Edisi 21 Nopember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 21 NOVEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 209 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kepala OJK NTB : Konversi Bank NTB Sudah ”On The Track”

Farid Faletehan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh konversi Bank NTB dari konvensional ke syariah. Proses konversi sudah mulai dilaksanakan sejak 2016 lalu dan rencananya Bank NTB syariah benar-benar akan terwujud pada Agustus 2018. Otoritas menilai seluruh proses konversi sudah on the track (sesuai ketetuan).

Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan pada sosialisasi perubahan kegiatan usaha Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah

pada Rabu (15/11) di Ballroom Islamic Center. Dari awal Farid bercerita pengalaman ketika dinas di Jawa Barat.

Ceritanya tentang dua orang non muslim yang notabene adalah pengusaha berencana ingin membeli salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah. Sekaligus dua orang dimaksud ingin menjadi komisaris dan komisaris utamanya.

Menjadi penasaran ketika dua pemodal non muslim tersebut sangat berminat berinvestasi di keuangan syariah.

Farid Faletehan kemudian menggali penasarannya melalui uji kepatutan dan kelaya-

kan (fit and proper test) kepada keduanya.

Diketahui bahwa pemodal ini kepincut dengan sistem keuangan syariah lantaran usahanya berkembang dan sukses sejak lama karena berlandaskan pola-pola syariah.

Pengalaman tersebut kata Farid menggambarkan betapa syariah adalah sistem yang dterima oleh siapapun, umat agama manapun. Kondisi saat ini keuangan syariah terbesar di dunia ada di Malaysia, dengan nasabah terbesarnya non muslim. Bahkan di Eropa, Inggris bertekad ingin menjadi pusat keuangan syariah di dunia.

Sementara perkembangannya, OJK melihat potensi keuangan syariah di dunia, Indonesia, bahkan di NTB cukup tinggi. Secara nasional, perkembangannya dari September 2016 sampai September 2017, aset perbankan syariah tumbuh 19,7 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK atau tabungan dan deposito) tumbuh 20,89 persen, pembiayaan pertumbuhannya meningkat sampai 36 persen.

Sementara di Provinsi NTB, keuangan syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari nasional. Asset tumbuh 36,79 pers-

en pada periode yang sama dengan nasional, pembiayaan juga tumbuh 40 persen dan DPK tumbuh 23 persen.

“Itu merupakan pertumbuhan yang luar biasa. Perbankan atau keuangan syariah sangat menjanjikan,” kata Farid.

Khusus untuk Financing Deposit Ratio (FDR) mencapai 180 persen. Ini menunjukkan cukup besar dana-dana dari luar yang mendukung pembiayaan di NTB. Itu menandakan bahwa potensi pembiayaan syariah juga cukup tinggi.

Untuk konversi Bank NTB menjadi syariah penuh, Farid menegaskan OJK sangat kon-

sen mengawal prosesnya.

Hal yang utama menurutnya adalah Good Coorporate Government (GCG) yang ternyata dari laporan yang disampaikan bank, pemegang saham juga mengutamakan hal itu.

Berarti mind set antara pemegang saham dengan otoritas sudah sama. Semua ketentuan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, OJK juga terus memantau prosesnya dengan beberapa kali memanggil Direksi Bank NTB. sejauh ini dinilai sudah cukup bagus progresnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Banjir Bandang Lotim

367 Rumah Rusak, 2.280 Jiwa Terdampak Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 367 rumah rusak dan 643 KK atau 2.280 jiwa terkena dampak banjir bandang yang menerjang empat kecamatan di Lombok Timur (Lotim) pada Sabtu (18/11) lalu. Hujan berintensitas tinggi diduga menjadi penyebab dua buah embung di bagian bawah dari Bendungan Pandanduri meluap sehingga menimbulkan banjir bandang.

TO K O H Puji Kemajuan NTB PANGLIMA TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memuji kemajuan NTB. Pembangunan berjalan pesat, kemanan terpelihara. Situasi ini menurutnya tidak lepas dari soliditas TNI - Polri.

Hal itu disampaikan Panglima TNI saat memberi pengarahan di aula Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus NTB di Lombok Tengah, Senin (20/11).

D a l a m kunjungan kerjanya ini, Panglima melihat pesatnya penerbangan di Lombok International Airport (LIA). ‘’Penerbangan padat, salah satu indikator kemajuan NTB saya lihat,’’ jelasnya.

Dari segi keamanan dan kondusivitas daerah, NTB menurutnya relatif lebih aman. Dua hal ini menurut jenderal TNI bintang empat ini, tidak lepas dari soliditas TNI dan Polri. ‘’Kalau tidak ada soliditas TNI dan Polri, semua kemajuan dan keamanan ini tentunya sulit diraih,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 15 Gatot Nurmantyo

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam rilis yang diterima Suara NTB, Minggu (19/11) malam mengatakan, banjir bandang tersebut juga menyebabkan dua orang meninggal dunia. Dua korban meninggal dunia adalah Wasila Cantika (9) akibat tertimpa bangunan roboh dan Rozi Gozali (16) akibat hanyut terbawa banjir. Kedua korban meninggal telah ditemukan oleh petugas SAR. Sementara itu, 367 rumah warga yang rusak akibat banjir bandang itu terdiri dari rusak berat sebanyak 125 unit, rusak sedang 223 unit dan rusak ringan 19 unit. Selain itu, ada 14 jembatan dan satu masjid yang rusak. “Banjir juga menyebabkan 643 KK atau lebih dari 2.280 jiwa terdampak langsung dari banjir bandang,” jelasnya.

Banjir melanda empat kecamatan di Lotim meliputi Kecamatan Keruak, Kecamatan

Jerowaru, Kecamatan Sakra dan Kecamatan Sakra Barat.

Daerah yang paling parah mengalami banjir adalah Kecamatan Keruak yang meliputi 10 desa yaitu Desa Setungkep Lingsar, Selebung Ketangge, Ketapang Raya, Ketangge Jeraeng, Batu Putik, Sepit, Senyiur, Mendana Raya, Batu Rampes, dan Bintang Oros.

Dampak banjir bandang di Desa Sepit Kecamatan Keruak mengakibatkan 15 rumah rusak berat, 65 rumah rusak sedang, 15 rumah rusak ringan, dan 4 jembatan rusak. Sedangkan di Desa Senyiur, banjir bandang merusak 47 rumah rusak berat, 25 rumah rusak sedang, dan 2 jembatan rusak. ‘’Area yang terdampak banjir bandang cukup luas dan menyebar. Luapan air dan lumpur menggenangi akses jalan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/yon)

TERDAMPAK BANJIR - Warga terdampak banjir menunggu bantuan kemarin.

Bupati Kunjungi Keluarga Korban

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R

Pangkas Belanja Rutin SEKRETARIS Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP menyatakan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 sudah rampung. TAPD dan Banggar DPRD NTB memangkas atau melakukan rasionalisasi terhadap belanja rutin sebesar Rp 50 miliar dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ‘’Rencananya hari-hari ini diteken KUA PPAS antara eksekutif dan legislatif. Sebenarnya pembahasan KUA PPAS itu sudah rampung,’’ terang Ridwan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/11) siang kemarin usai menghadap Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, TAPD dan Banggar melakukan penyesuaian-penyesuaian karena adanya dana transfer yang kurang diterima Pemprov pada tahun 2018 mendatang. Gubernur menekankan bahwa APBD 2018 tidak boleh defisit.

Bersambung ke hal 15 H. Ridwan Syah

(Suara NTB/rus)

KUNJUNGI KORBAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan mengunjungi rumah keluarga korban meninggal dunia di Desa Pandanwangi Kecamatan Jerowaru, Senin kemarin.

BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bi Daclan (Ali BD) langsung mengunjungi keluarga korban yang meninggal dunia diduga akibat terseret arus banjir. Secara pribadi, Bupati pun langsung menyerahkan bantuan dan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban.

Bupati Ali BD sempat jalan kaki menembus hujan menuju rumah korban. Meski jauh dan menerobos hujan Ali BD memilih berjalan kaki.

Lotim kata bupati, sesuai identifikasi Badan Nasional Penanggulangnn Bencana (BNPB) merupakan daerah rawan bencana. Bermacam bentuk bencana, termasuk banjir.

Banjir yang menerjang Keruak, Bersambung ke hal 15

Rinjani Geopark Dunia, Tambora Lolos Jadi Geopark Nasional Mataram (Suara NTB) – Secara de facto, Rinjani sudah menjadi geopark dunia. Kepastian itu setelah Rinjani ditunjuk sebagai tuan rumah simposium Asia Pacific Geoparks Network (APGN) pada 2018 mendatang. Sementara itu, Gunung Tambora juga akan ditetapkan menjadi geopark nasional pada 24 November 2017.

“Secara resmi kita belum menerima suratnya. Tetapi

secara de facto dengan ditunjuknya Rinjani sebagai tuan rumah simposium APGN, itu sesungguhnya adalah pengakuan bahwa Rinjani sudah siap, sudah menjadi geopark dunia,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda NTB), Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/11) kemarin.

Bersambung ke hal 15

BRI Cabang Selong Peduli Bencana Banjir Lotim Musibah banjir bandang yang menerjang empat kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyisakan trauma mendalam.

Kondisi ini memerlukan uluran tangan segera dari pemerintah dan pihakpihak yang peduli.

(Suara NTB/dok)

TIDAK ketinggalan, BRI Cabang Selong kembali hadir di tengah-tengah warga yang terkena musibah. Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 25 juta langsung diserahkan dalam bentuk sembako dan bantuan lainnya yang sangat dibutuhkan korban banjir.

Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI, H. Dandy Wardana mengatakan, pemberian bantuan sembako kepada korban ini merupakan wujud kepedulian BRI. Setiap terjadi bencana, BRI berusaha hadir untuk meringankan beban korban.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN BANTUAN - AMBM saat menyerahkan bantuan ke warga korban banjir bandang Senin kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

Halaman 2

MUSIM hujan yang mulai melanda sejak beberapa waktu ini membuat kelurahan di kota Mataram mulai bersiap.

Seperti yang dikatakan oleh lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri R, bahwa di musim hujan kali ini daerahnya mengantisipasi datangnya musim hujan dengan melakukan beberapa persiapan. “Salah satunya dengan memberitahukan kepada masyarakat melalui kepala lingkungan untuk tetap waspada,” terangnya saat ditemui di Lisdiyanto Tri R ruangannya, Senin (20/11).

Yanto menjelaskan cuaca ekstrem terutama di akhir tahun seperti ini, membuat pihaknya terus berkoordinasi dengan kepala lingkungan untuk selalu waspada. “Memang di sini belum pernah banjir, hanya tergenang saja jika hujan deras,” terangnya. Tetapi meskipun begitu masyarakat tetap harus waspada karena debit air yang mengalir di saluran cukup deras. “Untungnya di sini saluran yang mengalir di lingkungan tidak ada yang tersumbat,” jelasnya.

Tetapi meskipun hanya tergenang, genangan air sampai menggenangi kantor kelurahan. “Apalagi kalau hujannya besar, kantor juga ikut tergenang meski tidak sampai masuk kantor,” kata Yanto. Ia menambahkan jika sebelumnya ada rencana pemerintah untuk melebarkan jalan Caturwarga, otomatis nantinya berpengaruh terhadap saluran air ang mungkin nantinya juga akan ikut diperlebar.

“Dulu katanya jalan ini mau dilebarkan di akhir tahun ini, tetapi belum ada kelanjutanya sampai sekarang,” kata Yanto. Padahal, tingkat kemacetan di jalan Caturwarga terutama jika selesai hujan dan jalan tergenang sangat parah. “Semoga saja di tahun depan, wacana pelebaran jalan jadi,” tukasnya. Selain saluran air, yang menjadi perhatian juga adalah pemangkasan pohonpohon tua yang banyak berada di jalan Caturwarga dan jalan Pramuka agar tidak tumbang saat angin kencang.

“Kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemangkasan ranting agar nanti tidak jatuh dan mengganggu pengguna jalan,” ujar Yanto. Ia mengatakan di tahun sebelumnya ada beberapa pohon yang tumbang akibat hujan. “Di tahun ini belum ada dan semoga tidak ada, makanya kami tetap menyuruh warga untuk tetap waspada,” tambahnya. (uul)

(Suara NTB/cem)

JEMBATAN GANTUNG - Jembatan gantung di Kelurahan Karang Baru dibangun oleh Pemkot Mataram dengan harapan akan menjadi salah satu ikon wisata. Namun saat ini, jembatan dimaksud tidak dimanfaatkan maksimal. Dua pelajar sedang melintas di atas jembatan gantung yang dibangun tahun 2012 itu, Senin (20/11).

Pemkot Antisipasi Cuaca Ekstrem Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menggelar apel siaga bencana, Senin (20/11). Apel yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah ini sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem dan bencana menjelang akhir tahun.

Lakukan Pendekatan Persuasif KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini menilai rencana Pemkot Mataram sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, agar pasar swasta, Pade Angen ditutup, terlambat. Pasalnya, dari awal Pemkot Mataram sudah mengetahui bahwa pasar yang berlokasi tak jauh dari Pasar Mandalika ini, tidak memiliki izin. ‘’Mungkin kita menganggap ini hal yang biasa. Apalagi ini sudah berlangsung lama. Padahal kan H.M. Zaini ada aturan yang mengatur tentang itu. Dan kita baru sadar sekarang kalau ada aturan seperti itu dan ini tidak memenuhi persyaratan,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (20/ 11). Memang, lanjut Zaini, banyak hal yang berkaitan dengan pasar dan PKL perlu mendapat perhatian khusus dari Pemkot Mataram. ‘’Seperti penertiban PKL. Kan sudah lama mereka berjualan baru kita berencana menertibkan mereka. Biasanya setelah ada komplain dari masyarakat atau ada masalah yang timbul, baru kita bergerak. Kebiasaan kita memang seperti itu,’’ sesalnya. Ketua Fraksi Demokrat ini tidak menyangkal kalau lambannya Pemkot Mataram bersikap terhadap suatu masalah terkesan sudah menjadi tradisi.

Zaini mengatakan, jangan sampai ada kesan rencana penutupan Pasar Pade Angen ini, mendadak. ‘’Jangan sampai orang berpikir karena persaingan lantas mau ditutup,’’ katanya. Apalagi pengakuan sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Pade Angen lebih nyaman dan lebih ramai pembeli. Dia menduga, kenyamanan yang dirasakan para pedagang yang berjualan di Pasar Pade Angen tidak terlepas dari cara pengelolaan yang profesional.

Untuk rencana penutupan Pasar Pade Angen, mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini menyarankan agar Pemkot Mataram melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu kepada pengelola Pasar Pade Angen. Apalagi penutupan pasar jelas menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi para pedagang sudah sejak lama berjualan di sana. ‘’Ini harus menjadi bahan pemikiran bersama,’’ ucapnya.

Zaini mengakui rencana penutupan pasar swasta tersebut bagai buah simalakama. Di satu sisi, keberadaan pasar itu memang belum mengantongi izin. Namun di sisi lain, jika dilakukan penutupan, jelas akan berdampak pada nasib pedagang yang berjualan di sana. Untuk itu, ia menyarankan para pihak untuk duduk bersama mencari solusi yang tidak merugikan para pihak. (fit)

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/uul)

Antisipasi Banjir

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, pasukan terkait diminta melakukan persiapan - persiapan untuk mengantisipasi menghadapi bencana yang terjadi di Mataram. Karena biasanya bulan Desember April, cuaca sudah mulai menunjukkan tanda - tanda ekstrem seperti yang setiap tahun dialami.

“Mulai hari ini saya minta petugas, OPD terkait dan camat dan lurah mengambil bagian mengawasi memonitor perkembangan wilayah terutama di beberapa titik lokasi yang menjadi peta lokasi rawan terjadi bencana di Kota Mataram,” kata Walikota dikonfirmasi usai apel siaga bencana.

Dikatakan, sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan dan beberapa aliran sungai sering terdampak bencana, meskipun bukan kategori bencana besar. Oleh karena itu, kondisi ini mendesak untuk selalu diantisipasi siap siaga kemungkinan terjadi.

“Saya meminta punya tim terpadu penanganan bencana untuk memulai persiapan.

Dari rencana - rencana aksi atau operasional di Kota Mataram, terutama di titik lokasi terdampak,” tegasnya.

Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, Dinas Pemadam Kebakaran dan OPD lainnya, bertugas membagi

(Suara NTB/cem)

SIAGA BENCANA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat memimpin apel siaga bencana di Halaman Kantor Walikota Mataram, Senin (20/11). diri. Pemkot akan menyiapkan rencana operasional mendukung pengamanan dan pengawasan bencana.

“Pasukan dibagi habis dan setiap hari harus turun mengawasi, memonitor perkembangan di lapangan,” perintahnya. Disamping itu, Dinas Lingkungan Hidup diminta menuntaskan dan mengangkut sampah secara maksimal. Demikian pula, instansi teknis lainnya.

Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriyadi mengaku, personelnya tetap siaga 24 jam memantau kondisi cuaca di Kota Mataram. Beberapa titik dinilai rawan di sepanjang aliran Sungai Ancar Kelurahan Kekalik. Loka-

DP3A Bentuk Forum Anak di 10 Kelurahan

Proyek di Mataram Tak Boleh Terlambat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, pengadaan barang dan jasa tahun 2017, terutama paket fisik tidak boleh ada keterlambatan. Sebab, program yang dicanangkan oleh pemerintah itu harus segera dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kita terus dorong itu. Dan, saya tidak ingin ada keterlambatan, bisa segera dimanfaatkan,” kata Walikota, Senin (20/11).

Walikota mengatakan, pihaknya sudah mengajukan nota keuangan ke legislatif pekan kemarin. Selain itu, realisasi fisik dan keuangan jadi bagian yang sudah disampaikan. Tentunya, ia akan melakukan evaluasi terhadap capaian - capaian fisik di 2018.

Rencana pemutusan kontrak dua rekanan yang mengerjakan Puskesmas Selaparang dan jembatan Dasan Agung, akibat defiasi tinggi, Walikota belum menerima laporan dari stafnya. Tetapi masih ada waktu untuk mengejar keterlambatan tersebut. “Belum saya terima laporan soal itu,” jawabnya.

Menurut pandangan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska, S.Pt., PUPR dan Dikes harus mengambil tindakan tegas terkait keterlambatan pengerjaan proyek tersebut. Dan ini harus jadi pembelajaran kedepannya bagi dua OPD tersebut, agar melihat dan meninjau kembali rekanan yang ingin mengerjakan proyek. “Jangan sampai ini terlambat lagi, karena ini persoalannya nyawa. Seharusnya tegas, jangan sampai terulang kembali,” kata Wiska.

Kata dia, bila dalam catatan sebelumnya, dua rekanan ini bermasalah tetapi kembali mengerjakan proyek, tentu ini jadi catatan bagi Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram. Menurut Wiska, ini patut curigai ada apa di balik penunjukan pemenang tender.

Berbeda halnya, jika rekanan dimenangkan kembali clear dari persoalan sebelumnya. Dewan akan mendukung sepenuhnya langkah tersebut. “Berkali - kali patut dicurigai. Dewan tentu akan membuatkan rekomendasi. Jangan main main ini uang rakyat,” katanya mengingatkan. (cem)

si itu tiga tahun berturut - turut diterjang banjir akibat luapan sungai.

Sedangkan, daerah langganan banjir lainnya, seperti Batu Ringgit, Pagutan Timur dan titik lainnya tidak mengkhawatirkan. “Batu Ringgit tidak ada masalah. Di sana sudah dinormalisasi oleh PU,” jawabnya.

Bentuk kesiapsiagaan, BPBD menerjunkan 20 personel rutin memantau perkembangan dan situasi di lapangan. Dedi mengimbau, cuaca ekstrem seperti saat ini, masyarakat diminta berhatihati ke luar rumah. “Kalau tidak ada keperluan mendesak lebih baik jangan ke luar rumah,” pungkasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENGUKUHAN FORUM - Kepala DP3A Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana berfoto bersama dengan salah satu perwakilan forum anak kelurahan usai pengukuhan forum anak di salah satu hotel di Mataram, Senin (20/11).

Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram membentuk forum anak di 10 kelurahan di Kecamatan Ampenan. Pembentukan forum tersebut sebagai tindaklanjut pengembangan serta komitmen Pemkot mendukung komitmen Kota Mataram menuju Kota Layak Anak (KLA) 2018.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, Senin (20/11) menjelaskan, pembentukan forum anak di 10 kelurahan sebagai tindaklanjut pengembangan Kota Layak Anak (KLA) bagi masyarakat. Anak harus turut berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan mulai tahap perencanaan musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) kelurahan.

Ditambahkan, kebijakan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan diatur dalam Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang kebjakan partisipasi anak. “Makanya kita membentuk forum anak di kelurahan. Nanti mereka bisa berpartisipasi dalam MPBM kelurahan. Apa mau mereka di sana,” kata Dewi.

Di samping itu, ia mensosialisaikan ke kelurahan tentang KLA. Sebagian kelurahan maupun masyarakat be-

lum memahami konsep KLA tersebut, sehingga disampaikan klaster - klaster yang harus dipenuhi masyarakat.

Selain itu lanjut Dewi, ia menyampaikan, pentingnya UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 21. Di mana, pemda memiliki kewajiban melakukan perlindungan anak. “Sempat juga kita sosialisasikan klaster pemenuhan hak anak.

Ternyata banyak juga yang belum tahu,” ujarnya.

Dewi menambahkan, secara bertahap forum anak akan dibentuk di seluruh kelurahan di Kota Maram. Yang diharapkan, mereka berani menyuarakan aspirasi mereka pada forum - forum resmi.

Selain itu, forum anak harus menjadi terdepan menjadi pelopor dan pelapor.

Katanya, pelopor dimaksud, anak - anak terdepan melaporkan dan mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini,pencerahan tidak merokok. Sedangkan pelapor, anak berperan aktif bila menemukan rekan seusianya tidak memiliki akta kelahiran, drop out di sekolah dan persoalan sosial lainnya. “Pelapor bukan konotasi negatif,” imbuhnya.

Dewi menyadari pelapor membutuhkan keberanian. Walaupun demikian, informasi sekecil apapun memiliki dampak bagi korban maupun masyarakat secara luas. (cem/*)

Pejabat Pemkot Mataram Jalani Tes Urine Matam (Suara NTB) Sebanyak 91 pejabat di lingkup Pemkot Mataram, menjalani tes urine, Senin (20/ 11). Pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram, merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negaran dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 50 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan instansi pemerintah.

Kepala BNN Mataram, Nur Rahmat menyebutkan, dilaksanakannya tes urine kepada seluruh aparatur negara termasuk calon aparatur sipil negara di lingkungan masing - masing instansi melalu koordinasi Badan Narkotika Nasional, BNNP atau BNNK. “Kami menindaklanjuti sesuai permintaan Pak Wakil,” kata Nur Rahmat.

Ditambahkan, ada 91 pejabat eselon II, III dan IV yang dites urine. Meskipun hasil tes urine bisa diperoleh hasilnya, tapi Nur Rachmat menyerahkan sepenuhnya hasil tersebut ke Wakil Walikota Mataram. “Kalau hasilnya langsung tanya ke Pak Wakil. Karena, beliau yang meminta,” ujarnya.

Menurutnya, langkah

Pemkot Mataram menindaklanjuti surat edaran tersebut sangat baik. Artinya, ibukota provinsi NTB ini, lebih dini melakukan upaya pencegahan supaya ASN tidak coba - coba melanggar tindak pelanggaran narkoba. “ Upaya dini adalah langkah terbaik. Selain itu, ada sosialisasi dan lingkup satgas,” ujarnya.

Senada dengan Kepala BNN, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, pemeriksaan narkoba merupakan instruksi Kemenpan RB melaksanakan pengetesan urine narkoba bagi pejabat publik secara berkala. Pemkot Mataram merespon itu dan menerapkan ke seluruh pimpinan OPD termasuk camat dan lurah.

“Karena anggarannya ini cukup lumayan. Kita bertahap dulu,” kata Mohan.

Mohan juga enggan menyebutkan hasil tes urine tersebut. Tetapi, ia menegaskan sebagai pejabat publik bila ditemukan positif akan dikenakan sanksi. Tentu sanksi ini tidak serta merta dilakukan tindakan hukum. Dilihat tingkat pelanggarannya.

Kalau pemakai ada peluang rehabilitasi. Sebaliknya, kalau pengedar tentu persoalan pidana. Sementara, sanksi administrasi bisa penurunan pangkat, tidak diberikan jabatan dan lain sebagainya. (cem)

Enam Pejabat Jalani Tes Assessment Mataram (Suara NTB) Enam pejabat yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) lingkup Pemkot Mataram, menjalani tes assessment, Senin (20/11). Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram, Ahmad Mujahidin menjelaskan, assessment oleh tim asesor tersebut untuk melihat potensi, kompetensi dan karakter pribadi calon pejabat.

Tim assesor memiliki beberapa metode yang digunakan. Yaitu, tes psikometri, dinamika kelompok kemampuan manajerial dan pendalaman. “Yang berkaitan dengan potensi apakah bisa berkembang atau tidak. Nanti itu yang dilihat oleh assesor,” kata Muja.

Dikatakan, hasil assesement ini berpengaruh terhadap penilaian tim panitia seleksi (Pansel), karena bobot penilaiannya 40 persen. Muja menambahkan, setelah assesement baru Pansel rapat menggabungkan mulai seleksi ad-

ministrasi, penilaian makalah, presentasi, hasil wawancara personal dan assessment dan plus rekam jejak. “Insya Allah, besok (hari ini,red) Pansel akan rapat pleno,” ujarnya.

Terkait rekam jejak keenam pejabat. Sekretariat Pansel telah bersurat ke Kejaksaan dan Kepolisian untuk melihat rekam jejak peserta.

Jika ada catatat nanti berimplikasi ke penilaian. Bila tidak ada respon dari kedua institusi penegak hukum tersebut, maka dianggap clear and clear.

“Belum dapat tanggapan dari kepolisian. Kalau tidak ada tanggapan tetap dianggp clear,” kata Muja.

Sekretaris BKPSDM, Taufik Priyono menambahkan, setelah proses assessment akan ada evaluasi kinerja selama lima hari. Evaluasi ini berkaitan dengan progres pencapaian selama mereka menjabat pada posisinya saat ini. Sementara untuk kepastian pengisian dua jabatan itu, kemungkinan kata dia, dilaksanakan pada bulan Desember. (cem)

(Suara NTB/cem)

JAWAB PERTANYAAN - Keenam peserta seleksi JPTP lingkup Kota Mataram, Senin (20/11) sedang serius menjawab pertanyaan dibagikan oleh tim assesor.

SUARA NTB

Selasa, 21 November 2017

Halaman 3

Peringatan Harlah KSB Ke-14

Bupati Ucapkan Terima Kasih kepada Masyarakat dan Seluruh Stakeholder GELARAN upacara peringatan hari lahir (Harlah) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke-14, Senin (20/11) kemarin, berlangsung khidmat dan meriah.

Bertempat di lapangan gedung Graha Fitrah kantor bupati, upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM selaku inspektur upacara.

Pada peringatan Harlah kali ini, “tradisi” Bupati HW. Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin mengundang pejabat pusat dapat berlanjut. Hadir dalam jajaran tamu undangan dari pusat di antaranya Wakil Ketua DPR RI H. Fahri Hamzah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Basuki Hadimuljono, Dirjen SDA Kementerian PUPR Imam Santoso, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung. Dijajaran pejabat daerah hadir sejumlah pejabat perwakilan Pemprov NTB, anggota FORKOPIMDA, pimpinan dan anggota DPRD KSB, kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) setempat.

Serta sejumlah tamu kehormatan dan sesepuh pendiri KSB seperti bupati dan wakil bupati pertama KSB, Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, SH., MM., dan Drs. H. Mala Rahman serta, mantan Wakil Gubernur NTB Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes, mantan Sekda pertama KSB Drs. H. Djamaluddin Malik dan beberapa tokoh lainnya.

Jalannya kegiatan upacara Harlah sendiri dibuka dengan kirab bendera pataka KSB. Keharuan terasa dengan hadirnya barisan etalase suku-suku yang ada di KSB mengiringi kirab pataka. Para hadirin dibuat kagum terutama para pejabat pusat yang mengakui KSB merupakan gambaran nusantara “kecil” di provinsi NTB. Bupati KSB selaku inspektur upacara dalam amanatnya, secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh stakeholder pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Terutama

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahkan plakat komitmen Kementerian PUPR kepada Bupati KSB dan disaksikan Wakil Bupati sebagai bentuk komitmen menuntaskan proyek pusat di daerah. dalam upaya mendukung berbagai program pembangunan di KSB baik yang sudah atau sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan pada tahuntahun mendatang. “Saya bersama wakil bupati tidak hentihentinya memanjatkan rasa syukur atas pencapaian pembangunan daerah saat ini. Serta berterima kasih banyak kepada masyarakat dan pemerintah dari pusat hingga daerah,” katanya.

Menurut bupati, capaian pembangunan yang telah diraih KSB saat ini akan terus dipacu dan ditingkatkan.

Karena itu sejak awal kepemimpinannya sejumlah inovasi dalam rangka merealisasikan visi misi daerah dan salah satu fokusnya yakni memastikan pemenuhan hak-

hak dasar masyarakat dengan cara menghadirkan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) sebagai solusinya. “Semangat gotong royong sebagai landasan membangun kita saat ini yang alhamdulillah kita telah bisa meretas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kita,” timpalnya.

Dalam pelaksanaan agenda PDPGR, bupati secara khsusus mengapresiasi masyarakat dan elemen yang terlibat di dalamnya. Seperti pihak TNI dan kepolisian yang selama ini terlibat aktif melalui anggota Babinsa dan Khamtibmas melakukan pendampingan dan pembinaan di tengah masyarakat pada setia program PDPGR yang dilaksanakan pemerintah. “Semua program PDPGR terlaksana

dengan baik karena kita menerapkan semangat gotong royong di dalamnya dengan cara ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh (IJS),” serunya.

Selanjutnya bupati menyatakan, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi secara nyata turut mendukung keberhasilan pembangunan di KSB saat ini.

Mulai dari infrastruktur, program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan ke depan dapat terus berlanjut agar upaya Pemda KSB dalam memenuhi seluruh aspek kebutuhan masyarakatnya dapat tercapai secara cepat. “Alhamdulillah, pak menteri PUPR sudah berkomitmen untuk menyelesaikan infrastruktur di daerah yang didanai pusat, begitu juga provinsi kita dibantu beberapa

infrastruktur berikut program pemberdayaan lainnya,” sambungnya.

Terakhir bupati berjanji, keberhasilan yang diperoleh Pemda KSB saat ini akan terus ditingkatkan. Syaratnya keterlibatan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pun harus terus lebih digiatkan karena baginya keberhasilan membangun suatu daerah harus didorong bersama dalam semangat gotong royong. “Kepada seluruh agen PDPGR dan masyarakat umum bisa terus bergandengan tangan untuk percepatan pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Andi ZA Dulung atas nama Mensor Khofifah Indarparawansa menyampaikan, Kemensos

sangat mengapresiasi komitmen Pemda KSB dalam rangka penanganan fakir miskin. Komitmen itu telah ditunjukan dengan membantu pendamping program Kemensos dengan merekrut pendamping bagi orang miskin secara mandiri yang diberi nama dengan peliuk atau agen PDPGR. “Ini inovasi luar biasa yang harus dicontoh oleh daerah lain,” cetusnya.

Ia juga mengapresiasi proses verifikasi dan validasi kemiskinan yang telah dilaksankan Pemda KSB bahkan telah melakukan deklarasi kemiskinan mulai dari desa hingga kabupaten. “Kami yakin dengan program PDGR yang melibatkan semua pihak serta inovasi program Pariri dan Bariri akan dapat mempercepat peningkatan taraf hidup

masyarakat KSB,” ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menyebutkan, terhadap komitmen kementeriannya akan membantu KSB membangun sejumlah infrastruktur di daerah akan direalisasikan. Namun demikian Pemda harus turut memberikan dukungan terutama penyelesaian terhadap hal-hal yang menjadi kewenangan kabupaten di tingkat bawah. “Saya kira semua yang disampaikan pak bupati kami berusaha menuntaskannya,” sebutnya.

Terakhir Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemda KSB hari ini menunjukkan pembangunan sedang berjalan di daerah. Ia pun memuji akselerasi KSB dalam membangun yang dibuktikan dengan tercapainya pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) yang sudah tertinggi di antara 8 kabupaten di NTB. “Ini luar biasa dan harapan kita semua Pemda KSB bisa melanjutkan pembangunannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Dalam rangkaian upacara Harlah kemarin, sejumlah kesepakatan kerja sama dan penerimaan bantuan dari pusat dan provinsi serta perusahaan disaksikan langsung oleh bupati KSB. Diantaranya penandatangan kerja sama Perusda dengan perusahaan asal Brunai Darussalam untuk pengelolaan tanaman jagung di KSB, bantuan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk pelaksanaan PDPGR senilai Rp 500 juta, komitmen Pemprov NTB membangun ruas jalan dalam Kota Taliwang dan terakhir komitmen Kementerian PUPR untuk mendukung anggaran pembangunan 4 infrastruktur di KSB, yakni pembangunan bendungan Bintang Bano lengkap dengan jaringan irgasinya, revitalisasi danau rawa Lebo Taliwang, pembangunan jembatan dan jalan Labuhan Lalar - Kertasari dan terakhir program revitalisasi dan penguatan tebing sungai Brang Rea. (bug/*)

Menteri PUPR didampingi Bupati KSB berbaur dengan warga KSB mencoba sejumlah atraksi kebudayaan yang disajikan dalam parade suku-suku di KSB. Jajaran tamu undangan kehormatan di Harlah KSB Bupati KSB HW. Musyafirin bertindak sebagai inspektur upacara

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

“Selamat buat KSB yang ke-14 tahun.

Dengan banyak hal yang sudah dicapai KSB saat ini menegaskan bahwa inisiasi pemekaran (daerah) itu sangat baik”

“Dirgahayu KSB. Semoga dengan kedewasaannya yang ke-14 tahun ini dapat semakin melayani masyarakatnya dengan lebih baik ke depan”

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Andi ZA Dulung

“KSB mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan untuk kesejahteran masyarakat saat ini. Kami yakin percepatan penurunan kemiskinan di Harlah KSB ke-14 ini akan terus berlanjut ke depannya apalagi didukung dengan komitmen pemerintahnya”

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

Halaman 4

Dividen Tak Dikembalikan

PDAM KLU Dua Kali Dapat Teguran Tanjung (Suara NTB) Perusda PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini diklaim tak menyetorkan dividen ke pemegang saham. Sangkaan itu ternyata keliru, karena yang sebenarnya, sejak 2013 lalu, PDAM telah menyetorkan dividen. Hanya saja, dalam dua tahun terakhir dividen yang disetorkan tidak dikembalikan oleh pemegang saham dalam bentuk penyertaan modal investasi kepada PDAM. “Terhadap dividen yang tidak dikembalikan, PDAM sudah 2 kali mendapat tegur.

Pertama dari KAP (Konsultasn Akuntan Publik) Denpasar dan kedua dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – Wilayah NTB),” ungkap Direkrut PDAM, Raden Waliadin, Senin (20/11).

Waliadin merinci, sejak

PDAM KLU diserahterimakan oleh Lobar ke Pemda KLU, PDAM sudah 4 tahun berturut-turut menyetor dividen. Pertama tahun 2013 lalu, di mana dividen saat itu tercatat sebesar Rp 758,105 juta lebih. Berikutnya tahun 2014 sebesar Rp 1,233 miliar lebih.

Tahun 2015 dan 2016 dividen PDAM yang disetor ke Pemkab secara konsisten berada di

atas satu miliar dengan nilai masing-masing sebesar Rp 1,347 miliar lebih dan Rp 1,609 miliar lebih.

Staf Bagian Keuangan PDAM, Nurul, dan Kacab PDAM Kayangan, Firmansyah, membenarkan pernyataan direktur tersebut. Menurut mereka, keuntungan yang diperoleh PDAM dalam bentuk laba setelah pajak dihi-

tung secara komulatif antara laba usaha dan laba dalam bentuk aset. Secara keuntungan, pendapatan PDAM tidak murni berupa uang.

“Bisa saja untungnya Rp 2 miliar tetapi sisa dana di kas hanya Rp 100 juta misalnya.

Sebab keuntungan ini bisa dalam bentuk lain, seperti pipa dan sebagainya,” ujarnya.

Nurul ikut membantah tudingan bahwa PDAM selama ini diklaim tidak menyetorkan dividen kepada pemegang saham. Sebagai staf yang mengetahui betul arus kas PDAM, Nurul menyebut, total dividen yang diserahkan ke daerah selama 4 tahun ter-

akhir mendekat angka Rp 5 miliar, atau tepatnya Rp 4,97 miliar.

PDAM Lombok Utara sejatinya belum memiliki kewajiban ke daerah untuk menyetorkan laba usaha setelah pajak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 690/ 447/SJ tahun 2009 tentang Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta sambungan rumah air minum tahun 2009 s/ d 2013. Dalam SE ini dijelaskan bahwa PDAM akan memiliki kewajiban menyerahkan kewajiban hingga cakupan distribusi air bersih di masyarakat mencapai 80 persen (termasuk dari sumber lain seperti Pamsimas,

Pamdes dan sumur bor). Saat ini, jumlah cakupan pelanggan air bersih di Lombok Utara di kisaran 35 persen.

Sejak diserahterimakan dari Lobar ke Pemkab Lombok Utara, akumulasi dana penyertaan modal Pemkab yang dialokasikan pada PDAM sebesar Rp 16 miliar, termasuk angka Rp 4 miliar pada tahun 2017 ini. Dalam proses penambahan suntikan modal ke PDAM, Pemegang saham seharusnya membedakan antara dividen yang disetorkan kembali ke PDAM dengan tambahan Penyertaan Modal yang memang harus mendapat persetujuan DPRD. (ari)

(Suara NTB/ari)

Raden Waliadin

Pilkades Sokong Diklaim Tidak Sah

Ditunggu, ”Legal Opinion” Pakar Hukum

Akan Diumumkan PEMPROV NTB sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.825.000. Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 direncanakan diumumkan hari ini (Selasa, red). Pengumuman UMK ini secara serentak dilakukan di semua kabupaten/kota di NTB. Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/11), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Andika Istujaya, menjelaskan pengusulan penetapan UMK sudah diusulkan (Suara NTB/dok) ke Gubernur NTB. SebelAndika Istujaya umnya, pihaknya melakukan rapat bersama Apindo, SPSI, SPN, Bappeda dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam penentuan UMK itu, pihaknya melihat situasi, karena yang berpengaruh terhadap UMK yakni inflasi dan PDRB yang saat ini sudah ditemukan. Namun untuk menentukan besaran akan dilakukan rapat dewan pengupahan dengan melibatkan unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) maupun Apindo.

Dalam penentuan UMK yang harus lebih tinggi dari UMP, ditegaskannya bahwa yang harus dipikirkan adalah besaran UMK, karena jika besaran UMK ditentukan cukup tinggi, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu masalah baru. Terlebih Kebutuhan Hidup Layak (KHL) perorangan di Kabupaten Lotim sebesar Rp 1,9 juta. Sementara, UMK tahun ini masih Rp 1.637.377. Untuk laju inflasi yakni 3,72 persen dari September 2016 hingga 2017 serta jumlah PDRB yakni 4,99 persen.

Ditegaskannya, menaikkan UMK harus mempertimbangkan segala sesuatunya secara matang. Pihaknya juga akan melihat kemampuan dari perusahaan, hal itu penting dilakukan untuk menghindari terjadi PHK dan sejenisnya. Adapun jumlah perusahaan di Kabupaten Lotim sebanyak 1.558 yang klasifikasi besar, sedang dan kecil atau di luar UMK. Sementara untuk perusahaan yang sudah mampu memberi upah terhadap karyawannya sesuai dengan UMK yakni sebanyak 380 perusahaan. (yon)

(Suara NTB/ari)

GALANG BANTUAN - Komunitas GR 10.000 galang bantuan untuk korban banjir Lotim di Lombok Utara, Senin (20/11).

Bantu Korban Banjir Lotim, GR 10.000 Galang Bantuan Tanjung (Suara NTB) Aksi peduli sesama kembali dilakukan komunitas masyarakat Lombok Utara. Kali ini, Gerakan Rakyat 10.000, menggalang bantuan materil untuk membantu meringankan korban banjir di Lombok Timur.

Ketua Komunitas GR.10.000, Asmuni Bimbo, di sela-sela penggalangan dana saat ditemui di Kantor DPRR Lombok Utara, Senin (20/11) mengatakan, penggalangan dana ditujukan sebagai wujud aksi peduli bagi warga di Lombok Timur.

Sejak kejadian hingga hari kemarin, ia mengaku sudah berkeliling ke sejumlah SKPD, para pejabat termasuk kepada para anggota legislatif.

“Hingga Senin siang ini, sudah terkumpul dana sejumlah Rp 3,370. Semoga jumlahnya terus bertambah sampai kita setorkan kepada warga secara langsung,” kata Bimbo.

Dari dana yang telah terkumpul tersebut, Bimbo mengisyaatkan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan cepat saji, seperti roti. Alasannya, makanan cepat saji lebih dibutuhkan warga di tengah kesibukannya menata kembali perumahan dan lingkungan mereka.

Selain bantuan makanan, pihaknya juga akan menyumbangkan pakaian layak pakai untuk masyarakat. Namun demikian jumlahnya diakuinya tidak begitu banyak.

Bimbo berharap, aksi peduli yang dilakukan GR 10.000 dapat merangsang gerakan serupa dengan aksi dalam jumlah besar dan dalam volume yang lebih besar lagi. Sebab kata dia, bencana yang dialami para korban tidak pernah diduga apalagi diharapkan. Penting baginya agar setiap elemen masyarakat, bahu membahu menggalang bantuan untuk para korban.

“Bantuan pakaian akan kita serahkan langsung kepada para korban agar bantuan ini tepat sasaran. Yang jelas, nanti kita dari GR akan turun langsung,” sambungnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Wakapolda NTB Tadjuddin menyerahkan bantuan pada Sekda Lotim Rohman Farly bagi korban banjir di Lotim bagian selatan, Senin (20/11).

Pendistribusian Bantuan ke Korban Banjir Harus Adil Selong (Suara NTB) Bantuan sembako terhadap korban banjir di tiga kecamatan di Lotim, yakni Kecamatan Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru terus berdatangan. Sembako itupun ditempatkan di posko utama di Kantor Camat Keruak.

Dalam pembagiannya, Sekda Lotim H. Rohman Farly, meminta dilakukan secara adil dan merata. Menurut Sekda, bencana banjir merupakan bencana yang tidak diinginkan terjadi. Namun dengan kondisi yang cuaca yang memasuki musim penghujan, banjir susulan tidak menutup kemungkinan terjadi.

Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala potensi bencana tersebut. “Jangan sampai jpenyaluran bantuan ini tidak disalurkan secara berkeadilan dan merata terhadap para korban,”pesannya saat menemui seluruh korban banjir di kantor camat Keruak, Senin (20/11).

Ia menegaskan, pembagian bantuan sembako atau logistik tidak boleh adanya KKN, karena faktor keluarga dan lainnya, melainkan harus dibagikan secara berkeadilan, karena semua korban berhak untuk mendapat bantuan yang disalurkan baik oleh pemerintah maupun instansi/institusi terkait lainnya.

Sementara, Wakapolda

NTB, Kombes Pol. Tajuddin, yang terjun langsung ke lokasi secara langsung menyerahkan bantuan dari Kapolri berupa empat item logistik. Di antaranya beras sebanyak 3 ton, mi instan 100 dus, telur 50 ikat, sarung dan selimut 100 buah. Bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi korban banjir.

“Kita juga berharap kepada masyarakat yang rumahnya di pinggir sungai untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang kian tidak menentu,” ujarnya mengingatkan.

Adapun dari data sementara BPBD Lotim, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menyebutkan bahwa jumlah desa maupun dusun yang terdampak banjir yakni di Kecamatan Keruak, di Desa Sepit terdapat 13 rumah rusak berat di Dusun Lokon dan Kebun Jeruk, Desa Setungkep Lingsar, 2 rumah rusak ringan dan 3 rusak berat terletak di Dusun Tangar, untuk di Desa Selebung terdapat 23 rusak sedang dan 40 rusak berat di Dusun Bintang Oros.

Sementara di Desa Ketapang Raya, terdapat di Dusun Lingkar Timur, 96 rusak ringan, dan 5 rusak berat, Dusun Lingkar Utara 5 rusak berat dan di Dusun Lingkar Selatan terdapat 2 rumah yang rusak berat.

Selain itu, kerusakan juga

terjadi di Desa Senyiur, Desa Batu Putik 100 rumah rusak sedang, Desa Mendana Raya 3 rusak sedang dan Desa Ketangga Jeraeng 5 rumah rusak ringan dan 13 rusak berat. Sedangkan untuk di Kecamatan Jerowaru, terdapat di Desa Sepapan yakni di Dusun Renange 8 rumah rusak ringan dan 4 rusak berata, Dusun Gambir 12 rusak ringan dan 11 rusak berat serta Dusun Bon Jeruk 9 rumah rusak ringan.

Untuk di Desa Jerowaru, kerusakan rumah terjadi di Dusun Montong Wasi 5 rusak ringan dan 2 rusak berat dan di Dusun Orong Bukal, 19 rusak ringan, 55 rusak sedang dan 6 rusak berat. Sedangkan di Dusun Tenten Pejeruk 17 rumah rusak ringan dan 27 rusak berat. Dari bencana banjir yang melanda tiga kecamatan di wilayah selatan tersebut, selain merusak ratusan rumah dan jembatan, juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak dua orang.

Selain itu, Lalu Rusan juga mengimbau kepada masyarakat supaya melapor ke petugas apabila ada anggota keluarganya yang hilang, sehingga petugas secepatnya bisa langsung melakukan proses pencarian atau penyisiran. “Hingga saat ini kita masih terus melakukan pendataan, insya Allah besok pagi, (hari ini, red) data valid bisa kita kantongi,”ujarnya. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sudah 1 bulan (19 Oktober 19 November) Pilkades Sokong telah dilalui, namun hingga kini belum dapat diputuskan oleh Pemkab Lombok Utara.

Masyarakat lantas dibuat bingung, karena meski 4 dari 5 calon kepala desa (kades) telah melayangkan tuntutan (berita acara) Pemilihan Suara Ulang (PSU), permintaan itu belum mendapat kejelasan.

Kondisi itu lantas membuat Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sokong, kembali menggelar hearing ke DPRD Lombok Utara setelah sebelumnya mereka menggelar aksi demo ke Kantor Bupati.

Hearing masyarakat Sokong di ruang sidang DPRD KLU, dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD, H. Djekat Demung, jajaran Komisi I DPRD, Asisten I, Staf Ahli bidang Hukum, Kabag Hukum, instansi terkait, serta unsur masyarakat Sokong.

Selaku tokoh masyarakat Sokong, kembali Fajar Marta yang juga Ketua KPU Lombok Utara, menuntut adanya kejelasan dari sikap pemerintah.

Sejumlah pandangan dikemukakan Fajar, dari tata tertib pemilihan BPD selaku pengawas pilkades, keberadaan panitia pilkades, hingga hasil pilkades yang tidak diplenokan oleh BPD hingga membuat persoalan ini mengambang.

Dalam hal tata tertib BPD, ungkap Fajar, ia menunjuk keberadaan anggota BPD di mana personel di dalamnya harus ditunjuk berdasarkan Pleno BPD. Tetapi dalam hal pelaksanaannya Pilkades, unsur BPD ditunjuk langsung oleh kabupaten. Kondisi ini lantas membuat Ketua BPD Sokong, mengundurkan diri.

“Sampai saat ini, pengawas (Pilkades) tidak ada dari unsur BPD, toh juga berjalan, saya bingung. Bicara aturan, Perda 14/2016, menyatakan Panitia Desa diatur berdasarkan persentase jumlah penduduk di desa. Tetapi dari 3 Anggota Panitia yang mundur, hanya digantikan oleh 1 orang

panitia saja. Ini juga berjalan dan tidak dipantau oleh kabupaten,” paparnya.

Kebingungan di desa sambung Fajar, seolah berlanjut hingga momen ditetapkannya Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) oleh Bupati. Ia mengingat betul bahwa dalam satu Surat Sekda mengatakan, apabila Kemenag Lombok Utara mencabut surat (nomor) 013 yang dikeluarkan, maka secara otomatis calon atas nama M (Marianto) akan digugurkan.

Asisten I, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., mengklaim hasil Pilkades serentak - termasuk Sokong sedang dibahas oleh Pemkab. Khusus Sokong, pihaknya baru menerima surat BPD terakhir pada 31 Oktober 2017 perihal permohonan keputusan Pilkades Sokong mengingat pelaksanaannya tidak berdasarkan tahapan sesuai yang ada di dalam Perda/Perbup.

Kabag Hukum, Raden Eka Asmarahadi, SH., menguatkan bahwa finalisasi Pilkades Sokong akan keluar setelah Pemkab memperoleh hasil kajian dari para pakar hukum (ahli hukum, ahli tata Negara, dan ahli administrasi dan pemerintahan). “Menurut pandangan hukum saya, apabila ditetapkan kades terpilih, maka itu tidak sah,” tegasnya.

Terhadap penjelasan dari eksekutif itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, menyimpulkan dari hasil pandangan berbagai pihak, sekaligus pendapat Kabag Hukum, maka Pilkades Sokong dinyatakan tidak sah, karena di samping calon kades terpilih tidak punya ijazah, ada tahapan yang tidak dilaksanakan.

“Terhadap ketidaksahan Pilkades sesuai kajian Kabag Hukum tersebut sedang diajukan ke Pakar Hukum Unram (Prof. Galang Asmara), untuk mendapat legal opinion sesuai arahan Bupati. Kita tunggu saja, hasil kajian dan legal opinion tersebut yang akan dikeluarkan paling lambat pada Jumat (24/11) mendatang,” pungkas Ardianto. (ari)

Banjir Lotim, Petugas Pastikan Bukan karena Pandanduri Selong (Suara NTB) Banjir bandang yang menerjang empat kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipastikan bukan karena luapan Bendungan Pandanduri. Air bendungan yang tertampung di atas lahan seluas 434 hektar itu saat ini diakui dalam kondisi terisi maksimal. Akan tetapi, semuanya dalam kondisi aman dan tidak ada air dari bendungan yang mengalir, apalagi sampai dituduh menghantam rumah-rumah penduduk “Untuk sementara memang saat ini debit air yang ada di Pandanduri sudah maksimal, 29 juta meter kubik,” ungkap Petugas Pemantauan Instrumen Bendungan Pandanduri, Sahudi kepada Suara NTB, Senin (20/11) kemarin.

Ia juga mengatakan elevasi Pandanduri 281,65 dan sudah masuk kategori melimpah. Diakuinya, air bendungan yang sudah melimpah itu dibuang melalui Sungai Palung. Keputusan membuang air bendungan itu, karena pertimbangan teknis dan keamanan bendungan sendiri.

Air yang terbuang itupun tidak mengalir ke lokasi yang kena banjir, melalinkan langsung ke laut melalui Sungai Palung.

“Kita mengantisipasi terjadi

luapan dan tidak ingin timbulkan masalah di tampungan,” ungkapnnya.

Debit air yang masuk diakui saat ini cukup besar, sehingga diputuskan untuk melakukan penyeimbangan. “Out plow dan in plow harus dilihat dan dibuat berimbang. Kalau besar yang masuk, maka yang dikeluar diimbangi” ucapnya.

Musibah banjir, diakuinya membuat Bendungan Pandanduri menjadi tertuduh.

Namun, tudingan sejumlah pi-

hak tidak benar, karena tidak ada luapan air Pandanduri.

Pasalnya dari tanggal 8 November lalu pintu air sudah dibuka. Di mana, 2,5 meter kubik per detik untuk irigasi yang keluar dari terowongan.

Itupun sesuai permintaan pengamat.

Permintaan ini untuk memenuhi kebutuhan pengairan.

Namun pintu air itu kemudian ditutup pada hari kejadian banjir bandang, Sabtu tanggal 18 November 2017 lalu. (rus)

(Suara NTB/rus)

NORMAL - Kondisi air di Bendungan Pandanduri terlihat normal, Senin (20/11). Pihak petugas pemantau membantah jika penyebab banjir di Lotim bagian selatan akibat luapan air Bendungan Pandanduri.

(Suara NTB/ari)

DENGAR PENDAPAT – Dengar pendapat masyarakat Desa Sokong di DPRD menuntut kejelasan eksekutif terkait hasil pilkades, Senin (20/11).

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kades Lekor Kembalikan Kerugian Negara Masih dalam Proses PEMBAYARAN pembebasan lahan tahap pertama untuk jalan dari Masjid Baitul Atik menuju Kuripan ditargetkan akan dirampungkan pada November- Desember 2017. Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar) sedang proses appraisal (penaksiran) terhadap lahan tersebut.

“Kami memperkirakan hasil appraisal tersebut akan (Suara NTB/her) keluar pada bulan November Ketut Sandiasa ini. Sehingga setelah itu akan dilakukan pembayaran untuk tahap pertama,” jelas Kepala BPKAD melalui Sekretaris BPKAD I Ketut Sandiasa, Senin (20/11).

Menyinggung terkait keterlambatan pembayaran tersebut, Sandiasa menerangkan pihaknya mengira pembebasan lahan diperkirakan Rp 30 miliar menjadi kewenangan pihak BPN Provinsi. Hanya saja pihak BPN menyarankan menyampaikan terdapat aturan yang mengatakan untuk pengadaan lahan di bawah lima hektar, boleh dilakukan oleh instansi pengguna lahan tersebut.

“Sehingga pada tanggal 1 oktober kita bersurat ke BPN Provinsi, dan dari provinsi tanah untuk tahap pertama yang kurang dari 5 hektar boleh diadakan oleh daerah, sehingga kita bekerjasama dengan BPN,” jelasnya.

Setelah mendapat saran dari pihak BPN provinsi itu, lanjut kata Sandiasa, pihaknya langsung membentuk tim untuk melakukan perhitungan dan pengukuran lahan tersebut. Bahkan diakuinya sejauh ini appraisal sudah jalan, termasuk peta bidang yang sudah siap. “Hasil appraisalnya keluar, baru bisa kita lakukan pembayaran akhir November ini yang tahap pertama,” ujarnya.

Kendati demikian pihaknya belum bisa memperkirakan berapa jumlah appraisal atas lahan tersebut. Namun pihaknya menduga dapat mencapai kisaran Rp 30 miliar. Hanya saja pembayarannya akan dilakukan dengan dua tahap, di mana pada tahap pertama ditahun 2017 ini diperkirakan Rp 18 miliar. Sedangkan sisanya dibayarkan pada tahun 2018 mendatang. (her)

Soal Sengketa Lahan

Mamiq Alex dan ITDC Diminta Menahan Diri Praya (Suara NTB) Polemik lahan yang melibatkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB, H.L. Abdul Khalid Iskandar alias Mamiq Alex dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Kawasan Mandalika, direspons kalangan DPRD Lombok Tengah (Loteng).

DPRD berharap persoalan ini diselesaikan dengan cara baik.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada wartawan, Senin (20/11), proses pembangunan di kawasan Mandalika saat ini sudah pada jalur yang benar, sehingga keamanan di dalam kawasan sangat penting untuk dijaga, supaya proses pembangunan bisa berjalan lancar.

“Jangan sampai ada pihak yang mengganggu keamanan.

Kalau ada persoalan, selesaikan dengan cara-cara yang baik.

Jangan malah melakukan tindakan yang justru bisa mengganggu keamanan di kawasan tersebut,” ujarnya mengingatkan.

Terlebih persoalan lahan yang melibatkan Mamiq Alex dengan pihak ITDC saat ini tengah dalam proses hukum, sehingga kedua belah pihaknya hendaknya bisa bersabar dan saling menahan diri menunggu sampai terproses hukum selesai.

Sebelumnya, pihak Mamiq Alex melayangkan protes pada pihak ITDC, lantaran plang nama dan tembok yang dibangun sebelumnya di atas lahan sengketa dirobohkan pihak ITDC. Padahal lahan masih bersengketa dan saat ini masih menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Pihak Mamiq Alex sebelumnya melayangkan gugatan ke PTUN Mataram, terkait kepemilikan lahan yang terletak di timur Novotel. Majelis hakim PTUN Mataram kemudian mengabulkan gugatan pihak Mamiq Alex. Namun pihak ITDC tidak terima dan melakukan upaya banding ke PT TUN Surabaya.

Oleh pihak PT TUN Surabaya, banding ITDC dikabulkan. Dan, membatalkan sebagain keputusan PTUN Mataram. Atas keputusan tersebut, pihak Mamiq Alex kemudian mengajukan upaya kasasi ke MA dan sampai saat ini putusan kasasi masih belum turun. (kir)

(Suara NTB/kir)

RAPAT - Rapat pembentukan tim penyelesaian relokasi warga Desa Kuta di gedung DPRD Loteng, Senin (20/11).

Relokasi Warga Kuta, Pemkab Loteng Bentuk Tim Praya (Suara NTB) Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersepakat membentuk tim khusus guna membantu mempercepat penyelesaian persoalan relokasi warga di empat dusun di Desa Kuta Kecamatan Pujut yang terancam tergusur imbas pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Tim dipimpin langsung Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun.

“Tim ini kita bentuk sebagai respons kita terhadap persoalan warga yang tinggal di kawasan Mandalika yang kini terancam kena gusur,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, usai bertemu dengan Pemkab Loteng, perwakilan warga serta dari pihak ITDC dan BPN Praya di gedung DPRD Loteng, Senin (20/11).

Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga tidak bisa dianggap sepele, sehingga butuh penanganan yang lebih serius, karena menyangkut hak-hak warga negara. “Bayangkan, dari data awal yang ada sekitar ratusan jiwa yang harus tergusur. Dan, mereka sampai sejauh ini belum punya tempat untuk tinggal pascapindah dari lahan di kawasan Mandalika tersebut,’’ ujarnya.

Keberadaan tim dimaksudkan untuk melakukan identifikasi persoalan yang terjadi, yakni mendata dan menginventarisir aspirasi warga, termasuk menyiapkan rekomendasi atau solusi dari persoalan yang dihadapi warga yang nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Ia mengaku, para warga yang terancam digusur sebelumnya adalah pemilik lahan di kawasan tersebut, namun sudah dijual.

Dan, saat ini warga tidak punya lahan untuk tinggal pascakeluar dari kawasan Mandalika. Di satu sisi, pihak ITDC selaku pengelola kawasan sudah mengingatkan warga supaya segera keluar, karena akan ada proses pembangunan di lahan-lahan tersebut.

Di tempat yang sama, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, menegaskan pemerintah daerah menyambut baik pembentukan tim tersebut. Harapannya, apa yang menjadi persoalan yang dihadapi warga Desa Kuta yang terancam digusur tersebut bisa ada solusinya. (kir)

Praya (Suara NTB) Pihak keluarga terpidana kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lekor Kecamatan Janapria, Anwar Haris, Senin (20/11), mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng).

Keluarga Haris datang untuk menyelesaiakan pengembalian kerugian negara dengan total pengembalian sebesar Rp 145 juta lebih.

Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H., M.H., kepada Suara NTB, mengungkapkan, uang diserahkan pihak keluarga Anwar Haris terdiri dari kekurangan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 95 juta lebih ditambah denda sebesar Rp 50 juta.

Menurutnya, dari hasil perhitungan kerugian negara, terpidana Anwar Haris diharuskan mengembalikan uang sebesar Rp 185 juta. Namun karena yang bersangkutan sudah mengembalikan sebesar Rp 90 juta pada proses penyidikan, maka yang harus dikembalikan ialah sisa kerugian negara ditambah dengan denda. “Uang diserahkan oleh pihak keluarga terpidana,” tegasnya.

Dengan demikian, maka terpidana Anwar Haris kini sudah melunasi se-

luruh kewajiban pengembalian kerugian negara, termasuk denda, sehingga secara otomatis yang bersangkutan tidak perlu menjalani hukuman subsider selama 1 tahun penjara, tapi menjalani hukuman pokok saja.

Di mana dalam vonis majelis hakim sebelumnya, Anwar Haris divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 2,5 tahun dengan kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 95 juta ditambah denda Rp 50 juta subsider kurungan selama 1 tahun.

Selain itu, Anwar Haris ini juga bisa mengajukan remisi atau hak-hak lainnya sebagai terpidana yang sebelumnya tidak bisa diajukan, lantaran masih ada kewajiban yang belum diselesaikan.

Anwar Haris, lanjut Hasan menjadi terpidana yang pertama menyelesaikan kewajibannya dari empat kepala desa (kades) yang tersangkut kasus hukum. (kir) (Suara NTB/kir)

KEMBALIKAN - Keluarga Anwar Haris mengembalikan sisa kerugian negara dan denda di Kejari Loteng, Senin (20/11).

Realisasi Belanja dan Fisik Kritis

Bupati Soroti 20 SKPD Berkinerja Loyo Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk mengevaluasi para jajarannya, Senin (20/11). Didampingi Sekda H. Moch. Taufiq, bupati menyoroti 20 SKPD yang berkinerja loyo atau lambat, lantaran realisasi keuangannya jauh di bawah target.

Rapim yang digelar di Aula Kantor Bupati dihadiri seluruh pimpinan SKPD pejabat eselon III dan IV serta para camat. Sebelum evaluasi dimulai, para pejabat diberi sosialisasi terkait narkoba oleh Kepala BNN NTB Brigjen Pol. Imam Margono.

Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, menjelaskan, hasil rapim, beberapa item yang dievaluasi bupati dan sekda di antaranya realisasi keuangan masih rendah, bahkan rata-rata di angka 61 persen lebih. Namun, realisasi belanja ini akan naik signifikan kalau proyek selesai dikerjakan. Diakui, banyak proyek yang sedang dikerjakan belum dibayarkan. Jika dibayarkan proyek-proyek ini, maka capaian realisasi keuangan bisa mencapai 95 persen.

“Terdapat 20 SKPD yang realisasinya sangat rendah masuk merah, sebagian sangat kritis sekali capaiannya,” jelasnya.

Dijelaskan, sesuai target yang mesti dicapai sebesar 84 persen lebih, 20 SKPD ini me-

miliki realisasi di bawah 72,98 persen. Ideal yang semestinya dicapai pada saat ini kata Heri, seharusnya di atas itu. Bahkan, dari 20 SKPD ini sebagian di antaranya di bawah 48-60 persen, sehingga diingatkan oleh bupati agar SKPD menggenjot lebih keras lagi proyek-proyek fisik di lapangan.

Disebutkan lebih rinci, dari 45 SKPD temasuk camat 20 SKPD rapor merah antara lain BPKAD, Dikes, Diskominfo, Dinas Ketahanan Pangan, DP2KBP3A, Dinas Pertanian.

Enam SKPD ini, jelasnya, memiliki capaian antara 48-58 persen lebih.

Sedangkan SKPD yang memiliki realisasi di atas 60 persen, antara lain Disnaker, Dinas Pariwisata, Dispora, Diskop dan UMKM, Disos, DPMPTSP, Dinas PU-TR, Dinas Damkar, Bappeda, Setda dan Kantor Camat Narmada.

SKPD yang memiliki realisasi di atas 70 persen antara lain Disperindag, Rumah Sakit Tripat, dan DKP. Sedangkan SKPD yang memilik rapor kuning, terdap-

at 19 SKPD di antaranya Dukcapil, Bapenda, Dishub,Kesbangpol, Dinas Kearsipan, Kecamatan Sekotong, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PMD, Kantor Camat Gerung, Dikbud, DLH, Kecamatan Kediri, Lembar,Lingsar, BKD dan PSDM, Batulayar, Inspektorat, BPBD dan Sapol PP. ‘’Hanya 4 SKPD yang mendapatkan rapor hijau, karena memiliki realisasi di atas target 84 persen, yakni Kantor Camat Kuripan, Sekretariat DPRD, Labuapi dan Gunungsari,’’ terangnya.

Terkait realisasi fisik, jelasnya, belum dirata-ratakan, karena masih berprogres di lapangan. Namun jelasnya, persentasenya lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan. Ia mengklaim dari 92 paket proyek hanya satu paket yang belum ditender yakni pemasangan fiber optik di Kominfo. Pemasangan ini jelasnya tak butuh waktu lama, bahkan hanya 10 hari, sehingga tak perlu dikhawatirkan molor. (her)

Minim, Keberpihakan Anggaran Gender Giri Menang (Suara NTB) – Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha menjadi satu-satunya pembicara parlemen perempuan mewakili Lobar pada Forum Nasional Konsolidasi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen RI yang diadakan di Senayan beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan ini, Nurul menyampaikan sejumlah hal terkait kebijakan Pemda terhadap perempuan ke pusat, termasuk minimnya keberpihakan anggaran gender (gender budgeting) yang perlu lebih dimaksimalkan ke depan.

Dikonfirmasi Minggu (19/ 11), Nurul Adha, menjelaskan, DPRD Lobar termasuk salah satu diundang dalam forum ini, karena telah memiliki perda terkait gender dan pusat pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.

Beberapa hal yang disampaikannya di forum tersebut, terkait perempuan Lobar yang duduk di parlemen dan posisi mereka di parlemen. Termasuk kebijakan yang berhasil dikawal untuk perempuan di pemda termasuk tantangan dan peluang yang dihadapinya.

Lebih jauh kata politisi asal Kediri ini, beberapa tantangan yang dihadapi ke depan sesama perempuan harus terjadi konsolidasi dan saling penguatan serta peningkatan kapasitas perempuan di parlemen. Termasuk, harapan Kaukus Perempuan Parlemen bisa memfasilitasi khususnya caleg perempuan untuk meningkatkan kapasitas. Itu artinya, meski jumlah perempuan yang menduduki parlemen sedikit, namun dengan kapasitas meningkat, dewan perempuan memiliki bargaining

politik kepada parpol, maupun ke lembaga dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan strategis.

Misalnya kata Nurul, kelemahan perempuan terletak ketika pembahasan anggaran padahal di sana bisa masuk membawa perspektif gender dalam menganalisa anggaran, kemudian memperjuangkan anggaran untuk program pemberdayaan perempuan, anak serta keluarga. Diakuinya, jika melihat anggaran terhadap perempuan di Lobar masih minim. Meski Lobar telah memiliki Perda penyenggaraan pengarusutamaan geder dalam pembangunan. Bahkan salah satu point di perda itu, terdapat gender budgeting. Kemudian ada analisis perspektif gender dalam menganalisa setiap program namun diakui ini belum maksimal. (her)

PAD Diprediksi Tak Capai Target Hingga Akhir Tahun Giri Menang (Suara NTB) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lombok Barat (Lobar) diperkirakan tidak bisa mencapai target 100 persen hingga akhir tahun. Pasalnya, hingga bulan November ini saja capaian PAD baru 75,67 persen. Bahkan sejumlah SKPD penghasil PAD kinerjanya melempem, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga saat ini belum menyelesaikan tunggakan retribusi tower provider hingga Rp 1,4 miliar.

Kabag Administrasi Pembangunan dan ULP Setda Lobar Heri Ramadan, menjelaskan, realisasi PAD tertanggal 17 November baru tercapai 75, 67 persen dari target Rp 338 miliar lebih. Mengingat waktu sudah kritis hanya efektif tinggal 1 bulan lebih, pihak Bapenda mengaku kemungkinan besar PAD tidak mencapai taget 100 persen. “Kemungkinan realisasi PAD ta ter-

capai 100 persen hingga akhir tahun, namun capaian itu bagus sebab secara realisitis ditarget 95 persen,” jelas Heri terkait hasil rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Bupati Lobar, Senin (20/11).

Melihat capaian per SKPD yang berkontribusi besar terhadap tidak tercapainya target PAD, disebutkan seperti Dinas Kominfo terdapat tunggakan retribusi tower provider senilai Rp 1,4 miliar. Tunggakan Rp 1,4 miliar ini, masing-masing Rp 1 miliar tunggakan pokok sedangkan Rp 400 juta, termasuk keseluruhan dendanya. Kominfo di-deadline dalam waktu satu bulan ini tunggakan retribusi ini harus sudah dibayarkan. Namun Kominfo dalam rapim tersebut mengaku agak kesulitan menagih semuanya. Dinas Kominfo hanya menargetkan mampu mencapai 93 persen saja.

Sedangkan di SKPD lain, jelasnya, Dinas Pertanian ter-

dapat tunggakan PAD Rp 200 juta lebih yang mesti dikejar pada waktu tersisa selama 1 bulan, PAD ini berasal dari penjualan bibit. SKPD lain, seperti BPKAD masih punya tanggungan sekitar Rp 20 miliar dari penjulan aset (BMD) dan sewa aset, Bapenda memiliki beban sekitar Rp 30 miliar tunggakan yang harus dicapai. Sedangkan Dinas PMPTSP masih punya tanggungan akhir tahun ini sekitar Rp 1 miliar lebih yang harus dicapai, termasuk Dikes memiliki tunggakan Rp 7 miliar lebih serta Dinas Perhubungan mencapai Rp 100 juta.

Para pimpinan SKPD di hadapan bupati menyanggupi agar bisa mencapai 100 persen. Namun ada juga sebagian yang kemungkinan berat mencapai target tersebut. Beberapa SKPD ini, jelasnya, memiliki capaian persentase cukup rendah, sehingga ikut andil terhadap rendahnya capaian PAD tahun ini. (her)

(Suara NTB/kir)

BAGIKAN - Kapolres Loteng Kholilur Rohman membagikan akte kelahiran gratis bagi warga, Senin (20/11).

Polres Loteng Bagikan Puluhan Akte Kelahiran Praya (Suara NTB) Sebanyak 91 akte kelahiran dibagikan Polres Lombok Tengah (Loteng) kepada perwakilan warga dari 12 kecamatan, Senin (20/11). Akte kelahiran merupakan bagian dari program pembuatan akte yang difasilitasi oleh anggota Bhabinkamtibmas Polres Loteng dalam rangka mendukung percepatan capaian pembuatan akte kelahiran di daerah ini.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H., SIK., M.H., di hadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng dan pejabat utama lingkup Polres Loteng, mengatakan, saat ini total ada 300 akte kelahiran yang sudah difasilitas oleh anggota Bhabinkamtibmas Polres Loteng. Akte ini tersebar di semua kecamatan di daerah ini.

Menurutnya, memfasilitasi masyarakat untuk membuat akte kelahiran bukan jadi tugas aparat kepolisian. Tetapi itu semua dilakukan sebagai bentuk dukungan jajaran Polres Loteng dalam upaya mempecepat pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat di daerah ini.

Mengingat masih banyak

warga di daerah ini yang sampai saat ini belum memiliki akte kelahiran maupun dokumen kependudukan lainnya. Padahal itu merupakan hak semua warga negara tanpa terkecuali.

Belum lagi, banyak kasus-kasus yang ditangani jajaran Polres Loteng yang tidak bisa cepat diselesaikan. Lantaran terkendala persoalan belum adanya kepemilikan dokumen kependudukan dari para pihak yang terlibat.

Ke depan, tidak hanya akte kelahiran saja yang akan difasilitas pihaknya semua dokumen kependudukan lainnya juga akan difasilitasi dan tanpa dipungut biaya, karena mengurus dokumen kependudukan, seluruhnya tanpa dipungut biaya.

Di tempat yang sama, Kepala Disdukcapil Loteng, H.M. Darwis, S.H., mengaku sangat terbantu dengan keterlibatan anggota Bhabinkamtibmas Polres Loteng dalam membantu pembuatan akte kelahiran. Tentunya, ke depan keterlibatan pihak kepolisian bisa lebih optimal lagi, sehingga program-program kependudukan bisa berjalan sukses. Apalagi, jumlah penduduk Loteng yang belum memiliki akte kelahiran sampai saat ini cukup tinggi. (kir)

(Suara NTB/her)

SOSIALISASI - Kepala BNN Provinsi NTB Imam Margono (kanan) bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat sosialisasi narkoba di Kantor Bupati Lobar, Senin (20/11).

BNN Tantang Pejabat dan ASN Lobar Tes Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB menantang para jajaran pejabat dan ASN di Lobar melakukan tes narkoba melalui tes rambut. Langkah ini dilakukan lantaran tes narkoba melalui urine terindikasi dimanipulasi oleh oknum.

Demikian ditegaskan Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol. Imam Margono saat memberikan sambutan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) II Lobar di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang-Gerung, Senin (20/11). Rapim ini dipimpin Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan dihadiri pimpinan SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Mantan Wakapolda NTB ini mengaku, tes urine bagi pejabat dan ASN sudah sering dimanipulasi dan itu tidak cukup. Alasannya, begitu ada pengumuman di suatu lembaga akan digelar tes urine, maka kesempatan bagi pemakai, 2-3 hari sebelumnya sudah tidak memakai. Tes urine ini, kata Imam, sering disalahgunakan, karena hal itu tidak mencukupi. “Kalau dengan tes rambut saya berani tantang, kapanpun memakai pasti akan ketahuan, silakan dicoba,” tantangnya.

Selain penandatanganan MoU antara Bupati Lobar dengan Kepala BNN Provinsi NTB terkait pemberantasan narkoba di Lobar, rapim juga diisi dengan

sejumlah agenda lainnya. Di antaranya adalah, pengukuhan Dewan Kesenian Lombok Barat (DKLB), penyerahan secara simbolis hibah tanah serta penyerahan peta penetapan batas desa Kecamatan Narmada-Lingsar.

Menanggapi tantangan Kepala BNN ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menekankan kepada seluruh jajarannya supaya memiminalisir penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. “Caranya adalah dengan test rambut,” ujarnya.

Bupati berharap, jangan sampai semua baru sadar kalau bahaya narkoba saat keluarga kena. Namun sebelum semua itu terjadi, baik secara pribadi maupun kelembagaan, semua bergerak untuk menanggulangi persoalan narkoba ini.

Diingatkan bupati petahana pada bursa bupati 2018 mendatang ini. ASN merupakan pusat keteladanan masyarakat, dijadikan sebagai conoh oleh masyarakat. Untuk itu dia akan bicara dengan unsur KPU, agar calon bupati yang turut mendaftar, tidak hanya tes urine, tapi bila perlu test darah juga dilakukan.

Pada kesempatan itu, bupati meminta kepada Kasatpol PP Lobar, agar melakukan tindakan yang tidak terlalu legalistik. “Kalau curiga, ya tinggal ambil saja, tidak usah minta izin saya, langsung saja ambil dan proses,” ujarnya. (her)

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerja Sama Dinas PUPR Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Menteri PUPR Janji Tuntaskan Bintang Bano dan Akomodir Sejumlah Usulan Pemda KSB Kehadiran menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memberikan angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Basuki berjanji menuntaskan proyek pembangunan bendungan Bintang Bano sesuai target dan akan mengakomodir sejumlah usulan proyek infrastruktur yang diajukan Pemda KSB. HADIR di KSB sejak, Minggu (19/11) lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Inspektur Jenderal (Irjen) PUPR, Rildo Ananda Anwar dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Imam Santoso langsung mengunjungi proyek pembangunan bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea. Kepada bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan wakil bupati Fud Syaifuddin, ST, menteri Basuki menyatakan, pemerintah pusat melalui kementeriannya akan memastikan proyek pembangunan bendungan tersebut bisa diselesaikan pada akhir tahun 2018 mendatang sehingga dapat mulai dimanfaakan masyarakat di tahun berikutnya.

“Saya akan minta kepada kontraktor dan kepala balai (badan wilayah sungai) agar bisa selesai sebelum Harlah KSB ke15 supaya saya bisa lapor ke pak presiden meresmikannya sekaligus hadir di Harlah KSB tahun depan,” sebutnya.

Dari hasil pantauannya pada pembangunan spillway bendungan Bintang Bano, Basuki menyebutkan, progres pembangunan bedungan itu saat ini sudah mencapai 50 persen. Karena itu ia sangat

optimis pada tahun 2018 mendatang seluruh konstruksi bendungan akan tutas yang ditandai dengan penggunaan areal genangan bendung. “Dengan begitu tahun 2019 bendungannya sudah bisa dimanfaatkan untuk mengairi sekitar 4.000 hektare lahan pertanian masyarakat KSB,” paparnya.

Ia menyatakan, pemerintah pusat melalui kementerian yang dipimpinnya sangat antusias dengan segera terlesaikannya bendungan Bintang Bano.

Pasalnya manfaat bedungan tersebut sangat besar untuk menyokong percepatan pembangunan di daerah dan khsususnya manfaatnya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Fungsinya banyak. Bendungan ini juga bisa menyuplai air ke irigasi bendungan Kalimantong II yang berada di bagian hulu. Jadi kalau ditambah 4.000 hektare dari Bintang Bano dan 2.000 hektare di Kalimantong II, totalnya menjadi 6.000 hektare lahan yang bisa memanfaatkan fungsi irigasi bendungan itu. Dan itu masih akan bertambah seiring dengan pengembangan jaringannya,” urainya.

Selain mengunjungi proyek bendungan Bintang Bano di kecamatan Brang Rea, Ment-

SDN 2 Sumbawa Borong Piala Lomba Drum Band NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 6 piala berhasil diraih Tim Drum band Gita Maris Gama dari SDN 2 Sumbawa Besar pada lomba yang diselenggarakan dalam rangka HUT NTB ke-59 dan HUT Universitas Mataram ke-55 Tahun 2017. Adapun juara yang berhasil diraih yaitu juara Umum 1, Juara 1 Divisi Junior, Juara I Color Guard, juara 1 Analis Horn Line, juara 3 General Effect, dan juara 3 Field Commander.

Lomba drum band Tingkat Provinsi tersebut berlangsung di GOR 17 Desember Mataram tanggal 18 sampai dengan 19 November 2017. Bagi Pelatih Drum band SDN 2 Sumbawa, Muhammad Iqbal, S.STP keberhasilan Tim Drum band meraih juara umum tingkat provinsi tidak terlepas dari peran guru pembimbing Hj. Essy Sukaesih, S.Pd, Kepala Sekolah Erdawaty, S.Pd, dan orang tua siswa serta tidak terlepas dari persiapan matang serta kerja keras anak asuhnya.

Saat pertandingan Tim drum band SDN 2 sudah optimis karena mereka sudah menampilkan yang terbaik dengan membawakan 2 lagu koes plus diana dan kolam susu yang disertai visual menarik. Gita Maris Gama telah banyak meraih prestasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Sebelumnya, 2 tahun yang lalu SDN 2 Sumbawa sudah pernah meraih juara umum I tingkat Provinsi.

Hadiah yang didapatkan selain piala juga uang pembinaan sebesar Rp 2,5 juta. Lomba yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat baik yang berupa kemampuan berekspresi pada pelajar tersebut sangat meriah disaksikan ratusan penonton dan supporter dari masing-masing tim. Secara keseluruhan ada sekitar 22 tim drum band dari tingkat SD, SMP/MTS, dan SMA/MA yang ikut bertanding. (arn)

eri PUPR berkesempatan meninaju langsung sejumlah lokasi proyek usulan Pemda KSB agar dapat dibiayai oleh pemerintah pusat ke depannya. Beberapa proyek usulan infrastruktur itu di antaranya, pembangunan akses jalan dan jembatan dari dermaga Labuhan Lalar di Telaga Bertong menuju PLTU Kertasari sepanjang 9,85 kilometer serta rintisan pembangunan proyek revitalisasi taman wisata alam danau Lebo Taliwang.

Basuki setelah mendapatkan penjelasan dari bupati dan wakil bupati, ia menyampaikan, terhadap kedua pembangunan infrastruktur itu akan diambil alih pembiayaannya oleh Kementerian PUPR. Di mana untuk pembangunan jalan Bertong-Kertasari khusus akses penguhubung dermaga Labuhan Lalar ke PLTU Kertasari diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 100 miliar berikut fasilitas jembatannya.

Khusus danau Lebo Taliwang Basuki menjelaskan, kelanjutan pembangunannya akan segera dikoordinasikan dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Hal ini dilakukan untuk memastikan penyusunan master plan danau untuk dituntaskan terlebih dahulu. “Pasti kita harus susun master plannya dulu. Karena saat ini, kita juga tengah menangani beberapa danau lain di Indonesia. Ada danau Tondano, Danau Tempe, Danau Rawa Pening, Danau Maninjau di Sumatera Barat dan itu semua ada master plannya. Danau Taliwang sendiri

Bupati KSB, H. W. Musyafirin menunjukkan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono rancangan program revitalisasi danau rawa Lebo Taliwang kan belum ada, saya kira sangat bahaya dan tidak akan efektif, kalau kita melakukan sesuatu tanpa rencana (master plan),” tegasnya.

Ia pun berharap, terhadap kelanjutan program revitalisasi danau Lebo itu agar Pemda KSB segera mengamankan seluruh areal danau untuk menghindari berbagai masalah. Seperti misalnya klaim dan penguasaan sepihak oleh masyarakat. “Ini jadi tugas pemerintah daerah. Sebab jangan sampai di tengah jalan ada persoalan dan menyebabkan programnya terhenti. Kalau bisa pasang pal warna merah. Artinya, kawasan itu tidak beloh diklaim siapapun. Ini untuk mencegah adanya upaya penguasaan secara sepihak,” sarannya yang diamini bupati KSB. Untuk diketahui, proyek revitalisasi danau Lebo saat ini

Taliwang (Suara NTB) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ditetapkan berada pada angka Rp 1,2 triliun. APBD yang saat ini tengah diusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut, diharapkan bisa rampung bulan Desember mendatang. Sehingga di awal tahun 2018 nanti, semua SKPD bisa langsung bekerja dengan struktur anggaran yang baru.

“Kita (Pemda) bersama dengan DPRD sudah menetapkan APBD tahun 2018 berada pada angka Rp 1,2 triliun dan saat ini sedang diusulkan untuk bisa evaluasi di provinsi.

Mudah-mudahan didalam tahun ini juga (2017) usulan APBD ini bisa disetujui, sehingga kita langsung bekerja dengan porsi anggaran baru di awal tahun 2018 mendatang,” ungkap Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB Dr. Ir. H. Amry Rakhman M. Si kepada Suara NTB, Senin (20/11).

Dikatakannya, target awal APBD tahun 2018 hanya berada pada angka Rp 1,036 triliun, tetapi setelah ditetapkan

angka tersebut bertambah pada angka Rp 1,270 triliun.

Adanya penambahan ini terjadi setelah adanya penyesuaian untuk dana perimbangan dalam komposisi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan keputusan menteri keuangan (Kemenkeu) sekitar Rp 270 miliar tersebut.

Penambahan ini tentu diharapkan bisa menutupi turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 yang ditaksir berada pada angka Rp 3,5 miliar. Sehingga dengan kondisi tersebut dipastikan semua program yang sudah tetapkan

Batu Hijau sebesar Rp 3 juta.

“Sudah dirujuk hari Senin tanggal 13 November lalu ke rumah sakit provinsi di Mataram. Untuk biaya hidup keluarga yang mendampingi kemarin dibantu oleh DCF,” ujarnya, Senin (20/11).

Dijelaskannya, menurut DCF biaya yang diberikan tersebut sebagai tahap pertama. Mereka menjanjikan akan memberikan dana untuk tahap berikutnya. Hal ini nantinya akan dikomunikasikan pihaknya dengan DCF. Mengenai perkembangan perawatan terhadap sang bayi sendiri sejauh ini pihaknya belum mengetahuinya.

“Untuk perkembangannya kami belum mendapatkan informasi lanjutnya. Yang jelas kami sudah membantu proses rujuk dan berupaya mencari donatur untuk biaya pendampingnya,” tukasnya.

Untuk diketahui, Nurhayati Putri, bayi berusia dua bulan lebih asal Desa Marente, Kecamatan Alas, menderita penyakit Hydrocephalus. Sebelumnya anak pertama dari Sadiatullah ini dilahirkan di rumah sakit di KSB dan sempat dirujuk ke rumah sakit Mataram tiga hari pasca kelahiran untuk melakukan perawatan lebih lanjut.

Disana disarankan untuk pemasangan selang di kepala sang bayi supaya cairan yang ada bisa dikeluarkan.

Tetapi karena tidak ada biaya untuk operasi,sehinggahanyasepuluhharidirawat. Setelah itu, ibunya berjuang seorang diri untuk merawat sang bayi. Karena sudah berpisah dengan ayah bayi setelah kembali dari Mataram. Bahkan untukbiayaperawatanlanjutanterhadap bayi, ibunya saat itu berharap adanya uluran tangan semua pihak. (ind)

Direncanakan, Program BSPS Tetap Berlanjut di Sumbawa 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Sejuta Rumah pemerintahan Jokowi nampaknya terus berlanjut termasuk di Sumbawa. Direncanakan dari dana APBN, ratusan rumah swadaya akan dibangun melalui program BSPS SNPT dan rumah khusus pada 2018 mendatang di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kasi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, M. Jabir, Senin (20/11) kemarin. Dari hasil pendataan program sejuta rumah yang dilakukan, khusus untuk Kabupaten Sumbawa pada 2017, total program perumahan baik yang didanai dari APBN maupun APBD. Yakni, dari APBD Kabupaten sebanyak 10 unit Pembangunan Baru (PB) dan 386 unit Peningkatan Kualitas (PK).

Kemudian dari dana APBN, pada 2017 rinciannya, 454 unit BSPS SNPT, 532 unit DAK. Sedangkan APBD Provinsi menyumbang 96 unit rumah.

Ada pula pembanguna rumah bersubsidi yang dilakukan tiga pengembang

PUPR. Terhadap kedua bedungan tersebut, kembali Basuki menyatakan kesanggupannya.

“Setelah kita lihat bendungan Kalimantong akan diambil alih Kementerian PUPR. Karena kondisinya memerlukan intervensi cepat, di sana kan sedimentasi bendungannya sudah cukup parah. Kalau Tiu Suntik kementerian terlebih dahulu akan melihat dan melakukan kajian secara teknis untuk dipertimbangkan.

Kalau memenuhi kajian secara tehnis, nanti kita pertimbangkan untuk dibangun,” janjinya.

Mendengar sejumlah komitmen yang disampaikan menteri PUPR itu, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM berharap agar realisasinya dapat segera terlaksana.

Sebab seluruh infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan daerah dan masyarakat KSB.

“Harapan kami ini bisa diselesaikan. Dan semua kewajiban kami di daerah akan kami selesaikan seperti misalnya master plan danau lebih sedang kami susun dan dalam waktu yang tidak lama lagi bisa kita selesaikan,” klaimnya.

Menurutnya, daerah sangat membutuhkan daya dukung anggaran dari berbagai pihak.

Khususnya pemerintah pusat mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur daerah yang belum diadakan serta belum lagi membutuhkan sentuhan perbaikan.

“Proyek-proyek baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di KSB oleh Kementerian PUPR akan sangat membantu kita.

Karena itu sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada pak menteri,” pungkasnya. (bug/*)

APBD KSB Tahun 2018 Ditetapkan Rp 1,2 Triliun

Penderita Hydrocephalus Asal Marente Dirujuk ke Mataram Sumbawa Besar (Suara NTB) Nurhayati Putri, bayi penderita Hydrocephalus atau kepala membesar asal Desa Marente, Kecamatan Alas, akhirnya bisa dirujuk ke Rumah sakit umum provinsi di Mataram. Dimana sebelumnya pihak keluarga kesulitan dalam hal biaya pengobatan lanjut.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Junaidi, A.pt., M.Si menyebutkan bahwa orang tua dan bayi penderita Hydrocephalus asal Desa Marente merupakan peserta BPJS. Untuk pengobatan lebih lanjut sang bayi sudah dirujuk ke rumah sakit provinsi di Mataram. Dimana pihaknya sudah berusaha mencari donatur dalam membantu biaya hidup keluarga yang mendampingi.

Dalam hal ini biaya tersebut diberikan oleh DCF (Doctor Childrens Fund)

Kementerian PUPR sudah mengelontorkan anggaran untuk pembangunan sabuk pengaman. Di tahap pertama tahun 2017 ini, bangunan sabuk pengaman berupa tanggul itu telah ditempatkan sepanjang 300 meter dari total rencana pembangunan 18 kilo meter.

Selain itu Basuki juga menyempatkan diri meninjau langsung pembangunan proyek normalisasi sungai Taliwang.

Proyek ini juga merupakan salah satu infrastruktur di KSB yang dibiayai oleh kementerian PUPR sejak tahun 2017 ini.

Tidak saja jalan Bertong-Kertasari yang diusulkan oleh Pemda KSB. Bupati dan wakil bupati kompak menunjukkan kerusakan bendungan Kalimantong I di kecamatan Brang Rea serta mengusulkan bendungan Tiu Suntuk agar menjadi bagian pembiayaan Kementerian

Menteri PU Basuki Hadimuljono didamping Bupati dan Wakil Bupati KSB di lokasi proyek pembangunan Bendungan Bintang Bano.

(Suara NTB/arn)

M. Jabir atau developer sebanyak 574 unit rumah. Berikutnya Rusunawa di empat lokasi, Kampus UNSA, Kampus UTS, Pesantren Dea Malela dan di Maronge.

Yang meski pembangunannya ada yang

dilakukan pada 2016 namun pendataannya masuk tahun ini. Terakhir, 100 Unit rumah khusus nelayan di Labuan Jambu kecamatan Tarano.

Untuk tahun 2018, direncanakan dari APBN program BSPS SNPT tetap akan berlanjut. Yakni sebanyak 373 unit rumah untuk Sumbawa. Rencanaya pula akan dibangun rumah khusus sebanyak 50 unit di Pulau Kaung Kecamatan Buer. Sementara, pendanaan dari APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten, msih belum ada kepastian. “Memang dari APBD Provinsi kita rencananya dikasih kuota 160 unit. Namun masih belum pasti,” terang Jabir.

Untuk program BSPS SNPT pada 2017 di Sumbawa masih terus berlangsung. Diharapkan penggerjaan bisa tuntas akhir tahun ini. Tim Monitoring dari Provinsi juga telah turun ke desa Motong dan desa Jorok kecamatan Utan. “Sejauh ini, Tim Monev Provinsi mengapresiasi hasil pengerjaan rumah swadaya di Sumbawa. Mereka masih akan turun sekali lagi rencananya ke Sepayung dan SP 3 Prode,” tukas Jabir. (arn/*)

bisa berjalan lancar dan tidak terkendala. “Kita pastikan semua program tetap bisa berjalan normal dan pengurangan DAU tidak akan berdampak signifikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah angka yang diusulkan ini rampung, pihaknya akan langsung meminta kepada para Kepala Desa (Kades) untuk mulai menyusun APBDes tahun 2018. Sehingga pelaksanaan program yang ada di daerah dan desa bisa berjalan selaras dan seimbang. Bahkan kepada para Kades diharapkan paling lambat bulan Desember APBDes tahun 2018 sudah bisa rampung untuk dan bisa dilaksanakan di awal

tahun.

Tentu dalam penyusunan APBDes tahun 2018 ini tetap akan dipantau secara maksimal pihaknya sebagai salah satu cara untuk menyalaraskan pembangunan yang ada di Sumbawa Barat.

“Kita akan segera panggil kepala desa untuk mulai menyusun APBDes tahun 2018, sehingga dalam pembang u n a n yang ada bisa berjalan selaras,” tandasn y a . (ils)

H. Amry Rakhman (Suara NTB/ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

Halaman 7

Dompu (Suara NTB) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) seretak 23 November mendatang tengah menjadi sorotan banyak pihak, mengingat banyak hal yang sangat mungkin terjadi.Terutama konflik kelompok pedukung yang biasanya berujung pada pengerusakan fasilitas negara.

Atas beberapa kerawanan ini Kapolres Dompu, AKBP. Jon Wesly Arianto, S. IK., menegaskan para pihak yang menyelenggarakan pesta demokrasi ini agar tetap menjaga kamtibmas wilayah. “Tolong pesta demokrasi itu dilakukan dengan baik dan benar dengan cara-cara yang telah disusun dan ditetapkan oleh panitia,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (20/11).

Ia menegaskan, tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini. Terutama mereka yang berupaya melakukan pengerusakan fasilitas negara, perjudian dan kejahatan lainya.

Dan dipastikan, pelaku kejahatan ini akan ditangkap serta dipidana pihaknya sebagaimana aturan yang berlaku.

“Saya tidak mentolerir tindakan-tindakan yang seperti itu.

Jadi mari kita gunakan pesta demokrasi ini dengan baik dan benar,” ujarnya.

Khusus kontestan Pilkades yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan diri diharap menyadari bahwa dalam pesta demokrasi pasti ada kekalahan juga kemenangan. Untuk itu tetap kontrol diri juga pendukung masing-masing.

Dalam hal pengamanan lanjut Kapolres, pihaknya sudah menerapkan dua pola penjagaan untuk dua kategori TPS, yakni TPS aman dan TPS rawan. Untuk TPS aman dikerahkan satu orang personel, dua orang linmas serta panitia pemilihan. Sedangkan di TPS rawan ada penambahan satu orang personel.

“Disamping itu juga kita sudah siapkan pleton-pleton cadangan di masing-masing Polsek untuk mengantisipasi apabila terjadi eskalasi dalam pilkades tersebut, brimob juga kita siapkan,” jelasnya.

Dari 33 desa yang melaksanakan pilkades serentak ini terdapat sekitar 10 desa yang masuk kategori TPS rawan, terutama berkaitan dengan bentrok kelompok pendukung, pembakaran kantor desa, perjudian juga pemblokiran jalan. “Saya tekankan tidak akan mentolerir aksi pengerusakan kantor desa seperti yang lalu-lalu.

Kalau ini terjadi pasti akan saya tindak tegas dan akan saya pidanakan,” pungkasnya.

Jon Wesly Arianto (jun)

(Suara NTB/ist)

JADI LADANG - Kondisi kawasan Hutan Nangatumpu yang telah dibabat warga untuk dijadikan ladang. Kondisi ini ditengarai menjadi pemicu banjir, khususnya di musim hujan seperti sekarang ini.

Politik Uang di Pilkades

Agar Terpilih, Kades Diduga Siapkan Hingga Rp 400 Juta Dompu (Suara NTB) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 33 Desa se Kabupaten Dompu akan dilangsungkan 23 November 2017. Persaingan uang untuk mendapatkan dukungan politik diduga cukup masif terjadi, bahkan nominalnya hingga Rp 200 ribu per pemilih. Praktik ini diduga terjadi akibat tidak adanya pengawasan, sehingga aparatur Desa, BPD dan panitia Pilkades diduga ikut tidak netral.

11 Terduga Penembak Polisi Masih Diperiksa di Mabes Polri

Segera Normalisasi Sungai Silo Dompu (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, Drs. Imran M Hasan meminta pemerintah provinsi maupun pusat menyikapi acaman banjir badang di wilayah ini, khususnya warga tiga kelurahan di bantaran Sungai Silo. Salah satunya dengan menggelontorkan untuk melakukan normalisasi sungai.

“Harapan saya di APBD I, melalui PU atau dinas apa itu yang penting laksanakan itu (normalisasi, red),” katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

Pemangku kebijakan perlu segera menyikapi persoalan ini, mengingat kebutuhan masyarakat setempat. Bencana banjir tidak hanya berpotensi merusak pemukiman warga tetapi mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Normalisasi, menurut Imrans M. Hasan, satu-satunya langkah antisipasi yang tepat untuk menekan ancaman tersebut.

Terlebih kondisi Sungai Silo sudah sempit akibat sedimentasi dan pembuangan sampah rumah tangga. “Kebutuhan masyarakat normalisasi Sungai Silo, itu saja,” tegasnya.

Ia menyebutkan, di Dompu terdapat Desa/Kelurahan di beberapa kecamatan yang rutin terdampak bencana banjir bandang tiap tahunya. Diantaranya untuk Daerah Aliran Sungai (Das) Laju mengancam Desa Kareke, Keluarahan Bada, Potu, Kandai II dan Desa Wawonduru.

Sementara DAS Silo dan Soa mengancam Kelurahan Bali Satu, Bada, Karijawa dan beberapa wilayah lainya. “Kalau DAS Baka itu ancamanya Desa Nowa, Baka Jaya, Matua dan Kelurahan Monta,” ungkapnya.

Sejauh pantauan pihaknya dalam beberapa tahun terakhir ini bencana banjir yang paling menghawatirkan di DAS Silo, sementara daerah aliran lainya sudah cukup menurun karena sudah tersentuh program normalisasi. Disinggung soal daerah ancaman tanah longsor saat musim hujan, Imran menambahkan, diantaranya wilayah Pajo yang berbatasan langsung dengan Huu, tanjakan Nanga Tumpu dan Kelurahan Dorotangga.

“Karena memang kondisi tanahnya yang mudah longsor, dan di Nanga Tumpu itu ancaman juga kerusakan infrastruktur jalan raya,” jelasnya. (jun)

H. Sudirman Hamid

Informasi yang berhasil di himpun Suara NTB, Senin (20/11), menyebutkan praktik bagi – bagi uang kepada calon pemilih oleh calon Kepala Desa dan tim suksesnya dalam mempengaruhi pemilih diduga cukup massif terjadi di lapangan.

Setiap pemilih dinilai hingga Rp 200 ribu dan ada juga yang menggunakan sistem uang muka.

Ketika calon lain menyerahkan uang di atas uang panjar, akan diberikan uang tambahannya. Kendati tidak semua pemilih diberi uang yang sama, tapi nilai uangnya bergantung basis massa lawan. “Untuk pemilihan ini, mereka (calon Kades) menyiapkan uang hingga Rp 400 juta lebih,” kata salah seorang tim sukses calon kepala Desa di Dompu.

Pada masa kampanye Pilkades ini juga tidak kalah dengan kampanye rapat umum pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Beberapa artis sengaja diundang meriahkan massa kampanye. Untuk menghadiri kampanye, mobilisasi massa pun dilakukan yang menghabiskan anggaran

puluhan juta. Yang menggunakan kampanye tatap muka, beberapa diantaranya membagikan kartu nama.

Kartu ini disebut-sebut bisa ditukarkan dengan uang ketika terpilih.

Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si yang juga Asisten bidang Pemerintahan dan Aparatur Setda Dompu menegaskan, setiap pelanggaran Pilkades dapat diselesaikan melalui Kepolisian terkait tindak pidana dan pelanggaran administrasi serta surat suara diselesaikan di tingkat panitia Pilkades tingkat Kabupaten.

“Tidak mungkin mengawa-

si sedetail itu di tingkat lapangan. Kalau ada tindakan money politics yang dilakukan para calon, silahkan laporkan ke Polisi. Sengeketa Pilkades terkait pidana jadi urusan Polisi,” katanya.

Namun panitia Pilkades serentak tingkat Kabupaten, kata Sudirman Hamid, telah mengimbau kepada panitia dan aparat Desa untuk menjaga netralitas bagi kepentingan orang banyak. BPD sebagai lembaga permusyawaratan Desa berhak melakukan pengawasan.

“Kita hanya bisa imbau saja lewat panitia, BPD dan segala macam itu, tidak boleh berpihak pada salah satu calon,” katanya.

Berbagai dugaan pelanggaran ini bisa memicu keributan pasca pemilihan karena tidak terima kalah akibat banyak anggaran dihabiskan. Hal ini mestinya diantisipasi pemerintah dengan membentuk lembaga adhock pengawasan dan memperbaiki regulasi soal Pilkades. (ula)

Berkas OTT Dugaan Pasien BPJS Diduga Tak Dapat Pungli Disdukcapil Pelayanan yang Baik di RS Masih Diteliti Nunggak Iuran

Bima (Suara NTB) – Penyidik Polres Bima Kota telah melimpahkan berkas kasus oknum pegawai pegawai Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima Ew, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan Pungli ke Kejaksaan Bima.

Kaporles melalui Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Afrizal S.IK mengaku, hingga kini berkas kasus tersebut, masih dilakukan pemeriksaan dan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Berkasnya sempat P19, namun sudah dilengkapi.

Sekarang tinggal

menunggu hasil penelitian,” katanya kepada Suara NTB. Menurutnya, berkas perkara dalam kasus itu, sebelumnya dikembalikan oleh JPU lantaran masih ada beberapa kekurangan.

Oleh JPU, lanjutnya, menyarankan untuk melengkapi.

“Kami diarahkan untuk menambahkan keterangan para saksi tambahan serta perbaikan administrasi yang masih kurang,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski berkasnya tengah diteliti. Namun yang bersangkutan hingga saat ini, tidak dilakukan penanahan lantaran selama ditetapkan sebagai tersangka, Ia telah menunjukkan sikap kooperatif.

“Tapi yang bersangkutan tetap dalam pengawasan kita.

Yang jelas kasus ini tetap diproses hingga selesai,” pungkasnya.

Perlu diketahui, oknum Ew terjaring OTT Tim Satgas Saber Pungli Kota Bima saat tengah berlangsungnya aktivitas pelayanan pada kantor tersebut, pada Bulan April lalu. Selain oknum Ew. Dalam OTT tersebut tim juga menyita uang tunai senilai Rp 300.000 dan nomor antrean pengambilan E-KTP serta membawa sejumlah dokumen yang ada di laci ruangan kerja bersangkutan. (uki) Afrizal

Dompu (Suara NTB) Yunus, warga Mpuri Bima yang menderita Hernia dan hendak dioperasi tidak mendapatkan pelayanan maksimal di Rumah Sakit (RS) Dompu. Ia tidak bisa langsung dioperasi walaupun tunggakan delapan bulan sebesar Rp 818.500 (empat orang anggota keluarga) sudah dibayarnya untuk mengaktifkan kartu BPJS-nya.

Anggota DPRD Dompu, Nadirah, SE. Akt kepada Suara NTB, Senin (20/11) kemarin, mengaku, ada pasien BPJS yang menghubunginya karena tidak bisa langsung dioperasi atas penyakit hernia yang dideritanya karena belum bayar denda atas keterlambatan pembayaran iuran.

Padahal, Yunus ini sudah membayar tunggakan yang tidak dibayarnya selama 8 bulan sebesar Rp 818.500,-.

Informasi ada denda diketahui setelah kembali ke BPJS di RSUD Dompu sebesar Rp 1.021.755,-. “Saya miris dengarnya. Kenapa tidak sambil dilayani (operasi) pasiennya, toh dia sudah mengaktifkan kartu BPJS-nya. Kan bisa sambil jalan dibayarkan dendanya,” kata Nadirah.

Kepala BPJS Dompu, Zainuddin yang dikonfirmasi di kantornya, membantah ada penolakan pelayanan operasi kepada pasien BPJS di RSUD Dompu.

Kemungkinan ada kesalahpahaman informasi yang diterima keluarga pasien.

Karena ini pasien BPJS, oleh petugas

RSUD meminta SEP (surat edibilitas peserta) dari petugas BPJS yang ada di loket RSUD. Saat dicek oleh petugas BPJS, ternyata kartunya tidak aktif akibat menunggak iuran 8 bulan. “Untuk mengaktifkan, harus membayar tunggakan iuran,” katanya.

Namun bagi peserta BPJS yang sedang rawat inap di RSU, kata Zainuddin, sesuai Perpres No 19 dan No 28 tahun 2016 tentang peserta mandiri yang menunggak dikenakan denda pelayanan. Hitungannya, selama 45 hari yaitu 2,5 persen dikali biaya rumah sakit dikali bulan menunggak maksimal 12 bulan. Biaya untuk operasi ini Rp 5,8 juta, tapi dia hanya dikenakan denda pelayanan Rp 1.021.755,-.

“Ini mungkin kekurangan kami karena semua masyarakat belum memahami hal ini. Tapi kami sudah informasikan sampai ke Desa – Desa,”

jelasnya. “Tapi keluarga pasien ini tadi sudah datang juga. Setelah kami jelaskan, mereka baru paham. Rupanya ada kesalah pahaman saja,” terangnya menambahkan.

Zainuddin juga mengungkapkan, banyak pasien BPJS mandiri di Dompu yang menunggak. Mereka biasanya hanya membayar ketika hendak dilakukan pelayanan dan setelahnya tidak dibayar.

Mereka baru mengaktifkan kembali ketika membutuhkan untuk pelayanan keluarga sakit dan membutuhkan biaya tinggi.

“Yang aktif bayar itu hanya 25 persen atau sekitar 2.400 orang.

Sementara jumlah BPJS mandiri di Dompu ada 15 ribu orang.

Jumlah ini tertinggi di pulau Sumbawa,” katanya. (ula)

Zainuddin

(Suara NTB/ula)

Kota Bima (Suara NTB) – 11 warga Kota Bima, yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Polres Bima Kota, dalam dua lokasi berbeda pada Bulan September lalu hingga kini masih diperiksa intensif di Mabes Polri.

Hal itu dikatakan Kapolres Bima Kota, AKBP Ida Bagus Winarta S.IK kepada Suara NTB, Senin (20/11). Kata dia, belasan warga yang ditangkap dan diamankan, di lokasi berbeda itu, masih menjalani pemeriksaan di Jakarta.

“Sampai sekarang kita belum mengetahui perkembangannya. Tapi informasi terakhir masih sedang diperiksa intensif oleh pihak Mabes Polri,” katanya.

Menurutnya, belasa warga yang diamankan itu lantaran terlibat dalam penembakan terhadap dua anggota polisi, Bripka Gafur dan Bripka Jainal. Bahkan aksi penembakan dalam hari bersamaan itu juga diakui sendiri oleh mereka.

“Mereka mengakui dalam aksi penembakan ini memiliki peran masing-masing,” katanya.

Peran yang dimaksud, lanjut Kapolres, ada yang bertugas sebagai eksekutor, penyuplai sarana dan prasarana.

Menyembunyikan eksekutor hingga mendapatkan senjata rakitan dan peluru. “Senjata rakitan yang dipakai didapat atau dibeli di wilayah Dompu,” katanya.

Ia menambahkan selain 11 warga yang diamankan. Dua orang pelaku lainnya meninggal dunia, setelah terlibat aksi baku tembak dengan aparat Densus, di wilayah pegunungan di Kecamatan Ambalawi. “Seorang dari dua warga yang ditembak ini adalah eksekutor penembakan anggota. Jadi dalam kasus ini 13 warga yang terlibat. Dua meninggal dan 11 diamankan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/jun)

Pilkades Serentak, Kapolres Tegaskan Jaga Kamtibmas Wilayah

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

Pilkada NTB

PAN Juga Rekomendasikan Dr. Zul-Rohmi ke DPP Mataram (Suara NTB) Arah dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada NTB dan tiga kabupaten/kota, masih belum ada kepastian akan jatuh pada kandidat mana. PAN masih membuka ruang dinamika yang lebar. Oleh karena itu, keputusan dukungan PAN masih belum bisa ditebak.

Namun demikian, informasi yang diperoleh Suara NTB, dari sumber salah satu petinggi DPW PAN, menyebutkan bahwa untuk Pilkada NTB, PAN sudah merekomendasi dua pasangan ke DPP, untuk mendapatkan SK dukungan, yakni pasangan Ahyar-Mori dan pasangan Dr. ZulkieflimansyahSitti Rohmi Djalilah. Munculnya nama Dr. Zul-Rohmi tentu cukup mengejutkan. Pasalnya diketahui sebelumnya PAN sudah mendeklarasikan diri mendukung pasangan AhyarMori. Bahkan PAN ikut hadir dalam kegiatan deklarasi pasangan tersebut.

“Belum tentu ke Ahyar, sebab kita rekomendasikan dua nama ke DPP, yang satunya itu Dr. Zul,” ucap sumber tersebut, Senin (20/11) kemarin.

Dikonfirmasi sebelumnya, Ketua DPW PAN NTB, H. Muazim Akbar, tidak mau terbuka soal arah dukungan PAN di Pilkada NTB. Ia tidak secara tegas memastikan dukungan PAN akan tetap pada pasangan Ahyar-Mori. Pasalanya situasi politik di DPP masih berlangsung dinamis. Sehingga semua kemungkinan masih terbuka.

“Di Provinsi kan kita sudah keluarkan rekomendasi untuk Ahyar. Tapi ndak tahu perkembangannya nanti. Tapi Insya Allah kita masih fokus ke Ahyar,” ujarnya pada Suara NTB. Begitu juga dukungan di kabupaten/kota, PAN masih dinamis. Belum bisa ditebak arah dukungannya akan jatuh kekandidat mana.

Ketika ditanya hasil rapat DPW PAN dengan agenda penentuan arah dukunga yang digelar pekan lalu. Muazim masih merahasiakannya. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya belum bisa berbicara banyak soal arah dukungan.

Sebab itu menjadi kewenangan DPP. Demikian juga dengan Ketua Panitia Pilkada DPW PAN NTB, H. Saiful Islam, yang dikonfirmasi, enggan menyampaikan hasil rapat DPW, yang rencananya untuk mengambil keputusan final dukungan DPW kemudian diajukan ke DPP, terutama terkait dengan rekomendasi DPW PAN NTB pada Zul-Rohmi, ia juga masih bungkam. (ndi)

Enam Terdakwa Kasus Sertifikat Sekaroh Dituntut Dua Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Enam terdakwa korupsi penerbitan sertifikat di Hutan Sekaroh, Lombok Timur dituntut penjara masing-masing dua tahun. selain itu mereka juga dituntut untuk membayar denda Rp 100 juta.

Apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan enam bulan. Para terdakwa dituntut atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan 31 sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan lindung.

Jaksa Kejari Lotim menerapkan pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 dan pasal 64 KUHP. “Menurut jaksa yang terbukti dakwaan subsidair,” ungkap Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Abadi, Senin (20/11). Dalam perkara itu jaksa tidak mengajukan pembebanan pembayaran uang pengganti.

Enam terdakwa itu antara lain, Kades Pemongkong, Lalu Maskan Mawalli; mantan pejabat BPN Lombok Timur, Jamaludin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan mantan Kepala BPN Lombok Barat, Ramli.

Para terdakwa didakwa korupsi secara bersama-sama dalam penerbitan 31 sertifikat dalam kurun waktu tahun 2000, 2001, dan 2002.

Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan dengan agenda pembelaan masing-masing terdakwa pada Kamis (23/ 11) pekan ini. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Jelang Pendaftaran Balon, Bawaslu Perketat Pengawasan Mataram (Suara NTB) Jelang pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada serentak NTB 2018, baik jalur independen maupun jalur partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, juga ikut mempersiapkan pengawasan.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, saat ditemui di kantornya, Senin (20/11). “Pengawasan penyerahan dukungan bagi pasangan calon ini, kami di Bawaslu akan menyiapkan pengawasan melekat,” ujarnya.

Dikatakan Khuwailid, tahapan pendaftaran balon gubernur dan wakil gubernur, baik dari jalur independen maupun parpol, memiliki potensi kerawanan berbeda-beda. Misalnya untuk jalur independen, yang harus mengumpulkan dukungan KTP sebanyak 330 ribu lebih, ujar Khuwailid.

Begitu juga halnya dengan jalur partai, juga akan memperketat proses pemberian dukungan partai oleh jalur parpol.

Apakah terdapat mahar politik atau tidak.

“Itu harus dipastikan proses pencalonan parpol tidak boleh menerima imbalan. Begitu juga dengan calon, tidak boleh memberikan, jadi dua pihak diatur.

Kalau ada transaksi, maka sanksinya bisa pada tingkat pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dan tidak boleh mengajukan calon. Tetapi soal menulusuri memang hal yang sangat sulit,” ujar Khuwailid.

Selain itu KPU juga akan memastikan terkait dengan kepatuhan KPU selaku penyelenggara dalam proses penerimaan dokumen pendaftaran. “Kita pastikan bagaimana cara KPU melakukan penelitian dokumen pasangan calon itu, karena di sana membutuhkan ketelitian dan kecermatan saat pemeriksaan,” katanya.

“Maka pilihannya adalah melibatkan banyak pihak, karena ndak mungkin Bawaslu akan melakukan pengawasan sendiri. Jadi di situ memang membutuhkan keterlibatkan banyak pihak,” tutupnya. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

FGD - Bawaslu NTB menggelar FGD dengan stakeholder untuk persiapan menjelang pendaftaran balon kepala daerah, Pilkada NTB 2018.

Lagu Sasak Diduga Dibajak TV Kabel

(Suara NTB/ndi)

SERIUS - Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri tengah berbicara serius dengan Bakal Calon Bupati Lotim, H. M. Syamsul Luthpi terkait partai koalisi Demokrat di Lotim yakni PKB.

Mahalli : Jangan Galau, Kita Tidak akan Ditinggalkan Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah galau soal teman koalisi untuk mengusung pasangan calon di Pilkada serentak 2018. Baik untuk pemilihan Gubernur maupun di tiga kabupaten/ kota. Pasalnya Demokrat sudah punya teman untuk berkoalisi.

Hal itu ditegaskan Mahalli, untuk menjawab pertanyaan sejumlah kader selama ini terkait kepastian teman koalisi partai Demokrat, dalam mengusung pasangan bakal calon.

“Pilkada NTB dan tiga kabupaten/kota, Partai Demokrat sudah dipastikan mengusung calonnya sendiri.

Maka janganlah gelisah, apalagi resah, apapun pernyataan-pernyataan orang di media, bahwa Demokrat akan ditinggalkan, Insya Allah tidak

ada yang mau meninggalkan.

Bahkan banyak partai yang masih ingin dan rindu bersama Demokrat,” ujar Mahalli, di hadapan raturan pengurus DPC se-Pulau Lombok.

Mahalli menyebutkan untuk Pilkada Lombok Barat, dipastikan akan mengusung pasangan TGH. Hasanain Juaini, berpasangan dengan Sulhan Mukhlis. Pasangan ini akan diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan PKB. “Partainya bukan cukup lagi, tapi sudah lebih. Dibutuhkan sembilan kursi, tapi beliau sudah bisa himpun 10 kursi, (PKB+Demokrat). Besok pagi beliau akan berangkat ke Jakarta menerima SK. TGH Hasanain akan berpasangan dengan tokoh kediri, (Sulhan Mukhlis). Jadi saatnya Narmada dan Kediri pimpin Lobar,” ucapnya, disambut dengan teriakan menang dari pengurus.

“Untuk Lotim, semoga be-

liau (Syamsul Luthpi) dipermudah, Insya Allah akan memimpin Lotim. Beliau juga sudah cukup partainya dan pasanganya, Lalu Zulkifli,” sambung Mahalli.

Sementara untuk Provinsi, Mahalli memastikan tetap akan mengusung kader sendiri, yakni Sitti Rohmi Djalilah, sebagai bakal calon Wakil Gubernur. Hanya saja untuk provinsi, Mahali tidak menyebutkan Rohmi akan berpasangan dengan siapa.

“Pasangaannya sudah ready, dan partainya sudah ok tinggal menunggu waktunya, sesuai dengan petunjuk TGB, untuk kita umumkan saat ini,” jelasnya.

Untuk itu, Mahalli menyerukan pada semua kadernya untuk mulai saat ini bergerak sampai ke akar rumput dalam rangka memengakan kader Demokrat. Sebab perhelatan Pilkada sudah ada di depan mata. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Dua unit usaha TV kabel lokal berbayar diduga membajak lagu-lagu Sasak. Lagu sasak bikinan empat rumah rekaman diputar dalam satu kanal khusus. Kasus tersebut tengah dalam proses penyelidikan.

Kasubdit I Industri Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena menyebutkan, kasus itu dilaporkan empat rumah rekaman.

Empat rumah rekaman itu antara lain, Sri Record, Miru Production, Erna Production, dan Bumi Gora Studio. Dua pengusaha TV kabel dilaporkan, yakni di Praya Timur, Lombok Tengah dan Aikmel, Lombok Timur.

“Lagu-lagu yang diproduksi rumah rekaman tersebut diputar dalam satu kanal khusus oleh pengusaha TV kabel selama 24 jam penuh,” ungkapnya, Senin (20/11).

Pemutaran lagu-lagu tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2016 yang lalu. masing-masing TV kabel memiliki 23 kanal, satu diantarnya dikhususkan untuk memutar lagu-lagu Sasak.

Dari penyelidikan sementara, pemilik usaha TV kabel memutar lagu dengan media penyimpanan flashdisk. Kemudian disalurkan melalui receiver dan ditayangkan kepada para pelanggannya.

“Pengakuannya, video lagu diperolah dari Youtube.

Ada juga beberapa dari teman, menyalin lewat flashdisk,” jelasnya.

Sementara

lagu-lagu Sasak yang diputar itu dikomersilkan secara resmi.

Empat rumah rekaman dirugikan senilai hampir Rp 400 juta.

“Ada juga lagu-lagu dari rumah rekaman lain, tapi karena ini soal hak cipta rumusannya pakai delik aduan. Yang memiliki hak cipta saja yang boleh melaporkan. Dan sekarang baru empat pemilik hak cipta yang melapor,” papar Boyke.

Dalam penyelidikan tersebut, penyidik sudah memeriksa delapan orang saksi diantaranya pemilik usaha TV kabel, pelanggan, dan saksi pelapor atau pemilik hak cipta.

Ada pula ahli Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari Kemenkumham Kanwil NTB yang dimintai keterangan, untuk menegaskan perbuatan pidana dalam kasus tersebut.

Dalam kasus itu penyidik menerapkan pasal 113 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Dugaan pelanggaran hak ekonomi pemilik hak cipta,” tutup Boyke. (why)

Boyke Karel Wattimena (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dibatalkan, Sejumlah Kunjungan Wisatawan ke Pantai Bagian Selatan Mataram (Suara NTB) Para pelaku pariwisata saat ini sudah memasukkan Pantai Pink dan beberapa pantai lainnya di Lombok bagian selatan dalam paket wisata. Namun karena telah terjadi musibah banjir, sejumlah kunjungan ke pantai itu dibatalkan. Karena akses jalan yang dianggap tidak memungkinkan. Sebagian wisatawan juga ingin berkunjung ke Pantai Ekas, Pantai Kura-kura, Pantai Surga dan banyak lainnya.

“Iya memang kita batalkan kunjungan karena ke Pantai Pink dan pantai-pantai lain di sekitar Jerowaru itu kan tidak bisa dijangkau, karena jalannya rusak. Saya juga turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara kita di sana,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur Bery Putra, di Mataram, Senin (20/11).

Ia mengatakan bahwa banyak dari tamunya yang ingin

berkunjung ke Pantai Pink. Namun karena akses yang tidak memungkinkan, ia mengajak tamunya untuk berkunjung ke destinasi lain. Misalnya Sembalun. Meski kecewa, namun tamu-tamunya mengerti dan menikmati kunjungannya di Sembalun.

“Mereka kecewa karena tidak bisa ke sana, tapi mereka mengerti. Kan tidak ada yang mau terkena musibah.

Benahi Kalaki, Dispar Buatkan Taman Bermain Anak Mataram (Suara NTB) – Pantai Kalaki di Bima memang menjadi salah satu tujuan wisatawan, terutama wisatawan lokal. Melihat semakin tingginya kunjungan di pantai ini, Dinas Pariwisata Provinsi NTB membuatkan taman bermain khusus untuk anakanak di dekat pantai ini. Sehingga wisatawan dapat mengajak anak dan keluarganya untuk menikmati keindahan Pantai Kalaki dan bermain di taman yang sudah disediakan.

“Kita buatkan taman bermain anak. Kemarin alat-alat bermain anak sudah kita belikan. Ada perosotan, ada ayunan dan macam-macam,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si. Ia mengatakan bahwa keberadaan taman bermain anak ini sebagai penunjang agar wisatawan merasa betah saat berkunjung ke Pantai Kalaki. Apalagi pantai ini merupakan salah satu pantai andalan di Kabupaten Bima. Terlebih dengan lokasinya yang sangat mudah dijangkau.

“Kita ingin orang yang berkunjung ke sana betah dan senang.

Anak-anak juga bisa bermain di sana, jadi lengkap. Orang tua juga bisa nikmati suasana pantainya,” harapnya.

Pantai Kalaki berada di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima saat ini telah menyediakan berbagai fasilitas di pantai ini. Terdapat beberapa serambi yang dibuat untuk digunakan oleh wisatawan. Pantai ini sangat cocok untuk liburan keluarga. Umumnya pada akhir pekan banyak keluarga yang datang untuk menikmati waktu bersama. Orang dewasa dan anakanak mandi bersama. Sebab ombak pantai ini tidak terlalu besar, sehingga aman untuk dijadikan tempat bermain air.

Pantai Kalaki sendiri merupakan salah satu objek wisata yang berada di kawasan Teluk Bima. Memiliki keanekaragaman daya tarik, antara lain pantai pasir putih, panorama alam pegunungan sekeliling yang menarik mendukung keberadaan objek wisata tersebut.

Objek wisata pantai Kalaki relevan sekali sebagai lokasi ajang berbagai kegiatan kepariwisataan Kabupaten Bima seperti wisata sepeda air, perahu pisang, jetsky, selancar angin dan lain-lainnya.

Panjang garis pantai ini mencapai satu kilometer dan berada tepat di pinggir jalan raya. Sehingga suasana pantai ini akan terasa lebih hidup, apalagi ketika sedang ramai oleh wisatawan.

Banyak fasilitas dan properti-properti lain yang bisa disewa untuk mengisi kegiatan wisata anda di Pantai Kalaki.

Sebelumnya telah dilakukan Festival Teluk Bima sebagai bagian dari promosi wisata Pantai Kalaki. Sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan wisata. Di pantai ini juga seringkali dilakukan berbagai kegiatan, misalnya Parade Perahu Tradisional, Lomba Cerita Rakyat (Mpama Kade’e), Kareku Kandei (lomba memukul lesung) dan banyak lainnya. (lin) H.L.Moh Faozal (Suara NTB/lin)

Akhirnya mereka saya ajak ke Sembalun, petik-petik buah mereka suka,” ujarnya.

Ia berharap akses jalan bisa segera diperbaiki. Tidak saja untuk kunjungan wisatawan, namun untuk masyarakat sekitar agar mudah beraktivitas.

Sebab akses jalan ini merupakan hal yang sangat penting. apalagi Lombok bagian selatan ini sekarang sedang banyak diincar untuk dikunjungi

wisatawan.

“Sekarang tamu-tamu ini banyak yang mau ke Lombok bagian selatan. Mereka lihat ulasan-ulasan di internet katanya bagus. Jadi mereka mau berkunjung. Tapi untuk saat ini, saya alihkan kunjungan ke Sembalun dulu sampai jalannya diperbaiki,” ujarnya.

Terkait dengan akses jalur laut yang direkomendasikan Dispar Lotim, ia memilih untuk tidak menggunakan itu. Sebab, dari akses ke pelabuhan juga dianggap cukup jauh. Sementara tamunya ingin eksplore Lombok Timur. Kalau ia memaksaka diri menggunakan jalur laut, ia khawatir tamunya akan kehabisan waktu.

“Ke Senggigi kan satu jam

(Suara NTB/lin)

GUNUNG KUKUS Seorang wisatawan tengah melakukan swafoto dari puncak Gunung Kukus yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Pemandangan dari puncak gunung ini sangat indah dan membuat wisatawan selalu ingin kembali lagi.

Berwisata ke Pantai Oi Hodo di Dompu Mataram (Suara NTB) – Kabupetan Dompu memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi, salah satunya Pantai Oi Hodo. Pantai ini berada di jalan utama lintas Dompu-Calabai di kaki Gunung Tambora. Tempat wisata Oi Hodo dapat ditempuh selama tiga jam dari Kota Bima menggunakan kendaraan bermotor dan dari Kabupaten Dompu hanya satu jam dengan melintasi akses jalan yang baik. Keunikan pantai ini yaitu terdapat mata air tawar yang ada di dekatnya.

Pantai Oi Hodo juga menjadi salah satu tempat persinggahan bagi setiap orang yang akan ke Gunung Tambora. Sehingga tidak heran jika pantai ini sudah dikenal. Terutama di kalangan pendaki.

Meski demikian, banyak pula wisatawan lokal yang berkunjung ke pantai ini. Hanya saja belum ada fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan wisatawan.

“Kalau suasana memang cocok untuk berlibur bersama keluarga dan teman-teman.

Karena memang pantainya itu bagus dan ada mata air tawar juga di sana,” kata warga Dompu Muhaemin, Senin (20/11).

Ia mengatakan bahwa selama ini wisatawan lokal sudah banyak yang berkunjung. Pemda setempat belum mengelola pantai ini sebagai destinasi wisata yang dapat diandalkan. Padahal lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Tambora bisa saja menjadi nilai jual.

Pantai ini memiliki pasir

(Suara NTB/ist)

Mata air yang berbatasan langsung dengan Pantai Oi Hodo di Kabupaten Dompu. berwarna hitam dengan area yang luas dan panjang. Lokasinya juga sangat pas untuk mengambil gambar atau melakukan swafoto. Beragam aktivitas dapat dilakukan di pantai ini. Termasuk berenang hingga memancing. Banyak wisatawan yang membawa kail dari rumah untuk bisa menikmati sensasi memancing di pantai ini.

“Memang banyak yang bawa pancing. Jadi kalau ibuibu dan anak-anak main air, kalau bapak-bapak ya mancing,” ujarnya.

Pantai ini terletak di Desa Oi Hodo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Wisatawan juga akan menjumpai banyak kerbau di sekitar pantai. Karena pemiliknya kadang melewati pantai itu untuk kembali ke rumahnya.

“Di Pantai Oi Hodo memang banyak yang beternak kerbau. Jadi jangan heran kalau datang, wisatawan akan menjumpai banyak kerbau.

Soal Penataan Gili Kondo

Dispar Lotim Koordinasi dengan Pemprov Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB soal penataan Gili Kondo. Salah satu gili populer di Lombok Timur itu masih belum ditata dengan baik. Belum ada toilet dan musala meskipun destinasi ini menjadi salah satu destinasi potensial di Lombok Timur.

“Karena ada aturan baru itu jadi kita di kabupaten wajib berkoordinasi dengan Pemprov terkait penataan.

Termasuk penataan Gili Kondo, memang di sana belum ada toilet permanen

dan belum ada musala,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Moh Juhad melalui sambungan telepon, Senin (10/11).

Saat ini ia tengah melakukan koordinasi tentang langkah apa saja yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Ia berharap Gili Kondo bisa mendapatkan perhatian serius dari Pemprov seperti destinasi lainnya. Sebab Gili Kondo menyimpan keindahan bawah laut yang kerapkali dijadikan spot menyelam. Selain itu keidahan pantai dengan pasir putihnya juga mempu membuat wisatawan berpikir untuk datang kembali.

“Sejauh ini kami sudah

lebih kalau dari Lombok Timur. Jadinya agak jauh, belum lagi dari Senggigi ke Pantai Pink saya tidak tahu berapa lama waktu tempuhnya.

Saya khawatir mereka tidak nyaman karena waktunya lama di perjalanan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi rekomendasi yang dilakukan oleh Dispar Lotim.

Ia melihat itu sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang sudah jauh datang berkunjung.

“Sebenarnya bisa saja, tapi setelah saya tanya tamu saya mereka tidak mau. Karena mereka juga masih banyak agenda dan destinasi yang mau dikunjungi,” ujarnya. (lin)

lakukan komunikasi tentang penataan Gili Kondo. Nanti apa saja yang akan dibangun di sana dan bagaimana sistem pengelolaannya, semua akan dilakukan pada tahun 2018,” ujarnya.

Gili Kondo belakangan menjadi salah satu destinasi populer yang banyak dikunjungi wisatawan dari luar Lombok. Banyak wisatawan yang menyewa perahu agar bisa mengantar mereka ke spot menyelam yang bagus di sekitar Gili Kondo. Selain itu, tidak sedikit pula wisatawan yang bermalam dengan membangun tenda. Sebab Gili Kondo tidak memiliki penginapan seperti gili pada umumnya.

Letaknya yang tidak jauh dari Pantai Pulau Lampu juga membuatnya mudah diakses. Sebab sudah banyak wisatawan yang tahu tentang Pantai Pulau Lampu yang sudah puluhan tahun menjadi destinasi wisata.

Belakangan, lebih banyak wisatawan yang menyeberang ke Gili Kondo daripada di Pantai Pulau Lampu. Sehingga wisatawan yang datang ke destinasi ini bisa menikmati dua destinasi wisata sekaligus. Bahkan di sekitar Gili Kondo juga terdapat gili lain yang tidak kalah menarik, salah satunya Gili Bidara. (lin)

Itu juga bisa dijadikan spot foto bagi wisatawan yang suka spot foto unik,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PANTAI PINK - Keindahan Pantai Pink yang membuatnya selalu masuk dalam daftar kunjungan wisatawan.

Terutama wisatawan mancanegara.

Dampak Banjir

Direkomendasikan Gunakan Jalur Laut ke Pantai Pink Mataram (Suara NTB) – Pantai Pink merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Lombok Timur. Banjir yang melanda Lombok Timur bagian selatan juga berdampak pada destinasi wisata di sekitarnya.

Wisatawan tidak dapat menggunakan jalur darat, karena salah satu jembatan penghubung antara Kecamatan Keruak dengan Kecamatan Jerowaru terputus. Sehingga wisatawan direkomendasikan untuk menggunakan akses jalur laut.

“Pariwisata ke Lombok Timur bagian selatan agak terganggu. Jembatan menuju Pantai Pink itu terputus.

Jadi kami anjurkan lewat jalur laut saja,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Moh Juhad melalui sambungan telepon, Senin (20/11).

Bahkan destinasi wisata Pantai Ketapang Raya tidak dapat diakses sama sekali. Karena, selain jalan yang rusak, destinasi dan rumah warga sekitar juga terendam banjir. Sehingga untuk sementara waktu, ia menganjurkan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi lain di Lombok Timur.

“Di Ketapang Raya itu benar-benar tidak bisa dikunjungi. Karena rumah warga juga terendam.

Apalagi yang ke Pantai Pink, itu Jembatan Senange itu rusak. Kami

anjurkan untuk berkunjung ke destinasi lain yang akses jalannya bagus di Lombok Timur,” ujarnya.

Khusus untuk Pantai Pink, ia menganjurkan wisatawan menggunakan jalur laut melalui Senggigi atau Tanjung Luar. Sehingga wisatawan dapat berlibur dengan nyaman ke Pantai Pink tanpa harus khawatir akses jalan yang rusak.

“Wisatawan bisa ke destinasi atau pantai lain juga. Di Lombok Timur banyak destinasi, karena kalau pakai jalur darat itu nanti perjalanannya terganggu, karena belum bisa dilewati,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap wisatawan dapat berwisata dengan nyaman dengan jalur alternatif yang direkomendasikan.

Sebab semua akses melalui perjalanan darat tidak dapat dilalui menuju Pantai Pink. Sementara itu, setiap harinya ada ratusan wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Baik melalui jalur darat, maupun melalui jalur laut.

“Memang belakangan banyak yang berkunjung ke Pantai Pink. Tapi sekarang aksesnya tertutup, satu-satunya akses jalan yang bisa dilewati melalui jalur laut.

Kami berharap wisatawan tetap bisa menikmati waktu berliburnya di Lombok, khususnya Lombok Timur,” harapnya. (lin)

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

Siapkan Mental Siswa SMPN 19 Mataram menyiapkan mental siswa dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) melalui pelaksanaan ujian bersama dengan berbasis komputer atau Computer Base Test (CBT).

Simulasi UNBK itu dilaksanakan mulai Senin (20/11).

Nantinya 10 mata pelajaran akan diujikan bersama menggunakan CBT, tidak hanya pada mata pelajaran yang diujikan di UN. Kepala SMPN 19 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.Pd., ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, di tahun ini SMPN 19 akan (Suara NTB/dok) melaksanakan ujian bersaHj. Aminah ma, dengan menggunakan CBT untuk 10 mata pelajaran. “Kebetulan kita ujian bersama ini, tahun ini SMPN 19 gunakan CBT untuk ujian bersama , jadi 10 mata pelajaran itu nanti akan menggunakan CBT,” jelasnya.

Ia menekankan, cara ini dilakukan untuk melatih mental anak-anak SMPN 19 Mataram. Menurutnya, masalah mental masih menjadi kenadal bagi siswanya. Dengan melakukan ujian bersama dengan CBT, diyakininya bisa mengatasi masalah mental siswa SMPN 19 Mataram.

Pihaknya menyiapkan dua ruang untuk simulasi UNBK. Bantuan komputer dari pemerintah pusat juga sudah datang sebanyak 21 unit bersama satu LCD dan kelengkapan yang lain. Ditambah dengan 22 unit komputer yang sudah ada di sekolah sebelumnya. Pihaknya masih membutuhkan satu ruang lagi dengan meminjam laptop milik siswa. “Ada 170 siswa kelas IX mengikuti ujian, sehingga kita menggunakan tiga laboratorium komputer, untuk simulasi kita gunakan dua ruangan,” kata Aminah.

Awalnya SMPN 19 Mataram tidak melaksanakan UNBK pada UN tahuan ajaran 2016/2017 lalu, namun ketika Hj. Aminah dimutasi untuk mengisi posisi kepala di SMPN 19 Mataram, ia melihat di SMPN 19 sudah memiliki 20 komputer.

Dengan merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yang menyebutkan sekolah yang memiliki 20 unit komputer harus ikut UNBK, ia pun mengiyakan untuk mengikuti UNBK. Fasilitas untuk pelaksanaan UNBK mulai disiapkan pihaknya saat itu. SMPN 19 menggunakan dua ruang untuk UNBK. Aminah menyebutkan, sebanyak 146 siswa yang akan mengikuti UNBK lalu, ditambah dengan sekolah swasta yang ikut melaksanakan UNBK di SMPN 19. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Seluruh SMK Wajib UNBK Mataram (Suara NTB) Seluruh SMK di NTB diwajibkan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada 2018 nanti. Bagi sekolah yang sarana dan prasarana pendukung UNBK belum lengkap, akan digabung ke sekolah yang menjadi penyelenggara UNBK. “Harapan kita semua SMK UNBK, tidak ada lagi yang UN Kertas Pensil (UNKP), semua berbasis Komputer, kita sedang siapkan data,” tegas Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., dikonfirmasi Senin (20/11).

Menurutnya, nantinya ada SMK yang menjadi penyelenggara, dan ada yang akan ber-

gabung. Bagi sekolah yang sarana dan prasarana pendukungnya tidak lengkap, maka akan bergabung ke sekolah yang memiliki fasilitas. “Tata kelolanya nanti, ada yang menjadi penyelenggara, dan ada yang menggabung, yang tidak lengkap gabung saja ke sekolah yang punya fasilitas,” ujarnya menegaskan.

Ia juga mengharapkan sekolah yang berada di daer-

ah pelosok agar bergabung dengan sekolah lain. Pihaknya akan menyiapkan agar seluruh SMK bisa melaksanakan UNBK. Termasuk dengan mekanisme bergabung dengan sekolah lain, karena secara aturan diperbolehkan. Langkah pertama yang disiapkannya dengan menyiapkan server bagi SMK. Seluruh SMK diupayakan memiliki server, kemudian di-

lanjutkan dengan pengadaan client atau komputer serta sarana lain yang dibutuhkan untuk UNBK. Setelah itu barulah akan dipotret sekolah mana yang bisa menjadi penyelenggara dan sekolah mana yang bergabung.

Kepala Seksi Kurikulum SMK, pada Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., juga menyampaikan, jika ada sekolah atau SMK yang berada di lokasi terjauh dan kesulitan melengkapi sarana dan prasaran, bisa bergabung dengan sekolah yang memiliki fasilitas memadai.

Menurutnya di SMK tidak

terlalu bermasalah dengan pelaksanaan UNBK. Pihak SMK juga pada tahun 2017 ini, melaksanakan berbagi alat dengan jenjang pendidikan lain seperti SMP dan SMA. “Untuk itu pelaksanaan UNBK antara SMA dan SMK dibedakan, agar SMA yang belum memiliki fasilitas itu, bisa bergabung.

Kita berharap ke teman-teman (sekolah) sudah siap BerUNBK,” harapnya.

Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB padaUNBK 2017 lalu, sebanyak 258 SMK di NTB melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), dan 57 SMK melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP). (ron)

Pelajar di Mataram Gelar Aksi Simpatik Peduli Banjir Mataram (Suara NTB) Banjir yang melanda Lombok Timur (Lotim) bagian selatan telah mengundang keprihatinan berbagai pihak. LSM, Parpol, aktivis kepemudaan hingga para pelajar tak mau ketinggalan untuk melakukan penggalangan dana guna membantu meringankan beban korban banjir yang menewaskan dua orang tersebut.

Tak terkecuali siswa-siswi SMKN 2 Mataram dan siswa-siswi MA Nurussalam Reak Tanak Awu, Lombok Tengah Sekolah yang terletak tidak jauh dari Lombok International Airport (LIA) melakukan penggalangan dana sejak mereka masuk sekolah Senin pagi.

Sajidin, S.Pdi., guru di SMKN 2 Mataram menuturkan para siswa-siswi tergerak hatinya membantu para korban banjir di Lotim. Informasi banjir diterima luas dari berbagai media sosial. Sejak itu, pihaknya berinisiatif melakukan penggalangan dana.

Lebih jauh dikatakan Sajidin, penggalangan dana dilakukan ke sesama siswa dan guru. Hasil dari penggalangan dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan disalurkan langsung ke korban banjir Lotim.

Meski diakui jumlah yang berhasil dikumpulkan tak seberapa, namun setidaknya mampu meringankan beban para pengungsi korban banjir Lotim yang saat ini masih membutuhkan bantuan logistik berupa makanan, air bersih, pakaian dan terpal.

Di samping itu, dirinya berharap agar penggalangan dana yang dilakukan siswanya itu semakin menumbuhkan rasa simpatik dan solidaritas antar sesama. (dys)

(Suara NTB/dys)

HITUNG - Seorang guru di SMKN 2 Mataram menghitung sumbangan uang bagi korban banjir di Lotim, Senin (20/11).

Himasos Unram Penuhi Kekurangan Guru Produktif Kenalkan Sosiologi 250 Guru Ikuti Kompetensi Keahlian Ganda Lewat Olimpiade (Suara NTB/her)

LUNCURKAN - Peluncuran produk aneka olahan makanan dan minuman rumput laut dan tortila di SMKN 1 Lembar, Senin (20/11).

SMKN 1 Lembar Luncurkan Produk Aneka Olahan Berbasis Industri Giri Menang (Suara NTB) SMKN 1 Lembar Lombok Barat (Lobar) meluncurkan produk aneka olahan makanan dan minuman berbasis industri berbahan baku rumput laut dan ikan tripang. Berbagai produk olahan yang dihasilkan diluncurkan dan siap dipasarkan bekerjasama dengan perusahaan produk olahan. Hasil olahan ini merupakan program bantuan SMK berbasis industri ( keunggulan wilayah) yang didanai dari kementerian.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd, jajaran SMK dan komite SMKN 1 Lembar, Kades Labuan Tereng dan para orang tua wali siswa.

Kepala SMKN 1 Lembar Ruslan menyatakan program in bantuan dari Subbid Penyelarasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 250 juta. Program ini, jelasnya mengembangkan SDM untuk memanfaatkan SDA. “Hasil produk aneka olahan rumput laut dan tripang karya siswa-siswi SMK 1 kami launching, Program bantuan ini diharapkan terciptanya skill dan kompetensi, life skill yang dimiliki siswa yang kemudian hari bisa ditularkan ke masyarakat,”jelasnya.

Adapun yang aneka hasil olahannya yang dihasilkan anak didiknya berbahan dasar rumput dan ttripang yang diolah menjadi aneka makanan dan minuman. Setelah itu bahan yang dihasilkan sesuai standar industri ke depan. Beragam olahan ini jelasnya, sudah diproduksi oleh siswa-siswi. Diharapkannya apa yang dihasilkan anak didiknya bisa bernilai positif.

Kabid Pembinaan SMK pada Dikbud NTB, L. Hasbulwadi , menyambut baik produk olahan yang diluncurkan SMKN 1 Lembar. Menurutnya hal ini sangat strategis untuk pengembangan keunggulan wilayah dan potensi daerah.

Harapannya setelah dibantu oleh pusat bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil produk.

Menurutnya, hasil bantuan pusat nyata hasilnya di SMKN 1 Lembar. Sebab jangan sampai dibantu namun tidak ada tidaklanjut, berupa produk inovatif yang dihasilkan. SMK, jelasnya, bertujuan menyiapkan peserta didik sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang begitu tamat langsung bekerja atau mandiri di dunia usaha dan industri sesuai kompetensi keahliannya.

Secara regluasi tamatan SMK itu melanjutkan maksimal 5 persen dari alumni yang lulus, kalau melanjutkan sampai 50:50 baik yang bekerja dan melanjutkan, maka itu sebuah kegagalan mengelola SMK. Ke depan, lanjutnya, SMKN 1 Lembar ini akan disiapkan menjadi sekolah calon kemaritiman model, sehingga pihaknya akan melengkapi ruang praktik siswa (RPS) dengan dilengkapi peralatan secara bertahap. (her)

Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Universitas Mataram kembali menggelar Olimpiade Sosiologi tingkat SMA/MA Se-Pulau Lombok, Sabtu (18/11) di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mataram.

Kegiatan dengan mengusung tema “Membangun Karakter dan Solidaritas Sosial Melalui Kompetisi Sportif dan Berintegritas” tersebut merupakan pelaksanaan olimpiade yang digelar Himasos Unram untuk kedua kalinya.

Pelaksanaan Olimpiade Sosiologi 2017 ini diikuti peserta sebanyak 57 siswa-siswi dari 19 sekolah di Pulau Lombok baik yang negeri maupun swasta. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya diikuti oleh 44 siswa-siswi dari 17 sekolah.

Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sekolah-sekolah dalam mengikuti ajang bergengsi dan berkompetitif tersebut.

Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Mataram Ir. Syariffudin, M.Si ., menjelaskan, kegiatan olimpiade ini adalah sebagai upaya untuk membumikan eksistensi sosiologi yang notabenenya masih tergolong sebagai program studi baru di Universitas Mataram.

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi perekat sosial baik antar dosen, guru, mahasiswa, dan siswa-siswi untuk bersamasama mengembangkan keilmuan sosiologi di NTB. Sementara Ketua Panitia Olimpiade Sosiologi Alpin Jauhari, mengatakan jika kegiatan olimpiade ini merupakan brand dari program besar

Himasos yang dilaksakan setiap tahunnya. Untuk tahun ini saja, persiapan kepanitiaan melewati proses yang cukup panjang dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi.

Selain itu, olimpiade ini juga dirangkaikan melalui dua seminar dengan tema yang berbeda baik seminar untuk guru dengan tema “Mengokohkan Karakter dan Solidaritas Sosial Siswa Melalui Pembelajaran Penelitian Sosiologi” dan seminar untuk siswa dengan tema “Degradasi Moral dan Tantangan Generasi Milenial di Era Digital”.

Pelaksanaan Olimpiade Sosiologi 2017 akhirnya menempatkan Maesa Dita Ulpiana dari MAN 1 Selong sebagai juara 1 dengan perolehan skor 127, diikuti Atika Helewiah dari SMAN 1 Masbagik yang menempati juara 2 dengan perolehan skor 121.

Sementara Ade Cahyani Fitri dari MAN 1 Selong sebagai juara 3 dengan perolehan skor 118 dengan perolehan selisih skor yang cukup tipis. Ini menunjukkan persaingan sangat kompetitif dan ketat.

Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos.,M.Sosio., perwakilan dari Prodi Sosiologi saat penutupan menegaskan, kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang untuk mencari juara tetapi sebagai manifestasi untuk memperkuat solidaritas agar sosiologi tetap eksis kedepannya.

“Harapan bersama kita bahwa olimpiade ini nantinya bukan hanya terlaksana dalam lingkup Se-Pulau Lombok tetapi dilaksanakan SeNTB,’’ ujarnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Pemenang Olimpiade Sosiologi Unram pose bersama usai penyerahan hadiah, Sabtu (18/11).

Mataram (Suara NTB) Lebih dari 250 guru yang mengikuti progam pelatihan guru kompetensi keahlian ganda. Program ini untuk memenuhi kebutuhan guru produktif yang mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini di NTB maupun secara nasional, SMK masih sangat kekurangan guru produktif.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., menyampaikan, saat ini ada 250-an guru yang mengikuti program kompetensi keahlian ganda. Ada juga yang sedang mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

“250-an di NTB, ini masih nunggu dulu, ada yang sedang PLPG, supaya bisa profesional.

Jika dilihat layak menjadi guru produktif SMK, baru akan dilakukan penempatan,” jelas Hasbul-

wadi, dihubungi Senin (20/11).

Seperti diketahui, guru untuk SMK dibagi dalam kelompok guru produktif dan guru normatif-adaptif. Guru produktif ini mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Sementara guru normatif-adaptif ini mengajar mata pelajaran, seperti Agama, PPKn, Matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain.

Program kompetensi keahlian ganda, yaitu seorang guru normatif atau adaptif dibekali untuk mendapatkan kompetensi keahlian produktif. Hasbulwadi menjelaskan, kebijakan program keahlian ganda menyasar peserta dari guru normatif dan adaptif, diseleksi oleh pemerintah pusat melui direktorat guru dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Sudah mulai sejak 2016, di 2017 ini akan direkrut 15 ribu secara

nasional, di NTB ada tiga angkatan ada di berbagai bidang program keahlian,” katanya.

Program keahlian itu antara lain, bidang teknologi rekayasa, pariwisata, seni industri kreatif, agribisnis dan agroteknologi. Ia berharap program ini tetap berlanjut, sehingga pada akhirnya nanti guru produktif bisa terpenuhi.

Guru yang mengikuti kompetensi keahlian ganda harus mengikuti lima tahapan, yaitu in 1 atau pemberian materi kepada guru yang pertama,on1 atau praktik di kelas yang pertama, in 2, on 2, dan magang di Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Setelah itu akan diberikan sertifikat keahlian.

Berikutnya guru yang mengikuti kompetensi keahlian ganda akan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk mendapatkan sertifikat tenaga pendidik produktif SMK. (ron)

IAIN Syeikh Nurjati Cirebon Kunjungi UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kedatangan tamu dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Nurjati Cirebon akhir pekan kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka studi banding dan penandatanganan MoU dalam bidang akademik serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kedatangan rombongan yang membawa 6 program studi (prodi) atas rekomendasi dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syeikh Nurjati Cirebon, Ilman Nafian M.Ag. Walaupun tanpa kehadirannya, rombongan mendapat sambutan baik oleh Dekan, para Wakil Dekan, serta seluruh Ketua Program Studi yang ada di naungan fakultas tertua di UIN Mataram tersebut, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

“Kami menyampaikan salam dari Dekan kami, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dari UIN Mataram. Alhamdulillah kami begitu surprise diterima dengan sangat hangatnya dengan tangan terbuka dari FTK,” ungkap Kartini, Sekretaris Program Studi IPA Biologi IAIN Cirebon yang hadir saat itu.

Dekan FTK UIN Mataram, Dr.

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Rombongan IAIN Syeikh Nurjati Cirebon saat diterima pihak FTK UIN Mataram belum lama ini.

Hj. Lubna M.Pd., menyampaikan kegiatan ini bukan hanya silaturahmi fisik tetapi juga silaturahmi akademik. Dilanjutkan dengan memperkenalkan 10 program studi yang ada di FTK. Enam Prodi lama yang terdiri dari PAI, PBA, IPA Biologi, Tadris Matematika, IPS Ekonomi, PGMI, dan empat prodi baru yang terdiri dari Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Bahasa Inggris serta PIAUD. Selain itu, Lubna mengutarakan rasa bangga atas kepercayaan untuk menjalin kerja sama dari IAIN Cirebon melalui MoU tersebut.

Wakil Dekan III FTK UIN Mataram, Dr. Akhmad Asyari, M.Pd., menilai MoU yang ditandatangani itu merupakan suatu langkah pengembanganakademikdanpen-

ingkatan mutu kualitas di FTK. “Dalam pengembangan akademik kita bisa sharing informasi misalnya pada pengembangan kurikulumnya, bidang pelatihan, penulisan karya tulis ilmiah bahkan pertukaran SDM (Sumber Daya Manusia), mengingat personalia SDM FTK UIN Mataram masih terbatas,” ungkapnya.

Ditambahkan pula bahwa jumlah dosen di FTK UIN Mataram yang baru mencapai 300 personel sedangkan di IAIN Syeikh Nurjati sudah mencapai 400 lebih personel dengan jumlah prodi yang sama. Ke depan diharapkan adanya pertukaran expert (tenaga) jika hal tersebut sewaktu-waktu diperlukan dalam bidang keilmuan. (dys)

Halaman 11 (Suara NTB/fan)

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

Atlet Menembak NTB Rebut Satu Emas dan Tiga Perunggu Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB sukses menorehkan prestasi di ajang menembak level nasional. Mereka berhasil membawa pulang satu emas dan tiga perunggu di Kejurnas Terbuka Menembak yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 16-19 November 2017 lalu.

“Anak-anak kita meraih satu medali emas dan tiga medali perunggu di kejurnas di Surabaya”ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (20/11) kemarin.

Dikatakannya, satu-satunya medali emas NTB diraih oleh Liza Rizna Widjajanti di kelas air pistol senior putri. Selanjutnya tiga perunggu diraih I Kadek Yogi Permana di kelas air pistol junior putra. Kemudian, di nomor team junior putra atas nama I Kadek Yogi Permana, Abi dan Reksa, serta di nomor air rifle junior team putra atas nama Ahmad Dani Cs. Diharapkan Andik, hasil raihan medali di kejurnas menembak tersebut dapat dipertah-

ankan oleh atlet NTB hingga mengikuti PON di Papua tahun 2020. Pasalnya atlet yang meraih medali di event itu merupakan atlet-atlet yang dipersiapkan untuk menghadapi event nasional hingga PON 2020.

Hasil kejurnas tersebut sekaligus akan menjadi evaluasi pelatih untuk menentukan atlet-atlet yang dapat dipersiapakan ke ajang multi event nasional. Bagi atlet yang berprestasi akan tetap dipertahankan untuk mewakili NTB di ajang level nasional.

“Hasil kejurnas kemarin sebagai ajang evaluasi atlet kami yang sudah menjalani latihan sejak awal tahun 2017. Semoga kedepan mereka bisa lebih baik lagi,” harap Andik. (fan)

SEPAK TAKRAW - Tim sepak takraw Dompu (kanan) berusaha menerima bola hasil sepakan pemain tim Sumbawa di Kejuaraan Sepak Takraw Gubernur NTB Cup II di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (20/11).

Kejurda Sepak Takraw Gubernur NTB Cup Diikuti Enam Kabupaten/Kota Mataram(Suara NTB) Puluhan atlet sepak takraw dari kabupaten/ kota di NTB ambil bagian di Kejuaraan Terbuka Sepak Takraw Junior Gubernur NTB Cup yang berlangsung di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (20/11) kemarin. Event yang memperebutkan piala tetap Gubernur NTB itu sebagai ajang pemanasan atlet dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tahun 2018.

Sekum Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) NTB, M.Jufri S.Pd yang diwawancara Suara NTB disela-sela pertandingan mengatakan kejuaraan terbuka sepak takraw Gubernur NTB ini merupa-

(Suara NTB/ist)

PODIUM - Atlet menembak putri NTB, Liza Rizna Widjajanti (tengah) menempati podium pertama saat penyerahan medali di KejurnasTerbuka Menembak di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 19 November lalu.

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

kan kedua kalinya digelar oleh Pengprov FPTI NTB. Sebelumnya event yang sama digelar di Dompu tahun 2016.

“Ini kejuaraan terbuka sepak takraw junior Gubernur NTB yang kedua.

Sebelumnya kita juga pernah melaksanakan kejuaraan yang sama di Dompu. Dulu keluar sebagai juara putra diraih oleh Sumbawa dan juara di kelas putri diraih oleh Dompu,” ucapnya.

Lanjutnya, di kejuaraan sepak takraw kali ini melibatkan 14 regu asal enam kabupaten/kota, yakni Sumbawa, Dompu, Lotim, Kota Mataram, Bima dan Kota Bima. Kecuali Kabupaten Lombok Barat (Lobar), KLU, KSB dan Loteng yang

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

tidak ikut. Alasannya belum siap.

Sementara jumlah kelas yang dipertandingkan sebanyak dua kelas, yakni beregu putra dan beregu putri. Melibatkan tujuh regu putra dan tujuh regu putri.

Kejuaraan sepak takraw ini kata Jufri merupakan ajang pemanasan atlet kabupaten/kota dalam rangka persiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB tahun 2018. Event yang dibuka oleh Sekda NTB ini diselenggarakan oleh PSTI NTB atas kerjasa-

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

ma Dispora NTB dan KONI NTB. (fan)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3586CF NOKA/NOSIN : MH1JF8118DK888770/JF8E1882712 AN. KADEK RANI WIDAYANTI HILANG DSKTR PERJALANAN DARI NUSA DUA MENUJU BADUNG BALI HILANG STNK R2 HONDA DR2871BJ NOKA/NOSIN : MHIJF21178K168895/ JF21E-1168377 AN. SITI NURJANAH HILANG DSKTR AMPENAN HLG BPKB R4 MAZDA DR1206HZ NOKA/NOSIN : MHEBV1041000006902/ NVO6902 AN. ARI SUKMANA MAT HILANG DSKTR KANTOR SAMSAT HLG BPKB R4 ISUZU TBR 52 PRLC DR1437AA NOKA/NOSIN : MHCTBR52BSC-097853 NO.BPKB.A.3302656.0 AN.H.MUHJADID HLG DSKTR JL LANGKO HLG STNK R4 MITSUBUSHI FE 111E2RY DR8495AZ NOKA/NOSIN : FE111E048161/4D30-206926 AN. I MADE BUDIARTHA HLG DSKTR JL.LANGKO

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Selasa, 21 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 21 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Selasa, 21 November 2017

SUARA NTB

Halaman 14

Cegah Potensi Korupsi, Pemkab Lobar Terapkan ’’E-Planning’’

H. Baehaqi

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menerapkan E-Planning (perencanaan elektronik). E-planning mulai diterapkan untuk persiapan RKPD 2019 melalui musrenbang tahun 2018. Eplanning ini salah satu aksi daerah dalam koordinasi supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) di Lombok Barat.

Tahap awal penerapan dilakukan pelatihan E-Planning terhadap Kasubag Program OPD dan perangkat desa. Pelatihan tersebut bertujuan untuk persiapan pelaksanaan EMusrenbang 2018.Hadir pada pelatihan yang digelar Aula Kantor Bupati tersebut, Asisten II Setda Lobar H. Poniman, Kepala SKPD dan 200 peserta pelatihan.

Kepala Bappeda, Dr. H. Baehaqi menjelaskan proses pelaksanaan perencanaan daerah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan daerah yang diidentifikasi memiliki risiko yang besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi. Adapun faktor suka dan tidak suka, faktor kedekatan dan faktor-faktor lainnya, sering menjadikan upaya untuk mewujudkan perencanaan yang baik, berkualitas dan berdasarkan prioritas pembangunan menjadi terabaikan.

Lebih jauh H. Baihaqi mengatakan, salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan cara memanfaatkan informasi dan teknologi di dalam melaksanakan perencanaan melalui penggunaan aplikasi SIMDA Perencanaan (E-Planning). “Penerapan SIMDA Perencanaan (E-Planning) ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan proses perencanaan, keselarasan antara dokumen perencanaan, akuntabilitas kinerja perencanaan serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya,” ujarnya.

Diharapkan nantinya hasil dari pelatihan kali ini adalah dapat di-

manfaatkannya aplikasi SIMDA perencanaan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 mendatang oleh seluruh perangkat daerah.

Sementara itu di tempat yang sama, Asisten II Setda Lobar, H. Poniman mengatakan pelatihan ini sesungguhnya bertujuan untuk perangkat daerah serta perangkat desa agar bisa lebih cermat, cepat, dan lebih efisien di dalam melaksanakan dan menggunakan anggaran. ”Semakin besar anggaran yang dikelola tentu semakin rumit. Oleh karena itu manfaatkan aplikasi SIMDA Perencanaan (E-Planning) ini,” pesannya. Kegiatan diikuti sekitar 200 peserta dan diisi oleh narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB. (her/*)

H. Fauzan Khalid

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

Asisten II Setda Lobar H. Poniman saat memberikan sambutan pelatihan E Planning.

(Suara NTB/her)

Suasana pelatihan E Planning di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (20/11).

Kasus K2 Dompu

Penyidik Lengkapi Berkas Tersangka Oknum BKN RI Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB sedang melengkapi pemberkasan kasus K2 Dompu atas nama tersangka HY. Sebelumnyaberkastersangkaoknummantanpegawai BKN Regional X Denpasar dikembalikan jaksa.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti menjelaskan, Subdit III Tipikor Ditreskrimus Polda NTB sedang mengumpulkan keterangan yang disebut masih kurang oleh jaksa.

“Untuk tersangka lain kasus K2, penyidik masih berupaya melengkapi berkas yang menurut jaksa masih perlu dilengkapi,” kata dia di ruang kerjanya, Senin (20/11).

Berkasnya tersangka HY sudah dilimpahkan ke

jaksa peneliti Kejati NTB. namun karena kurang lengkap, berkas tersebut dikembalikan lagi ke penyidik dengan petunjuk P-19.

“Intinya semua yang menjadi petunjuk jaksa akan diupayakan untuk dilengkapi,” jelasnya.

Tersangka HY diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang rekrutmen CPNS Kabupaten Dompu dari jalur honorer K2. 134 honorer tidak memenuhi kriteria dinyatakan lulus dan mendapat nomor induk pegawai

lewat surat kepada BKD Kabupaten Dompu Maret 2015.

Dalam kasus tersebut, Polda NTB juga sudah menetapkan Bupati Dompu, Bambang M Yasin sebagai tersangka dengan sangkaan penyalahgunaan wewenang.

Berkat dugaan korupsi kasus itu, negara dirugikan Rp 3,5 miliar, timbul dari pembayaran gaji serta pelatihan 134 honorer tidak memenuhi kriteria yang dinyatakan lulus dimaksud. (why)

Dikira Bom, Ternyata Cuma Gulungan Kertas Mataram (Suara NTB) Benda mencurigakan ditemukan di saluran air depan Mapolsek Ampenan Senin (20/10) pagi. Benda tersebut awalnya diduga bom.

“Kemudian menerima laporan tersebut tim gegana Brimob Polda NTB diterjunkan,” kata Kapolres Mataram, AKBP Muhammad dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, benda tersebut awalnya ditemukan oleh salah seorang anggota yang ikut melaksanakan apel pagi di halaman depan Mapolsek Ampenan.

Kapolsek Ampenan Kompol Tauhid yang menerima laporan dari anggotanya, langsung memerintahkan isolasi lokasi temuan benda tersebut dengan memasang garis polisi.

Tim gegana yang turun dan langsung menetral-

isir lokasi. Deteksi awal, benda tersebut memiliki ciri bulat berlapis lakban cokelat menyerupai bentuk bola takraw itu berisi tumpukan kertas bekas.

“Setelah dicek oleh tim gegana, ternyata isinya dilaporkan hanya tumpukan kertas saja, tidak ada ditemukan benda sejenis bahan peledak,” ujarnya.

Belajar dari temuan itu, Kapolres mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dan lebih bijak dalam menghadapi aksi teror atau pun isu negatif yang kebenarannya belum

jelas terungkap.

“Kalau ada isu seperti ini baiknya di klarifikasi kembali kepada pihak yang dapat dipercaya. Tapi jika menemukan benda yang mencurigakan dan itu diduga bom, baiknya langsung lapor ke kami, tidak perlu panik,” kata Muhammad.

“Teror itu adalah salah satu ancaman yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Tentunya ini akan menjadi bahan koreksi kami agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam bertugas,” pungkasnya. (why)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 21 November 2017

Halaman 15

Baiq Diyah Ratu Ganefi Orasi Kebangsaaan di Unizar Mataram Mataram (Suara NTB) – Anggota MPR RI, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH melakukan kuliah kebangsaan di Universitas Islam Azhar (Unizar) Mataram. Perempuan yang juga menjabat anggota DPD RI Dapil NTB ini melakukan orasi kebangsaan di Aula Unizar Mataram, Jumat (17/11).

Pada kesmepatan tersebut Diyah menjelaskan alasan Pancasila digunakan sebagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di dalam Pancasila telah tercakup ajaran dasar dalam berinteraksi, dari segi moral maupun dari segi budaya. Di dalam Pancasila sudah lengkap tertuang di dalam sila-silanya apa yang menjadi acuan kita dalam bergaul. Untuk itu perlu menyatukan persepsi dalam mengartikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari – hari.

Ia juga menjeawah pertanyaan dari peserta yang menanyakan apakah sikap politisi sudah mencerminkan pelaksanaan Pancasila. Ia mengata-

(Suara NTB/nas)

KULIAH - Anggota MPR RI, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi foto bersama usai memberikan kuliah kebangsaan di Aula Unizar Mataram, Jumat (17/11). kan politik itu jika diikuti dan dihadapi akan menunjukkan keindahan, Politik itu seni memainkan kejiwaan, jika kuat akan menang, tapi masyarakat terutama generasi muda tidak boleh melihat dan menilai dari satu sisi. Karena kehidupan

Puji Kemajuan NTB Dari Hal. 1 Dengan soliditas itu baginya akan menambah semangat kerja TNI dan Polri untuk medukung situasi yang aman dan damai sehingga ekonomi NTB semakin maju.

Panglima yang baru bertolak dari kunjungannya ke Papua, hadir bersama sejumlah petinggi TNI. Pada kesempatan itu, ia memberi semangat tugas kepada ribuan personel TNI - Polri yang hadir. Panglima menyebut jajarannya itu sebagai kesatria.

Contoh kesatria menurutnya, individu yang tidak tenang melihat orang lain susah kecuali ingin membantu. ‘’Cara kerja kesatria itu adalah gotong royong. Seorang kesatria itu tidak bsa melihat yang lemah,” kata Pan-

glima TNI. Ciri ciri itu menurutnya ada di jiwa TNI dan Polri.

“Kesatria itu, ia siap perang, tidak takut mati untuk melindungi yang lemah,” sebutnya.

Jika situasi ini tetap terjaga di seluruh Indonesia, maka ia meyakini semua sektor akan maju, khususnya perekonomian.

Di Indonesia saat ini, ia yakin kepercayaan rakyat kepada TNI khususnya semakin meningkat. Alasannya, semakin hari rakyat melihat TNI dan Polri semakin disiplin, profesional. ‘’Ini yang harus kita pertahankan. Karena rakyat kita bukan sembarang rakyat, sehingga harus dijaga kepercayaan ini, “ pesannya. (ars)

Pangkas Belanja Rutin Dari Hal. 1 Sehingga dengan kondisi dana transfer yang terbatas tersebut dilakukan efisiensiefisiensi pada belanja-belanja rutin seperti perjalanan dinas, ATK dan lainnya.

Kepala Bappeda NTB ini mengatakan, program-program yang bisa ditunda tahun depan akan dilakukan penundaan. Ia mencontohkan, dana transfer yang berkurang seperti Dana Insentif Daerah (DID) semula direncanakan sebesar Rp 53 miliar. Namun, pada 2018, Pemprov mendapatkan DID sekitar Rp 27 miliar lebih.

Untuk menambah kekurangan dana transfer itu, lanjut Ridwan, jika tidak menambah pendapatan maka harus mengurangi belanja.

Sehingga APBD 2018 tidak defisit. “Belanja rutin itu bisa kita rasionalisasi hampir Rp 50 miliar. Rasionalisasi itu untuk kita tambahkan ke program rehabilitasi rumah tidak layak huni,” ucapnya.

Ridwan mengatakan, gubernur telah memerintahkan supaya belanja dalam APBD 2018 tetap fokus untuk pengentasan kemiskinan. Gubernur memerintahkan dilakukan efisiensi anggaran yang kemudian dialokasikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di NTB. Sesuai target RPJMD 20132018, Pemprov menargetkan perbaikan 5.000 rumah tidak layak huni. Artinya, dalam setahun ada 1.000 rumah tidak layak huni yang diperbaiki melalui APBD provinsi. Saat ini, katanya, sisa perbaikan rumah

Jumat, 17/11/2017

tidak layak huni sesuai target RPJMD sebanyak 1.000 unit pada 2018 mendatang.

Namun, gubernur meminta perbaikan rumah tidak layak huni pada 2018 sebanyak 2.000 unit.

Sehingga, kata Ridwan, TAPD mencari tambahan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Anggaran sebesar Rp 30 miliar ini diperoleh dari rasionalisasi belanja rutin.

Selain itu, TAPD dan Banggar juga menunda pembayaran proyek percepatan jalan sekitar Rp 100 miliar dalam APBD murni 2018.

Seperti diketahui, Pemprov harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 miliar pada 2018 mendatang untuk pembayaran proyek percepatan jalan tahun jamak. Dalam APBD murni 2018, Pemprov akan mengalokasikan sebesar Rp 300 miliar. Sisanya akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2018.

Meskipun belum disampaikan nota keuangan RAPBD 2018 oleh gubernur kepada DPRD, Ridwan mengatakan, pihaknya optimis pembahasan anggaran 2018 ini akan tuntas 30 November ini. Ia menjelaskan, pembahasan KUA PPAS antara TAPD dan Bangar dilakukan hampir satu bulan.

“Harapannya antara RPJMD, KUA PPAS, APBD itu konsisten. Kita berharap KUA PPAS itu sama konsisten dengan APBD. Sehingga kalaupun ada perubahan, berubah di KUA PPASnya,” tandasnya. (nas)

sekarang ini dalam berinteraksi sudah banyak di masuki oleh ideologi dari luar.

Diyah menambahkan cara menjaga dan menerapkan ajaran dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila merupakan dasar Negara. Di mana di dalam sila-silanya sudah mencakup ajaran agama, hubungan dengan sesama dan sikap berkeadilan.

Jika ajaran-ajaran ini tetap kita jaga, maka insya allah bangsa kita akan semakin besar dan akan sulit di pengaruhi faham luar.

Empat Pilar yang diketahui adalah salah satunya Pancasila. Ibarat sebuah rumah, maka Pancasila ini merupakan fondasi dari rumah itu. Di mana pilarnya adalah UUD tahun 1945, atapnya NKRI dan isinya Bhineka Tunggal Ika. “Dari hal itulah hubungan dari ke empatnya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat untuk membangun bangsa tercinta ini,” katanya. (nas)

Tinggi, Pelanggaran Lalin di Loteng Praya (Suara NTB) Angka pelanggaran lalu lintas (lalin) di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih cukup tinggi. Contoh kecil selama operasi Zebra kemarin saja, ribuan pelanggaran lalu lintas ditindak aparat Satlantas Polres Loteng. Itu menunjukkan kalau keselamatan berlalu lintas masih belum menjadi kebutuhan bagi para pengguna kendaraan di daerah ini.

“Persoalan utama yang kita hadapi terkait pelanggaran lalu lintas didaerah ini ialah kesadaran masyarakatnya yang masih rendah,” kata Kasat Lantas Polres Loteng, AKP I Made Hendra, SIK., kepada Suara NTB, Senin (20/11).

Dia menyebutkan, masyarakat para pengguna kendaraan di daerah ini belum menyadari kalau kesalamatan berlalu lintas sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga para penggunan kendaraan dengan sadar melakukan pelanggaran berlalu lintas. Masyarakat baru takut melanggar lalu lintas kalau ada aparat kepolisian yang berjaga.

Padahal keselamatan ber-

lalu lintas itu bukan untuk kepentingan aparat kepolisian. Tetapi kepentingan para pengendaraan itu sendiri. “Kalau pengendaraan selamat ketika berkendara yang untung kan masyarakat itu sendiri. Bukan aparat kepolisiannya,” ujar Hendra.

Ia pun mengaku, menyadarkan akan arti penting keselamatan dalam berkendara kepada masyarakat, bukanlah pekerjaan mudah. Butuh upaya terus menerus. Sehingga masyarakat bisa benar-benar menyadari, bahwa keselamatan berlalu lintas adalah satu kebutuhan.

Menurutnya, pelanggaran lalu lintas merupakan awal penyebab kecelakaan lalu lintas. Di mana hampir sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas, diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Sehingga untuk menekan angka kasus kecelakaan lalu lintas, maka pelanggaran lalu lintas harus ditekan lebih dulu.

“Dengan menekan pelanggaran lalu lintas itulah awal upaya menekan kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” timpalnya. (kir)

Rendah, Kesadaran Wisatawan Tertib Berkendara Selong (Suara NTB) NTB menjadi salah satu tujuan wisatawan berlibur di Indonesia. Dalam menikmati objek wisata yang ada, banyak wisatawan yang menyewa kendaraan, baik roda empat atau roda dua secara langsung. Sayangnya, dalam menggunakan kendaraan, kesadaran wisatawan mematuhi aturan berlalu lintas di Indonesia masih rendah.

Demikian disampaikan Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol, Arman Achdiat, dikon-

Kepala OJK NTB : Konversi Bank NTB Sudah ”On The Track” Dari Hal. 1 ‘’Kami dari OJK selalu memantau dari segala aspek.

Ternyata Bank NTB benar-benar serius dan menggarap dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dari konsultannya, BPD NTB mempunyai 6 konsultan, untuk mendukung konversi. Ke-

mampuan IT juga sudah on the tranck, kesiapan SDM juga sudah dilakukan sejak tahun 2016 training, akuntansinya juga kami pantau bagus. Kami akan pantau proses pelaksanaan konversi ini tentunya akan menjadi lebih baik,’’ paparnya.

Otoritas di sisi lain meminta kepada seluruh elemen

masyarakat NTB untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada konversi Bank NTB, seperti halnya semangat warga Aceh mendukung Bank Syariah Aceh.

“Kami juga minta ke depan Bank NTB memperbanyak sosialisasinya kepada masyarakat,” demikian Farid.(bul/*)

367 Rumah Rusak, 2.280 Jiwa Terdampak Dari Hal. 1 Sebagian banjir bandang sudah surut. Hujan masih sering turun di lokasi banjir,” katanya.

Warga di Desa Selebung mengungsi ke rumah tetangga yang berlantai 2 dan aman dari banjir. Warga Desa Ketapang Raya yang rumahnya terendam telah dievakuasi ke Gedung Serba Guna Kantor Camat Keruak. Akses jalan dari Desa Sepit menuju Desa Lekor Kabupaten Lombok Tengah ditutup sementara akibat air menggenangi jalan raya.

Sedangkan jalan dari Desa Sepit ke Desa Batu Putik juga ditutup akibat jembatan yang terkikis. Sementara kondisi jembatan dan jalan di Desa Senange belum bisa dilewati.

Karena masih terendam air dan terhalang tumpukan ba-

tang bambu berikut akarakarnya. Aspal jalan terkelupas dan sisi jalan ambrol.

Kondisi listrik padam dan jalan belum bisa dilalui sehingga menyulitkan untuk melakukan pendataan secara maksimal.

Sutopo menambahkan, BPBD Lotim bersama Polres Lotim, Brimob Sub Den B, Kodim 1615, Satpol PP, SAR, dan relawan melakukan evakuasi terhadap masyarakat maupun barangbarang milik warga ke tempat yang lebih aman. Bantuan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Bupati dan Wakil Bupati Lotim telah berada di lokasi banjir memimpin penanganan darurat. Posko tanggap darurat berada di Kantor Camat Keruak. Bupati Lotim menunjuk Kepala BPBD Lotim sebagai komandan tanggap darurat. Masa

tanggap darurat ditetapkan selama 7 hari yaitu dari 18-24 November 2017.

“Kebutuhan mendesak yang diperlukan saat ini adalah permakanan, air bersih, selimut,tenda dan terpal,” katanya.

Sementara itu banjir juga terjadi di puluhan desa di Kecamatan Janapria dan Kecamatan Praya Timur di Lombok Tengah pada Sabtu (18/ 11). Hujan lebat yang berlangsung sejak Sabtu sore menyebabkan Bendungan Melat di Desa Janapria, Bendungan Seputaran, Embung Jongkok di Desa Bekele, Kali Kerepas Desa Bekele meluap bersamaan sehingga merendam permukiman dan persawahan. “Sebanyak 1.141 KK terdampak langsung banjir di Kecamatan Praya Timur,” sebutnya. (nas)

BRI Cabang Selong Peduli Bencana Banjir Lotim Dari Hal. 1 Pada kejadian musibah kali ini, diberikan langsung bantuan kepada sasaran.

Pemberian langsung ini karena alasan ingin langsung bisa dinikmati oleh korban. Katanya jika pemberiannya lewat posko, butuh waktu baru bisa diterima.

Adapun warga yang diberikan bantuan tersebar di lima titik yang berada di dua kecamatan yang terparah terkena dampak banjir. Kecamatan Keruak dan Jerowaru. Masingmasing di Kecamatan Keruak meliputi Dusun Lokok Desa Sepit, Dusun Mendana Desa Mendana Raya dan Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya.

Sedangkan di Kecamatan Jerowaru di Dusun Senange Desa Sepapan dan Dusun Penendem Desa Senyiur.

Bantuan BRI ini diterima dengan suka cita oleh warga korban banjir. Bantuan juga diberikan BRI langsung kepa-

da nasabah-nasabah tercinta BRI yang turut menjadi korban banjir bandang.

H. Dandy menambahkan, bantuan yang diserahkan BRI Cabang Selong ini merupakan yang kesekian kalinya. Dimana setiap terjadi musibah, BRI selalu hadir. Seperti musibah yang terjadi sebelumnya di wilayah Kecamatan Sambelia.

Harapannya, musibahmusibah banjir seperti ini tidak terjadi lagi. Masyarakat sangat merasakan dampak buruk banjir. Bantuan berupa minyak goreng, beras, mi instan dan pakaian layak pakai yang diberikan diharapkan bisa mengurangi kesedihan warga.

BRI sengaja mengutamakan pemberian sembako karena dinilai paling dibutuhkan oleh masyarakat korban banjir. Sembako dan pakaian layak pakai ini sangat dibutuhkan karena kondisi saat banjir, masyarakat korban selalu dihadapkan pada persoalan kekurangan sandang dan pangan. (rus/*)

firmasi di Lotim, Senin (20/11).

Diakuinya, dalam pelaksanaan operasi Zebra Gatarin 2017 selama 14 hari beberapa waktu lalu, petugas berhasil menjaring sebanyak 29 warga negara asing yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Rata-rata WNA yang terjaring razia u tidak menggunakan alat pengaman kepala atau helm. “Untuk kelengkapan surat ada, hanya saja tidak menggunakan helm sebanyak 29 WNA yang kena razia,” terangnya.

Sementara untuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat lokal, disebutkannya pelanggaran didominasi pengendara dari usia 16-20 tahun, baik itu berasal dari unsur pelajar, mahasiswa maupun pegawai. Sementara, untuk di wilayah Kabupaten Lotim, jumlah pelanggaran menurun.

Untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, pihaknya terus

melakukan sosialisasi dan pembinaan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan terhadap para pelajar. Di mana, pelajar yang secara hukum dilarang mengendarai sepeda motor ke sekolah sebelum mengantong SIM, namun fakta di lapangan masih marak terjadi. Sehingga yang dilakukan yakni penumbuhan budaya terkait pemahaman siswa terhadap keselamatan berlalu lintas.

Terkait masih maraknya siswa mengendarai sepeda motor ke sekolah, ia mengimbau kepada orang tua siswa untuk peduli terhadap keselamatan anaknya dan taat kepada hukum. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, diyakininya tingkat siswa pengguna sepeda motor ke sekolah maupun di luar jam sekolah akan menurun, termasuk dapat menekan angka laka lantas yang selama ini banyak terjadi di kalangan siswa. (yon)

Rinjani Geopark Dunia, Tambora Lolos Jadi Geopark Nasional Dari Hal. 1 Ia mengatakan secara de facto Rinjani sudah menjadi geopark dunia. Namun secara de jure masih belum. Rencananya, pengumuman Rinjani menjadi geopark dunia pada Januari 2018 mendatang. Penyerahan sertifikat Rinjani sebagai geopark dunia akan dilakukan di Italia pada 2018 mendatang.

“Seluruh rekomendasi yang diminta sudah kita penuhi.

Dan kita ditunjuk sebagai tuan rumah simposium APGN. Tahun depan akan diserahkan di Italia. Tapi pengumumannya Januari,” katanya.

Sementara itu, untuk Taman Nasional Gunung Tambora akan resmi menjadi geopark nasional pada 24 November mendatang. Pemerintah pusat secara resmi akan menyerahkan sertifikat Tambora sebagai geopark na-

sional di Bangka Belitung bersamaan dengan acara Festival Geopark Indonesia.

Ridwan mengatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah diundang menerima sertifikat tambora sebagai geopark nasional. Ridwan menyebutkan dari lima calon geopark nasional yang diusulkan pemerintah daerah di Indonesia, Cuma tiga yang lolos menjadi geopark nasional.

Yakni geopark nasional Raja Ampat Papua Barat, Geopark Belitung dan Geopark Tambora. Dikatakan, satu tahun setelah menjadi geopark nasional, Tambora akan diusulkan menjadi geopark dunia.

“Target kita Tambora menjadi geopark dunia pada 2019/ 2020. Kita benahi dulu semua persyaratan seperti Rinjani kemarin. Kita sudah punya pengalaman,” tandas General Manager Geopark Tambora ini. (nas)

Bupati Kunjungi Keluarga Korban Dari Hal. 1 Sakra, Sakra Barat dan Jerowaru belum diketahui penyebab pastinya. Diyakinkan bupati, bukan karena Bendungan Pandanduri.

Terhadap para korban, bupati mengatakan sudah dilakukan tanggap darurat. ‘’Tangani masalah kesehatan dan korban tidak boleh lapar.

Semua kerusakan infrastruktur langsung ditangani,’’ katanya. Dampak banjir terparah di Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya. Lainnya di Sepapan Jerowaru.

Mendapat kunjungan dari bupati, orang tua Rozi Gazali menyampaikan ucapan terima kasihnya. Kepada Suara NTB, ia menuturkan anaknya pergi meninggalkan rumah berpamitan mengunjungi keponakannya. Kabar meninggalnya korban baru diketahui sekitar pukul 10.00 Wita Minggu lalu.

Penanganan banjir tegas

bupati harus cepat. Dinas terkait, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman semua diminta bergerak cepat.

Harapan bupati, banjir tidak terjadi lagi. Korban meski dua orang akibat banjir ini menunjukkan musibah ini sangat serius. Musibah yang tiba-tiba menghantam rumah-rumah penduduk. Ratusan rumah rusak dan hanyut terbawa arus banjir.

Terhadap rumah-rumah penduduk yang rusak tersebut dijanjikan bupati akan diberikan bantuan renovasi. “Kita akan rehabilitasi rumah-rumah rusak secepatnya dari anggaran tak terduga pemerintah,” ungkapnya.

Selanjutnya, kepada anakanak yang menjadi korban banjir harus tetap sekolah.

Tidak boleh berhenti karena banjir. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 21 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ayo Awasi Pelayanan Publik Isu Pelayanan Publik kini menjadi isu penting dalam agenda tata kelola pemerintahan. Isu Pelayanan Publik menjadi “pasangan kembar” agenda pemberantasan korupsi karena esensi Pelayanan Publik adalah mengedepankan agenda-agenda pencegahan korupsi dan pemberantasan maladministrasi. Oleh sebab itulah, konsep pemberantasan korupsi salah satunya didorong melalui kerja-kerja pemberantasan maladministrasi. Untuk memperjelas aksi kongkret tersebut, konstitusi kemudian melahirkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik ini menyusul UU Nomor 37Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. TUGAS utama Ombudsman RI adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik. Dalam melakukan pengawasan baik yang dilakukan oleh pengawas internal sesuai Pasal 35 ayat (2) UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai peraturan perundang – undangan dan pengawasan oleh fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya pengawasan eksternal sesuai Pasal 35 ayat (3) UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pengawasan oleh Ombudsman RI sesuai dengan peraturan perundang – undangan; pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Atas amanat tersebut, masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara menyampaikan laporan pengaduan yang diduga ada penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau disebut maladministrasi.

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Ombudsman RI (Simpel, 2017) per tanggal 15 November 2017 ini, Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat telah menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sebanyak 178 laporan.

Yang cukup mengejutkan, dari total laporan yang telah diregistrasi tersebut, sekitar 40 persen diantaranya adalah laporan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan NTB karena tidak dilayani oleh birokrasi atau penyelenggara pelayanan publik.

Kondisi tersebut sangat disayangkan. Mengapa? Karena jika kita kembalikan ke esensi atas kehadiran negara atau pemerintah adalah untuk melayani sementara potret pelayanan publik yang diadukan oleh Pelapor sebagai warga negara dan penduduk penerima layanan masih mengadukan atas terjadinya praktek maladministrasi terkait penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, permintaan uang, barang dan jasa/pungutan liar dan tidak memberikan pelayanan.

“Hal seperti itu tentu sangat mengecewakan. Warga masyarakat masih banyak yang tidak mau dilayani dengan alasan yang tidak jelas,” demikian disampaikan Yudi Darmadi, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB. Grafik : Dugaan Maladministrasi Yang Dilaporkan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Provinsi NTB

Sumber : SIMPEL, per 15 Nov’2017 Dalam hal, instansi yang dilaporkan antara lain : Pemerintah Kabupaten/Kotamadya (56 laporan), Pemerintah Provinsi (19 laporan), Sekolah Negeri (15 laporan) dan masing – masing BUMN/BUMD serta Kementrian Agama (12 laporan). Sementara itu, sesuai tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman RI dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dengan cara menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan maladministrasi, patut diapresiasi karena dari tahun ke tahun kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam hal perbaikan kualitas pelayanan publik terus meningkat. Hal ini berdasarkan data laporan pengaduan yang masuk ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB sebanyak 178 laporan pengaduan 94 Pelapor datang langsung, 54 investigasi atas inisiatif sendiri dan 14 melalui surat selebihnya masing – masing melalui email (6 laporan), media (2 laporan) dan telepon (8 laporan).

Grafik : Penyampaian Laporan Pengaduan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB

Sumber : SIMPEL, per 15 Nov’2017 Namun demikian, patut kita banggakan bahwa hampir 94 % lebih Pelapor mengadukan langsung ke Ombudsman RI Perwakilan NTB. “Warga NTB itu rupanya pemberani. Mereka datang langsung ke kami untuk melaporkan. Mereka itu, apakah yang mengalami langsung oleh korban langsung atau keluarga korban yang mengalami pelayanan publik kurang baik dari instansi penyelenggara layanan publik terutama di lingkup pemerintah daerah,” ungkap Adhar Hakim, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB. Dalam menjalankan tugasnya , Ombudsman RI diberi amanat diantaranya : 1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 2. Membangun jaringan kerja; 3. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang – undang.

Ombudsman RI Perwakilan NTB selama tahun 2017 ini telah melakukan program peningkatan partisipasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Provinsi NTB tahun 2017 Atas peran penting masyarakat dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, maka diharapkan peran masyarakat dapat melengkapi dan menunjang terlaksananya fungsi, tugas dan kewenangan Ombudsman RI. Untuk itu, Ombudsman RI memiliki perhatian khusus dalam membangun jaringan melalui kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang disebut Jejaring Ombudsman. Melalui Jejaring Ombudsman, masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam berbagai proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, dapat mendorong penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih baik, selain itu dapat pula mempertajam berbagai permasalahan yang ditemukan oleh Jejaring Ombudsman dan cara melaporkannya. Laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh Jejaring Ombudsman ke Ombudsman RI mengenai maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang menjadi dasar bagi Ombudsman RI. Jejaring Ombudsman tidak hanya diberi bekal cara melaporkan maladministrasi tetapi juga dibekali bagaimana cara menyelesaikan dugaan maladministrasi disekitarnya.

Untuk mewujudkan kehadiran Jejaring Ombudsman guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja Ombudsman RI maka Ombudsman RI menyelenggarakan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Pertemuan Berkala Dengan Komunitas/Perguruan Tinggi/Tokoh Masyarakat/Media. (*)

Pelatihan bagi Calon Pelatih untuk Pengelolaan Laporan Pengaduan Masyarakat dengan melibatkan Kelompok Masyarakat Sipil (LSM/NGO), Perguruan Tinggi dan Jurnalis di Pulau Lombok

Pertemuan Jejaring Ombudsman RI Perwakilan NTB dengan Kelompok Masyarakat Sipil dan Perempuan, NGO, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat dari Kabupaten dan Kota Bima

Pertemuan Jejaring Ombudsman RI Perwakilan NTB dengan Kelompok Masyarakat Sipil dan Perempuan, NGO, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara

Pertemuan Jejaring Ombudsman RI Perwakilan NTB dengan Kelompok Masyarakat Sipil dan Perempuan, NGO, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat dari Kota Mataram

Pertemuan Jejaring Ombudsman RI Perwakilan NTB dengan Kelompok Masyarakat Sipil dan Perempuan, NGO, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat dari Kabupaten LombokTengah dan Kabupaten LombokTimur

Munas dan Konbes NU 2017

Panitia Daerah Persilakan Tokoh NTB Ambil Peran Mataram (Suara NTB) Panitia Daerah Munas Alim Ulama dan konferensi besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2017 di Lombok, menegaskan harapannya untuk menjadikan ajang ini sebagai salah satu kegiatan NU terbesar dalam sejarah. Untuk menggemakan kegiatan ini, panitia daerah pun mempersilakan tokoh-tokoh NTB dari berbagai latar belakang untuk ikut mengambil peran.

Demikian diutarakan Ketua Panitia Daerah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017, Ir. H. Lalu Winengan, yang dikonfirmasi wartawan di sela persiapan acara, Senin (20/11).

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Panitia Daerah, H. Marinah Hardy.

Winengan menegaskan, saat ini pihaknya sudah sangat siap menggelar berbagai rangkaian Munas dan Konbes.

“Persiapannya sudah siap.

Besok pagi pun, perhelatan sudah siap,” ujarnya.

Hari ini, Winengan menegaskan pihaknya akan menerima beberapa panitia dan tamu yang sudah mulai berdatangan. Jumlah tamu yang akan datang paling banyak pada 22 November 2017. Para tamu tersebut akan langsung disuguhi dengan rangkaian bazar, pawai taaruf, plus salawat badar yang digelar di

depan Lapangan Sangkareang, Kota Mataram.

“Itu akan diiringi 20 drum band, yang akan mengarak bendera NU dengan panjang sekitar 40x60 meter. Insha Allah tim dari rekor MURI akan hadir juga,” ujar Winengan. Kegiatan pawai akan diikuti sedikitnya 10 ribu orang yang saat ini sudah terkonfirmasi keikutsertaannya dan diperkirakan akan terus bertambah.

Winengan menegaskan, penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa jika dilihat dari aspek ekonomi.

Kehadiran ribuan peserta dan berbagai acara yang diselenggarakan, menurutnya akan memantik hidupnya berbagai usaha mulai dari yang berskala raksasa hingga usaha-usaha kecil dan mikro.

“Untuk hajatan Munas dan Kombes ini kita ingin lebih besar dampaknya dari Munas NU di Jombang. Karena, sesuai prinsip Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, kita ingin ini sukses pelaksanaan, sukses ekonomi dan sukses pencitraan, yaitu pencitraan untuk NTB,” ujarnya. Demi tujuan itu, Winengan menegaskan akan sangat menerima dengan tangan terbuka siapapun yang mau mengambil peran dalam agenda ini.

(Suara NTB/ist)

JAKET BANSER - Ketua Panitia Daerah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017, H. Lalu Winengan bersama Sekretaris Panitia Daerah, H. Marinah Hardy usai menyerahkan jaket Banser kepada sejumlah perwakilan yang hadir, di Sekretariat Panitia, Senin (20/11).

Winengan tak menampik jika ajang ini akan menjadi sangat strategis dalam konteks mempertemukan banyak tokoh besar nasional di NTB. Tokoh dari berbagai latar belakang, akan dipertemukan dalam kegiatan ini.

Munas kali ini rencananya akan dibuka oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan ditutup oleh Wapres RI, H. M. Jusuf Kalla.

Presiden kelima RI, Hj. Mega-

wati Soekarnoputri, juga direncanakan hadir bersama Jokowi.

“Beberapa pengusaha besar akan hadir. Pemilik Bank Sinarmas akan hadir. Itu akan hadir juga pimpinan Parpol sekaligus pengusaha, salah satunya Surya Paloh. Kemudian ada Dubes AS yang sudah konfirmasi bersama dubes Aljazair,” sebut Winengan. Pihak panitia, menurutnya telah mengundang

sekitar 40 duta besar.

Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Kerja juga akan ambil bagian. Mulai dari menteri Sekretaris Negara, Mendagri, Seskab, Menpora hingga Menteri Riset Dikti. Selain Surya Paloh, dua pimpinan parpol juga sudah mengonfirmasi kehadirannya, yaitu Muhaimin Iskandar (PKB) dan Rohamurmuziy (PPP). (aan/*)