Edisi Rabu, 21 Februari 2018 | suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 285 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

’’

Saya datang ke sini, saya tidak katakan pilih saya.

Bagi saya , tugas saya menegakkan keadilan.

Semua adalah saudara.

Bukan jabatan yang saya bawa mati tapi persaudaraan sesama muslim ini yang saya akan pertanggungjawabkan H. Moch Ali Bin Dachlan

SILATURAHIM - Ama Elo alias Ali BD saat bersilaturahim dengan masyarakat di Bolo, Bima.

Gali Aspirasi Masyarakat di Bima (2-habis)

BELI SARUNG - Ama Elo alias Ali BD membeli sarung tembe nggoli di pasar tradisional di Sape, Kabupaten Bima.

Soal Global Hub

Tak Bisa Diputuskan Sendiri

KO M E N TTAA R

masyarakat ibu kota Kabupaten Bima ini, banyak sekali pertanyaan.

Tidak semua pertanyaan bisa dijawabnya. Ia berjanji akan datang lagi ke Bima dalam waktu dekat dan mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat Bima.

Secara prinsip katanya, Ali Dachlan dan TGH. Gede Sakti dari calon independen ini akan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB. Yakni fokus pada peningkatan ekonomi, perbaikan perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pertama dalam bidang ekonomi, katanya NTB harus bagus. Pertumbuhan ekonomi yang bagus dalam pandangan Ali BD adalah riil dan tidak semu. Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi baik tapi masih banyak pengangguran, maka itu termasuk pertumbuhan semu. Pun kalau ada pertumbuhan, siapa kemudian yang menikmati pertumbuhan tersebut.

Bersambung ke hal 15

PT. BKI akan Bebaskan Lahan, Warga Direlokasi

TO K O H GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjelaskan, penggunaan dana hasil penjualan saham 6 persen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) tergantung keputusan pemegang saham. Termasuk mengenai rencana penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi NTB, untuk menagih uang hasil penjualan saham tersebut.

Gubernur menjelaskan, ia tak dapat mengambil keputusan sendiri tanpa harus melibatkan dua pemegang saham lainnya.

Bersambung ke hal 15

BIMA bagi Calon Gubernur Independen nomor urut 4, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan banyak melahirkan orang-orang cerdas. Banyak politisi dan orang-orang besar lahir dari Bima. Catatan Ali Dachlan ini menyebut yang di NTB ini, orang Bima lebih dulu bersekolah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik memberi cermin kemajuan NTB. Kedatangan Ali Dachlan langsung mendapat kehormatan sebagai warga Bima dengan sebutan nama Ama Elo. Meski demikian, pengakuannya datang ke Bima bukan bermaksud menggurui. Tapi semata bersilaturahim dan menggali aspirasi dari masyarakat Mbojo tersebut. ‘’Saya bukan orang baru di Bima.

Sudah lama saya keliling Bima, sudah melihat pantai, gunung di Bima. Melihat Parado, Sambori, Kuta di atas pegunungan, Jatiwaru, Jati Wangi, Wera dan beberapa tempat lainnya,’’ Ama Elo menambahkan.

Senin sore lalu, Ali Dachlan bersilaturrahmi ke Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Di tengah

Tanjung (Suara NTB) Rencana investasi Global Hub semakin menunjukkan progres positif. Selasa (20/2), PT. Bandar Kayangan Internasional (BKI) menggelar ekspose di Kantor Bupati Lombok Utara (KLU). PT.BKI menyinggung rencana pembebasan lahan dan merelokasi warga yang lahannya dibebaskan untuk mega proyek tersebut.

Pada kesempatan itu, PT. BKI diwakili oleh Wakil Presiden, Ir. Ferrianto Hadi Setiawan Djais. Dari kalangan pe-

merintah hadir Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Pejabat dari ATR/ BPN Provinsi NTB, pejabat

dari ATR/BPN Lombok Utara, pejabat Pemprov NTB, Kapolres Lombok Utara, AKBP Afriadi Lesmana, serta sejumlah Kepala SKPD Pemda KLU. Ferrianto dalam pemaparannya, menyinggung keberadaan pembebasan lahan secara kompleks. Pasalnya, areal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur kepelabuhanan tidaklah sedikit.

Bahkan areal yang digunakan nantinya bisa saja memanfaatkan areal yang dianggap penting oleh warga. Seperti keberadaan kampung adat dan

lahan tanam pangan berkelanjutan. Namun demikian ia menegaskan situs budaya itu tidak akan digusur oleh PT. BKI. ‘’Situs budaya yang ada, misalnya permukiman adat, kita akan integrasikan, tidak akan digusur,’’ ujarnya.

Ferrianto menegaskan, beberapa kawasan yang memiliki kawasan heritage akan dijaga kelestariannya. Bahkan rumahrumah adat, tidak akan dipindah atau direlokasi melainkan dijaga sesuai dengan pola ruang desa adat itu sendiri.

Sementara pada perumah-

an warga secara umum, Ferrianto mengatakan akan dilakukan pembebasan lahan di kawasan itu. Kendati demikian, pembebasan oleh perusahaan bukan berarti mengusir warga. Sebab perusahaan akan menyiapkan perumahan di kawasan yang sudah disiapkan. ‘’Warga yang dibebaskan lahannya akan disiapkan rumah juga. Selain itu juga ada pembangunan pemukiman untuk orang-orang yang akan bekerja di kawasan Bandar Kayangan tersebut,’’ katanya.

Bersambung ke hal 15

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)

Siap Hadapi Gugatan DKPP RI Sidangkan Gugatan Pasangan Dianul Hayezi-Sri Sudarjo Mataram (Suara NTB) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, menggelar sidang dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu oleh

KPU dan Bawaslu NTB yang dilayangkan Dianul HayeziSri Sudarjo, Selasa (20/2) kemarin. Dianul Hayezi-Sri Sudarjo, bakal Calon Gubernur (Cagub) dan bakal Calon Wak-

il Gubernur (Cawagub) NTB dari jalur independen yang gagal bertarung karena dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ndi)

SIDANG - Susana sidang DKPP terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilayangkan oleh pasangan Dianul Hayezi-Sri Sudarjo. Para tergugat KPU dan Bawaslu ikut hadir.

Deklarasi Polda NTB dan Pimpinan Media

Komitmen Pilkada Damai Tanpa Hoaks Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Elemen media massa memegang peranan penting menjaga suasana damai Pilkada Serentak 2018. Berita bohong, menyesatkan, dan politisasi SARA wajib dicegah dan diberantas.

Komitmen media massa tentang hal itu tercetus dalam silaturahmi Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs.Firli, M.Si dengan pimpinan media massa di NTB, Senin (20/ 2) malam di Batulayar, Lombok Barat.

Kapolda bersama Pimpinan Media Massa dan organisasi wartawan bersepakat. Yakni menyukseskan Pilkada Serentak 2018 dalam sebuah penandatanganan deklarasi Pilkada Damai Tanpa Hoaks.

Turut serta menandatangani deklarasi, Penanggung Jawab Harian Suara

NTB, H Agus Talino, Wartawan Senior RRI, organisasi wartawan AJI Mataram, IJTI NTB, dan para wartawan.

Firli mengatakan, pelaksanaan Pilkada yang damai tidak lepas dari peran media massa yang turut menangkal berita hoaks. ‘’Malam hari ini (kemarin), kita berkomitmen agar seluruh wartawan tidak memuat berita tidak benar atau berita hoaks,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 15 TANPA HOAKS - Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H Agus Talino menandatangani deklarasi pilkada damai tanpa hoaks disaksikan Kapolda NTB, Brigjen.Pol. Drs.Firli, M.Si, Senin (19/2) malam.

(Suara NTB/why)

PIHAK Kejati NTB tidak mempersoalkan permohonan praperadilan oleh tersangka merger PT. BPR NTB. Atas permohonan itu, sebagai termohon pihak Kejaksaan mempersiapkan dalil untuk pembelaan.

Menurut Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH, praperadilan dibenarkan secara hukum. ‘’Itu (praperadilan) hak yang diberikan undang-undang,’’ kata Dedi Irawan kepada Suara NTB, Selasa (20/2).

Pemohon menurutnya, bisa mengajukan keberatan atas peningkatan status suatu perkara, Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

Halaman 2

Ego Sektoral Penerbitan Izin

Mohan Ancam Tindak Pejabat

Perbaiki Talud AKIBAT longsor beberapa waktu lalu yang menerjang wilayah kelurahan Kebun Sari menyebabkan talud di pinggir Kali Jangkuk hancur. Setengah badan jalan di daerah ini juga tergerus, sehingga sempat ditutup warga agar tidak ada pengendara yang melintas. Untuk itu, pihak kelurahan Kebun Sari yang berkoordinasi dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) mulai melakukan perbaikan talud tersebut.

“Pengerjaannya sudah (Suara NTB/uul) dilakukan sejak seminggu M. Faisal lalu oleh pihak BWS sendiri,” terang Lurah Kebun Sari, M. Faisal, saat dihubungi, Selasa (20/2). Ia menjelaskan pihaknya baru mengetahui jika talud tersebut merupakan proyek dari BWS setelah melaporkan kerusakan talud itu ke pihak PU Kota Mataram. “Kita berkoordinasi dengan PU Kota melalui kecamatan yang kemudian meneruskannya ke BWS,” jelasnya.

Total panjang talud yang diperbaiki adalah 10 meter, yang merupakan bagian talud yang roboh. “Jalan sepanjang pengerjaan talud itu ditutup agar tidak ada kendaraan roda empat yang lewat,” kata Faisal. Ia menambahkan jalan itu memang ditutup mulanya oleh warga karena kondisi jalan yang amblas saat longsor kemarin. “Kalau kendaraan roda dua masih bisa lewat di sana, selain tujuannya untuk pengamanan proyek,” tambahnya.

Faisal menerangkan, jalan yang amblas tersebut sampai sekarang belum pernah diperbaiki. Terlihat dari kondisi jalan yang masih ditutupi tanah bekas pembangunan talud itu. “Kita juga tidak tahu kapan akan diperbaikinya,” tukasnya. Selain pembangunan talud, pihak BWS juga melakukan pengerukan di badan kali Jangkuk, karena banyaknya sedimentasi di pinggiran kali.

“Pengerjaannya juga bersamaan dengan talud itu dengan mengerahkan eskavator untuk pengerukannya,” kata Faisal. Hasil pengerukan sudah bisa terlihat manfaatnya yaitu tepian kali terlihat bersih meski masih terlihat sampah kiriman dari hulu. (uul)

Mataram (Suara NTB) Diduga masih ada persoalan di tataran internal organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal perizinan. Ego sektoral terkesan lebih dikedepankan ketimbang kolektivitas dalam hal penerbitan usaha. Hal ini menyebabkan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana merasa gerah, dan mengancam akan mengejar oknum pejabat yang mengedepankan kepentingan pribadinya.

“Izin itu dikeluarkan kolektif. Tidak boleh ada tarik menarik,” kata Mohan mengingatkan, Selasa (20/2). Menurutnya, beberapa urusan teknis perlu kemampuan, sinergitas serta harmonisasi dari potensi sumberdaya manusia di OPD. Termasuk bagaimana pelayanan administrasi dilakukan secara parsial.

Antara OPD satu dengan lain demikian kata Mohan, tidak boleh ada ego sektoral dan konflik kepentingan dalam pelayanan administrasi. Harus satu suara yang keluar. Sebab, per-

tanggungjawabnya ada di kepala daerah. “Bukan anda, tapi kepala daerah yang bertanggungjawab,” tegasnya.

Walikota mengancam jika pengurusan izin ditemukan ada kepentingan sifatnya pribadi, tak segan - segan akan dikejar dan mengambil tindakan tegas. “Apalagi sifatnya ada kepentingan pribadi, akan saya kejar betul,” ancamnya.

Di hari pertama menggantikan tugas-tugas Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, dia menginginkan pimpinan OPD bekerja kompak. Tidak saling

menyalahkan satu sama lain.

“Ini gunanya kita saling mengingatkan bersama. Agama mengajarkan begitu. Kalau ada goda – godaan, hindari sajalah,” katanya mengingatkan.

Kepala DPMPTSP, Drs. Cokorda Sudira Suliarsa membenarkan yang ditegaskan oleh Plt Walikota. Artinya, apa yang menjadi penyampaian tersebut jadi catatan untuk benar - benar berkoordinasi dengan OPD teknis, agar pelayanan perizinan lebih bagus. “Kalau kurang, iya ditingkatkan,” ujarnya.

Cok, sapaan akrabnya, meny-

”

Apalagi sifatnya ada kepentingan pribadi, akan saya kejar betul

adari bahwa penerbitan izin tidak membawa satu argument, padahal keluarnya satu. Pembahasannya bersama tim teknis yang telah memiliki SK dari Walikota.

Misalnya pengurusan izin bangunan, pariwisata, perdagangan dan lain sebagainya akan dibahas bersama OPD teknis termasuk kelurahan dan kecamatan.

“Saya tidak pernah tidak bertemu dengan tim,” ujarnya. Rapat teknis ini penting bilamana ada perbedaan dicarikan solusi berdasarkan aturan. Selama ini tam-

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana bahnya, tidak ada lobi - lobi pengurusan izin. Sepanjang menyalahi aturan dan tidak sesuai peruntukan tidak ditoleransi. (cem) (Suara NTB/cem)

PASANG PELAMPUNG - Para guru olahraga di Kota Mataram secara sukarela membantu memasang pelampung sebagai pembatas. Rencananya, Mataram Water Park ini diresmikan Rabu hari ini.

Masih Gunakan Pola MLM

I Wayan Sugiartha (Suara NTB/fit)

Hari Ini Diresmikan

Fasilitas MWP Masih Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menjadwalkan akan meresmikan Mataram Water Park (MWP), Rabu (21/2) hari ini. Kendati demikian, fasilitas kolam renang yang berada di kompleks Taman Udayana masih belum maksimal.

Pada Selasa (20/2) kemarin, petugas tengah sibuk mengikat pelampung yang akan dijadikan lintasan atlet renang. Seorang petugas dibekali mesin kompresor menyelam ke dasar kolam

membersihkan lumut yang menempel di keramik.

Mesin vacuum cleaner tak berhenti menyala mengeluarkan kotoran. Mesin itu sudah dua hari bekerja membersihkan dasar kolam. Kolam dengan panjang sekitar 50 meter terlihat kotor. Sedangkan, dua kolam bagian atas tak terisi air. Demikian pula, atap tribun rusak dan berkarat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Amran. M. Amin mengatakan, fasilitas di MWP

perlu pembenahan secara masif. Seperti, perbaikan tribun dan fasilitas penunjang seperti penyulingan serta dibutuhkan tenaga teknisi yang memahami pengelolaan kolam. “Iya, memang masih banyak yang perlu dibenahi,” jawab Amran.

Namun demikian, pasca penyerahan kewenangan pengelolaan MWP ke Dispora berdasarkan SK Walikota Nomor 470/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 lalu. Maka, pihaknya memiliki kewajiban untuk memanfaatkan aset yang telah

Temu Kader di Dua Kecamatan

DPPKB Perkuat Program KKBPK Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus memperkuat hubungan emosional dan membangun harmonisasi dengan para kader. Pada Selasa (20/2), digelar pertemuan bersama kader di dua kecamatan. Agenda rutin sebagai upaya pemerintah memperkuat program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di masyarakat.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Sutrisno mengapresiasi antusiasme para kader rutin menghadiri kegiatan tersebut.

Kader sebagai ujung tombak mampu menunjukkan eksistensi mereka. Terbukti peran aktif kader mampu mendongkrak pencapaian program KKBPK di Kota Mataram. “Alhamdulillah, program KKBPK kita tahun ini telah melampui target,” ucap Sutrisno, Selasa (20/2).

Dia mencatat capaian pada akhir Desember 2017. Dari 9.776 peserta KB baru yang ditargetkan telah tercapai 9.853 peserta atau 100,83 persen. Sementara, peserta KB aktif atau ulangan dari target 53.533 peserta berhasil menembus angka 58.275 peserta atau 105,12 persen. Untuk tahun ini, pihaknya menargetkan peserta KB baru 10.443

(Suara NTB/ist)

USAI PERTEMUAN - Kepala DPPKB, Sutrisno berfoto bersama dengan para kader usai pertemuan, Selasa (20/2). peserta dan peserta KB aktif atau ulangan 58.270 peserta.

Pemenuhan target itu, pihaknya telah membagi tugas fungsi para kader. Diharapkan, dalam waktu 10 bulan pencapaian tersebut akan terpenuhi dengan tetap melibatkan mitra kerja. “Selama tiga bulan ke depan juga akan dilakukan koordinasi dan supervisi,” ujarnya.

Selain fokus pada pengendalian penduduk, Sutrisno menambahkan keberadaan kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatakan Pendapatan Keluarga Sejahtra, Pusat Infor-

masi Konseling Remaja akan terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan kegiatan lainnya seperti Posyandu, PAUD, Remaja Masjid dan Karang Taruna.

“Sehingga masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan kelompok - kelompok kegiatan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas,” imbuhnya. Dengan pola kemitraan ini, diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Serta mempercepat terwujudnya masyarakat Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. (cem/*)

Usaha Cuci Pakaian di Mataram Belum Kantongi Izin Mataram (Suara NTB) Usaha cuci pakaian atau laundry rumahan di Kota Mataram menjamur. Layanan jasa ini hampir merata ditemukan di seluruh lingkungan.

Sayangnya, usaha tersebut belum mengantongi izin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tak memiliki data rill terkait usaha laundry rumahan tersebut. Data dimiliki hanya usaha laundry skala besar

saja. “Kalau data totalnya tidak ada. Yang jelas sudah banyak kalau kita lihat,” kata Kepala DPMPTSP, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa ditemui, Selasa (20/2).

Tidak saja izin menjadi persoalan dihadapi pemerintah.

Limbah sisa pencucian jadi persoalan penting diperhatikan.

Hanya saja kata Cok, pengawasan itu menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

Sebab, penanganan limbah sisa

cucian mengandung bahan kimia harus segera dicarikan solusi. “Selama memenuhi syarat, akan kita layani,” ujarnya.

Diakui, usaha rumahan ini berkembang pesat. Bahkan, keberadaan mereka tidak bisa dikendalikan. Tetapi, pihaknya telah menginformasikan ke masyarakat paling tidak melegalkan usaha mereka. Kalaupun nanti Dinas LH memberikan proses percepatan dengan penyederhanaan pengurusan izin, pi-

haknya akan menindaklanjuti.

Menurutnya, masyarakat memiliki izin usaha sebenarnya lebih mudah mengembangkan usaha mereka. Misalnya, dari satu mesin cuci dimiliki bisa ditambah dengan menunjukkan izin usaha di bank.

Kendalanya masyarakat belum mengetahui hal tersebut.

“Usaha baru ada satu mesin.

Mau ditambah jadi lima mesin cuci kan bisa,” katanya mencontohkan.

Anggapan masyarakat berpikir pengurusan izin ribet seharusnya dihilangkan. Karena, pelayanan perizinan di Kota Mataram masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses.

Apa ada upaya penertiban terhadap usaha rumahan tersebut? Pengawasan maupun penertiban jawabnya, jadi kewenangan OPD teknis. Pihaknya hanya melayani penerbitan izin sesuai kewenangan. (cem)

lama tak berfungsi tersebut.

Rencananya sambung Amran, pasca diresmikan oleh Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, kolam renang ini akan dimanfaatkan pembinaan atlet serta wahana bermain masyarakat. Pola pengelolaannya belum dirumuskan apakah dikomersilkan ataukah gratis.

Jika dikomersilkan sambungnya, tentu harus ada produk hukum atau regulasi yang mengatur itu. Tetapi sementara ini, Pemkot Mataram yang memberikan sup-

port anggaran untuk pengelolaan. “Iya sedapat mungkin kolam ini dimanfaatkan dulu,” ujarnya.

Mantan Camat Mataram ini tak memungkiri desakan pemanfaatan aset ini sering disuarakan oleh masyarakat.

Sehingga, ini menjadi perhatian pemerintah. Di samping, ruh MWP sebagai lokasi pembinaan atlet dimanfaatkan. Untuk memaksimalkan pengelolaan butuh revitalisasi sejumlah bagian agar pemanfaatan lebih maksimal. (cem)

Amerika Tawarkan Produk Pengelolaan Limbah Mataram (Suara NTB) Konjen Amerika Serikat berkantor di Surabaya, Jawa Timur menawarkan investor yang akan mengelola sanitasi dan pemanfaatan air bersih di Kota Mataram. Kedatangan Konjen Amerika Serikat bersama Organica Water tak terlepas dari bantuan diterima oleh Ibukota Provinsi NTB sebesar Rp 1,6 triliun dari Asean Development Bank (ADB).

Konjen Amerika beserta rekanan mempresentasikan keunggulan produk yang ditawarkan ke Pemkot Mataram. Presentasi digelar tertutup dihadiri Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten II, Wartan, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, M. Nazaruddin Fikri.

Dikonfirmasi usai pertemuan tertutup, Sekda menjelaskan, kedatangan Konjen Amerika Serikat bersama rekanan hanya memaparkan program sekaligus menawarkan keinginan untuk mengelola sanitasi dan limbah di Mataram.

Pengenalan produk ini akan jadi pertimbangan apakah mereka akan membangun atau sebaliknya. “Bentuknya hanya pengenalan produk. Tapi kalau melihat programnya bisa jadi bahan pertimbangan,” kata Sekda.

Tetapi prosesnya sangat tergantung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-

nataan Ruang. Apalagi Pemerintah Pusat juga memiliki program sama dari dana intensif daerah (DID) untuk pengelolaan sanitasi dan limbah. Oleh karena itu, ia mengharapkan rekanan juga memaparkan produk serta program mereka ke Kementerian PUPR. Eko berspekulasi ketertarikan investor ingin mengelola sanitasi dan limbah di Mataram, tidak terlepas dari bantuan Rp 1,6 triliun yang diterima dari ADB. Karena, ada tiga daerah yang mendapatkan bantuan itu yakni Aceh, Sukabumi dan Kota Mataram. “Kemungkinan itu yang dikejar,” kata Eko. Secara objektif, ia memandang bahwa kelebihan ditawarkan seperti pemanfaatan lahan lebih kecil, penggunaan listrik hemat dan lokasi dibangun akan menjadi destinasi wisata cukup menarik. Pertimbangan dan keputusannya kembali diserahkan ke Pemerintah Pusat.

“Rencananya di Pantai Mapak,” demikian sebut dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha gregetan dengan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram dalam hal pengelolaan parkir tepi jalan umum di Mataram. Hasil yang didapat daerah dari pengelolaan parkir tepi jalan umum di Mataram, sangat berbeda jauh dengan daerah lain. ‘’Yang namanya parkir, ini semua daerah jadi primadona. Makanya kita herannya kok Mataram saja yang seperti ini,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (20/2).

Padahal, kalau berbicara SDM, lanjutnya, toh Dishub Kota Mataram sudah beberapa kali berganti pimpinan. Dewan sangat menyayangkan hal ini. Pasalnya, dalam rangka memaksimalkan masuknya PAD dari sektor parkir tepi jalan umum, DPRD Kota Mataram telah membuat Perda inisiatif tentang pengelolaan parkir di Kota Mataram. Sayangnya, dalam praktiknya, Perda ini tidak juga dilaksanakan sebagai sistem pengelolaan parkir.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini menyayangkan klaim dari Dishub Kota Mataram yang mengaku bahwa capaian parkir di Mataram sebetulnya sudah mencapai Rp 10 miliar. Hanya saja, sebagian besar tersedot untuk membayar insentif juru parkir. ‘’Kita inginnya yang bersihnya itu yang Rp 10 miliar, jangan dihitung dengan yang sudah terpotong untuk kegiatan lainnya,’’ pungkasnya.

Wayan Sugiartha melihat bahwa ada sistem yang keliru dalam hal penanganan parkir di Mataram. Padahal, dengan dibuatnya Perda parkir, diharapkan ada peningkatan PAD yang signifikan dari sektor parkir tepi jalan umum. Oleh karena itu, anggota Dewan dari Dapil Cakranegara ini berharap Kepala Dishub Kota Mataram melakukan evaluasi menyeluruh, mencari benang merah atas persoalan parkir ini. ‘’Kan kita sudah buatkan Perda, tetapi kalau sistemnya masih seperti ini, ya tidak bisa,’’ imbuhnya. Wayan mencontohkan, bahwa satu titik parkir dikelola oleh jukir yang jumlahnya dianggap berlebih. ‘’Dari sana kan bisa dipangkas,’’ cetusnya.

Bahkan, Wayan Sugiartha menyebutkan cara pengelolaan parkir tepi jalan umum di M a t a r a m , masih menggunakan pola Multi Level Marketing (MLM). Sehingga, retribusi parkir b a n y a k terserap u n t u k membayar anak buah dari jukir utama. (fit)

H. Effendi Eko Saswito

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Sesuai Realitas Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis pertumbuhan ekonomi NTB dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 7,10 persen, tanpa tambang. Pertumbuhan ekonomi sebesar ini faktanya berbeda dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi NTB, Ir. Putu Sudiarsa, MT meragukan data BPS itu. Alasannya jelas, perputaran uang di masyarakat tak sebanding dengan besarnya pertumbuhan ekonomi yang dirilis itu.

Berdasarkan data BPS ini, sumber pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,10 persen tahun 2017, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5 persen pada periode yang sama, ditopang oleh sektor pertanian yang memberi kontribusi sebesar 1,37 poin, menyusul perdagangan sebesar 1,02 poin. Ditambah konstruksi 0,68 poin, dan jasa pendidikan 0,26 poin.

Putu Sudiarsa mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu mestinya pergerakan ekonomi lebih massif. Demikian juga pengangguran dapat tertekan

lebih dalam, serta kemiskinan dapat dikurangi lebih progresif.

“Tujuh persen itu bicara kulitnya.

Coba sekarang lihat fakta di dalam.

Tapi silahkan dirasakan sendiri keadaannya,” demikian koordinator pengusaha pribumi di Indonesia wilayah timur ini di temui di Mataram, Selasa (20/2) kemarin.

Tidak bisa BPS disalahkan.

Lembaga ini hanya bertugas mendata, kemudian mengolahnya.

Meskipun yang didata itu harusnya jelas dan diungkapkan transparan. Dengan keadaan lapangan ini, ia mengajak para pihak untuk introspeksi diri, arif dan lebih transparan.

Ia membandingkan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya lima persen setahun. Keadaannya jauh lebih baik dari kondisi rata-rata NTB. Salah satu indikator yang dikemukakan developer ini, pembangunan peru-

mahan komersil yang di Bali, demikian juga di Semarang. Pada daerahdaerah pinggiran ini, justru daya beli masyarakat masih tinggi. Perumahan komersil sangat laku. Karena itu, banyak investor yang kemudian tertarik berinvestasi.

Bandingkan keadaannya dengan NTB. perumahan komersil pasarnya down. Bahkan banyak diantaranya konsumen KPR komersil over kredit, karena tak kuat membayar cicilan. Pengembang berlomba-lomba membangun perumahan subsidi.

“Artinya, kalau daya beli masyarakat bagus. Ndak mungkin dia beli rumah subsidi yang tanahnya kecil,” ungkap Putu Sudiarsa.

Ekonomi NTB tumbuh 7,10 persen. Penopang utamanya adalah sektor pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus jelas. Mendorong sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat. (bul)

Taksi ”Online” Mengadu ke DPD RI Mataram (Suara NTB) Komunitas pengemudi taksi daring/online Lombok, Selasa (20/2) kemarin mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jalan Airlangga, Mataram. Mereka mengadu, meminta kepastian dan perlindungan hukum untuk tetap beroperasi. Kedatangan mereka telah dijadwalkan.

Anggota Komite II DPD RI, Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi memfasilitasi musyawarah dengan para pihak. Hadir Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, bersama Dirlantas Polda NTB, Kombes. Pol. Arman Achdiyat, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ari Purwanti dan puluhan pengemudi taksi online.

Kapolda NTB meyangkan, kesempatan baik itu justru Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windya tak meluangkan waktunya.

Karena fenomena taksi online ini bakal menjadi embrio ketidakstabilan kondusivitas daerah. “Harusnya kepala dinas yang hadir. Karena ini menyangkut kebijakan langsung. Saya sendiri hadir lengkap dengan Dirlantas, karena persoalan ini sangat penting,” kata Kapolda kecewa.

Dalam kesempatan itu, para pengemudi taksi online ini berdebat soal PM 108 tahun 2017 yang menurut mereka aturannya memberatkan pengemudi online. Mereka bahkan meminta ruang yang sama agar mereka dipandang sama seperti taksi konvensional. Sehingga tidak dihalang-halangi oleh taksi konvensional di LIA, Pelabuhan Lembar, Senggigi, dan Bangsal.

Razia yang dilakukan oleh taksi konvensional di tempat-tempat tertentu inilah yang membuat mereka enggan memasang stiker. Jangankan memasang stiker, tanpa dipasangpun mereka menjadi sasaran razia taksi konvensional.

(Suara NTB/bul)

HEARING - Kapolda NTB, Firli dan anggota DPD RI dapil NTB, Bq. Diyah Ratu Ganefi hearing dengan sopir taksi online. Mereka menyatakan semangat menjaga kondusifitas daerah.

Termasuk soal KIR kendaraan.

Jangan sampai KIR yang dilakukan oleh pemerintah, justru secara otomatis asuransi kendaraannya akan hilang. Itu kerugian-kerugian yang mereka keluhkan.

Kapolda NTB justru mengharapkan pemerintah secepatnya membuat payung hukum di daerah. Misalnya dalam bentuk Perda. Ini untuk memberikan kepastian terhadap operasional taksi online. Mengatur ruang yang sama antara taksi konvensional dan taksi online. Termasuk mengatur ongkos ideal, serta kuota yang ideal yang harus dipenuhi kedua layanan jasa transportasi untuk umum ini.

Jika keadaannya masih seperti ini, Kapolda khawatir terjadi gesekan sosial antar pengemudi dan pengusaha jasa transportasi. Kapolda juga mengingatkan kepada pengemudi taksi online tentang UU nomor 25 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dimana di dalamnya mengatur kendaraan apapun yang menyediakan jasa untuk umum dan memungut bayaran, ditetapkan sebagai angkutan umum. Dan harus mentaati ketentu-

an yang berlaku. Tentang KIRnya, jaminan asuransi kepada penumpang, bahkan termasuk mengenai warna pelat kendaraannya.

Sementara Ari Purwanti menjelaskan pemerintah daerah sudah menetapkan kuota angkutan umum di NTB. 481 unit untuk wilayah I (Pulau Lombok), 596 unit untuk wilayah II (KSB, Sumbawa) dan 533 unit untuk wilayah III (Dompu Bima). NTB masuk wilayah II di Indonesia, tarif atasnya telah diatur pusat sebesar Rp 6.500/Km, dan tarif bawah Rp 3.300/Km. “Kalau bisa ikuti aturan, online dan konvensional ini akan berjalan beriringan. Saat ini hanya Uber yang berkoordinasi. 250 unit armadanya yang diajukan, 49 unit yang lolos uji KIR. Yang lain (Go Car, Grab) belum ada koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sementara Baiq Ratu Ganefi mengatakan akan menyampaikan persoalan ini ke pusat. Kemenhub adalah mitra dari Komite II DPD RI. Oleh karena itu, persoalan yang mengemuka tentang taksi online di NTB, kata Ratu Ganefi akan dibahasnya dengan Kemenhub. (bul)

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Intensif Lakukan Opgab TINGKAT kesadaran masyarakat di dalam berkendara, baik roda dua maupun roda empat diklaim mengalami peningkatan oleh aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim). Kendati demikian, operasi gabungan (opgab) terus diintensifkan untuk menekan laka lantas serta menegak hukum.

Menurut Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. I Made Hendra Agustina, SIK., kasus laka lantas terjadi karena para pengendara kerap melanggar rambu-rambu lalu lintas serta (Suara NTB/yon) tidak mematuhi segala aturan I Made Hendra Agustina dalam berkendara, seperti penggunaan helm dan atribut berkendara lainnya. “Kesadaran masyarakat menggunakan helm dalam berkendara cukup baik, tapi perlu kita tingkatkan,” ujarnya, dikonfirmasi, Selasa (20/2).

Dalam Opgab yang dilakukan itu, I Made Hendra menyebut unsur-unsur yang dilibatkan seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan unsur terkait lainnya. Sehingga selain fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berkendara, opgab juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Terkait dengan keberadaan kawasan tertib lalu lintas (KTL) yang ada di Kabupaten Lotim. Disebutkannya KTL di Lotim saat ini paling panjang 2 kilometer. Namun menurutnya, KTL tidak perlu panjang, melainkan terpenting dalam KTL itu harus dilengkapi dengan fasilitas dan pengamanan yang lengkap.

Diungkapkannya, untuk KTL di Lotim saat ini masih kekurangan untuk pejalan kaki, sehingga hal tersebut terus dikoordinasikan bersama Dishub dan instansi terkait lainnya untuk bagaimana keberadaan KTL dapat dimaksimalkan keberadaannya. “KTL ini harus benar-benar terbebas dari laka lantas dan zero pelanggaran,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau kepada seluruh simpatisan dan tim sukses paslon pilkada, baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati supaya mematuhi segala ketentuan yang berlaku saat melakukan kampanye, seperti menggunakan helm, tidak menggunakan knalpot racing. Termasuk, tidak menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut manusia. Apabila ditemukan tindakan demikian, setelah dilakukan teguran tiga lalu tidak diindahkan. Maka akan dilakukan tindakan tegas. “Kita akan membuat komitmen dengan timses masingmasing Paslon supaya memberikan pengarahan kepada pendukungan dan para simpatisan,”pungkasnya. (yon)

Proposal BUMDes Mart KLU Belum Ditanggapi Kementerian Tanjung (Suara NTB) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memberi dukungan untuk membangun pasar kawasan perdesaan dan pengembangan kawasan eko wisata Kerujuk di Kecamatan Pemenang. Tetapi tidak demikian halnya dengan pengembangan BUMDes mart yang belakangan diikhtiarkan Pemda KLU. Proposal bantuan pengembangan BUMDes mart belum mendapat tanggapan.

Hal itu diakui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Kholidi Kholil di sela-sela peresmian Pasar Perdesaan Pemenang, Selasa (20/2).

Kholidi menyampaikan pengembangan BUMDes mart di KLU baru dilakukan di 6 Desa di 5 Kecamatan. Untuk mendorong percepatan BUMDes mart, maka pemerintah daerah mengajukan usulan bantuan keuangan kepada pemerintah pusat. Hanya saja, hingga kini belum direspons. “Entah apa yang menjadi alasan dan acuan tidak direspons, kami belum tahu,” kata Kholidi.

Pada program pengembangan Bumdes mart 2017 lalu, Pemda KLU melalui Dinas P2KB PMD KLU telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,5 miliar untuk sarana fisik BUMDes mart. Diharapkan desa-desa yang memperoleh sarana fisik, diharapkan dapat memulai usaha BUMDes mart, sehingga menjadi contoh bagi desa-desa lain yang belum memperoleh anggaran.

“Dukungan kementerian sangat kami harapkan. Di mana, membangun dari desa ini merupakan program nawacita Bapak Presiden yang memprioritaskan pembangunan dari desa,” tandas Kholidi.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Prof. Ahmad Erani Yustika, mengklaim proposal yang diajukan Pemda KLU belum diketahui secara pasti. Namun demikian, menurut dia, kaitan dengan BUMDes mart yang diupayakan oleh Pemda KLU perlu mendapat dukungan.

“Program Badan Usaha Milik Desa atau Bumdesmart menjadi tugas Dirjen yang lain, yakni Dirjen Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, terkecuali Badan Usaha Milik Bersama baru menjadi kewenangan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan,” kilah Erani.

Pada prinsipnya, sambung Erani, Kementerian Desa dan PDT tetap mendukung upaya Pemerintah daerah yang berkomitmen dan memiliki rencana pembangunan yang jelas. “Kalau sudah berkomitmen dan rencana jelas, maka kami tidak akan raguragu untuk memberi bantuan anggaran,”imbuhnya. (ari)

Terduga Pelaku Pengeroyokan Guru Ditahan Selong (Suara NTB) Bapak dan anak yang diduga merusak fasilitas sekolah dan pengeroyokan terhadap salah seorang guru honorer di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara akhirnya ditahan aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Penahanan terhadap pelaku inisial TH dan YD setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan kedua pelaku mengakui perbuatannya.

“Pelaku pemukulan guru sudah dilakukan penahanan dengan jumlah tersangka sebanyak dua orang. Saat ini sudah masuk dalam tahap pemberkasan untuk secepatnya dilimpahkan ke Kejaksaan,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (20/2).

Selain tersangka, penyidik dari tindak pidana umum (pidum) Satreskrim Polres Lotim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pecahan kaca, batu yang digunakan untuk melempar sekolah oleh pelaku serta beberapa alat bukti lainnya. Untuk kasus perusakan fasilitas sekolah dijerat dengan pasal 170 dan pasal 351 terkait dengan penganiayaan kepada guru dengan ancaman 6 tahun penjara.

Joko Tamtomo memastikan, kasus kriminalitas yang dilakukan oleh wali murid itu merupakan perkara yang diatensi untuk secepatnya dituntaskan. Untuk pelaku dipastikan terbebas dari pengaruh minuman keras dalam melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. “Penganiayaan terhadap guru ini memang jadi atensi pimpinan baik dari kapolres maupun kapolda,” sebutnya.

Diketahui, kasus penganiayaan oleh wali murid terhadap salah satu guru dialami guru honorer di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara atas nama Basirun Mustajab (29). Insiden penganiayaan yang dialami seorang guru honorer itu terjadi pada hari Sabtu (3/2) lalu. Di mana, korban pada saat itu tengah mengajar di ruang kelas 6 SDN 4 Rarang. Awalnya proses kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan lancar dan baik sebelum korban mengetahui jika ada muridnya yang sedang bertengkar sesama murid dan tidak saling tegur sapa. Dari kejadian inilah, kejadian perusakan fasilitas sekolah dan penganiayaan guru bermula. (yon)

(Suara NTB/yon)

KAWASAN PUSUK - Proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun yang terindikasi adanya unsur tipikor. Minggu depan, aparat Polres Lotim direncanakan menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini.

Kasus Pusuk Sembalun

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Selong (Suara NTB) -

Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) rencananya akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek penataan Pusuk Sembalun Minggu depan. Dalam penetapan tersangka dalam kasus yang bergulir sejak tahun 2016 ini, pihak kepolisian masih menunggu surat resmi perkiraan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPKP. Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, (20/2), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, menyebutkan jika pihaknya sudah menerima surat dari BPKP terkait dengan hasil audit penghitungan kerugian negara. Namun, pihaknya masih menunggu spesifikasi risalah dari audit, karena yang

dibutuhkan tidak hanya selembar surat. “Hasil audit sudah keluar dan surat pemberitahuan adanya kerugian negara sudah ada,”sebutnya.

Kerugian negara yang ditemukan oleh tim auditor dari BPKP sebesar Rp 300 juta dari hitungan PKN. Dari hasil temuan itu, dijelaskannya Joko Tamtomo, jika gelar perkara

penetapan tersangka rencananya dilakukan pada minggu ini. Namun, dikarenakan adanya agenda lain berupa sidang praperadilan (PP) yang harus dituntaskan lebih awal, sehingga gelar penetapan tersangka rencananya akan digelar pada minggu pekan depan.

Adapun untuk indikasi jumlah tersangka yang akan diteta-

Keberadaan BUMDes Harus Dimanfaatkan Selong (Suara NTB) Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Ahmad Erani Yustika, memberikan apresiasi desa di Lombok Timur (Lotim) yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, banyaknya desa yang sudah memiliki BUMDes ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Pihaknya berharap semua desa di Lotim memiliki BUMDes. ‘’Marilah kita memupuk semangat agar BUMDes yang telah kita miliki dijaga dan dijalankan dengan baik dengan cara melihat bidang usaha yang dijalani harus jelas,” ujarnya saat meresmikan penggunaan bantuan rice milling unit di Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel Lombok Timur (Lotim), Selasa (20/2).

Diakuinya, desa memiliki sumber daya yang melimpah, sehingga mampu menghidupkan BUMDes yang dimiliki.

Selain itu, setiap desa juga perlu menjalin kerjasama dengan desa-desa lain yang disebut dengan kawasan perdesaan, sehingga dengan terjalin kerjasama antar desa, dapat mensejahterakan masya-

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Peresmian bantuan mesin penggilingan padi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada BUMDes bersama Patih Monggo di Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel. rakat. “Mari berikan dukungan untuk desa, saling memberikan motivasi agar pembangunan bisa berjalan dengan baik,” pesannya.

Adanya peresmian bantuan satu unit rice milling dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada BUMDes bersama Patih Monggo’ yang bekerjasama dengan 6 desa yaitu Desa Aikprape, Desa Aikmel Utara, Desa

Toya, Desa Kembang Kerang Daya, Desa Kembang Kerang dan Desa Lenek Duren di Kecamatan Aikmel.

Sementara Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. M. Juaini Taufik, MM., mengatakan dari 239 desa sudah berdiri 186 BUMDes. Pada tahun 2018 ditargetkan jumlah BUMDes akan sama dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. (yon)

pkan sebanyak dua orang. Apakah langsung dilakukan penahanan atau tidak terhadap dua calon tersangka yang sudah dikantongi namanya itu, tetap akan menunggu arahan dari Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK. Kendati demikian, terkait rencana penetapan tersangka ini pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi tetap dilakukan.

Disampaikan lebih jauh, apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian yang bersangkutan tidak kooperatif dengan dilakukan dua kali pemanggilan tidak hadir.

Maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan

penahanan terhadap yang bersangkutan. “Jika tidak kooperatif, maka tersangka akan kita tahan,” tegasnya.

Diketahui, proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun sumber anggarannya dari Tugas Perbantuan (TP) Kemenpar RI dengan total anggaran sebesar Rp 2 miliar. Dari jumlah itu, dana sebesar Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun. Ada beberapa proyek yang dibangun, yakni pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. (yon)

APK Ditertibkan, Paslon Pasang Stiker di Angkot Selong (Suara NTB) Memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) baik Gubernur/Wakil Gubernur NTB dan Bupati/Wakil Bupati Lotim, sejumlah sopir angkutan perkotaan (angkot) di Lotim bisa tersenyum lebar.

Pasalnya, keberadaan angkot saat ini dimanfaatkan oleh para tim pemenangan masing-masing pasangan calon (paslon).

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, M. Saleh, pemasangan poster, pamplet, brosur maupun liflet saat ini dipersilakan oleh masing-masing tim pemenangan.

Namun tetap diingatkan supaya mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. “Pemasangan di angkot kalau itu bahan kampanye boleh, seperti poster, pamphlet, brosur dan leaflet,” jelasnya.

Namun, jumlah pemasangan harus sesuai dengan ketentuan, seperti bahan kampanye mencetak 100 persen dari jumlah KK dari Lotim sebanyak 451 ribu lembar. Namun ukuran dari poster itu harus diperhatikan, misalnya untuk poster ukurannya 40 cm x 60 cm.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan berupa pemasangan bahan kampanye di luar ketentuan, Saleh mengungkapkan jika hal tersebut akan dinilai oleh Panwaslu.

“Bahan kampanye berupa poster, stiker, brosur, dan leaflet, KPU Lotim mencetak untuk satu item sekitar 3000.

Maka dari itu pasangan calon mendapatkan sekitar 13 ribu.

Kemudian pasangan calon bisa mencetak 100 persen dari jumlah KK yang ada di Kabupaten Lotim. Jumlah KK di Lotim berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Lotim sebanyak 451 ribu KK,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, juga menyebutkan jika hal tersebut sangat diperbolehkan. Hanya saja ukuran dari bahan kampanye itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Panwaslu akan melakukan pendekatan persuasif terhadap masing-masing tim pemenangan di tingkat kabupaten untuk mengkomunikasi aturan-aturan itu ke tim-tim mereka yang ada di tingkat kecamatan. “Kalau tidak sesuai aturan KPU, maka kita dari Panwaslu akan melakukan tindakan,” janjinya.

Namun untuk memberikan kesadaran kepada para sopir angkot yang ada di Lotim. Panwaslu sendiri akan bersurat ke asosiasi angkutan supaya tidak asal terima tawaran dari masing-masing tim pemenangan paslon di dalam pemasangan leaflet yang terletak di kaca belakang angkutannya. (yon)

Tarif Parkir RSUD Selong Dikeluhkan Selong (Suara NTB) Penarikan tarif parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong dikeluhkan masyarakat.

Pasalnya, tarif parkir yang seharusnya Rp 1.000 untuk roda 2 ditarik Rp 2.000. Begitu juga, kendaraan roda empat dari seharusnya Rp 2.000 ditarik Rp 4.000.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sekretaris Dinas Perhubungan Lotim, Idham menegaskan sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang penarikan retribusi parkir, yakni untuk tarif parkir di RSUD Selong sebesar Rp 1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat. Sementara penarikan tarif parkir diluar dari aturan yang dilakukan oleh pihak ketiga, Idham mengaku sangat menyayangkan hal tersebut dan be-

berapa kali melakukan peneguran terhadap pihak ketiga.

“Tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda itu. Pihak ketiga selaku pengelola sudah beberapa kali kita tegur baik secara lisan maupun tulisan,” tegasnya, Selasa (20/2).

Menurut Idham, penarikan tarif parkir oleh pihak ketiga di luar dari aturan yang ada, dikarenakan pihak ketiga memiliki karyawan yang cukup banyak bertugas di RSUD Selong yakni sebanyak 23 orang, sehingga kondisi itu menjadi alasan penarikan parkir Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 4.000 untuk roda empat.

Dishub, lanjutnya, beberapa kali melayangkan surat edaran dan menegur langsung pihak ketiga terkait penarikan biaya parkir yang tidak mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan. “Ketika kita tegur baru pihak ketiga

menarik sesuai aturan, namun setelah beberapa hari kemudian kembalikan lagi penarikannya sebesar Rp 2.000 atau diluar aturan Perda,” ujarnya.

Adapun kewajiban dari pihak ketiga untuk menyetorkan retribusi parkir sesuai kesepekatan dinilainya tidak ada masalah, yakni sebesar Rp 30 juta per bulan oleh pihak ketiga yang disetorkan langsung ke kas daerah.

Untuk membuktikan biaya tarif parkir di RSUD Selong apakah sesuai Perda, koran ini mencoba masuk. Benar saja, pada loket pembayar yang saat itu dijaga oleh seorang perampuan mengungkapkan jika biaya bayar parkir sebesar Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua. Meskipun sudah dijelaskan dalam aturan Perda tarif parkir sebesar Rp 1.000, namun petugas tetap ngotot jika biaya parkir sebesar Rp 2.000. (yon)

(Suara NTB/yon)

BAYAR PARKIR - Pengendara saat membayar parkir di RSUD R. Soedjono Selong. Kebijakan penarikan tarif parkir tidak sesuai perda ini dikeluhkan masyarakat.

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Multazam Jabat Plt Ketua DPRD

Tuntaskan Program Banmus, Jaga Sinergisitas Hingga Kondusivitas Daerah Jelang Pilkada Giri Menang (Suara NTB) Multazam, A.Md., resmi menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar). Politisi Nasdem ini mengisi kekosongan posisi jabatan tertinggi di lembaga legislatif ini sementara waktu,

Multazam

pascaditinggalkan Hj. Sumiatun yang maju menjadi Calon Wakil Bupati mendampingi H. Fauzan Khalid.

Anggota Dewan Dapil IV (Gunungsari-Batulayar) ini bakal mengakhiri jabatannya setelah Golkar menetapkan kader yang mengisi jabatan ketua DPRD definitif. Lantas seperti apa upayanya melaksanakan tugas baru tersebut, seperti apa program prioritas dalam waktu dekat yang ditargetkan untuk diselesaikan? Berikut hasil wawancara dengan Suara NTB. Diwawancarai di ruang kerjanya, pria asal Dusun Medas ini menerima Suara NTB dengan senyum simpul dan ramah.

Sekretaris DPW Nasdem NTB ini dipercayakan Wakil Ketua Dewan lainnya untuk memegang tampuk sementara jabatan Ketua DPRD. Sebab secara kole-

Diduga Bawa Narkoba, Empat Warga Ditangkap Polisi Praya (Suara NTB) Empat oknum pemuda asal Desa Kuta Kecamatan Pujut dibekuk aparat Polres Lombok Tengah (Loteng), setelah kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku masingmasing, An (18), A (18), MS (20) serta He (20), ditangkap personel patroli Polres Loteng, Selasa (20/2) dini hari. Ke empat pelaku pun kini sudah meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, S.H., Selasa siang mengungkapkan, para pelaku ditangkap secara tidak sengaja. Kala itu, pada Selasa tengah malam, anggota Polsek Janapria, Praya Timur serta Praya Tengah menggelar patroli rutin di wilayah kerjanya.

Sampai di simpang tiga Desa Batunyala, personel kemudian melakukan penjagaan. Sekitar pukul 00.30 wita, para pelaku kemudian melintas di jalan tersebut. Anggota yang berjaga lantas menghentikan laju para pelaku, lantaran melihat gelagat yang kurang baik.

Begitu dihentikan aparat kepolisian, salah seorang pelaku He terlihat membuang sesuatu ke area yang agak gelap.

Aksi yang membuat polisi semakin curiga. Satu demi satu pelaku diperiksa. Namun tidak menemukan benda terlarang.

Salah seorang personel lantas mencari barang yang sempat dibuang oleh pelaku tersebut.

Tidak jauh dari sana, polisi menemukan bungkus rokok yang masih ada isinya. Bungkus rokok tersebut kemudian diperiksa dan ditemukan tiga paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku sempat mengelak barang tersebut miliknya.

Untuk memastikan, temuan tersebut petugas patroli lantas menghubungi personel Satresnarkoba Polres Loteng.

Tidak lama, satu tim Satresnarkoba datang ke lokasi. Dan, memeriksa barang temuan tersebut. “Setelah diperiksa, benar ditemukan narkoba golongan I jenis sabu-sabu,” terang Muhaimin.

Tak mau berlama-lama, anggota Satresnarkoba Polres Loteng langsung menggelandang ke empat pelaku ke Mapolres Loteng guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku sendiri dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf a KUHP, tentang pemberantasan narkoba dengan ancaman kurungan di atas 7 tahun. (kir)

ktif kolegial, empat unsur pimpinan memiliki tupoksi berbeda, harus ada seorang ketua.

Ketika ketua maju sebagai calon bupati atau cawabup, maka harus mundur dari jabatan begitu penetapan dari KPU. Kekosongan jabatan ini tidak boleh ada di dewan, sehingga dalam aturan tiga pimpinan bermusyawarah untuk menentukan ketua sementara selama 30 hari atau sebelum Golkar memutuskan Ketua DPRD definitif.

Bagi laki-laki dua anak ini, baru pertama kali menduduki Ketua DPRD tidak banyak perubahan dibandingkan saat dirinya menjabat wakil ketua I. Hanya saja yang ia rasakan memang tugas sedikit bertambah, membuatnya sibuk di kantor. “Tentu ada perubahan, sebab secara kelembagaan tanda tangan dan sebagainya

dalam hal menjalankan roda kelembagaan di dewan harus ditandatangani seorang ketua, itu saja bedanya, lebih sibuk,” tutur politisi Batulayar ini.

Hampir beberapa hari terakhir, ia standby di kantor, karena banyak sekali diselesaikan secara administrasi. Kenapa dirinya ditunjuk? Menurutnya petimbangan hasil musyawarah semua wakil ketua mempercayakan ke dirinya.

Lantas apa target dalam waktu dekat? Menurut anggota Dewan peraih 2.509 suara saat Pileg 2014 ini, hal menyangkut tugas Ketua DPRD tentu melaksanakan apa yang menjadi keputusan Badan Musyawarah (Banmus) dalam jadwal DPRD. Sebab DPRD Lobar telah diberikan predikat dewan terproduktif di NTB, sehingga semua jadwal di banmus harus dilak-

sanakan dengan baik.

Jadwal agenda di Banmus inilah jelasnya yang dikawal dan dilaksanakan bersamasama. Pihaknya juga menjaga sinergisitas dengan eksekutif yang dipimpin juga oleh Pejabat Sementara Bupati, ia berupaya menjaga kondusivitas daerah jelang pilkada ini. “Alhamdulillah ini berjalan baik sampai saat ini tidak didengar dari ASN terlibat politik, pun laporan atau permintaan hearing terkait money politics. Semua berjalan baik,” klaimnya.

Secara singkat karier lakilaki lulusan D3 Perpajakan Unram ini, sebelum bergelut di politik ia bekerja di lembaga Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies bergerak di Amdal selama 9 bulan, setelah itu berkarier di Koperasi Pegawai Telkom Mataram hingga 2013 sebelum akhirnya

Nama : Multazam, A.Md Nama Istri : Laela Dian Utari Nama Anak : - Nauval Raditya Azam 7 tahun) - Varisa Anindita (3,5 tahun) Alamat : Dusun Medas Desa Sandik Batulayar Pendidikan : - SDN 2 Sandik (tahun 1994) - SMPN 1 Gunungsari (1997) - SMAN 1 Gunungsari (2000) - D3 perpajakan Unram (2004).

Jabatan : - Wakil ketua DPRD Lobar periode 2014-2019 - Plt Ketua DPRD Lobar (sekarang) - Sekretaris DPW Nasdem NTB memutuskan ikut pileg 2014.

Anak ke empat dari tujuh bersaudara (masih hidup) ini, tergerak dari latar belakang dirinya yang gemar bersosial. 2011 ia sudah ditawarkan masuk ke parpol Nasdem, ia pun masuk sebagai Ketua Kecamatan Batulayar. Ia tergerak masuk politik, karena naawaitu (niat) in-

gin bergerak lebih luas bermanfaat untuk masyarakat. Selama ini ia rasakan, apa yang diniatkan terasa di bawah. Hal ini salah satu memotivasi ia terjun politik, di samping memang ingin memajukan dusun dan desa yang kebanyakan miskin.

Termasuk dirinya juga dari kalangan tak berada. (her/*)

Dampak Penutupan Paksa

Banyak Pengelola Losmen di Suranadi Urus Izin Giri Menang (Suara NTB) Tindakan yang dilakukan Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan teguran, bahkan menutup paksa losmen yang ada di wilayah Suranadi cukup mumpuni. Pasalnya banyak pengelola losmen yang tadinya tak memiliki izin dan kedaluwarsa izinnya datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus izin. Dari puluhan losmen yang ada, hanya satu yang belum keluar izinnya, sedangkan satu lagi masih ditutup paksa.

“Sudah kita tegur, begitu teguran pertama banyak yang urus izin, sudah kami keluarkan izinnya. Satu unit masih ditutup operasionalnya,” tegas Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP, H. Dulahir via ponselnya, Selasa (20/2).

Diakuinya, pihaknya sudah melakukan teguran terhadap pengelola hotel. Dari puluhan losmen, hanya satu

unit yang ditegur hingga surat peringatan ke tiga kali. Lebih jauh, kata Duahir, efek dari teguran yang dilakukan pemda cukup efektif sebab dari 23 unit losmen hampir semua sudah mengurus izin termasuk yang baru-baru. Bahkan hanya tersisa satu unit yang belum keluar izinnya sebab masih ada kekurangannya.

Menyoal keluhan masya-

rakat lataran losmen tersebut diduga menjadi tempat mesum, menurut Dulahir hal ini menjadi atensi pihaknya, namun pihaknya belum tahu sebab sejauh ini laporan resmi belum masuk ke dinasnya. Pihaknya tidak bisa menindaklanjuti jika sebatas informasi saja. Disamping itu, ia menemukan banyak dijual minol padhal menurut aturan tidak

boleh. Usaha vila dan losmen, jelasnya, boleh dibuka, namun jualan minuman alkohol (minol) tidak boleh. “Sebab tidak sesuai dengan peraturan, memang kalaupun terbitkan izin harus ada minimal perbup sebagai dasarnya,” tegasnya.

Terkait hal ini pun pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) sudah melakukan teguran ke pengelola losmen. Namun tegurannya keliru sebab teguran dikeluarkan karena tak berizin, menurutnya bukan izinnya yang jadi titik persoalan akan tetapi daerah itu bukan daerah tempat berjualan minol, sehingga tidak bisa dikeluarkan izinnya. “Tinggal kita tingkatkan koordinasi dan pengawasan dengan dinas terkait,”imbuhnya. (her)

H. Dulahir (Suara NTB/dok)

Berikan Peringatan Keras

(Suara NTB/her)

BELUM BERMANFAAT - Proyek rehabilitasi embung di Aik Mual, Sekotong Timur, Lobar, yang belum bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.

PBB Lobar Proyek Embung di Sekotong Timur Arahkan Dukungan Belum Berfungsi ke Zul-Khair Giri Menang (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) yang tak bisa mengusung pasangan calon (paslon) pada pilkada kali ini telah menggelar rapat pimpinan terbatas internal di DPC Lombok Barat (Lobar). Rapat internal ini untuk membahas arah dukungan terhadap pasangan calon yang kemungkinan besar ke H. M. Izzul Islam – TGH Khudari Ibrahim.

(Zul – Khair) Hasil rapat ini pun telah disampaikan ke DPW dan DPP, tinggal menunuggu jawaban dari DPP, mengingat masih si(Suara NTB/ist) buk dengan mempersiapH. Lukman Mukhtar kan langkah menyikapi keputusan KPU pusat yang tak meloloskan PBB ikut di Pemilihan Umum 2019.

Meski demikian, menurut Ketua DPC PBB Lobar H. Lukman Mukhtar, keputusan KPU RI dipastikan tak berpengaruh di Lobar yang menggelar Pilkada. PBB tetap bisa mendukung paslon di pilkada yang dihelat tanggal 27 Juni nanti.

Untuk Pilkada Lobar, jelasnya, sejak awal DPC dan DPW PBB telah merekomendasikan Zul-Khair ke DPP. Akan tetapi paket ini tak ikut proses akhir, maka dukungan pun pindah ke TGH. Hasanain Juaini dan Sulhan Muchlis (Hasan).

Namun Hasan gagal maju, sehingga PBB tidak bisa mengusung. Akhirnya pimpinan di DPC telah memutuskan untuk mendukung Zul-Khair. Bahkan hal ini telah disampaikan ke DPW, pihak DPW sendiri tidak ada masalah.

Namun, ujarnya, pihaknya tetap menunggu keputusan DPP selaku pihak yang memberikan persetujuan. Setelah keluar persetujuan dari DPP, pihaknya akan mengundang paslon. Sejauh ini lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Lobar ini duet zulkhair yang paling aktif komunikasi dengan DPC. (her)

Profil Multazam

Giri Menang (Suara NTB) Proyek rehabilitasi embung senilai Rp 1,4 miliar di Dusun Aik Mual Sekotong Timur Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) sejauh ini belum berfungsi. Pasalnya, sejumlah sarana yang diibangun seperti pintu air belum bisa dipakai, sehingga saluran irigasi yang dibangun tahun lalu pun tak dialiri air.

Kepala Desa Sekotong Timur, H. Ahmad, mengatakan, program rehab bendungan ini dilaksanakan tahun lalu. Awalnya mengacu perencanaan proyek sedimen akan dikuras dan dinaikkan ke atas, sehingga disewakan alat berat selama 60 jam dengan menghabiskan Rp 30 juta. “Tapi pintu air tidak bisa terangkat, yang tadinya seharusnya diangkat,”jelas Ahmad.

Untuk pintu air ini dibuat semacam paralon untuk saluran pembuangan. Namun pintu air ini belum juga berfungsi sehingga saluran irigasi sepanjang 1,5 kilometer (termasuk proyek rehab) sampai saat ini belum dialiri air.

Saluran irigasi 1,5 kilometer ini mulai dari Aik Mual hingga Kambeng menggunakan pipa raksasa seperti PDAM. Ia mempertanyakan sesuai gambar awal perencanaannya, perpipaan melalui atas gu-

nung, namun dituntut oleh masyarakat bahwa akses jalan di mana lokasi ditanam pipa ini dibuat oleh masyarakat sehingga perlu diganti rugi. “Waktu itu diganti rugi ke warga,”ujarnya.

Saat pengerjaannya, khusus yang teknis dikerjakan dari pihak rekanan sedangkan untuk penanaman paralon dikerjakan warga setempat.

Ia mengaku sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari rekanan bahwa proyek ini sudah tuntas. Kondisi ini menyebabkan warga kecewa, sehingga warga ingin merusak. “Kami kecewa model pekerjaannya,’’ jelasnya. Padahal bendungan ini menjadi kekhawatiran warga, sebab jika sampai jebol maka bakal banjir bah ke pemukiman warga.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lobar, Made Artadana menyatakan terkait proyek bendungan Aik Mual tersebut, mengaku bahwa proyek ini dikerjakan oleh pihak BWS. Terkait sejumlah sarana yang belum berfungsi maksimal, sehingga embung tidak bisa dimanfaatkan masyarakat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak BWS untuk meminta segera turun melakukan perbaikan. “Kami segera koordinasi dengan BWS untuk penanganan, sebab proyek itu BWS yang kerjakan,”tegas Made. (her)

DINAS Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberikan peringatan keras bagi semua sekolah jajarannya supaya benar-benar mematuhi semua aturan terkait pengelolaan dan penyaluran Beasiswa Miskin (BSM). Disdik tidak ingin, sekolah menyalahgunakan penyaluran BSM, sehingga menimbulkan masalah.

“Kami tidak mau ada sekolah di daerah ini bermasalah karena salah mengelola BSM. Apalagi sampai harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Jadi BSM harus dikelola dengan baik dan jangan disalahgunakan diluar peruntukannnya,” pesan Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, S.H., M.Pd., saat dihubungi Suara NTB, Senin (19/2).

Ia menjelaskan, BSM terutama yang berasal dari Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pusat dan membutuhkan semua pihak mengawasi pelaksanaannya di bawah.

Sehingga sedikit saja, sekolah salah mengelola BSM tersebut akan dengan cepat diketahui oleh orang banyak, karena program tersebut diawasi oleh satu ada dua lembaga saja.

Menurutnya, apa yang menjadi hak siswa penerima BSM haruslah diberikan utuh sesuai aturannya dan tidak dipotong tanpa ada aturan yang jelas. Apalagi kalau sampai tidak disalurkan atau diberikan kepada siswa yang berhak. Hal itu jelas-jelas menyalahi aturan.

S u m u m

menjelaskan, kalaupun sekolah punya program yang bertujuan untuk kepentingan siswa hendaknya mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan para wali murid. Yang penting BSM sudah disalurkan sesuai aturan yang ada. Jika harus ada sumbangan, hendaknya sepertujuan wali murid tanpa ada unsur paksaan.

“Kalau soal sumbangan pendidikan itu dibolehkan dan dibenarkan oleh aturan. Yang tidak boleh itu, meminta sumbang dengan unsur paksaan.

Apalagi memotong hak siswa yang seharusnya diterima dengan utuh seuai aturan yang ada,” tegasnya. (kir)

H. Sumum (Suara NTB/dok)

Izin Reklame Belum Satu Pintu Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) belum mematuhi arahan KPK untuk melaksanakan SOP pelayanan perizinan di satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pasalnya, pelayanan perizinan reklame yang menjadi sorotan publik di jalur

bandara II belum diserahkan ke DPMPTSP. Pelayanan perizinan ini masih ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Lobar H. Dulahir terkait perizinan reklame, secara administrasi dan teknis masih di Dinas Perumahan dan Permukiman, karena belum diserahkan ke pihaknya. ‘’Arahan KPK memang seharus-

nya pelayanan perizinan semua di kami (DPMPTSP, red),” ujarnya, Selasa (20/2).

Ia mengakui, terkait perizinan baru-baru ini pihaknya diserahkan penambahan kewenangan perizinan. Dari 80 izin menjadi 137 izin, sisanya ada dari sektor kesehatan, pariwisata dan sektor perumahan. Namun, masih ada sedikit keliru untuk izin reklame, sehingga masih

ada di OPD lain.

Kepala Satpol PP Lobar Mahnan mengakui pemasangan reklame di sepanjang jalur bandara II melanggar peraturan bupati (Perbup) tentang penyelenggaraan reklame. Pasalnya lokasi jalur bandara II ini tidak termasuk yang dibolehkan pemasangan reklame. ‘’Dalam perbup diatur jalur BIL I dan BIL II tidak dibolehkan untuk lokasi

pemasangan relame. Karena itu, sesuai kewenangan Satpol PP bersama dinas terkait bakal melakukan penertiban,’’ terangnya.

Diakuinya, sampai saat ini reklame yang dipasang di jalur bandara II belum ada izin. Pihak OPD juga mengakui pada saat rapat kooordinasi membahas reklame ini, reklame yang dipasang belum berizin. (her)

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Komisi IV DPRD Sumbawa Janji Perjuangkan Insentif Guru PAUD Sumbawa Besar (Suara NTB) Guru sukarela lembaga non formal PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kecamatan Sumbawa, mengikuti dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Sumbawa, Selasa (20/2).

Mereka mengadukan nasib guru PAUD di Kecamatan Sumbawa.

Ketua HIMPAUDI Kecamatan Sumbawa, Mahmud S.Pdi dan jajaran pengurus datang bersama puluhan guru PAUD, menyampaikan beberapa keluhan dan harapan. Humas HIMPAUDI, Ade Sujastiawan, memaparkan persoalan insentif guru PAUD yang dianggarkan melalui APBD Kabupaen yang nilainya dianggap tidak layak dan belum menyentuh semua guru PAUD. Di sisi lain, lanjut Ade yang juga pengelola PAUD Insan Cerdas Kelurahan Pekat ini, lembaga PAUD terus berkembang. Dari data yang dihimpunnya, saat ini terdapat 27 lembaga PAUD di dengan total peserta didik sekitar 817 orang, khusus di kecama-

tan Sumbawa. Dengan 122 guru PAUD. Namun dari jumlah tersebut baru 45 guru PAUD yang mendapatkan insentif dari APBD Kabupaten 2018. Dengan nilai Rp 250 ribu perbulannya. Itupun masih dipotong dua bulan, sehingga sementara ini hanya akan diberikan untuk 10 bulan.

Sedangkan sisanya 77 guru PAUD di kecamatan Sumbawa sekali belum tersentuh insentif dari APBD. Padahal ada dari mereka yang sudah mengabdi di lembaga non formal PAUD ini hingga 10 tahun. Bahkan ada lembaga PAUD yang sudah lama berdiri namun tidak pernah tersentuh intervensi anggaran dari APBD. “Bila dibandingkan insentif guru PAUD di Kabupaten Bima dan KSB, jauh diatas insentif kita. Mereka dapat Rp 400 RibuRp 500 ribu perbulan, sementara kita hanya Rp 250 ribu. Itupun hanya untuk 45 orang,” keluhnya.

Kenapa hanya guru PAUD Kecamatan Sumbawa saja yang dikeluhkannya? Sebab lembaga PAUD yang ada di desa sudah ditangani melalui dana desa mas-

ASN Jangan Main Politik Praktis di Pilkada Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin.,M.M, menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas, jelang Pilkada NTB 2018.

Bagi seorang ASN, bermain politik praktis adalah hal yang bisa menuai sanksi.

Hal tersebut, diatensikan bupati, karena aturannya sangat jelas, bahwa setiap ASN tidak boleh ikut berpolitik praktis dan sanksi yang akan dikenakan juga sangat jelas.

(Suara NTB/ils) Jika ditemukan ada yang terH. W. Musyafirin libat maka sanksi mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan tetap dilaksanakan.

“Saya ingatkan kepada seluruh ASN untuk tetap netral, jangan ikut bupati, karena bupati merupakan pejabat politik. Meskipun kami sebagai pejabat Politik, tetapi ketika masuk tahapan kampanye kami juga harus cuti dulu sebagai bupati. Sehingga netralitas dan independensi tetap terjaga di setiap gelaran pemilu,” tegasnya, saat ditemui Suara NTB usai pelaksanaan Apel Syukur di halaman Graha Fitrah (GF), Selasa (20/2).

Dikatakan Bupati, sebagai ASN apakah itu sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) harus tetap menjaga netralitas. Tentu menjaga Netralitas ini, bukan pergi ke masing-masing calon menyatakan dukungan, tetapi menjaga netralitas ini dengan tidak “mau tau” urusan politik praktis. Bahkan tidak boleh ikut dan boleh menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing calon yang akan maju. Apalagi saat ini tahapan Pilkada sudah mulai masuk, maka sudah tidak ada celah lagi bagi ASN untuk melakukan aktifitas yang berbaur politik.

“Jangan foto-foto dengan pasangan calon yang maju di Pilkada, karena itu sudah melanggar aturan. Untuk itu, mari kita jaga semua ini, sehingga netralitas bisa dinjunjung tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain masalah netralitas, bupati mengingatkan juga masalah kondusifitas wilayah. Jangan sampai karena perbedaan pilihan hubungan silaturrahmi renggang dan saling bermusuhan. Karena siapapun calon yang akan terpilih nantinya, merupakan calon yang terbaik dari yang baik-baik. Untuk itu, jangan pernah cederai perbedaan ini dengan saling bermusuhan, karena perbedaan adalah cara untuk menjalin rasa kebersamaan.

“Kita boleh saja berbeda pilihan, tetapi yang paling penting jangan sampai perbedaan menjadikan kita saling benci dan bermusuhan. Jika hal tersebut terjadi, maka akan timbul gangguan khamtibmas,” tukasnya. (ils)

Donor Darah SJR dan Polres Hasilkan Puluhan Kantong Sumbawa Besar (Suara NTB)PT. Sumbawa Juta Raya (SJR) dan PT. PAMA bekerjasama dengan Polres Sumbawa menggelar kegiatan donor darah, Selasa (20/2) kemarin. Dari kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Sumbawa tersebut berhasil terkumpul 75 kantong darah.

Kapolres Sumbawa, AKBP Yusuf Sutejo, SIK., MT, menyampaikan kegiatan donor darah ini diprakarsai oleh PT. SJR dan PT. PAMA bekerjasama dengan Polres Sumbawa.

Kegiatan ini juga bekerjasama dengan PMI Sumbawa. Karena semua tenaga transfusinya semua dari PMI. “Kita wajib mengucap syukur dan terima kasih. Karena kegiatan donor darah ini diprakarsai oleh PT SJR dan PT PAMA bekerjasama dengan Polres Sumbawa. Jadi kita mencoba untuk berbuat lah. Walaupun setetes darah kita sumbangkan sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini akan kita sumbangkan ke PMI.Ini juga kerjasama dengan PMI, para tenaga transfusinya dari PMI semua,” ujarnya.

Disebutkannya, dari hasil kegiatan donor yang dilakukan, berhasil dikumpulkan 75 kantong darah. Dimana sebenarnya animo dari anggotanya cukup tinggi untuk mau mendonorkan darah sebanyak 110 orang. Hanya saja setelah ditensi dan diperiksa, ada beberapa yang tidak memenuhi syarat.

“Kebetulan kita berhasil mendapatkan sampai 75 kantong darah. Alhamdulillah itu merupakan hasil dari pemeriksaan awal duluan. Animo anggota untuk donor darah cukup tinggi sampai 110 anggota Polres Sumbawa. Namun setelah ditensi dan diperiksa, ada beberapa yang tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Pihaknya berharap kedepannya lebih banyak rekanan-rekanan maupun perusahaan yang terinspirasi dari pelaksanaan donor darah yang dilaksanakan. Mengenai kerjasama lain dengan PT. SJR diakuinya di bidang keamanan dan pengamanan.

“Semoga kesempatan berikutnya dari PT. SJR akan ada mungkin usul dan inovasi untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Sumbawa. Kita tetap mendukung,” pungkas Kapolres. (ind)

(Suara NTB/ist)

DONOR DARAH - Suasana donor darah SJR di Polres Sumbawa Selasa (20/2).

ing masing. Sementara PAUD di kelurahan dalam kota Sumbawa tidak memiliki dana desa sehingga wajar berharap melalui dana APBD. Makanya, HIMPAUDI mengadu ke DPRD Sumbawa.

“Selain itu, kegiatan seperti pelatihan selama ini belum disokong pemerintah. Padahal PAUD adalah gerbang pertama ilmu pengetahuan bagi anak anak. Kenapa tidak kita dibantu melalui BOS Daerah (BOSDA) misalnya,” jelas Ade. Kasubag Tugas Perbantuan, M. Husnul Alwan yang mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, menyampaikan pagu anggaran Dikbud yang terbatas, menyebabkan pihaknya kesulitan menganggarkan insentif yang lebih besar dan lebih merata untuk guru PAUD ini. Dengan adanya penurunan jatah anggaran untuk Dikbud tahun ini dari Rp 28 Miliar tahun 2017 dratis turun menjadi hanya Rp 12 Miliar. Namun bukan berarti pihaknya tidak menghargai usaha dan perjuangan para guru PAUD. Hanya saja, disesuaikan

dengan anggaran yang ada. Itupun untuk tahun ini hanya bisa diberikan 10 bulan, terpotong dua bulan, yang nantinya akan diusahakan kembali anggarannya di APBD Perubahan 2018.

“Tidak hanya insentif, BOSDA tahun ini malah tidak dianggarkan sama sekali. Kedepan, harapannya BOSDA ini bisa dikembalikan dan diatur dalam suatu regulasi yang bisa mengatur kesejahteraan guru PAUD,” katanya.

Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang PAUD dan PNF Dinas Dikbud Sumbawa, Tati Haryati S.Psi, malah mengklarifikasi jumlah guru PAUD kecamatan Sumbawa yang menerima insentif dari APBD hanya 41 orang. Pemotongan dua bulan juga karena adanya pengurangan anggaran. Sehingga sama seperti keinginan HIMPAUDI, pihaknya juga berharap pemotongan dua bulan tersebut bisa dianggarkan kembali dan pemberian insentif lebih banyak guru PAUD. “Keinginan kita sebetulnya

sama dengan HIMPAUDI. Guru PAUD ini mesti diperhatikan.

Sebab baru berhasil anak anak PAUD kalau gurunya yang sudah mengajar penuh dedikasi juga dihargai secara layak,” ujarnya.

Sementara untuk PAUD yang ada di desa memang sebagian besar sudah dianggarkan melalui dana desa. Tentu disesuaikan dengan kemampuan setiap desa.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ida Rahayu B.A, memahami tuntutan para guru PAUD di kecamatan Sumbawa yang berharap adanya insentif yang layak dan lebih merata. Belum lagi kegiatan PAUD seperti laporan Daodik, pelatihan dan lainnya yang selama ini juga tidak dibarengi dengan penghargaan kepada guru PAUD non formal ini. Untuk itu, pihaknya berjanji akan memperjuangkan secara bersama sama insentif yang layak bagi guru PAUD ini.

“Pengabdian dan jerih payah guru PAUD ini mesti dihargai selayaknya. Kalau bisa insentif mereka Rp 500 ribu perbulan.

Kami akan berjuang agar hal ini

(Suara NTB/arn)

DENGAR PENDAPAT - Suasana dengar pendapat HIMPAUDI Kecamatan Sumbawa dengan Komisi IV DPRD Sumbawa, Selasa (20/2). bisa diakomodir dan akan dibahas lebih lanjut dengan leading sector terkait. Insya Allah kedepannya akan terwujud, mari kita berdoa dan berjuang bersama,” tandas Politisi PAN Sumbawa ini.

Wakil Ketua Komisi IV, Khaeruddin S.E, berharap HIMPAUDI terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Dinas Dikbud sebagai ujung tombak pendidikan di daerah ini. Kepada Dinas Dik-

bud, agar senantiasa berkoordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD, agar perjuangan guru PAUD sebagai pejuang pendidikan anak usia dini dapat diakomodir dalam pembahasananggaranberikutnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komis IV lainnya, Basaruddin dan Hamzah yang akan memperjuangkan insentif bagi guru PAUD ini. Sepanjang tidak melanggar aturan tentunya. (arn/*) (Suara NTB/ils)

BELUM TUNTAS - Kondisi terkini Pasar Brang Rea, Kecamatan Brang Rea yang pembangunannya belum tuntas. Pasar ini dibangun dengan dana Rp 1,2 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.

Pembangunan Pasar di Brang Rea Belum Juga Rampung Taliwang (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disperindagkop) KSB mengklaim bahwa pembangunan fisik pasar Brang Rea di Kacamatan Brang Rea sudah selesai. Meskipun demikian, tercatat, ada beberapa item pekerjaan yang masih belum dirampungkan oleh pihak kontraktor pelaksana pasar (CV Karya Ikhtiar).

Pantuan Suara NTB di lokasi pasar ini, menyebutkan, hingga kini, pasar yang dibangun dengan total anggaran Rp 1,2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 masih berproses. Karena ada beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan, seperti pemasangan kanopi pasar yang berada di los ikan dan daging serta pemasangan tandon air.

Hal ini tentu sangat disayangkan, karena batas pengerjaan pasar ini sudah harus selesai akhir tahun 2017 atau sekitar 120 hari kalender setelah dilakukan penandatanganan kontrak. Terlihat juga beberapa orang pekerja yang sibuk merampungkan pembangunan pasar supaya denda pekerjaan tidak semakin banyak.

Kadis Perindagkop Sumbawa Barat, Ir. Amin Sudiono

MM, kepada Suara NTB, Selasa (20/2) tidak menampik masih ada beberapa pekerjaan yang belum rampung di pasar ini. Tetapi secara keseluruhan pembangunan fisik utama bangunan pasar ini sudah rampung.

Sementara untuk pemanfaatan pasar tersebut, baru bisa dilakukan akhir tahun 2018.

Hal ini dilakukan karena ada beberapa sarana penunjang

yang masih belum disiapkan.

Salah-satunya pemagaran areal pasar, penyediaan sarana listrik, tanah urugan, dan paving blok. Sarana penunjang ini, baru akan dilaksanakan di APBD-P tahun 2018, hal ini terjadi, karena di APBD murni, anggaran tidak tercukupi.

“Secara keseluruhan pasar ini sudah rampung, kalaupun ada yang masih kurang, kita tetap meminta untuk bisa dilengkapi oleh kontraktor,” sebutnya.

Disinggung mengenai, pedagang yang akan menempati pasar ini, hingga saat ini masih belum ada yang berminat. Hal tersebut terjadi karena proses pembangu-

nannya yang belum selesai. Namun demikian, pihaknya tetap optimis pasar ini akan banyak peminat ketika sudah selesai 100 persen. Apalagi, keberadaan pasar, merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Karena selama ini, warga di Kecamatan Brang Rea, harus ke Taliwang untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

“Memang saat ini peminat pasar ini masih sangat sedikit, bahkan tidak ada karena masih belum selesai semua. Ketika pembangunanya sudah selesai kita sangat yakin akan sangat banyak peminatnya,” tandasnya. (ils)

Baru Dikerjakan, Ruas Jalan Salit-Batu Melik Mulai Rusak

(Suara NTB/ils)

BALIHO - Sejumlah alat peraga kampanye (APK) berupa baliho yang masih terpasang dan baliho yang telah ditertibkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa kemarin.

APK Paslon Belum Bisa Ditertibkan Taliwang (Suara NTB) Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho yang terpasang di terminal, pom bensin Tana Mira, serta di simpang Tonyong, Kecamatan Taliwang gagal ditertibkan. Baliho milik sejumlah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu tidak ditertibkan lantaran lokasi pemasangan sudah dibayar oleh tim pemenangan kepada Pemerintah melalui pajak dan retribusi reklame.

Meskipun demikian, APK yang sudah sangat jelas melanggar aturan KPU, masih diberikan toleransi waktu hingga tanggal 21 Februari mendatang untuk bisa ditertibkan secara mandiri.

“Kita belum tertibkan APK di tiga titik tersebut, karena lokasi tempat baliho terpasang berbayar. Namun demikian, kita tetap memberikan waktu untuk bisa ditertibkan secara mandiri hingga hari Rabu mendatang. Jika waktu yang kita berikan tidak juga bisa ditertibkan maka akan kita turunk-

an secara paksa terhadap baliho ini,” tegas anggota Panwaslu KSB, Divisi Hukum dan Penindakan, Khaeruddin ST, kepada wartawan, Selasa (20/1).

Dikatakan Heru, sebelum dilakukan penertiban terhadap APK yang sudah melanggar tersebut, pihaknya terlebih dahulu melakukan rapat kordinasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan mana saja APK yang lokasinya sudah dibayar ke pemerintah.

Kesepakatan dari hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya, bahwa tim pemenangan meminta waktu untuk bisa dilakukan penertiban sendiri. Apalagi baliho yang terpasang ini sudah menyalahi aturan, baik dari konten (isi) maupun ukuran yang telah ditetapkan sesuai aturan KPU. Baliho-baliho ini baru bisa terpasang kembali ketika memiliki logo KPU serta di zona yang ditetapkan.

“Baliho yang ada saat ini sudah harus ditertibkan, karena tahapan Pilkada sudah mulai.

Zonasi pemasangan juga sudah kita tetapkan sehingga lokasi yang berada diluar ketentuan harus ditertibkan,” ujarnya.

Ditemui secara terpisah, ketua KPU KSB, Khairuddin SE mengatakan, semua APK terpasang, jika tidak ada logo KPU maka harus ditertibkan. Tidak hanya masalah APK, penyebaran pamflet pasangan calon yang akan maju juga akan dibatasi jumlahnya. Bahkan masingmasing calon hanya diberikan ruang sekitar 30 persen dari total keseluruhan yang diproduksi oleh KPU dan tidak boleh melibihi dari jumlah tersebut.

Jika dalam prakteknya ada yang melebihi dari kuota yang telah ditetapkan hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus diberikan sanksi. “Semua APK yang tidak sesuai dengan aturan maka tetap akan kita cabut. Selain mengganggu pemandangan, aturannya juga sangat jelas tidak ada APK selain oleh KPU,” singkatnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Ruas jalan penghubung antara desa Seminar Salit dan Dusun Batu Melik, Kecamatan Brang Rea, saat ini kondisi jalan sudah ada yang rusak. Padahal, jalan ini baru saja selesai dikerjakan sekitar akhir tahun 2017.

Kerusakan jalan ini mulai terlihat dari terangkatnya beberapa lapisan aspal dan retakan. Akibat dari kondisi ini, ruas jalan yang baru dikerjakan tersebut berlubang dan sangat membahayakan bagi warga yang melintas di jalan ini.

“Memang benar ada jalan yang rusak dan kami sudah menerima laporan dari masyarakat terkait jalan ini. Kami juga sudah bersurat kepada kontraktor dan meminta untuk memperbaiki kembali terhadap jalan yang sudah rusak. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Pemukiman (DPU-PRPP) melalui Kabid Bina Marga Drs. Abdul Maula kepada wartawan, Selasa (20/2).

Dikatakannya, hingga saat ini baru dua lokasi saja yang sudah dilaporkan rusak oleh masyarakat yakni ruas jalan Seloto-Taliwang dan Seminar Salit-Batu Melik. Untuk Seloto, jalan yang rusak tersebut sudah diperbaiki oleh pihak kontraktor yakni PT Sinar Bali dan sudah dalam kondisi baik. Tetapi untuk jalan Seminar Salit-Batu Melik, pihaknya sudah melayangkan

surat ke kontraktor untuk segera diperbaiki. Tapi fakta dilapangan masih belum dilakukan perbaikan, terkait masalah ini pihaknya dalam waktu akan segera memanggil pihak kontraktor untuk membuat komitmen bahwa jalan yang rusak tersebut harus segera diperbaiki.

“Kita sudah layangkan surat kepada rekanan untuk segera memperbaiki jalan ini sesuai dengan jeda masa pemeliharan jalan ini. Karena jika tidak diperbaiki, dikhawtirkan kerusakannya akan semakin parah dan meluas ke lokasi lainnya,” ujarnya.

Dijelaskannya, beberapa faktor yang menjadikan jalan cepat rusak, salah satunya pengerjaan jalan yang terlalu cepat dengan tidak menghitung tingkat kepadatan tanah urugannya. Sehingga ketika dilakukan pengaspalan, sedangkan tanah yang berada dibawa tidak kuat, akhirnya tidak kuat menahan beban dan rusak.

Selain masalah itu, faktor cuaca juga bisa menjadi faktor lain jalan ini bisa rusak dengan cepat.

Sementara untuk faktor kelalaian dari pihak kontraktor, hingga saat ini pihaknya belum memberikan kesimpulan, baik itu adanya bahan material yang dianggap kurang atau hal-hal yang lain.

“Untuk unsur adanya kelalaian kita belum simpulkan, karena prosesnya masih sangat panjang. Tapi yang jelas kita tetap pihak rekanan agar segera memperbaiki jalan yang rusak ini,” tandasnya. (ils)

Panwaslu Petakan Daerah Rawan Saat Tahapan Pilkada Kota Bima (Suara NTB) – Panwaslu Kota Bima telah menetapkan sejumlah wilayah Kelurahan yang rawan pada saat tahapan Pilkada Kota Bima Tahun 2018 ini . Wilayah Kelurahan tersebut tersebar di beberapa Kecamatan.

Sejumlah wilayah Kelurahan yang ditetapkan, yakni Kelurahan Dara dan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat. Kelurahan Kolo dan Jatibaru Kecamatan (Suara NTB/uki) Asakota, Kelurahan PenaMuhaemin toi Kecamatan Mpunda dan Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur.

“Wilayah-wilayah ini nantinya akan dilakukan pendampingan dan pendekatan secara khusus selama tahapan pilkada berlangsung,” kata Komisioner Panwaslu Kota Bima, Muhaemin SH kepada Suara NTB, Selasa (20/2).

Diakuinya khusus di Kelurahan Penanto’I, persoalan kerawanan sudah mulai mencuat ke permukaan. Karena pada saat melalukan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklik), ada sekitar 20 Kepala Kelurga yang menolak.

“Tapi kami sudah meminta dan menghimbau KPU agar tidak mencoret nama-nama mereka sebagai pemilih. Kita pastikan mereka tetap memiliki hak suara, karena dijamin oleh Konstitusi,” ujarnya.

Dikatakannya, agar tidak meluas ke wilayah lain, pihaknya akan melakukan pendekatan khusus. Salahsatunya dengan melakukan pendampingan atau sosialisasi langsung ke tingkat Kelurahan.

“Pendekatan akar rumput ini sudah kita lakukan di Kelurahan Manggemaci. Dan pendekatan ini cukup diapreasi warga,” terangnya.

Diakuinya pendekatan atau pendampingan harus dimulai dari tingkat bawah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya demokrasi. Salahsatunya memberikan kesadaran dan pemamahan terkait politik uang. “Selama ini yang disentuh sering kalangan elite. Tapi sekarang harus mulai dari bawah,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Ketua Pansel Bantah Tidak Profesional di Lelang Jabatan Dompu (Suara NTB) Ketua panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si memastikan panitia akan bekerja secara profesional dan independen dalam proses pelelangan jabatan. Dua orang akademisi dari Universitas Mataram sebagai anggota pansel diyakini akan menjaga independensi dan profesionalitas pansel.

“Pansel akan bekerja profesional dan independen dalam bekerja. Jangan ragukan kerja Pansel. Dua orang akademisi dalam pansel, tidak mungkin akan bisa diintervensi dan mereka tentu akan mempertahankan nama baik kampusnya,” tegas H Agus Bukhari kepada Suara NTB kemarin.

Pansel yang ditunjuk, lanjut H. Agus Bukhari, sudah melewati proses permintaan

persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komposisinya, 60 persen unsur di luar pemerintahan dan 40 persen unsur dari internal pemerintah Kabupaten Dompu.

Dalam proses lelang jabatan di Dompu, kata H Agus Bukhari, pihaknya juga cukup terbuka dalam proses lelang jabatan dan pengumumannya disampaikan melalui website pemerintah Kabupaten Dom-

pu dan semua Kabupaten/ Kota di NTB serta pemerintah Provinsi NTB juga sudah disurati bila ada pejabatnya yang berminat.

“Ketika daerah lain membuka lelang jabatan, mereka juga menyurati kita dan saya selalu disposisi ke BKD untuk menyampaikan ke pejabat yang berminat. Begitu juga dengan kita saat ini,” ungkapnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk memberi

kesempatan kepada Pansel bekerja sesuai tupoksi. Sesuai ketentuan, dari peserta yang melamar akan diproses menentukan maksimal 3 orang untuk direkomendasikan ke Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah.

Pada pendaftaran pertama, jumlah pelamar masih kurang sehingga dilakukan perpanjangan pengumuman pendaftaran hingga 24 Februari 2018.

“Setelah perpanjangan masih saja kurang pelamarnya, sesuai ketentuan kita bisa tetap memproses dengan pelamar yang ada,” katanya. (ula)

H. Agus Bukhari

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

(Suara NTB/ula)

BELUM SELESAI - Tampak bangunan kantor UPT Dikmen PK PLK Kabupaten Dompu yang dibangun melalui dana APBD Provinsi NTB tahun 2017 hingga 50 hari setelah pergantian tahun, belum juga selesai dikerjakan.

Tiga Calon Sekda Kota Bima Belum Diusulkan Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, hingga kini belum juga mengusulkan ke Gubernur NTB, tiga nama calon Sekda yang lolos tes seleksi pada tahun 2017 kemarin, untuk ditetapkan sebagai Sekda definitif.

Seperti diketahui tiga, nama lolos seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yakni Asisten III Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Drs H. Supratman M.AP. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, H. Fahkruranji MM. Walikota melalui Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin S.IP M.M, juga mengakui hingga saat ini nama-nama tersebut belum diserahkan oleh Walikota ke Gubernur. “Ya, memang belum diserahkan sampai sekarang,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (20/2).

Meski demikian, Ia enggan menjelaskan penyebabnya.

Hanya saja kata dia, ada pertimbangan lain dari Walikota.

Apalagi hal tersebut merupakan hak preriogratif Walikota sebagai Kepala Daerah. “Kemungkinan ada pertimbangan lain yang saya tidak bisa jelaskan,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 2018, 10 ayat 2 terkait kondisi tersebut. Semesetinya Surat Keputsan (SK) Sekda definitf telah terbit. Hanya saja Perpres tersebut baru terbit setelah massa perpanjangan Plt Sekda.

Diakuinya, SK Plt diperpanjang sejak tanggal 8 Januari hingga 8 April mendatang. Namun dipertengahan jalan Perpres yang berbunyi, sebelum lima hari pasca seleksi JPT, Sekda definif harus ada. Apabila lebih dari itu maka akan ditunjuk oleh Mendagri melalui Gubernur.

“Karena aturan ini baru terbit. Mau tidak mau Sekda definitif akan ditunjuk sebelum tanggal 8 April mendatang,” katanya.

Meski adanya kondisi tersebut, Syahrial yang juga Kabid Mutasi BKDSDM Kota Bima memastikan tidak kendala atau hambatan. Roda Pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih Sekda berstatus Plt. Perlu diketahui, kursi pertama birokrasi Kota Bima itu sudah lowong selama dua tahun. Mulai ditanggalkan oleh, Ir. M. Rum yang memasuki usia pensiun. Selama dua tahun kekosongan, Walikota hanya menunjuk Pelaksana tugas (Plt).

Pejabat pertama yang ditunjuk sebagai Plt, yakni Muhktar Landa yang saat itu merangkap Kepala DPPKAD Kota Bima. Kemudian seiring berjalannya watku, jabatan ini diganti oleh Dr. H. Syamsuddin sampai sekarang. (uki)

Diperpanjang, Proyek Belum Juga Rampung Dompu (Suara NTB) Proyek pembangunan gedung kantor UPT Dikmen PK PLK Kabupaten Dompu tahun 2017 oleh CV Faika senilai Rp 1,1 M belum juga rampung. Perpanjangan waktu 50 hari setelah berakhir masa kontrak 28 Desember 2017 dengan denda, tidak juga membuat kontraktor menyelesaikan pekerjaan. Kontraktor ini diduga sering bermasalah dalam pengerjaan proyek, terutama ketepatan waktu pengerjaan proyek.

Kepala UPT Dikmen PK PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S.Pd kepada Suara NTB beberapa waktu lalu mengaku, sering mengingatkan kontraktor pelaksana untuk mempercepat proses pengerjaan proyek di masa perpanjangan waktu 50 hari. Namun tidak juga diindahkan kontraktor pelaksana. Karena pihaknya tidak memiliki kewenangan atas pelaksanaan proyek, pihaknya hanya bisa melaporkan ke Dinas Dikpora Provinsi NTB

selaku pemilik proyek.

“Proyeknya langsung diurus di kantor (Dinas Dikpora) Provinsi. Tidak ada kewenangan dengan kita. Karena bangunan ini untuk kita (UPT Dikmen PK PLK), kita hanya bisa menghimbau ke kontraktor untuk mempercepat pengerjaan proyek. Tapi tidak juga digubrik. Kondisi ini ditahu juga oleh kantor pusat (Dinas Dikpora Provinsi),” kata Ahmad Taufik disela kunjungannya ke kantor Bupati.

Nasar, kontraktor pelak-

(Suara NTB/ula)

jalanan (ke Dompu),” akunya.

Ia mengaku akan bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ada. Namun diakui, masa kontrak proyek senilai Rp 1,1 M milik Dinas Dikpora Provinsi NTB untuk UPT Dikmen PK PLK Kabupaten Dompu ini berakhir 28 Desember 2017 lalu. Sesuai ketentuan, dirinya mendapat perpanjangan waktu pekerjaan selama 50 hari. Akan tetapi, hingga Selasa (20/2) kemarin, pekerjaan proyek ini belum juga rampung. (ula)

Tarik Albothyl, Dikes Tunggu Surat BPOM Sumbawa Besar (Suara NTB) Di sejumlah daerah daerah sudah dilakukan penarikan terhadap Albothyl, obat yang dikenal sebagai obat sariawan. Namun untuk penarikannya di Sumbawa, pihak Dinas Kesehatan (Dikes), masih menunggu surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kita masih menunggu surat dari BPOM untuk penarikan obat ini,” ujar Kepala Dikes Sumbawa, H. Naziruddin kepada wartawan, Selasa (20/2) kemarin.

Menurutnya, surat yang

Giliran Desa Soro Barat Dilaporkan ke Kejaksaan Dompu (Suara NTB) Dugaan penyimpangan pengelolaan APBDes di Kabupaten Dompu masih terjadi yang ditandai sejumlah laporan yang masuk di Kejaksaan, Kepolisian maupun Inspektorat. Daftar Kepala Desa yang dijerat dalam kasus penyelewengan APBDes tampaknya masih akan bertambah panjang.

Front Masyarakat Perduli Desa Soro Barat (FMPDSB) beberapa hari lalu juga melaporkan kasus dugaan penyelewengan APBDes Soro Barat tahun 2016 – 2017 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Dalam laporannya, ditemukan ada indikasi penyelewengan alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 dan 2017 serta dugaan penyelewengan program rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2017 di Desa Soro Barat.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, Deddi Diliyanto, SH yang dikonfirmasi terkait hal ini, Selasa (20/2) kemarin mengaku, untuk laporan dan pengaduan ke Kejaksaan ditangani serta diproses oleh Seksi Intel. Bila terkait kasus dugaan korupsi, Intel menyurati Inspektorat untuk menelusuri.

“Bila ditemukan ada indikasi tindak pidana, baru kita yang proses. Untuk laporan terkait Soro Barat oleh Intel sudah menyurati Inspektorat,” kata Deddi.

Ia pun mengakui, beberapa Desa di Dompu tidak menjadikan kasus yang menjerat mantan Kepala Desa Rababaka dan kasus Desa Doropeti yang terbaru menjadi pelajaran dalam pengelolaan APBDes. Sehingga beberapa Kepala Desa ini dilaporkan atas dugaan korupsi ke Kejaksaan. “Indikasi (tidak ada efek jera) itu ada. Makanya dalam waktu dekat saya mau proses lagi 2 Desa. Satu Desa di Kecamatan Pajo dan satu Desa di Kecamatan Woja,” ungkapnya. (ula) Deddi Diliyanto

sana saat dikonfirmasi Suara NTB di Dompu, Senin (19/2) malam mengaku, pekerjaannya sudah hampir rampung dan tinggal pasang kaca depan. Kacanya dipesan di Surabaya, karena tidak ada dijual di Dompu maupun Mataram.

“Tinggal pasang kacanya saja. Soalnya tidak ada dijual di sini. Saya sudah cari di Dompu, di Bima bahkan di Mataram, tidak ada. Kita pesan di Surabaya. Sekarang kacanya sedang dalam per-

(Suara NTB/uki)

TKP - Tempat Kejadian Perkara (TKP), dua pemuda yang diduga pencuri kambing dihajar massa, Selasa (20/2).

Diduga Curi Kambing, Seorang Tewas dan Satu Kritis Bima (Suara NTB) – Aksi main hakim sendiri oleh warga terhadap pelaku yang diduga melalukan tindakan pencurian kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Kali ini, lokasinya di desa Tangga Baru Kecamatan Monta, Selasa (20/2) siang.

Dua orang pemuda yang diduga melakukan pencurian kambing menjadi sasaran amuk massa oleh warga di lapangan bola di dusun Tanjung Baru Desa Tangga Baru.

Seorang diantaranya tewas mengenaskan dan satu lainnya kritis dengan luka yang cukup serius.

Korban yang tewas diketahui bernama Abdurahman (22). Ia tewas usai dihajar warga. Pada sekujur tubuhnya terdapat luka serius, akibat terkena sabetan senjata

tajam (Sajam). Sementara yang kondisinya kritis, Mahmud Abdullah (22). Keduanya juga merupakan warga Desa Tangga Baru.

Kepala Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta Abakar, mengakui adanya kejadian tersebut. Hanya saja Ia tidak mengetahui secara detail penyebab kronologisnya, hingga adanya aksi main hakim sendiri itu. “Kejadiannya siang tadi sekitar pukul 13.00 wita.

Tapi penyebabnya belum kita ketahui,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, kasus tersebut bermula saat keduanya kepergok hendak melakukan pencurian kambing. Lokasinya tidak jauh dari desa setempat. Namun aksi mereka diketahui warga.

Warga yang geram dengan

maraknya kasus pencurian hewan ternak hingga sepeda motor langsung mengejar keduanya hingga mereka berhasil ditangkap di sekitar lapangan sepakbola mini.

Pada saat itu, warga langsung menghakimi mereka.

Selain menghajar keduanya, kendaraan mereka juga dibakar oleh warga. Bahkan di lokasi tersebut juga terdapat dua kambing kecil yang diduga hasil pencurian.

Kasat Reskrim Polres Bima AKP AKP David Shoddiq S.IK, membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan personil aparat Mapolres diterjunkan ke lokasi. “Informasi yang kami terima, kasus ini terkait dugaan pencurian kambing,” katanya singkat. (uki)

dikeluarkan BPOM nantinya sebagai dasar pihaknya untuk melakukan penarikan di apotek maupun toko obat.

Dalam hal ini dikembalikan kepada distributor supaya tidak diperjualbelikan kembali kepada masyarakat.

Terhadap obat lain, yakni Viostin DS, pihaknya sudah turun ke lapangan meminta kepada apotek dan toko obat untuk mengembalikannya ke distributor. Jika nantinya ditemukan masih ada yang menjual obat ini, maka pihaknya akan melakukan penyitaan. (ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

Halaman 8

Pilkada Serentak

Suhaili-Amin dan Ali-Sakti Mulai Kampanye Mataram (Suara NTB) Pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1, H.M. Suhaili FT - H. Muh. Amin (Suhaili-Amin) dan pasangan nomor urut 4, H. Moch. Ali BD - TGH. L. Gede Sakti (Ali-Sakti).

Secara resmi mulai melaksanakan kampanye perdananya sejak masa kampanye dimulai tanggal 15 Februari lalu.

Kampanye perdana pasangan Ali-Sakti dimulai dari ujung timur Provinsi NTB, yakni Kabupaten Dompu pada selasa (20/2). Sementara pasangan Suhaili-Amin memulai kempanye di daerah ujung paling barat Pulau Lombok yakni Kabupaten Lombok Barat, Rabu (21/2) hari ini.

Pasangan Ali-Sakti turun di dua titik, yakni Kecamatan Dompu dan Kecamatan Pekat. Adapun bentuk kampanye yakni kampanye dialogis. Sementara Suhaili-Amin melakukan kampanye terbuka dengan kehadiran sekitar 2000an massa yang bertempat di Gor Mini, Gunung Sari. Demikian informasi pelaksanaan kampanye kedua paslon tersebut berdasarkan surat permohonan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye yang mereka ajukan ke Polda NTB dan juga KPU. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksad Ansori SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/2) kemarin, membenarkan kegiatan kampanye perdana kedua Paslon tersebut. “Secara resmi ya. Itulah kemarin sore kami undang semua tim untuk rakor jadwal dan pemberitahuan pelaksanaan kampanye bersama juga hadir bawaslu dan polda,” kata Aksar.

Dietahui bahwa masa kampanye Pilkada NTB 2018 ini berlangsung cukup panjang, yakni selama 4 Bulan 20 Hari yang akan berakhir pada tanggal 23 Juni, yakni satu pekan sebelum hari -H pencoblosan, tanggal 27 Juni mendatang.

Pembukaan masa kampanye dilakukan dengan deklarasi kampanye damai dan berintegritas oleh keempat pasangan calon yang dipasilitasi oleh KPU NTB, Minggu (18/2).

Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, mengatakan, kampanye Cagub dan Cawagub NTB dibagi dalam tiga bentuk yakni kampanye pertemuan tatap muka dan dialogis, kedua kampanye dalam bentuk rapat terbuka dan debat kandidat.

“Kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka dan dialogis dilaksanakan mulai 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018 dengan mengajukan izin kepada kepolisian. Kami tidak membuat jadwal untuk kampanye jenis ini,” jelas Ansori.

“Sedangkan kampanye dalam bentuk Rapat Umum di bagi dalam dua Zona yaitu zona Pulau Lombok dan zona Pulau Sumbawa. Pelaksanaan kampanye rapat umum dari bulan Maret sampai dengan Mei. Tim kampanye akan mengajukan jadwal di awal Maret,” sambungnya.

Terakhir, Kampanye dalam bentuk debat kandidat dilakukan dua kali. Yaitu tanggal 12 Mei dan 20 Juni 2018 yang akan ditayangkan secara langsung oleh media nasional. Untuk diketahui, kampanye debat kandidat ini, KPU menganggarkan Rp 2 Miliar untuk dua kali debat. (ndi)

KPU Berhasil Coklit 98 Persen Penduduk NTB

Mataram (Suara NTB) KPU telah menggelar gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit), terhadap data pemilih secara serentak nasional mulai tanggal 20 Januari lalu, dan berakhir 18 Februari. Gerakan Coklit ini dilakukan untuk merapikan data pemilih, dan menyusun daftar pemilih tetap yang akan digunakan dalam Pilkada serentak 2018 ini.

Tahapan Coklit kini telah masuk dalam tahapan pleno PPS, dilanjutkan ke Kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan Pleno KPU kabupaten/ kota dan KPU Provinsi NTB. Setelah itu, akan diumumkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada NTB 2018.

“PPDP sedang merekap untuk diserahkan ke PPS. Hasil coklit ini nanti jadi DPS, yang akan diumumkan selama dua minggu untuk dicek

oleh masyarakat. Apakah namanya ada atau tidak,” ucap Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Menurut Aksar, gerakan coklit tersebut sudah berhasil mendata sekitar 98 persen penduduk NTB. Sementara dua persen yang belum tercoklit karena mereka sulit ditemukan di rumahnya.

Lantas bagaimana nasib sekitar 300 ribu penduduk

yang belum rekam e-KTP? Aksar menjawab, penduduk yang belum rekam e-KTP tidak dicoret. “Yang sudah memenuhi syarat, tapi belum memenuhi data kependudukan, karena belum rekam eKTP maka kami sediakan khusus form model AC, yang akan kita setor ke pemerintah, untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak, maka kami lapor ke KPU RI untuk dilanjutkan ke Kemendagri,” jelasnya.

(Suara NTB/dok)

Lalu Aksar Ansori Dietahui bahwa dalam gerakan Coklit ini, banyak ditemukan perbedaan data lapan-

gan dengan data DP4 yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Itulah gunanya coklit oleh PPDP. Salah satu tugas PPDP yaitu melakukan perbaikan data-data tersebut dengan KK dan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih yang dicoklit/dikunjungi,” ujarnya.

“Memang pada pemilu 2014 terdapat NIK generik yang dikeluarkan oleh Mendagri melalui Dukcapil dan sekarang tidak berlaku. Sehingga NIK generik tersebut harus dibersihkan dan dilakukan perbaikan atau ubah data oleh PPDP. Kalau PPDP tidak melakukan itu, maka akan tetap jadi masalah nantinya,” sambungnya. (ndi)

Lombok Marathon 2017

Indikasi Kerugian Negara Terus Digali Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan Lombok Marathon 2017 bergulir ke klarifikasi pihak lain. Klaim KONI NTB tanpa uang negara dalam event internasional itu perlu dikroscek lagi. Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Lombok Marathon 2017 akan diklarifikasi.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli menegaskan, setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event tahunan itu akan berhadapan dengan penyidik. “Kita akan lihat, apakah betul tidak ada menggunakan uang negara, kita cek nanti itu,” ujarnya ditemui usai silaturahmi dengan pimpinan media di Batulayar, Lombok Barat, Senin (19/2) petang.

Agenda kejuaraan lomba lari yang dibingkai sebagai wisata olahraga itu juga didukung penyelenggaraannya oleh Pemprov NTB, dalam hal ini Dinas Pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata NTB juga bakal dimintai keterangan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan data. “Dinas Pariwisata, kita undang. KONI selenggarakan itu betul tidak murni tidak ada APBD?,” kata dia setengah bertanya.

Sebelumnya, Ketua KONI NTB, Andy Hadianto menyebutkan sumber dana Lombok Marathon 2017 berasal dari sponsor. Dia mengkalim tidak menggunakan uang pemerintah, bahkan tidak ada dana dari KONI sendiri.

Perhelatan Lombok Marathon 2017 yang diikuti 5.000 peserta diwarnai protes. Sejumlah peserta yang mencapai garis akhir tidak dikalungi medali.

Panitia beralasan, pembayaran medali yang dipesan dari Singapura terlambat yang berimbas molornya pengiriman. Pemesanan medali baru dibayar 27 Januari 2017, sehari sebelum perlombaan berlangsung. (why)

Kasus K2 Dompu (Suara NTB/why)

SONOKELING - Barang bukti kayu sonokeling asal hutan di Dompu disembunyikan di bawah sekam yang diangkut dengan truk fuso.

Perambahan Hutan

Sonokeling Ilegal Disembunyikan di Bawah Sekam Mataram (Suara NTB) – Penyelundup kayu Sonokeling menggunakan modus baru.

Batangan kayu yang diangkut dengan truk fuso disembunyikan di bawah karung sekam.

Namun, modus itu terbongkar juga. Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menerangkan, modus itu digunakan pelaku illegal logging yang menjarah Hutan Pajo di Dompu.

Kayu sonokeling sebanyak 1.084 batang atau setara 12,4 kubik diangkut truk fuso bernomor polisi S 9615 UQ sudah diamankan. “Ini merupakan modus baru pengangkutan kayu ilegal,” ujarnya Rabu (20/2).

Sopir truk, SH (24) asal Seketeng, Sumbawa yang dia-

mankan tidak dapat menunjukkan dokumen sah kayu tersebut. Hanya pengakuan bahwa kayu berasal dari kebun di Desa Pajo dan Desa Adu, Hu’u, Dompu.

Tim subdit IV bersama, ahli Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan Balai KPH Toffo Pajo kemudian melakukan lacak balak ke tempat yang telah disebutkan.

Hasilnya, hanya 0,3 kubik yang terbukti dari hasil penebangan antara September sampai November 2017. Nota angkutan yang ditunjukkan pemilik kayu, wanita berinisial SD (34) warga Daha, Hu’u, Dompu atas kuasa suaminya, BH. “Diduga kuat kayu tersebut ilegal karena sumbernya tidak

dapat dipertanggungjawabkan.

Dari caranya yang menyembunyikan di bawah sekam patut diduga pelaku memiliki maksud untuk menyelundupkan,” kata Darsono.

Kasus tersebut, kata dia, sudah dinaikkan ke tahap penyidikan dengan dugaan pelanggaran pasal 88 ayat 1 huruf a juncto pasal 16 dan atau pasal 87ayat 1 huruf b juncto pasal 12 huruf i dan atau ayat 2 huruf b UU RI No 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Mengenai penetapan pemilik kayu sebagai tersangka, pihaknya masih memerlukan keterangan ahli pidana dan pendalaman barang bukti lebih lanjut. (why)

Tersangka BPR akan Gugat BPKP ke PTUN Mataram (Suara NTB) Berbagai upaya ditempuh tersangkakasusmergerPT.BPRagar lolos dari jeratan hukum. Setelah praperadilan resmi didaftarkan Ketua tim Konsolidasi inisial Ikh, giliran wakil ketua tim konsolidasi Mtw melakukan perlawanan. Ia mengaku sedang mempersiapkan bahan untuk menggugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penentuan kerugian negara.

“Sekarang bahan bahannya sedang saya siapkan.

Sore ini mau bertemu dengan tim pengacara, untuk menentukan kapan waktu pendaftaran ke PTUN,” kata Mtw menjawab Suara NTB Selasa (20/2) kemarin.

Sedikit dibocorkannya, materi gugatan TUN itu terkait dengan penentuan angka kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp 1,1 miliar yang dinilai sumir.

“Bagaimana sumber angka itu? Kerugian negara yang mana?

Artinya di (tim) konsolidasi kan ada penggabungan, sehingga biaya yang dikeluarkan dari pos anggaran yang memang sudah ada,” paparnya.

Sehingga ia mempertanyakan balik ke BPKP dalil penentuan kerugian negara. “Pos yang mana yang janggal?, setahu

saya, kalau pun ada biaya, itu berkaitan dengan percepatan Perda,” singgungnya. Namun sepenuhnya soal materi gugatan akan dikonsultasikan dengan tim kuasa hukumnya. Termasuk soal waktu pendaftaran.

Bagaimana tanggapan BPKP? Kepala BPKP NTB melalui Korwas Investigasi, Adi Sucipto menggambarkan sikap yang sama seperti Kejati NTB yang dipraperadilankan. “Gugatan PTUN itu hak mereka (tersangka, red). Dan Biro Hukum BPKP siap menghadapi gugatan, jika memang ada,” tegasnya, Selasa siang.

Baginya, upaya perlawanan atas hasil kerja audit pihaknya bukan kali ini saja. Setidaknya BPKP diklaim kenyang pengalaman meladeni upaya hukum balik dari pihak yang merasa dirugikan. Namun ia yakin, sudah bekerja sesuai SOP internal dan peraturan perundang undangan. “Terkait gugatan memang selama ini seringkali kami memenangkan gugatan,” jelasnya. “Dalam penentuan kerugian negara tersebut berdasarkan keahlian kami dalam accounting dan auditing,” pungkasnya.

Persiapkan Praperadilan Selain akan mengajukan gugatan PTUN, Wakil ketua tim konsolidasi, Mtw juga akan men-

gajukan perlawanan melalui praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Sikap sama sebelumnya disampaikan ketua tim konsolidasi, Ikh. Menurut Mtw, alasan peraperadilan sama seperti disampaikan Ikh soal tanggungjawab dan kewenangan. Sebab perannya sebagai Wakil Ketua tim konsolidasi hanya di atas kertas, sehingga ada pihak lain yang harus bertanggungjawab.

“Apa sikap pak Ikh (disebutkan lengkap), itulah sikap saya.

Yang jelas, saya akan praperadilan atas penetapan tersangka ini,” tegas Direktur PD BPR Lombok Timur ini.

Menurutnya Jaksa dalam melakukan penegakan hukum belum menerapkan asas keadilan. Orang yang dianggapnya harus bertanggungjawab, justru tidak ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau suatu keadilan diproses seadil adilnya, tidak diproses seperti ini. Ada orang lain yang bertanggungjawab, kami ini hanya pelaksana,” jelas Mtw. Ia merasa geli ketika namanya disebut sebagai tersangka oleh Kejaksaan. Segala pembelaannya di depan penyidik seperti tak berarti apa-apa. Selebihnya Mutawalli mengaku bersa-

bar sampai tiba waktunya untuk mengajukan praperadilan.

“Saya juga ketawa dengan adanya penetapan tersangka dari Kejaksaan. Sebab dengan apa yang sudah saya berikan tanggapan, semuanya mentah.

Semetara satu sisi, para penerima (uang), tidak kena,” kritiknya, sembari menegaskan, saatnya akan membuka ‘borok’ keterlibatan pihak lain.

Ia pun merasa terzolimi dalam kasus ini, lantaran tak punya kewenangan namun dijadikan tersangka. Mutawalli mengilustrasikan, ia hanya disuruh membeli rokok. Setelah rokok dibeli berujung masalah, aktor yang memerintahkan justru lolos. “Ada pihak direksi yang bertanggungjawab, tapi tidak kena,” tandasnya.

Penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor B02/P:/FD/I/ 02/ 2018 untuk tersangka Mutawalli. Ia disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. Terbitnya penetapan tersangka sesuai hasil gelar perkara be-

berapa waktu lalu yang menemukan indikasi tindak pidana korupsi pada proses penyidikan kasus itu. Dimana berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.064.578.852.

Posisi Mutawalli masuk dalam tim konsolidasi pada proses perubahan dan penggabungan PD BPR se NTB menjadi PT BPR NTB. Dimana posisi Ikh adalah ketua tim konsolidasi, sementara Mutawalli adalah wakil ketua.

Dalam perannya, kedua tersangka memberlakukan pungutan kepada semua PD BPR, sehingga terkumpul anggaran Rp 1,8 miliar.

Namun dalam penggunakan anggaran, diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan atau fiktif. Anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPKP. Soal ancaman praperadilan dari tersangka ini sebelumnya ditanggapi santai Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH. Ery menegaskan, praperadilan adalah hak tersangka. Pihaknya tinggal membuktikan di pengadilan terkait bukti dan saksi pendukung sehingga kasus ini naik penyidikan. (ars)

Berkas Bupati Dikembalikan Lagi Mataram (Suara NTB) – Pengusutan dugaan korupsi rekrutmen honorer K2 Dompu masih alot. Jaksa mengembalikan lagi berkas tersangka HBY ke penyidik Polda NTB. Kekurangan berkas sebelumnya dianggap belum dilengkapi. “Tadi (kemarin) siang dua berkas dikembalikan lagi,” kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan dikonfirmasi Selasa (20/ 2) melalui pesan instan.

Tim jaksa datang ke ruangan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB sekitar pukul 11.30 Wita.

Tim membawa dua bundel besar berkas. Satu berkas atas nama tersangka HBY, Bupati Dompu. Satu berkas lainnya, untuk tersangka HY, mantan Kabid Mutasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X Denpasar –sudah dimutasi ke BKN RI di Jakarta.

Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai petunjuk yang diberikan jaksa peneliti tentang kekurangan kelengkapan berkas.

Dalam pelimpahan sebelumnya dua pekan lalu, penyidik melengkapi berkas dengan pemeriksaan tambahan saksi-saksi, dan penambahan barang bukti.

“Berkas dikembalikan lagi karena petunjuk sebelumnya belum dipenuhi,” jelas Dedi.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan, pihak penyidik akan mencermati isi petunjuk jaksa peneliti.

“Petunjuknya apa nanti penyidik akan berupaya untuk melengkapi. Sesuai dengan petunjuk P19 yang diberikan jaksa,” katanya singkat.

HBY dalam kasus tersebut ditetapkan tersangka dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20/ 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 KUHP. Sangkaan pasal yang sama diterapkan kepada tersangka HY. Dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam kasus tersebut diduga dari lulusnya 134 honorer K2 menjadi CPNS dalam seleksi tahun 2013/2014.

Kerugian negara yang timbul dari penggajian 134 CPNS dari honorer K2 tidak memenuhi kriteria dari perhitungan BPKP Perwakilan NTB mencapai Rp 3,5 miliar. (why)

(Suara NTB/why)

DIKEMBALIKAN - Tim jaksa Kejati NTB membawa berkas tersangka HBY kasus dugaan korupsi rekrutmen honorer K2 Dompu, Senin (20/2) ke ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

Halaman 9

KSB Targetkan 50 Wisatawan Setiap Hari Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) semakin serius menggarap sektor pariwisatanya. Rabu (21/2) hari ini, akan dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemda KSB dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara. Dalam sehari KSB menargetkan 50 orang wisatawan berkunjung dari KLU. “Kita akan lakukan penandatanganan kerjasama dengan KLU. Setalah itu kita akan buka kantor di Gili untuk memberikan informasi tentang paket wisata ke KSB. Kita harapkan bisa datangkan 50 orang wisatawan setiap harinya dari KLU,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabu-

paten Sumbawa Barat IGB Sumbawanto, Selasa (20/2).

Sebelumnya, Sumbawanto menghitung setidaknya hanya ada lima orang setiap harinya yang berkunjung ke KSB. Namun dengan adanya kerjasama ini diharapkan jumlah kunjungan wisatawan bisa meningkat. Ia juga berencana

untuk memberikan promo berupa tiket gratis perjalanan ke KSB dari Trawangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk memberikan pelayanan berupa gratis menginap di hotel yang sudah bekerjasama dengan Pemda.

“Itu usulan dari Kadispar Provinsi NTB, saya pikir itu

sangat bagus. Ini adalah salah satu cara untuk mempromosikan potensi wisata KSB. Setelah ini saya akan bicarakan dengan hotel di KSB,” ujarnya.

Ia berharap kerjasama ini akan segera membuahkan hasil yang baik. Ini merupakan strategi dan upaya Pemda KSB untuk terus meningkatkan angka kunjungan wisatawannya. Sebab potensi KSB juga tidak kalah menarik dari destinasi lain di NTB. “Kita ingin promosikan KSB lebih masif lagi. Karena bagaimanapun, kita punya

potensi yang baik untuk mendatangkan banyak wisatawan ke KSB. Ini adalah kesempatan kita,” ujarnya.

Setidaknya ada 300 ruang kamar hotel dan homestay yang tersedia. Ia berharap banyak wisatawan yang berkunjung ke KSB. Sebab KSB juga memiliki potensi wisata yang bagus dan dapat dinikmati oleh wisatawan.

Lama perjalanan yang harus ditempuh dari KLU ke KSB kurang lebih 2,5 jam. Kapal yang akan mengangkut wisatawan berkapasitas hingga 200 orang. Setidaknya,

dalam sehari pelaku pariwisata bisa mendatangkan 50 hingga 100 orang, akan membuat pariwisata KSB semakin membaik. Sebab dalam setahun jumlah kunjungan wisatawan di KSB hanya 2.600 orang. Ini sama halnya dengan kunjungan dalam sehari di KLU. Pihaknya juga akan berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pada pelaku industri pariwisata. Sehingga wisatawan yang datang benarbenar merasa nyaman dan senang. Selain itu, Pemda KSB juga saat ini tengah berupaya

untuk meningkatkan kualitas destinasi wisatanya.

“Sekarang yang mau dijual apa. Misalnya Mantar dan Sekongkang, jadi kedua destinasi ini harus dipoles sedemikian rupa agar wisatawan benar-benar terkesan. Karena wisatawan sudah perjalanan jauh hingga bisa sampai di KSB,” harapnya.

Ia berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik.

Sehingga pariwisata NTB bisa semakin berkembang dan semua potensi wisata yang dimilikinya dapat terekspos. (lin) (Suara NTB/ist)

Kualitas Produk Lokal Harus Ditingkatkan

PANTAI LAPADE - Keindahan Pantai Lapade yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Mataram (Suara NTB) Pusat oleh-oleh saat ini semakin banyak menyerap kesenian atau kerajinan khas NTB khususnya Lombok untuk dijual kepada wisatawan. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, maka permintaan juga semakin meningkat. Meski demikian, perlu diperhatikan kualitas produk tersebut. Sehingga wisatawan merasa senang membawanya sebagai buah tangan.

“Dalam sehari kita bisa bawa satu rombongan wisatawan ke pusat oleh-oleh. Karena mereka selalu ingin ada yang dibawa saat pulang. Kadang ada yang memang sudah dapat pesanan dari keluarganya,” ujar pelaku pariwisata asal Lombok Barat M. Zaenuddin, di Mataram, Selasa (20/2).

Ia mengatakan dalam satu rombongan setidaknya ada delapan orang wisatawan. Dalam seminggu, ia bisa mengajak dua rombongan wisatawan. Belum lagi kalau rombongannya dalam jumlah besar. Ia bisa membawa hingga 20 orang ke pusat oleh-oleh.

“Mereka paling sering minta diajak ke pusat penjualan mutiara dan kain tenun. Dua produk ini kita harapkan bisa ditingkatkan kualitasnya. Karena wisatawan ini cenderung akan membandingkan produk kita dengan produk di daerah lain,” ujarnya.

Ia berharap semakin banyak permintaan tidak membuat kualitas semakin menurun. Sebab kualitas produk yang baik akan memberikan kepuasan bagi pembelinya. Sehingga tamu-tamunya pun bisa merasa senang karena bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang baik.

Sementara itu, Owner pusat oleh-oleh Pradje Ni Ketut Wolini, SH, SE., MM., sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya selama ini menyerap produk lokal yang dibuat oleh warga Lombok. Dengan dukungan yang diberikannya, ia berharap para perajin dapat selalu meningkatkan kualitas produknya. Sehingga pembeli bisa merasa semakin senang dan ingin berkunjung dan berbelanja kembali.

Saat ini memang semakin banyak wisatawan yang minta untuk diajak ke pusat oleh-oleh. Mereka bisa dengan leluasa memilih barang yang diinginkan. Tentu saja, mereka berharap harganya terjangkau. Sehingga bisa membeli lebih banyak produk untuk dibawa sebagai buah tangan nantinya. (lin)

Pantai Lapade, Pilihan Berlibur di Sumbawa

(Suara NTB/lin)

PUSAT OLEH-OLEH - Beberapa produk lokal yang tersedia di salah satu pusat oleh-oleh di Lombok.

Mataram (Suara NTB) – Pantai Lapade merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Pantai ini biasanya dijadikan sebagai tempat berlibur bagi warga lokal. Namun belakangan semakin banyak wisatawan dari luar yang berkunjung.

Pantai ini berjarak sekitar 40 kilometer dari Kota Sumbawa Besar. Meski demikian, setiap akhir pekan selalu ada wisatawan lokal yang berkunjung. Apalagi pantai ini sudah

dikenal dengan kebersihannya. Sehingga membuat wisatawan merasa nyaman saat berkunjung.

“Sebagai warga Sumbawa, saya pikir agak aneh kalau belum berkunjung ke Pantai Lapade. Karena pantai ini bagus dan memang banyak warga lokal yang datang berkunjung,” kata warga Sumbawa, Boden Rakasiwi, di Mataram, Selasa (20/2).

Bagi Boden, pantai ini seperti tempat bermain bagi anakanak Sumbawa. Selain tem-

patnya yang tenang, pemandangannya juga indah dan suasananya cukup menyenangkan. Apalagi saat ini sudah ada pengelola yang mengurus dan mengatur destinasi wisata ini.

“Biaya masuknya Rp 7 ribu saja perorang. Saya rasa itu tidak berat, karena pengelola juga sudah merawat pantai dan sekitarnya agar tetap bersih,” ujarnya.

Di pantai ini juga banyak wahana bermain yang disediakan. Sehingga wisatawan yang

berkunjung bersama anaknya bisa menikmati suasana pantai sambil menemani anaknya bermain. Selain itu, di sini wisatawan juga bisa menemukan aneka hidangan sari laut.

“Ada yang jualan seafood.

Itu masih segar, kita bisa pilih sendiri ikannya sebelum dimasak. Kita juga bisa menikmati Singang dan Sepat yang merupakan kuliner khas Sumbawa, “ ujarnya.

Beberapa fasilitas seperti toilet, musala, tempat ganti pakaian dan beberapa fasili-

tas lainnya juga terseida di sini. Sehingga wisatawan bisa menikmati waktu berliburnya dengan santai. Di beberapa spot juga dipasang spanduk berbahasa Sumbawa yang berupa imbauan atau kalimat-kalimat lucu untuk menghibur wisatawan yang datang.

“Ada lapangan voli juga kalau yang mau main voli pantai. Bisa dibilang ini memang tempat berlibur keluaga yang tepat. Pantainya bersih dan fasilitasnya juga memadai,” ujarnya. (lin)

Wura Bongi Monca,

Pemda KSB akan Buka Jalur Tari Selamat Datang di Bima Berkuda dan Sepeda di Mantar Mataram (Suara NTB) – Kebudayaan dan kesenian asli menjadi salah satu pembeda dari daerah lain. Saat ini kesenian daerah juga semakin sering dipertunjukkan pada acara-acara resmi.

Salah satunya Tari Wura Bongi Monca yang merupakan tari selamat datang yang berasal dari Bima.

Tarian ini dilakukan oleh penari perempuan secara berkelompok dengan gerakan yang lemah lembut sambil menaburkan beras kuning sebagai simbol penghormatan dan harapan. Tari Wura Bongi Monca ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal dan masih sering dipentaskan di berbagai acara di daerah Bima.

“Kalau acara-acara biasanya ada Tarian Wura Bongi Monca. Semacam tarian untuk menyambut tamu,” kata penari asal Bima Kumalasari, di Mataram, Selasa (20/2).

Konon, Tari Wura Bongi Monca ini merupakan salah satu tarian tradisional yang sudah ada dan berkembang pada masa Kesultanan Abdul Kahir Sirajuddin tahun 1640-1682. Tarian ini ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu istana yang sedang berkunjung.

Dengan gerak yang gemulai, para penari menyambut kedatangan tamu sambil menaburkan beras kuning sebagai simbol penghormatan dan harapan. Nama Tari Wura Bongi Monca sendiri di-

ambil dari bahasa Bima yang berarti menabur beras kuning. Sehingga tarian ini dapat diartikan sebagai tari penabur beras kuning.

Dalam tradisi Bima, beras kuning adalah lambang kesejahteraan dan mengandung makna-makna kehidupan di dalamnya. Selain itu bagi masyarakat Bima, tamu dianggap sebagai pembawa rejeki atau berkah. Sehingga mereka menyambutnya dengan meriah sebagai tanda penghormatan, doa, dan rasa syukur.

“Saya berharap di setiap kegiatan ada tarian trandisional yang melambangkan daerah kita. Salah satunya Tari Wura Bongi Monca ini,” ujarnya.

Dalam pertunjukannya, Tari Wura Bongi Monca ini bi-

WURA BONGI MONCA - Tari Wura Bongi Monca yang merupakan kesenian dari Bima.

(Suara NTB/lin)

asanya dimainkan secara berkelompok oleh 4 sampai 6 penari perempuan. Seirama dengan alunan musik pengiring.

Musik pengiring tarian ini diantaranya seperti gendang besar, gong, sarone dan tawatawa. Dalam mengiringi Tari Wura Bongi Monca ini, para pemusik biasanya memainkan irama yang terkesan lambat dipadukan dengan gerakan para penari.

Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana khas Bima. Pada bagian kepala, rambut digelung dan menggunakan bando atau hiasan bunga-bunga. Selain itu juga terdapat aksesori seperti gelang dan kalung sebagai pemanis dan selendang yang digunakan untuk menari. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Mantar merupakan salah satu destinasi wisata yang diunggulkan oleh Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini Pemda KSB tengah mengupayakan untuk membuat jalan atau jalur untuk wisatawan dapat berkuda hingga ke puncak Mantar.

“Tahun ini kita usahakan sudah hotmix dan sudah ada jalan untuk berkuda. Kita harapkan ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat IGB Sumbawanto, Selasa (20/2).

Selain berkuda, wisatawan juga bisa bersepeda sambil menikmati suasana dan keindahan alam Mantar. Pihaknya juga sudah membuat enam homestay dengan sembilan kamar bagi wisatawan yang ingin menginap. Harga sewanya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp 200 ribu.

“Kita sedang upayakan untuk naikkan air ke Mantar, jadinya warga dan wisatawan tidak kesusahan air. Karena sekarang ini warga harus ambil air di bawah untuk bisa digunakan di sekitar puncak Mantar,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Mantar. Sehingga pihaknya juga terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas di destinasi ini demi kenyamanan wisatawan yang datang. Pihaknya juga tengah mengatur soal restribusi dan pelayanan lainnya.

“Kita atur juga untuk itu,

(Suara NTB/lin)

MANTAR - Beberapa pengendara saat menuju destinasi wisata Mantar yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. retribusinya seperti apa. Kalau Perda sudah ada, sudah ada MoU juga antara Dispar, Kepala Desa dan Pokdarwis. Kita harapkan penataan dan pemeliharaannya bisa semakin baik dan bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar,” ujarnya.

Ia melihat perlu adanya retribusi masuk dan perlu juga adanya petugas kebersihan.

Sehingga Mantar bisa terus terlihat bersih dan rapi. Apalagi saat ini sudah semakin banyak wisatawan yang tahu dan berkunjung ke Mantar.

“Saya lihat sekarang volume sampah sudah semakin banyak. Kita perlu pokdarwis untuk menjaga ini, selain memang perlu juga kesadaran dari pen-

gunjung untuk tidak buang sampah. Tapi paling tidak dengan adanya pemungutan retribusi kita bisa atur pembiayaannya seperti apa,” ujarnya.

Ia akan mengatur tentang retribusi dan pembagian hasil dari retribusi tersebut. Yang masuk ke daerah, ke desa dan ke Pokdarwis harus diatur dengan jelas. Sehingga Mantar bisa lebih baik dan lebih tertata di masa mendatang.

“Harus jelas kan, yang ke dinas berapa, ke desa berapa dan ke Pokdarwis berapa.

Jadi semua itu kita atur. Dengan adanya jalur berkuda dan bersepeda ini kita harapkan kunjungan bisa semakin meningkat,” ujarnya. (lin)

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pendaftaran SNMPTN Dibuka Siap Hadapi UNBK SMP Kristen Tunas Daud menyiapkan diri untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018. Fasilitas untuk UNBK dan persiapan lainnya sudah dilakukan pihak sekolah.

Kepala SMP Kristen Tunas Daud, Joni Wilson Hartanto, S.Pd., ditemui di sekolah, Selasa (20/2) mengaku persiapan UNBK di SMP Kristen Tunas Daud sudah mantap. Fasilitas sudah disiapkan, bahkan untuk mengantisipasi listrik padam, juga sudah disiapkan generator set (genset).

Materi-materi untuk mata pelajaran yang diujikan di UNBK juga sudah disiapkan sekolah. Latihan dan (Suara NTB/ron) pengayaan untuk mata pelJoni Wilson Hartanto ajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA juga sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2017.

“Anak-anak sudah disiapkan, kita berikan latihan dan pengayaan kepada anak-anak, pengayaan sudah dimulai sejak November tahun 2017, sampai sekarang berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Selain itu, simulasi juga sudah dilakukan, pada pekan lalu dilakukan simulasi dari pemerintah pusat. Wilson mengaku sudah melaksanakan simulasi dan berjalan dengan baik.

“Semua sudah terpindai dengan aman,” akunya.

Uji coba atau try out UNBK juga akan dilaksanakan SMP Kristen Tunas Daud. Pada minggu ini try out dari Dinas Pendidikan Kota Mataram sedang berlangsung. Try out yang akan dilaksanakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Mataram juga akan diikuti SMP Kristen Tunas Daud.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018.

Wilson berharap ada kerja sama yang baik antara Disdik Kota Mataram dan PLN, agar di hari pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, kesuksesan UNBK sangat bergantung dari kesiapan daya yang dimiliki PLN. “Semoga anak-anak bisa menjaga kesehatan dan Tuhan memberikan kesehatan agar mereka bisa menyelesaikan ujian dengan baik,” harap Wilson. (ron)

Siswa Diminta Pilih Prodi Secara Objektif dan Rasional Mataram (Suara NTB) Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2018 dibuka pada Rabu (21/2) hari ini dan ditutup pada 6 Maret 2018.

Siswa yang akan mendaftar dianjurkan untuk memilih program studi (prodi) secara objektif dan rasional. Orang tua siswa dan guru juga diharapkan dapat mengarahkan pilihan prodi siswa yang akan mendaftar SNMPTN. Hal itu disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/2).

Ia menjelaskan, pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sudah dilakukan oleh sekolah. Pendaftaran SNMPTN dibuka mulai Rabu ini sampai 6 Maret nanti.

“Apapun hasil harus percaya itulah hasil data yang dikirim dari sekolah, sehingga tingkat kelulusan akan ditentukan oleh nilai rapor dan data akademik lainnya,” katanya.

Wiresapta berharap ada bantuan dari guru sekolah dan orang tua siswa untuk mendukung dan memberikan arahan siswa melanjutkan studi. Siswa diharapkan mendaftar di prodi yang sesuai dengan kemampuannya, berkaitan dengan berbagai aspek seperti akademik, latar belakang keilmuan, dan kemampuan yang dimiliki siswa.

“Diperlukan arahan orang tua dan guru untuk mengarahkan siswanya. Mudah-mudahan kita di SNMPTN ini mendapatkan mahasiswa baru yang pengisian nilainya secara objektif,” katanya.

Bagi siswa yang kurang mam-

pu dan memiliki prestasi bisa mendaftar melalui jalur beasiswa bidikmisi dengan cara membuka laman bidikmisi terlebih dahulu, kemudian barulah mendaftar ke laman SNMPTN. Menurut Wiresapta, bagi siswa yang melalui jalur bidikmisi atau pun jalur umum, tetap akan dilakukan verifikasi akademik. Khusus untuk bidikmisi juga akan dilakukan verifikasi, apakah siswa itu sudah sesuai dengan persyaratan bidikmisi. “Untuk bidikmisi nanti akan diverifikasi, apakah calon mahasiswa itu eligible untuk bidikmisi,” katanya.

Berdasarkan informasi dari laman informasi SNMPTN, cara mendaftar SNMPTN, yaitu Siswa Pendaftar yang memenuhi kriteria pemeringkatan, menggunakan NISN dan password login ke laman SNMPTN 2018 http:// www.web.snmptn.ac.id untuk melakukan pendaftaran. Kemudian Siswa Pendaftar mengisi biodata, pilihan PTN, dan pilihan program studi, serta mengunggah (upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen prestasi tambahan (jika ada). Pendaftar harus membaca dan memahami seluruh ketentuan yang berlaku

pada PTN yang akan dipilih.

Setelah itu, siswa Pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman http:/ /www.snmptn.ac.id. Kemudian, Siswa Pendaftar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN. Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) PTN. Apabila memilih 2 (dua) PTN, salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya, apabila memilih satu PTN, pendaftar boleh memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.

Pendaftar dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) program studi dengan ketentuan 1 (satu) PTN maksimal 2 (dua) program studi. Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Siswa SMK hanya diizinkan memilih program studi yang relevan dan ditentukan oleh masing-masing PTN. Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN tahun 2018 dapat dilihat pada l a m a n h t t p : / / www.snmptn.ac.id selama peri-

ode pendaftaran.

Seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, pendaftar diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program studi. Selain itu, pendaftar yang memilih program studi di 2 (dua) PTN, jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, pendaftar akan diseleksi di PTN pilihan kedua berdasarkan urutan prodi dan ketersediaan daya tampung.

“Kita edukasi siswa, jangan memilih prodi secara emosional, agar mereka memilih secara objektif dan rasional. Dari sekian banyak prodi yang ditawarkan, dipilah dulu, saintek dan sosial humaniora serta menyesuaikan dengan kemampuan diri,” jelas Wiresapta.

Pengumuman hasil SNMPTN akan dilaksanakan pada 17 April 2018. Wiresapta menekankan, bahwa jalur SNMPTN dan SBMPTN hanya untuk memilih prodi jenjang S1 Reguler, tidak untuk DIII atau magister. Kuota SNMPTN di Unram sebanyak 30 persen dari total daya tampung. Sedangkan untuk SBMPTN sebanyak 40 persen dari total daya tampung.

Unram Tawarkan 35 Prodi Unram menawarkan 35 Prodi S1 Reguler. Informasi lengkapnya dapat dilihat di laman unram.ac.id. Wiresapta mengatakan, terjadi peningkatan mutu prodi di sejumlah prodi yang ada di Unram. Antara lain, Prodi Kedokteran yang akreditasinya naik dari B ke A.

(Suara NTB/ron)

H. Lalu Wiresapta Karyadi Begitu juga Prodi Biologi meraih akreditasi dari B ke A. Prodi Agribisnis, Prodi Peternakan dan Prodi Ilmu Hukum juga meraih akreditasi A. Sejumlah prodi lainnya meraih akreditasi B. Sementara prodi baru yang berada di bawah rektor masih membawa prodi bawaan.

Wiresapta juga menegaskan, agar orang tua siswa tidak usah mempercayai siapapun yang mengatasnamakan siapapun yang mengaku bisa meluluskan siswa di Unram. Jika ada yang menawarkan, orang tua siswa bisa langsung mengonfirmasi pihak Unram atau panitia SNMPTN. “Saya ingin dari awal sampaikan ke masyarakat, jangan sampai terpancing oleh bujukan orang tidak bertanggung jawab yang katanya bisa memasukkan ke jalur tertentu, itu tidak ada,” tegas Wiresapta. (ron)

Unram Dorong Mahasiswa Berprestasi Raih Beasiswa Mataram (Suara NTB) Banyak beasiswa disiapkan Unram bagi mahasiswamahasiswinya yang berprestasi. Mereka pun didorong agar mampu meraih beasiswa yang ditawarkan berbagai instansi itu. Salah satu yang menawarkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi Unram tahun ini ialah Bank Indonesia (BI).

Dalam sosialisasi beasiswa BI yang diikuti ratusan mahasiswa yang berlangsung di auditorium, Selasa (20/7), Wakil Rektor III H. M. Natsir berpesan kepada mahasiswa agar meraih beasiswa yang tersedia. Mereka harus mengikuti proses seleksi yang ditawar-

kan kepada mereka yang ingin bersaing.

Pihaknya mengapresiasi langkah BI dalam kepeduliannya terhadap pendidikan. Ia berharap agar mahasiswa penerima beasiswa memanfaatkan untuk aktivitas akademik.

“Saya berharap beasiswa yang diberikan BI digunakan sebaik-baiknya oleh mahasiswa penerima beasiswa,” ujarnya dalam sambutan.

Sementara Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB Achris Sarwani mengaku BI tahun ini kembali meluncurkan program beasiswa pendidikan.

Adanya program Generasi

Baru Indonesia (GENBI), BI mewujudkan kepeduliannya terhadap pendidikan. Ada dua kampus di Kota Mataram mendapatkan kuota beasiswa yang diluncurkan BI, yaitu Universitas Mataram (Unram) dan UIN Mataram.

Pemberian beasiswa ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi kepedulian BI untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Selain program beasiswa, BI juga memberikan pengembangan motivasi, skill, soft skill dan kepemimpinan terhadap penerima beasiswa.

“Tidak hanya manfaat materil saja, tapi pengembangan

motivasi, skill serta leadership.

Penerima beasiswa juga akan dibekali ilmu sosial untuk bersosialisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada acara tersebut, BI juga menggelar sosialisasi kebanksentralan. Dalam materi kebanksentralan yang dipaparkan. Pencegahan inflasi menjadi tugas BI untuk terus memelihara kestabilan rupiah. Termasuk dalam kesempatan itu juga dijelaskan sejarah berdirinya BI yang diawali dengan nama De Javasche Bank (DJB) hingga sejarah pengawasan perbankan yang kini merupakan tugas OJK. (dys) (Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Kepala MAN 1 Lombok Timur, M. Nurul Wathoni (paling kanan), berfoto bersama dengan dua siswa dan guru pembina.

Olimpiade Bahasa Indonesia Se-Pulau Lombok

Dua Siswi MAN 1 Lombok Timur Juara Mataram (Suara NTB) Dua siswi MAN 1 Lombok Timur atas Nama Mitha Nudinia dan Utari Rahayu memborong juara pada Olimpiade Bahasa Indonesia yang diadakan Universitas Hamzanwadi, Jumat (16/2) lalu . Mitha Nurdinia keluar sebagai juara 1 dan Utari Rahayu keluar sebagai juara III dari 50 pelajar SMA/ MA/SMK Se-Pulau Lombok.

Kepala MAN 1 Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, M. Pd., melalui siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (20/2), menyambut baik dengan penuh rasa syukur kepa-

da Allah atas torehan prestasi anak didiknya. Pasalnya prestasi yang diraih dihasilkan melalui persaingan yang sangat ketat terlebih lagi bersaing dengan sekolah-sekolah ternama di Pulau Lombok.

“Prestasi ini merupakan kesungguhan dan kerja keras Bapak/Ibu guru Pembina.

Jadi, patut didukung demi terciptanya madrasah yang hebat dan bermartabat,” katanya.

Sementara itu, guru pembimbing dua siswa yang mengikuti lomba Olimpiade Bahasa Indonesia, Asmawati, S. Pd., juga mengaku bangga

karena anak binaannya bisa memberikan yang terbaik bagi madrasah. Ia berharap prestasi ini tidak sampai di tingkat kabupaten, namun bisa sampai ke jenjang lebih tinggi seperti provinsi bahkan nasional.

Bagi Mitha Nurdiana, prestasinya ini merupakan hal yang sangat membahagiaka. Begitu juga dengan Utari, karena di masa-masa akhirnya di MAN 1 Lombok Timur mereka masih memberikan kontribusi untuk mengharumkan nama madrasah di berbagai ajang lomba. (r/ron)

Pembelajaran Siswa Harus Diarahkan untuk Memperkaya Pengalaman Mataram (Suara NTB) Model pembelajaran eksperiential merupakan sebuah model pembelajaran di mana pengetahuan terkonstruksi melalui transformasi pengalaman. Belajar dari pengalaman mencakup keterkaitan antara berbuat dan berpikir.

Wakil Ketua PGRI NTB Drs. Arsyad Idris, menilai seseorang akan belajar jauh lebih baik lewat keterlibatannya secara aktif dalam proses belajar. ‘’Proses konstruksi pengetahuan lewat pengalaman tidak dapat terjadi pada ruang lingkup yang kosong,’’ terangnya, Selasa (20/2).

Menurutnya, pembelajaran eksperiential menawarkan perbedaan yang mendasar yang melihat proses belajar yang didasarkan atas epistemologi empiris.Teori ini menekankan akan kebutuhan lingkungan be-

lajar dengan menyediakan kesempatan siswa belajar untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman akan menyajikan dasar untuk melakukan refleksi dan observasi, mengkonseptualisasi dan menganalisis pengetahuan dalam pikiran anak.

Selain itu, pengalaman memberi peranan penting dalam kontruksi pengetahuan.

Karena kebermaknaan belajar tergantung bagaimana cara belajar. Jika belajar hanya dengan membaca kebermaknaan belajar bisa mencapai 10 persen, dari mendengar 20 persen, dari melihat 30 persen, mendengar dan melihat 50 persen. Begitu juga dengan mengkomunikasikan mencapai 70 persen dan belajar dengan melakukan dan mengkomunikasikan bisa mencapai 90 persen. Dengan

demikian, jelas kegiatan belajar dengan peran aktif siswa dalam pengalaman nyata dapat mengoptimalkan kegiatan dalam mencapai tujuan belajar.

Di samping itu, ujarnya, model pembelajaran eksperiential menekankan pada peranan pengalaman dalam proses pembelajaran. Termasuk, pentingnya keterlibatan aktif siswa dan kecerdasan sebagai kesan interaksi antara pembelajar dengan lingkungannya. ‘’Kegiatan belajar merupakan suatu proses.

Dengan demikian, pengetahuan dibentuk melalui tranformasi pengalaman siswa,’’ tambahnya.

Selain itu, pengalaman-pengalaman yang telah dialami siswa mempunyai peranan penting dalam pembentukan pengetahuan kognitif dalam pikiran siswa. Dalam arti, siswa merefleksikan pengalamannya pada sebuah pengetahuan baru. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

Tim Wushu Indonesia Rebut Tiga Emas di Rusia Jakarta (Suara NTB) Tim Wushu Indonesia berhasil merebut tiga medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu nomor sanda dalam kejuaraan Moscow Wushu Star di Moskow, Rusia pada 16-20 Februari 2018.

“Ini adalah hasil positif karena lawan-lawan atlet kami dari China dan India juga memanfaatkan kejuaraan ini sebagai ajang uji coba Asian Games,” kata Manajer Tim Wushu Indonesia Novita dalam siaran pers resmi Pengurus Besar Wushu Indonesia yang diterima Antara di Jakarta, Selasa kemarin.

Tiga atlet yang meraih medali emas kejuaraan nomor sanda di Rusia adalah Rosalina Simanjuntak pada kelas 48 kilogram putri, Selviah Pertiwi pada kelas 52 kilogram putri, dan Yusuf Widianto kelas 56 kilogram putra.

Sementara, dua medali perak dipersembahkan Mey Yulianengsih pada kelas 60 kilogram putri dan Yudi Cahyadi pada kelas 65 kilogram putra. Kemudian, satu

medali perunggu diraih Abdul Haris Sofyan pada kelas 60 kilogram putra.

Novita berharap perolehan tiga medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu itu tidak lantas membuat atlet-atlet wushu nomor sanda Indonesia berpuas diri menyusul puncak penampilan para atlet diharapkan muncul saat Asian Games pada Agustus 2018.

Sekretaris Jenderal PB Wushu Indonesia Ngatino mengatakan pengurus induk cabang olahraga itu telah menangani segala kebutuhan terkait keikutsertaan tim Indonesia dalam kejuraan di Rusia. “Sebagaimana arahan ketua umum, uji coba harus tetap jalan sambil menunggu pencairan dana pelatnas,” kata Ngatino.

Moscow Wushu Star diikuti sejumlah negara dari Asia dan Eropa yaitu Armenia, Belarusia, Belgia, China, India, Indonesia, Italia, Kazakhstan, Kyrgistan, Lithuania, Prancis, Rusia, dan Uzbekistan. (ant/bali post)

Atlet Wushu Indonesia

(ant/bali post)

Sarpras Atletik Tidak Memadai, KONI KLU Berharap Dibangunkan Tanjung (Suara NTB) Bakat alam yang dimiliki para atlet atletik asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ternyata mampu berbicara banyak. Nama-nama atlet seperti Sudirman dan Zohri dari KLU, mampu bersaing dan meraih prestasi. Namun keberadaan atlet yang muncul dari bakat alam itu belum didukung oleh fasilitas olahraga (atletik) yang memadai. bang sarpras olahraga, melalui Dikpora selaku institusi yang menangani olahraga.

Artinya ke depan itu, ketika membangun sarpras olahraga melihat potensi yang ada di wilayah. Wilayah Kecamatan Pemenang misalnya, di sana gudangnya sprinter untuk lara jarak pendek,” ujar Rubain.

Tercatat dua atlet asal Kecamatan Pemenang yang membawa nama NTB maupun Indonesia. Mereka adalah Sudirman dan Zohri. Sudirman

Suhaimi Plt. Sementara Sekum KONI NTB Mataram (Suara NTB) Setelah ditinggal oleh Almarhum Mohammad Iqbal, jabatan Sekretaris Umum (Sekum) KONI NTB telah lowong. Untuk mengisi jabatan tersebut pihak KONI NTB akan menunjuk Wakil Ketua I (satu) KONI NTB, H. Suhaimi untuk menjadi Plt. Sementara jabatan Sekum tersebut.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Selasa (20/2) kemarin. “Kita sudah meminta Wakil Ketua Satu KONI NTB untuk merangkap Plt. Sekum KONI NTB sementara, karena beliau pernah punya pengalaman menjadi Sekum KONI NTB,” ucapnya.

Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu menjelaskan bahwa Suhaimi punya pengalaman dalam hal mengurus administrasi KONI NTB. Pasalnya Suhaimi sebelumnya pernah menjabat Sekum di kepengurusan KONI NTB periode sebelumnya.

Ditanya soal kapan rencana pihak KONI NTB melakukan penunjukan figur yang akan menjabat Sekum KONI NTB mendatang, Andy mengaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada hasil rapat unsur pengurus inti KONI NTB. Dalam hal ini pihaknya akan membahas dalam rapat dengan sejumlah wakil ketua bidang di KONI NTB untuk memutuskan terkait siapa figur yang akan menjabat sebagai Sekum KONI NTB nantinya.

Menurut Andy, jabatan Sekum adalah jabatan yang sangat strategis di KONI NTB. Oleh karena itu dia menginginkan figur yang akan menduduki jabatan Sekum KONI NTB adalah orang yang memiliki waktu luang. Pasalnya sekum KONI NTB harus selalu standby di Sekretariat KONI NTB. “Saya ingin posisi Sekum KONI NTB harus dijabat oleh orang yang punya waktu banyak. Karena jabatan Sekum ini sangat strategis, selain menguasai administrasi juga sebagai motor (penggerak) di kepengurusan,” jelasnya. (fan)

Anies Kukuhkan Pengurus KONI DKI Jakarta Jakarta (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengukuhkan 36 anggota pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2021.

Dalam sambutannya, Anies meminta kepada seluruh pengurus KONI DKI Jakarta yang baru dikukuhkan agar terus menghasilkan prestasi-prestasi olahraga yang lebih baik lagi.

“Melalui pengukuhan ini, artinya ini merupakan babak baru untuk menuai prestasi yang lebih baik lagi. Saya ingin atletatlet asal DKI Jakarta lebih Berjaya, baik di kancah nasional maupun internasional,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Menurut dia, rencana, target, dan program kerja yang telah disusun oleh Ketua Umum KONI DKI Jakarta beserta para pengurusnya sudah cukup jelas. Salah satunya, yaitu berkaitan dengan peningkatan kualitas atlet, baik dari segi sikap mental maupun intelektual.

“Kami pasti berikan dukungan penuh demi kemajuan para atlet. Kami juga memastikan semua kebutuhan atlet dapat terpenuhi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan prestasi gemilang,” ujar Anies.

Dia menuturkan salah satu agenda besar yang harus dipersiapkan dengan baik oleh KONI DKI Jakarta adalah Asian Games 2018, terlebih Jakarta akan bertindak sebagai tuan rumah, sehingga diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik.

“Setelah Asian Games 2018, selanjutnya akan ada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua. Saya ingin KONI DKI Jakarta mempersiapkan para atlet dengan baik, sehingga dapat mengharumkan nama Jakarta,” tutur Anies. (ant/bali post)

saat ini masih bergabung di pelatnas, sedangkan Zohri mewakili NTB dan dipersiapkan turun di PON maupun eveneven nasional lainnya.

“Karena itu diharapkan kecamatan Pemenang dibuatkan lintasan atletik yang memadai. Artinya kalau ada tanah pemerintah di situ, dibuatkan lintasan yang standar. Kita tidak berpikir lintasan sintetis seperti di GOR ya, paling tidak sekelas lapangan atletik Lawata (Kota Ma-

Young Yakin MU Juara Liga Champions Manchester Menjuarai Liga Champions musim ini bukan hal mustahil bagi Manchester United tetapi klub Liga Premier itu mesti memenangkan dulu satu pertandingan, kata bek sayap Ashley Young seperti dikutip Reuters.

United lolos ke fase gugur Liga Champions untuk pertama kali sejak musim 2013-2014 tetapi Manchester City, Barcelona, Real Madrid dan Paris St Germain lebih difavoritkan juara. United yang musim lalu menjuarai Liga Europa akan bertandang ke Sevilla pada leg pertama babak 16 Besar, Kamis dini hari nanti.

Young yakin mereka bisa mementahkan ramalan.

“Tentu saja (kami bisa menjuarai Liga Champions),” kata Young kepada media massa Inggris. “Anda tidak masuk ke sebuah kompetisi untuk tidak menjuarainya.

Itu yang kami akan buru dan memenangkan setiap pertandingan.

“Yang berikutnya adalah m e l a w a n Sevilla. Itu pertandingan tandang yang sulit seperti melawan Hudderseld, seperti Newcastle.

Kami cuma mesti berkonsentrasi pada diri sendiri.”

Young optimistis setelah MU bangkit menyusul kekalahan mengejutkan dari Newcastle pada pertandingan liga dengan menggulung tuan rumah Hudderseld Town 2-0 dalam pertandingan Piala FA Sabtu pekan lalu. (ant/ bali post) Ashley Young (Suara NTB/ist)

Sekretaris KONI Lombok Utara, H. Rubain, Selasa (20/ 2) berharap, Pemda KLU melalui instansi terkait mulai memikirkan keberadaan sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung pengembangan bidang olahraga.

Pasalnya, sarana olahraga standar yang dimiliki terbatas pada olahraga basket dan bulu tangkis yang berada di GOR Mini – Kecamatan Gangga.

“Harapan ke depan Pemda mulai memikirkan pengem-

taram),” sambungnya.

Sementara untuk lari jarak menangan dan lari jarak jauh, Sekretaris KONI melihat potensi asal atlet berada di wilayah timur yakni Kayangan dan Bayan. Referensinya pada ajang lari Maraton yang dilombakan KONI pada HUT KLU beberapa waktu lalu, pelari wilayah timur cukup bersaing dengan pelari marathon dari luar KLU. Perihal lapangan atletik standar yang dibutuhkan, ia Rubaik menjelaskan bahwa prasarana tersebut menyediakan sarana lapangan yang memungkinkan untuk beragam ukuran lari, seperi lari 100 meter dan lari 400 meter. Fasilitas yang dibutuhkan itu belum dimiliki oleh Lombok Utara.

“Selama ini yang membuat prestasi atelt KLU, di samping karena bakat alam, mereka juga direkrut dan digodok oleh PPLP. Sehingga bakat alam yang dipoles pelatihan itu, menghasilkan prestasi,” ujarnya.

Ia optimis dengan adanya sarana dan prasarana yang semakin bagus, atlet-atlet asal Lombok Utara akan mampu bersaing di setiap level kejuaraan. Sarana atletik berperan penting untuk mengukur sejauhmana persiapan daerah dan kemampuan atlet daerah untuk bersaing dengan atlet dari luar yang lebih maju.

“Atletik itu olah raga terukur, 100 meter dan 400 meter itu berapa detik, terukur. Jadi betul-betul kita harus punya

kesiapan yang terukur.”

KONI KLU menyikapi lapangan atletik ini, tidak mematok target tahun kapan.

Tetapi melihat kebutuhan para atlet dan calon-calon atlet masa depan, maka sarana dan prasarana ini diharapkan terangun secepatnya.

Terhadap perkiraan jumlah biaya investasi lapangan atletik yang dibutuhkan, tentu bergantung dari standarisasi lapangan yang dibangun.

Membangun lintasan sintetis biayanya tidak sama dengan membangun lintasan biasa.

“Contoh lintasan atletik yang dibangun di (Lapangan) Gondang, belum bisa memenuhi seluruh ukuran yang dibutuhkan,” demikian Rubain. (ari)

(Suara NTB/ari)

H. Rubain

Zigi Tak Boleh Patah Semangat Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan kabar pencoretan Ahmad Zigi Zaresta Yuda dari Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) tak boleh sampai mengendorkan semangat Zigi.

Direktur PT.DMB itu meminta Zigi agar tetap fokus latihan untuk menghadapi event nasional hingga internasional.

“Zigi harus tetap semangat berlatih. Jangan patah semangat, karena kabar pencoretan Zigi dari Pelatnas belum resmi kita terima”ucap H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (20/2) kemarin.

Diingatkan Andy, pihak PB FORKI tak

boleh memandang sebelah mata potensi yang dimiliki atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu. Pasalnya Zigi merupakan aset negara yang selalu mengharumkan nama Indonesia lewat prestasi karate di event internasional.

Khususnya di Asian Games 2018, Zigi punya potensi untuk mengharumkan marwah Indonesia karena memang Zigi pernah meraih medali perak di SEA Games 2017. Tidak hanya berprestasi di SEA Games, Zigi juga selalu ambil bagian di berbagai kejuaraan internasional dan saat ini telah menempati peringkat 20 besar dunia.

Terkait dengan persoalan yang terjadi di Pelatnas, Andy berharap tidak boleh sampai mengorbankan atlet. Karena memang Negara telah melaku-

kan investasi yang cukup besar untuk peningkatan prestasi olahragawan. Khususnya Zigi telah menjalani pelatihan nasional di luar negeri untuk peningkatan pretasi.

“Zigi sudah menjalani pelatnas jangka panjang. Dan ini Investasi yang sangat besar yang dilakukan oleh PB FORKI. Saya berharap Zigi tetap dipakai untuk memperkuat tim Indonesia di Asian Games 2018,” harapnya.

Sebagaimana diberikan sebelumnya bahwa Binpres FORKI NTB, Burhanuddin telah membenarkan bila pihaknya telah mendengar secara lisan kabar pencoretan Zigi dari Pelatnas. Namun demikian pihaknya belum bisa bersikap karena masih menunggu surat resmi dari PB FORKI. (fan)

Tim Bidding PON Tinjau Kesiapan NTB Mataram (Suara NTB) Kesiapan NTB dan Bali untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024 akan diuji oleh pihak KONI Pusat. Kabarnya pihak KONI Pusat akan mengirim tim Bidding PON 2024 ke Provinsi NTB dan Bali untuk melihat kesiapan sarana dan akomodasi pertandingan multi event nasional itu.

K e t u a Bidang Pemb i n a a n Prestasi K O N I N T B , Wibowo B u d i Santoso yang dikonfirmasi Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Selasa (20/2) ke- m a r i n mengatakan tim Bidding PON 2024 akan tiba di NTB tanggal 1Maret hingga 3 Maret mendatang. Kedatangan tim Bidding PON 2024 itu untuk memantau kesiapan sarana olahraga dan akomodasi yang dimiliki NTB dan Bali.

“Tim Bidding PON 2024 akan datang ke NTB tanggal 1 Maret mendatang. Kedatangan mereka untuk melihat kesiapan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON 2024,” ucapnya.

Wibowo yang juga merupakan tim sukses pe-

menangan tuan rumah PON bersama Bali dan NTB tahun 2024 itu menjelaskan bahwa tim Bidding PON 2024 itu terdiri dari pengurus inti KONI Pusat. Sebelum tiba di NTB, tim Bidding akan mengunjungi Bali lebih awal.

Kedatangan tim Bidding ke NTB nantinya untuk melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana olahraga yang ada di NTB. Tidak saja sarana dan prasarana, namun segala akomodasi, seperti hotel untuk penginapan atlet akan menjadi penilaian tim Bidding PON sebelum menetapkan NTB dan Bali sebagai tuan rumah bersama PON 2024.

Terkait kedatangan tim Bidding tersebut, pihak KONI NTB kata Wibowo sudah mempersiapkan segala hal yang terkait terkaitan dengan kesiapan NTB menjadi tuan rumah bersama Bali. Salah satu yang disiapkan adalah menteri untuk bahan presentasi KONI NTB dalam hal kesiapan tempat yang akan digunakan untuk pertandingan.

Menurut Wibowo, NTB telah memilih sedikitnya 16 cabor yang bisa dipertandingkan di PON 2024. Sisanya sekitar 35 cabor lainnya akan dipertandingkan di Bali. Sebanyak 16 cabor yang akan dipertandingkan di NTB nantinya adalah muay thai, karate, tinju, tarung derajat, motor, berkuda, aero sport, takraw, kempo, catur, bridge, drama band, voli pasir, futsal dan atletik. Belasan cabor itu akan dipertandingkan di sejumlah tempat di kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 21 Februari 2018

UIN Mataram Segera Luncurkan Galeri Investasi Syariah Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram segera memiliki galeri investasi syariah.

Rencana launching keberadaan galeri investasi syariah direncanakan pada akhir Februari ini. Galeri investasi syariah merupakan hasil kerjasama antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan UIN Mataram.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Ahmad Amir Aziz, Selasa (20/ 2) menjelaskan, pendirian galeri Investasi syariah bertujuan untuk menambah investor baru dan memberikan edukasi pasar modal di lingkungan akademisi, maha-

siswa dan masyarakat sekitar.

Sarana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendidik para mahasiswa terkait dengan ekonomi syariah dan pasar modal. Masih sedikitnya pemahaman dari investor maupun calon investor terhadap pasar modal syariah,maka kampus menjadi tempat di mana para generasi muda berkumpul, sehingga nantinya mereka dapat menyebarkan kembali pemahaman pasar modal.

Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi, tambahnya, menjadi problem yang patut mendapat perhatian.

Hal ini dapat terjadi karena

ketidaktahuan masyarakat akan perusahaan sekuritas.

Tidak hanya itu, kekurangberanian dalam menghadapi risiko saham, atau banyaknya dana yang dibutuhkan untuk melakukan investasi di pasar modal. “Galeri ini kita harapkan untuk terus mendidik anak-anak kita yang mahasiswa, agar mereka punya kesadaran pasar modal yang baik, khususnya pasar modal syariah,” ujarnya, Senin (19/2).

Ia berharap mahasiswa dapat semakin memahami apa saja produk dari pasar modal, minimal satuan pembelian saham, bagaimana berinvestasi di pasar modal, kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. (dys)

SALON

LOWONGAN

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Vo u c h e r 2 0 % , i n b o x / WA : 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREA TMENT TREATMENT TMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngknbkasjrwatmncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SP A SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SP A : Refresing Body, SPA Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOT A MTR, dptkn TOYOTA Prgram Khusus blnAgsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Halaman 12

Mutasi Kepala SD Diharapkan Bisa Jaga Mutu Sekolah Mataram (Suara NTB) – Mutasi kepala SD negeri dan promosi guru menjadi kepala sekolah SD dilakukan Senin (19/2) sore lalu di aula SMPN 2 Mataram. Mutasi itu dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala SD di sejumlah sekolah. Adanya pengisian dan pergeseran sejumlah kepala sekolah, diharapkan mutu sekolah tetap terjaga.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Sudenom, S.Pd., Selasa (20/2) mengatakan, guru yang promosi menjadi kepala sekolah sudah memenuhi syarat melalui assessment, tidak lepas juga dari pengawasan tim yang sudah bekerja. Salah satu syaratnya juga harus sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah (cakep) nasional. “Kalau belum punya sertifikat cakep nasional, ndak bisa dia menjadi kepala sekolah,” katanya.

Pertimbangan kualitas menurut Sudenom menjadi pertimbangan promosi guru menjadi kepala sekolah. Ada delapan guru yang dipromosi.

Sudenom menekankan, kualitas mereka sudah teruji pada seleksi cakep nasional itu.

HILANG HILANG BPKB R2 SUZUKI DR5475HJ NOKA/NOSIN : MH8BG41CACJ-757529/ G420-ID-818309 AN. AHMADI HILANG DISEKITAR KAYANGAN LOMBOK UTARA

“Pada cakep nasional, seminggu digodok dan dilakukan ujian akhir, siapa yang lolos maka kualitasnya sudah bagus, ada beberapa hal yang dites, seperti kemampuan bermasyarakat, mengelola sekolah, sudah jelas itu berkualitas kalau sudah lolos cakep,” klaimnya.

Sudenom berharap, para kepala sekolah itu dapat mengubah sekolah dan meningkatkan mutu sekolah.

Mereka juga diharapkan dapat menjaga kondusivitas sekolah. Terlebih lagi saat ini dalam masa persiapan murid mengikuti ujian sekolah. Para kepala sekolah itu memiliki tantangan mempertahankan kejujuran. “Harus dipertahankan, harus tidak disepelekan masalah kualitas dan prestasi, artinya mutu sekolah harus dijaga oleh kepala sekolah,” tegas Sudenom.

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR5464CP NOKA/NOSIN : M H 1 J F W 11 4 G K 3 5 8 8 8 5 / JFW1E-1360404 AN. ZAINI HILANG DISEKITAR JL. BRAWIJAYA KOTA MATARAM

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

HILANG STNK R2 YAMAHA DR2063CI NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ7743138/ 1KP774261 AN. NI MADE ASTRI PUTRI HILANG DISEKITAR KANTOR DUKCAPIL LOTENG

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

HILANGSTNK R2 HONDA DR4951HV NOKA/NOSIN : M H 1 J F T 11 6 K 0 4 5 0 0 1 / JFT1E-1046078 AN. HAMID RUKDIMAN HILANG DISEKITAR JL. RAYA GUNUNGSARI LOBAR

PURI MAMA MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HILANG BPKB R2 HONDA DR2144BK NOKA/NOSIN : MH1JB1158K019879/JBBIE1018033 AN. JERO MARTA HILANG DISEKITAR SELAGALAS KOTA MATARAM HILANG STNK R4 NISSAN LIVINA DR1089AT NOKA/ NOSIN : MHBG3CG1FDJ002316/HR15920340C AN. DRS. ABIDIN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

ALLEA GALERI GALERI,, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Adanya pergeseran sejumlah kepala sekolah, juga diharapkan bisa menjaga mutu sekolah. Apalagi Kota Mataram, kata Sudenom merupakan barometer pendidikan. “Mudahan tetap terjaga kualitas dengan formasi kemarin, sudah bagus dilihat, karena kita pilih yang benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Guru yang promosi menjadi kepala sekolah tidak langsung mengisi posisi SD yang kosong. Sudenom menjelaskan, pengisian disesuaikan dengan kemampuan kepala

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SP A SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

(Suara NTB/dok)

H. Sudenom sekolah. Karena itulah juga dilakukan pergeseran posisi kepala sekolah. Kepala sekolah yang lama mengisi posisi di SD yang relatif besar.

Selain promosi guru menjadi kepala sekolah dan pergeseran posisi kepala sekolah, pada mutasi kemarin juga dilakukan promosi kepala sekolah menjadi pengawas. “Ada beberapa kepala sekolah yang promosi menjadi pengawas,” pungkas Sudenom. (ron)

SALON SALONMUSLIMAH SY AFIRA Melayani Face SYAFIRA Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaMtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 21 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 21 Februari 2018

Halaman 14

Festival Pesona ’’Bau Nyale’’ 2018 Dimulai Praya (Suara NTB) Gelaran Festival Pesona Bau Nyale tahun 2018, resmi dimulai. Ditandai dengan kick off kegiatan, di Pantai Seneq, Kuta, Pujut, Lombok Tengah (Loteng) yang diisi dengan temu kreatif para pelaku wisata serta awak media, Selasa (20/2) sore kemarin.

Festival dibuka Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, bersama Kepala Dinas Pariwisata NTB, H.L.Moh. Faozal, S.Sos, M.Si. Hadir pada acara tersebut, GM PT.AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, Kepala Disparbud Loteng, H.L. Putria, Kapolres Loteng, AKBP Kholirur Rochman, S.H.SIK.M.H., dan beberapa pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Para pelaku, kreatif wisata di Pulau Lombok juga hadir.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada wartawan mengungkapkan, rangkaian kegiatan Bau Nyale sendiri oleh masyarakat sudah sejak awal Bulan Februari digelar. Namun secara resmi, event yang tahun ini masuk ke dalam kalender event Wonderfull Indonesia, baru dimulai saat ini.

Ia menjelaskan, total ada 11 kegiatan yang akan digelar hingga puncak perayaan pada tanggal 6 dan 7 Maret mendatang.

Di mana setelah kick off dilakukan akan diikuti dengan Volley Ball Competition, presean, pemilihan Putri Mandalika, surfing contest, Mandalika World Music

Festival, Mandalika Fashion Carnival dan parade budaya sampai kampung kuliner.

Di samping kegiatan utama tersebut, ada juga beberapa kegiatan pendukung yang berskala lokal. ‘’Seluruh event atau kegiatan yang digelar selama Festival Pesona Bau Nyale berlangung, skalanya sekarang minimal skala nasional,’’ terangnya.

Misalnya, untuk Volley Ball Competition yang digelar di kawasan Pantai Kuta mulai 24 Februari sampai 1 Maret mendatang, itu selain diikuti perwakilan dari seluruh provinsi.

Beberapa tim dari mancanegara juga sudah mengkonfirmasi diri akan ikut berkompetensi.

Begitu pula untung surfing contest, peserta tidak hanya peselancar nasional juga ada yang dari mancanegara. ‘’Dengan keterlibatan peserta mancanegara disejumlah event pada Festival Pesona Bau Nyale tahun ini, diharapkan bisa semakin mengenalkan event budaya masyarakat ini ke luar negeri,’’ ujarnya.

Event Bau Nyale sendiri merupakan event pembuka dari sekitar 100 event pariwisata yang masuk kalender wonderfull Indonesia event tahun ini. Sehingga diharapkan, event Bau Nyale ini bisa memberikan kesan terbaik bagi masyarakat, khususnya lagi wisatawan mancanegara. Dengan begitu, pariwisata Loteng dan NTB lebih luas lagi semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Dan, semakin menambah minat wisatawan untuk datang dan berkunjung di Loteng. (kir/*)

Pejabat lingkup Pemprov NTB, Lombok Tengah, pelaku pariwisata pose bersama pada acara Kick Off dan Temu Kreatif di Pantai Kuta, Selasa (20/2) sore.

Kegiatan kick off dan temu kreatif Festival Bau Nyale 2018 di Pantai Kuta, Selasa (20/2) kemarin.

Kegiatan Kick Off dan Temu Kreatif Festival Bau Nyale di Pantai Kuta, Selasa (20/2).

Ribuan warga saat bau nyale di Pantai Seger Kuta Lombok Tengah tahun lalu

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 21 Februari 2018

Tak Tuntas Akhir Maret

Kontraktor Proyek Lanjutan IC Terancam Di-”blacklist” Mataram (Suara NTB) – Kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Islamic Center (IC) lanjutan 2017 terancam diblacklist jika sampai akhir Maret mendatang tak mampu menuntaskan pekerjaannya. Kontraktor yang mengerjakan proyek itu, PT. Ditaputri Waranawa dengan harga penawaran sebesar Rp 9,292 miliar itu telah dikenai denda Wedha Magma Ardhi sejak akhir Desember lalu.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP menyatakan telah diberikan perpanjangan waktu kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 90 hari. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/pmk.05/2015 tentang perubahan atas PMK Nomor 194/ pmk.05/2014 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. ‘’Kita lihat perkembangannya ini memang khusus untuk IC, kita kasih dia 90 hari. Kita lihat tingkat kesulitan pekerjaan. Kita lihat juga persoalan mereka. Tapi risikonya, denda tetap berlaku,” kata Ardhi ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (20/2) siang.

Ia menyatakan, penyelesaian pekerjaan proyek tersebut tinggal sedikit. Pengerjaan kolam air mancur di depan IC itu sudah selesai. Namun, air belum mancur. Pihaknya berharap pekerjaan itu tuntas sebelum Maret mendatang. Sehingga, kontraktor tak kena blacklist. Ia menjelaskan, kontraktor yang mengerjakan proyek ini terjadi persoalan di internal mereka. Sehingga berakibat terhadap pelaksanaan proyek di lapangan tak dapat tuntas hingga akhir 2017.

“Kalau mereka sampai 90 hari tak selesai, maka dia akan kena blacklist. Mungkin kita akan hitung berapa kekurangan yang belum bisa dikerjakan. Kalau ada selisih dengan nilai yang kita bayar, misalnya, maka dia wajib mengembalikan,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB ini menambahkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek lanjutan IC 2017 sudah memperingati kontraktor tersebut. Ia mengatakan, jika surat peringatan PPK tak digubris maka maka dapat berujung blacklist.

Terkait dengan pelaksanaan proyek tahun 2017, Ardhi menyatakan rata-rata selesai pada 2017 lalu. Namun ada yang molor seperti proyek lanjutan IC tersebut. Tahun 2017, Dinas PUPR melaksanakan proyek yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebanyak 121 paket senilai Rp 612,8 miliar lebih.

Dari seratusan paket proyek tersebut, paling banyak merupakan proyek percepatan jalan tahun jamak yang akan tuntas 2018 ini.

Untuk mencegah molornya pengerjaan proyek pada 2018 ini, Ardhi mengatakan sudah meminta semua PPK di lingkup Dinas PUPR. Mereka harus memastikan bahwa tenaga ahli dari kontraktor maupun konsultan pengawas benar-benar mumpuni. Tenaga ahli yang mereka miliki harus dipastikan kapabel di bidangnya.

Tenaga ahli, terutama bagi konsultan pengawas harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam dokumen penawaran. Jika tidak, maka harus ada usulan dari kontraktor atau rekanan dan konsultan pengawas untuk permohonan persetujuan kepada PPK mengenai penggantian tenaga ahli. ‘’Rata-rata memang salah satu penyebab peran konsultan pengawas harus lebih didorong. Mereka harus lebih berani, cekatan mengantisipasi kesalahan-kesalahan pekerjaan. Karena dalam pengarahan Menteri PUPR dalam pembukaan Kongres 2018, beliau mengatakan bahwa dengan terjadinya 13 kecelakaan konstruksi di Indonesia salah satu faktor kurang efektifnya konsultan pengawas,’’ katanya. (nas)

Tak Bisa Diputuskan Sendiri Dari Hal. 1 Yakni Bupati Sumbawa dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya, komposisi kepemilikan saham Pemda di PT. DMB adalah 40 persen Pemprov, 40 persen KSB dan 20 persen Sumbawa. ‘’Kalau misalnya DMB mengeluarkan atas nama provinsi suatu keputusan.

Tiba-tiba yang pemegang saham 60 persen ndak mau, kan ndak berlaku. Jadi itu harus ada RUPS,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai membuka kegiatan di Islamic Center, Selasa (20/2) siang.

Ia mengatakan, para pemegang saham sudah diundang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Kamis (15/2) lalu. Namun, dua pemegang saham yakni KSB dan Sumbawa tidak hadir. Sehingga, DMB sudah diminta untuk mengundang lagi para pemegang saham untuk melakukan RUPS-LB. ‘’Jadi semua itu harus melalui RUPS, termasuk opsi menggunakan JPN. Karena kalau misalnya saya mengeluarkan surat kuasa, nanti JPN nanya gubernur kan cuma punya saham 40 persen.

Yang 60 persen setuju nggak?

Kalau tak ada persetujuan oleh RUPS, ndak ada artinya juga,’’ katanya.

Terpisah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan tidak bisa hanya gubernur yang memutuskan perihal penagihan uang hasil penjualan saham itu. Pasalnya, gubernur merupakan salah satu dari tiga entitas Pemda yang menjadi pemegang saham PT. DMB.

“Beliau juga bukan pemegang saham mayoritas.

Pemprov 40 persen, KSB 40 persen dan Sumbawa 20 persen. Sehingga harus disepakati di RUPS, mekanisme apa yang dipakai untuk menagih,’’ kata Rosiady dikonfirmasi usai dipanggil gubernur di ruang kerjanya bersama Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM. Jika pemegang saham yakin dengan surat jaminan bahwa hasil penjualan saham itu akan diterima DMB pada Maret mendatang maka mungkin tidak sampai menggunakan JPN. Pasalnya, Direktur Utama PT. DMB, Andy Hadianto, SH, MM kata Sekda, sudah menyampaikan bahwa PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) akan memberikan uang hasil penjualan saham itu pada Maret mendatang.

Sekda menyatakan, gubernur meminta supaya DMB segera mengundang kembali para pemegang saham untuk melaksanakan RUPS-LB. RUPS-LB ini merupakan forum untuk mengambil keputusan strategis bagi tiga pemegang saham. Termasuk mengenai uang hasil penjualan saham yang sudah masuk di rekening DMB sekitar Rp 61 miliar lebih. Apakah akan dibagi habis ke tiga pemegang saham atau dibiarkan dulu sambil menunggu masuknya hasil penjualan saham yang lain. Saham DMB sebesar 6 persen tersebut dijual dengan harga lebih dari Rp 400 miliar. (nas)

Siap Hadapi Gugatan Dari Hal. 1 termasuk dalam hal penetapan tersangka jika dalam perjalanan penanganan perkara ada Standard Operational Procedure (SOP) yang dianggap tak dipatuhi penyidik. Bisa jadi dalam kasus BPR ini ada prosedur yang dianggap tidak sesuai, sehingga diajukan praperadilan dan itu menurutnya menjadi hak tersangka.

Pihaknya dalam posisi pasif menunggu jadwal sidang dan menjawab materi permohonan praperadilan pemohon setelah masuk pokok perkara nanti. ‘’Kami Kejati NTB sebagai termohon akan tetap

mengikuti persidangan praperadilan tersebut sampai selesai,’’ jelasnya.

Ditanya sikap dan tanggapannya ada empat poin yang jadi alasan praperadilan? Dedi tidak bisa menjawab. Sebab jawaban resmi akan disampaikan di muka persidangan nanti.

Tersangka kasus merger PT. BPR NTB resmi mengajukan praperadilan, Senin (19/2) lalu ke Pengadilan Negeri Mataram.

Sedikitnya empat poin alasan dibeberkan, terkait penilaian tidak sahnya penetapan tersangka oleh Kejati NTB. (ars)

DKPP RI Sidangkan Gugatan Pasangan Dianul Hayezi-Sri Sudarjo Dari Hal. 1 Sidang gugatan Pemilu yang digelar di ruang sidang Bawaslu NTB, dipimpin langsung oleh Ketua DKPP, Dr. Hariono. Sidang dengan agenda pemeriksaan dihadiri oleh mantan bakal paslon, Dianul Hayezi - Sri Sudarjo, serta para tergugat yakni Ketua dan anggota Bawaslu serta Ketua dan anggota KPU NTB, termasuk saksi-saksi dari para pihak.

Ketua DKPP setelah mendengarkan keterangan tergugat dan pengugat, akhirnya memutuskan untuk memerintahkan kepada para pihak membuat satu buah kesimpulan masing-masing dalam tempo waktu satu minggu ke depan. Kemudian kesimpulan itu diserahkan ke DKPP, untuk dilanjutkan dengan sidang putusan. ‘’Semua sudah kita dengar keterangannya, kita berikan waktu tujuh hari.

Setelah itu baru kita sidang intern, lalu rapat pleno putuskan di DKPP,’’ terang Hariono saat dikonfirmasi usai menutup sidang.

Ketika ditanya, apa implikasi dari sidang gugatan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut apa bila diterima dan terbukti terjadi pelanggaran? Apakah pasangan Dianul Hayezi-Sri Sudarjo ini kemudian akan bisa ikut Pilkada NTB 2018 yang tahapannya sudah memasuki masa kampanye?

Hariono dengan tegas mengatakan bahwa keputusan DKPP tidak sampai akan mengakomodir untuk bisa ikut atau tidak sebagai peserta Pilkada.

Namun pihaknya lebih fokus pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. ‘’Belum tentu, kita tidak memutuskan sampai akomodir. Hanya sebatas pada ada pelangaran atau tidak. Kalau ada pasti ada sanksi

berat, bisa sampai sanksi pemecatan,’’ terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, pasangan Dianul Hayezi-Sri Sudarjo selaku penggugat mengatakan, pihaknya berharap putusan DKPP ini bisa menetapkan dirinya sebagai peserta Pilkada NTB 2018. ‘’Kami bisa ditetapkan sebagai paslon. Kalau ada putusan lain, maka kami akan menunggu, karena yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu telah melanggar aturan,’’ jelasnya.

Menurut pengakuan Sri Sudarjo bahwa ia menduga ada skenario konspirasi untuk menjegal pasangan ini untuk ikut sebagai peserta Pilkada NTB 2018. Hal itu terbukti dari proses pelayanan dari KPU dan Bawaslu yang ia terima di luar jalur aturan. ‘’Harusnya kami disidangkan, tapi tidak ada. Harusnya ada putusan, bukan keputusan. Karena itu kami menduga ada kesengajaan menghilangkan hak kami. Oleh karena itu ini sidang kode etik, atas sikap KPU dan Bawaslu yang melanggar peraturan,’’ katanya.

Jadi jelasnya, tanggung jawab dan wewenang yang ada di tangan mereka tidak dilakukan. ‘’Untuk itu kita meragukan kemandirian dan profesionalitas KPU dan Bawaslu NTB sebagai penyelenggara,’’ ujarnya.

Diketahui bahwa pasangan ini dinyatakan persyaratan dukungan sebagai paslon Cagub dan Cawagub NTB dari jalur independen tidak memenuhi syarat oleh KPU, setelah melalui pemeriksaan. Lantas keberatan pasangan ini terhadap keputusan KPU tersebut diteruskan ke Bawaslu dan ternyata tidak mendapatkan respons. Karena Bawaslu menganggap itu bukan gugatan Pemilu. Melainkan gugatan pidana, yakni kehilangan sejumlah dukungannya. (ndi)

PT. BKI akan Bebaskan Lahan, Warga Direlokasi Dari Hal. 1 Sementara di sektor pertanian, bahwa kawasan pertanian akan dikembangkan. BKI dalam hal ini tidak merekomendasikan persawahan. Melainkan areal yang nantinya didukung adalah kawasan peternakan dan perkebunan, karena kawasan itu dijadikan penyangga dalam aktivitas jangka panjang Global Hub. ‘’Bandar Kayangan ini akan menjadi kawasan strategis. Membutuhkan waktu (pengerjaan) yang cukup lama.

Ada tiga kegiatan utama yang akan dikembangkan yaitu pelabuhan, kilang minyak, dan industri. Ini bisa mengangkat ekonomi Indonesia. Selain itu juga akan dikembangkan perdagangan dan permukiman,’’ papar Ferrianto.

BKI setidaknya mencatat, di perairan Lombok Utara yang akan menjadi

areal Global Hub telah dilewati oleh setidaknya 40 kapal besar. Sayangnya, kapal-kapal itu selama ini hanya numpang lewat saja. Kapal-kapal inilah yang nantinya akan ditarik dan berlabuh di areal Bandar Kayangan untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Sebab keberadaan Global Hub, tidak ansih untuk kepentingan investor melainkan melibatkan partisipasi masyarakat.

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, berharap progres pembangunan Bandar Kayangan ini bisa terus berlanjut. Mengenai areal yang akan dibebaskan tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan Bandar Kayangan. Apalagi warga yang lahan dan perumahannya terpakai akan diberikan kompensasi. ‘’Saat ini tahapan sudah memastikan investor.

Progresnya bagus dan dilaporkan per jam,’’ katanya. (ari)

Gali Aspirasi Masyarakat di Bima (2-habis) Dari Hal. 1 Bicara anggaran pembangunan di NTB ini sebutnya masih sangat kecil.

Setahun hanya Rp 5,5 triliun. Rendahnya APBD ini dikarenakan tidak ada Sumber Daya Alam yang strategis.

Jika Allah SWT memberikan kesempatan Pak Ali memimpin NTB ke depan, maka pertumbuhan yang ada harus bisa menciptakan perubahan.

Perubahan yang berkualitas dan terjadi pemerataan kemajuan.

Selanjutnya, ditegaskan menjadi pemimpin itu tidak boleh anti kritik.

Pemimpin justru butuh kritik. ‘’Kalau ada pemimpin antri ktitk jangan disalahkan, seolah pemimpin disangkar emas tanpa salah. Tapi bagi kita, kita ingin bangun masyarakat yang kritis,’’ paparnya. Menjadi kepala daerah katanya, tidak boleh mengandalkan partisipasi masyarakat saja dalam pembangunan. Tapi berikan rakyat ruang kritk dan koreksi.

Menjadi calon kepala daerah, sambung Ali Dachlan dalam proses kampanye ini ia tidak mau menipu. ‘’Saya tidak mau keluarkan kata saya berisi penipuan. Itu bukan sifat saya,’’ katanya. Membaca masyarakat di Pulau Sumbawa ini sudah dibarengi dengan survei. Sebanyak 82 persen warga Sumbawa ingn segera terbentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). ‘’Tidak usah lihat saya ini orang mana, Indonesia akan cepat maju kalau provinsi banyak. Ikat Indonesia dengan aspirasi. Kalau mau rakyat pemekaran, mekarkan. Insya Allah keinginan pemekaran itu akan dipelihara rakyat. Berhentilah usulan itu dari atas, tapi dari bawah. Karena apa yang berasal dari bawah akarnya akan lebih kuat karena murni dari rakyat.’’

Lebih jauh soal ekonomi, lanjut Ali Dachlan. Provinsi NTB perlu memiliki lembaga keuangan yang bisa turut memberikan subsidi pinjaman ringan bagi masyarakatnya. Tidak cukup dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah diprogramkan pemerintah pusat. ‘’Memang ada KUR. Tapi serapannya rendah. KUR pusat, kita perlu siapkan juga KUR untuk rakyat dari pemerintah daerah,’’ tegasnya.

Dituturkan Ali BD, ia sudah bertemu dengan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat pada Sabtu lalu. Dikatakan, royalti yang diterima dari PT Newmont dulu yang disebut Butapi KSB mencapai Rp 400 miliar itu disarankan Ali BD bisa di dialokasikan Rp 100 miliar saja untuk membuat lembaga keuangan seperti yang sudah dilakukan di Lotim. Hal ini siap dilakukan Bupati KSB dan menurut Ali Dachlan, KSB akan segera mempelajarinya di Lotim Bidang kesehatan. Kondisi di NTB dinilai masih belum kuat. Sehingga Ali Dachlan telah mempersiapkan beasiswa bagi 100 dokter spesialis tiap tahun. Sudah dikalkulasi anggarannya sekitar Rp 40 miliar. Keinginan be-

sarnya, masyarakat NTB tidak lagi harus pergi ke daerah lain untuk berobat. Seperti yang terjadi selama ini harus dirujuk ke Sanglah. Diperbanyaknya dokter spesialis agar bisa diobati di daerah sendri.

Bidang pendidikan, sebanyak 5.000 beasiswa dipersiapkan dalam setahun.

Anggarannya dihitung hanya Rp 65 miliar. Dengan demikian di NTB akan semakin banyak orang yang cerdas.

Sehingga IPM NTB bisa meningkat.

Ali BD memiliki cara untuk mengatur semua anggaran yang akan dipersiapkan untuk dokter spesialis dan beasiswa pendidikan tersebut. Hal ini telah dibuktkan di Lotim. Ukuran Lotim, menurut bupati yang sedang cuti untuk keperluan kampanye ini anggaran kecil. Langkah yang dilakukan adalah dengan memangkas belanja pegawai sekarang yang kondisi riilnya saat ini sekitar 45 persen.

Daerah lain diyakini lebih besar.

Pemangkasan yang dilakukan adalah untuk biaya-biaya yang tidak produktif. Biaya apel, biaya pesta, biaya rapat, biaya jalan-jalan, biaya menarimenari. Semuanya katanya tidak perlu anggaran. ‘’Selama saya jadi bupati tidak boleh ada nyanyian di pendopo saya selama masyarakat belum bisa nyanyi karena kemiskinan,’’ ungkapnya.

Ditegaskan Ali BD, dua pulau di NTB, Sumbawa dan Lombok harus berkeadilan cara membangunnya. Jika dilihat dari sudut pandang pembangunan infrastruktur jalan, maka semestinya anggaran yang digelontorkan ke Sumbawa ini harus jauh lebih besar.

Kalau aspal jalan Ampenan Kayangan di Lombok panjangnya 75 km. Tapi kalau di Sumbawa, dari Tano sampai Sape ini panjangnya mencapai 260 km.

Sehingga sudah jelas anggaran untuk aspal jalan ini jauh lebih besar.

Hasil penyisiran Ali Dachlan sendiri di beberapa tempat di Pulau Sumbawa, banyak daerah-daerah potensial yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan. Seperti Batu Mega, Batu Rotok dan sekitarnya disebut sebagai salah satu daerah potensial namun belum ada pengaspalan.

Pada akhir dialognya, Ama Elo ini mengatakan, ‘’Saya datang ke sini, saya tidak katakan pilih saya. Bagi saya , tugas saya menegakkan keadilan. Semua adalah saudara. Bukan jabatan yang saya bawa mati tapi persaudaraan sesama muslim ini yang saya akan pertanggungawabkan.’’ ‘’Tidak usah liat saya. Saya bukan orang penting. Saya amaq. Saya akui diri saya tidak ada apa-apanya. Saya sama dengan bapak dan ibu. Tidak boleh remehkan orang. Tetap hidup saya biasa. Saya merasa kikuk diiringi mobil polisi, karena saya tidak biasa.

Dalam perasaan saya, mungkin polisi anggap saya penting. Tapi saya tidak penting. Saya tidak akan berubah, karena saya tidak membanggakan jabatan.

Saya hanya jalankan perintah Tuhan,’’ ujarnya. (rus/*)

Halaman 15

Kementerian PUPR Undur Penyusunan FS ”By Pass” Lembar – Kayangan Mataram (Suara NTB) – Penyusunan feasibility study (FS) rencana pembangunan jalan by pass Lembar – Kayangan diundur tahun depan. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga akan menyusun FS jalan port to port tersebut pada 2019 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (20/2) siang. Ardhi mengatakan, berdasarkan informasi terakhir dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bahwa pemerintah pusat akan mulai menyusun FS-nya tahun depan.

Jika penyusunan FS dilakukan tahun 2019, maka Detailed Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan disusun tahun berikutnya, yakni 2020. Sehingga, jika dianggap layak sesuai FS dan Amdal, maka pembangunan fisik jalan dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur ini kemungkinan akan terwujud 2021.

Untuk mempercepat pembangunan proyek ini. Pihaknya pernah sepakat membantu menyusun Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (Amdal). Namun, FS saja belum rampung dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Setelah FS rampung maka dilanjutkan dengan penyusunan DED. Awalnya, penyusunan FS akan dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTB. Namun, Ardhi mengatakan tak mengetahui secara pasti alasan harus dilakukan Ditjen Bina Marga. Meskipun baru sebatas penyusunan FS, namun rencana pembangunan jalan tetap berproses.

Pembangunan jalan layang sepanjang 103 km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. Masterplan atau FS dan DED merupakan tanggungjawab Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya bertanggungjawab membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Jalur pembangunan jalan ini rencananya ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, by pass itu akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide, Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)

Komitmen Pilkada Damai Tanpa Hoaks Dari Hal. 1 Dia menjelaskan rujukan hukum jeratan pembuat berita hoaks dalam UU RI No 19/2016 tentang perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang ITE. Deras arus informasi melalui media internet memungkinkan berita yang tidak akurat atau bahkan cenderung fitnah mudah menyebar. ‘’Di zaman ini, ruang komunikasi itu tidak terbatas, baik waktu maupun tempat. Ngobrol-ngobrol bisa bikin berita, yang mencaci orang, yang menyebar kebencian, bisa saja menjadi sebuah berita,’’ jelasnya.

‘’Buatlah berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan membuat berita bohong atau semacamnya,’’ imbuh Firli.

Upaya yang dilakukan kepolisian untuk menangkal hoaks antara lain, mengintensifkan patroli siber dengan mengerahkan cybertroops, dan tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, H Ahmad Sukisman menjelaskan, untuk menangkal hoaks, wartawan memiliki pedoman UU RI No 40/1999 tentang Pers. Selain itu juga dengan sistem produksi berita yang mengacu pada kode etik dan kaidah jurnalistik. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 21 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

MENU ANDALAN - Salah satu menu andalan Golden Palace Hotel Lombok dalam promo ‘’February Food’’ yang siap memanjakan lidah pengunjungnya.

’’February Food’’ Promo Mengkhawatirkan, Penyusutan Lahan Pertanian di Lobar di Golden Palace Hotel Lombok Giri Menang (suara NTB) – Penyusutan lahan pertanian produktif di Lombok Barat (Lobar) cukup mengkhawatirkan.

Pasalnya, hampir tiap tahun puluhan ribu hektar lahan pertanian dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan.

Lahan Pertanian ini banyak tergerus oleh pembangunan infrastruktur seperti proyek perumahan, akses jalan dan bangunan lain. Sementara untuk melindungi lahan produktif tersebut belum ada aturan main berupa perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dibuat oleh Pemda Lobar.

Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. Muhur Zokhri, Selasa (20/2). “Alih fungsi lahan pertanian (produktif) yang dianggap mengkhawatirkan terjadi di sejumlah daerah, tapi alih fungsi lahan ini dibolehkan mengacu Perda nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW,” kata Muhur. Dalam Perda ini jelasnya sudah ada semacam arahan pengelolaan secara umum. Kemudian ada pengaturan zonasi, di beberapa wilayah Lobar telah ditetapkan arahan pola ruangn-

ya ada yang ditetapkan untuk pengembangan pertanian, perumahan, jasa dan perdagangan kemudian untuk pengembangan industri serta pariwisata.

Untuk pengembangan perumahan di lokasi lahan produktif sendiri, dalam Perda telah diatur namun khusus di beberapa wilayah tertentu, misalnya Labuapi, Kediri dan Gerung memang arahan pola ruangnya ada untuk perumahan. Hanya saja perlu pengaturan, dan penataan sehingga sektor-sektor ini berjalan beriringan, tidak tumpang tindih.

Seperti alih fungsi lahan di jalur BIL, yang menurut aturan tidak dibolehkan, menurut Muhur bukan tidak boleh. Namun demikian akan ditata mengacu aturan, sebab jalur ini Bypass tentu ada aturan yang mengatur seperti jarak pembangunan dari pinggir jalan, tentu ini kewenangan di instansi terkait.

Apakah pembangunan di jalur BIL II itu tidak melanggar dari sisi kajian teknis pertanian, menurutnya tidak, sebab wilayah-wilayah ini termasuk dalam kecamatan yang memang ada arahan pola ruang untuk perumahan sehingga di-

(Suara NTB/her)

LAHAN PRODUKTIF - Lahan pertanian produktif yang tergerus pembangunan di salah satu kecamatan di Lobar. jadikan bahan pertimbangan untuk membolehkan. Menurutnya, kawasan BIL ini sendiri menjadi salah satu pusat petumbuhan ekonomi. Sebab dengan terbangunnya akses jalan akan menarik sumber pertumbuhan ekonomi yang lain.

Lantas bagaimana dengan aturan Perda LP2B yang nantinya dibentuk? Menurutnya penyusunan LP2B ini akan disandingkan perda RDTR kota Gerung yang sedang di godok.

Diakuinya, saat ini Perda RDTR kota Gerung dan perda LP2B belum ada. Pihaknya sendiri sudah mempersiapkan rancangan Perda LP2B tahun ini agar

bisa masuk Prolegda.

Pihaknya sudah menyiapkan penyusunan naskah akademis melibatkan Unram. Sejauh ini naskah tersebut sudah tersusun, selanjutnya naskah akademis ini sebagai bahan laporan ke bupati, sekda dan pihak terkait, termasuk ditujukan ke DPRD. Setelah itu barulah diajukan masuk ke perencanaan penyusunannya.

Naskah akademis ini akan menjadi bahan isi dari rancangan perda tersebut. “Kita akan upayakan Perda LP2B ini selesai tahun ini, namun kita perlu menunggu Perda RDTR ini keluar dulu,”imbuhnya. (her)

Pengembangan 12 Gili, Mori Hanafi Optimis Daerah Diuntungkan

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Bakal Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm menegaskan keinginannya untuk melihat daerah NTB mendapatkan keuntungan dari rencana investasi PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) di 12 Gili di NTB. Keinginan itu disampaikan Mori saat berbincang dengan wartawan menyangkut rencana investasi PT. TWBI di 12 gili.

Mori menegaskan, catatan yang harus dikedepankan dalam proses investasi ini adalah kewajiban investor untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Jika seluruh ketentuan sudah dipatuhi, Mori meyakini pengembangan ini akan membawa hasil yang menggembirakan bagi pelaku usaha dan masyarakat NTB pada umumnya. “Dengan adanya pengembangan terhadap 12 gili ini pasti akan semakin menarik wisatawan nasional,” ujarnya.

Tidak hanya wisatawan nasional, Mori juga meyakini wisatawan mancanegara akan semakin banyak yang berdatan-

H. Mori Hanafi

gan ke gili-gili yang sudah dikembangkan. Sebab, biasanya wisatawan mancanegara membutuhkan konsep tata kelola pariwisata yang profesional.

“Dan jika 12 gili itu dikembangkan, maka pilihan destinasi wisata di NTB akan semakin beragam. Ini tentu saja akan semakin memperkuat brand kita, yaitu Lombok dan Sumbawa sebagai destinasi wisata kelas dunia,” tegas Mori.

Mori menerangkan, kehadiran tulis atau wisatawan ke daerahdaerah wisata di NTB akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTB. “Daerah diuntungkan berkali-kali dengan datangnya turis-turis. Ada retribusi dan pajak hotel dan restoran yang akan kita dapat,” sebutnya.

Menurutnya, retribusi hotel dan restoran hanya salah satu dari sekian banyak manfaat ekonomis yang diperoleh. Selain itu, ada pula manfaat lainnya berupa terangkatnya kehidupan masyarakat di berbagai lapisan.

Mori menegaskan, konsep pengelolaan destinasi wisata yang melibatkan peran masyarakat lokal mutlak harus diterapkan di 12 gili nantinya.

Masyarakat lokal harus dilibatkan agar mereka tidak hanya menjadi penonton di tengah perputaran uang dari bisnis pariwisata di gili-gili tersebut.

“Karena itu desain pengelolaannya nanti tentu harus dievaluasi secara serius oleh Pemprov NTB. Bila perlu, harus lebih baik dari Kawasan Mandalika, khususnya dalam model pengembangan serta pelibatan masyarakat setempat,” tegas Mori.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT.

TWBI tertarik berinvestasi besar di NTB. Sebanyak 12 gili di Pulau Lombok dilirik untuk pengembangan resort. Rencana investasi perusahaan yang terafiliasi dengan sosok pengusaha Tomy Winata ini mulai memasuki tahapan penjajakan dengan pemerintah daerah.

Bahkan, rencana itu telah disampaikan oleh pihak perusahaan, langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariyadi, M.Si. Adapun 12 gili yang dincar perusahaan pengembang pariwisata nasional ini diantaranya, Gili Gede, Gili Golek, Gili Asahan, Gili Layar, Gili Rengit,

Gili Anyaran, Gili Lontar, Gili Poh, Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Sudak, dan Gili Kedis.

Perusahaan ini, kata Gita, ingin mengembangkan resort dengan konsep pariwisata terpadu. Antara bahari, pariwisata dan pelestarian. Total 600 hektar luas areal yang dibutuhkan perusahaan. Pengembangan pariwisata tidak dilakukan seperti investasi biasanya.

Gita mengatakan, TWBI menginginkan 12 gili tersebut menjadi Mandalika kedua di Pulau Lombok. Seperti diketahui, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi perhatian lantaran akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata berkelas dunia. (aan/*)

Mataram (Suara NTB) Optimis dengan promo menu makanan di setiap bulannya yang selalu diminati para tamu yang berkunjung, Executive Chef Muchlis Affandi kembali menciptakan kreasi menu makanan terbaru di bulan Februari dan Maret. Menu kali ini sangat lengkap dan bervariasi dari Asian, Indonesian, dan Western.

Untuk menu Asian adalah Fried Kwetiau Japanese Sauce yaitu perpaduan masakan Jepang dan China yang identik dengan Mie Kwetiau diberikan saos Teriyaki khas negeri Sakura kemudian disajikan dengan Chicken Katsu dan Boiled Egg. Menu Indonesian untuk bulan ini adalah Sate Klomoh yaitu sate yang terbuat dari daging sapi empuk yang diberikan bumbu rempah – rempah dan disajikan lengkap dengan nasi putih dan sambal.

Menu ketiga merupakan Menu Western yaitu Grilled Fish Citrus Salsa yang sesuai namanya maka menu dengan bahan utama ikan ini dimasak dengan cara dibakar dengan pisang dan dimarinasi dengan bumbu khas Eropa kemudian disajikan dengan prawn puree. “Ketiga menu tersebut dibandrol mulai dari harga Rp. 35.000/net/porsi, jadi harga yang diberikan sudah sangat terjangkau untuk menu yang tentunya sangat unik dan juga nikmat di lidah,” tutur Chef Muchlis.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan

Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat meng-

hubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)