Edisi Selasa 21 Januari 2020 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SELASA, 21 JANUARI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 261 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penuhi ’’Passing Grade’’ CPNS 2018

28 Pelamar Tidak Perlu Ikut SKD Mataram (Suara NTB) Sebanyak 28 pelamar kategori P1/TL CPNS Pemprov NTB tahun 2019 diwajibkan mencetak dan mengesahkan kartu ujian meskipun tidak ikut seleksi kompetensi dasar (SKD).

Pelaksanaan SKD direncanakan 27 Januari - 28 Februari 2020 sesuai surat edaran Kepala BKN No. K 26-30/V 205-4/99, tanggal 9 Desember 2019.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP mengatakan, pengumuman nama-nama pelamar P1/TL

CPNS Pemprov NTB berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/34/ M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Januari 2020. Pelamar kategori P1/TL pada

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Dua saksi diperiksa Senin (20/1) kemarin, terkait kelan1234567890123456789012345678901212 jutan penyelidikan kasus rehabilitasi Asrama Haji Em1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 barkasi Lombok. Salah satunya pejabat pengadaan barang 1234567890123456789012345678901212 dan jasa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji.

1234567890123456789012345678901212 Pantauan Suara NTB, pejabat yang diketahui berna1234567890123456789012345678901212 ma Ikhwan Zaenuri itu memenuhi panggilan penyidik se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kitar pukul 10.00 Wita. Ia termasuk saksi yang pertama 1234567890123456789012345678901212 kali merasakan diperiksa di gedung baru Kejati NTB di 1234567890123456789012345678901212 ruang pemeriksaan Pidsus. Sampai pukul 12.00 Wita, 1234567890123456789012345678901212 Ikhwan masih dimintai keterangan.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Selain Ikhwan, di ruangan yang sama, diperiksa juga 1234567890123456789012345678901212 bendahara pengeluaran UPT Asrama Haji Lombok, Iffan 1234567890123456789012345678901212 Jaya Kusuma. Ia dimintai keterangan dengan durasi yang 1234567890123456789012345678901212 sama. Dua saksi diberi kesempatan istirahat sekitar pukul 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 12.30 Wita. Jelang sore kemarin, mereka hadir lagi di ruang 1234567890123456789012345678901212 sama dengan membawa dokumen yang diminta penyidik.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

penerimaan seleksi CPNS Pemprov NTB tahun 2019 dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) di laman sscn.bkn.go.id dan disahkan oleh panitia pada saat pelaksanaan SKD sesuai jadwal masing-masing peserta seleksi CPNS. ‘’Bagi pelamar kategori P1/TL yang tidak mengikuti ujian (SKD, red) wajib mengesahkan KTPU di panitia pada saat pelaksanaan SKD berlangsung,’’ kata Yus di Mataram, Senin (20/1) kemarin.

Ia menyebutkan 28 nama pelamar P1/TL CPNS Pemprov NTB tahun 2019. Yakni, St. Nurhayani, Baiq Nurlaila, Desutri Ulantari, Archipela Astarini, Nisa Yulianingsih, Nisfu Rahayu Mutmainah, Isnaini Oktavia, Anis Fitriani, Bunga Diah Al Azizah, Lia Savitri Romdani.

Kemudian, Hutomo Muhillah Kurnia, Lenny Husandi, Rian Adi Putra Pradono, Suryawahyuni, Jinang Zulfauziah, Tripayana Paramartha, Ivan Widas Andrysagi-

ta, Hari Arfan, Raudatul Asmak dan Widia Andini. Selanjutnya, Dwi Putri Safnurbaiti, Dian Sukma Luliyarti, Mohammad Agung Arifaturrahman Zaini, I Gusti Ayu Intan Naraswari, Yuswanto, Arif Darmawan, Sabriyan Arsyi Rahman dan Zohriatul Munawarah.

Pelamar kategori P1/TL adalah peserta seleksi CPNS 2018 dengan nilai hasil SKD memenuhi passing grade (sesuai dengan PermenPAN-RB 37/2018), akan tetapi dinyatakan

tidak lolos usai proses integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan. Peserta P1/ TL mendapatkan peluang menggunakan nilai terbaik antara hasil SKD Tahun 2018 dan SKD 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB dalam seleksi CPNS 2019.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, total jumlah pelamar di NTB sebanyak 85.870 orang. Dimana, sebanyak 8.248 pelamar dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi.

Bersambung ke hal 15

Pejabat Pengadaan Rehabilitasi Asrama Haji Diperiksa

(Suara NTB/ars)

ABADIKAN - Pendaki mengabadikan keindahan Gunung Baru Jari, anak Gunung Rinjani dari bagian Barat kawah. Bagian timur bibir kawah Danau Segara Anak ini rencananya akan jadi ujung kereta gantung, di luar kawasan zona inti TNGR.

TO K O H Cegah KKN dalam Seleksi KAPOLDA NTB, Irjen. Pol. Drs.Tomsi Tohir M.Si, Senin (20/1) kemarin mengambil sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas Seleksi Pengembangan Polri Sespimen, Sespima dan SIP Tahun 2020. Pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas dihadiri Waka Polda NTB, Irwasda Polda NTB PJU Polda NTB. Kapolda dalam sambutannya berpesan kepada seluruh panitia agar mengimplementasi Tomsi Tohir Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Tuntaskan Indikator Kemiskinan DINAS Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB mencatat 101.852 unit hunian warga NTB tidak layak huni.

Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, penanganan 101.852 unit rumah kumuh tersebut menjadi prioritas utama. Karena empat indikator kemiskinan, ada di sektor perumahan. Yakni, atap, lantai, dinding dan luasannya. ‘’Dalam penanganan perumahan, ada prioritas penanganan rumah tidak layak huni. Prioritas pertama, bagaimana kita menuntaskan Bersambung ke hal 15

Kereta Gantung Tak Masuk Wilayah KPH Rinjani Barat Mataram (Suara NTB) Rencana investor membangun kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani, direspons Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Dipastikan pembangunan kereta tidak masuk radius kawasan konservasi, melainkan wilayah kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat.

Kepala Balai TNGR Dedy

Ashriady mengaku, sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom. Disimpulkan bahwa jalur kereta gantung hingga pijakannya tidak masuk dalam kawasan taman nasional yang merupakan zona terlarang bagi fasilitas lain. ‘’Jadi tidak ada masuk

dalam kawasan konservasi.

Kami sudah koordinasi, itu rupanya masuk dalam kawasan KPH Rinjani Barat,’’ kata Dedy menjawab Suara NTB Senin (20/1).

Memang jauh sebelumnya pihaknya belum diajak koordinasi terkait rencana pembangunan kereta gantung tersebut.

Sehingga banyak pertanyaan yang tidak bisa dijelaskannya.

Perkuat Branding, Pemprov Susun Peta Rencana Kerja Wisata Medis Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mulai menyusun peta rencana penerapan konsep health tourism atau wisata berbasis kesehatan.

Hal tersebut ditujukan untuk melengkapi branding NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menerangkan bahwa hal tersebut penting sebagai strategi untuk memenuhi target 4,5 juta wisatawan yang telah ditentukan pemerintah daerah. ‘’Jadi kita lengkapi branding kita sebagai MICE destination, halal tourism, sport tourism, termasuk kalau (wisatawan) ingin merasakan sensasi layanan pengobatan sembari berwisata,’’ ujarnya dikonfirmasi, Senin (20/1) di Mataram.

Diterangkan Sekda, upaya tersebut harus diikuti dengan beberapa persiapan. Khususnya untuk infrastruktur layanan, kualitas SDM, dan hospitality atau pelayanan kesehatan sesuai standar yang dibutuhkan.

Mengingat pasar wisatawan NTB terus berkembang, seluruh komponen pendukung tersebut harus segera disiapkan untuk menyukseskan wisata medis di NTB. ‘’Seiring perkembangan pariwisata kita, wisatawannya bukan hanya yang biasa-biasa saja.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/bay)

H. Lalu Gita Ariadi

Ia hanya menjawab, sejauh ini tidak ada proposal yang masuk untuk pengajuan penggunaan kawasan taman nasional, sehingga ia pun tidak bisa berkomentar. ‘’Detailnya bagaimana kan kita belum tahu. Tapi untuk sementara yang bisa saya jelaskan, itu hanya sampai ke kawasan KPH Rinjani Barat.

Di luar kewenangan kami

(TNGR, red),’’ paparnya.

Dia juga menyimak penjelasan Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah, termasuk Kadis LHK Madani Mukarom, bahwa proses pembangunan kereta gantung tidak mudah, karena masih ada proses panjang. Seperti proses rancangan awal, butuh konsultasi publik, melibatkan semua stakeholder.

Bersambung ke hal 15

Tunggakan Kasus ’’Marching Band’’ Mulai Ditangani Mataram (Suara NTB) – Penyidikan kasus pengadaan alat marching band pada Dinas Dikbud Provinsi NTB tahun 2017 jadi tunggakan.

Tahun ini, kasus yang sudah menyeret dua tersangka itu digarap lagi. Penyidik memutar otak mengenai petunjuk jaksa soal harga pembanding item pekerjaan.

“Yang diminta dilengkapi kan yang harga pembanding itu,” ujar Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, kemarin. “Masih yang soal petunjuk itu,’’ katanya.

Tim penyidik Subdit III Tipikor akan diajak untuk gelar perkara kembali. Hal itu terkait dengan rencana penyidikan leb-

ih lanjut kasus yang ditaksir merugikan negara Rp702 juta itu. ”Korsup KPK sudah, periksa saksi lagi sudah. Nanti akan kita bahas lagi (dalam gelar perkara),” terangnya.

Harga pembanding itu berkenaan dengan modus korupsi dalam kasus tersebut. yang mana diduga adanya penggelembungan harga item pengadaan di atas harga semestinya. Meskipun item dimaksud diadakan melalui e-catalog.

Sementara yang mengeluarkan barang hanya satu penyedia.

Dalam kasus itu, penyidik menemukan indikasi penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan spesifikasi barang yang sudah diatur.

Bersambung ke hal 15

Kemenkeu Peringatkan Pemda

Kontrak Lewat Juni, Anggaran DAK Fisik untuk Pemda Otomatis Hangus IGB. Sugihartha

Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB memberikan peringatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan proyek yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020.

Apabila tandatangan kontrak proyek lewat dari bulan Juni, maka anggaran DAK Fisik yang diperoleh Pemda otomatis hangus.

Hal ini menjadi sanksi bagi Pemda yang lalai dalam melakukan pele-

langan proyek-proyek fisik yang anggarannya dibiayai lewat DAK Fisik 2020. ‘’Untuk penyaluran DAK Fisik tahap I, semua data kontrak sudah masuk maksimal bulan Juni, baru bisa disalurkan. Kalau dia terlambat, sanksinya tidak disalurkan,’’ tegas Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi usai menghadap Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si di ruang kerjanya, Senin (20/1) kemarin.

Ia menjelaskan, apabila penyaluran DAK Fisik tahap I tidak cair. Maka penyaluran tahap II dan III juga otomatis tak akan bisa dicairkan. Apabila

penyaluran DAK Fisik tak bisa dicairkan, maka yang rugi adalah Pemda.

Karena proyek DAK Fisik yang sudah terlanjur dilelang dan ada pemenang tendernya akan menjadi beban APBD masingmasing Pemda.

Tahun 2020, DAK Fisik yang diperoleh NTB sebesar Rp2,05 triliun lebih. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp416,72 miliar, Bima Rp215,3 miliar, Dompu Rp120,21 miliar, Lombok Barat Rp213,06 miliar, Bersambung ke hal 15

Syarwan (Suara NTB/nas)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

Halaman 2

Penduduk Miskin di Mataram Bertambah Mataram (Suara NTB) Jumlah penduduk miskin di kota Mataram bertambah. Data yang dihimpun Bappeda Kota Mataram menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 42.600 orang dan bertambah menjadi 43.199 orang pada tahun 2019.

Prioritaskan Jalan Lingkungan SEMUA kelurahan di Mataram sudah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk tahun 2020 ini. Besaran dana kelurahan harus sesuai dengan kemampuan teknis dan non teknis di kelurahan.

Lurah Pejanggik, Rahmat Fakhrurrozi mengatakan, untuk anggaran kelurahan tahun 2020 diupayakan dibagi rata antara penanganan pembiayaan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk penanganan pembangunan fisik, kelurahan Pejanggik memprioritaskan perbaikan jalan di semua lingkungan.

“Tapi secara teknis itu disesuaikan dengan kemampuan kelurahan. Untuk sosial atau pemberdayaan juga sesuai dengan kapasitas SDM di kelurahan. Untuk penganggaran fisik, kelurahan Pejanggik akan memprioritaskan perbaikan jalan gang-gang di dalam lingkungan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (20/1).

Dikatakan Rozi, beberapa jalan di lingkungan sudah mulai lapuh dan berlubang. Kata dia, kondisi paving block di beberapa lingkungan Pejanggik sudah terlalu lama tidak diganti. Sehingga perlu kiranya dijadikan prioritas pada pembangunan tahun 2020 ini.

“Ada beberapa memang jalan lingkungan yang sudah dipaving terlalu lama tidak pernah tersentuh. Tapi tidak di semua jalan, ada memang di beberapa jalan lingkungan nanti akan kita perbaiki. Tapi itu semua kita serahkan sesuai dengan muskel (musyawarah kelurahan) baru bisa kita tindaklanjuti,” imbuhnya.

Hampir sama dengan kelurahan lain kata Rozi, kelurahan Pejanggik mendapat besaran anggaran kelurahan Rp1,8 miliar. Untuk pembagian dana sebesar Rp1,8 miliar tersebut, akan dibagi rata antara ke pemberdayaan dan pengerjaan fisik. “Untuk RKA-nya sendiri kita sudah susun. Kita juga sudah serahkan. Pembagian itu kita bagi sesuai dengan usulan teman-teman di kelurahan,” kata Rozi.

Sedangkan untuk pemberdayaan, kelurahan akan mencoba memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk pembuatan kerajinan, dengan memanfaatkan barang bekas dari sampah plastik. Tak hanya itu kata Rozi, bale kreatif yang berada di kelurahan Pejanggik juga akan dimanfaatkan secara maksimal.

“Nanti di bale kreatif itu kita akan adakan workshop buat barang-barang berdaya guna dari sampah.Tujuannya agar bisa bernilai ekonomis. Kita juga akan bantu pemasarannya.

Contohnya seperti sampah plastik kita akan tekankan dibuat jadi pot, dan semacamnya di sana,” paparnya.

Untuk pengolahan sampah organik, ia akan mencoba memberdayakan masyarakat di kelurahan agar membuat pupuk organik. Proses pembuatan pupuk organik itu kata Rozi, gampang dan mudah. Dengan memanfaatkan sampah dedaunan dan sampah bekas makanan dari masing-masing rumah akan diolah menjadi pupuk organik.

“Ini program inovasi yang akan kita lakukan. Kita juga ajak perusahaan Wika Asri bekerjasama di sana. Warga bisa menggunakan tong sederhana untuk pembusukan sampah organik tadi, dan itu bisa di setiap rumah. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita tiru. Karena itu manfaatnya bagus untuk tanamantanaman yang ditanam di masingmasing rumah warga,” tutupnya.

Rahmat Fakhrurrozi (viq) (Suara NTB/viq)

“Iya memang ada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Mungkin penyebab kenaikkannya saat itu mungkin banyak penduduk dari daerah luar Mataram masuk, sehingga menyebabkan naik jumlah penduduknya yang miskin,” kata Kepala Bappeda Kota Mataram, H Amiruddin kepada Suara NTB, Senin (20/1).

Dikatakan, secara persentase jumlah penduduk miskin turun. Dari persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 8,96 persen turun menjadi 8,92 persen pada tahun 2019. Besar kemungkinan, hal ini disebabkan banyaknyapenduduk urban yang pindah ke Mataram. Dari banyaknya penduduk urban ke Mataram tersebut, tidak tercatat dan tidak terpantau di data statistik.

“Secara persentase turun, tapi diikuti juga dengan jumlah kenaikan penduduk miskin. Cuma, kenapa kok bisa naik, apakah menyebabkan

naik karena yang datang dari luar Mataram itu miskin, atau apakah orang datang itu pengangguran, itu kan belum bisa dipastikan,” pungkasnya.

Searah dengan kenaikan penduduk miskin di Mataram, anggaran penanganan penduduk miskin pun secara paralel mengalami kenaikan yang signifikan. Sesuai hasil kesepakatan RPJMD kota Mataram tahun 2019-2020 kata Amir, anggaran penanganan kemiskinan pada tahun 2019 sebesar Rp164,494 miliar naik menjadi Rp226,338 miliar untuk tahun 2020.

Ada pun penanganan kemiskinan pada tahun 2020, Pemkot Mataram memfokuskan penanganan pada kluster 3: pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin sebesar 44,74 persen atau setara dengan biaya anggaran Rp101,263 miliar.

“Nah pada tahun 2019 lalu penanganan kemiskinan di-

MARAKNYA peredaran miras (minuman keras) sudah merambah ke berbagai kalangan di sejumlah kelurahan di Kota Mataram. ‘’Miras memang sudah marak di setiap kecamatan. Hanya saja yang sangat dikhawatirkan di Kecamatan Cakranegara Sampai Sandubaya, banyak penjual miras bodong, yang bermerek sampai minuman lokal seperti tuak gampang dan nyata di pinggir,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Mita Dian Liastiawati, AM.d., Keb., kepada Suara NTB kemarin.

Mita, sapaan akrab anggota Dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini, mengatakan, peredaran miras sudah pasti akan membawa dampaknya negatif bagi masyarakat.

Dia mengaku prihatin karena miras di Mataram peminatnya bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak belasan tahun ikut menikmati. Mudahnya mendapatkan miras ditengarai menjadi salah satu penyebab maraknya minuman beralkohol ini.

Menurut Mita, lemahnya pengawasan membuat jumlah penjual miras semakin menjamur. ‘’Pedagang seenaknya saja menunjukkan kalau dia jual miras. Pembeli juga sudah berjamur. Jadi karena merasa peminat banyak, rasa takut tidak ada,’’ terangnya. Seharusnya, lanjut politisi PKB ini, ada sanksi yang tegas terhadap penjual miras. ‘’Karena tidak ada sanksi, mereka tetap jualan dengan cara terbuka,’’ sesalnya. Oleh karena itu, Mita meminta Satpol PP sebagai OPD yang bertugas mengawal dan mengamankan Perda, lebih pro aktif melakukan penertiban dan pengawasan.

Hal ini penting agar penjual miras tidak seenaknya berjualan dengan cara terbuka.

Mita melihat ada faktor coba-coba yang menjadi penyebab semakin banyaknya penjual miras di Mataram. ‘’Yang pertama, mereka coba-coba. Mereka ketagihan dengan keuntungan yang besar dan menjanjikan sehingga pedagang ini ketagihan dan terus mengeluti usaha jual miras,’’ ujarnya. Untuk itu, dia berharap Satpol PP terus melakukan penertiban penjual razia.

Agar ada efek jera, miras-miras itu harus disita sebagai barang bukti. ‘’Kalau mereka sudah sampai ditahan jualannya, Insya Allah mreka akan takut,’’ cetusnya.

Jangan sampai, Perda Kota Mataram tentang pengendalian dan pengawasan minuman hanya sekedar macan kertas.

Pemerintah dan Satpol PP didorong lebih intens melakukan penertiban miras. (fit) (Suara NTB/dok)

Mita Dian Listiawati

secara drastis. “Rata-rata okupansi hotel tahun 2019 ini hanya capai 15-20 persen itu dari 60-80 persen pada tahun 20172018 lalu,” pungkas Amir.

“Karena kota Mataram penyumbang pendapatan terbesar itu pada akomodasi dan jasa. Untuk mengembalikan ekonomi sesuai denganRPJMD dan Musrenbang tahun 2020, sekarang itu disiapkan kajiannya, harus difokuskan di kalster 3:pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin. Yang dulunya ditingkatkan di akses pelayanan dasar. Tapi pelayanan dasar kita coba tidak turunkan terlalu besar,” aku Amir.

Kendati demikian, dari data tersebut, Pemkot Mataram pun menargetkan, penurunan angka penduduk miskin sesuai arahan RPJMD kota Mataram ditargetkan ada penurunan 1 digit dari 8,92 menjadi 7,92 persen. “Sesuai dengan arahan RPJMD kita, saya akui memang susah menurunkan angka di satu digit tersebut. Lihat saja, untuk 2019 ini kita hanya mampu menurunkan 00,4 persen, tapi catatannya kan angka penduduk miskin naik,” tutup Amir. (viq)

Jembatan Penyeberangan di Jalan Pejanggik Dibongkar Mataram (Suara NTB) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Bank Indonesia (BI), Jalan Pejanggik, Kota Mataram, akhirnya dibongkar. Jembatan itu dinilai tidak difungsikan maksimal. Dikhawatirkan justru digunakan hal negatif.

Pantauan Suara NTB, Senin (20/1), proses pembongkaran melibatkan pihak ketiga. Enam orang memotong bagian demi bagian secara bertahap. Diperkirakan pemotongan jembatan membentang antar SMPN 15 Mataram dan BI memerlukan waktu selama tiga hari.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menjelaskan, pertimbangan pemerintah membongkar jembatan tersebut antara lain karena tidak dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat maupun pelajar.

Jembatan itu juga berada persis di depan kantor BI yang merupakan objek vital negara.

Dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan negatif.

Pembangunan juga dinilai menyalahi aturan karena

(Suara NTB/cem)

DIBONGKAR - Pekerja membongkar bagian atap JPO di jalan Pejanggik. Jembatan ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dan siswa. Dikhawatirkan akan digunakan kegiatan negatif, apalagi jembatan itu berdekatan dengan objek vital negara. dibangun di atas trotoar. “Disamping itu jembatan ini sudah cukup tua. Besinya sudah berkarat semua,” kata Kemal.

Satu sisi keamanan dinilai mengganggu kamera pengintai mengawasi kendaraan milik Dinas Perhubungan dan Polda NTB. Dari hasil pembongkaran besinya akan dimanfaatkan

Kerjakan Proyek Pemerintah

Tertibkan Miras

fokuskan di kluster 2: meningkatkan akses pelayanan dasar. Karena pada tahun 2018 lalu, proyeksi kluster 2, sebesar 44,12 persen atau setara dengan pembiayaan Rp56,430 miliar. Nah di tahun 2019 itu kita naikkan menjadi 61,40 persen atau setara dengan pembiayaan Rp100,994 miliar.

Saya pikir saat ini kita akan fukus di kluster 3: pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin,” katanya.

Untuk kluster 1: memperbaiki program perlindungan sosial pada tahun 2020, dari 20,95 persen atau setara dengan biaya anggaran Rp47,424 miliar turun menjadi 23,96 persen dengan biaya anggaran Rp39,405 miliar. Sedangkan untuk kluster 2: meningkatkan akses pelayanan dasar pada tahun 2019 turun. Dari61,40 persen setara dengan pembiayaan Rp100,994 miliar, turun menjadi 30,70 persen atau setara dengan anggaran pembi-

ayaan Rp69,495 miliar di tahun 2020.

“Untuk kluster 4: meningkatkan pembangunan yang inkliusif pada tahun 2019 lalu turun. Dari 1,06 persen atau setara dengan pembiayaan sebesar Rp1,745 miliar pada tahun 2019 lalu, turun menjadi 0,51 persen setara dengan pembiayaan Rp1,156 miliar,” jelasnya.

Dari RPJMD Kota Mataram untuk tahun 2020 kata Amir,akan difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan pada masalah SDM (sumber daya manusia). Penanggulangan itu kiranya perlu ditonjolkan karena sesuai dengan arahan RPJMD kota Mataram. “Dari itu kita lebih banyak pada peningkatan ekonomi kembali, kita di Mataram sempat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-2019 lalu, dari 8,01 persen pertumbuhan ekonomi kita berubah menjadi 6,8 persen,” jelasnya.

Bukan hanya itu, penyumbang terbesar peningkatan ekonomi kota Mataram masih disektor akomodasi. Sejak tahun 2018 lalu kata dia, okupansi hotel-hotel di Mataram juga mengalamai penurunan

OPD Dilarang Pakai Rekanan Nakal Mataram (Suara NTB) Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram dilarang menggunakan rekanan nakal dalam melaksanakan proyek pemerintah tahun 2020 ini tak lagi menggunakan rekanan nakal. Pemkot mencatat sebanyak 43 proyek siap ditender pada triwulan I. Asisten II Setda Kota Mataram , H. Mahmuddin Tura mengatakan, sesuai arahan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, semua OPD diminta untuk tidak lagi menggunakan rekanan nakal. Belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak rekanan tak bisa menyelesaikan pekerjaannya.

“Contohnya di pengerjaan Pasar Cakra. Bahkan sampai habis kontraknya kita diberikan perpanjangan waktu khusus tetap tidak bisa terselesikan. Dan itu terpaksa dilanjutkan dengan menggunakandana APBD,” katanya kepada Suara NTB, Senin (20/1).

Untuk OPD yang menangani proyek pasar Cakra kata Mahmuddin, agar pihak yang bersangkutan mengevaluasi apakah rekanan pasar Cakra dibalcklist atau tidak. Karena, penilaian kinerja rekanan diserahkan langsung di masing-masing OPD. Pihak Lembaga Pengadaan Jasa Kontruksi (LPJK) kata Mahmudin, sudah mengantongi namanama rekanan yang bermasalah.

“Artinya LPJK dan pejabat pembuat komitmennya (PPK) yang punya hak prerogatif untuk menilai. Apakah rekanan bisa dipakai lagi atau tidak.

Karena dia yang mengikuti proses dari awal sampai akhir pengerjaan,” imbuhnya.

Mahmuddin menegaskan, Walikota Mataram meminta semua OPD untuk segera melakukan pelelangan pada triwulan ke I. “Tentu yang wanprestasi seperti rekanan pasar Cakra sudah tidak dipakai lagi. Juga rekanan

(Suara NTB/viq)

H. Mahmuddin Tura yang mengerjakan Jembatan Dasan Agung dulu,” jelasnya.

Dari kasus proyek Pasar Cakra, PPK dan LPJK bersama OPD di jajaran Pemkot harus bisa juga melihat siapa di balik rekanan tersebut. Sebab, ada beberapa rekanan dalam tanda kutip berbeda, tapi dikerjakan pula oleh orang yang sama. Ia pun mengakui sangat kesulitan dalam menilai rekanan. “Inilah kesulitan kita. Setelah lakukan tandatangan kontrak, ternyata itu lagi orangnya. Saya rasamemangbelumada,tapiharus diantisipasi,” papar Mahmuddin.

“Dalam kasus begini kan Pemkot tidak bisa menolak karena itu sudah masuk dalam sistem. Karena itu masih pada tataran hak prerogatif di panitia tender. Kita minta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, OPD dan PPK harus bisa mengawal sampai tuntas juga pengerjaannya,” jelasnya.

Dalam hal-hal non teknis seperti siapa orang di balik rekanan perlu diperhatikan. Karen dalam hal penenderan proyek, semua OPD harus lebih objektif. Sehingga mangkraknya proyek tidak lagi menjadi beban di APBD kota Mataram. (viq)

kembali sebagai jembatan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sambung Kemal, telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencari pemukiman sekiranya membutuhkan dibangunkan jembatan sebagai akses bagi pejalan kaki. “Pak Wali minta Kadis PU survei lingkungan

yang sekiranya membutuhkan jembatan,” tandasnya.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang langsung meninjau proses pembongkaran JPO mengatakan, jembatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Letaknya yang berdekatan dengan Kantor BI merupakan objek vital

negara dikhawatirkan dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan negatif.

Sebelum proses pembongkaran, ia meminta dipastikan perizinan reklame di lokasi tersebut tidak diperpanjang lagi. “Memang sudah tidak dimanfaatkan,” ungkapnya.

Sementara itu, dibongkarnya JPO di depan SMPN 15 dan Kantor BI diapresiasi oleh sejumlah siswa. Bagas, siswa kelas VIII mengaku, selama ini, tidak pernah menggunakan JPO untuk menyeberang.

Sepengetahuannya, jarang bahkan tidak ada rekannya yang menggunakan. Siswa – siswi memilih menunggu di trotoar atau menyeberang lewat jalan raya. “Ndak pernah lewat sana.

Lewat jalan saja,” kata Bagas.

Dia mendukung pemerintah membongkar jembatan tersebut.

Kadang – kadang jembatan itu dipakai untuk merokok oleh siswa. Siswa lainnya, Manda juga mengaku, tidak pernah menggunakan jembatan tersebut untuk menyeberang. Demikian pula, teman – teman sekolahnya lebih senang menunggu di depan sekolah daripada harus menyeberang. (cem)

Realisasi Lima OPD Tak Capai Target Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengevaluasi penyerapan realisasi fisik dan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Realisasi lima OPD masih rendah atau di bawah 90 persen. Perencanaan harus disusun sejak awal. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dikerjakan lebih awal.

“Saya sorot OPD yang di bawah 90 persen,” kata Walikota ditemui usai menggelar rapat tertutup bersama pimpinan OPD, camat dan lurah se – Kota Mataram, Senin (20/1).

Lima OPD itu adalah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Pariwisata.

Diidentifikasi permasalahan tersebut kata Walikota, lebih pada efisiensi anggaran dari pengadaan barang atau sisa tender. Seperti di Sekwan, belanja perjalanan dinas banyak tidak dieksekusi, gaji calon pegawai negeri sipil di BKPSDM semestinya TMT 1 Januari, dilaksanakan 1 April. Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial cukup ketat. BKD tidak akan mencairkan dana kalau tidak memenuhi persyaratan.

Akan tetapi, secara keseluruhan realisasi keuangan mencapai 92,20 persen dan fisik 93,37 persen. “Saya berusaha menjadikan masalah tidak terulang di tahun 2020,” harapnya.

Untuk pekerjaan fisik, dua pekerjaan mengalami keterlambatan. Yakni, Monument Mataram Metro dan Pasar Cakranegara. Pokja pengadaan barang dan jasa merubah addendum dan memberi perpanjangan waktu selama 50 hari.

Satu pekerjaan yakni Pasar Cakranegara diputus kontrak

(Suara NTB/cem)

DISKUSI - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berdiskusi dengan Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito usai rapat tertutup di ruang Kenari Kantor Walikota, Senin (20/1). karena sumber anggaran berasal dari tugas perbantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian Perdagangan.

Ahyar menekankan, OPD yang mengelola anggaran fisik atau nonfisik untuk bisa mengeksekusi triwulan kedua. Dokumen harus dipersiapkan sejak awal. Program yang memiliki urgensi atau kemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat demi peningkatan perekonomian serta pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan.

“Saya minta Pak Sekda

menginventarisir mana saja pekerjaan yang bisa dikerjakan di triwulan kedua,” ucapnya. Dia tidak ingin ada penumpukan pekerjaan diakhir tahun,sehingga memicu keterlambatan. Oleh karena itu, diupayakan pada bulan Juni sudah dilakukan perubahan anggaran.

Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, sisa lebih perhitungan anggaran di tahun 2019 sekira Rp9 miliar – Rp10 miliar. Dana itu berasal dari sisa tender proyek.

Untuk tahun ini, program OPD sudah mulai berjalan. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 PETANI mente 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sedang memasu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ki masa-masa su1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 lit. Akibat terjadinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 perang dagang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 AS-Tiongkok, dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kebijakan dalam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 negeri. petani 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mente mulai ron1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tok. Ketegangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 antara AS-Tion1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gkok berdampak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 luas. Para petani 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mete di NTB juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 menjadi korban.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Perang dagang ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 menjadi pil pahit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bagi petani mete, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ditambah kebija1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan-kebijakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yang keluarkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 (Suara NTB/bul) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 oleh pemerintah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 L. Wahidin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Indonesia.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 L. Wahidin, pengusaha utama biji mete untuk ek1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 spor. Ia mengeluhkan beratnya keadaan para petani 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mete di NTB akhir-akhir ini. L. Wahidin adalah pemilik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 UD. Pengabdian. Perusahaan penyuplai jagung dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mete dan komoditas pertanian perkebunan lainnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 untuk pengiriman ke sejumlah negara. Khusus untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mete, ekspor biasanya ke Vietnam, India, Afrika, Cina, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Singapura, Mesir, bahkan ke Eropa. Ekspor dilakuku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan dari Surabaya oleh perusahaan mitranya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 L. Wahidin dalam sebulan mampu menyuplai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 hingga 3.000 ton biji mete. Ada 50 pengepul di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bawahnya. Dan seribuan petani mete yang terse1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bar di NTB. L. Wahidin menyebut ketegangan ant1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ara AS-Tiongkok mengakibatkan tergerusnya harga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 pembelian biji mete dari negara-negara tujuan ek1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 spor. “Negara-negara ini ngirimnya juga ke Ameri1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ka. Perang dagang Amerika dan Tiongkok ini men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gakibatkan pembelian berkurang. Sebelum-sebel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 umnya, harga mete bisa sampai Rp32.000 perkilo.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sekarang, Rp15.000 perkilo,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (20/1) kemar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 in, L. Wahidin mengatakan, keadaan diperparah den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gan kebijakan dalam negeri yang cenderung sangat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 protektif terhadap para pembeli dari luar negeri. “Sebe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 lumnya, orang dari luar negeri datang berbelanja bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 menggunakan visa pelancong. Sekarang harus jelas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kepentingan mereka datang. Akibatnya tidak ada lagi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 para pembeli datang dari luar negeri,” ujarnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Sebab minimnya pembeli dari luar negeri ini, harga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mete merosot. Kebijakan pemerintah dianggap sangat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ketat. Jikapun ada pembeli dari luar negeri masuk, san1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 gat terbatas pembeliannya. Sebab khawatir mereka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 barangnya akan tertahan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Kalaupun ada datang nyari barang, beraninya hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 maksimal satu kontainer. Setelah itu, hilang,” imbuhnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Pemerintah menginginkan pembelian dilakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Namun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 sayangnya, jumlah perusahaan dalam negeri sangat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 minim. Kebutuhannya tak sebanding dengan produk1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 si dalam negeri. Akibatnya, hasil produksi biji mete 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dalam negeri kekurangan pasar. Jikapun ingin dijual 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 murah, kepada siapa? Kata L. Wahidin. Dampak dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tantangan yang dikemukakannya, petani mete men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 jadi hilang semangat. Bahkan tak sedikit diantaranya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 yang telah rontok, atau gulung tikar.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 “Sudah banyak sertifikat yang mereka gadaikan. Di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 saya juga sudah banyak yang diserahkan sertifikat. Tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ada untuk mengembalikan utang,” kata L. Wahidin. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 makin ciutnya semangat para petani mete ini, bukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak di1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 antaranya yang akan beralih ke usaha lain. Dalam situ1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 asi ini, pemerintah daerah diharapkan turut memberi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 kan bantuan dengan mendatangkan para pembeli mete 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 dari luar negeri agar lebih banyak pilihan pembeli seh1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 ingga harga akan lebih layak diterima petani.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Selain itu, tantangan lain yang dihadapi petani mete 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 adalah penggundulan hutan yang semakin massif.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 Mengakibatkan kelembaban tanah menjadi kritis. Dita1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 mbah lagi massifnya penggunaan pupuk kimia dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 berdampak pada kualitas produksi mete. “Pelik, per1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 soalan petani mente. Kalau pemerintah diamkan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 bayangkan seberapa banyak pengangguran yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 akan menjadi dampaknya,” demikian L. Wahidin. (bul) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Petani Mete dalam Masa Sulit

EKONOMI DAN BISNIS Soal Penyetopan Kuota Pengiriman Sapi

Disnakeswan : Antisipasi BSS Punah dan Maraknya Daging Impor Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mendapat protes dari pengusaha ternak di Pulau Sumbawa.

Protes terkait kebijakan penyetopan kuota pengiriman sapi potong ke luar daerah yang berlaku per 1 Januari 2020 ini. Pergub 25 tahun 2005 telah diubah dengan Pergub 38 tahun 2019 yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Pada Pergub 38 ini pada pasal 5 dijelaskan, bahwa dalam rangka pengendalian, pemantauan dan evaluasi, maka Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran ternak sapi potong dari kabupaten/kota berdasarkan potensi dan perhitungan kebutuhan kabupaten/kota, implementasinya dilaksankn melalui perhitungan permintaan dan kebutuhan.

Pergub ini mendapat protes lantaran dianggap tidak pro rakyat oleh mereka yang tidak lagi leluasa mengirim sapi potong ke luar daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah telah melalui perhitungan yang komprehensif.

Ditemukan bahwa Pulau Lombok membutuhkan pemasukan sapi dari Pulau Sumba-

wa sebanyak 72.723 ekor dari perhitungan Kementrian Pertanian dan dan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat surplus 5.436 ekor yang boleh dikirim ke luar daerah untuk kebutuhan nasional. Terutama saat perayaan Idul Adha. “Pengusaha tetap dapat bertransaksi ke Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha.

Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu pengiriman harus menggunakan kapal cemara /tol laut,” kata Budi.

Kepada Suara NTB di Mataram, Senin (20/1) kemarin, Budi menjelaskan, setelah dihitung, bahwa yang utama sebelum dilakukan pengiriman ke luar adalah harus terpenuhi kebutuhan di dalam daerah terlebih dahulu. Data yang dikeluarkan BPS dan Dirjen Peternakan, dari 10 kabupaten/kota di NTB, Populasi sapi di NTB 1.242.749 ekor. Tersebar 2.289 di Kota Mataram, 118.375 ekor di Lombok Barat, 182.120 ekor di Lombok Tengah, 93.675 ekor

di Lombok Utara. 140.782 ekor di Lombok Timur, 71.869 ekor di Sumbawa Barat, 260.041 di di Sumbawa, 142.947 ekor di Dompu, 206.134 ekor di Kabupaten Bima dan 24.513 ekor di Kota Bima.

Produksi daging mencapai 22.295 ton/tahun.Sementara konsumsi sebanyak 21.784 ton/ tahun. “Lima kabupaten surplus, lima kabupaten/kota defisit (produksi sapi). Di Lombok ada KLU yang surplus, di Pulau Sumbawa ada empat kabupaten yang surplus. Yang defisit, empat kabupaten/kota di Pulau Lombok dan satu kota di Pulau Sumbawa,” ujarnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya di kabupaten/kota yang defisit, harus dipindahkan ternaknya dari kabupaten/kota yang surplus.

Kebijakan ini adalah upaya Pemda menekan masuknya daging impor (daging) beku yang

dijual tidak higienis. Khusus di Kota Mataram, kebutuhan daging sebulan sebanyak 100 ton, kebutuhan inilah yang harus dipenuhi oleh daging lokal. Bukan dengan daging impor. “Dan ini sudah kita sepakati dengan kabupaten/kota saat menghitung suplay and demand. Saya juga khawatir, kalau dikirim terus ke luar, lama-lama ternak kita habis. Tinggal jadi penonton kita,” imbuhnya.

Pemerintah daerah menginginkan usaha ternak di NTB ini bekelanjutan. Tidak sesaat.

Sementara keinginan para pelaku usaha untuk tetap mengirim sapi ke luar daerah ini hanya sesaat. Jika keran pengiriman terus dibuka, maka akan terkuras ternak lokal. Bumi Sejuta Sapi (BSS) akan menjadi hanya cerita. Maka daging impor yang akan merejalela di pasarpasar NTB. (bul)

Tingkatkan Daya Saing, Suvenir MotoGP Perlu Perhatikan Standar

(Suara NTB/ist)

PERESMIAN – Pengguntingan pita peresmian sekolah darurat SDN 5 Pemenang yang dibantu oleh Honda pascagempa 2018 lalu.

Bantuan Honda Pascagempa, Sekolah Darurat SDN 5 Pemenang Diresmikan Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB bersama jaringan Dealer Honda NTB pada Sabtu (18/1) lalu meresmikan sekolah darurat SDN 5 Pemenang Barat.

Peresmian dihadiri oleh perwakilan manajemen Astra Motor NTB dan perwakilan kepala cabang Dealer area Pulau Lombok yang didampingi oleh Kepala Desa Pemenang Barat dan sejumlah Kepala Dusun di bawah wilayah Desa Pemenang Barat, beserta jajaran sekolah SDN 5 Pemenang Barat.

Kegiatan dimulai pukul 10.00 Wita, dibuka dengan lantunan salawat ayat suci Alqu-

BPJAMSOSTEK Siapkan Perlindungan Risiko Petugas Pemilu Mataram (Suara NTB) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK menyiapkan perangkat perlindungan kepada seluruh petugas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap risiko yang memungkinkan dialami selama pelaksanaan Pemilu.

Seperti diketahui, tahun 2020 ini ada beberapa kota/ kabupaten di Provinsi NTB yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Diantaranya, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Berkaca dari pelaksaan Pilpres dan Pileg tahun 2019, tidak sedikit korban berjatuhan akibat kelelahan.

Disatu sisi, ahli waris pantas mendapatkan santunan atas risiko yang dialami keluarganya. Karena itu, dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini, BPJAMSOSTEK Cabang NTB telah menyiapkan perlindungan khusus kepada seluruh petugas Pemilu. Baik yang ada di Bawaslu, maupun di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, BPJAMSOSTEK Cabang NTB Senin (20/1) kemarin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Panwascam, PPL dan PTPS tentang manfaat program dari BPJAMSOSTEK di Aula Museum NTB. Para petugas Pemilu merupakan pejuang demokrasi yang perlu dilindungi oleh BPJAMSOSTEK, sebab sangat rentan terhadap berbagai risiko yang sangat mungkin ter-

Halaman 3

ran serta dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Astra Motor NTB dan kepala Dusun setempat. SDN 5 Pemenang terletak di Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara.

Sekolah dasar yang memiliki jumlah murid 235 siswa ini mengalami kerusakan akibat guncangan gempa bumi yang melanda Kabupaten Lombok Utara pada 5 Agustus 2018 silam. Total keseluruhan ada 9 kelas dan sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding dan atap bangunan sekolah.

Dalam sambutannya, Budi Yanto menyampaikan gedung yang dibangun ini merupakan hasil dari dukungan forum komunikasi main dealer Honda, ikatan karyawan Astra Motor, jaringan Honda NTB dan donator lainnya. “Semoga dengan adanya gedung ini, diharapkan dapat menambah semangat warga Dusun Bentek dan sekitarnya, khususnya anak-anak dapat

melakukan aktifitas belajar mengajar dengan lebih baik,’’ ujar Budi Yanto.

Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti, dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Budi Yanto yang disaksikan oleh kepala Desa, pimpinan Jaringan Honda pulau Lombok serta masyarakat Desa Pemenang Barat. Taisir, salah seorang guru yang mengajar di SDN 5 Pemenang Barat, sejak gedung sekolah rusak sistem belajar mengajar dilakukan secara paralel. “Untuk pagi hari ruang kelas digunakan oleh siswa kelas 1 dan 2. Jam mengajarnya hingga pukul 10 pagi. Lalu siangnya dilanjutkan oleh siswa kelas 3 dan 4 dan seterusnya. Berkat bantuan tambahan gedung sekolah darurat dari Honda ini, saya selaku guru berharap proses belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan normal. Terimakasih Honda Peduli,’’ ujar Taisir. (bul)

Mataram (Suara NTB) – Kesempatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di NTB untuk memproduksi suvenir resmi MotoGP 2021 diharapkan dapat merata untuk seluruh kabupaten/kota yang ada. Terutama untuk menampah jumlah dan jenis produk yang ditawarkan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, H Lalu Saswadi, menerangkan dalam mempersiapkan hal tersebut pihaknya bersama-sama dengan Dinas Perindustrian NTB tengah menyusun standar produksi UKM untuk suvenir MotoGP. “Sedang kita susun kira-kira suvenir yang layak itu apa. Tidak mungkin gantungan kunci biasa saja. Mereka (penonton MotoGP, Red) ini ber-duit (memiliki uang),” ujarnya dikonfirmasi, Senin (20/1) di Mataram. Setelah selesai disusun, standar produksi tersebut akan diajukan kepada pihak Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk dikerjasamakan. UKM sendiri ditutun untuk kreatif membuat produk, mengingat pasar wisatawan MotoGP bukan hanya pelancong biasa, namun juga termasuk wisatawan minat khusus.

Gelaran MotoGP 2021 disebut sebagai peluang besar bagi pelaku usaha di NTB. Karena itu, peningkatan kualitas produk merupakan hal yang niscaya harus dilakukan, mengikuti potensi besar dari gelaran MotoGP tersebut.

Menurut Saswadi, jika peluang tersebut tidak diambil oleh UKM dari NTB sendiri, ada celah besar peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang luar NTB. Mengingat sampai saat ini banyak produk-produk UKM NTB yang justru diklaim oleh daerah lain. “Itu yang harus kita bentengi UKM kita,” ujarnya.

Pemilik UKM yang tertarik mengikuti seleksi penyedia suvenir MotoGP sendiri diharapkan

sudah mulai mendesain bentuk produk yang akan ditawarkan.

“Siapkan oleh-oleh yang layak, dan itu jangan lagi dibuat oleh orang lain (orang luar, Red),” ujar Saswadi. Selain itu, UKM juga perlu menyiapkan beberapa hal untuk memperkuat produk yang dihasilkan agar tidak mudah ditiru. Salah satunya adalah membuat izin Hak Atas Kekayaan Intelekutal (HAKI).

Terutama untuk UKMUKM yang memiliki kapasitas produksi cukup besar. “Kalau yang besar nanti harus ada HAKI-nya. Tapi yang lebih utama kita lakukan adalah bagaimana mereka ini membuat supaya tidak kecolongan oleh UKM dari luar,” tegasnya.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, juga menekankan bahwa pemilik UKM di NTB perlu kreatif mempersiapkan diri menangkap peluang-peluang terkait gelaran MotoGP di NTB. Hal tersebut terutama menyangkut pembuatan satu produk khas sebagai suvenir untuk menyambut gelaran MotoGP 2021.

Diterangkan Nelly sampai saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak ITDC terkait penjualan suvenir tersebut. Pasalnya, khusus untuk gelaran MotoGP seluruh produk baik suvenir dan lain-lain masih memiliki hak paten yang dipegang oleh pihak penyelenggaran. “Jadi kita pastikan boleh tidak atribut itu dibuat oleh yang lain,” ujar Nelly.

Walaupun begitu, dirinya memastikan bahwa Disdag NTB bersama-sama dengan stakeholder terkait akan memastikan bahwa UKM NTB mendapatkan tempat untuk terlibat dan menjadi bagian dari gelaran MotoGP di NTB. “Pemprov NTB akan meminta bagian. Jadi harus ada (produk) yang boleh dibuat oleh UKM, itu harapan kita. Tidak boleh mengenyampingkan UKM kita,” pungkasnya. (bay)

Waspadai Tawaran Kredit dari Koperasi ”Online dan SMS”

(Suara NTB/bul)

EDUKASI - Edukasi petugas pemilu di Museum NTB, oleh BPJAMSOSTEK NTB Senin kemarin jadi ketika di lapangan. Dengan perlindungan ini, diharapkan para petugas Pemilu dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Merujuk pada PP 82 tahun 2019, jika terjadi kecelakaan kerja yang berakibat meninggal dunia, santunan yang diterima ahli waris sebesar 48x upah, ditambah beasiswa pendidikan untuk 2 orang anak sebesar 174juta.

Namun jika meninggal dunia tanpa ada hubungan kerja, santunan yang diterima ahli waris sebesar 42juta.

“Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mendapat mandatory dari undang-Undang, tentu kami siap membackup dan membantu dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang mendapat amanah untuk membantu kelancaran Pilkada di

lapangan, seperti Panwascam, PPL dan PTPS,” kata Sony Suharsono, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang NTB. BPJAMSOSTEK, katanya, siap melindungi seluruh pekerja. Baik sektor formal dan sektor informal termasuk para petugas Pilkada se-NTB. “Manfaat kami naikkan tanpa kenaikan iuran,” demikian komitmennya. Sementara itu, Baiq Baktiyanti, Sekretaris Bawaslu Kota Mataram mengatakan Bawaslu sangat peduli kepada para Petugas Pengawas di seluruh NTB dan memastikan semua petugas mendapatkan perlindungan berupa Jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja dari BPJAMSOSTEK. “Kami memastikan perlindungan bagi petugas pengawas Pilkada 2020 melalui perlindungan program BPJAMSOSTEK,” demikian Baiq Baktiyanti. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) – Tawaran kredit (pinjaman dana) dari koperasi daring (dalam jaringan)/online dan SMS (pesan singkat) akhirakhir ini cukup intens.

Masyarakat diminta mewaspadainya. Pinjaman dana ditawarkan sangat mudah. Baik melalui aplikasi, maupun pesan singkat. Nominal kredit yang ditawarkan bahkan sangat menggiurkan, hingga setengah miliar dilayani. Tanpa agunan apapun, hanya menghubungi nomor telepon yang tertera. Tawaran kredit seperti ini jangan sampai menjebak.

Lantas seperti apa perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, L. Saswadi melalui Kepala Bidang Pengawasan Koperasi, L. Abdul Hakim mengatakan, terhadap yang mengatasnamakan dirinya koperesi dan menawarkan kredit dengan mudah ini, pemerintah tak bisa mengintervensi. Pengawasan hanya dilakukan kepada koperasi-koperasi yang memiliki izin. Di NTB, jumlah koperasi yang diawasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB sebanyak 200-an koperasi. Koperasi-koperasi ini menjalankan bisnis lintas kabupaten/kota.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Farid Faletehan “Koperasi yang online, atau yang menawarkan lewat SMS, kita tidak ada kewenangan, kecuali yang sudah ada izinnya,” jelas L. Hakim. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (20/1) kemarin, Dinas Koperasi justru menyerahkannya kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan. Disamping itu, aparat penegak hukum juga menurutnya dipandang perlu memberikan perhatian dalam hal ini.

Terhadap koperasi yang menawarkan kredit secara online dan melalui pesan singkat ini, Kementerian Koperasi dan

L. Abdul Hakim UKM RI telah bersurat kepada pemerintah provinsi se Indonesia. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM NTB juga bersurat ke kabupaten/ kota. “Kita sudah juga bersurat ke kabupaten/kota. Karena kita takutnya itu penipuan,” demikian L. Hakim.

Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan juga menegaskan terkait koperasi bukan kewenangan OJK melakukan pengawasan. OJK mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, lembaga keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiyaan, dan lainnya

dan sektor perbankan.

Adapun kegiatan investasi yang diawasi oleh OJK adalah kegiatan investasi yang berkaitan dengan Efek dan dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) seperti Perusahaan Efek dan Manajer Investasi.

“Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama bukan merupakan kegiatan LJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan, pengaturan dan penindakannya. ‘’Mohon bapak/ibu untuk teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulator,” kata Farid. Namun demikian tidak semua perusahaan investasi harus mendapatkan izin dari OJK dan sebaiknya melakukan pengecekan ulang pada otoritas terkait lainnya (OJK untuk industri keuangan, Bappebti untuk bursa komoditi, BKPM, Kemenkop-UKM, atau Kemendag untuk MLM, dll) sebagai legitimasi terhadap entitas yang masih dipertanyakan legalitasnya. “Koperasi yang di bawah pengawasan OJK, hanya LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berbadan hukum koperasi,” demikian Farid. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

Halaman 4

Gagal Bangun Asrama SKB

Gandeng Akademisi Unram SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) masih melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana rumah tahan gempa (RTG) di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya. Dalam kasus ini, pihak kepolisian menggandeng akademisi dari Universitas Mataram (Unram).

“Penanganan kasusnya masih jalan. Saat ini kita masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Unram,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa (Suara NTB/yon) Utama, SE., SIK, Senin (20/1).

I Made Yogi Purusa Utama Pelibatan akademisi dari Unram ini untuk mengecek fisik dari lapangan dari biaya yang dicairkan sebesar Rp1 miliar dari total dana Rp2 miliar serta mengecek volume hasil pengerjaan apakah sudah sesuai spesifikasi atau tidak. Sehingga dari hasil penghitungan kerugian negara itulah yang dapat diambil langkah selanjutnya dalam penanganan dugaan tipikor dana gempa yang dilakukan oleh oknum aplikator.

“Kita menunggu hasil pekerjaan oleh aplikator. Apakah ada kekurangan volume atau spesifikasi. Itu nanti yang diserahkan oleh kepada Inspektorat,” terangnya.

Dalam kasus ini, I Made Yogi meminta kepada pihak aplikator untuk bertanggung jawab atas pembanguan RTG masyarakat di Desa Pringgabaya yang menjadi korban gempa pada tahun 2018 lalu. Bagaimanapun alasannya, tegasnya, pembangunan 40 RTG harus dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya juga akan memeriksa anak dari aplikator yang melakukan penandatanganan pencairan uang, karena pada saat itu aplikator sedang sakit.

“Oknum aplikator itu saat ini memang cukup kooperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Namun kita tetap meminta supaya RTG masyarakat dibangunkan sebagaimana harapan dan hajatan pemerintah. Kita sudah aplikator di Palembang,” pungkas Yogi. (yon)

Dana Rp1,3 Miliar Dikembalikan ke Pusat

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) gagal membangun asrama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tahun 2019.

Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,3 miliar terpaksa dikembalikan ke pusat. Namun, tahun 2020 ini, Dinas Dikbud Lotim kembali mengajukan usulan untuk bisa dibangun kembali.

Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. M. Zainuddin saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (20/1) mengatakan, kegagalan tahun 2019 itu diharapkan tidak terulang tahun 2020. Dituturkan, pihaknya kembali berhasil melobi DAK 2020 untuk pembangunan SKB

dengan alokasi anggaran yang lebih besar. “Kita dapat kembali dengan anggaran Rp 1,5 miliar,” ucapnya.

Menurutnya, kegagalan pelaksanaan tahun 2019 tersebut bukan tanpa sebab. Ketidakberhasilan Dinas Dikbud dalam mengeksekusi anggaran

DAK SKB Rp 1,3 miliar itu, karena lokasi yang ditentukan luasnya tidak memenuhi syarat. Dikatakan, idealnya areal SKB ini 25 are. Sedangkan lokasinya di SKB Sikur itu luasnya hanya 17 are.

Di samping itu, SKB yang ada di Sikur itu merupakan

aset Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Jadi sebenarnya tidak bukannya gagal, tapi kita tidak berani,” ungkapnya.

Tahun 2020, kata Kadis Dikbud tidak dialokasikan lagi pembangunan SKB Sikur, tapi cukup dengan sebutan SKB Lotim. Saat ini masih dalam proses pengusulan lokasi ke Bupati Lotim. Secara keseluruhan, DAK Dikbud Lotim ini bertambah Rp 8,1 miliar. Mulai dari pembangunan gedung Taman Kanakkanak (TK), gedung Sekolah Dasar dan gedung Sekolah

Ternak Liar Tiga Gili Ancam Penghijauan Lingkungan Tanjung (Suara NTB) Relawan lingkungan di tiga Gili mengeluh keberadaan ternak liar yang dipelihara warga tidak dikandangkan. Aktivitas ternak di lapangan dapat mengancam keberlangsungan program penghijauan yang sudah dilakukan setahun terakhir ini.

Volunteer Lingkungan Gili Trawangan, H. Malik, Senin (20/1) mengatakan, ternak liar di Gili Trawangan dipelihara tanpa kandang.

Ternak seperti sapi dan kambing, dibiarkan berkeliaran dengan bebas. Situasi ini dapat menggagalkan program penghijauan yang dilakukan sejak setahun lalu.

“Ternak ini masalah buat kita. Sebelum tanam kita sepakat umumkan di masjid agar warga amankan ternak sampai tanggal 20 Januari ini. Kalau di atas tanggal 20 masih berkeliaran, kita anggap ternak liar dan itu bisa kita tangkap,” tegas Malik.

Malik menyampaikan, sosialisasi pengamanan ternak liar telah disebarluaskan ke seluruh warga Trawangan.

Harapannya, para pemilik ternak mengamankan ternak dan mengirim kembali ke daratan Lombok.

“Setelah diamankan, ya kita jual. Saya sudah buka aturan Undang-Undang Peternakan itu, kalau sampai kita keberatan dan lapor polisi, pemilik ternak bisa kena sanksi Rp 10 juta,” tegasnya.

Untuk diketahui, kata dia, jumlah ternak di Gili Trawangan berada di angka ratusan.

Ternak ini terdiri dari sapi, kambing dan kuda. Khusus untuk kuda, warga memeliha-

Terbentur Balon Wakil, PPP Ikut Golkar Tanjung (Suara NTB) Tiga Bakal Calon Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), yakni H. Najmul Akhyar, H. Djohan Sjamsu dan H. Sarifudin, diklaim memiliki peluang sama untuk diusung oleh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP). Perkembangan terbaru, PPP memasukkan nama Sarifudin sebagai bakal calon, karena Wakil Bupati KLU itu, disebut melakukan pendekatan langsung ke DPP melalui sang istri, Hj. Karina Sarifudin.

Ketua DPC PPP Lombok Utara, Narsudin, S.Sos., Senin (20/1) mengamini (Suara NTB/dok) Narsudin jika sejak awal pihaknya lebih condong untuk mengusung Djohan Sjamsu. Namun seiring dinamika politik yang terjadi, kecenderungan itu berubah.

“Sementara memang masih lebih mengarah ke Pak Djohan. Tapi kalau pak Djohan mengambil Danny kemungkinan tidak ke Pak Djohan,” ungkap Narsudin.

Lantas kemanakah sauh parpol berlambang Ka’bah tertambat? Menjawab itu, Narsudin mengakui sejak awal pihaknya di DPC PPP KLU tidak mensyaratkan persoalan yang muluk. Misalnya, Narsudin pernah meminta diistikharahkan oleh Djohan sebagai bakal calon. Kedua, jika pun hasil istikharah bukan dirinya, maka PPP harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan bakal calon dan menyusun visi misi.

Ketiga, bakal calon yang diusung oleh PPP harus membuat MoU untuk membentuk Perda Pondok Pesantren.

“Tidak mesti harus ambil (Narsudin sebagai Calon Wakil). Yang dipaketkan dengan Pak Djohan harus lebih realistis,” tegasnya.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya sudah menyampaikan ke Ketua DPW PPP NTB Dra. Hj. Wartiah, tentang pendamping Djohan Sjamsu. ‘’Tapi kalau pasangan dengan Danny, setelah dilihat latar belakang, kiprah politik menjadi bagian yang dipertimbangkan. Artinya, untuk masalah keputusan akhir ini kami akan berdiskusi kembali,” sambung Narsudin.

Ketua Komisi II DPRD KLU ini menambahkan, PPP baru akan mengeluarkan keputusan (SK) rekomendasi antara akhir Februari atau awal Maret. Sampai menunggu batas waktu itu, masih ada ruang komunikasi yang bisa dibangun oleh tim-tim bakal calon.

“Sejauh ini kami belum bisa berbicara kepastian mendukung siapa. Informasi di lapangan juga masih liar saja. Apalagi Pak Sarif juga intens komunikasi di pusat. Artinya siapapun bakal calonnya, peluangnya kami anggap sama,” tandas Narsudin. (ari)

(Suara NTB/rus)

OBJEK - Desa Wisata Jeruk Manis merupakan salah satu objek wisata di Lotim yang banyak dikunjungi wisatawan. Dalam membangun sektor pariwisata di Lotim, peranan masyarakat cukup besar.

Bangun Sektor Pariwisata

Peranan Pemerintah Dinilai Masih Kecil Selong (Suara NTB) Peranan pemerintah dalam membangun sektor pariwisata di Lombok Timur (Lotim) dinilai sejauh ini masih relatif kecil. Paling banyak berbuat justru dari kalangan bawah, yakni dari para pelaku-pelaku wisata dan kelompok-kelompok sadar wisata. Semangat mengembangkan pariwisata di Lotim dianggap lebih besar dari kalangan grass root dibandingkan dengan pemerintah.

Demikian dikemukakan Pelaku Wisata Lotim, Yogi Islanta kepada Suara NTB usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) masalah kepariwisataan di Loyok, Senin (20/1). “Metode pendekatan pembangunan pariwisata Lotim ini banyak bottom up, masyarakat justru yang sangat gencar untuk promosi wisata, sedangkan pemerintahnya lambat,” ungkapnya.

Dalam FGD ini, tambahnya, para pelaku wisata di Kabupat-

Mantan Ketua PWI Lotim Diperiksa Polisi

Selong (Suara NTB) Kasus dugaan pencatutan nama lembaga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus berlanjut. Senin (20/1), penyidik Tindak Pidana Umum (Pidum) Satreskrim Polres Lotim kembali melakukan pemeriksaan kedua dari pelapor. Pelapor kedua ini yakni mantan Ketua PWI Lotim, Dimyati.

Dimyati datang ke Polres Lotim sekitar pukul 09:00 wita dan langsung menuju ruang Pidum untuk menjalani pemeriksaan. Kepada Suara NTB usai pemeriksaan, Dimyati mengaku dicecar sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik seputar kebenaran dari Ketua BPPD Lotim berasal dari PWI dan mendapat rekomendasi sebagai pengurus BPPD Lotim periode 2017-2021 maupun pada SK terbaru. “Sekitar 25 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepada saya,” terangnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, mengungkapkan jika pemeriksaan terhadap para pelapor dari organisasi PWI masih berjalan. Rencananya sebanyak empat pelapor akan diundang untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik atas laporan yang dilayangkannya beberapa waktu lalu. “Untuk terlapor belum kita agendakan. Tapi nanti kita undang setelah pemeriksaan pelapor,” jelasnya.

Adapun dari laporan itu bersifat perorangan yang ditujukan kepada Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji. Namun tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan ke pengurus BPPD yang lain maupun ke Dispar Lotim tergantung hasil pemeriksaan Ketua BPPD Lotim nantinya.

Sementara, anggota DPRD Lotim, Abdul Muhid, SH,MH, mendorong supaya pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pencatutan nama organisasi wartawan. (yon)

en Lotim berhasil mengidentifikasi tiga persoalan besar pada sektor pariwisata Lotim. Persoalan besar ini adalah masalah tata kelola destinasi, digital marketing pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Guna mengatasi tiga problem besar ini, tambahnya, para pelaku wisata Lotim ini menawarkan sejumlah solusi. “Dengan gerakan kolektif grass root, dalam dua bulan akan bisa diselesaikan,” ungkap Ketua Panitia FGD yang juga pelaku wisata Desa Sapit Yogi Isnanta.

Yogi menerangkan menyambut kunjungan wisatawan tahun 2020 harapannya semua masalah tentang kepariwisataan tersebut bisa selesai. “April kan sudah mulai high season,” paparnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Lotim Muhir, SPd., mengakui penilaian pelaku wisata terhadap pemerintah.

Menurutnya, tujuan akhir dari pembangunan itu adalah bagaimana masyarakat bisa sukses berdiri di kaki sendiri.

Namun, apa yang terjadi di Lotim diakui tiingkat kesadaran masyarakat sudah luar biasa. “Hal ini layak kami apresiasi dan kami tidak risih mengakui hal itu,” ungkapnya.

Tugas pemerintah sambungnya bukanlah eksekutor tapi regulator. Kalau sudah tertata pariwisata dengan baik dan masyarakat melakukan aktivitas promosi wisata dengan baik secara digital, maka bisa mengurangi peran pemerintah. Itu artinya, sudah muncul kesadaran secara kultural di bawah dan bukan struktural. “Kalau struktural itu tidak langgeng, karenanya destinasi yang dibangun dengan prakarsa masyarakat akan jauh lebih langgeng daripada pemerintah yang membangun,” terangnya. (rus)

Pelamar Calon Sekda Masih Nihil Selong (Suara NTB) Setelah dibukanya pendaftaran calon Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim) 14 Januari lalu, hingga Senin (20/1) belum satu pun pejabat yang mendaftar. Kendati demikian, sejumlah nama yang disebut bakal bersaing mengisi jabatan Sekda Lotim mulai bermunculan.

Salah satu nama yang muncul adalah Lalu Dami Ahyani. Kepada Suara NTB, Senin Lalu Dami Ahyani meya-

(Suara NTB/yon)

PERIKSA - Mantan Ketua PWI Lotim, Dimyati saat dimintai keterangan oleh penyidik Pidum Satreskrim Polres Lotim, Senin (20/1).

Menengah Pertama (SMP).

Pihaknya yakin, pembangunan asrama SKB tahun 2020 ini bisa dilaksanakan.

Kuncinya adalah keputusan Bupati Lotim terkait penentuan tempat pembangunan.

Terpisah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, Izzuddin yang dikonfirmasi mengatakan aset SKB berada di bawah Dispora Lotim. Akan tetapi, ia memastikan masalahnya tinggal penyerahan aset saja ke Dinas Dikbud, sehingga pembangunan SKB bisa terealisasi. (rus)

takan dirinya siap ikut dalam pansel. Saat ini, dirinya sedang mempersiapkan persyaratan untuk mendaftar sebagai calon sekda, sehingga berkas tidak dikembalikan atau dilakukan perbaikan ketika mendaftar.

“Masih kita persiapkan syarat-syaratnya karena banyak. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita masukkan pendaftaran,” katanya, Senin (20/1).

Terpisah, Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepe-

gawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Yulian Ugi Lusianto, menyebutkan jika Senin sore kemarin belum ada pejabat yang memasukkan berkas lamarannya. “Belum ada yang datang mendaftar,” katanya.

Pihaknya mengharapkan calon sekda ini banyak yang mendaftar, sehingga dapat terseleksi calon yang terbaik.

Dalam seleksi inipun, diharapkan tim pansel profesional dan transparan. (yon)

ra dengan sistem kandang.

Menurut Malik, perilaku budidaya ternak di Gili Trawangan ia anggap tidak masuk akal. Warga Gili yang hanya memiliki satu rumah saja, bisa mempunyai 20 ekor sapi.

Sudah dipastikan pemeliharaannya tanpa kandang.

“Kalau mau normatif, pelihara ternak ya seperti di pinggir. Sapi dibuatkan kandang, diberi rumput, bukan dengan melepas secara liar seperti ini,” cetusnya.

Praktisi lingkungan yang ikut program kebersihan sampah di Gili ini menambahkan, pihaknya sudah memulai melakukan penghijauan. Melalui swadaya warga dan dukungan donatur, pihaknya memulai melakukan penghijauan. Tanaman jenis Trembesi dan Flamboyan telah dibibitkan sejak 11 bulan lalu. Saat musim tanam kali ini, sekitar 1.000 pohon berhasil ditanam secara bertahap.

Terakhir kali menanam, dilakukan pada Senin kemarin. Dimana jumlah bibit yang ditanam sebanyak 300 pohon. Pohon-pohon tersebut diharapkan akan tumbuh subur dan menghijaukan daratan Gili Trawangan di masa mendatang.

“Maka dari itu kita mengimbau kepada seluruh masyarakat melalui masjid.

Karena kalau di atas tanggal 20 maka kami akan menangkap sapi liar itu. Apalagi yang punya sapi ini kurang lebih hanya 10 orang. Dan modusnya mereka punya rumah di sini tapi tidak punya kandang,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

TERNAK SAPI - Keberadaan ternak sapi di Gili Trawangan yang dilepas dan mengancam penghijauan lingkungan di tempat ini.

11 Tahun Humas KLU

Pejabat Kabag Humas Sering Alami ’’Asam Urat’’ Tanjung (Suara NTB) Menyambut usia pengabdian kehumasan Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang ke 11 tahun, Bagian Humas dan Protokol Setda KLU menggelar silaturahmi dengan para mantan Kabag Humas dan awak media, Senin (20/1). Kesempatan itu, para mantan Kabag Humas sempat menyampaikan kesan bahwa bekerja di Bagian Humas, tidak mudah.

Bahkan ada mantan Kabag Humas berseloroh, bekerja di Humas bisa memicu asam urat.

“Saya Kabag Humas ke empat. Bendahara Humas sempat curhat, tiga mantan Kabag Humas kena asam urat semua.

Mudahan saya Kabag ke empat yang tidak kena asam urat,” seloroh mantan Kabag Humas, H. Saprinnadi, saat mengawali jabatannya ketika itu.

Selama 11 tahun, jabatan Kabag Humas Lombok Utara dijabat 5 orang. Mereka antara lain, H. Achmad Sujanadi (almarhum - terakhir menjabat Sekwan KLU), Drs. Jumarep (guru SMAN Bayan), Ikhwan Budiman, M.Pd., (pindah ke Pemprov NTB), Drs. H.

Saprinnadi (sekarang Sekretaris Bapenda KLU), dan Mujaddid Muhas, MA. Untuk kali pertama, Bagian Humas dan Protokol di bawah komando Mujaddid Muhas, MA., menggelar reuni para mantan Kabag dengan awak media. Sekitar 30 orang media hadir, dari media cetak dan online.

Bagi para mantan Kabag Humas, jabatan sebagai Kabag Humas memiliki tantangan tersendiri. Sebagai corong dalam publikasi dan pencitraan daerah, pejabat Humas harus mampu menjalin sinergi dengan pewarta maupun masyarakat yang banyak bertanya melalui media sosial.

Kabag Humas berpotensi lebih sering muncul ke publik.

Sebab tupoksinya tidak hanya mengatur ritme agenda kepala dan wakil kepala daerah, tetapi juga menjawab konfirmasi isu dan informasi yang disampaikan pewarta. Intensitas bersentuhan dengan awak media menyikapi dinamika daerah inilah, Saprinnadi berseloroh bahwa penjabat (Kabag) Humas rentan dengan asam urat.

“Kesan dan pesan yang

saya alami dan rasakan selama 1 tahun menjadi Kabag Humas, banyak hal yang menyenangkan. Pertama dilantik, persepsi Kabag Humas adalah jubir bupati. Saya berpikir dan berbuat untuk mendampingi bupati dan wabup saat itu,” ungkap Jumarep.

Jumarep mengakui, seringnya tampil di media membuat namanya disegani. Tidak hanya oleh keluarga, tetapi rekan kerja dari berbagai daerah.

Tidak jarang, informasi berita yang tersampaikan oleh Kabag Humas dikliping dan menjadi kenang-kenangan.

“Pesan saya, sebagai masyarakat Lombok Utara. Mari awali aktivitas kita dengan membaca berita. Dengan informasi, kita akan tahu doa dan harapan masyarakat dalam pelayanan yang diamanahkan kepada kita,” pungkas Jumarep.

Bagi istri almarhum Achmad Sujanadi, Hj. Umi Kalsum, mengaku, jabatan yang pernah diemban suaminya memberi kesan positif. Meski selama bertugas, kerap pulang larut malam. “Sebagai istri yang suaminya tugas di Humas, keluar-

(Suara NTB/ari)

REUNI - Bagian Humas dan Protokol Setda KLU menggelar reuni bagi mantan Kabag Humas dan Protokol di acara 11 Tahun Humas KLU, Senin (20/1). ga kerap ditinggal pagi sampai malam. Kadang jam 1 malam baru sampai rumah. Namun sebagai istri saya tetap mendukung bapak,” ujarnya.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas, menyampaikan banyak pesan positif yang tersampaikan dari para mantan Kabag Humas. Sebagai pemegang amanat, ia berupaya untuk memaksimalkan peran dan tupoksi kehumasan untuk

ikut menyampaikan informasi kepada publik.

“Banyak ide, gagasan dari para senior yang bisa kita tindaklanjuti. Coffee morning misalnya, kita harapkan dapat segera dilakukan,” sebutnya.

Cara tersebut diakhiri dengan pemberian suvenir plakat dari Bagian Humas kepada mantan Kabag Humas. Pemberian plakat dilakukan oleh perwakilan awak media dan Kabag Humas secara langsung. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

Ingatkan Kepala OPD TEMUAN kerugian negara akibat spek proyek ditemukan di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar), nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Selain spek proyek, ada juga temuan kerugian akibat perjalanan dinas atau SPPD. Menindaklanjuti temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengingatkan para kepala OPD agar jangan sampai terjadi lagi temuan berulang ke depannya.

Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Ilham mengaku sejauh ini tindak (Suara NTB/her) lanjut temuan LHP BPK H. Ilham tengah berprogres. Setiap hari pihaknya intens memantau tindaklanjut dari semua OPD. Termasuk ada beberapa temuan berulang, seperti perjalanan dinas dan spek atau volume proyek tersebar di beberapa OPD. “Agar tidak terulang ke depan (temuan red), apa yang kita lakukan? Di tahun 2020 ini, dari pemda sudah lebih selektif. Di mana proyek yang punya nilai miliaran harus diekspose dulu oleh OPD kepada pimpinan, sehingga kita tahu seperti apa proyek itu akan direncanakan dan bagaimana monitoringnya,” tegasnya, Senin (20/1).

Di tahun 2020 ini, tambahnya, pihaknya lebih memperkuat ekspose proyek bernilai besar agar tidak hanya OPD yang mengetahui persoalan ini, namun ketika proyek ini nilainya cukup besar, maka pimpinan dan Inspektorat juga mengetahui. Menyoal OPD yang menjadi lokasi temuan kerugian ini bukan hanya yang menangani proyek namun tersebar di banyak tempat akan tetap nilainya sedikit-sedikit ada yang mencapai Rp 1 juta dan kurang dari itu. Meskipun nilainya sedikit-sedikit, kalau dikumpulkan sehingga jumlahnya menjadi besar sehingga tetap menjadi perhatiannya. “Totalnya mencapai di atas Rp 100 juta,” jelas dia. (her)

Kereta Gantung Buka Potensi Wisata Loteng Bagian Utara Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menyambut baik rencana investor yang akan membangun sarana kereta gantung di sekitar Gunung Rinjani untuk tujuan pariwisata. Investasi tersebut dinilai akan membuka potensi pariwisata di Lombok Tengah (Loteng) bagian utara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) H.M Nursiah kepada Suara NTB, Senin (20/1) mengatakan, sepanjang investasi tersebut bermanfaat untuk pemerintah daerah dan masyarakat, tentu akan diterima dengan baik. Jika pun ada penolakan terkait dengan rencana investasi ini, hal ini menjadi tugas bersama untuk melakukan sosialisasi ke depan.

“Jika ada pihak-pihak lain yang masih pro dan kontra, ini

karena belum kita bersamasama memahami rencana pembanguan dengan dampak-dampaknya ke depan. Itu kan masih proses, tentu kita melihat dari lahan, hubungan dengan pemerintah pusat, termasuk kewenangan kita, termasuk perizinanperizinannya,” kata Nursiah.

Sekda mengatakan, Pemkab Loteng akan menyesuaikan diri dengan kewenangan yang ada, misalnya dalam memberikan izin kemudahan untuk investasi.

“Yang penting sudah memenuhi syarat aturan dan tentu yang paling penting adalah sosialisasi dari masyarakat untuk mendapat respons positif,” terangnya.

Seperti diketahui investor akan segera merealisasikan pembangunan kereta gantung sepanjang 10 kilometer yang dimulai dari Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Loteng menuju kawasan hutan lindung di bagian atasnya. Pembangunan kereta gantung di sekitar kawasan

Bupati Instruksikan Kades Hidupkan Gotong Royong Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menginstruksikan kepada para kepala desa (kades) di Lobar agar menggalakkan gotong royong untuk mengatasi persoalan sampah di daerah masing-masing. Instruksi ini disampaikan bupati karena sebagian dari bencana alam yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor merupakan andil dari manusia sendiri. Salah satunya, karena membuang sampah di sungai.

Penegasan ini disampaikan Bupati Lobar saat menjadi inspektur pada apel siaga bencana di lapangan Kantor Bupati Lobar akhir pekan kemarin.

Sampah-sampah yang dibuang ke sungai, kata bupati, akan membuat aliran sungai terhambat, sehingga air di kali atau got naik ke jalan sebagaimana sering disaksikan di beberapa jalan.”Oleh karena itu, saya imbau kepada para camat dan kepala desa untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di sungai dan juga memobilisasi mereka untuk membersihkan sungai, kali, atau got yang sudah kotor melalui gotong royong,” harapnya.

Selain itu, Bupati Fauzan juga sudah lama menginstruksikan dilakukannya restorasi sungai di Lobar dan sudah dilaksanakan sejak tahun lalu. Program restorasi sungai mulai muncul saat peringatan Hari Air Sedunia tanggal 23 Maret 2019 yang lalu. Bupati H. Fauzan Khalid saat itu menyampaikan restorasi sungai harus dimulai pada satu sungai di setiap kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan.

Selain instruksi gotong royong dan restorasi sungai, Lobar juga dijelaskan bupati, tahun 2020 akan membangun 9 lokasi tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang sebagiannya melalui konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle). Ke sembilan lokasi tersebut yaitu tiga lokasi bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlokasi di Batulayar berupa tempat pembuangan sampah tetap (TPST), dan dua tempat pembuangan sampah (TPS) 3R yaitu di Gerung dan Kediri. Sementara enam lokasi lainnya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lobar. Tiga berupa TPS3R di Lingsar, Kuripan dan Narmada; dan tiga lagi masih berupa tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Labuapi, Gunungsari, dan Lembar. (her)

(Suara NTB/ist)

APEL SIAGA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda H. Baehaqi saat apel siaga bencana di lapangan Kantor Bupati pekan kemarin.

Gunung Rinjani ini ditargetkan tuntas dibangun menjelang MotoGP 2021 mendatang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Madani Mukarom sebelumnya mengatakan rencana pembangunan kereta gantung ini sudah mendapat persetujuan dari Kementerian LHK. Madani mengatakan pembangunan kereta gantung ini tidak berada di zona inti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Karena pada dasarnya pada zona inti tersebut dilarang membangun sarana dan prasarana apapun. Pembangunan sarana kereta gantung ini berada di blok pemanfaatan jasa wisata pada Kawasan Tahura dan hutan lindung. (ris)

(Suara NTB/dok)

H.M. Nursiah

Ziadi Cari Pendamping Lewat Konvensi Praya (Suara NTB) Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng) yang juga bakal calon Bupati Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., kini tengah fokus untuk mencari calon pendamping yang akan digandeng Pilkada Loteng mendatang. Rencananya, pencarian calon pendamping akan dilakukan melalui konvensi yang rencananya akan dibuka dalam waktu dekat ini.

Dengan pola ini, Ziadi berharap bisa memperoleh calon pendamping yang terbaik untuk bertarung di Pilkada Loteng, September mendatang.

“Kita ada akan membuka konvensi, untuk mencari calon pendamping di Pilkada Loteng mendatang,” ujar Ahmad Ziadi, kepada wartawan, Senin (20/1).

Konvensi, ujarnya, akan dibagi dalam tiga zona, yakni zona utara,

Event Bau Nyale Diluncurkan 23 Januari Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat akan meluncurkan Festival Pesona Bau Nyale sebagai event nasional di Jakarta, Kamis (23/1). Peluncuran ini sekaligus bakal menjadi event pembukaan dari rangkaian event Wonderfull Indonesia di tahun 2020 ini.

Demikian diungkapkan Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Dr. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Senin (20/1). Diakuinya, sejak tahun lalu event Bau Nyale sudah masuk sebagai kalender event pusat, sehingga peluncuran kegiatannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. ‘’Launching sendiri menjadi penanda dimulainya persiapan event Bau Nyale. Yang nantinya akan diikuti pula persiapan di tingkat daerah,’’ terangnya.

Menurutnya, ada tujuh event utama yang akan digelar selama event Bau Nyale berlangsung, dimulai pada tanggal 9 Februari mendatang. Di antaranya temu wisata, peresean, lomba fotografi, festival kuliner, pemilihan Putri Mandalika serta malam puncak Bau Nyale yang direncanakan digelar di kawasan Pantai Tanjung A’an Desa Sengkol Pujut.

Untuk malam puncak perayaan event Bau Nyale tanggal 14-15 Februari mendatang, direncanakan akan menghadirkan artis ibukota guna menghibur masyarakat dan wisatawan, sembari menunggu prosesi Bau Nyale (menangkap cacing laut) pada dini hari tanggal 15 Januari.

“Siapa arti ibu kota yang hadir, kita tunggu saja. Tapi memang pemerintah daerah berharap bisa mendatangkan, antara grup band Slank, Noah atau Iwan Fals. Bahkan jika bisa ketiganya akan diupayakan bisa hadir,’’ ujarnya.

Herdan mengatakan, karena event Bau Nyale sekarang sudah menjadi event nasional, maka penanggung jawab kegiatan ada di tangan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten nantinya pada posisi mem-back up saja. “Event Bau Nyale ini merupakan event kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,” terangnya. (kir)

Halaman 5

selatan dan tengah. Dari calon terbaik di masing-masing zona itulah kemudian ada dipilih calon pendamping di Pilkada Loteng mendatang. Menurutnya, konvensi tidak melulu soal siapa yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang. Tetapi lebih dari itu, melalui kovensi itu nantinya diharapkan bisa muncul figur-figur yang ke depan bisa menjadi calon pemimpin Loteng. “Dari konvensi ini kini bisa memetakan figur atau tokoh berpengaruh yang punya potensi jadi pemimpin Loteng ke depan,” jelasnya.

Pihaknya mengharapkan, konsep, ide dan gagasan tersebut bisa diterapkan dalam pembangunan di Loteng ke depannya nanti. “Semakin banyak yang memberikan ide, konsep dan gagasan tentang pembangunan Loteng, tentunya semakin baik,” jelasnya. (kir)

Rekrutmen PPK, Jumlah Penderita DBD di Lobar Meningkat Pelamar dari Batukliang dan Kopang Masih Minim (Suara NTB/ist)

DIRAWAT - Pasien penderita DBD asal Gerung yang dirawat di Rumah Sakit Gerung, Senin (20/1).

Giri Menang (Suara NTB) – Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Lombok Barat (Lobar) melonjak di awal tahun ini. Peningkatan penderita DBD ini terlihat dari jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Tripat. Tercatat ada 38 pasien DBD dari berbagai kecamatan yang ditangani di rumah sakit.

Direktur RSUD Tripat, drg.

Arbain mengatakan, sejauh ini ada 38 pasien DBD yang ditangani pihak rumah sakit. “Ada 38 orang pasien DBD yang kami tangani, positif DBD,” jelasnya, Senin (20/1).

Diakuinya, dari sisi jumlah pasien yang ditangani, penderita DBD yang dirawat mengalami lonjakan dibanding sebelumnya. Dijelaskan puluhan pasien DBD ini dari sekitar lima kecamatan yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Puluhan

pasien ini terakumulasi sejak 2019 hingga awal tahun. Selain ditangani di rumah sakit, ada juga pasien DBD yang meninggal. “Ada pasien DBD yang meninggal, satu orang,”jelas dia.

Tingginya pasien DBD ini terjadi ketika musim pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan memicu banyaknya jentik nyamuk yang hidup. Para pasien ini, tambahnya, sudah ditangani dengan baik di RSUD dan tak menuai kendala dalam penanganan pasien DBD. Sementara itu Kabid Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ( P2PL ) pada Dikes Lobar, Faisal Sirajudin, SKM.,MM., mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti banyaknya pasien penderita DBD tersebut. “Nanti kami akan turun ke bawah (fogging) tapi kami perlu melakukan penyelid-

ikan efidemologi ,” jelas dia.

Pihaknya segera turun melakukan penyelidikan untuk mendeteksi penyebab DBD ini.

Kalau ditemukan ada positif DBD barulah pihaknya melakukan fogging dan penanganan lebih lanjut. Salah satu penderita DBD berasal dari Desa Banyu Urip, sejak Sabtu lalu anaknya sudah dirawat di RSUD Tripat Gerung, anaknya terserah DBD.” Anaknya kena DBD, sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Tripat,” kata Adi Subardi.

Apa yang menimpa anaknya dan warga masyarakat yang lainnya diharapkan menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Dinas Kesehatan agar segera bergerak melakukan pencegahan di masyarakat, agar penyakit DBD ini tidak semakin menular ke masyarakat yang lainnya. (her)

Pengerjaan Puluhan RTG Masih Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) – Pembangunan puluhan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) mangkrak, lantaran pengerjaannya mandek setahun lebih. Mandeknya pengerjaan RTG ini akibat beragam faktor, di antaranya adanya oknum calo aplikator yang membawa lari uang bantuan warga.

Di samping itu, aplikator kehabisan modal sehingga pengadaan material pun mandek. Ada juga dana bantuan RTG dihabiskan oleh oknum ketua kelompok masyarakat (Pokmas).

Merespon pengerjaan RTG mandek ini, pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lobar pun turun inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari. Pihak dinas bersama masyarakat setempat mengancam akan menyeret aplikator ke Aparat Penegak Hukum (APH) kalau tidak menepati janjinya melanjutkan pembangunan RTG tersebut.

Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi yang memimpin sidak ke Dusun Poan Selatan, Desa Guntur Macan dibuat geram oleh ulah aplikator nakal yang mengerjakan RTG tersebut. Pasalnya pengerjaan RTG ini tak tuntas-tuntas, padahal beberapa kali dimediasi. Tim Disperkim yang didampingi Kades Murni dan Sekdes Jamaah pun semakin dibuat marah besar, karena setelah mengecek RTG di lapangan sebagian besar RTG belum tuntas.

Dari 34 unit RTG, terdiri dari 20 Riko dan Risba 14 unit hanya satu unit yang sudah selesai 100 persen. RTG yang selesai 100 persen itupun ditalangi pembi-

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Kabid Perumahan pada Disperkim Lobar L. Ratnawi saat turun sidak pengerjaan RTG yang mangkrak di daerah Guntur Macan Kecamatan Gunungsari. ayaannya melalui dana pribadi menyuplai material, sehingga warga. Sedangkan sisanya 33 pengerjaannya pun macet.

Menanggapi hal ini, salah unit RTG dalam progres pengerjaan. Dalam diskusi yang cukup satu aplikator Andi mengatakan alot dengan aplikator dan war- pihaknya menerima keputusan ga, terkuak beberapa persaoalan warga untuk memutus kontrak. yang menyebabkan pengerjaan “Saya ikuti keputusan warga saja,” aku dia. Pihaknya berjanRTG ini mandek.

Ramli, Ketua Pokmas Dusun ji dalam waktu paling lambat Poan Selatan mengeluhkan ma- dua hari ke depan sudah ada material yang terlambat, sehingga terial untuk melanjutkan pemdari awal pembangunan RTG di bangunan RTG. Pihaknya juga daerah itu mandek. Saat ini saja, berkomitmen menyelesaikan 10 ujarnya, dari 20 RTG jenis Rumah hari hingga pengerjaannya menInstans Konvensional (Riko) baru capai progres 50 persen.

Sementara Kabid Perumah12 yang sudah 50 persen, sedangkan sisanya 8 unit RTG hanya 30 an L. Ratnawi meminta agar appersen lebih, karena belum ter- likator bertanggung jawab menyelesaikan 50 persen pengerpasang gisting bangunan.

Menurutnya, warga ingin jaan RTG sesuai dengan dana agar aplikator ini diputus kon- yang keluar. Sebab kalau aplikatrak sebab bagaimanapun war- tor diputus kontraknya, maka ga dibuat susah akibat materi- tidak ada yang mau melanjutkannya. Ia pun mempertegas koal bangunan yang telat.

Muzzani, warga lain menim- mitmen aplikator untuk melanpali progres pembangunan RTG jutkan pengerjaan RTG. “Sebab di daerahnya hampir satu kalau tidak menepati komitmen tahun lebih mandek, karena (janji) juga maka kami bersama material bangunan tidak lan- warga akan bawa aplikator ini ke car. Aplikator tidak lancar TNI,” tegas dia. (her)

Praya (Suara NTB) – Tujuh KPU kabupaten/kota di Provinsi NTB telah membuka pendaftaran anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejak tanggal 18 Januari lalu.

Proses pendaftaran dan penyerahan dokumen akan berakhir tanggal 24 Januari mendatang.

Di Lombok Tengah (Loteng), pelayanan penerimaan pendaftaran dilakukan di sekretariat KPU Lombok Tengah.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Loteng Alimudin Syukri kepada Suara NTB, Senin (20/ 1) mengatakan, selama dua hari terakhir dari tanggal 18 dan 19 Januari kemarin, jumlah pendaftar yang sudah masuk sebanyak 60 orang. Sebanyak 46 orang pendaftar di hari pertama dan 14 orang di hari kedua.

“Dari 12 kecamatan di Loteng pendaftar dari Kecamatan Batukliang dan Kopang itu yang masih minim yaitu dibawah lima orang pendaftar. Tapi mungkin banyak peserta yang masih mengumpulkan persyaratan, karena masih lama,” katanya.

Beberapa persyaratan perekrutan PPK di antaranya yaitu berusia minimal 17 tahun, tidak menjadi anggota parpol, berdomisili di wilayah kerja PPK, mampu secara jasmani, rohani, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, pendidikan paling rendah SMA sederajat, belum pernah menjabat dua kali periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK serta sejumlah syarat lainnya.

Menurut Alimudin, yang harus dimiliki oleh setiap PPK yaitu kemampuan dan pengetahuan di bidang kepemiluan.

Namun yang paling penting bagi KPU yaitu PPK yang integritas serta memiliki kejujuran dalam menjalankan tugas. “Selain itu, kemamapuan mereka bersosialisasi, bagaimana meningkatkan keberhasilam pemilu dan lain sebagainya,” terangnya.

Adapun kemampuan calon PPK dalam bidang penguasaan teknologi informasi kata Alimudin akan didalami pada saat tes

wawancara nanti. Seorang anggota PPK memang diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami teknologi informasi untuk menunjang aktivitas pilkada yang berbasis digital. Terlebih KPU pusat merencanakan akan menggunakan e-rekapitulasi pada pilkada 2020 ini.”Sehingga nanti pas diwawancara akan dites kemampuan IT atau kemampuan menggunakan komputer misalnya,” tambahnya.

Adapun jadwal rekrutmen PKK diKPU Loteng yaitu, setelah penerimaan pendaftaran di KPU Loteng dari tanggal 18-24 Januari akan dilakukan penelitian administrasi selama tiga hari dari tanggal 25 – 27 Januari. Jadwal tersebut berlaku jika tidak ada perpanjangan jadwal pendaftaran selama tiga hari.

Selanjutnya pengumuman hasil penelitian administrasi dilakukan tanggal 28-29 Januari 2020 atau selama dua hari. Adapun seleksi tertulis digelar selama satu hari tanggal 30 Januari 2020, pemeriksaan hasil seleksi tertulis selama tiga hari yaitu dari tanggal 31 Januari – 2 Februari, pengumuman hasil seleksi tertulis tanggal 3 – 5 Februari.

Masyarakat juga diberikan waktu untuk memberikan tanggapan selama sembilan hari dari tanggal 28 Januari – 5 Februari.

Adapun tes wawancara akan berlangsung selama tiga hari yaitu dari tanggal 8 – 10 Februari 2020, pengumuman hasil seleksi wawancara sepuluh besar calon PPK selama tujuh dari dari tanggal 15 – 21 Februari 2020.

“Setelah itu ada lagi tanggapan masyarakat tahap dua yang berlangsung selama tujuh hari dari tanggal 15 – 21 Februari serta klarifikasi tanggapan masyarakat dari tanggal 22 – 25 Februari,” tambah Alimudin.

Adapun pengumuman pascahasil klarifikasi tersebut akan disampaikan tanggal 26 – 28 Februari 2020. Sementara pelantikan anggota PPK dijadwalkan tanggal 29 Februari 2020. “ Masa kerja anggota PPK ini selama sembilan bulan yaitu 1 Maret – 30 November 2020,” tutupnya. (ris)

(Suara NTB/ris)

LAYANI - Para petugas sedang melayani pendaftaran calon anggota PPK di KPU Loteng.

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Distan KSB Akui Kehabisan Stok Pupuk

99 Karyawan PT.AMNT Dirumahkan culnya aksi-aksi yang akan mengganggu kondusifitas wilayah terutama 173 orang lokal yang masuk dalam gerbong tersebut. Makanya dalam waktu dekat kami akan mengagendakan rapat khusus membahas persoalan ini,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin MM, kepada Suara NTB, Senin (20/1).

Dikatakannya, kebijakan perusahaan untuk merumahkan puluhan karyawannya tidak semerta-merta dilakukan begitu saja, tetapi melalui evaluasi terhadap kinerja mereka selama beberapatahun terakhir.

Tentu Pemerintah tidak bisa masuk ke ranah tersebut, karena sebelum evaluasi dilakukan perusahaan telah dilaporkan ke Pemerintah termasuk komisi I DPRD yang membidangi masalah tenaga kerja. Akibat PHK tersebut tentu dampak yang ditimbulkan yakni gangguan khantibmas pasti akan terjadi, apalagi karyawan lokal juga ambil bagian di evaluasi tersebut.

Selain karyawan yang akan

“dirampingkan”, pekerjaan yang ada di perusahaan juga akan dilakukan evaluasi. Itu artinya, akan ada pengurangan tenaga kerja tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Meski demikian, pihaknya tetap akan berupaya mencari solusi terbaik agar tidak semua karyawan lokal tidak bekerja di perusahaan itu. Karena jika nasib pekerja lokal ini tidak diperhatikan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari serta akan berdampak pada gangguan khantibmas. Dampak buruk lainnya yakni terganggunya iklim investasi yang saat ini dianggap masih sangat baik di KSB. “Persoalan ini tetap akan kita cari jalan keluar terbaik supaya tidak menjadi masalah besar di kemudian hari. Kita juga akan tetap berupaya membangun kordinasi dengan pihak perusahaan supaya tenaga kerja lokal bisa dipertimbangkan untuk masuk kedalam gerbong PHK tersebut,” pungkasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Dalam sepekan terakhir, petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk.

Petani pun meradang. Sebab mereka sangat membutuhkan bahan asupan nutrisi untuk tanaman mereka.

Terkait kondisi itu, Dinas Pertanian (Distan) setempat tak menampiknya. Pihak dinas menyatakan, saat ini terjadi kekosongan stok pupuk di tingkat distributor. “Informasi dari distributor ke kami memang katanya stoknya habis sekarang ini,” ungkap Kabid Tanaman Pangan Distan KSB, Syaiful Ulum, SP kepada Suara NTB, Senin (20/1).

Ia menjelaskan, pihaknya telah meminta kepada distribut o r

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 99 karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau dirumahkan (tidak diperpanjang masa kerjanya). Keputusan tersebut dilaksanakan perusahaan setelah sebelumnya pihak manajemen melakukan eveluasi kinerja secara menyeluruh terhadap karyawannya. Prihal masalah ini juga sudah dirapatkan oleh manajemen perusahaan dan Pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi termasuk juga dengan komisi I DPRD Kabupaten yang membidangi masalah ketenagakerjaan di Mataram belum lama ini.

“Dari 243 karyawan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi karyawan permanen di PT AMNT hanya 99 orang saja yang dipecat secara langsung. Sementara sisanya sebanyak 74 orang lainnya masih diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di subkon-subkon yang ada. Tentu persoalan kita saat ini yakni mun-

Halaman 6

Syaiful Ulum

untuk segera mempercepat mengadakannya. Mengingat saat ini sudah banyak petani baik petani padi maupun jagung mulai membutuhkan pupuk.

Dan atas permintaan itu, konfirmasi terbaru pihak UD Populer selaku distributor tengah berupaya mendatangkan seceoatnya.

“Tadi mereka (distributor) info lagi ke kami. Katanya hari ini ada pengiriman dari Sumbawa. Jadi kalau tidak ada halangan besok sudah di distribusi ke pengecer supaya bisa langsung disalurkan petani,” sambung Syaiful tanpa merinci alasan terlambatnya pengiriman pupuk tersebut dari produsen ke distributor hingga sempat terjadi kelangkaan di tingkat petani.

Sementara itu ditanya mengenai penyaluran pupuk subsidi ke petani apakah telah menggunakan Kartu Tani? Syaiful mengaku sejauh ini belum bisa diterapkan. Pembelian pupuk subsidi oleh petani sementara ini tetap menggunakan sistem manual seperti tahun-tahin sebelumnya. “Untuk nebus pupuk subsi-

di sekarang kita belum bisa pakai Kartu Tani itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembelian pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani sebelumnya sempat diujicobakan. Hanya saja sistemnya kemudian bermasalah sehingga distributor menarik peralatan EDC (electronic data capture) dari pengecer dan kembali memberlakukan penjualan sistem manual. “Sekitar 70 persen Kartu Tani-nya sudah dicetak. Tapi pas ujicoba ada masalah.

Makanya diputuskan tidak pakai itu dulu untuk menebus (membeli) pupuk,” bebernya.

Meski kembali menggunakan sistem manual, Syaiful menjamin distribusi pupuk subsidi ke petani tetap akan merata sesuai kebutuhan masing-masing. Pihaknya telah menginstruksikan seluruh penyuluh dan pengecer di tingkat lapangan untuk memastikan pembelian pupuk subsidi oleh petani harus menyesuaikan data RDKK (rencana detail kebutuhan kelompok).

“Untuk dapat pupuk subsidi petani harus tercatat dalam RDKK melalui kelompok. Jadi pengecer kita minta berpatokan dengan RDKK itu. Kalau nama petani tidak ada ya jangan diberikan,” tukas Syaiful. (bug)

(Suara NTB/ist)

PATAKA - Pawai budaya lintas etnis.

Kirab Pataka Dimeriahkan Pawai Budaya Lintas Etnis Sumbawa Besar (Suara NTB) Upacara Penerimaan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa dari Camat Sumbawa, Hikmawan, SH, M.Si kepada Sekda Sumbawa Drs. H. Hasan Basri, MM berlangsung Senin (20/1) sore, di lapangan Pahlawan Sumbawa Besar.

Upacara diawali dengan penan-

datanganan berita acara serah terima pataka lambang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dari Camat Sumbawa kepada Sekda. Selanjutnya, Pataka disemayamkan kembali. Upacara Penerimaan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa berjalan khidmat dan lancar. Turut hadir pada acara tersebut, Pimpinan

OPD, Staf Ahli Bupati, Perwakilan Forkopimda dan lainnya.

Penerimaan pataka juga dimeriahkan drum band dan peserta pawai budaya dari masing-masing sekolah, instansi dan forum lintas etnis di Sumbawa. Masyarakat pun antusias menyaksikan kegiatan tersebut. (arn)

Rampung, Pembangunan Pasar Seketeng Tahap Pertama Sumbawa Besar (Suara NTB) Proyek pembangunan Pasar Seketeng tahap pertama akhirnya rampung. Terhadap hal ini, dilakukan serah terima atau provisional Hand Over (PHO) antara kontraktor pelaksana dengan Peja-

bat Pembuat Komitmen (PPK), Senin (20/1).

“Insya Allah hari ini rampung 100 persen. Kita tinggal tunggu surat dari kontraktornya untuk di PHO. Hari ini suratnya masuk,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Sumbawa, Jannatulfala, S.AP didampingi Kabid Pasar, Sirajuddin, S.Sos saat ditemui wartawan.

Dengan adanya PHO, kata Atul, maka rampunglah pekerjaan blok B dan blok C Pasar Seketeng serta penunjang lainnya. Sehingga tahun 2020 ini dilanjutkan dengan pembangunan blok A dengan anggaran Rp 23 miliar. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan dokumen untuk tender. Termasuk menyelesaikan review Detail Engineering Design (DED). Diharapkan dokumen bisa disampaikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada pertengahan Februari mendatang.

“Mudah-mudahan pertenga-

han Februari nanti kita masukkan dokumen lelang. Karena ini ada review DED-nya. Akhir Januari ini selesai review DED. Sekarang kami bersama temanteman dalam proses siapkan kelengkapan tender. Kalau sudah selesai, paling akhir Februari tayang,” ungkapnya.

Pembangunan blok A, lanjutnya, direncanakan selama 6 bulan. Jika prosesnya berjalan sesuai rencana, maka pertengahan April sudah ditentukan pemenang dan mulai dilakukan pengerjaan. Setelah blok A tuntas barulah Pasar Seketeng bisa dimanfaatkan.

“Saat ini belum bisa dimanfaatkan, dan belum ada yang masuk (pedagang red). Setelah tuntas baru dimanfaatkan. Insya Allah akhir tahun 2020 kalau tidak ada halangan dan rintangan. Harapan kita, mudah-mudahan berjalan sesuai jadwal dan bisa diselesaikan. Sehingga bisa segera dimanfaatkan,” tandasnya. (ind)

Polisi Tangkap Dua Terduga Pengedar Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua terduga pengedar narkoba di Sumbawa diamankan ke Mapolres Sumbawa, Minggu (19/1) sekitar pukul 14.00 Wita.

Terduga berinisial HM (23) dan SH (23) ini merupakan warga Kecamatan Alas.

Mereka ditangkap tim Satres Narkoba Polres Sumbawa di rumah salah satu terduga yang beralamat di Desa Tangian, Kecamatan Alas. Dari tangan mereka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu poket sabu berukuran besar, satu bendel poket sabu ukuran sedang dan satu poket sabu ukuran kecil. Selain itu juga satu buah skop, timbangan elektrik, korek api dan barang bukti lainnya.

Kapolres Sumbawa, AKBP Tunggul Sinatrio, SIK kepada wartawan Senin (20/1) membenarkan penangkapan tersebut. Berawal dari informasi masyarakat bahwa di TKP kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian Satres Narkoba melakukan penyelidikan lapangan untuk memantau pergerakan terduga beserta barang bukti.

Dari penggerebekan dan penggeledahan, pihaknya berhasil mengamankan terduga dan barang bukti. Selanjutnya diamankan ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut. “Terduga pelaku dan barang bukti sudah kami amankan untuk diproses lebih lanjut,” demikian Kapolres. (ind)

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

Konsumsi Sabu dan Miras, Tujuh Remaja Terjaring Dompu (Suara NTB) Satresnarkoba Polres Dompu, berhasil menjaring tujuh remaja pada sebuah kamar kos di Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga, Minggu (19/1) malam. Enam diantaranya masih berstatus sebagai pelajar tingkat SMP dan SMA/Sederajat. Mereka Ad (14) Kv (18) Pr (18) Ir (18) Zk (17) Nf (19) dan LK (22). Ketujuh orang tersebut terjaring saat asik mengkonsumsi miras setelah sehari sebelumnya menggunakan sabu.

Kasatnarkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., dikonfirmasi (Suara NTB/jun) Suara NTB di kantornya, Senin Adhar (20/1) menyampaikan, tertangkapnya ketujuh remaja yang tengah asik pesta alkohol murni bercampur bir itu buah tindaklanjut aparat gabungan TNI-Polri atas informasi yang disampaikan masyarakat. Di mana kos milik Ad perempuan asal Desa Katua Desa Mangge Nae ini kerap dijadikan tempat berkumpulnya para pelajar.

Saat patroli malam kemarin berlangsung, didapati mereka tengah mengonsumsi miras. “Ketika patroli tim mendapati mereka sedang mengkonsumsi miras. Ndak ada sabu atau ganja, tapi hanya bong sabu yang ditemukan setelah penggeledahan,” ungkapnya.

Atas temuan salah satu alat yang biasa dimanfaatkan untuk mengkonsumsi sabu itu, tim kemudian menggiring mereka ke mapolres untuk di tes urine. Alhasil, dua diantaranya yakni Lk dan Nf kedapatan positif menyalahgunakan sabu.

Mengingat sebagian besar dari mereka masih tercatat sebagai pelajar serta nihil barang bukti sabu yang ditemukan, lanjut dia, prosesnya terbatas sampai pembinaan dan rehabilitasi. Termasuk membuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. “Untuk proses selanjutnya di rehab medis dan dibina saja,” ujarnya.

Ditegaskan Adhar, peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah ini sudah cukup memprihatinkan. Bahkan banyak mencekoki kalangan pelajar SMP dan SMA/sederajat. Untuk itu, peranan orang tua dalam mengawasi pergaulan anak sangat diharapkan.

“Karena anak ini masih dibawah bimbingan orang tua, jadi orang tua harus betul-betul mengawasi aktivitas mereka. Kalaupun belajar kelompok tentukan jam pulang dan pastikan dimana tempatnya,” harap dia. (jun)

Korban Pencabulan Alami Trauma dan Depresi Bima (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima akan mendampingi korban pencabulan oknum Kepala Sekolah (Kepsek).

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima, Drs. Syahrul mengaku pihaknya akan all out memberikan pendampingan. Yakni berupa pemulihan mental kepada korban pencabulan oknum Kepsek berinisial AM dari ancaman keterpurukan jiwanya.

“Akan kita berikan berikan pendampingan. Kita libatkan juga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Psikolog,” katanya, Senin (20/1).

Ia mengatakan, korban saat ini tengah mengalami goncangan kejiwaan yang begitu besar. Selain itu juga mengalami depresi berat dan trauma, sehingga perlu diberikan pendampingan.

“Bahkan sejak kasus atau persoalan ini mencuat kita sudah memberikan pendampingan kepada korban,” katanya.

Menurutnya, selama proses pendampingan yang dilakukan pihaknya, kondisi korban mengalami perubahan yang signifikan. Korban yang awalnya tertutup, kini sudah perlahan-lahan membuka diri. “Banyak peningkatan selama pendampingan.

Korban juga sudah mulai membuka diiri yang awalnya tertutup kepada tim Pendampingan,” katanya.

Selain memberikan pendampingan kepada korban, Syahrul mengaku pihaknya juga akan bekerjasama dengan lembaga yang dimana korban saat ini menempuh pendidikan. Untuk memberikan motivasi dan semangat. “Kita akan terus mendorong agar korban melanjutkan pendidikan dimanapun yang diinginkan,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh karena tidak menutup kemungkinan korban merasa malu untuk melanjutkan kuliahnya setelah video dan foto-foto beredar di sosial media. “Usia korban masih terbilang belia. Jadi masa depannya juga masih panjang,” katanya.

Sebelumnya Kabid Perlindungan Hak Perempuan DP3AP2KB Provinsi NTB, Hj. Erni Suryani S.Sos, MM, menegaskan pihaknya akan memberikan layanan dan pendampingan terhadap korban.

“Kita akan mendampingi korban ini. Kita ingin pastikan masa depan korban lebih baik, mandiri dan percaya diri lagi,” katanya.

Erni mengaku, kondisi korban saat ini mengalamai depresi berat, tidak bisa tidur dan tidak mau makan. Bahkan ingin mengakhiri hidupnya karena malu setelah video dan foto-fotonya beredar. “Tapi sudah diberikan terapi dan pengobatan oleh psikolog. Kita akan mengembalikan mental korban,” katanya.

Selain itu, Erni mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan salahsatu kampus di Bima agar korban tetap melanjutkan pendidikan. Mengingat korban saat ini semester akhir dan sebentar lagi mengikuti program PKL. “Kita ingin mastikan agar pendidikan korban tetap dilanjutkan hingga selesai,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam menampingi kasus tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan DP3AP2KB Kabupaten Bima serta LPSK untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman dan tekanan oknum-oknum tertentu.

“Kata kunci dari persoalan ini ada pada korban sendiri. Tapi korban harus dipulihkan dulu mentalnya karena masih trauma dan depresi berat,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Polisi Periksa Istri Walikota Bima

Kota Bima (Suara NTB) Istri Walikota Bima, Hj. Elly Alwaini M. Lutfi diperiksa oleh Penyidik Tipiter Satuan Reskrim Polres Bima Kota dalam kasus dugaan penipuan air minum dalam konsumen yang dilaporkan oleh mahasiswa beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi M. Prayugo, S.IK membenarkan pemeriksaan tersebut. Kata dia, Hj. Elly Alwaini diperiksa dalam kapasitas sebagai Direktur perusahaan air minum dalam kemasan. “Yang bersangkutan didampingi kuasa hukum menjalani pemeriksaan akhir pekan kemarin. Kurang lebih 2,5 jam diperiksa,” kata Hilmi kepada Suara NTB, Senin (20/1).

Dalam pemeriksaan itu, lanjutnya penyidik memberiksan sekitar 25 pertanyaan terkait dengan perusahaan, sumber air yang diambil hingga

pencantuman atau tulisan sumber air di kotak kardus air kemasan. “Kita periksa yang bersangkutan untuk diambil keterangan terkait laporan mahasiswa,” katanya.

Dari hasil keterangan awal, kata Kasat, Hj. Ellya mengaku air dalam kemasan yang diproduksi hingga dijual perusahaannya bersumber dari sumur dalam yang berada di pekarangan kediamannya di Kelurahan Rabadompu Barat Kota Bima.

“Meski begitu, yang bersangkutan tetap mengaku sumber air masih ada hubungannya dengan mata air pegu-

nungan. Artinya bahwa air itu diambil dari sumur bor yang masih terkoneksi dengan mata air pegunungan,” ujarnya.

Bagi penyidik, pengakuan Hj. Ely Alwaini tersebut sahsah saja. Keterangan itu nantinya akan dijadikan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut serta disandingkan dengan keterangan ahli. “Nanti akan ada ahli yang kita mintai keterangan,” katanya.

Selain itu, Hj. Ellya Alwaini mengaku perusahaannya sudah tidak memasang tulisan dalam kardus dari sumber mata air pegunungan lantaran sudah menggunakan

kardus baru. “Tulisan dari sumber mata air pegunungan sudah tidak dicantumkan lagi di kardus yang sekarang, karena kardus lama sudah habis,” katanya.

Seperti diketahui mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bima melaporkan istri Walikota Bima, Hj. Elly Alwaini M. Lutfi di Mapolres Bima Kota atas dugaan penipuan terhadap konsumen.

Hj. Elly yang merupakan pemilik sebuah perusahaan air minum dalam kemasan di Kota Bima. Air kemasan yang diproduksi, diiming-iming berasal dari mata air pegunungan.

Padahal berasal dari sumur bor.

“Ibu Elly kami laporkan sebagai pemilik pabrik perusahaan air minum dalam kemasan atas dugaan penipuan terhadap konsumen,” kata

Wildan Ketua Umum, HMI MPO Cabang Bima.

Menurutnya, air yang diproduksi diambil didaerah pengunungan. Namun setelah ditelusuri diduga air diambil dari sumur bor yang berada di keluarahan Rabadompu Barat. Hal itu berdasarkan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA). “Dalam kemasaan disebutkan dari mata air pengunungan. Padahal jelas-jelas dari sumur bor,” katanya.

Sementara, istri Walikota Bima, Hj. Elly Alwaini M. Lutfi mengaku tidak takut dengan laporan tersebut. Pasalnya perusahaan air minum kemasan yang dimilikinya mengantongi izin secara resmi.

“Kita tunggu hasil laporannya.

Yang jelas perusahaan saya resmi. Izin dan syaratnya lengkap,” pungkasnya. (uki)

PBB Pastikan Mengusung Eri-HI Dompu (Suara NTB) Partai Bulan Bintang (PBB) telah resmi mengusung Hj. Eri Aryani – H. Ichtiar (Eri-HI) sebagai pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Dompu pada Pilkada 2020. Keputusan PBB ini langsung diserahkan PBB ke Hj. Eri Aryani di Jakarta, Jumat (17/1) siang.

Ketua DPC PBB Kabupaten Dompu, Syafruddin, SH kepada Suara NTB, Senin (20/1) mengakui, DPP PBB telah membuat keputusan arah dukungan PBB untuk Pilkada Dompu tahun 2020. Ini sesuai SK Nomor : SK.PP/002/Pilkada/2020 tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Dompu.

SK persetujuan ini berdasarkan usulan DPC PBB Kabupaten Dompu. SK DPP tertanggal 17 Januari 2020 ini langsung ditandatangani oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra selaku ketua umum dan Ir. Afriansyah Noer, M.Si selaku sekretaris jenderal DPP PBB. “Memang benar informasi seperti (arah dukungan PBB ke Hj. Eri – HI) itu,” kata Syafruddin yang akrab disapa Guru Din ini.

PBB menjadi partai pertama memutuskan arah dukungannya di Pilkada Dompu

tahun 2020. Dengan keluarnya keputusan DPP PBB, ia memastikan semua kader dan pengurus PBB harus patuh dan taat atas keputusan itu.

“Keputusan DPP ini harus kami amankan dan kami menangkan di Pilkada Dompu ini,” tegasnya.

Penyerahan SK arah dukungan PBB ini diterima langsung Eri Aryani di DPP PBB. Eri terlihat didampingi Ketua DPC PBB Dompu, Syafruddin, SH dan anggotanya yang menjadi anggota DPRD Dompu, Nadirah, SE. Akt. Seperti foto yang beredar, Eri Aryani dan Nadirah terlihat mengenakan pakaian seragam gamis warna hijau PBB. Sebelumnya beredar kabar, PBB Kabupaten Dompu akan mengarahkan dukungannya kepada Ir Muhammad Ruslan alias Dae Olan. Bakal calon Bupati ini bahkan disebut – sebut akan berpasangan dengan Nasaruddin, SH (ketua DPD PKS Dompu) dengan koalisi PBB, Partai Hanura, PDIP, dan PKS. PBB justru mengarahkan dukungannya kepada Eri-HI dan PKS justru secara terbuka baru membuka pendaftaran untuk bakal calon Bupati dan wakil Bupati pada 20 – 26 Januari 2020 ini. (ula)

(Suara NTB/ist)

JABAT TANGAN - Hj. Eri Aryani berjabatan tangan usai menerima tanda gambar DPP PBB didampingi Syafruddin, dan Nadirah, di Jakarta, Jumat (17/1).

(Suara NTB/Dinas Pertanian)

LIHAT JAGUNG - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham saat melihat jagung yang sudah diberi insektisida, sehingga bebas dari serangan hama ulat.

139 Hektar Jagung Diserang Ulat Dompu (Suara NTB) Sekitar 133 ha tanaman jagung di Kabupaten Dompu terkena serangan hama ulat grayak dan 6 ha hama keong emas. Mengantisipasi serangan meluas, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) hanya memberikan rekomendasi pada petani untuk penggunaan insektisida.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Armansyah, S.Pt kepada Suara NTB di kantornya, Senin (20/1) mengaku, serangan hama ulat grayak untuk tanaman jagung dan padi petani di Dompu mencapai 139 ha. Serangan terbesar pada tanaman jagung di kecamatan Manggelewa seluas 54 ha, diikuti wilayah Kecamatan Pekat seluas 19 ha, kecamatan Huu seluas 18 ha, dan Kilo seluas 14 ha. Untuk kecamatan lain masing – masing Woja (8 ha), Kempo (8 ha), Dompu (6 ha), dan Pajo (6 ha). “Semua masih dalam kategori ringan,” katanya.

Cuaca yang tidak menentu membuat hama ulat grayak cepat berkembang dan melakukan serangan pada tanaman jagung. Apalagi bila hujan gerimis turun di malam hari. Karena

ketersediaan insektisida di kantor tidak tersedia, saat ini petugas POPT intens melakukan sosialisasi kepada petani untuk penggunaan insektisida tertentu. “Sekarang petugas POPT terus menyosialisasikan penggunaan insektisida pada petani jagung,” jelasnya.

Selain menyosialisasi penggunaan insektisida untuk mengatasi serangan hama ulat grayak, pihaknya juga terus mengupayakan bantuan dari pihak ketiga maupun pemerintahan atasan untuk penanganan serangan hama.

Terkait luas tanam jagung petani di Dompu saat ini baru 12.711 ha dari target 85.753 ha untuk 3 kali musim tanam tahun 2019 – 2020.

Sementara untuk tanaman padi ditargetkan seluas 60.045 ha, baru terealisasi seluas 10.831 ha, dan kedelai ditargetkan seluas 6.806 ha baru terealisasi 746 ha.

Adapun sebaran realisasi tanaman jagung di musim hujan ini, wilayah Kecamatan Dompu seluas 3.071 ha, Woja seluas 849 ha, Pajo seluas 846 ha, Huu seluas 1.039 ha, Manggelewa seluas 2.664 ha, Kempo seluas 969 ha, Kilo seluas 1.048 ha, dan Pekat seluas 2.225 ha. (ula)

Forum CPNS K2 Berharap Desakan Dewan Dompu (Suara NTB) DPRD Dompu kembali diingatkan untuk mendesak Bupati segera menandatangani surat keputusan pengangkatan bagi

256 CPNS K2 Dompu. Telaah hukum yang diminta dari Kejaksaan sudah diberikan, sehingga tidak ada alasan bagi Bupati menunda-nunda pengangkatan

CPNS menjadi PNS. Ketua Forum 256 CPNS K2 Dompu, Kusuma Atmaja, S.Pd bersama rekan-rekannya kembali mendatangani kantor Dewan dan bertemu langsung Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par untuk mempertanyakan hasil dengar pendapat yang difasilitasi Komisi 1 DPRD Dompu dan jajaran Pemda Dompu, Senin (23/12) lalu.

“Kami datang bertemu Ketua DPRD untuk menanyakan kembali hasil hearing kami yang difasilitasi komisi 1 beberapa waktu lalu. kami minta kepada pimpinan Dewan untuk menekan Bupati agar mau segera menandatangani SK PNS kami dan dibagikan Januari (2020) ini,” kata Kusuma kepada Suara NTB, Senin (20/1).

Kusuma mengaku khawatir bila rencana penandatanganan dan pembagian SK PNS tersebut terus diulur-ulur. SK yang seharusnya diterima para CPNS sejak 2016 lalu itu, diundur dan berakibat sekitar 27 orang memasuki pensiun dan tidak akan mendapatkan hak pensiun.

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par yang dihubungi terpisah, mengaku telah mengagendakan untuk menggelar rapat bersama pihak terkait untuk membahas nasib CPNS K2 yang tergabung dalam kelompok 256 orang.

“Besok (Selasa, 21/1), kita rapat dan mengundang pihak Kejaksaan, Kabag Hukum Setda, Asisten 1, dan BKD Dompu untuk membahas perkembangan dan progres pengangkatan

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Andi Bachtiar

Kusuma Atmaja

256 CPNS K2 Dompu menjadi PNS. Kalau ada kendala, apa kendalanya biar dicarikan jalan keluarnya,” ungkap Andi.

Pihak kejaksaan diundang dalam rapat ini, kata Andi, karena Bupati mengajukan permintaan telaah hukum ke kejaksaan dan telaah itu disebut sudah disampaikan. Karena permintaan dan jawaban itu tidak ditembuskan ke Dewan, sehingga diharapkan bisa memberikan masukan untuk penyelesaian nasib 256 CPNS K2 Dompu.

“Ini kita pandang perlu untuk segera diselesaikan, karena menyangkut stabilitas daerah.

Karena kesabaran itu ada juga batasnya dan ini terkait nasib orang,” katanya.

Sebelumnya, Kepala

BKDPSDM Kabupaten Dompu, Ir Ruslan mengaku, belum mendapat disposisi terkait surat telaah hukum dari Kejaksaan soal pengangkatan 256 CPNS K2 Dompu menjadi PNS. Tapi BKD Dompu, telah mengajukan surat ke BKPSDM Provinsi NTB untuk meminta salinan sertifikat prajabatan terhadap beberapa CPNS K2 Dompu.

“Mereka (256 CPNS) semua sudah diprajab, tapi ada beberapa yang belum ada nomor sertifikat prajabnya. Itu yang kita mintakan salinan sertifikatnya di BKD provinsi. Sertifikat prajab ini menjadi salah satu syarat yang harus dilampirkan ketika pengajuan perubahan status menjadi PNS,” kata Ruslan, Jumat (17/1) lalu. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

Halaman 8

Bawaslu Periksa Oknum ASN Diduga Berpolitik Praktis di Lima Daerah Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sudah mulai melaksanakan tugas pengawasan sejak tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB mulai digelar. Salah satu yang sedang jadi fokus pengawasan Bawaslu saat ini adalah dugaan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat politik praktis.

(Suara NTB/ist)

TANGKAL RADIKALISME - Bakal Com Bupati Bima, Nimran Abdurahman menyampaikan materi saat menjadi pembicara dalam diskusi publik menangkal radikalisme yang digelar oleh HMBT.

Cabup Bima Nimran Abdurahman Jadi Pembicara Diskusi Publik Menangkal Radikalisme Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Bima Tangerang (HMBT) menggelar diskusi publik dengan tema “Merajut nilai tolerasi antar bangsa dalam upaya menolak radikalisme” di Gedung KNPI, Kota Tangerang pada Minggu (19/1) lalu. Diskusi publik tersebut menghadirkan pembicara, diantaranya Bakal Calon Bupati Bima, Nimran Abdurahman, Dewan Pendidikan provinsi Banten, Eni Suhaeni, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tangerang, Zulpikar dan Direktur Visi Nusantara dan Aktivis Kabupaten Tangerang, Subandi Musbah.

Ketua Panitia Pelaksana, Magfirah menyampaikan bahwa peserta diskusi publik tersebut diikuti oleh berbagai organisasi kemahasiswaan dan Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh kabupaten Tangerang. “Tentu acara seperti ini disambut baik oleh Pemda Kabupaten Tangerang guna memberikan pemahaman yang baik kepada generasi-generasi muda kabupaten Tangerang,” kata Magfirah.

Sementara itu, Ketua HMBT, Abdul Haris mengatakan dengan adanya acara ini, pemuda dan mahasiswa bisa memahami bahaya akan paham radikalisme. Sehingga mereka tidak mudah didoktrin dan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. “Diskusi tersebut guna memberikan pemahaman kepada mahasiswa Tangerang agar mengenal betul apa itu radikalisme dan bagaimana radikalisme yang berbentuk negatif tersebut,” ujar Abdul Haris.

Sementara itu, pembicara Nimran Abdurahman dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi bahwa perlunya peran serta secara aktif dari masyarakat luas untuk menangkal paham radikalisme. “Peran semua pihak, khususnya dari kalangan kampus atau perguruan tinggi, pemuda dan mahasiswa, serta organisasi kepemudaan dan tokoh agama atau ormas keagamaan untuk menangkal dan melakukan perlawanan berbagai aksi kekerasan maupun radikalisme yang cenderung merugikan dan mendiskreditkan agama Islam,” papar Nimran.

Selain itu, pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintah juga harus mengkoordinasikan tugas dan pelaksanaan peran dan fungsi institusi terkait. Sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sehingga tidak terjadi kesalahan penanganan yang berakibat pada instabilitas daerah dan masyarakat,” ungkap pria yang berprofesi sebagai advokat ini. (ndi/*)

Aspek Kesehatan dan Integritas Jadi Fokus KPU dalam Rekrutmen PPK Mataram (Suara NTB) KPU di tujuh Daerah Kabupaten/Kota di NTB yang melaksanakan pilkada serentak 2020 tengah melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu badan adhoc, yakni Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) secara serentak. Pendaftaran sudah mulai dibuka sejak tanggal 18, dan akan ditutup pada tanggal 24 Januari mendatang.

“Rekrutmen PPK sudah berlangsung tiga hari dan laporan dari beberapa daerah yang sudah masuk, sudah banyak yang ikut mendaftar. Tapi nanti jika pendaftarnya kurang, tidak memenuhi dua kali dari kebutuhan, maka pendaftaran bisa diperpanjang sampai tanggal 30,” ujar komisioner KPU NTB, Agus Hilman, Senin (20/1).

Disebutkan Agus Hilman, dari tujuh darah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu, total kebutuhan PPK yang akan direkrut sebanyak 405 orang.

Dimana masing-masing kecamatan jumlah PPK-nya sebanyak lima orang. Dalam proses rekrutmen PPK tersebut, KPU akan menekankan dua aspek yang dianggap paling dibutuhkan untuk menjaga penyelenggara pemilu badan adhoc, pertama adalah aspek kesehatan dan kedua aspek integritas.

Dua aspek itulah yang dinilai penting untuk memastikan mereka bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. “Kita tekankan pada aspek kesehatan, kita sudah kerjasama dengan dinas kesehatan, untuk pengecekan kesehatan, cek jantung. Kemudian soal integritas dan profesional juga menjadi skala prioritas kami. Sedangkan persyaratan lainnya masih sama dengan sebelumnya,” jelas Agus.

Penekanan aspek kesehatan dan itegritas dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu badan adhoc tersebut dilakukan karena belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019 lalu. Dimana ditemukan banyak penyelenggara badan adhoc yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia, serta banyak yang ditemukan tidak profesional dalam bekerja.

“Karena itu pada aspek integritas ini, sekarang untuk tahapan tanggapan masyarakat dilakukan sebanyak dua kali. Pertama pada saat seleksi tulis dan setelah wawancara, karena kita berharap menjaring badan adhoc ini benar-benar orang yang berintegritas. Kita akan tracking jejaknya, apakah mereka punya afiliasi terhadap calon, parpol atau tim sukses,” katanya.

“Karena itu kita juga berharap masyarakat turut aktif memberikan laporan dan masukan kepada KPU. Dan tentunya juga proses rekrutmen PPK ini dipantau oleh Bawaslu, kita berharap dengan keterlibatan banyak pihak ini bisa menghasilkan PPK yang berkualitas,” sambungnya.

Untuk honorarium penyelenggara pemilu badan adhoc tersebut, kata Agus Hilman, akan mengacu pada standar surat edaran kementerian keuangan. Namun untuk besarannya di masing-masing daerah tersebut bisa berbedabeda. “Besarnya bervariasi, tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing. Dompu dan Mataram itu pakai standar maksimal Rp2,2 juta, daerah lain ada yang Rp1,8 juta. Tapi yang jelas itu lebih besar dari yang kemarin, dan saya kira beban kerja sekrang lebih ringan dari pemilu 2019,” pungkasnya. (ndi) Agus Hilman

Dari tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Bawaslu NTB mencatat dugaan oknum ASN yang terlibat melakukan tindakan politik praktis terjadi di lima daerah yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa dan Dompu.

“Laporan yang kami terima sementara ini, di lima daerah itu tempat terjadi penanganan dugaan sejumlah oknum ASN melakukan tindakan politik praktis, sekarang sedang berposes penanganannya,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid di ruang kerjanya, Senin (20/1) kemarin.

Pada kesempatan itu, Khuwailid menjelaskan, bahwa pi-

haknya memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengawasan dan menindak serta memproses sejumlah oknum ASN yang terindikasi kuat melakukan kegiatan politik praktis.

“Apakah Bawaslu itu berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terkait netralitas ASN, jawabannya adalah ya. Bawaslu memiliki kewenangan untuk itu. Itu sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilkada dan terakhir surat edaran Bawaslu RI,” jelasnya.

Dikatakan Khuwailid, pengawasan terhadap ASN tersebut dilakukan Bawaslu untuk menjaga seluruh ASN supaya tidak masuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegia-

tan politik praktis menjelang Pilkada serentak 2020 ini. Karena dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sudah jelas diatur terkait kode perilaku tentang netralitas, apa yang boleh dan tidak boleh bagi ASN dalam kegiatan politik praktis.

“Kalau ASN itu sudah ikut mendaftar di parpol, dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan elit parpol, itukan sudah masuk dalam kegiatan ranah politik praktis.

Kalau soal mengundurkan diri dari ASN, itu syarat jadi calon,” terang Khuwailid.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu tersebut tidak untuk menyatakan oknum ASN tersebut bersalah atau tidak. Kewenangan Bawaslu

hanya sampai pada mengeluarkan rekomendasi yang akan diteruskan kepada Komisi ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), bahwa oknum ASN yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan dan kegiatan politik praktis.

“Untuk menyatakan apakah dia bersalah atau tidak, itu nanti ranah komisi ASN. Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi bahwa ASN ini terbukti sudah melakukan tindakan perbuatan politik praktis. Nah komisi ASN biasanya dia melakukan konfirmasi dan punya mekanisme penyelesaiannya,” katanya.

Ditekankan Khuwailid kepada jajarannya di tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada supaya tidak kendor dalam melakukan pengawasan terhadap oknum ASN yang melakukan tindakan politik praktis. Jika meyakinkan dengan alat bukti yang ada, maka dia berharap pihaknya tidak ragu-ragu untuk memprosesnya.

“Bawaslu mengundang

(Suara NTB/ndi)

M. Khuwailid oknum ASN itu untuk melakukan klarifikasi, supaya Bawaslu memutuskan dengan porsi yang tepat dan benar. Karena mereka punya hak klarifikasi, dan kalau itu tidak digunakan maka Bawaslu akan putuskan segala sesuatu itu dengan bukti yang ada,” pungkasnya. (ndi)

Proyek P2KB Kota Mataram

Pengadaan Mobil Penerangan KB Turut Diusut

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB (kiri) menunjukkan barang bukti salinan paspor korban Ida Royani yang direkrut tersangka HMS, Senin (20/1).

PMI Meninggal di Arab Saudi

Tekong Lain Masih Diburu

Mataram (Suara NTB) – Tekong HMS, perekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ida Rohayani akan diajukan ke persidangan. Penyidikan kasusnya sudah tuntas. Masih ada dua PMI korban meninggal kebakaran di Attaqwa, Makkah, Arab Saudi lainnya yang kasusnya belum terungkap. Tersangka HMS, Senin (20/1) kemarin dilimpahkan kasusnya ke jaksa penuntut umum. Berkas penyidikannya sudah lengkap.

“Hari ini (kemarin) kita limpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Tersangka HMS merekrut korban Ida Rohayani sebagai pekerja rumah tangga dengan iming-iming, seperti gaji besar dan bonus bisa beribadah di tanah suci. Selain itu, keluarga korban diberi uang fit sebesar Rp5 juta. “Tersangka

memalsukan identitas korban.

Umur korban direkayasa. KTP korban pun tidak tercatat di sistem Dukcapil,” terangnya.

Korban Ida akhirnya bisa punya dokumen paspor. Dibekali juga dengan surat sponsor dari perusahaan bodong PT Ridho Hasan Wisata. Rupanya, Ida dibuatkan dokumen untuk berangkat sebagai pelancong. Ida kemudian diserahkan kepada SI, penampung di Jakarta. “Korban berangkat berdua ke Arab (Saudi) bersama SI. SI masih buron. Informasi terakhir, SI masih di luar negeri,” jelasnya. Pada 20 Juni 2018, Ida meninggal dunia bersama empat kawan lainnya dalam sebuah kebakaran indekos di Nakasa, Attaqwa, Mekkah, Arab Saudi. Ida yang diidentifikasi meninggal karena menghirup asap itu dimakamkan di sana. Selama bekerja pun, Ida kerap mendapat siksaan dari majikan.

HMS adalah pemain lama.

Sudah sejak tahun 1997, HMS merekrut PMI. Modusnya pun sama. Dari penyidikan, HMS baru kedapatan merekrut korban Ida. “Tersangka mendapat bayaran Rp3 juta dari merekrut korban,” ucap Artanto. PMI Korban meninggal lainnya yakni Siti Nurjanah (24) asal Prapen, Praya, Lombok Tengah; Kaini (32) asal Renteng, Lombok Tengah; Ida Royani (37) asal Renteng, Praya; dan Tari Asma (19) asal Tongkek, Batunyale, Lombok Tengah. Tersangka perekrut Siti Nurjanah, Siti Aisyah sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum lebih dulu awal Januari lalu. Siti Aisyah sedang diproses pengadilan.

“Untuk pelaku perekrut korban lain, kami masih berkoordinasi dengan konsulat. Kami akan kembangkan lagi kasusnya,” pungkas Artanto. (why)

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram juga mengusut proyek pengadaan mobil penerangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Mataram tahun 2019. Selain pengusutan proyek fisik gedung KB di tiga Kecamatan. Tahapannya masih pengumpulan data dan dokumen. “Yang mobil penerangan itu masih dipelajari,” ujar Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo dikonfirmasi Senin (20/1). Penyelidikannya masih satu paket dengan kasus proyek fisik.

Dia mengatakan, tim penyidik Unit Tipikor masih mengumpulkan dokumen. sejumlah pihak yang diundang penyidik, kata dia, hanya sebatas dimintai dokumen. Belum masuk agenda klarifikasi. “Ada dokumen-dokumen yang kita minta. Ada beberapa yang belum lengkap. Nanti kita akan mintai dokumen lagi,” paparnya. Berdasarkan data dihimpun Suara NTB, proyek pengadaan mobil penerangan P2KB Kota Mataram ditender pada tahun 2019 lalu dengan pagu anggaran Rp872,92 juta.

Proyek itu ditawarkan dengan harga perkiraan sendiri Rp849,99 juta. Proyek yang diikuti 10 peserta tender itu akhirnya dimenangi PT MAM yang bermarkas di Jakarta Timur dengan penawaran Rp774,52 juta. Selain itu, Polresta Mataram juga memulai pengumpulan data dan do-

(Suara NTB/why)

Joko Tamtomo kumen empat proyek fisik renovasi gedung KB. Diantaranya, rehabilitasi atap gedung UPTD Kecamatan Selaparang.

Kemudian, perluasan ruang pertemuan UPTD Kecamatan Selaparang dan Cakranegara, penembokan ruang rapat UPTD Kecamatan Cakranegara dan Sekarbela, dan pembuatan gapura kampung KB di Kecamatan Sekarbela. Renovasi Gedung dan Bangunan pada Satker P2KB Kota Mataram dianggarkan sebesar Rp897,56 juta. Proyek kemudian dikerjakan dengan penawaran tender Rp888 juta. anggarannya bersumber dari APBN 2019. (why)

Kunci Ketinggalan, Motor Raib di Parkiran Mataram (Suara NTB) – Kelalaian memarkir kendaraan bermotor bisa berbuah petaka. Kunci yang tertinggal di motor memunculkan niat Heri (31) menggondol yang terparkir rapi tersebut. Kasus itu terungkap saat motor Yamaha Mio curian itu hendak dijual. Wakasatreskrim Polresta Mataram AKP I Putu Pujangga menjelaskan bahwa tersangka batal menjual. Orang yang dikira calon pembeli ternyata polisi. “Belum sempat dijual,” ujarnya, Senin (20/1) kemarin.

Motor dengan nompor polisi DK 5463 XU tersebut disita bersamaan dengan tersangka. Setelah benar cocok dengan motor yang dilaporkan hilang dari indekos di Karang Lelede, Cilinaya, Cakranegara pada Jumat pekan lalu. Heri yang merupakan residivis kasus pencurian ini mendapat kesempatan

mencuri setelah mensurvei indekos. Tersangka melihat motor korban terparkir beserta kunci kontak yang masih tergantung. “Pintu gerbang kos tidak terkunci,” kata Pujangga.

Kesempatan itu tak disiasiakan Heri. Tanpa susah payah Heri memboyong keluar motor keluaran tahun 2006 itu. Setelah dirasa jauh, Heri menyalakan motor dan membawanya kabur. Heri belum punya saluran penjualan motor curian sehingga menyimpannya selama dua hari di belakang kamar kosnya di Gedur, Saptamarga, Sandubaya, Mataram. Heri ditangkap saat keluar membawa motor curian itu untuk dijual.

Dari kejadian itu, korban rugi Rp3 juta. Sementara tersangka bakal terancam pidana penjara selama paling lama tujuh tahun sesuai dengan sangkaan pasal 363 KUHP. (why)

Selasa, 21 Januari 2020

SUARA NTB

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ketahuan Curang di PDSS Matangkan Olimpiade MIPA UNIVERSITAS Mataram (Unram) terus mematangkan persiapan Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) tahun 2020. Senin (20/1) pagi digelar rapat bersama untuk mematangkan persiapan bersama dengan pihak panitia. Rapat diikuti Wakil Rektor III Unram dan pihak Fakultas MIPA. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram Prof. Muhammad Natsir, menyebut rencana pelaksanaan Olimpiade MIPA akan dilaksanakan dengan sejumlah tahapan. Di mulai dari tahap pendaftaran pada (Suara NTB/dys) tanggal 21-21 Februari 2020.

Mohammad Natsir Kemudian setelah itu dilakukan seleksi pertama tingkat universitas pada tanggal 25 Februari 2020. Selanjutnya hasil seleksi akan diumumkan pada 28 Februari 2020. Peserta yang mendapatkan hasil terbaik di tingkat universitas, nantinya akan melanjutkan kejuaraan di level regional dan nasional.

“Setelah mendapatkan hasil ada proses pembinaan peserta yang akan mewakili pada tingkat LLDIKTI Regional VIII di Denpasar. Setelah hasil seleksi itu kita adakan pembinaan lagi ke tingkat nasional. Sesuai dengan jadwal dari Belmawa Dikti ,” ungkap Prof. Natsir, usai rapat.

Lebih jauh dikatakan bahwa jika terdapat perbedaan pelaksanaan dengan tahun lalu. Tahun ini pihak panitia pelaksanaan lebih awal melakukan persiapan untuk merekrut peserta dan pembinaan, sehingga ada hasil yang baik dari segi kualitas dan kuantitas.

“Modelnya dia mengisi lewat isian kita masih menunggu pedoman dari Belmawa Dikbud. Kalau dulu semacam seleksi UN, sekarang saya dapat informasi secara online,” terangnya.

Pada pelaksanaan Olimpiade MIPA tahun 2019 lalu, terdapat sebanyak 315 orang peserta ikut dalam olimpiade ini. Mereka terdiri dari 6 fakultas yaitu 182 orang dari Fakultas MIPA, 85 orang dari FKIP, 10 orang dari Fakultas Kedokteran, 10 orang berasal dari Fakultas Teknik, 25 peserta dari Fatepa dan Fakultas Pertanian sebanyak 3 orang.

Olimpiade ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam bidang MIPA, serta mendorong peningkatan kemampuan akademik, kualitas, memperluas wawasan staf pengajar dan mahasiswa khususnya dalam bidang Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia serta sebagai ajang promosi untuk meningkatkan daya tarik MIPA di tengah masyarakat.

Para peserta yang ikut dalam kompetisi ini akan diseleksi oleh 16 orang juri, masing-masing bidang akan dinilai oleh 4 orang juri. Dari peserta yang mengikuti ajang olimpiade ini akan diambil 10 besar, untuk kemudian dilakukan pembinaan oleh dosen pembina. Nantinya akan dipilih 1 orang terbaik dari masing-masing bidang untuk mewakili Unram pada olimpiade tingkat wilayah dan nasional. (dys)

Sekolah Diingatkan Tidak Rugikan Siswa Mataram (Suara NTB) Masa pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) tengah berlangsung. Pengisian data yang dilakukan pihak sekolah ini dijadwalkan berakhir pada 8 Februari 2020 pukul 23.59 WIB. PDSS wajib dilakukan pihak sekolah, agar siswanya dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN. Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Universitas Mataram (Unram) Drs. Ruspan, Senin (20/1) menyebut masa pengisian PDSS ini diperuntukkan bagi sekolah untuk mengisikan rekam jejak kinerja sekolah dan prestasi akademik siswa dengan lengkap dan benar.

PDSS sendiri merupakan basis data yang dijadikan sumber utama data SNMPTN. Dia pun mengingatkan agar sekolah tidak salah mengisi data yang dapat merugikan siswanya sendiri. Menurutnya, pengisian data PDSS harus dilakukan secara objektif, karena nantinya akan ada verifikasi lapangan memastikan data yang terisi benar.

Dilanjutkan, jika nantinya data PDSS diketahui tidak sesuai dengan data lapangan, maka siswa yang bersangkutan dinyatakan batal lulus SNMPTN. Kesalahan mengisi seperti ini tentu harus dihindari

pihak sekolah saat mengisi. Hal demikian mengingat jika siswa yang sebelumnya tidak dinyatakan lulus SNMPTN lalu dibatalkan, maka dia tidak boleh mendaftar di jalur SBMPTN. Sehingga praktis peluang masuk perguruan tinggi hanya melalui jalur mandiri. “Ini jelas merugikan siswa,” ujarnya.

Oleh karena itu pihak sekolah tidak boleh salah mengisi data atau sengaja melakukan kesalahan. Misalnya dengan mengkatrol nilai rapor siswa yang berujung nanti siswa batal lulus SNMPTN, sehingga berdampak pada berkurangnya peluang siswa masuk perguruan tinggi.

Sesuai petunjuk teknis, LTMPT akan memberikan sanksi bagi sekolah dan/atau siswa yang terbukti melakukan kecurangan. Bagi sekolah, sanksinya adalah tidak diikutsertakan dalam SNMPTN tahun berikutnya. Sedangkan, bagi siswa yang din-

yatakan lolos SNMPTN dan terbukti curang, akan dibatalkan status kelolosannya.

Pengisian PDSS mengakomodasikan kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013, di mana sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tak boleh mendaftar PDSS. LTMPT dalam hal ini melakukan pengelolaan dan pengolahan data untuk kepentingan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN. Sementara itu, terdapat beberapa tahap pengisian PDSS, yaitu sekolah melakukan pengecekan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) di laman PDSS, sekolah harus memastikan bahwa NPSN dan data tentang sekolah sudah benar serta terverifikasi di PDSPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala sekolah atau yang ditugasi, mengisikan keseluruhan data siswa kelas XII di laman PDSS.

(Suara NTB/dok)

Ruspan sebanyak 5 persen jumlah siswa terbaik yang bisa mendaftar.

Sesuai petunjuk pelaksana, dalam pemeringkatan ini sekolah dapat menambahkan kriteria lain seperti prestasi akademik, jika terdapat siswa dengan nilai yang sama.

Setelah sekolah melakukan finalisasi PDSS, nantinya LTMPT melalui PDSS akan menerbitkan daftar siswa yang layak untuk mendaftar SNMPTN 2020, sesuai hasil pemeringkatan sekolah. (dys)

Jelang UNBK, Sekolah Mulai Laksanakan Pengayaan

365 Guru Peserta PPG Peroleh Sertifikat Pendidik Profesional Mataram (Suara NTB) Sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia di mana para guru yang mengajar di SD/SMP/SMA/SMK atau sederajat haruslah seusai dengan kualifikasi akademiknya dan memiliki sertifikat pendidik.

Untuk itu pemeirntah melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). FKIP sebagai pelaksana PPG di Universitas Mataram (Unram) dalam waktu dekat direncanakan akan melepas 365 guru peserta PPG yang dinyatakan lulus.

Mereka tersebar di tiga provinsi yakni, NTB, Bali, NTT. Dekan FKIP Unram Prof. A. Wahab Jufri, Senin (20/1) menerangkan mereka yang akan dilepas ialah para guru yang telah dinyatakan lulus PPG. Mereka semua berhak mendapatkan sertifikat pendidik profesional, yang berarti bahwa para guru tersebut sudah profesional sebagai guru.

Prof. Wahab Jufri menerangkan pelepasan PPG dalam jabatan ini ialah para guru yang mengikuti pendidikan sejak tahun 2018 lalu. Menurutnya, ada dua tahapan yang dilalui peserta, ada yang dilakukan secara daring (online) atau dari tempat tugas masing-masing, kemudian mereka datang ke Unram mengikuti workshop selama sebulan setengah dan lalu ujian.

“Ujiannya ada dua macam uji pengetahuan dan uji kinerja. Uji pengetahuannya lewat online, uji kinerjanya di sekolah masing-masing. Kalau lulus dapat sertifikat pendidik profesional. Itu yang akan diserahkan pada tanggal 27 Januari.

Mereka sudah lulus semua,” ujarnya.

Adapun yang tidak lulus, Prof. Wahab Jufri menyebut ratarata kelemahan mereka yang tidak lulus itu sebenarnya pada tahapan daring atau online. Guru kesulitan di teknologi informasi, bisa jadi di akses internet kurang lancar.

“Kalau di kinerja ya mungkin darurat sakit atau tidak bisa hadir yang tidak lulus. Problem besarnya hanya di online.

Tapi yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang. Satu tahun kalau tidak salah diberikan ujian lagi. (dys)

Selain itu tidak seluruh siswa dapat mengikuti SNMPTN 2020. Hanya siswa yang masuk dalam pemeringkatan saja yang bisa mendaftar SNMPTN. Pemeringkatan dilakukan sekolah berdasar nilai pelajaran yang telah ditentukan LTMPT, yaitu Jurusan IPA meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi Jurusan IPS meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Sementara Jurusan Bahasa meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu bahasa asing.

Sementara jenjang SMK meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (teori kejuruan dan praktik kejuruan).

Adapun kuota siswa yang bisa mendaftar pada SNMPTN 2020 didasarkan pada akreditasi sekolah. Sekolah dengan akreditasi A, nantinya sebanyak 40 persen siswa terbaik dapat mendaftar SNMPTN 2020.

Sementara, sekolah berakreditasi B mendapat jatah sebanyak 25 persen siswa terbaik di sekolahnya. Sedangkan sekolah dengan akreditasi C dan lainnya

(Suara NTB/ron)

RAPAT - Para Kepala SMA, SMK, dan SLB negeri se-Pulau Lombok saat mengikuti rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan Dinas Dikbud NTB di Kantor Dinas Dikbud NTB pekan lalu. Mutasi Kepsek selangkah lagi akan dilakukan, Dinas Dikbud NTB tinggal menunggu petunjuk Gubernur NTB.

Mutasi Kepsek Tinggal Tunggu Petunjuk Gubernur Mataram (Suara NTB) Mutasi kepala sekolah (kepsek) dan pengisian jabatan kepala SMA dan SMK yang masih kosong selangkah lagi akan dilakukan. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tinggal menunggu petunjuk Gubernur NTB terkait mutasi kepala sekolah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, Senin (20/ 1) mengatakan, berkas terkait mutasi kepala sekolah sudah diserahkan ke gubernur. Pihaknya kini sedang menunggu petunjuk gubernur untuk melakukan mutasi kepala sekolah. “Sudah di Pak Gubernur (berkas mutasi), dan menunggu petunjuk beliau,” ujar Aidy.

Sebelumnya ia mengatakan mutasi kepala sekolah tidak bisa dihindari, karena 25

jabatan kepala sekolah yang kosong dan diisi oleh pelaksana tugas, juga tiga orang kepala sekolah pensiun per 31 Desember 2019 lalu. Selain itu, hasil evaluasi kinerja kepala sekolah juga sudah didapatkan, dengan hasilnya sekitar 20-an orang mendapatkan nilai di bawah baik. Dengan begitu berarti akan ada kepala sekolah yang kembali menjadi guru biasa.

Aidy menekankan, kepala sekolah baru berasal dari calon kepala sekolah yang telah mengikuti Diklat calon kepala sekoalh dan telah memperoleh sertifikat. Ia menegaskan, kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah maupun yang akan dipromosikan harus memiliki sertifikat kepala sekolah atau calon kepala sekolah. Bahkan harus telah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

“Bagi yang ikut seleksi calon

kepala sekolah tahun 20172018 sudah punya sertifikat, cuma tidak diganti setiap tahun.

Kepsek akan diganti, sehingga ada promosi ketika prestasi kerja kepsek tidak bagus, atau prestasi kerja bagus, tapi berkasus,” kata Aidy yang saat ini masih menjabat Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB. Selain itu, jumlah calon kepala sekolah juga cukup banyak di daerah tertentu, seperti Lombok Timur yang mencapai 24 sampai 26 orang. Namun di Bima dan Dompu malah kekurangan. Aidy mengatakan pihaknya tidak mungkin menempatkan calon kepala sekolah asal Lombok Timur untuk bertugas di luar daerah. Aidy juga mengatakan, saat mutasi nanti dimungkinkan perpindahan kepala sekolah antara sekolah.

Kepala sekolah yang berpengalaman akan mengisi sekolah yang cukup besar. (ron)

Dikbud Sinkronkan Kalender Pendidikan di NTB Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menyinkronkan kalender pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di NTB. Hal itu dilakukan karena sering adanya perbedaan kalender pendidikan antara Dikbud NTB dengan Dinas Pendidikan di daerah, yang mengakibatkan adanya perbedaan jadwal libur semester atau agenda pendidikan lainnya.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada rapat koordinasi antara jajaran pimpinan Dinas Dikbud NTB dengan para kepala SMA, SMK, dan SLB se-Pulau Lombok, pada pekan lalu. Menurutnya, ia sudah didatangi Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang meminta untuk menyinkronkan kalender pendidikan. Aidy mengata-

(Suara NTB/dok)

H. Aidy Furqan kan akan bersedia menyinkronkan kalender pendidikan itu.

“Sering kali karena perbedaan itu, ada orang tua siswa yang anaknya di jenjang pendidikan berbeda, satu anaknya masih bersekolah satunya lagi libur. Jadi ndak bisa pulang ka-

mpung. Itu saya jadikan apresiasi khusus, kita akan sinkronkan (kalender pendidikan), itu tidak berat, kita akan lakukan bersama-sama,” ujar Aidy yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB. Di samping itu, Aidy mengatakan antara SMA, SMK, SMP, dan SD seolah ada stigma dikotomi. Oleh karena itulah, pihaknya melalui Bidang Kebudayaan akan melaksanakan karnaval seni dan budaya bernuansa pendidikan pada hari jadi kabupaten/kota.

“Kebudayaan adalah salah satu bidang yang bisa menjembatani kabupaten/kota dan provinsi. Akan ada komunikasi antara kantor cabang dinas dan dinas pendidikan kabupaten/ kota agar kita mengambil bagian. Di karnaval seni budaya bernuansa pendidikan itu, nanti ada reward dari provinsi kepada sekolah untuk mendukung kegiatan sekolah,” ujar Aidy. (ron)

Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020 semakin dekat. Meski UN tidak lagi menjadi satusatunya syarat kelulusan siswa, tapi sekolah berupaya agar pelaksanaan berjalan lancar dan siswa bisa meraih nilai maksimal. Oleh karena itu pengayaan atau penambahan pelajaran untuk siswa diberikan oleh pihak sekolah. Pengayaan mulai dilaksanakan sejak awal semester genap di tahun 2020 ini.

Kepala SMAN 4 Mataram, Drs. Jauhari Khalid pada Senin (20/1) mengatakan, pihaknya mula mempersiapkan siswa menghadapi UNBK dalam bentuk pengayaan. Pengayaan di SMAN 4 Mataram sudah berjalan sejak hari pertama masuk semester genap lalu. “Sudah berjalan sejak hari pertama masuk semester 2 ini. Di kelas juga diberikan materi-materi esensial UNBK dan pembahasan soal,” ujarnya.

Sementara itu, terkait sarana penunjang UNBK, SMAN 4 Mataram masih kekurangan komputer klien. Menurut Khalid, pihaknya masih kekurangan 25 unit komputer klien. Namun, hal itu bisa diatasi dengan meminjam laptop guru dan siswa.

Selain itu, SMAN 4 Mataram juga sudah melaksanakan lokakarya penulisan soal keterampilan berpikir tingkat tinggi bagi guru atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Cara itu dilakukan agar mempersiapkan

siswa menghadapi soal HOTS pada UNBK mendatang, pasalnya siswa banyak yang kesulitan saat menghadapi soal HOTS. Dihubungi terpisah, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., juga mengatakan pihaknya mempersiapkan pelaksanaan UNBK. Terkait pengayaan, Suprapti mengatakan pengayaan dilakukan secara dalam jaringan atau online melalui aplikasi. “Pengayaan lewat aplikasi rumah belajar secara online,” katanya.

Jumlah siswa kelas XII di SMAN 8 Mataram sebanyak 348 orang. Saat ini, kata Suprapti jumlah sarana komputer klien untuk UNBK baru ada 54 unit.

SMAN 8 Mataram masih kekurangan 67 unit komputer klien. Nantinya pihaknya akan meminjam ke orang tua siswa.

Di samping itu, pada awal tahun ajaran baru lalu SMAN 8 Mataram juga melaksanakan workshop pembuatan soal dan penilaian HOTS. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi uji coba atau try out berbasis komputer.

Berdasarkan Surat BSNP tentang Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020, menunjukkan bahwa UNBK SMK akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020. Sementara untuk jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Maret, dan 1 dan 2 April 2020.

Sedangkan jenjang SMP sederajat dijadwalkan pada 20, 21, 22, dan 23 April 2020. (ron)

Tekan Angka Buta Aksara

Dibutuhkan Pemutakhiran Data dan Pengawasan Menyeluruh Mataram (Suara NTB) Angka buta aksara di NTB berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, sesuai Susenas Maret 2018, Angka Buta Aksara di NTB mencapai 12,58 persen. Sementara angka buta aksara di tingkat nasional tinggal 1,93 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan pemutakhiran data dan pengawasan pelaksanaan program untuk menekan angka buta aksara.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD dan Dikmas) NTB, Drs. Suka, M.Pd., dihubungi Senin (20/ 1) mengatakan, diperlukan sinkronisasi dan pemutakhiran data sasaran buta aksara di masingmasing kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan pengawasan atau supervisi pelaksanaan yang menyeluruh. “Diperlukan program tindak pemeliharaan supaya tidak buta huruf kembali,” sarannya.

Ia juga mengatakan memang dibutuhkan program berkelanjutan terkait masalah buta aksara.

“Apabila sasaran penduduk usia 15 sampai 59 tahun yang menyandang buta aksara itu dientaskan dengan program keaksaraan dasar, tapi tidak diikutkan dengan program lainnya, maka berpotensi buta kembali, tidak dirawat kembali, maka diperlukan program ikutannya,” jelasnya.

Dari data BPS yang bersumber dari Susenas 2018 menunjukkan 12,58 penduduk di NTB masuk kategori buta huruf, sementara 87,42 persen melek huruf. Angka buta huruf pada lima kabupaten masih berada di atas 11 pers-

en. Lima kabupaten yang masih tinggiangkabutahuruf,yakniLombok Tengah 18,58 persen, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Bima 11,6 persen. Kemudian lima kabupaten/kota angkanya di bawah 8 persen. Seperti Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Angka buta aksara untuk jenis kelamin laki-laki, persentase penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 8,14 persen dan yang masuk kategori melek huruf sebesar 91,8 persen. Sementara untuk jenis kelamin perempuan, penduduk yang masuk kategori buta huruf sebesar 16,58 persen dan penduduk yang masuk kategori melek huruf sebesar 83,42 persen.

Menurut Suka, masukan masyarakat buta huruf kebanyakan dari siswa putus sekolah pada kelas III ke bawah atau tidak pernah sekolah. Maka ada program keaksaraan dasar untuk menuntaskan masyarakat buta huruf itu.

Ia menekankan, jika sudah dituntaskan, mereka jangan dilepas.

“Mestinya harus ada program selanjutnya setelah keaksaraan dasar. Ini kalau melekat insya Allah nanti keberlangsungan melek aksara terjaga. Perlu ada perawatan, makanya di program sekarang ada istilah keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, dan keaksaraan multi, dan lainnya. Kalau dilepas, ada potensi buta huruf lagi,” ujar Suka. (ron)

Selasa, 21 Januari 2020

SUARA NTB

Halaman 11

Atlet Menembak Tambah Dua Perak dan Satu Perunggu Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB berhasil menambah perolehan dua medali perak dan satu perunggu di hari kedua Kejurnas Menembak Pangdam Jaya Cup yang berlangsung di Lapangan Menembak Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, mengatakan tambahan dua medali perak diraih Bagus Soleh di nomor trap individu putra dan medali perak kedua diraih lewat Sinestesia dan Citra Putri Budi Andini di nomor 50 meter rifle 3 position women team. Selanjutnya satu medali perunggu diraih di trap men team lewat Bagus Soleh dan Mariandi.

“Alhamdulillah hari ini kita menambah dua medali perak dan satu medali perunggu,” ucapnya.

Dikatakan Andik, selain meraih dua perak dan satu perunggu atlet menembak NTB berhasil meraih satu medali emas lewat Yuni Catur Wati di nomor 25 meter pistol women individu di hari pertama, Minggu (19/1). Itu artinya jumlah perolehan medali NTB di hari kedua sudah mencapai empat medali, yakni satu emas, dua perak dan satu perunggu.

Perolehan medali NTB di kejurnas Piala Pangdam Jaya itu kata Andik masih bisa bertambah, sebab masih ada empat atlet yang akan tampil di kelas berbeda, Selasa (21/ 1) hari ini. Mereka adalah Yuni Catur Wati, Liza Rizna Widjajanti, Bima Putra dan Bagus Soleh. “Perolehan medali NTB masih bisa bertambah, sebab masih ada empat atlet yang tanding besok,” jelasnya.

Untuk diketahui, cabang olahraga menembak menurunkan sebanyak delapan atlet di event itu. Mereka adalah atlet-atlet yang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Event itu diharapkan dapat menambah pengalaman tanding atlet serta dapat mengevaluasi hasil latihan yang sudah dilakukan atlet sejak tahun 2017 hingga saat ini. (fan)

(Suara NTB/fan)

SERAHKAN MEDALI - Pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono menyerahkan medali emas kepada atlet menembak NTB, Yuni Catur Wati usai meraih medali emas di nomor 25 meter pistol women individu di hari pertama, Kejurnas Menembak Piala Pangdam Jaya di Lapangan Menembak Senayan Jakarta, Minggu (19/1).

SUARA NTB

Selasa, 21 Januari 2020

Belanja Pegawai OPD akan Dicabut Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menandatangani berita acara hasil validasi analisis jabatan di KementerianPendayagunaanAparaturSipil Negara dan Reformasi (KemenpanRB). Validasi ini sebagai acuan menyusun tunjangan penghasilan pegawai. Penerapan ini berkonsekuensi terhadap ditariknya belanja pegawai di masing – masing organisasiperangkatdaerah(OPD).

Sekda Kota Matara, Dr. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, setelah penandatanganan berita acara validasi dengan KemenpanRB akan dilanjutkan dengan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan rekomendasi besaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Intinya dari Kemendagri besaran TPP diperoleh disesuaikan dengan pagu anggaran tahun 2019. “Intinya sama dengan anggaran besaran TKD,” kata Sekda dikonfirmasi, Senin (20/1).

Adapun kriteria pembayaran TPP dimungkinkan dilakukan perubahan berdasarkan kebijakan daerah. Jika mengacu secara keseluruhan dana dibutuhkan masih kurang Rp150 miliar.

Kekurangan anggaran itu jika dipenuhi item penilaian seperti kelas jabatan, kelangkaan profesi dan segala macamnya. Oleh karenanya, perhitungannya berdasarkan kebijakan daerah akan dipenuhi secara bertahap.

Pelaksanaan mulai awal tahun ini mengacu pada pagu anggaran tunjangan kinerja yang sudah tersedia sebesar Rp50 miliar. “TKD berubah cashing jadi TPP,” sebutnya.

Eko yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengatakan, di APBD Perubahan akan ditambah beberapa item untuk memenuhi TPP. Anggarannya diambil dari belanja pegawai dari masing – masing satuan kerja perangkat daerah.

Artinya, tidak boleh ada lagi

honor atau sejenisnya untuk memenuhi TPP. Standar TPP indeknsya diperkirakan 0,63. Untuk nilai rupiahnya dihitung berdasarkan indikatornya. Indikator diketahui dari kelas jabatan, kelangkaan profesi dan lain sebagainya.

“Agak rumit perhitungannya. Untuk penentuannya digandeng konsultan, sehingga tidak dikira Kota Mataram yang punya keinginan,” tambahnya.

Penerapan tunjangan penghasilan pegawai memiliki konsekuensi terhadap kebijakan anggaran lainnya. Di satu sisi, pemkot harus mengalokasikan biaya pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dana kelurahan 5 persen dan pendampingan oleh Inspektorat 0,75 persen. Belum lagi tambahnya, kebijakan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya. (cem)

Halaman 12

HILANG

HILANG

RUPA-RUPA

HLG STNK R2 HONDA SCOPY DR.5822 MA NOKA/NOSIN : MHIJF116GK367877/ JTWIE.1364678 AN.PELAPOR HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI KAB.LOMBOK BARAT

HLG STNK R2 YAMAHA DR.3461 CJ NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ781037/IKP781072 AN.MUH.AMIN.P HLG D’SKTR MATARAM KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.3445 YE NOKA/NOSIN : MHIJFWII6GK707173/ JFX1E-1714219 AN.NASRUL HASBY HLG D’SKTR ABIAN TUBUH KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

HLG STNK R2 YAMAH DR.64 29 MO NOKA/NOSIN : MH 32870049K-845112/28D-846950 AN.SELAMET HARIYADI HLG D’SKTR JL.LABUAPI LOBAR HLG STNK R2HONDADR.6171 NG NOKA/NOSIN : MHIJF2 2139K133593/JF22E-1133800 AN.FX CHARLIE GUSTAF NURAK HLG D’SKTR PASAR AMPENAN KOTA MATARAM

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH M U S L I H A T I HP.087881754089 DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452 DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Selasa, 21 Januari 2020

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

OPINI

Halaman 14

Dua Mata Pisau Sebuah Program ’’Keroyok’’ Penanganan RTLH SEKTOR perumahan menjadi salah satu indikator kemiskinan. Sementara, jumlah rumah tidak layak huni di NTB, sebanyak 101.852 unit tersebar di 10 kabupaten/ kota. Paling banyak di Lombok Timur 35.208 unit, kemudian disusul Lombok Tengah 13.973 unit. Selanjutnya, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, Bima 10.070 unit, Dompu 8.006 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Kota Bima 3.419 unit dan Kota Mataram 946 unit.

Pemprov NTB terus berupaya mempercepat penurunan kemiskinan, salah satunya dengan memperbaiki rumah warga miskin yang tidak layak huni. Tahun ini, Pemprov akan memperbaiki 2.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Anggaran perbaikan 2.000 RTLH sudah dianggarkan pada APBD NTB 2020.

Selain perbaikan RTLH oleh Pemprov, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR juga akan memperbaiki RTLH lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kementerian PUPR akan memperbaiki sekitar 3.000 unit. Sehingga total RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang akan ditangani Pemerintah Pusat dan Pemprov tahun ini sekitar 10.000 unit. Pemprov terus mendorong percepatan penanganan RTLH di NTB yang jumlahnya masih ratusan ribu unit.

Penanganan RTLH menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar bagi Gubernur NTB. Dengan melakukan pengalokasian anggaran di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa, targetkan 20 ribu unit RTLH dapat ditangani pada 2020.

Apabila masing-masing desa dan kelurahan di NTB mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 10 unit RTLH. Maka total, rumah kumuh yang ditangani oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan mencapai lebih dari 10.000 unit. Karena jumlah desa di NTB saat ini sebanyak 995 desa, sedangkan kelurahan lebih dari 100 kelurahan.

Karena, pascagempa tahun 2018 lalu, jumlah rumah tidak layak huni, diperkirakan bertambah. Oleh karena itu, masing-masing kabupaten/kota seharusnya menyusun skenario penanganan rumah tidak layak huni yang jumlahnya diyakini membengkak.

Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota mencanangkan kolaborasi untuk menangani rumah tidak layak huni tahun ini. Hal tersebut untuk memaksimalkan progres yang sempat terhambat sepanjang tahun 2019 dikarenakan proses tanggap darurat pascagempa tahun lalu.

Penanganan RTLH membutuhkan peran aktif dari pemerintah desa yang diarahkan oleh masing-masing Pemda kabupaten/kota. Setiap desa diharapkan bisa menangani 10 unit RTLH dengan memanfaatkan dana desa. Sehingga, kurang lebih ada 10.000 unit dari pemerintah desa kalau mereka aktif. Walaupun proses tersebut sudah dimulai di beberapa desa, namun kuantitas dan besaran anggaran yang diberikan tidak sama.

Sampai saat ini 239.000 RTLH yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dari jumlah tersebut 101.852 unit diantaranya menjadi prioritas karena dinilai sudah benarbenar tidak layak huni. Hal itu disebut berkaitan dengan kondisi daerah yang menjadi kantong kemiskinan di NTB. (*)

RADIO

EBIJAKAN merupakan tangan dalam melaksanakan menata suatu kehidupan bernegara, negara hadir kepada masyarakat melalui suatu kebijakan, kebijakan tidak hadir sebagai “hukum” yang mencari-cari suatu kesalahan, akan tetapi lebih pada wacana negara dalam mengelola berjalannya pemerintahan. Kebijakan merupakan cara negara mengolah dan meramu suatu “adonan” yang akan disajikan pada rakyatnya. Kebijakan ini dapat begitu dirasa “enak” dan dinikmati ataupun menjadi “tidak enak” terasa pahit dan kurang pas atau pun mengakibatkan rasa yang lain. Negara dan masyarakat merupakan pilar suatu pembangunan keduanya harus kuat dan tidak saling melemahkan. Memperkuat negara berarti dapat merespon suatu aspirasi dan berakselerasi dengan masyarakat. Karena manjadi negara mencakup tiga komponen, yaitu pemerintahan, warga negara dan wilayah yang didalamnya menjalankan suatu kebijakan untuk mengatur komponen negara yang terjewantahkan dalam perundang-undangan, keputusan kebijakan, konstitusi.

Kebijakan dianut di Indonesia mengikuti salah satu dari dua mazhab besar kebijakan dunia, yaitu tentang pemahaman kontinentalis dan Anglo-saxonis. Keduanya merupakan mazhab garis besar yang digunakan secara umum di dunia. Kontinentalis merupakan kebijakan dengan kecenderungan turunan hukum sering melihat kebijakan sebagai hukum, utamanya hukum publik, dan hukum tata negara semua merupakan proses interaksi. Sedangan Anglo-Saxon memandang kebijakan merupakan turunan dari suatu politik yang memperlihatkan interaksi antara negara dan masyarakat. Ciri khas dalam mazhab kontinentalis adalah kebijakan yang melengkapi dengan kebijakan lain sebagai kebijakan pendamping seperti terdapat suatu urutan kebijakan secara umum (makro), menengah (messo) dan spesifik (mikro). Pemahaman Anglo-saxon dimana kebihajakan merupakan bagian dari proses politik demokrasi didalamnya diyakini memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan penguasa, melibatkan rakyat dalam prosesnya seperti pemilihan. Sehingga dalam prakteknya kebijakan ini mengatas namakan kepentingan rakyat. Anglo-saxon tidak memiliki tahapan-tahapan makro-messo-mikro lebih menyeluruh, bersifat operasinoal dan dapat berubah sewaktu-waktu. Maka hasil kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas politisi dan pemerintahannya. Lalu dinama kita? yang berbahasa Indonesia ini dalam menempatkan kebijakanya menurut pemahaman mazhab besar ini.

Model kontinentalis merupakan model domain, lebih seperti hukum dimana negara menjadi sentra pemegang keputusan, banyak melalui perundang-udangan dan berbagai turunannya, bentuknya seperti pembatasan atau membatasi, mudah dilaksanakan, akan tetapi dalam perjalananya sering terdapat perbaikan-perbaikan, hal tersebut seperti yang dianut oleh negara tercinta ini. Negara melalui pemerintah akan mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan bersifat makro, kemudian Pergub (Peraturan Gubernur) ini yang dikatakan messo dan Perbup (Peraturan Bupati) dalam cakupan yang mikro, belum lagi dengan Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kekua-

Oleh: Fanni Shafiani, SP, M.AP* (Alumni Karyasiswa Bappenas) tan hukum juga. Maka alur kebijakan merupakan lalu lintas yang ramai, dengan rambu-rambu yang banyak dan tidak boleh dilewati akan tetapi seperti “tumpang tindih” sering kali tidak sama dalam peterjemahannya dengan batas waktu tertentu terlihat seperti recklessly, carelessly, rushly, tidak hatihati, tidak berpikir panjang, terburuburu padahal akan di berikan kepada warga atau publik sebagai penerima manfaat kadang kala sering kali terbelenggu oleh kepentingan tertentu. Menurut Dye bapak kebijakan dunia mengatakan kebijakan adalah “whatever goverment choose to do or not to do” yang begitu populer seolah menggambarkan pusat pengaturan dan mengorganisir dalam masyarakat.

Grindle ahli kebijakan dunia mengungkapkan kebijakan identik dengan program dengan cita-cita yang ingin dicapai, program yang dilaksanakan dari pusat hingga daerah dengan visi misi melekat. Program ini dilaksanakan secara paralel dimana melekat juga sebuah anggaran. Pelaksanaannya seperti trial and error seperti dicoba kemudian diperbaiki.

Memasuki awal tahun 2020 curah hujan tinggi, peringatan BMKG tentang cuaca ekstrim terjadi di Indonesia secara keseluruhan, dan menjadi rutinitas banjir terjadi dimana-mana, seakan biasa didengar dan hanya berlalu begitu saja, tahun depan akan terjadi demikian lagi dan seterusnya, sampai kapan? Seperti viral terjadi di Jabodetabek. Oleh karena itu perencanaan program harus bebas dari kepentingan selain dari kepentingan warga. Curah hujan tinggi di awal tahun ini kehilangan tempat serapan, terjadi deforestasi di kantung-kantung kawasan hutan. Deforestasi merupakan penghilangan hutan dengan penebangan kayunya dan mengubah lahan hutan menjadi lahan non hutan, atau kejadian alami seperti kebakaran. Banyak anggapan bahwa program pemenuhan pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi. Perluasan areal untuk budidaya tanaman pangan seperti jagung atau tanaman pangan lainnya.

Petani merupakan warga negara Indonesia memiliki kebebasan dilindungi oleh Undang-undang untuk melakukan budidaya tanaman, petani bebas menentukan pilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Namun demikian kebebasan tersebut diikuti dengan kewajiban berperanserta untuk menjaga kelestarian lahannya juga ikut mendukung pelaksanaan program negara dalam pengembangan budidaya tanaman di wilayahnya. UU no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman menyebutkan Sistem budidaya tanaman bertujuan; meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Oleh karena itu petani dilindungi oleh undang-undang dalam melaksanakan sistem budidaya dan kebebasan atas pemilihan komoditi. Kebebasan ini diikuti dengan bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan dan kelestarian yang ditimbulkan oleh proses budidaya.

Perubahan situasi politik berpengaruh pada program yang diambil negara, setiap kepemimpinan memiliki visi misi politik hendak dipertanggung

jawabkan kepada warga negara, negara berkeinginan untuk dapat berswasembada pangan, hingga berangan-angan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045, tentu saja banyak pilihan kebijakan ditempuh agar angan tersebut terwujud, sehingga langkah awal adalah diluncurkan program kedaulatan pangan swasembada pada komoditi padi, jagung dan kedelai 2015-2017 dengan melancarkan program UPSUS PAJALE tertuang pada peraturan Menteri Pertanian No.03/Permentan/OT.140/2/ 2015. Pada Undang-undang no 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya menyebutkan pengikutsertaan peran masyarakat tidak saja diperlukan dalam penyebarluasan teknologi tepat, juga mensukseskan program negara. Oleh karena itu program ini disambut baik oleh warga petani untuk peningkatan pendapatan dilihat dari kaca mata pendapatan. Warga merasa dengan berbudidaya dapat meningkatan kan pendapatan petani dapat dilihat dari nilai NTP di Provinsi NTB 110,32 (Data BPS tahun 2019) merupakan bukti dari kemampuan daya beli petani lebih tinggi dari nilai produk yang dihasilkan.

Pendapatan petani per kapita di Indonesia dikisaran 40 juta/tahun, sedangkan negara tetangga malaysia 146 juta/ tahun berbeda jauh dengan Jepang yang sudah mencapai 380 juta/tahun (data majalah Pilar edisi nov 2019). Walaupun masih kalah dengan negara tetangga tetap pertanian menjadi magnet warga untuk meningkatkan pendapatan.

Seperti kartu domino, warga melihat dapat program negara ini dijadikan ladang peningkatan pendapatan maka semangat ini sering kali tidak memperhatikan tata ruang dan tata guna lahan padahal pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya tanaman disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi melekat. Undang-undang ini disahkan oleh presiden Soeharto, dan masih berlaku hingga saat ini.

Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah pengrumus undang-undang seperti dikatakan pada awal wacana sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem kontinentalis banyak melalui perundang-udangan dan berbagai turunannya dari pusat hingga kabupaten/kota, dan diselesaikan undang-undang baru yaitu undang-undang no 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, harapannya dapat merem deforestasi. Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perencanaan budidaya pertanian merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan budidaya pertanian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian.

Pengalihfungsian lahan budidaya pertanian untuk kepentingan umum dap-

RADIO

at dilakukan dengan syarat diantara nya dilakukan kajian strategis harus disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, disediakan lahan pengganti terhadap lahan budidaya pertanian.

Permasalahan utama alih fungsi lahan adalah alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman, dan akhirnya lahan budidaya merambah pada lahan kawasan hutan. Perlindungan pada lahan pertanian telah dilakukan oleh negara melalui keringanan pajak bumi dan bangunan, lahan digunakan untuk pengembangan infrastruktur pertanian juga jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik juga perlindungan lainnya terhadap lahan pertanian yang memang sudah sah menjadi lahan pertanian.

Seperti dua mata pisau, permasalahan bukan hanya bagaimana mewujudkan swasembada tetapi juga imbas perambahan kawasan hutan, warga juga perlu diedukasi pemahaman tentang ruh program yang sesungguhnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan juga evaluasi menyeluruh, kerjasama antar sektoral juga stakeholder harus terjalin harmonis, mengesampingkan ego sektoral dalam mengelola sebuah program, stakeholder semestinya tidak melemparkan asal muasal permasalahan akan tetapi berpegangan tangan mendapatkan jalan keluar baik bidang pertanian, kehutanan ataupun lingkungan hidup. Kompleknya pelaksanaan suatu program dampaknya dirasakan dalam jangka pendek dan jangka panjang, maka akan bermuara pada keseriusan negara dalam memberi kehidupan bagi warganya, sejogyanya negara pada warga seperti orang tua kepada anaknya, mendidik, memberikan kasih sayang dan menyiapkan menjadi mandiri untuk meyongsong masa depan yang kelak diwariskan kepada anak cucu nanti. Tanamlah setidaknya 1 pohon berapa pun usia mu, tidak peduli siapa yang akan menuai hasil itu lah menjadi aliran kebaikan!

POJOK Penduduk miskin di Mataram bertambah Mendesak ditelisik pemicunya

*** Perkuat branding, Pemprov susun peta rencana kerja wisata medis Yang paling penting realisasinya

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 21 Januari 2020

Halaman 15

(Suara NTB/SAR Mataram)

EVAKUASI - Tim SAR gabungan saat mengevakuasi kerangka jenazah Jefo.

Kerangka Manusia Ditemukan di Dalam Sumur di Lotim Mataram (suara NTB.com) Warga Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim) heboh dengan penemuan sosok mayat, Senin (20/1) kemarin. Penemuan mayat di dalam sumur sekitar pukul 14.55 Wita itu dalam kondisi mengenaskan. Mayat sudah berbentuk kerangka.

Informasi kejadian ini

awalnya dilaporkan warga kepada Brigadir Zulkarnain, anggota Polsek Pringgabaya.

Warga memberitahu ada penemuan sesosok mayat di dalam sumur di sekitar perkebunan Pringgabaya Utara. ‘’Tim Rescue Pos SAR Kayangan diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan evakua-

Cegah KKN dalam Seleksi Dari Hal. 1 prinsip-prinsip seleksi yang baik dan cegah Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam seleksi pendidikan pengembangan Polri. ‘’Kita sadari bahwa sebagai manusia, kita punya teman, punya kawan,punyasaudara,punyakeluarga. Namun demikian ketika kita membantu dengan cara-cara yang tidak baik berarti kita mengambil hak orang lain,’’ pesannya.

Kepada pengawas internal dan eksternal dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sehingga fungsi clean and clear dapat terwujud dan penyimpangan tidak terjadi dalam proses seleksi.

Kepada para peserta Kapol-

da NTB menekankan agar fokus belajar dan berdoa kepada Tuhan. ‘’Mintalah yang terbaik. Lulus belum tentu yang terbaik. Mintalah pada Tuhan agar diberikan yang terbaik bagi keluarga. Karena kita tidak tahu besok itu apa yang akan terjadi. Jangan dipaksakan di luar kehendak Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak baik,’’ Kapolda mengingatkan.

Menurut Kapolda, ketika para peserta mengikuti ujian seleksi dengan cara yang baik maka akan mendapatkan yang terbaik.

Peserta Dikbangpers Polda NTB TA 2020 masingmasing, Sespimen, tujuh orang, Sespima tujuh orang dan SIP 380 orang. (r)

Pejabat Pengadaan Rehabilitasi Asrama Haji Diperiksa Dari Hal. 1 Tidak banyak penjelasan yang bisa diperoleh dari pihak Kejaksaan terkait pemeriksaan saksi ini. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH hanya membenarkan ada pemeriksaan saksi di ruang Pidsus. Itu pun dijelaskannya masih sifatnya klarifikasi untuk kepentingan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. ‘’Masih puldata dan pulbaket.

Masih klarifikasi sifatnya umum,’’ katanya kemarin.

Pemeriksaan ini diketahui melengkapi klarifikasi sebelumnya. Dua saksi yang sudah dipanggil dan memenuhi undangan penyidik pekan lalu, Kasubag Umum dan Keuangan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, Wardatul Jannah. Se-

lain Wardatul, Kasi Kerjasama UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, Hj. Rajiati juga hadir di hari yang sama.

Keempat saksi ini dilakukan klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada dana pemeliharaan gedung embarkasi Lombok senilai Rp1.170.816.830. peruntukan pemeliharaan diantaranya untuk Gedung Mina, Gedung Sopha, Gedung Arofah, aula dan lantai dak gedung baru.

Dasar pemeriksaan itu terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH). Rekomendasinya, agar temuan dana diduga bermasalah senilai Rp1,1 miliar itu dituntaskan per Januari 2020. (ars)

Tuntaskan Indikator Kemiskinan Dari Hal. 1 rumah yang kita sebut Aladin, jumlahnya 101.000 unit lebih.

Itu keroyok bersama baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Termasuk dana CSR maupun Baznas.

Itu kita berkolaborasi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Prioritasnya di Aladin sebanyak 101.000 unit itu,’’ kata Kepala Disperkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/1) kemarin.

Berdasarkan data Disperkim NTB, 101.852 unit hunian warga NTB yang tidak layak huni tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Paling banyak di Lombok Timur 35.208 unit, kemudian disusul Lombok Tengah 13.973 unit. Selanjutnya, Lombok Utara 10.214 unit, Sumbawa 10.071 unit, Bima 10.070 unit, Dompu 8.006 unit, Lombok Barat 6.314 unit, Sumbawa Barat 3.631 unit, Kota Bima 3.419 unit dan Kota Mataram 946 unit.

Menurut Sugihartha, empat indikator kemiskinan di sektor perumahan seperti atap, lantai, dinding dan luasan per orang wajib menjadi prioritas.

Agar terjadi percepatan penurunan kemiskinan. Berdasarkan hasil evaluasi, saat ini luas hunian masyarakat miskin di NTB sekitar 7,2 meter persegi per orang. Idealnya, luas hunian 9 meter persegi per orang.

Artinya, apabila dalam satu keluarga ada 4 orang, maka rumahnya tipe 36. ‘’Cukup dengan 8 meter persegi, itu sudah bisa lepas dari

kemiskinan. Sehingga empat kriteria itu menjadi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Itu menjadi perhatian kita,’’ terangnya.

Sugihartha menambahkan, jika melihat dari sisi atap, lantai dan dinding, jumlah rumah warga NTB yang tidak layak huni sebanyak 101.852 unit. Namun, apabila ditambah dengan indikator luasan minimal 8 meter persegi per orang, maka jumlah rumah warga NTB yang tidak layak huni mencapai 239.000 unit lebih.

Agar masyarakat keluar dari kemiskinan, tak cukup dengan memperbaiki sektor perumahan. Tetapi juga perlu diintervensi masalah listrik dan perekonomiannya.

Sehingga, ketika dilakukan intervensi dengan membantu rehabilitasi rumah tidak layak huni, maka dikoordinasikan juga dengan Dinas ESDM untuk bantuan sambungan listrik murah dan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk sertifikasi lahan. ‘’Masyarakat tersebut punya lahan tapi alas haknya tidak jelas. Sehingga kita dorong alas haknya dibuatkan sertifikat. Kami koordinasi dengan BPN. Ketika mendapatkan sertifikat, ada koperasi, perdagangan yang bisa membantu apa usaha yang bisa dilakukan. Sertifikat bisa menjadi jaminan dapat permodalan,’’ jelasnya.

Tahun ini, kata Sugihartha, Pemprov NTB akan memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni sebanyak 1.647 unit. (nas)

si,’’ kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I Nyoman Sidakarya, Senin petang. Tim Basarnas terjun ke lokasi bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Puskesmas dan masyarakat setempat.

Sekitar pukul 17.20 Wita Tim SAR gabungan berusaha membawa naik jenazah yang sudah tak berbentuk itu dengan berbagai alat bantu.

Akhirnya tim berhasil mengevakuasi korban dengan kondisi mengenaskan. ‘’Bagian tubuh ditemukan terpisah. Sudah berbentuk

kerangka,’’ ujar Sidakarya.

Diperkirakan mayat korban sudah cukup lama dalam di dalam sumur. Setelah proses evakuasi, mayat langsung diserahkan ke pihak Kepolisian untuk dilakukan identifikasi.

Hasil identifikasi awal, identitas mayat diketahui bernama Jafarudin alias Jefo berusia sekitar 40 tahun. Sehari-hari almarhum bekerja sebagai kurir tiket bus, tinggal di Dusun Penggiling Ragi, Desa Pringgabaya Utara. Pihak Kepolisian masih menyelidiki penyebab korban tewas di dalam sumur. (ars)

Mataram (Suara NTB) Keterbukaan informasi publik akan menambah kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik dan militansi mensukseskan NTB Gemilang.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH, saat menjadi narasumber pada Workshop Jurnalistik Dan Pengelolaan Media Sosial, yang digelar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, Senin (20/1).

Dikatakannya, sebagai leading sector dalam penyebaran informasi publik, Dinas Kominfotik terus berupaya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov. NTB untuk membenahi pengelolaan informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Di tingkat nasional, Provinsi NTB meraih predikat tertinggi sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019. Namun kenyataannya, OPD dan badan publik di lingkup pemerintah provinsi sendiri belum maksimal mengelola informasi untuk publik.

“Kontras dengan prestasi kita di tingkat nasional. Ini pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk terus mendorong pengelolaan informasi untuk dapat di akses publik. Apalagi, sesuai Visi NTB Gemilang, dengan misi NTB Bersih dan Melayani, transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi prioritas dalam rangka membangun kepercayaan publik,’’ tegas mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.

I Gede Putu Aryadi “Jika masyarakat sudah percaya terhadap pemerintah, maka kepedulian masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan program pemerintah akan terwujud. Apalagi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc telah menegaskan agar badan publik yang mengelola informasi, membuka keran informasi seluas-luasnya untuk masyarakat,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Kominfotik ini juga memberikan sejumlah tips menulis berita yang baik. Menurutnya, berita adalah sebuah informasi dari suatu peristiwa yang dilaporkan atau disajikan kepada khalayak. Tapi tidak semua peristiwa layak ditulis menjadi sebuah berita. Syaratnya, kata Aryadi adalah peristiwa itu penting untuk diketahui oleh sebagian besar khalayak dan menarik. Karena disajikan dengan kalimat atau ba-

(Suara NTB/ist)

Keterbukaan akan Melahirkan Semangat dan Militansi Membangun Daerah

hasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Penting agar berita itu mampu menjadi informasi yang jelas dan akurat bagi masyarakat dan mampu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca. ‘’Sajikan kepada publik berita yang penting dan menarik agar publik mau membaca dan mampu mempengaruhi publik untuk melakukan sesuatu ke arah kebaikan. Atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang kontra produktif.’’

Gede mengingatkan agar 60 orang peserta workshop yang merupakan pengelola informasi dari BBPOM Mataram ini dapat mengelola informasi dengan baik sesuai tupoksi BBPOM yaitu memberikan informasi produk obat dan makanan yang efektif dan bermutu sehingga mampu menarik masyarakat untuk membaca kontennya. (r)

Gubernur Diundang Kementerian PUPR

Bahas Pembangunan SPAM Regional Senilai Rp2,3 Triliun Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc diundang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas pembangunan proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Regional senilai Rp2,3 triliun. Proyek yang dihajatkan untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda Pulau Lombok setiap tahun ini akan dibangun dengan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar yang dikonfirmasi usai pertemuan di ruang Sekda NTB, Senin (20/1) kemarin mengatakan, gubernur diundang Kementerian PUPR mem-

bahas pembangunan SPAM Regional ini pada 23 Januari mendatang. ‘’Pak Gubernur dan semua tim diundang ke Kementerian PUPR diterima oleh Dirjen Cipta Karya untuk membahas lebih lanjut SPAM Regional,’’ kata Azhar.

Ia mengatakan, pembangunan SPAM Regional ini sudah mulai berproses. Pembangunan fisik mulai dilakukan setelah rapat dengan Pemerintah Pusat. Nantinya, Pemerintah Pusat akan mengundang investor untuk membangun SPAM tersebut. Pusat akan melakukan beauty contest terhadap investor yang berminat membangun SPAM Regional tersebut.

Setelah ada investor yang menjadi pemenang, nantinya

mereka akan bekerjasama dengan perusahaan daerah yang ditunjuk menjadi pengelola. Azhar menjelaskan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) SPAM Regional sudah selesai dikerjakan. Bahkan, Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se Pulau Lombok juga sudah ditandatangani. ‘’Tinggal sekarang, kalau sudah oke. Maka beauty contest pemilihan investor, siapa yang akan melaksanakan pembangunannya. Nanti kalau sudah jadi akan dikelola oleh perusahaan yang ditunjuk oleh daerah,’’ jelasnya.

Pemprov sudah menunjuk PT. Gerbang NTB Emas yang

Kereta Gantung Tak Masuk Wilayah KPH Rinjani Barat Dari Hal. 1 ‘’Selain itu, kan akan dibahas dampak ekologinya seperti apa, dampak sosialnya, dampak ekonominya. Sebab jangan sampai mematikan usaha usaha yang sudah ada,’’ jelasnya.

Kesimpulan sekaligus Dedy, agar masyarakat tidak terburu buru reaktif menanggapi rencana kereta gantung yang membentang mula dari Lombok Tengah tersebut, karena selain di luar kawasan konservasi TNGR, juga akan melalui feasibility study yang panjang.

Madani Mukarom menambahkan, secara struktural rencana pembangunan kereta gan-

tung mendapat persetujuan dari Kementerian LHK. Terkait zona, ditegaskannya, pembangunan kereta gantung ini tidak berada di zona inti TNGR seperti Pelawangan, Danau Segara Anak dan Puncak Rinjani. ‘’Dengan demikian pembangunan kereta gantung ini lokasinya tidak berada pada kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. (Lokasinya) yaitu berada di blok pemanfaatan jasa wisata pada Kawasan Tahura dan hutan lindung,” kata Madani.

Dijelaskan, titik pijakan kereta mulai dari Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah menu-

ju kawasan hutan lindung di lereng Rinjani, sepanjang sekitar 10 kilometer.

Teknis pembangunan kereta gantung seluruh sarana dan prasarananya diangkut menggunakan helikopter, kemudian sistem bersambung antar tiang penyangga. Pola ini akan meminimalisir pembukaan kawasan hutan.

Hasil survei awal tim Dinas LHK dan Pemkab Loteng, pemberhentian kereta gantung di sekitar bibir Danau Segara Anak atau Pelawangan Barat.

Bagi yang ingin masuk ke kawasan taman nasional, dapat menempuh dengan jalan kaki antara 3 sampai 4 jam. (ars)

Tunggakan Kasus ’’Marching Band’’ Mulai Ditangani Dari Hal. 1 PPK dan rekanan diduga kongkalikong sejak awal proyek itu direncanakan.

Proyek pengadaan alat kesenian marching band dibagi menjadi dua paket.

Paket pertama untuk pengadaan di lima SMA Negeri

dimenangi CV EE dengan penawaran Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV EE memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta.

Mantan Kasi Kelembagaan

dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB MI selaku PPK Lalu Buntaran, Direktur CV EE, rekanan pemenang tender ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta, sesuai dengan hasil penghitungan BPKP Perwakilan NTB. (why)

28 Pelamar Tidak Perlu Ikut SKD Dari Hal. 1 Sehingga, 77.622 pelamar yang berhak untuk ikut SKD. Dengan rincian, Pemprov NTB sebanyak 7.706 orang, Pemkot Mataram 4.611 orang, Pemkab Lombok Barat 3.879 orang, Pemkab Lombok Tengah 15.336 orang, Pemkab Lombok Timur 11.107 orang. Selanjutnya, Pemkab Lombok

Utara 5.807 orang, Pemkab Sumbawa Barat 2.083 orang, Pemkab Sumbawa 7.363 orang, Pemkab Dompu 6.639 orang, Pemkab Bima 9.710 orang dan Pemkot Bima 3.381 orang.

Sementara total alokasi formasi CPNS di NTB tahun 2019 sebanyak 3.204 formasi.

Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Pemkot Mataram

275 formasi, Pemkab Lombok Barat 205 formasi, Pemkab Lombok Tengah 479 formasi, Pemkab Lombok Timur 482 formasi. Kemudian, Pemkab Lombok Utara 237 formasi, Pemkab Sumbawa Barat 105 formasi, Pemkab Sumbawa 342 formasi, Pemkab Dompu 249 formasi, Pemkab Bima 241 formasi dan Pemkot Bima 175 formasi. (nas)

akan mengelola SPAM Regional. Tetapi, sesuai dengan ketentuan yang ada, GNE belum memiliki usaha di bidang air bersih. Sehingga itulah yang nantinya juga akan dikonsultasikan ke Jakarta. ‘’Apakah diperkuat PT. GNE atau bagaimana. Semuanya bisa. Karena ini dalam waktu lama. Dibangun dalam waktu empat tahun. Setelah itu beroperasi. Setelah dihitung anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2,3 triliun,’’ sebutnya.

Azhar mengatakan, sumber air untuk SPAM Regional ini akan diambilkan dari tujuh Daerah Aliran Sungai (DAS).

Yakni, dua DAS di Lombok Barat dan 5 DAS di Lombok Utara. ‘’Nanti dari DAS ini kita kumpulkan dalam satu

reservoir dan distribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok,’’ terangnya.

Dengan adanya SPAM Regional, semua masyarakat di Pulau Lombok akan dapat terlayani jaringan air bersih PDAM. Sebenarnya, saat ini jaringan air bersih sudah ada.

Tetapi diprediksi dalam 5-10 tahun ke depan, jumlah konsumen atau masyarakat pengguna air semakin bertambah.

Sementara sumber-sumber air baku tetap sama. Sehingga SPAM Regional ini akan mensupport semua PDAM yang ada. SPAM Regional akan menyuplai air baku ke PDAM-PDAM yang ada. Sehingga kebutuhan air bersih masyarakat NTB khususnya Pulau Lombok terpenuhi. (nas)

Perkuat Branding, Pemprov Susun Peta Rencana Kerja Wisata Medis Dari Hal. 1 Sudah ada yang berkelas, seperti tempo hari keluarga Kerajaan Timur Tengah yang datang,’’ ujar Sekda.

Di sisi lain, penerapan wisata medis di NTB juga diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian masalahmasalah kesehatan yang ada.

Hal itu diakui merupakan tantangan yang tidak gampang dari penerapan konsep tersebut. ‘’Justru saat stigma negatif banyak di bidang kesehatan, kita (berani) mem-branding. Sisi positifnya kita semakin menambahkan ikhtiar penuntasan masalah kesehatan,’’ tegas Sekda. Dari penyusunan peta rencana kerja sendiri disusun keunggulan pelayanan kesehatan di NTB serta potensinya untuk ditawarkan kepada wisatawan.

Senada dengan itu Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, menerangkan bahwa rapat penyusunan peta rencana kerja untuk penerapan wisata medis salah satunya untuk menyambut beberapa agenda yang akan datang. Yaitu dipilihnya Lombok sebagai lokasi Medical Tourism Summit tahun ini.

Diterangkan Faozal, selain sinergitas antara pemerintah, rumah sakit dan pelaku industri pariwisata, hal tersebut memang membutuhkan beberapa persiapan. ‘’Yang pasti layanan harus dibenahi, kualitas layanan juga harus baik,’’ ujarnya, Senin (20/1) di Mataram.

Dikonfirmasi terpisah

Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri MM, MARS., menerangkan bahwa saat ini beberapa rumah sakit di NTB telah menyiapkan layanan unggulannya untuk ditawarkan kepada wisatawan. Diantaranya layanan Radioterapi milik RSUD NTB, dan layanan Hyperbaric milik RSUD Kota Mataram. ‘’Nanti semua itu akan dikemas bersama Asita (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies), ada MoU kami dari sisi medis, dan non-medisnya dari industri parwisita,’’ ujar Fikri yang juga menjabat sebagai anggota Tim Gugus Tugas Pelaksana Pengembangan Wisata Kesehatan Kementerian Kesehatan di NTB. Selain itu, Dikes NTB juga disebut tengah melakukan pemetaan terhadap layanan rumah sakit di NTB yang dapat dimasukkan dalam penarapan wisata medis di NTB. Fikri sendiri menyebut pihaknya telah mengajukan penguatan regulasi dengan pembentukan Tim Gugus Tugas di tingkat provinsi. ‘’Jadi di sini perlu tim gugus tugas juga. Karena ini akan menghubungkan semua stakeholder terkait,’’ ujar Fikri. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan agar setiap daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana wisata medis memiliki Tim Gugus Tugas untuk mendorong percepatan proses. ‘’Arahan dari Sekda kita sudah usulkan. Semoga bisa segera dibuat,’’ pungkasnya. (bay)

Kontrak Lewat Juni, Anggaran DAK Fisik untuk Pemda Otomatis Hangus Dari Hal. 1 Lombok Tengah Rp275,89 miliar, Lombok Timur Rp212,88 miliar, Sumbawa Rp209,17 miliar, Kota Mataram Rp73,7 miliar, Kota Bima Rp91,68 miliar, Sumbawa Barat Rp88,17 miliar dan Lombok Utara Rp137,19 miliar.

Kemenkeu Perwakilan NTB meminta OPD provinsi dan kabupaten/kota agar mendahulukan pelelangan proyek DAK Fisik. Karena penyaluran DAK Fisik ada batasan-batasan waktu penyalurannya. Jangan

sampai proyek-proyek DAK Fisik pelelangannya tuntas melewati batas waktu maksimal, Juni mendatang. ‘’Karena jelas sanksinya. Supaya mereka (OPD) benar-benar disiplin,’’ kata Syarwan.

Pihaknya berencana mengumpulkan seluruh OPD dan Satker seluruh NTB kaitan dengan percepatan pelaksanaan kegiatan 2020. Diharapkan, pelaksanaan lelang proyek DAK Fisik tidak terulang tahun ini. Sehingga DAK Fisik yang gagal salur akibat gagal lelang dan lainnya dapat diantisipasi

sejak awal tahun anggaran.

Mengenai adanya beberapa proyek DAK Fisik yang molor dikerjakan bahkan ada yang putus kontrak, Syarwan mengaku pihaknya cukup prihatin. Karena fasilitas yang dihajatkan untuk masyarakat tidak bisa tuntas seperti yang diharapkan. ‘’Makanya besok ada Rakorda untuk mempercepat. Supaya jangan sampai tertunda, apalagi gagal. Karena waktu juga,’’ katanya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya dilakukan lelang sedini mungkin sejak awal tahun

anggaran. Supaya pengerjaan proyek memiliki waktu yang panjang. Jangan sampai proyek menumpuk dikerjakan jelang akhir tahun anggaran. ‘’Makanya kita percepat.

Kan ada batasan-batasan.

Kalau ndak salah Januari Juni untuk penaluran tahap I, kemudian tahap II Maret Agustus. Itu sebenarnya untuk mengingatkan. Supaya mereka (OPD) bisa mengatur waktu. Sehingga pengerjaan fisik masih ada waktu,’’ tandasnya.

Tahun lalu, pagu DAK Fisik untuk NTB sebesar Rp2,565 tri-

liun lebih. Dengan realisasi penyaluran sampai Desember 2019 sebesar Rp2,420 triliun atau 94,36 persen atau tak mencapai 100 persen. Terdiri dari DAK Fisik afirmasi dengan pagu Rp460 miliar lebih, realisasi penyaluranna hanya Rp423 miliar lebih atau 91,9 persen.

Kemudian DAK Fisik penugasan dengan pagu Rp798 miliar lebih, realisasi penyalurannya Rp748 miliar lebih atau 93,76 persen. Dan DAK Fisik reguler dengan pagu Rp1,306 triliun, realisasi penyalurannya sebesar Rp1,248 triliun atau 95,59 persen. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 21 Januari 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Golden Palace Hotel Lombok Dapat Penghargaan dari Traveloka Mataram (Suara NTB) Manajemen Golden Palace Hotel Lombok sangat bangga dengan penghargaan dari Traveloka, Senin (20/1). General Manager Golden Palace Hotel Lombok, Ernanda Agung D menjelaskan, penghargaan yang diberikan pada Golden Palace Hotel Lombok ini menjadi bukti, manajemen Golden Palace Hotel Lombok mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan ekspektasi tamu.

Selain itu, tambahnya, membuktikan juga kualitas hotel di atas rata – rata, karena hanya Golden Palace Hotel Lombok yang mendapat dua penghargaan secara langsung.

Penghargaan yang diterima dari Traveloka ini adalah Best Guest Experience in Cleanliness Premium dan Exceptional Guest Experience Premium 2019.

Ada beberapa alasan, jika

Golden Palace Hotel Lombok meraih penghargaan. Pertama, pihak manajemen sangat memperhatikan kebersihan hotel, sehingga mampu mendapatkan penilaian yang bagus. ‘’Kita menciptakan guest experience untuk tamu yang menginap.

Kita sudah melakukan beberapa program yang menunjang untuk mendapatkan penghargaan tersebut seperti quality assurance team yang salah satu programnya adalah menciptakan guest experience,’’ ujarnya.

Ernanda menambahkan, penghargaan lain juga didapat dari Kemensekneg RI Sekretariat Presiden, Australian Embassy, Embassy of the Republic of Singapore. ‘’Intinya kita baru dapat dari Traveloka tapi langsung dapat dua penghargaan sekaligus. Kita mengucapkan terima kasih kepada tamu karena komentar - komentar mere-

ka yang bagus tentang kami sehingga kita bisa mendapat penghargaan ini. Terima kasih juga untuk tim kami (jajaran staf

dan manajemen) yang telah berusaha dengan baik dan akhirnya mendapat penghargaan ini. (r)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Danrem 162/WB Tutup Pacuan Kuda Piala Kemenpar RI Sumbawa (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, Minggu (19/1) menutup lomba pacuan kuda di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.

Pacuan kuda diselenggarakan sejak tanggal 11 hingga 19 Januari 2020, diikuti sekitar 516 peserta lomba dengan berbagai kelas.

Danrem 162/WB dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang telah memfasilitasi kejua-

raan pacuan kuda Piala Kemenpar RI tahun 2020 dengan sangat baik, aman dan lancar.

Menurutnya, lomba itu menunjukkan Provinsi NTB aman dan kondusif. Terbukti dengan hadirnya para peserta dari berbagai daerah yang berbaur menjadi satu dalam kegembiraan. Selain itu, alumnus Akmil 1993 tersebut juga berharap melalui kegiatan lomba pacuan kuda tersebut dapat melahirkan atlet pacuan kuda di NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan sama, Danrem berpesan terkait Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Sumbawa. Dia mengingatkan kepada semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan keamanan serta ketertiban, baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada. “Ini daerah kita menjadi tanggung jawab kita bersama, untuk itu mari kita jalin dan pererat kebersamaan dan kekompakan baik sesama calon maupun para pendukung demi terciptanya Kamtibmas di daerah,” harapnya. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

HADIAH - Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani saat menyerahkan hadiah kepada juara lomba pacuan kuda, Minggu (19/1).

Dewan Minta Reklame Nunggak Pajak Dipotong Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., mengapresiasi langkah Badan Keuangan Daerah (BKD) menyegel reklame maupun usaha wajib pajak menunggak pajak daerah. Langkah ini harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Wajib pajak membandel bayar pajak semestinya dipotong.

“BKD harus profesional. Kalau saya lihat penyegelan itu sudah luar biasa,” kata Wiska dikonfirmasi Senin (20/1).

Langkah ditempuh oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar) semestinya perlu dicontoh.

Pemda setempat berani memotong papan reklame yang belum melunasi kewajiban mereka.

Mataram sebagai tempat strategis memasang reklame mesti mengikuti langkah itu.

Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan, jika anggaran men-

jadi alasan sehingga menunda pemotongan. Dia menilai ada perencanaan tidak matang. “Kalau begini berarti perencanaannya tidak matang,” kritiknya.

Anggota legislatif dari daerah pemilihan Kecamatan Sandubaya ini juga mendorong BKD melakukan tindakan serupa terhadap reklame kecil – kecil yang tidak bayar pajak maupun tidak memiliki izin.

Kepala BKD Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi berkilah pihaknya tidak pada posisi memotong reklame karena tidak memiliki kewenangan itu. Tetapi, ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Perizinan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebenarnya, BKD menginginkan wajib pajak membandel menunggak pajak dimasukkan dalam daftar hitam. Bukan saja di satu titik, tetapi di seluruh ti-

tik lainnya yang menjadi milik pengusaha reklame. “Kami tegas dalam hal ini. Silakan di-blacklist saja,” tegas Syakirin.

Reklame di perempatan Karang Jangkong disinyalir milik pejabat kota, sehingga tarik ulurnya proses pemotongan dibantah oleh Syakirin. Tetapi, untuk pemotongan membutuhkan biaya. Untuk pelelangan objek pajak disegel harus dilihat mekanismenya apakah diperbolehkan atau tidak. “Jangan sampai kita bergerak di luar ketentuan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam berdalih, pemotongan papan reklame tergantung rekomendasi dari BKD. Sejauh ini, tidak ada surat yang diterima untuk mengeksekusi objek yang diminta. Kalaupun surat telah diterima akan diminta DPMPTSP menganalisis dari sisi perizinannya. (cem)