Edisi Senin 21 Januari 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SENIN, 21 JANUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 261 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

60 Tahun Kabupaten Sumbawa Geliat Hebat dan Bermartabat Mulai Terasa PADA usia 60 Tahun Kabupaten Sumbawa, Pemerintahan Bupati H. M. Husni Djibril B.Sc dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Adullah (Husni Mo) tengah bekerja keras menunaikan program kerja untuk percepatan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, melayani dan berpihak kepada rakyat. Membangun sinergi yang kuat, sehingga berhasil meraih berbagai capaian positif. Geliat hebat dan bermartabat pun mulai terasa.

Tema HUT Kabupaten Sumbawa ke 60, ”Dengan Semangat Go-

tong Royong Kita Wujudkan Sumbawa Hebat Bermartabat”, sesuai palsafah lokal masyarakat Sumbawa, Basiru, menjadi landasan pacu gerak pembangunan. Melalui kerja sama yang sinergis dan koordinatif antarseluruh komponen. Sehingga sejak Husni Mo dilantik, 17 Februari 2016 hingga saat ini, telah cukup banyak capaian yang diraih. Namun perlu terus diawasi, dievaluasi dan dibenahi agar ke depan menjadi lebih baik lagi.

Bupati menyebutkan, beberapa capaian dimaksud. Diantaranya, untuk keenam kalinya secara berturut-turut,

laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa menduduki peringkat terbaik di NTB. Begitu juga dari aspek akuntabilitas kinerja pemerintah, berhasil memperoleh upgrading nilai, dari predikat CC pada 2017 menjadi predikat B pada 2018.

Dalam bidang transportasi, berkat kerjasama yang sinergis dengan pemerintah pusat, terminal baru Bandara Sultan Kaharuddin III telah dioperasikan.

Bersambung ke hal 11

Kejaksaan Kaji Dugaan Kebocoran Anggaran PT.GNE Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB mengkaji kemungkinan menyelidiki dugaan kebocoran anggaran PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Namun sebelum lebih jauh melakukan langkah hukum, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTB selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Ibnu Salim

Kajati NTB Arif, SH,MM akan mencemati sejauhmana kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum terkait dugaan kebocoran anggaran Rp3,1 miliar di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTB itu. ‘’Kita lihat kondis-

inya dulu. Kita lihat apakah ini korupsi atau bentuk lain, seperti penggelapan dalam jabatan,’’ kata Kajati akhir pekan kemarin.

Ia mengaku belum terlalu detail mengetahui dugaan penyimpangan pada dana operasional dan pemasukan PT.GNE, yang berawal dari

temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) PT.GNE. Namun jika sudah ditangani APIP, pihaknya akan menunggu.

Karena dipahami Kajati, mekanisme saat ini berlaku berbeda. Jika kasus awalnya jadi temuan Inspektorat, akan diberi kesempatan melakukan identifikasi awal untuk menentukan indikasi pidana atau masalah administrasi. Sama koteksnya jika kasus jadi temuan awal, Kejaksaan tetap dikoordinasikan ke APIP. Bersambung ke hal 11

Arif (Suara NTB/ars)

TPTGR akan Libatkan Jaksa Tagih Kerugian Daerah Mataram (Suara NTB) Salah satu langkah efektif untuk penyelesaian temuan kerugian daerah mencapai Rp17 miliar, dengan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Keputusan ini sejak sekretariat TPTGR dipindahkan dari

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Inspektorat Provinsi NTB. Koordinasi ke JPN setelah mengklasifikasi temuan kerugian daerah yang bersumber dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bentuknya penyerahan ke-

wenangan penagihan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK). ‘’Kita akan lihat nanti, mana yang akan diserahkan ke JPN. Nanti tim TPTGR yang bersama Jaksa Pengacara Negara. Mana yang diserahkan melalui SKK, mana yang dihapus setelah melalui

rekomendasi dan mana yang dihitung sebagai pengembalian untuk yang sisa Rp 17 miliar itu,’’ kata Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Rinciannya, untuk temuan

BPK NTB, dari total Rp78.

390.930.348,18, masih tersisa Rp17.246.208.659,86, atau penyelesaian mencapai 83 persen. Sementara untuk temuan Inspektorat, tersisa Rp17.

334.117.650,64, dari total temuan Rp36.440.149.257,52.

Bersambung ke hal 11

TO K O H

Lamban, Penyerapan Dana Pembangunan Huntap

Pasang Alat Deteksi Tsunami KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengingatkan Pemprov NTB memasang alat deteksi dini tsunami. Mengingat NTB merupakan daerah pariwisata. ‘’Lombok ini sudah sangat maju di bidang pariwisata.

Sehingga BNPB menyarankan di luar yang sudah dirancang BMKG memasang alat deteksi tsunami. Mungkin pemerintah provinsi bisa mempertimbangkan ke depan,’’ kata Doni di Kantor Gubernur, akhir pekan kemarin.

Bersambung ke hal 11

Doni Monardo (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Baru Diinventarisir

Muhammad Husni

TAMBANG emas ilegal di Gunung Prabu Lombok Tengah (Loteng) belum ditutup tahun ini. Dalam APBD Murni 2019, Pemprov hanya mengalokasikan anggaran untuk menginventarisir atau mendata para penambang emas ilegal yang berada di kawasan Gunung Prabu. ‘’Inventarisasi penambang, dialihkan ke mana, sektor apa? Karena anggarannya cuma segitu, kita inventarisasi dulu,’’ kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Bersambung Bersambung ke kehal hal15 11

(Suara NTB/jun)

TERTIMBUN LONGSOR - Akses jalan di daerah wisata Lakey tepatnya Dusun Nanga Doro Desa Huu tertimbun material tanah dan bebatuan akibat longsor. Tekstur tanah yang gembur mengancam keselamatan jiwa wisatawan yang berkunjung, Sabtu (19/1).

Mataram (Suara NTB) Penyerapan dana pembangunan hunian tetap (Huntap) masih lamban. Padahal pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer anggaran sebesar Rp3,5 triliun.

Namun, penyerapan dana pembangunan Huntap di tujuh kabupaten/kota terdampak bencana gempa baru Rp159 miliar. ‘’Kita sudah transfer Rp3,5 triliun dan sudah masuk ke 159.000 ke rekening masyarakat. Namun penyerapan lamban. Baru masuk ke rekening Pokmas Rp159 miliar,’’ sebut Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah di Mataram, akhir pekan kemarin.

Jika dilihat antara dana yang sudah ditransfer dengan penyerapannya, kata Harmensyah, memang masih sangat jauh.

Sehingga, Pemda diminta untuk melakukan percepatan Bersambung ke hal 11

Kerjasama Bank NTB Syariah-Telkomsel

Layanan dan Transaksi Keuangan Nasabah Cukup Lewat Ponsel Mataram (Suara NTB) Bank NTB Syariah resmi bekerjasama dengan operator seluler PT.Telkomsel. Kerjasama kedua pihak ini dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih efektif, mudah

dan efisien kepada nasabah.

Bank NTB Syariah terus berinovasi pasca berganti “baju” dari bank konvensional menjadi bank syariah penuh pada semester II tahun 2018 lalu. Lebih-lebih, masuknya

Direktur Utama, Kukuh Raharjo sebagai nakhoda bank daerah ini, terobosan-terobosan terus dilakukan.

Sebelumnya, Kukuh Raharjo telah berhasil mengembalikan pengusaha lokal ke

bank daerahnya melalui kerjasama pembiayaan dengan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB. Tak lama berselang, Kukuh Raharjo menandatangani kerjasama dengan Ericson Sibagariang,

VP Sales & Marketing Telkomsel Area Jawa Bali di Hotel Santika Mataram, Kamis malam (17/1). Kerjasama ini juga disaksikan masing-masing jajaran dan stakeholders.

Bersambung ke hal 11

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo (dua dari kiri) dan Ericson dari Telkomsel menyepakati perjanjian kerjasama (foto kiri). Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Raharjo (dua dari kiri) menerima cinderamata dari Ericson sebagai tanda komitmen kerjasama dengan Telkomsel.

SUARA MATARAM Di Mataram, Masih Ada Warga Tinggal di Kolong Jembatan

SUARA NTB Senin, 21 Januari 2019

Di zaman yang serba modern ini, ternyata masih ada warga yang memilih tinggal di kolong Jembatan.

Adalah Sumarlin (52), sudah puluhan tahun tinggal di bawah jembatan Ampenan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kota Mataram. Untuk bertahan hidup, ia mengumpulkan barang bekas dan menjadi tukang pijat.

DI bawah kolong jembatan aliran Sungai Jangkuk ini, Sumarlin tinggal sebatang kara. Tempat tinggalnya dibuat dari kayu lapuk dengan alas tidur kardus berkas. Tak

ada cahaya listrik. Lampu minyak kecil menemani malamnya yang bising oleh suara kendaraan yang lalu lalang di atas jembatan.

Untuk makan, Sumarlin me-

Fokus Pemberdayaan Masyarakat SEJUMLAH kelurahan berharap banyak dari dana Kelurahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kelurahan lebih mandiri karena tak bergantung intervensi instansi teknis.

Lurah Rembiga Sunardi dikonfirmasi via ponsel, Minggu (20/1) mengatakan, program strategis tahun ini difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat. Hanya saja, program tak bisa dieksekusi karena bantuan kelurahan belum ditransfer. “Kita untuk saat ini pemberdayaan masyarakat,” ujar Sunardi.

Pemberdayaan masyarakat ini, menurut Sunardi merupakan salah satu pro(Suara NTB/dok) gram pemerintah agar tercaSunardi painya masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan dimaksud bagi pengusaha kecil menengah. Sebagai besar warganya memiliki usaha rumahan.

“Menunggu dulu anggaran ini, yang anggaran dari pemerintah pusat itu,” beber Sunardi. Menurut dia, dana kelurahan berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Pihaknya selama ini, hanya mengandalkan intervensi instansi teknis.

Berbeda halnya jika dana dikelola oleh kelurahan dari segi perencanaan hingga eksekusi anggaran jadi kewenangan kelurahan. Selain pemberdayaan masyarakat, dia merencanakan untuk pembangunan infrastruktur sumber anggaran dari dana aspirasi.

“Ada yang tulud, ada yang normalisasi saluran, ada got, ada rabat. Itu dari dana aspirasi, termasuk ada PJU,” terang Sunardi. Dia juga mengatakan untuk terlaksananya pembangunan tersebut tergantung ada sisa anggaran, dan rencananya akan dilaksanakan di Bulan Juni atau Juli 2019.

“Tergantung anggaran kasnya, itu dilaksanakan bulan 6 atau bulan 7 tahun 2019,” tandas Sunardi. (mhj)

masak menu alakadarnya.

Kadang, ada saja warga lainnya yang memberi makanan karena merasa iba. Sumarlin atau akrab disapa Bodak merasa nyaman dan tenang tinggal di bawah kolong jembatan. Meski keluarganya berulangkali memintanya pulang ke rumah.

Bodak tetap memilih sendiri. Jauh dari kemewahan dirasakan orang sekitarnya.

“Ndak tentu kapan-kapan saya mau. Sering saya disuruh sama keluarga pulang ke rumah ndak

mau,” ujar Sumarlin kepada Suara NTB, Jumat (18/1).

Tinggal di dekat aliran Sungai Jangkok, Sumarlin menghabiskan waktu membersihkan sampah. Satu persatu botol plastik maupun kardus diambil untuk dijual.

Penghasilan dari mengumpulkan botol bekas tak seberapa.

Sumarlin juga nyambi menjadi tukang pijit keliling. Kemampuannya memijat, membuatnya sering dipanggil.

Seberapa pun penghasilnya, ia

tetap bersyukur. Cukup buat makan sehari - hari membuatnya tak terlalu berharap banyak. Tak pernah hinggap di benaknya untuk berkumpul dengan keluarganya di Lombok Tengah. Karena, ia lebih nyaman untuk beribadah.

Sumarlin mengaku, selama ini, tak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Tak ada niat untuk meninggalkan tempat tinggalnya yang berukur 2 x 3 meter itu. Sumarlin tetap bertahan di kolong jembatan dengan segala keterbatasan. (mhj)

Halaman 2

(Suara NTB/mhj)

KOLONG JEMBATAN - Tempat tinggal Sumarlin di bawah kolong Jembatan Ampenan.

Rp26 Miliar Dana Rehab dan Rekon Mengendap di BPBD Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat telah mentransfer dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, untuk perbaikan rumah rusak kategori sedang dan ringan.

Namun, anggaran Rp26 miliar mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Disebabkan, belum terbentuknya kelompok masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Dedi Supriadi menyebutkan, secara keseluruhan dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening BPBD Kota Mataram sekitar Rp 216,4 miliar. Anggaran yang telah ditransfer ke

rekening Pokmas Rp190,395 miliar. Dan, dana yang tersisa (mengendap) di rekening BPBD Rp26,030 miliar.

“Kita sebatas menyiapkan saja. Pekan depan bisa proses kok,” kata Dedi didampingi Kabid Pencegahan dan Kedar-

uratan Bencana Kurnia Mulyadi pekan kemarin. Belum ditransfernya anggaran tersebut aku Dedi, karena belum terbentuknya Pokmas di masyarakat.

BPBD sebenarnya ingin mempercepat proses transfer maupun pengerjaan rumah

instans sederhana sehat dan rumah instan konvensional.

Tetapi, terkendala teknis di lapangan. “Dananya sudah siap,” cetusnya.

Penyaluran dana rehab dan rekon ke rekening Pokmas tergantung camat dan lurah.

Mereka berkewajiban mendorong masyarakat mempercepat pembentukan Pokmas.

Transfer dana itu harus dipastikan dari persyaratan administrasi tidak ada masalah.

Dedi menegaskan, dana re-

hab dan rekon dipastikan tidak ada masalah. Sebab, anggaran disalurkan oleh pemerintah pusat tidak dikelola instansinya. “Dana masuk langsung kita transfer ke Pokmas ,” cetusnya. Secara keseluruhan rumah rusak di Mataram berjumlah 13.437. Untuk kategori rusak berat 2.396 unit, kategori rusak sedang 2.777 unit dan rusak ringan 8.264 unit. Sementara, Pokmas terbentuk 129 dengan 1.472 kepala keluarga. (cem)

Kecewa Sikap PLN KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SP.t., mengaku kecewa dengan sikap PLN terkait konversi lahan PLTGU Lombok Peaker di Tanjung Karang, Kelurahan Sekarbela, Kota Mataram. Dia menyesalkan PLN baru berbicara sekarang soal landasan hukum ketika RTRW sudah diketok. “Sudah direvisi, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (20/1).

Revisi ini, kata mantan Wakil Ketua Pansus RTRW Kota Mataram ini semata-mata bagaimana supaya dapat mengakomodir proyek strategis nasional. Terkait hal ini, pihak PLN sudah berkomitmen agar RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Mataram dapat terpenuhi. ‘’Tidak hanya terpenuhi sebetulnya. Tetapi bagaimana PLN melalui program CSR nya membantu penghijauan di Kota Mataram,’’ imbuhnya.

Wiska meminta manajemen PLN melihat dan merunut kembali bagaimana sejarah sampai akhirnya Pemkot Mataram menerbitkan izin pembangunan PLTGU Lombok Peaker. ‘’Mungkin pimpinan PLN yang sekarang ini tidak mengikuti bagaimana proses sehingga RTH itu sekarang direvisi,’’ demikian Wiska. Bahkan saat itu komitmen PLN melakukan konversi lahan telah dituangkan dalam MoU antara pihak PLN dengan Pemkot Mataram.

Pimpinan PLN saat itu, telah berkomitmen membantu Pemkot Mataram mewujudkan RTH. Karena bagaimanapun, lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker dulunya adalah RTH. Lagipula, sambung politisi PDI Perjuangan ini, kalaupun PLN melakukan konversi lahan sesuai komitmen awal, lahan pengganti itu tidak menjadi milik Pemkot Mataram. ‘’RTH itu adalah milik PLN. Silahkan dimanfaatkan oleh PLN misalnya untuk membuat taman atau semacamnya,’’ ungkapnya.

Dia menilai, PLN tidak memiliki itikad baik terkait komitmen mewujudkan RTH. ‘’Kenapa baru sekarang ngomong landasan hukum, MoU sudah ditandatangani, kemudian RTRW sudah diketok, sudah ditetapkan, tinggal menunggu diundangkan,’’ sesalnya. Wiska mengimbau PLN agar tidak mengingkari kesepakatan bersama mengenai konversi lahan PLTGU Lombok Peaker. ‘’Yang jelas, sejak ditandatangani kesepakatan itu, itulah yang menjadi landasan hukum antara Pemkot dengan PLN,’’ pungkasnya.

Menyikapi persoalan ini, Komisi III masih menunggu arahan dari pimpinan Dewan.

Mengingat pihak PLN, katanya telah bersurat juga kepada DPRD Kota Mataram. (fit)

I Gede Wiska

(Suara NTB/cem)

PROYEK STRATEGIS - Monumen di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru, termasuk proyek strategis. Pengerjaannya tiga kali penganggaran.

Pemkot Mataram kembali menganggarkan Rp11 miliar untuk merampungkan proyek tersebut.

Kejaksaan Kawal Proyek Strategis di Mataram Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram akan mengawal proyek strategis milik Pemerintah Kota Mataram. Pendampingan dimulai dari proses perencanaan, tender hingga pengerjaan oleh rekanan. Pendampingan difokuskan pada proyek yang nilainya di atas Rp2,5 miliar dan, ada potensi bermasalah.

“Kita akan dampingi proyek di atas Rp2,5 miliar. Kalau di bawah itu biarkan SKPD yang kawal,” kata Kajari Mataram Dr. Ketut Sumedana. Pendampingan tidak saja pada perencanaan dan pengerjaan. Kejaksaan akan memberikan saran dan penalti bila terjadi keterlambatan.

Sumedana menambahkan, proyek strategis didorong agar

tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. “Kita dorong supaya tidak ada penyimpangan,” tandasnya. Pendampingan selama ini, kata Kajari, sangat dirasakan oleh Pemkot Mataram. Pekerjaan fisik nilainya besar selalu diminta pendampingan.

Terkadang, pihaknya kewalahan karena keterbatasan sumber daya manusia. “Ndak semua

bisa kita dampingi,” ucapnya.

Mantan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ini mendorong Pemkot Mataram, mempercepat pengerjaan proyek strategis.

Seperti pembangunan monumen di Lingkar Selatan.

Monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan, kembali dianggarkan Rp11 miliar.

Monumen ini termasuk proyek

strategis dengan tiga kali penganggaran. Kepala Dinas PUPR Miftahurrahman mengakui, proyek strategis yang dikerjakan tahun ini, adalah monumen di Lingkar Selatan.

Namun demikian, Miftah tak secara detail menjelaskan kapan proyek tersebut mulai dilelang. ”Cuman monumen saja yang strategis,” ucapnya. (cem)

Investasi di Mataram Masih Tersendat

(Suara NTB/cem)

LAYANI WARGA - Petugas Dukcapil Kota Mataram melayani warga untuk mengambil administrasi kependudukan pekan kemarin.

Dukcapil Fokuskan Perekaman bagi Pemula Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, terus mempercepat proses percepatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Perekaman difokuskan bagi warga yang memasuki usia 17 tahun atau pemula.

Persentase perekaman KTP elektronik di Kota Mataram, mencapai 100,10 persen atau 310.041 jiwa dari target masyarakat wajib KTP 309.723 orang. Meski demikian, tercatat 318 warga belum merekam. Dan, 2.873 KTP tak bisa tercetak karena ganda.

“Hasil perekaman kita sudah 100,10 persen,” sebut Kepala Dinas Dukcapil Chaerul Anwar

pekan kemarin. Dijelaskan, masyarakat yang belum merekam terus disisir dengan jemput bola ke lingkungan, Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan sekolah. Kemungkinan mereka tak sempat perekaman karena rutinitas pekerjaan.

Mantan Kasat Pol PP Kota Mataram ini menambahkan, fokus perekaman tahun ini, menyasar warga pemula atau yang masuk usia 17 tahun. “Pemula wajib dilayani. Kita juga ada gerakan mulai 17 - 19 perekaman secara nasional,” kata dia.

Selain pelayanan di dinas dan mobil keliling. Dukcapil juga melayani perekaman di Lapas Anak

di Lombok Tengah. Disampaikan Chaerul, anak yang menjalani rehabiltasi di Lapas ditemukan belum merekam. “Ada dua orang sudah kita serahkan KTP nya.

Saya perintahkan petugas usahakan begitu rekam langsung dicetak,” tandasnya.

Untuk menjangkau perekaman peran aktif lurah dinanti. Seperti halnya, perekaman keliling di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik. Ditemukan warga disabilitas tak memiliki KTP. Petugas langsung merekam dan mencetak KTP mereka. “Koordinasi seperti ini kita minta ke lurah. Supaya masyarakat cepat terlayani,” demikian kata Chaerul. (cem)

Mataram (Suara NTB) Investasi di Kota Mataram hingga awal tahun 2019 ini, masih tersendat. Kondisi ini dipicu ketidakjelasan rampungnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang.

Perubahan tata ruang dimulai sejak 2016 lalu. Tiga tahun berjalan, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional baru mengeluarkan persetujuan substansi. Menunggu perubahan produk hukum itu, Pemkot Mataram menunda investasi sekitar Rp 7 triliun.

Investasi terkalkulasi dari pembangunan hotel, perumahan dan sektor jasa lainnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengatakan, investasi di Kota Mataram, tetap berjalan. Tetapi masih mengacu pada Perda yang lama.

Sementara, pembangunan dua hotel berbintang, perumahan dan investasi lainnya, tertunda karena menunggu perubahan Perda. “Investasi tetap jalan. Tapi kita mengacu Perda yang lama,” kata Cokorda pekan kemarin.

Investor kata Cokorda, telah diminta melengkapi persyaratan administrasi lain-

nya. Ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan jika Perda RTRW rampung. “Kita sudah komunikasikan ke pengusaha. Persilahkan ngurus administrasi yang lain,” tandasnya.

Dia mengakui, ketidakjelasan produk hukum tersebut membuatnya tak leluasa mengeluarkan izin investasi di Mataram. Pihaknya harus melihat apakah izin diajukan pemohon sesuai Perda atau tidak. Terkait target pendapatan dari sektor perizinan, disampaikan Cokorda, tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya yakni Rp2,5 miliar.

“Nanti direvisi lagi kalau sudah ada kejelasan,” tambahnya. Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi meminta, Pemkot Mataram menyelesaikan dulu Perda RTRW. Kemudian, menyiapkan regulasi berupa Perwal mengatur secara spesifik Perda RTRW. Setelah itu barulah memprioritaskan kepentingan berinvestasi.

“Bila perlu dipublish secara terbuka bahwa Perda Kota Mataram, telah clear,” kata Didi. Didi juga meminta eksekutif segera membangun komunikasi dengan relasi untuk kepentingan berinvestasi.

Termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait mempercepat pelayanan. (cem)

SUARA NTB

Senin, 21 Januari 2019

Halaman 3

Penanganan Korupsi

Polda NTB Ditarget Bongkar Lima Kasus Baru Mataram (Suara NTB) Tahun 2018 lalu, Polda NTB menyelesaikan penyidikan empat kasus korupsi dari total target tujuh kasus. Tahun ini, sembilan kasus wajib ditangani. Lima diantaranya kasus baru.

(Suara NTB/Penrem)

OPERASI KATARAK - Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani dalam kegiatan operasi katarak di RS Metro Medika.

Korem 162/WB Terlibat Kegiatan Operasi Katarak di RS Metro Medika Mataram (Suara NTB) Bhakti sosial peduli Lombok, digelar oleh Yayasan Baitul Maal PT. PLN NTB bekerjasama dengan Rumah Sakit Metro Medika.

Korem 162/WB dilibatkan juga dalam operasi katarak gratis pascagempa di Rumah Sakit Metro Medika, Minggu (20/1).

Operasi katarak dibuka Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dihadiri Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.han., Direktur PT. PLN yang diwakili Senior Manager Niaga dan Pelayanan Chairuddin, Direktur RS. Metro Medika dr. Rangga Haryo Notokusumo dan sekitar 112 peserta operasi katarak.

Usai meninjau proses operasi di ruang operasi, Danrem 162/WB menyampaikan, kegiatan itu merupakan langkah strategis sebagai wujud kepedulian bersama kepada warga yang mengalami gangguan penyakit mata katarak di NTB, khususnya Lombok.

“Operasi katarak kali ini diselenggarakan atas kerjasama dan sinergitas dari Yayasan Baitul Maal PT. PLN NTB bersama RS. Metro Medika dan Korem 162/WB untuk membantu meringankan beban masyarakat yang menderita penyakit mata katarak,” ungkap Danrem.

Selain itu, sambungnya, kegiatan ini juga sebagai kegiatan non fisik operasi teritorial (Opster TNI) yang sedang dilaksanakan untuk membantu percepatan rehab rekon rumah rusak ringan dan sedang bagi warga yang terdampak gempa,” kata Danrem.

Menurutnya, selain rehab rekon sebagai kegiatan fisik, Opster TNI juga akan melaksanakan kegiatan non fisik salah satunya seperti kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini sehingga kegiatan fisik dan non fisik berjalan secara bbersamaan (ars/*)

Fasilitator Sipil dan Babinsa Mulai Bekerja Mataram (Suara NTB) Pascadibuka Operasi Teritorial TNI Selasa (15/1), para fasilitator baik dari sipil maupun Babinsa langsung melaksanakan tugasnya. Mereka membantu masyarakat korban gempa khususnya yang rumahnya rusak ringan dan sedang.

Danrem 162/WB Kolone Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.han., di sela-disela rapat bersama Kepala BNPB di Hotel Grand Legi, Sabtu (19/1) menjelaskan, berdasarkan laporan dari para Dandim jajaran, para fasilitator dan Babinsa sudah melakukan pertemuan dengan beberapa Pokmas di masing-masing desa atau kelurahan.

“Jadi para fasilitator baik sipil maupun Babinsa sudah bersinergi di lapangan membahas rencana anggaran dan biaya (RAB) sesuai kebutuhan masing-masing rumah dan Pokmas untuk rumah yang rusak ringan dan sedang dengan para Pokmas,” kata Danrem.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat proses pembangunan rumah warga terdampak gempa di NTB sesuai dengan sasaran operasi teritorial (Opster) TNI khususnya rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang.

Orang nomor satu di jajaran Korem tersebut kemudian menyebut beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti di Kodim Sumbawa sudah melakukan peninjauan tempat pembuatan sumur bor, di Kecamatan Taliwang KSB beberapa Pokmas bersama fasilitator membahas RAB yang dibutuhkan sesuai jenis rumah yang rusak dan jumlahnya. “Begitu juga di wilayah Lombok Timur, Loteng, Lombok Barat maupun KLU juga sama. Mereka sudah bersinergi dan berkolaborasi untuk membantu warga,” ungkap Danrem yang juga selaku Dansatgas Opster TNI. (ars/*)

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat mengatakan akan membidik sejumlah kasus untuk dimulai penyelidikan baru. Di luar tunggakan kasus yang belum selesai ditangani pada tahun sebelumnya. “Lima itu harus baru. Prioritas Presiden 17 penanganan, itu kalau misalnya ada pengaduan, ada laporan,” ucapnya ditemui akhir pekan lalu.

Lima kasus tersebut, kata dia, di luar dari penyidikan yang sudah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya. tunggakan kasus di tahun sebelumnya menjadi target tersendiri. “Tunggakan harus diselesaikan,” tegas Syarif.

Polda NTB menyidik empat kasus di tahun 2018. Di-

antaranya, kasus dugaan penyimpangan pembangunan gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015.

Dalam kasus itu ditetapkan tiga tersangka, yakni PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur; dan tersangka pihak rekanan, pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK. Kerugian Negara kasus itu mencapai Rp700 juta. Kerugian Negara timbul dari dugaan penyimpangan dengan modus volume pekerjaan yang dikurangi.

Proyek senilai Rp9,6 miliar itu juga dikerjakan tanpa pengawasan konsultan pengawas.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/

SMK tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Penyidik menjerat Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka.

Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Proyek belanja modal senilai Rp1,7 miliar, diperuntukkan bagi SMA/SMK negeri.

Sementara, belanja hibah senilai Rp1,06 miliar bagi sekolah swasta.

Belanja modal dipakai untuk pengadaan marching band bagi lima sekolah negeri. Kemudian empat paket untuk sekolah swasta. Proyek diduga dikorupsi dengan modus

mark-up harga barang.

Kasus lainnya, dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa tahun 2016. Kerugian Negara dari total anggara sebesar Rp1,1 miliar itu mencapai Rp600 juta.

Kades Sukamulia, berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor.

Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar.

Terakhir kasus yang tinggal menunggu pelimpahan tahap dua yakni dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass kabupaten bima tahun 2012, dengan tersangka berinisial TR. Kerugian negaranya mencapai 159,8 juta.

TR menjadi tersangka ketika menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima menjadi Kabid Bina Marga. Kini dia menjabat

(Suara NTB/why)

Syarif Hidayat sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Bima.

Catatan Suara NTB lainnya kasus pembangunan dermaga apung Gili Air Lombok Utara tahun 2017 yang masih di tahap penyelidikan, kasus sandang pangan Lombok Timur tahun 2014, serta pengadaan buku madrasah tahun 2018. (why)

Lima Anggota KPU NTB Terpilih Ditetapkan KPU RI

(Suara NTB/ist_Polres Mataram)

UJARAN KEBENCIAN - Tim Satreskrim Polres Mataram menangkap pelaku berinisial IM di Ampenan, Mataram yang diduga mengunggah tulisan mengandung ujaran kebencian di media sosial Facebook.

Polres Mataram Tangkap Pengunggah Ujaran Kebencian Pilpres 2019 Mataram (Suara NTB) Prediksi kerawanan ujaran kebencian di media sosial di tahun politik ini terbukti dengan tertangkapnya satu orang pelaku. Tersangka IS alias IM (20) ditangkap atas dugaan menyebarkan kebencian yakni mendiskreditkan pasangan Capres 2019 dikaitkan dengan isu agama.

Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam menjelaskan tersangka menulis unggahan di dinding jejaring sosial Facebook berisi muatan kebencian. “Pelaku dengan sengaja menerbitkan tulisan yang menimbulkan rasa benci, permusuhan, dan ketersinggungan,” ucapnya dikonfirmasi Minggu (20/1).

Tulisan yang dimaksud diunggah tersangka di dinding laman

Facebook-nya dengan akun Imran Kumis pada Jumat (18/1) siang.

Sehari setelah debat perdana pasangan Capres/Cawapres 2019.

Tersangka, kata Kapolres, menyinggung Capres Joko Widodo dengan mengaitkannya dengan isu agama. Selain itu tersangka mengatakannya juga dengan disertai kata-kata umpatan.

Unggahan tersangka pun mendapat tanggapan di kolom komentar. Salahnya teguran dari salah satu kawannya. Tersangka menimpali lagi dengan kiriman foto dirinya sambil menghunus parang.

Mendapat laporan tersebut, Satreskrim Polres Mataram langsung menerjunkan tim dan menangkap IM pada Sabtu (19/ 1) di rumah tersangka di Ampenan Tengah, Ampenan, Mataram.

Barang bukti yang turut disita antara lain satu unit ponsel pintar Oppo A37F yang dipakai tersangka mengunggah status, kartu identitas, dan senjata tajam. “Dia mengaku dengan alasan tidak terima orang dari agama tertentu dalam memilih Capres tertentu,” jelasnya.

Tersangka IM bakal dijerat dengan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A UU RI No19/ 2016 tentang perubahan atas UU RI No11/2008 tentang ITE. Ancaman pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dengan tidak ikut menyebarkan atau menulis ujaran kebencian di media sosial,” imbau Kapolres. (why)

Mataram (Suara NTB) KPU RI telah menetapkan lima calon anggota KPU Provinsi NTB terpilih hasil dari fit and propertest, Sabtu (19/1). Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan nomor 6/PP.06.pu/ 05/KPU/I/2019 tentang penetapan calon anggota KPU provinsi dan calon anggota KPU kabupaten kota periode 2019 - 2024.

Kelima calon anggota KPU provinsi NTB terpilih tersebut yakni Suhardi Soud, SE, Agus Hilman, S. Sos, M.Si, Yan Marly, M.Pd, Zuriati, SP dan Syamsuddin. Mereka merupakan urutan lima besar dari delapan orang peserta fit and propertest calon anggota KPU Provinsi NTB. Peringkat lima besar secara otomatis ditetapkan sebagai anggota KPU terpilih. Sedangkan tiga nama lainnya masuk dalam daftar tunggu atau cadangan, jika terjadi pergantian komisioner KPU Provinsi NTB selama periode tersebut, yakni Muhammad Saleh, S.IP, MH, Rosdyanto, ST dan Rohini Hasmi, SE. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, membenarkan bahwa lima nama calon anggota KPU Provinsi NTB terpilih sudah ditetapkan dan diumumkan KPU RI. “Nama-nama calon anggota yang terpilih sudah diumumkan di website resmi KPU dan bisa diakses semua pihak” katanya.

Setelah diumumkan, untuk pelantikan anggota KPU NTB terpilih rencananya akan dilaksanakan, Selasa, 22 Januari di Jakarta. Karena masa jabatan kepengurusan KPU sebelumnya habis pada tanggal 22 itu juga.

Praktis kami hanya bekerja tinggal sehari saja, karena anggota yang baru akan langsung dilantik tanggal 22,” katanya.

Oleh karena itu, Aksar pun mengucapkan selamat kepada yang terpilih serta dapat mengemban amanah dengan baik sehing-

ga penyelenggaraan pemilu maupun Pilpres yang sebentar lagi akan digelar dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Diketahui dari lima calon anggota KPU terpilih tersebut, dua diantaranya merupakan anggota KPU saat ini yang kembali terpilih. Mereka adalah Suhardi Soud dan Yan Marli.

Calon komisioner KPU NTB terpilih, Yan Marli yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya dan rekannya yang lain akan dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai anggota KPU NTB periode 2019 - 2024 pada tanggal 22 Januari oleh ketua KPU RI di Jakarta. “Insya Allah, selasa (22/ 1) kami dilantik” terangnya.

Ia mengatakan, dengan kian dekat pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar secara serentak, maka usai dilantik, pihaknya akan langsung dihadapkan pada berbagai kerja kerja kepemiluan. Misalnya, fit and propertest bagi calon anggota KPU kabupaten kota se NTB, dan berbagai tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Jadi usai dilantik, kami langsung tancap gas terkait tahapan pemilu,” katanya. Senada dengan calon anggota KPU NTB terpilih lainnya, Suhardi Soud juga mengatakan, sebagai komisioner KPU terpilih pihaknya akan melanjutkan berbagai persiapan bagi tahapan penyelenggaraan pemilu sudah diprogramkan dan dilaksanakan komisioner KPU periode 2014 - 2019.

Pasalnya, komisioner KPU NTB baru akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kepemiluan, di tengah proses penyelenggaraan pemilu sedang berlangsung. “Karena kita dipilih dan dilantik di tengah proses pemilu sedang berlangsung, tentu program dan persiapan pemilu sedang dilakukan KPU sebelumnya akan kita lanjutkan” pungkasnya. (ndi)

Pusaran Dugaan Korupsi di Kanwil Kemenag NTB (Suara NTB/ist)

RAPAT FASILITATOR - Rapat fasilitator di Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, membahas verifikasi dan RAB rumah rusak.

Mataram (Suara NTB) Kemenag di NTB belakangan ini beberapa kali dikaitkan dengan dengan kasus dugaan korupsi. ada indikasi pengawasan pimpinan tidak melembaga sampai ke jajaran. Penguatan pengawasan internal perlu ditingkatkan.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenag NTB, H Nasruddin ditemui akhir pekan lalu. “Saya selalu mengingatkan

jangan pernah berpikir tentang fee diberikan ini lah, dari proyek itu lah,” katanya.

Dia mengaku peringatan untuk tidak korupsi disampaikan baik secara verbal maupun melalui program pembinaan. “Namun karena saya sebagai pimpinan jajaran sangat banyak tidak mungkin awasi satu per satu,” ucapnya. Nasrudin pun mencatat kasus dugaan korupsi yang men-

cuat di jajarannya. Semuanya dalam penanganan aparat penegak hukum.

Baru-baru ini, seperti dugaan pungutan dana bantuan perbaikan masjid yang terdampak bencana gempa tahun 2018 lalu.

Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan Rp6 miliar untuk 58 masjid di tujuh kabupaten/kota yang terdampak. Kasus ditangani Polres Mataram.

“Ini kasus yang memukul perasaan saya, saya malu kepada masyarakat NTB dan nasional,” kata Nasrudin. Dia mengaku heran pungutan dilakukan. Sebab dana sudah ditransfer sejak akhir 2018 lalu.

Kemudian kasus buku umum K-13 untuk madrasah tahun 2018 yang masih di tahap penyelidikan Polda NTB. Awalnya terungkap atas inves-

tigasi Ombudsman RI NTB, yang menyebut indikasi kuat maladministrasi dalam proses pengadaan.

Sejumlah madrasah diberi porsi anggaran berdasarkan petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOS. Pembelian buku diduga diarahkan kepada salah satu rekanan yang berkantor di Masbagik, Lombok Timur.

“Masalah dana BOS itu kan ada juklak juknis. Saya hanya tegaskan semuanya untuk ikuti petunjuk teknis. Memang tidak ada yang menyimpang kan,” klaim Nasrudin.

Satu kasus lagi yakni proyek gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015.

Kasusnya sudah ditahap penyidikan Polda NTB. Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp700 juta itu.

Sementara Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin menjelaskan sebelumnya bahwa penanganan kasus yang sudah di tahap penyidikan akan dituntaskan tahun ini.

Terpisah, pegiat Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menilai Kemenag NTB seharusnya menjadi garda terdepan untuk memperbaiki moral dan memberi contoh perilaku antikorupsi. “Ini sungguh kontradiktif antara perilaku dengan khittah lembaganya,” ucapnya Minggu (20/1) dalam keterangan tertulis.

Somasi NTB mencatat berbagai kasus dugaan korupsi di lingkup Kemenag NTB, seperti kasus pengadaan katering haji tahun 2017, dan proyek pembangunan gedung asrama haji.(why)

SUARA NTB Senin, 21 Januari 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Birokrasi Rumit, Bapenda Minta Izin Reklame Disederhanakan (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) Kepengurusan izin reklame di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai masih cukup rumit. Hal itu diakui sendiri oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU.

H. Zulfadli

Kepala Bapenda, H. Zulfadli, SE., Sabtu (19/1), mengungkapkan birokrasi kepengurusan izin reklame melibatkan tiga OPD, masing-masing Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Bapenda.

Dikatakannya, birokrasi izin reklame dimulai dari Disnaker Lombok Utara. Setelah semua syarat selesai, pemohon selanjutnya menyetorkan retribusi ke BPKAD. Terakhir, pajak reklame sendiri ditarik

oleh Bapenda. “Ini agak rumit, kasihan pemasang reklamenya. Kita berharap birokrasi ini disederhanakan,” harapnya.

Zulfadli menyebut, salah satu cara penyederhanaan adalah dengan menyerahkan kewenangan penarikan pajak dan retribusi melalui satu pintu - Bapenda. Sementara izinnya tetap melekat di dinas teknis - Disnaker.

Pemasang reklame, kata dia, tidak harus disibukkan dengan antrean pembayaran retribusi dan pajak pada dua instansi berbeda.

Pihaknya selaku penarik PAD

pun, akan lebih mudah melakukan pelaporan keuangan terkait reklame instansi atau perusahaan swasta. “Kita berusaha supaya bisa regulasi untuk persoalan ini bisa diperpendek. Izinnya tetap di Disnaker, tapi pajak dan retribusi cukup dibayarkan di Bapenda saja,” imbuhnya.

Diakuinya, pembayaran retribusi dan pajak daerah sejatinya disetorkan kepada instansi berbeda, yakni BPKAD dan Bapenda. Kendati demikian, usul penyederhanaan ini semata-mata disuarakan meng-

ingat adanya saran dari mitra pemasang reklame. Mereka sedikit kerepotan, karena harus memasuki instansi berbeda untuk membayarkan dua jenis PAD (pajak dan retribusi) ke kas daerah. “Penyetorannya memang berbeda, tapi ini kembali kepada kenyamanan dan kemudahan untuk pemasang. Biar lebih mempermudah mitra saja,” ucapnya.

Bapenda sambung dia, telah mengajukan perubahan mekanisme pembayaran PAD reklame kepada pemangku kebijakan.

Dari progres yang diterimanya, usul tersebut diterima. Kendati demikian, pihaknya baru dapat melaksanakan penyederhanaan pembayaran PAD pada APBD Perubahan 2019 mengingat anggaran pelaksanaannya tidak tercantum pada APBD murni 2019.

“Setelah disederhanakan, pemasang cukup membayar retribusi dan pajaknya di Bapenda KLU. Harapan kita cara ini semakin mempermudah mitra dan menambah volume reklame yang dipasang,” tandasnya. (ari)

Pembangunan Hotel di Tampah Boleq Diprotes Tertibkan Sisa Kas OPD DALAM 2 pekan terkahir, Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) disibukkan dengan penertiban sisa kas seluruh OPD dan catatan aset pascagempa.

Penertiban itu dilakukan menjelang pemeriksaan kinerja keuangan APBD 2018 KLU oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Wilayah NTB. Inspektur pada Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, SH., Jumat menegaskan,Inspektorat membentuk tim untuk turun ke semua OPD. Seluruh catatan opnam kas OPD maupun pajak dan retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah, harus sudah dise(Suara NTB/dok) torkan sebelum keuangan H. Zaenal Idrus OPD diaudit oleh BPK. “Kita lakukan ‘’rebonding’’ OPD, merekam semua catatan opnam kas. Prinsip anggaran, 31 Desember 2018 sudah tutup buku, maka sisa anggaran yang belum disetor harus disetor, begitu juga pajak-pajak kegiatan,” ujarnya.

Idrus menjelaskan, tidak hanya kinerja keuangan OPD yang diperiksa tetapi juga anggaran desa. Dana Desa dan ADD di 33 Pemdes akan dimonitor.

Selama pemeriksaan, tim Inspektorat yang turun langsung diarahkan untuk menyelesaikan semua persoalan di tingkat OPD bersangkutan. “Kedua kita melakukan pendataan aset pascagempa. Di semua OPD, 33 gedung sudah masuk laporan kerusakan. Yang masih belum masuk itu gedung sekolah dari SD dan SMP,” jelasnya.

Inspektorat meminta semua Kepala Sekolah dan pejabat Dikpora, membuat laporan terkait kerusakan dan perobohan aset Pemda di sekolah-sekolah. “Sebelum BPK masuk, laporan aset itu sudah clear,” imbuhnya.

Sementara, menyinggung tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2017, Inspektorat Lombok Utara diklaim Idrus telah menyelesaikan 90 persen dari semua temuan. Salah satu yang ditindaklanjuti adalah temuan audit kinerja Dukcapil KLU meski sifatnya administratif. Betapa tidak, menurut Idrus, program E-KTP yang dilakukan Dukcapil Kabupaten/Kota diaudit langsung oleh BPK sehubungan dengan inovasi implementasi di lapangan.

“Ada memang beberapa temuan tapi itu soal administrasi saja mungkin dalam waktu dekat ini selesai, tapi ada beberapa juga saya kasih waktu batas waktu sampai bulan ini untuk menyelesaikan,” tandasnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Pembangunan LayangLayang Resort yang terletak di kawasan Tampah Boleq, Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombk Timur (Lotim) dimulai, Sabtu (19/1) akhir pekan lalu.

Tanda dimulainya pembangunan tersebut dengan dilakukannya peletakan pertama oleh Ilham Habibie dari PT. Temada Pumas Abadi selaku investor dan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ,SH. Kegiatan ini dikawal ketat aparat kepolisian seiring dengan adanya penolakan dari warga setempat.

Pada kesempatan itu, Wabup mengatakan hadirnya dalam acara peletakan batu pertama tersebut bukanlah berdasarkan inisiatifnya sendiri. Tapi, sudah berkoordinasi dengan Bupati Lotim, H. Sukiman Azmy.,MM. Untuk itu, katanya, tidak ada perbedaan pendapat, pemikiran dan tindakan antara dirinya dengan bupati terkait pembangunan hotel di kawasan Tampah Boleq. “Pak bupati saat ini sudah mengetahui duduk persoalan lahan ini. Jadi tidak ada persoalan, baik antara saya dengan pak bupati,” terangnya.

Bupati juga menjelaskan, izin-izin untuk dilakukan pembangunan di kawasan itu sudah dilengkapi oleh PT. Temada Pumas Abadi, yang di mana izin-izin tersebut regulasinya ada di pemerintah pusat. Akan tetapi, yang diinginkan oleh pemerintah daerah yakni PT. Temada memperbaharui kembali izinnya lagi sebagaimana mestinya dan aturan yang berlaku. Rumaksi menegaskan, indikasi pembangunan dilakukan di roi pantai itu tidaklah benar, melainkan hal-hal seperti itu disampaikan oleh provokator.

“Saya sudah baca dan per-

(Suara NTB/ist)

PELETAKAN - Peletakan batu pertama pembangunan Layang-Layang Resort di kawasan Tampah Boleq, Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Sabtu (19/1).

Menanggapi hal tersebut, menggelar aksi unjuk rasa pe- ya mengatakan jika tanah caya perusahaan yang berinvestasi di tempat ini serius. Ilham Habibie, menyampai- nolakan bertempat di bunda- tersebut merupakan tanah Namun kita dari pemerintah kan investasi yang dilakukan ran Desa Sepapan Kecamatan Tampah Boleq yang merupaakan terus pantau investor yang memiliki manfaat yang besar Jerowaru. Massa yang berjum- kan tanah adat. Terkait denberinvestasi di sini,” janjinya. bagi masyarakat khususnya di lah puluhan orang itu memin- gan pernyataan itu, kata SayWabup menegaskan, pihak Pulau Lombok, seperti tercip- ta supaya peletakan batu per- adi, tidak semestinya tanah investor harus memperhati- tanya lapangan pekerjaan, se- tama tersebut dihentikan, tersebut dimiliki oleh perseorkan kearifan lokal dan kese- hingga tingkat kesejahteraan karena lahan tersebut merupa- angan, apalagi akan sebuah kan tanah ulayat atau tanah hotel oleh investor yang peletajahteraan warga sekitar. Ter- masyarakat terus membaik.

Seiring dengan berlangsung- adat. “Ini tanah adat, tanah kan batu pertamanya dihadiri masuk di dalam menyerap tenaga kerja, warga lokal nya proses peletakan batu per- nenek moyang kami,” ujar Ket- langsung oleh wabup. “Seharusnya pemerintah mendenharus menjadi prioritas uta- tama, warga dari Aliansi ua AMAN, Sayadi.,SH. Dalam aksinya, ia menying- gar apa yang menjadi aspirasi ma, warga lokal yang harus Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Alarm Lotim, gung Bupati Lotim sebelumn- rakyat,” kritiknya. (yon) bekerja minimal 60 persen.

Gaji Perangkat Desa Disesuaikan dengan Standar UMK Selong (Suara NTB)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur (Lotim) H. M. Juaini Taofik menegaskan sesuai data Penghasilan Tetap (Siltap) 2019 yang sudah diketok, tidak banyak perubahan dibandingkan 2018. Namun pastinya, sudah coba disesuaikan setelah dita-

mbah dengan iuran wajib Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka sama standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan nilai Rp 2 juta.

“Intinya sama dengan UMK,” terangnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Mengenai rencana kenaikan

gaji dari perangkat desa sesuai yang telah dipaparkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di depan para perangkat desa yang datang ke Jakarta beberapa waktu lalu, Pemda Kabupaten Lotim menunggu aturan lebih lanjut.

Menurutnya, pasti ada norma yang harus diikuti sebagai dasar penggunaan anggaran.

Untuk Lotim sejauh ini gaji dari para aparat desa dan kepala desa ini bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten. Sedangkan dana desa belum ada regulasi mengenai boleh digunakan.

Sementara

siltap juga ada dasar hukumnya. Sesuai Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, siltap ditentukan tidak boleh melebihi belanja pembangunan.

Di mana, perbandingannya maksimal 30 persen untuk siltap dan 70 persen pembangunan. ‘’Jika diistilahkan gaji masuk belanja tidak langsung maka tidak boleh melebihi 30 persen. Karena harus lebih banyak belanja yang langsung menyentuh pembangunan masyarakat desa,’’ terangnya.

Adapun total ADD yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lotim ke desa tahun 2019 ini mencapai Rp 130 miliar.Terjadi peningkatan sekitar Rp 4 miliar. Rumus ADD ini sudah jelas, yakni jumlah belanja langsung setelah dikurangi DAK 10 persen. (rus)

Tidak Ada Kegiatan

Dana Kotaku Harus Dikembalikan

Selong (Suara NTB) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 15 desa dan kelurahan se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak ada progres pengerjaan. Akibatnya, dana yang sudah masuk termin pertama Rp 12,1 miliar ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di seluruh desa dan kelurahan tersebut diminta untuk dikembalikan ke kas negara.

Menurut Koordinator Kota (Korkot) Kotaku, H. Afifuddin, sesuai surat pimpinan program di pusat tertanggal 5 September 2018 lalu berisi penundaan pelaksanaan program tersebut. Alasan utama penundaan adalah karena Lombok sedang dilanda musibah gempa. Semua pelaksana teknis pada program Kotaku ini sendiri telah ditugaskan untuk menjadi fasilitator untuk

mempercepat penanganan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) pascagempa bumi.

Penundaan dari penggunaan program tersebut sampai selesainya masa tanggap darurat dan pemulihan penanganan gempa, yakni berakhir sampai 28 Februari 2019 mendatang sesuai instruksi Presiden. Enam bulan pascagempa.

Pelaksanaan program Kotaku ini saat ini diakui jelas tidak bisa. Pasalnya, butuh tenaga semua pendamping yang dipinjam sebagai fasilitator tersebut untuk kembali dulu dan dibutuhkan juga review perencanaan.

Diyakini kegiatan yang akan didanai itu kemungkinan besar tidak relevan lagi.

“Masih relevan tidak kegiatan yang akan didanai tahun yang kemarin dengan kondisi

saat ini karena kan semua lokasi terdampak gempa,” terang H. Afifuddin menjelaskan.

Menurutnya, apa yang sudah direncanakan sebelumnya harus dicek ulang relevansinya dengan kondisi riil di lapangan.

Kegiatan yang dilaksanakan semua menggunakan skala prioritas, sehingga diperlukan perencanaan ulang untuk melihat skala prioritas, terutama relevansinya pascaLotim diguncang gempa. “Proses inilah yang harus dilakukan,” tegasnya.

Ditambahkan, rekening masuk ke rekening BKM sejak bulan Juli 2018. Sistem pencairan dan dari hasil pelaksanaan program ini juga bertahap. Setelah ada progres pengerjaan baru boleh dicairkan. Namun, karena tidak ada pengerjaan maka harus dikembalikan. (rus)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 itu. Itu kita lakukan untuk mengaSelong (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ntisipasi sebagaimana kejadian Kementerian Agama (Keme12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 nag) Kabupaten Lombok Timur yang ada di Lobar,” jelasnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Anggaran rehabilitasi pasca (Lotim) langsung mengambil tin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 dakan terhadap seluruh pejabat- gempa itu, katanya, berasal dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 nya, mulai dari pejabat fungsion- Kanwil Kemenag Provinsi yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 al dari KUA, kepala seksi, Satker diterima dari Kementerian Aga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 maupun jabatan lainnya, Kamis ma (Kemenag) RI. Terutama yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 pekan lalu. Langkah itu dilaku- diperuntukkan untuk rehabilita12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 kan menyusul terjadinya operasi si, masjid, ponpes, dan madrasah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 tangkap tangan (OTT) oknum pe- Nilai dari masing-masing angga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 jabat Kemenag Lombok Barat ran itu bervariasi, untuk di Lotim 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 (Lobar) oleh Polres Mataram ter- didapatkan sekitar 15 masjid.

DIKUMPULKAN - Seluruh pejabat Kemenag Lotim mulai dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 kait dana bantuan rehabilitas Namun anggaran itu ditransfer 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 pejabat fungsional dari KUA, kepala seksi, Satker maupun langsung ke rekening masingmasjid pascagempa.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 jabatan lainnya dikumpulkan, Kamis pekan lalu menyusul OTT Dikonfirmasi Suara NTB, masing pengelola dan posisi dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 pejabat Kemenag Lobar.

Sabtu (19/1), Kepala Kemenag Kemenag Lotim hanya melaku12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 na kemungkinan-kemungkinan itu didapatkan untuk lembaga baik Lotim, H. Azharuddin, mengaku kan rekomendasi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 Akan tetapi tidak semata-mata terjadi, terutama uang-uang admin- madrasah dan ponpes sebesar segera mengambil sikap dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 mengumpulkan langsung seluruh dikumpulkannya seluruh pejabat istrasi di KUA, yang tidak memiliki Rp100 juta untuk tahap II. Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 pejabat struktural dan fungsion- Kemenag Lotim, karena pengelo- payung hukum yang jelas. dangkan untuk tahap pertaman12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 al di Kemenag Lotim, terutama laan dana gempa dan pasca OTT. Pencairan dana itupun dilaku- ya bervariasi, berkisar antara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 yang mengelola anggaran-angga- Tapi lebih kepada pembinaan se- kan pada tahun 2018, untuk masjid Rp50 juta dan Rp70 juta. Begi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 ran untuk rehabilitasi pondok pe- cara umum sebagaimana bentuk sekitar bulan Desember, Ponpes dan tupun untuk bantuan rehabilitas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 antisipasi dan preventif yang dilaku- madrasah pada bulan November, masjid bervariasi, minimal nilai santren, masjid, dan madrasah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 “Kita sudah kumpulkan pejabat kan. Jangan sampai kejadian seru- sehingga saat ini masih tahap pel- bantuan yang didapatkan sebe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 yang mengelola anggaran-anggaran pa terjadi di Kemenag Lotim. Kare- aporan. Di mana nilai bantuan yang sar Rp50 juta. (yon) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Pejabat Kemenag Lotim Dikumpulkan

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Senin, 21 Januari 2019

’’Deadline’’ Sebelum Pelantikan BUPATI Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memberi batas waktu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bupati dan wakil bupati terpilih masa jabatan 20192024. Orang nomor satu di Lobar memberi waktu bagi OPD, sebelum pelantikan dirinya dan Hj Sumiatun RPJM harus sudah tuntas. Di samping (Suara NTB/dok) RPJM, Bupati juga memerintahH. Fauzan Khalid kan OPD segera menyelesaikan dokumen perencanaan lain seperti RPKD dan LKPJ. Bupati mengatakan, dirinya akan melakukan sidak ke semua OPD untuk memotivasi dan memacu lebih gesit bekerja. Selain itu, ia akan memantau dan mengevaluasi progres OPD dalam menindaklanjuti berbagai penilaian dan penyusunan dokumen perencanaan. Pasalnya, hasil evaluasinya OPD masih lelet dalam menyusun dokumen, seperti RPJMD, LKPJ dan RKPD. Menurutnya, bicara program semua berjalan namun pihaknya ingin memastikan OPD tidak hanya bekerja asal program jalan, namun hasilnya juga bisa maksimal secara kuantitas serta kualitas.

“Itu makanya saya berencana keliling ke semua OPD, di samping memberikan motivasi,” jelas bupati kemarin.

Sebab kata dia, OPD memang memiliki karakter berbeda-beda.

Bicara soal RPMJD bupati dan wabup terpilih, jelas dia, sesuai ketentuan boleh diselesaikan 6 bulan setelah pelantikan. Namun ia ingin agar penyusunannya lebih awal. Menurutnya penyusunannya bukan terlambat, hanya saja ia ingin lebih dipercepat agar bisa rampung sebelum pelantikan. Ia sendiri memacu semua OPD agar menindaklanjuti instruksinya tersebut. (her)

Prof. Masnun Terpilih sebagai Ketua PWNU NTB Praya (Suara NTB) Konferensi Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya memilih Prof.

Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., sebagai Ketua Tanfidziah PWNU NTB dan Tuan Guru H.Lalu Turmudzi Badaruddin sebagai Ro’is Syuriah PWNU NTB, di Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah, Sabtu (19/1) malam.

“PWNU NTB dan segenap (Suara NTB/dys) jamaah Nahdiyin mempercayai H. Masnun Tahir Masnun sebagai ketua lima tahun berikutnya,” ujar Suaeb Quri, salah satu peserta Konferwil.

Sementara terpilihnya Tuan Guru H. Lalu Turmudzi Badaruddin sebagai Ro’is Syuriah PWNU NTB atas kesepakatan forum khusus para Halul Wali Wal Akdi terdiri dari sembilan tuan guru termasuk penasehat NU di NTB. Prof. Masnun, sebelumnya pada pembukaan Konferwil, mengatakan siap memimpin dan dipimpin. “Saya siap dipimpin dan siap memimpin,” ujarnya ditemui di Pondok Pesantren NU Qamarul Huda Bagu.

Sementara untuk Sekretaris PWNU NTB akan diberi waktu tujuh hari untuk dipilih. Prof. Masnun mengaku sejumlah nama sebagai sekretaris pun sudah muncul seperti Ketua KPU NTB saat ini Lalu Aksar Ansori, mantan Ketua GP Ansor NTB, Suaeb Quri, Sekretaris PW NU NTB hari ini, Lalu Winengan dan juga Tauhid Rifai yang saat ini sebagai Tim Ahli Pendamping Desa Provinsi NTB. “Banyak nama diusulkan untuk jadi partner saya kalau saya dimandatkan pimpin NU. Saya welcome saja. Saya sudah biasa berpartner dengan siapa saja,” katanya Sementara itu Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi terpisah, melalui pesan singkatnya mengaku dia sama sekali tidak pernah menginginkan jabatan apa saja di NU. Ia pun tidak mencalonkan diri apalagi sebagai calon sekretaris. Menurut Aksar ada banyak senior yang dilihatnya lebih mampu bahkan dari sisi pendidikan juga masih banyak yang lebih tinggi.

“Ada yang S3 dan S2, ada ustadz, ada yang punya akses dan jaringan, ada yang menulis buku tebal tebal dan banyak membesarkan pondok pesantren. Kalau saya ngga lah, ikut jadi apa saja dan siap melaksanakannya,” kata pria kelahiran Penujak Lombok Tengah itu.

Posisinya sebagai anggota KPU kata dia tinggal hitungan hari, sehingga jangan sampai dengan meminta jabatan di NU banyak pihak menganggap akan mencari makan di NU. “Saya tinggal 2 hari menjadi anggota KPU dan tanggal 22 Januari sudah menganggur. Jangan sampai karena nganggur malah bukan menghidupi NU malah dibilang cari hidup di NU,” kata Aksar. “Jadi sekali lagi, ada banyak teman lain. Saya di antrean paling terakhir saja. kalau ada 10 calon, saya di antrean ke 11 saja,” tambahnya.

Berbeda dengan Suaeb Quri yang berharap agar ada regenerasi di NU alias tidak hanya orang-orang lama saja. Tidak hanya itu Suaeb juga memberi masukan agar kaum muda bisa diakomodir apalagi ada representasi perwakilan Pulau Sumbawa. “Ini masukan dari teman-teman muda NU,” tandasnya. (dys)

OPD Penghasil PAD Diinstruksikan Lebih Gesit Giri Menang (Suara NTB) Tahun ini, Pemkab Lombok Barat (Lobar) menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dari tahun lalu.

Target PAD tahun ini mencapai Rp279,2 miliar lebih, naik sekitar Rp24,8 miliar lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Naiknya target PAD ini secara otomatis menambah beban OPD penghasil PAD, sebab target pun bertambah. OPD penghasil diperintahkan oleh bupati agar lebih giat dan gesit lagi dalam mencari potensi PAD untuk mencapai target tersebut.

Ditemui akhir pekan kemarin, Asisten III Setda Lobar Dr. H. Fathurrahim mengatakan penetapan kenaikan PAD sebesar Rp279 miliar lebih ini sudah dikaji dan hitung serta ditetapkan bersama DPRD sesuai potensi yang ada. Target PAD ini pun didistribusikan ke masing-masing OPD. Hal ini, jelasnya, telah melalui kesepakatan bersama saat pembahasan di dewan. Terkait adanya OPD yang mengeluh, karena merasa target terlalu tinggi, ia meminta agar terima dan jalankan saja. “Boleh mengeluh target terlalu tinggi, tapi harus dijalankan. PAD ini kan dievaluasi tiap bulan, itu kita lihat nanti,” jelasnya belum lama ini.

Sementara bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kenaikan tersebut lantaran dalam melakukan penetapan jumlahPAD, pengelolaannya dinilai cukup maksimal. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lobar, H. Darsapardi kendati naik sebesar Rp24,8 miliar, namun tidak bisa dialokasikan ke beberapa OPD penghasil PAD, sebab potensi OPD penghasil PAD sudah maksimal. Itu artinya, kenaikan Rp24,8 miliar ini hanya bisa dialokasikan ke tiga OPD saja yakni, Bapenda dengan kenaikan target PAD sebesar Rp15,4 miliar, Dinas Kesehatan naik Rp2,4 miliar, dan RSUD Patut Patuh Patju sebesar Rp6,7 miliar.”Masing-masing OPD penghasil PAD sudah menyampaikan potensinya sudah maksimal dan tidak bisa dinaikkan lagi targetnya,” tambahnya.

Beberapa strategi dan terobosan akan dilakukan untuk mencapai target PAD 2019. Mulai dari perlengkapan regulasi berupa Perda terkait tarif pajak daerah. Tarif ini sejak tahun 2011 tidak pernah dilakukan penyesuaian. Karena target ini naik cukup signifikan, maka pihak Bapenda mengajukan revisi Perda. Harapannya, dalam waktu dekat akan dibahas di ranah legislatif.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Lobar H. M. Taufiq memberikan apresiasi. Namun dia menekankan OPD yang menghasilkan PAD agar melakukan kreasi, jangan sampai dari tahun ke tahun nilainya itu itu saja.”Jadikan ini sebagai pertemuan rutin di OPD untuk mengevaluasi PAD ini. Saya berasumsi, semoga pencapaian PAD ini seratus persen,” katanya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sebagian Besar Perumahan dan Vila Belum Bayar PBB Giri Menang (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) gencar melakukan sensus pajak atau pemutakhiran data (pendataan ulang) wajib pajak (WP) untuk semua jenis pajak. Sensus pajak ini sangat penting untuk menggali sumber-sumber pajak baru yang bisa menjadi potensi pendapatan.

Pihak Bapenda pun turun melakukan sensus secara door to door dengan melibatkan kepala desa, kadus, RT dan pemekel pekasih. ‘’Hasil sensus ditemukan vilavila yang ada di wilayah Senggigi sebelum dilakukan sensus tak membayar PBB. Namun setelah ada sensus PBB tersebut, potensi WP bisa tertagih. Banyak juga BTN yang dibangun baru belum masuk potensi pajak akan menjadi sasaran sensus tahun ini,’’ ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lobar, Darsapardi. Ia mengatakan, sensus

wajib pajak sudah dilakukan di Kecamatan Batulayar.

Dijelaskan, sensus pajak ini dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi pajak yang ada di Lobar terutama PBB. Jika tidak dilakukan sensus door to door dan berharap pada potensi yang dikelola saat ini, maka tidak pernah diperoleh potensipotensi baru tersebut. PBB, jelas dia, salah satu potensi pajak

yang berkembang tiap tahun.

Jika melihat target tahun ini PBB dan BPHTB saja mencapai Rp40 miliar. Karena itu dua tahun ke depan PBB dan BPHTB ini akan menjadi primadona. “Kalau hotel dan restoran kan terbatas,” jelas dia.

Untuk mengejar target PBB ini, pihaknya akan memaksimalkan PBB perumahan dan vila yang ada di wilayah Senggigi

yang belum semua membayar PBB. Pihaknya fokus melakukan sensus potensi WP di semua kecamatan. Sensus pajak sendiri baru menyasar Kecamatan Batulayar. Alhasil, peningkatan PBB pun sangat luar biasa mencapai Rp 3,5 miliar.

Diakui, hasil pendataannya banyak vila di atas perbukitan yang tak bayar PBB. Semua vila ini pun dicatat, lalu diminta membayar PBB. Sehingga vila-vila yang tadinya tak membayar pajak, setelah disensus mereka pun membayar pajak.

“Pengelola vila wajib membayar PBB sebab ada bangunan, mau bangunan itu disewakan atau tidak tetap dikenakan PBB,” imbuhnya. (her)

(Suara NTB/her)

Darsapardi

Pembebasan Lahan Belum Tuntas

BWS dan BPN Harus Beri Kepastian Ganti Rugi Giri Menang (Suara NTB) Mega proyek Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) rencananya akan segera dimulai.

Percepatan groundbreaking bendungan yang rencananya akan menghabiskan anggaran sebesar Rp1,4 triliun itu sudah sesuai dengan tahapan yang dilakukan. Kendala yang dihadapi sampai saat ini, pembebasan lahan terdampak pembangunan belum tuntas di lapangan.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun mendesak pihak BWS Nusa Tenggara I dan BPN segera menyusun Peta Bidang dan memberikan kalkulasi jumlah bangunan dan tanaman milik warga yang harus diberikan ganti rugi.

Di hadapan pihak BWS dan BPN dalam rapat pemantapan bersama Pemkab Lobar di Pendopo Bupati akhir pekan kemarin, bupati berharap BWS dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa bertemu dengan seluruh masyarakat sekitar yang lahannya akan terdampak langsung. “Karena lokasi berdekatan dengan kampung, maka undang

(Suara NTB/her)

RAPAT - Bupati H. Fauzan Khalid saat rapat pemantapan bersama BWS dan BPN di Pendopo Bupati Lobar akhir pekan kemarin. masyarakat, camat, para kepala desa dan kepala dusun. Nanti saya yang menyampaikan ke masyarakat,” janji Fauzan.

Fauzan juga berharap agar proses pembebasan lahan milik masyarakat bisa segera dilakukan. Untuk tahap awal, pihak BPN dan Pemerintah Provinsi NTB diharapkan segera menyusun Peta Bidang dan

memberikan kalkulasi jumlah bangunan dan tanaman milik warga yang harus diberikan ganti rugi. Pihak Pemkab Lobar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 miliar lebih untuk appraisal.

Appraisal itulah, kata dia yang nantinya akan menghitung besaran nilai ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat. “Ganti

rugi tanah bisa dilakukan setelah appraisal bekerja. Harapannya bisa bulan Maret atau April sudah bisa kita tahu nilainya,” harap bupati. Diketahui, dari total 115,6 hektar lahan yang dibutuhkan, pada tahap awal ini paling tidak 43,8 hektar harus sudah bisa diselesaikan untuk mengawali groundbreaking. Luasan itu dibutuhkan untuk akses jalan,

kantor, tempat alat berat, dan timbunan material. Proyek yang akan menjadi mata air bagi desadesa di Kecamatan Gunung Sari dan Lingsar, bahkan sampai Kota Mataram itu direncanakan tuntas di tahun 2023.

Sementara I Ketut Kariharta dari BWS Nusa Tenggara I bersama Pemkab Lobar berkomitmen mempercepat proses pembangunan salah satu dari belasan proyek strategis nasional tersebut. “Groundbreaking itu sendiri merupakan tahapan dari satu prosess pembangunan. Groundbreaking baru bisa dilakukan jika hal pertama bisa dilalui, yaitu penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitment (PPK). Setelah itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Mega Proyek yang dianggarkan multi-years ini rencananya membutuhkan lahan seluas 115,6 hektare. Dari total keseluruhan lahan itu, sebagian besarnya atau 94,6 hektarE harus melalui pembebas lahan, karena dimiliki oleh masyarakat.

Total luas tersebut terpilah menjadi 380 bidang. (her)

Dugaan Penyelewengan Dana Marbot

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Praya (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana marbot masjid di Kecamatan Praya Barat oleh oknum Camat, Ka, oleh Polres Lombok Tengah (Loteng) sudah hampir tuntas. Polisi pun menargetkan sudah bisa menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Hingga saat ini, Satreskrim Polres Loteng sudah memeriksa lebih dari 30 saksi, baik itu dari marbot yang dananya diduga diselewengkan dan pihak terkait lainnya. Adapun oknum Camat, Ka, hingga saat ini

masih belum bisa dimintai keterangannya, karena sampai saat ini belum bisa memenuhi panggilan pihak kepolisian.

“Yang bersangkutan sudah kita panggil. Rencananya akan diperiksa Kamis (17/1) kemarin. Tapi tidak datang dan berjanji datang pada hari Jumat (18/1), namun nyatanya tidak datang juga,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles P. Girsang, SIK., kepada Suara NTB, Minggu (20/1).

Untuk itu pihaknya, lanjut Rafles sudah melayangkan surat panggilan kedua pada Senin besok (hari ini, red) untuk

diperiksa sebagai saksi. “Semoga yang bersangkutan mau hadir memenuhi panggilan kami,” terangnya.

Kalau pun yang bersangkutan tetap juga tidak mau hadir, bukan jadi masalah bagi pihaknya, karena statusnya masih sebagai saksi. ‘’Jadi tidak ada paksaan untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Tapi alangkah baiknya untuk hadir, sebagai bentuk itikad baik atas proses hukum yang ada. Kecuali kalau nantinya sudah ada penetapan tersangka, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk hadir,’’ tegasnya.

Jika tidak, aparat kepolisian

bisa menempuh upaya hukum dengan melakukan pemanggilan paksa terhadap oknum camat bersangkutan. “Setelah pemeriksaan terhadap oknum Camat ini selesai, baru kita lakukan gelar perkara. Untuk menentukan, apakah masih perlu penyelidikan lagi ataukah cukup untuk kemudian kasusnya ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan,” tambah Rafles.

Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana yang diselidiki ialah tindak pidana korupsi (tipikor). Dengan pasal yang digunakan, yakni Pasal 12 huruf e dan f undang-undang Tipikor. Pi-

hak kepolisian pun sudah mengantongi indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut. Termasuk indikasi perbuatan melawan hukumnya juga dipegang.

Soal kemudian sudah ada pengembalian dana marbot, Rafles menegaskan itu tidak akan mempengaruhi proses hukum bahwa proses hukum tetap berjalan, ada atau tanpa pengembalian dana. “Soal pengembalian itukan nanti bisa jadi pertimbangan hakim di pengadilan. Tidak sampai menghentikan proses hukumnya sendiri,” pungkas pria asal Medan ini. (kir)

SUARA NTB Senin, 21 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Galian C di Tebet Dinilai Ganggu Proses Belajar Taliwang (Suara NTB) Aktivitas tambang galian C di belakang SMPN 7 Taliwang, mulai dikeluhkan pihak sekolah. Pasalnya suara bising dari alat pemecah batu yang berada tidak jauh dari sekolah sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar.

Kepala Sekolah SMP 7 Taliwang, Rapii, S.Pd, kepada Suara NTB, Sabtu (19/1) mengatakan, memang aktivitas galian C di belakang sekolah yang dipimpinnya sudah berlangsung sejak lama. Akibatnya kini proses belajar dan mengajar sangat terganggu dari suara bising yang ditimbulkan alat pemecah batu tersebut. Kondi-

si ini, sudah sering dilaporkan kepada pihak kelurahan agar bisa ditindak lanjuti, tapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut terkait hal tersebut.

Selain itu, masalah ini juga dilaporkan ke kecamatan dan Pemerintah Daerah, tapi hasilnya juga masih tetap nihil bahkan terkesan ada pembiaran. Karena

tidak hasil optimal, kini pihak sekolah hanya bisa pasrah dengan kondisi yang ada.

“Ada sekitar satu bulan lebih, aktivitas tambang di lokasi tersebut. Akibatnya proses dari belajar mengajar yang kita lakukan sangat terkendala karena suara mesin tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, jika masalah ini tetap saja ber-

larut tanpa sikap tegas dari pihak pemerintah, maka yang akan menerima dampaknya adalah para peserta didik. Terutama bagi kelas IX yang saat ini tengah melakukan pemantapan jelang pelaksanaan UNBK di bulan April nanti. Karena jujur saja, selama satu bulan terakhir proses penyerapan pelajaran oleh para siswa tidak maksimal akibat suara bising.

Bahkan, pihak pengelola tambang terkesan tidak memberikan toleransi sama sekali, karena mereka mulai

beroperasi pada saat jam belajar berlangsung. Mulai pukul 08.00 wita sampai sore hari, aktivitas tambang tetap saja berlangsung. Pihaknya sangat berharap supaya Pemerintah bisa memberikan atensi serius terhadap masalah ini. Jika tidak, peserta didiklah yang akan menerima dampaknya.

“Harus mereka (pihak perusahaan) bisa memberikan toleransi supaya tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Tapi ini tidak, meraka tetap saja beraktivitas tanpa ada rasa bersalah. Makanya

Bupati KSB Sumbang 500 Unit Kursi ke UTS

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Pembangunan gedung Puskesmas Seteluk akan dimulai tahun ini. Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengonfirmasi pembangunan fasilitas kesehatan kecamatan yang turut rusak akibat bencana gempa itu akan segera ditender.

“Anggarannya sudah disiapkan dari pusat dan proses tahapan pembangunannya akan segera dimulai. Tapi sebelumnya akan dilakukan tender dulu dalam waktu dekat ini,” terang kepala Dikes KSB, H. Tuwuh kepada Suara NTB, pekan lalu.

Pembangunan kembali Puskesmas Seteluk tidak akan memanfaatkan lokasi sebelumnya di samping kiri kantor Polsek setempat. H. Tuwuh menjelaskan, setelah bencana gempa pihaknya memutuskan untuk memindahkan Puskesmas jika dibangun kembali mengingat lokasi awalnya sudah tidak representatif.

Selain luas lahan yang terus menyempit karena sejumlah ruangan terus dibangun untuk melengkapi pos-pos pelayanan kesehatan yang disediakan. Posisi Puskesmas juga yang berada di sudut tikungan jalan negara sehingga sangat berbaya untuk kelancaran aktivitas lalu lintas jalan. “Makanya begitu dinyatakan harus dibangun ulang semuanya, kami memutuskan untuk merelokasi sekalian di lahan yang lebih luas,” sebut Tuwuh.

Untuk lokasi barunya, KSB telah menyiapkan lahan eks kantor KCD Dikpora. H. Tuwuh menyebutkan lokasi baru Puskesmas tidak jauh dari posisi awalnya. Namun ia menjamin, posisinya sangat representatif dan lahannya luas sehingga mampu menampung seluruh gedung unit layanan yang akan dibangun nantinya.

“Posisinya aman dari lalu lintas jalan itu yang penting. Kalau dulu kan berhadapan langsung dengan jalan negara yang intensitas kendaraannya ramai sehingga cukup membahayakan,” urainya.

Sementara itu, kegiatan pelayanan Puskesmas Seteluk sejauh ini masih dilakukan di bangunan Gedung Serbaguna setempat. H. Tuwuh mengatakan, aktivitas Puskesmas sejauh ini masih dipertahankan di gedung Serbaguna kecamatan Seteluk karena bangunan sementara yang dibuat di lokasi awal Puskesmas hingga kini belum selesai dibangun. “Iya, layanannya masih di gedung Serbaguna kan bangunan sementaranya belum selesai,” sebutnya.

Meski demikian, ia menjamin kegiatan pelayanan kesehatan Puskesmas Seteluk tetap berjalan lancar. Bahkan seluruh bagian layanan tetap dibuka oleh manajemen Puskesmas kepada masyarakat. “Ya memang harus segera pindah karena di gedung Serbaguna kan tiap ruang hanya disekat seadanya.

Tapi layanan yang dilakukan teman-teman tetap lancar,” klaimnya. (bug)

H. Tuwuh

semakin ditekan.

Dari pihak kelurahan sudah sering turun lapangan untuk kembali mengingatkan. Tapi dampaknya belum ada hingga saat ini, karena instansi yang berwenang juga masih belum ada ketegasan untuk menyikapi masalah ini. “Kita minta DLH yang bisa bersikap terkait hal ini. Sementara kami hanya sebatas mengingatkan saja perusahan penambang untuk melengkapi masalah izinnya dan menghentikan aktivitas jika jam sekolah,” tandasnya. (ils)

Ratusan Hektar Lahan Program Cetak Sawah Baru Belum Dioptimalkan

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menyumbangkan 500 unit kursi ke Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Sumbangan tersebut merupakan janji orang nomor satu di KSB ini setelah sebelumnya berjanji saat menyampaikan kuliah umum di UTS. Kabag Humas KSB, Ir. Abdul Muis, MM mengatakan, bantuan unit kursi yang diserahkan oleh bupati itu merupakan bentuk komitmen Pemda KSB dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. “Ini bukan sekedar menunaikan janji tapi menunjukkan komitmen pemerintah KSB mengambil peran meningkatkan kualitas pendidikan kita, khususnya di jenjang perguruan tinggi,” terangnya.

Penyerahan bantuan unit kursi itu, sudah dilakukan pada tanggal 16 Januari lalu. Menurut Abdul Muis, sebelumnya bupati sempat menyampaikan janjinya tersebut pada akhir Desember lalu. Saat itu, bupati berkesempatan menumpaikan kuliah umum dihadapan mahasiswa Fakultas Ekonomi UTS. “Pak bupati dapat kesempatan memberi kuliah umum temanya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai penggerak pembangunan ekonomi di KSB,” urainya.

Abdul Muis mengatakan, bantuan kursi yang diserahkan bupati itu diterima dan diapresiasi pihak civitas akademika UTS. Menurut pihak UTS, bantuan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kegiatan perkuliahan mahasiswa UTS dan mendukung berbagai kegiatan civitas kampus. “Pak Andy Tirta via messenger kepada kami menyampaikan terima kasihnya dan hal sumbangan itu dinilai sebagai dukungan pak bupati kepada pendidikan tinggi dan pembangunan SDM,” tukasnya. (bug)

Direlokasi, Proyek Puskesmas Seteluk Segera Ditender

kita minta supaya Pemkab bisa mengambil sikap terkait masalah ini,” tandasnya.

Lurah Kelurahan Telaga Bertong, Saruji, SE mengatakan, total lokasi tambang di Tebet ada sekitar tujuh lokasi dan rata-rata tidak ada satupun yang sudah ada izinnya. Bahkan dari jumlah itu rata -rata sudah dihentikan, tapi tetap saja ada aktivitas yang dilakukan. Untuk itu, pihaknya meminta supaya fungsi yang berada di DLH bisa dimaksimalkan. Supaya hal-hal yang tidak diinginkan dari dampak galian C ini bisa

(Suara NTB/jun)

PADAMKAN API - Petugas pemadam kebakaran saat berupaya memadamkan kobaran api yang menghanguskan dua rumah warga di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai II, Sabtu (19/1).

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat setidaknya 40 persen lahan hasil program cetak sawah baru hingga kini belum dimaksimalkan. Hal ini dipicu minimnya sumber mata air baku untuk mengaliri sawah-sawah tersebut. Lahan ini tersebar di beberapa wilayah, seperti di Desa Seloto dan Desa Banjar, di Kecamatan Taliwang.

“Program cetak sawah baru yang telah rampung akhir tahun 2017 lalu, tercatat ada sekitar 500 hektar lahan. Lahan yang disiapkan untuk tanaman padi ini kita harapkan mampu menyukseskan program swasembada pangan di tahun 2019. Kendati demikian kita tetap akan berupaya memaksimalkan agar potensi lahan yang belum bisa tergarap secara maksimal,” ujar Kepala Distanbunak melalui Kabid pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP belum lama ini.

Dikatakannya, untuk memaksimalkan luas lahan yang masih belum sesuai peruntukkan, pihaknya berencana membangun embung serta sumur bor dalam. Sebab, program tersebut (cetak sawah baru)

tidak didukung dengan sarana penunjang. Meskipun demikian, masyarakat di wilayah program cetak sawah baru, bukan berarti tidak bisa melakukan aktivitas pertanian. Karena rata-rata petani juga memanfaatkan untuk menanam yang lain selain padi. Sebut saja untuk tanaman jagung dan palawija yang dianggap tahan dengan kondisi air yang minim.

Sehingga lahan hasil program tersebut tidak menjadi lahan tidur yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. “Memamg 40 persen ini diperuntukkan untuk padi, tapi karena sarana pendukung yang masih belum maksimal akhirnya kita peruntukkan untuk tanaman yang lain,” terangnya.

Ia menambahkan, terhadap lahan 500 hektare tersebut, pihak terkait tetap akan memberikan perhatian khusus supaya bisa dioptimalkan. Karena jika tidak bisa segera disikapi dengan baik, lahan tersebut dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh para petani dan akan menjadi lahan tidur.

Karena hasil dari tanaman selain padi, dianggap tidak akan memberikan hasil yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ils)

Lamban, Kinerja Damkar Maret, Perpanjangan Dikeluhkan Masyarakat Landasan Bandara

Dompu (Suara NTB) – Kinerja Pemadam Kebakaran (Damkar) kembali dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, dalam setiap kasus kebakaran mereka selalu terlambat untuk terjun lapangan. Salah satunya dalam insiden kebakaran rumah milik Abdul Aziz di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai II, Sabtu (19/1) malam.

Lambannya penanganan kebakaran yang diduga akibat ledakan tabung gas LPG itu, menurut Herman warga setempat membuat kobaran api cepat menjalar ke rumah warga lainnya. “Kalau saja cepat pemadamannya api tidak mungkin sampai merembet begitu, ini kan mereka datang api sudah kecil karena dipadamkan warga,” keluh dia menjawab Suara NTB. Keterlambatan dalam penanganan kebakaran seperti ini, lanjut dia, bukan untuk pertama kalinya pada kasus yang telah menghanguskan rumah milik pengusaha roti tersebut, tetapi di banyak kejadian juga ditemukan kinerja Damkar yang demikian. Untuk itu, Herman berharap, keberadaan Damkar harus segera dievaluasi guna meminimalir dampak kerugian atau timbulnya korban jiwa.

Kasat Pol PP Kabupaten Dompu, H. Moh Syaiun Haz, SH, MSi., yang dihubungi terpisah Suara NTB membantah tudin-

gan lambannya menangani kasus kebakaran tersebut. Nyatanya ialah warga yang terlambat menginformasikan petugas Damkar karena terlalu sibuk memadamkan api dengan peralatan seadanya yang dimiliki.

Setelah mendapat informasi adanya kebakaran itupun pihaknya tidak serta merta langsung terjun lapangan, tetapi berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait untuk memastikan penyebab pasti kebakaran itu, apakah murni musibah atau sangaja dibakar oleh sekelompok masyarakat. “Masyarakat ini sudah besar apinya baru diingat pemadam, pas awal-awal dia upaya manual pakai air sungai, pasir dan sebagainya.

Jadi lamban dinformasikan ke kita,” ungkapnya.

Pentingnya upaya koordinasi meski dalam suasana genting, menurut dia, selain karena sudah menjadi prosedur kerja satuannya juga sebagai upaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ketika rumah tersebut memang sengaja dibakar massa maka besar kemungkinan petugas dengan fasilitas yang dibawa untuk memadamkan api akan menjadi sasaran amukan warga. Apalagi lokasi kebakaran itu diketahui berada di daerah rawan konflik.

Terkait adanya salah satu

mobil pemadam yang tidak berfungsi dengan baik saat proses pemadaman berlangsung di lapangan, dijelaskan Syaiun, kendaraan tersebut memang sengaja tidak dioperasikan karena mengalami kerusakan.

Tetapi sampai kemudian mobil tersebut ditemukan berada dilokasi itu diluar kendali petugas Damkar melainkan oleh pagawai dinas lingkungan hidup yang mengaku terpanggil untuk membantu pemadaman lalu membawa paksa kendaraan yang sebetulnya tidak lagi ideal untuk dioperasikan.

Insiden itu sangat disayangkan pihaknya lantaran ikut memacing reaksi masyarakat terhadap petugas.

Kendati menghadapi banyak kendala beruntung upaya pemadaman yang dibantu satu unit mobil tangki PDAM dan water cannon Polres Dompu tersebut berhasil memadamkan api 30 kemudian.

“Kalau kita hitung dari waktu kita dapat informasi itu pemadam cepat datangnya, tapi jika dari waktu awal kejadian memang terlambat. Pemadaman hanya sekitar setengah jam,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., dikonfirmasi terkait penyebab pasti kembakaran tersebut enggan memberi komentar apa-apa. (jun)

Dikerjakan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Perpanjangan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa mulai dikerjakan sekitar Maret 2019 mendatang. Saat ini, masih dalam proses tender di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Sutarmin menjelaskan, perpanjangan bandara sudah direncanakan sejak tahun lalu, dari panjang landasan 1.650 meter saat ini akan ditambah hingga menjadi 1.800 meter. ”Pengerjaannya akan mulai dilakukan tahun ini. Sekitar Maret karena masih menunggu proses tender yang dilakukan di Kemenhub,” terangnya.

Dijelaskannya, usulan hibah aset dari Bupati kepada Kementerian Perhubungan juga sedang dalam proses. Sebab penyerahan hibah harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu. “Usulan dari Bupati kemarin bersurat untuk melakukan proses hibah itu kan melibatkan unsur aset daerah yang akan pindah ke kementrian perhubungan. Harus diverifikasi lebih lagi. Lagi dalam proses,” terangnya.

Saat ini, pihaknya juga ber-

(Suara NTB/arn)

Sutarmin encana melakukan penambahan rute penerbangan. Sebelumnya pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak maskapai penerbangan. “Rencana penambahan rute ada.

Kemarin sudah komunikasi dengan Garuda dan Wings.

Baru tahap penjajakan. Tergantung dari kesiapan armada mereka juga,” tukasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya pengembangan bandara nantinya dapat mendukung sektor pariwisata. “Kita sih berharap itu untuk mendukung pariwisata,” tambahnya. (arn)

Kirab Pataka Diterima Sekda Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Upacara Penerimaan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa dari Camat Sumbawa Hikmawan, SH.,M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Rasyidi berlangsung, Minggu (20/1) sore, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

Upacara diawali dengan Penandatanganan Berita Acara Serah terima Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 dari Camat Sumbawa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, dan dilanjutkan dengan Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa untuk disemayamkan kembali. Meski berlangsung di bawah guyuran hujan namun Upacara Penerimaan Kirab Pataka Lambang Kabupaten Sumbawa berjalan khidmat dan lancar.

Selepas Upacara Penerimaan Pata-

ka Lambang Kabupaten Sumbawa, Sekda Sumbawa Drs. H. Rasyidi beserta Pimpinan OPD menyambut kedatangan arak-arakan peserta kirab barisan etnis, yang menampilkan seni musik dan atraksi-atraksi menarik antara lain dari barisan etnis Sumbawa, Etnis Bima, barisan etnis Lombok/ sasak dengan gendang bele’nya, etnis Madura Sumbawa, Etnis Minang Sumbawa, Etnis Tionghoa Sumbawa yang menampilkan Barongsai, Etnis Bali Sumbawa, Etnis Bugis Sumbawa, Etnis Jawa yang menampilkan Reog dan Kuda Lumping, Etnis Sunda Sumbawa, Etnis Batak Sahora Sumbawa, Etnis Arab Sumbawa, Etnis Flabamora Sumbawa yang menampilkan Goyang khas Flabamora. Seluruh peserta begitu antusias meski harus menari dibawah guyuran hujan lebat. (arn)

(Suara NTB/ist)

KIRAB - Arak arakan peserta kirab barisan etnis yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Sumbawa ke-60, pada Minggu (20/1) sore, di Halaman Kantor Bupati Sumbawa.

SUARA NTB Senin, 21 Januari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dompu Belum Punya Sejarah Rabies Dompu (Suara NTB) Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memastikan virus rabies yang ditemukan di Kabupaten Dompu terbawa dari luar Provinsi NTB melalui anjing rabies. Kabupaten Dompu sebelumnya tidak memiliki sejarah anjing rabies, tapi provinsi tetangga yang terjangkit rabies seperti Bali, Flores NTT dan Sulawesi.

Pebi Purwosuseno

Hal itu disampaikan Pebi Purwosuseno dari Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI kepada Suara NTB usai menggelar rapat terkait rabies bersama Bupati Dompu,

Drs. H. Bambang M. Yasin dan jajaran di pandopo Bupati, Minggu (20/1).

“Yang pasti dulu Dompu tidak ada rabies, sekarang ada. Berarti ada anjing rabies masuk ke Dompu. Kalau ditanya dari mana? Saya ndak

tau. Kita perlu lihat seberapa intensif lalu lintas dari wilayah tertular. Karena wilayah lain seperti Sulawesi tertular, Flores tertular, Bali tertular. Tapi dari mana asalnya? Kita belum tahu sampai virus yang ditemukan itu kita identifikasi dan kita lihat kedekatan dengan virus asalnya dimana,” katanya.

Virus rabies menular melalui air liur anjing yang terpapar rabies. Penularan ini terjadi pada sesama anjing atau kepada manusia yang terkena gigitannya. Dari luka gigitan tersebut tersen-

tuh air liur anjing dan menyerang saluran saraf, kemudian masuk ke otak. Saat terinfeksi, otak akan dirusak oleh virus. “Ketika otaknya rusak, baru timbul gejala. Itu mulai dari virus merusak otak sampai seluruh otaknya rusak perlu waktu kurang lebih 10 14 hari,” jelas Pebi. ”Bisa jadi yang belum menunjukan gejala itu, ada di tanda – tanda kerusakan awal di anjing, sehingga gejalanya belum terlihat,” tambahnya.

Pebi juga menjelaskan, anjing yang terpapar rabies memiliki dua tipe yaitu agresif

dan tidak agresif. Yang tidak agresif bisa jadi masih gejala awal atau tipenya tidak ganas.

Tapi tanda klinis bagi anjing terpapar rabies, suka menggigit sesuatu tanpa ada alasan atau tanpa ada yang memprovokasi. “Ada perubahan perilaku pada anjingnya.

Seperti anjingnya tidak ganas, tiba – tiba ganas atau anjingnya ganas jadi semakin ganas.

Apapun itu, anjing (terpapar rabies) itu pasti mati (21 hari) kalau kena rabies,” ungkapnya.

Untuk terhindar dari paparan gigitan atau air liur an-

jing rabies, Pebi mengungkapkan, anjing yang sudah mati memiliki daya tahan virusnya di lingkungan tidak terlalu lama. Ketika terpapar sinar matahari, virusnya akan mati 10 – 20 menit. Ketika air liurnya masih basah, akan bertahan sekitar satu jam. “Ketika terkena gigitan anjing, langkah pertama harus dicuci bekas lukanya dengan air mengalir menggunakan deterjen hingga 15 menit. Baru lakukan pengobatan secara medis dan dilakukan suntikan vaksin untuk pencegahan agar tidak terpapar rabies,” sarannya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Puluhan Warga Kota Bima Terjangkit DBD Kota Bima (Suara NTB) Jumlah warga di Kota Bima yang terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan sejumlah warga diantaranya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan medis.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima tercatat ada sebanyak 43 warga yang terjangkit penyakit DBD hingga saat ini. Jumlah itu terhitung sejak peralihan musim kemarau ke musim penghujan.

“Sejak masuk musim hujan sampai saat ini, ada sebanyak 43 orang terjangkit DBD di Kota Bima,” kata Sekretaris Dikes Kota Bima, Ahmad, S.Sos, akhir pekan kemarin.

Bahkan berdasarkan diterima oleh pihaknya, ada beberapa warga yang dilarikan ke Rumah Sakit lantaran terjangkit DBD, belum lama ini. Sampai saat saat ini masih dirawat intensif.

“Hampir setiap minggu kita terima laporan adanya warga yang terjangkit kasus DBD,” katanya.

Ahmad mengutarakan laporan adanya warga yang terjangkit DBD tersebut akan menjadi sampel bagi pihaknya untuk ditindaklanjuti dengan cepat. Mengantisipasi agar kasus tersebut tidak menjangkit warga lain atau ke wilayah lain.

“Kita cek ke lapangan apakah kasus yang dialami warga ini karena DBD atau tidak supaya diantisipasi cepat,” katanya.

Menurut Ahmad untuk mencegah dan mengantisipasi meningkatnya kasus DBD, pihaknya melakukan sosialisasi.

Pembagian bubuk abate untuk membasmi jentik nyamuk yang bersarang di penampungan air.

“Serta melakukan fogging (pengasapan-red). hal ini sudah kita lakukan akhir tahun 2018 dan awal Tahun 2019 kemarin, dengan menyasar beberapa wilayah Kelurahan di Kota Bima,” katanya.

Selain tindakan tersebut, Ahmad juga meminta masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup sehat.

Membersihkan lingkungan serta membuang sampah ditempat yang semestinya atau gerakan Menguras, Menutup dan Mengubur (3M).

“Gerakan 3M ini harus terus dilakukan karena juga sangat efektif membasmi jentik nyamuk D B D , ” pungkasnya. (uki) Ahmad (Suara NTB/uki)

Dua Kades di Dompu Diduga Masih Jabat Ketua Partai Dompu (Suara NTB) Dua orang kepala Desa di Kabupaten Dompu diduga masih menjabat sebagai pengurus partai politik (parpol).

Hal ini terungkap pasca musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD PAN Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu, setelah dipersoalkan pengurus PAN Dompu, Suharlin, ST. Kedua kepala Desa yang diduga menjadi pengurus PAN yaitu Kepala Desa Jala berinisial UAH yang menjadi ketua DPC PAN Kecamatan Huu, dan Kepala Desa Anamina berinisial Ys sebagai ketua DPC PAN Kecamatan Manggelewa.

Kepala Bidang pemerintahan Desa (Pemdes) DPMPD Kabupaten Dompu, M. Ali kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Minggu (20/1/2019) kemarin mengaku belum mendapat laporan ada oknum kepala Desa yang menjadi pengurus partai politik. Jika ada informasi ada oknum kepala Desa yang masih menjadi pengurus partai politik dan bisa dibuktikan dengan SK kepengurusan atau mengenakan atribut partai politik saat kegiatan partai, akan diproses pihaknya. “Kalau ada bukti foto atau SK, biar mereka ndak bisa mengelak saat kita panggil,” katanya.

Oknum kepala Desa ataupun perangkat Desa, lanjut M. Ali, tidak bisa terlibat dalam politik praktis. Ketika mencalonkan diri sebagai kepala Desa, mereka diharuskan mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. “Dia (UAH) ini sudah mengundurkan diri sebagai pengurus partai saat maju sebagai kepala Desa dulu. Tapi kalau ada bukti dia masih aktif, kita akan beri teguran keras,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan kepada para kepala Desa untuk fokus pada tugas dan fungsinya sebagai kepala atau aparatur Desa. Kepala Desa harus bisa menjaga netralitasnya, bukan hanya terhadap partai politik juga terhadap Pilpres, Pileg, Pilgub dan Pilkada. Bila secara aktif berpihak pada salah satu, bisa dipidana.

M. Ali (ula) (Suara NTB/ula)

Dikes Dompu Bantah Korban Meninggal Digigit Anjing Rabies

(Suara NTB/ula)

BAHAS RABIES - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama jajarannya memimpin rapat tim penanganan rabies di pendopo Bupati Dompu, Minggu (20/1).

KLB Rabies di Dompu

Tim akan Musnahkan Anjing Liar di Empat Kecamatan Dompu (Suara NTB) Pasca penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Kabupaten Dompu, sebanyak 192 orang korban gigitan anjing selama 3 bulan terakhir melapor ke petugas. Dari kasus gigitan anjing ini baru satu anjing yang dipastikan positif terpapar rabies dengan tujuh orang korban gigitan. Dua orang meninggal di Soro dan satu di Kempo belum bisa dipastikan korban anjing rabies.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin usai memimpin rapat terbatas soal rabies bersama jajaran dari Direktorat Jenderal Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Balai Veteriner Kesehatan Hewan Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu di pandopo Bupati, Minggu (20/1) mengungkapkan, pasca penetapan status KLB rabies muncul kesadaran warga dan melaporkan kasus gigitan anjing dalam tiga bulan terakhir. Jumlah kasus gigitan anjing selama tiga bulan terakhir yang dilaporkan ke petugas mencapai 192 kasus. “Oleh petugas dilakukan identifikasi kejadian, mewawancari korban dan sekarang orang ini berada dalam pengawasan tenaga medis (setelah dilakukan suntikan imunisasai VAR),” kata H. Bambang.

Suntikan imunisasi VAR dilakukan untuk mencegah bila anjing yang menggigit tersebut sudah terpapar rabies, sehingga mencegah penularannya, mencegah masa inkubasi dan lainnya. ”Jadi tidak ada kepastian juga bahwa anjing yang mengigit orang ini adalah anjing yang terpapar rabies,” jelas H. Bambang.

Korban gigitan anjing terbanyak di Kecamatan Kempo

yaitu 101 orang, Kecamatan Manggelewa 52 orang dan sisanya ada di Kecamatan Dompu, dan Kecamatan Woja. Sehingga tim rabies yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, dan dibantu Dinas LH serta Dinas PUPR akan melakukan tindakan secara terpadu dalam pengendalian populasi anjing di Kabupaten Dompu, khususnya di empat Kecamatan kasus gigitan anjing. “Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran virus rabies,” katanya.

Penanganan anjing rabies ini, kata H. Bambang, akan dilakukan secara tuntas dan secara terus menerus hingga bisa mengembalikan status tidak KLB. Karena status tidak KLB paling cepat 2 tahun. Namun bukan berarti selama dua tahun tersebut, kejadiannya akan tetap ada. Karena upaya kontrol terhadap korban gigitan anjing akan tetap dilakukan. “Kami berharap dengan tindakan ril yang dilakukan Pemda ini, kita akan meminimalisir jumlah anjing yang berpotensi untuk menyebarkan virus rabies kepada manusia,” katanya.

Terhadap anjing peliharaan, tim juga akan melakukan pendekatan kepada pemiliknya. Jika memang ingin tetap anjing dalam penguasaan dan dalam pemeliharaannya, pemiliknya akan diminta tandatangani pernyataan dan akan diberi vaksin pada anjingnya. ”Kita akan memberi tritman secara medis ini kepada manusia dan anjing, tentu dengan vaksi yang berbeda,” terangnya. Untuk vaksin ini kata H. Bambang, pihaknya telah mendapatkan bantuan dari pemerintah atasan.

Sebanyak tiga ribu vaksin untuk anjing dan sekitar seribu vaksin untuk manusia.

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Dompu, Hj Iris Juwita, SKM, MMKes juga menegaskan, korban gigit anjing positif rabies di Desa Anamina Kecamatan Manggelewa berinisial KR (14) hingga saat ini masih ditangani di RS Sanglah Denpasar. Ia dirujuk keluarganya setelah ditangani di RSUD Dompu. “Informasinya, kondisinya sudah semakin membaik. Tapi sampai sekarang, belum keluar hasil labnya. Apakah dia terpapar rabies atau tidak. Tapi yang pasti, anjing yang menggigitnya itu positif rabies,” jelasnya.

Sementara terhadap dua warga yang meninggal dan selama ini dikabarkan terpapar rabies, dibantah Hj Iris Juwita. Karena sampai saat ini, belum ada hasil laboratorium yang menyatakan Siti Rana dan Iksan dari Desa Soro Kecamatan Kempo tersebut terpapar rabies. Namun kedua orang ini memiliki penyakit darah tinggi dan strok, tetapi juga ada riwayat digigit anjing.

“Tapi sampai sekarang belum diketahui anjing yang menggigitnya itu terpapar rabies atau tidak,” ungkapnya.

Terhadap Ori Mi warga Kempo yang menjadi korban gigitan anjing peliharaannya dan sudah meninggal 10 Januari 2019 lalu, Hj Iris Juwita mengaku, tidak mendapatkan kabarnya. Namun ia memiliki riwayat beberapa kali dirawat di Puskesmas Kempo terhadap sakit yang dideritanya.

Kini jajaran Polindes, Puskesmas, dan RSUD di Kabupaten Dompu disiapkan untuk melayani pasien korban gigitan anjing dengan suntikan vaksin VAR. Hal itu seperti yang dilakukan di Puskesmas Dompu Kota yang menyuntik korban gigitan anjing asal Doro Ngao Kelurahan Kandai 1. Diantara korban adalah Yani, yang digigit oleh anjing peliharaannya sendiri. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Iris Juita Kastianti, Skm., MMkes membantah korban meninggal dunia akibat gigitan ajing liar, Sabtu (19/1) Pukul 3.00 dini hari kemarin terinveksi virus rabies.

Korban atas nama Iksan (17) warga Desa Soro Kecamatan Kempo harus meregang nyawa karena memiliki riwayat penyakit stroke dan kencing manis, sesuai diagnosa yang dikeluarkan tim medis rumah sakit.

“Itu meninggal karena diagnosanya stroke bukan karena digigit anjing,” tegasnya menjawab wartawan usai menggelar sosialisasi penanganan gigitan anjing liar di RSUD Dompu, Sabtu (19/1).

Diakui, korban memang meninggal tak lama setelah menjalani perawatan tim medis akibat gigitan anjing liar, namun setelah dilakukan uji laboratorium ternyata pemicu kematiannya yang paling dominan ialah penyakit stroke dan kencing manis yang sudah lama deritanya. “Jadi itu bukan korban gigitan anjing tapi korban penyakit lain,” jelasnya.

Kasus gigitan anjing liar di Dompu sejak Oktober-Januari

2019 ini terbilang tinggi, yakni 70 kasus dengan satu korban meninggal dunia akibat positif terinfeksi rabies. Karenanya, lanjut Iris Juita Kastianti, beberapa hari terakhir pihaknya bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menggencarkan sosialisasi penanganan pasca gigitan anjing liar.

Bagi siapapun yang mengalami insiden gigitan anjing maupun jenis binatang lain seperti kucing dan moyet minimal harus melakukan beberapa hal, diantaranya mencuci bekas gigitan dengan air yang mengalir selama 15 menit menggunakan sabun. Pencucian harus dengan memakai alas tangan dari plastik dan sejenisnya hingga liur beracun yang menempel larut pada luka. Setelah upaya tersebut baru kemudian korban dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat perawatan medis.

“Kalau dekat dengan puskesmas atau rumah sakit ndak ada masalah langsung dibawa berobat, tapi ketika jauh harus dicuci bersih sampai air liur anjing itu baru baru dibawa, karena bekas gigitan tersebut sangat cepat menyerang bagian otak, itu bahanya jika tidak cepat diberaihkan,” pungkasnya. (jun)

Dugaan Langgar Netralitas, Bawaslu Periksa Oknum Kepsek Bima (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima telah memanggil dan memeriksa oknum Kepsek inisial N, yang diduga melakukan kampanye Caleg DPRD Kabupaten Bima di akun sosial pribadinya.

“Sudah kami melakukan klarifikasi awal terhadap yang bersangkuytan,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Abdurahman SH kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Dikatakannya, proses klarifikasi yang dilakukan pihaknya tersebut bukan atas dasar laporan dari masyarakat. Namun menindaklanjuti temuan di media sosial yang sempat viral.

“Dalam persoalan ini kami masih membutuhkan saksi lain, sebagai dasar pembuktian karena sampai saat ini belum ada saksi saski yang hadir untuk memberikan keterangan,” katanya.

Meski demikian, dari hasil pemeriksaan tersebut akan tetap dibahas oleh pihaknya bersama dengan tim Sentra Gakumdu.

Untuk menentukan keterpenuhan unsur-unsurnya. “Tetap kita bahas. Apakah memenuhi usnur formil, materil serta unsur pidana kepemiluan,” katanya.

Selain diproses di Bawaslu berdasarkan hasil temuan. Dugaan tidak netralitas oknum ASN tersebut juga proses di Panswascam Madapangga, menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari

(Suara NTB/dok)

Abdurahman masyarakat setempat.

“Berdasarkan hasil koordinasi, kami dari Bawaslu menyarakan Panwascam agar dapat mengajukan saksi dalam laporoan ini karena menyangkut keterpeuhan unsur formil dan materil dalam sebuah laporan,” ujarnya.

Seperti diketahui Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) inisial N dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima, lantaran diduga mengkampanyekan Caleg di akun sosial media pribadi.

Oknum Kepsek SMP di wilayah Tambora tersebut mengkampanyekan oknum Caleg DPRD Dapil II yakni Kecamatan Madapangga dan Bolo yang diketahui anak sulung Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. (uki)

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Bima

Senator Robiatul Harap Masyarakat Sukseskan Pemilu 2019 Damai Bima (Suara NTB) – Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Provinsi NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Kantor Desa Sondo, Kec. Monta, Kab. Bima, Provinsi NTB, Minggu (20/1/2019).

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut diselenggarakan dalam rangka menjalankan salah satu amanah Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pasal 5 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “Nilai-nilai kebangsaan kita ditetapkan dalam Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

Ika. Keempat Pilar ini harus dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan pemahaman tentang kebangsaan dan kenegaraan, yang jika dipahami tidak sesuai dalam Empat Pilar tersebut, kelak bisa saja menimbulkan konflik sosial,” tutur Senator Robiatul sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut.

Camat Monta, Mukhtar S.H dan Kapolsek Monta, IPTU Edi Prayetno turut hadir sebagai Narasumber tambahan.

Adapun peserta kegiatan tersebut berjumlah 150 orang yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kecamatan Monta, serta masyarakat setempat.

Pada sesi tanya jawab, seorang peserta bernama Furkan Ardidianto, S.Pd. selaku Koordinator Pendamping Lokal Desa (PLD) se-

Kecamatan Monta, Kab. Bima menanyakan terkait persoalan saat ini, yakni maraknya konflik sosial di lingkungan masyarakat akibat perbedaan pilihan di antara masyarakat menjelang Pemilu 2019 mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Senator Robiatul pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

“Meskipun kita berbeda-beda pilihan dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang, kita harus saling menghormati dan menghargai pilihan masing-masing.

Jangan sampai kita berseteru, misalnya hanya karena berbeda pilihan Calon Presiden,” imbau Senator Robiatul di depan peserta kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. “Mari, kita sukseskan Pemilu 2019 dengan menjaga perdamaian bangsa Indonesia. Tentu kita semua pun berharap

bahwa Pemilu 2019 nantinya dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 2 bah-

wa pelaksanaan Pemilu harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” harap Senator Robiatul Adawiyah. (r/*)

(Suara NTB/Ist)

EMPAT PILAR - Suasana Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Provinsi NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. di Kantor Desa Sondo, Kec. Monta, Kab. Bima, Provinsi NTB, Minggu (20/1/2019).

SUARA NTB

Senin, 21 Januari 2019

Halaman 8

Omprongan Tembakau Gunakan Bahan Bakar Alternatif Lokal Terbarukan Praya (Suara NTB) Sejumlah bahan bakar alternatif lokal terbarukan diperkenalkan PT. Sadhana Arif Nusa sebagai bahan bakar alternatif untuk kep-

erluan omprongan tembakau pada musim tanam tembakau tahun 2019 ini. Penggunaan bahan bakar alternatif tersebut diharapkan bisa meminimalisir dampak

kerusakan lingkungan, akibat penggunaan kayu bakar oleh petani tembakau saat melakukan omprongan tembakau.

Penggunaan bahan bakar alternatif lokal terbarukan tersebut diluncurkan Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM., di kawasan Training Farm PT. Sadhana Arif Nusa, Desa Puyung Lombok Tengah (Loteng), Minggu (20/ 1). “Penggunaan bahan bakar alternatif lokal terbarukan ini, kita harapkan bisa mendukung upaya antisipasi kerusakan lingkungan oleh

pemerintah. Akibat penggunaan bahan bakar kayu hutan yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan hutan,” sebutnya.

Bahan bakar alternatif lokal terbarukan tersebut berupa kayu. Tapi bukan tanaman kayu hutan. Seperti pohon turi, akasia serta pohon minyak kayu putih. Pohonpohon tersebut bisa jadi bahan bakar alternatif karena bisa tumbuh dan besar dalam waktu yang relatif singkat serta bisa ditanam di lahan yang tidak sulit.

“Pohon turi dan akasia

misalnya, hanya butuh waktu tiga tahun bahkan kurang pohonnya sudah bisa digunakan sebagai bahan bakar. Adapun untuk pohon minyak kayu putih daya tumbuhnya juga cepat, sehingga daunnya bisa segera diolahmenjadi minyak kayu putih untuk kemudian bisa dijadikan bahan bakar omprongan tembakau.

Dikatakannya, penggunaan bahan bakar alternatif lokal terbarukan tersebut penting untuk bisa menjamin keberlangsungkn produksi tembakau Lombok

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Asisten III Setda NTB, Hj. Hartina, menyerahkan bibit pohon turi serta bibit tembakau emas saat launching penggunaan bahan bakar alternatif lokal terbarukan untuk omprongan tembakau di Desa Puyung Loteng, Minggu (20/1). dan NTB pada umumnya.

Mengingat, posisi NTB di pertembakauan nasional cukup strategis. Di mana 60 persen kebutuhan tembakau dalam negeri, khususnya tembakau virginia itu berasal dari NTB. Artinya, kalau kemudian produksi tembakau NTB terganggu, maka itu juga bisa mengganggu produksi tembakau nasional. Akibatnya, akan banyak tembakau luar negeri yang masuk untuk memenuhi kebutuhan tembakau nasional. (kir)

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HILANG HLNG STNK R2 DR 2594 CU NOKA/NOSIN:MH1JFZ111HK654997/JFZIE-1514507 AN.PT MITRA BISNIS MADANI HILANG DSKTR JALAN JURUSAN SERUNI, KEC.SELONG LOMBOK TIMUR HLG STNK R2 DR 2655 CU, NOKA/NOSIN:MH1JBK116HK412094/JBK1E1408298 AN.PT.MITRA BISNIS MADANI HILANG DSKTR JALAN JURUSAN SERUNI, KEC.SELONG,LOMBOKTIMUR HLG STNK R2 DR 2139 CU NOKA/NOSIN:MH1JM3110HK066771/JM31G1070385 AN.SITI KHOIRIYAH HILANG DSKTR JALAN LALU MESIR BABAKAN

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Senin, 21 Januari 2019

SUARA NTB

Halaman 9

Senin, 21 Januari 2019

SUARA NTB

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Senin, 21 Januari 2019

Smart City, Satu Model Gotong Royong Milenial bagi 60 Tahun Sumbawa mart City, terasa agak asing dan cukup membingungkan jika mendengar istilah tersebut. Menterjemahkan smart city sebagai sebuah konsep pelayanan public secara utuh mungkin akan sangat membutuhkan ruang diskusi yang cukup panjang.

Apalagi tatkala Kabupaten Sumbawa mencoba menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia, ada rasa bahwa ini sebuah kemustahilan dicapai jika dibandingkan dengan Kota Bandung, Makassar, Surabaya, Tangerang atau paling dekatnya adalah Kota Mataram yang memiliki sumber daya yang pantas sebagai Smart City.

Namun demikian ketika pada akhir 2018, Kabupaten Sumbawa terpilih dan diapresiasi menjadi daerah yang berhasil ditunjuk menjadi bagian Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia, maka sedikit demi sedikit pemahaman tentang smart city semakin terpolarisasi.

Untuk sementara seperti diceritakan diatas, Smart City senyatanya sudah sejak lama diaplikasikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Karena hakekatnya smart city merupakan sebuah transformasi system pelayanan public di era teknologi infor-

Oleh : Rachman Ansori, MSE Sekdis Kominfotik Kabupaten Sumbawa masi yang semakin pesat.

Kota Pintar dalam pemahaman pemaknaan secara sederhana, adalah konsep agar pemerintahan mampu memberikan system layanan public yang mencerdaskan warganya. Warga Kota atau warga sebuah Kabupaten/Kota menjadi Cerdas dalam mengelola, memperoleh dan memanfaatkan informasi layanan public yang disediakan oleh pemerintah yang terhubung dengan berbagai sektor kehidupan secara tepat dan cepat.

Inilah yang kemudian melahirkan pemikiran penulis bahwa Smart City merupakan salah satu model gotong royong di era milenial yang sangat tergantung pada teknologi informasi. Peran 3 unsur utama yang menjadi keberlangsungan Smart City yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk berelaburasi sangat dibutuhkan bagi Smart City.

KBBI telah menuntun pada pengertian gotong royong adalah bekerja sama atau bersinergi. Inilah kunci sebuah daerah atau sebuah kota menjadi pintar apabila pemerintah mampu menampilkan karakter pelayanan public

TPTGR akan Libatkan Jaksa Tagih Kerugian Daerah Dari Hal. 1 Hanya saja catatan penyelesaiannya mencapai 68 persen.

Inspektur juga akan melakukan beberapa langkah penyelesaian, termasuk dengan agenda siding majelis TPTGR. Pada sidang berikutnya diperkirakan ada dua hal yang diputuskan. Pertama terkait rencana pelibatan JPN dan rencana untuk memutuskan mana yang tidak dapat ditagih dengan alasan kuat dan mana yang wajib ditagih.

“Nanti diputuskan di sidang, mana yang harus dikembalikan, mana yang boleh tidak dikembalikan. Asal didukung oleh data pendukung. Untuk sidang, kita siapkan Februari atau paling lambat Maret (2019),” jelasnya.

Ia juga akan tetap berkoordinasi dengan BPKAD sebagai instansi yang menjadi pusat TPTGR sebelumnya. Secara objektif akan dilihat angka penyelesaian yang sudah masuk ke sekretariat TPTGR. Ia memastikan, tugasnya adalah menuntaskan sisa temuan Rp 17 miliar, akumulasi temuan BPK maupun Inspektorat. Namun akan dipilah temuan yang tidak dapat diselesaikan dengan alasan sah.

“Kalau di situ ditetapkan BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah, itu direkomendasikan (dihapus). Sedangkan temuan Inspektorat yang tahun 2001 sampai 2010, sepertinya memang banyak potensi untuk dihapus,’’ ungkapnya.

Alasannya, banyak yang dilakukan penagihan, tapi tim kehilangan jejak. Ada yang

sudah pindah dan tak terlacak, ada juga yang sudah meninggal dunia. Seperti pihak ketiga atau rekanan yang masuk dalam temuan, juga tak dapat ditagih karena banyak yang sudah pindah alamat. Tapi dengan kekuatan baru TPTGR di Inspektorat, penagihan itu akan digencarkan kembali.

Sebelum kewenangan Sekretariat TPTGR diserahkan ke Inspektorat, Kepala Sekretariat TPTGR H. Azhar sebelumnya membeberkan sisa temuan Inspektorat dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Nilai setoran mencapai Rp 64.423.443.

Dua, terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada OPD, disebut dengan Tuntutan Perbedaharaan (TP). Nilai setoran mencapai Rp 126.553.673.

Setoran untuk TP sesuai temuan BPK, hanya dari dua instansi. Yakni Setwan NTB menyetor Rp24 juta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan setoran terbanyak mencapai Rp102,4 juta.

Untuk TGR sisanya masih mencapai Rp 2.446.681.938 dan untuk TP sisanya mencapai Rp 4.490.747.478. Jadi, tersisa akumulasi kerugian daerah yang belum disetor mencapai Rp 6.937.429.000.

Soal angka temuan yang besar mengendap di sejumlah instansi, Ibnu Salim percaya dengan komitmen kepala OPD dengan ditanda tanganinya Surat Pertanggungjawaban Mutal (SPM). (ars)

Pasang Alat Deteksi Tsunami Dari Hal. 1 Dengan adanya pemasangan alat deteksi tsunami, maka masyarakat dan pengunjung yang berada di daerahdaerah pariwisata mendapatkan peringatan dini ketika akan terjadi tsunami. Dengan adanya alat deteksi tsunami, ketika ada kejadian bisa meminimalisir korban jiwa. ‘’Daerah-daerah pariwisata ini bisa mendapatkan sistem peringatan dini tsunami. Sehingga tidak sampai ada korban. Kalau ada kejadian, tidak ada korban atau korban sedikit,’’ katanya.

BNPB juga mengusulkan agar ada Fakultas Geologi atau Ilmu Kebumian di Universitas Mataram. NTB sebagai daerah yang rawan gempa dapat menjadi masukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) mem-

buka Fakultas Geologi.

NTB tergolong rawan bencana. Ironisnya, alat deteksi berupa sirine satu satunya hanya di Ampenan, Kota Mataram. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram sebelumnya mendorong pemerintah daerah di NTB untuk memperbanyak sirene yang disebut Tsunami Early Warning System (TEWS).

Saat ini alat deteksi di Ampenan terus dilakukan perawatan. Setiap hari dilakukan uji suara, agar ketika dibutuhkan, dipastikan dapat berfungsi dengan baik. NTB saat ini panjang pantainya mencapai 2.333 kilometer. Terbentang dari Ampenan Kota Mataram hingga Kecamatan Sape Kabupaten Bima di Pulau Sumbawa. (nas)

Baru Diinventarisir Dari Hal. 1 Ir. Muhammad Husni, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (19/1).

Ia berharap dalam APBD Perubahan dapat dialokasikan anggaran untuk pemberdayaan para penambang emas ilegal yang telah diinventarisir. Setelah melakukan pendataan, sektor apa yang menjadi pilihan beralih para penambang, pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD terkait. ‘’Sekarang belum penutupan (tambang Prabu). Nanti ketika masyarakat sudah punya mata pencaharian yang dialihkan (ditutup). Jangan sampai

dihentikan, bingung masyarakat,’’ katanya.

Jangan sampai kata Husni penutupan tambang ilegal sebelum masyarakat beralih ke sektor lainnya menimbulkan persoalan baru. ‘’Kita pastikan dulu dia bekerja di sektor yang dialihkan,’’ imbuhnya.

Dari sekian lokasi tambang emas ilegal di NTB, Husni mengatakan baru di Gunung Prabu yang mulai ditertibkan. Untuk memutus aktivitas penambangan ilegal ini, OPD lainnya seperti Dinas Perdagangan melakukan penertiban penggunaan merkuri dan sianida. (nas)

yang dipahami secara cepat dan tepat oleh masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah secara menyeluruh dan simultan.

Untuk itu Masterplan Smart City Kabupaten Sumbawa 2018-2023 telah menuntun kepada sasaran yang terukur guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa melalui pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi.

Maka sasaran Smart City Kabupaten Sumbawa yang bernafaskan “SUMBAWA BERSAHABAT” berdasarkan pilar smart city yaitu Pertama, adalah Smart Governance memiliki sasaaran untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Kemudian yang Kedua, adalah Smart Branding memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah Kabupaten Sumbawa dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Ketiga, adalah Smart Economy memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahandi era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society.

Sedangkan yang Keempat, adalah Smart Living dengan sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Kelima, adalah Smart Society yang memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komuni-

katif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi.

Dan Keenam, adalah Smart Environment memiliki sasaran untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Bersih, Elok, Aman dan Rapi.

Untuk itulah, smart city nantinya akan mendrive smart people, smart government, smart village, smart education, dan lainnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa membangun cita-cita haruslah memulai dari sebuah keyakinan. Gotong royong akan lebih memberi makna bagi Smart City untuk lebih dipahami dan dijalankan dengan tepat oleh para pelakunya. Kerjasama, sinergi antar penyelenggara pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha akan mampu memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat.

Aplikasi, teknologi informasi hanyalah sebuah alat agar pelayanan public berlangsung cepat dan mudah bagi masyarakat. Aplikasi bukan segala-galanya bagi Smart City, namun membangun brain pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan aparatur dan pemberdayaan dunia usaha adalah lebih utama dilakukan sambil terus melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Launching Smart City Kabupaten Sumbawa oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia hanyalah sebuah proses penasbihan Kabupaten Sumbawa untuk lebih akseleratif dan aplikatif menghadirkan pemerintahan yang berada ditengah-tengah masyarakatnya, melayani raknyatnya dengan cepat, mudah dan spenuh hati disamping masih adanya seabrek hambatan maupun tantangan untuk mentrasformasi smart city yang dilaksanakan dimasa lalu dengan pola manual kearah digital.

Akhirnya, Smart City dipersembahkan sebagai kado kecil pada hari jadi ke60 Kabupaten Sumbawa tanggal 22 Januari 2019 sebagai model gotong royong di era milenial guna mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat.

Halaman 11

Geliat Hebat dan Bermartabat Mulai Terasa Dari Hal. 1 Kini juga tengah dipersiapkan lahan untuk penambahan panjang run way agar bisa didarati pesawat yang lebih besar. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berikhtiar mewujudkan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong yang didamba-dambakan terutama oleh masyarakat di wilayah timur Sumbawa. Pelabuhan ini direncanakan memiliki kapasitas lebih besar dari Pelabuhan Badas, yang saat ini merupakan satu-satunya pelabuhan bongkar muat di Sumbawa.

Begitu juga dengan infrastruktur jalan, rasio jalan mantap terus meningkat setiap tahunnya. Dan akan terus diupayakan sampai 2018, kondisi jalan mantap di Kabupaten Sumbawa mencapai 632,07 km (66,43%) dari total 951,51 km panjang jalan kabupaten. Meski diakui belum mampu memenuhi target RPJMD, akibat keterbatasan anggaran. Tetapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang representatif bagi masyarakat akan terus diupayakan. Termasuk jalan dan jembatan di wilayah-wilayah terpencil.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan bendungan Beringin Sila juga dimulai bulan ini. Bendungan Sila sudah lama didambakan masyarakat. Berkat kerjasama pemerintah pusat dan daerah yang didukung oleh masyarakat, akhirnya terealisasi pembangunannya tahu ini.

Bidang kesehatan, pemerintah daerah terus melanjutkan program revitalisasi puskesmas sehingga semakin banyak puskesmas yang terakreditasi. Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah sejak lama diinisasi, juga segera terealisasi. Lahannya telah siap di wilayah Sering, Kecamatan Unter Iwes. Diperkirakan pada bulan Februari nanti akan dilakukan tender, sehingga pada bulan Maret 2019, pembangunan RSUD yang lebih layak dan representatif sudah dapat dilaksanakan.

Dalam bidang pendidikan, Pemkab juga terus berikhtiar maksimal mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Meningkatkan

Lamban, Penyerapan Dana Pembangunan Huntap Dari Hal. 1 agar dana yang sudah ditransfer begitu besar dapat segera digunakan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rumah warga yang rusak ringan, sedang dan berat.

Ia menyebutkan, total kebutuhan dana untuk pembangunan Huntap korban gempa sebesar Rp5,6 triliun. Dari jumlah kebutuhan sebesar itu baru dicairkan pusat sebesar Rp3,5 triliun. Artinya, masih ada dana pembangunan Huntap sebesar Rp2,1 triliun yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. ‘’Namun segera akan diusulkan lagi yang sisanya, supaya segera kita proses. Usulan yang sudah masuk akan kita proses. Dan sampaikan ke Kementerian Keuangan,’’ jelasnya.

Untuk mempercepat penyerapan dana pembangunan Huntap, masyarakat diharapkan tak fokus pada satu tipe rumah tahan gempa yang dibangun. Tetapi sekarang sudah banyak tipe rumah tahan gempa yang dapat dipilih dan dibangun masyarakat.

Untuk itu, perlu percepatan dalam pembentukan Pokmas.

Kepala daerah perlu melibatkan para camat hingga kepala desa untuk mempercepat pembentukan Pokmas. ‘’Bukan kita serahkan saja pada fasilitator. Kerjasama ini bisa mempercepat,’’ katanya.

Dengan target pembangunan Huntap selesai tiga

bulan ke depan, maka perlu dibuat langkah-langkah terobosan. Para bupati/walikota perlu menggelar rapat rutin untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah di lapangan. ‘’Karena kalau kita biarkan yang anggota-anggota saja barangkali saya tak yakin bisa terlaksana,’’ ujarnya.

Harmensyah mengingatkan dana pembangunan Huntap berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. DSP dapat digunakan apabila masa transisi darurat ke masa pemulihan masih berlaku atau sampai Maret mendatang.

Adanya Pemda kabupaten/ kota yang pesimis pembangunan Huntap tidak bisa selesai selama tiga bulan ke depan. Maka perlu langkahlangkah terobosan.’’Makanya ada terobosan-terobosan, keseriusan bagaimana melaksanakan rehab rekon,’’ katanya.

Untuk itulah, rehabilitasi rumah rusak ringan dan sedang diserahkan ke provinsi.

Untuk perbaikan rumah rusak sedang ringan, Pemda optimis akan tuntas sesuai target dengan menambah fasilitator atau pendamping masyarakat. ‘’Untuk rusak sedang dan ringan ini bisa dipercepat. Tinggal rusak berat,’’ tandasnya.

Data BPBD NTB, sampai 16 Januari 2019, total rumah yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu sebanyak 216.519 unit. Dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit

dan rusak ringan 108.306 unit.

BNPB telah mentransfer dana bantuan sebesar Rp3,5 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, BPBD kabupaten/ kota terdampak bencana telah mentransfer ke masyarakat sebesar Rp3,4 triliun lebih.

Masih ada sisa dana di BPBD kabupaten/kota sebesar Rp110 miliar lebih.

Terdapat di Kota Mataram Rp26 miliar lebih, Lombok Barat Rp5,5 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp3,3 miliar lebih dan Sumbawa Rp75,1 miliar lebih.

Ia menyebutkan jumlah penerima dana bantuan saat ini sebanyak 156.474 KK. Dengan rincian, rusak berat 50.718 KK, rusak sedang 25.377 KK dan rusak ringan 80.379 KK. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MTmenyebutkan sudah 220 unit huntap terbangun dan siap huni. Sementara huntap dalam proses pembangunan sebanyak 3.925 unit. Dengan rincian Risha 1.891 unit, Rika 715 unit, Riko 1.222 unit, lainnya 40 unit dan pembangunan secara individu 57 unit.

Untuk pembangunan rumah rusak berat, kata Rum, Kementerian PUPR juga menambah fasilitator. Dari 800 fasilitator yang ada sebelumnya, ditambah lagi sebanyak 751 fasilitator. Penambahan fasilitator khusus mendampingi masyarakat membangun rumah yang rusak berat ini bertujuan mempercepat pembangunan Huntap. (nas)

kualitas sarana dan prasarana, termasuk meningkatkan mutu pembelajaran, kualifikasi dan kompetensi para guru. Berbagai program kemitraan dengan lembaga-lembaga yang concern di bidang pendidikan terus dijalin. Tak heran jika para guru dan siswasiswa seringkali mengukir prestasi gemilang baik di tingkat regional maupun nasional.

Berikutnya, sektor ekonomi program revitalisasi pasar untuk menghadirkan pasar rakyat yang lebih representatif sebagai sentra pengembangan ekonomi kerakyatan terus dilanjutkan. Sebut saja Pasar Brang Bara, Pasar Langam, Pasar Labuhan Sumbawa dan Pasar Utan yang pada 2017 lalu telah dirampungkan pembangunannya. Pada 2019 ini, revitalisasi Pasar Seketeng secara keseluruhan dengan total anggaran mencapai Rp 58 miliar. Proses pembebasan lahan yang berlangsung saat ini akan dituntaskan dalam triwulan pertama 2019 ini.

Untuk pengembangan ekonomi kerakyatan juga telah mendirikan 101 BUMDes yang diharapkan merangsang geliat perekonomian masyarakat desa. Melalui BUMDes pula, disalurkan Kredit Sahabat (Krabat) tanpa bunga kepada para petani miskin sebagai upaya pemerintah daerah untuk melindungi petani yang mengalami kesulitan permodalan dari jeratan rentenir.

Sektor pertanian, produksi padi kita terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga daerah kita tetap dapat menopang ketahanan pangan secara nasional. Jagung juga menjadi komoditas unggulan yang terus dikembangkan. Bahkan telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Agribisnis Jagung Integrasi Sapi (Gema JIPI). Sebagai salah satu program untuk mengintensifkan produksi jagung dan juga ternak sapi.

Selain itu, desa-desa sudah mampu menunjukkan daya saing dan kemandiriannya.

Desa-desa yang tadinya tertinggal, kini dapat melenggang dengan percaya diri menjelma menjadi desa berkembang bahkan desa mandiri. Sebut saja Desa Mamak, Kecamatan Lopok yang berhasil meraih Juara 1 tingkat Provinsi NTB tahun 2017 dalam hal pengelolaan keuangan desa. Kemudian 2018, giliran Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara yang berhasil meraih juara 1 tingkat Provinsi NTB. Selain itu, beberapa desa juga cukup optimal memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan desa wisata seperti wisata ka-

mpung pelangi Desa Ai Mual Kecamatan Lantung, agrowisata Desa Lantung, Kecamatan Lantung, ekowisata Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh, wisata mangrove Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, wisata lima langkah Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir yang saat ini tengah viral di media sosial. ‘’Berbagai capaian tersebut, tentu saja merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Kami tidak segan-segan memberikan apresiasi dan reward terhadap kerja nyata dan kerja cerdas para aparatur pemerintah. Terhadap realisasi penerimaan PBB – P2 misalnya, kami memberikan hadiah umroh bagi para camat, kepala desa dan bendahara kecamatan penerima PBB-P2 yang berkinerja baik,’’ terang Husni.

Tak lupa pula, pemerintah pusat dan provinsi, lembagalembaga sosial dan seluruh komponen masyarakat, bersinergi dan terlibat aktif dalam penanganan pascagempa khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berlangsung hingga saat ini. ‘’Mudah-mudahan momentum peringatan HUT dapat memberikan spirit bangkit untuk menata kembali kehidupan, merajut hari esok dengan penuh optimisme,’’ harap bupati.

Beragam kegiatan digelar dalam menyemarakkan HUT Sumbawa. Salah satunya Lomba LIDTEK 2018 dan Top 10 eNTeBeNovik 2018. Lomba Pokdarwis Kreatif, Lomba Sekolah Hijau dan lainnya.

Untuk pemenang LIDTEK 2018, Juara Kategori Pemula, Bintang Lestari, Sukma Ayu, Qolbi Assyifa Mulq, asal MTsN 1 Sumbawa. Juara Kategori Menengah, Nur Aziza Ilmi, Eka Sukma Lestari, Novier Ramadhani asal MAN 1 Sumbawa.

Juara Kategori Lanjutan, Slamet Raharjo, Muh. Akasah Hafizh, Siti Siah asal Desa Uma Beringin. Sedangkan Pemenang Top 10 eNTeBeNovik 2018, Jhaihan Farah Nabila asal instansi Diskoperindag Kabupaten Sumbawa dan Universitas Teknologi Sumbawa, dengan judul inovasi o-Samawa youth Community Startrup.

Kemudian Sujarwo, S.Pt., M.Ap asal instansi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan judul inovasi Aplikasi Perijinan Pengeluaran Ternak Keluar Daerah “Si Jinak”. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Bagian Perekonomian dengan judul inovasi, Sistem Peringatan Dini Inflasi Sumbawa (Si Andini). (arn/*)

Kejaksaan Kaji Dugaan Kebocoran Anggaran PT.GNE Dari Hal. 1 ‘’Kalau memang sudah ditangani APIP, ya biarkan mereka jalan dulu. Saya juga belum terlalu jauh dalami informasinya,’’ kata Kajati.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. I Komang Suartana, SH.,SIK dalam penjelasan singkatnya, akan berkoordinasi dengan pihak Ditreskrimsus untuk memastikan apakah terbuka peluang kasus PT.GNE ini diusut oleh Polda NTB. Koordinasikan ke APH Ada kesepakatan tertulis antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan APIP, difasilitasi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kesempakan mengacu pada pasal 365 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dan Instruksi Presiden Nomor 1

tahun 2016. Bahwa setiap temuan atau laporan masyarakat yang berpotensi pidana, harus dikoordinasikan.

Itu juga yang menjadi dasar Inspektorat Provinsi NTB saat ini konsen melakukan klarifikasi, sebelum membuka kemungkinan dugaan kebocoran anggaran PT.GNE ini diserahkan ke APH, baik Kejaksaan atau Kepolisian. ‘’Sementara kami lakukan klarifikasi awal dahulu. Kumpulkan data dan informasi, termasuk permintaan keterangan,” kata Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH,M.Si akhir pekan kemarin.

Setelah tahap awal ini, pihaknya melalui Irbansus akan berkoordinasi dengan APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk menjelaskan soal hasil temuannya. Jika kesimpulannya ditemukan mensrea yang berdampak pada timbulnya kerugian daerah, maka akan diserahkan ke APH. ‘’Kalau ada kerugian negaranya, ditambah ada mensrea, maka menjadi domain APH,’’ pungkasnya. (ars)

Layanan dan Transaksi Keuangan Nasabah Cukup Lewat Ponsel Dari Hal. 1 Kerjasama Bank NTB Syariah dengan Telkomsel ini dalam rangka lebih mendekatkan layanan keuangan dengan teknologi yang lebih praktis dan kekinian kepada masyarakat Bumi Gora khususnya. Mengakselerasi perkembangan zaman. Bank NTB Syariah berupaya memberikan layanan terintegrasi, cukup dengan genggaman.

Dua hal yang ditekankan dalam kerjasama ini. Pemanfaatan Tcash Telkomsel sebagai wallet (fasilitas layanan keuangan tanpa bank/uang elektronik) dan fasilitas M2M (Machine to Machine). Tcash kata Kukuh merupakan wallet terbesar di Indonesia saat ini. Nasabah Bank NTB Syariah yang menggunakan Tcash akan semakin dimudahkan. ‘’Sebelumnya, ketika ingin menggunakan Tcash, pengguna harus mengisi saldo dulu.

Dengan kerjasama link account ini, maka nasabah tak perlu lagi top up. Silakan bertransaksi saja, nanti transaksinya akan terhubung langsung ke rekening,’’ jelas Kukuh.

Setiap nasabah melakukan transaksi, secara otomatis dana yang ada di rekening nasabah akan terdebet otomatis. Sistem transaksi non tunai inilah yang akan terus dikembangkan. Bank NTB Syaraiah juga sedang melakukan pendekatan dengan seluruh toko-toko yang ada di NTB untuk membuka rekening di bank daerahnya.

Dengan demikian, transaksi non tunai dengan Tcahs ini akan lebih massif. Masyarakat perlahan dibiasakan melakukan transaksi tanpa uang tunai, tanpa membawa dompet, atau kartu pembayaran. Hanya dengan ponsel, seluruh transaksi dalam dilakukan dengan QR Code (jenis barcode). ‘’Kami melihat, masyarakat

dan bank daerah ini sesungguhnya memiliki keunggulan.

Keunggulan itulah kita terus kembangkan,’’ jelas Kukuh.

Lalu dengan M2M, kerjasama dengan Telkomsel ini sebagai upaya bank melakukan efisiensi biaya operasional.

Selama ini, Bank NTB Syariah bekerjasama dengan Visat untuk menghubungkan seluruh perangkatnya, terutama ATM dengan jaringan satelit.

Saat ini ketergantungan dengan Visat diminimalisir. Seluruh ATM Bank NTB Syariah, di titik manapun akan beroperasi maksimal dengan bantuan sinyal Telkomsel. ‘’Sebelumnya, untuk mengoperasikan ATM harus terhubung dengan titik yang tepat ke satelit. Goyang sedikit, koneksi putus. Sekarang sudah tidak lagi. Sinyal sudah jangkauannya lebih luas dan menyeluruh. Tinggal dikoneksikan,’’ ujarnya.

Kerjasama dengan Visat,

besaran biayanya telah dipatok. Ada atau tidaknya transaksi di satu mesin ATM. Dengan M2M yang menghubungkan sistem di Telkomsel ke sistem Bank NTB Syariah, beban biaya akan dihitung sesuai dengan jumlah transaksi. Inilah yang membuatnya juga lebih unggul karena mampu menekan biaya operasional hingga 30 persen. ‘’Kita bisa saving coz sampai 30 persen. Uji coba telah kita dilakukan sampai kami pastikan untuk diterapkan dan kerjasama dengan Telkomsel,’’ demikian Kukuh.

Sementara itu, Ericson Sibagariang juga menegaskan, kerjasama dengan Bank NTB Syariah dalam dua hal yang utama. Seperti yang dipaparkan Kukuh Raharjo bahwa Telkomsel turut memberikan solusi bisnis kepada bank daerah ini berupa koneksi ATM yang sebelumnya dengan konvesional bertransfor-

masi ke warless. Sehingga dipastikan akan berdampak langsung terhadap efisinsi biaya operasional bank. ‘’Lebih simple dan murah.

Kapan dan dimanapun sekarang Bank NTB Syariah berencana menempatkan mesin ATM, dalam waktu yang bersamaan sudah bisa langsung on. Ndak perlu nunggu ditarik dulu linknya. Ada unitnya, ada ATMnya, tinggal di informasikan untuk diaktifkan, jalan,’’ kata Ericson.

Sementara untuk Tcash sebagai bagian dari financial technologi (fintech) tanpa bertransaksi menggunakan uang kartal. Cukup dengan aplikasi, dengan barcode, pembayaran nasabah Bank NTB dapat dilakukan. ‘’Tcash ini sudah mulai live.

Kerjasama dengan Bank NTB Syariah ini sesegara mungkin diimplementasikan. Telkomsel sudah siap support,’’ demikian Ericson.(bul/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 21 Januari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Sumbawa Ke-60 dalam Gambar PEMKAB bersama masyarakat Sumbawa menggelar beragam kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kabu-

Gubernur dan Bupati menyusuri sungai sepanjang dalam Kota Sumbawa dalam gotong royong serentak se Kabupaten Sumbawa dan kampanye zero waste

paten Sumbawa ke- 60 tahun 2019. Diantaranya, Kemah Bakti Konservasi kerjasama dengan KPH Empang Pelampang, Pramuka dan lainnya.

Penanaman pohon di Desa Ongko Kecamatan Empang.

Kemudian gotong royong serentak 60 menit se Kabupaten Sumbawa. Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah bersama Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril , B.Sc dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Adullah dan pejabat lainnya bersama masyarakat turun membersihkan sungai yang membelah Kota Sumbawa sekaligus kampanye zero waste.

Ada pula kegiatan program Husni Mo Mendengar yang dipusatkan di kecamatan loka-

si persemayaman Pataka.

Yakni, di Kecamatan Utan, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Ropang dan Kecamatan Labangka. Khitanan massal serentak di semua Puskesmas se Kabupaten Sumbawa dan donor darah. Ekspo UMKM dan produk unggulan serta Bazar dan pasar murah di Lapangan Pahlawan. Selanjutnya jalan santai bersama Sahabat Husni Mo dari Kantor Bupati Sumbawa ke Lapangan Pahlawan. Operasi katarak gratis, kegiatan Tenun Sumbaw On Street dan berbagai kegiatan lomba. Kemudian Tabligh Akbar bersama KH. Ahmad Muwafiq (Gus Muwafiq) Senin 21 Januari 2019, malam harinya di Masjid Nurul Huda. (*)

Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di Desa Ongko, Kecamamatan Empang dalam Kemah Bhakti Konservasi

Husni Mo mendengar di Kecamatan Utan

Bupati melihat proses khitanan massal

Wabup mengunjungi salah satu peserta khitanan massal

Bupati memberikan arahan kepada warga di sela-sela gotong royong bersih bantaran sungai

Bupati dan Sekda Sumbawa berdialog dalam program Husni Mo mendengar di Kecamatan Ropang

Tampak Bupati dan Hj. Amin Rahmani jalan santai bersama Sahabat Husni Mo

Kerjasama RSMA dengan Harian Suara NTB

RSMA Terus Berbenah Berikan Pelayanan Optimal Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir (RSMA) terus berbenah mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Selain sarana prasarana, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga terus dioptimalkan. Apalagi dengan adanya alat bantu diagnosis canggih atau Computed Tomography Scan (CT-Scan) dan gedung hemodialisa (ruangan cuci darah). Di bawah kendali direktur baru, inovasi-inovasi akan dimunculkan serta berupaya bekerja secara profesional untuk meningkatkan pelayanan.

Keberadaan RSMA, dihajatkan untuk menjadi rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa. Hal ini membutuhkan kerja keras dan kesungguhan dari jajaran rumah sakit setempat. Namun hajat besar itu sedikit demi sedikit mulai tergambar. Karena belum lama ini, RSMA sudah mendapatkan sertifikat akreditasi utama bintang 4. Bahkan di tahun 2019 ini, di bawah pimpinan direktur baru, pihak rumah sakit akan terus berikhtiar melengkapi sarana prasarana pendukung yang belum berjalan. ‘’Jadi sesuai dengan harapan Pak Gubernur, nantinya kita harus benarbenar berbenah. Kalau beliau menyampaikan itu, bekerjalah secara profesional dan kita harus memunculkan inovasi-inovasi yang sifatnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Direktur RSMA, dr. Arindra Kurniawan, kepada Suara NTB belum lama ini.

Diakuinya, untuk standar pelay-

anan, RSMA sudah mendapatkan akreditasi utama bintang 4. Penilaiannya dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi terbaru. Di mana untuk rumah sakit pemerintah, baru RSMA yang mendapatkan penilaian dengan edisi terbaru tersebut. ‘’Dari akreditasi KARS itu, yang terbaru adalah edisi 1. Dan di rumah sakit pemerintah, baru kita yang mendapatkan itu. Kalau yang lain masih versi lama, kami versi baru.

Harapannya juga akan menjadi contoh dari rumah sakit-rumah sakit provinsi khususnya di NTB. Kemarin sudah ada permintaan untuk study banding ke sini dari beberapa rumah sakit pemerintah,” ujar direktur yang belum lama ini dilantik.

Di tahun 2019 ini banyak hal yang akan dioptimalkan, seperti keberadaan gedung hemodialisa (ruang cuci darah) yang belum berfungsi. Saat ini gedungnya sudah tersedia, namun belum didukung dengan peralatan. Sehingga pihaknya akan berupaya mempercepat peralatan didatangkan.

Sehingga fungsi dari hemodialisa ini dapat dioptimalkan. Mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dilatih dan sudah siap, seperti tenaga spesialis, dokter umum dan perawat.

Kemudian keberadaan dari alat CT-Scan juga akan dioptimalkan dengan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM). Di mana rencananya pekan depan pihaknya akan kedatangan dokter spesialis saraf. ‘’Rencananya minggu depan

kita kedatangan spesialis saraf.

Karena kalau tidak ada spesialis saraf, fungsi CT-Scan ini juga akan sedikit berkurang. Karena umpanya orang struk harus CT-Scan. Dokter spesialisa saraf inilah yang akan kita optimalkan,’’ terangnya.

Sarana prasarana pendukung lainnya yang belum berjalan juga akan dioptimalkan tahun ini. Seperti ruang jenazah yang belum maksimal. Saat ini di ruangan yang ada, belum bisa menyimpanjenazahteralulama.Harapannyatahuniniruangantersebutbisa dipergunakan dengan optimal.

Tentunya didukung dengan peralatan di dalamnya. Kemudian untuk laundry saat ini pihaknya belum memiliki ruangan khusus. Nantinya akan dibangun ruangan khusus untuk isolasinya. Ruangan poli-poli juga akan ditambah, karena dokter spesialis dan pelayanan bertambah.

Begitupula ruangan untuk pelayanan jiwa akan dibangun ruangan khusus. Karena selama ini masih bergabung dengan pelayanan kelas kelas perawatan. Di mana pasienpasien sering dirujuk ke Mataram.

Pihaknya juga akan mengkonsep untuk pelayanan narkoba dan HIV AIDS. Terhadap pelayanannya juga akan di tempatkan di ruangan khusus. Upaya ini dilakukan, supaya semuanya bisa terlayani dengan baik. Dengan demikian, maka hajat menjadi rumah sakit rujukan bisa dijalankan. ‘’Memang amanahnya kan menjadi rujukan Pulau Sumbawa. Makanya selain SDM, pelayanan juga akan ditingkatkan,’’ pungkasnya. (ind/arn/*)

Direktur RSMA bersama tim dokter di ruang medik RSMA.