Edisi Kamis 21 Maret 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 21 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 16 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

LPMP NTB Inisiasi Rapat Koordinasi Terpadu

Tingkatkan Sinergi Program Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Penjaminan Mutu Pendidikan Pusat dan Daerah. Dengan

mengusung tema meningkatkan sinergitas untuk mewujudkan NTB Gemilang. Kegiatan itu dilaksanakan sejak Senin (18/3) sampai dengan Kamis (21/3). Diikuti oleh kepala Dinas, Korwas, Kepala

Sekolah, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, stakeholder terkait.

Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan In-

(Suara NTB/ron)

PENGHARGAAN - Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin (enam dari kiri), berfoto bersama Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan, Ir. H. M. Azhar, M.M., Direktur Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Dr. Khamim, M.Pd.., beserta Kepala Daerah dan Perwakilan Kepala daerah kabupaten/kota penerima penghargaan atas peran aktifnya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

frastruktur dan Pembangunan, Ir. H. M. Azhar, M.M. Seusai pembukaan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Direktur Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Khamim, M.Pd. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., menjelaskan, tujuan dari Rakor itu untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tahun 2018. Juga untuk mensinkronkan program-program kerja terkait penjaminan mutu pendidikan antara pusat dan daerah. “Serta mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program penjaminan mutu pendidikan tahun 2019,” ujarnya.

Minhajul menjelaskan, latar belakang adanya kegiatan ini yaitu permasalahan pendidikan sangat kompleks, tidak pernah ada habisnya, dan tidak bisa diatasi secara

sepihak, melainkan harus dicari solusi dan penyelesaian secara bersama-sama. Mutu pendidikan adalah inti dan tujuan dari semua kegiatan kebijakan dan pelaksanaan program-program pendidikan, dan upaya meningkatkan mutu menjadi tanggungjawab bersama semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan semua stake holder terkait.

Penanganan Pendidikan dasar dan menengah di tingkat pusat, secara program besarnya terdapat di dua Ditjen terpisah, yaitu Ditjen Dikdasmen dan Ditjen GTK. Di tingkat daerah, seiring dengan UU no.

23/2014, penanganan pendidikan menjadi terpisah kewenangannya, yaitu pendidikan menengah (SMA/SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan Pendidikan dasar (SD/SMP) menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

“Oleh karenanya diperlukan pensinkronan sehingga sinergitas pelaksanaan pen-

Di antara berbagai sumberdidikan oleh semua tingkatan pemerintahan, dan semua daya yang ada, maka hal palstakeholder dapat terkoordi- ing mempengaruhi kemajuan nasi dan terintegrasi dengan pendidikan adalah faktor Sumber Daya Manusia baik,” jelasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. (SDM), dan terutama sekali Zulkieflimansyah yang diwak- SDM yang berada di ujung ili oleh Staf Ahli Bidang tombak pelaku pendidikan.

Ekonomi Keuangan Infrastruk- Pelaku di ujung tombak tersetur dan Pembangunan, Ir. H. but terutama adalah guru, keM. Azhar, M.M., dalam samb- pala sekolah dan pengawas utannya menyampaikan, sekolah.

Oleh karenanya, upaya dalam upaya pemamewujudkan guru, kepala juan pendidikan di sekolah dan pengawas Nusa Tenggara sekolah yang kompeten, Barat (NTB), yang profesional dan berkualitas harus dilakukan adalah sebuah keharusan. adalah terus berGuru harus terus dilakukan sinergi, bekerjasapenguatan, Kepala Sekolah ma dengan memdan Pengawas Sekolah berdayakan harus dilakukan dan mepenyiapan sebaikmaksibaiknya, melalui malkan proses rekruetseluruh men, seleksi p o dan pelatitensi han sebadan gaimanya sumKepala Lembaga Penjaminan mestinya, berMutu Pendidikan (LPMP) NTB, Bersambung d a y a Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., ke hal 15 yang ada.

Kejaksaan akan Cek Fisik Proyek Dam Bima (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Rangkaian pemeriksaan saksi belum cukup bagi Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyimpulkan penyelidikan kasus dua dam di Kota Bima. Menurut agenda, penyidik akan turun ke lokasi bersama ahli untuk cek fisik.

Cek fisik sebelumnya pernah dilakukan saat penyelidikan proyek dam sekitar Februari 2019 lalu. Bahkan tim penyidik yang diutus Pidsus, meminta keterangan sejumlah saksi, rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pantia pengadaan dan Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

Setelah cek fisik, penyidik kembali meminta keterangan saksi-saksi itu.

Kesimpulan awal itu diperoleh dari hasil cek fisik awal oleh penyidik Pidsus Kejati NTB sebelumnya, terkait proyek Dam Dadi Mboda yang

dibangun dengan anggaran Rp 2.247.517.000. Proyek ke dua, rekonstruksi Dam Kapao di Kelurahan Lampe tahun 2017 senilai Rp 5.653.043.000. Dua proyek tahun anggaran 2017 sumber anggarannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima

sebagai proyek infrastruktur pascabencana. Kepala BPBD dan PPK sudah dipanggil dan dimintai keterangan.

Menurut Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH.,MH, guna melakukan pendalaman kasus ini, akan dilakukan cek fisik bersama ahli. ‘’Untuk menilai volume kerusakan, harus dilakukan cek fisik bersama ahli,’’ ujar Aspidsus, namun enggan disebutkan sasaran waktu dan siapa ahli yang dilibatkan untuk cek fisik demi

kerahasiaan penyelidikan.

Diungkapkan Aspidsus, cek fisik untuk mendalami hasil penyelidikan sebelumnya, setelah meminta keterangan para saksi dan disinkronkan dengan dokumen kontrak hingga pelaksanaan. Karena dicermatinya, proyek tersebut ada kejanggalan pada pengerjaan pondasi. ‘’Nilai pondasinya saja Rp 1,9 miliar, itu kan berupa susunan semen dan batu.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Sulit Pertahankan Prestasi WAKIL Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengatakan, mempertahankan prestasi yang diraih adalah hal yang sulit. Begitu juga dengan pemerintah daerah yang meraih penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). ‘’Semoga bisa semakin baik ke depannya, karena yang sulit adalah mempertahankannya. Harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya, Bersambung Hj. Sitti Rohmi Djalilah ke hal 15 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Verifikasi Data Rumah Rusak GEMPA yang terjadi Minggu (17/3) lalu mengakibatkan sekitar 561 unit rumah rusak.

Namun kerusakan ini belum bisa dikatagorikan ke dalam rusak ringan, sedang dan berat. Karena saat ini, petugas masih melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, I Gusti Bagus Sugihartha Rabu (20/3) di Mataram. Ia mengatakan, gempa yang terjadi tanggal 17 Maret lalu, tidak menutup kemungkinan akan mengubah status rumah rusak sedang menjadi rusak berat. Namun hingga saat (Suara NTB/dok) ini pihaknya masih melakukan I Gusti Bagus Sugihartha pendataan jumlah rumah rusak ringan, sedang dan berat.

Sugihartha mengatakan, petugas masih melakukan penanganan yang bersifat kedaruratan kepada korban gempa seperti pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ari)

RKB RUSAK - Murid SDN 7 Sokong, Kabupaten Lombok Utara terpaksa ujian di berugak milik warga. Pasalnya Ruang Kelas Belajar (RKB) tergenang. Berita selengkapnya di halaman 15.

BPBD Lakukan Mitigasi Jalur Pendakian Rinjani Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB melakukan mitigasi jalur pendakian Gunung Rinjani yang rawan longsor. Ketika saatnya nanti dibuka dan terjadi bencana, pendaki akan tahu jalur evakuasi dan tindakan awal tim evakuasi.

Sebagai langkah awal mitigasi,

BPBD mengutus Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bergabung dengan tim survei terdiri dari unsur Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), ahli dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Dinas Pariwisata NTB dan Basarnas Mataram, juga unsur TNI. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_trc)

DANAU SEGARA ANAK - Gambar terbaru Danau Segara Anak yang diambil TRC BPBD NTB saat survei jalur Sabtu lalu.

Kedubes Malaysia Pastikan Tidak Ada ’’Travel Warning’’

Gempa Tak Menjadi Halangan Berwisata ke Lombok WARGA Malaysia yang tercatat sebagai korban gempa bumi, Sabtu (17/3) lalu tidak mempengaruhi hubungan kerjasama Indonesia Malaysia.

Sebaliknya, Pemerintah Malaysia melalui pejabat kedutaan Malaysia di Jakarta menegaskan, berterima kasih atas penanganan korban gempa asal Malaysia.

Dalam jumpa pers di Aula Kantor Bupati, hadir langsung Sekretaris II, Kedubes Malaysia untuk Indonesia, Faizal Bin Ishak, Pejabat Atase Polisi Kedubes Malaysia Tengah, Abu Bakar Yaacub.

Pemda KLU diwakili oleh

Kepala Disnaker PM PTSP, Vidi Ekakusuma, Kabag Pemerintahan, H. Rubain, dan Kabag

Humas Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Pihak kedubes Malaysia memberikan keterangan terkait musibah yang menimpa wisatawan Malaysia beberapa hari lalu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Bupati dan Walikota. DianMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Badan Pengawasan taranya, sebagian pendeb1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Keuangan dan Pemban- itan ke rekening masya1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 gunan (BPKP) membeber- rakat belum didukung SK 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 kan sejumlah temuan yang Bupati. Masalah sama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 menjadi catatan penyalu- ditemukan pada bantuan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ran dana penanganan ru- untuk unit fasilitas sosial 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 mah rusak akibat gempa. (fasos) dan fasilitas umum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Catatan tersebut agar di- (fasum). Masalah lain, pen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 lakukan perbaikan, karena erima bantuan meski ma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 jika dibiarkan berpotensi suk dalam SK Bupati/Wa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 jadi masalah berkelanjutan. likota, namun tidak diser1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Dijelaskan Koordinator takan dengan kelengkapan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Pengawas Instansi Pemer- data Nomor Induk KTP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 intah Pusat (IPP) BPKP (NIK) dan Kepala Keluarga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 NTB, Bagus Santika, cata- (KK), serta duplikasi data 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tan itu sesuai hasil inven- penerima bantuan dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tarisasi permasalahan SK Bupati/Walikota.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 data hasil validasi pada SK Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Temuan BPKP Terkait Penyaluran Dana Gempa

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Budidaya Jamur Tiram BERBAGAI upaya dilalukan Kelurahan Cilinaya untuk mengurangi pengangguran, salah satunya pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) seperti membudidayakan jamur tiram. Lurah Cilinaya, Igusti Agung Nugrahini mengatakan sudah bertahun-tahun melakukan pemberdayaan terhadap ibuibu. Ini bertujuan membantu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat.

“KWT yang kami jalankan, tentu bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Igusti Agung Nugrahini kepa(Suara NTB/mhj) da Suara NTB, Rabu (20/3).

I Gusti Agung Nugrahini Kelompok ini diberikan bantuan baglog jamur tiram, dan mereka akan mengelola di lahan yang sudah disediakan pemerintah kelurahan. Dijelaskan, baru membentuk satu kelompok dan di KWT ini beranggotakan sebanyak 20-an orang untuk membudidayakan 50-an baglog.

Budidaya jamur tiram ini sudah cukup berkembang, karena mereka sekarang sudah membuat dalam bentuk kemasan dan ada juga diolah menjadi krispi dan pelecing.

Bahkan sudah dipasarkan, baik itu dijual secara manual maupun secara online. “Itu sudah menyebar cuma di sini sebagai pusatnya,” kata Igusti Agung.

Adanya lapangan kerja seperti ini, kata dia mungkin menjanjikan bagi ibu-ibu karena diberikan bantuan baglog-baglog yang bisa dibudidayakan di masing-masing rumah mereka selain di lahan yang sudah disediakan oleh pihaknya.

“Di pertemuan kemarin, Ketua KWT diberikan baglog untuk diteruskan ke anggotanya yang harganya Rp3.000 satu biji,” katanya. Sementara hasil dari jualan tidak dimanfaatkan secara cumacuma. Mengelola uang itu menjadi tanggungjawabnya Ketua KWT untuk membelikan lagi baglog-baglog, terus kemudian dikasihkan ke anggotanya. “Akan dikembangkan lagi di rumahnya masing-masing supaya ada peningkatan,” tutupnya. (mhj)

Bayar Honor Operator Sampah ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari Dapil Selaparang, Ismul Hidayat menyayangkan terulangnya kejadian honor operator kendaraan roda tiga pengangkut sampah belum dibayarkan.

Dia mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Pasalnya, anggaran untuk membayar honor operator kendaraan roda tiga pengangkut sampah, sebetulnya sudah ada. ‘’Anggaran ini kan sudah ada di DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Untuk pembayaran honor ini, urusannya dengan kecamatan, karena ang(Suara NTB/dok) garannya dititip di kecamatan Ismul Hidayat melalui kelurahan,’’ terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (20/3).

Setelah mengetahui ada demo oleh operator kendaraan roda tiga pengangkut sampah, pihaknya, aku Ismul langsung mengkomunikasikan hal ini dengan pihak kelurahan. Namun, lanjutnya, sejumlah kelurahan di Kecamatan Selaparang mengaku sudah menerima pembayaran honor dimaksud. ‘’Nah untuk Kelurahan Karang Baru yang belum ini kita pertanyakan Lurahnya,’’ katanya.

Dia berharap, pihak kelurahan segera memberikan apa yang menjadi hak para operator kendaraan roda tiga pengangkut sampah. ‘’Jangan lagi sampai menumpuk seperti saat ini,’’ kritik Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram ini. Operator sampah ini, lanjut Ismul, bukan seperti ASN yang honornya bisa dirapel dua hingga tiga bulan. Ismul khawatir, honor sebagai operator sampah ini menjadi penghasilan utama mereka, sehingga pembayaran tepat waktu sangat diharapkan.

Jika kondisi ini tidak segera disikapi, kata Ismul dikhawatirkan akan menimbulkan ekses yang lebih luas. ‘’Jangan sampai karena persoalan ini, operator kendaraan roda tiga ini mogok mengangkut sampah,’’ katanya. Seperti diketahui, sejumlah operator pengangkut sampah di Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, ramai – ramai protes ke Kantor Walikota Mataram, Senin (18/3). Mereka protes karena belum menerima gaji dari bulan Februari hingga Maret.

Operator kendaraan roda tiga Lingkungan Karang Baru Selatan mengaku, sudah dua bulan belum menerima gaji.

Mereka sempat bertanya ke kelurahan tapi tidak ada kejelasan. Sementara, lingkungan lainnya menerima tepat waktu.

Masyarakat ada saja yang memberikan secara sukarela sebagai ucapan terima kasih. Namun, nilainya tidak tentu dan terkadang hanya cukup untuk membeli bahan bakar saja. (fit)

Proyek Fisik di Mataram Segera Ditender Mataram (Suara NTB) – Asisten II Setda Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengajukan tender. Lelang pengadaan barang dan jasa ditargetkan mulai diproses oleh Bagian Layanan Pengadaan awal bulan April mendatang. “Kita minta segera tender terutama fisik,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/3).

Data Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Pengadaan telah ditender yakni pengadaan sistem informasi rumah sakit beserta alatnya milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) senilai Rp 2,8 miliar.

Mahmuddin menekankan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang segera mengajukan lelang pembangunan jalan. Pemerintah tidak perlu lagi membebaskan lahan. Tinggal menyesuaikan harga dari taksiran bahan material sebelumnya. “Kalau sudah tidak ada masalah, kita minta dipercepat saja tendernya. Informasinya dokumennya sudah diserahkan ke Balap,” tambahnya.

Pembangunan segera dikerjakan yakni Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Anggaran telah disiapkan masing – masing Rp1,5 miliar untuk pengerjaan lanjutan bagian konstruksi bangunan.

Sedangkan, pembangunan monumen senilai Rp11 miliar membutuhkan pembicaraan teknis dengan Balai Jalan Nasional (BJN). Sebab, ada rencana pembangunan under pass, sehingga perlu penajaman terkait sturktur under pass tersebut.

“Kalau monumen masih butuh pembicaraan teknis lagi antara BJN dan Dinas PU,” ucapnya. Menurut dia, lanjutan gedung BKSPD dan Dispora tak perlu lagi ditunda tendernya. Sebab detail engeneering design (DED) sudah jadi satu kesatuan. Tinggal penyesuaian harga.

Mahmuddin menargetkan paling lambat awal April semua sudah ada proyek fisik yang ditender, bahkan dikerjakan. Pihaknya, tidak ingin ada keterlambatan pengerjaan sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari. (cem)

(Suara NTB/cem)

KELEBIHAN PEMBAYARAN - Inilah gedung rehabilitasi medik milik RSUD Kota Mataram. BPK menemukan kelebihan pembayaran sekitar Rp500 juta. Rekanan diminta segera mengembalikan ke kas daerah.

Rekanan RSUD Diminta Kembalikan Kelebihan Pembayaran Mataram (Suara NTB) – Empat organisasi perangkat daerah (OPD) ditemukan kelebihan pembayaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai terbuka. Salah satunya, rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Indikasinya ada kelebihan pembayaran pada pengerjaan proyek rehabilitasi medik sekitar Rp500 juta.

Rekanan diminta segera mengembalikan.

Rekanan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak Rp16,7 miliar lebih dari pagu anggaran Rp18,2 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Kota Mataram dr. H. Lalu Herman Mahaputra membenarkan temuan BPK tersebut. Persoalan itu sedang diko-

munikasikan untuk mencari solusi. “Iya, ini sedang didiskusikan,” kata dr. Jack panggilan akrab Direktur RSUD dikonfirmasi, Rabu (20/3).

Pengakuan dia, sebenarnya rekanan ada kelebihan volume pekerjaan. Tetapi auditor negara itu tidak mengakui itu. Na-

mun demikian, ini sedang dicarikan solusi. Di satu sisi, tidak ada kerugian negara.

Dan, sisi lain rekanan juga tidak merasa dirugikan.

Pun, ada kewajiban mengembalikan sesuai arahan BPK, mau tidak mau rekanan mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas

daerah. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, sebenarnya temuan berulang tidak boleh lagi terjadi di OPD. Secara administrasi mereka telah memahami dan mengerti sistem pelaporan. Justru, kasus ini terulang sehingga evaluasi dilaksanakan di tahun sebelumnya sia – sia.

“Ini kan kasus yang sama. Jadi sia – sia juga kita evaluasi tiap tahun. Toh, juga sama kasusnya,” sesal Wawali. Menurut dia, perlu duduk bersama dengan rekanan yang akan mengerjakan proyek.

Mereka pasti mengetahui aturan.

Dan, perlu sejak awal menyam-

paikan kepada rekanan supaya ada komitmen kuat saat mengerjakan pekerjaan. Temuan itu bukan saja menyangkut kerugian negara, tetapi berkaitan dengan marwah pemerintah daerah.

“Harus ada pengembalian oleh rekanan, tetapi dampaknya ke pemerintah,”tandasnya.

Temuan Rp500 juta di RSUD bukan nilai yang kecil. Ini akan menjadi beban rekanan untuk mengembalikan ke kas daerah.

Mohan akan mengevaluasi titik permasalahan sebenarnya, sehingga kasus serupa tidak terulang ke depannya. (cem)

Parkir Gratis Jika Jukir Tak Beri Karcis Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan terus berbenah. Kali ini, seluruh pejabat Dinas Perhubungan mengkampanyekan pemberian karcis ke pelanggan. Masyarakat tak perlu membayar jika juru parkir (jukir) tak memberi karcis.

Kampanye dimulai di Pasar Pagesangan, Rabu (20/3). Satu per satu pelanggan diberikan karcis langsung oleh pejabat Dishub.

Pemberian karcis seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh merupakan amanat peraturan daerah.

Jukir berkewajiban memberikan

karcis ke pelanggan sebagai bukti transaksi. Demikian pula sebaliknya, pelanggan harus meminta karcis ke jukir. Jukir tak memberikan karcis, masyarakat diminta tidak membayar.

“Kampanye di Pasar Pagesangan kita lakukan tiga hari mulai Rabu – Jumat. Kemudian lanjut ke titik lain,” kata Saleh.

Teknis kampanye penggunaan karcis mulai dari Kadis, Kabid dan Kasi di Dinas Perhubungan merobek karcis dan diberikan ke pelanggan. Sementara, hasil dari parkir dipegang oleh jukir. Praktik selama ini, jukir tidak mem-

berikan karcis ke pelanggan.

Dalam amanat Perda, karcis sebagai bukti transaksi.

Jukir tidak memberikan karcis sama artinya melakukan pungutan liar. Keluhan lainnya, jukir menarik retribusi tak sesuai dengan tarif. Kasus semacam ini coba diminimalisir di lapangan. “Kalau tidak berikan karcis sama halnya dengan pungli,” tegasnya.

Kampanye semacam ini lanjutnya, diapresiasi oleh masyarakat. Bahkan, mereka mengharapkan ada inisiatif dari kedua belah pihak. Yakni, Dishub selaku pengawas dan jukir.

DPPKB Gelar Lokakarya Mini Kampung KB Kelurahan Mayura Mataram (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram kembali menggelar lokakarya mini kampung keluarga berencana. Kali ini, kegiatan digelar di Kelurahan Mayura. Masalah akar rumput dipetakan untuk dicarikan solusi.

Lokakarya mini dihadiri oleh unsur Tim Penggerak PKK, Kecamatan, Polsek Cakranegara, staf kelurahan, OPD terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua poktan, LSM/LSOM, kader KB dan pengurus kampung KB. Lokakarya mini seperti disampaikan Kepala DPPKB Drs. Sutrisno merupakan salah satu program yang bertujuan menyamakan persepsi dari semua OPD untuk membangun komitmen pembangunan di kelurahan. Dari perencanaan partisipastif yang disusun kampung KB disinergikan dengan rencana program OPD teknis. “Program di Kampung KB nanti disinergikan dengan program dinas,” kata Sutrisno dikonfirmasi Rabu (20/3).

Dari lokakarya mini disusun beberapa rencana kerja. Program itu tidak terlepas dari permasalahan yang ditemukan di

(Suara NTB/ist)

LOKAKARYA - Beginilah suasana lokakarya mini di Kampung KB di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Rabu (20/3). lingkungan. Antara lain, rendahnya pencapaian peserta KB (MKJP), perkawinan di bawah umur, anak putus sekolah, kebersihan lingkungan, kurangnya modal usaha dan rendahnya sumber daya manusia kelompok usaha serta rumah tidak layak huni dan lain sebagainya.

Permasalahan telah digali dari bawah ini akan disampaikan ke OPD teknis. Seperti rumah tidak layak huni dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Demikian pula, anak putus sekolah jadi kewenangan Dinas Pendidikan.

“Jadi temuan itu kita sampaikan ke instansi teknis,” tambahnya.

Dari lokakarya mini tersebut, pihaknya juga telah menyepakati bersama Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan internet di kampung KB. Kegiatan ini diharapkan memberikan efek positif dan menjadi solusi bagi masyarakat.

Sehingga,semakin banyak permasalahan di lingkungan diintervensi oleh OPD terkait, akan menjadi bahan evaluasi keberhasilan kampung KB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cem/*)

Anggaran Perbaikan Rumah Korban Gempa Ditambah Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mendapatkan tambahan anggaran untuk perbaikan rumah korban gempa sekitar Rp20 miliar dari pemerintah pusat. Bantuan akan dikirim ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelaskan, pemerintah pusat menjanjikan sisa dana perbaikan rumah rusak kategori sedang dan ringan senilai Rp55 miliar lebih segera ditransfer.

Selain itu, ada tambahan Rp20 miliar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima tambahan usulan perbaikan rumah.

“Insya Allah, minggu ini sisa yang Rp55,142 miliar akan di-

transfer. Plus ada tambahan Rp20 miliar dari pemerintah pusat,” kata Martawang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (20/3).

Progres pembangunan rumah rusak berat maupun rusak sedang dan ringan tetap berjalan.

Laporan Dinas Perumah dan Kawasan Pemukiman kata dia, 80 unit rumah instan sederhana sehat (Risha) telah rampung dan siap dicat. Sedangkan, rumah lainnya masih on progress.

Asisten I menyebutkan, secara keseluruhan rumah rusak berat di Mataram mencapai 2.396 unit.

Sekitar 800 kepala keluarga yang tidak ingin rumahnya dibongkar.

Rupanya, ada keraguan dari masyarakat terhadap bantuan Rp50 juta itu. Disamping itu, ukuran rumahnya terlalu besar sehingga tidak mencukupi dari ban-

tuan diberikan pemerintah.

“Solusi dari itu kita verifikasi ulang dan turunkan kelasnya jadi rusak sedang dan ringan,” terangnya. Sebelumnya masyarakat dihadapkan dengan permasalahan pengangkutan panel, ongkos tukang yang mahal dan lain sebagainya. Permasalahan itu sudah diselesaikan. Ditambah dengan adanya personel TNI membantu proses percepatan.

Pemerintah tetap berupaya mempercepat proses pengerjaan rumah tersebut. Meskipun pemerintah pusat menargetkan 12 April pembangunan harus selesai.

Ditegaskan Martawang, Pemkot Mataram tidak berpatokan pada waktu itu. Diharapkan, Pokmas bekerja maksimal tanpa tergantung pada deadline diberikan pemerintah pusat. (cem)

Perbaikan pengelolaan sistem parkir dicoba secara perlahan.

Saleh menyebutkan, target pendapatan asli daerah dari retribusi parkir di tahun 2019, mencapai Rp5 miliar. Di tahun 2018 lalu, capaian hanya Rp1,8 miliar. Setelah dilakukan penataan ada peningkatan dari sebelumnya 30 persen menjadi 60 persen. Setelah perbaikan sistem diupayakan bisa mencapai 100 persen atau bahkan lebih. “Mudah – mudahan bisa melampui 100 persen,” harapnya.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini menekankan, masyarakat perlu menya-

dari haknya sebagai konsumen dengan menerima bukti pembayaran. Tak menutup kemungkinan, karcis diterima akan diundi untuk mendapatkan hadiah dari pemerintah.

Bagaimana dengan jukir yang tidak memberikan karcis meskipun telah diminta? Modus di lapangan jukir utama menyimpan karcis. Dan, tidak memberikan karcis ke jukir pembantu.

Praktik ini akan diminimalisir dan akan memberikan sanksi ke jukir. “Kalau ada temuan di lapangan, silakan lapor. Nanti kita tindak,” demikan tegas Saleh. (cem)

Jukir Nakal Diminta Dipecat Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tak ingin memberikan kompensasi terhadap juru parkir (jukir) nakal, terutama di kawasan bisnis Cakranegara. Kawasan tersebut sedang dilakukan penataan.

“Masak Dishub kalah sama jukir. Kalau nakal, pecat saja,” tegas Wawali ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/3).

Menurut Wawali, Dishub harus lebih tegas kepada jukir.

Karena, bicara mengenai parkir tidak saja berkaitan dengan pendapatan yang disetor ke kas daerah. Tetapi penataan kawasan tersebut menjadi bagian penting.

Bagaimana pun juga, penataan jukir bagian dari kewibawaan dinas. Percuma sistem dibangun jika tidak bisa mengendalikan jukir. Wawali mendorong jukir yang tak kooperatif dan menyalahgunakan kewenanang harus diberikan sanksi tegas. “Dishub harus tegas. Kewenangan itu ada di UPTD Perparkiran,” tandasnya.

Selama ini, Mohan mendengar perilaku jukir tidak mengenakkan.

Variabel permasalahannya mulai dari tidak memberikan karcis, tidak ada identitas jelas, tarif dinaikkan seenaknya. Urusan semacam ini harus jadi kendali dinas. Khusus di kawasan bisnis Cakranegara, intervensi oleh

Dishub cukup bagus. Namun, pemasangan rambu – rambu bisa efektif jika instrumen sinergis.

“Dishub jangan terlalu lembek. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucapnya. Di Mataram banyak potensi parkir yang bisa dikelola oleh Dinas Perhubungan. Misalnya, di eks Pelabuhan Ampenan hanya dikelola mandiri oleh masyarakat. Jika pemerintah masuk ini menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Demikian pula, di Taman Wisata Loang Baloq dikelola oleh masyarakat.

Jika dipandang tidak perlu jadi sumber pendapatan, maka perlu ada keteraturan dan pengawasan. Jangan sampai ada masalah malah pemerintah yang disalahkan.

Oleh karena itu, perlu kreativitas dari Kepala Dinas Perhubungan yang baru untuk berinovasi. Bila perlu ekspansi mengelola sejumlah titik parkir yang belum digarap maksimal.

Dikonfirmasi terpisah, Kadishub Drs. M.Saleh mengatakan, pihaknya sudah memberikan pembinaan berupa teguran lisan dan tertulis ke jukir. Jika mereka tetap tidak melaksanakan sesuai arahan, artinya mereka tidak ingin lagi bekerja di kawasan tersebut. “Barangkali mata pencaharian mereka tidak di situ lagi,” tegasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

JURU PARKIR - Seorang jukir di Cakranegara sedang mengatur kendaraan. Kawasan bisnis Cakranegara sedang dilakukan penataan, termasuk penataan lahan parkir. Dishub diminta memecat jukir nakal.

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Molor, Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek Bendungan Meninting Giri Menang (Suara NTB) – Proses lelang appraisal pembebesan lahan Bendungan Meninting belum tuntas. Saat ini proses lelang tengah berlangsung di ULP. Ditargetkan, proses lelang appraisal tuntas April, lalu dilanjutkan proses negosiasi dan pembayaran Bulan Juni. Ganti rugi lahan ini sendiri molor dari harapan Bupati, seharusnya ganti rugi dilakukan secepatnya Bulan Maret.

Kepala BPKAD Lobar H. Mahyudin mengatakan, tahapan lelang appraisal ini diharapkan secepatnya selesai agar pembayaran lahan warga bisa dilakukan. “Kita harapkan appraisal ini selesai Bulan April, lalu bulan berikutnya (Juni red) bisa dilakukan negosiasi dan pembayaran lahan,” jelas Mahyudin.

Pemda, jelas dia, memiliki kewenangan hanya pada appraisal.

Selebihnya terkait pembayaran ganti rugi lahan ada di BWS. Proses menuju pembayaran itu, katanya, tidak bisa dilompati atau dilewati satu persatu. Namun proses pembayaran harus tetap melalui appraisal. Setelah keluar harga dari tim appraisal barulah dilakukan negosiasi dengan warga. Ia berharap agar hasil appraisal ini tidak berbeda jauh dengan harapan warga dari sisi harga lahan. Kalau tidak berbeda jauh dengan harapan masyarakat maka lebih mudah Pemda melakukan transaksi pembayaran.

Menurut dia tim appraisal tentunya profesional menghitung harga lahan, termasuk apa yang ada di lahan tersebut. Menurutnya, selama ini mengacu pengalaman tidak ada warga yang dirugikan dengan ganti rugi lahan. Diakui, pembayaran lahan ini molor sebab perlu menunggu hasil appraisal yang ditargetkan selesai akhir Bulan April. Apakah proses ini tidak terlambat, sebab pengerjaan fisik dilaksanakan pertengahan tahun ini?

Menurut dia, pihaknya tidak bisa mempercepat proses kerja appraisal sebab melalui tahap penelitian. “Tidak bisa kita bilang ke appraisal, harus selesai tiga hari, itu akan tergantung dengan durasi waktu yang ditandatangani antara ULP dengan penyedia jasa,” jelas dia. Ditanya soal kekurangan dokumen lelang appraisal berdasarkan evaluasi ULP, Mahyudin mengatakan kekurangan sudah dilengkapi.

Sejauh ini lelang ini sudah dimumumkan dan sudah banyak yang mendaftar ikut tender. Untuk diketahui, kendala yang dihadapi sampai saat ini pembebasan lahan terdampak pembangunan belum tuntas di lapangan. Pihak pemda mendesak agar BWS dan BPN segera menyusun Peta Bidang dan memberikan kalkulasi jumlah bangunan dan tanaman milik warga yang harus diberikan ganti rugi. (her)

Wisatawan Sepi, Peternak Ayam ”Tutup Kandang” Mataram (Suara NTB) Akibat sepinya kunjungan wisawatan, para peternak ayam ikut terkena dampaknya. Tidak sedikit diantaranya telah menghentikan sementara usaha peternakannya. Demikian dikatakan Ketua Himpunan Pengusaha Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Provinsi NTB, H. Bono Mariadi.

Pascagempa beberapa akhir tahun 2018 lalu, kunjungan wisatawan sepi ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Akibatnya, para peter(Suara NTB/bul) nak ayam juga kehilangan H. Bono Mariadi pasar. “Peternakan lagi lesu. Andalan kita pariwisata. Pariwisatanya macet, otomatis kita juga ikut macet,” kata H. Bono kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (20/3) kemarin.

Lesu yang dia maksudkan terutama soal penjualan hasil yang diternakkan. Peternak akhirnya kurang minat untuk pembesaran, untuk telur bibit. Karena berkurangnya pembeli. lalu ditambah persoalan harga pakan yang meningkat.

Bagi peternak yang melakukan pembesaran, harga pakan naik justru harga penjualannya tak bisa didongkrak naik.

“Begitu-begitu saja,” kata H. Bono.

Para peternak lokal akhirnya tak kuat menanggung beban operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan. Yang bertahan saat ini hanya peternak-peternak yang kategori perusahaan besar. Dengan ketidakmampuan ini, H. Bono mengatakan banyak peternak yang tak mampu membeli pakan.

Sehingga pilihannya lebih banyak mengistirahatkan usaha peternakannya hingga waktu yang tak bisa ditentukan.

“Sebenarnya sudah mulai agak pulih. Wisatawan sudah mulai ada dateng. Tau – tau ada gempa lagi, lagi surut wisatawan. Kita doakan saja pariwisata maju, itu saja kuncinya,” harapnya.

Dengan demikian, otomatis kebutuhan NTB akan mengandalkan pasokan kebutuhan daging dan telur dari luar daerah.

Dalam keadaan ini, menurutnya masih ada cara untuk menolong para peternak lokal agar tetap eksis. Pemerintah mengalokasikan subsidi bagi pembelian pakan. Beberapa tahun sebelumnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB telah mewacanakan pemberikan pakan subsidi kepada peternak. Sampai sekarang wacana tersebut belum terealisasi. Karena itu, Himpuli sangat mengharapkan ada kebijakan lanjutan dari Dinas Nakeswan Provinsi NTB. “Dinas Peternakan Provinsi NTB dulunya pernah menjanjikan di subsidi dedak dan jagung melalui Bulog. Tapi sampai sekarang ndak ada realisasinya,” paparnya. H. Bono mengemukakan harga pembelian jagung sebagai bahan baku utama pembuatan pakan, justru lebih tinggi dibandingkan harga pakan jadi.

Jagung-jagung tersebut didapat di pengusaha-pengusaha penggilingan. Alasan mahal, karena banyaknya jagung hasil produksi di dalam daerah justru di jual ke luar daerah, bahkan diekspor.

Ada lagi program pemerintah untuk pengembangan unggas. Sebagai ketua Himpuli, ia justru belum mendengar adanya program tersebut. Seharusnya, asosiasi juga dilibatkan oleh pemerintah daerah. Mengapa? Asosiasilah yang mengetahui mana saja peternak-peternak yang memang layak diintervensi atau diberdayakan.

“Dan soal sistimnya, agak susah kalau dibantu secara kelompok. Ndak akan bisa jalan. Karena di dalamnya ada banyak ego. Dari zaman dulu, kalau namanya kelompok pasti bubar saja. lebih baik diberikan per individu dan diperkuat,” demikian H. Bono. (bul)

(Suara NTB/bul)

DALAM PROSES PEMBANGUNAN - Pelabuhan bongkar muat Lembar dan Pelabuhan Gili Mas dalam proses pembangunan.

Pelindo III Siapkan Fasilitas untuk Ekspor Hasil Laut Mataram (Suara NTB) Pembangunan Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat tidak saja akan diperuntukkan bagi kapal-kapal pesiar. Pelabuhan yang rencananya akan rampung pada akhir tahun ini, sekaligus menjadi infrastruktur pendukung untuk melakukan ekspor langsung dari Lombok.

Hal ini ditegaskan General Manajer Pelindo III Lembar, Erry Ardiyanto. Cerita klasik di NTB, tidak kecil hasil sumber daya alam di provinsi ini tetapi hanya sedikit yang dikemas/diolah langsung di dalam daerah, kemudian dikirim ke luar negeri.

Akibatnya, kekayaan sumber daya alam tersebut dibeli oleh pengepul, dan dijual langsung dengan harga tinggi di luar negeri. Lebih ironis, di luar negeri produk tersebut tidak lagi menggunakan nama daerah asalnya, NTB. Sebut saja beragam jenis hasil laut yang diekspor. Bal-

ai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram menyayangkan potensi yang demikian besar itu justru dicaplok namanya oleh daerah lain yang memiliki fasilitas ekspor langsung.

“Dengan adanya pelabuhan Gili Mas, sudah menjadi Pelabuhan internasional. Sehingga diharapkan pelayanan ekspor impor bisa langsung dari NTB,” demikian Erry kepada Suara NTB, Rabu (20/3) kemarin.

Untuk ekspor ikan, langsung menggunakan peti kemas berpendingin (reefer). Fasilitas ini juga akan disiapkan

oleh Pelindo. Saat inipun sebetulnya sudah ada kata Erry.

Hanya saja kendalanya, pelabuhan yang ada di NTB masih melayani untuk kegiatan pengiriman barang antar daerah.

Untuk reefer ini, Pelindo juga akan menyesuaikan kapasitasnya sesuai dengan data yang ada di Karantina Ikan. Artinya kegiatan seberapa besar yang akan di ekspor, Pelindo akan melayani langsung. “Bisa sampai 40 fit kapasitasnya,’’ imbuh Erry. Selain itu, fasilitas perizinan juga akan dipenuhi. Misalnya, perizinan dari Bea Cukai, termasuk kemudahan fasil-

Gerakan ”Zero Waste” Hiswana Migas Usulkan Satu Desa Satu Pangkalan Elpiji Diperkuat pada Peringatan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) dan Pertamina telah menyepakati besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk penjualan elpiji 3 Kg di Pulau Lombok dan Sumbawa disamakan.

Usulan dalam bentuk draf tersebut telah diajukan ke gubernur untuk diputuskan. Pulau Sumbawa belum lama ini konversi dari minyak tanah ke elpiji. Meski demikian, harganya masih “liar”. Karena itulah, ditertibkan. Ketua Hiswana Migas Provinsi NTB, I Komang Gandhi menyatakan semua pihak telah setuju dengan besaran HET yang diusulkan untuk Provinsi NTB. “HET di 15 ribuan untuk tabung 3 Kg, elpiji subsidi. Harga yang akan berlaku nantinya di pangkalan,” ujarnya. Dalam draf yang diusulkan ke gubernur, yang berubah hanyalah margin ke pangkalan. Dari SPBE ke agen menurut Gandhi tidak ada perubahan dari HET

(Suara NTB/bul)

Komang Gandhi sebelumnya. Dengan kesepakatan HET ini, diharapkan kedepannya tak lagi ada harga yang berlebih diterima masyarakat.

Diimbau kepada masyarakat, ketika membutuhkan elpiji subsidi, Hiswana Migas mendorong agar pembeliannya di pangkalan. Tidak membeli di pengecer-pengecer agar harga penebusan sesuai dengan har-

ga yang acuannya dari pemerintah. “Kalau beli di pengecer sama artinya beli BBM di depan rumah. Jelas tidak akan sama harganya dengan membeli langsung di SPBU. Beli langsung di pangkalannya,” imbuh Gandhi.

Untuk meminimalisir disparitas harga ini, Hiswana Migas ke depan mengharapkan jumlah pangkalan diperbanyak. Sangat ideal satu desa satu pangkalan. Dalam hal ini, Pertamina yang menerbitkan rekomendasinya. “Kita harapkan sekali harga yang diterima masyarakat sesuai HET. Satu desa satu pangkalan ini telah diusulkan lama. Dan sudah ada jalan. Kalau belum terpenuhi satu desa satu pangkalan, kita evaluasi dan kita usulkan ke Pertamina,” demikian Gandhi.

Terkait pengajuan HET NTB ke gubernur ini, seperti ditambahkan, pada prinsipnya pengusaha yang tergabung di Hiswana Migas akan memenuhinya. Apa kata Pertamina, pengusaha akan laksanakan menurut Gandhi. (bul)

Garuda Indonesia Maskapai Global dengan Capaian OTP Terbaik di Dunia Jakarta (Suara NTB) – Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia berhasil mencatatkan capaian tertinggi On Time Performance (OTP) terbaik untuk kategori maskapai penerbangan global dengan jumlah penerbangan di atas 10 ribu penerbangan versi OAG Flightview.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkatan OTP independen OAG (Official Airline Guide) Flightview, Garuda Indonesia berhasil mencatatkan capaian OTP sebesar 95.5 persen sekaligus menjadi capaian

tertinggi tingkat ketepatan waktu maskapai global versi OAG Flightview untuk kategori maskapai penerbangan global denga penerbangan di atas 10 ribu penerbangan selama periode Desember 2018 - Februari 2019.

Pada laporan lembaga pemeringkatan OTP independen tersebut, Garuda Indonesia turut menjadi satu-satunya maskapai asal Asia Tenggara yang berhasil mempertahankan capaian kinerja OTP dalam peringkat 5 besar masksapai global dengan capaian OTP terbaik di dunia. Adapun pada periode Desember 2018 hingga

(Suara NTB/bul)

Erry Ardiyanto itas dari Dinas Perdagangan.

Instansi lain yang terkait untuk mendukung kegiatan ekspor akan dipenuhi.

“Pelindo hanya siapkan fasilitasnya saja,” ujarnya. Erry men-

gatakan Pelindo juga melihat peluang besar bagi ekspor beragam komoditas dari NTB. Baik komoditas kelautan perikanan, perkebunan, maupun handycraft (kerajinan tangan). Pada prinsipnya, Pelindo menginginkan kegiatan ekspor dapat dilakukan langsung dari NTB. Dengan demikian, otomatis pendapatan BUMN juga akan meningkat. Penerimaan negara juga akan meningkat. Estimasinya, triwulan terakhir tahun 2019 ini Pelindo telah merampungkan pembangunan Pelabuhan Gili Mas. Paling tidak, awal tahun 2020 mendatang fasilitas ekspor ini telah dapat digunakan langsung. Kepada masyarakat, kalangan pengusaha jasa perdagangan diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. (bul)

Januari 2019 lalu, Garuda Indonesia turut berhasil mencatatkan rata-rata capaian OTP arrivals diatas 90 persen Direktur Operasi Garuda Indonesia, Capt Bambang Adisurya Angkasa mengungkapkan bahwa pencapaian tingkat OTP tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya Garuda Indonesia untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasanya – khususnya dalam aspek operasional penerbangan. Capaian positif ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda Indonesia dalam mempertahankan kinerja operasional maskapai

khususnya dalam hal tingkat ketepatan waktu maskapai.

“Kedepannya kami harapkan capaian kinerja OTP ini dapat terus kami maintain dengan baik melalui koordinasi intensif dan optimalisasi lini layanan operasional bersama seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan komitmen “Operational Excellence” dalam menyediakan standar layanan penerbangan maskapai global,’’ jelas Bambang.

“Pada kesempatan ini kami turut menyampaikan apresiasi kepada pelangan setia Garuda Indonesia, yang turut memberi-

kan kontribusi terhadap capaian ini dengan selalu melakukan proses Check in tepat waktu sehingga sangat menunjang kelancaran dan ketepatan jadwal penerbangan,” tambah Bambang.

Sejalan dengan upaya mempertahankan performa capaian OTP, sebagai IOSA Registered Airline, Garuda Indonesia juga terus melakukan upaya berkelanjutan dalam menjaga aspek “operational safety” yang dilakukan melalui komitmen budaya safety dalam seluruh lini operasional Perusahaan. (*)

Hari Air Sedunia 2019

Mataram (Suara NTB) Insan PUPR akan memperingati Hari Air Sedunia yang puncak peringatannya setiap tanggal 22 Maret sesuai ketetapan Resolusi PBB Nomor 147/ 1993. Pada momentum peringatan tahun 2019 ke 27 ini, gerakan zero waste (bebas sampah) yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Sitti Rohmi Djalillah turut diperkuat.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sampai puncak peringatan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I diantaranya, seminar/bincang-bincang SDA (Sumber Daya Air) menghadirkan pemerintah terkait, organisasi profesi, NGO, dunia usaha, mahasiswa dan masyarakat. Dilaksanakan Kamis 21 Maret di Lombok Barat.

Selain itu, kegiatan bersihbersih sungai yang terkait langsung dengan program zero waste akan dilakukan di Sungai Bawak (DAS Babak) Dasan Geres, Lombok Barat pada Jumat 22 Maret. Melibatkan SKPD di Lombok Barat, KMPS, masyarakat sekitar sungai, pramuka dan lainnya.

Ditambah kegiatan lomba mewarnai yang tingkat PAUD dan TK sederajat. Lomba molase dan kolase tingkat SD. Lomba pembuatan miniature infrastruktur SDA tingkat SLTP dan perguruan tinggi. Serta lomba cepat-tepat kahoot tingkat SMP. Semua mata lomba dipusatkan di Lombok Barat.

Ketua Panitia, Gede Suardiari dan Koordinator Pelaksana Kegiatan, Zainul ST menjelaskan, Tema Hari Air tahun 2019 yaitu “Leaving No One Behind (Semua Harus Mendapatkan Air)”. Tujuan untuk merayakan, menunjukkan dukungan dan menginspirasi untuk bertindak bersama-sama dalam pengelolaan sumber daya air sekaligus mengedukasi masyarakat umum tentang pelestarian dan pemanfaatan air yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Hari Air Sedunia (World Water Day) adalah kampanye yang ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber air bersih yang berkelanjutan. Terdapat tantangan global yang sangat besar sekali-berupa kemiskinan, ketidaksetaraan, bencana alam, krisis kemanusiaan dan perpindahan paksa/ penggusuran. Hari Air Dunia tahun 2019 melihat mengapa orang-orang bisa tertinggal di belakang, bagaimana akses untuk memperoleh air dan kesehatan lingkungan dan keberlangsungan pengelolaan air dapat membawa ke arah perubahan yang lebih baik.

Program pembangunan berkelanjutan 6 (SDG’s 6) berkomitmen pada dunia untuk memastikan bahwa semua manusia memiliki akses untuk memperoleh air bersih pada tahun 2030, termasuk target untuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam dan mengurangi polusi.

Ketika agenda 2030 diadopsi oleh PBB di tahun 2015, semua negara dan para pemangku kepentingan (stakeholders) mempersiapkan agenda yang ambisius, membayangkan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Dunia di mana kehidupan dapat maju dan berkembang, semua mendapatkan akses dan tidak ada yang tertinggal di belakang.

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan kualitas hidup dan pada hampir semua sektor dan program pembangunan di daerah, baik program pengembangan wilayah strategis, implementasi PIJAR dan NTB BSS pasti membutuhkan dukungan penyediaan Sumber Daya Air yang besar. TuntutanSDG’s di sektor penyediaan air baku dan air bersih untuk penduduk di kawasan perkotaan dan pedesaan juga memerlukan penyediaan air baku yang mencukupi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

Halaman 4

Kerjasama Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan Harian Suara NTB

Dikes Persiapkan 10 Puskesmas Menjadi BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempersiapkan 10 puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Puskesmas Keruak, Aikmel.

Labuhan Lombok,Terara, Sakra, Masbagik, Labuhan Haji, Lenek, Kotaraja dan Sikur SEKRETARIS Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, Ahmad Masfu mengutarakan 10 puskesmas dari 35 puskesmas se Kabupaten Lotim ini akan menjadi pilot project BLUD. Prinsip, kata Masfu kepada Suara NTB, semua puskesmas itu bisa BLUD. Akan tetapi ingin dilakukan ditahap pertama uji coba terlebih dahulu.

Diakui, keseluruhan puskesmas se Kabupaten Lotim saat ini belum ada satupun yang BLUD. Sehingga dipersiapkan mulai

tahun 2019 i ni 10 unit dulu. Belum dipersiapkan semua, karena sejumlah pertimbangan teknis. Di antaranya, ketika puskesmas ini sudah berstatus BLUD, maka otomatis semua aktivitas akan bisa berjalan mandiri. Sementara diketahui belum semua puskesmas bisa mandiri.

Banyak hal yang belum bisa dilakukan secara mandiri oleh puskesmas. Menuju BLUD, puskesmas harus siap dengan segala sesuatu mengenai perubahan sistem dan manajemen

pengelolaan. Uji coba 10 unit puskesmas ini dulu ingin diketahui Dikes apakah masih harus ada turun tangan Dikes atau tidak dalam manajemen. Untuk ketenagaan dipastikan tetap memang harus dari Dikes yang mempersiapkan. Namun ketika sudah BLUD, puskesmas ini sudah bisa merekrut tenaga, mengatur keuangan sendiri dan menarik retribusi dari pelayanan kesehatan yang tidak ada subsidi dari pemerintah.

“Jadi kita ingin lihat dulu perjalanan dari 10 BLUD puskesmas ini ke depan. Jikalau dalam perjalanannya masih banyak harus pembenahan maka dilakukan dulu pembenahan, sehingga puskesmas benar-benar siap menjadi BLUD,” papar Ahmad Masfu.

Salah satu syarat utama menjadi BLUD adalah terakrediasi.

Saat ini diakui Ahmad Masfu masih banyak puskesmas di Lotim yang belum terakreditasi.

Karenanya 10 pukesmas yang dipersiapkan ini sudah terakreditasi. “Syarat memang harus terakrediasi,” paparnya.

Mengenai akreditasi ini keseluruhan puskesmas yang ada di Lotim katanya siap diakreditasi. Target 35 puskesmas yang ada di Lotim saat ini akan coba diakreditasi semuanya sampai tahun 2020 mendatang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap 1,3 juta jiwa masyarakat Lotim, Pemerintah Kabupaten Lotim merancang pembentukan tiga unit rumah sakit baru. Dua peningkatan

status dari puskesmas menjadi rumah sakit, yakni Keruak dan Aikmel. Satu lagi, Rumah Sakit Islam Kita di Labuhan Haji.

Anggaran untuk pembangunan rumah sakit di Keruak, ujarnya sudah dipersiapkan Rp 10 miliar sedangkan untuk Aikmel dipersiapkan lebih dari Rp 4 miliar. ‘’Sementara untuk Labuhan Haji tidak dianggarkan, karena sedang dikaji pengunaan gedung Rumah Sakit Islam Kita (RSIK),’’ terangnya.

Kajian, tambahnya, diperlukan untuk dijadikan rumah sakit pemda. Mengenai pengelolaan, apakah langsung di bawah pemda atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), termasuk pengadaan alat kesehatan (alkes).

“Alkesnya kan butuh biaya besar, Kalau baznas mampu men-

(Suara NTB/rus)

PUSKESMAS - Puskesmas Terara yang dipersiapkan menjadi BLUD guna memastikan tingkat kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. gadakan dipersilakan,” ucapnya.

Rencana penambahan Rumah Sakit ini diharapkan mulai bisa beroperasi Tahun 2020 mendatang. Ketiganya akan

menjadi Rumah Sakit tipe D dengan pimpinan setingkat eselon III. Khusus tenaga dimungkinkan akan ada rekrutmen massal tenaga kerja. (rus/*)

Percepatan Pembangunan RTG di KLU

Pemprov NTB Ambil Alih Komando

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB memutuskan untuk mengambil alih proses percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Selain itu, isu lain yang terungkap adanya oknum fasilitator yang meminta “jatah” dari kontraktor (aplikator).

(Suara NTB/yon)

RUSAK PARAH - Bangunan milik warga di Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading yang rusak parah akibat gempa, Minggu (17/3) lalu.

Bantuan Korban Gempa, Rp382 Miliar Tak Kunjung Cair Selong (Suara NTB) Data lama jumlah rumah rusak di Lombok Timur (Lotim) akibat gempa selama tahun 2018 saja sebanyak 28.498 unit. Ditambah lagi kerusakan akibat gempa Minggu (17/3) lalu untuk sementara sebanyak 7.793 unit. Sementara dana tambahan awal Rp382 miliar belum cair. Penambahan kerusakan rumah ini diperkirakan bertambah kebutuhan dananya sekitar Rp 40 miliar.

Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, pada Suara NTB, Rabu (20/3).

Pascagempa Minggu lalu, Kalak BPBD Lotim ini pun mengaku langsung meluncur ke Jakarta untuk mengantarkan data permohonan anggaran tambahan. Janji dari pemerintah pusat, pekan ini akan segera ditransfer ke rekening BPBD Lotim.

Diakuinya, Pemkab Lotim sangat mengharapkan segera dicairkan bantuan tersebut. Alasan pusat sejauh ini belum mencairkan, karena persoalan data yang harus diverifikasi kembali. Pemkab Lotim sudah mengantarkan data yang sudah terverifikasi dengan lengkap, tinggal menunggu lagi tambahan dana agar bisa segera dicairkan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Lotim, Lalu Kurnia Darmawan mengemukakan untuk pembangunan RTG korban rumah berat sudah 4.205 unit. Masing-masing dalam proses pembangunan sebanyak 3.727 unit dan sudah rampung sebanyak 478 unit. Dari 478 unit itu sendiri dari aplikator sebanyak 428 unit dan 50 unit dari swadaya masyarakat yang langsung mendirikan untuk dirinya sendiri.

Adapun total kebutuhan dana untuk rekonstruksi rumah korban gempa tahun 2018 lalu sebanyak Rp766 miliar lebih untuk membangun 28.498 unit rumah rusak yang terdiri dari 10.170 unit rumah rusak berat, 4.971 rusak sedang dan 13.357 unit rusak ringan.

Dari Rp 766 miliar total kebutuhan, ujarnya, sudah cair ke seluruh rekening korban sebanyak Rp 384 miliar lebih.

Sisanya sudah dalam proses proposal pengajuan ke pemerintah pusat dan diharapkan segera dicairkan.

Mengenai tambahan korban akibat gempa Minggu lalu sebagian besar bukanlah korban baru. Akan tetapi adanya perubahan status dari sebelumnya ringan menjadi rusak sedang, rusak sedang menjadi rusak berat. Terhadap keseluruhan data kerusakan akibat gempa terakhir ini saat ini sedang dalam proses verifikasi.

Hasil data sementara secara keseluruhan jumlah yang rusak terbanyak di Montong Gading sebanyak 5.970 unit, Kecamatan Aikmel sebanyak 1.342 unit, Lenek 164 unit, Wanasaba 52 unit, Sikur 181 unit, Sembalun 49 unit dan Sambelia 35 unit. “Ini baru data sementara,” demikian Lalu Kurnia Darmawan. (rus)

Penahanan Mantan Kadis Budpar Dinilai Janggal Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim), Selasa (19/ 3) lalu melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi dan kontraktor Syamsul Ahyar setelah dilakukan pemeriksaan. Namun dalam penahanan ini, kuasa hukum kontraktor, Eko Rahadi,SH., menilai adanya kejanggalan dan mengklaim jika kliennya tidak bersalah dan sudah bersikap kooperatif.

Eko Rahadi mengungkapkan, dalam proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun ini. Kliennya itu dapat dikatakan merugi, karena adanya pekerjaan yang tidak dihitung. Di mana mantan Kepala Disbudpar yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberi perintah kepada kabid selaku pelaksana kegiatan saat itu secara lisan tanpa adanya berita acara hingga muncul kerugian negara Rp284 juta berdasarkan penghitungan dari BPKP. Maka dari itu, Eko menilai jika kliennya tidak bersalah.

Melainkan kliennya yang membuka kasus tersebut, karena tertundanya pembayaran buruh yang berawal dari pembayaran dari Disbudpar waktu itu tidak kunjung dibayarkan serta adanya pengerjaan yang dialihkan.

Di mana pengerjaan yang dialihkan itu, awalnya tidak ada berugak di kawasan Pusuk Sembalun, kemudian diadakan tanpa adanya berita acara, tempat parkir dan beberapa item lainnya dengan total anggaran Rp180 juta, namun tidak masuk dalam hitungan pengawas di MoU pengerjaan. “Sebenarnya klien saya ini tidak korupsi. Tapi tidak dihitung nilai pekerjaan yang dialihkan atas dasar perintah dari KPA dan PPK,” jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Lotim,AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, mengatakan, pelimpahan berkas dalam kasus dugaan tipikor Pusuk Sembalun untuk kontraktor sebelumnya sudah P21 atau berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Kemudian disusul mantan Kepala Disbudpar Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi yang juga bertindak sebagai KPA dan PPK. Kasi Pidsus Kejari Lotim, Wasita Triantara, menyampaikan, penahanan terhadap kedua tersangka karena berkas perkaranya sudah dinyatakan P21 atau lengkap berdasarkan pelimpahan dari kepolisian. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses pelimpahan kasusnya ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk dilakukan proses persidangan. (yon)

Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan RTG, digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (20/3). Rakor dihadiri Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, fasilitator, aplikator dan kelompok masyarakat (pokmas).

Dalam pernyataannya, Kepala BPBD NTB, H. Mohammad Rum, mengakui pengambilalihan wewenang pembangunan RTG sudah mendapat lampu hijau dari Wapres, H. M. Jusuf Kalla. Namun demikian, Pemprov NTB tetap berkoordinasi dengan Pemkab terkait pelaksanaan di lapangan.

Alasan pengambilalihan tongkat komando, didasari oleh analisa pelaksanaan lapangan yang berkembang. Di mana, pihak yang terlibat baik aplikator, fasilitator, seolah memiliki persepsi sendiri. Ke depan, hal ini diharapkan tidak terjadi lagi. Sementara Pemkab Lombok Utara, tetap diperankan dalam validasi data kerusakan rumah warga.

“Ini sudah ada lampu hijau dari wapres agar Pemprov mengkoordinir semua pihak.

Jadi baik fasilitator, Pemprov NTB nanti yang mengatur komandonya,” ujar Rum. Ia menjelaskan, untuk mempercepat proses rusak ringan

(RR) pihaknya mengusulkan beberapa hal yang dinilai menghambat. Misalnya, pendebetan dana dari bank ke rekening pokmas lalu ke rekening kelompok, diusulkan disederhanakan.

Demikian pula, juklak pencairan 3 tahap dengan persentase 50, 30, dan 20 persen, disimpulkan menjadi pencairan 100 persen dalam 1 tahap.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, usai rapat menilai rakor ini bisa memecah persoalan dan mencari solusi dalam proses percepatan. Dikumpulkannya aplikator, fasilitator dan pokmas memberi ruang pemerintah mengungkap kendala yang ada.

“Misalnya soal kayu tadi, karena kayu ini sering mengalami masalah legalitas dan kualitas. Perbankan juga apa masalahnya, karena selama ini kita kadang-kadang ketemu persoalan di lapangan tak selesai,” ujarnya.

Oknum Fasilitator Diduga Minta Jatah Pada kesempatan rakor itu, terungkap isu yang cukup mengagetkan. Di mana oknum fasilitator disebut-sebut meminta jatah fee kepada aplikator.

Isu itu diungkap oleh satu aplikator, bernama Agus. Ia

(Suara NTB/ari)

RAKOR - Rakor percepatan pembangunan RTG, digelar di Aula Kantor Bupati KLU, Rabu (20/ 3). Pemprov NTB mengambil alih proses percepatan pembangunan RTG di KLU. mengakui, oknum meminta jatah dengan cara membisikkan sejumlah uang kepada dirinya.

Sebagai pelaksana ia tidak menuruti keinginan oknum, namun setidaknya, permintaan tersebut mengganggu aplikator.

Menanggapi itu, Koordinator Fasilitator Wilayah NTB, Teguh M. Abduh mengungkapkan tak menyangkal. Ia bahkan mengklaim telah mengantongi nama oknum. “Kami sudah pegang namanya dan saya akan telusuri,” cetusnya.

Teguh menyebut, isu itu mencuat pada Januari 2019 lalu.

Bahkan pada Desember 2018, isu serupa lebih dulu ia dengar.

Oknum, kata dia, bertugas mengurus administrasi pokmas sekaligus menjembatani warga dengan aplikator. “Oknum mengaku lelah, lalu mengutarakan, bagaimana kalau ada uang lelahnya. Tetapi belum terjadi.

Awalnya katanya minta Rp 1 juta, diturunkan minta 1 persen, akhirnya kemudian tidak berlanjut,” paparnya.

Dari persoalan itu, Teguh mengambil sikap tegas. Bahwa tidak satu pun fasilitator yang boleh meminta dana dari korban bencana ataupun aplikator dalam situasi seperti sekarang ini. Bagi Rekompak, permintaan semacam itu

menodai kepercayaan yang diberikan kepada fasilitator.

Di NTB sendiri, terdapat 1.200 fasilitator. Pihaknya berharap, semua elemen dapat mengawasi cara kerja fasilitator selama mendampingi warga korban gempa. Jika ditemukan permintaan serupa, ia berharap warga segera melaporkan nama fasilitator bersangkutan.

“Kita sudah tekankan pada saat pelatihan juga, pas dibreafing juga, itu dosa besar kalau fasilitator atau semua yang terlibat itu memungut uang dari uang yang Rp 50 juta,” pungkasnya. (ari)

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Selong (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Adanya rumah tahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 gempa (RTG) yang kembali 12345678901234567890123456789012123456789012345678 rusak harus menjadi cata12345678901234567890123456789012123456789012345678 tan bagi pemerintah daer12345678901234567890123456789012123456789012345678 ah. Hal tersebut harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menjadi bahan evaluasi pe12345678901234567890123456789012123456789012345678 merintah dalam memban12345678901234567890123456789012123456789012345678 gun RTG dengan berbagai 12345678901234567890123456789012123456789012345678 jenis. Musibah gempa in12345678901234567890123456789012123456789012345678 ipun, pemerintah diharap12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kan lebih tanggap dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678 mengatasinya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Demikian disampaikan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Ketua DPRD Lotim, Raden 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Rahadian Soedjono, Rabu (20/ 12345678901234567890123456789012123456789012345678 3). Sikap tanggap pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 terhadap segala kebutuhan12345678901234567890123456789012123456789012345678 kebutuhan masyarakat yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menjadi korban gempa. Poli12345678901234567890123456789012123456789012345678 tisi Demokrat ini melihat bah12345678901234567890123456789012123456789012345678 wa hunian-hunian yang dibu12345678901234567890123456789012123456789012345678 tuhkan oleh masyarakat kor12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ban gempa saat ini, yakni hu12345678901234567890123456789012123456789012345678 nian tempat berteduh baik Raden Rahadian Soedjono Agus Setiandar 12345678901234567890123456789012123456789012345678 berupa terpal, hunian semen12345678901234567890123456789012123456789012345678 tara, tenda-tenda dan lainnya, pada gempa, Minggu (17/3) lalu. selesai. Sementara untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 karena sedang musim hujan. Ini harus menjadi atensi pemer- Riko dan Rika hanya 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Selain itu, anggaran yang intah dan harus menambahkan didampingi Rekompak se12345678901234567890123456789012123456789012345678 sudah ditetapkan sebe- rumah yang sebelumnya rusak bagai tim asistensi, karena 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sarRp11 miliar dalam APBD ringan dan rusak berat menjadi pengerjaannya memakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 perubahan, diharapkan dap- surat keputusan dalam ketegori waktu cukup lama. Artinya 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 at dipergunakan untuk me- rusak berat. “Jadi harus diklas- tidak efisien jika pasukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menuhi segala kebutuhan ifikasikan dan ditentukan RTG TNI diperbantukan di sana.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Namun melihat jenis masyarakat yang terdampak yang dibangun. Jangan asal ban12345678901234567890123456789012123456789012345678 bencana. “Kita berharap pen- gun RTG namun ketika gempa RTG konvensional yang ru12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 anganan dampak gempa terjadi tetap mengalami keru- sak akibat gempa yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kembali terjadi. Dandim tersebut tidak diperlambat sakan,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 dengan administrasi yang Dandim 1616 Lotim, Letkol. menilai dari cara pengecoran 12345678901234567890123456789012123456789012345678 berbelit-belit,” harapnya.

Inf. H. Agus Setiandar, SIP, men- sudah tidak sesuai dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Terkait RTG yang rusak, jelaskan bangunan RTG jenis kaidah RTG. Kaidah RTF 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Rahadian mengungkapkan konvensional dikerjakan oleh tidak boleh ada pilar atau 12345678901234567890123456789012123456789012345678 harus dilihat apakah sudah kelompok masyarakat (pokmas) kolom yang dicor 2-3 kali, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 selesai 100 persen atau dan proses pembangunan dia- sehingga menyebabkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 masih dalam tahap penger- wasi dan diasistensi oleh Reko- adanya sambungan dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678 jaan pembangunannya. Ter- mpak. Saat gempa, kondisi tem- 1 batang pilar/kolomg.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Harusnya 1 batang pilar masuk melihat spesifikasi bok sedang dikerjakan dan be12345678901234567890123456789012123456789012345678 dari RTG itu jenis apa. lum dipasangkan ring balok utuh dalam 1 kali dilaku12345678901234567890123456789012123456789012345678 Adanya gempa yang kemba- atas, sehingga tembok runtuh kan pengecoran. Misalnya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 jenis RTG RIKO yang li terjadi dengan kekuatan kembali saat terjadi gempa.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 magnitudo 5,4, menurutnya Namun kegiatan pemban- direkomendiasik PUPR 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dapat menjadi rujukan pe- gunan RTG dalam tahap re- yang diterapkan di Desa 12345678901234567890123456789012123456789012345678 merintah untuk melihat habilitasi dan rekonstruksi Obel-Obel Kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kembali kekuatan dari RTG pasca gempa yang dibentuk Sambelia. Strukturnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678 yang dibangun bertahan TNI, yakni RTG jenis Risha meskipun kecil, namun rapi 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dari guncangan gempa. dan Risba. Di mana jenis RTG dan tidak terjadi sambun12345678901234567890123456789012123456789012345678 Untuk kerusakan rumah ini jelas waktu pencapaian gan cor dalam 1 pilar/kolom 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 yang mencapai ribuan rumah kerjanya misalnya 4-5 hari tiang. (yon) 12345678901234567890123456789012123456789012345678

Lotim Normalisasi 24 Pembangunan RTG Harus Dievaluasi Sungai Rawan Banjir Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim) akan melakukan normalisasi 24 titik sungai yang diidentifikasi merupakan sungai rawan banjir bandang. 24 sungai ada di dua kecamatan, Sembalun dan Sambelia.

Demikian diterangkan Kepala Bidang (Kabid) Rehab dan Rekonstruksi BPBD Lotim, Lalu Kurnia Darmawan. Menjawab Suara NTB,Rabu(20/3),LaluKurniaDarmawan) menyebut di Sembalun ada Kokoq Pusuk, Telaga Barat, Sangka Bira, Bale Ijuk, Lokok Pusuk, Dongol, Senang Pape, Rantai Emas dan Orong Tukak.

Sedangkan di Sambelia. ada Sungai Nangke, Salut, LangLang, Ketapang Daya, Melempo, Mentareng, Batu Empak, Rajak, Pancor, Senang Galih, Labuh Pandang, Legundi, Pasiran dan Menanga Reak.

Ke semua sungai tersebut berdasarkan hasil survei langsung BPBD, sebut Mamiq Awan memperlihatkan seperti tak nampak, seperti sungai. Tapi, seperti areal perkebunan yang rata, karena sedimentasi yang cukup tinggi. “Jadi terlihat tidak seperti sungai,” tuturnya.

Melihat kondisi sungai tersebut tidak heran terjadi banjir ban-

dang yang mengancam setiap tahun. Apalagi Sambelia dan Sembalun ini seperti langganan banjir bandang. Pasalnya, hulu sungai yang rendah. Kenyataan itulah yang membuat air berpencar dan bisa menghantam rumah-rumah penduduk. Air yang terpencar di hulu inilah yang memunculkan aliran-aliran sungai baru di Sembalun dan Sambelia. Satu sungai besar bisa menjadi empat hingga lima aliran sungai baru.

Seperti Sungai Lang-Lang di Desa Belanting yang diketahui aliran banjir beberapa tahun lalu membawa hanyut kendaraan perwira polisi hingga ditemukan meninggal dunia. Aktivitas normalisasi yang dilakukan BPBD ini sangat disyukuri warga. Sambelia dan Sembalun diharapkan tahun ini tidak terjadi banjir.

Titik-titik rawan banjir tersebut sebelum dinormalisasi dilakukan survei dengan didampingi kepala dusun dan kepala desa. Titik-titik rawantersebutdikerukhinggakedalaman 0.5 sampai 1 meter.

Soal anggaran dipersiapkan dari APBD Lotim. Masing-masing Rp 200 juta. Jika dihitung, maka keseluruhan anggaran sebenarnya tidaklah cukup untuk normalisasi satu sungai, sehingga dipilih titik-titik yang dianggap rawan. (rus)

(Suara NTB/rus)

SUNGAI DANGKAL - Kondisi sungai yang dangkal yang disurvei tim BPBD Lotim yang selanjutnya akan dinormalisasi, sehingga tidak menimbulkan banjir bandang.

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

Tahan Hasil Seleksi HINGGA saat ini pemerintah pusat belum memberikan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Kuat dugaan hal itu terjadi karena ada data peserta seleksi P3K yang diduga bermasalah. Pemkab Loteng pun disebut sudah menerima panggilan dari pemerintah pusat, untuk mengklarifikasi persoalan ini.

(Suara NTB/dok) Kepala Badan H.M.Nazili Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, S.IP., yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/3) lalu, mengaku kalau memang Pemkab Loteng sudah dipanggil pusat untuk mengklarifikasi persoalan terkait seleksi P3K beberapa waktu lalu. Di mana diduga ada data peserta seleksi yang bermasalah.

“Tapi kita (Loteng) sendiri. Kalau tidak salah ada 17 kabupaten/kota yang sama-sama juga dipanggil oleh pemerintah pusat. Untuk mengklarifikasi persoalan yang hampir sama juga,” ungkap Nazili, saat ditemui di kantor Bupati Loteng.

Pihaknya pun belum mengetahui bagaimana bisa hal itu terjadi, sehingga pemerintah pusat perlu melakukan klarifikasi terkait persoalan ini. “Nanti jelasnya kalau sudah ada klarifikasi dengan pemerintah pusat. Karena kita juga belum tahu persis persoalan yang terjadi seperti apa,” tandasnya.

Namun dari informasi yang diperoleh pihaknya, ada dugaan beberapa peserta “gelap” yang ikut pada seleksi P3K Loteng yang baru lalu. Di mana peserta tersebut memang berstatus sebagai tenaga honor tapi tidak berhak ikut seleksi penerimaan P3K dan mereka dinyatakan lolos passing grade pada seleksi tersebut.

Hal itulah yang mungkin membuat pemerintah pusat belum memberikan hasil seleksi penerimaan P3K bagi Loteng, karena sesuai aturan seleksi penerimaan P3K, peserta yang ikut seleksi hanya tenaga honorer K2 yang masuk dalam database. Bagi honorer yang tidak masuk database honorer K2 tidak berhak ikut tes.

Sesuai data pusat, jumlah tenaga honorer K2 Loteng yang berhak ikut seleksi penerimaan P3K sebanyak 1.250 orang. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 753 tenaga honorer K2 yang mendaftar. Hasilnya, ada 441 orang yang dinyatakan memenuhi passing grade yang ditentukan. Namun siapa saja yang dinyatakan lulus, belum disampaikan oleh pemerintah pusat. (kir)

Jaksa Teliti Kelengkapan Berkas Kasus Camat Prabarda Praya (Suara NTB) Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) tengah meneliti kelengkapan berkas kasus dugaan korupsi dana insentif marbot masjid dengan tersangka Camat Praya Barat Daya (Prabarda). Dalam hal ini, jaksa hanya punya waktu 14 hari untuk menentukan apakah berkas tersebut bisa dinyatakan lengkap atau tidak sejak berkas diterima dari pihak kepolisian.

“Berkasnya sudah kita terima kemarin (Selasa,red).

Dan, saat ini tengah diteliti oleh jaksa peneliti,” ungkap Kasi. Intel Kejari Loteng, Feby Rudy P.,S.H., kepada Suara NTB, Rabu (20/3).

Menurutnya, yang diteliti dalam hal ini yakni kelengkapan dari sisi formil dan materil dari berkas tersebut, karena dalam penanganan kasus korupsi, dua aspek tersebut harus terpenuhi. Terutama aspek materilnya, harus benar-benar kuat. Kalau salah satu aspek hukumnya tidak terpenuhi, maka berkas kasusnya tidak bisa dilanjutkan.

“Kalau aspek formil berupa kelengkapan berkas secara fisik. Tapi kalau aspek materil itu menyangkut pelanggaran hukumnya. Apakah dugaan tindak pidana yang dilakukan sudah tepat dengan pasal-pasal yang disangkakan,” imbuhnya. Pihaknya pun dalam hal ini sudah membuat check list, untuk memudahkan penelitian berkas.

Jika memang berkas sudah dinyatakan lengkap, maka pihaknya akan segera menetapkan P21. Tapi kalau belum lengkap, berkasnya akan dikembalikan lagi ke polisi disertai dengan rekomendasi untuk dilengkapi oleh penyidik kepolisian.

Tapi tentu pihaknya berkas berkasnya bisa dinyatakan lengkap, sehingga proses hukumnya bisa segera dituntaskan. Terlebih sebelumnya, pihaknya sudah cukup intens melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

Diakuinya, tidak ada aturan polisi dan jaksa berkoordinasi selama proses penyidikan. Tetapi pihaknya berinisiatif untuk tidak hanya menunggu pelimpahan berkas saja. Tapi sebelum berkas dilimpahkan, pihaknya ikut membantu pihak kepolisian untuk mencari berkas apa saja yang harus dilengkapi, sehingga ketika berkasnya dilimpahkan dan diteliti oleh jaksa, berkas sudah hampir lengkap.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian, PendidPraya (Suara NTB) ikan dan Pelatihan (BKPP) Proses pembangunan Loteng, H.M.Nazili, S.IP., kantor Bupati Lombok mengaku, saat ini pihaknya Tengah (Loteng) sampai tengah memproses pembersejauh ini terus dikebut pihentian sementara Camat hak PT. Brantas Abipraya, Praya Barat Daya, Kamaruselaku rekanan untuk din, S.IP., dari jabatanya, karemengejar target peresmian na kini sudah berstatus sedi bulan Oktober mendabagai tahanan Polres Loteng. tang sesuai permintaan BuHanya saja, pemberhentian pati Loteng. Jika ini bisa sesementara belum ditetapkan lesai bisa menjadi kado ullantaran masih menunggu suang tahun Loteng yang ke rat jawaban dari Polres Loteng 74 tahun 2019 ini. terkait status hukum yang berKabid Cipta Karya Disangkutan. “Kita kirim surat nas Pekerjaan Umum dan ke Polres Loteng pada Jumat Penataan Ruang (PUPR) (15/3), sebelum Camat Praya Loteng, M. Supriadin, S.T., Barat Daya ditahan. Dan, samyang dikonfirmasi Suara pai sejauh ini belum ada jawaNTB, Rabu (20/3) menban,” sebutnya. gaku, untuk kontrak kerjanSurat dari pihak kepolisian ya sampai 31 Desember itulah yang nantinya akan men2019. Namun pihaknya jadi dasar pengambilan kepubersama rekanan akan tusan dari Pemkab Loteng, soal berupaya menuntaskan pemberhentian sementara Kaproyek tersebut secepatnya marudin, S.H., sebagai Camat sampai Bulan Oktober.

Praya Barat Daya. Sebelumn“Saat sidak di lokasi ya ada surat dari pihak kepolisian, pihaknya belum bisa meproyek pembangunan kannetapkan pemberhentian setor Bupati Loteng kemarin mentara. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lobar Defisit Dana Pembangunan RTG Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) mengalami kekurangan atau defisit anggaran sebesar Rp410 miliar lebih untuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

Hal ini menyusul tambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp335 miliar untuk pembangunan rumah kategori rusak berat belum ditransfer pusat. Ditambah lagi, usulan tambahan dana untuk korban gempa yang belum masuk SK dan perubahan kategori kerusakan mencapai Rp 75 miliar.

Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lobar, L. Ratnawi mengatakan, pihaknya tengah fokus terhadap usulan tambahan yang belum dicairkan pusat. Usulan tambahan dana (tahap II) untuk pembangunan rumah rusak berat yang baru cair Rp25 juta (50%) sejauh ini belum masuk ke rekening. Pihaknya akan mengcek ke BPBD terkait kepastian dana, sebab dana itu masuk ke rekening BPBD. Diharapkan pekan ini dana tersebut bisa masuk ke rekening sebab janji BNPB pekan ini akan dicairkan.

Termasuk, usulan dana tambahan sebesar Rp75 miliar untuk korban gempa yang belum masuk namanya di SK Bupati dan SK revisi atau salah kategori kerusakan. Pihaknya sudah mengusulkan data dana tambahan Rp 75 miliar langsung melalui online yang terhubung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain itu, tambahnya, Kepala BPBB Lobar juga langsung membawa data itu ke BNPB. Pihaknya menunggu kepastian transfer dana tersebut dari pusat, sebab pihaknya tidak bisa memprediksi kapan dana

ini dicairkan. Karena daerah lain, seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga mengusulkan tambahan dana ke BNPB. Namun demikian, kata dia, pemerintah pusat pasti membantu daerah menangani pembangunan RTG ini.Ditanya soal dampak gempa yang terjadi beberapa hari terhadap rumah warga dan RTG yang sudah dibangun, ia mengaku sejauh ini belum ada laporan yang masuk ke dinas. “Belum ada laporan dari desa, rumah tahan gempa yang sudah dibangun rusak akibat gempa kemarin. Mudahan tidak ada,”kata dia.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

L. Ratnawi

H. M.Najib

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lobar H. M. Najib mengatakan pihaknya berangkat bersama asisten ke Jakarta untuk menyerahkan langsung data usulan tambahan dana Rp 75 miliar ke BNPB. Termasuk, kata dia, pihaknya menanyakan langsung kepas-

tian tamabahan dana Rp 335 miliar. “Dalam pekan ini insya Allah dana tambahan Rp 335 miliar itu bisa masuk dan ditransfer, karena dananya sudah ada. Tinggal ditansfer,” jelasnya, seraya menambahkan, proses pencairan sedang berlangsung di Kementerian Keuangan. (her)

BPKAD Tegaskan Lahan LCC di Luar Ranah Pemda

(Suara NTB/her)

VILA - Bangunan vila di atas perbukitan Senggigi yang banyak disorot masyarakat.

Dibutuhkan keseriusan pemda melakukan penindakan bangunan yang melanggar aturan.

Pembangunan Vila di Senggigi

Dinas PUPR Panggil Sejumlah Pengusaha Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PU-PR) memanggil sejumlah pengelola vila di kawasan Senggigi.

Para pengusaha vila ini dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait bangunan vila yang diduga melanggar tata ruang. Pasalnya berdasarkan temuan tim pemda yang turun melakukan penyisiran beberapa waktu lalu, terdapat bangunan yang ilegal alias tak mengantongi izin. Pihak pengusaha diminta menunjukkan dokumen kajian kemiringan lahan dan kajian lainnya.

Kepala Dinas PU-PR Lobar Made Artadana mengatakan,pihaknya sudah memanggil sejumlah pengusaha vila yang diduga melanggar aturan tata ruang.”Sudah kita panggil untuk klarifikasi, kita minta dokumen dari mereka,” katanya, via ponsel, Rabu (20/3).

Dijelaskan, pemanggilan para pengusaha ini dilakukan pekan lalu. Sejumlah pengusaha yang membangun vila di Meninting dan Batulayar sudah memenuhi panggilan,

namun belum menyerahkan dokumen yang diminta. Pihaknya meminta beberapa dokumen terkait kajian kemiringan salah satunya kestabilan lereng. Pengusaha, harus memiliki kajian kestabilan lereng, sebab hal ini untuk menerangkan bahwa lahan itu stabil atau tidak. Kalau dokumen ini dimiliki pengusaha, maka tidak ada masalah.

Setelah dokumen ini terkumpul semua barulah pihaknya mengevaluasi, di mana letak kekurangan yang harus dilengkapi pihak pengusaha.

Setelah diklarifikasi, namun mereka tak bisa menunjukkan dokumen yang diminta, maka tentu ada langkah selanjutnya dari pemda. “Kalau tidak bisa tunjukkan dokumen ini tentu tidak boleh operasi,” jelas dia.

Terkait dugaan pengawasan tata ruang yang lemah, sehingga membiarkan pembangunan vila bodong ini? Menurut Made, secara teknis pihaknya telah melakukan pengawasan, termasuk memanggil pengusaha.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Lobar Indra Jaya Usman menegaskan, bu-

pati harus menindak tegas jajaran OPD yang tak mengindahkan perintah bupati terkait berbagai kebijakan termasuk penertiban bangunan bodong tersebut. Apalagi jelas dia, sudah jelas komitmen tegas bupati menyikapi bangunan bodong ini, hanya saja persoalannya jajaran OPD yang terkesan angin-anginan.

Politisi Demokrat yang maju lagi pada pileg kali ini tersebut melihat OPD tidak tegas dalam hal penegakan aturan terhadap bangunan bodong tersebut, sebab faktanya tidak ada yang berjalan selama bertahun-tahun. Bahkan ia mengaku sudah kehabisan kata-kata terhadap persoalan bangunan bodong yang tak kunjung ada penyelesaian dari Pemda. Ia sendiri berkali-kali menyampaikan kepada pemda agar mengambil langkah tegas menertibkan bangunan bodong sesuai ketentuan. “Kalau dari fungsi pengawasan DPRD, dari dulu kami sudah berkali-kali sampaikan agar pemda menertibkan bangunan itu,” tegas Indra. (her)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Jadi Kado HUT Loteng 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 (Selasa,red) Pak Bupati secara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 khusus meminta agar penger12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 jaan proyek dipercepat. Supaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bisa selesai pada bulan Okto12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ber. Dan, kita dengan pihak re12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kanan akan berupaya semak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 simal mungkin,” tandasnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ia menjelaskan, capaian 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pembangunan kantor Bupati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Loteng sudah mencapai sekitar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 66 persen. Dengan sisa waktu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang ada, pihaknya optimis bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menuntaskan proyek tersebut 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 secepatnya, walaupun harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dengan kerja keras, karena tar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 get pembangunan gedung baru 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 selama dua tahun.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Kalau sampai Desember 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 karena sesuai isi kontrak, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 proyek sudah tuntas. Tapi kita 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tengah berupaya supaya bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dipercepat. Jadi akhir tahun, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 CEK - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat mengecek proyek 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gedung sudah benar-benar siap pembangunan kantor Bupati Loteng, Selasa (19/3).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 untuk digunakan,” terangnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Karena memang rencanya pada dung kantor Bupati Loteng dicicil pembayarannya oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 awal tahun 2020 mendatang, diperkirakan menghabiskan Pemkab Loteng selama 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gedung kantor Bupati Loteng anggaran hingga Rp213 mil- empat tahun sampai tahun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang baru sudah digunakan un- iar dengan pola pembiayaan 2021 mendatang dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 multiyears. Di mana angga- target penyelesaian proyek tuk aktivitas perkantoran.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Proyek pembangunan ge- ran pembangunannya akan selama dua tahun. (kir) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

Pembangunan Kantor Bupati Loteng Tuntas Oktober

(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat Ihsan Karyawan Amin batal diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa (19/3). Ihsan Karyawan Amin batal diperiksa, karena kendala teknis ruangan tempat pemeriksaan. Rencananya mantan Dirut PT Tripat itu akan dipanggil lagi tanggal 26 Maret mendatang.

“Saya tidak jadi diperiksa Selasa kemarin, karena ruangan pemeriksaan belum siap, makanya ditunda pemeriksaan sampai tanggal 25 Maret ini.

Pemeriksaan diagendakan lagi tanggal 26 Maret mendatang,” akunya, Rabu (20/3).

Karena batal diperiksa, ia pun langsung kembali ke Jakarta menyelesaikan urusan pekerjaannya. Ia akan kembali pulang lagi untuk memenuhi rencana panggilan tanggal 26 Maret mendatang.

Dikatakan, ia tak tahu menahu prihal kerjasama LCC tersebut, sebab hal itu terjadi setahun setelah ia diberhentikan menjadi Dirut PT Tripat berdasarkan hasil RUPS. “Saya tidak ada kaitan apa-apa dengan ini (LCC, red),” aku dia.

Sementara itu kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H Mahyudin mengatakan, lahan LCC ini bukan di ranah pemda, sebab sudah dijadikan penyertaan modal ke PT Tripat, sehingga kewenangan lahan beralih ke PT. Tripat secara

penuh. Termasuk, kata dia, kerjasama dengan pihak ketiga merupakan kewenangan PT. Tripat, sehingga upaya mengamankan aset ini pun tidak bisa lagi dilakukan pemda. “Kalau pertanyaannya bagaimana mengamankan lahan itu ya ngak lagi di pemda.

Karena itu (lahan) sudah dilepas menjadi penyertaan modal ke PT Tripat,” jelas dia.

Karena sudah dilepas menjadi penyertaan modal, maka segala sesuatu yang sudah diserahkan menjadi ranahnya PT Tripat. Bagaimana caranya pemda mengamankan? Sebab lahan itu sudah dilepas. PT Tripat lah kata dia yang melakukan pengamanan dengan segala kebijakan usahanya.

Apakah lahan bisa diambil pemda lagi, mantan Staf Ahli Bupati ini belum berkomentar banyak. Sebab hal ini perlu ditelusuri lagi klausul perjanjian dalam kerjasama tersebut. Ia juga belum mendapatkan laporan terkait tawaran pihak ketiga, kalau ingin lahan itu kembali pemda harus membeli bangunan tersebut.

Apakah pihak kejaksaan sudah meminta dokumen ke BPKAD? Diakui sejauh ini belum ada tim kejaksaan meminta data ke pihaknya. Menurut dia justru karena prosesnya di luar pemda, maka dokumen itu ada di PT Tripat.

Proses di pemda hanya sampai penyertaan modal, setelah itu terkait kerjasama ada di PT Tripat. (her)

Belanja Modal OPD di Lobar Terancam Dipangkas Giri Menang (Suara NTB) – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq mengatakan, pemda perlu melakukan pendanaan untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di APBD-P. Untuk menutupi pendanaan ini, kalau tidak ada tambahan Dana alokasi Umum (DAU), maka pemda bakal mengalokasikan dari pengurangan belanja modal OPD yang belum terpakai ataukah menggunakan anggaran lain.

“Kalau tidak ada, maka akan ada belanja modal dan barang jasa yang bisa diambil untuk itu, tapi kalau itu (anggarannya) ada, karena terus terang sekarang ini kami belum punya dana,” akunya belum lama ini.

Menurut sekda, karena ini program nasional maka pusat diharapkan memahami kondisi keuangan daerah. Ia sangat mengharapkan pemerintah pusat menyesuaikan atau menaikkan DAU untuk Lobar pada APBD-P. Sebab kondisi anggaran APBD sudah diketok, sehingga pembayaran gaji pegawai yang ada sekarang sampai Desember. Karena itulah, kata dia, harus ada kebijakan pusat untuk menambah DAU. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H. Mahyudin mengatakan pihaknya masih melihat celah anggaran untuk memenuhi gaji P3K menyusul saran kalangan DPRD Lobar untuk mengunakan dana tidak terduga yang dimiliki Pemkab Lobar sebesar Rp 3 miliar. Pihaknya mengaku bersyukur dengan adanya sinyal yang diberikan oleh DPRD itu.”Syukur kemudian kalau DPR sudah memberi sinyal

dari mana kita mau gunakan,” ungkapnya.

Menurutnya masalah perubahan anggaran itu tentunya harus dilakukan duduk bersama dengan kalangan DPRD, terutama memberikan persetujuan untuk penggunaan dana tidak terduga itu. Terlebih lagi rekrutmen P3K itu sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. “Sehingga harus kita laksanakan kehendak dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Terkait ketersediaan anggaran, diakuinya pihaknya masih melihat anggaran yang masih bisa digeser untuk gaji P3K itu. Namun dengan adanya sinyal dari kalangan DPRD untuk dana tidak terduga itu, setidaknya dapat dibahas dalam APBD Perubahan. “Kalau itu sudah ada sinyal dari sana (DPRD) ya kita nanti proses perubahan secara formal,” sambungnya.

Menurutnya jika melihat peserta P3K yang lolos passing grade, setidaknya anggaran dibutuhkan sekitar Rp 5,4 miliar, baik untuk gaji maupun tunjangannya. Jumlah itupun belum tertutupi dengan anggaran tidak terduga yang dimiliki Lobar sebesar Rp 3 miliar.”Kita tidak bisa berandai-andai, saya harus buka dulu APBD mana yang bisa (digeser),” jelasnya.

Sejauh ini penyisiran anggaran belum dilakukan pihaknya. Bahkan estimasi jika gaji honor yang lolos P3K itu diambil mencapai Rp 900 juta, masih belum bisa memenuhi. Terlebih lagi ternyata estimasi untuk honor penyuluh pertanian tidak dapat diambil Pemkab Lobar, mengingat gaji penyuluh pertanian berasal dari pemerintah pusat bukan dari daerah. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

”Destructive Fishing” di Selatan Mengkhawatirkan

Pemerintah akan Fasilitasi Batas Desa

Taliwang (Suara NTB) Masalah destructive fishing (pencarian ikan dengan cara merusak) kembali kambuh di Sumbawa Barat, terutama di wilayah Sekongkang. Bahkan saat ini sudah banyak laporan dari nelayan desa Tatar, Talonang dan Talonang Baru, terkait aktivitas merusak tersebut. Parahnya lagi, di dalam satu hari pasti ditemukan kasus itu, tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

“Memang laporan masyarakat terkait destructive fishing terutama di wilayah Sekongkang sudah semakin banyak.

Bahkan para nelayan yang ada sudah semakin takut akibat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ini. Nelayan setempat juga tidak berani menegur, karena para pelaku juga tidak segan- segan melukai mereka,” ungkap Ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST.,MM, Kepada Suara NTB, Rabu (20/3).

Dikatakannya, persoalan destructive fishing sudah sangat sering terjadi di wilayah KSB dan sudah dilaporkan ke Provin-

Bima (Suara NTB) – Setelah hilang selama enam hari, tiga nelayan asal Desa Rato Kecamatan Lambu ditemukan dalam kondisi selamat di sekitar perairan Taman Nasional Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Selasa (19/3) sore.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, tiga nelayan tersebut yakni, Arif Muhammad (38 tahun), istrinya Tiara (28

(Suara NTB/bug)

KSB melainkan berasal dari Pulau Lombok dan Sumbawa bagian barat.

“Kerusakannya sudah semakin parah, makanya kita minta kepada Polri agar memberikan pengawasan khusus di lokasi-lokasi rawan itu. Sehingga kita bisa menjaga ekosistem laut agar tidak rusak demi generasi yang akan datang,” harapnya.

Menanggapi masalah itu , Kapolres AKBP Mustofa SIK, MH mengatakan, memang terkait laporan destructive di wilayah selatan sudah dilaporkan ke pihaknya. Tapi karena masih memiliki ken-

tahun) serta keponakannya, Syarifudin (13 tahun). Ketiganya diketahui hilang sejak Jumat (13/3).

Kapolsek Lambu, Iptu Quraisin membenarkan telah ditemukannya tiga nelayan yang dinyatakan sempat hilang beberapa hari tersebut.

Kata dia, ketiganya ditemu-

kan dalam keadaan selamat.

“Iya sudah ditemukan. Lokasi ditemukan di sekitar tanjung bendera Pulau Komodo,” katanya, Rabu (20/3).

Berdasarkan informasi yang diketahuinya, mereka ditemukan oleh awal kapal yang melintas di perairan Pulau Komodo pada Selasa (19/ 3) sore. Kemudian awak kapal mengamankan mereka di Pos

camatan Lambu. Diduga perahu yang mereka tumpangi dihantam ombak besar.

“Karena tidak kembali ke rumah pihak keluarga cemas dan melaporkannya ke kita.

Selanjutnya kita bersama warga dan Tim Basarnas mencari beberapa hari, namun tidak ditemukan,” pungkasnya. (uki)

Draf Kerjasama dengan Investor KSB Siapkan Tim Khusus Korsel Masih Disempurnakan Tangani Rumah Rusak Sumbawa Besar (Suara NTB) Adanya rencana investor Korea Selatan untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa tengah berproses. Sementara ini, pemerintah pusat masih harus melakukan penyempurnaan terhadap draf kerjasama.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si mengakui, beberapa waktu lalu Pemda dan DPRD Sumbawa menghadiri undangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi membahas terkait review kembali draf kerjasama dengan Korea Selatan.

Dimana ada beberapa point yang memang perlu dikoreksi dan disempurnakan kembali.

“Dalam pertemuan itu ada keputusan yang diambil, yakni diminta oleh Pemda dan DPRD Sumbawa supaya difasilitasi oleh Kemendes PDT dan Transmigrasi yang ber-

kaitan dengan tinjauan secara hukum. Terkait dengan aturan main dalam rangka dokumen kerjasama itu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/3).

Disebutkannya, saat ini terhadap draf kerjasama tersebut sedang dilakukan koordinasi atau penyelesaian antara Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Supaya dokumen itu bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, kerjasama ini dalam tahap penyempurnaan kembali, agar dipayungi dengan aturan ketentuan yang berlaku untuk mengantisipasi terjadinya masalah di kemudian hari.

“Ada masukan juga dari Pemda dan DPRD Sumbawa, supaya perusahaan yang akan kerjasama dari Korea itu benar-benar serius. Jangan sampai terjadi begitu sudah keluar izinnya, justru tidak direalisasikan. Karena berdasarkan pengalaman pahit kita, ada

Ia mengakui, baru-baru ini ada surat terbaru dari Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Isinya meminta seluruh pemerintah provinisi dan kabupaten/kota untuk menyusun formasi kebutuhan pegawai menyesuaikan dengan hasil tes P3K. Namun Hasanuddin menyatakan, pihaknya tidak bisa memastikan apakah perintah tersebut menjadi acuan jumlah tenaga honorer yang akan diterima. “Kita tidak mau berpekulasi seperti itu,” elaknya.

Hingga kini banyak eks tenaga honorer K2 berharap dapat tetap

diakomodir meski sebelumnya dari hasil tes uji kompetensi dan wawancaranya dinyatakan tidak lulus. Kata Hasanuddin, harapan itu sangat wajar mengingat sebelumnya pada penerimaan CPNS jalur umum pemerintah membuat kebijakan baru setelah hasil tes tulis banyak pelamar yang dinyatakan tidak lulus. “Ya memang ada harapan seperti itu. Tapi kan semua tergantung dari pusat nantinya,” timpalnya.

Pada pembukaan rekrutmen P3K khusus eks tenaga honorer K2 ini, Pemda KSB mendapat jatah penerimaan sebanyak 209

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, menyiapkan tim khusus sebagai pengganti Rekompak yang akan ditarik Kementerian PUPR. Tim khusus dibentuk karena penanganan pasca gempa tidak boleh terhenti.

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM, Rabu (20/3) mengatakan, pembentukan fasilitator khusus tersebut dilakukan untuk bisa mengejar target penanganan rumah rusak pasca gempa. Karena jika tidak dibentuk, dikhawatirkan akan banyak masalah yang ditimbulkan. Sebut saja jika ada perbaikan rumah yang rusak dan pembangunan baru, jika tidak diketahui oleh fasilitator maka hal itu akan menyulitkan pembayaran. Jadi prosedur yang sudah ada sejak awal, harus terus dipedomani, supaya tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari.

Makanya pengganti Rekompak, sudah harus dipikirkan jangan sampai ada masalah yang muncul nantinya.

“Saya sudah minta kepada Sekda dan Asisten untuk memikirkan masalah fasilitator khusus ini termasuk sistem gajinya. Jika dimungkinkan dari APBD maka kita juga akan siapkan supaya tidak ada yang terhenti,” ungkapnya kepada Suara NTB. Dikatakannya, sudah tidak ada pilihan lagi melainkan tetap melibatkan tim fasilitator khusus. Meskipun Kepala desa sudah berinisiatif, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang rusak tersebut, tetapi jika tidak ada penilaian dari Rekompak maka tidak akan memberikan hasil. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga anggaran yang dikeluarkan tidak akan diganti oleh Pemerintah.

Maka dari itu bupati meminta supaya tim fasilitator yang akan dibentuk tersebut bisa segera dilakukan.

Karena target penanganan rumah rusak di KSB akan selesai sebelum bulan Ramadhan. Jika lewat dari jadwal tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru lagi di masyarakat. Karena jika menunggu tanpa berbuat, maka tidak akan memberikan hasil yang baik.

“Target kita sebelum bulan Ramadhan sudah harus tuntas.

Makanya saya minta agar fasilitator khusus bisa disiapkan segera untuk mengejar target yang kita sepakati tersebut,” imbuhnya. (ils) H. W Musyafirin (Suara NTB/ils)

beberapa HGU yang sudah keluar sebelumnya tapi tidak optimal atau terlantar. Untuk itu melalui kerjasama ini Pak bupati benar-benar selektif, ingin meminta semua pihak mengkaji, agar benar-benar kerjasama ini dipayungi dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

Pemkab Sumbawa berharap agar kerjasama nantinya benar-benar terealisasi dengan baik. Guna mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kabuapten Sumbawa benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat. Sekaligus dapat meningkatkan perekonomian daerah. “Pemda sangat harapkan investasi itu masuk. Tapi harus sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Selain juga benar-benar harus bisa bermanfaat bagi daerah dan masyrakat,” pungkasnya. (ind)

KSB Tunggu Kebijakan Lanjutan Rekrutmen P3K Taliwang (Suara NTB) – Hingga kini belum ada finalisasi hasil rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) eks tenaga honorer K2 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menyatakan, sejauh ini masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

“Hasil tes P3K yang kita laksanakan sudah kita berkaskan dan sampaikan ke pusat. Jadi kita masih tunggu kebijakan lanjutannya seperti apa karena yang putuskan nanti dari sana (pusat),” sebut Sekretaris BKD KSB, Hasanuddin.

jaga Gililawa.

“Tapi pagi tadi mereka sudah dievakuasi oleh Basarnas Labuan Bajo. Kemungkinan saat ini sudah diberikan tindakan medis sebelum dipulangkan ke kampung halaman,” katanya.

Quraisin menambahkan, ketiga nelayan tersebut dinyatakan hilang sejak Jumat (13/ 3), setelah tidak kembali ke rumah usai mencari ikan di sekitar pantai Papa Ke-

(Suara NTB/dok)

EVAKUASI Proses evakuasi nelayan asal Lambu yang sempat hilang dan ditemukan di perairan taman nasional Pulau Komodo, Selasa (19/3).

(Suara NTB/Ist)

Labil, Kapasitas Bendungan Lang Desa Sulit Ditambah Taliwang (Suara NTB) Harapan petani kecamatan Jereweh untuk menambah kapasitas bendungan Lang Desa sulit terealisasi. Hal ini dikarenakan struktur geologi lokasi bendungan yang tidak layak secara teknis.

Kondisi tersebut diungkapkan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST. Menanggapi harapan petani saat mengahadiri acara “sedekah elang” petani Jereweh, Wabup memaparkan alasan pemerintah tidak melanjutkan rencana pengembangan bendungan tersebut. “Jadi bapak ibu, secara teknis bendungan Lang Desa ini tidak bisa kita buat lagi karena memang tidak layak,” katanya.

Menurut Wabup, Pemda KSB sangat berkeinginan merealisasikan harapan petani itu. Bahkan untuk kepentingan itu pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hanya saja setelah dilakukan penyusunan rencana pembangunan dalam dua kali anggaran, diketahui jika struktur geologi lokasi bendungan labil sehingga tidak cocok ditempatkan bangunan bendung yang lebih besar lagi.

“Kalau tidak salah dua kali kita lakukan perencanaan.

Duitnya tidak kecil, sampai milyaran. Tapi akhirnya tidak kita lanjutkan karena secara teknis tidak layak,” timpalnya.

Kepastian ketidakstabilan struktur geologi lokasi bendung Lang Desa itu, sudah diteliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Wabup, Pemda KSB sebelumnya sempat mengusulkan ke pusat agar pembiayaan pengembangan Lang Desa bisa diambil alih oleh pusat ke depannya.

“Kita usulkan juga sama dengan Tiu Suntuk. Tapi begitu dibor untuk diteliti tanahnya ternyata hanya Tiu Suntuk yang layak kalau Lang Desa tidak,” cetusnya.

Wabup kembali memberi pemahanan kepada petani bahwa setiap infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk masyarakat harus dilihat dari segala sisi. Tidak semata faktor manfaat saja tetapi juga faktor lainnya yang pada akhirnya bisa memberikan dampak kepada masyarakat secara luas. Dan khsusus pada bangunan bendungan, menurut hemat orang nomor dua di KSB ini, hal teknis soal keamanan menjadi faktor terpenting yang perlu diperhatikan.

“Jangan karena manfaatnya terus kita paksakan membangun bendungannya.

Tapi di sisi lain kita abaikan faktor keamanan. Kita tentu tidak mau Lang Desa seperti Situ Gintung di Jawa.

Bendungan itu jebol dan banyak memakan korban jiwa. Dan siapa yang rugi kalau sudah begitu, ya kita masyarakat juga,” sambung Wabup.

Terakhir Wabup menyatakan, Pemda KSB memiliki komitmen untuk membangun sektor pertanian yang menjadi sumber perekonomian masyarakat. Dan untuk itu pemerintah telah banyak membuat programprogram yang pro dengan sektor pertanian. “Ya setiap permintaan petani kami berusaha penuhi.

Tapi berhubung anggaran daerah terbatas dan permintaan petani banyak, kita tidak bisa penuhi sekaligus,” Fud Syaifuddin imbuhnya. (bug)

si sesuai kewenangan. Selain di Sekongkang, di gugusan gili balu dan desa Kertasari juga sering ditemukan aktivitas merusak tersebut. Tapi fakta di lapangan, penanganan masalah itu tidak kunjung maksimal.

Oleh karena itu, pihaknya berharap supaya Polres bisa membantu mengatensi masalah ini karena dampaknya sudah banyak terlihat. Itu terlihat dari banyaknya terumbu karang yang rusak serta ikan yang semakin berkurang.

Hanya saja terkait dengan pelaku pencari ikan dengan merusak tersebut, tidak berasal dari

dala di peralatan yang terba- nya bisa sukses dan memberikan hasil yang maksimal. tas, maka pengawasan yang “Sarana kita masih dilakukannya belum bisa sangat terbatas maksimal. Apalagi lokasi yang sehingga pengakerap terjadi aktivitas wasan yang tersebut berada di tengah, akan kita sehingga pihaknya sangat lakukan belum kesulitan untuk menjangmaksimal. kau lokasi dimaksud.

Meskipun Kendati demikian, dalam demikian, kita waktu dekat ini, juga akan pihaknya juga akan segera berkoorsegera melaporkan dinasi dengan masalah itu ke Polda Polda untuk bisa untuk bisa dibantu dibantu dari segi dengan sarana sarana supaya maksimal. maksimal,” Sehingga tandaskegiatan nya. yang (ils) akan dilaksanakan nantiMuhammad Natsir

Tiga Nelayan Lambu Ditemukan Selamat (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Guna menentukan batas desa, kabupaten di seluruh NTB termasuk Sumbawa akan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Rencananya tim dari pusat akan mulai turun sekitar April atau Mei mendatang.

“Untuk penegasan batas desa, ada bantuan dari pusat.

Jadi pusat melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) akan memfasilitasi batas desa di seluruh Kabupaten di NTB termasuk Kabupaten Sumbawa. Jadi sebentar lagi, kira-kira bulan April atau Mei mereka akan turun,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd kepada wartawan.

Menurutnya, dalam menentukan batas desa nantinya, akan berbeda dengan sebelumnya. Jika selama ini ditentukan per segmen, maka penentuan kali ini akan menggunakan metode polygon, dalam artian menentukan secara keliling. ”Metodenya agak berbeda menggunakan metode polygon. Artinya menentukan batas itu keliling. Kalau selama ini kan per segmen. Misalnya segi empat itu kan larinya empat segmen.

Sekarang itu harus sekaligus,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, nantinya tidak lagi membutuhkan kesepakatan terlebih dahulu.

Dimana sudah ada acuan sesuai dengan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI).

Karena selama ini untuk menentukan batas, membutuhkan waktu yang lama untuk menerbitkan Peraturan Bupati karena tak kunjung ada kesepaka- H. Muhammad Ikhsan tan. (ind)

Halaman 6

orang. Terdiri dari 192 tenaga guru dan 17 tenaga penyuluh.

Dari keseluruhan jumlah itu, berdasarkan hasil tes tulis dan wawancara elektronik hanya sebanyak 87 orang dinyatakan lulus memenuhi passing grade. Untuk formasi penyuluh sebanyak 17 orang seluruhnya lulus sementara formasi guru hanya 70 orang dari total terdaftar masuk dalam kuota 192 orang. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

Sumbawa Ketiga Terbaik Pelaporan LHKPN

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari hasil evaluasi KPK terkait Pencapaian Kepatuhan LHKPN tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menempati peringkat tiga dengan kepatuhan 100 persen. Setelah PemkabTapanuli Selatan dan Pemprov Bali. Untuk itu, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc, menyampaikan apresiasinya atas respon cepat ASN wajib lapor yang telah memenuhi salah satu tanggung jawabnya selaku penyelenggara Negara.

Seperti disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Tajuddin, Kamis (21/3), setelah Bupati Sumbawa mencanangkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 100 persen beberapa waktu lalu, sebanyak 221 ASN wajib lapor segera mengisi dan menyampaikan e-LHKPN Tahun Pelaporan 2018. Hingga 15 Maret 2019, seluruh penyelenggara Negara di lingkungan Pemkab Sumbawa yang wajib lapor telah merampungkan pengisian e-LHKPN nya.

Mengingat Penyampaian LHKPN ini merupakan amanat UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Bupati telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemkab Sumbawa Tahun 2018 sebagai wujud komitmen pemerintahan Husni-Mo dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Kedepan Bupati berharap agar kepatuhan para ASN wajib lapor dapat terus dipertahankan sehingga penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumbawa memiliki kredibilitas yang baik di masyaTajuddin rakat. (arn/*)

Penghargaan yang diterima Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menunjukkan komitmen terhadap kemajuan dunia pendidikan dengan menghadiri Rapat Koordinasi terpadu penjaminan mutu pendidikan pusat dan daerah.

Sekaligus menerima penghargaan sebagai daerah terbaik dalam penyelenggaraan pendampingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, H. Syahril, M.Pd, Rabu (20/3). Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Pembinaan SD Dirjen Dikdasmen Kemendikbud.

“Beliau satu-satunya Bupati yang hadir karena sangat menyadari bahwa mutu pendidikan adalah inti dan tujuan dari semua kegiatan kebijakan dan pelaksanaan pro-

gram-program pendidikan,” terang H. Syahril.

Penghargaan ini, lanjut H. Syahril, terkait pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, melalui kegiatan kemitraan dengan LPMP NTB. Dalam progam pendampingan impementasi SPMI. ”Ini tak lepas dari komitmen Bupati terhadap pendidikan di daerah ini,” tukas H. Syahril. (arn/*)

H. Syahril

Fenomena Bunuh Diri Remaja, Potret Kegagalan Komunikasi

Pemusnahan Obat Kedaluwarsa Akhirnya Dianggarkan

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menyebut fenomena kasus bunuh diri para remaja di Dompu sebagai bentuk kegagalan orang tua dalam berkomunikasi dan mendidik anak.

Kurangnya perhatian dan komunikasi anak dengan orang tua membuat anak cepat putus asa. Sehingga, mereka mengambil jalan pintas mengakhiri hidup.

Penanganan kasus bunuh diri, pemerintah tidak boleh reaktif tapi harus memberikan solusi permanen dan berkelanjutan agar tidak terus bertambah kasusnya.

H. Bambang M. Yasin

Hal itu disampaikan Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin kepada wartawan di pandopo Bupati, Rabu (20/ 3). “Kalau menurut saya, ini kegagalan orang tua mendidik anak. Kegagalan

sekolah menyampaikan pesan – pesan moral. Karena apa?

Sekolah dan guru kita sekarang itu, karena mengejar jam sertifikasi. Interaksi sosial antar guru, antar orang tua, lingkungan ini sebenarnya menimbulkan distorsi – distorsi di tengah masyarakat,” kata H. Bambang.

Ia mencontoh beberapa ka-

sus bunuh terakhir di Kecamatan Huu yang mengambil jalan pintas untuk bunuh diri karena HP-nya diambil orang tuanya. Begitu juga dengan siswi Tsanawiyah yang coba bunuh diri karena hanya diberi uang Rp5 ribu dari Rp10 ribu yang diminta.

H. Bambang pun meminta kepada Dinas P3A Kabupaten Dompu untuk melakukan pemetaan kasus di Huu dengan mendalami profil keluarga dan anak pelaku bunuh diri melalui tetangga hingga teman sekolahnya. Atas dasar itu, potensi kejadian yang sama pada keluarga bisa dinormalisasi. “Walaupun ini tidak bisa digeneralisir kasusnya,” katanya.

Rencana Kementerian Agama bersama aparat keamanan untuk melakukan pembinaan di setiap masjid pada

Jumat (22/3) ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Bupati. Namun ia tidak ingin, kegiatan tersebut hanya dilakukan pada Jumat itu saja dan itu akan terkesan seperti pemadam kebakaran. Ketika apinya padam, mereka pun pulang. “Saya dukung kegiatannya Jumat besok, tapi jangan hanya pada hari Jumat itu saja,” ingatnya.

Terkait usulan penetapan KLB kasus bunuh diri di Huu, H. Bambang memastikan tidak akan dilakukannya. Selain tidak adanya regulasi yang mengaturnya, tindakan reaktif itu justru akan memicu kejadian serupa pada wilayah lain. Soal perhatian pemerintah, pasti akan ada karena itu menjadi tugasnya. Tapi menyalahkan pemerintah atas fenomena itu, tidak bisa juga dibenarkan. (ula)

(Suara NTB/ula)

Industri Mini Pakan Ternak Diharap Segera Terwujud

Nasib ASN Eks Tipikor di Tangan Kepala Daerah Kota Bima (Suara NTB) – Nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana Tipikor ruang lingkup Pemerintah Kota Bima kini ada di tangan Kepala Daerah. Pemerintah Pusat memberikan waktu hingga 30 April mendatang untuk melakukan pemecatan.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP, surat batas waktu telah diterima, kini sejumlah ASN di Kota Bima eks napi Tipikor masih menunggu keputusan dari Kepala Daerah.

“Masih kita tunggu saat ini. Tapi sebelumnya kita sudah menghentikan gaji dan insentif lainnya,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (20/3).

Diakuinya, tercatat ada tujuh ASN yang diajukan untuk dipecat, namun empat orang diantaranya sudah terlebih dahulu diberhentikan gajinya sejak Januari 2019 kemarin. Sayangnya Supratman enggan menyebutkan inisial ASN tersebut. “Nanti setelah resmi saja baru dibeberkan,” katanya.

Ia mengaku, tidak ada kendala dalam hal pemecatan ASN yang pernah divonis tetap terlibat korupsi. Jika mengacu pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahkan bisa dilakukan pemecatan secara tidak hormat. “Tidak mengenal lama hukuman. Jika terbukti dan divonis hakim Pengadilan karena terlibat korupsi bisa langsung dipecat,” katanya.

Kata dia, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan ASN tersandung korupsi, justru memperkuat kewenangan Kepala Daerah. “SKB ini justru memperkuat. Pengecualiannya adalah ASN yang melakukan tindakan pidana umum, namun waktunya hanya diatas dua tahun baru bisa dipecat,” katanya.

Saat ditanyakan apakah tujuh ASN yang diajukan dan empat orang diantaranya tidak menerima gaji masih aktif atau masuk kantor, Supratman enggan mengetahuinya secara pasti. “Soal tidak masuk atau tidak tanyakan saja pada atasannya masing-masing,” pungkasnya. (uki) Supratman

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat menerima penghargaan sebagai daerah terbaik dalam penyelenggaraan pendampingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Bupati Tunjukkan Komitmen, Sumbawa Daerah Terbaik SPMI

(Suara NTB/arn)

Dompu (Suara NTB) – Pemusnahan obat kedaluwarsa yang sempat terkendala anggaran berpeluang dieksekusi. Menyusul telah dikucurkannya anggaran pemusnahan oleh pemerintah daerah. Targetnya, April mendatang pemusnahan sudah bisa dilakukan.

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain mengatakan, dengan dialokasikannya anggaran tersebut ditargetkan pemusnahan sudah bisa dilakukan April mendatang.

“Sekarang sudah ada anggaran tinggal menunggu waktu saja. Kemungkinan bulan depan kita adakan pemusanahan obat-obatan kedaluwarsa ini,” kata dia menjawab Suara NTB di kantornya, Selasa (20/3).

Pihaknya sudah menargetkan obat-obatan tersebut dimusnakan dalam waktu dekat. Namun, diakuinya belum ada konsep yang matang terkait cara pemusahannya. Apakah dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau secara mandiri dan disaksikan pihak terkait seperti BPOM. Banyaknya obat kedaluwarsa yang terkempul sejak tahun 2008 ini, ungkap Abubakar Husain, bukan karena tak dimanfaatkan oleh puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan. Melainkan murni beberapa kendala yang dihadapi saat pengadaan obat. Seperti kurang memperhatikan masa kedaluwarsanya serta obat yang didatangkan jauh melebihi kebutuhan masyarakat.

“Dua hal itu yang menjadi kendala kita, ada yang kelebihan pengadaan dan mendekati masa kedaluwarsa,” jelasnya.

Sebagai bahan evaluasi untuk mengurangi jumlah obat kedaluwarsa kedepan, Dikes akan lebih berhati-hati dan teliti dalam pengadaan. Minimal obat tersebut baik berbentuk cairan maupun pil akan dipastikan datang dengan masa kedaluwarsa dua tahun. Selain itu penyimpanan dan penyaluran ke tiap pusat pelayanan kesehatan pun akan mulai diperketat.

“Kalau umpanya pengadaan tahun ini ya kita undur dulu supaya tidak numpuk, sehingga tidak ada lagi obat-obat yang kita temukan kedaluwarsa. Itu yang kita harapkan sekarang,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

Dompu (Suara NTB) Janji Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian RI untuk menghadirkan industri pakan ternak mini di Kabupaten Dompu sebagai upaya pemberian nilai tambah atas produk unggulan daerah diharapkan segera diwujudkan.

Terlebih Kabupaten Dompu dan pulau Sumbawa khususnya merupakan daerah penghasil jagung nasional dan kebutuhan bahan baku lainnya akan tercukupi.

“Ini harapan kita bersama (menghadirkan industri pakan ternak mini). Sebagai daerah penghasil daging, kita butuh industri pakan, apalagi Dompu sebagai daerah jagung,” kata kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, keberadaan industri pakan akan memberi nilai tambah bagi peningkatan ekonomi daerah. Selama ini, jagung petani langsung dibawa ke Jawa dalam bentuk pipilan dan diproses di Jawa untuk industri pakan (Suara NTB/Uki)

ternak. Ketika diolah di Dompu, biaya transportasi pengiriman jagung bisa dikurangi dan menjadi tambahan harga jagung ke petani.

Keberadaan pabrik pakan ternak sangat memungkinkan didirikan di Kabupaten Dompu. Bahan untuk industri pakan ternak sebagian besar tersedia dalam daerah seperti jagung, dedak dan tebu. Sehingga keberadaan pabrik pakan ternak bisa dikolaborasikan dengan pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Pekat. “Mudah – mudahan dengan adanya industri pakan ternak, petani jagung juga akan diuntungkan,” ungkapnya.

Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, Ir. H. Badrul Munir, MM dalam salah group WhatsApp awal pekan lalu mengungkapkan, rencana membangun pabrik pakan ternak mini ini sudah mencuat sejak 2011 lalu. Tapi kendalanya, tidak ada investor yang mau mendirikan pabrik pakan karena biaya angkut ke darah pasar mahal. “Lagi pula, pangsa pasar ternak ada di Jawa dan Sumatra,” katanya.

Tapi kesepakatan saat itu, lanjutnya dibangun bukan pabrik pakan tetapi pabrik tepung jagung. Karena kualitas jagung di pulau Sumbawa tinggi. “Mungkin ada kajian lain dari pak Dirjen,” katanya kembali.

Keberadaan pabrik pakan mini di Dompu sangat memungkinkan terjadi dengan pangsa pasar wilayah NTB dan NTT. Kebutuhan akan industri ternak untuk memenuhi kebutuhan pariwisata masih sangat terbatas, seperti yang disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat NTT dalam kunjungan kerjanya di Dompu beberapa waktu lalu. Tentu keberadaan pabrik pakan ternak ini akan cukup terbantu bila pelabuhan Nusantara Kilo berhasil dibangun dan dioperasionalkan sebagai jalau transportasi laut mendekatkan pasar. (ula)

(Suara NTB/Ist)

VAKSINASI - Seekor anjing yang terindikasi rabies hendak diberi vaksin oleh pihak Disnak dan Keswan Kabupaten Bima, belum lama ini.

Kementan Tetapkan Pulau Sumbawa Status Wabah Rabies Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak dan Keswan) Kabupaten Bima, Ir. Abdollah, mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah menetapkan Pulau Sumbawa dalam status wabah penyakit rabies.

Abdollah mengaku, penetapan status tersebut berdasarkan surat Kepmen dengan nomor 223/KPTS/PK.320/M/3/ 2019 yang ditandatangi oleh Mentan, Amran Sulaiman tertanggal 18 Maret 2019 kemarin. “Dengan ditetapkannya status ini, Mentan mengarahkan perlu dilakukan respon cepat dan pemberantasan di daerah wabah,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (20/3).

Menindaklanjuti peneta-

pan status tersebut, pihaknya langsung meresponnya dengan memusatkan perhatian di wilayah Kecamatan Tambora.

Mengingat Tambora termasuk wilayah beresiko sangat tinggi rabies. “Mengapa Tambora beresiko tinggi, karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Dompu yang sudah KLB rabies,” ujarnya.

Diakuinya, berdasarkan data Disnak dan Keswan setempat, kasus gigitan anjing pada manusia ada sebanyak 57 orang. Sementara jumlah anjing yang menggigit sebanyak 46 ekor. “Data ini yang kita catat hingga 18 Maret 2019,” katanya.

Untuk antisipasi dampak gigitan tersebut, Abdollah mengaku sudah dilakukan

penyuntikan Anti Rabies (VAR) sebanyak 48 orang. Kemudian korban yang sudah disuntik Serum Anti Rabies (SAR) ada 4 orang. “Sampel otak positif rabies 5 ekor, 4 di Sanggar, 1 di Madapangga.

Kemudian sampel negatif ada 31 ekor,” jarnya.

Tidak hanya itu, Abdollah menambahkan pihaknya sudah melakukan vaksinasi rabies sebanyak 500 ekor.

Dengan sebaran di wilayah Kecamatan Sanggar, Donggo dan Madapangga. “Gigitan anjing menyebar pada 24 desa pada 10 Kecamatan.

Yakni Sanggar, Donggo, Madapangga, Bolo, Soromandi, Woha, Ambalawi, Langgudu, dan Lambu dan Tambora,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

Halaman 8

Rawan Disalahgunakan, Bawaslu Awasi Ketat Distribusi Formulir C6 Mataram (Suara NTB) Salah satu potensi kerawanan kecurangan Pemilu 2019 yang juga diatensi yakni penggunaan formulir C6, atau surat panggilan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada hari H pemilihan tanggal 17 April. Jika tidak diawasi dengan ketat, penggunaan C6 ini berpotensi besar disalahgunakan.

(Suara NTB/ndi)

BINTEK - KPK bekerjasama dengan KPU NTB memberikan Bintek penyusunan LHKPN kepada partai politik.

KPK Ajari Parpol di NTB Susun LHKPN Mataram (Suara NTB) Calon anggota legislatif (Caleg) terpilih hasil Pemilu 2019, diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyampaian LHKPN merupkan syarat wajib bagi caleg terpilih untuk bisa dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai anggota wakil rakyat terpilih periode 2019-2024.

Dalam rangka itulah, KPU Provinsi NTB bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bimbingan teknis (Bintek) kepada partai politik terkait tata cara pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Diharapkan dengan Bintek pengisian LHKPN ini, maka caleg terpilih bisa langsung dapat melaporkan harta kekayaan awal sebagai penyelenggara negara.

“LHKPN ini akan menjadi syarat utama nantinya untuk pemenuhan syarat calon terpilih untuk ditetapkan sebagai Anggota DPRD. Karena itu, sejak dini parpol atau petugas parpol harus memahami tatacara penyusunan LHKPN, agar nantinya memudahkan Caleg terpilih dalam melaporkan harta kekayaannya,’’ ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, Rabu (20/3).

Bintek penyusunan LHKPN kepada partai politik di NTB digelar di gedung Sekretariat DPRD NTB. Penyampaian teknis penyusunan LHKPN disampaikan langsung oleh Direktorat PP LHKPN KPK RI. Dikatakan Suhardi, Bintek penyusunan LHKPN tersebut sangat penting, karena rata-rata kendala bagi anggota dewan terlambat atau tidak menyampaikan laporan hartanya Kekayaan lantaran kesulitan dalam melakukan penyusunan, lebih-lebih proses pelaporannya menggunakan aplikasi teknologi.

“Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara saat ini tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi dilakukan dengan basis teknologi informasi secara online yaitu e-LHKPN. Karena itu sangat membutuhkan keseriusan dari peserta agar dapat memahami tata cara penyusunannya,” jelas Suhardi.

Pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara merupakan suatu keniscayaan pada era keterbukaan dan transparansi saat ini. Dengan penyampaian laporan harta kekayaan, juga merupakan sebagai bentuk kontrol kepada pejabat terkait dengan peningkatan kekayaan. Apakah peningkatan kekayaan pejabat yang bersangkutan dinilai wajar atau tidak.

“KPU tidak mensyaratkan LHKPN sebagai syarat utama pada saat pencalonan, karena caleg belum menjadi penyelenggara negara. Namun setelah resmi jadi penyelenggara negara, maka sebagai upaya bersama untuk memberantas korupsi, maka penting diketahui jumlah harta kekayaan diawal menjabat dan melihat perkembangan harta setiap tahunnya, karena LHKPN harus dilaporkan setiap tahun.

Paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya,” jelas mantan ketua KPU Kabupaten Sumbawa ini.

Penyampaian LHKPN tidak saja penting bagi anggota dewan, namun Juga seluruh pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Termasuk KPU. Dikatakan Suhardi, sebagai penyelenggara negara, KPU juga diwajibkan menyusun LHKPN dan saat ini sedang melaksanakan proses penyusunan.

“Intinya pemerintah melalui KPK ingin mewujudkan pemerintahan, birokrasi dan penyelenggara negara yang bersih dan berintegritas. Sehingga langkah-langkah mulia ini tentu sudah sepatutnya kita dukung bersama,” ungkap Suhardi.

Ditempat yang sama, pejabat spesialis LHKPN KPK RI yang memberikan materi bintek kepada pada peserta, Galuh Sekardhita Buana mengatakan Bimbingan Teknis penyusunan LHKPN ini merupakan suatu keharusan yang sudah diatur dalam regulasi. “Bintek LHKPN ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pelaporan LHKPN bagi caleg terpilih,” katanya.

Dari pantauan Suara NTB dalam jalannya pelaksanaan Bintek tersebut, para peserta yang berasal dari semua DPD/ DPW Partai Politik Provinsi NTB terlihat cukup serius mengikuti bimtek tersebut. Mereka diharapkan dapat membantu para caleg terpilih yang berasal dari partai masingmasing untuk menyusun LHKPN bagi caleg terpilih. (ndi)

Jokowi Diagendakan Pimpin Konsolidasi Pemenangan di NTB Mataram (Suara NTB) Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke NTB yang direncanakan Hari Jumat (22/3) besok. Juga akan dimanfaatkan Jokowi untuk melakukan pertemuan terbatas dengan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf untuk daerah Provinsi NTB. Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat semangat Pemenangan di NTB. Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf NTB, H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan bahwa kedatangan Jokowi ke NTB dalam rangka kunjungan kerja, Jumat besok ini, juga diagendakan akan bertemu dengan TKD untuk membahas Pemenangan Pilpres di NTB. “Pak Jokowi datang ke NTB sebagai Presiden, jadi agendanya acara pemerintahan. Tapi di sela-sela kegiatan kunjungan beliau itu, beliau juga ingin bertemu dengan TKD dalam rangka konsolidasi pemenangan,” kata Misbach yang ditemui di ruang kerjanya.

Pertemuan TKD dengan Jokowi tersebut akan diikuti oleh sekitar 500 peserta yang berasal dari semua anggota parpol koalisi pendukung Paslon nomor 1 itu. ”Kita akan hadirkan sekitar 500 orang dari perwakilan partai politik koalisi di NTB. Karena ini acara TKD, jadi tidak melibatkan relawan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, TKD akan meminta pengarahan langsung dari Jokowi dalam mengahadapi Pilpres yang sudah di depan mata. Menurut Misbach, pihaknya perlu mendapat pengarahan langsung dari Jokowi, untuk membakar semangat juang tim pemenangan di NTB agar bergerak maksimal di sisa waktu masa kampanye ini. Sehingga target-target pemenangan bisa diraih dengan maksimal.

“Waktu pertemuannya singkat sekali, tapi kita akan manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk minta pengarahan dari beliau agar mesin politik yang ada di NTB bisa bergerak efektif,” jelasnya.

Dikatakan Misbach, sejauh ini, tren Jokowi-Ma’ruf di NTB cukup positif, dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Diakui Misbach, bahwa saat ini elektabilitas Jokowi sudah melampaui elektabilitas PrabowoSandi. Sehingga dengan kedatangan Jokowi ke NTB untuk sekian kalinya ini, bisa meningkatkan kemenangan dengan maksimal. (ndi)

Karena itulah, salah satu item yang akan diawasi dengan ketat oleh Bawaslu yakni penggunaan formulir C6. Bawaslu melalui petugas pengawas di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan mengawasi C6 mulai dari proses distribusinya. Bawaslu akan memastikan C6 tersebut sampai kepada pemilih yang berhak.

“Kita akan cek apakah distribusi C6 sudah terdistribusi ke semua pemilih. Jika tidak maka akan cek berapa yang tidak terdistribusi, kemudian kita harus tahu alasan, apakah mereka sudah meninggal dunia atau pindah domisili sehingga pemilih tidak berada di tempat,” kata komisioner Bawaslu NTB divisi SDM, Itratif kepada Suara NTB. Pengawasan penggunaan

C6 ini akan dilanjutkan pada saat hari H pemilihan. Setiap calon pemilih yang datang ke TPS harus dipastikan mereka membawa dan menunjukkan formulir C6. Karena C6 merupkan syarat bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk bisa mendapatkan kertas surat suara yang akan dicoblos.

“Itu penting untuk dicek C6nya, sehingga pemilih yang datang dapat diketahui apakah mereka pemilih dari DPT, dari DPTb atau pemilih khusus.

Kita akan hindari jangan sampai C6 ini digunakan oleh orang lain untuk menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Lebih jauh disampaikan Itratif, pengawasan terhadap penggunaan formulir C6 tersebut sengat penting. Selain untuk mengantisipasi penyalah-

gunaan, juga untuk memastikan bahwa mereka yang menyalurkan hak pilihnya benarbenar rill, yakni orang yang bersangkutan yang terdaftar dalam DPT. Sementara untuk pemilih tambahan akan menujukan formulir A5 sebagai tanda mereka sebagai pemilih tambahan. Dan terakhir pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam DPT namun mereka bisa menunjukkan e-KTP. “Itu sangat penting karena menyangkut penggunaan surat suara. Jangan sampai ada perbedaan antara pengguna surat suara dengan distribusi C6.

Karena kalau itu terjadi, maka rentan kecurangan dan juga bisa menjadi perosoalan dalam pemilihan besok ini,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah soal C6 tersebut, Ketua KPU NTB,

Suhardi Soud mengajak bahwa C6 tersebut termasuk salah satu yang rawan disalahgunakan. Karena itu pihaknya telah menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/ Kota agar benar-benar cermat dan ketat dalam pendistribusian formulir C6 tersebut. Ia menekankan kepada penyelenggara di lapangan agar harus memastikan bahwa C6 itu didistribusikan kepada orang yang benar-benar berhak.

Ia menuturkan, pengalaman dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, bahwa distribusi formulir C6 salah satu yang menjadi persoalan serius oleh peserta pemilu. Karena, ada ketidaksinkronan data formulir C6 dengan data-data lainnya. Sehingga celah disalahgunakan sangat rentan.

“Harus ada catatan yang detail mengenai berapa jumlah C6 yang diterima, berapa yang telah dibagikan dan berapa yang kembali karena tidak ketemu orangnya,” tegas Suhardi.

Ia meminta kepada KPU

(Suara NTB/dok)

Itratif Kabupaten/Kota agar sisa formulir C6 yang tidak digunakan karena berbagai kendala di lapangan, agar sesegera mungkin dilaporkan ke KPU Provinsi dengan cara berjenjang. Hal itu untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan formulir C6 untuk melakukan kecurangan. (ndi)

(Suara NTB/why)

SABU - Kabid Humas H. Purnama (duduk kiri) menunjukkan barang bukti sabu dari tersangka NH.

Sabu Asal Pontianak Masuk Dompu Lewat Paket Kilat Mataram (Suara NTB) – Peredaran narkoba modus paket mulai merambah Kabupaten Dompu. Kali ini seorang wanita, NH (28) tertangkap karena terlibat pengiriman empat poket besar sabu seberat 48,2 gram. Paket itu baru saja diambil di kantor agen jasa pengiriman paket kilat.

Kabid Humas Polda NTB AKBP H Purnama mengatakan, tersangka NH ditangkap tim Subdit I Ditresnarkoba saat baru usai mengambil paket di Kelurahan Bada, Dompu. “Tersangka sempat melempar barang yang baru saja diambil tersebut,” ujarnya Rabu (20/3). Polisi yang meng-

gerebeknya kemudian membuka kardus cokelat. Ditemukan isinya empat bungkus besar sabu. “Setelah ditimbang berat kotor plastik berisi sabu itu 48,2 gram,” sebutnya.

Dari interogasi, tersangka NH mengaku dia hanya orang suruhan dari pemilik barang.

Nama pemilik barang dengan

Delapan Warga AS Gelar Pemeriksaan Kesehatan Ilegal Dideportasi

(Suara NTB/ist)

WNA - WNA Ameriksa Serikat tertangkap operasi pengawasan keimigrasian sedang memeriksa kesehatan warga Tanjung, Lombok Utara. Para WNA anggota organisasi internasional IMR ini dideportasi.

Mataram (Suara NTB) Delapan warga negara Amerika Serikat dipulangkan kembali ke negaranya sejak Sabtu (16/ 3) sampai Senin (18/3). Mereka dideportasi karena menyelenggarakan bakti sosial ilegal, berupa pemeriksaan kesehatan terhadap warga terdampak gempa di Lombok Utara.

“Mereka tidak memiliki izin dari lembaga terkait saat melakukan pemeriksaan kesehatan di Desa Karang Nangka, Tanjung, Lombok Utara,” ucap Kepala Kantor Imigrasi I TPI Mataram Kurniadie dikonfirmasi Rabu (20/3).

Delapan WNA asal AS ini terdiri dari tujuh wanita yakni EMF (25), dr PR (51), KM (43), MR (24), MH (40), KK (23), ABH (44), dan satu pria dr CSKC (37). Mereka terbukti melanggar pasal 75 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga diberi sanksi administrasi.

“Mereka tergabung dalam organisasi International Medical Relief atau IMR,” jelasnya. Pendeportasian secara bertahap melalui Lombok International Airport (LIA). Kurniadie menerangkan bahwa para WNA itu dideteksi melalui operasi pengawasan ke-

imigrasian sejak 11 Maret lalu.

Sementara mereka masuk ke Indonesia berurutan sejak 25 Februari sampai 9 Maret 2019.

“WNA dari AS ini masuk menggunakan bebas visa kunjungan singkat. Masa berlakunnya memang 20 hari. Tetapi kegiatan mereka ini tidak sesuai dengan tujuan visanya,” terangnya. Organisasi IMR, sambung Kurniadie, tidak memiliki surat izin atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial dalam melakukan kegiatannya. Meskipun organisasi itu relawan untuk daerah terdampak bencana.

“Organisasi ini bermarkas di Amerika. Bergerak di bidang bantuan daerah yang terkena bencana, semua lini bantuannya mulai dari kesehatan, pendidikan, dan kebersihan lingkungan,” paparnya. Sementara organisasi tersebut diduga melanggar pasal 2 Permenkes RI No 67/2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

Organisasi IMR tersebut, kata Kurniadie, juga diduga tidak menaati UU RI No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sejumlah kejanggalan lainnya yakni para WNA ini membawa sediaan obat yang tidak memiliki izin edar di Indonesia. “Ada 69 jenis obat, 11 tidak terdaftar. Obat sudah disita dan dimusnahkan BBPOM,” tandasnya. (why)

inisial EF tertera sebagai nama penerima. “Orang berinisial EF ini sebelumnya menyuruh NH mengambil barang. Alamatnya sedang kita selidiki,” ucap Purnama.

Sampai saat ini hasil penyidikan polisi, barang dikirim dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pengirimnya dengan in-

isial HN. “Kita juga berkoordinasi dengan Polda di sana untuk menelusuri pengirimnya ini,” ujarnya. Tersangka NH sudah diamankan di Rutan Polda NTB. Tersangka disangka melanggar pasal pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 UU RI No35/2009 tentang narkotika. (why)

Kasus Kebun Kopi Tambora, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mataram (Suara NTB) – Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Heru Priyanto, terdakwa perkara korupsi kebun kopi tambora tahun 2006. Eksepsi dianggap sudah masuk pokok perkara. Hakim memerintahkan sidang dilanjutkan ke pemeirksaan saksi.

Hal tersebut diputuskan hakim dalam agenda pembacaan putusan sela, Rabu (20/3) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Putusan sela dibacakan ketua majelis hakim Ferdinand M Leander. “Putusan menyatakan eksepsi terdakwa,” ucap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi ditemui kemarin.

“Alasannya karena dalil eksepsi terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara,” imbuhnya. Eksepsi terdakwa sebelumnya memuat bahwa dakwaan jaksa kabur sebab tidak jelas memuat peran perbuatan korupsi yang didakwakan.

“Karena eksepsi ditolak, maka hakim memerintahkan sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan,” kata Fathurrauzi.

Terdakwa Heru sebelumn-

ya diajukan ke persidangan atas dakwaan korupsi pengelolaan kebun kopi Tambora tahun 2006. Heru disebut tidak membayarkan hasil pengelolaan kebun kopi Tambora pada tahun 2006, bersama-sama dengan Suparno –Kepala Kebun dan Syafruddin Idris –Pelaksana Kegiatan.

Pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp31 juta tidak disetor ke kas negara. Selain itu, ada juga sebesar Rp8 juta untuk operasional terdakwa yang saat itu menjabat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima.

Pengelolaan kebun kopi di Desa Oi Bura Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dilaksanakan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bima tahun 2016. Pengelolaan kopi tersebut di bekas lahan Hak Guna Usaha PT Banyuaji.

Total anggaran yang digelontorkan Rp378 juta. Penggunaan anggaran berupa pemetikan kopi gelondongan basah dan penjualan hasil kopi dalam rentang Bulan Juli sampai Oktober 2006. Akibat korupsi, negara dirugikan Rp218 juta. (why)

Kamis, 21 Maret 2019

Pemkab Lotim Pastikan Pecat Pejabat Eks Koruptor Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan H. M. Sukiman Azmy, MM dan H. Rumaksi Sjamsuddin, SH akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemberhentian terhadap eks koruptor yang masih aktif bekerja di daerah ini.

Tindakan itu diambil berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri untuk memastikan birokrasi di semua daerah di Indonesia terbebas dari pejabat yang sebelumnya terjerat kasus korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Muhammad Hairi, SIP, MSi, menyebutkan, 16 orang pejabat eks koruptor di Kabupaten Lotim hingga saat ini masih aktif bekerja. Mereka tersebar di sejumlah OPD. Sebanyak 16 pejabat itu akan diberhentikan paling lambat tanggal 30 April mendatang dengan dikeluarkannya SK pemberhentian oleh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.

“Kita di Lotim memang terdapat 16 orang pejabat eks koruptor yang saat ini masih aktif bekerja namun gaji sudah diberhentikan sejak 1 Januari 2019. Untuk pemberhentiannya pun, Pemkab Lotim mengambil batas akhir,” terang Hairi, Rabu, (20/3).

Pemberhentian tidak dilakukan karena belasan mantan koruptor tersebut saat ini sedang melakukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila upaya yang mereka lakukan dikabulkan dan menang, maka gajinya tetap akan diberikan secara utuh sejak dilakukan penahanan Bulan Januari 2019. Namun apabila tidak dikabulkan untuk menang, maka kerugian negara tidak ada karena gaji sudah ditahan.

“Mereka tetap bekerja seperti biasa sebagai staf, jabatan yang kita cabut dengan gaji tidak diberikan sejak Januari 2019. Selain itu, yang bersangkutan juga tidak dipakai dalam sejumlah kegiatan,” ujarnya.

Dikatakan Muhammad Hairi, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri itu yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), dan Kepala BKN. Namun untuk di Kabupaten Lotim memastikan saat ini tidak ada mantan koruptor yang memiliki jabatan strategis yang dilantik beberapa waktu lalu.

Untuk di Kabupaten Lotim, jumlah pejabat mantan koruptor sebelumnya sebanyak 22 orang, namun 1 orang pindah ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar), 1 orang pindah ke Lombok Tengah (Loteng) dan 4 orang dalam proses pensiun. Sehingga tersisa 16 orang. (yon)

SUARA NTB

Halaman 9

Polisi Siap Telusuri Dugaan Pungli Sertifikat PTSL Selong (Suara NTB) Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, menyebutkan selama tahun 2019 ini belum menerima adanya delik aduan dalam dugaan pungutan liar (pungli) oleh pemerintah desa dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) dari masyarakat. Apabila laporan itu ada, maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk menelusurinya.

“Sampai sekarang belum ada yang mengadu atau melapor ke kami. Kalau ada maka tentu akan kami atensi,” terangnya, Rabu, (20/3).

Dijelaskan Yogi, untuk PTSL itu sendiri sudah aturan dalam pembiayaan yang ditarik dari masyarakat yaitu untuk biaya pengukuran, biaya patok, dan materai. Itupun mengacu pada peraturan desa (perdes) yang tentunya tidak diperbolehkan melebihi dari Rp350 ribu. Apabila perdes Rp1 juta. Maka itu masuk dapat diatensi dengan dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena tidak sesuai aturan.

“Jika ada masyarakat yang merasa dirugikan. Pungutan untuk PTSL melebihi dari Rp350 ribu.

Silahkan laporkan dan kita siap

untuk tindaklanjuti,” terangnya.

Ketika dalam menelusuri suatu kasus dugaan pungli PTSL inipun harus disertai bukti-bukti. Artinya masyarakat tidak bisa mengadukan hanya dengan kata-kata tanpa memiliki bukti yang kuat berupa kuitansi dan alat bukti lainnya.

Pasalnya, pelapor sendiri akan dimintai keterangannya karena itu menyangkut nama baik seseorang. “Selain masyarakat, jika ada pemberitaan di media, laporan dari intel dengan adanya bukti-bukti. Tentu akan kami telusuri,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, membenarkan jika PTSL ini diwarnai dengan pengaduan masyarakat yang secara merata terjadi di semua desa di Kabupaten Lotim terutama yang mendapat jatah PTSL tahun 2018 lalu. Menurut Haris, PTSL memungut tidak melalui mekanisme APBD. Sementara masyarakat menilai jika pungutan kepada pemohon sertifikat PTSL ini masuk dalam kategori pungutan liar.

“Setiap pengaduan yang masuk khusus desa. Pasti terdapat

(Suara NTB/yon)

I Made Yogi Purusa Utama atau tidak dan menelusuri poinpoin jenis pungutan yang tertuang di dalamnya. Pasalnya dalam aturan, pungutan itu tidak diperbolehkan selain untuk proses kepemilikan PTSL. (yon)

Belasan Gedung SD/SMP di Lotim Retak Akibat Gempa, KBM Tetap di Dalam Kelas

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram Saiful Alam Rabu (20/3) menunjukkan barang bukti laptop diduga hasil pencurian.

Sakit Hati, Mahasiswa Diduga Curi Barang Kawannya

Muhammad Hairi

PTSL. Hal tersebut dikarenakan masyarakat beranggapan pembuatan PTSL ini gratis,”terang Haris, Selasa, (19/3).

Sehingga inilah yang belum difahami betul oleh masyarakat karena pembiayaan gratis itu hanya masuk ke BPN. Sementara dalam peraturan dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agraria, sehingga diberikan batasan bahwa pemerintah desa boleh melakukan pemungutan terhadap penerbitan sertifikat prona/PTSL tapi tidak boleh lebih dari Rp350 ribu. Sehingga pemerintah desa harus menguatkan kembali dengan peraturan desa (Perdes) untuk penyelesaian kepemilikan.

Inspektorat tetap melakukan audit terhadap setiap pengaduan yang masuk. Misalnya mencari jumlah permohonan PTSL serta nominal yang ditetapkan apakah melebihi Rp350 ribu

Mataram (Suara NTB) – Tersangka AS alias SD (19), sakit hati dengan kawan mainnya yang menurutnya sombong. Atas dasar itu, seorang mahasiswa ini menyatroni rumah korban. Laptop dan kamera digital korban digondol.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan, tersangka mengenal korbannya sebagai teman bermain. Meski mereka tinggal beda desa. Tersangka di Desa Guntur Macan sementara korbannya di Desa Dopang, Gunungsari,

Lombok Barat. “Tersangka merasa sakit hati. Menurutnya dia korban ini sangat sombong terhadap dia,” ucap Kapolres Rabu (20/3).

Niat mencuri tersangka muncul ketika melihat korban melintas melewati rumahnya. Tanpa menunggu lama, tersangka lalu menuju rumah korban. Mudah saja tersangka masuk. “Pintu rumah tidak pernah dikunci. Pelaku dengan leluasa mengambil barang korban,” terangnya.

Barang-barang korban itu antara lain laptop Acer 14 Inchi, dan

kamera digital Nikon DSLR. “Setelah mengambil itu, barang yang diduga didapat dari hasil mencuri ini masih disimpan di rumahnya. Masih ada pada saat digeledah dan kita sita sebagai barang bukti,” ungkap Alam.

Tersangka setelah beraksi kabur menginap di rumah kawannya di Dopang, Gunungsari untuk menghilangkan jejak. Tetapi kemudian dapat tertangkap anggota Polsek Gunungsari. Motor tersangka juga disita, yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. (why)

Selong (Suara NTB) Sekitar 18 unit gedung pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami keretakan pada bagian temboknya akibat diguncang gempa, Minggu (17/3) lalu. Kendati demikian, kondisi itu tidak membuat guru maupun siswa trauma dan takut untuk bersekolah. Bahkan aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) pun tetap dilaksanakan di dalam kelas.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/3), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Zainuddin, menyebutkan, belasan sekolah mengalami keretakan sekitar 18 sekolah pada bagian tembok, pada SMP Satap di Jerowaru. Selebihnya, keretakan tembok sekolah dialami oleh SD yang terdapat di wilayah Kecamatan Sambelia dan Montong Gading.

Namun untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sendiri berjalan normal karena dalam waktu dekat akan dilakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) maupun ujian nasional kertas pensil (UNKP).

“Memang ada sekitar 18 sekolah baik SD maupun SMP

yang temboknya retak saat gempa hari Minggu lalu. Namun tidak mengancam keselamatan peserta didik. Proses KBM inipun tetap dilaksanakan di dalam kelas,” terangnya.

Meskipun tidak mengalami kerusakan yang cukup parah.

Namun kondisi keretakan yang dialami oleh sekolah akibat gempa ini tetap akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan perbaikan. Sehingga diharapkan adanya bantuan untuk proses perbaikan agar keretakan itu tidak menghantui peserta didik ketika berada di dalam kelas setiap harinya. “Tetap kita usulkan kondisi retak akibat guncangan gempa ini. Kita juga berharap agar menjadi perhatian pemerintah pusat,” harapnya.

Zainuddin mengungkapkan, pihaknya juga sudah melakukan pelatihan terhadap semua guru di Kabupaten Lotim terkait bencana gempa terutama mengatasi trauma yang dialami peserta didik. Dimana peserta didik diharapkan dapat memahami dan tidak trauma ketika terjadi bencana gempa yang saat ini sering terjadi. “Kita sudah dilakukan pelatihan terhadap guru untuk dilakukan trauma healing. Sehingga guru dan murid sama-sama dapat memahami bencana yang terjadi,” pungkasnya. (yon)

Produktif, Lahan Wakaf Luaskan Maslahat di Sumbawa Sumbawa (Suara NTB) – Tujuh bulan telah berlalu semenjak H. Mukhlis mantap mewakafkan lahan peternakannya di wilayah Labangka, Sumbawa. Lahan peternakan seluas 43 hektare itu, dilengkapi kandang pembibitan serta penggemukan sapi Sumbawa. Lahan tersebut merupakan salah satu aset berharga H. Mukhlis, pengusaha di bidang agrobisnis yang juga mengabdi sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Labangka.

Aset berharga ini, bagi H. Mukhlis, harta terbaik yang pantas untuk diwakafkan agar dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk kemaslahatan umat.

“Sekarang, alhamdulillah lahan wakaf itu tengah dikembangkan agar bisa produktif,” kata H. Mukhlis, wakif yang turut bantu mengelola lahan wakaf yang kini dikelola oleh Global Wakaf.

Selama tujuh bulan ini, lahan wakaf tersebut dikelola menjadi Lumbung Ternak Wakaf (LTW). Di lahan seluas 43 hektare itu, sekitar 500 sapi dikembangbiakkan. Ratusan ekor sapi ini juga merupakan wakaf ternak dari H. Mukhlis.

“Saat ini saya bantu mengelola lahan dan ternak wakaf itu, yang kini sepenuhnya jadi milik Allah. Alhamdulillah, bisa ikut berkontribusi mengembangkan aset wakaf ini, nambah pahala,” kata H. Mukhlis.

Ikut andil dalam pengelolaannya, H. Mukhlis mengaku bersyukur dengan tata kelola peternakan yang diterapkan oleh LPW. Lahan peternakan yang kini jadi aset wakaf itu lebih produktif. Begitu pula dengan pengembangbiakan 500 sapi, baik yang dalam proses breeding maupun fattening.

Pengembangbiakan ternak wakaf saat ini, menurut H. Mukhlis, lebih modern.Sebelumnya,pengembangbiakanternak yang ia terapkan bersifat tradisional.

Ratusan sapi yang ia ternak dilepas di lahan seluas 43 hektare itu untuk mencari makan. Cara tersebut umum bagi peternak Sumbawa dalam beternak sapi.

Namun demikian, cara tradisional tersebut kerap menimbulkan kerugian bagi para peternak di Labangka. H. Mukhlis mengatakan, savana di Labangka memiliki populasi anjing liar yang cukup besar. Hal ini berimbas pada tingginya angka kematian anak-anak sapi miliknya.

“Pernah saya kembangbiakkan 100 sapi. Dilepas begitu kan ke lah-

(Suara NTB/ist)

Lumbung ternak wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf an untuk cari makan. Betina yang baru melahirkan anaknya, anaknya banyak yang mati dimakan anjing.

Mungkin 20 yang selamat dari 100 sapi yang ada. Jadi kami peternak rugi juga,” ungkap H. Mukhlis.

Saat ini, sekeliling lahan peternakan yang telah diwakafkan itu telah dilengkapi ranch (pagar lahan). Pemagaran ini untuk menghindari adanya anjing liar yang masuk untuk memakan anak sapi.

“Karenainikanasetwakafya,jadiharus dijaga. Sapi-sapi dimasukkan ke ranch itu dandimonitoroleh21peternakbinaanGlobal Wakaf,” imbuh H. Mukhlis.

Pemberdayaan 21 peternak lokal tersebut dinilai H. Mukhlis turut membantu perekonomian peternak sekitar. Sebelumnya, lahan peternakan itu hanya dikelola oleh 15 peternak.

Kini, pengelolaan lahan peternakan itu menyerap 6 peternak tambahan.

“Ini lah alasan lain kenapa saya wakafkan aset peternakan saya. Global Wakaf kan fokus pada pemberdayaan. Jadi Insya Allah aset wakaf ini bisa memberdayakan peternak/ petani lokal,” ungkap H. Mukhlis.

Petani Turut Diberdayakan Selain peternak, sejumlah petani jagung turut diberdayakan, yakni melalui program Lumbung Pangan Wakaf (LPW). LPW di Labangka, Sumbawa tersebut berupa gudang pengeringan jagung (dryer). Adanya dryer, ungkap H. Mukhlis, mempermudah pengeringan jagung yang telah dipanen karena menggunakan mesin otomatis. Gudang yang

dibangun juga berguna bagi para petani untuk menyimpan hasil panennya.

“Kalau sebelumnya, petani jagung biasa panen langsung jual. Ada tempat dari pemerintah, namanya resi gudang, tapi mesti cost lagi karena dari lokasi ke resi gudang cukup jauh,” kata Mukhlis.

Setelah berjalan beberapa bulan, hasilnya mulai terasa. Menurutnya, dengan adanya intervensi program wakaf ini lebih memudahkan petani yang ada di sekitar. “Untuk petani-petani di sekitar kita itu, (harga) beli jagung jadi agak lebih bagus ketimbang sebelum ada dryer. Bisa kita tingkatkan 100 rupiah per kilo,” ujar H. Mukhlis.

Pungki Martha Kusuma selaku Operation Manager Global Wakaf mengatakan, saat ini LPW berfokus pada pertanian jagung, salah satu komoditas utama untuk pakan ternak di Sumbawa. “Ternyata jagung dan padi ini bersinergi terhadap pangan ternak sendiri. Bisa jadi ke depannya, kita akan bangun lumbung pangan wakaf khusus untuk beras,” ujar Pungki.

Ia juga berharap hasilnya dapat bermanfaat untuk umat. “Karena semangat dari Global Wakaf bukan hanya bisnis, tapi juga mensejahterakan umat,” imbuh Pungki.

Sejalan dengan Pungki, H. Mukhlis juga mengatakan wakaf utamanya adalah berbagi kemaslahatan kepada sesama. “Wakaf ini kan untuk sosial. Saya sangat senang karena apa yang kita miliki sudah kita sumbangkan kepada Allah SWT,” pungkas H. Mukhlis. (act/*)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Banjar Karya Sigerongan Giri Menang (Suara NTB) Tim pengabdian masyarakat kelompok VIII STAHN Gde Pudja Mataram melaksanakan peNgabdian masyarakat dengan tema Pemberdayaan Umat Hindu di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan itu dilaksanakan mulai Selasa (19/3) sampai dengan Sabtu (23/3).

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Kelompok VIII STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Putu Sudewi Budhawati, S.Ag., M.Pd.H., dalam laporannya pada pembukaan kegiatan tersebut menjelaskan, pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan dengan menghadirkan sejumlah pakar di bidangnya.

Pembinaan yang dilakukan meliputi kegiatan Dharma Tula (diskusi keagamaan) dan Dharma Wacana (ceramah keagamaan).

Pembinaan juga dilakukan kepada generasi muda dengan teknik belajar melalui cerita dan dialog yang menyangkut ajaran agama Hindu. “Penyuluhan dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Keseha-

tan untuk memberikan penyadaran terhadap pola hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan,” ujar Sudewi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Banjar Karya Sigerongan melibatkan peran serta 14 orang peserta terdiri dari 11 orang dosen, 1 tenaga kependidikan, dan 2 orang mahasiswa Program Pascasarjana. Kegiatan ini berupaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara sivitas akademika dengan masyarakat.

Berkenaan dengan itu, dalam kegiatan ini juga berupaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik di kalangan sivitas akademika maupun pada umat Hindu yang ada di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Pd., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksana-

Instrumen Baru Akreditasi INSTRUMEN yang akan dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (S/M) Provinsi NTB di tahun 2020 mendatang akan berbeda dari sebelumnya. Instrumen baru yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) akan fokus pada kinerja satuan pendidikan, bukan lagi pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Ketua BAN S/M Provinsi NTB, Drs. H. Suyanto, M.Ed., kepada Suara NTB, Rabu (20/3) mengatakan, untuk tahun 2019 ini adalah tahun (Suara NTB/ron) transisi pergeseran paraSuyanto digma BAN S/M dari compliance atau pemenuhan menuju performance atau kinerja. Ia berharap akhir tahun 2019, instrumen baru yang disebut dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) sudah selesai, sehingga tahun 2020 sudah diimplementasikan sebagai pengganti instrumen tahun 2017.

Poin penting yang membedakan antara instrumen akreditasi yang lama dan baru yaitu instrument tahun 2017 fokus pada pemenuhan delapan SNP. Sedangkan instrumen baru, dari delapan SNP itu, berfokus terkait kinerja yakni Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Proses, dan Standar Komptensi Lulusan. “Di samping itu, untuk instrumen baru mencakup kepuasan stakeholder,” ujarnya.

Pada tahun 2019 ini BAN S/M Provinsi NTB akan mengakreditasi sebanyak 1.650 sekolah/madrasah dari sumber APBN Balitbang Kemendikbud. “Jumlah ini adalah 55,5 persen dari kebutuhan kita seluruhnya sebanyak 2.971. Tetapi patut kita syukuri karena kuota awal hanya 798, kemudian menjelang penandatanganan MoU ditambah menjadi 1.585, yang akhirnya ditambah lagi menjadi 1.650 S/M,” jelasnya.

Prioritas sekolah/madrasah yang akan diakreditasi tahun 2019 adalah sekolah/madrasah yang belum diakreditasi, SMA sederajat yang telah habis masa berlaku akreditasi dan habis masa berlaku di tahun 2019, sekolah/madrasah yang telah habis masa akreditasi dua tahun atau lebih, dan sekolah/ madrasah yang sudah habis masa akreditasi satu tahun.

Selain itu, juga untuk sekolah/madrasah yang berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. (ron)

(Suara NTB/ist)

DEFILE DRUMBAND - Kegiatan defile drumband dan jalan sehat yang dilaksanakan TK Putra I Mataram di Taman Sangkareng, Mataram Rabu (20/3).

Sambut ”World Water Day”

TK Putra I Mataram Gelar Aksi Drumband Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra I Mataram mengadakan aksi defile drumband bersamaan dengan kegiatan jalan sehat dengan mengangkat tema World Water Day, Air untuk Kehidupan. Kegiatan itu dilaksanakan di Tamang Sangkareang, Mataram, Rabu (20/3).

Kepala TK Putra I Mataram, Hj. Yuniarti, mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk menyambut hari air sedunia yang diperingati pada 22 Maret. Juga mengampanyekan air sebagai sumber kehidupan. “Dan menggunakan air secukupnya tanpa membuang-buangnya secara mubazir serta kegiatan ini juga bertujuan sebagai tes kemandirian anak-anak,” ujarnya.

Kegiatan itu diawali jalah sehat dengan rute dari TK Putra I menuju Taman Sangkareang, kemudian anak-anak beratraksi drumband di panggung Taman Sangkareang. Kegiatan itu juga didukung oleh para wali peserta didik.

“Kepada anak-anak agar lebih menjaga kebersihan lingkungan untuk menjaga kebersihan air, dan berpartisipasi dalam kegiatan menyambut Hari Air Sedunia. Karena air penting bagi kehidupan bahkan bagi dunia pembelajaran serta dunia sains di Kalangan PAUD,” ujar Yuniarti.

Kegiatan drumband itu juga sebagai ajang puncak tema pembelajar di sekolah yaitu mengenai air, udara, dan api.

Kebetulan saat ini anak-anak mendapat pembahasan mengenai tema pembelajaran manfaat air bagi kehidupan dan menjaga kelestarian lingkungan demi air bersih.

“Dengan adanya kegiatan seimbang serta atraksi di luar area sekolah, dapat meningkatkan rasa percaya diri anak serta meningkatkan kemandirian bagi anak-anak.

Serta mengenali lingkungan sesuai batasan usia dini,” harap Yuniarti. (r/ron)

kan oleh lembaga yang dipimpinnya tahun ini membentuk sembilan tim yang masingmasing tersebar di beberapa wilayah Pulau Lombok. Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selain kegiatan pengabdian yang dilakukan di Pulau Lombok, STAHN Gde Pudja Mataram juga melaksanakan pengabdian masyarakat lintas Nusantara. Seperti yang pernah dilakukan di Sulawesi, di Maluku, di Papua, dan tempat-tempat lainnya yang telah selesai dilaksanakan.

“Kegiatan pengabdian ini juga sekaligus sebagai upaya untuk mendekatkan kampus dengan masyarakat sehingga terjadi interaksi yang bersifat timbal balik,” ujar Nyoman Wijana.

Pada kesempatan tersebut hadir juga Ketua PHDI Kecamatan Lingsar yang secara umum mengungkapkan bahwa pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja Mataram telah beberapa kali dilakukan di Kecamatan Ling-

sar. Hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan pendataan jumlah umat Hindu karena data ini sangat penting untuk melaksanakan pembinaan sehingga pemberdayaan umat Hindu dapat dilakukan tepat sasaran. Hal yang sangat penting dilakukan di Banjar Karya Sigerongan adalah membentuk pemangku yang akan menjadi pemimpin upacara di pura yang telah ada. Keberadaan pemangku sangat penting untuk menghantarkan doa-doa umat Hindu kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan berbagai manifestasiNya. Setelah dilaksanakan acara pembukaan, kegiatan pengabdian masyarakat kelompok VIII STAHN Gde Pudja Mataram melakukan Dharma Tula (diskusi keagamaan) dengan narasumber Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, M.Si dan didampingi oleh Dr. Ni Putu Sudewi Budhawati, S. Ag., M.Pd.H. kegiatan Dharma Tula tersebut mengusung tema “Peningkatan Sradha dan Bhakti Umat Hindu di Banjar Karya Sigerongan”.

(Suara NTB/ist)

PENGABDIAN MASYARAKAT - Suasana pembukaan pengabdian masyarakat dengan tema Pemberdayaan Umat Hindu di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan oleh Tim pengabdian masyarakat kelompok VIII STAHN Gde Pudja Mataram.

Masyarakat Hindu yang hadir dalam kegiatan Dharma Tula tersebut sangat antusias mengikutinya dan banyak per-

tanyaan yang muncul seputar pelaksanaan agama Hindu yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari maupun

dalam kaitannya dengan tradisi-tradisi beragama yang dilaksanakan oleh masyarakat di banjar tersebut. (ron/*)

Praktik Seni Budaya Wayang, Jadi Media Belajar Siswa Mataram (Suara NTB) Siswa SMAN 1 Mataram mempunyai cara yang asyik dan murah untuk mempelajari berbagai materi pelajaran seperti sejarah. Mereka menggunakan praktik seni budaya wayang.

Humas SMAN 1 Mataram Murni Kurnia, menjelaskan wayang merupakan seni wayang yang muncul dan berkembang di Jawa pada masa pra Islam dan masih berkembang di daerah-daerah seperti di NTB. Namun dalam seni budaya wayang yang dimainkan

(Suara NTB/dys)

WAYANG - Wayang hasil kreasi siswa SMAN 1 Mataram.

Wayang ini dipergunakan sebagai media pembelajaran.

Dorong Sekolah Giatkan Pembelajaran

UPTD Dikbud Gerung Lakukan Diseminasi Sinkronisasi Data Siswa Giri Menang (Suara NTB) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Gerung, Lombok Barat (Lobar) melakukan kegiatan diseminasi program kerja jenjang SD dan SMP tahun 2019 dengan melibatkan seluruh kepala sekolah di wilayah Gerung. Desiminasi ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait persiapan USBN dan teknis ujian sekolah (US). Selain itu, UPTD mendorong pihak sekolah melaksanakan pengayaan dan try out menjelang ujian untuk mengasah kemampuan siswa.

Kepala UPTD Dikbud Gerung, Hariyani S.Pd yang ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, menjelang Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN), pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi di tingkat SD dan SMP dengan menyelenggarakan diseminasi ujian sekolah (US) tentang sistem dan pelaksanaannya. “Kami sudah mengundang narasumber kabupaten yaitu Kasi Kurikulum yang ditunjuk khusus oleh din a s .

P a d a kesempatan itu, s e -

mua sudah dipaparkan dari jadwal mengenai pelaksanaan dan persiapan,” ungkapnya.

Peran UPTD, lanjut Hariyani, melakukan sinkronisasi data, karena setiap peserta ujian harus online. Pihaknya tengah mengecek kebenaran data per sekolah masing masing.”Kan ada data peserta ujian dan pengikutnya yang harus tercatat. Berapa jumlahnya, nanti semua akan disesuaikan apakah sama yang ada di dapodik. Ada perubahan atau tidak, makanya dilakukan pengecekan,” ujarnya.

Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, masih ada beberapa yang akan diperbaiki yaitu data menurut agama di beberapa wilayah kerja di sekolah yang ada. Wilayah Banyu Urip dan Giri Tembesi misalnya, itu mayoritas agama Hindu. Spesifikasinya nanti dicatat jumlah siswa menurut agama. ‘’Semua jumlah peserta menurut agam a akan dijabarkan detailnya. Isl a m

Hariyani, S.Pd (Suara NTB/her)

berapa, Hindu berapa Katolik berapa dan semua agama pokoknya. Semuanya lengkap harus dibeberkan sesuai dapodik supaya tidak tertukar teksnya.Data dapodik ini dimaksudkan untuk sinkronisasi data jumlah siswa kelas Vl dan akan muncul dan terbaca,” jelasnya.

Untuk lebih mengasah kompetensi siswa disemua sekolah kata Hariyani, sebelumnya sekolah diwajibkan melaksanakan pengayaan dan try out pada mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh pusat.

Selain itu, pihaknya sudah mengarahkan untuk menambah jam belajar dengan melaksanakan les sore hari. Hal ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke semua sekolah di wilayah Gerung. “Kami sudah mewanti dan mengarahkan tambahan jam belajar. Masalah pengayaan dan try out semua sekolah sudah melaksanakannya,” klaimnya.

Hariyani meminta kepada seluruh jajaran sekolah baik tingkat SD dan SMP di wilayah kerja Gerung untuk melakukan pembinaan dan memberikan pembelajaran yang maksimal. Terlebih kepada murid kelas Vl yang menjadi peserta ujian agar bisa menyandang standard lulusan yang mutakhir, sehingga harapan dan keinginan bisa tercapai dengan memuaskan. Untuk itu diharapkan praktik belajar dan bimbingannya agar lebih digiatkan lagi agar mendapat predikat peningkatan dan mutu pendidikan menjadi lebih baik,’’ harapnya. (her)

para siswa SMAN 1 Mataram itu, tokoh pewayangan dibuat mengikuti zamannya.

Alhasil wayang dibuat semodern mungkin. ‘’Tidak seperti wayang pada umumnya yang menjadi tokoh-tokoh dalam cerita wayang seperti Mahabharata maupun Ramayana. Namun wayang kali ini dibuat mengikuti tokoh modern dan tetap memperhatikan nilai moral di dalamnya,’’ ujarnya, Rabu (20/3).

Selain itu, alur atau cerita di dalam pewayangan juga dibuat kekinian, seperti cerita tentang pergaulan anak

muda dan pertarungan politik para politisi, serta beragam cerita lainnya.

Secara tidak langsung, lanjutnya, wayang yang dibuat para siswa juga jadi media kritik siswa terhadap fenomena sosial masyarakat saat ini. Daya kritis iswa tentu positif untuk mengasah kemampuan nalar mereka. Di samping itu, metode pembelajaran menggunakan wayang diakui membuat para siswa lebih mudah memahami sejarah dan guna merefleksikan seluruh potensinya. (dys)

Tahun Ini, MTs Al-Madani Gelar UAMBN Berbasis Komputer Giri Menang (Suara NTB) Selain Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, siswa madrasah tingkat MTs juga harus menghadapi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional atau lebih dikenal dengan UAMBN. Madrasah-madrasah dituntut untuk melaksanakan UAMBN berbasis komputer tahun pelajaran 2018-2019.

MTs pada Ponpes Al-Madany juga tak mau ketinggalan. Madrasah yang terletak di Pelulan, Kuripan ini menggelar UAMBN BK. Pengasuh Ponpes Al-Madany, Muhammad Tahrir, S.Pd., menjelaskan pelaksanaan UAMBN menggunakan dua model ujian, yakni UAMBN Berbasis Komputer (BK) dan UAMBN Kertas Pensil (KP).

Ponpes Al-Madany tahun ini menggunakan UAMBNBK, yaitu ujian yang menggunakan komputer/mobile apps sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Sedangkan

UAMBN-KP adalah ujian yang menggunakan naskah soal dan lembar jawaban berbasis kertas dan menggunakan pensil. “Komputer alhamdulillah dicukupkan.

Dibantu dengan kerjasama wali santri,” ujarnya.

Menurutnya, UAMBN merupakan kegiatan pemetaan dan pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada jenjang MTs. Dikatakan pula bahwa tujuan dari UAMBN ini adalah untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran Alquran Hadis, Fiqh dan SKI pada jenjang MTs. Sementara fungsi dari UAMBN dijelaskan Tahrir, ada tiga yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu madrasah, sebagai umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran dan sebagai alat pengendali mutu pendidikan. (dys)

(Suara NTB/dys)

SIMULASI - Santri MTs Ponpes Al-Madany mengikuti simulasi UAMBN BK belum lama ini.

Kamis, 21 Maret 2019

Sumbawa Gerak Cepat Tuntaskan Usulan Program 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa bergerak cepat menuntaskan usulan program tahun 2020 mendatang.

Saat ini, seluruh perangkat daerah sedang menginventarisir usulan tersebut dan segera memasukkan melalui aplikasi untuk mendapatkan dukungan program kegiatan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si kepada wartawan, Rabu (20/3) kemarin di ruang kerjanya. Dalam beberapa hari ini, seluruh perangkat daerah sedang menginput data usulan untuk tahap kedua. Tahap pertama sudah sebulan yang lalu dan hasilnya sudah dilakukan rapat koordinasi teknis regional di Balik Papan. Dalam pertemuan sudah dilakukan sinkronisasi atau evaluasi usulan. Dimana masih banyak yang belum selaras dan sesuai dengan kegiatan tingkat pusat. Sehingga kepada seluruh kabupaten/ kota di NTB termasuk Sumbawa dan daerah lain di wilayah regional 2 wilayah Timur, diberikan ruang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap usulan tersebut.

“Untuk itu selama tiga hari ini kita mencoba mengoptimalkan pengisian ke dalam aplikasi Krisna Selaras. Sehingga diharapkan, selain kegiatan yang diusulkan yang tidak selaras itu kita juga bisa memasukkan usulan baru untuk tahun 2020 ke dalam aplikasi itu. Mudah-mudahan sampai dengan nanti malam bisa selesai seluruh perangkat daerah itu untuk mengusulkan itu,” ujarnya.

Pihaknya, berupaya usulan segera masuk dalam aplikasi.

Nantinya usulan akan dilakukan penilaian atau evaluasi kembali. Jika tidak dimasukkan dalam aplikasi hingga waktu yang ditentukan, maka pihaknya tidak bisa mengusulkan usulan secara manual melalui profosal nantinya. “Kenapa kita serius melakukan itu, karena aturan waktu hanya diberikan sampai dengan tanggal 22 Maret ditutup aplikasi tingkat provinsi. Dan sampai tanggal 25 nanti di tingkat pusat. Nanti hasil dari provinsi segera kita perbarui untuk dimasukkan kembali. Karena jika begitu tanggal 25 ditutup pemerintah pusat (aplikasi), maka tidak ada ruang bagi kita untuk memasukkan kembali,” jelasnya.

Makanya, pihaknya mengharapkan kerjasama seluruh perangkat daerah agar serius menyelesaikan usulan ini. Hal ini penting, karena disadari kemampuan APBD Sumbawa terbatas. Tentunya untuk bisa mengimbangi tuntutan masyarakat dalam rangka mendapat pelayanan pemerintah melalui pembangunan berbagai bidang, salah satu caranya mengharapkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat. Selain juga sumbangsih dunia investasi melalui dunia usaha. “Sumbawa bertindak cepat dalam rangka menyikapi untuk usulan program 2020 untuk mendapatkan alokasi dana melalui provinsi maupun APBN,” pungkasnya. (ind) H. Junaidi

SUARA NTB

Halaman 11

Karate Berpeluang Loloskan Lima Atlet di Pra-PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga karate telah mempersiapkan sebanyak 17 atlet mengikuti Pra-PON Karate, di Nusa Tenggara Timur (NTT) September 2019. Belasan atlet itu merupakan para atlet yang juara di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Mataram, Desember 2019.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Burhanuddin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (20/3) mengatakan dari 17 atlet itu terdapat sedikitnya lima atlet yang berpeluang meraih tiket PON 2020. Mereka adalah,

Ahmad Zigi Zaresta Yuda, Faqih Karomi, Aria Santa Langit dan dua atlet lagi yang tak dihafal namanya oleh Burhan.

“Kita akan mengirim sedikitnya 17 atlet juara Porprov NTB 2018 di Pra-PON. Dari jumlah itu terdapat lima atlet yang sangat berpeluang merebut tiket PON,” ucapnya.

Tidak tidak berati atlet lainnya tidak berpeluang lolos PON. Namun bila dilihat dari prestasi yang sudah diukir oleh belasan atlet itu, terdapat lima atlet yang berpeluang lolos PON. Pasalnya kelima atlet itu pernah menorehkan prestasi di event nasional dan internasional.

Dimisalkannya Ahmad Zigi Zaresta Yuda adalah atlet peraih medali perunggu di kelas Kata (seni gerak) perorangan Asian Games 2018. Selanjutnya Faqih Karomi atlet asal Kota Mataram pernah sukses mendulang medali emas di kelas -70 Kg putra Kejurnas SEAKF Championship di Vietnam, 23-25 April 2018.

Demikian halnya tiga atlet lain, Aria Santa Langit dua rekan lainnya pernah mendulang medali perunggu di event nasional.

Melihat pengalaman yang

diukir kelima atlet itu, Burhan optimis kelima atlet itu akan mampu merebut tiket mengikuti PON 2020. “Tidak berati atlet lainnya tidak berpeluang lolos PON, namun kalau dilihat dari prestasi ada lima atlet yang berpeluang lolos PON,” terangnya.

Lanjutnya, bila NTB bisa meloloskan lima atlet di PON 2020 maka itu akan menjadi rekor baru di PON 2020.

Sebab di PON 2016 NTB hanya meloloskan dua atlet, yakni Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan I’in. (fan)

(Suara NTB/ind)

TKI Bermasalah Asal Dompu Belum Dipulangkan Dompu (Suara NTB) Dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dompu di Malaysia belum dipulangkan. Hal itu karena salah seorang diantaranya belum menerima dokumen keimigrasian yang disita majikan.

Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Dompu, M. Nursalam menyampaikan, harapan keluarga agar dua TKI tersebut segera dipulangkan sudah ditindak lanjuti. Pihaknya menemui langsung BP3TKI dan Disnakertrans NTB. Namun demikian, dalam penelusuran data mereka rupanya dua orang ini tidak berangkat melalui PT. Damar. Sebuah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) yang diinformasikan sponsornya di Dompu.

“Setelah kita telusuri memang ditemukan perbedaan.

Ternyata tidak diberangkatkan lewat PT yang disebutkan ibu Ariani sponsornya di sini,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (20/3).

Tidak ditemukannya data dua TKI tersebut dipertanyakan Disnakertrans. Hanya saja, sejauh ini mereka masih menunggu niat baik Ariani melaui PJTKI-nya untuk pemulangan keduanya. Kalaupun tak ditemukan solusi pihaknya lewat BNP2TKI dan Kemenlu sudah berupaya melacak keberadaan mereka. “Kita akan terus berusaha lewat perusahaan dan Ariani itu untuk segera memulangkan karena mereka yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Belum diketahui pasti legalitas keberangkatan dua TKI yang tidak pernah mendapat gaji selama bekerja tersebut.

Ini akan didalami pihaknya setelah mereka berada di Dompu. Informasi terakhir, ungkap M. Nursalam, keberadaan mereka sudah berhasil dilancak dan dalam kondisi aman.

Akan tetapi mereka masih belum bisa kembali ke Indonesia lantaran dokumen kemigrasian salah seorang diantaranya masih disita majikan. “Kita akan berusaha pulangkan dulu dua TKI ini baru kita tentukan bagaimana proses lanjutannya. Alhamdulillah kita dengar informasi terakhir mereka sudah ada sama agen-nya di Malaysia. Sekarang tinggal menunggu satu orang itu dikembalikan dokumen imigrasinya,” pungka dia. (jun)

Atlet Tenis Meja Segera TC Mataram (Suara NTB) Sebanyak 14 atlet tenis meja yang terseleksi dalam Selekda atlet Pra-PON di Mataram baru-baru ini segera menjalani pemusatan latihan di Mataram, Sabtu (22/3) lusa.

Pelatda itu dalam rangka menghadapi Pra-PON 2019.

Sekum Pengprov Persatuan Tenis Meja Indonesia (PTMSI) NTB,H. Sudirman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (20/3) mengatakan pihaknya sudah mengundang sebanyak 14 atlet yang terseleksi dalam TC persiapan Pra-PON Tenis Meja 2019. “Ya betul. TC mulai hari Sabtu,” ucap Sudarman.

Di tempat terpisah Ketua Binpres PTMSI NTB, Feri Supendi menjelaskan TC atlet tenis meja akan berlangsung di Aula Makorem 162/Wira Bhakti (WB) di Mataram, Sabtu (23/3) lusa. “Kita sudah mengundang semua atlet yang lolos Selekda. Sabtu saya kumpulin dulu,” jelasnya.

Diakuinya, sebanyak 14 atlet yang terjaring dalam Selekda terdiri 8 atlet putra dan 6 atlet putri. Delapan atlet putra itu Syfa Surya Aditama, Edy Setiawan, Hendi Rafsanjani, Pranajaya, Alfian Hadi, Alpi Toriq, Jihad Ali Akbar dan Azidan. Sementara enam atlet putri, Riskia, Yuana, Regina, Wahidah, Reza Amanda dan Mayang.

Selekda tenis meja di GOR 17 Desember Turide Mataram, 8 Maret lalu melibatkan 25 atlet dari kabupaten/kota se NTB. Masing-masing atlet diseleksi melalui pertandingan dengan menggunakan sistem Pool setengah kompetisi.

Terseleksi 14 atlet terdiri delapan atlet putra dan enam atlet putri. (fan)

(Suara NTB/fan)

JUARA DUA - Atlet triathlon NTB, Yan Bahtiar (tengah) sedang berpose usai penyerahan trofi juara dua yang direbutnya di Kejuaraan Internasional Bali Triathlon, beberapa waktu lalu.

Yan Kejar Tiket SEA Games 2019 Mataram (Suara NTB) Atlet triatlon NTB, Yan Bahtiar akan ambil bagian di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Triathlon yang berlangsung di Kota Sibolga Sumatera Utara (Sumut), 23 Maret mendatang.

Atlet asal Kota Bima ini bertekad merebut medali emas.

Yan Bahtiar yang dihubun-

gi Suara NTB di Mataram, Rabu (20/3) kemarin mengatakan ajang tersebut yang melibatkan seluruh atlet triathlon nasional itu merupakan ajang seleknas atlet SEA Games 2109. Ia mengaku tak ingin melewati kesempatan itu, sehingga ia pun siap ambil bagian di event itu.

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Dompu (Suara NTB) 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 Jadwal pelaksanaan Festival Pesona 123456789012345678901234567 Tambora (FPT) 2019 ini belum mendapat 123456789012345678901234567 kepastian. Rencana awal hari puncak tetap 123456789012345678901234567 11 April dikabarkan berubah. Agenda 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 tahunan itu terbentur persiapan Pemilu.

123456789012345678901234567 Kabid Kebudayaan Disbudpar Kabu123456789012345678901234567 paten Dompu, Wahyono Ragil kepada 123456789012345678901234567 Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (20/ 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 3) mengakui belum adanya kepastian jad123456789012345678901234567 wal even tahunan itu. Besar kemungkinan 123456789012345678901234567 pelaksanaannya akan dimajukan atau 123456789012345678901234567 diundur setelah pemilu. “Ada beberapa 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 perubahan apakah dimajukan atau diun123456789012345678901234567 dur setelah Pilpres itu yang belum ada 123456789012345678901234567 kepastian,” ungkapnya.

123456789012345678901234567 Banyaknya rangkaian kegiatan pada 123456789012345678901234567 peringatan meletusnya Gunung Tambora 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 1815 silam dan Hari Jadi Dompu ke 204 123456789012345678901234567 ini, menurut dia, menjadi salah satu per123456789012345678901234567 timbangan panitia pelaksana. Ditambah 123456789012345678901234567 persiapan pemilu yang akan menguras 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 banyak tenaga aparat keamanan. Selain 123456789012345678901234567 jadwal lokasi dan tehnis kegiatan pun be123456789012345678901234567 lum jelas.

123456789012345678901234567 Kendati begitu, Wahyono Ragil menegas123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 kan, tetap mempersiapkan lebih awal pen123456789012345678901234567 tas yang akan disuguhkan pada hari pun123456789012345678901234567 cak, seperti tarian kolosal oleh ratusan pel123456789012345678901234567 ajar dari berbagai satuan pendidikan.

123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 “Sekarang ini ada rapat pemantapan di 123456789012345678901234567 Mataram. Apa kesimpulannya ini yang kita 123456789012345678901234567 tunggu, tapi kita tetap persiapkan dulu tar123456789012345678901234567 iannya,” tandas dia.

123456789012345678901234567 Informasi yang dihimpun Suara NTB se123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 belumnya, meski FPT tahun ini berlangsung 123456789012345678901234567 sepekan sebelum pemilu, namun agenda 123456789012345678901234567 tersebut akan tetap berskala nasional.

123456789012345678901234567 Keputusan itu sesuai hasil kesepakatan 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 bersama dalam rapat koordinasi, Senin (11/ 123456789012345678901234567 3). “Kegiatan tetap skala nasional karena 123456789012345678901234567 menjadi agenda tahunan Kemenpar.”

123456789012345678901234567 Kekhawatiran akan terganggunya pel123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 aksanaan pemilu lantaran agendanya cuk123456789012345678901234567 up padat, ungkap Wahyono Ragil, memang 123456789012345678901234567 sempat menjadi pembahasan serius 123456789012345678901234567 dalam forum, tetapi keputusan akhirnya 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 hari puncak FPT tetap 11 April. Sedang123456789012345678901234567 kan rangkaian kegiatan dilaksanakan se123456789012345678901234567 belum puncak acara. (jun) 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567

Jadwal FPT Belum Pasti

“Triathlon nasional di Kota Sibolga merupakan ajang Seleknas atlet cabor triathlon Indonesia persiapan SEA Games 2019. Saya akan ikut,” jelasnya.

Yan menjelaskan keikutsertaan dirinya di ajang triathlon yang digelar dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sibolga itu untuk merebut tiket

mengikuti SEA Games 2019.

Sebab pihak Federasi Triatlon Indonesia (FTI) Pusat akan memanfaatkan event itu sebagai ajang seleknas atlet triatlon nasional.

“Misi saya di event ini mengejar tiket SEA Games.

Oleh karena itu target saya harus juara satu,” tuturnya.

Bagi Yan, target medali emas di event triathlon nasional cukup realistis, pasalnya di triathlon nasional di Bali tahun 2018 ia berhasil mendulang medali emas. Tak sampai di situ, Yan juga pernah meraih medali emas di ajang triathlon nasional lainnya di tahun yang sama. (fan)

Zigi dan Faqih Wakili Indonesia Mataram (Suara NTB) Dua atlet karate NTB, Faqih Qaromi dan Ahmad Zigi Zaresta Yuda akan kembali memperkuat tim karate Indonesia di Kejuaraan Karate South East Asia Karate Federation (SEAKF) Championship di Jakarta, April 2019.

Informasi yang diterima Suara NTB, sebelum tampil di kejuaraan karate S E A K F C h a m pionship tahun 2019, kedua atlet karate itu akan mengikuti Seleksi Nasional (Sele-

Faqih Qaromi (Suara NTB/ist)

knas) di Jakarta akhir bulan Maret ini.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) NTB, Burhanuddin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (20/ 3) membenarkan bila Ahmad Zigi Zaresta Yuda dan Faqih Qaromi akan mengikuti Seleknas tim karate Indonesia persiapan SEAKF Championship tahun 2019.

“Seleknas atlet karate Indonesia akan digelar di Jakarta akhir bulan ini. Zigi dan Faqih sudah pasti akan ikut,” ucapnya.

Ditanya soal potensi kedua atlet itu, Burhan menjelaskan Zigi dan Faqih punya punya peluang untuk lolos Seleknas.

Pasalnya kedua atlet punya segudang prestasi di level internasional. Faqih pernah mendulang medali emas di Kejurnas SEAKF Championship di Vietnam tahun 2018. Selanjutnya Ahmad Zigi peraih medali perunggu di A s i a n Games 2018.

Selain Zigi dan Faqih, FORKI NTB juga akan mengirim tiga atlet lain untuk tampil di Seleknas nantinya.

Namun keikutsertaan ketiga atlet akunnya belum pasti, pasalnya pihak FORKI N T B masih mencari anggaran untuk m e n -

girim ketiga atlet itu, namun demikian Faqih dan Zigi sudah pasti berangkat karena Faqih dan Zigi merupakan atlet Pelatda Mayung 2019 yang sudah dicanangkan untuk mengikuti seleknas dan event nasional.

Sementara itu kejuaraan SEAKF Championship adalah event yang diikuti tujuh negara di ASEAN. Seperti Kamboja, Vietnam, Kamboja, Singapore, Thailand dan Malaysia akan ikut ambil bagian di event ini. (fan)

Ahmad Zigi Zaresta Yuda

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Kamis, 21 Maret 2019

Halaman 12

Penghuni Bawah Jembatan akan Dipindahkan ke Rusunawa Mataram (Suara NTB) – Junaidin (50), warga yang sudah lima tahun tinggal di bawah kolong Jembatan Pesongoran, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, dalam waktu dekat akan dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Camat Sekarbela, Cahya Samudra menerangkan, hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Lurah Jempong Baru, Dinas Sosial, Dinas Perkim dan Pol PP pada beberapa hari yang lalu.

“Memang kita sepakati apapun itu tidak boleh tinggal di bawah kolong jembatan, di manapun jembatan tidak boleh. Pak Wakil Walikota juga sudah menegaskan kemarin,” ujar Cahya Samudra kepada Suara NTB, Selasa (19/3).

Kolong Jembatan di tem-

pati Junaidin saat ini, akan dibersihkan tetapi dengan membutuhkan proses karena kata Cahya Samudra, pihaknya tetap mengedepankan humanisme. “Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim. Jadi Rusunawa juga sudah ada yang kosong, nanti kita akan pindah-

kan ke sana,” kata Cahya.

Sementara, dari Dinas Sosial akan memberikan pelatihan dan setelah pelatihan jika dia memiliki kemampuan maka akan diberikan sarana dan

prasarana, seperti rombong untuk berjualan atau semacam etalase. “Itu sesuai teknisnya, nanti pelatihannya itu sudah disiapkan oleh Ibu Kadis Sosial,” ujarnya.

Pada hari Jumat dan Sabtu kemarin belum ketemu dengan Junaidin karena dia baliknya jam 17:00 Wita atau jam 18:00 Wita. Sampai sekarang ini pun belum ketemu tapi lokasi dan keadaan tempat tinggalnya sudah diketahui.

“Memang jauh dari bayangan kita karena rendah sekali jembatan itu sebenarnya, kita turun itu sangat sempit sekali dan jorok. Kalau jembatan yang besar mungkin bisa terlihat, itu betul-betul tersembunyi,” kata Cahya.

Lanjutnya, untuk pembersihan di bawah kolong jembatan akan melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Perkim dan pihak kelurahan.

Hal yang sama disampaikan Lurah Jempong Baru, Moh. Yusuf, bahwa tahap

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

awal Dinas Sosial yang menanganinya, namun dengan catatan Junaidin ini harus menandatangani surat pernyataan. “Nanti kita akan acarakan di Kantor Lurah atau Kantor Camat, rencananya sesuai dengan jadwal Kadis Sosial,” ujar Yusuf.

Selama ini, Yusuf tidak tahu bahwa Junaidin sudah bertahun-tahun tinggal di bahwa kolong jembatan bahkan tidak pernah menerima laporan dari warga setempat. Maka dari itu sebagai salah satu jalan keluarnya, dia berharap proses ini tidak terlalu lama ditangani.

“Kami tahu di media sosial dan itu kami akan tindaklan-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5240BM NOKA/NOSIN : MH1JBC1139K218114/ JBC1E-1210596 AN. RINI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

juti,” katanya.

Kasat Pol PP Mataram, Bayu Pancapati dikonfirmasi, mengatakan Camat Sekarbela sudah berkordinasi dengannya dan untuk kapan waktu penertiban, pihaknya menunggu ada kontak dari Camat Sekarbela.

“Satpol PP stand by, tunggu kontaknya Pak Camat Sekarbela untuk langsung turun,” katanya. (mhj)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HILANG STNK R2 YAMAHA DR4146CL NOKA/NOSIN : MH31KD00DEJ774017/ 1KD-774140 AN.PAHRUDIN HILANG DI SEKITAR KOTA MATARAM.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 21 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 BENCANA tidak bisa diprediksi. Bencana bisa datang sewaktu-wak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tu. Setiap orang tidak bisa menghindar ketika bencana sudah datang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Namun, korban akibat bencana bisa diminimalisir jika sudah ada anti1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sipasi yang dilakukan. Di pekan ini, bencana yang terjadi di NTB mulai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dari banjir bandang di Bima hingga gempa bumi dengan magnitudo 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 5,4 dan 5,1 yang terjadi Minggu (17/3) lalu membuat masyarakat kembali 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 trauma. Apalagi, akibat gempa ini 3 warga meninggal dunia, di mana 2 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di antaranya warga Malaysia dan 1 warga lokal. Belum lagi, gempa ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menimbulkan kerusakan rumah warga yang sedang dibangun dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sebelumnya rusak akibat gempa tahun 2018 lalu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Meski dampak gempa ini dari sisi psikologi masyarakat tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 seperti gempa tahun 2018 lalu, setidaknya masih ada masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang sulit menghilangkan trauma. Apalagi, akibat gempa sebel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 umnya telah merenggut anggota keluarganya, rumahnya rata den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan tanah atau usahanya tutup, terasa sulit menghilangkan trau1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ma saat gempa terjadi. Inilah yang mesti mendapatkan perhatian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 serius dari pemerintah. Meski bencana tidak bisa diprediksi da1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tangnya, pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pernyataan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang mengingatkan agar gempa yang terjadi ini harus dijadikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelajaran mesti dicamkan oleh seluruh pelaksana di lapangan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan recovery (pemu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lihan kembali) pascagempa harus betul-betul melaksanakan tu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gas di lapangan. Terlebih pemerintah, baik pusat dan daerah men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gucurkan dana yang tidak sedikit dalam membantu memulihkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kondisi di lapangan, baik dari sisi pembangunan fisik, mental hing1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ga ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Khusus untuk pembangunan fisik, berupa pembangunan rumah tahan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gempa (RTG) bagi warga korban gempa pada prinsipnya sudah jalan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lapangan. Meski masih banyak warga yang menjadi korban gempa belum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terdata dan belum mendapat bantuan dari pemerintah. Begitu juga yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terdata dan uang recovery sudah masuk ke rekening, tapi belum cair danan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ya mesti segera dipercepat realisasinya. Jangan sampai, proses recovery 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang ditargetkan mampu membangun RTG bagi korban gempa, tidak ber1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jalan seperti harapan. Kasus pembangunan RTG di sejumlah tempat di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lombok Timur saat gempa terjadi Minggu (17/3) lalu yang kembali merusak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rumah warga yang sedang dibangun oleh tim di lapangan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Di satu sisi, kita tidak bisa langsung menghakimi jika pemban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gunan RTG yang rusak saat gempa tersebut akibat kualitas yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 buruk. Namun, saat pembangunan sedang berlangsung gempa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terjadi di lokasi yang tidak jauh, sehingga menyebabkan bangunan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang sedang dalam proses pembangunan rusak. Harus kita sa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dari, jika bencana yang datang ini siapapun tidak menginginkan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nya. Namun, jika sudah datang, kita harus siap dan mengantisipa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 si berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kita sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur NTB, jika dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 membangun RTG tidak boleh serampangan. Bangunan asal jadi dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 cepat, tapi kualitas bangunan tidak seperti diharapkan. Akibatnya, saat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terjadi gempa, bangunan yang dibangun rusak dan menimbulkan kor1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ban jiwa. Inilah yang mesti menjadi atensi bagi pemerintah dan aplikator 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di lapangan, termasuk warga yang menjadi korban gempa untuk tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terburu-buru rumahnya ingin jadi. Apalagi, rumah rusak yang harus diban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gun, jumlahnya tidak sedikit, tapi cukup banyak. Belum lagi, pengerjaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 RTG membutuhkan bahan-bahan yang tahan gempa dan mampu mem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 berikan jaminan keselamatan pada penghuni yang ada di dalamnya. Di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sinilah diperlukan kebijakan pemerintah untuk memberikan pemaha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 man pada korban gempa, jika pembangunan bangunan ini membutuh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan perencanaan matang dan mengedepankan keselamatan penghu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ni yang ada di dalamnya, khususnya ketika gempa terjadi. Untuk itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dalam membangun RTG ini, kualitas bangunan harus diprioritaskan. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Kualitas RTG Harus Diprioritaskan

OPINI

Halaman 14

NTB Berperang Melawan Narkoba AGI-lagi narkoba.

Kasus demi kasus narkoba terus datang tanpa koma.

Sudah tidak terbilang berapa artis, politisi, pejabat, hingga warga biasa yang ditangkap. Terakhir, yang mengagetkan publik adalah Andi Arief (AA), Wasekjen DPP Partai Demokrat. AA ditangkap karena penggunaan narkoba di Hotel Peninsula pada Minggu (3/3). Meski akhirnya AA dibebaskan dan hanya menjalani rehabilitasi oleh BNN. Penangkapan AA semakin heboh karena di tengah hiruk pikuk panasnya tahun politik. Politisasi tidak bisa dihindari. Lepas dari itu, kasus AA membuktikan bahwa Indonesia masih menghadapi status darurat narkoba. Darurat ini menuntut pemerintah melakukan akselerasi dan peningkatan ketegasan pemberantasan. NTB sebagai salah satu destinasi wisata juga rawan narkoba dan mesti siap berperang total memberantasnya.

Surga Narkoba Indonesia menjadi salah satu surga peredaran narkoba. Akhir tahun lalu, mencuat penyelundupan sabu-sabu dalam jumlah fantastis.

Terungkap upaya penyelundupan sabu seberat 1,6 ton pada 20 Februari, dan 1 juta ton pada 9 Februari 2018. Bahkan berdasarkan data dari National Narcotics Control Commission of China, ditaksir ada sekitar 250 ton sabu asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

Laporan World Drugs Report (2015) yang diterbitkan oleh UNODC sebagai organisasi dunia yang menangani masalah narkotika dan kriminal, memperkirakan 246 juta orang atau 5,2 persen dari populasi dunia yang berusia 15-64 tahun pernah menyalahgunakan narkotika.

Terjadi peningkatan 3 juta orang secara global yang menyalahgunakan narkoba.

Narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances/NPS) di dunia berjumlah 643 jenis zat dan belum seluruhnya terjangkau oleh aturan hukum yang berlaku di setiap negara. NPS yang sudah masuk ke Indonesia saat ini telah berjumlah 44

Oleh : RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) jenis zat (BNN, 2016). Sebanyak 18 jenis zat telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI, sementara 26 jenis zat lainnya masih dalam proses pembahasan aktif antara BNN bersama Kemenkes RI dan instansi terkait lainnya.

Kondisi di atas mengantarkan Indonesia menjadi negara darurat narkoba sejak 2014. BNN (2016) melaporkan angka prevalensi penyalah guna narkotika di Indonesia pada survei tahun 2015 mencapai 2,20 persen. Artinya lebih dari 4 juta orang yang terdiri dari penyalah guna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu.

BNN telah melakukan dan mendorong pelaksanaan rehabilitasi 42.429 pecandu, penyalah guna, dan korban narkotik dari 2015 hingga 2016. Terungkap juga 1.015 kasus dari 72 jaringan sindikat narkotik dengan jumlah tersangka 1.681 orang. Bersamaan dengan capaian tersebut, berhasil diungkap kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan nilai aset besar yang berhasil dirampas.

Pembelajaran baik dapat dipetik dari langkah Filipina tahun 2018 lalu. Lebih dari 1.900 orang atau sekitar 36 orang per hari tewas dalam gerakan berdarah pemberantasan narkotika sejak Rodrigo Duterte menjabat Presiden Filipina. Sekitar 700.000 pengguna dan pengedar narkoba telah menyerahkan diri untuk melarikan diri dari tindakan keras tersebut.

Lepas dari pro-kontra seputar Hak Asasi Manusia, komitmen dan ketegasan Duterte layak diapresiasi dan dicontoh. Tentunya dengan tetap menjunjung penegakan hukum sesuai konstitusi dan regulasi Indonesia.

ja ekstra dengan menempatkan narkotika sebagai kejahatan luar biasa.

Pertama adalah komitmen politik. Kunci pendobrak sebuah kebijakan adalah komitmen kepemimpinan. Kedudukan tertinggi yang mempengaruhi optimalisasi kebijakan ialah presiden. Duterte membuktikan komitmennya dengan eksekusi lapangan yang tegas.

Sengkarut peredaran narkoba telah kompleks di negeri ini. Beberapa tahun lalu dibentuk tim pencari fakta guna melakukan investigasi terkait kebenaran tudingan Freddy Budiman. Freddy sebagaimana diungkapkan Koordinator KONTRAS dikabarkan membuka informasi menghebohkan seputar keterlibatan oknum penegak hukum hingga jenderal dalam peredaran narkoba. Namun hingga kini tidak jelas kabar perkembangannya.

Kedua adalah bukti kerja keras.

Komitmen politik dituangkan melalui kebijakan dan dibuktikan dalam tindakan lapangan.

Duterte disebut “Sang Penghukum�. Ia menepati janjinya saat kampanye guna memberantas narkotika dan memperingatkan pengedar bahwa mereka menghadapi ancaman kematian jika tidak berubah. Ancamannya yang lain adalah siapapun dapat dibunuh jika menghalangi usaha-usaha memberantas narkoba.

Perangnya melawan narkoba telah mengakibatkan tewasnya ratusan orang yang dicurigai pedagang narkoba dan ribuan lagi ditangkap, sementara ratusan ribu orang telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Presiden Filipina tersebut juga telah mengeluarkan daftar lebih dari 150 hakim, walikota, anggota parlemen dan personil militer terkait dengan perdagangan narkoba gelap. Kepemimpinan di Indonesia layak meneladani Duterte.

Ketiga adalah optimalisasi pencegahan. Bagaimanapun pencegahan akan lebih mudah dan murah dibandingkan penindakan.

Pencegahan mesti dilakukan sedini mungkin.

Berbagai sektor penting diberdayakan, seperti pendidikan, keagamaan, budaya, dan lainnya. Prioritasnya antara lain anak dan remaja, termasuk dunia artis di dalamnya. Kerjasama dengan ormas, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lainnya penting diintensifkan.

Narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan dan kemajuan bangsa. Sasaran peredaran mulai meluas hingga ke anak kecil, ke pedesaan, dan melalui berbagai sarana. Gembong pengedaran juga semakin kompleks melibatkan jaringan internasional.

Keterpaduan dan totalitas menjadi satu-satunya jalan pemberantasan narkoba. Target penting ditetapkan kapan Indonesia bebas narkoba. Peta jalan juga mesti dirancang dan ditapaki secara jelas dan sistematis.

PEMPROV

Perang Puputan Laju peredaran narkoba diprediksi sangat deras. Meminjam spirit sejarah Perang Puputan Bali, perang terhadap narkoba harus habis-habisan hingga tuntas ke akar-akarnya. Untuk itu perlu ker-

RADIO

POJOK Pelindo III siapkan fasilitas untuk ekspor hasil laut Mudah-mudahan tidak sekadar wacana

***

Percepatan pembangunan RTG di KLU, Pemprov NTB ambil alih komando Lebih cepat lebih baik

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 21 Maret 2019

Halaman 15

Farouk Muhammad Imbau Warga Sebar Konten Positif

Pasar Murah Artha Graha Peduli Sasar Desa Tanak Awu Mataram (Suara NTB) Pasar murah Artha Graha Peduli (AGP) Rabu (20/3) berlangsung di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Tim di lapangan membagikan sembako murah ke rumah warga. Para penerima antusias menyambut uluran tangan tim penyalur.

Pasar murah bersama mitra usaha, Indofood dan SinarMas, membantu masyarakat kurang mampu diwujudkan dengan digelarnya Pasar Murah di awal tahun 2019. Dimulai pada tanggal 25 Januari di 2000 titik di 32 provinsi di Indonesia. Di Pulau Lombok, berlangsung sejak Februari lalu.

Koordinator Lapangan Pasar Murah AGP di Lombok, Trisno menyampaikan, kegiatan pasar murah AGP telah menjadi program utama CSSR unit-unit usaha Artha Graha Group wilayah Lombok.

“Kegiatan tadi di Desa Tanak Awu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Warga menyambut antusias. Kami mendatangi rumah warga kurang mampu untuk mengantar paket sembako,” ungkapnya, Rabu. “Kami juga dapat kabar ada warga terkena stroke.

Kami sambangi dan berikan sembako murah itu,” kata Trisno.

Koordinator program Pasar Murah AGP 2019 Adji Akroma, mengatakan, pasar murah digelar sebagai bagian dari komitmen AGP dalam bantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sembako dengan harga yang sangat terjangkau.

Adji menambahkan paket sembako yg terdiri dari beras, minyak, gula, dan mie instant ini diberikan subsidi kurang lebih 50 persen dari AGP. Sementara itu Ketua Pelaksana Harian AGP Heka Hertanto menambahkan, Pasar Murah ini adalah perwujudan dari pelaksanaan pilar AGP ke 3 Sosial Kemasyarakatan. “Mudah-mudahan program ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang kurang beruntung di Indonesia,” pungkas Heka.

AGP adalah sebuah organisasi nir-laba yang didirikan oleh jaringan usaha Artha Graha Network untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial dari unit – unit usaha yang tergabung dalam jaringan usaha tersebut.

Berawal dari sebuah kegiatan sosial sederhana pada tahun 1990, yang kemudian berkembang menjadi rangkaian kegiatan kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Sementara Kades Tanak Awu, Lalu Wisnu Wardana ditemui di lokasi mengucapkan terima kasih kepada Artha Graha Peduli, karena telah melaksanakan kegiatan pasar sembako murah di desanya.

“Saya berharap Artha Graha Peduli lebih sering lagi melakukan kegiatan pasar murah seperti ini, karena sangat membantu rakyat kecil yang sangat membutuhkan di Saat harga sembako cukup mahal,” harap Lalu Wisnu Wardana. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

TALKSHOW - Anggota KPU Lombok Barat HM Amrullah, MM, talkshow di Radio Global FM Lombok, Rabu (20/3) dengan tema “ Sosialisasi Hari Pemungutan Suara”. Bian Bastian memandu secara langsung talkshow dan berinteraksi dengan para pendengar.

Murid SDN 7 Sokong Ujian di Berugak Warga Tanjung (Suara NTB) Murid sekolah SDN 7 Sokong, Desa Sokong, kecamatan Tanjung, terpaksa belajar (ujian) di Berugak (tempat menerima tamu) warga, Rabu (20/3). Hal itu dikarenakan ruang kelas belajar (RKB) murid tergenang air hujan yang melanda wilayah Lombok Utara, Selasa (19/3) sore hingga Selasa malam.

Berugakyangdigunakanuntuk belajar (ujian) adalah Berugak milik Ardianto, sekaligus anggota DPRD Lombok Utara. Kediaman Ardianto sendiri berada tidak jauh dari sekolah. Inisiatif untuk memindahkan tempat belajar hari kemarin, tidak lepas dari keberadaan istri Ardianto, Murniati, yang mengajar di sekolah tersebut. Murid yang dipindah ujian adalah murid kelas 2. RKB milik murid inilah yang terendam air hujan sehingga RKB tidak bisa di-

manfaatkan oleh murid.

Murid yang berjumlah 36 orang, seketika membuat Berugak penuh sesak. Anak-anak yang menumpang sementara pun, hanya bisa duduk sekenanya.

Apalagi cuaca pada Rabu pagi di wilayah Tanjung dan sekitarnya, masih dilanda gerimis.

“Sebenarnya RKB yang terendam semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuma, hanya kelas 2 saja yang tidak ada meja kursi. Murid belajarnya duduk di atas terpal sehingga saat terendam, tidak bisa belajar,” ujar Murniati, guru di sekolah itu.

Kondisi ini tidak akan berubah jika hari-hari berikutnya RKB tergenang oleh air hujan. Berbeda dengan kelas 2, murid kelas 1, dan kelas 3 sampai kelas 6, masih bisa belajar di ruangan walaupun lantai RKB di saat bersamaan terendam. Hanya saja, para guru men-

garahkan murid tidak memakai sepatu. Murid menggunakan sandal sehingga masih bisa berendam kaki sembari belajar.

“Kalau malam ini hujan, besok murid tidak bisa belajar lagi di kelas. Sampai sekarang, air hujan tadi malam masih menggenang,” tambahnya. SDN 7 Sokong sejatinya sudah dibuatkan sekolah sementara. Hanya saja, pondasi lantai sekolah tidak diperhitungkan oleh pelaksana pembangunan saat itu. Sehingga pondasi yang dibuatkan hanya beberapa senti meter dari tanah.

Sementara pada sekolah permanen, SDN 7 Sokong saat ini sedang dalam proses pembangunan. Pihak guru dan murid berharap, selama pelaksanaan ujian dari Senin - Jumat esok, tetap berlangsung lancar meskipun murid harus direlokasi sementara. (ari)

Dompu (Suara NTB) Anggota DPD RI, Prof.

Farouk Muhammad, mengimbau warga NTB untuk menyebarkan konten yang positif dan bebas hoaks. Hal itu dikemukakan Farouk saat berdialog dengan civitas akademika STKIP Yapis Dompu, Rabu (19/3).

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 150 peserta itu, salah seorang mahasiswa STKIP Yapis Dompu, Leni mempertanyakan peran MPR dalam mengatasi hoaks. Terkait hal ini, Farouk menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan baik oleh MPR maupun eksekutif untuk mengatasi berkembangnya berita hoaks.

Farouk menegaskan, pihaknya dalam banyak kesempatan selalu menghimbau warga agar tidak menyebarkannya pesanpesan berantai yang diragukan kebenarannya dan atau tidak jelas sumbernya.

Sementara itu, Mahasiswa STKIP Yapis lainnya, Arif mempertanyakan implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya keadilan sosial dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu contohnya, terkait UU tentang Guru dan Dosen.

Dalam undang-undang tersebut, Negara membedakan perlakuan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 terhadap guru dan dosen.

Di satu pihak, guru-guru negeri memperoleh penghasilan tetap, memperoleh berbagai fasilitas di

lembaga-lembaga pendidikan yang juga hampir sepenuhnya disiapkan pemerintah. Di lain pihak, ada guru-guru yang menjalankan pekerjaan yang serupa. Tetapi, karena status mereka bukan pegawai negeri, mereka tidak memperoleh upah yang layak. Apalagi, sebagai guru tetap yayasan yang mengabdi di madrasah-madrasah swasta dan pondok-pondok pesantren. Mereka hanya berharap pada pembagian uang dari dana BOS sebesar 300 - 400 ribu setiap triwulan. Arif mempertanyakan hal ini yang terkesan tidak selaras dengan semangat sila kelima Pancasila.

Mahasiswa lainnya, Yahya mempersoalkan UU Sisdiknas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal (3) bahwa pendidikan ditujukan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab.

Sementara, dalam penerapannya bahkan lebih mengarah pada pembentukan karakter yang materialistik. Terhadap masukan tersebut, Farouk menegaskan bahwa bisa jadi UU belum tajam mengarahkan konsep pendidikan sesuai tujuan. Tetapi, bisa jadi penyimpangan terjadi dalam tataran implementasi, apakah manajerial dan atau transaksional. (r/*)

Sulit Pertahankan Prestasi Dari Hal. 1 agar prestasi seperti ini bisa ditingkatkan lagi,’’ jelasnya saat menerima kunjungan Tim Penilai Satya Lencana Karya Bhakti Praja dari Kemendagri di ruang kerjanya, Rabu (20/3).

Pada kesempatan ini, wagub didampingi Assisten 1 Bidang

Pemerintahan dan Kesra, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih dan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma.

Kunjungan ini terkait penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang didapatkan Provinsi NTB berdasarkan kinerja pada tahun 2017, yang berhasil masuk 3 besar tingkat nasional.

Sementara Ketua Tim Verifikasi LPPD Pusat Yasoaro Zai, S.Sos, MM , mengharapkan NTB dapat terus konsisten dalam berinovasi. ‘’Inovasi-inovasi harus terus dikembangkan, jika sampai tiga kali mendapatkan penghargaan ini, maka nantinya akan mendapatkan tanda jasa yang lebih tinggi,’’ ungkap Yasoaro. (r)

(Suara NTB/Dok Farouk Muhammad)

DIALOG - Suasana kegiatan Anggota DPD RI, Prof Farouk Muhammad saat berdialog dengan civitas akademika STKIP Yapis Dompu, Rabu (19/3).

(Suara NTB/ist)

SEMBAKO MURAH - Tim pasar murah Artha Graha Peduli Rabu (20/3) saat menyambangi warga Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut LombokTengah untuk membagi sembako murah.

Verifikasi Data Rumah Rusak Dari Hal. 1 Setelah proses kedaruratan selesai, selanjutnya akan dilakukan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat.

Sementara terkait dengan penanganan rumah korban gempa bumi yang terjadi Minggu lalu dipastikan akan sama dengan korban gempa pada tahun 2018 lalu.

Namun, saat ini pemerintah pusat maupun daerah akan lebih mendahulukan penanganan korban gempa pada JuliAgustus 2018 lalu. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah bantuan yang akan diberikank kepada korban gempa. Karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (kmb)

Tingkatkan Sinergi Program Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2019 Dari Hal. 1 dan juga terus dilakukan penguatan.

“Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terimakasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat yang telah menginisisasi dilaksanakannya Rapat Koordinasi terpadu ini, semoga dengan Rapat Koordinasi ini akan dapat meningkatkan Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan dalam memajukan pendidikan untuk mewujudkan NTB GEMILANG,” ujar Azhar mengutip sambutan Gubernur.

Ada lima isu aktual yang diangkat di Rapat Koordinasi Terpadu itu, yaitu Pemerataan Mutu Pendidikan, Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem penjaminan muru eksternal (SPME), Pemetaan Mutu Pendidikan (Proses dan Pemanfataannya), Kualitas Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, dan Kualitas Guru dan Proses Pembalajaran.

Minhajul menjelaskan secara umum yang ingin dihasilkan melalu Rakor ini adalah tersosialisasikannya Program-program penjaminan mutu pendidikan yang ada di pusat dan daerah untuk dapat disinergikan, terbangunnya komitmen bersama untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Dan, dihasilkannya rancangan kegiatan-kegiatan kemitraan dalam pelaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam kesempatan pembukaan Rakor juga diberikan Penghargaan dari Dirjen Dikdasmen kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada dua apresiasi penghargaan, yaitu Penghargaan kepada pemerintah Daerah atas peran aktifnya dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kab Kota memperoleh penghargaan ini.

Selain itu, penghargaan kepada Dinas yang berprestasi terbaik dalam program-program kemitraan dengan LPMP NTB. Dinas

penerima penghargaan ini ada 5, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.

Dilaksanakan juga Peresmian Pondok Literasi dan penyerahanBuku-Bukuuntukmenunjang Literasi. Pondok Literasi dibangun di SDN 1 Sandik, Lombok Barat. Biaya pembangunan fisik bangunan Pondok atas bantuan dari Forum Komunikasi Sekolah Model Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 80 juta, dan pengisian meubelair dan buku-buku serta sarana penunjang literasi dari bantuan LPMP NTB sebesar Rp. 34 juta.

Terdapat juga Pameran Pendidikan yang diikuti oleh LPMP NTB, BPPAUD Dikmas NTB, dan SekolahSekolah Binaan LPMP NTB. Pada pembukaan Rakor juga dilaksanakan pentas siswa Menyanyi, Gendang Beleq, dan tarian oleh siswa-siswa dari sekolah Binaan LPMP NTB dan pemenang Lomba Kesenian dalam rangka perayaan hardiknas tahun 2018.

Rencana tindak lanjut dari Rakor ini yaitu bisa dilaksanakannya kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LPMP serta unit lainnya secara sinergis. Juga dilaksanakannya program Kemitraan dalam berbagai kegiatan, teruatam dalam peningkatan kualitas SDM Pendidikan, antara lain penyiapan Calon Kepala Sekolah, Penyiapan Calon Pengawas Sekolah, penguatan kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, pelaksanaan pemetaan mutu, pelaksanaan supervisi terpadu, dan lain-lain. (ron/*)

Kejaksaan akan Cek Fisik Proyek Dam Bima Dari Hal. 1 Makanya perlu kita cek sama ahli berapa nilainya,’’ kata Aspidsus.

Pihaknya mencium indikasi masalah pada fisik dam yang dikerjakan tahun 2017 itu.

Kualitas bendungan harusnya mampu membendung air untuk kepentingan irigasi dan tahan dari terjangan banjir pada tekanan tertentu. ‘’Kita lihat itu kan cuma seperti orang ngecor.

Susunan batu dan semen. Nah, ambruk ketika datang banjir.

Harusnya kan bisa menahan air dan ndak sampai rusak kalau terjadi banjir. Ini yang kita coba dalami,’’ ujar Aspidus.

Dari hasil penelusuran awal fisik proyek itu, dam tersebut senilai Rp5,2 miliar. Hitungan lapangan sesuai dokumen,

Rp1,9 miliar untuk material batu dan semen. Dengan nilai sebesar itu, justru kekuatan pekerjaan diragukan. Dam hancur saat digerus banjir.

Sementara sesuai dokumen diperoleh penyidiknya, nomenklatur pengerjaan dam itu meru-

juk pada spesifikasi untuk proyek pertanian. Juklak juknis yang dipakai untuk proyek bidang pertanian, bukan kebencanaan, meski tujuannya untuk penanggulangan bencana banjir yang kemungkinan datang lagi. (ars)

BPBD Lakukan Mitigasi Jalur Pendakian Rinjani Dari Hal. 1 Mereka berangkat Sabtu (16/3) pagi lalu. Dibagi dua tim, sebagian menjajal jalur Senaru menuju Pelawangan dan tim lainnya melalui jalur Pelawangan. Masing masing tim terdiri dari 27 orang, dengan pembagian tugas pembuka jalan dan surveyor.

Menurut Kabid Kesiapsiagaan BPBD NTB H. Ridho Adnyana, TRC sudah memetakan titik-titik longsor di dua jalur, Sembalun menuju Pelawangan dan dari Senaru menuju Pelawangan. Jalur berbahaya dari Pos I sampai Pos III juga sudah diidentifikasi. ‘’Nanti setelah ada kebijakan pembukaan, kami sudah melakukan pemetaan mitigasi risiko bencana. Jadi kalau ada kejadian sep-

erti sebelumnya, akan jelas di mana titik kumpul, di mana jalur evakuasinya,’’ kata Ridho.

Akan dipasang juga petunjuk area berbahaya pada titik- titik tertentu, khususnya longsor.

Plang penanda juga akan menjadi penunjuk arah bagi pendaki untuk melalui jalur jalur alternatif yang aman. ‘’Ketika mendaki, para pendaki sudah punya petunjuk, mana jalur aman dan berbahaya,’’ jelasnya.

Selain bagi pendaki, kepentingan pihaknya sebagai bagian dari tim evakuasi bersama Basarnas. Ketika bencana, seperti gempa atau longsor, timnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. ‘’Jadi tidak mereka reka saat ke TKP. Ketika kontur TKP nya curam, alat yang diawa apa saja.

Dari jalur -jalur itu menentukan apa tindakan dan alat yang harus dibawa agar efektif,’’ jelasnya.

Rencananya untuk mematangkan langkah langkah yang diambil sebelum Rinjani diputuskan dibuka. Menurut rencana, akan digelar rapat tanggal 28 Maret mendatang dan melibatkan pihaknya dalam proses mitigasi.

Diinformasikan Ridho, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan terlibat khusus dalam penanganan dampak bencana di Rinjani. Bentuknya perbaikan infrastruktur yang rusak, bahkan penataan jalur yang ditimbun longsor. Hanya saja, mengenai anggaran, pihaknya belum bisa memastikan dan item kegiatannya.

Sebelumnya, Kepala Balai

TNGR Sudiyono menjelaskan, sudah dilakukan survei lanjutan untuk jalur pendakian Rinjani. Hasil survei sedang jadi kajian pihaknya, juga untuk mitigasi bencana olehBPBD,tidakkalahpentingoleh PVMBG untuk meneliti struktur tanah setelah guncangan gempa.

Dari gambaran awal, titik longsor sepanjang dua jalur akibat gempa Juli dan Agustus lalu masih membekas. Retakan di Pelawangan juga masih menganga, dianggap masih berbahaya, termasuk di jalur menuju puncak Rinjani retak, berpasir bercampur krikil. Sehingga kesimpulan hasil pengecekan sementara, jalur pendakian belum aman.

Sedianya sesuai rencana, jalur Sembalun dan jalur Pelawangan akan dibuka April 2019, dengan

pertimbangan situasi berangsur kondusif. Namun gempa susulan Minggu lalu dan melihat situasi jalur yang masih labil, akan jadi pertimbangan keselamatan pendakian. ‘’Sebab kan keselamatan yang lebih utama, daripada soal pendapatan dibidang pariwisata.

Tapi masalahnya adalah ini soal perut, soal kebutuhan orang orang yang menggantungkan harapan dari Rinjani,’’ jelasnya.

Selain hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), ada 1.900 porter yang selama ini kehilangan pekerjaan. Sedikitnya 91 tour guide baik perorangan maupun perusahaan juga terpaksa berusaha beralih profesi atau mencari objek wisata lain. ‘’Belum lagi transportasi dan penginapan,’’ ujarnya. (ars)

Temuan BPKP Terkait Penyaluran Dana Gempa Dari Hal. 1 Pihaknya menyarankan agar secepatnya dilakukan verifikasi oleh Pemda. Untuk proses percepatan, Pemda pun disarankan menyediakan anggaran untuk verifikasi oleh tim teknis sampai tingkat desa. “Selanjutnya, rekonsiliasi data antara pemda dan BRI, tujuannya agar sinkron,” jelasnya.

Ditemukan juga oleh BPKP, dalam percepatan pembentukan Pokmas dan pendebetan ke rekening Pokmas, terdapat gap yang cukup jauh.

Diantaranya, antara jumlah KK berdasarkan SK Bupati/Walikota dengan jumlah KK diterima BRI. Kedua, perbedaan ant-

ara buku tabungan yang terisi dengan buku tabubungan yang dibagi. Tiga, jumlah KK yang masuk ke BRI dengan jumlah KK yang membentuk Pokmas. Gap keempat, antara KK yang sudah ada Pokmas berbeda datanya dengan KKyangsudahpendebitankerekening Pokmas. BPKP juga menemukan data yang berbeda beda laporan per progres, baik dari TNI, BPBD maupun Dinas Kominfotik.

Agar berbasis satu data, BPKP menyarankan agar ada integrasi data tingkat provinsi secara real time berbasis web dan multi users. ‘’Ini untuk monitoring progress dan transparan. Datanya harus by name by address, supaya bisa dicek dimana letak potensi

masalahnya untuk segera dilakukan perbaikan,” jelasnya.

BPKP hanya menawarkan integrasi data agar lebih transparan, sebaiknya didukung organisasi sebagai otoritas pengendali sistem. ‘’Integrasi data ini diharapkan bisa memetakan lambannya progres,’’ sarannya.

Terkait catatan BPKP itu, KepalaBPBDNTBIr.H.Mohammad Rum menegaskan, demi percepatan, harus ada penyederhanaan proses pendebitan dari rekening individu masyarkat ke rekening pokmas. ‘’Mengingat batas waktu Dana Siap Pakai (DSP) yang akan berakhir 12 April mendatang,’’ kata Mohammad Rum kemarin.

Dalam rangka itu, Rum juga

mengungkapkan, pihak BRI sudah menyetujui loket khusus terutama untuk KLU dan Lobar yang terbanyak rusak berat, rusak ringan dan sedang. Bahkan BRI sudah mengoperasikan mobil keliling dua minggu sekali. BRI juga menunggu revisi juklak atas pendebetan langsung 100 persen ke Pomas khusus rumah yang rusak berat.

Pihaknya juga memastikan kesiapan penyusunan laporan penggunaandanaDSPpadamnasa tanggap darurat dan masa transisi sesuai dengan juklak juknis bantuan stimulan perbaikan rumah, sesuai dengan BAB V tentang pengawasan, pertanggungjawaban dan pengendalian anggaran.

BPBD kab/kota juga sudah diwajibkan membuat laporan bulanan dan disampaikan kepada Bupati dan walikota, gubernur. Selanjutnya, gubernur, bupati/walikota wajib membuat laporan akhir disampaikan kepada BNPB. Terakhir, proses penetapan tim teknis atas rumah yang dibangun terlebih dahulu oleh masyarakat. Juklak juknis BNPB halaman 62 dinyatakan bahwa bagi yang telah memperbaiki kembali rumahnya dengan biaya sendiri, akan dinilai kelayakan teknis oleh tim khusus.

Dilaporkannya, sampai saat ini baru Kabupaten Lotim sudah membentuk tim khusus tersebut. (ars)

Gempa Tak Menjadi Halangan Berwisata ke Lombok Dari Hal. 1 Abu Bakar dalam pernyataannya, mengatakan kedatangannya ke Lombok menindaklanjuti misi bantuan kepada korban pascagempa yang menimpa pelancong Malaysia.

Di mana dari 28 orang rombongan, 9 orang cedera dan 2 meninggal dunia. Dari 9 orang yang mengalami luka, 5 orang menjalani rawat jalan, dan 4 orang menjalani rawat inap. Dari korban rawat inap, 3 diantaranya mengalami luka serius, dan 1 orang mengalami luka. ‘’Pihak rumah sakit belum bisa memastikan kapan korban bisa pulang untuk berkumpul bersama keluarga. Keputusan 4 korban keluar RS, akan disampaikan Kamis besok (hari ini, red),’’ ujar Abu Bakar.

Ditanya perihal tindaklanjut

pengobatan para korban gempa, Abu Bakar mengaku pihaknya sudah bertemu dan berkomunikasi dengan para keluarga. Pihak keluarga korban meminta, agar korban dirawat di Malaysia atau di Singapura. ‘’Kami sudah tanya ahli waris, kebanyakan bersedia menyambung perawatan di Malaysia dan di Singapura.

Mereka mau segera dipulangkan ke Malaysia dan mendapat perawatan di sana,’’ sambungnya.

Pejabat Atase Malaysia di Jakarta juga menyempatkan kunjungan ini untuk mengunjungi Taufik dan keluarga Tomi Al Bantani di Dusun Lendang Cempaka, Desa Senaru, Kecamatan Bayan. Ke dua bocah ini adalah pemandu wisata bagi rombongan Malaysia. Khusus Tomi, korban meninggal dunia, diketahui memandu 7 orang

wisatawan asal Malaysia saat kejadian.

Informasi yang diperoleh koran ini, Pejabat Atase Malaysia memberi santunan berupa uang tunai kepada Taufik, keluarga almarhum Tomi, dan bantuan uang tunai untuk masjid setempat. ‘’Kesempatan ini, pihak Malaysia ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah RI, Pemerinta Kabupaten Lombok Utara, TNI, Polri dan masyarakat yang telah membantu korban sejak awal hingga hari ini. Saya melihat bahwa kerjasama dalam menangani korban sangat tinggi,’’ sebutnya.

Abu Bakar menambahkan, hubungan kerjasama kedua negara tidak putus akibat kejadian (korban gempa) ini. Sebaliknya, pihaknya berharap dan

ikut berdoa bersama agar warga khususnya di Lombok, dijauhi oleh gempa dan industri pariwisata tetap berkembang. ‘’Insiden gempa kali ini tidak menjadi halangan bagi pelancong luar negeri untuk ke Lombok Utara,’’ tandasnya.

Sekretaris II, Kedubes Malaysia untuk Indonesia, Faizal Bin Ishak, menambahkan peristiwa bencana gempa yang menimbulkan korban jiwa ini tidak menghalangi rencana kerjasama antara Kerajaan Trengganu dan Pemkab Lombok Utara.

Demikian pula, pelancong dari Malaysia ke Indonesia tidak akan dihalangi.

“Saya pikir tidak berhalangan, akan diteruskan seperti biasa. Gempa tidak bisa diketahui. Kita juga tidak sembarang mengeluarkan travel advisor,” ujar Faizal.

Peristiwa korban gempa kali ini, menjadi pelajaran bagi pohaknya. Kedutaan memaklumi, kebanyakan traveller asal Malaysia cenderung menguruskan sendiri perjalanan luar negeri mereka tanpa mempertimbangkan legalitas agen travel yang digunakan. Melalui peristiwa ini, Pemerintah Malaysia langsung memberikan arahan agar setiap pelancong mendaftarkan perjalanan mereka dengan fasilitas, agar terdaftar dalam manifest dan terhindar dari halhal yang tidak diinginkan.

“Kita dipahamkan bahwa traveller semua sudah membuat insurance perjalanan dan pihak Malaysia sudah menguruskan dengan jaminan di Malaysia. Terima kasih kepada Menteri Sosial atas bantuan yang diberikan kepada keluarga korban,’’ pungkas Ishak. (ari)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 21 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gagasan Pengembangan Pertanian Harus Diapresiasi Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pengawas dan Disiplin Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengatakan perlu ada apresiasi dan penghargaan untuk para inovator di sektor pertanian di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Inovator yang dimaksud HBK ialah para pemuda pedesaan dan kaum tani yang memiliki inovasi-inovasi dalam pengembangan pertanian di daerahnya.

“Di Narmada, saya mendapat informasi ada petani yang sedang menguji coba menanam strawberry yang bibitnya diambil dari daerah Sembalun. Dan ternyata pohon strawbery tersebut bisa tumbuh dan berbuah sama seperti dengan yang ada di Sembalun. Ini adalah salah satu inovasi yang luar biasa, karena selama ini

orang berpendapat bahwa strawbery hanya bisa“tumbuh di Sembalun yang punya ketinggian tertentu”, katanya.

Menurut HBK, keinginan berinovasi yang awalnya hanya coba-coba saja dari petani tersebut, tentu dianggap hal yang biasa-bias saja bagi kebanyakan orang. Namun, niat dan kemauan untuk bereksperimen dan menciptakan“inovasi seperti itulah yang sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan sektor pertanian Lombok ini.

Hal yang sama juga ditemukan HBK di Sembalun, Lombok Timur dimana masyarakat petani bisa memproduksi getah Ashitaba, tanaman asli Jepang yang hidup subur di Sembalun.

Juga bagaimana masyarakat di Sembalun, Lombok Timur serta beberapa daerah lainnya“di

Lombok Utara (KLU) yang berhasil memproduksi komoditi kopi khas Lombok. ”Pelopor-pelopor inovasi pertanian seperti ini yang harus kita dorong dan kembangkan, kemudian kita beri insentif berupa penghargaan dan apresiasi.

Misalnya dengan menyekolahkan mereka atau mengirimkan mereka belajar ke daerah lain tentang sektor pertanian. Atau bahkan kita bawa dan kita sekolahkan ke luar negeri agar lebih maksimal dalam mengembangkan kemampuannya,” katanya, Rabu (20/3).

Ia mengatakan, dengan penghargaan dan apresiasi yang kita berikan, diharapkan akan semakin banyak para petani yang mau berkreasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang pertanian, dimulai dari hal-hal yang sederhana.

HBK yang juga adalah Caleg DPR-RI Nomor Urut-1 dari Partai Gerindra untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok ini, yang sosoknya sangat mencuat dalam perhatian besarnya pada sektor pertanian secara umum di NTB. Dalam setiap kunjungan lapangannya ke kantongkantong pertanian di Pulau Lombok, HBK selalu menanamkan semangat masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian ini.

Selain sebagai kekuatan utama dalam ketahanan pangan daerah, sektor pertanian juga sangat menjanjikan dilohat dari sisi ekonomi serta terciptanya peluang lapangan kerja. HBK juga selalu mendorong agar para petani Pulau Lombok mulai melek teknologi agar lebih mudah bersaing di era global sekarang ini.

Mulai dari masa produksi hingga pengolahan pasca produksi harus dibangun selaras dan memanf a a t k a n teknologi.

Ikuti Pelatihan ’’Learning Management System’’

Ummat Siap Terapkan Pembelajaran Berbasis Digital Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengembangkan sistem pembelajaran, Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mengirim utusan untuk mengikuti kegiatan Regional Training Programme on Learning Management System (LMS) for Best Classroom Technology Integration di Seameo Voctech Regional Centre, Gadong, Brunei Darussalam. Ketua UPT PPTIK (Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi), Dr. Eng. Islamy Rusyda, ST.MT dutus bergabung dengan peserta dari Asia Tenggara lainnya.

Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih dua minggu dan diikuti oleh 22 orang perwakilan dari beberapa Universitas di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Filipina yang sebagian besar sebagai tenaga pengajar.

“Kegiatan ini membahas pengenalan tentang E-Learning and Most Popular Digital Tool for Teacher and Student,” kata Humas Ummat, Dr. Hilman, Rabu (20/ 3). Dalam pelatihan itu, para narasumber berbicara terkait fasilitas belajar mengajar secara online. Beberapa tema yang diangkat yaitu Technique for Facilitating Online Teaching and Learning Web conferencing and Webinar dan Introduction to learning management System (LMS).

Mengutip penjelasan Isamy Rusyda, bahwa diskusi menjadi lebih menarik karena beberapa peserta memaparkan implementasi pembelajaran di institusinya masing masing dan kendala- kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. “Kegiatan ini menjadi lebih menarik karena peserta diajak untuk mengetahui lebih dalam terkait penerapan Learning Management System (LMS) di dua universitas terkenal di Bruneai Darussalam yaitu Universitas Brunei Darussalam dan Polytechnic Brunei,” imbuhnya.

Selain itu, peserta fokus pada workshop pembuatan dan pengelolaan bahan ajar.

Peserta dikenalkan tentang penggunaan Moodle dan membuat akun di moodle cloud.

Peserta juga diberikan penjelasan tentang New Trend for Open Distance Learning-introduction to MOOCs Introduction to ADDIE model dan overview of its components oleh dua orang instruktur yaitu Dr. Abbes Sebihi dan Arifin Bin Haji Yusof.

“Diakhir kegiatan peserta diwajibkan untuk membuat Group project presentationdan action plan sebagai oleh-oleh untuk negara masing-masing,” tambahnya. Dalam menindaklanjuti hasil kegiatan ini, Rektor Ummat Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd berkomitmen untuk mengembangkan LMS yang terintegrasi dengan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar.

“Ummat akan berupaya untuk melakukan pemerataan dan demokratisasi pen-

(ist-ummat)

SERIUS - Keseriusan peserta kegiatan sistem pembelajaran Learning Management System. didikan serta memperluas akses pendidikan yang berbasis digital dan perkembangan

teknologi dalam rangka memaksimalkan layanan smart campus,” jelasnya. (ars/*)

(SUARA NTB/ist)

H. Bambang Kristiono saat bertemu dan berkomunikasi dengan inovator dan pelopor pertanian hortikultura di Lombok.

Bagi HBK, meski komoditi dorong Sembalun sebagai salah dan akan sangat ironis kalau pertanian tanaman pangan di satu sentra produksi Bawang potensi yang ada ini kemudian tidak mampu mensejahterakan NTB seperti padi dan jagung Putih Nasional ke depan. ”Seperti juga di Sembalun, masyarakatnya”, paparnya. sudah bisa dibilang surplus, naIa menegaskan, jika terpilmun komoditi lain yang poten- kita ingin daerah lainnya di sial tetap harus dikembangkan Pulau Lombok ini juga bisa ih sebagai anggota DPR-RI lagi. Sebab luas lahan potensial menjadi pelopor untuk sentra nanti, penghargaan dan apreuntuk komoditas itu belum pertanian, khususnya hortikul- siasi untuk para inovator permaksimal dimanfaatkan. Kare- tura. Pulau Lombok ini sangat tanian seperti ini juga akan na itu pula, HBK juga terus men- kaya potensi hortikulturanya, terus didorong. (038/*)