AN.EKO MARIYONO HLG D’SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK T4 TRUCK HINO DR.8346 AB NOKA/ NOSIN : MJEFG1JLP3JB10082/J08C-F-J-10259 AN HARTANTO SURYADI HLG D’SKTR EXPEDISI LOMBOK SURABAYA TRANSPORT HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.5780 A NOKA/NOSIN : NC141-13211/NCE-1113536 AN.MARGARETH ELISABETH TOMASOWA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

Halaman 12

HLG STNK R2 DR.5271 CP HONDA NOKA/NOSIN : MH1KF1113GK551844/ K F 1 1 E - 1 5 5 4 9 5 3 AN.ALEKSIUS SUHARDI HLG D’SKTR JL.PANJITILAR AMPENAN

RUPA-RUPA

HLG BPKB R2 HONDA NOPOL DR.2626 DS NOKA/ NOSIN : MH1JB9109K617663/ JB91E-515278 AN.SUS DWI NARTIN HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.2945 ML NOKA/ NOSIN : MH1JM3127JKO46290/ JM31E-2034923 AN. MUNASIP HLG D’SKTR JL.KURIPAN

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.2688 HR NOKA/ NOSIN : MH1JFH118E033259/ J F H 1 E - 1 0 3 3 2 0 1 AN.PAUJIAH HLG D’SKTR JL.KURIPAN

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

q

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 21 Mei 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Selasa, 21 Mei 2019

Peran Akademisi dalam Menjaga Keutuhan NKRI “Jengah”, mungkin ini kalimat yang dirasakan oleh hampir sebagian masyarakat Indonesia saat ini. Ditengarai oleh memanasnya suhu politik di tanah air membuat gerah para netizen budiman yang setiap harinya bergerilya, beradu otot jempol untuk mengetikkan setiap cibiran dan aneka informasi yang entah bagaimana nilai keabsahan akan kebenarannya.

EREKA yang tidak tahu-menahupun menjadi tumbal atas kedigdayaan pendompleng berita yang gemar mencatut kehidupannya,memakai golongan tertentuatas nama mewakili “keadilan” dan melawan”kecurangan”.

Terkadang membawa suatu agama tertentu, merendahkan golongan ras tertentu. Keadilan dan kebenaran versi golongan mereka merupakan tindak kecurangan dan pencitraan menurut persepsi golongan lainnya. Demikian sebaliknya. Sehingga tidak heran meski pekik bulan Ramadhan bergema kencang di telinga mereka, namun caci maki dan fitnah yang menyelimutinafsu duniawi akan kekuasaan masih hebat bergentayangan.

Narasi di atas merupakan latar kondisi bangsa kita saat ini yang tengah sakit berjuang menghadapi anak bangsanya sendiri. Sebuah pertaruhan besar akan keamanan bangsa akan terus berlanjut hingga beberapa hari kedepan, mungkin juga hitungan bulan. Wallahu A’lam.

Rabu, 22 Mei 2019 ini menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hal ini terkait dengan pengumuman hasil rekapitulasi perhitungan suara pilpres oleh KPU. Apapun hasilnya yang akan diumumkan nanti sudah sepantasnya kita menerima dengan kegembiraan, penuh suka cita. Tidak perlu ada dendam dan amarah, karena negara kita sesungguhnya telah menjalankan roda demokrasi.

Namun anehnya, para khalayak bijak dengan aneka profesi “sang ahli jasa” cenderung memanaskan situasi dengan berbagai orasi, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengaktifkan pikiran bawah sadar masyarakat yang cenderung labil. Seruan people power dikumandangkan, sehingga bertendensi ke arah gerakan makar. Namun bila sudah terjadi suatu penindakan oleh aparat hukum yang dilindungi oleh UU, maka teriakan “kriminalisasi” dan “pembungka-

Oleh: Ahmad Bairizki, SE., MM. (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM) man” menjadi lapis pelindung dan ajang cuci tangan.Entah sampai kapan hal ini akan terus berulang?

Sejauh ini terdapatbeberapa ahli jasa yang ditangkap karena melakukan tindakan pelecehan verbal, provokasi, penyebaran berita hoax, dan aneka kejahatan cyber lainnya yang dijerat pasal dalam UU ITE. Mulai dari pilot, dokter, hingga tenaga pendidik seperti dosen, hingga guru.

Dinilai dari sisi akademis, mereka ini adalah bagian dari kaum intelektual yang seharusnya mengejawantahkan ilmu yang mereka miliki untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Bukankah pendidikan yang mereka tempuh merupakan buah peradaban negara yang dikelola oleh pemerintah dan telah di atur dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia?

Sebagai akademisi dan pemerhati dunia pendidikan, penulis juga melihat bahwa pada tingkatan level intelektual sekalipun, congak jumawa masih banyak ditunjukkan oleh para ahli tersebut. Di era digital yang kian masif ini arus informasi dan komunikasi memang sulit untuk dibendung, namun bukan berarti tidak bisa difiltrasi. Namun yang terjadi adalah para pakar tersebut malah ikut arus deras berita bohong dan ujaran kebencian.

Dalam ilmu komunikasi, dijelaskan bahwa kebohongan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. Hal inilah yang kini tengah di-Aamiin-i oleh sebagian “para ahli” penggiat gadget kekinianyang terjerumusWAG dan jejaring Facebook yang tidak bertanggung jawab. Telah menjadi keniscayaan bahwa berita-berita yang masuk telah mereka konsumsi dan sharingbulat-bulat tanpa melalui proses filtrasi.

Bukankah hakikat dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa? Bukankah seharusnya dengan pendidikan, maka nilai-nilai peradaban bangsa semakin meningkat?

Dengan begitulah maka bangsa kita memiliki harkat dan martabat yang tidak hanya disegani namun juga di hormati oleh dunia.

Sederhananya, masihkah foto simbol negara terpasang erat dan menjadi penghormatan di setiap penghujung ruangan lembaga kita bernaung? Atau jangan-jangan sudah terbengkalai untuk digantikan? Bagaimanapun, Pemerintahan yang masih sah sekarang adalah

Ulil Amri yang harus kita hormati sebagai simbol kebesaran dan kedaulatan negara. Dalam kajian literatur keagamaan pun, Pemimpin negara adalah pemimpin yang mutlak harus di hormati oleh rakyatnya.

Bagaimana nasib para generasi penerus, apabila sang pendidik atau bahkan lembaga pendidikan tidak mampu menunjukkan nilai-nilai kePanca Sila-an? Bagaimana nilai pertanggung jawaban mereka dalam mendidik dan mencetak generasi penerus? Hal inilah yang sering kita lihat bahwa banyak para pendemo dari mahasiswa yang berteriak menuntut ini-itu tanpa memperhatikan kebenaran dari apa yang mereka luapkan, bertindak destruktif dan mengganggu ketertiban umum.

Jangankan untuk mempertanggung jawabkan isi orasinya, kemampuan mereka dalam memahami materi akademik di kampusnya pun masih bisa kita pertanyakan.

Lembaga pendidikan sejatinya adalah pusat pengetahuan dan pembentukan karakter masyarakat. Bagaimana majunya peradaban akademis suatu daerah dapat dilihat dari seberapa baik penyelenggaraan pendidikannya. Terlebih pada lembaga pendidikan tinggi yang diharapkan tidak hanya sebagai pabrik pencetak ijazah dan aneka sertifikat kompetensi. Lebih dari itu, lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab luhur untuk mencetak generasi penerus yang tidak hanya mampu mengangkat dirinya namun juga martabat bangsa kedepannya.

Bukan hanya peserta didik (siswa dan mahasiswa), masyarakat sebagai bagian dari stakeholderlembaga pendidikan pun harus ikut mendapatkan perhatian.

Hal ini sudah menjadi peran para akademisi dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, hingga mencegah hasut dan penyebaran berita bohong di tengah masyarakat.Rasanya memang sulit untuk dilakukan, namun setidaknya masyarakat kita di daerah NTB ini lebih homogen, artinya penyamaan persepsi, edukasi dan persuasi kearah persatuan lebih mudah untuk diimplementasikan.

Sejatinya, profesi akademisi itu adalah untuk mengedukasi melalui ilmu dan intelektualitasnya, memberikan kebermanfaatan ilmu bagi masyarakat luas. Akademisi bukanlah agen provokasi yang bekerja membodohi dan menakuti masyarakat.

Mari bersama menjaga keutuhan NKRI untuk masa depan NTB Gemilang!

Halaman 14

Bupati ’’Deadline’’ OPD

Bappeda Lobar Gelar Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD 2019-2024 Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik rancangan awal (Ranwal) RPJMD Kabupaten Lobar periode 2019-2024 dengan visi terwujudnya masyarakat Lobar yang Mantap dilandasi nilai Patut Patuh Patju. Dalam forum ini diundang semua kepala OPD, camat, kades dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta LSM. Diundang pula Bappeda Provinsi NTB untuk memberikan pemaparan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wabup Hj. Sumiatun, Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi dan para kepala OPD. Di hadapan para kepala OPD, camat, kades serta hadirin yang hadir, bupati memberi waktu kepada OPD untuk segera menyelesaikan RPJMD. Orang nomor satu di Lobar ini juga menekankan beberapa hal kepada OPD, di antaranya OPD penting melakukan sinergi, teringterasi dan saling melengkapi (komplementaritas).

Dikatakan bupati, penyusunan RPJMD sesuai aturan Kemendagri enam bulan pasca pelantikan RPJMD sudah harus selesai dan disahkan sebagai perda. Karena itu ia men-deadline OPD agar menuntaskan draf RPMD agar bisa masuk satu minggu ke depan draf ini sudah masuk ke dewan untuk secara maraton dibahas bersama-sama antara eksekutif dengan dewan.

Ia mengingatkan OPD sebagai bahan intropeksi, bahwa capaian RPJMD 2014-2019, dari 35 target capaian yang telah ditetapkan yang tercapai 31 indikator sedangkan 4 indikator tak tercapai. ‘’Empat indikator yang tercapai, yakni angka rata-rata lama sekolah, gini rasio, pembangunan berdimensi gender dan caapaian PAD,’’ jelas dia.

Menurut dia jika lebih jauh dievaluasi, ada dua indikator yang tak tercapai yakni gini rasio dan rata-rata lama sekolah.

Sebab kalau PAD kata dia sudah diketahui bersama tak tercapai karena bencana. Begitu pula pembangunan dimensi gender, sebab fasilitas perkantoran jarang memiliki fasilitas bagi kaum disabilitas. Ia berharap ke depan semua indikator bisa dicapai, bahkan bisa melebihi dari target.

Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baehaqi mengatakan, dalam

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid

H. Baehaqi

(Suara NTB/her)

Bupati H. Fauzan Khalid dan Wabup Hj. Sumiatun didampingi Sekda bersama peserta yang ikut dalam forum konsultasi publik ranwal RPJMD Kabupaten Lobar periode 2019-2024. rangka penyusunan RPJMD sudah pada tahap II yakni 30 hari setelah pelantikan bupati dan wabup.

Pada tahapan penyusunan RPJMD ini kata dia, sudah ditetapkan adalah KLHS sebagai substansi penyusunan RPJMD berdasarkan keputusan gubernur.

RPJMD teknoratik juga sudah dibahas bersama kepala OPD. “Hari ini kita gelar konsultasi publik, hasilnya kita serahkan minggu depan ke Dewan dewan dan secata paralel diserahkan ke porvinsi untuk mendapatkam masukan,’’ jelas dia.

Dari masukan-masukan ini nanti kata dia dapat digunakan untuk penyempurnaan akhir dari RPJMD yang akan di Musrenbangkan pada bulan Juni. Setelah itu dimasukkan ke dewan untuk dibahas, lalu minggu kedua bulan Agustus diharapkan bisa ditetapkan menjadi Perda RPJMD. Dari Perda ini, diturunkan oleh

semua kepala OPD, sehingga benarbenar renstra yang dibuat sesuai arahan bupati, yakni harus terintegrasi dengan dokumen lain sehingga menjadi program yang elaboratif dan komplemetaritas.

Pada penyusunan KLHS untuk rancangan RPJMD telah mengacu berbagai tahapan. Mulai dari hasil evaluasi RPJM 2014-2019 telah dilakukan, pengolahan data sebagai input ranwal Renstra OPD dan Rentsra. Analisis gambaran umum dan kondisi daerah, gambaran keuangan daerah. Hasil ini kata dia diturunkan menjadi analisis permasalahan dan digunakan untuk meyusun isuisu strategis daerah setelah mendapatkan input dari telaah rencana RTRW, RPJMN, RPJPD. “Ini dijadikan RPJMD teknokratik dan mendapat input visi dan misi dari program kepala daerah terpilih,”jelas dia. (her/*)

Bukber Ramadhan di Hotel Jayakarta Lombok Giri Menang (Suara NTB)Memasuki bulan suci Ramadhan, The jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, memberikan penawaran menarik bagi pengunjung dan tamu hotel yang ingin menikmati berbuka puasa dengan suasana berbeda. Hotel Jayakarta Lombok menawarkan Buffet Package dengan harga Rp99.000 nett/org.

Ditemui di Hotel Jayakarta, GM Hotel Jayakarta Lombok, Cherry Abdul Hakim menjelaskan, bukber Ramadhan Buffet Package ini dibandrol dengan harga yang sangat terjangkau Rp99.000 nett/org. ‘’Itu sudah termasuk makanan utama, aneka takjil, kami sediakan juga ruang shalat dan perlengkapan serta ada tambahan tausiyah dari Ustadz/ penceremah dengan minimum pemesanan 50 pack,” paparnya.

Untuk menu yang ditawarkan pada Ramadhan tahun ini adalah aneka makanan khas Nusantara. Di antaranya Aneka Olahan Ayam, Aneka Daging, Soto, Rawon, dan berbagai jenis olahan ikan dan sayur, yang pasti sesuai dengan lidah Indonesia. Tersedia pula aneka takjil, aneka gorengan, dan aneka kue basah tradisional.

Cherry menuturkan tema bukber tahun ini mengusung konsep ‘Nusantara Ramadhan’, karena tema tersebut dilatarbelakangi oleh menu-menu khas Nusantara dengan harga terjangkau dan terjamin kualitasnya.

“Promo ini berlaku dari dari 8 Mei sampai 31 Mei 2019 sepanjang bulan puasa. Pengunjung bisa ambil sendiri menu yang disajikan dan disantap ramerame bersama sahabat maupun keluarga,” tuturnya.

Cherry juga menambahkan, pengunjung yang datang juga berkesempatan mendapatkan diskon 15 persen setiap pembelian voucher bukber. “Untuk reservasi dan pembelian voucher bukber ini dapat menghubungi Hendra-087765067972 atau Nuning-087865243956,” ujarnya.

Promo ini cocok banget untuk kalian yang ingin mencari menu berbuka puasa sambil berkulin-

er dengan suasana berbeda bersama keluarga dan sahabat. Datang langsung ke Hotel Jayakarta Lombok Resort & Spa bertempat di jalan Raya Senggigi KM.4. Senteluk, Batu LayarLombok Barat atau bisa telpon

ke (+62 370) 693045, Fax : (+62 370) 693043, Email : rsvolombok@jayakartahotelsresorts.com.dan bisa membuka Web kami di http:// www.lombok.jayakartahotelsresorts.com(r)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2019

RS Internasional MotoGP Dibangun di Luar KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemkab Loteng telah menetapkan lokasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional MotoGP di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Rencananya, RS Internasional MotoGP akan dibangun di Lapangan Bola Desa Sengkol Kecamatan Pujut Lombok Tengah, atau jaraknya sekitar 15 menit dari KEK Mandalika.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Marjito, SKM, M. Kes mengatakan akan dibangun RS kelas internasional tipe C. Pembangunan fisik akan dilakukan tahun 2020 mendatang. Tahun ini, fokus untuk menyelesaikan studi kelayakan, masterplan dan detailed engineering design (DED).

“Lokasi pembangunan RS Internasional mendukung MotoGP 2021 di Lapangan Bola Desa Sengkol. Luasnya 1,5 hektare, tapi ada untuk pengembangan 3,5 hektare. Sehingga totalnya 5 hektare,” kata Marjito dikonfirmasi usai rapat koordinasi di Ruang Rapat Sekda NTB, Senin (20/5).

Ia menjelaskan lahan yang tersedia saat ini baru 1,5 hektare. Dalam pertemuan tersebut disepakati, akan dilakukan pembebasan lahan seluas 3,5 hektare. Untuk pembebasan lahan, kata Marjito menjadi tanggungjawab Pemda.

Sementara, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Untuk pembangunan fisik tahap pertama, Kemenkes akan mengalokasikan sebesar Rp40 miliar pada 2020.

“Sekarang sedang berproses, konstruksinya 2020.

Sekarang membuat studi kelayakan, menyusun masterplan dan DED,” jelasnya. Untuk penyusunan DED dan studi kelayakan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019.

Setelah DED dan studi kelayakan tuntas, maka akan diusulkan ke Pemerintah Pusat.

Selain pembangunan RS Internasional MotoGP di Lombok Tengah. Kemenkes juga akan memberikan dukungan untuk upgrade RSUP NTB. Rencananya, RSUP NTB akan dibangun gedung Trauma Center lantai enam dilengkapi dengan helipad.

Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS mengatakan tahun ini pihaknya akan menyelesaikan DEDnya. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung trauma center dan helipad tersebut sekitar Rp90 miliar.

Pembangunan fasilitas rujukan ini rencananya mulai dilakukan 2020 mendatang. (nas)

Enam Terduga Teroris Ditangkap Densus 88 di Bima Dari Hal. 1 Untuk penangkapan terduga terorisnya, dilakukan oleh Densus,” jelasnya, Senin (20/5).

Para terduga teroris diamankan Tim Densus 88 dibantu Personel Subden IV Datasemen Gegana Brimob Polda NTB . ‘’Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda dengan waktu yang hampir bersamaan,’’ kata Kapolda didampingi Kabid Humas AKBP Purnama, SIK. Setelah berhasil ditangkap, para terduga teroris tersebut langsung diamankan ke Mako Brimob Bataliyon C Pelopor dengan penjagaan ketat. Pemeriksaan intensif langsung dilakukan hingga pukul 21.30 Wita.

Dalam catatan Kepolisian, dari penangkapan oleh Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri terhadap keenam terduga teroris terungkap, mereka adalah jaringan kelompok JAD Penatoi Kota Bima yang lama terpantau. Setelah mendapat momen yang tepat, langsung dilakukan penangkapan.

Ditambahkannya, penangkapan tersebut juga merupakan tindakan untuk mengantisipasi aksi people power 22 Mei 2019. ‘’Ini untuk antisipasi aksi mereka saat 22 Mei ketika pengumuman penetapan hasil Pilpres 2019 oleh KPU pusat,’’ jelasnya. (ars)

Tak Terima Anaknya Ditangkap Dari Hal. 1 Kemudian dua orang lainya memegang suaminya dan memasukannya ke dalam mobil. Ia mengaku bahkan sempat melihat ada sejumlah orang dalam mobil. Dan pada saat itu hanya berteriak histeris dan menangis.

“Sampai sekarang kami tidak mengetahui mengapa suami saya ditahan seperti itu,” katanya.

Sejak kejadian itu, Ia mengaku sudah mendatangi Mako Brimob Subden A Bima untuk meminta informasi. Sayangnya pihak Mako Brimob setempat

tidak bisa memberi jawaban karena tidak mengetahuinya. Sehingga diarahkan untuk menanyakan ke Mapolres Bima Kota. ‘’Sesampai di Mapolres Bima Kota saya juga mendapat jawaban yang sama. Mereka tidak tahu,’’ katanya.

Ia menambahkan, AH dalam kesehariannya menjual tahu tempe menggunakan sepeda motor. Selama ini tidak pernah ke luar daerah, hanya sering mengikuti pengajian di Penatoi, itupun sebelum berkeluarga. (uki)

Kasus Bibit Jagung Terancam Tak Didampingi TP4D Dari Hal. 1 Soal adanya pertemuan di Kantor Inspektorat Provinsi NTB yang dihadiri Kajati NTB Arif SH.,MM beberapa waktu lalu, itu baru sebatas ekspose atau paparan awal dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. Setelah paparan itu, pihaknya melanjutkan dengan telaah kemungkinan untuk dilakukan pengawalan. ‘’Ini kan masih dalam proses telaah, apakah bisa dilakukan pendampingan atau tidak,” jelasnya. Itu sesuai SOP yang berlaku sebelum proyek apapun dilakukan asistensi. Namun dalam kasus ini, semakin jadi pertimbangan ketika ada lapo-

ran masuk dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Jika tidak memenuhi syarat pengawalan TP4D, apakah kemungkinan akan ditangani Pidsus? Menurut Dedi Irawan, masih ada proses harus dilalui. Karena tiap laporan masuk, harus diteruskan ke Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk dilakukan audit. Setelah itu dikeluarkan rekomendasi pengembalian 60 hari jika ada kerugian negara/daerah. ”Kalau tidak ditindaklanjuti kerugian daerah, baru kemudian diproses pidana,” ujarnya. (ars)

Masyarakat NTB Sudah Dewasa Dari Hal. 1 Menurutnya, masyarakat NTB sudah dewasa. Dan sampai saat ini, NTB tetap kondusif pascapemilu 2019 lalu. Dalam era demokrasi sekarang ini, apabila ada imbauan mendatangi KPU dan Bawaslu merupakan suatu hal yang wajar.

Asal kegiatan tersebut dilakukan secara damai.

Ia kembali mengatakan selama ini pelaksanaan Pemilu 2019 baik Pilpres maupun Pileg di NTB berjalan kondusif sesuai yang diharapkan. Memang, katanya, sejak awal kerawanan-kerawanan itu pasti ada.

Mulai dari pelaksanaan kampanye, masa tenang sampai pemungutan suara. Pemungutan suara merupakan puncak dari pesta demokrasi rakyat tersebut. Sebenarnya

pesta demokrasi rakyat sampai di sana, dari masa kampanye sampai pemungutan suara keterlibatan rakyat langsung. ‘’Karena setelah itu tinggal penghitungan suara.

Penghitungan kita serahkan kepada KPU. Dan kita sudah laksanakan mulai dari PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU NTB. Walaupun ada riak-riak, namanya kontestasi pasti ada. Tapi bisa kita atasi,’’ ujarnya.

Pada 22 Mei 2019 merupakan penetapan hasil pemungutan suara Pemilu 2019. Pada hari tersebut muncul ajakan-ajakan seperti people power di Jakarta. Terkait hal ini, ia mengharapkan masyarakat NTB agar tidak ikut aksi tersebut. (nas)

Halaman 15

Harkitnas Korem 162/WB Merekatkan NKRI Mataram (Suara NTB) Jajaran Korem 162/WB menggelar peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke - 111 tahun 2019 Senin (20/5). Peringatan ini ditandai dengan digelarnya upacara di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram.

Dalam acara tersebut, kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori bertindak sebagai Inspektur Upacara dan diikuti seluruh Prajurit Korem beserta jajaran se Garnizun.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI Rudiantara dalam amanatnya yang dibacakan Kasrem 162/WB menyampaikan, Sumpah Palapa merupakan embrio yang paling kuat sebagai janin persatuan wilayah Indonesia yang dicetuskan Maha Patih Gajah Mada.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 111 tanggal 20 Mei 2019 kali ini mengambil tema “Bangkit Untuk Bersatu” yang memiliki arti kita bangkit untuk

kembali menjalin persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Rudiantara.

Untuk saat ini, sambungnya, kita berada dalam situasi pasca pesta demokrasi yang menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat dengan mengaspirasikan pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan pasti kita niatkan untuk kebaikan bangsa.

“Alhamdulillah, sampai sekarang ini tahap-tahap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif berlangsung dengan lancar berkat pengorbanan saudara-saudara kita yang menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bahkan berupa pengorbanan nyawa,” ungkapnya.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., seusai mengikuti upacara Harkitnas di halaman Kantor Gubernur NTB mengingatkan, kepada

Pilkada Loteng

Koalisi PKS - Gerindra Kemungkinan Terbelah Praya (Suara NTB)Poros koalisi yang dibangun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra di tingkat pusat, kemungkinan terbelah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang.

Seiring dengan adanya keinginan PKS untuk mengusung calon bupati sendiri. Mengingat, Partai Gerindra Loteng sendiri sudah sangat mantap untuk mengusung Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., sebagai calon bupati di Pilkada Loteng 2020 mendatang.

“Kita kemungkinan akan mengusung calon (bupati) sendiri di Pilkada Loteng mendatang,” sebut Wakil Ketua DPD PKS Loteng, H. Supli, S.H., kepada Suara NTB, Senin (20/5). Untuk itu, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan beberapa partai politik. Seperti Partai Golkar, PKB maupun PAN. Termasuk juga dengan Partai Gerindra yang memang sudah sejak lama menjadi mitra koalisi strategis PKS. Hanya saja, Supli tidak bisa memberi garansi, kalau PKS dan Partai Gerindra bakal kembali berkoalisi di Pilkada Loteng kali ini, seperti pada pilkada sebelumnya, jika kedua partai pada akhirnya memutuskan untuk sama-sama mengusung calon bupati sendiri.

“Target kita, PKS mengusung calon bupati sendiri,” sebutnya.

Pengurus PKS pusat pun tidak memberikan penekan atau instruksi khusus harus tetap berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pengurus pusat memberikan kebebasan kepada pengurus daerah untuk menentukan sikap soal siap yang akan di-

usung. Termasuk untuk posisi calon bupati atau wakil bupati.

Pegurus pusat nantinya hanya mengesahkan saja. Karena yang lebih tahu kondisi serta peluang di pilkada tentunya pengurus daerah. Sehingga pengurus pusat tidak mau terlalu dalam mengintevensi kebijakan di daerah terkait pilkada.

“Jadi siapa yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang dan diposisi apa, tergantung bacaan pengurus daerah,” tandas Supli.

Sebagai langkah awal menghadapi pilkada, lanjut anggota DPRD Loteng ini, PKS saat ini sudah mulai melakukan sejumlah persiapan. Terakhir PKS akan membentuk tim persiapan. Yang akan bertugas menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap figur atau kandidat calon kepala daerah yang akan diusung oleh PKS di Pilkada Loteng mendatang.

Disinggung siapa saja kandidat yang sudah dipersiapkan, Supli mengaku cukup banyak. Baik itu yang berasal dari kader partai sendiri maupun yang dari luar kader. Di mana untuk yang di luar kader, PKS mengincar sejumlah nama dari kalangan birokrat. “Kandidat yang masuk sudah cukup banyak. Ada yang dari kader partai ada juga yang dari kalangan birokrat,” tegasnya.

Para kandidat tersebut selanjutkan akan diseleksi.

Dengan melihat kompetensi dan elektabilitasnya. Sehingga pada akhirnya diharapkan bisa diperoleh satu kandidat calon kepala daerah yang bisa berbicara banyak di Pilkada Loteng mendatang. Dengan tetap mempertimbangkan usulan dari partai politik mitra koalisi nantinya. (kir)

(Suara NTB/penrem)

HARKITNAS - Upacara Harkitnas 2019 digelar di Korem 162/WB di Lapangan Yonif 742/ SWY Gebang Mataram. seluruh komponen bangsa untuk tidak meninggalkan tradisi leluhur seperti yang disampaikan disampaikan oleh Bung Karno.

“Terkait dengan kaum milineal ini perlu adanya pendampingan baik dari orang tua, keluarga maupun lingkun-

Artinya menjelaskan,’’ kata Koordinator TP4D Pemprov NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (20/5).

Ibnu mengatakan, Distanbun akan mengganti seluruh bibit yang kualitasnya buruk atau tidak bisa tumbuh. Bibit jagung akan diberikan kepada petani sesuai yang dibutuhkan atau jenis bibit yang bisa tumbuh sesuai kondisi setempat.

Ia mengatakan, bisa saja bantuan bibit jagung yang diberikan ke petani sesuai spek yang disampaikan saat konsultasi pendampingan TP4D. Tetapi jenisnya kurang bagus atau ada campuran.

Nantinya diakhir kegiatan, Distanbun akan diminta memberikan laporan pengadaan bibit, distribusi sampai penanaman. Kemudian akan dilakukan evaluasi oleh

TP4D. Setelah laporan diperoleh, maka TP4D akan turun ke lapangan melakukan kroscek. ‘’Sedang kita siapkan Monevnya,’’ katanya.

Inspektur pada Inspektorat NTB ini menjelaskan, pengadaan bibit jagung oleh Distanbun sudah dilakukan konsultasi pendampingan TP4D. Kemudian TP4D memberikan sejumlah rekomendasi dalam rangka meminimalisir adanya penyimpangan di lapangan dalam penyediaan dan distribusi bibit. ‘’Namanya bibit, bisa saja terjadi kekeliruan. Namanya manusia juga. Oleh karena itu nanti kita akan lakukan monev. Monev itu untuk mengecek apakah sesuai dengan rekomendasi atau tidak. Juga akan mengecek spek bibitnya apakah sama dengan yang sudah disampaikan saat konsultasi pendampingan TP4D,’’ ujarnya.

Jika ada perbedaan spek di lapangan maka harus dijelaskan.

Kemudian jika ada bibit yang tidak bisa tumbuh, juga harus

Selain itu, Danrem 162/WB berharap melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini mari kita bangkit untuk merubah diri secara pribadi kearah yang lebih baik sehingga NTB kedepan menjadi Provinsi yang maju dan gemilang. (ars/*)

Jenazah TKI Asal Mataram Akhirnya Dimakamkan di Malaysia Mataram (Suara NTB) Almarhum Herman Mahsun (35) akhirnya di makamkan di Selangor, Malaysia, Sabtu (18/5) waktu setempat. Keluarga ikhlas, jenazah TKI asal Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram ini tidak dibawa pulang.

Alasan biaya besar, status undocumented dan sudah terkatung katung selama 20 hari sejak meninggal di Hospital Sungai Buloh Selangor.

“Sudah diakamkan pada pukul 10 pagi waktu setempat.

Kami dari pihak keluarga bersyukur atas proses pemakaman yang sudah dilakukan. Karena membutuhkan waktu 20 hari semenjak almarhum meninggal,” kata Taufik, keluarga almarhum lega.

Almarhum sebelumnya berangkat lima bulan lalu, namun melalui jalur tidak resmi.

Ia masuk ke Malaysia menggunakan paspor pelancong tanggal 13 Mei 2016. Belum lama bekerja, ia dirawat di rumah sakit karena mengidap radang paru-paru dan akhirnya meninggal dunia.

Status almarhum yang berangkat melalui jalur ilegal inilah jadi pemicu beratnya pemulangan jenazah. Menurut Taufik, saran dari BP3TKI setelah berkoordinasi dengan KBRI, agar jenazah dimakamkan saja di Malaysia. Setelah menandatangani pernyataan kesediaan, akhirnya jenazah dimakamkan di Tanah Perkuburan Islam Bestari Jaya, Selangor, pukul 10.00 waktu setempat.

Mewakili keluarga, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

Diklarifikasi Bantuan Bibit Jagung Dari Hal. 1

gan untuk membiasakan dan melatihkan mereka bekerja sama sehingga kedepan Indonesia akan menjadi negara kuat yang dikelola secara bersama-sama untuk mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada,” harapnya.

dijelaskan. ‘’Kita akan klarifikasi dan kroscek,’’ imbuhnya.

Bantuan bibit jagung dari Pemprov NTB yang disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Sumbawa kerap menuai persoalan. Bahkan hampir setiap tahun ada saja suara sumbang mengenai kualitas bibit yang berpengaruh terhadap minimnya produksi petani. Di tahun 2019, keluhan juga muncul terutama terhadap varietas JH 27 yang hanya tumbuh di bawah 1 persen dari 45 ton benih yang dibagikan di Kabupaten Sumbawa.

Persoalan ini sudah dilaporkan oleh kelompok tani ke Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa. Pihak dinas juga sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

Termasuk sudah melaporkan ke provinsi dan meminta agar penyedia segera mengganti bibit tersebut. Karena benih ini sudah tersebar di kelompok tani yang tersebar di sejumlah kecamatan. (nas)

membantu memfasilitasi sehingga jenazah akhirnya di makamkan di sana.

Sebelumnya pihak BP3TKI NTB tidak bisa berbuat banyak membantu pemulangan jenazah Herman Mahsun.

Alasannya, TKI tersebut berangkat dengan status ilegal

atau undocumented karena menggunakan visa pelancong.

Pihak BP3TKI akhirnya meminta keluarga menandatangani surat pernyataan kerelaan jenazah dimakamkan di Malaysia. Terlebih biaya pemulangan yang mencapai puluhan juta. (ars)

(Suara NTB/dok keluarga)

DIMAKAMKAN - Almarhum Herman Mahsun (35) saat dimakamkan di Selangor, Malaysia.

Gubernur Ajak Masyarakat Cerdas dan Bijak Bermedsos Dari Hal. 1 Klarifikasi diberikan Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono melalui aku fanpagenya terkait kedatangan 3 guru dari Filipina tersebut.Ia menjelaskan bahwa foto itu adalah acara sister school SMPN 39 Kota Bekasi dengan salah satu kampus dari Filipina. Sister school adalah program pertukaran baik siswa maupun guru antar negara yang bertujuan untuk saling bertukar dan belajar baik budaya maupun kurikulum yang ada. Adapun 3 orang guru asal Filipina tersebut datang sekitar 4 hari belajar banyak tentang kurikulum budaya Indonesia yang diajarkan di sekolah. Setelah itu, guru asal SMP N 39 bergantian akan bertandang ke Filipina.

Begitu juga dengan berita hoaks dengan judul Gaji ke 13 PNS ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, uangnya tidak ada. Soal sedang ramai dibicarakan isu terkait gaji ke 13 PNS, TNI/Polri & Pensiunan akan molor atau ditunda. Bahkan sebuah akun menuliskan bahwa penundaan

gaji ke 13 tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan dikarenakan ketiadaan anggaran pemerintah.

Menanggapi isu yang tengah hangat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pencairan dana tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13 tidak akan molor. Adapun revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum pencairan dana tersebut akan segera selesai. Ia juga mengungkapan, pemerintah akan segera mencairkan THR dan gaji ke-13 PNS-Pensiunan dengan Jadwal sudah ditentukan.

Adapun THR sudah bisa dicairkan mulai tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan proses yang sekarang sudah berjalan.

Sri Mulyani mengungkapkan anggaran THR dan gaji ke-13 PNS-pensiunan mencapai Rp 40 triliun pada 2019. Angka ini melonjak dari tahun sebelumya yang hanya Rp 35,8 triliun.

Menurut Gede Aryadi, Kemenkoninfo langsung mencari klarifikasi untuk meluruskan informasi informasi hoaks itu sehingga tidak menyesatkan masyarakat. (*)

Pengendalian Tata Ruang, Wujudkan NTB Asri dan Nyaman Dari Hal. 1 Di Dinas PUPR NTB sendiri memiliki empat PPNS Tata Ruang. Namun akibat mutasi yang terus bergulir, banyak PPNS Tata Ruang yang menjadi pejabat struktural dan tersebar di OPD. Sekarang, kata Yuli, PPNS Tata Ruang di Dinas PUPR NTB tinggal satu orang. Sehingga ada wacana agar PPNS Tata Ruang dijadikan jabatan fungsional.

Di tengah keterbatasan PPNS Tata Ruang yang dimiliki, Dinas PUPR NTB menargetkan penanganan tiga kasus pelanggaran tata ruang tahun

ini. Yuli menyebut, satu kasus sudah diselesaikan. Ia menjelaskan PPNS Tata Ruang bukan mempidanakan seseorang. Tetapi berupaya mengembalikan fungsi ruang. ‘’Tujuan tata ruang adalah kita bisa mewujudkan ruang yang aman, nyaman dan asri,’’ katanya.

Aman dalam artian, masyarakat menjalankan aktivitas terlindungi. Investor yang berinvestasi di NTB juga terlindungi dan tak ada gangguan. Karena aktivitas yang dilakukan sesuai regulasi.

Kemudian nyaman dalam artian, masyarakat punya

kesempatan seluas-luasnya untuk menempati atau menghuni suatu kawasan. Sehingga dia bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dan fungsinya sebagai manusia yang berbudaya. ‘’Mau berkreasi dia merasa nyaman. Kita ibaratkan ruang itu rumah kita. Masing-masing punya fungsi. Anggaplah kita menata rumah kita dalam skala yang kecil. Sehingga kita bisa produktif. Itulah tata ruang,’’ jelasnya.

Dalam tata ruang, sebutnya, terdapat tiga komponen. Yakni, perencanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang. Di

NTB, kata Yuli, perencanaan tata ruang sudah bagus. Semua Pemda kabupaten/kota sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pemprov NTB sendiri sudah memiliki Perda RTRW pada tahun 2010. Dengan dinamika pembangunan yang begitu pesat, memungkinkan dilakukan revisi Perda RTRW. Pasalnya, dalam aturan disebutkan, minimal setelah berjalan lima tahun, Perda RTRW dapat direvisi. Yuli menambahkan, salah satu kabupaten/kota yang sudah melakukan revisi Perda RTRW adalah Kota Mataram.

Meskipun semua kabupaten/kota sudah memiliki Perda RTRW. Namun, baru satu kabupaten yang sudah menetapkan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yakni Kabupaten Sumbawa Barat. ‘’Untuk bisa operasional, harus punya Perda RDTR. Kita di NTB baru satu kabupaten, baru KSB,” ungkapnya.

Yuli mengatakan masih banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki Perda RDTR. Lantaran prosesnya cukup panjang, butuh biaya besar dan melibatkan multi sektor. Namun, upaya percepatan terus dilakukan. (nas/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 21 Mei 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pegadaian dan Garuda Indonesia Tandatangani Kerjasama Komersial dalam Penerbangan Jakarta - Denpasar Jakarta (Suara NTB) PT Pegadaian (Persero) menjalin kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang Penjualan Produk, Layanan di Kanal Distribusi dan Komunikasi Pemasaran sebagai implementasi program sinergi BUMN. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama dalam pesawat dengan nomor penerbangan GA-404 Jakarta Denpasar yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ari Askhara.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan penandatanganan ini merupakan salah satu upaya Pegadaian untuk memperluas segmen nasabah serta menambah saluran distribusi produk dan layanan kedua perusahaan.

“Kerja sama ini sangat menguntungkan bagi kedua pihak, di mana nanti pihak Pegadaian akan membantu dalam penjualan tiket pesawat Garuda Indonesia. Sedangkan Garuda akan membantu memasarkan produk-produk Pegadaian kepada konsumennya.”

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara mengatakan bahwa kerjasama dengan Pegadaian tersebut merupakan upaya Garuda Indonesia untuk meningkatkan layanan kepada pengguna jasa serta sebagai upaya meningkatkan sinergi antar BUMN. “Kiranya kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi para pengguna jasa kami khususnya kemudahan dalam mengakes penjualan tiket Garuda Indonesia yang dengan kerjasama ini dapat diakses melalui “The Gade” yang tersebar di seluruh Indonesia,” papar Ari. Ari juga mengharapkan bahwa sinergi Garuda Indonesia dan Pegadaian yang telah terjalin baik selama ini dapat memperkuat posisi perusahaan di masing-masing bidangnya. “Upaya ini sangat penting untuk mengoptimalkan setiap kekuatan yang ada sehingga pada akhirnya tidak hanya dapat mengembangkan bisnis masing-masing perusahaan, namun juga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa kedua perusahaan dan lebih jauh lagi juga dapat memberikan kontribusi positif pada Negara,” tutup Ari. Selain Garuda dan Pegadaian, pada kesempatan yang sama juga dilakukan sinergi dengan dua perusahaan BUMN lainnya yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Taspen.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dilakukan di kabin pe-

Bawaslu Loteng Rekomendasikan ’’Blacklist’’ Belasan KPPS dan PPS Praya (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) merekomendasikan belasan penyelenggara pemilu serentak yang baru lalu, mulai dari KPPS dan PPS untuk di-blacklist oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Rekomendasi diberikan menyusul adanya laporan ataupun temuan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bersangkutan.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, S.H., kepada Suara NTB, Senin

(20/5). Meski tidak merinci KPPS ataupun PPS mana saja yang direkomendasi untuk diblacklist, Hanan mengatakan rekomendasi tersebut merupakan yang terberat yang dikeluarkan pihaknya sampai sejauh ini. Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka KPPS maupun PPS bersangkutan tidak diperbolehkan lagi menjadi penyelenggaran pemilu pada agenda pemilu berikutnya.

“Memang tidak ada yang kita rekomendasikan sampai dipecat.

Tetapi di blacklist. Sehingga pada agenda pemilu kedepan, penyelenggara pemilu tersebut tidak

diperolehkan lagi menjadi penyelenggara pemilu,” terangnya.

Rekomendasi tersebut bukan dalam bentuk perorangan atau person. Tetapi diperuntukkan secara kelompok. Misalnya, Ketua KPPS serta anggota maupun Ketua PPS berserta anggota. Jadi rekomendasinya bersifat umum. Kendati mungkin ada beberapa anggota KPPS maupun PPS yang bersalah. Tetapi tetap diberlakukan secara menyeluruh.

Bentuk pelanggaran etik yang dilakukan pun beragam.

Namun yang paling banyak ditemukan ataupun dilaporkan

yakni ketidaktransparannya penyelenggara pemilu. Termasuk ketidakpatuhan penyelenggara pemilu tersebut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu atapun Panwascam di tingkat bawah.

Pihaknya pun menegaskan, pemberian sanksi berupa rekomendasi blacklist tersebut sudah melalui proses dan tahapan di Bawaslu Loteng.

Dan, KPU Loteng dalam hal ini diharapkan bisa mematuhi rekomendasi tersebut.

Disinggung soal kasus tindak pidana pemilu (tipilu) Hanan menambahkan, juga ada

yang masuk. Seperti kasus mencoblos dua kali di Desa Aikmual. Kasus tersebut saat ini sudah masuk tahap penyidikan. “Untuk kasus tipilu, ada beberapa laporan maupun temuan yang masuk. Ratarata sudah masuk tahap penyidikan,” pungkasnya. (kir)

sawat GA 404 penerbangan Jakarta - Denpasar dilanjutkan di The Gade Coffee & Gold Denpasar.

Penandatanganan disaksikan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro serta Komisaris Utama PT Pegadaian (Persero) Ina Primiana.

Dari PTPN III hadir Direktur Utama Dolly Pulungan sedangkan dari PT Taspen hadir Direktur Utama Iqbal Latanro. Hadir pula jajaran Direksi perusahaan BUMN yang terkait dengan bisnis yang dikerjasamakan.

Selain bersinergi dengan Pegadaian, pada kesempatan yang

sama Garuda Indonesia juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Perkebunan Nusantara III. Melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara dengan Direktur Utama PTPN III, Doddy P. Pulungan tersebut, kedua perusahaan sepakat untuk mengembangkan sinergi bisnis di antaranya melalui kerja sama penjualan produk melalui channel distribusi yang dimiliki masing-masing perusahaan, pengembangan produk loyalty, program benefit & sales bagi karyawan, pelatihan dan pengembangan SDM, layanan logistik cargo serta kerjasama pemasaran. (r)