Edisi Sabtu 21 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 21 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 18 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terapkan ’’Social Distancing’’

Jam Besuk Rumah Sakit Ditiadakan (Suara NTB/nas)

LANTIK - Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, Jumat (20/3) sore kemarin.

Mutasi Pejabat Eselon II Pemprov NTB

Jabatan Kadis PUPR Dikosongkan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc kembali menggelar mutasi pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (20/3) sore kemarin. Selain untuk mengisi lima jabatan eselon II yang sudah lama kosong, gubernur juga memutasi delapan pejabat eselon II. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. Ia didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dan Asisten I Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si. Dalam mutasi kali ini, dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan maju dalam Pilkada 2020 dimutasi menjadi staf ahli dan staf khusus. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, M. Si dijadikan Staf Khusus Gubernur.

Bersambung ke hal 11

Mataram (Suara NTB) – Pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di NTB terus diupayakan. Salah satunya dengan menerapkan social distancing atau pembatasan sosial di berbagai fasilitas umum, termasuk di rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri MM, MARS., menerangkan pembatasan sosial yang dilakukan terutama untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan rumah sakit. “Kami tetap evaluasi dan supervisi setiap hari terhadap edaran yang telah kami keluarkan,” ujarnya.

Edaran yang dimaksud adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 180/112/KUM Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja. Sekaligus untuk mematangkan mitigasi risiko di RSUD NTB atas pandemi dengan status bencana nasional non-alam.

Diterangkan Fikri, pembatasan sosial yang dilakukan di RSUD NTB dilakukan dengan meniadakan jam kunjungan atau jam besuk pasien rawat inap. Pembatasan tersebut berlaku sejak 16 Maret lalu sampai dengan 29 Maret mendatang.

Selain itu, untuk layanan di Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) setiap pengunjung diharuskan melakukan skrining oleh petugas kesehatan. Skrining dilakuan di dua pintu masuk, yaitu pintu utama dan pintu fasilitas umum. ‘’Setiap pengunjung yang sudah diskrining dan sudah diedukasi diharuskan juga melakukan hand hygiene (mencuci tangan),’’ ujar Fikri.

Selain itu, pelayanan medical check-up (MCU) juga ditiadakan sampai dengan 29 Maret mendatang.

Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/rsudntb)

IMBAUAN - Imbauan petugas rumah sakit untuk melakukan social distancing sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

TO K O H Kompak Atasi Penyebaran Covid-19 WAKIL Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melantik 98 pejabat, Jumat (20/3) kemarin. Pelantikan pejabat lingkup Pemprov NTB ini masing-masing 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 41 Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pengawas. Hadir juga Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si. Dalam sambutannya, Wagub mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk kompak dan bergotong royong mengatasi penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Bersambung ke hal 11 Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/humasntb)

KO M E N TTAA R

Antisipasi Merosotnya Nilai Tukar Rupiah JUMAT (20/3) kemarin, nilai tukar rupiah merosot ke titik Rp16.273 per dolar Amerika. Kondisi ini juga akan turut berimbas ke daerah. ‘’Dampak yang muncul akibat melemahnya nilai tukar rupiah diantaranya makin lemahnya daya beli masyarakat akibat nilai rupiah turun.

Harga-harga kebutuhan akan mengalami kenaikan, terutama untuk komoditas yang ditolong oleh impor,’’ ujar Ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah.

Dukungan kebutuhan dari luar cukup besar. ‘’Contoh sederhana saja, Bersambung M. Firmansyah ke hal 11 (Suara NTB/dok)

Skenario Terburuk, NTB Siapkan RS Khusus Corona

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang mempersiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi merebaknya virus Corona (Covid-19). Pemprov sedang menyiapkan Rumah Sakit (RS) Khusus untuk penanganan Corona. ‘’Kita sudah ada skenario seperti itu (membangun rumah sakit khusus Corona). Kita sedang berproses ini dengan pemilik rumah sakit,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dikonfirmasi Jumat (20/3) sore kemarin.

Eka mengatakan, apabila ruang isolasi rumah sakit rujukan pasien yang diduga suspect Corona sudah penuh. Termasuk juga rumah sakit milik Pemda kabupaten/kota sudah penuh, maka RS Khusus penanganan Corona dibutuhkan.

Rencana penyiapan RS Khusus Corona juga telah masuk dalam rencana anggaran sebesar Rp20-25 miliar yang diajukan untuk penanganan virus Corona. Eka mengatakan, RS Khusus Corona tersebut rencananya akan menggunakan salah satu rumah sakit milik Pemerintah Daerah. Namun ia belum menyebutkan rumah sakit

tersebut.

Terpisah, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjelaskan, penyiapan RS Khusus Corona merupakan bagian dari skenario terburuk yang disiapkan Pemprov NTB untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Ia mengatakan, Pemprov menyiapkan dua skenario yakni skenario antisipasi dan skenario penanganan dampak Covid-19. ‘’Antisipasi terburuk kemungkinan penyiapan rumah sakit khusus untuk covid-19,’’ ujarnya dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (20/3) siang.

RS Khusus Corona tersebut nantinya tidak akan melayani penyakit lain, selain pasien yang diduga suspect virus Corona. Ia mengatakan salah satu rumah sakit di NTB akan dijadikan RS Khusus Corona.

“Itu nanti bisa rumah sakit provinsi atau rumah sakit kabupaten/kota. Itu skenario

terburuknya,” kata Ardhi.

Alternatif lainnya, kata Ardhi, gedung Asrama Haji Lingkar Selatan bisa juga dijadikan sebagai RS Khusus Corona. Yakni sebagai tempat isolasi masyarakat yang diduga suspect Corona.

Data Pemprov NTB soal kewaspadaan Covid-19 hingga Kamis (19/3), jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di NTB sebanyak 17 orang. Dari jumlah itu, 11 orang sudah selesai dalam pengawasan dan 6 orang masih dalam pengawasan.

Dari jumlah PDP sebanyak 17 orang, 10 orang dinyatakan negatif Corona sesuai hasil laboratorium. Sementara 7 orang masih menunggu hasil uji laboratorium. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 136 orang. Dengan rincian 90 orang selesai dalam pemantauan dan 46 orang masih dalam pemantauan. (nas)

NTB Diizinkan Periksa Sendiri Sampel Covid-19 Mataram (Suara NTB) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyetujui permintaan pemerintah daerah terkait pengadaan laboratorium khusus untuk pemeriksaan virus corona (Covid-19) di NTB. Hal tersebut mengikuti surat permohonan yang dikirimkan Pemprov NTB kepada Kemenkes pasca penetapan status siaga bencana non-alam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, menerangkan laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) yang mendapat izin dari Kemenkes untuk pemeriksaan Covid-19 adalah Laboratorium Biomedik Litbangkes

di RSUD NTB. “Litbangkes RSUD NTB diterima sebagai laboratorium yang boleh memeriksa sampel (pasien suspect Covid-19). Jadi kita tidak perlu mengirim lagi ke Surabaya atau Jakarta,” ujar Eka saat dikonfirmasi, Jumat (20/3) di Mataram.

Diterangkan Eka, walaupun telah menerima izin pengujian sampel di Labkesda, NTB masih harus menunggu beberapa pekan lagi untuk memulai pemeriksaan mandiri. “Kita masih persiapan. Mungkin 1-2 minggu lagi baru kita bisa periksa (mandiri),” ujarnya.

Bersambung ke hal 11

Waspadai Dampak Bencana pada Peralihan Musim di NTB Mataram (Suara NTB) Curah hujan di NTB semakin berkurang. Catatan BMKG pada dasarian II Maret, umumnya dalam kategori rendah hingga menengah. Kondisi ini disebut peralihan musim menuju Hari Tanpa Hujan (HTH) yang lebih panjang. Masyarakat diminta waspada bencana seperti angin puting beliung dan kekeringan.

Sejauh ini curah hujan kategori tinggi hanya terjadi di sebagian wilayah Lombok Barat bagian Selatan dan Lombok Barat bagian Utara. Terpantau curah hujan kategori tinggi juga terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sumbawa Barat bagian Barat. Curah Hujan tertinggi tercatat di Pos Hujan Narmada sebesar 227 mm/dasarian. ‘’Sifat hujan pada dasarian II Maret 2020 ini, umumnya atas normal hampir di seluruh wilayah NTB,” kata Forecaster on Duty BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Ni

Made Adi Purwaningsih.

Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut – turut memang belum nampak signifikan. Sejauh ini HTH terpanjang terpantau di Pos Hujan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sepanjang 7 hari.

Alasan semakin berkurangnya hujan, dijelaskan Ni Made Adi Purwaningsih, akibat aliran massa udara di wilayah Indonesia umumnya masih didominasi angin baratan. Namun situasi ini sudah mulai melemah dan beralih menjadi angin timuran.

Pergerakan Madden Julian Oscalliation (MJO) atau gelombang atmosfer di wilayah tropis yang tumbuh dan berkembang di Samudera Hindia, saat ini sedang tidak aktif di Benua Maritim. ‘’Hal ini mengurangi potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan di wilayah Indonesia termasuk wilayah NTB,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 11

(sumber : BMKG)

Peta Analisis yang menunjukkan curah hujan mulai rendah di NTB.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

Berharap Pawai Lancar PAWAI Ogoh-ogoh sebagai rangkaian dalam menyambut Hari Suci Nyepi dan tahun baru Saka 1942 di Mataram yang jatuh pada hari Selasa (24/3), diharapkan berjalan dengan lancar.

Kendati, ada imbauan Walikota Mataram terkait pelaksanaan parade Ogoh-ogoh di masing-masing Banjar.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, imbauan untuk melaksanakan parade Ogoh-ogoh di lingkungan Cakranegara belum semua warga mendapat informasi. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memberikan informa(Suara NTB/viq) si kepada seluruh kepala Muhammad Erwan lingkungan dan warga untuk melaksanakan parade Ogoh-ogoh di Banjar masing-masing lingkungan.

“Ini demi kepentingan kita bersama. Karena pak Wali sudah mengimbau agar warga mematuhi imbauan yang dikeluarkan Walikota Mataram. Sehingga kita harap warga sukarela merayakan parade Ogoh-ogoh di masing-masing Banjar,” katanya, Jumat (20/3).

Dijelaskan Erwan, dari keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Walikota dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB untuk melaksanakan semua rangkaian perayaan hari Suci Nyepi dengan khidmat. Kendati tahun ini parade Ogoh-ogoh tidak dilakukan secara masal di jalan protokol kota Mataram.

“Kita minta untuk mencermati keputusan ini. Sehingga warga dengan sukarela melaksanakan parade Ogoh-ogoh di masing-masing Banjar. Ini kan semata-mata untuk mengindari sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram. Sangat kita hindari,” katanya.

Perlu dicermati kata Erwan perayaan parade Ogoh-ogoh memang tidak bisa ditiadakan. Akan tetapi, Pemkot Mataram hanya menghimbau warga untuk melaksanakan parade Ogoh-ogoh dengan lokal area yang lebih sempit. “Jika tahun lalu di jalan protokol. Tahun ini tidak,” katanya.

“Ini kan sesuai dengan keputusan yang sudah kita rapatkan bersama semua pihak. Kita harap semua ummat Hindu di Mataram bisa menerimanya. Agar apa yang menjadi kepentingan kita bersama bisa berjalan lancar. Kita juga harapkan semua merayakan Nyepi dengan khusyu nanti,” tutupnya. (viq)

Harus Segera Dilelang KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mendukung rencana Pemkot Mataram yang akan segera melakukan lelang proyek. ‘’Itu langkah yang positif. Karena memang semua program pekerjaan yang dilelang harus segera dilelang,’’ katanya menjawab Suara NTB, via WhatsApp, Jumat (20/3) kemarin.

Hal ini, sambung Rachman, mengingat proses lelang cenderung tidak terlalu cepat, bahkan memakan waktu. ‘’Dari awal persiapan sampai dengan putusan pemenang lelang, kami (Suara NTB/fit) berharap Pemkot bisa segAbd Rachman era memulai semua bentuk program pekerjaan,’’ ungkapnya. Terutama yang bersentuhan langsung manfaatnya terhadap masyarakat.

Seperti perbaikan dan pembuatan drainase, mengingat musim hujan saat ini banyak lingkungan yang terendam karena kurangx drainage di berbagai tempat. ‘’Kami juga mengharapkan pemenang tender bisa segera memulai pekerjaan dan selesai tepat waktu sesuai kontrak yang disepakati,’’ imbuhnya. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Mataram.

Idealnya, kata politisi Gerindra ini, Bulan Maret, Pemkot Mataram sudah mulai action. ‘’Atau mnimal bulan depan kalo bisa sudah dimulaikan,’’ demikian Rachman. Komisi III yang membidangi masalah pembangunan, akan terus melakukan atensi atas program kerja Pemkot Mataram. ‘’Kami sudah membuat jadwal sebenarnya untuk hal tersebut. Tapi mengingat ada imbauan terkait virus covid-19, hal tersebut masih kami pending,’’ kata mantan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram ini.

Sedianya, Komisi III DPRD Kota Mataram telah menjadwalkan melakukan evaluasi di sela-sela kunjungan kerja. ‘’Dua minggu yang lalu, komisi III sudah berkunjung ke Dishub.

Seyogiyanya komisi III akan berkunjung ke OPD lainnya minggu ini tapi karena imbauan, dicancel sampai waktu memungkinkan kembali,’’ tutupnya. (fit)

Halaman 2

Pawai Ogoh-ogoh Dilaksanakan di Masing-masing Banjar Mataram (Suara NTB) Kendati ada himbauan untuk melakukan social distancing untuk menghindari sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram, namun Pemkot memutuskan perayaan pawai ogoh-ogoh dalam menyambut hari Suci Nyepi di Mataram tetap berlangsung. Namun harus dipahami bahwa pelaksanaan pawai dimaksud digelar di masing-masing banjar.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, perayaan Ogoh-ogoh di masing-masing banjar merupakan bentuk antisipasi Pemkot Mataram dalam meminimalkan sebaran wabah Covid-19. “Alhamdulillah, sampai saat ini kita di Mataram belum ada yang positif. Kita mengharapkan masyarakat tenang dan jangan panik,” ujarnya usai rapat bersama TNI, Polri, Ketua PHDI NTB, Anak Agung, dan seluruh camat seKota Mataram, Jumat (20/3).

Sesuai instruksi pemerintah pusat dan Pemprov NTB, seluruh warga diimbau tidak mengikuti agenda-agenda yang melibatkan jumlah massa.

Langkah itu merupakan imbauan kepada seluruh warga untuk meminimalkan sebaran Covid-19. “Karena Ogoh-ogoh merupakan satu agenda besar dan ditunggu oleh masyarakat.

Kita mohon, kondisi sekarang untuk tidak merayakan secara masal di Mataram,” katanya.

“Kita juga minta perayaan parade Ogoh-ogoh tidak menggunakan jalur protokol seperti tahun sebelumnya. Nanti dirayakan di indoor saja. Kita juga (pemerintah, red) menyiapkan apaapa yang dibutuhkan sebelum perayaan parade Ogoh-ogoh nanti. Di mana yang perlu disemprotkan disinfektan dan screening kita akan lakukan. Untuk pen-

(Suara NTB/viq)

DI BANJAR – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di dampingi Ketua PHDI NTB, Ida Made Santi Adnya serta Ketua DPRD Kota Mataram, Kapolres, Dandim dan pejabat lainnya memberikan keterangan seusai rapat soal pawai Ogoh-ogoh, yang tahun ini dilaksanakan di banjar, tidak lagi menggunakan jalan protokol. gukuran suhu tubuh menggunakan thermo scanner juga kita akan lakukan,” sebut Walikota.

Ahyar pun meminta, seluruh warga Mataram agar memahami kondisi ini. Langkah ini diambil jelas dia, demi kepentingan masyarakat untuk meminimalkan sebaran Covid-19.

Juga, kesepakatan ini diambil bersama Camat dan Lurah se-

Stok Kebutuhan Pokok Aman Sampai Juni Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram bersama satgas pangan mengecek kondisi kebutuhan bahan pokok. Merebaknya virus corona dikhawatirkan mengganggu persediaan. Namun stok dipastikan masih aman hingga bulan Juni mendatang.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menjelaskan, tim satgas pangan turun memantau kondisi kebutuhan pokok setelah penyebaran covid-19. Sejumlah distributor melaporkan stoknya. Dan, diprediksi masih tersedia hingga Juni mendatang.

Kecenderungannya terjadi kenaikan harga. Namun tim tidak menemukan jawaban pasti kenaikan harga tersebut. Terutama pada harga gula hingga kini belum dapat dikendalikan. “Kita tanyakan, tidak ada satu jawaban di lapangan,” kata Amran dikonfirmasi, Jumat (20/3).

Kenaikan harga terjadi secara nasional. Namun, ada juga kebutuhan lainnya stabil.

Seperti cabai, bawang putih, beras, minyak dan lain sebagainya. Hukum pasar ini tidak bisa dikendalikan saat ketersediaan sedikit sementara permintaan banyak.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Perdagangan sambung Amran, stok gula kembali normal di bulan April mendatang. Pemerintah pusat

(Suara NTB/cem)

BAPOK AMAN - Sejumlah pedagang di Pasar Cemara, Kelurahan Monjok Timur melayani pembeli seperti biasanya.

Wabah covid-19 merembak ke seluruh dunia menimbulkan kepanikan. Namun kebutuhan pokok dipastikan tersedia sampai bulan Juni mendatang. akan mengimpor gula. Langkah antisipasi menekan harga sejak awal Maret melalui operasi pasar (OP). OP menyentuh masyarakat secara langsung.

Dikhawatirkan, jika gula pasir dilepas begitu saja di pasaran akan diambil dan bawa keluar.

“Lebih baik stok di sini tersedia walaupun harga sedikit mahal,” tandasnya. Di satu sisi, mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengatakan, pencegahan penyebaran wabah covid-19 telah mengeluarkan surat edaran ke pedagang di pasar.

Imbauan ini berdasarkan surat edaran dari Walikota Mataram meminta dilakukan pencegahan penyebaran virus corona.

Pedagang diminta mengatur pola hidup bersih dan sehat.

Antar penjual dan pedagang

melaksanakan aktivitas bersih sendiri dan lingkungan kerja.

“Kita punya 19 pasar. Berdasarkan surat edaran Walikota kemudian kita tindaklanjuti mengantisipasi penyebaran corona,” tambahnya.

Pembatasan pembelian bahan pokok juga diterapkan khusus di retail modern dan swalayan. Pembatasan ini setelah melihat kepanikan dari masyarakat, agar tidak memborong kebutuhan bahan pokok dan tidak terjadi penimbunan sembako oleh distributor.

Untuk pembatasan ini menunggu direktif dari kepala daerah. Jangan sampai warga yang punya uang banyak bisa memborong keperluan bahan pokok. Sementara, yang tidak punya uang tidak kebagian. (cem)

hanya satu sampai dua orang yang mengajukan dokumen. Itu pun sifatnya memproses untuk paspor, id card dan lainnya.

Usai itu, menunggu dua bulan diberangkatkan ke negara tujuan. “Tapi sekarang sudah distop pengiriman TKI ke luar negeri,” kata Hariadi.

Negara tujuan paling diminati adalah Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini termasuk negara pandemik, sehingga melarang pengiriman tenaga kerja. Kondisi itu sambung Hariadi, sudah dipahami oleh calon PMI maupun penyalur jasa tenaga kerja.

Pemerintah menghindari atau mencegah penyebaran virus corona sebagai antisipasi banyaknya masyarakat tertular.

Hariadi menambahkan,

pelayanan administrasi TKI juga dikurangi. Antara petugas dengan PJTKI maupun calon PMI diminimalisir berinteraksi secara langsung. Disnaker menindaklanjuti surat imbauan dari Walikota Mataram. “Kita masih menunggu negara tujuan membuka penerimaan TKI sambil melihat perkembangan dan situasi di lapangan,” tandasnya.

Disnaker kata dia, juga mengawasi datangnya TKI yang baru pulang bekerja dari luar negeri.

Camat dan lurah diharapkan berperan aktif melaporkan warganya. Termasuk PMI secara sukarela melaporkan diri mereka. Sehingga, petugas Dinas Kesehatan mudah mengawasi untuk antisipasi penyebaran wabah covid-19. (cem)

DOM Dukung Imbauan Pemerintah Mataram (Suara NTB) Ketua DOM (Dewan Ogohogoh Mataram), I Komang Artha Kesuma meminta ogoh-ogoh tidak diarak di jalan utama. Permintaan ini menyusul wabah virus corona yang harus menjadi perhatian bersama. Begitu berbahayanya virus ini, sehingga pemerintahpun mengimbau masyarakat tidak menggelar kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah banyak.

Seperti diketahui, pawai ogoh-ogoh yang biasanya digelar di sepanjang Jalan Pejanggik Cakranegara, selalu menyedot perhatian masyarakat. Tidak hanya umat hindu itu sendiri tetapi juga masyarakat di luar hindu. Karena sejatinya, ogohogoh merupakan suguhan lintas budaya. Konsentrasi massa yang akan menyaksikan pawai ogoh-ogoh itulah yang menjadi kekhawatiran DOM.

Permintaan DOM agar ogohogoh tidak diarak, rupanya sejalan dengan surat yang diterbitkan oleh Pemprov NTB bernomor 054.2/910/III/BKBPDN/ 2020 perihal pelaksanaan pawai ogoh-ogoh. Dalam surat yang bersifat penting ini, ada dua yang yang menjadi penekanan Pemprov NTB. Pertama, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh hanya dilakukan di lingkungan Banjar masing-masing dan tidak menggunakan jalan protokol. Kedua, pelaksanaan pawai ogoh-ogoh di lingkungan Banjar masing-masing tersebut harus mengacu pada kebijakan social distancing. ‘’Zamannya DOM tahun 2000-2010, saat itu memang DOM ini termasuk yang betulbetul memfasilitasi bagaimana terlaksananya pawai ogoh-ogoh.

Dan itu kaitannya bukan hanya umat hindu saja. Itu sifatnya lintas budaya. Misalnya kaitan-

(Suara NTB/ist)

I Komang Artha Kesuma nya dengan politik, di sana ada minggu tenang, tapi momennya ada ritual keagamaan, ya kita tetap jalan,’’ terang Komang Artha kepada Suara NTB di kediamannya, kemarin.

memperhatikan imbauan dari protokol kota Mataram. Dari Parisada pusat juga akan membatasi itu, tidak lagi (Ogoh-Ogoh) di jalan protokol tahun ini. Kita juga minta Banjar di masingmasing lingkungan bertanggungjawab untuk itu,” jelasnya.

Lanjut Made, perayaan parade Ogoh-ogoh tahun ini, diharapkan pihak Polresta Mataram dan TNI dan seluruh jajaran masyarakat di Mataram memberikan pengamanan yang baik. “Untuk kelancaran perayaan parade Ogoh-Ogoh dan perayaan Nyepi nanti,” tutupnya. (viq)

Jumlah ODP di Mataram Bertambah

Pemkot Awasi TKI Mudik Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mengawasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mudik dari luar negeri. Camat dan lurah diminta berperan aktif melaporkan. Pencegahan virus corona menjadi atensi serius menghindari penyebaran.

Kebijakan pemerintah pusat maupun negara penerima calon Pekerja Migran Indonesia menghentikan penerimaan tenaga kerja. Kebijakan itu pun diikuti dengan menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri.

Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi dikonfirmasi, Jumat (20/3) mengatakan, Mataram bukan kantongi TKI di NTB khususnya Pulau Lombok. Kalaupun ada calon PMI

Kota Mataram. “Nanti mereka kita minta yang mensosialisasikan juga,” terangnya.

Senada dengan itu, Ketua PHDI NTB, Ida Made Santi Adnya juga telah sepakat dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah kota Mataram. Sebagai bentuk antisipasi jelas Made, seluruh warga memang harus menjauhi kerumunan massa. “Harus dihindari,” cetusnya. Khusus umat Hindu di Mataram, diharapkan tetap melaksanakan perayaan parade Ogohogoh di masing-masing banjar.

“Kita imbau juga untuk tetap

Tetapi, lanjut Komang Artha, kondisi sekarang sangat berbeda.

Di mana masyarakat ‘’dihantui’’ ancaman virus corona. Karena sudah pasti, kalau ogoh-ogoh sampai diarak di jalan utama, tentu akan terjadi konsentrasi massa dalam jumlah banyak. ‘’Seandainya terjadi perkumpulan massa, terus umat lain juga ikut, terus ada yang kena, lalu siapa yang tanggung jawab,’’ ujarnya.

Komang Artha mengaku sangat bersyukur di tengah kegalauan masyarakat, ada surat dari Pemprov NTB yang ditandatangani Sekda, Lalu Gita Ariadi.

Pemerintah, kata dia, dalam surat itu sudah jelas melarang pelaksanaan ogoh-ogoh di jalan utama. ‘’Saya mengimbau muda mudi yang terhimpun dalam parade ogoh-ogoh tidak sekarang saja. Kan tahun depan masih ada waktu kita untuk berkesenian. Jadi, tolong imbauan pe-

merintah ini betul-betul kita jalani dan taati. Dalam ajaran Agama Hindu yang namanya pemerintah ini, guru wisesa yang harus kita dengar, harus kita taati,’’ demikian Komang Artha.

Komang Artha berharap masyarakat mengartikan, pelaksanaan ogoh-ogoh di lingkungan Banjar ini dengan cara menempatkan ogoh-ogoh di depan banjar masing-masing tanpa diarak. ‘’Kalau diarak di lingkungan, sama saja akan terjadi pengumpulan massa. Kalau ada yang sakit, siapa yang tanggung jawab,’’ imbuhnya. Dia meminta masyarakat tidak salah mengartikan lingkungan banjar masing-masing dengan tetap mengarak ogoh-ogoh dari satu jalan ke jalan lain. ‘’Taruhlah ogoh-ogohnya di depan banjar, lalu diacarakan terus bubar. Begitu caranya,’’ pungkasnya. (fit/*)

Mataram (Suara NTB) Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebaran wabah Corona Virus Disease (Covid19) di Mataram bertambah. Sebelumnya, pada Senin (16/3) jumlah ODP di Mataram sebanyak 6 orang. Pada Jumat (20/3) kemarin, Pemerintah Kota Mataram menetapkan 18 warga di Mataram berstatus ODP. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan, sehari sebelumnya jumlah ODP di Mataram berjumlah 15 orang.

Namun, pada Jumat kemarin, bertambah menjadi 18 orang.

Penambahan itu kata dia, karena ada warga Mataram memiliki riwayat bepergian ke daerah endemi Covid-19.

“Awalnya ada 15 ODP dan ada yang dari WNA juga, tapi 5 di antaranya sudah pulang. Nah, penambahan itu, ada 3 warga Mataram yang baru pulang dari Malaysia. Ada juga yang berstatus ODP sudah dinyatakan sehat kok,” katanya kepada Suara NTB, Jumat (20/3).

Sebelumnya jelas Usman, banyak warga Mataram yang khawatir dengan status ODP tersebut. Padahal orang yang berstatus ODP belum tentu akan terjangkit Covid-19. “Nah itu salah kami kamarin tidak menjelaskan kepada warga apa sih ODP itu.

Akhirnya saya jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, jika ada warga Mataram yang pulang dari daerah endemi Covid-19, pihaknya akan terjun memeriksa kesehatan warga tersebut. Karena belum tentu warga Mataram yang sudah mendiami daerah endemi Covid-

19 langsung berstatus ODP. “Jadi kita akan langsung cek kesehatannya. Jika ada gejala barulah dia akan jadi ODP,” katanya.

“Kalau pulang dari daerah endemi Covid-19 kita langsung screening dulu. Sama seperti beberapa anggota Dewan Mataram yang pergi kongres kemarin. Semua kita cek dan screening. Kita juga cek suhu tubuhnya,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito membenarkan bahwa, 18 warga di Mataram dalam status ODP. “Kita juga akan cek pegawai Dinas Perhubungan jumlahnya sekitar 25 karena sudah melakukan pelatihan di Bali,” katanya.

Sebanyak 25 anggota staf Dishub Kota Mataram itu kata Sekda, Dikes Kota Mataram belum bisa memastikan apakah 25 orang pegawai tersebut ada indikasi menjadi ODP atau tidak. “Kita akan melakukan pemeriksaan dulu. Statusnya belum ODP sejauh ini. Meraka hari ini sampai, (Jumat, 20/3).

Yang jelas kita akan screening dulu, karena mereka di Bali sudah jalani pelatihan lama sekitar semingguan,” katanya.

Semua pegawai Dishub yang mengikuti pelatihan di Bali, Pemkot Mataram akan melakukan pemantauan ke rumah masing-masing pegawai. Sejauh ini kata Sekda, belum ada yang mengeluhkan sakit. “Saya dengar belum ada yang mengeluhan sakit,” katanya. Kendati demikian, mereka akan dibatasi untuk jangan lakukan kontak dulu selama dua minggu. ‘’Kita akan suruh mereka di rumah. Boleh tidak masuk kantor,” pungkasnya. (viq)

Belum Bisa Tes Covid-19 di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram belum bisa melakukan tes wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Mataram. Karena, sampai saat ini Pemkot Mataram belum memiliki Rapid atau alat tes Covid-19 untuk warga kota Mataram.

“Belum bisa kita lakukan tes untuk warga yang terindikasi Covid-19 di sini. Baru adanya di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya.

Nanti coba akan berkoordinasi dengan Provinsi NTB,” kata Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, Jumat (20/3).

Untuk kesiapan RSUD kota Mataram dan RSUP NTB, katanya, sejauh ini dua rumah sakit itu telah siap melayanai jika ada pasien dengan status PDP (pasien dalam pantauan) Covid-19 di Mataram. Kalau pun ada pasien yang terindikasi positif Covid-19, kedua rumah sakit ini siap digunakan.

“Kementerian Kesehatan memang sudah mengeluarkan dua SK untuk RSUP NTB dan RS R. Soedjono di Selong yang dirujuk bisa menangani pasien

suspect Covid-19. Tapi saya tidak mau ambil risiko, saya sudah laporkan ke kementerian kalau RSUD Kota Mataram siap menjadi second line dari RSUP NTB,” jelasnya.

Selain RSUD Kota Mataram sudah menyiapkan ruang isolasi sebanyak 6 bad, beberapa alat pelindung diri (APD) dari wabah Covid-19 selama penanganan pasien positif telah disiapkan.

Sebanyak 60 jumlah baju pengaman telah disiapkan. “Itu sudah cukup, ada yang model disposible dan non-disposible. Nah, pakaian disposible itu sekali pakai. Yang non-disposible itu yang bisa dicuci,” katanya.

Untuk uji lab sendiri, RSUD kota Mataram sampai saat ini belum bisa melakukannya kepada pasien suspect Covid-19 atau PDP. Ia menjelaskan, jika harus melakukan uji lab, pihaknya akan mengirim ke RS yang ada di Surabaya selama dalam jangka waktu 1 sampai 2 kali 24 jam. “Kita ingin sih di Mataram bisa uji lab. Karena kan belum ada alatnya di sini.

Baik di RSUP NTB dan RSUD Mataram,” terangnya. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

Halaman 3

Kadin NTB Minta Pengusaha Tak Mainkan Harga Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terus memantau perkembangan dan dampak mewabahnya Covid-19. Pengusaha masih harap-harap cemas, di tengah belum adanya titik terang virus mematikan ini bisa dikendalikan. Jumat (20/3) siang kemarin, Ketua Kadin Provinsi NTB, H. Faurani Sibawae, SE, MBA melakukan diskusi dengan pengusaha guna menyikapi situasi yang terjadi saat ini.

Sementara ini, kesimpulan yang didapat, Kadin tetap berpatokan pada kebijakan dan arahan pemerintah pusat, dan (Suara NTB/bul) pemerintah daerah. PerubahH. Faurani an dampak corona berubahubah setiap saat. Belum pasti, proyeksi dari perubahan dimaksud.

Kalangan pengusaha sementara ini sangat mengkhawatirkan sembako. “Jangan sampai kebutuhan dasar sembako ini tidak ada.

Masing-masing stakeholder sesuai peran dan fungsinya, harus melakukan antisipasi. Gula sudah ndak ada, sangat disayangkan,” kata Mantan Ketua Kontraktor NTB dua periode ini.

Terkait upaya pengendalian penularan virus corona, kebijakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan jajarannya diapresiasi. Harapannya terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan terparah mewabahnya corona. Tantangan saat ini semakin berat. Menyusul lemahnya nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah yang telah menembus angkar Rp16.000-an. “Kita bisa membayangkan dampaknya. Karena itu, kita (Kadin) siap diajak (gubernur) berpikir sama-sama,” demikian H. Faurani.

Ditengah situasi ini, para pengusaha bertahan. Meskipun harus menelan pil pahit akibat tersendatnya perputaran ekonomi.

Harapannya, para pengusaha belum mengambil kesimpulan melakuan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Ditengah upaya bertahan, ada dorongan Kadin agar perbankan juga memaklumi keadaan ini. Terutama kepada para pengusaha, atau kepada masyarakat yang memiliki sangkutan hutang di bank.

“Rata-rata pengusaha menggunakan dana bank. Sementara ini diharapkan bank ini bisa memaklumi. Membijaksanai. Pajak sudah ada toleransi. Tinggal bank. Walaupun sudah ada edaran OJK. Keluhan datang dari rekan-rekan pengusaha, diuber-uber bank. Tolong dong, imbauan OJK juga diikuti sama bank. Agar tak makin berat dampak ekonominya. Karena ini bencana,” katanya.

Ia juga meminta, kepada para pengusaha sembako agar tidak mengambil kesempatan memainkan harga. Disaat masyarakat sedang dilanda kesulitan. Karena itu, Kadin NTB menorong aparat yang tergabung dalam Satgas Pangan untuk terus aktif memantau pergerakan harga dan kemungkinan permainan spekulan. “Karena saya bisa pastikan, pasti ada saja yang bermain-main. Kita sayangkan kalau ada yang tega seperti itu. Satgas Pangan harus tegas,” kata H. Faurani. (bul)

Cegah Penyebaran Corona, PLN Tawarkan Kemudahan Pembayaran Mataram (Suara NTB) PLN terus berusaha untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19. Salah satunya dengan mengimbau masyarakat melakukan pembayaran secara online untuk meminimalisir kontak fisik antara pelanggan dengan petugas. “Sebagai upaya preventif mencegah penularan virus corona, kami mengajak pelanggan untuk memaksimalkan pembayaran listrik secara online,” kata Direktur Human Capital Management PLN, Muhammad Ali. Pembayaran listrik dapat dilakukan di mana saja tanpa harus mendatangai kantor PLN. Diantaranya melalui ATM, Internet Banking, SMS Banking, Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet) seperti Link Aja, Gopay, dan sebagainya ataupun melalui aplikasi E-Commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan sebagainya. Tidak hanya pembayaran, pelanggan PLN juga dapat memaksimalkan pelayanan PLN secara online melalui Contact Center PLN 123 ataupun Aplikasi PLN Mobile, baik untuk layanan sambung baru, perubahan daya, penyambungan sementara maupun pengaduan pelanggan.

PLN memastikan bahwa di tengah mewabahnya virus corona, pelayanan kepada pelanggan tidak akan berkurang karena ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital. “Listrik ini merupakan kebutuhan utama. Jadi petugas PLN yang memang tidak bisa bekerja dari rumah akan tetap siaga di unit kerjanya masing-masing untuk menjaga pasokan listrik demi melayani masyarakat,” ucap Ali. Sementara itu, PLN juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu serta melakukan pengecekan riwayat perjalanan yang dilakukan di seluruh unit PLN dan juga menyediakan logistik Masker, Hand Sanitizer, sarung tangan, thermal gun secara cukup. Tidak cukup sampai di situ, PLN juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kantor PLN. PLN juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan meningkatkan kebersihan lingkungan kerja masing-masing secara rutin kepada Petugas Control Room dan Dispatcher pengelola aliran listrik, akan dikontrol riwayat perjalanan pribadi dan anggota keluarganya, dan disediakan angkutan antar jemput dari rumah tinggal ke tempat kerja untuk menghindarkan petugas dari penularan virus Covid19. Pada unit-unit kerja yang bersifat kritikal tersebut, juga akan disediakan ruang pemeriksaan kesehatan rutin beserta petugas medis dan peralatan pendukungnya. Selain itu, selama bertugas pada jam kerja, mereka akan mendapatkan makanan sehat dan vitamin tambahan, dan dilarang untuk memasuki area kerja di luar Control Room dan Dispatcher. Sementara itu, PLN juga menambah unit Control System sebagai cadangan (Mirroring) untuk memastikan bahwa pasokan listrik kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kami ingin memastikan seluruh petugas dalam kondisi sehat sehingga bisa bekerja maksimal dalam menjaga pasokan listrik bagi masyarakat,” ujar Ali. Pemeriksaan kesehatan tersebut juga dilakukan bagi petugas Contact Center PLN 123 supaya tetap dapat melayani masyarakat selama 24 jam 7 hari dalam seminggu, untuk berbagai macam layanan dari mulai informasi tagihan rekening listrik, pelayanan pengaduan gangguan dan pelayanan penyambungan baru maupun tambah daya.

PLN menyadari kehadiran listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dirinya memastikan bahwa pelayanan ketenagalistrikan yang disediakan PLN kepada pelanggan dan masyarakat luas tidak akan berkurang atau menurun akibat merebaknya wabah covid-19 ini. (bul)

(Suara NTB/ist)

Salah satu aplikasi pembayaran tagihan listrik secara online

(Suara NTB/bul)

AKTIVITAS - Aktivitas pedagangan di pasar tradisional Kebon Roek, Mataram.

Harga Kebutuhan di Pasar Tradisional Naik akibat Corona Mataram (Suara NTB) Harga-harga kebutuhan di pasar tradisional di Kota Mataram mengalami kenaikan. Akibat gempar wabah virus corona dalam beberapa waktu terakhir. Pelaku pasar bereaksi. Diduga memanfaatkan momentum di tengah isu masyarakat panik dan memborong kebutuhan. Dari pengakuan beberapa pedagang pasar tradisional di Kebon Roek, Kota Mataram, beberapa diantaranya yang mengalami kenaikan harga.

Jahe menjadi Rp45.000/Kg, cabai Rp58.000/Kg, bawang merah Rp35.000/Kg, bawang putih Rp38.000/Kg. Harga ayam masih di kisaran Rp38.000/Kg. sementara beras super antara Rp10.000/Kg sampai Rp11.000/Kg. Minyak goreng juga masih stabil. Yang masih belum terkendali harganya hanya gula pasir, mencapai Rp17.000/Kg. “Untuk rempah-rempah, kita ngambilnya di Pasat Sweta. Ada yang naik, ada yang turun. Sehari bisa berubah-rubah harganya,” kata salah seorang pedagang di Pasar Kebon Roek.

Kenaikan harga tersebut juga diakui oleh Kepala Pasar

Kebon Roek, Malwi. Setelah adanya informasi penyebaran corona di Indonesia, apalagi dengan adanya pembatasan bekerja di luar rumah, pasar tradisional mengalami penurunan kunjungan 20 persen.

“Hari Jumat biasanya ibu-ibu yang berseragam ramai-ramai belanja. Sekarang sepi. Kita juga minta Bulog melakukan Operasi Pasar,” katanya.

Para pedagang juga mendapat informasi simpang siur soal rencana penutupan aktivitas di pasar tradisional. Padahal ia sendiri belum mendapatkan informasi pasti terkait hal itu. Karena itu, pedagang diimbau tenang. Untuk men-

gurangi risiko penularan virus di pasar tradisional, petugas pasar menggalakkan kebersihan di pasar tradisional ini.

Pedagang diharuskan bersih.

Selain itu, disediakan tempat mencuci tangan bagi para pedagang sesering mungkin.

Ditempat terpisah, di Pasar Induk Bertais (Sweta) Kota Mataram, dari laporan pencatatan harga pasar, lima hari terakhir harga-harga belum mengalami kenaikan.

“Harganya masih stabil,” kata Kepala Pasar Sweta, Ismail.

Gula pasir Rp16.000/Kg, minyak goreng kemasan Rp14.000/Kg, minyak goreng curah Rp12.000/Kg, telur

ayam broiler Rp1.450/butir, cabai Rp45.000/Kg, bawang putih impor Rp38.000/Kg, bawang putih lokal Rp60.000/ Kg. Daging sapi murni Rp125.000/Kg. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Darmilaswati juga menegaskan, harga-harga pada umumnya masih stabil.

Sampai Kamis (20/3) kemarin, bersama Satgas Pangan masih dilakukan pemantauan harga di pasar-pasar percontohan di Kota Mataram. Pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan dan Pasar Bertais.

“Ada petugas kita yang mencatat harga setiap hari di pasar-pasar percontohan ini. kalau terjadi kenaikan tidak wajar, bersama Satgas Pangan kita telusuri penyebabnya,” ujarnya. Secara umum, stok pangan masih sangat tercukupi hingga enam bulan ke depan. Apalagi NTB adalah

daerah penghasil pertanian.

Karena itu, kepada masyarakat diimbau agar tak panik. Apalagi berbelanja berlebihan yang dikhawatirkan akan memicu spekulasi pasar.

“Para pedagang juga harus tenang. Sejauh ini belum ada rencana pemerintah menutup pasar. Kalaupun ada rencana mau penyemprotan, akan dilakukan sore hari. Saat aktivitas di pasar sudah sepi,” ujarnya. Kemudian terkait harga gula yang masih tinggi, dalam waktu dekat, akan turun pasokan gula dari pusat. Apalagi pemerintah telah memberikan kuota impor kepada Bulog dan Swasta. Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga telah menjadwalkan operasi pasar gula.

Melibatkan PT. SMS. Namun operasi pasar ini masih ditunda. Mengingat adanya imbauan mengurangi kegiatan berkumpul untuk mengurangi risiko potensi penularan virus corona. (bul)

Sikapi Dampak Corona

OJK Berikan Kelonggaran Bank dan Nasabah Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 Kamis (19/3) kemarin.

“Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.

POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah virus Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Melalui kebijakan stimulus ini, perbankan juga memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debiturnya.

POJK ini juga diharapkan menjadi countercyclical dampak penyebaran virus Corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus covid-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard).

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari, penilaian kualitas kredit/pembiayaan/

penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/ pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank t a n p a b a t a s a n plafon kredit.

Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.

Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan lebih rinci menjelaskan, kebijakan relaksasi yang dikeluarkan OJK mengatur kebijakan untuk membantu debitur.

Y a i t u , bank bisa memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kepada debitur UMKM

dan non UMKM yang terdampak corona. Restrukturisasi kredit bisa di berikan selama 1 tahun bisa di perpanjang sesuai kondisi kedepan. Proses restrukturisasi diserahkan ke

masing – masing bank. Sementara kebijakan untuk membantu bank, setiap proses restrukturisasi diberikan status lancar. Beberapa laporan keuangan bank ke OJK, diberikan

kelonggaran waktu penyampaian 14 hari sampai dengan 2 bulan. “Ini upaya OJK untuk membantu masyarakat dan perbankan menyikapi kondisi saat ini,” demikian Farid. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 HARGA kebutuhan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bahan pokok (bapok) di 12345678901234567890123456789012 Kabupaten Lombok 12345678901234567890123456789012 Timur (Lotim) beberapa 12345678901234567890123456789012 hari belakangan ini 12345678901234567890123456789012 mengalami kenaikan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Diduga, kenaikan bapok 12345678901234567890123456789012 tersebut disebakan 12345678901234567890123456789012 penyebaran virus Coro12345678901234567890123456789012 na (Covid-19) yang ter12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hadi secara global ter12345678901234567890123456789012 masuk ke Indonesia.

12345678901234567890123456789012 Beberapa kebutuhan 12345678901234567890123456789012 bahan pokok yang se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 cara nyata mengalami 12345678901234567890123456789012 kenaikan di pasaran, 12345678901234567890123456789012 seperti cabai, gula, min12345678901234567890123456789012 yak goreng, dan sejum12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lah bahan pokok lainMirza Sopyan 12345678901234567890123456789012 nya. Misalnya perband12345678901234567890123456789012 ingan harga antara 12 Maret 2020 dengan 19 Maret 12345678901234567890123456789012 2020 di antaranya, untuk cabai kecil saat ini harganya 12345678901234567890123456789012 Rp51.500 per kilogram dari sebelumnya, Rp35.300 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 per kilogram, minyak goreng dari harga Rp12.000 naik 12345678901234567890123456789012 menjadi, Rp14.000.

12345678901234567890123456789012 ‘’Sedangkan untuk gula pasir dari harga Rp12.500 12345678901234567890123456789012 per kilogram naik menjadi Rp16.200 per kilogram,” 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 terang Kabid Perdagangan pada Dinas Perindustrian 12345678901234567890123456789012 dan Perdagangan Lotim, Mirza Sopyan, Jumat (20/3).

12345678901234567890123456789012 Khusus untuk cabai, katanya, mengalami kenai12345678901234567890123456789012 kan sejak bulan Januari. Untuk gula, kenaikan dis12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ebabkan pasokannya mulai berkurang dari pantauan 12345678901234567890123456789012 di 10 pasar yang ada di Kabupaten Lotim dengan 12345678901234567890123456789012 harga rata-rata harganya Rp16.200 per kilogram dari 12345678901234567890123456789012 normalnya Rp12.500. Terkait kenaikan harga inipun, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dinas Perindag Lotim merencanakan untuk dilaku12345678901234567890123456789012 kan operasi pasar, namun dilakukan penundaan ter12345678901234567890123456789012 kait imbauan gubernur untuk tidak mengumpulkan 12345678901234567890123456789012 masyarakat dalam jumlah besar.

12345678901234567890123456789012 Namun ke depan, katanya, tidak menutup kemu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ngkinan dilakukan diskresi dari pemerintah untuk di12345678901234567890123456789012 lakukan operasi pasar dalam menekan melambungn12345678901234567890123456789012 ya harga kebutuhan pokok yang saat ini rata-rata men12345678901234567890123456789012 galami kenaikan. “Kenaikan memang tidak terlalu sig12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nifikan. Namun akan berdampak ketika stok di pasar 12345678901234567890123456789012 terus berkurang,” terangnya.

12345678901234567890123456789012 Untuk itu, Satgas Pangan tetap melakukan peman12345678901234567890123456789012 tauan di lapangan supaya jangan ada masyarakat yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melakukan penimbunan kebutuhan pokok. Terutama 12345678901234567890123456789012 untuk gula dan bawang putih yang sudah disetop pengir12345678901234567890123456789012 imannya, karena merupakan barang impor. “Kenaikan 12345678901234567890123456789012 harga ini yang terus berupaya kita cegah, salah satunya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 melakukan operasi pasar,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Di samping itu, Mirza Sopyan tidak menampik jika 12345678901234567890123456789012 virus Corona bersentuhan langsung dengan pereko12345678901234567890123456789012 nomian, sehingga pemerintah sangat dilematis keti12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ka dihadapkan pada dua pilihan berupa penutupan 12345678901234567890123456789012 pasar untuk mencegah penyeberan virus dan menut12345678901234567890123456789012 up sementara pusat aktivitas belanja masyarakat.

12345678901234567890123456789012 Namun sejauh ini, isu penutup pasar belum di12345678901234567890123456789012 lakukan pembahasan atau adanya wacana dari pe12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 merintah. Pasalnya, kebijakan itu berdampak lang12345678901234567890123456789012 sung kepada masyarakat. Hanya saja, dampak san12345678901234567890123456789012 gat nyata terlihat di pasar dari laporan kepala pasar, 12345678901234567890123456789012 yang terjadi saat ini kurangnya konsumen yang ber12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 belanja di pasar. “Laporan dari kepala pasar, peda12345678901234567890123456789012 gang tidak ada berkurang namun konsumen yang 12345678901234567890123456789012 mulai sepi,” terangnya.

12345678901234567890123456789012 Untuk wacana penyemprotan pun, lanjutnya, ka12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 laupun dilakukan oleh Dinas Kesehatan, diharapkan12345678901234567890123456789012 nya menunggu ketika aktivitas di pasar selesai. Hal 12345678901234567890123456789012 tersebut diharapkannya supaya tidak menimbulkan 12345678901234567890123456789012 kepanikan kepada masyarakat serta tidak terjadi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masalah baru ketika aktivitas di pasar ditutup, meski 12345678901234567890123456789012 satu atau beberapa hari. “Kita juga mengingatkan 12345678901234567890123456789012 kepada masyarakat supaya jangan melakukan pen12345678901234567890123456789012 imbunan bahan pokok. Mari membeli bapok sesuai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kebutuhan,” pesannya. (yon) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Selong (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Kantor Kementerian 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Agama (Kemenag) Kabu12345678901234567890123456789012 paten Lombok Timur 12345678901234567890123456789012 (Lotim) menyetop se12345678901234567890123456789012 mentara penerbitan reko12345678901234567890123456789012 mendasi pelaksanaan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ibadan umrah ke Mek12345678901234567890123456789012 kah Arab Saudi. Kebija12345678901234567890123456789012 kan ini menyusul ditut12345678901234567890123456789012 upnya pintu kedatangan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bagi jemaah yang melak12345678901234567890123456789012 sanakan ibadah umrah 12345678901234567890123456789012 oleh Pemerintah Arab 12345678901234567890123456789012 Saudi terkait penyeba12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ran virus Corona.

12345678901234567890123456789012 “Untuk rekomenda12345678901234567890123456789012 si penertiban paspor 12345678901234567890123456789012 umrah sudah kita set12345678901234567890123456789012 H. Azharuddin 12345678901234567890123456789012 op pada awal Maret.

12345678901234567890123456789012 Sehingga Imigrasi juga tidak bisa melakukan pener12345678901234567890123456789012 bitan paspor,”terang Kepala Kantor Kementerian 12345678901234567890123456789012 Agama (Kemenag) Lotim, H. Azharuddin, MSy, ke12345678901234567890123456789012 pada Suara NTB, Jumat (20/3).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Terkait penundaan dan pembatalan pemberangakat 12345678901234567890123456789012 jemaah umrah, Kemenag mengimbau supaya travel 12345678901234567890123456789012 penyedia jasa haji dan umrah supaya tidak mengurangi 12345678901234567890123456789012 dan mengabaikan hak-hak jemaah. “Kita juga secara 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 aktif melakukan pengawasan terhadap travel. Jangan 12345678901234567890123456789012 sampai uang masyarakat dibawa kabur,” harapnya.

12345678901234567890123456789012 H. Azharuddin, menyebutkan jumlah travel di NTB 12345678901234567890123456789012 sebanyak 31 travel dan 1 cabangnya di Kabupaten Lotim.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sementara jumlah jemaah umrah yang sudah direko12345678901234567890123456789012 mendasikan oleh Kemenag Lotim sebanyak 365 jemaah.

12345678901234567890123456789012 Namun untuk saat ini pemberian rekomendasi sudah 12345678901234567890123456789012 dilakukan penyetopan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Di sisi lain, Kemenag Lotim tidak menampik jika 12345678901234567890123456789012 penyedia jasa perjalanan haji dan umrah di tingkat daer12345678901234567890123456789012 ah saat ini begitu menjamur, terutama travel penyedia 12345678901234567890123456789012 jasa umrah dan haji khusus. Meski demikian, penga12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 wasan biro perjalanan haji dan umrah itu pengawasan12345678901234567890123456789012 nya terpusat di Kementerian Agama (Kemenag) RI dan 12345678901234567890123456789012 tidak terdaftar di Kemenag kabupaten/kota.

12345678901234567890123456789012 Pengawasan dilakukan oleh Kemenag Pusat, karena 12345678901234567890123456789012 keberadaan travel haji dan umrah hanya terdaftar ada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 di Kemenag Pusat dan tidak terdaftar di kabupaten/ 12345678901234567890123456789012 kota. Disebutkannya, se-Indonesia yang boleh mengelu12345678901234567890123456789012 arkan izin untuk biro penyedia jasa haji dan umrah, 12345678901234567890123456789012 yakni Kementerian Agama, sehingga pengawasannya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pun langsung dilakukan oleh Kementerian Agama RI 12345678901234567890123456789012 dan berkoordinasi dengan Kakanwil Kemenag provinsi.

12345678901234567890123456789012 Di NTB, sambungnya hanya satu yang mendapatkan 12345678901234567890123456789012 izin. Sisanya berupa cabang yang dan pengawasannya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dilakukan oleh pemerintah pusat dan Kanwil. Kemenag 12345678901234567890123456789012 Lotim tidak mengetahui persis jumlahnya karena tidak 12345678901234567890123456789012 terdaftar. Yang terdaftar di Kemenag hanya jemaah haji 12345678901234567890123456789012 yang reguler atau berangkat dari KBIH. (yon) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012

Harga Kebutuhan Pokok Naik

(Suara NTB/yon)

Penerbitan Rekomendasi Paspor Umrah di Kemenag Lotim Dihentikan

(Suara NTB/yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Anggaran Lebih Kecil dari Desa

DKP Lobar Tak Punya Kendaraan Operasional Giri Menang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) yang terbilang minim dukungan, baik dari sisi anggaran dan sarana prasarana kendaraan dinas. Anggaran yang dikelola hanya Rp1,6 miliar, kalah jumlah dengan dana yang dikelola desa.

Mirisnya lagi, OPD ini tidak punya kendaraan operasional.

Setingkat kepala OPD dan sekretaris dinas terpaksa meminjam di OPD lain. Pihak dinas terkait sudah bersurat untuk pengadaan kendaraan dinas. “Ndak punya kendaraan dinas, ini pinjam pakai di OPD lain (Dikes). Sekdis pinjam pakai randis Disnaker. Apala-

gi kabid,” aku Kepala DKP Lobar H. Rachman Sahnan Putra bersama sekdis dan jajarannya, Jumat (20/3).

Padahal OPD ini memiliki kegiatan turun lapangan yang begitu tinggi, seperti memantau program KRPL, pangan lestari. Bahkan pihaknya sudah ada program terobosan dalam penanganan stunting di Lobar.

Menurutnya OPD ini memiliki peran besar dalam peningkatan perekonomian dan pemberdayaan serta persoalan daerah dan menyentuh langsung masyarakat.

Menanggapi hal ini, Sekda Lobar H. Baehaqi meminta agar OPD perlu kembali pada penyusunan rencana belanja RKPD 2019. Pihaknya pun

berharap agar semua kepala OPD harus tanggap dengan penyusunan RKPD. Bahkan ia memerintahkan kepada TAPD kalau OPD tidak tanggap, maka anggaran yang diberikan hanya untuk bayar gaji, listrik dan air. Sedangkan anggaran program akan diberikan pada APBD perubahan Pihaknya tentu akan mengevaluasi kembali kebutuhan OPD terkait kendaraan dinas.

Kalau dibutuhkan pihaknya tentu akan mengupayakan pengadaan. Ia mendorong agar OPD mengutamakan pelayanan ke masyarakat. (her)

(Suara NTB/dok)

H. Rachman Sahnan Putra

Pemda KLU Tepis Isu Pasar Tradisional Ditutup Tanjung (Suara NTB) Sejumlah isu tak sedap mulai menghinggapi masyarakat pascamerebaknya pandemi Corona. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), pasar tradisional diisukan ditutup selama dua hari.

Isu itu seketika dibantah oleh Pemkab. Jumat (20/3), jajaran Sekretariat Daerah langsung menggelar inspeksi ke Pasar Tradisional Tanjung. Inspeksi dipimpin Asisten II Setda KLU, H. Rusdi, ST., didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Drs. H. Raden Nurjati.

Usai sidak, Rusdi mengatakan kondisi harga bahan pokok kebutuhan masyarakat masih stabil. Kenaikan harga terjadi pada komoditas gula pasir yang terjadi sebelum pandemi Corona beredar di masyarakat.

“Harga kebutuhan pokok masih dalam kondisi stabil. Kalau harga gula pasir memang naik sebelum kasus Corona,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kasus lockdown di beberapa negara teta-

(Suara NTB/ari)

INSPEKSI - Asisten II Setda KLU, H. Rusdi, didampingi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, H. Raden Nurjati saat inspeksi ke Pasar Tanjung, Jumat (20/3). ngga dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas ketersediaan dan harga. Untungnya di Lombok Utara, permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masih stabil, se-

hingga tidak terjadi lonjakan harga. “Memang yang kita khawatirkan ada pembelian bahan pokok berlebihan untuk kepentingan penimbunan di masyarakat terkait lockdown

Tak Ideal, DKP Minta Relokasi RPH Tanjung Tanjung (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), meminta Rumah Potong Hewan (RPH) Tanjung direlokasi. Di lokasi saat ini, RPH dianggap tidak ideal.

Kepala Dinas KPP Lombok Utara, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., melalui Kepala Bidang Peternakan, Raden Adi Dharma, Jumat (20/3) mengakui, pihaknya sudah mendampingi Komisi II DPRD KLU memantau pasar hewan dan RPH. Dari kedua lokasi itu, masing-masing memiliki kendala. Umumnya mengangkut ketersediaan air bersih.

“Untuk lokasi pasar hewan, memang sejak gempa prasarana rusak. Kita akan benahi secara bertahap,” ujarnya.

Adi menjelaskan, sarana yang mendesak untuk ditangani adalah RPH Tanjung.

Lokasinya yang berada di belakang Pasar Tanjung dan RSUD Sementara/Terminal Tanjung tidak ideal. Di mana RPH tidak didukung oleh sumber air yang memadai.

“RPH identik harus berada dekat dengan air mengalir.

Sementara di pembuangan akhir (RPH Tanjung) sisa bekas pemotongan ke sawah orang,” sambungnya.

Di lokasi saat ini, dukungan air mengalir tidak tersedia.

Imbauan Penundaan Pemberangkatan JCH

Kemenag Lotim Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat Selong (Suara NTB) -

(Suara NTB/ari)

SIDAK - Sidak Komisi II DPRD KLU untuk melihat sarana dan prasarana air bersih yang tidak berfungsi di RPH Tanjung.

Pasalnya parit yang mengarah Hewan (TPH) Santong dan Bayke RPH telah ditutup. Dukun- an dinilai belum sesuai standar gan air untuk jangka pendek, pengelolaan lingkungan.

“Kami juga menyarankan ditangani dengan menyedot air dari kali Sokong. Selanjutnya pemeriksaan antemortem sebeDKPP KLU akan berupaya lum pemotongan dan pemerikmemfasilitasi dengan rencana saan post mortem sebelum dagpembangunan sumur bor. “Ba- ing dijual ke pasar. Langkah ini gusnya dipindah, dan harus penting untuk menjamin kualiada di pinggir kali, supaya ko- tas daging yang aman, sehat, toran langsung mengalir ke utuh dan halal,” ujarnya.

Menurutnya, hasil sidak Kokali,” katanya lagi.

Sementara, Wakil Ketua misi II memperlihatkan kualiKomisi II DPRD KLU, Haka- tas kebersihan lingkungan bemah, S.KH., usai mengunjungi lum sesuai, baik di kandang pePasar Hewan dan RPH mendor- nampungan ternak dan RPH. ong perbaikan fasilitas, terma- “Kami temukan air masih macsuk manajemen pengelolaan et, sumur bor BWS di lokasi keduanya. Sebab tidak hanya RPH harus diaktifkan supaya RPH, Tempat Pemotongan air terjamin,” tandasnya. (ari)

Pasien DBD Rentan Ditumpangi Virus Corona Selong (Suara NTB) Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus meningkat. Data terakhir Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim sampai Maret 2020 ini tercatat sebanyak 276 kasus.

Belum temasuk laporan yang muncul baru-baru.

Kepala Dinas Kesehatan Lotim, dr. Hasbi Santosa mengkhawatirkan, pasien DBD ini bisa ditumpangi virus Corona. Jika ditumpangi virus corona seperti laporan di sejumlah daerah, maka kasusnya makin rentan menyebabkan kematian.

“Ini sangat rentan, karena DBD ini juga menjadi pemicu tinggi penyebab kematian,” ungkap Hasbi Santosa.

Diakuinya, laporan dari Satgas Penanggulangan Pen-

di tempat lain. Dari hasil kunjungan, tidak ditemukan pem-

yakit di wilayah Sambelia saat ini juga sudah mulai muncul serangan massal. Tim kesehatan sudah meninjau lokasi dan memastikan tidak sampai terjadi meluas.

Meski sudah ratusan kasus yang muncul, namun Pemkab Lotim belum menetapkan Kejadian Luar Biasa. Semua kasus sudah bisa ditangani, agar tidak terjadi laporan baru, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungannya.

Kemunculan di Sambelia dipastikan bukan karena wilayah paling timur Kabupaten Lotim itu beberapa waktu lalu diterjang banjir bandang.

Dia jelaskan, nyamuk penyebab DBD ini suka pada tempat-tempat yang jernih, yakni pada air-air hujan yang ditampung barang-barang bekas.

Disampaikan, penanganan DBD ini akan makin optimal dengan adanya keterlibatan masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Petugas kesehatan di puskesmas terus akan melakukan pemantauan.

Ditambahkan, di tengah maraknya Corona memang menjadi kekhawatiran tersendiri sebarannya bisa mengarah kepada pasien DBD. Di mana, orang yang sudah terjangkit DBD kondisi tubuhnya lemah. “DBD ini memperlemah imunitas,” imbuhnya.

Mengenai virus Corona sendiri, satuan tugas (Satgas) penanggulangan virus yang sudah dibentuk Pemkab Lotim terus melakukan pengawasan dan pemantauan. Sebanyak 3 orang diawasi dan 33 orang dilakukan pemantauan. (rus)

belian bahan pokok yang berlebihan,” paparnya.

Namun demikian, sebut Rusdi, pedagang dan pengunjung pasar sempat dikhawatirkan oleh isu bahwa pasar tradisional akan ditutup oleh pemerintah. “Ada isu di masyarakat bahwa pasar akan diliburkan untuk kepentingan penyemprotan disinfektan. Itu tidak benar, jadi kami sekaligus meluruskan isu, kalau sebenarnya pasar tidak termasuk yang diliburkan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KLU, Raden Nurjati menambahkan sidak pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Pemda harus mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga akibat isu Corona serta mendekati momen Ramadhan. “Di Pasar Tanjung hasil monitor harga pasar masih stabil,” imbuhnya. (ari)

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini terus melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag NTB dan Kemenag RI terkait pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) tahun 2020. Langkah ini menyusul kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan imbauan supaya Pemerintah Indonesia menunda proses pemberangkatan JCH untuk menekan penularan virus Corona (Covid-19).

Ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/3), Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, MSy, menegaskan jika Kemenag Lotim siap menjalankan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah pusat dan Kanwil Kemenag NTB dalam pemberangkatan JCH tahun 2020. Menurutnya, apabila penundaan dilakukan semata-mata untuk keselamatan JCH terkait bencana non alam yang melanda dunia. “Kita dari Kemenag Lotim siap menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama antara pemerintah pusat dan Kanwil,” terangnya.

Atas persoalan ini, Azharuddin berharap kepada JCH untuk tetap bersabar apabila terjadi penundaan pemberangkatan. Diyakinkannya jika pemberangkatan akan tetap dilakukan apabila situasi sudah kondusif. Di mana untuk pemberangkatan JCH tahun 2020 dari jadwal pada akhir Juni bagi kloter pertama.

Azharuddin menegaskan, untuk adminitsrasi pemberangkatan yang sudah dikeluarkan oleh JCH tidak akan hangus. Termasuk yang sudah melakukan pelunasan sampai tanggal bulan

April. Adapun untuk JCH Lotim tahun ini sebanyak 830 JCH dari tahun sebelumnya 1.252 jemaah. Kalaupun ada yang melakukan pembatalan, nantinya akan diganti oleh cadangan supaya tidak kosong.

“Apabila positif ditunda.

Kita menunggu instruksi untuk pemberangkatan. Namun persiapan terus dilakukan, sehingga nanti langsung dilakukan pemberangkatan,”terangnya.

Kepala Urusan Haji dan Umrah pada Kemenag Lotim, Makinuddin mengatakan, JCH Lotim sebanyak 830 JCH untuk tahun ini. Jumlah ini mengalami pengurangan dari tahun 2019 lalu yang mencapai 1.252 lebih.

Kondisi ini disebabkan jumlah pendaftar haji waktu itu atau bulan Oktober 2011 sedikit. Sementara untuk pemberian kuota haji hanya untuk provinsi dan bukan kabupaten/kota.

Di samping itu, untuk petugas pada tanggal 13 Maret dilakukan Diklat selama 10 hari di Asrama Haji NTB. Untuk Kabupaten Lotim, sebanyak dua orang TPHI dan 2 lainnya TPII. Sedangkan untuk TPN belum diterima SK-nya dari pemerintah pusat. Dalam Diklat itupun dengan sistem gabung atau integrasi antara kesehatan dan Kementerian Agama, yang terdiri dari satu dokter dan dua perawat dengan masing satu TPHI dan satu TPII. Untuk jadwal pemberangkatan bulan Juni 2020, sehingga ditargetkan pembuatan paspor JCH Lotim dapat tuntas bulan Maret ini. Menurut Makinuddin, proses pembuatan paspor dinilainya sangat cepat atas kerjasama dengan Imigrasi Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

MANASIK - Sejumlah JCH di Kabupaten Lotim saat melakukan manasik haji beberapa waktu lalu.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

Halaman 5

Pembebasan Lahan Masih Alot Lakukan Qunut Nazilah PEMKAB Lombok Barat (Lobar) kembali mengeluarkan imbauan dalam menghadapi bahaya virus Corona.

Kali ini Pemkab Lobar mengimbau masyarakat untuk melakukan Qunut Nazilah saat salat. Doa itu dianjurkan ketika ada malapetaka atau wabah yang melanda suatu kaum. Hal ini sebagai tindakan menolak bala atau musibah dan dilakukan tiap salat fardhu di rakaat terakhir setelah ruku.

Berdasarkan pantauan koran ini, imbauan yang disampaikan pada kepada seluruh camat, kades dan lurah di Lobar itu mulai diterapkan (Suara NTB/her) pada hari Jumat (20/3). BahH. Baehaqi kan qunut itu sudah dilaksanakan di Masjid Pemkab Lobar pada pelaksanaan Salat Jumat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Dr. H. Baehaqi yang dikonfirmasi mengaku jika surat imbauan itu sudah disampaikan kepada seluruh camat, dan desa melalui pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Kabag Pemerintahan.”Pak bupati memerintahkan untuk segera bersurat ke kecamatan dan desa supaya ditambah isi edaran dengan Qunut Nazilah. Supaya Qunut Nazilah ini dimulai sejak Salat Jumat ini,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya sudah menindaklanjuti hasil evaluasi sidak mengecek kesiapan pencegahan dan penanganan Corona. Termasuk akan segera bersurat kepada para ritel modern untuk pembatasan pembelian oleh pembeli agar ketersediaan pangan aman dan terkendali. (her)

Loteng Bentuk Satgas dan Kerahkan TRC Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dalam status siaga penuh guna mengantisipasi kemungkinan terburuk dampak dari penyebaran virus Corona (Covid-19). Fasilitas kesehatan mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya hingga puskesmas yang ada pun sudah diinstruksikan untuk bersiap menerima jika ada warga di daerah ini yang diduga terpapar Covid-19.

Satuan Tugas (Satgas) khusus pencegahan penyebaran virus corona juga sudah dibentuk. Dan, siap diterjunkan bersama-sama dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) jika ada laporan dugaan warga terpapar virus Corona. “Upaya antisipasi sudah kita persiapkan, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk terkait penyebaran virus corona di daerah ini. Mulai dari fasilitas penunjang sampai sumber daya manusia (SDM) ,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Jumat (20/3).

Dikatakannya, sampai saat ini Loteng masih dikatakan aman dari penyebaran virus Corona. Beberapa warga yang diduga terpapar virus Corona setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan sudah dinyatakan negatif. Untuk itu, masyarakat di daerah ini diharapkan tetap tenang.

Namun demikian, pemerintah daerah tidak akan lengah.

Upaya-upaya antisipasi tetap dilakukan. Di RSUD Praya misalnya, sekarang sudah menyiapkan dua ruang isolasi khusus bagi pasien terduga virus Corona. Kendati RSUD Praya sendiri bukan sebagai rumah sakit rujukan virus corona. Tetapi tetap melakukan langkah antisipasi. Demikian halnya di puskesmas, juga sudah menyiapkan ruang isolasi.

Hanya saja, pemerintah daerah sampai saat ini masih terkendala minimnya ketersediaan APD (alat pelindung diri), baik itu di RSUD Praya maupun di puskesmas. Termasuk cairan disinfektan untuk kebutuhan sterilisasi perkantoran dan fasilitas umum lainnya, sehingga sampai saat ini Pemkab Loteng belum bisa melakukan sterilisasi perkantoran maupun fasilitas umum yang ada di daerah ini.

Nursiah menegaskan yang paling penting sekarang ialah bagaimana masyarakat di daerah ini bisa turut membantu pemerintah daerah mengantisipasi potensi penyebaran virus Corona dengan tetap menjaga kebersihan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jika kemudian menemukan atau mendapat informasi soal warga yang diduga terpapar virus Corona agar bisa melapor ke aparat desa setempat atau bisa langsung ke puskesmas terdekat. (kir)

Pembangunan Sirkuit MotoGP Tetap Jalan

Praya (Suara NTB) Proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dipastikan tetap berjalan. Dan, saat ini progres pembangunan secara keseluruhan sudah mencapai 30 persen. Meski untuk proses pembebasan lahan di dalam area pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika belum tuntas seluruhnya, karena alotnya proses negosiasi pembebasan lahan.

Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Jumat (20/3).

Diakuinya, banyak kabar yang mengatakan kalau gelaran MotoGP Mandalika terancam batal. Dan, setelah ditelusuri rupanya kabar ini sengaja dihembuskan oleh pihakpihak yang tidak mau MotoGP digelar di kawasan The Mandalika. Padahal kalau bicara proses pembangunan, tidak ada persoalan yang amat serius yang bisa sampai menggagalkan gelaran MotoGP Mandalika. “Bicara proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika masih on schedule.

Tidak ada persoalan berarti yang bisa menggagalkan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika,” terangnya.

Kalau kemudian alasanya karena persoalan lahan yang belum tuntas, sampai saat ini proses penyelesaian lahan di

(Suara NTB/her)

CEK - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lobar H. Rachman Sahnan Putra bersama jajaran saat mengecek ketersediaan cadangan beras pemerintah di gudang, Jumat (20/3).

(Suara NTB/kir)

SIRKUIT - Kondisi proyek sirkuit MotoGP yang saat ini sudah mencapai 30 persen. secara penuh. ITDC juga siap kalau warga ingin opsi kombinasi pembayaran dan tukar guling lahan. “Misalkan warga punya lahan sekian are.

Kemudian yang sekian are ditukar guling dengan lahan milik ITDC. Sisa lahan lainnya dibayar tunai,” jelasnya.

Bagi warga yang bersedia lahannya ditukar guling atau dibayar sebagian, pihak ITDC siap menyewakan tempat tinggal bagi warga tersebut selama enam bulan sampai warga tersebut selesai memban-

gun rumahnya di tempat yang baru. “Jadi warga pemilik lahan di dalam area sirkuit MotoGP sudah sangat dimanjakan oleh pihak ITDC,” tegas Nursiah.

Bicara penyebaran virus Corona, Ketua Satgas penyelesaian lahan KEK Mandalika ini, menegaskan juga tidak ada dampaknya pada pembangunan sirkuit MotoGP dan proses pembangunan sirkuit tetap akan berjalan. Mengingat, sirkuit MotoGP Mandalika ditargetkan harus tuntas

akhir tahun ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

“Prinsipnya pembangunan sirkuit MotoGP harus selesai.

Karena gelaran MotoGP Mandalika di tahun 2021 mendatang tidak bisa dibatalkan. Dan, pada saat rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu lalu, penekanan dari Bapak Presiden sudah jelas, sirkuit MotoGP harus tuntas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” pungkas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng ini. (kir)

Kapal Pesiar dan Yacht Dilarang Masuk

Dishub Lobar Tutup Total Semua Pelabuhan Tikus Giri Menang (Suara NTB) Operasional pelabuhan kapal pesiar dan yacht di wilayah Gili Gede Sekotong ditutup sementara hingga 14 hari ke depan. Kapal yacht dan pesiar pun dilarang masuk ke kawasan Lombok Barat (Lobar). ‘’Selain pelabuhan resmi, semua pelabuhan tikus alias ilegal ditutup total. Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) memantau ketat pelabuhan

tikus yang ada sepanjang pesisir pantai, mulai dari Senggigi hingga Sekotong,’’ ujar Kepala Dishub Lobar H. M. Najib, Jumat (20/3).

Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan seperti penumpang dan barang serta Gili di Lembar sudah ada otoritas sendiri yang mengelola, seperti KSOP, ASDP dan Pelindo. Para pihak terkait sudah maksimal dalam bekerja melakukan pencegahan dan penanganan Co-

rona. “Yang diatur di provinsi memang tiga Gili, karena pelabuhan di Gili Gede dan Tawun tamu bule terbatas. Tapi walau demikian operasional ditutup sementara di pelabuhan kapal yacht. Ndak boleh masuk dulu,”jelas dia.

Ia menegaskan pelabuhan yacht memiliki tamu terbatas, namun pihaknya sudah menghentikan kapal luar negeri masuk.

Pelabuhan Senggigi juga ditutup sementara dari tamu luar,

Tangani Corona

Desa Diperbolehkan Gunakan DD

Stok Cadangan Beras di Lobar Banyak yang Rusak Giri Menang (Suara NTB) Stok cadangan beras Pemerintah Lombok Barat (Lobar) yang masih tersisa di gudang Lendang Jae Desa Lembar Kecamatan Lembar hanya sekitar 2,09 ton. Itupun dari stok sisa tahun lalu, terdapat sekitar 1,509 ton beras dalam kondisi bagus. Sedangkan sisanya sekitar 500 kilogram atau setengah ton dalam keadaan rusak (tidak bisa dikonsumsi).

“Sisa stok tahun lalu, 2 ton 9 kilogram. Itu termasuk yang rusak.

Berarti yang masih bagus 1.509 kilogram atau 1,5 ton sedangkan sisanya rusak. Tahun 2020 ada pengadaan 13 ton dan sudah dipesan. Kalau terjadi sesuatu dengan Lobar (dampak Corona) Kita bisa suplai,” jelas Kepala Dinas ketahanan Pangan (DKP) Lobar, H. Rachman Sahnan Putra saat sidak ke gudang di Lembar, Jumat (20/3).

Dijelaskan, untuk kebutuhan stok pangan Lobar mengacu pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004.

Perhitungannya 148 gram per kapita per hari. Kalau jumlah penduduk 700 ribu, maka kebutuhan stok pangan di Lobar dikatakan aman kalau stok 37,3 ton per tahunnya.

Sedangkan kemampuan cadangan beras dari APBD sebesar 13 ton, namun bisa tertutupi dengan jatah dari pusat (APBN), di mana setiap tahun dialokasikan sebanyak 100 ton di Dinas Sosial, sehingga total beras yang tersedia tahun ini mencapai 115 ton. Sehingga apapun yang terjadi akibat emergency Corona ini, Lobar aman dari sisi stok pangan.

“Kalau di lapangan bisa menyiapkan 13 ton ditambah sisa tahun lalu 1,5 ton, sehingga ada 15 ton dan ditambah 100 ton Dinas Sosial berarti ada tersedia stok 115 ton. Artinya untuk standar minimal melampaui,” jelasnya, seraya menambahkan, kalaupun nanti tidak cukup, maka Pemda Lobar bersurat ke provinsi untuk meminta bantuan.

Untuk bantuan beras dari pusat rutin diberikan kepada Dinas Sosial. Pada saat butuh penanganan, tentunya harus dikoordinasikan dengan OPD terkait. Menyoal pengadaan cadangan beras Pemda jelas dia, pihaknya tengah memasan. Ia menambahkan, pihak pemda patut khawatir dengan penyebaran virus yang sangat cepat, bahkan angka kematian cukup tinggi di atas ambang WHO. Sementara itu, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi mengatakan hasil evaluasi terakhir seusai dengan arahan bupati memerintahkan agar segera bersurat ke Bulog. “Kita diharap sedini mungkin bersurat ke Bulog, ini untuk mencegah nanti kekurangan pangan,” jelas sekda. (her)

lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika masih berlangsung. Dari total 20 pemilik lahan yang berstatus enclave sudah sembilan orang yang menyatakan kesanggupannya untuk ditukar guling dengan lahan milik ITDC. Sementara sisanya, masih terus berkomunikasi.

Nursiah mengaku kalau proses penyelesaian lahan enclave berjalan cukup alot. Hal itu dikarenakan permintaan harga lahan yang tinggi dari warga. Di satu sisi, pihak ITDC tidak bisa memenuhi permintaan harga lahan tersebut, karena ada aturan yang mengikatnya. ITDC dalam hal ini tidak bisa asal membayar lahan sesuai permintaan warga, karena harus merujuk pada hasil appraisal, sehingga ada beberapa opsi yang disiapkan kepada warga pemilik lahan. Selain opsi pembayaran sesuai hasil appraisal dan opsi tukar guling lahan

(Suara NTB/her)

Hermansyah Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah desa dibolehkan menggunakan Dana Desa (DD) untuk pencegahan dan penanggulangan virus Corona yang kini mewabah di Indonesia. DD ini bisa diarahkan untuk melakukan sosialisasi, pengadaan alat deteksi suhu tubuh dan hand sanitizer hingga disinfektan. Pihak desa didorong merevisi APBDes terkait SE Kemendagri agar desa menganggarkan untuk penanganan virus Corona.

Camat Kediri Hermansyah menerangkan, pihaknya sudah menindaklanjuti edaran bupati terkait pencegahan

virus Corona dengan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Forkomcam, kades, TNI dan Polri. Pihaknya sudah meminta semua desa membuat imbauan tentang pencegahan Corona melalui surat edaran dan spanduk kepada dusun hingga masjid dan ponpes. Untuk pelaksanaan pencegahan Corona seperti bahan cuci tangan, hand sanitizer dan penyemprotan desa bisa menggunakan DD. “Sejauh ini ada desa yang berinisiatif untuk melakukan disinfektan sendiri. Kami mendorong untuk melakukan revisi di APBDes terkait SE Mendagri agar setiap desa menganggarkan untuk pencegahan Corona,” jelasnya, Jumat (20/3).

Sementara itu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lobar Heri Ramadhan mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti pencegahan Corona hingga ke desa. Ada beberapa hal yang ditekankan ke desa, seperti waktu kerja, pembatasan jenis pelayanan yang dilakukan desa. “Juga terkait dengan penggunaan APBDes (DD) untuk kegiatan siaga darurat bencana (termasuk pencegahan Corona),” jelas dia.

Mengacu Permendes Nomor 11 tahun 2019, jika intinya dibolehkan. Akan tetapi sesuai mekanisme aturan yang ber-

(Suara NTB/her)

Heri Ramadhan laku. Misalnya, mereview APBDes tentang RKPDes dengan memasukkan kegiatan tersebut dan mereview APBDes. Tentunya pengalokasian anggaran DD skala terbatas dengan tetap mengutamakan program kegiatan yang lain. Pihaknya pun sudah merincikan pembelian bahan-bahan yang diperlukan seperti hand sanitizer, masker, bahan disinfektan dan sosialisasi mobile. Ia menambahkan, SK tentang siaga bencana Corona juga menjadi dasar untuk melakukan pengalokasian APBDes untuk pencegahan Corona tersebut. (her)

Tak Laksanakan Imbauan Bupati

Hiburan dan Hotel di Senggigi akan Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Tim Kecamatan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Fokopimcam) secara intens memantau dan mengawasi tempat wisata di Senggigi. Hal ini untuk memastikan apakah pengelola hotel, restoran hiburan dan pelaku wisata melaksanakan edaran Bupati Lobar yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemprov NTB dalam mencegah penyebaran virus Corona. ‘’Sesuai imbauan Dinas Pariwisata, membolehkan mereka beroperasi namun harus menyiapkan perangkat pendeteksi dini , seperti hand sanitizer dan alat pengukur suhu tubuh. Jika hal itu tidak dilaksanakan, maka tim kecamatan memberikan imbauan lagi agar pihak terkait menyiapkan. Bagi hotel, restoran dan tempat usaha lain tak melaksanakan imbauan

bupati tersebut, ya kita tutup sesuai imbauan itu,” tegas Camat Batulayar Syahrudin, Jumat (20/3).

Diakuinya, dari hasil pantauannya, masih ada yang belum melaksanakan imbauan tersebut. Mereka tengah mempersiapkan perangkat yang akan dipersiapkan. Terkait surat imbauan ini, jelas dia, ada berapa pengusaha hiburan yang datang menanyakan perihal imbauan. Mereka merasa sangat berat jika harus menutup usahanya. Sesuai imbauan itu, pihaknya menyerahkan kepada mereka. Kalaupun mereka tetap beroperasi, pihaknya tetap meminta agar mereka mereka memasang alat pengukur suhu tubuh untuk mendeteksi warga yang berpotensi terkena wabah tersebut.

Pihaknya juga meminta agar setiap hiburan meminta semua tamu agar cuci tangan atau

menggunakan hand sanitizer sebelum masuk. Sampai masa berlakunya imbauan selama 14 hari, pihaknya bersama tim Forkopimcam akan melakukan pemantauan ke semua lokasi.

“Kalau normal, ya kembali seperti biasanya,” ujar dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dispar Lobar Hj. Lale Prayatni menegaskan, surat edaran tersebut bersifat imbauan, sehingga tidak wajib bagi pengusaha menutup operasional usahanya. Namun harus melaksanakan langkah-langkah pencegahan, seperti menyiapkan alat deteksi suhu tubuh dan hand sanitizer di masingmasing tempat hiburan. “Imbauan itu sifatnya tidak wajib.

Boleh mereka (hiburan) buka, namun harus melaksanan pencegahan seperti pasang alat pendeteksi suhu tubuh dan hand sanitizer,” jelas Lale. (her)

karena di dermaga ini juga tidak ada turis asing langsung ke sana akibat kondisi dermaga juga belum tuntas. Para tamu masuk melalui satu pintu yakni melalui pelabuhan Lembar dan bandara. “Semua tamu melalui satu pintu, pelabuhan tikus kami tutup semuanya,” tegasnya.

Untuk pengawasan pelabuhan tikus, pihaknya sudah koordinasi dengan KSOP. Paling tidak pengelola yang memiliki speed

boat atau perahu harus memiliki izin. Diakui untuk menghilangkan pelabuhan tikus ini tidak mudah, sebab perlu lintas koordinasi. Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menghentikan kegiatan parkir dan uji kendaraan. Namun demikian pihaknya tetap menyiapkan perangkat pendeteksi panas dan cuci tangan serta hand sanitizer. “Petugas parkir juga kita lengkapi masker,” jelas dia. (her)

AirAsia Hentikan Sementara Penerbangan Lombok-Kuala Lumpur Praya (Suara NTB) Maskapai AirAsia akhirnya menghentikan sementara seluruh penerbangan internasional rute Lombok-Kuala Lumpur Malaysia di Lombok International Airport (LIA), terhitung sejak Jumat (20/ 3). Penghentian penerbangan ini akibat kebijakan Pemerintah Malaysia yang melakukan lockdown hingga 30 Maret 2020 sebagai antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19).

Sebelumnya, maskapai AirAsia mengurangi penerbangan rute Lombok-Kuala Lumpur Malaysia terhitung mulai tanggal 19 Maret lalu, karena penetapan status partial lockdown oleh Pemerintah Malaysia, dampak dari penyebaran virus corona (Covid-19). Dari semula setiap hari menjadi empat kali dalam sepekan.

“Tapi informasi terakhir yang disampaikan pihak maskapai AirAsia, mereka memutuskan untuk membatalkan rute internasionalnya, karena alasan operasional. Terhitung mulai 20 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 mendatang,” ungkap Communication and Legal Section Head PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Arif Hariyanto, ke-

pada Suara NTB, Jumat siang.

Dengan keputusan tersebut, maka untuk rute Lombok-Kuala Lumpur saat ini praktis tidak ada penerbangan untuk sementara waktu sampai akhir Maret mendatang, karena hanya AirAsia satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan di rute internasional tersebut.

“Di rute ini total ada 10 jadwal penerbangan dari Lombok ke Kuala Lumpur dalam sepekannya yang dilayani maskapai AirAsia. Begitu pula penerbangan dari Kuala Lumpuh ke Lombok juga sama. Jadi dalam sepekan total ada 20 jadwal penerbangan di rute internasional tersebut,” jelasnya.

Jika dikalkulasikan dalam sepekan, total ada sekitar 3.000 penumpang baik itu yang data ataupun pergi di rute penerbangan ini. Dan, dengan penghentian tersebut secara otomatis mengurangi jumlah penumpang di LIA pascapenyebaran virus Corona yang sudah jauh berkurang. Dengan penghentian tersebut, kini tinggal rute Lombok-Singapura serta LombokPerth Australia, yang masih tersedia untuk rute penerbangan internasional di LIA. (kir)

Lotim Hentikan Pengiriman PMI Selong (Suara NTB) Sebagai salah satu langkah antisipasi pemerintah terhadap penyebaran virus Corona, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau saat ini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihentikan. Larangan ini diakui cukup berpengaruh bagi Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Meski demikian, karena sudah menjadi kebijakan pemerintah, sehingga semua proses pengurusan dokumen PMI ini pun distop.

“Pengiriman dihentikan berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020 hari ini (kemarin, red),” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, H. Supardi, Jumat (20/3).

Diakuinya, penghentian pengiriman PMI ini akan berpengaruh pada warga Lotim. Namun lagi-lagi karena kebijakan mengamankan dan penyelamatan manusia dinilai jauh lebih penting dibandingkan yang lain.

Dijelaskan, tahun 2019 lalu, terdapat sekitar 15.000 TKI asal Lotim ini diberangkat ke berbagai negara di luar negeri.

Tahun 2020, catatan terdaftar sampai bulan Maret ini sebanyak 2.200 orang.

Penghentian pengiriman PMI ini sesuai dengan surat Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor 115 tahun 2020. Pengiriman PMI dihentikan kecuali yang sudah mengantongi tiket pesawat dan negara yang dituju masih menerima pengiriman dipersilakan. Akan tetapi, bagi yang belum sama sekali tidak diperkenankan.

Menindaklanjuti larangan Menaker tersebut, Lotim pun sudah meneruskan ke semua Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) se seluruh Kabupaten Lotim. Termasuk ke 254 desa dan kelurahan se Kabupaten Lotim.

Diminta semua PPTKIS dan desa-desa tidak melayani proses pembuatan dokumen pengiriman dan tidak diizinkan untuk memberangkatkan. ‘’Secara legal saja sudah dilarang apalagi yang ilegal. Karenanya, tidak diperkenankan ada proses pembuatan dokumen apapun terkait pemberangkatan PMI,’’ tegasnya. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Tangani Covid-19, Kasus Balai Nikah KSB Butuh Rp6,4 Miliar Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, membutuhkan anggaran sekitar Rp6,4 miliar untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) hingga empat bulan mendatang.

Usulan anggaran tersebut nantinya akan lebih diprioritaskan pada pencegahan terutama bagi para petugas medis yang akan bertugas nantinya. Besaran anggaran yang dibutuhkan tersebut dianggap sangat realistis, karena masa tugas satgas Covid-19 akan berlaku hingga empat bulan kedepan sampai kondisi yang dinyatakan benar-benar aman.

“Usulan anggaran penan(Suara NTB/ils) ganan dan pencegahan CovMars Anugrainsyah id-19 sudah mulai kita bahas di TAPD bersama dengan leading sector terkait (Dikes dan RSUD Asy Syifa). Didalam usulan tersebut, khusus RSUD Asy Syifa sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di NTB membutuhkan anggaran Rp3,6 miliar dan Dikes sekitar Rp2,8 miliar. Usulan anggaran ini masih terus kita godok sebelum kita setujui dan kami juga sudah memanggil kedua instansi itu untuk memberikan penjelasan atas kebutuhan tersebut,” ungkap Sekretaris Bappeda KSB, Mars Anugrainsyah S.Hut, M.Si kepada wartawan, Jumat (20/3).

Dikatakannya, anggaran yang cukup besar tersebut nantinya akan diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang fisik untuk bisa dialihkan dalam penanganan Covid-19. Hal ini tentu sangat tidak menyalahi aturan penganggaran, karen jika mengacu ke petunjuk tekhnis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maka anggaran DAK bisa digunakan untuk penanganan corona. Apalagi virus ini sudah menjadi wabah nasional, sehingga kebutuhan anggaran untuk pencegahannya sangat prioritas.

Tentu dalam penggunaan anggaran tersebut akan lebih diprioritaskan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) terutama bagi para petugas medis. Karena para petugas ini yang nantinya akan berada di garis depan dalam penanganan dan pencegahan virus tersebut. Selain itu, anggaran ini juga nantinya akan digunakan untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penanganan virus dimaksud. Karena virus ini harus diperlakukan secara khusus di ruangan yang khusus pula agar tidak menyebar ke ruangan lainnya. Jangan sampai ketika ada kejadian justru sarananya belum dilengkapi sehingga akan menjadi masalah di kemudian hari. “Kami masih kaji berlebih dahulu terhadap usulan tersebut dengan meminta klarifikasi dari dinas teknhis dan sarana yang dibutuhkan. Jangan sampai dengan anggaran tersebut ada sarana yang tidak lengkap kan akan menjadi masalah nantinya dan penanganan yang akan kita lakukan juga tidak maksimal,” pungkasnya. (ils)

Pejabat Kemenag Sumbawa Jadi Tersangka Baru

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018. Setelah pelaksana proyek berinisial JS dan PPK berinisial MF, giliran pejabat Kemenag Sumbawa berinisial HMF menjadi tersangka.

Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan, SH, M.Hum yang didampingi para Kasi dalam jumpa persnya, Jumat (20/3) menyebutkan, HMF merupakan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kementerian Agama (Kemenag) Sumbawa. Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan kewenangan melakukan pencairan keuangan.

Selain itu juga melakukan verifikasi dokumen sebelum pencairan. Namun tanpa dokumen pendukung, pencairan

tetap dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kerugian negara. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil HMF untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

“Sebetulnya ini sudah bisa kita naikkan sebelumnya. Namun perlu waktu, sehingga baru bisa kita menetapkan sekarang.

Hari ini kita tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Dijelaskannya, penanganan kasus ini dilakukan secara simultan. Karena pekerjaannya cukup berat dan memerlukan

bukti yang kuat. Sehingga untuk melakukan pengungkapan memerlukan waktu yang cukup panjang. Adapun setelah penetapan tersangka baru ini, pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya tersangka lain. Karena tindak pidana korupsi ini harus dituntaskan dari hulu ke hilir.

Dalam hal ini pihaknya sudah mengindikasikan ada beberapa orang yang bermain dalam proyek ini. Baik dari pihak ASN Kemenag

(Suara NTB/ind)

JUMPA PERS - Kajari Sumbawa, Iwan Setiawan didampingi para Kasi saat melakukan jumpa pers di kantor kejaksaan setempat, Jumat (20/3). maupun pihak swasta.

“Swasta ada beberapa orang yang bermain, dan di ASN juga ada beberapa hal yang

punya keterlibatan. Ini perlu kita dalami terkait kekuatan bukti untuk dijadikan suatu perkara,” tukasnya. (ind)

Cegah Covid-19, KSB Hentikan Penempatan CPMI Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sumbawa Barat, menghentikan sementara aktifitas penempatan para Calon Tenaga Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara tujuan. Hal ini dilakukan setelah Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) nomor 151 tahun 2020 sebagai salah satu bentuk antisipasi menekan penyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Nakertrans KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Lattas Penta Fitra Jaya, S.ST, Jumat (20/3) mengatakan, memang sesuai dengan Kepmen tersebut, maka penempatan tenaga kerja ke luar negeri sudah dihentikan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi dan menekan terjadinya penyebaran Covid-19 yang saat ini menjadi atensi khusus pemerintah.

Tentu sebagai langkah lanjutan terhadap Kepmen tersebut, pihaknya berencana untuk segera menyurati PJTKI supaya tidak ada kesalahan informasi. Jangan sampai PJTKI tetap melakukan perekrutan tanpa memperhatikan surat Kepmen dimaksud sehingga akan sangat rawan terjadi masalah.

Pihaknya juga mengaku sebelum tanggal 17 Maret masih mengeluarkan surat rekomendasi para CPMI untuk ditempatkan di negara tujuan meski dengan jumlah peminat yang minim. Pihaknya juga akan memberlakukan pengawasan ketat terhadap CPMI ini guna menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kepmen tersebut sudah kita terima dan akan segera kita lanjutkan ke seluruh PJTKI yang ada. Kami juga akan memastikan tetap akan melakukan pengawasan secara intensif untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, meskipun sampai dengan saat ini tidak ada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dari KSB, pihaknya tetap akan memantau kondisi terkini di lapangan sebagai langkah antisipasi.

Selain masyarakat yang akan keluar negeri, pihaknya juga akan tetap melakukan pemantauan terhadap para PMI yang kembali ke tanah air. Bahkan pihaknya berencana untuk membuat surat edaran, bagi PMI yang pulang kampung harus melaporkan diri. Pembuatan surat edaran ini akan melibatkan para kepala desa untuk bisa melaporkan ketika ditemukan masyarakat yang baru pulang dari luar negeri.

Selain surat edaran itu, pihaknya juga akan terus memantau warga dari luar daerah yang bekerja di sejumlah perusahaan yang ada di wilayah setempat. Hal tersebut dilakukan untuk menekan adanya warga dari luar daerah yang diduga terpapar covid-19 dan bekerja di KSB. Harapannya dengan pola antisipasi yang dilakukan saat ini, kasus covid19 tidak bisa masuk.

“Selain tidak ada penempatan tenaga kerja di luar negeri, kami juga akan segera mengeluarkan surat edaran berupa himbauan agar masyarakat tidak ke luar negeri terlebih dahulu. Hal itu kami lakukan untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (ils)

Jumlah ODP di Sumbawa Terus bertambah Sumbawa Besar (Suara NTB)Jumlah warga Sumbawa yang masuk dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Virus Corona terus bertambah. Kini jumlahnya mencapai 53 orang. Satu diantaranya masih masuk dalam Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang kini dirawat di RSMA, sebagai rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa.

Sebagaimana dilansir Dinas Kominfotik Sumbawa, Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, sebagai juru bicara Covid19 Sumbawa, H. Didi Darsani menyebutkan, hingga Jumat (20/3), dari 53 ODP, sebanyak 45 ODP telah selesai pemantauan dan tersisa 8 orang dalam proses pemantauan. Sedangkan satu orang PDP, spesimen swap tenggorokannya masih dalam proses pengujian di Laboratorium Surabaya.

Adapun ketambahan 5 orang ODP di hari Kamis sebelumnya, riwayat perjalanannya 1 TKI dari Malaysia, 1 TKI dari Hongkong, 3 orang masing masing pulang dari Jakarta, Malang dan Solo. Sedangkan ketambahan satu orang ODP Jumat (20/3), baru pulang dari Jakarta. Mereka dipantau oleh petugas kesehatan di rumahnya masing masing. Dengan diberikan edukasi dan pemahaman. Serta layanan medis sebagaimana mestinya.

Bupati melalui Kadikes juga berharap semua pihak berkoloborasi dalam mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus Corona di Sumbawa. Apabila ada keluhan yang mirip gejala Covid-19 agar secara dini memeriksakan diri ke petugas kesehatan terdekat. (arn)

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - M. Jabir dan M. Syafruddin tengah bersilaturrahim dengan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril di Pendopo Bupati Sumbawa, Kamis (19/3) malam.

PAN Sumbawa dan Husni Jajaki Peluang Koalisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinamika Pilkada Sumbawa terus berproses. Parpol dan figur bakal calon masih saling membangun komunikasi politik. Semuanya dilakukan sembari menunggu SK DPP masing-masing parpol. Hal ini juga berlaku untuk DPD PAN Sumbawa kepengurusan yang baru hasil Musdalub yang melakukan silaturrahmi ke kediaman Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, Kamis (19/3) malam.

Di balik pertemuan tersebut, terlihat ada upaya saling menjajaki satu sama lain untuk berkoalisi pada Pilkada mendatang. Ketua DPD PAN Sumbawa, H. M. Jabir, SH, MH, yang datang bersama Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, H. Muhammad Syafrud-

din, ST, MT, memang mengakui kedatangannya pasca Musdalub yang memilihnya sebagai Nahkoda PAN Sumbawa yang baru, hanyalah silaturrahmi biasa. Sesama Putra Utan yang juga pertemuan keponakan dengan pamannya. Namun, tak dipungkirinya, adanya upaya membangun wancana Koalisi Biru yang sudah terbentuk di tingkat DPW yang akan dilinierkan hingga ke tingkat bawah.

Jabir juga tidak menampik jika Husni Djibril adalah salah satu bakal calon yang sebelumnya pernah melamar di PAN untuk mendapat SK dukungan dari DPP. Meski ada pula figur lainnya, termasuk kader PAN, H. Burhanuddin Jafar Salam. Namun semuanya berpulang kepada

mekanisme internal partai mana figur yang layak dan pantas untuk diusung.

“Kalkulasi ini penting, karena PAN harus berada di gerbong yang menang. PAN tidak asal-asalan mendukung calon, tapi PAN akan mendukung calon yang memiliki sumberdaya dan berpotensi menang,” sebut politisi senior yang juga mantan Wabup Sumbawa ini.

Lalu bagaimana dengan koalisi PAN dengan Partai Gerindra yang dikabarkan mengusung Jarot Mukhlis?

Lagi lagi menurut Jabir, sampai saat ini, belum ada nama yang diputuskan oleh DPP PAN siapa yang diberikan mandat untuk Pilkada Sumbawa. Semuanya masih berproses diinternal partai dan menunggu SK DPP. “Kita juga

Bupati KSB Umumkan Kenaikan TPP ASN dan Insentif PTT Taliwang (Suara NTB) Janji Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin mengumumkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan insentif uang transportasi bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) akhirnya ditepati.

Dalam kegiatan upacara Apel Syukur ke-3 yang digelar, Jumat (20/3), bupati bertindak selaku inspektur upacara secara langsung menyampaikannya dihadapan seluruh pegawai yang hadir. “Alhamdulillah setelah melakukan kajian yang panjang dan perhitungan secara matang. Hari ini saya mengumumkan bahwa kita telah menetapkan kenaikan penghasilan tambahan (TPP) ASN dan insentif bagi PTT kita,” cetus bupati.

Kenaikan TPP ASN yang akan dibayarkan mulai per 1 Januari 2020 itu, terhitung cukup tinggi. Bagi pejabat eselon II.b jabatan kepala dinas dan asisten, kisaran TPP yang bisa dibawa pulang per bulannya antara Rp10 juta hingga Rp12 juta. Pejabat eselon III.a kisarannya antara Rp5 juta sampai Rp7,5 juta, sementara bagi eselon IV.a maksimal Rp5 juta per bulan.

Sedangkan untuk insentif uang transportasi bagi PTT. Pemda KSB menetapkan kenaikkannya hingga maksimal 100 persen. Di mana dengan mempertimbangkan masa kerja dan jenjang pendidikan, seorang PTT bisa maksimal

(Suara NTB/ist)

KENAIKAN TPP - Bupati KSB, H. W. Musyafirin mengumumkan kenaikan TPP dan insentif PTT saat upacara apel syukur ke-3, Jumat (20/3). memperoleh uang insentif sebesar Rp2,5 juta dan paling minim Rp1,2 juta per bulan. Dan satu lagi bagi kalangan guru, Pemda KSB menetapkan tambahan penghasilan sebesar Rp1,2 juta per bulan bagi non sertifikasi maupun sertifikasi.

Kepada wartawan, bupati menjelaskan, kebijakan menaikkan TPP ASN dan insentif bagi PTT itu sudah sangat realistis.

Di mana pemerintah membuat formulasi kenaikannya tetap memperhungkan semua aspek, terutama soal kemampuan keuangan daerah. “Tentu semua sudah kita pertimbangkan secara matang,” klaimnya.

Menurut bupati, pada dasarnya tidak ada yang fantastis dengan kenaikan penghasilan tambahan pegawai itu.

Sebab selain tuntutan aturan,

pertimbangan lain pemerintah adalah sudah terlalu lama besaran TPP yang ada saat ini diberlakukan. “Di masa kepemimpinan kami bahkan sebelumnya, TPP pegawai kita tidak pernah naik. Nah kan urusan-urusan untuk masyarakat sudah relatif kita penuhi, sekarang giliran pegawai yang kita urus,” ujarnya.

Dengan naiknya TPP dan insentif transportasi PTT itu, terakhir orang nomor satu di KSB ini berpesan, kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali meningkatkan kinerjanya.

Disiplin menjalankan tugastugasnya serta patuh terhadap seluruh aturan kepegawaian.

“Ingat tetap akan pengurangan jika pegawai itu dianggap berkinerja buruk dan tidak disiplin,” tegasnya.(bug)

tentu meneropong mana calon yang punya potensi menang,” tegasnya lagi.

Sementara, H. M. Husni Djibril pun mengakui jika kedatangan Jabir bersama Syafrudin untuk bersilaturahim, karena kedekatan dengan keduanya. Syafruddin adalah sahabat karibnya dan Jabir adalah keponakannya yang sebelumnya juga pernah samasama di DPRD Sumbawa.

Hanya saja, karena kedatangan mereka bertepatan dengan momen Pilkada, sehingga nuansa politiknya sangat kental. Apalagi di saat yang bersamaan juga hadir Ketua DPC Demokrat Sumbawa, Syamsul Fikri. Yang secara kebetulan datang menemuinya dalam kepentingan berbeda. “Hanya waktunya yang kebetulan

bertepatan,” katanya.

Diakui H. Husni, dirinya salah bakal calon Bupati yang pernah melamar ke PAN. Apakah nantinya, akan mendapat dukungan PAN atau tidak, semuanya tergantung partai tersebut. Yang jelas, Petahana ini akan maju pada Pilkada Sumbawa harus dengan dukungan PDI Perjuangan.

Tanpa PDIP, dirinya tidak akan maju, sekalipun mendapat dukungan dari parpol lain.

Dirinya tidak mungkin lari dari PDIP dan tetap setia meski seandainya partai yang membesarkannya itu tidak mendukungnya. “PDIP itu partai saya. Saya bisa seperti sekarang ini karena PDIP. Jadi tidak mungkin saya meninggalkan PDIP, apapun yang terjadi,” tukasnya. (arn)

Baru 12 Paket Program Diajukan Lelang di KSB Taliwang (Suara NTB) Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPJP) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Syahril, ST, M.Si mengatakan, sampai saat ini masih minim SKPD yang mengajukan berkas lelang di awal tahun. Bahkan dari data yang masuk saat ini baru delapan program sudah selesai lelang dengan nilai Rp43,5 miliar dan dalam proses empat paket senilai Rp4,2 miliar. Lambatnya pengajuan lelang, tentu sangat disayangkan, apalagi Pemkab memiliki paket program sekitar 100 paket pengadaan dengan nilai Rp300 miliar.

“Kita tidak tahu alasan persis SKPD sehingga masih sangat minim yang mengajukan paket pekerjaan untuk dilelang.

Padahal kita sudah bersurat secara resmi ke pimpinan SKPD untuk bisa segera diajukan. Jika kita kalkulasikan persentase lelang kita baru berada di angka 15,3 persen dari total keseluruhan program pengadaan di tahun 2020. Akibat leletnya pengajuan tender ini, berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang rendah karena sangat bergantung pada uang dari APBD,” sebutnya kepada Suara NTB, Jumat (20/3).

Dikatakannya, masih minimnya SKPD yang diajukan lelang

belum bisa dipastikan apa penyebanya karena pada prinsipnya setiap pengajuan berkas lelang oleh SKPD akan langsung dimasukkan ke sistem yang sudah dibuat. Bisa jadi belum adanya program yang diajukan lelang karena masih dalam berada di tahap perencanaan.

Jika benar masih dalam tahap perencanaan, maka hal itu sangat disayangkan karena sangat lambat. Karena untuk perencanaan biasanya membutuhkan waktu minimal satu sampai dua bulan, kapan bisa dilaksanaan kalau begitu, bisa-bisa di triwulan kedua baru dilaksanakan.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar pola perencanaan di akhir tahun anggaran bisa dilakukan. Sehingga di awal tahun bisa langsung dieksekusi dan penyerapan anggaran juga maksimal nantinya.

Terlebih lagi khusus untuk proyek fisik diharapkan untuk bisa diajukan di awal waktu, sehingga waktu pengerjaannya bisa panjang dan hasilnya juga bisa maksimal.

“Kita tidak tahu alasan pasti apa yang menjadi kendala di masing-masing SKPD sehingga paket program yang dilelang masih minim. Kendati demikian, kita juga berharap kepada SKPD untuk segera, sehingga pelaksanaan program bisa berjalan dengan cepat,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

Halaman 7

Pulang Perjalanan Dinas, Pejabat KSB Wajib Cek Kesehatan Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), HW. Musyafirin, memerintahkan kepada seluruh pejabat dan pegawai yang baru melaksanakan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah agar melakukan pengecekan kesehatan.

“Ini untuk antisipasi pencegahan virus corona di daerah kita. Siapa pun kalau baru pulang perjalanan dinas langsung ke rumah sakit atau puskesmas. Cek kesehatannya,” tegas bupati kepada wartawan, Jumat (20/3).

Bupati menjelaskan, untuk sementara ini pemerintah telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh pegawai untuk menghentikan kegiatan ke luar daerah (perjalanan dinas). Dan jika untuk keperluan mendesak, pertimbangan daerah tujuan harus dikaji terlebih dahulu apakah di tempat tersebut saat ini tengah terdapat kasus virus bernama resmi COVID-19 itu atau tidak.

“Walau mendesak, kalau daerah tujuannya endemis virus (corona) saya perintahkan jangan pergi,” tandasnya.

Menurut bupati, demi menjaga kondisi KSB yang sejauh ini belum terpapar virus yang pertama kali mewabah di Wuhan, Tiongkok itu. Perlu kerja bersama semua elemen pemerintah dan masyarakat. Sebab lemahnya salah satu elemen tidak menutup kemungkinan menjadi celah virus itu bisa masuk ke daerah. “Kita (pemerintah) dan masyarakat harus mematuhi semua prosedur pencegahan yang sudah ada. Kita tidak boleh lengah,” katanya.

Sementara itu, pada Kamis malam kemarin, sempat beredar surat salah satu dinas di lingkup Pemda KSB yang menyatakan seorang pegawainya tengah dalam pengawasan pihak RSUD Asy-Syifa terkait antisipasi virus corona. Surat itu sontak membuah heboh warga. Warga khawatir keberadaan pegawai tersebut menjadi pintu masuknya wabah tersebut.

Menanggapi hal ini, bupati meluruskan, bahwa pegawai bersangkutan dalam status pemantauan (ODP). Hal itu wajar karena bersangkutan sebelumnya telah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

“Dokter Carloff (Dirut RSUD Asy-Syifa) saja, ia memantau dirinya sendiri karena kemarin sempat dari Bali. Jadi itu sudah SOP pencegahan virus corona. Bahwa setiap orang yang pulang atau datang dari luar daerah wajib cek kesehatan dan dipantau selama 14 hari ke depan,” imbuh bupati. (bug)

(Suara NTB/jun)

PERMAINANTRADISIONAL - Setelah terbitnya keputusan mengenai libur sekolah, pelajar di Dompu mengisi waktu mereka dengan bermain permainan tradisional, Jumat (19/3).

76 Warga Kabupaten Bima Masuk Daftar ODP Bima (Suara NTB) – Sebanyak 76 warga Kabupaten Bima masuk daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP). Mereka adalah warga yang baru saja pulang atau datang dari Negara dan Daerah yang terjangkit corona.

Dompu (Suara NTB) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 pertama asal Manggelewa akhirnya dipulangkan RSU Raba Bima yang merawatnya dalam ruang isolasi setelah dinyatakan sehat.

Kendati dipulangkan, hasil laboratorium yang dikirim ke Surabaya belum juga didapat.

Sementara itu, RSU Dompu kembali mengirim 1 PDP Covid-19 asal Manggelewa ke RSU Raba Bima.

Kepala BPBD Dompu, M. Jufri, ST, MSI selaku ketua tim M. Jufri kerja Covid-19 Kabupaten Dompu yang didampingi Direktur RSUD Dompu, dr Alif Firyasa Maulana usai rapat teknis tim kerja, Jumat (20/3) kemarin mengungkapkan, pasien pertama yang dirujuk ke RSU Raba Bima dengan status PDP sudah dipulangkan pihak RS setelah dinyatakan kondisi kesehatannya membaik. Tapi hasil laboratorium atas pemeriksaan pasien belum diterima untuk mengetahui pasien tersebut positif atau negatif Covid-19.

“Pasien pertama (dirujuk ke RSU Bima) itu sudah dipulangkan setelah kondisinya pulih. Kemarin kami rujuk lagi satu (mantan TKI di Malaysia asal Manggelewa) ke RS Bima untuk dilakukan pengawasan,” kata dr Alif Firyasa Maulana.

Sementara di RSU Dompu saat ini sedang memantau warga asal Rababaka dan Lanci Jaya Manggelewa. Keduanya masih dalam status ODP Covid-19. Diantaranya warga yang dipantau ini merupakan pelajar di Bali. “Kita masih melakukan pemantauan di ruang isolasi,” terangnya.

Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang dikonfirmasi terkait rencana penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan ruang publik mengaku, alat penyemprotan sudah ada dan tinggal menunggu bahan semprotan. “Besok (Sabtu (21/3) jadi kita lakukan penyemprotan disinfektan di kantor Bupati. Bahannya kita beli di Mataram,” kata Maman.

Sementara itu, warga diminta untuk terus menjaga kebersihan dan berada di kerumunan orang seperti yang imbauan Bupati.

Pembatasan beraktivitas di luar rumah dan memanfaatkan waktu belajar di rumah bagi anak sekolah juga diingatkan untuk dipatuhi. Karena Sat Pol PP Dompu terus melakukan pemantauan di daerah wisata untuk menghindari kemungkinan anak – anak sekolah memanfaatkan waktu sekolah diliburkan. (ula)

“Sampai dengan hari ini jumlah ODP mencapai 76 orang. Dikes melalui Puskesmas akan terus lakukan pemantauan,” kata Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Kabupaten Bima, Rifai, S.Sos M.AP kepada Suara NTB, Jumat (20/3).

Menurutnya, 76 ODP terse-

Lebih lanjut Rifai menjelaskan, jumlah warga masuk status ODP tersebut berdasarkan laporan yang diterima oleh seluruh Puskesmas.

Mereka melaporkan sendiri dan didampingi pihak keluarga usai tiba di Bima.

“Untuk itu, bagi warga Kabupaten Bima yang baru

(Suara NTB/jun)

ANTRE – Tampak warga mengantre di halaman kantor Disdukcapil untuk penukaran kupon dengan dokumen kependudukan, Jumat (19/3).

Disdukcapil Dompu Mulai Batasi Pelayanan

yang bersangkutan berinteraksi,” katanya.

Kalaupun lanjutnya, ada indikasi, gejala atau tandatanda seperti batuk berdahak, sesak napas, deman diatas 38 derajat statusnya akan dinaikkan menjadi Pasien Dalam Pemantauan (PDP).

“Mengapa dinaikkan PDP ?

Karena sudah memenuhi syarat untuk diisolasi dan diberikan penanganan khusus di Rumah sakit rujukan. Namun sejauh ini belum ditemukan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dompu, mulai membatasi pelayanan administrasi kependudukan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona, sesuai arahan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekertaris Disdukcapil Dompu, Abdul Nazib kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (20/3) menyampaikan, sejak Kamis 19 Maret kemarin pelayanan hanya dibuka bagi mereka yang sudah mengurus berkas dan menerima kupon pengambilan dibawah tanggal tersebut.

Sementara untuk pemohon baru diarahkan mengurusnya melalui daring dengan kodekode yang sudah terpajang di spanduk himbauan. “Kita layani ini khusus yang berkasnya sudah masuk sebelum tanggal 19, yang mengurus baru lewat online sesuai dengan kode itu,” ungkapnya.

Dengan alat pengaman diri seadanya yang dimanfaatkan, lanjut dia, operator tak diizinkan menerima berkas permohanan kecuali kupon pengambilan. Sebab dikhawatikan itu menjadi media penularan dari virus mematikan tersebut.

Meski demikian, khusus mereka yang terdesak mengurus Kartu Keluarga (KK) untuk membuat kartu BPJS kesehatan tetap akan dilayani dengan bertatap muka langsung. “Sampai sekarang belum ada yang datang mengurus itu, cuma ini salah satu prioritas kita untuk dilayani langsung di ruang aula,” jelasnya.

Tak hanya menolak berkas permohonan, selama status siaga darurat Corona disandang wilayah ini, Disdukcapil tak lagi melayani pemohon pada ruang aula. Mereka diarahkan mengantre di halaman kantor untuk kemudian menyerahkan kupon pengambilan melalui jendela.

Pola baru yang diterapkan itu, diakui menuai banyak pe-

nolakan dari masyarakat.

Namun mengingat akan ancaman penularan Corona, mau tidak mau harus tetap dilakukan sampai wilayah ini dinyatakan betul-betul aman dari virus Corona. “Aula ini sengaja kita tutup untuk menghindari masyarakat yang memaksa masuk ke dalam. Karena tidak ada lagi berkas yang kita terima sekarang,” tandasnya.

Sementara itu, salah seorang pemohon yang hendak mengajukan berkas pengurusan eKTP, Syafrudin yang dimintai tanggapan atas pola baru yang diterapkan Disdukcapil saat ini mengaku sangat keberatan. Apalagi diarahkan untuk mengurusnya melalui daring. Bagi kalangan milenial serta mereka yang memiliki pengetahuan akan tehnologi, menurutnya tak masala diterapkan. “Tapi bagi kita yang ndak tahu WA, FB apa ini bagaimana. Harusnya itu juga menjadi bahan pertimbangan kantor ini,” pungkasnya. (jun)

Kota Bima (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima mengajukan anggaran kurang lebih sebanyak Rp2,8 miliar untuk penanganan, pencegahan serta mengantisipasi wabah virus corona (covid-19).

Hal itu disampaikan Kepala Dikes Kota Bima, Drs. Azhari M.SI saat Rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH, terkait antisipasi wabah corona, di aula Pemkot Bima, Jumat (20/3) sore. “Untuk antisipasi corona di Kota Bima kita sudah ajukan anggaran Rp2,8 miliar,” katanya.

Azhari mengatakan anggaran Rp2,8 miliar yang sudah diajukan ke Sekretaris Daerah tersebut, nantinya akan digunakan untuk membeli kebutuhan alat pencegah dan antisipasi corona.

Karena menurutnya, alat serta kebutuhan pencegah virus corona saat ini harganya sangat mahal, karena barangnya tidak ada alias langka di pasar. Seperti cairan disinfektan, masker, antiseptik serta peralatan pendukung lainnya.

“Alat dan barangnya mahal dan langka, sehingga perlu anggaran yang banyak. Sebagai langkah antipasi,” katanya.

Tidak hanya itu, anggaran yang diajukan itu nantinya juga akan digunakan untuk penanganan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bima, yang hingga kini jumlah korbanya terus meningkat.

Bahkan dalam waktu dekat lanjut Azhari, pihaknya diarahkan untuk menyemprot disinfektan dan fogging di tempattempat keramaian, fasilitas publik termasuk pasar yang jumlahnya 192 titik. “Dalam hal ini perlu persiapan. Termasuk tenaga, alat dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Selain itu pada Rakor tersebut Azhari meminta semua

lintas sektor, termasuk Lurah dan Camat untuk memberikan himbauan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar melaporkan apabila ada yang baru tiba di Kota Bima.

“Kami tidak ingin soal corona ini hanya menjadi tanggungjawab Dikes saja. Semua sektor juga membantu, terutama Lurah. Melaporkan ada warganya yang baru tiba di Kota Bima usai berpergian ke luar negeri dan daerah yang terjangkit corona,” harapnya.

Sementara Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhktar Landa MH, mengakui Dikes Kota Bima mengajukan anggaran Rp2,8 miliar untuk antisipasi dan pencegahan virus corona di Kota Bima. “Anggarannya baru diajukan. Belum kita setujui,” katanya.

Ia mengaku anggaran yang diajukan tersebut juga belum bisa diputuskan, mengingat kondisi keuangan daerah menipis. Apalagi anggaran dana tidak terduga di BPBD yang tersisa tinggal Rp500 juta.

“Kalau angka miliaran terlalu besar, kemungkinan hanya ratusan juta yang disanggupi.

Karena kebutuhan untuk membeli semprot, antiseptik, termogran, alat pelindung diri, jas hujan dan masker tenaga medis di lapangan,” katanya.

Selain mengantisipasi corona, Sekda juga meminta Dikes untuk juga mengantisipasi dan menangani kasus DBD. Pasalnya wabah yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegpyti itu meresahkan warga Kota Bima pasca ada yang meninggal dunia.

“Meski corona belum ada yang terjangkit namun tetap dan perlu diantisipasi. Walikota juga berharap DBD dan Corona bisa ditangani dan diantisipasi secara terpadu,” pungkasnya. (uki)

Bupati Tunggu Izin Mendagri untuk Mutasi Pejabat Dompu (Suara NTB) Sejumlah jabatan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu masih dibiarkan kosong setelah ditinggal pensiun pejabatnya. Posisi itu bahkan dibiarkan lowong karena belum ditunjuknya pejabat selaku Pelaksana Tugas (Plt).

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB mengaku, hingga saat ini pihaknya masih menunggu izin dari Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) untuk bisa melakukan mutasi pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu dan mengisi kekosongan pejabat. “Kami masih menunggu izin dari Mendagri untuk melakukan mutasi,” kata H. Bambang.

Ia pun berkelakar bahwa kekosongan pejabat di sejumlah jabatan lingkup pemerintah Kabupaten Dompu tidak sampai mengganggu jalannya pemerintah daerah (Pemda).

Karena jabatan yang lowong tersebut diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) selama jabatan tersebut belum diisi pejabat definitifnya.

Beberapa pejabat yang lowong dan diisi pejabat Plt diantaranya Asisten 1 Setda Dompu yang dijabat Kepala BKDPSDM Dompu, kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Wilayah Dompu diisi oleh Sekretaris Dinasnya sebagai Plt. Ada juga sejumlah jabatan

di lingkup Pemda Dompu yang kosong dan tidak ditunjuk Pltnya seperti Kepala Bappeda dan Litbang Dompu, Asisten 2 Setda Dompu yang ditinggal pensiun Ir H Moh Rasyidin Suryadi, MSI. Begitu juga dengan salah satu staf ahli Bupati dari 3 staf ahli yang ada, baru terisi 2 orang staf ahli.

“SK-nya sudah ada di meja saya,” kata H. Bambang. (ula) H. Bambang M. Yasin

(Suara NTB/dok)

Posyandu Keluarga Diharapkan Tetap Berlanjut Dompu (Suara NTB) – Penyebaran virus Corona diharapkan tidak menjadi alasan terhentinya pelayanan posyandu keluarga untuk warga di Dompu. Sebaliknya, posyandu justru dinilai bisa memberikan kontribusi dalam menekan potensi penyebaran virus corona. Hanya saja, prosedur pelaksanaannya diharapkan bisa disesuaikan, tanpa harus menimbulkan kerumunan warga.

Plh Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Dompu, Maman, Skm., MMkes dikonfirmasi Suara Maman NTB, Jumat (20/3) mengungkapkan, semenjak ditetapkannya status siaga darurat Corona oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu, kekhawatiran terjangkit virus berbahaya itu tidak saja muncul dari masyarakat melainkan petugas kesehatan di Puskesmas. Sebab mereka memiliki beban melaksanakan program posyandu keluarga di dusun-dusun.

Keputusan tetap melaksanakan atau tidak sepenuhnya menjadi kebijakan pimpinan masing-masing puskesmas. Namun alangkah baiknya yakni tetap dilakukan dengan mengubah pola pelayanan. Jika sebelumnya masyarakat dikumpulkan pada satu tempat untuk kemudian dilayani, sangat mungkin diatur kehadirannya. “Jadi strategi teman-teman puskesmas disana, bagaimana mengatur kehadiran warga,” jelas dia.

Sejauh penetapan status siaga darurat Corona, diakui beberapa puskesmas ada yang memilih menunda pelaksanaan posyandu keluarga. Namun, sebagian besar dari mereka tetap menjalankannya dengan alasan sudah menjadi agenda rutin.

Keputusan tersebut, menurut Maman, sangat baik dan tepat dilakukan. Sebab hanya dengan pemeriksaan rutin ini petugas kesehatan akan lebih mudah mendeteksi orang dengan gejala terjangkit virus Corona dan penyakit berbahaya lainnya. “Posyandu itukan sebenarnya untuk mendeteksi orang-orang yang sakit, jadi bagus tetap dilaksanakan, tinggal bagaimana strateginya saja,” ujarnya.

Atas beberapa pertimbangan diatas, selaku pimpinan sementara pada Dinas Kesehatan ia berharap agar program posyandu keluarga tetap dilaksanakan. Tapi tentunya juga dengan memastikan diri mengguna alat pengaman, minimal berupa masker. “Kalau masker yang dijual tidak ada, kita anjurkan teman-teman puskesmas membuat sendiri dengan menjahit kain,” pungkasnya. (jun)

but tersebar pada 13 Kecamatan wilayah di Kabupaten Bima. Namun yang paling banyak dari wilayah Kecamatan Palibelo dengan angka belasan orang. “Mereka masuk status ODP karena baru pulang dari negara atau daerah yang terindikasi terjangkit virus corona,” ujarnya.

pulang bepergian dari luar negeri dan daerah yang terjangkit agar melapor ke Puskesmas atau Pemerintah untuk dilakukan pemantauan,” katanya.

Rifai mengatakan, 76 warga status ODP tersebut akan terus dipantau oleh pihak Puskesmas sejak pertama tiba di Bima hingga 14 hari kedepan. Mereka akan dipantau keluhannya setiap hari. “Dipantau dalam rumahnya. Termasuk juga memantau dengan siapa saja

Antisipasi Corona, Dikes Kota Bima Ajukan Rp2,8 Miliar

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/ula)

Sudah Sehat, PDP Pertama Dipulangkan

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

Halaman 8

Dewan Bersedia Alihkan Anggaran Kunker Luar Negeri untuk Tangani Corona Mataram (Suara NTB) DPRD Provinsi NTB memberikan dukungan penuh kepada Pemprov NTB untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam kebijakan menangani pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di daerah NTB. Termasuk dalam hal kebijakan untuk pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan corona.

(Suara NTB/why)

CEK - Anggota tim Satgas Pangan NTB mengecek rak produk gula pasir di pasar modern Hypermart, Jumat (20/3) kemarin.

Satgas Pangan Sidak Pasar

Stok Gula Pasir Aman Sampai Lebaran Mataram (Suara NTB) Satgas Pangan Provinsi NTB mengecek stok dan harga Sembako untuk menguji dampak siaga darurat bencana non alam Virus Corona. Tim satgas pangan juga turun untuk memastikan bahwa pasar tradisional tidak tutup. Pergerakan naiknya harga gula masih menjadi atensi. Sejumlah sasaran Sidak, Jumat (20/3) kemarin diantaranya Pasar Kebon Roek, Ampenan; Pasar Mandalika, Sandubaya; Lotte Grosir, Abiantubuh; dan Hypermart, Lombok Epicentrum Mall.

Pengecekan meliputi hasil pertanian dan hasil industri.

“Sampai saat ini belum kita menemukan indikasi penimbunan,” kata Ketua Satgas Pangan Daerah NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana. “Pembatasan pembelian juga belum ada. Stok kita masih cukup,” imbuhnya. Satu komoditi yang jadi atensi belakangan ini adalah gula pasir. Produk olahan tebu ini harganya meningkat pesat. Pasar-pasar tradisional mengandalkan suplai gula dari pabrik PT SMS di Kabupaten Dompu.

“Gulanya memang baru datang yang dari PT SMS. Kita sudah imbau supplier-nya tadi untuk segera menyalurkan ke pasar-pasar tradisional,” kata Dirreskrimsus Polda NTB ini. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti memastikan stok gula pasir di pasar tradisional tidak terganggu. bahkan untuk kebutuhan bulan Ramadhan dan Lebaran sekaligus. “Gula kita yang beredar di pasar kita sekarang ada 10 ton,” imbuhnya.

Nelly menambahkan, ketersediaan gula pasir di pasaran akan bertambah sekurang-kurangnya akhir Maret ini atau awal April mendatang. Sesuai dengan suplai dari kebijakan impor pemerintah. “Jumlah jatah di NTB kita belum tahu berapa. Itu kebijakan dari pusat. Kebutuhan permintaan dan suplai kita masih stabil. Stok kita aman sampai lebaran,” terangnya.

Justru ritel modern yang kewalahan memenuhi stok gula.

Sebab mereka mengandalkan distribusi dari pabrik di Jawa.

Ritel modern menjual gula merek-merek ternama. Ditambah dengan gula brand sendiri. Pihak retail modern bahkan sudah menerapkan pembatasan pembelian kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pembeli harus dipastikan kepentingannya jika membeli dalam jumlah banyak. Satgas Pangan NTB memastikan stok kebutuhan pokok di NTB masih aman hingga 14 bulan ke depan. (why)

DPRD NTB Nilai Pencegahan di Pintu Masuk Masih Longgar Mataram (Suara NTB) – Upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Provinsi NTB, terutama di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan dinilai oleh wakil rakyat di DPRD NTB masih sangat kurang ketat.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak dari luar yang masuk ke NTB masih sangat longgar.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Menurutnya bahwa proses pemeriksaan di LIA masih sangat longgar terhadap setiap orang yang datang dari luar. Hal itu terjadi karena keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh pihak bandara.

“Tidak ada alat di bandara untuk mengontrol apakah orang yang datang ini orang yang sehat atau orang yang sakit, sama saja bohong kan jadinya. Makanya saya mendesak Gubernur supaya melakukan pemeriksaan ketat di bandara, supaya kita tahu. Jangan sampai lolos masuk ke NTB apakah dia bawa penyakit atau tidak,” ujar Isvie.

Menurutnya upaya mitigasi untuk menghindari penyebaran virus Corona ini masuk ke NTB tidak cukup hanya dengan kebijakan meniadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian, seperti meliburkan sekolah, dan sebagainya. Namun yang tidak kalah penting adalah penjagaan di pintu-pintu masuk daerah. Sebab Corona ini akan masuk bila ada orang yang tertular di luar dan lolos masuk ke NTB. “Tidak cukup kita hanya dengan menutup sekolah, tapi harus ketat di pintu masuk kita. Jangan sampai cerita, satu kali tes, negatif, kedua dan ketiga negatif, sampai meninggal baru diketahui positif corona, jangan sampai terjadi peristiwa seperti itu di NTB,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan perhubungan, Hasbullah Muis. Ia menyoroti masih lemahnya proteksi terhadap orang yang dari luar akan masuk ke NTB melalui Bandara. Menurutnya pengetatan di pintu-pintu masuk daerah merupakan area paling vital dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.

“Harapan kami di Komisi IV, terkait perhubungan untuk segera melakukan antisipasi, pencegahan dipintu-pintu masuk. Pemda harus secepat mungkin melakukan tindakan yang diperlukan dipintu-pintu masuk, terutama yang berasal dari luar akan masuk ke NTB,” katanya.

Politisi PAN itu sangat menyayangkan pengalaman yang dialami oleh salah seorang anggota DPRD NTB baru-baru ini ketika mendarat di LIA dari luar daerah, ternyata tidak menemukan upaya pemeriksaan oleh pihak bandara terhadap orang-orang yang baru datang dari luar akan masuk ke NTB. Menurutnya Pemprov NTB sudah mengambil langkah cukup bagus yakni dengan meliburkan anak sekolah dan sebagainya. Tapi di satu sisi tindakan preventif di daerah itu tidak dilakukan maksimal. Terutama di pintu-pintu masuk daerah. Dia tidak mengharapkan kebijakan yang sudah diambil oleh Gubernur itu hanya bersifat parsial, hanya sekedar imbauan, sekedar keputusan tapi tidak diikuti oleh tindakan konkret di lapangan.

“Karena itu komisi IV akan segera berkoordinasi untuk turun memantau kondisi di lapangan. Meskipun kita ketahui aktivitas ini sedikit mengalami kendala, karena ada kebijakan kita untuk menghindari fasilitas umum dan pertemuan dalam jumlah banyak orang. Tetapi sebagai bagian dari tugas, komisi IV akan melaksanakan pengawasan untuk mengecek bagaimana keseriusan pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona di pintu-pintu masuk kita,” tegasnya. (ndi)

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/3) kemarin. Menurut Mori, dari sisi persetujuan penganggaran, pihaknya memastikan akan memberikan dukungan penuh bagi Pemprov NTB untuk menangani Corona.

Sebagai bentuk keseriusan para wakil rakyat di Udayana dalam mendukung pencegahan penyebaran virus Corona di NTB. Pihaknya bersedia men-

galihkan anggaran program kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri mereka untuk dialokasikan untuk pembiayaan penanganan pencegahan penyebaran virus Corona di NTB. “Prinsip kami setuju, masalah kecil itu,” ujarnya.

Tidak sampai di situ, pihaknya juga bersedia membantu Pemprov NTB melakukan penyisiran anggaran pada sejumlah item belanja yang bisa dipangkas untuk dialokasikan ke penanganan pencegah-

an penyebaran virus corona. ”Kalau masih kurang nanti saya bantu menyisir. Banyak ruang kok yang masih bisa disisir untuk menambah anggaran itu (penanganan pencegahan penyebaran virus Corona-red.)” katanya.

Diketahui Pemprov NTB membutuhkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk Penanganan penyebaran virus corona. Sementara untuk mengandalkan anggaran tak terduga untuk menangani corona,

tidak tercukupi, lantaran sangat terbatas dan sebagian anggaran sudah dibelanjakan untuk penanganan sejumlah bencana yang sudah terjadi.

“Untuk siaga corona saya pikir Rp20 milyar sudah cukup. Karena sampai saat ini belum ada yang terkena di NTB. Jadi anggaran ini hanya untuk antisipasi saja, pencegahannya,” kata Mori.

Ditempat terpisah, anggota komisi IV DPRD NTB yang membidangi urusan kebencanaan, Hasbullah Muis juga memberikan dukungan kepada Pemprov NTB untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam kebijakan penanganan pencegahan penyebaran virus corona di NTB, termasuk kaitannya dengan anggaran.

“Kita dukung dan Pemda juga diperbolehkan mengalokasikan anggaran terutama dalam mencegah penyebaran virus corona ini, karena ini dianggap sebagai suatu darurat nasional, emergency sehingga daerah pun diberikan kewenangan mengalokasikan anggaran untuk itu,” katanya.

“Kalau anggarannya masih dianggap kurang, Pemda bisa melakukan kebijakan mengalokasikan anggaran, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan untuk dijadikan payung hukum dalam mengambil tindakan yang maksimal. Karena semua ini tujuannya untuk menghindari masyarakat kita terhindar dari masalah Corona ini,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

ANTRE - Sejumlah WNA mengantre permohonan izin tinggal di Kantor Imigrasi Mataram, Jumat (20/3) kemarin.

Dampak Corona

Permohonan Izin Tinggal Meningkat Mataram (Suara NTB) – Imigrasi Mataram menerapkan kebijakan Permenkumham No 8/2020. Aturan itu tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Dampaknya, permohonan perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa meningkat.

“Per hari biasanya 30 orang.

Sekarang bisa 50 orang per hari. Rata-rata meningkat 17 persen,” terang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksan Imigrasi (TPI) Mataram Syahrifullah, Jumat (20/ 3) kemarin. Mereka yang tidak diizinkan masuk atau transit ke wilayah Indonesia yakni WNA dari Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jer-

man, Swiss, dan Inggris. “Tapi WNI yang pulang dari negara itu boleh. Prosedur kesehatannya sudah ditentukan pemerintah,” ucapnya.

Syahrif menekankan, pihaknya tetap memberi pelayanan keimigrasian terhadap WNA yang sudah berada di Lombok. Diantaranya dengan memberi perpanjangan selama 30 hari izin tinggal

Jaksa Tangkap Terpidana Bandar Sabu Mataram (Suara NTB) – Terpidana kasus narkotika, Jaka Akhmadi dijebloskan ke penjara, Jumat (20/3).

Tim Polresta Mataram, Kejari Mataram, dan Kejati NTB susah payah menggiring Jaka dari kediamannya. Pihak keluarga memimpin penolakan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI tersebut.

Perkara Jaka sudah mendapat putusan inkrah sejak Agustus 2019 lalu. “Yang bersangkutan tidak pernah hadiri panggilan eksekusi,” ungkap Kepala Kejari Mataram Yusuf didampingi Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Upaya paksa langsung diambil. Jaka dijemput di rumahnya di Turida Timur, Sandubaya, Mataram, Jumat (20/3) siang sekira pukul 14.00 Wita. Terpidana ini sedang membuat kerajinan layanglayangan usai Salat Jumat.

Pengintaian selama dua pekan membuahkan hasil.

Tim Tangkap Buron (Tabur) kejaksaan bersama aparat kepolisian mendapati Jaka tanpa perlawanan. Itu hanya awalnya saja. Keluarga Jaka malah yang menolak. Mereka baru luluh ketika tembakan peringatan dihempaskan ke udara.

Jaka langsung pasrah masuk mobil tahanan. “Alasan pihak keluarga menolak karena sedang ada upaya PK (peninjauan kembali). Tetapi, bagi kami PK

(Suara NTB/why)

DITANGKAP - Terpidana pemesan sabu, Jaka (duduk) ditangkap di rumahnya, Jumat (20/3). Penangkapan itu bagian dari proses eksekusi putusan kasasi MA RI yang sudah berkekuatan hukum tetap. itu tidak menghalangi proses gram. Jaka menerima sabu itu eksekusi. Terpidana ini tetap dari dua kurir. Yakni dari Agus Mulyana seberat 247,89 gram kita eksekusi,” tegas Yusuf.

Jaka akhirnya dibawa ke dalam lima plastik. Serta Lapas Mataram. Dasarnya, pu- 146,46 gram dari Endang Sri tusan kasasi MA RI No 1995 Ningsih alias Teteh. Agus dan K/PID.SUS/2019 dengan maje- Teteh sebelumnya ditangkap lis hakim tunggal Prof Dr Surya BNN Provinsi NTB 18 Juli Jaya. Vonis dijatuhkan pada 2018 di Lombok International 19 Agustus 2019. Amar putu- Airport, Praya, Lombok Tensannya, hakim kasasi men- gah. Mereka kedapatan memjatuhi Jaka dengan hukuman bawa sabu pesanan Jaka dari 10 tahun penjara dan denda Batam, Kepulauan Riau.

Agus menyimpan lima paRp1 miliar subsider enam bulan kurungan. “Putusannya ket sabu di dalam dubur. Sesudah berkekuatan hukum mentara Teteh menyimpan tetap. Jaksa ini pemesan sabu tiga paket sabu di dalam keyang dibawakan terpidana maluannya. Masing-masing Agus dan Endang,” ucap Yusuf. Agus dan Teteh akhirnya divoJaka terbukti bersalah ikut nis penjara 12 tahun penjara bermufakat jahat mengedar- dan denda Rp1 miliar subsidkan sabu seberat total 394,31 er dua bulan kurungan. (why)

Polda NTB Tindak Sembilan Hoaks Corona Mataram (Suara NTB) – Unggahan misinformasi, disinformasi, dan menyesatkan terkait penyebaran virus Corona Covid-19 gagal berkembang di masyarakat. Sebanyak sembilan unggahan teridentifikasi hoaks langsung diturunkan.

Polda NTB mengingatkan warganet tentang ancaman pidana hoaks. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, warganet seharusnya bersatu melawan virus Corona.

Membagikan pesan antisipasi jauh lebih bermanfaat. Dibandingkan mencari popularitas tombol ‘like’ atas unggahan seolah paling mutakhir soal informasi penyebaran.

“Yang kita temukan ada

sembilan hoaks terkait Corona. Enam di Lombok, tiga di (Pulau) Sumbawa. Postingannya sudah kita takedown.

Sudah terhapus,” ungkapnya ditemui Jumat (20/3) kemarin. Unggahan teridentifikasi informasi hoaks diturunkan memanfaatkan fitur lapor kepada pengembang media sosial. Sejumlah hoaks tersebut semuanya ditemukan dalam unggahan Facebook.

Macam unggahannya, kata dia, seperti status yang menyebut daerah tertentu sudah masuk penyebaran virus, status soal pasien positif Corona, serta informasi pasien meninggal. “Padahal semua itu informasi yang sudah diolah, sudah

diedit-edit,” terangnya. Pemilik akun sembilan unggahan hoaks tersebut dimintai keterangan. Mereka dipanggil untuk menerangkan maksud, tujuan, dan motif membuat unggahan tersebut. Meski demikian, langkah pidana belum diambil.

“Kita lihat motifnya dia dulu. Apakah memang sengaja atau ketidaktahuan. Belum sampai ke penyelidikan. Baru ambil-ambil keterangan saja,” kata Artanto.

Apabila nanti ditemukan indikasi ada kesengajaan, dengan tujuan membuat berita bohong, maka jalan pidana yang akan ditempuh. “Ancamannya kan ada di UU ITE,” pungkasnya. (why)

keadaan terpaksa. Baik itu pemegang Bebas Visa Kunjungan, Visa saat Kedatangan, dan Visa Dinas. Layanan perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa sampai Jumat lalu baru digunakan WNA asal China.

WNA negara lain akan mendapat kebijakan serupa setelah terbitnya Permenkumham No 8/2020 tersebut. Un-

tuk WNA yang dalam kondisi overstay tetap dikenai denda Rp1 juta per hari. Imigrasi Mataram mencatat WNA yang melewati TPI Imigrasi diantaranya berasal dari Italia, Perancis, Belanda, Inggris, China, dan Malaysia. “Ini yang masuk sebelum ada keluar Permenkumham. Sekitar ada 1.000 yang masuk. Kebanyakan ke tiga gili,” terangnya. (why)

Hitungan Fitra NTB

Pemprov Punya Potensi Anggaran Rp244 Miliar untuk Tangani Corona Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membutuhkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19. Dengan besarnya kebutuhan pembiayaan itu, tentu tidak bisa tertutupi oleh anggaran dana tak terduga yang memang dialokasikan untuk penanganan bencana.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk penanganan antisipasi penyebaran virus Corona itu. Pemerintah pusat melalui Kementerian keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran virus.

Pemprov NTB kini tengah bergerak untuk melakukan penyisiran sejumlah item anggaran belanja sejumlah program yang dimungkinkan di realokasikan untuk kebutuhan anggaran penanganan pencegahan penyebaran virus Corona di NTB. Menyangkut hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB melihat Pemprov NTB masih punya ruang besar untuk melakukan realokasi anggaran sejumlah item belanja program yang bisa dialihkan untuk alokasi anggaran penanganan pencegahan penyebaran virus Corona di NTB, sesuai yang dibutuhkan sebesar Rp25 milyar itu.

“Aturannya sudah jelas, pemerintah pusat sudah membuka opsi untuk merevisi rencana anggaran di bidang kesehatan. Sehingga Pemda tidak usah bingung, sudah diberikan keleluasaan oleh pusat,” ujar peneliti Fitra NTB, Jumaidi kepada Suara NTB, Jumat (20/3) kemarin.

Disebutkan Jumaidi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 19

(Suara NTB/ist)

Jumaidi tahun 2020 diperbolehkan untuk melakukan revisi terhadap item anggaran yang pembiayaannya bersumber dari DBH-CHT, DBH-SDA selain kehutanan, dan Dana insentif daerah. ”Kemudian ada juga PMK Nomor 6 tahun 2020 yang membolehkan untuk merevisi dana yang bersumber dari DAK Khusus fisik kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan. Pemprov harus merespon cepat karena situasinya darurat,” jelasnya.

Jumaidi mengungkapkan, dari hasil simulasi hitungan potensi realokasi anggaran untuk penanganan corona berdasarkan PMK No 6 tahun 2020 dan no 19 tahun 2020.

Pertama dari DAK Fisik Kesehatan Kesehatan dan KB sebesar Rp11.055.636.000.00. Kemudian sana bantuan operasional kesehatan sebesar Rp3.001.427.000.00.

“Berdasarkan hitungan kami ada sekitar Rp 244.274.887.800 yang bisa direalokasi untuk penanganan Corona ini. Sehingga untuk pencegahan dan penangan corona ini tidak mesti harus menggunakan dana tidak terduga,” pungkasnya. (ndi)

Sabtu, 21 Maret 2020

SUARA NTB

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

Jajaran Politeknik MFH Mataram pose bersama saat sosialisasi dan edukasi pencegahan virus Corona, Jumat (20/3).

Politeknik MFH Gelar Sosialisasi Pencegahan Corona Mataram (Suara NTB) Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyebaran Virus Corona, Jumat (20/ 3). Sosialisasi dan edukasi yang dipimpin langsung Direktur Politeknik MFH Mataram Syamsuriansyah, MM., M.Kes., ini dimulai pukul 8.30 hingga 11.30 Wita ini menyasar warga Lingkungan Batu Ringgit Selatan dan di Perempatan Lampu Merah Pagesangan.

Ikut juga beserta beberapa dosen dan mahasiswa yang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penyebaran Corona atau Covid-19.

Direktur Politeknik MFH Mataram Syamsuriansyah pada kesempatan itu mengingatkan kepada masyarakat agar bersama-sama meminimalkan penyebaran dari Covid 19 dengan mendidik komunitas yang ada di sekitar. Seperti menjaga diri sendiri, keluarga,

organisasi dan kesehatan masyarakat. Termasuk, menjaga empati kepada mereka yang terluka positif dengan menerima mereka sebagai komunitas dan menghindari stigma buruk. ‘’Hari ini, kita masih melihat bagaimana masyarakat tidak benar-benar menyadari bahaya Covid 19 di Kota Mataram. Seperti yang kita ketahui bahwa pemda telah memberitakan kepada kita untuk mensosialisasikan “social distance”,’’ ujarnya mengingatkan.

Tidak hanya itu, Direktur Politeknik MFH Mataram menjelaskan mengenai istilah-istilah terkait penyebaran Corona, seperti, ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), suspect (diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dengan orang yang positif Corona). Begitu juga orang yang positif setelah melalui cek laboratorium dan prosedur lain. (r)

Kegiatan Lomba di Semua Jenjang Pendidikan Ditunda

ada digunakan optimal untuk berlatih dan terus mengasah kemampuan dalam rangka

persiapan di tingkat selanjutnya. Sehingga saat kompetisi tingkat provinsi tiba dapat diperoleh hasil terbaik dan bisa bersaing di tingkat nasional dan mendapat hasil terbaik,” jelas Aryanti.

Pusat prestasi nasional Kemendikbud dalam suratnya menyampaikan bahwa penundaan kegiatan ini mencakup semua kompetisi, lomba, dan festival yang mekanisme pelaksanaanya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, hingga tingkat internasional maupun yang mekanisme seleksinya dilaksanakan secara langsung.

Aryanti mengatakan, pelaksanaan KSN tingkat provinsi nantinya masih menunggu adanya pemberitahuan resmi.

Dalam surat dari Pusat Prestasi Nasional bahwa pemberitahuan penundaan kegiatan lomba berlaku seterusnya sampai dicabutnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, dan atau sampai pemberitahuan resmi selanjutnya. (ron)

RUPA-RUPA

SALON

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

Mataram (Suara NTB) – Semua kegiatan kompetisi, lomba, dan festival mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Tinggi ditunda pelaksanaannya. Termasuk pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional (KSN) tingkat Provinsi NTB yang akan dilaksanakan pada 14 hingga 16 April 2020.

Penundaan itu untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Kasi Peserta Didik dan Kelembagaan Bidang Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Aryanti Dwiyani, M.Pd., pada Jumat (20/3) mengatakan, KSN tingkat Provinsi NTB yang akan dilaksanakan bulan April ditunda pelaksanaannya. Hal itu merujuk pada surat yang dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Terkait proses penilaian KSN tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan pada Selasa (10/3) telah selesai dilaksanakan.

“Pelaksanaan lomba ditunda semua. Untuk proses penilaian tetap berjalan. Sudah diumumkan oleh Kantor Cabang Dinas Dikbud NTB di daerah. Semoga Senin (23/3) sudah terbit SK dari Panitia Provinsi untuk pemenang KSN kabupaten/kota, karena sudah dilaksanakan semua dan sudah masuk nama pemenangnya,” kata Aryanti.

Seperti diberitakan sebelumnya, juara satu, dua, dan tiga masing-masing mata

lomba di KSN kabupaten/kota akan mengikuti KSN tingkat Provinsi. Mata pelajaran yang dilombakan pada KSN yaitu matematika, fisika, kimia, informatika, kebumian, biologi, astronomi, ekonomi, dan geografi. Aryanti menyampaikan tujuan dari KSN untuk menyalurkan bakat dan minat siswa di bidang sains. Juga melatih jiwa kompetensi siswa sehingga semakin muncul karakter yang baik.

“Harapan kami meski pelaksanaan KSN tingkat provinsi ditunda, tapi waktu yang

HILANG

SALON

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 GL DR.2790 BD NOKA/NOSIN : MHIKC11137K050543/ K C 1 1 E - 1 0 5 0 5 1 7 AN.PELAPOR HLG SKTR DI DSN KEKERI TIMUR DS.KEKERI GUNUNG SARI HLGSTNKHONDADR.2556BE R2 NOKA/NOSIN : MHIHB32197K305977/HB32E1300123 AN.ONG IN LIAN HLG SKTR WILAYAH KEC.KLONJEN KOTA MALANG

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Aryanti Dwiyani (Suara NTB/ist)

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Sabtu, 21 Maret 2020

Halaman 10

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas DIJUAL RUMAH : DJL.RMH 087840252288 dunia dengan harga yg terjan- PERMATA KOTA,RUKO 2 LT gkau dan kami membuka dan JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza LT JL.PEJANGGIK DAN PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :Kekeri- TANAH TAMAN SEL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133- JAHTERA HUB. 0819174HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233 62883 TP LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% RUPA-RUPA utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : DIJUAL REVO ABSOLUT 081917937773/081907815697 CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP

RUPA-RUPA

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diaDJL TNH KEBUN L.174 mond store)/081916887677 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.RUPA-RUPA 082147897778 PT.KEUANGAN MENGELUKRIDA TOYOTA MTR, dpt- ARKAN DANA CEPAT 1 HARI kn Prgram Khusus bln CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupi- MOBIL/SEGALA JENIS MOah, Prgrm DP murah,Gratis BIL (TRUK/TRONTON,MINI Jasa Service s/d 3th/50rb BUS,PIC UP,DLL)PROSES KM,Ayo Buruan,Info&Pme- MUDAH,CEPAT,DAN BISA sanan Hub Hery Toyota TAKE OVER/PINDAH BANK, 081907921999,Beli Toyota HUB (085100026010)(08199Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. 9290387)(081239956609)

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 21 Maret 2020

Gugus Tugas Covid - 19 Sampai ke Tingkat Dusun Mataram (Suara NTB) Kewaspadaan berlapis diterapkan tim gugus tugas penanggulangan Covid - 19 Provinsi NTB. Tim gugus tugas tidak hanya di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, juga hingga dusun atau lingkungan. ‘’Gugus tugas bentukan aparat desa dan kelurahan itu, diimbau untuk waspada beberapa hal. Diantaranya membentuk gugus tugas sampai ke lingkungan, sosialisasi kewaspadaan Covid -19 dengan hidup bersih dan sehat.

Membersihkan tempat ibadah, sekolah, kantor, pasar dan lingkungan,’’ ujar Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos,MH. (Suara NTB/dok) Untuk tujuan itu agar di H. Ahsanul Khalik tingkat desa dan kelurahan didorong mengaktifkan sistem informasi kesehatan warga. Aktifkan relawan dan komunitas yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan di tingkat dusun atau lingkungan. ‘’Kami mendorong juga agar menggerakkan seluruh potensi, terutama kader Posyandu,’’ jelasnya.

Setiap ada masalah yang timbul dan mengganggu kelancaran kegiatan gugus tugas, maka disarankan lapor ke aparat berwenang. ‘’Paling penting, jangan termakan hoaks. Buat laporan cepat untuk pelaporan tamu, orang asing,termasuk TKI yang pulang kampung,’’ jelasnya.

“Perkuat sosialisasi melalui tempat ibadah. jangan lupa juga berserah diri kepada Allah SWT, kuatkan ibadah, sedekah dan ikhtiar lawan Covid-19,’’ imbaunya.

Sejauh ini pemerintah dari tingkat kabupaten dan kota menindaklanjuti sesuai SOP. Seperti Dompu, Lotim, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah membahas protokol penanganan Covid - 19 sampai ke desa dan dusun tersebut. (ars)

NTB Diizinkan Periksa Sendiri Sampel Covid-19 Dari Hal. 1 Dengan diizinkannya NTB melakukan pemeriksaan sampel pasien sendiri, maka penanganan dan pencegahan Covid-19 disebut akan lebih cepat dan efisien. Pasalnya, pengiriman sampel ke Surabaya dan Jakarta disebut memang memakan waktu, khususnya untuk menunggu antrean.

Persiapan selama satu hingga dua pekan, menurut Eka, untuk menunggu pengiriman reagen atau pereaksi kimia yang digunakan unguk mengecek sampel pasien.

“Kita yang belum siap reagennya, itu dikirim dari Jakarta.

Kalau alat kita sudah ada semua,” ujarnya.

Dengan adanya pemeriksaan langsung di daerah, pengecekan pasien suspect Covid-19 disebut akan lebih singkat. Untuk pemeriksaan sampel hanya membutuhkan 4 jam secara keseluruhan, di luar jadwal antre dan lain-lain.

Dipilihnya Laboratorium Biomedik Litbangkes RSUD NTB merujuk pada kelengkapan fasilitas yang dimiliki.

Selain itu, laboratorium tersebut telah juga memfasilitasi virus corona jenis lain, yaitu pemeriksaan SARS sejak 2003.

Diterangkan Eka, pemerik-

saan sampel pasien Covid-19 memang memerlukan izin khusus. Mengingat penyebaran virus tersebut tergolong sensitif. Hasil pemeriksaan laboratorum tetap harus dikirim ke pusat untuk verifikasi dan penentuan kasus positif atau tidak.

Di sisi lain, pemberian izin tersebut diakui Eka akan sangat membantu penanganan penyebaran Covid-19 di NTB. Pasalnya, sampai saat ini Dikes NTB mencatat kenaikan tren jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang ada di NTB. “Trennya cenderung naik.

Karena Jakarta, Bali, dan daerah-daerah lainnya sudah jadi daerah dengan transmisi lokal,” ujar Eka. Artinya, siapapun yang pulang dari daerah tersebut akan menjadi orang dengan risiko. “Kalau mereka sakit, langsung kita jadikan ODP,” sambungnya.

Kasus penularan dari transmisi lokal sendiri disebutnya perlu menjadi atensi. Beberapa daerah yang menjadi lokasi transmisi virus tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. (bay)

Antisipasi Merosotnya Nilai Tukar Rupiah Dari Hal. 1 untuk pembuatan tahu tempe, perajin mengandalkan bahan baku kedelai dari luar negeri.

Otomatis, harga kedelai impor akan mengalami kenaikan harga signifikan. Harga jual tahu tempe juga akan berpengaruh.’’

Menurut Firmansyah, dari awal sudah diprediksi, nilai tukar rupiah akan berada pada posisinya saat ini. Sementara fondasi untuk menghadapi situasi ekonomi saat ini masih rapuh. Terlebih lagi, Indonesia dalam perjuangan melawan serangan virus Corona yang mengakibatkan sendi-sendi ekonomi nyaris berhenti bergerak.

Di tengah posisi saat ini, salah satu antisipasi yang mestinya dilakukan adalah memperkuat ekonomi lokal. Dampak lemahnya nilai tukar rupiah ini, bisa dikurangi, apabila kebutuhan lokal dapat dipenuhi sendiri oleh daerah. ‘’Misalnya, kedelai impor, seberapa kuat cadangan produksi kedelai lokal.

Demikian juga yang lainnya.

Cuma berapa persen sih yang tersedia di lokal. Ini yang jadi pertanyaan. Mengingat, produk lokal untuk menuju produk akhir saja harus bahan penolongnya dari impor,’’ ujarnya.

Harga gula pasir saat ini juga tinggi. Rp17.000/Kg di pasar tradisional. Pemerintah melakukan penetrasi pasar dengan mendatangkan gula impor. Tentu harganya juga akan tinggi, jika mengacu pada nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah saat ini.

Tidak ada salahnya, kata Firmansyah, masyarakat didorong menggunakan gula merah lokal untuk mensubstitusi-

nya. Cara mendorong masyarakat tentunya perkuat produksi, banjiri pasar lokal. ‘’Jangan orientasinya hanya jual di retail modern.

Atau di pusat oleh-oleh.

Masyarakat tidak menjangkaunya. Dinas Perdagangan bisa menggerakannya masuk ke kios-kios tetangga. Sehingga lebih familiar ketika masyarakat melakukan substitusi kebutuhannya,’’ imbuhnya.

Strategi untuk mempengaruhi lemahnya nilai tukar rupiah adalah menjaga pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, kelautan perikanan) untuk berproduksi. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah.

Sebetulnya ada momentum mendapat manfaat lemahnya nilai kurs dolar Amerika terhadap rupiah.

Yaitu di sektor pariwisata.

Perbanyak event-event pariwisata. Wisatawan akan lebih betah tinggal dan lebih banyak berbelanja. Namun belum memungkinkan hal ini.

Mengingat wabah virus Corona tengah diperjuangkan dunia untuk dikendalikan. ‘’Dampaknya, agak lambat ini, cukup makan waktu dan tenaga. Karena ekonomi dari awal agak rapuh. Pemerintah juga harus mengevaluasi perencanaan belanja ke depan, harus ada saving, kerangka kebijakan jelas, jaring pengaman. Untuk kesehatan, ketahanan pangan. Tapi ya, memang mudah-mudahann tetap tenang. Jangan panik karena bisa menambah parah,’’ Firmansyah mengingatkan. (bul)

Halaman 11

Dampak Corona, Okupansi Hotel Turun Drastis

Mataram (Suara NTB) – Penetapan status siaga bencana non-alam untuk penanggulangan penyebaran virus Corona (Covid-19) memberi dampak yang cukup besar bagi berbagai jenis usaha, termasuk usaha perhotelan. Dampak pandemic Covid-19 ini, okupansi hotel yang mengalami penurunan drastis.

Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Ernanda Agung Dewantoro, menerangkan penurunan okupansi tersebut terbilang cukup drastis. “Penurunannya bervariasi. Rata-rata di bawah 30 persen,” ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/3).

Lebih parah lagi, beberapa hotel bahkan disebut menunjukan persentase okupansi sampai dengan 0 persen.

Khususnya untuk resort seperti di kawasan tiga gili (Trawangan, Air, Meno), mengikuti penutupan sementara akses masuk dari Bali. ‘’Senggigi sepertinya akan

menuju ke angka tersebut,’’ ujar Ernanda. Di sisi lain, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan tamu yang masih tersisa, pihak hotel telah menetapkan standard operational procedure (SOP) untuk pencegahan penularan Covid-19.

Selain itu, Ernanda menyebut beberapa efisiensi juga harus dilakukan untuk menanggulangi dampak saat ini. Di mana efisiensi besarbesaran diproyeksikan tidak dapat dihindari jika krisis akibat penyebaran Covid-19 terus berlangsung. ‘’Sampai sekarang kita masih fokus bagaimana hotel bisa melewati masa sulit ini,’’ ujarnya.

Senada dengan itu Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan pihaknya mencatat okupansi hotel saat ini berkisar pada 10-15 persen. Persentase tersebut hampir sama untuk hotel di kota maupun resort.

Menurutnya, masalah utama saat ini adalah belum adanya kejelasan kapan penyebaran Covid-19 akan berakhir. ‘’Yang bisa tahu kondisi ini hanya ahli virus. Kita tinggal menunggu saja, semoga cepat berakhir wabah ini,’’ ujarnya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/3) di Mataram.

Di sisi lain, kondisi saat ini disebutnya cukup memberatkan. Untuk itu beberapa hotel melakukan beberapa penyesuaian dengan berbagai bentuk efisiensi. ‘’Kita pasti (perlu) efisiensi sekarang, untuk mengimbangi keadaan. Pemasukan tidak ada,’’ ujarnya.

Terpisah, General Manager (GM) KeRensia Villa Gili Air, Linda Widiya, menerangkan bahwa bisnis perhotelan di kawasan tiga gili memang cukup berat pascapenetapan status siaga. ‘’Untuk okupansi di tempat kami pertanggal 16 Maret langsung 0 persen. Sampai dengan 17 Maret kami menerima cancelation (pembatalan) dari tamu yang sudah membuat reservasi sebelumnya,’’ ujarnya, Jumat (20/3).

Kerugian juga dialami karena banyak tamu membatalkan pesanan untuk periode Hari Raya Nyepi. Di mana periode

tersebut okupansi hotel biasanya naik dengan paket menginap untuk 4 hari. Menurut Linda, Gili Air adalah salah satu destinasi favorit bagi wisatawan saat libur Nyepi, khususnya untuk wisatawan dari Bali. ‘’Walaupun sudah kami info kalau gili masih buka, akan tetapi mereka tetap membatalkan reservasinya. Mereka lebih percaya pada pemberitaan media luar yang notabene media dari negara mereka sendiri,’’ ujar Linda. Penyebaran Covid-19 disebut memang berdampak besar. Dicontohkannya seperti kerugian senilai Rp114 juta yang dialaminya khusus untuk periode Maret lalu.

Di sisi lain, efisiensi juga dilakukan pihaknya. Salah satunya dengan merumahkan karyawan yang akan dipanggil bekerja kembali jika kondisi telah membaik. (bay)

Atensi Pembatasan Sosial di Angkutan Umum Mataram (Suara NTB) – Social Distancing atau pembatasan sosial disebut merupakan salah satu langkah efektif untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Hal tersebut dilakukan dengan menghindari kerumunan di berbagai tempat, termasuk untuk transportasi umum.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Drs.Lalu Bayu Windia, menerangkan pihaknya tetap melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyebaran Covid-19. Khususnya untuk transportasi umum antar kabupaten/kota di NTB. “Di pintu masuk antar daerah melalui Kayangan – Poto Tano kita lakukan antisipasi dengan penyemprotan semua kapal-kapal penyeberangan,” ujar Bayu dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/ 3). Dishub NTB bersama stakeholder terkait juga telah menyiapkan petugas khusus di kedua pelabuhan.

Diterangkan Bayu hal tersebut termasuk pengaturan muat penumpang yang diterapkan oleh Damri selaku pihak yang memfasilitasi transportasi umum antar kabupaten. ‘’Mereka sudah ada prosedurnya. Kita terus siapkan perlakukan (khusus) di Pelabuhan Lembar, di bandara ada, di Kayangan – Poto Tano ada,’’ ujarnya.

Di sisi lain, untuk transpor-

tasi umum lainnya seperti angkot dan engkel disebut Bayu masih melakukan pemuatan penumpang seperti biasa. Hal tersebut dikarenakan jumlah penumpang yang dinilai tidak terlalu banyak.

Walaupun begitu, Dishub NTB bersama Dinas Kesehatan NTB melakuan tindakan preventif dengan penyemprotan disinfektan di kawasan Terminal Mandalika Jumat (20/3). ‘’Kita penyemprotan (disinfektan) untuk antisipasi secara mandiri di terminal,’’ ujar Bayu.

Terpisah Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal, menerangkan pihaknya masih melaksanakan aktivitas seperti biasa. “Angkutan kita masih beroperasi seperti biasa. Kalau kita ini menyesuaikan dengan kebutuhan penumpang saja. Kalau ada yang kita jalan,” ujarnya, Jumat (20/3).

Diterangkan Kamal pihaknya akan mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah daerah, termasuk untuk pembatasan sosial jika diperlukan.

“Kalau arahannya kita diminta jangan beraktivitas dulu, kita akan ikuti, tapi arahannya kan belum ke sana,” ujarnya.

Terkait antisipasi sendiri, Kamal menyebut pihaknya menyerahkan penuh terhadap arahan dari pemerintah. Ter-

(Suara NTB/ist)

PERIKSA - Pemeriksaan kesehatan penumpang di Terminal Damri masuk untuk penyemprotan disinfektan di terminal-terminal yang ada. “Kalau sudah ada penyemprotan di terminal-terminal, kita ikuti itu,” pungkasnya. (bay)

Jam Besuk Rumah Sakit Ditiadakan Dari Hal. 1 Selain itu, Fikri menekankan bahwa pendamping atau penunggu pasien diharuskan dalam keadaan sehat. ‘’Terutama tidak sedang demam atau flu,’’ ujarnya. Jumlah pendamping juga dibatasi 2 orang untuk pasien rawat inap, dan 1 orang untuk pasien rawat jalan maupun pasien IGD.

Pelayanan untuk rumah singgah dan penggunaan gazebo di lingkungan RSUD NTB juga ditutup sampai dengan 29 Maret mendatang.

Diterangkan Fikri, kebijakan tersebut sampai saat ini mendapatkan respons beragam dari pengunjung rumah sakit. ‘’Ada yang kooperatif ada juga yang kurang kooperatif.

Kita maksimalkan edukasi petugas untuk menjelaskan, terutama di pintu-pintu masuk,’’ ujar Fikri. Untuk mengatasi hal tersebut, RSUD NTB mengerahkan seluruh petugas direksi dan manajemen untuk meningkatan kegiatan promotif. ‘’Kita beri edukasi, supervisi ke unit-unit yang telah dibagi sesuai zona,’’pungkasnya. (bay)

Jabatan Kadis PUPR Dikosongkan Dari Hal. 1 Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dimutasi menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB. Untuk jabatan Kadis PUPR NTB dibiarkan kosong.

Sementara Kepala Disperkim NTB sebelumnya Ir. IGB. Sugihartha, MT dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik.

Kemudian Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dimutasi menjadi Kepala Diskop UKM, mengisi jabatan yang sebelumnya dijabat Drs.H.L.Saswadi. Jabatan yang ditinggalkan Wirajaya diisi Ahmad Nur Aulia, S. STP yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kerjasama Setda NTB. Selanjutnya, jabatan Kepala Biro Kerjasama dibiarkan kosong. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan.

Selly digantikan Drs.H.Fathurrahman, M.Si yang sebelumnya menjabat Asisten III. Sementara posisi Asisten III yang ditinggalkan Fathurrahman dipercayakan kepada Drs.H.L.Syafii, MM. Sedangkan untuk lima pejabat eselon II lainnya merupakan hasil seleksi terbuka yang dilakukan Pansel beberapa waktu lalu. Diantaranya, jabatan Kepala BKD NTB sekarang dijabat Drs. H. Muhammad Nasir, Kepala BPKAD dijabat Drs. Samsul Rizal, MM, Kepala DPMPTP

NTB dijabat Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si, Kepala Dinas Dikbud dijabat Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd, dan Kepala Biro Pemerintahan dijabat Lalu Abdul Wahid, SH, MH. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengingatkan, seluruh pejabat yang dilantik apapun posisinya. Yang harus menjadi acuan adalah produktivitas.

Karena ini adalah proses perjalanan daripada karir seorang pejabat.

Apalagi pada saat kondisi sulit sekarang ini merebaknya virus Corona. Ia mengatakan saat ini NTB, bangsa Indonesia bahkan dunia sedang mengalami cobaan adanya wabah Corona. Hal ini harus dihadapi secara bersama-sama.

“Maka saya memohon bahwa di dalam bekerja, sungguhsungguhlah kita menjunjung profesionalitas pada posisi apapun yang kita tempati.

Karena sesungguhnya posisi sekarang bisa menjadi batu loncatan untuk posisi-posisi berikutnya dalam karir,” ujarnya.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si yang dikonfirmasi usai pelantikan pejabat eselon II, III dan IV Pemprov NTB mengatakan mutasi sejumlah pejabat eselon II yang akan maju Pilkada dengan pertimbangan agar semuanya baik-baik saja. Mutasi Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Diskop UKM menjadi Staf Ahli dan Staf Khusus agar yang bersangkutan fokus menunaikan ikhtiarnya ikut dalam Pilkada 2020. ‘’Dan kita dalam situasi berat. Dan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur mengharapkan Dinas Koperasi

UKM menjadi salah satu dinas penting juga,’’ kata Sekda.

Di tengah keterbatasan barang-barang kebutuhan masyarakat seperti masker, UMKM-UMKM di NTB diharapkan dapat memproduksi masker meskipun hasilnya tak separipurna barang masker produksi pabrik. Begitu juga hand sanitizer, di tengah ketersediaannya yang terbatas diharapkan IKMIKM NTB dapat menjadikannya potensi ekonomi.

Sehingga dalam suasana seperti ini Dinas Perindustrian, yang mengawal IKM dan Dinas Koperasi UKM yang mengawal UKM termasuk Dinas Perdagangan memiliki peran yang sangat vital. Seperti Dinas Perdagangan memiliki peran penting untuk memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Gita mengatakan, Saswadi sudah mengajukan pensiun dari ASN minggu lalu. Sementara Selly, surat pengajuan pensiunnya masih akan berproses.

Ia mengatakan saat ini ada dua eselon II yang kosong, yakni Biro Kerjasama dan Dinas PUPR. Ia mengatakan, segera akan dilakukan pengisian.

Kosongnya dua jabatan eselon II tersebut karena persoalan SDM dan lainnya. Ketika ditanya alasan sejumlah pejabat yang dimutasi khususnya Kepala Dinas PUPR, Sekda mengatakan beberapa bulan lalu Pemprov melakukan asesmen terhadap seluruh pejabat eselon II. Hasil asesmen tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman oleh gubernur dan wakil gubernur dengan mewawancarai langsung pejabat eselon II. (nas)

Waspadai Dampak Bencana Pada Peralihan Musim di NTB Dari Hal. 1 Peningkatan ataupun penurunan curah hujan juga bisa didukung oleh faktor topografi dan kondisi lokal masingmasing wilayah.

Sehingga analisis pihaknya, peluang curah hujan pada Dasarian III pada kategori lebih rendah hingga menengah. ‘’Peluang terjadi hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian, besarnya 80 sampai 90 persen. Kemudian peluang terjadi hujan dengan intensitas

lebih dari 50 milimeter per dasarian sebesar kurang dari 60 persen. ini hampir seluruh wilayah NTB,’’ ujarnya.

Dengan kondisi yang diprediksi akan memasuki peralihan musim di wilayah NTB, masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati – hati potensi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologis seperti. Hujan lebat, angin kencang, angin puting beliung dan tanah longsor, termasuk kekeringan. (ars)

Kompak Atasi Penyebaran Covid-19 Dari Hal. 1 Saat ini, kata Wagub, Bangsa Indonesia dan dunia sedang mengalami cobaan wabah yang betul-betul harus dihadapi secara bersama. ‘’Kalau ada orang bertanya siapa yang bisa menolong kita dalam wabah ini tidak ada yang bisa menolong kita. Kita harus menolong diri kita sendiri dan kita harus mulai dari masing-masing kita,’’ ujarnya.

Wagub menegaskan, bukan saatnya untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan berbagai pihak untuk kemudian membenarkan apa yang dilakukan sendiri. Karena sesungguhnya kalau mau menang dalam pertarungan jelas Umi Rohmi, kesulitan yang sedang dihadapi sekarang ini, kuncinya adalah kegotongroyongan, kekompakan, kesungguh-sungguhan dan betul-betul harus mulai dari diri sendiri. ‘’Virus ini ditularkan melalui percikan air liur. Maka tentunya bagi kita semua masyarakat NTB yang harus kita pahami adalah bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai kita mendengar berita-berita yang tidak benar akhirnya kita ikutikutan mempolitisasi keadaan ini,’’ katanya mengingatkan.

Karena itu, Rohmi mengingatkan sejumlah hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pertama, tentu sebagai hamba Allah yang banyak kekurangan, harus meningkatkan amal ibadah. ‘’Ini adalah masa sulit kita. Mari perbanyak ibadah kita. Perbanyak doa, kita zikir, kita perkuat sikap empati kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong

sesama kita,’’ ajaknya.

Yang kedua, masyarakat senantiasa menjaga kebersihan, dengan selalu mencuci tangan. Setiap selesai melakukan atau memegang sesuatu, atau melakukan kontak dengan siapapun, masyarakat harus lebih sering mencuci tangan. Meski tidak harus dengan hand sanitizer.

Masyarakat diminta tidak panik apabila tidak ada hand sanitizer. ‘’Kemudian jangan seringsering menyentuh muka. Karena memang virus ini masuknya lewat mata, lewat hidung, lewat mulut. Memang itu tidak gampang tetapi harus kita biasakan dari diri kita sendiri,’’ katanya.

Wagub juga meminta masyarakat untuk tidak berbagi makanan atau berbagi wadah untuk makan termasuk minuman.

Karena masyarakat tidak pernah tahu siapa yang menjadi carrier virus ini. Yang bisa kita lakukan adalah memproteksi diri dan keluarga, menjauhi kerumunan, menjaga jarak sosial.

Wagub juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menganggap remeh Covid-19. Serta yang perlu juga dilakukan adalah saling mengingatkan tentang bahaya Covid-19 ini. ‘’Kita perlu memanfaatkan matahari yang ada antara jam 9-10, lima belas menit berjemur, itu sudah sangat membantu. Mudah-mudahan bapak ibu juga yang ada di sini senang berbagi dengan siapapun. Ingatkan warga kita, semuanya dimanapun.

Jangan sampai kita melakukan pembiaran pembiaran yang akhirnya nantinya akan kita sesali sendiri,’’ katanya mengingatkan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 21 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Unram Sesuaikan Sistem Kerja Ancaman Virus Corona Dosen dan Pegawai Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait dengan penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID19 di dilingkungan Unram, sejak Selasa (17/3) lalu.

Prof. Husni mengatakan SE tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti sejumlah SE dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah seperti SE Biro SDM Kemendikbud Nomor 36604/A3/KP/ 2020 tentang Prosedur Bagi Pegawai Yang Bekerja Dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun SEGubernurNTBNomor180/112/ KUM Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID19 di Tempat Kerja.

“Rektor menetapkan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur

Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID19 di Lingkungan Universitas Mataram,” terangnya dalam surat tersebut.

Tertulis di SE tersebut, rektor menetapkan terhitung sejak Rabu (18/3) sampai dengan hari Jumat (27/3) pimpinan di lingkungan Unram (Rektor, Senat Universitas/Fakultas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Kaprodi, Kepala UPT, SPI, Kordinator Prodi dibawah Rektor, Biro, Kabag/KTU, Kasubbag) dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi dari rumah mereka masing-masing (Work From Home/WFH) “Pimpinan mengatur jadwal piket Pejabat dan Staf pada unit kerja masing-masing agar pelayanan tetap berjalan,” himbaunya.

Prof. Husni menyebuytkan, dosen juga dapat melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dari rumah masing-masing. Demikian pula halnya dengan tenaga kependidikan, mereka juga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari rumah masing-masing, kecuali yang mendapat jadwal piket. “Bagi yang mendapat jadwal piket agar mengisi daftar hadir yang dibuat secara manual,” katanya.

Untuk kordinasi antara pimpinan, Prof. Husni menghimbau agar dosen dan staf melakukannya dengan memanfaatkan media sosial seperti grup WA, Telegram maupun media sosial lainnya untuk kelancaran tugas pokok sehari-hari. “Atasan langsung bertanggungjawab memantau dan mengawasi segala kegiatan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing staf maupun pelaksana yang menjadi wewenang tanggungjawabnya sehingga semua pekerjaan tetap berjalan dengan baik,” pesannya. ( dys)

Muhammad Zohri Tetap Berlatih

Mataram (Suara NTB) Wabah virus Corona (Covid-19) memang sudah mengacaukan jadwal turnamen olahraga di tanah air. Namun sebaran Covid-19 tak sampai mengganggu aktivitas latihan juara dunia lari 100 meter junior, Lalu Muhammad Zohri.

Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini tetap berlatih meski saat ini ada ancaman virus mematikan itu.

Pantauan Suara NTB, Jumat (20/3), Lalu Muhammad Zohri bersama Asisten Pelatih Pelatnas Atletik asal NTB, Fadlin berlatih di lintasan atletik sintentis GOR 17 Desember Turide, Mataram. Ia terus mengasah teknik memaksimalkan akselerasi dan kecepatan akhir melalui progres latihan dengan kecepatan lebih jauh. Latihan tersebut tujuannya untuk memperbaiki panjang dan frekuensi langkah.

“Hari ini Zohri dan temanteman atlet lainnya latihan akselarasi. Memperbaiki

tingkatan panjang langkah,” ucap Fadlin yang juga ikut serta dalam latihan itu. Maklum selain menjabat sebagai asisten pelatih Pelatnas, Fadlin juga akan ikut serta memperkuat tim estafet 4x100 meter NTB di PON XX di Papua tahun 2020.

Bagi Zohri, hari itu merupakan latihan pertamanya setelah tiba di Mataram, Selasa (18/3) malam lalu. Pada latihan itu Zohri tidak sendiri. Dia berlatih dengan beberapa rekan sesama atlet yang tergabung di tim estafet 4x100

meter atletik NTB, seperti Iswandi, Fadlin juga ikut serta dalam kegiatan latihan itu.

Sementara untuk rekannya, Sudirman Hadi dan Sapwaturrahman belum bergabung karena masih ada kesibukan lain.

Pada saat itu, Zohri dan kawan-kawan juga mendapat arahan dari Pelatih Atletik Pelatda PON NTB, I Komang Budha Gama. Zohri harus tetap berlatih karena memang dia dipersiapkan untuk mengikuti Olimpiade Tokyo tahun 2020.

Bagi Zohri, selama persiapan menghadapi Olimpiade

Tokyo tahun 2020, ia punya target pribadi, yakni ingin mempertajam limit waktu terbaiknya 10.03 detik yang dicatat di kejuaraan internasional atletik di China tahun 2019. Oleh karena itu dia tak ingin berhenti latihan meski saat ini dalam situasi darurat pencegahan virus Corona.

“Target saya pribadi harus bisa mencapai limit waktu di bawah 10 detik. Makanya tetap latihan,” jelasnya. Diakui Zohri, meski sebaran Covid-19 mengacaukan jadwal kompetisi olahraga atletik di level internasional, namun hal itu tidak akan menggangu jadwal latihannya. Atlet yang baru saja dipulangkan dari Pelatnas karena kekhawatiran sebaran covid-19 ini mengaku dituntut Tetap latihan selama berada di NTB. (fan)

Penyebaran Virus Corona

Potensi Penerimaan Daerah Terganggu Mataram (Suara NTB) Badan Keuangan Daerah (BKD) perlu mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, sejumlah potensi penerimaan daerah terganggu oleh penyebaran virus corona. Kebijakan pembebasan pajak hotel menunggu arahan pemerintah pusat.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menegaskan, kebijakan pemerintah pusat membebaskan pajak hotel hanya diberlakukan bagi 46 daerah seluruh Indonesia. Kota Mataram disebut bukan menjadi bagian yang masuk dalam daftar daerah tersebut. Kebijakan ini dipahami sebagai konsekuensi dari terganggunya sektor pendapatan terutama dari pajak hotel. Namun demikian, perhitungan penarikan pajak berdasarkan omset. “Kalau tidak ada omset jangan dilaporkan,” kata Syakirin dikonfirmasi, Jumat (20/3).

Pajak ditarik bulan Maret untuk penerimaan bulan Februari. Demikian juga seterusn-

ya. Pembayaran pajak baik itu hotel, restauran, parkir dan pendapatan lainnya setelah tanggal 15 setiap bulannya.

Seandainya pengusaha tidak memperoleh pendapatan apapun disebabkan oleh tidak adanya tamu atau wisatawan dipersilakan untuk dilaporkan.

Syakirin menegaskan, setelah penyebaran covid-19, semua potensi penerimaan daerah terganggu. “Semua terdampak karena corona,” jelasnya.

Berdasarkan penerimaan daerah dijadikan dasar untuk menyusun kembali target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel, restauran dan lain sebagainya. Kemungkinan akan ada penurunan target.

Misalnya, target pajak hotel Rp26 miliar bisa saja turun.

Penerimaan jika dirata-ratakan per bulan Rp2 miliar. Saat ini, terjadi penurunan drastis.

Karena, tingkat hunian di hotel rata – rata 10 persen.

Syakirin menegaskan, wabah covid-19 yang menjangkit

(Suara NTB/cem)

TURUN DRASTIS - Petugas keamanan salah satu hotel mengatur kendaraan parkir, Jumat (20/3). Jumlah hunian hotel menurun drastis akibat penyebaran virus corona. Sejumlah potensi penerimaan daerah terganggu. BKD akan menyusun perubahan target PAD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. seluruh dunia termasuk Indonesia sangat mengganggu penerimaan daerah. “Kita menyusun target PAD berdasarkan kondisi normal. Tetapi

sekarang ini kondisinya tidak normal. Virus corona sangat berpengaruh besar ke penerimaan daerah,” tegasnya.

Akan tetapi, ia mengharap-

kan kondisi ini segera pulih.

Meskipun di satu sisi, siaga darurat pencegahan penyebaran virus corona dihitung sampai 75 hari kedepan. (cem)