Edisi 16 Nopember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

KAMIS, 16 NOVEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 205 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TGB : Konversi Bank NTB, Langkah Strategis Penguatan Ekonomi Berkeadilan Konversi kegiatan usaha PT. Bank NTB ke syariah adalah sejalan dengan kebijakan nasional yang menegaskan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan memperhatikan, menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. ‘’KALAU kita bicara tentang nilai-nilai dasar di NTB, kita bisa melihat bahwa religiusitas adalah salah satu nilai dasar kita dan itulah merupakan nilai dasar kita sebagai masyarakat nusantara,’’ ujar Gubernur NTB, Dr.TGH.

M. Zainul Majdi yang lebih akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB ) ketika menjadi keynote speaker pada Gathering Sosialisasi Perubahan Kegiatan Usaha Bank NTB menjadi PT.Bank NTB Syariah, di Ball Room Islamic Cen-

oleh para pemegang saham PT. Bank ter, Rabu (15/11).

NTB, anggota DPRD NTB dan nasaNamun khusus di NTB katanya, bah Bank NTB di Pulau Lombok. dengan nilai nilai dasar ke-Islam-an Lebih lanjut TGB menyampaikan yang dimiliki masyarakatnya, maka bahwa konversi bank syariah ini dismenjadi dasar kesepahaman dari epakati oleh para pemegang saham unpara pemegang saham. Termasuk Gutuk memenuhi asas keadilan, keberbernur dan Bupati/Walikota se-NTB samaan dan kesejahteraan bagi setelah bersepakat melakukan konversi luruh masyarakat. Sebagaimana Bank NTB dari konvensional ke dirumuskan di dalam syariah. Kesepakatan terseasas dan tujuan yang but diambil, karena termakdidalamnya kita melihat ada kemaslahatan yang tidak hanya jangka pendek dan menengah. ‘’Tetapi juga jangka panjang untuk NTB dan insyaAllah untuk Indonesia yang kita cintai,’’ ujar TGB. Dr. TGH. M. Zainul Majdi Gathering diikuti

tub dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ‘’ Para pemegang saham sepakat hahwa tantangan kita di Indonesia dan NTB sebagai bagian integral dari Indonesia adalah menciptakan pemerataan. Untuk menciptakan pemerataan maka instrumen-instrumen ekonomi harus diciptakan. Untuk itulah perbankan syariah diletakkan menjadi dasar,’’ujar gubernur.

TGB juga menekankan bahwa konversi Bank NTB ke sistem syariah diletakkan sebagai upaya untuk membangun diferensiasi bagi NTB.

Diferensiasi yang dimaksudkan adalah NTB harus mempunyai satu pendekatan yang khas yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat.

Khususnya dalam sektor pembangunan ekonomi. ‘’NTB akan diingat karena kebijakannya yang khas.

Salah satunya seperti bidang pariwisata yang khas dengan halal tourismnya atau muslim traveler. Walaupun memang dengan berbagai upaya perbaikan di segala bidang termasuk di bidang infrastruktur bagi penunjang halal tourism,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

Rendah, Realisasi Belanja Delapan Satker KPPN Mataram Mataram (Suara NTB) – Realisasi belanja APBN berupa dana Dekon, tugas pembantuan (TP) dan urusan bersama (UB) di NTB masih rendah. Dari anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp 993 miliar lebih, sampai 8 November 2017, realisasinya baru Rp 551 miliar lebih.

Artinya, masih ada dana yang belum dibelanjakan Satuan Kerja (Satker) penerima dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 441 miliar lebih. Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, untuk yang berada di bawah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram, sebanyak delapan Satker realisasi belanja APBN-nya rendah atau berada di bawah 60 persen. KPPN Mataram memiliki wilayah kerja Pemprov NTB, Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA

menyebutkan, beberapa Satker yang realisasi belanja dekon, TP dan UB masih rendah. Bahkan menjelang berakhirnya tahun anggaran sekitar dua bulan lagi, ada Satker yang realisasinya belanjanya baru 10 persen.

Delapan Satker yang realisasi belanjanya masih rendah tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat. Dana dekon, TP dan UB yang diperoleh tahun ini sebesar Rp 6,8 miliar lebih baru dibelanjakan sebesar Rp 662 juta lebih atau 10 persen. Artinya, masih ada anggaran sebesar 90 persen yang belum dibelanjakan.

Kemudian Dinas Pertanian

dan Perkebunan (Distanbun) NTB. Distanbun memperoleh beberapa anggaran dekon, TP dan UB. Dians ini memperoleh anggaran sebesar Rp 8,6 miliar lebih, baru dibelanjakan 1,2 miliar lebih atau 25 persen. Artinya masih ada anggaran yang belum dibelanjakan sebesar 85 persen. Distanbun juga memperoleh anggaran APBN sebesar Rp 20,6 miliar lebih. Baru terealisasi sebesar Rp 8,1 miliar lebih atau 39 persen. Artinya, masih ada anggaran sebesar 61 persen yang belum dibelanjakan.

Selanjutnya, Dinas Perdagangan Kota Mataram, menerima dana dekon, TP dan UB

sebesar Rp 6 miliar. Realisasi belanjanya baru Rp 1,04 miliar lebih atau 27 persen. Artinya, masih ada anggaran sebesar Rp 4,9 miliar lebih atau 83 persen yang belum dibelanjakan. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dsinakertrans) NTB dengan perolehan dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 433 juta. Disnakertrans NTB baru membelanjakan sebesar Rp 189 juta lebih atau 44 persen.

Masih ada dana yang belum dibelanjakan sebesar Rp 244 juta lebih atau 56 persen.

Dinas Perdagangan NTB juga realisasi dana dekon, TP dan UB masih rendah. Dari Rp 2,2 miliar dana APBN yang diperoleh baru dibelanjakan sebesar Rp 1 miliar lebih atau 47 persen. Masih ada dana yang belum dibelanjakan sebesar Rp 1,06 miliar lebih atau 53 persen. Dinas

Perdagangan NTB juga memperoleh dana Rp 898 juta lebih baru dibelanjakan Rp 525 juta lebih. Sebesar Rp 372 juta lebih belum dibelanjakan atau sekitar 42 persen.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB yang memperoleh anggaran APBN sebesar Rp 2,3 miliar lebih baru dibelanjakan Rp 1,1 miliar lebih atau 51 persen.

Masih ada anggaran sebesar Rp 1,1 miliar lebih atau 49 persen yang belum dibelanjakan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil), dari anggaran sebesar Rp 43 miliar lebih baru dibelanjakan sebesar Rp 22 miliar lebih atau 52 persen. Artinya masih ada anggaran sebesar Rp 20 miliar lebih atau 48 persen yang belum dibelanjakan.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Kesadaran Masih Minim PEMOTOR mendominasi pelanggaran lalu lintas selama Operasi Zebra 2017. Mulai dari tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua, melawan arus, memakai telepon genggam sambil berkendara serta tak punya SIM. Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra 2017 di seluruh wilayah NTB, pelanggar tak memakai helm mencapai 4.278 orang. Lebih banyak lagi pelanggar tak bisa menunjukkan SIM saat razia yakni mencapai 5.421 orang.

Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol Arman Achdiat Rabu (15/11) menegaskan, dalam operasi tersebut pihaknya mengedepankan penindakan dengan memberi teguran.

Bersambung ke hal 15

OPTIMIS TUNTAS Proyek lanjutan pembangunan Terminal Haji Lombok International Airport (LIA) dikebut, setelah cukup lama mangkrak dan telantar.

Pelaksana proyek optimis bisa menuntaskan pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Berita selengkapnya di halaman 5.

(Suara NTB/kir)

Arman Achdiat (Suara NTB/why)

KO M E N TTAA R Siapkan Status Siaga Darurat MUSIM hujan yang mulai turun saat ini, baru awal. Namun banjir dan tanah longsor mulai terjadi di beberapa titik.

Meski pun intensitas dua peristiwa itu masih ringan, namun Gubernur NTB sudah meminta pemerintah kabupaten dan kota siaga, bahkan mempersiapkan status siaga darurat.

Imbauan gubernur itu sesuai surat nomor 360/546/BPBD tanggal 10 November prihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan tahun 2017 dan 2018, menindaklanjuti surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 31 Oktober lalu. Surat gubernur ini ditujukan kepada bupati dan walikota se-NTB. H. Mohammad Rum Bersambung ke hal 15

Harga Sonokeling Menggiurkan

’’Illegal Logging’’ Kembali Marak di NTB Mataram (Suara NTB) – Aksi penebangan kayu hutan secara ilegal (illegal logging) kembali marak di NTB. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama dengan TNI dan Polri berhasil menangkap pengiriman kayu jenis sonokeling yang diduga hasil illegal logging ke luar wilayah NTB. Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si membenarkan illegal logging semakin marak. Sementara perambahan hutan yang di-

lakukan oleh masyarakat untuk perladangan liar sudah mulai berkurang.

“Sekarang perladangan liar itu sudah tidak begitu banyak. Karena kita terus melakukan penindakan di lapangan.

Perambahan hutan sudah mulai berkurang. Illegal logging yang masih marak terutama kayu sonokeling,” kata Madani ketika dikonfirmasi Suara NTB di kantornya, Rabu (15/11) kemarin.

Ia menyebutkan, belum lama ini, Satgas Pemberantasan Illegal Logging yang terdiri dari Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH) bersama TNI dan Polri berhasil menangkap truk fuso pengangkut kayu sonokeling yang diduga hasil illegal logging. Seperti di wilayah Tambora, tepatnya di Kempo sebanyak tiga truk kayu. Kemudian di Pelabuhan Lembar satu truk kayu sonokeling. Sebelumnya, kata Madani, aparat gabungan juga menangkap tiga truk fuso kayu jenis yang sama.

Ia menjelaskan Pemprov sudah mengusulkan kuota nol untuk penebangan kayu sonokeling ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

MODUS BERUBAH - Modus yang digunakan para pelaku illegal logging ini juga berubah.

Ada yang mengangkut menggunakan sepeda motor dari dalam hutan, seperti yang berhasil digagalkan beberapa waktu lalu.

2018, Kemen PANRB Buka Rekrutmen CPNS Daerah Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si menyatakan, berdasarkan informasi dan hasil konsultasi di Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) akan membuka rekrutmen CPNS daerah pada 2018 mendatang. Rekrutmen CPNS tahun depan itu diperuntukkan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Beberapa informasi yang kita terima juga konsultasi ke Jakarta memang Men PANRB sudah mempersiapkan kebutuhan sesuai dengan usulan masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota kaitan dengan formasi,’’ kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/11) di Mataram.

Namun, tentunya rekrutmen CPNS daerah ini tidak serta merta atas kehendak Kemen PANRB. Fathurahman mengatakan, rekrutmen CPNS daerah ini ada kaitan juga dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR RI terkait dengan penyiapan anggaran.

Mengenai data jumlah kebutuhan CPNS untuk Pemprov NTB, kata Fathurahman sudah diajukan ke Kemen PANRB beberapa bulan lalu. Di mana, Pemprov sudah mengusulkan permintaan 4.603 formasi. Terdiri dari tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang.

Bersambung H. Fathurahman ke hal 15 (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

Data Penghuni Kos SEBAGAI kawasan dengan banyaknya pendatang yang otomatis membuat banyaknya kos-kosan mulai muncul, terutama di wilayah yang dekat dengan pusat bisnis seperti di Cakranegara. Mengantisipasi adanya stigma negatif pada penghuni kos-kosan, kelurahan Saptamarga sejak setahun terakhir menerapkan buku pencatatan bagi setiap penghuni kos baru setiap bulannya.

Menurut Lurah Saptamarga, I Wayan Suarditha, hal tersebut untuk mengantisi(Suara NTB/uul) pasi perilaku negatif pada I Wayan Suarditha penghuni kos di daerahnya.

“Setiap penghuni baru yang ngekos di sini wajib melapor kepada kepala lingkungannya untuk didata,” terangnya kepada Suara NTB, Rabu (15/11). Ia menerangkan saat penghuni baru melapor, wajib membawa kartu domisili serta KTP sebagai bukti identitas mereka. Pencatatan ini penting dilakukan mengingat setiap bulannya selalu ada penghuni baru meskipun ada juga yang mengontrak tahunan.

“Jika mereka tidak bisa, dapat menitipkan kepada pemilik atau penjaga kos yang nantinya akan menyampaikan kepada kepala lingkungan,” kata Suarditha. Dengan adanya pencatatan tersebut, memudahkan kepala lingkungan serta pihak kelurahan jika sewaktu-waktu didakan razia kos-kosan oleh polisi. “Misalnya ditemukan penghuni kos yang terkena narkoba atau perbuatan lainnya, maka kita sudah punya data tentang mereka serta jumlah orang yang berada di kos tersebut,” jelasnya.

Pencatatan itu juga bisa digunakan oleh lingkungan untuk menarik iuran kebersihan kepada para penghuni kos. “Kalau pemilik kos yang menanggung setiap bulan, lumayan berat sehingga ia bisa membebankan biayanya langsung kepada penghuni karena itu juga untuk mereka sendiri,” tambah Suarditha. Pemilik kos sendiri, ujarnya, harus melakukan kewajiban (pencatatan) tersebut sebagai tanggung jawabnya kepada lingkungan.

“Kita sama-sama membutuhkan, mereka juga kan butuh jika nanti mau mengajukan berkas-berkas usahanya,” kata Suarditha. Dengan adanya pencatatan itu, pihak kelurahan merasa tenang karena memiliki data yang jelas. “Kita tidak sering melakukan razia seperti yang lain, kecuali langsung dari polisi,” terangnya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Lagi, Pemkot Hentikan Paksa Pembangunan Tak Berizin Mataram (Suara NTB) Penghentian pengerjaan bangunan tidak saja dilakukan di Jalan Sapta Marga. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, telah mengeluarkan surat perintah penghentian paksa pembangunan bangunan semi permanen di Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan.

Bangunan semi permanen ini berdekatan dengan rumah dinas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Keberadaannya pun dikeluhkan.

Selain tak memiliki izin, posisinya juga melanggar roi jalan.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, bangunan semi permanen di pinggir Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari, telah dibuatkan surat perintah penghentian paksa bangunan (SP3B).

Sebab, bangunan ini melanggar aturan dan tidak mengantongi izin.

“Bangunan dekat futsal itu sudah kita buatkan SP3B,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Rabu (15/11).

Mahmuddin mengakui, keberadaan bangunan semi permanen ini dikeluhkan oleh penghuni rumah dinas BPK. Katanya, keluhan itu beberapa kali disampaikan oleh pegawai BPK ke Sekda Kota Mataram. Ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Tata Ruang Dinas PUPR untuk menghentikan pekerjaan.

Kalau pun nantinya pengusaha tetap ngotot mengerjakan, tim Yustisi akan turun dan mem-

bongkar paksa bangunan tersebut.

“Kalau tidak direspons, tim yustisi turun lagi. Yah, terpaksa kita bongkar paksa lagi,” ucapnya.

Sepengetahuan dia, pemilik bangunan tidak pernah mengajukan izin ke Pemkot Mataram. Secara aturan, pembangunan harus mengurus izin ke pemerintah.

Apalagi posisi bangunan itu tidak diperbolehkan karena melanggar roi jalan. “Disitu tidak boleh membangun walaupun semi permanen,” katanya. Mahmuddin mengingatkan sekaligus meminta masyarakat supaya semua

(Suara NTB/cem)

DIHENTIKAN – Pengerjaan bangunan yang berada di samping rumah dinas BPK ini dihentikan paksa. Selain tidak memiliki izin, bangunan di Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan ini juga diduga melanggar roi jalan. proses pembangunan harus meminta izin ke pemerintah. Masyarakat nantinya akan mengetahui apakah bangunan itu melanggar

aturan atau sebaliknya. Hal ini harus diperhatikan agar tidak merugikan masyarakat bilamana dilakukan penertiban. (cem) (Suara NTB/cem)

DIKAWAL - Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati dikawal dua regu personel Pol PP, Rabu (15/11) saat mengantar berkas pendaftaran seleksi JPTP.

Pansel Jabatan Pratama

Bantu Pemasaran Hasil Pertanian SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Noer Ibrahim angkat bicara soal kasus bibit cabai di Kota Mataram.

Menurut dia, seharusnya dari awal ada pemetaan yang jelas lahan mana yang cocok ditanami cabai atau jenis tanaman lainnya. ‘’Misalnya lahan itu cocoknya untuk cabai keriting atau cabai besar. Itu pekerjaan khusus dari petugas penyuluh lapangan (PPL), termasuk Dinas Pertanian,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota (Suara NTB/fit) Mataram, kemarin.

H M. Noer Ibrahim Kalau memang lahan tersebut cocok untuk ditanami cabai barulah dilaksanakan. Noer Ibrahim menilai Dinas Pertanian Kota Mataram terlalu berani melakukan pengadaan bibit cabai tahun ini.

Mengingat pada tahun 2016 kasus serupa juga menjadi temuan Kejaksaan. ‘’Mohon maaf cabai sekarang turun harganya. Cabai keriting saja Rp 10 ribuan per kilogram.

Kalau cabai merah yang besar itu sekitar Rp 5.000 – Rp 6.000. Ini menyangkut teknik pekerjaan dari awal sampai dengan hari ini belum dipetik,’’ sesalnya.

Noer Ibrahim tidak menampik kalau harga cabai sedang anjlok. ‘’Kalau tahun 2016 terjadi, lalu tahun 2017 juga terjadi, itu PPL terlalu berani. Kalau saya, kasus ini lebih pada tanggung jawab PPL nya karena dia yang tahu kelompok tani mana yang berhak,’’ bebernya. Laporan PPL itulah yang kemudian diajukan ke atasan dalam hal ini kepala dinas.

Namun dia juga menyayangkan sikap kepala dinas yang terkesan pasif dan hanya menerima laporan dari bawahan.

Untuk itu, ia mengimbau ke depan kepala OPD harus lebih teliti dan cermat. ‘’Jangan hanya menerima laporan di atas kertas,’’ cetusnya. Termasuk prasarana bagi petani seyogiyanya juga harus diupayakan. Dinas Pertanian seharusnya tidak sekadar membagi bibit cabai dengan nilai miliaran rupiah. Politisi Golkar ini berharap Dinas Pertanian mampu menjalin kerja sama dengan pedagang, bagaimana membantu memasarkan hasil pertanian para petani. ‘’Jangan serahkan kepada petani. Petani tidak punya akses ke Mall maupun ke supermarket lainnya,’’ ucapnya.

Oleh karena itu, anggota Dewan dari dapil Mataram - Sekarbela ini menyarankan Dinas Pertanian menjalin kerjasama pemasaran hasil pertanian dengan pihak mal maupun ritel modern. Noer Ibrahim memberikan catatan untuk pengadaan bibit cabai tahun - tahun mendatang harus dibarengi dengan upaya Dinas Pertanian membantu pemasaran hasil pertanian berikut prasarana pendukung. (fit)

Enam Pejabat Serahkan Berkas Pendaftaran Mataram (Suara NTB) Hingga Rabu (15/11) siang, panitia seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kota Mataram telah menerima berkas pendaftaran dari enam pejabat. Pendaftaran dibuka sejak 1 - 15 November hanya diminati sembilan pejabat. Dua di antaranya pun tak lolos seleksi administrasi karena terbentur usia dan masa jabatan.

Di satu sisi, Pansel kali ini berbeda pula. Satu pelamar boleh melamar dua jabatan dilelang.

Yaitu, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mat-

aram, I Nyoman Swandiasa.

Mantan Kabag Pemerintahan ini, sekaligus melamar dua formasi sebagai Kadis Sosial dan Kasat Pol PP. Demikian pula, Sekretaris Sat. Pol PP, Jimmy Nelwan.

Selain itu, Sekretaris Inspektorat Hj. Baiq Asnyati melamar jabatan Dinas Sosial. Yang paling banyak peminat jabatan Kasat Pol PP. Posisi ini dilamar oleh Kabid Trantibum dan Linmas Sat. Pol PP, Bayu Pancapati, Camat Mataram, Hariadi, Kabid Opdal Dinas Perhubungan, Mahfuddin Noer.

Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

PKL Keluhkan Proyek Penataan Eks Pelabuhan Ampenan Mataram (Suara NTB) Pedagang di eks Pelabuhan Ampenan mengeluhkan penataan oleh pemerintah. Material serta pembongkaran trotoar menimbulkan kesan berbeda bagi pengunjung karena terlihat semrawut.

Aton, seorang pedagang di eks Pelabuhan Ampenan mengeluhkan kondisi lapak pasca relokasi. Timbunan material serta bongkahan bangunan menyisakan suasana semrawut. Pengunjung sungkan berkunjung, apalagi berbelanja. “Semakin ore (semrawut) sekarang. Coba lihat material sana - sini,” keluhnya, Rabu (15/11).

Aton yang mengaku mencari nafkah di eks Pelabuhan Ampenan sejak tahun 2012 menuturkan, dua pekan ini, penghasilannya menurun. Sebab, tak ada pengunjung mau berbelanja. Di samping itu, pedagang lainnya memilih menaruh dagangan persis pinggir pantai. Dengan maksud lebih mudah laku daripada menaruh dagangan di belakang.

Ia heran dengan kebijakan pemerintah. Trotoar dikerja-

(Suara NTB/cem)

PENATAAN – Pentaan eks pelabuhan Ampenan yang sedang berlangsung dikeluhkan oleh pedagang kaki lima (PKL). Material yang menumpuk yang menimbulkan kesan semrawut dinilai menjadi sebab sepinya pengunjung berbelanja ke para PKL. kan setahun lalu dibongkar begitu saja. “Ini belum setahun sudah dibongkar,” katanya sambil menunjuk galian yang telah terpasang besi.

Katanya, lapak dibangun tahun ini sebanyak 35 unit. Ia meminta agar memprioritaskan pedagang lama, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. “Kalau ada yang tidak dapat, ribut kita,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Wakil

Pembebasan Lahan Kebon Talo

Pemkot dan Pemilik Lahan Belum Sepakati Harga Mataram (Suara NTB) Negoisasi pembebasan lahan di Kebon Talo Kelurahan Ampenan Utara, buntu. Antara pemilik lahan dan Pemkot Mataram belum menyepakati harga. Harga ditawarkan Pemkot Mataram untuk per are senilai Rp 50 juta. Nilai ini berdasarkan hasil perhitungan tim appraisal. Sementara, masyarakat menginginkan harga per are tanah milik mereka Rp 150 juta.

“Kalau Rp 50 juta itu terlalu jauh,” kata pemilik lahan enggan dikorankan namanya. Ia menduga, tim appraisal yang ditunjuk pemerintah tidak

mencari referensi harga di sekitar kawasan lahan tersebut.

Taksiran harga Rp 50 juta per are dinilai berdasarkan asumsi atau pandangan pribadi.

Dia membandingkan, harga tanah di depan jalan raya mencapai Rp 300 juta – Rp 350 juta. Paling tidak itu dijadikan patokan atau dasar untuk menaksir harga. “Kalau Rp 50 juta, itu tanah di Sesaot.

Ini Kota Mataram,” ucapnya.

Pria yang memiliki lahan seluas 41 are tersebut mengaku, tanah dibeli tahun 2016 lalu seharga Rp 55 juta per are. Jika dijual dengan harga Rp 50 juta per are, artinya, ia harus

Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin menyebutkan, dari sembilan pejabat yang mengambil formulir, enam di antaranya telah mengembalikan berkas pendaftaran. Persyaratan keenam pelamar ini akan diplenokan hasil seleksi administrasi. Selanjutnya, dilakukan teknical meeting persiapan seleksi selanjutnya.

“Enam orang sudah menyerahkan berkasnya,” sebut Muja, Rabu (15/11). Secara keseluruhan dua posisi dilelang telah memenuhi kuota. Meski kata dia, satu pelamar melamar untuk dua posisi yang berbeda. Menurutnya, dalam

menanggung rugi. Ia menyadari pembebasan lahan itu demi kepentingan masyarakat. Tetapi, pemerintah diminta memikirkan kembali, agar tidak merugikan satu pihak saja. “Masak kita harus rugi,” cetusnya.

Menanggapi penolakan pemilik lahan dengan harga ditawarkan Pemkot Mataram, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, ketidaksepakatan nanti akan diatur lebih lanjut. Aturan lebih lanjut dimaksud tidak disampaikan detail. “Pada posisi ini nanti akan diatur kembali,” jawabnya normatif.

Disampaikan, secara keseluruhan luas lahan di Kebon Talo sekitar 36. 268 meter.

Jumlah ini termasuk tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggaran pembebasan lahan dialokasikan sekitar Rp 20 miliar. Total anggaran ini termasuk kebutuhan yang lainnya, karena jadi satu kesatuan dengan pembebasan lahan lainnya.

Secara bertahap akan disesuaikan dengan kondisi keuangan. “Anggaran Rp 20 miliar itu tidak semata mengatakan untuk pembebasan tanah di Kebon Talo. Tapi ada juga untuk yang lain,” ujarnya. (cem)

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjelaskan, penataan eks Pelabuhan Ampenan, ada informasi keliru diterima oleh masyarakat pada saat sosialisasi awal. Kekeliruan itu berkaitan dengan konstruksi lapak berbeda dengan konsep dikerjakan sekarang.

Terutama para PKL di Ampenan tidak tahu kalau ada perubahan desain disesuaikan kondisi anggaran. Sebab, penataan disesuaikan dengan dukungan anggaran dari Pemprov NTB. “Bentuknya ada perubahan. Kami berusaha membangun lapak supaya tertata rapi,” kata Mohan.

Konsep lapak ini nantinya ada keseragaman, sehingga pedagang tidak ada saling berebut lokasi atau posisi. Pemerintah akan membuat kebermanfaatan semua. Artinya, di mana saja posisi tidak mempengaruhi pendapatan.

Mohan menambahkan, lebih teknisnya adalah pedagang yang mengantarkan makanan. Tidak seperti saat ini, pedagang terkesan semau - maunnya. “Sudah tempatnya sempit, lagi ditaruh meja dan kursi,” katanya. Wawali mengaku, proses pembangunan sempat ada gangguan dari masyarakat. Tetapi, itu berjalan hanya seminggu.

Setelah itu, proses pengerjaan diserahkan ke rekanan. (cem)

konteks ini, tidak ada permasalahan pejabat melamar di dua posisi sepanjang telah memenuhi persyaratan. “Ndak masalah mereka melamar dua posisi,” jawabnya.

Muja menjelaskan secara teknis, keenam peserta seleksi JPTP akan mengikuti tes wawancara dan makalah, Jumat (17/11). Kemudian, Senin Selasa (20 - 21/11) dilanjutkan dengan assesment. Assesment ini lanjutnya, untuk melihat potensi sekaligus karakter.

Di satu sisi, penyerahan berkas pendaftaran jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) Kota

Mataram terlihat berbeda. Kabid Trantibum dan Linmas Satpol PP dikawal oleh anggotanya.

Dua regu anggota Pol PP mengawal menggunakan dua mobil patroli dari Jalan Lingkar Selatan menuju Sekretariat Pansel di Jalan Pejanggik.

Bayu dikonfirmasi usai menyerahkan berkas mengaku, pengawalan oleh anggota sebagai bentuk support dirinya untuk maju menjadi Kasat Pol PP. Katanya, pengawalan itu tidak ada skenario apapun. Hal itu murni keinginan personel sebagai bentuk dukungan moril. (cem)

Wawali Setuju Kontrak Rekanan Wanprestasi Diputus Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mempersilakan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis memutus kontrak rekanan yang dianggap wanprestasi. “Saya kira ikuti aturan saja. Kalau memang diputus kontrak karena wanprestasi, silakan saja,” tegas Mohan, Rabu (15/11).

Tahun ini, dua proyek terancam akan diputus kontrak. Yaitu, proyek pembangunan jembatan di Dasan Agung. Ini dikerjakan oleh CV. Limbu Indah dengan nilai kontrak Rp Rp 2.095.010.000,00 dari nilai paket Rp 2,4 miliar. Selanjutnya, Puskesmas Selaparang dikerjakan CV. Merta Galih dengan nilai kontrak Rp 940.000.000 dari pagu Rp 1 miliar.

Wawali menegaskan, proyek ini jangan sampai dipaksa. Pekerjaan fisik dihajatkan untuk melayani masyarakat. Dari sisi kualitas, jangan sampai bermasalah yang nantinya menimbulkan masalah baru. “Kualitas bermasalah akan jadi repot,” ujarnya. Pemutusan kontrak jadi konsekuensi rekanan tidak mampu mengerjakan sesuai target.

Apakah rekanan wanprestasi pada pengadaan tahun 2018 tidak dilibatkan dalam proses tender? Katanya, pengadaan barang dan jasa berdasarkan mekanisme lelang di unit layanan pengadan (ULP). Tidak bisa pemerintah mencekal rekanan ikut tender. Pun dilakukan tindakan tegas, pemerintah dinilai tidak memiliki rasa keadilan.

Salah satu bisa dilakukan

(Suara NTB/cem)

H. Mohan Roliskana pemerintah lanjutnya, khusus Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, harus memberikan catatan khusus bagi rekanan bermasalah. “Kalau kita tegas begitu, nanti ada sanggahan, bahkan gugatan,” kata dia.

Pemutusan kontrak ini sudah memberikan dampak secara persepsi maupun catatan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Publik akan menilai kualitas pekerjaan rekanan tersebut.

Wawali menambahkan, kasus ini perlu jadi evaluasi bersama.

Setidaknya, APP juga melihat secara finansial dan rekam jejak rekanan yang akan dimenangkan. Artinya, tidak berpatokan pada administrasi saja.

Oleh karena itu, Mohan mengingatkan kasus seperti ini, jangan sampai terulang kembali.

Sebab, ini menyangkut kewibawaan pemerintah. (cem)

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Triwulan III, Ekonomi NTB Tumbuh 4,09 Persen Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Rabu (15/11) kemarin secara resmi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada Triwulan III-2017, tumbuh sebesar 4,09 persen, lebih tinggi dibandingkan Triwulan II-2017 yang mengalami pertumbuhan -1,95 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi NTB pada Triwulan III-2017 (y on y), kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, adalah lapangan usaha pertanian sebesar 0,89 poin, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang pertumbuhan sebesar 0,77 poin. Sumber pertumbuhan tertinggi ketiga yang mendongkrak kinerja ekonomi berasal dari lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi pertumbuhan 0,71 poin.

Selain itu, sampai dengan Triwulan III-2017, inflasi umum triwulanan di Provinsi NTB tampak terkendali dan berada pada kisaran kurang dari 2 persen setiap triwulannya. Selain mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi NTB berjalan cukup baik dan menjadi bukti nyata bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah telah bekerja dengan baik.

Pada triwulan III-2017 sebagian besar komoditas mengalami inflasi tipis dengan kisaran antara 0,20 hingga 4,40 persen. Terdapat 2 (dua) komoditas yang mengalami deflasi, yaitu komoditas bahan makanan dan komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan masing-masing -1,23 persen dan -1,00 persen.

Kondisi ini sejalan dengan berlalunya hari besar agama yang terjadi pada Triwulan II-2017. Selanjutnya komoditas pendidikan, rekreasi, dan olahraga merupakan komoditas dengan inflasi tertinggi pada Triwulan III-2017 dengan inflasi sebesar 4,40 persen.

Nilai inflasi tersebut lebih tinggi daripada inflasi umum Provinsi NTB pada Triwulan III-2017. Kondisi ini diindikasikan karena dimulainya tahun ajaran baru pada awal Triwulan III-2017.

Sementara itu, petani NTB pada Triwulan III-2017 juga mengalami surplus, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105,10 sedikit lebih tinggi dibandingkan Triwulan II-2017 dengan nilai NTP yang mencapai 104,49. Walau tipis, petani di Provinsi NTB masih dapat menikmati surplus pada Triwulan III-2017.

Jika dibandingkan dengan Triwulan II-2017, surplus yang diperoleh petani cenderung sedikit lebih tinggi.

Disisi lainnya lagi, arus kedatangan penumpang angkutan udara pada Triwulan III-2017 tercatat sebesar 528.867 orang, kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Triwulan II-2017 yang mencapai 514.446 orang. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Triwulan III-2017 mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan II-2017. TPK hotel bintang meningkat dari 48,16 menjadi 55,70 dan TPK hotel non bintang meningkat dari 24,40 menjadi 25,68. Dan remitansi (kiriman TKI) pada Triwulan III2017 tercatat 375 miliar rupiah, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II-2017 yang mencapai Rp 492 miliar.

Dinamika perekonomian nasional pada Triwulan III-2017 menyebabkan penurunan pada BI seven days repo rate yang semula masih berada pada angka 4,75 persen pada Triwulan II-2017, selanjutnya diturunkan menjadi 4,50 persen dan 4,25 persen. (bul)

Final, Usulan Direksi, Komisaris BPR NTB dan Jamkrida Mataram (Suara NTB) Pemegang saham telah mengusulkan nama-nama yang akan menduduki kursi direksi dan komisaris Bank BPR NTB dan PT. Jamkrida NTB Bersaing. Nama-nama itu telah disodorkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Hal ini dipertegas oleh Sekda NTB, H. Rosyadi Sayuti di sela-sela seminar konversi Bank NTB yang dilaksanakan di ball room Islamic Center, Rabu (15/11) kemarin. Sekda mengatakan, untuk BPR, proses terus berlanjut setelah beberapa kali pengusulan nama calon direksi dan komisaris.

“Saya sudah komunikasi dengan kepala OJK NTB yang baru (Farid Faletehan). Sepakat tidak memulai dari awal (proses uji kelayakan dan kepatutan). Tinggal melanjutkannya,” kata Rosyadi.

Jumlah usulan calon yang akan mengisi direksi dan komisaris di PT. Bank BPR NTB lebih dari yang diminta otoritas. Harapan pemegang saham, agar otoritas leluasa menyeleksi siapa saja yang terbaik untuk didefinitifkan nantinya.

Untuk calon direksi PT. Bank BPR NTB, dibutuhkan empat orang. Demikian juga untuk komisaris dibutuhkan juga empat orang. Karena itu, pemegang saham mengusulkan kandidatnya lebih dari yang diminta itu.

Sekda juga menyinggung calon yang diusulkan untuk direksi dan komisaris PT. Jamkrida NTB Bersaing. Kebutuhannya hanya empat orang. Pemegang saham menyatakan merombak yang lama. Setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum lama ini, forum memutuskan mempertahankan hanya satu, Direktur Utamanya, Indra Manthica untuk dipertahankan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan.

“Yang kita usulkan untuk Jamkrida hanya mempertahankan Direktur Utamanya, yang lainnya diusulkan yang baru. Usulan sudah saya tanda tangani untuk disodorkan ke OJK,” kata Sekda.

Menurut Rosyadi, sebelum berakhir tahun ini, prosesnya sudah rampung dan telah ditetapkan siapa saja yang layak mengisi kursi direksi PT. Bank BPR NTB dan PT. Jamkrida NTB Bersaing.

Sementara Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan belum menerima berkas calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham.

“Mungkin sudah masuk hari ini (kemarin, red), tapi saya belum lihat. Nanti setelah ini kita akan cek,” kata Farid usai mengikuti seminar.

Untuk progresnya, Farid mengatakan akan mengkomunikasikannya dengan OJK pusat, khusus untuk Jamkrida.

Jika pusat sudah memastikan tidak ada persoalan, maka dapat dinyatakan lolos. Untuk bisa lolos, harus dipastikan calon-calon yang diajukan punya kompetensi dan integritas.

“Nanti akan dicek kredit-kredit macetnya. Kalau ada sangkutan, tidak bisa.

Kalau clear yang lolos,” ujarnya.

Apakah bisa rampung tahun ini? Tergantung katanya. Apakah berkasberkas yang diminta otoritas sudah sesuai untuk dilakukan uji kepatutan. “Kalau tidak ada yang lolos, ya RUPS lagi untuk menentukan calon baru,” demikian Farid. (bul) Farid Faletehan (Suara NTB/dok)

SAMBUNG JARINGAN - Petugas PLN sedang melakukan penyambungan jaringan untuk listrik rumah tangga. Saat ini pemerintah merencanakan untuk penyatuan golongan pelanggan, dari 30-an golongan menjadi 3 golongan.

Rencana ini masih dalam kajian teknis.

(Suara NTB/bul)

Jamkrida Terancam Tak Mampu Mengakselerasi Konversi Bank NTB Mataram (Suara NTB) PT. Bank NTB sudah sangat siap melakukan konversi penuh, dari pola konvensional ke syariah. Perusahaan daerah penjamin kreditnya, PT. Jamkrida NTB Bersaing terancam tak mampu mengakselerasikannya, karena ketiadaan modal.

Jamkrida harusnya ikut membentuk unit usaha syariah, agar penjaminan kredit Bank NTB tetap jalan. Sayangnya, keinginan belum nampak akan berjalan mulus, karena modal yang dibutuhkan minimal Rp 10 miliar.

“Untuk membentuk unit usaha syariah, PT. Jamkrida harus meyiapkan modal Rp 10 miliar sesuai peraturan OJK,” kata Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica di arena seminar Bank NTB, Rabu (15/11) kemarin.

Pengajuan penambahan modal ini sebelumnya sudah disampaikan kepada pemegang saham. Usulannya sebesar Rp 27,5 miliar di APBD murni 2017. Sampai sekarang, kata Indra, nampaknya belum ada respon pemegang saham.

Rp 27,5 miliar yang diajukan,

dibagi Rp 10 miliar untuk modal membentuk unit usaha syariah dan Rp 17,5 miliar untuk memenuhi modal inti penjaminan konvensional. Sebab sesuai POJK, setelah lima tahun berdiri, PT. Jamkrida harus mampu memenuhi modal intinya Rp 50 miliar. Dimana saat ini modal inti PT. Jamkrida NTBbersainguntukusahakonvensional mencapai Rp 32 miliar.

Terkait unit usaha syariah, Indra Manthica mengatakan, jika pemegang saham belum memenuhi modalnya, tentu potensi penjaminan yang ada di Bank NTB tidak bisa didapatkan. Potensi tersebut bisa jadi akan lari kepada perusahaan penjaminan kredit lain yang bukan perusahaan milik daerah.

“Otomatis lolos potensi dari Bank NTB, kalau modal kita unit usaha syariah kita tidak

aram, Rabu (15/11).

Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya hanya terfokus pada tingkat hunian di hotel berbintang. Meski demikian, pihaknya juga melakukan penghitungan pada penghunian kamar di hotel non bintang. Hanya saja, penghitungannya menggunakan metode sampel. Sehingga meski ada data yang dikeluarkan, itu berdasarkan sampel yang diambil dari beberapa hotel saja. “Kendalanya memang karena belum bisa didata semua. Jadi masih pake sampel,” ujarnya.

Ia mengatakan tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap wisatawan tahun ini meningkat jika diband-

terpenuhi,” imbuhnya.

Seberapa besar potensi penjaminan yang ada di Bank NTB? Indra Manthica mengemukakan, pada saat ini porsi penjaminan di Bank NTB dan delapan BPR lainnya fifty-fifty. Jika Jamkrida belum didukung membentuk unit usaha syariah, sekitar 40 sampai 50 persen keuntungan penjaminan kredit di Bank NTB akan hilang.

“Secara teknis sebenarnya kita sudah cukup siap untuk membentuk unit usaha syariah ini. Tinggal dukungan modal saja,” katanya.

Karena itu, Jamkrida masih berharap di APBD-P 2018 mendatang, permintaan penambahan modalnya dapat dikabulkan.

Seperti diketahui, bahwa PT. Jamkrida NTB Bersaing dapat melakukan kegiatan usaha pen-

jaminan kredit juga dapat melakukan kegiatan usaha penjaminan lainnya, yaitu penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi kepada anggotanya, penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).

Penjaminan surat utang, penjaminantransaksidagang,penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (Surety Bond), penjaminan bank garansi (Kontra Bank Garansi), penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), penjaminan Letter of Credit (L/C).

Penjaminan kepabeanan (Customs Bond). Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan. Penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usahapenjaminan.Danpenjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Terpisah, Sekda NTB, H. Rosyadi Sayuti mengatakan, saat ini Pemprov NTB belum

bisa memenuhi modal Jamkrida untuk membentuk unit usaha syariah. (bul)

Indra Manthica (Suara NTB/dok)

Sheraton Laris Manis Jelang Nataru Mataram (Suara NTB) Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), tingkat hunian di Hotel Sheraton Senggigi mulai meningkat. Permintaan pemesanan kamar terus meningkat dari wisatawan domestik dan mancanegara.

Meningkatnya okupansi ini juga ini diperkuat dengan adanya penurunan status Gunung Agung oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di awal Bulan November yang memberikan angin segar bagi pelaku bisnis perhotelan di area Bali dan Lombok.

“Pemesanan kamar terus naik, okupansi di Sheraton bergerak positif,” kata Mayang Kristi, Marcomm, Coordinator Sheraton Senggigi kepada Suara NTB, Rabu (15/11) kemarin.

Mayang menggambarkan kondisi bulan lalu, okupansi hotel relatif menurun setelah penetapan status awas Gunung Agung. Saat itu, banyak wisatawan yang membatalkan pesanan kamar-nya di Sheraton Senggigi Beach Resort karena informasi status Gunung Agung.

Diperkuat dengan adanya Travel Advisor dari beberapa negara, diantaranya Amerika

Serikat, Australia, Inggris, Singapura, dan New Zealand.

Letak Bali dan Lombok yang berdekatan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para wisatawan.

“Banyak yang berasumsi bahwa efek Gunung Agung akan berimbas pula ke Lombok sehingga mereka membatalkan kunjungannya ke Lombok. Setelah PVMBG mengumumkan penurunan status Gunung Agung, permintaan kamar mulai merangkak naik,” imbuhnya.

Hingga saat ini, tercatat beberapa kamar tipe superior dan deluxe telah terjual untuk periode Nataru. Termasuk pula di dalamnya, kata Mayang telah diterima pesanan untuk acara gala dinner dalam perayaan pergantian tahun.

“Jika melihat tren tahun lalu, mayoritas tamu akan memesan kamar dan Gala Dinner ketika mendekati hari H (last minute booking),” imbuhnya.

Tahun ini, Sheraton Senggigi menargetkan 350 pengunjung pada acara gala dinner pergantian tahun. Mengusung tema “Sparkling Sasak” atau Gemerlap Sasak, pesta pergantian tahun ini akan diadakan di dua tempat yang berbeda.

Pengunjung dapat menik-

BPS NTB Kesulitan Data Hotel Non Bintang Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) NTB setiap bulannya mengumumkan rilis tentang tingkat hunian kamar dan rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang dan non bintang. Hanya saja, BPS NTB saat ini mengalami kesulitan untuk mendata hotel non bintang. Karena hotel ini masuk kategori usaha menengah kecil.

“Kami mengalami kesulitan untuk mendata hotel non bintang. Di samping perkembangannya yang semakin banyak, tapi juga karena hotel non bintang ini masuk kategori usaha menengah kecil,” kata Kepala Bidang Statistik Distribusi Ni Kadek Adi Madri, SE, di Mat-

Halaman 3

ingkan dengan tahun lalu. Ia juga melihat banyaknya penambahan jumlah kamar di hotel berbintang. Sehingga rata-rata lama menginap dan tingkat penghunian kamar terlihat seperti tidak mengalami peningkatan tajam.

Padahal jumlah kunjungan saat ini sudah meningkat. Ia melihat ini efek dari semakin banyaknya hotel berbintang yang dibangun di Lombok.

“Kenaikan kunjungan wisatawan asing itu mencapai 60 persen. Sementara untuk kunjungan wisatawan dalam negeri itu mencapai 63 persen.

Ini merupakan pertumbuhan yang bagus untuk pariwisata NTB,” ujarnya.

Ia memperkirakan saat ini sudah semakin banyak hotel non bintang yang dibangun di NTB. Hanya saja, pihaknya masih kesulitan untuk mendata itu semua. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak untuk membantu pendataan. Sehingga semua hotel non bintang dapat diketahui jumlah penghunian kamar hingga lama menginap wisatawan.

“Memang banyak yang belum terekam. Tentu saja kami masih berupaya untuk bisa menjangkau semuanya. Namun sementara ini kita masih menggunakan sampel untuk menghitung khusus hotel non bintang,” ujarnya. (lin)

mati jamuan makan malam di area kebun di mana tersedia berbagai pilihan menu makan malam yang menggugah selera. Sheraton Senggigi menawarkan buffet terlengkap dan terbesar di area Senggigi, meliputi pilihan menu lokal dan internasional dari beberapa negara (Asia, India, Perancis, Italia, Arab, dan Mexico).

Menekankan prinsip “Go Local”, Sheraton Senggigi bermaksud untuk memperkenalkan budaya Sasak kepada para tamu domestik dan mancanegara. Hal ini tampak dari dekorasi, kostum, hiburan dan pilihan makanan tradisional Lombok Sasak yang dihadirkan pada saat acara.

Usai bersantap malam, para tamu diajak untuk menikmati sensasi yang berbeda di pinggir pantai. Tak hanya sekadar berjoget dan berpesta, ada juga pertunjukan fire dance oleh para penari professional yang terlatih.

Selanjutnya, tak lengkap

(Suara NTB/ist)

Salah satu sisi di Hotel Sheraton Senggigi rasanya melewati malam pergantian tahun tanpa menyalakan kembang api. Sekitar pukul 00.00 Wita, Sheraton Senggigi mempersembahkan parade kembang api spektakuler yang akan menghiasi langit Senggigi dan memikat mata siapa saja yang melihatnya.

“Malam pergantian tahun di Sheraton Senggigi adalah malam bertabur hadiah bagi para tamu. Berbagai macam

door prize menarik siap dibagikan kepada para pengunjung.

Paket Gala Dinner Tahun Baru ini ditawarkan dengan harga Rp 1.200.000++ dan tiket door prize yang akan langsung diundi pada malam itu juga. Untuk informasi lebih lanjut, wisatawan dapat langsung mengunjungi website Sheraton Senggigi di alamat http:// www.sheratonsenggigi.com/festive,” demikian Mayang. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

Halaman 4

Tersendat, TP4D Kejari Selong Atensi Proyek TRS Selong (Suara NTB) Proyek penataan Taman Rinjani Selong (TRS) senilai Rp 4,5 miliar tersendat. Kondisi ini menjadi atensi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim), selaku pihak yang turut melakukan pendampingan.

Ketua TP4D Kejari Lotim, Torik Mulahela mengatakan melihat progres pekerjaan proyek tersebut tidak menutup kemungkinan akan keluar rekomendasi pemutusan kontrak ke depan. Rekomendasi selama ini tetap sesuai kontrak. Pandangan mata awam, ujarnya, terlihat tidak ada aktivitas, namun tidak bisa disamakan dengan tidak adanya aktivitas pekerjaan dari rekanan terkait penyelesaian proyek tersebut.

TP4D, katanya, hanya mellihat laporan progres. Kalau ada keterlambatan sebutnya itu dinamakan deviasi dan tidak bisa dikatakan tidak bekerja. “Nanti protes orang kalau dikatakan tidak bekerja,” ucapnya.

Ketika ada deviasi, TP4D kemudian mengeluarkan SCM sebagai pembuktian kenapa bisa terjadi.

Apa penyebab terjadi deviasi itu?

Bagaimana mengatasinya? Apakah mampu dikerjakan atau tidak?

Dalam hal ini, ujarnya, teguran SCM sudah dilakukan dua kali.

Saat ini seharusnya sudah 70 persen. Tapi kenyataan baru mencapai 40 persen. Kita sudah minta rekanan agar segera. Sebelum kon-

trak berakhir, TP4D akan melakukan review. Apakah bisa lanjut mengerjakan atau tidak. “Ini bukan berarti sekarang kita minta putus kontrak,” ungkapnya.

Sekitar tanggal 7 Desember 2017, sepekan sebelum berakhir masa kontrak tanggal 15 Desember pihak satuan kerja bersama TP4D siap melakukan evaluasi. Ada juga persoalan lain. Yakni, rekanan tidak memiliki uang muka.Selain itu, pencairan belum ada, meski sudah ada proses permohonan.

Menurutnya, kalau ada kesalahan dari penyedia akan berikan sanksi tegas. Begitu juga, jika kesalahan ada dari satuan kerja akan diberikan kompensasi dengan memberikan waktu berupa adendum. “Kami menjaga supaya jangan sampai terjadi kerugian negara, dan sampai saat ini tidak ada unsur kerugian negara. Bagaimana bisa dikatakan rugi karena belum ada uang yang dicairkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Mulki yang dikonfirmasi terpisah mengakui proyek taman akan men-

galami kendala. Perkembangan proyek jauh dari harapan yang diinginkan, karena kemampuan kontraktor dalam menyediakan material bangunan terkendala.

Sementara PPK selalu berada di bawah koordinasi TP4D Kejari Lotim, konsultan dan pihak terkait lainnya. Terkait uang muka tidak diberikan, karena syarat tidak dipenuhi. Mengenai uang muka sudah terlewati, karena sudah disepakati mekanisme pembayaran dengan sistem bulanan.

Namun melihat sisa waktu yang ada, Mulki mengaku pesimis bisa dirampungkan. Dalam hal ini, segala kemungkinan bisa terjadi, bisa terjadi adendum atau pemutusan kontrak kepada rekanan yang berasal dari Sulawesi itu jika yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek TRS pada DLHK, Ma’rifatullah menambahkan, pihaknya sudah dua kali melakukan peneguran ke rekanan. Berdasarkan pertemuan terakhir yang menghadirkan seluruh pihak terkait, TP4D, konsultan, rekanan terungkap permohonan pencairan tahap pertama atas proyek yang sudah mencapai progres 26,39 persen belum bisa pencairan.

Dijelaskan, sesuai kontrak proses pembayaran atas kontrak itu dilakukan tiap bulan dengan melihat progres pekerjaan dari rekanan PT Mari

TERSENDAT - Perkembangan pembangunan TRS yang tersendat. Pembangunannya diklaim tidak akan bisa selesai seperti perencanaan sejak awal.

(Suara NTB/rus)

Bangun Persama Specialis. Adapun besaran yang dibayar tahap pertama ini sekitar Rp 900 juta atau 22.93 persen dari nilai proyek Rp 4,5 miliar.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Lotim Syamsul Rizal, dalam waktu dekat ini akan memanggil DLHK terkait proyek revitalisasi TRS

yang tersendat. Selain Dinas LHK, PPK dalam proyek tak luput dari incaran dewan untuk diklarifikasi.

Pihaknya mempertanyakan progres pembangunan atau pengerjaaan revitalisasi taman ini. Pasalnya, hingga akhir tahun ini pengerjaan taman seharusnya

hampir tuntas, mengingat kontrak pengerjaan taman tanggal 15 Desember 2017 mendatang. “Kita pertanyakan, kenapa dibiarkan mangkrak. Apakah pengerjaannya hanya sebatas pemagaran menggunakan atap besi itu saja,”ujarnya. (rus/yon)

Puluhan SD di Lombok Utara Belum Miliki Perpustakaan

Oknum Pelaku Pencurian di RSUD Dibekuk Tanjung (Suara NTB) Oknum pelaku pencurian yang selama ini kerap meresahkan pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung (RSUD) berhasil dibekuk aparat Polres Lombok Utara. Oknum pelaku, Ms (45) asal Dusun Pengembuk Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, diamankan usai aksinya dipergoki warga.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, Rabu (15/11), mengungkapkan pelaku diamankan pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.35 wita. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil diamankan berkat bantuan warga dan security RSUD Tanjung.

“Kita sudah mengamankan oknum pelaku pencurian HP dan tas di rumah sakit. Pelaku kita amankan beserta barang bukti,” ungkap Metria.

Korban diketahui bernama, Nori Susiani (18) asal Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan. Aksi pelaku dipergoki oleh suami korban, Suwandi (25) asal dusun yang sama.

Selain itu, warga bernama Mariadi asal Dusub Gol Desa Medana juga melihat aksi pelaku dan ikut melakukan pengejaran.

Kronologi kejadian, sebagaimana dikatakan Kasat Reskrim, bahwa pada awalnya saksi (suami korban) dan korban sedang istirahat di lorong bangunan rumah sakit.

Selanjutnya korban menanyakan kepada suaminya perihal keberadaan HP, karena sebelumnya sempat mencari namun tidak ditemukan.

Suami korban lantas menyarankan kepada istrinya yang tengah sakit dan menyarankan untuk berbaring di ranjang pasien. Lantas suami korban menaruh HP dan dompetnya di atas kepala korban saat tengah tertidur.

“Saksi kemudian pergi ke kamar mandi, tak lama kemudian pelaku menghampiri korban selanjutnya mengambil HP dan tas korban,” katanya.

Tak disangka aksi pelaku diketahui oleh saksi. Menyadari itu pelaku kemudian kabur. Namun dengan sigap, saksi, security dan aparat Kepolisian melakukan pengejaran hingga pelaku tertangkap. “Setelah pelaku tertangkap kemudian pelaku diserahkan ke Polres Lombok Utara untuk ditindaklanjuti,” demikian Metria.

Atas kejadian tersebut, warga Tanjung, Suminggah, meminta agar manajemen RSUD untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan RSUD. Sebab rumor pencurian di RSUD yang merugikan pengunjung/pasien RSUD kerap terdengar.

“Kita sudah mendengar adanya pencurian ini, apalagi dengan adanya pelaku yang tertangkap maka sudah sewajarnya pihak RSUD meningkatkan pengawasan. Sebagai warga kami tidak ingin ada warga lain yang menjadi korban kasus serupa,” ujarnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara c.q Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Utara masih harus bekerja keras mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya dari keberadaan fisik perpustakaan sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD/SD Islam Terpadu).

Hingga saat ini tercatat sekitar setengah dari total 153 unit jumlah SD belum memiliki Perpustakaan sekolah.

Demikian diakui Kepala Bidang Dikdas - Dikpora KLU, Edi Suarsono, usai menghadiri penyerahan bantuan buku dari Taman Baca Pelangi dan Taman Baca Semesta Jakarta di SDN 1 Medana, Desa Sokong, Rabu (15/11).

Edi menyebut, dari 153 SD itu 148 unit merupakan SD Negeri dan 5 unit SD swasta (SD Islam Terpadu) yang berada di bawah binaan Dikpora. Keberadaan perpustakaan itu belum termasuk Perpustakaan di 25 Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta di 38 SMP dan di 45 MTs. “Dari sekian banyak SD, sekitar setengahnya belum punya perpustakaan. Di Kecama-

tan Pemenang saja dengan jumlah SD paling sedikit (27 SD), baru 18 SD yang sudah punya perpustakaan,” ungkapnya.

Khusus SD saja, sebagaimana Permen mengamanatkan standar SPM untuk pemenuhan buku, sekolah harus memiliki 10 judul buku referensi dan 100 judul buku pengayaan. Hanya saja, jumlah itu belum mampu dipenuhi oleh rata-rata sekolah. Penyelenggara umumnya menghadapi kendala anggaran, mengingat sumber anggaran yang banyak bergantung pada dana BOS pengalokasian ke buku masih terbatas.

Kendala lain yang disampaikan Edi, lebih banyak sekolah di Lombok Utara masih misorientasi dalam memanfaatkan perpustakaan.

Beberapa sekolah yang awalnya memiliki perpustakaan, memanfaatkan bangunan tersebut sebagai pengganti RKB (Ruang Kelas Belajar).

Sejatinya, sekolah tidak perlu mengalihkan perpustakaan sebagai RKB, karena tambahan RKB akan diupayakan oleh pemerintah sepanjang ada laporan dari penyelenggara.

“Untuk dibangun perpustakaan, dinas terkendala oleh rata-rata sekolah yang belum punya lahan karena lahan sekolah sempit. Beda dengan kabupaten lain seperti Lombok Timur, 1 sekolah punya lahan sampai 75 are,” demikian Edi. Sementara itu, Kepala SDN 1 Medana, Dermadep, S.Pd., mengakui sekolah yang dipimpinnya sudah memiliki perpustakaan. Tetapi koleksi buku yang dimiliki masih kurang dibandingkan jumlah siswa yang sebanyak 253 orang.

“Perpustakaan sudah lama ada, buku juga ada tapi tidak banyak. Pengelolaan juga tidak begitu terorganisir. Setelah Taman Baca Pelangi memberi bantuan, koleksi buku kita bertambah,” ujarnya.

Dermadep bersyukur, bantuan oleh Taman Baca menyisir manajemen perpustakaan di mana staf SDN 1 Medana dilatih selama 3 hari. Dengan demikian, sekolah bisa mengelola buku sebagaimana mestinya.

Guna meningkatkan minat baca, Kasek SDN 1 Medana akan menerapkan kebijakan membaca selama 15 menit setiap hari sekolah sebelum

(Suara NTB/ari)

BACA - Siswa SDN 1 Medana antusias membaca buku baru dari bantuan Taman Baca Pelangi. Banyak sekolah di Lombok Utara tidak punya perpustakaan. pelajaran dimulai.

Donatur Pengelola Taman Baca Pelangi, Eni, menambahkan jumlah buku bantuan yang disalurkan ke SDN 1 Medana sebanyak 1.300 eksemplar. Bantuan yang disalurkan oleh Taman Baca Pelangi ini merupakan yang ke 63 di seluruh Indonesia.

“Alasan kami memberi

bantuan ke SD ini karena letak sekolah berada di lingkungan masyarakat dengan strata sosial beda-beda dan kebanyakan orang tua siswa nelayan. Dalam memberi bantuan, kami punya metode. Setelah siswa dibantu, maka kami akan tanya sebagai bukti apakah siswa membaca atau tidak,” tandasnya. (ari)

Musim Hujan, DLHK Lotim Antisipasi Datangnya Banjir

(Suara NTB/ist)

LONGSOR - Longsor susulan di Dusun Lendang Karang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel yang terjadi, Selasa (15/11) tengah malam.

Dusun Lendang Karang Kembali Dilanda Longsor Susulan Selong (Suara NTB) Longsor susulan kembali terjadi di Dusun Lendang Karang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel, sekitar pukul 1:30 wita, Selasa (14/11) tengah malam. Kali ini, longsor terjadi di bagian sebelah kiri bangunan akibat hujan deras yang seharian mengguyur Kabupaten Lotim.

Menjawab Suara NTB di Selong, Rabu (15/11), Kades Kalijaga Timur, Abdul Manan membenarkan longsor yang kembali terjadi.

Menurutnya, dalam longsor susulan ini tidak ada korban, seperti sebelumnya yang menimpa ternak warga. Meski demikian, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terkait kemungkinan terjadinya longsor susulan, mengingat curah hujan yang semakin tinggi.

Kendati demikian, lanjutnya, proses evakuasi terhadap material reruntuhan terus dilakukan oleh masyarakat setempat bersama petugas gabungan dari TNI maupun BPBD Lotim.

Bahkan untuk mempercepat proses evakuasi, satu alat berat milik Kodim Lotim dikerahkan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Sampai saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap material yang longsor,” jelasnya.

Abdul Manan berjanji, pemerintah desa dalam waktu dekat ini akan segera bersurat ke pemerintah daerah untuk menyikapi bencana longsor yang terjadi di wilayahnya, sehingga penanganan secepatnya dapat dilakukan. “Kita sudah bersurat ke pemerintah daerah terkait bencana longsor ini,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, menyebut hingga saat ini personel dari BPBD sudah dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi terhadap reruntuhan yang longsor. Di mana, bangunan yang longsor tersebut merupakan proyek pemerintah desa setempat yang sekitar dua bulan lalu tuntas dikerjakan.

Untuk mencegah terjadinya bencana longsor susulan, pihaknya sudah mengimbau kepada masyarakat menutupi proyek dengan terpal.

Hanya saja dikarenakan kondisi yang sudah retak, sehingga terjadi longsor susulan terlebih kondisi curah hujan pada Selasa lalu cukup tinggi. Adapun untuk penangannya saat ini longsor tersebut usulannya sudah masuk ke bupati untuk segera ditangani. Sehingga saat ini pihaknya masih menunggu disposisi dari bupati. (yon)

Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim mulai melakukan langkah antisipasi datangnya banjir. Sedimentasi saluran pembuangan air berupa tumpukan sampah dan tanah menjadi pemicu utama terjadinya luapan air.

Kepala DLHK Lotim, Mulki, mengaku, sejak Rabu (15/11), pihaknya mengerahkan seluruh personel untuk mengangkat sedimentasi di saluran-saluran irigasi.

Apalagi, ujarnya, sampah diakui menjadi penyebab utama penyumbatan saluran.

Kondisi saluran-saluran saat ini dilihat sudah menjadi tempat pembuangan sampah oleh sejumlah warga.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini membuat saluran cepat sekali mengalami penumpukan.

Mengatasi masalah saluran yang rawan tersumbat tersebut, DLHK Lotim sudah melakukan perbaikan di 12 titik lokas. Mulai dari Gelang, Sukamulia, Bermis Satu dan

Bermis Dua Pancor, Jalan Diponegoro Selong dan lokasi lainnya yang tidak ditampik selama musim hujan datang selalu menimbulkan genangan hingga ke ruas-ruas jalan.

Harapannya kepada seluruh masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi sampai masuk ke saluran.

Masyarakat Selong khususnya diminta bisa disiplin membuang sampah pukul 18.00 WIta sampai dengan 21.00 Wita. (rus)

Banyak Koperasi di Lombok Utara Diduga Keluar Prinsip Tanjung (Suara NTB) Keberadaan usaha perkoperasian di Lombok Utara yang bergerak di bidang simpan pinjam disinyalir banyak yang keluar dari prinsip koperasi yang mengusung usaha kegotongroyongan. Bahkan disinyalir banyak koperasi yang berpraktik sebagai “Bank Subuh”.

“Kita sinyalir koperasi ‘’Bank Subuh’’ beroperasi di KLU. Koperasi semacam ini mengusung sistem bunga harian yang memberatkan usaha kecil,” ungkap Anggota Komisi II DPRD KLU, Meorit Arianto, Rabu (15/11).

Koperasi ini, kata dia, ratarata menerapkan bunga tinggi antara 15 sampai 20 persen per bulan kepada nasabah koperasi yang kebanyakan usaha kecil. Korelasinya kemudian, simpan pinjam yang dilakukan oknum petugas koperasi bukannya membantu melainkan membuat usaha pelaku usaha kecil bangkrut.

Sangat disayangkan oleh politisi PDIP ini, usaha koperasi semacam itu lebih banyak keluar dari prinsip-prinsip koperasi dengan motto usaha dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Karena koperasi ini mengusung usaha yang berorientasi profit priba-

(Suara NTB/ari)

TINGKAT kesadaran masyarakat Lombok Timur (Lotim) tentang aturan keselamatan berlalu lintas di jalan raya masih rendah. Salah satunya, rendahnya menggunakan helm saat berkendara. Penggunaan pelindung kepala sesuai standar aturan itu masih banyak hanya karena alasan takut pada polisi.

“Gunakan helm hanya karena ada polisi,” ungkap Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Lotim, AKP Ruben Falayukan, Rabu (15/11).

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Lotim menggunakan helm, ujarnya, tergambar dari hasil Operasi Zebra yang telah digelar selama dua pekan lalu, yakni mulai tanggal 1-14 November 2017.

Jumlah pelanggaran lalu lintas ditemukan sebanyak 892.

Angka pelanggaran ini meningkat dibanding tahun 2016 lalu dicatat Satlantas sebanyak 738 kasus. Itu artinya, jumlah pelanggaran naik 12,35 persen dibanding tahun lalu.

Dari hampir ribuan kasus yang ditemukan selama kurun waktu dua minggu saja, tidak menggunakan helm sebanyak 250 kasus pelanggaran. Sebanyak 172 orang tanpa Surat Izin Mengemudi dan sebanyak 308 tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas ini diharapkan muncul dari diri pribadi masing-masing masyarakat. Pasalnya, ketidaktaatan terhadap aturan lalu lintas ini memicu terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang sangat rawan menyebabkan korban meninggal dunia.

Kasus laka lantas selama operasi ada 6 kasus, menurun dibandingkan tahun lalu 10 kasus. Jumlah kecelakaan yang meninggal selama Operasi Zebra ditemukan satu kasus, menurun juga perbandingan tahun lalu ditemukan sebanyak tiga kasus.

Selanjutnya dijelaskan, aparat kepolisian memberian tilang elektronik (E-Tilang) ini tegas kepada pelanggaran yang fatal dan paling rawan terjadi kecelakaan, seperti tidak menggunakan helm, menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi standar keamanan seperti penggunaan ban yang terlalu kecil.

Ditambahkan, besarnya jumlah penindakan atas pelanggaran disebut AKP Ruben sedikit tidak berkorelasi pada tingkat ketaatan pada aturan lalu lintas. Semestinya, penggunaan helm dan keselamatan lalu lintas lainnya bukan karena adanya penegakan hukum. (rus)

(Suara NTB/rus)

Karena Takut Polisi

di bagi pemilik modal.

“Kita sinyalir jumlahnya banyak bahkan banyak dari mereka yang notabene meminjam izin dari koperasi lain.

Ada yang berkedok sudah bayar pajak. Ya bagaimana mau bayar pajak kalau RAT (rapat anggota tahunan) saja tidak pernah,” cetus pria yang notabene praktisi koperasi ini.

Meorit lantas meminta, agar dinas terkait melakukan pengawasan ketat terhadap keberadaan koperasi bank subuh mauoun koperasi-koperasi binaan Pemda Lombok Utara yang tidak melakukan RAT. Pasalnya RAT merupakan salah satu indikator mengukur kinerja koperasi.

Terpisah, Kepala Dinas PerindagKop dan UMKM Lombok Utara, Fahri, S.Pd., mengatakan rumor koperasi seperti ini sudah berkembang lama. Hanya saja, pihaknya belum memperoleh laporan dari masyarakat atas aktivitas tersebut. Fahri menduga seandainya koperasi tersebut benar ada dan beroperasi di KLU, besar kemungkinan koperasi koperasinya mengantongi izin dari pemda lain atau pemda yang lebih tinggi.

Fahri mengamini bahwa usaha koperasi seperti ini tidak menguntungkan bagi nasabah yang kebanyakan pelaku usaha mikro dan kecil.

Oleh karenanya, pihaknya mengimbau agar anggota koperasi di Lombok Utara untuk mengakses modal di koperasi di mana mereka menjadi anggota koperasi. Jika pun belum tercatat sebagai anggota, bisa masuk sebagai calon anggota untuk bisa diakomodir.

“Kita tidak pungkiri ada koperasi yang mati suri, apalagi sampai saat ini kita sudah membubarkan 42 koperasi, rata-rata koperasi itu tidak ada sama sekali. Sisa koperasi aktif sekitar 110 unit,” demikian Fahri. (ari)

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Semua Anggaran SKPD Dirasionalisasi Pertanyakan Data BPS PEMDA Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mempertanyakan data BPS terkait indikator kemiskinan, terutama tolok ukur penghasilan masyarakat miskin.

Pasalnya, dari hasil data yang dihimpun Disperindag penghasilan masyarakat khususnya 13.200 rumah tangga miskin di sektor Perindag penghasilan mereka di atas indikator yang dicatat BPS. Bahkan,mencapai Rp 1 juta per bulannya. Karena itulah, Disperindag berencana akan duduk bersama dengan BPS (Suara NTB/dok) untuk meminta penjelasan.

Agus Gunawan “Kalau mengacu data yang dicatat BPS Rp 600 ribu (mengacu data penerima BLT), ini harus dievaluasi indikator penghasilannya. Karena kami langsung turun menanyakan penghasilan mereka di atas itu bahkan sampai Rp 1 juta,” kata Kadis Perindag Lobar Agus Gunawan, Rabu (15/11).

Dijelaskan pihaknya sudah turun ke lapangan guna mengklarifikasi para pelaku UKM, seperti para kuli dan pedagang dengan modal Rp 200 ribu. Sementara untung yang mereka peroleh dalam sehari mencapai Rp 50 ribu. Jika dikali selama 30 hari, mereka rata-rata memperoleh penghasilan kotor Rp 1,5 juta.

Menurutnya, hal ini signifikan dampaknya bagi angka kemiskinan sebab dari 14 indikator salah satunya penghasilan masyarakat.

Karena itulah, Pemda diminta untuk membenahi penghasilan pelaku usaha di sektor perdagangan dan perindustrian.

Untuk mengintervensi itu, pihaknya sendiri telah mengelontorkan 321 jenis bantuan peralatan kepada kelompok usaha yang tersebar di belasan komunitas. Diharapkan, output dari pemberian bantuan ini mampu mengurangi kemiskinan. “Karena kita kebagian untuk menaikkan penghasilan Rp 600 ribu itu, yang lain ada dinas lain yang mengeroyok,”jelasnya.

Ia menargetkan dengan pemberian bantuan tersebut, paling tidak para pelaku usaha mampu memperoleh penghasilan Rp 1 juta.

Artinya, kalau data BPS 600 ribu, maka perlu dievaluasi oleh BPS. Disamping itu, pihaknya terus mengimplementasikan perbup perlindungan produk lokal. Ke depan bukan hanya barang yang harus diakomodir oleh SKPD dan pengusaha hotel, namun berupa jasa perbengkelan untuk perawatan kendaraan dinas. Untuk mengarahkan program ini fokus ke data TNP2K. Strategi yang diupayakan Perindag untuk pengentasan kemiskinan, pihaknya menyentuh sektor perdagangan dengan membangun pasar, pemberian gerobak, lapak. (her)

Bangun Pasar Kopang

Loteng Ajukan Pinjaman Baru Rp 79 Miliar Praya (Suara NTB) Setelah melunasi pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) – dulu Pusat Investasi Daerah (PIP) tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali mengajukan pinjaman baru senilai Rp 79 miliar. Di mana dana hasil pinjaman tersebut, akan dipergunakan untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan Pasar Jelojok Kecamatan Kopang.

Rencana pinjaman sudah masuk dalam struktur APBD Loteng tahun 2018 yang saat ini tengah dalam pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. “Sudah masuk dalam rencana APBD 2018,” aku Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Rabu (15/11).

Itu artinya, baik besaran maupun tujuan penggunaan anggaran sudah disepakati antara Pemkab Loteng dengan DPRD Loteng, sehingga kalau kemudian ada isu kalau DPRD Loteng tidak menyetujui rencana pengajuan pinjaman baru, maka itu tidak benar.

Alasan Pasar Kopang yang dipilih untuk dibiayai dari dana hasil pinjaman, ujarnya, karena keberadaan Pasar Kopang dinilai sangat penting dan strategis dalam upaya mendorong perekonomian di daerah ini. Apalagi letak dan posisinya yang sangat strategis yang berada di jalur negara serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

“Kalau Pasar Kopang berkembang, itu bisa menjadi pemacu tumbuh kembangnya perekonomian di daerah ini,” jelasnya. Masyarakat nantinya bisa memanfaatkan pasar tersebut untuk berjualan berbagai hasil produksinya.

Pemerintah daerah juga bisa menikmati manfaat besar.

Bukan hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga dari sisi pendapatan daerah. Karena nantinya, pemerintah daerah bisa memperoleh pemasukan yang cukup besar dari retribusi pasar tersebut.

Dikatakannya, kalau sekarang pemerintah daerah jelas tidak akan bisa menarik retribusi maksimal dari Pasar Kopang, karena kondisi pasar yang sangat memprihatinkan.

Tapi kalau fasilitas pasar sudah lengkap dan baik, maka itu bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi semaksimal mungkin.

Menurut Qomar, jika sebelumnya hasil pinjaman diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar terutama jalan, maka pada pinjaman kedua kali ini cocok diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. ‘’Dan, pilihannya dengan melakukan revitalisasi Pasar Kopang,’’ ujarnya.

Disinggung apakah rencana pinjaman tersebut tidak akan mengganggu kondisi APBD Loteng, Qomar menegaskan tidak berpengaruh, meski beban anggaran daerah sudah cukup besar. Sementara Pemkab Loteng juga akan membangun gedung kantor Bupati Loteng yang baru serta beberapa mega proyek lainnya.

Bahkan untuk ukuran Loteng, pinjaman sebesar itu masih terbilang kecil. “Kalau melihat kondisi APBD Loteng saat ini, kita pinjam Rp 300 miliar saja masih mampu. Apalagi kalau nilainya masih di bawah Rp 100 miliar. Insya Allah tidak akan sampai mengganggu kondisi APBD,” ujarnya. (kir)

Capaian Sudah 80 Persen

Proyek Terminal Haji LIA Optimis Tuntas Sesuai Target Praya (Suara NTB) Pelaksana proyek lanjutan pembangunan terminal haji Lombok International Airport (LIA) mengaku optimis bisa menuntaskan pengerjaan proyek sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Mengingat, sampai sejauh ini capaian proyek sudah mencapai 80 persen.

“Kita optimis, proyek terminal haji bisa selesai,” aku Pelaksana Lapangan, H. Agus, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/11).

Meski mengaku banyak kendala yang dihadapi di lapangan, Agus mengatakan kalau itu tidak jadi persoalan bagi pihaknya bisa menuntaskan sisa pekerjaan proyek tersebut sesuai target yang ada. Karena yang namanya pekerjaan lapangan pasti ada saja kendala yang dihadapi dan itu hal yang biasa.

“Kalau dari sisi ketersediaan bahan dan material proyek kita tidak ada soal. Tapi memang persoalan tenaga kerja yang sedikit mengganggu. Tapi kita tetap berupaya maksimal supaya pengerjaan proyek terminal haji bisa tuntas tepat waktu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fokus pekerjaan yang cukup berat saat ini ialah penyelesaian pengerjaan tembok keliling terminal. Karena memang itu butuh waktu dan pekerja cukup banyak, sehingga harus dibangun dari awal.

Berbeda dengan pekerjaan lainnya yang lebih banyak berupa penataan dan finishing saja, sehingga dirasa tidak begitu berat. Atas dasar itulah pihaknya mengaku optimis bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang ada, meski butuh kerja ekstra keras lagi. (kir)

Alokasi DID dan DAU Lobar Turun Drastis Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah pusat kembali merasionalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 sebesar Rp 13 miliar lebih. Sebelumnya, DAU Rp 784 miliar dirasionalisasi menjadi Rp 771 miliar tahun depan. Selain DAU, pusat juga menurunkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 18 miliar dari Rp 53 miliar menjadi Rp 35 miliar lebih. ‘’Penurunan DAU dan DID ini menyebabkan Pemda menyesuaikan program dengan anggaran yang ada, imbasnya banyak program SKPD yang terpangkas lantaran anggaran di semua SKPD dirasionalisasi,’’ ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, Joko Wiratno, Rabu (15/11).

Sementara komponen anggaran transfer pusat yang naik, ujarnya, seperti DD, DAK. Tahun ini DAK yang diperoleh Lobar mencapai sebesar Rp 86,9 miliar lebih. DAK ini terdiri dari DAK reguler Rp 10,6 miliar lebih, DAK penugasan sebesar Rp 71.07 miliar lebih dan DAK afirmasi Rp 5,28 miliar lebih. DAK ini, jelasnya, naik menjadi Rp 92

miliar lebih tahun depan. Rinciannya, DAK reguler Rp 11,2 miliar lebih, DAK penugasan Rp 54,2 miliar lebih kemudian DAK afirmasi Rp 26 miliar lebih. ‘’Alokasi yang naik, terdapat di DAK afirmasi dan reguler sehingga total DAK Rp 92 miliar tahun depan,’’ terangnya.

Menurutnya adanya kondisi anggaran negara di mana

situasi pendapatan negara yang defisit menyebabkan terjadi penurunan dana transfer ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Lobar.

Langkah untuk menutupi penurunan anggaran ini sendiri dilakukan penyesuaian pembelanjaan dengan pendapatan, karena sumber pendapatan kondisinya turun, maka harus disesuaikan dengan belanja. Hanya saja pihaknya akan memrioritaskan kegiatan yang sangat penting. Dikaitkan dengan daya ungkit kemiskinan, kalau tidak ada korelasinya dengan kemiskinan, maka program SKPD bakal dihapus. (her)

(Suara NTB/dok)

Joko Wiratno

Biayai Pembangunan Destinasi Wisata

Bupati Lobar Berencana Berutang ke Perbankan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid berencana membangun sejumlah destinasi wisata di Lobar tahun 2018-2019 mendatang.

Menurutnya, rencana ini bukan mimpi di siang bolong, karena mimpi ini bisa diwujudkan. Karena itu, untuk mewujudkan mimpi ini pihaknya berencana meminjam uang di perbankan. Sebab sebelumnya Pemda pernah meminjam uang di Bank NTB sekitar Rp 50 miliar.

“Kita mulai tahun 2019, kita tawarkan ini ke pusat dan kita tawarkan ke pemprov.

Saya yakin tidak mungkin tidak ada tanggapan, Saya siap pinjam yang di bank,” jelasnya, Rabu (15/11).

Pihaknya mengaku siap meminjam uang di bank untuk memulai mewujudkan mimpi - mimpi mengembangkan destinasi wisata yang ada di Lobar. Sampai sekarang saja, jelas Fauzan, pemda

(Suara NTB/dok)

AKAN DITATA - Sesaot, salah satu objek wisata di Lobar yang masuk dalam rencana penataan Pemkab. Dalam menata objek wisata ini, Pemkab Lobar berencana berutang di Bank NTB. masih punya tunggakan utang di bank, karena pemda meminjam di bank tahun 2015.

Pembayaran piutang ini, jelas-

nya, akan selesai tahun 2018.

Misalnya, Pemda berutang Rp 100 miliar, lalu ada kontribusi dari APBD sekitar 10 pers-

Belum Masuk Program Pusat

Jelang Pencalonan

DPRD Loteng Ragu Dam Mujur Cepat Dibangun Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan Dam Mujur Kecamatan Praya Timur semakin tidak jelas.

Bahkan kalangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengaku ragu kalau Dam Mujur bisa terbangun dalam waktu dekat ini. Pasalnya, sampai sekarang rencana pembangunan Dam Mujur belum masuk dalam program pemerintah pusat.

“Sampai sekarang kita belum memperoleh informasi yang jelas terkait rencana pembangunan Dam Mujur.

Bahkan di dalam program pembangunan pusat, Dam Mujur belum masuk dalam pembahasan,” aku Ketua Komisi II DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/11).

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya tinggal diam.

Dengan berbagai upaya, DPRD Loteng bersama dengan pemerintah daerah, terus akan berupaya maksimal, supaya pembangunan Dam Mujur bisa segera terealisasi. Mengingat, keberadaan Dam Mujur sangat penting, terutama dalam upaya mendorong peningkatan

produksi pertanian di daerah ini.

Pasalnya, kalau Dam Mujur sampai terbangun, maka berapa ribu hektar lahan pertanian khususnya di wilayah Loteng bagian selatan bisa terairi. Apalagi sebagian besar lahan pertanian ini hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air bakunya.

“Dengan dukungan semua elemen masyarakat di daerah ini, kita akan terus berjuang supaya Dam Mujur bisa segera terbangun,” imbuhnya.

Tapi bagaimanapun juga, semua keputusan tetap ada di tangan pemerintah pusat, karena yang akan membangun Dam Mujur adalah pemerintah pusat. Daerah dalam hal ini hanya memfasilitasi kebutuhan di lapangan saja. “Pembangunan Dam Mujur itu programnya pusat. Bukan program daerah,” tambahnya.

Pihaknya pun mengaku bisa memaklumi keinginan besar masyarakat di daerah ini, supaya Dam Mujur bisa segera dibangun. Tetapi pemerintah daerah sendiri tidak punya kewenangan menentukan hal itu, sehingga satu-satunya jalan yakni dengan

menunggu kebijakan pusat sembari terus melakukan lobi-lobi. Dengan begitu, rencana pembangunan Dam Mujur bisa lebih cepat terwujud.

Untuk itu, ujarnya, kalau kemudian ada anggapan DPRD Loteng maupun pemerintah daerah tidak serius memperjuangkan pembangunan Dam Mujur, itu keliru. Selain karena keputusan ada di tangan pemerintah pusat juga masih banyak hal yang harus diselesaikan di lapangan. Misalnya, soal pemindahan sekitar 400 kepala keluarga di wilayah Dusun Lelong yang bakal terkena dampak pembangunan Dam Mujur. Termasuk persoalan sosial lainnya hingga soal pembebasan lahan. ‘’Dan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bukan perkara mudah,’’ terangnya.

Diakuinya, studi LARAP belum tuntas. Belum lagi menyelesaikan persoalan lainnya, sehingga pihaknya masih sangsi Dam Mujur bisa segera dibangun. “Kan lebih baik kita mengurus hal yang sudah jelas dan pasti, dari pada mengurus hal yang belum pasti,” ujarnya. (kir)

Penyaluran Air Bersih Masih Dilakukan Sehingga droping air bersih masih perlu dilakukan. paling tidak sampai akhir November mendatang,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya mendapat tambahan air bersih dari pemerintan pusat sebanyak 950 tangki dengan ukuran satu tangki sebanyak 5.000 liter. Jatah air bersih tersebut disebar ke semua wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih. Distribusi baru akan dihentikan sampai kondisi ketersediaan air bersih di tengah masyarakat kembali normal.

Muhammad menjelaskan, selama penanganan dampak kekeringan tahun ini sudah ada sekitar 1.500 tangki air bersih yang disalurkan atau sekitar 7,5 juta liter air bersih, baik itu yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Loteng se-

Bupati Beri Sinyal Mutasi Besar-besaran Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) sudah memulai memproses pengisisan jabatan eselon II yang lowong dan akan lowong, karena izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dikantongi. Dalam mutasi kali ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengisyaratkan tidak hanya mengisi jabatan lowong dan akan lowong, tapi melakukan pergeseran secara besar-besaran.

“Mutasi pasti akan dilakukan, menggingat terdapat 7 jabatan eselon II yang lowong dan akan lowong. Tidak hanya yang lowong, karena mutasi ini pasti efeknya ke mana-mana (pergeseran),” ungkapnya saat dikonfirmasi di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (15/11).

Kendati demikian, mantan ketua KPU NTB ini tidak bisa memastikan barapa banyak pejabat yang nantinya dimutasi. “Nanti ikut dia yang lain (mutasi), pengalaman dulu yang tiga saja dimutasi, berapa banyak yang lain kena mutasi,” ucapnya.

Ia menyebut sebanyak tujuh jabatan eselon II yang masih dan bakal lowong, antara lain, dua jabatan staf ahli, asisten I dan II yang akan pensiun di bulan

Desember 2017 dan Maret 2018.

Kemudian, masih lowongnya kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Termasuk, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) yang akan pensiun di bulan Maret 2017.

Disinggung terkiat pelaksanaan mutasi kerap dikaitkan anggapan miring, Fauzan tegaskan sangat mustahil mengharapkan semua orang untuk senang dengan apa yang dilakukannya. Ia menganggap wajar bila nantinya banyak anggapan yang tidak-tidak terhadap proses mutasi kelak. Namun yang jelas, proses mutasi yang dilakukan Pemkab Lobar berdasarkan izin dari Kemendagri.

Sebelumnya, Sekda Lobar H Moch Taufiq menuturkan, proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan lowong dilakukan selama dua pekan dan ditargetkan selesai tanggal 27-28 Desember 2017. Setelah itu dilanjutkan dengan uji wawancara dan penulisan makalah, serta tes lainnya. ‘’Mutasi kali ini tidak hanya eselon II, namun eselon III dan IV bakal terkena mutasi,’’ ujarnya. (her)

Bebani Lobar

Hujan Mulai Turun

Praya (Suara NTB) Meski di sejumlah kawasan di Lombok Tengah (Loteng) sudah turun hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap melakukan penyaluran air bersih ke daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan.

Menurut Kepala BPBD Loteng, H. Muhammad, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Bupati Loteng, Rabu (15/11), distribusi air bersih tidak akan dihentikan sampai akhir Bulan November ini.

Mengingat, kondisi masyarakat masih membutuhkan bantuan air bersih.

“Memang sumber-sumber air bersih masyarakat sekarang sudah mulai hidup kembali. Tapi karena ini baru permulaan musim hujan, kualitasnya belum bisa dijamin.

en saja. Dibantu kontribusi pihak provinsi dan pusat masing-masing-masing 25 persen, maka bisa diperoleh anggaran

Rp 200 miliar untuk menata destinasi-destinasi wisata yang ada di Lobar.

Tahun ini, pihaknya memulai menata kawasan wisata Gunung Sasak dengan anggaran Rp 1,4 miliar. Begitu juga destinasi lain, seperti Sesaot dan Suranadi jadi prioritas pihaknya. ‘’Semua destinasi ini akan ditata bertahap, sebab kemampuan anggaran. Di samping itu banyaknya objek wisata yang ada di Lobar,’’ akunya.

Dirinya mengaku senang, karena muncul-muncul kesadaran dari masyarakat. Dari hasil turunnya ke bawah, pasti ada anak muda yang meminta sumbangan berupa semen untuk menata titik yang bisa dijadikan objek wisata baru. Seperti di Kekait Gunungsari, pemuda meminta semen 50 sak untuk menata titik yang bisa dijadikan objek wisata di sana. “Artinya ini indikasi bahwa masyarakat antusiasi, sadar dan sangat ingin terlibat untuk membangun pariwisata,”jelasnya. (her)

banyak 360 tangki, maupun dari pemerintah provinsi, pusat dan pihak ketiga.

Jika dilihat dari tingkat konsumsi air bersih, ujarnya, alokasi air bersih masih jauh dari kata memadai. Tapi karena kondisi anggaran yang terbatas, baru sekitar itu yang bisa disalurkan, sehingga alokasi bantuan air bersih bisa ditambah. Walaupun sebenarnya, kondisi kekeringan bisa dikatakan tidak begitu parah. Belum lagi dengan keberadaan sumur-sumur bor di masyarakat, sehingga dampak kekeringan di sejumlah wilayah tidak begitu terasa.

“Ke depan langkah-langkah antisipasi akan terus dilakukan. Guna meminimalisir dampak kekeringan yang terjadi,” janji mantan Kabag Aset Setda Loteng ini. (kir)

Lombok Utara dan Kota Mataram Belum Balik Nama Randis Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) memberikan penjelasan terkait pajak kendaraan bermotor yang menurut temuan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Gerung banyak yang menunggak pajak. Menurut pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tidak semua kendaraan dinas (randis) yang ditemukan pihak Samsat berada di Lobar, namun telah berada di luar yakni Lombok Utara dan Kota Mataram. ‘’Namun randis ini seolah menjadi kewenangan Pemkab Lobar lantaran kedua pemda belum melakukan balik nama randis tersebut,’’ ujar Kepala BPKAD Lobar,

Joko Wiratno, Rabu (15/11).

Sebagian randis, jelas Joko ada di Lobar yang belum belum bayar pajak, namun hasil evaluasi pihaknya meminta agar segera dibayar. Sebagian randis, jelasnya, ada juga yang tidak layak pakai. Randisrandis ini akan dihapuskan, setelah dihapus barulah dilaorkan ke pihak Samsat supaya tak ada lagi randis nunggak pajak.

Sebelumnya pihak UPTB PPD Gerung melayangkan surat ke Bupati Lobar H Fauzan Khalid dan SKPD terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang banyak belum dibayar pajaknya. Pihak UPTB PPD Gerung berharap agar pemda segera menindaklanjuti pembayaran tunggakan pajak. (her)

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Parlementaria

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

DPRD Sumbawa Ketuk Palu Penetapan RAPBD 2018 Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa akhirnya mengetuk palu penetapan Rancangan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018, pada rapat paripurna, Rabu (15/11). Penetapan ini lebih cepat bila dibandingan dengan tahun lalu.

Dengan total nilai APBD 2018 sebesar Rp 1,6 Triliun.

Berdasarkan Keputuan DPRD Sumbawa yang ditanda tangani Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda tentang APBD 2018 menjadi Perda, APBD 2018 sebesar Rp 1.666.796.

477.639,00. Dengan rincian, Pendapatan Rp 1.632.004. 948.475,00, Belanja Rp 1.661.796.477.639,00. Sehingga ada defisit Rp 29.791.529.164,00. Namun defisit dapat ditutupi jumlah pembiyaan netto.

Sebelumnya, dalam laporannya Komisi Komisi Dewan juga memberikan beberapa catatan penting. Dari proses pembahasan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 bersama satuan perangkat daerah yang didampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apalagi mengingat pada tahun anggaran ini kondisi keuangan daerah dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Terlihat pada saat pembahasan berlangsung, hampir seluruh perangkat daerah mendapatkan pagu anggaran yang lebih rendah dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. Akibatnya ada sejumlah program dan kegiatan yang berskala prioritas dan penting, harus ditunda pelaksanaanya.

Seperti dikatakan Juru Bicara Komisi I, Nurdin Marjuni S.H, kondisi keuangan daerah yang demikian itu, justru membuat DPRD memeras otak, berfikir keras dan berpikir cerdas untuk berupaya semaksimal mungkin mengakomodir apa yang menjadi harapan perangkat daerah yang sebelumnya tidak terakomodir dalam RKA mereka. Kondisi itu juga tidak mengurangi dinamika dan kejelian para anggota komisi dalam mengkritisi, menganalisia serta mengakaji berbagai program yang diusulkan. Dalam upaya untuk melahirkan program dan kegiatan yang pro kepada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, dalam pendapat akhirnya, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepadapimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumbawa yang telah melakukan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga raperda APBDtahun anggaran 2018 dapat disetujui bersama dalam koridor jadwal yang ditetapkan dalam ketentuan berlaku.

“Perlu kita apresiasi bersama, bahwa pembahasan RAPBD 2018 dapat kita setujui bersama lebih cepat dari RAPBD tahun anggaran 2017.

Kita harapkan setelah proses persetujuan ini dapat segera dievaluasi dan

(Suara NTB/arn)

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, bersama pimpinan DPRD usai penetapan APBD Sumbawa 2018 (foto kiri). Suasana rapat paripurna penetapan APBD Sumbawa 2018. ditetapkan menjadi Perda,”katanya.

Kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam APBD 2018 ini, merupakan dasar untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah dilaksanakan. Diarahkan pada upaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten Sumbawa. Grand concept yang terkandung dalam visi dan misi tersebut secara subtansial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RKPD 2018, sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 23 tahun 2017, tema pembangunan daerah tahun 2018, adalah ”percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur, peluang investasi produk unggulan dan inovasi daerah”.Tema pembangunan tersebut diterjemahkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah.

Yakni, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; Percepatan pengentasan

kemiskinan; Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan; Pengembangan agribisnis dan peningkatan produksi pangan; Pengembangan produk unggulan daerah dan investasi; Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah; Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kearifan lokal; Pengembangan kebudayaan dan pariwisata. “Untuk itulah, pada tahun anggaran 2018 ini, Pemkab Sumbawa akan terus fokus pada pencapaian dari 9 prioritas sebagaimana yang termuat dalam RPJMD tahun 2016-2021,” terangnya.

Untuk mewujudkan amanat yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten sumbawa tersebut, diperlukan pendanaan yang relatif sangat besar. Terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki, maka dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. (arn/*)

Musim Hujan akan Panjang di KSB Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memprediksikan bahwa musim hujan yang akan terjadi di wilayah setempat akan berlangsung lama.

Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya, bulan ini (November) belum masuk musim penghujan dengan intensitas sedang hingga lebat, tetapi dengan kondisi hujan ringan dan berawan.

Kepala Pelaksana BPBD KSB Kepada Suara NTB melalui Kabid Kedaruratan Bencana dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S. Pd, Rabu (15/11) kemarin mengatakan, khusus untuk tahun 2017, musim hujan diprediksi berlangsung panjang. Karena musim penghujan yang biasanya terjadi di Sumbawa Barat mulai terjadi sekitar awal bulan Desember sampai Januari.

Namun, karena bulan ini (November) sudah mulai turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi akan terus terjadi hingga awal tahun 2018. Bahkan pihaknya memprediksikan, puncak musim penghujan akan terjadi pertengahan bulan Desember hingga Januari.

“Mulai sekarang kita sudah siapkan anggota untuk memantau lokasi rawan bencana, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan masuknya musim penghujan yang diprediksi akan berlangsung lama, pihaknya saat ini sudah melakukan pemetaan lokasi yang dianggap rawan terjadi bencana, baik itu banjir, tanah longsor hingga angin puting beliung.

Khusus bencana banjir diperkirakan akan terjadi di Kecamatan Brang Ene, Brang Rea, Taliwang, dan Jereweh. Sementara untuk Kecamatan Maluk, Seteluk dan Sekongkang, akan lebih diantispasi terjadinya bencana tanah longsor dan angin puting beliung karena lokasinya rata-rata berada di kaki gunung dan bukit.

“Kita sudah petakan lokasi rawan terjadinya bencana yang kiranya akan terjadi nanti. Selain itu, kita juga sudah bentuk tim patroli untuk memantau kondisi bencana yang akan terjadi,” ujarnya.

Ia menghimbau semua masyarakat untuk tetap waspada terkait bencana ini sebagai salah satu langkah meminimalisir kerugian akibat bencana yang kiranya akan terjadi nantinya.

Baik itu kerugian materil maupun imateril.

Selain itu, pihaknya juga tetap akan berada dilapangan juga akan semakin intens melakukan pengecekan dan pemantauan ketika hujan terjadi. Hal tersebut dilakukan, guna mengambil langkah cepat ketika ada kejadian terjadi. Namun demikian, pihaknya sangat berharap kepada masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang cepat ketika ada kejadian. (ils)

BELUM LENGKAP - Kondisi Bandara Sekongkang, Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat yang hingga kini belum dimaksimalkan. Sebab, bangunan dan infrastruktur penunjang bandara dianggap belum lengkap.

Penurunan DD Sumbawa Dipicu Perubahan Formulasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Desa yang diterima Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan dibandingkan delapan kabupaten lainnya di NTB. Dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018 mendatang. Penurunan ini bukanlah karena pengelolaan yang kurang baik ataupun lainnya, tetapi adanya perubahan formulasi yang baru.

“Penurunan DD untuk Kabupaten Sumbawa tahun 2018 karena memang terjadi perubahan formulasi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, M.M yang dikonfirmasi, Rabu (15/11).

Dijelaskannya, di tahun 2017 lalu formulasinya dari total dana desa alokasi dasar sebesar 90 persen dibagi rata ke semua desa. Kemudian alokasi formula sebesar 10 persen dibagi ke seluruh desa dengan indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Sementara di tahun 2018 terjadi perubahan formulasi, dari total dana desa alokasi dasar sebesar 77 persen dibagi rata ke semua desa. Kemudian 3 persen alokasi afirmasi, khusus untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sisanya 20 persen alokasi formula dibagi ke semua desa berdasarkan indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

“Tahun 2018 kebijakan dana desa itu ditujukan terutama untuk menurunkan angka kemiskinan, karena itu diberikan afirmasi kepada

H. Baharuddin (Suara NTB/ind)

desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Afirmasi yang 3 persen itu di daerah-daerah transmigrasi,” terangnya.

Adanya penurunan ini, hanya terjadi pada desa tertentu saja. Tetapi desa tertinggal dan sangat tertinggal mendapat alokasi afirmasi sebesar Rp 11 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dimana alokasi afirmasi untuk Kabupaten Sumbawa terdiri dari 4 desa sangat tertinggal dan 7 desa tertinggal.

“Tidak ada masalah sebenarnya. Jangan dianggap adanya penurunan itu negatif, padahal penyebabnya positif. Kalau

kita lihat dari data itu memang turun, tetapi sebenarntya tidak turun. Karena masuk ke desa tertinggal dan sangat tertinggal,” pungkasnya.

Seperti diberitakan Suara NTB, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB., M.B.A menyampaikan Dana Desa (DD) yang diperoleh NTB tahun 2018 mendatang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 ini.

Tahun 2018, DD yang diberikan kepada delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 983,1 miliar lebih. Terjadi kenaikan sebesar Rp 118,1 miliar lebih dari tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih.

Meskipun terjadi kenaikan, namun ada satu kabupaten yang justru DD yang diperoleh terjadi penurunan, yakni Kabupaten Sumbawa.

DD yang diterima Kabupaten Sumbawa turun, dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018. Hanya saja pihaknya tidak mengetahui secara pasti berkurangnya dana desa yang diperoleh Kabupaten Sumbawa tahun depan tersebut.

Pasalnya, dari delapan kabupaten yang mendapatkan dana desa, cuma Kabupaten Sumbawa yang turun. (ind)

Ratusan Juta Kerugian Daerah Ditarik dari Desa Taliwang (Suara NTB) Setidaknya ada sekitar Rp 478,5 juta kerugian daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil ditarik Inspektorat setempat dari desa-desa yang diduga lalai dalam menggunakan anggaran yang ada.

Bahkan jumlah uang daerah di desa ini diprediksikan akan terus bertambah seiring belum rampungya pemeriksaan reguler yang dilakukan di masingmasing desa.

“Uang yang sudah dikembalikan ini merupakan hasil pemeriksaan regular pada bulan September. Angka ini kita prediksikan akan terus meningkat seiring rampungnya pemeriksaan yang dilakukan di masing-masing desa,” ujar Inspektur Inspektorat Sumbawa Barat Ir. H. Ady Mauluddin M. Si kepada Suara NTB, Rabu (15/11).

Dikatakannya, terhadap angka ratusan juta yang terindikasi masalah di tingkat desa tersebut, saat ini sudah dilakukan pengembalian dengan cara setoran tunai oleh masing-masing desa. Upaya ini merupakan salah satu cara supaya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak terbit, karena apabila LHP ini terbit maka prosesnya akan panjang.

Hanya saja, uang yang sudah dikembalikan ini rata-rata pekerjaan yang ada sudah hampir rampung. Tetapi terhadap desa yang belum selesai pekerjaan terutama fisik karena spesifikasinya dianggap masih kurang, pihaknya tetap meminta kepada desa untuk bisa dikembalikan ke daerah. Ketika sudah dievaluasi, pihaknya tetap akan melakukan pengembalian guna melanjutkan programnya.

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc berkomitmen untuk merelokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang lebih representatif. Karena kondisi rumah sakit yang ada saat ini dinilai sudah tidak layak. Apalagi adanya rencana pelebaran Jalan Garuda yang akan berdampak terhadap keberadaan rumah sakit yang ada saat ini.

“Sekarang kita melihat kondisi rumah sakit ini. Jika selesai Jalan garuda menjadi dua jalur akan semakin sempit areanya.

Maka tidak bisa tidak, karena rumah sakit itu menurut saya tidak lagi representatif untuk masyarakat Sumbawa yang sudah cukup maju dan banyak,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/11).

Menurutnya, pembangunan rumah sakit ini bukanlah saat ia menjadi Bupati direncanakan. Tetapi rencana besar ini sudah disuarakannya sejak sejak bupati terdahulu. Makanya pihaknya berkomitmen pembangunan rumah sakit yang refresentatif di Sumbawa harus bisa terbangun dalam masa kepemimpinannya. Karena kebutuhan rumah sakit ini sangat prioritas untuk masyarakat.

“Sebenarnya pembangunan rumah sakit itu bukan pada saat saya menjadi Bupati. Tetapi rencana besar ini sebenarnya sudah saya ungkapkan waktu bupati terdahulu. Makanya saya katakan di mimbar paripurna tadi, untuk melengkapi keberhasilan dua bupati yang terdahulu. Rencana ini sudah lama, masa iya saya bupati yang ketiga tidak berhasil. Sementara kebutuhan rumah sakit ini sangat prioritas untuk masyarakat,” terangnya.

Terkait rencana relokasi ini, diakui Bupati, sudah beberapa tahapan yang dilalui. Salah satunya terhadap lokasinya sudah dilakukan penilaian oleh tim dari Pusat. Dari empat opsi lokasi yang diberikan, kesimpulan dari tim pusat yang paling layak di Balai Benih Sering dengan luas lahan 5 hektar. Untuk anggarannya, di APBD 2018 mendatang sudah dialokasikan untuk Detail Engineering Design (DED) termasuk Feasibility Study (FS)nya. Sehingga ditargetkan pembangunan RSUD yang baru ini juga dapat dilakukan di tahun 2018 mendatang.

“Di APBD 2018 nanti kita anggarkan untuk DEDnya. Kalau Fsnya mau dilaksanakan di 2018, dan itu semuanya harus rampung di 2018, langsung dengan pembangunannya. Karena pembangunannya tidak terikat lagi dengan anggaran, paling-paling penandatangan kerjasama saja dengan pihak ketiga,’’ tukas Bupati.

Adapun setelah dihitung, kebutuhan anggaran untuk pembangunan RSUD baru nantinya sekitar Rp 100 miliar lebih.

Namun untuk angka pastinya baru diketahui setelah DEDnya selesai. Terkait anggaran ini nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD Sumbawa. Karena bisa saja Pemda membangun kerjasama dengan pihak ketiga termasuk perbankan.

“Karena Dewan yang menentukan setuju atau tidak setujunya, maka kita akan bicarakan dengan Dewan. Banyak opsi dan jalan, tinggal kita berhitung dengan DPRD nanti, mana yang lebih menguntungkan bagi daerah. Yang jelas pilihannya nanti yang menguntungkan daerah. Pembangunan bisa terlaksana, tapi kita tidak dalam kondisi kesusahan atau anggaran yang tidak membebankan daerah,’’ pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ils)

Bupati Berkomitmen Relokasi RSUD Sumbawa

“Kita minta kepada desa untuk bisa dikembalikan, meskipun pekerjaannya belum rampung sebagai bahan evaluasi. Ketika sudah kita evaluasi kita tetap minta untuk bisa dilanjutkan kembali,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, adanya temuan ini tidak terlepas dari masih minimnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masing-masing desa. Selain itu, faktor lain adanya hal ini yakni masih lalainya perangkat desa melaporkan pajak serta realisasi fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi anggaran. Terutama bendahara yang menjadi titik tekan terhadap masalah ini di masing-masing desa.

Terkait masalah ini, pihaknya tetap akan menggandeng dinas teknis (DPMD) untuk bisa melakukan pelatihan khusus terhadap masalah ini.

Sehingga temuan yang ada saat ini bisa semakin ditekan.

“Kita tetap minta kepada DPMD untuk lebih intens melakukan pembinaan kepada aparatur desa. Sehingga halhal seperti ini bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

Nilai RAPBD 2018 KSB Alami Kenaikan Taliwang (Suara NTB) Nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami kenaikan. Jika di awal pengajuan RAPBD Pemda KSB mematok sebesar Rp 1,064 triliun, kini di tengah jalan proses pembahasan berubah menjadi sebesar Rp 1,270 triliun.

Kenaikan nilai APBD 2018 itu setelah sebelumnya Pemda KSB memperoleh kepastian besaran alokasi anggaran dari pusat pasca terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) dan Peraturan Presiden (Perpres) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) 2018. Dalam ketentuan itu, nilai sejumlah item penerimaan Pemda KSB dari negara mengalami perubahan ke arah positif.

“Dari kepmen dan perpres APBN itu, kita baru tahu pasti berapa besaran DAK kita, berapa juga dana bagi hasil pajak dan non pajak kita. Me-

mang ada yang berkurang dan ada yang bertambah dan perubahan itu setelah ditotal APBD kita mengalami kenaikan,” terang Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan, Rabu (15/11).

Ia menjelaskan, kenaikan pendapatan itu membuat proses pembahasan RAPBD 2018 saat ini sempat terhenti. Sebab sesuai aturan dalam proses pembahasan APBD ada aturan lebih tinggi yang terbit maka harus segera dilakukan penyesuaian.

“Kan otomatis kalau ada penambahan pendapatan, maka kita harus juga menyesuaikan dengan program belanja yang ada. Makanya dua hari terakhir ini kita sesuaikan dan alhamdulillah semua SKPD sudah selesai dan siap memasuki pembahasan klinis dengan komisi,” katanya.

H. Amry mengungkapkan, sumber kenaikan pendapatan di yang dimasuk-

kan pemerintah dalam APBD 2018 ini tidak saja berasal dari perubahan item penerimaan daerah dari pusat. Bersamaan dengan itu tambahan juga bersumber dari pembayaran piutang bagi hasil pengelolaan sumber daya (SDA) tahun 2016 yang turut dimasukkan.

“Total tambahannya sekitar Rp 200 miliar. Memang kalau dibanding dengan penerimaan dana bagi hasil SDA tahun ini turun, tapi jadi naik karena awalnya tidak sebesar itu yang kita ajukan di awal pembahasan,” paparnya.

Dana tambahan pendapatan itu, dikatakan H. Amry, oleh pemerintah telah dialokasikan seluruhnya kepada program belanja di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Tambahan ini juga dimanfaatkan untuk membiayai beberapa aktivitas program yang sebelumnya sempat tidak dianggarkan oleh daerah karena keterbatasan biaya di tahun 2018.

“Yang paling signifikan kita tam-

bah ada banguan untuk kantor kita ambil dananya dari tambahan pendapatan itu,” ungkapnya.

Terhadap penundaan pembahasan RAPBD 2018 selama dua hari terakhir, H. Amry menyebutkan, tidak akan mempengaruhi target awal untuk penetapan APBD pada 17 November mendatang.

Saat ini kata dia, kegiatan pembahasan sudah kembali berjalan dengan agenda pembahasan klinis antara SKPD dengan masing-masing komisi teknis di DPRD. “Kita sudah sepakati jadwalnya dengan DPRD, hari ini sampai besok kita upayakan tuntas pembahasan klinis. Pada hari jum’at pagi komisi akan dilaksanakan agenda penyampaian laporan komisi sekaligus penetapan, sorenya lanjut dengan jawaban pendapat akhir bupati sehingga magrib itu APBD kita sudah selesai di tingkat kita (kabupaten),” imbuh H. Amry yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Bappeda dan Litbang KSB ini. (bug)

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

Mantan Ketua DPRD Kota Bima Maju Jalur Perseorangan Kota Bima (Suara NTB) Mantan Ketua DPRD Kota Bima periode 2004-2009, Subhan H.M. Nur SH, menegaskan akan maju melalui jalur independen atau perseorangan, berpasangan dengan seorang pengacara, Wahyudin, SH dalam Pilkada Kota Bima 2018 mendatang.

Menurutnya, saat ini bersama dengan para relawan dan simpatisan yang tergabung dalam gerakan MATAHO, sedang mempersiapkan deklarasi, yang direncanakan dalam waktu dekat. “Persiapan kita sudah matang baik moril maupun materil. Dalam beberapa waktu kedepan kita akan lakukan deklarasi,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (15/11).

Selain itu, Subhan mengklaim telah mengumpulkan fotokopi E-KTP untuk memenuhi persyaratan mendaftar ke KPU Kota Bima. Hanya saja Ia tidak menyebutkan secara detail jumlah e-KTP yang telah terkumpul hingga saat ini.

“Yang jelas perangkatnya sudah siap termasuk syarat dukungan. Tinggal diserahkan ke KPU saja,” katanya.

Setelah syarat dukungan telah dikantongi, bersama relawan dan simpatisan keduanya, saat ini fokus melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Ini merupakan tanda keseriusan mereka mengikuti Pilkada melalui jalur perseorangan. “Insya Allah kami niatkan dan mantapkan berjuang tanpa partai,” tegasnya.

Sebelum Subhan, tercatat sudah ada tiga orang figur bakal calon (Balon) Walikota yang menyatakan siap maju. Antara lain, petahana H. A. Rahman H. Abidin S.E, H. M. Lutfi SE dan Ir. H. Sutarman M.M. Bahkan ketiga figur tersebut dalam waktu dekat akan melakukan deklarasi secara terbuka. Untuk memperkenalkan ke publik sosok bakal calon wakil Walikota yang mendampingi serta diusung oleh partai mana saja.

Dalam catatan Suara NTB, hingga saat ini, balon Walikota, A. Rahman, belum memberikan gambaran sosok pasangan yang mendampingi serta partai yang akan mendukung.

Hal serupa juga terjadi pada balon Walikota Sutarman.

Yang berbeda hanya Lutfi. Balon Walikota yang juga masih sebagai anggota DPR RI ini akan berpasangan dengan Ketua DPRD Kota Bima, Ferry Sofyan SH. Keduanya diusung oleh beberapa partai, diantaranya PAN, Golkar, PBB dan PKPI. (uki)

Gakkumdu NTB Bangun Koordinasi di Bima Bima (Suara NTB) Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) NTB, melakukan kunjungan ke Gakkumdu Kabupaten Bima.

Memonitoring dan evaluasi terkait rencana program kerja Gakkumdu daerah setempat dalam pelaksaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 mendatang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH, menjelaskan, pertemuan antara Gakkumdu Provinsi NTB dan Gakkumdu Kabupaten Bima digelar di kantor Panwaslu, (Suara NTB/uki) Selasa (14/11).

Abdullah Dikatakannya, hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kasi Pidum dan Kasi Intelijen Kejari Bima, Kasat Reksim Polres Bima Babupaten dan perwakilan Sat Reskrim Polres Bima Kota. “Gakkumdu merupakan gabungan dari Panwaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Semua unsur itu, kemarin hadir kok,” katanya, Rabu (15/11).

Menurutnya, kunjungan itu juga bertujuan untuk membangun koordinasi antara Gakkumdu provinsi dengan Gakkumdu kota serta kabupaten. Dalam rangka menyamakan persepsi mengenai penanganan pelanggaran yang jadi temuan.

Selain itu, lanjutnya, teknik proses penanganan pelanggaran yang jadi temuan ikut dibahas dalam pertemuan itu.

Masalah – masalah lain terkait penyususuna kegiatan Gakkumdu juga ikut dibahas.

“Pada intinya, Gakkumdu Kabupaten Bima siap menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilgub nanti,” tegasnya.

Abdullah menambahkan, Gakkumdu Kabupaten Bima terdiri dari tiga orang penasehat. Yakni Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Kapolres Bima Kabupaten dan Kajari Bima. Kemudian pembina tiga orang dan koordinator tiga orang.

“Dalam pelaksanaan kegiatannya nanti, setiap hari akan ada dua penyidik Sat Reskrim yang standby di kantor Panwas. Setiap kasus yang ditemukan akan langsung diproses,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

CV. Wangga Lambu Tutup Permanen Izin Penambangan Dompu (Suara NTB) Pemilik perusahaan CV. Wangga Lambu, Ali Zahrudin meminta diri menutup permanen izin penambangan pasir besi di kawasan Doro Ncanga, Rabu (15/11). Hal itu menyusul ancaman kerusakan infrastruktur jalan akibat penambangannya. Termasuk, menghindari sorotan publik karena dianggap telah melakukan pelanggaran dan kerap mendapat teguran keras.

Keputusan itu disampaikan dalam pertemuannya dengan Kabid Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, M.Si. “Saya menyatakan diri tutup permanen tambang galian C dan saya siap menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa hari ini saya siap untuk selama – lamanya,” ce-

tus dia.

Dengan menutup permanen izin penambangan yang sebetulnya berlaku hingga Mei 2018 itu, pihaknya bersedia mereklamasi kerusakan yang ditimbulkan. Keputusan ini sebenarnya sudah direncanakan November 2016 kemarin. Namun karena adanya desakan dari pihak lain ia pun mengurungkan niatnya.

“Saya tutup ini demi kebaikan nama saya, DLH karena disoroti masayarakat terus, bukan karena ada perutungan yang lebih,” ujarnya.

Kabid Lingkungan Hidup, Andi Bahtiar menanggapi permintaan itu mengakui penambangan pasir oleh CV. Wangga Lambu ini memang telah menarik perhatian publik karena tidak mengindahkan dua

surat teguran DLH dan menambang di luar lokasi izin.

Buntut dari persoalan itu, penghentian sementara untuk melakukan reklmasi.

“Akhirnya keluarlah teguran ketiga menghentikan kegiatan sementara dan melakukan reklamasi dan memindahkan lokasinya. Berdasarkan izin yang dikeluarkan 100 meter dari jalan tidak boleh digali,” jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, di tengah reklamasi yang dilakukan pihak perusahaan ternyata masih beraktivitas.

DLH yang melihat langsung kegiatan itu langsung memperingati pengemudi ekskava-

tor saat itu untuk menghentikan operasi dan tidak berada di lokasi tersebut. Jika tidak aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas.

Tak berselang lama setelah mendapat peringatan, terjadi penyegelan satu ekskavator oleh personel Satreskrim Polres Dompu yang menerima surat tembusan DLH. Sementara soal keinginan menutup izin itu pihaknya sangat mendukung, asalkan tanggung jawab reklamasi dilakukan.

“Justru itu yang kita inginkan dari dulu. Sebelum kerusakan ini terjadi, urusan hukum itu bukan ranahnya LH,” pungkasnya. (jun)

Pendaftar Lomba Marathon 10K KSB Tembus 300 Pelari (Suara NTB/jun)

TERBARING - Aminah (65) sudah 27 tahun terbaring lemah akibat penyakit yang dideritanya, Rabu (15/11).

27 Tahun Menderita, Aminah Luput dari Perhatian Aminah (65) warga RT 04 Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai ini satu dari sekian ribu jumlah lansia di Dompu yang luput dari perhatian pemerintah.

Baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.Tahun 2017 ini, tepat 27 tahun lamanya ia terbaring lemah di atas kasur lapuk dalam pondok reyotnya.

SESEKALI, tubuhnya kuyup dibasahi hujan karena atap rumah yang bocor. Untuk duduk atau berpindah dari tempat tidur ia membutuhkan topangan. Sementara di rumah yang kondisinya jauh dari kata layak itu ia tinggal sebatangkara. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu.

“Ia terbaring seperti ini karena didera penyakit itu sudah 27 tahun. Informasinya, ini penyakit kampung (disihir). Kita sudah berobat kemana-mana, ndak bisa sembuh,” kisah Nasarudin, anak dari anak angkat Aminah.

Selama hidupnya, Aminah memang tidak dikaruniai anak, ia hanya memiliki seorang anak angkat yang kini tinggal terpisah tak jauh dari tempatnya. Hampir setiap malam, tutur Nasarudin, Aminah menjerit kesakitan, menangis menahan rasa sakit yang dideritanya sendirian.

Warga setempat sudah cukup terbiasa mendengar jeritan itu, beberapa diantaranya acuh pun lainnya masih memiliki kesabaran untuk sekedar menyambangi, termasuk memberi bekal makan dan minum seadanya.

Meski sudah puluhan tahun didera penyakit, Aminah nyatanya luput dari per-

hatian pemerintah, mungkin untuk sekedar melihat kondisi kesehatannya atau memeriksa kelayakan tempat tinggalnya. Beberarapa tahun lalu lanjut dia, pihak puskesmas setempat sempat mengunjunginya. Namun tak lama mereka menyerah dengan alasan penyakitnya cukup parah.

“Ndak ada juga perintah harus dirujuk ke rumah sakit atau bagaimana, mereka hanya bilang penyakitnya terlalu parah, itu saja,” ujarnya.

Pondok reyot yang ditempatinya ini pun sudah beberapa kali didokumentasi untuk diusulkan mendapat bantuan bedah rumah. Namun, hingga kondisi Aminah yang makin memperihatinkan ini tak ada bantuan yang datang. Dari pihak RT atau pemerintah kelurahan pun demikian.

“Pokoknya ndak pernah ada turun bantuan makanya kita ndak pernah rehab,” ungkapnya.

Melihat kondisi Aminah yang semakin memperihatinkan itu, Nasarudin selaku pihak keluarga berharap pemerintah daerah semestinya turun tangan membantu meringankan beban keluarga. Minimal memastikan kondisi kesehatannya.

Soal perbaikan atap rumah

pihaknya sudah sedikit terbantu dengan uluran tangan para pihak melalui salah seorang Anggota Satintelkam Polres Dompu, Bripka Muh Sofyan Hidayat yang kebetulan aktif pada kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Harapan besar kita ya bagaimana dia (Aminah) bisa kembali normal. Kalau ndak normal, ya minimal sembuh dari penyakit itu, karena setiap malam itu pasti dia menangis, menjerit kesakitan,” jelas Nasaruddin.

Bripka Muh Sofyan Hidayat, S.Sos di sela memberi dan membantu rehab rumah Aminah mengaku, keberadaan Aminah yang luput dari perhatian dan tinggal sebatangkara ini diketahuinya atas informasi warga setempat.

Ia lantas berkunjung dan mendapati lansia itu tengah terbaring gemetar dan menjerit kesakitan. Ia pun berinisiatif memberi penanganan awal dengan membawanya ke spesialis saraf RSUD Dompu. “Dan menurut spesialis saraf bahwa Aminah ini mengalami parkinson stadium akhir,” ungkapnya.

Soal bantuan alakadar yang disalurkan, tambah Sofyan, buah dari postingannya tentang kondisi Aminah melalui media sosial dan dana yang dikumpulkanya secara pribadi. Nilainya pun tak seberapa. Karenanya ia berharap pemerintah daerah atau pihak terkait lainya berinisiatif membantu meringankan beban Aminah beserta keluarganya dalam bentuk apapun. (jun)

Taliwang (Suara NTB)Minat masyarakat dan para atlet lari ambil bagian dalam lomba lari marathon 10K Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata cukup tinggi. Terbukti hingga saat ini tercatat sebanyak 354 orang yang mendaftarkan diri dalam lomba yang diadakan oleh pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KSB itu.

Ketua pelaksana lomba lari marathon 10K KSB, Mars Anugerahinsyah, S.Hut mengatakan, pihaknya tidak menyangka jika pendaftar lomba akan membludak sebanyak itu. Pasalnya kegiatan lomba yang diinisiasi oleh PASI KSB itu herhitung baru dilaksanakan. “Ini baru yang kedua kalinya. Tapi alhamdulillah ternyata peminatnya banyak,” katanya, Rabu (15/11).

Dari 354 pelari yang telah mendaftarkan diri itu, terbagi berdasarkan kategori yang dilombakan. Di antaranya 39 atlet nasional putra, 21 orang atlet regional putri, 68 atlet lokal putri KSB dan 226 atlet lokal putra KSB. Dijelaskan Mars, pihaknya sengaja membuat 4 kategori lomba di marathon 10K ini untuk menarik minat masyarakat ambil bagian di dalamnya.

“Acara ini kan kita rangkaikan dengan Harlah KSB juga.

Jadi kita memang berupaya menjaring sebanyak-banyaknya pelari,” timpalnya.

Khusus bagi atlet lari lokal, Mars secara khusus mengapresiasi antusiasme masyarakat. Pasalnya agenda marathon 10K ini dilaksanakan oleh PASI KSB juga dalam rangka mencari bibit-bibit potensial pelari lokal. Di mana mereka yang nantinya tampil sebagai juara akan disiapkan sebagai atlet daerah untuk mengikuti kejuaraan selanjutnya.

“Agenda kita ini multi fungsi. Dan kenapa kita buat kategori pelari lokal karena kita ingin menjaring bibit-bibit pelari sekalian,” paparnya.

Terkait persiapan pelaksanaannya sendiri, Mars mengaku, telah mencapai 85 persen. Pihaknya baru-baru ini telah memfinalkan rute yang akan digunakan nantinya, di mana pada lomba kali ini panitia memfokuskan seluruh rute lintasan di dalam kota Taliwang.

“Nanti start dan finishnya di KTC,” imbuhnya. (bug)

Mars Anugerainsyah (Suara NTB/bug)

Kerjasama Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Diskop UKM Sosialisasikan KUR pada Pelaku UKM dan Koperasi di Dompu Dompu (Suara NTB) Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan strategis dalam memajukan suatu daerah. Kemajuan dan kemandirian UMKM akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja. Kredit usaha rakyat (KUR) yang menjadi program pemerintah dengan bunga rendah setidaknya dapat dioptimalkan pelaku UMKM dalam permodalan usaha dengan modal yang cukup kecil

yaitu 0,41 persen.

Sosialisasi KUR ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Hamidah, SE Kasi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kepala Dinas Koperasi UKM Dompu, Drs A Gani, dan perwakilan Bank BRI Cabang Dompu, Utari dengan moderator, Ir Alwi, MSI dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu di gedung PKK Kabupaten Dompu, Rabu (15/11) kemarin.

(Suara NTB/ula)

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani (tengah) saat sosialisasi KUR di gedung PKK Dompu bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan BRI Cabang Dompu, Rabu (15/11).

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yang diwakili oleh Kasi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi, Hamidah, SE dalam sambutannya mengungkapkan, berdasarkan data jumlah UMKM di NTB hingga 16 Oktober 2017 ada 648.343 UMKM. Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dilakuka Mei dan data realisasi KUR hingga Oktober 2017, ada 37 ribu UMKM yang sudah dilayani dengan fasilitasi KUR. Untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, fasilitas KUR yang menjadi program pemerintah harus dimanfaatkan UMKM. Karenanya dilakukan sosialisasi tentang KUR dan produk – produk usahanya, sehingga fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal. “Harapan kami, informasi ini disampaikan ke UKM lain, sehingga bisa tersebar dan memanfaatkan fasilitas ini,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs A Gani pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Dompu cukup luar biasa sebagai tuntutan dari kemajuan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat. Perkembangan UMKM ini diperkirakan akan

terus meningkat dari waktu ke waktu, terlebih karakter masyarakat yang kian ingin hidup serba praktis dan instan.

“UMKM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah, karena UMKM ini tersebar dimana – mana, baik di Desa maupun di kota. UMKM juga dapat membuka lapangan kerja minimal untuk dirinya,” katanya.

KUR merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dengan suku bunga rendah yaitu 9 persen atau 0,41 persen per bulan. Peluang ini harus dimanfaatkan pelaku UMKM, karena untuk mendapatkan bunga yang cukup kecil ini sangat terbatas. “Kalau sekarang suku bunga untuk KUR ini 9 persen, Kementrian Koperasi sudah merencanakan untuk menurunkan lagi suku bunganya menjadi 7 persen atau 0,3 persen per bulan,” jelas.

H. A. Gani juga mengungkapkan, koperasi di Dompu jumlahnya sekitar 200an dan yang aktif 150an. Akan tetapi yang melakukan rapat anggota tahunan (RAT) hanya 86 koperasi. Masih banyaknya koperasi yang belum melakukan RAT disebabkan karena koperasi – koperasi ini belum bisa mem-

buat laporan neraca bulanan.

“Bulan depan kami akan mengundang koperasi yang belum RAT untuk dilatih membuat laporan neraca,” akunya.

Namun H. A. Gani mengungkapkan, bagi UMKM maupun koperasi yang hendak memanfaatkan pinjaman modal melalui program KUR agar memperhatikan kepatutan dan kelayakan usaha. Sehingga tetap bisa membayar ansuran.

“Ketika terjadi kredit macet, jangankan peminjam, kita yang memfasilitasi juga akan terkena dampaknya,” jelas H. A. Gani.

Utari dari Bank BRI Cabang Dompu, mengungkapkan, dengan 4 BRI Unit, 3 BRI Teras,d an 2 BRI Teras Keliling hingga Oktober sudah menyalurkan 287 M kredit dan untuk KUR Mikro sebanyak Rp.104,7 M. “Di Dompu, BRI yang paling banyak menyalurkan KUR mikro,” katanya.

Namun Utari mengungkapkan, program KUR ini diberikan sebagai modal kerja atau investasi yang diberikan kepada debitur dengan usaha produktif tapi belum memenuhi syarat.

Kendati ketentuannya tidak menggunakan agunan, tapi sebaiknya untuk lebih meyakinkan agar disertakan agunan.

Maksimal pinjaman KUR

Rp.25 juta setiap individu dengan plafon hingga Rp.75 juta dan sistem angsurannya disesuaikan dengan usaha. Program ini diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil, calon TKI, anggota keluarga karyawan berpenghasilan tetap, TKI yang terkena PHK di luar negeri, dan pekerja terka PHK. Sektor yang dilayani melalui program ini yaitu sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa usaha. “Di Dompu dominan di sektor pertanian dan perdagangan. Pertaniannya untuk komoditi jagung dan peternakan sapi,” jelasnya.

Dari banyak KUR yang disalurkan tahun 2017, diakui Utari, ada 6 persen yang macet atau terlambat dalam ansurannya.

Mereka ini telah terdata dalam sistem mengalami kredit macet atau wanprestasi. Sementara setiap kredit terekam dalam sistem informasi kredit program (SIKP) dan terkoneksi dengan sistemnya di Bank Indonesia. “Ketika mengajukan kredit di bank manapun, kalau pernah tercatat pernah kredit macet, itu akan tetap terekam dan tidak bisa dihapus. Informasi ini semua bisa diakses oleh bank manapun,” ingatnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

Peserta sosialisasi KUR.

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/why)

AKAD - Maksi Budianto, tersangka kepemilikan narkoba menikahi pujaan hatinya, Linda Santoso di musala Al-Iman Polda NTB, Rabu (15/11).

Libatkan Masyarakat ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, TGH. Hazmi Hamzar, mengingatkan Dinas Lingkungan dan Kehutanan NTB untuk melibatkan masyarakat lingkar hutan dalam mencegah terjadinya illegal logging. Langkah itu perlu dilakukan karena kasus illegal logging di hutan NTB semakin marak.

“Bagaimana tidak marak, kurang berdayakan masyarakat lokal yang hidup di sekitar hutan, ‘’ ungkap TGH Hazmi Hamzah, Rabu (15/11).

Menurut dia, kalau dinas mengandalkan polisi hutan tidak mungkin mampu menjaga dan mengawasi hutan di NTB. “Berapa jumlah polisi hutan, sangat sedikit dibandingkan dengan luas hutan yang ada. Coba angkat pemuda dari kalangan tokoh setempat supaya sama-sama merasa memiliki hutan tersebut, dengan demikian saya yakin tidak akan ada illegal logging lagi,” katanya.

Selain memberdayakan pemuda setempat. Dinas juga harus memperhatikan masyarakat yang tinggal lingkar hutan. Jika masyarakat di sana beraktifitas bertani, maka berikan pembinaan.

Begitu pula jika mereka berternak harus difasilitasi bagaimana caranya supaya mendapat perhatian. Dengan cara itu, tidak akan terjadi penggudulan hutan oleh oknum karena masyarakat sudah merasa memiliki.

“Justru kalau sudah dibina, diakomodir. Mereka yang akan jaga hutan itu,” cetus wakil rakyat dari Dapil Lombok Timur bagian utara itu.

Politisi PPP itu mengaku, selama ini Dinas terkait tidak pernah melakukan pola tersebut sehingga, tidak heran kalau setiap bulan kayu yang ada di hutan digundul. Padahal lanjutnya, dampak penggudulan hutan berakibat fatal bagi masyarakat, terutama sumber mata air terancam akan habis.

Begitu halnya dengan ancaman banjir dan longsor.

“Itu buktinya, penggudulan hutan di Bima dan Dompu dengan menanamkan jagung. Dihantam banjir, kan nambah beban,” tuturnya.

Disinggung maraknya illegal logging karena adanya keterlibatan oknum polisi menurut dia, harus diberikan efek jera, tidak hanya dipindah tugas atau dimutasi.

“Kalau Polhut dimutasi ke kota, malah semakin senang. Sudah bosen jaga hutan, coba proses hukum atau pecat,” tutupnya. (ndi)

Tersangka Narkoba Nikahi Pujaan Hati di Penjara Rencana Maksi Budianto mempersunting Linda Santoso hampir kandas. Warga Ampenan Tengah, Ampenan itu keburu diciduk polisi akhir Oktober lalu, lalu mendekam di penjara.Tetapi kondisi itu berubah Rabu (15/11) siang.

TANGIS Maksi pecah di musala Al-Iman Polda NTB. Bergantian dia memeluk ibundanya, kemudian dua putrinya.

Siang itu, dia sah menikahi Linda. Meski dia harus mengucap ijab kabul sebanyak tiga kali.

“Mulai sekarang saya tidak mau mengulangi lagi, tidak akan mengulangi lagi. Saya harap istri saya mendukung

saya dan menjaga anak-anak selagi saya menjalani hukuman,” kata Maksi. Sesekali dia sesenggukan menahan haru.

Pernikahan itu membuka jalan taubat Maksi. Maksi saat ini dalam penahanan Ditresnarkoba Polda NTB lantaran diduga mengedarkan sabu 3,09 gram. Dia ditangkap 12 Oktober lalu di halaman parkir Rumah

Sakit Karang Ujung, Ampenan.

Maksi bertekad selesai dia menjalani hukuman akan melaut kembali untuk menghidupi istri dan anaknya. “Sudah tidak main begini lagi, nanti saya mau jadi nelayan lagi,” ucapnya.

Sementara Linda, mengaku sudah memaklumi apa yang dihadapinya kini. Dia kawan sekampung dengan Maksi tahu benar tabiat suaminya itu.

“Tapi saya percaya dia tulus dengan saya. Saya siap mendukung dan saya mengerti keadaannya,” kata Linda yang sebelumnya menjanda.

Kasubdit II Ditresnarkoba

Pilkada Lotim

Calon Independen Mulai Muncul Selong (Suara NTB) Calon Independen mulai muncul pada ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (15/11) kemarin memberikan username dan password pada utusan salah satu bakal calon, Ali Masadi yang siap bertarung dari kendaraan non partai ini.

TGH. Hazmi Hamzar (Suara NTB/ndi)

Operasi Zebra 2017

Wilayah Hukum Polres Mataram Nihil Kecelakaan Fatal Mataram (Suara NTB) Operasi Zebra 2017 bertujuan menekan angka pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal. Selama 14 hari pelaksanaan operasi, tercatat tidak ada kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polres Mataram.

Kasatlantas Polres Mataram, AKP Suherdi menjelaskan, tersebut menurun dibandingkan operasi zebra tahun 2016 lalu.

“Tahun ini nihil kecelakaan lalu lintas. Kalau tahun lalu ada kecelakaan dengan korban dua meninggal dunia. Sesuai dengan tujuan dari operasi ini,” ujarnya, Rabu (15/11).

Untuk menjaga situasi tersebut meski di luar operasi, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah.

Antara lain, memperbanyak anggota di lapangan di jalan rawan macet dan rawan kecelakaan. “Dari operasi ini kita tingkatkan kesadaran masyarakat,” sebutnya.

Upaya lainnya, mengerahkan unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas (Dikyasa) untuk lebih banyak turun ke masyarakat memberikan pengetahuan mengenai berkendara yang aman.

“Menggunakan harus terampil makanya itu perlu SIM. Kemudian identitas kendaraan. Paling tidak ini bisa meminimalkan kecelakaan yang fatal,” jelasnya.

Dalam operasi yang berlangsung 1-14 November, Polres Mataram menilang 2.719 pelanggar. Meningkat 16 persen dibanding tahun sebelumnya dengan 2.336 tilang. Sementara 816 pelanggar disanksi teguran. Total pelanggar lalu lintas mencapai 3.535 kasus.

Jenis pelanggaran yang mendominasi yakni pengguna jalan tanpa SIM serta pengendara helm kemudian menyusul kendaraan tanpa STNK. Sementara pelanggar terbanyak dari kalangan swasta, menyusul PNS, mahasiswa, kemudian pelajar. (why)

(Suara NTB/why)

TILANG - Pelanggar lalu lintas yang terjaring razia Operasi Zebra 2017 Polres Mataram mengantre di loket tilang kemarin.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh saat dikonfirmasi menuturkan, beberapa waktu lalu pihak dari Ali Masadi sudah datang konsultasi dan menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan dukungan ke KPU. Pihak KPU siap menerima penyerahan dukungan yang mulai dibuka pada tanggal 25-29 November 2017.

Rabu kemarin datang tim penghubung dari Ali Masadi dan diberikan langsung username dan password yang nantinya bisa digunakan oleh tim pasangan calon independen ini untuk membuka apliasi Sistem Informasi Calon (Silon).

Pada Silon ini, tim pemenangan dipersilakan untuk meng upload data-data pendukung. Ketika data pada Silon sudah masuk tinggal kemudian nantinya diserahkan buktinya ke KPU Lotim. KPU pun siap memberikan bimbingan teknis kepada tim pemenangan jika masih kurang memahami teknisnya.

Disebut kembali, untuk calon independen ini harus mempersiapkan syarat minimal

62.416 foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. E KTP inilah yang nantinya akan diverifikasi secara administrasif dan faktual oleh KPU. Verifikasi faktual diakui paling berat karena melalui metode sensus. Diingatkan, dalam daftar pendukung itu tidak boleh ganda. Tidak boleh juga ada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika ditemukan, maka yang bersangkutan disuruh memilih. Pilih sebagai pendukung atau tetap menjadi PNS. Ali Masadi yang dikonfirmasi terpisah mengakui adanya tim pemenangannya yang mendatangi KPU Lotim, Rabu kemarin. Kepada KPU dikonsultasikan mengenai mekanisme calon perorangan.

Dijelaskan Abah Ali, dirinya sudah sangat yakin memilih jalur independen. “Saya sudah haqqul yakin,” terangnya. Pilihan lewat independen ini sudah dipersiapkan dengan matang. Syarat foto copy KTP sudah terpenuhi dan melampaui syarat minimal.

Meski demikian, komunikasi dengan Partai Politik katan-

ya tetap jalan. Politisi Partai Amanah Nasional (PAN) yang juga pernah dikabarkan berada di Partai Nasdem ini menyebut dalam Pilkada ini berbeda dengan pemilihan legislatif.

Pilkada tidak bicara partai.

Tapi melihat karakter calon Bupati yang akan dipilih. Beda dengan Pileg yang memang mengandalkan Partai Politik.

Alasan tidak membayar mahar politik ke partai Politik untuk dijadikan kendaraan karena Lotim dinilai sudah pernah punya sejarah kelam menggunakan partai.

Banyaknya kendaraan partai tidak memberikan jaminan kemenangan. Dua kali terjadi di Lotim. Calon-calon incumbent didukung paling banyak partai. Namun terkalahkan.

Atas dasar fakta sejarah itu, Ali Masadi mengaku mantap lewat independen. Ditanya soal wakil, Ali Masadi menyebut sudah mengantongi satu nama.

Sosok akademisi dari Lotim bagian selatan. Dipilihnya Lotim bagian selatan karena selama ini tidak pernah ada dari wilayah Selatan tersebut. (rus)

Dukungan Golkar Jatuh ke Suhaili - Amin Mataram (Suara NTB) Dukungan Partai Golkar di Pilkada NTB, resmi jatuh ke pasangan Suhaili - Amin.

Pasalnya Surat Keputusan (SK) dukungan DPP Golkar sudah diterima oleh Suhaili Senin (13/11) malam.

Demikian disampaikan sumber Suara NTB, yang merupakan salah satu petinggi DPD I Partai Golkar NTB, Rabu (15/11) kemarin via sambungan telepon.

Sumber tersebut menolak namanya dipublikasikan, sebab Suhaili - Amin dan Partai Golkar sepakat untuk tidak mempublikasikan SK tersebut untuk sementara ini. SK tersebut rencananya akan dipublikasikan bersamaan dengan acara deklarasi psangan Suhaili - Amin pada

tanggal 22 November ini.

“SK itu sudah diterima oleh Suhaili Senin (13/11) malam kemarin. Itu SK definitif, karena ditandatangani oleh Ketua Umum, Setya Novanto dengan materai. Oleh karena itu SK lah yang akan dipakai untuk mendaftar ke KPU, karena sudah bermaterai,” jelas sumber tersebut.

Ia menambahkan bahkan saat ini Suhaili-Amin tengah berada di Jakarta, di DPP Partai Golkar. Mereka didampingi oleh Ketua Harian DPD I Partai Golkar, H. Misbach Mulyadi. Adapun agenda yakni dalam rangka memfinalisasi dukungan koalisi parpol. Karena menurut sumber itu, dua parpol akan menyusul untuk mendukung Suhaili-Amin.

“Posisi hari ini Suhaili dan

Amin didampingi Misbach berangkat ke Jakarta, untuk memfinalisasi dukungan koalisi parpol. Karena dua parpol akan menyusul lagi. Ada dua partai tambahan,” ujar sumber itu tanpa menyebutkan nama dua parpol tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, terkait hal itu, para petinggi DPD I Partai Golkar NTB kompak untuk bungkam.

Mereka seolah sudah bersepakat untuk irit bicara pada media prihal SK tersebut.

Ketua DPD I Golkar NTB, Misbach Mulyadi dan Wakil Ketua bidang Humas, Chris Parangan juga enggan untuk memberikan pernyataan terkait SK tersebut. Tapi yang jelas mereka memastikan bahwa Golkar mendukung Suhaili-Amin. (ndi)

Polda NTB, AKBP I Komang Satra menerangkan, pernikahan tersangka kasus narkoba yang masih dalam penanganannya itu mengajukan permohonan nikah.

“Ini atas permohonan dua belah pihak dari pihak lakilaki dan pihak perempuan lalu kita komunikasikan dan kita fasilitasi. Sebagai bentuk kita menangani kasus dengan humanis,” ujarnya.

Sementara Penanganan kasus yang menjerat Maksi kini sedang tahap pemberkasan dan dikordinasikan dengan jaksa.

Direktur Tahanan Titipan

Polda NTB, AKBP Lalu Adnan menambahkan, pihaknya mempertimbangkan untuk menerima permohonan dengan proses-proses yang telah dilalui.

“Apabila masih di dalam penjara pengajuan izin terutama dari pihak keluarga. Kita penuhi karena ini adalah salah satu hak tahanan,” terangnya.

Pernikahan tahanan Polda NTB ini bukan kali pertama. Tahun 2016 lalu, dua tersangka yang masih menjalani masa penahanan juga dikabulkan melangsungkan pernikahan. (why)

PPP Yakin Sukma Menang di Pilkada Lotim Mataram (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu partai pengusung pasangan Sukiman-Ramaksi (Sukma), sangat yakin bahwa jagoannya akan dapat memenangi Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2018. Pasalnya elektabilitas Sukma sampai saat ini belum terkalahkan.

Demikian disampaikan oleh politisi PPP yang kini duduk sebagai wakil rakyat di DPRD NTB, dari dapil Lombok Timur Utara, TGH. Hazmi Hamzar, Rabu (15/ 11) kemarin.

“Segala sesuatu memang kembali pada takdir.

Tapi kami yakin Sukma bisa memenangi Pilkada Lotim,” ujarnya.

Menurut TGH. Hazmi, ada beberapa alasan Sukma akan dipilih oleh mayoritas masyarakat Lombok Timur, yakni pasangan Sukma sudah dikenal luas oleh masyarakat.

“Kalau ditempat kita, (Sukiman) mantan Bupati, sudah punya nama di masyarakat. Nah itu menjadi keyakinan kita semakin besar. Masyarakat cenderung mendukung yang pernah menjabat, penilaian masyarakat tidak asalasalan mendukung, sudah bisa menilai,” ucapnya.

“Ponpes Marakit Ta’a-

limat, komit menangkan Sukma, dan PPP juga kebetulan mendukung Sukma, jadi sangat klop. Kita dukung sepenuhnya, dan kita yakin dia jadi.

Karena apa yang sudah dilakukan selama ini, memudahkan berkomunikasi dengan masyarakat,” tambah pengasuh ponpes Marakit Ta’alimat, Lotim ini.

Terakhir disampaikan oleh TGH. Hazmi, ia menyerukan pada masyarakat, terutama pada para tim sukses dan pendukung agar dalam menyambut pesta demokrasi itu, dengan penuh kegembiraan, tanpa harus saling menghujat dan memfitnah.

“Di Lotim Insya Allah tidak begitu, masyarakat sudah banyak belajar. Nah sekarang bagaimana tim sukses supaya bagiamana berkampanye mengajak masyarakat tanpa harus merendahkan calon lain. Karena semua calon adalah baik, tapi yang terbaik menurut kita kan ndak sama,” pungkasnya.

Diketahui, Pilkada Lotim sampai sejauh ini paling mungkin akan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni pasangan Sukiman Azmi-Rumaksi SJ (Sukma), Khairul Warisin-Machsun Ridwaini dan Syamsul Luthfi, yang masih belum ada kepastian pasangan wakilnya. (ndi)

Polisi Bidik Calon Tersangka Korupsi BOS SMKN 1 Narmada Mataram (Suara NTB) Dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada sudah terang benderang dengan adanya kerugian negara yang timbul. Pidana korupsi mengarah pada keterlibatan para pengelola dana kucuran APBN 2014 tersebut.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad mengungkapkan, penyidik sudah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Diperkuat lagi dengan ditemukannya kerugian negara.

“Mengarah pada dua pelaku tapi nanti kita masih melakukan pendalaman,” ujarnya kemarin.

Indikasi perbuatan melawan hukum tersebut antara lain penggunaan dana yang tidak disertai dengan pertanggungjawaban.

“Misalnya tidak ada bukti penggunaan uang.

Tidak bisa dipertanggung-

jawabkan penggunaannya,” jelasnya.

Dua pejabat sekolah itu selaku pengelola dana BOS senilai Rp 1,9 miliar. Keduanya akan dimintai kembali keterangannya. “Masih diperiksa lagi nanti sebagai saksi dulu. Penanganan korupsi itu tidak segampang tindak pidana umum, korupsi ini harus jelas pembuktiannya,” kata Muhammad.

Dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada terindikasi merugikan negara diduga Rp 316 juta. Penggunaan dana yang digelontorkan dari APBN pada tahun anggaran 2014/2015 tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelola.

SMKN 1 Narmada mendapat kucuran dana BOS dari APBN sebesar Rp 1,9 miliar pada tahun 2014/2015. Dalam penggunaannya diduga ada penyimpangan. (why)

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Polda NTB Antisipasi Keamanan Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Keamanan di destinasi wisata menjadi hal yang sangat penting. Mengingat keamanan merupakan salah satu penunjang kenyamanan wisatawan saat berkunjung. Dalam hal ini Polda NTB telah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mengantisipasi terkait keamanan di destinasi wisata.

“Destinasi wisata di NTB ini sudah terkenal dengan alamnya. Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan, bagaimana keamanan di destinasi wisata. Itu yang kita antisipasi selama ini,” kata Dirpam Obvit Polda NTB AKBP Gatut Kurniadin di Mataram, Rabu (15/11).

Ia mengatakan bahwa keamanan merupakan salah satu penentu utama wisatawan merasa senang saat berwisata.

Sehingga wisatawan dapat menikmati waktu berliburnya tanpa khawatir apapun. Ini juga berkaitan dengan banyaknya pertanyaan terkait keamanan di beberapa destinasi wisata yang baru.

“Tentu saja kita harus menjaga keamanan di NTB, terutama di destinasi wisata. Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kepolisian, ini harus ada kerjasama dan dukungan dari masyarakat,” ujarnya.

Ia melihat saat ini hampir di semua destinasi wisata sudah memiliki tim pengamanan. Sehingga wisatawan dapat terjamin keamananannya saat berwisata di NTB. Karena informasi yang dicari pertama kali saat ingin berkunjung ke destinasi wisata adalah soal keamanan.

“Kalau kita lihat sekarang ini sudah relatif aman. Jadi wisatawan bisa pergi berlibur kemana saja. Apalagi NTB ini punya alam yang sangat indah, jadi tidak bosan untuk dieksplore,” ujarnya.

Soal keamanan memang menjadi perhatian utama dan menjadi salah satu fokus utama aparat kepolisian. Belum lama ini juga pariwisata NTB kembali disuguhkan dengan kabar kurang menarik dengan adanya pembegalan oleh oknum tidak bertanggungjawab kepada wisatawan asing. Ini dianggap mencoreng nama baik pariwisata NTB. Hal ini bisa saja membuat wisatawan merasa ragu untuk berkunjung.

“Kami sangat berharap NTB ini bisa selalu aman. Sehingga banyak wisatawan yang datang dan senang saat ke sini. Ini yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Mari kita ciptakan suasana yang damai dan kondusif untuk pariwisata yang lebih baik,” harapnya. (lin)

Dispar Serahkan Belasan Paket Sarana Destinasi Mataram (Suara NTB) Dinas Pariwisata Provinsi NTB telah menyerahkan 18 paket sarana penguatan destinasi di berbagai daerah. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M.Si mengatakan, terdapat 18 paket penguatan destinasi berupa musala, sarana MCK, fasilitas pendukung lain. Seperti tempat duduk di pinggir Pantai Senggigi yang telah diserahkan kepada destinasi wisata di NTB. Jumlah ini tergabung dalam 34 paket penguatan destinasi yang ditargetkan rampung pada akhir 2017 ini.

Faozal mengatakan bahwa penguatan paket di destinasi wisata merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke NTB. Total anggaran untuk 34 paket ini adalah Rp 16 miliar.

“Semoga fasilitas ini bisa dinikmati oleh wisatawan.

Ini menjadi tanggungjawab masyarakat setempat untuk menjaga dan memeliharanya. Karena kami tidak mungkin memantau 24 jam di sana,” kata Faozal di Mataram Rabu (15/11).

Faozal berharap, baik masyarakat sekitar destinasi maupun wisatawan untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas pendukung pariwisata agar terjaga dengan baik. Ia juga meminta para pelaku usaha wisata seperti PHRI, Asita, hingga kepolisian memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Pariwisata NTB agar semakin baik ke depannya.

“Kita terus perbaiki dan perkuat, tak hanya dari sisi promosi, melainkan juga penguatan destinasi,” kata Faozal.

Beberapa sarana yang dimaksud antara lain, taman dan tempat parkir Makam Bintaro, toilet di Pusuk Sembalun, taman di Sesaot, area parkir Pura Lingsar, penataan makam Tuan Guru Khalid Halidi Kediri. Selain itu, ada pula pembuatan meja payung di Pantai Senggigi, taman wisata Aiq Ganang Suralaga, penataan gapura dan area parkir Senaru, pembangunan toilet Pantai Nipah dan pembangunan TIC di Aiq Bual Kopang dan banyak lainnya. “Kami berharap dengan adanya penataan ini bisa benar-benar memberikan rasa nyaman bagi setiap wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk sisa dari paket proyek diupayakan untuk selesai pada akhir tahun ini. Sebab masih ada belasan paket proyek yang belum dirampungkan. Semua paket proyek bertujuan untuk memperkuat sarana dan prasarana di berbagai destinasi wisata yang ada di NTB. (lin)

Host Vaganza dan Commfeast, Jaring Bakat Anak Muda NTB Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menyelenggarakan Festival Film Pendek “Moviement” pada September lalu, Warna Komunikasi 2017 (sebutan untuk acara Dies Natalis ke-3 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram) akan menyelenggarakan Host Vaganza dan Commfeast sebagai rangkaian acara terakhir. Kedua acara tersebut, baik Host Vaganza maupun Commfeast, akan diselenggarakan pada 29 November 2017 di Narmada Convention Hall.

Host Vaganza yang bertajuk Dare to Speak Up memiliki 2 rangkaian kegiatan. Pertama yaitu Workshop Host yang akan diselenggarakan pukul 09.00-11.00 Wita dan rangkaian kedua, yaitu Lomba Host, akan diselenggarakan pukul 19.0020.30 Wita. Sedangkan Commfeast akan diselenggarakan pukul 21.00-22.00 Wita.

Jihan Novitasari, News Anchor dan Junior Producer Jawa Pos TV, akan menjadi pemateri pada Workshop Host sekaligus menjadi juri untuk peserta Top Five pada kegiatan Lomba Host. Sedangkan Fourtwnty, salah satu band bergenre indie-folk ternama tanah air, akan menjadi Guest Star pada kegiatan Commfeast.

Tujuan diselenggarakannya Host Vaganza adalah untuk mewadahi generasi muda NTB dalam mengasah kemampuannya pada bidang presenting atau hosting, sehingga mampu menjadi presenter ternama di NTB atau bahkan di kancah Nasional. Sedangkan Commfeast yang merupakan malam puncak Warna Komunikasi, selain akan menyajikan hiburan dari band dengan motto “Respect Difference, Enjoy Tolerance” yaitu Fourtwnty, juga akan menyajikan penampilan dari siswa Sekolah Luar Biasa.

“Host Vaganza diharapkan dapat menjadi acuan bagi anak muda NTB untuk berani menunjukkan bakat dan kreatifitas yang dimiliki. Terutama dalam bidang presenting atau hosting. Kalau Commfeast itu membawa pesan moral bagi semua orang yaitu keterbatasan dan perbedaan tidak akan menjadi alasan untuk berhenti berkarya dan menginspirasi orang lain,” ucap Naufal Fitriady Insan Abdul Hamid, Ketua Panitia Warna Komunikasi 2017.

Informasi lengkap mengenai acara Host Vaganza, termasuk syarat dan ketentuan mengikuti Workshop Host dan Lomba Host, serta informasi lengkap mengenai Commfeast dapat diperoleh melalui akun Instagram Warna Komunikasi (@warnakomunikasi) atau Line Official Account Warna Komunikasi (@hcs0708w). (*)

(Suara NTB/lin)

PARALAYANG - Seorang wisatawan tengah melakukan olahraga paralayang dari puncak Bukit nanggi yang ada di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Selain dapat menikmati pemandangan matahari terbit dan keindahan Gunung Rinjani, wisatawan juga dapat melakukan aktivitas paralayang dari Bukit Nanggi yang biasa disebut Bukit Teletubbies ini.

GM LIA Ajak Diskusikan Pergantian Nama Bandara Mataram (Suara NTB) – General Manager (GM) Lombok International Airport (LIA) I Gusti Ngurah Ardita mengajak seluruh pihak duduk bersama dalam wacana pergantian nama bandara. Dari Lombok International Airport (LIA) menjadi TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Ia mengatakan bahwa penggantian nama bandara harus berdasarkan persetujuan direksi di pusat. Meski demikian, Ia tidak menutup kemungkinan bahwa penggantian nama bandara bisa saja dilakukan.

Diketahui bahwa TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau Maulana Syekh, merupakan pendiri Nahdlatul Wathan yang baru dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ardita menilai, dengan duduk bersama, sejumlah pihak bisa saling memberikan

pandangan guna mencapai keputusan terbaik.

“Sebaiknya duduk bareng dulu karena banyak alternatif yang disampaikan. Saya kira untuk ke depan kita duduk bareng semua dan memberikan pandangan,” ujar Ardita, di Mataram, Rabu (15/11).

Ardita menjelaskan, per-

soalan perubahan nama memerlukan kesepakatan bersama, lantaran hal ini untuk jangka panjang. Manajemen LIA menampung segala masukan terkait wacana pergantian nama, sebelum akan diteruskan kepada PT Angkasa Pura I. “Kita kalau ada perubahan pasti sampaikan ke kantor pu-

sat. Kita berharap karena ini jangka panjang perlu ada kesepakatan semua,” kata Ardita.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa penggantian nama itu bisa saja dilakukan.

Namun harus mengikuti prosedur tertentu berdasarkan persyaratan dan prosedur penggantian nama bandara.

Namun terlebih dahulu semua pihak harus duduk bersama untuk mendiskusikan hal tersebut. Sehingga pergantian nama tersebut dapat diterima oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat.

“Setelah duduk bersama, berdiskusi nanti pertimbanga-

nnya bagaimana. Ini yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat bersabar terkait adanya wacana penggantian nama bandara. Sebab mengganti nama bandara harus melewati berbagai prosedur. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang harus dijalankan dan prosedurnya harus diikuti dengan benar.

“Kita lihat nanti saja. Yang jelas, sekarang kita perlu berdiskusi lebih lanjut untuk membahas ini. Karena ini merupakan hal yang tidak bisa saya putuskan sendiri,” tandasnya. (lin)

Hijab Run 2017 Targetkan Rekor Muri

(Suara NTB/ist)

DANAU LEBO - Eksotisme dan keindahan alam yang ada di Danau Lebo, KSB. Danau dengan pemadangan alam indah ini seringkali dijadikan spot foto bagi wisatawan yang berkunjung.

Menyaksikan Eksotisme Danau Lebo di KSB Mataram (Suara NTB) – Potensi pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) seperti tidak ada habisnya.

Selain Mantar, KSB juga memiliki Danau Lebo yang merupakan salah satu destinasi wisata. Danau Lebo ini belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan karena keeksotisannya. Danau Lebo merupakan salah satu kawasan wisata unggulan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kawasan konservasi alam ini memiliki luas 752 ha.

Danau yang merupakan lahan basah alami daratan terluas di NTB Barat ini mempunyai kapasitas tampungan air mencapai 170 juta meter kubik dan menyimpan potensi sumber daya alam yang tinggi bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Diantaranya sebagai areal penangkapan dan budi daya ikan air tawar, suplai air irigasi pertanian, sumber air baku rumah tangga, dan ekowisata.

Tempat ini seperti destinasi wisata yang komplet. Dimana, wisatawan dapat menikmati suasana sambil memancing. Selain itu, wisatawan juga bisa menik-

mati kebersamaan bersama keluarga sambil membawa bekal. Terlebih bagi yang suka swafoto, Danau Lebo menjadi tempat yang pas untuk wisatawan pecinta fotografi. Wisatawan juga dapat bermain bebek air di kolam yang khusus disediakan sebagai arena bermain bagi anak-anak.

“Memang yang banyak datang itu wisatawan lokal. Tapi memang kita harapkan bisa datang juga wisatawan yang berasal dari luar,” kata warga KSB Muhammad Indrayani, Rabu (15/11).

Fasilitas Berugak, Kamar Mandi dan aneka jajanan khas tersedia di lokasi ini. Areal parkir yang luas dan aman merupakan fasilitas lain yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung untuk menikmati wisata alam danau terluas di NTB ini. Lokasinya juga cukup mudah dijangkau, yaitu di tepi jalan sebelum menuju Taliwang.

Lebo Taliwang memiliki potensi berbagai jenis flora yang merupakan vegetasi asli hutan tropis. Dilansir dari Disparekraf KSB, ada beberapa jenis flora, yaitu

Lita (Alstonia scholaris), Berora (Klenhovia hosvita), Ketimus (Protium javanicum) dan Bungur (Lagerstoemia indica). Adapun jenis tumbuhan air lain yang menutupi perairan Lebo Taliwang yaitu eceng gondok.

Berdasarkan hasil pengamatan KSDA, kawasan hutan sekitar Lebo Taliwang menyimpan sekitar 25 jenis fauna, utamanya satwa-satwa penghuni habitat air tawar yang meliputi jenis burung. Diantaranya Bangau Hitam (Liconia episcopus), Itik Liar (Cairima scutulata), Kuntul Putih (Egreta egretta) serta Burung Pelikan (Pelicanedae). Jenis burung terakhir ini merupakan jenis burung migran, yang berasal dari Australia. Babi hutan, kera abu-abu dan ayam hutan juga terdapat pada daerah perbukitan, serta berbagai jenis reptil seperti ular sanca/ sawah, kura-kura dan biawak yang berlokasi di Lebo Selatan.

“Bisa jadi wisata edukasi juga. Kalau bawa anak-anak bisa tahu jenis-jenis tumbuhan dan bunga yang ada di sana. Begitupula berbagai jenis hewan. Jadi banyak yang bisa dilakukan kalau berkunjung ke danau,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Bagi pecinta olahraga lari, pada Desember 2017 ini akan diadakan Hijab Run 2017.

Mengambil lokasi di Kawasan Kota Tua Ampenan. Kegiatan marathon lari dengan mengenakan hijab akan diselenggarakan pada 10 Desember dan ditargetkan mendapatkan rekor Muri. Ajang yang baru pertama kali digagas merupakan sebuah atraksi wisata olahraga (sport tourism) terbaru dari Pulau Lombok.

Kepala Dinas Pariwisata NTB H. L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si menargetkan peserta Hijab Run 2017 mencapai 10 ribu peserta, dengan kata lain akan memecahkan rekor MURI yang sebelumnya dipegang Kota Padang dengan 7.500 peserta.

Selain itu, para peserta juga akan diberikan berbagai tantangan selama melewati rute yang telah ditentukan.

“Hijab Run 2017 akan dijadikan salah satu ikon sport tourism di NTB yang sudah identik dengan destinasi wisata halal,” ujar Faozal, di Mataram, Rabu (15/11).

Hijab Run ini juga akan menjadi kalender tahunan untuk mempromosikan pariwisata di NTB sebagai destinasi wisata halal. Yang menarik, para peserta Hijab Run 2017 akan menempuh jarak sepanjang 3 Km. Kemudian melintasi sedikitnya sepuluh perkampungan di Kota Tua Ampenan,

yang merupakan kawasan bersejarah dengan bangunan-bangunan tua peninggalan zaman dahulu. Kota Tua Ampenan juga memiliki keunikan dari keragaman penduduk yang didiami suku Sasak, Banjar, keturunan Arab, serta Cina yang hidup rukun dan harmonis.

Faozal menambahkan, para peserta juga akan membawa kantong-kantong plastik untuk memungut sampah di sepanjang jalur lintasan. Faozal mengajak seluruh hijabers, baik warga NTB maupun wisatawan untuk ikut serta memeriahkan acara ini. Sebab kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terlebih Kota Tua Ampenan saat ini sudah menjadi bagian dari destinasi yang dikunjungi wisatawan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB Husnanindiaty Nurdin optimis angka 10 ribu peserta mampu terwujud.

Pasalnya, ajang ini melibatkan komunitas hijab di sejumlah daerah di NTB, unsur kelompok dan organisasi wanita dan perwakilan Pemda dan juga perwakilan pelajar dan mahasiswa dari 10 kota/kabupaten di NTB. “Animo keterlibatan peserta sudah sangat banyak dari daerah juga. Kita targetkan 10 ribu peserta untuk mengikuti ajang lari para hijabers ini,” kata Husnanindiaty. (lin)

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN PERS - Kepala Dispar NTB Moh Faozal (tengah) dan Kepala Dispora NTB Husnanindiaty Nurdin (kiri) saat memberikan keterangan pers, di Mataram, Rabu (15/11).

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Lima Mahasiswa UIN Jadi Duta Damai Dunia Maya Mataram (Suara NTB) Ajang pemilihan Duta Damai Dunia Maya yang digelar oleh Pusat Media Damai yang merupakan satu wadah yang dibentuk oleh Deputi Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Terorisme yang bernaung di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Inn Mataram ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari berbagai unsur dan kalangan, termasuk dari kalangan mahasiswa.Muhammad Iqbal, Mby yang juga merupakan Staf

Humas Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menjadi salah satu tim kreator dalam kegiatan tersebut. Iqbal menuturkan konsep kegiatan bertujuan untuk menyiapkan tenaga sukarela, guna membantu pemerintah melakukan upaya mencegah propaganda radikalisme dan terorisme. Di mana, propaganda radikalisme dan terorisme berupaya merasuki dan meracuni pikiran anak bangsa, terutama pemuda dan mahasiswa.

Menurutnya, sebanyak 60 anak muda NTB dikukuhkan

Manfaatkan Bonus Demografi MENINGKATNYA kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik merupakan tantangan pemuda di masa depan. Terlebih bonus demografi mencapai 60 persen usia produktif, jika tak dikelola dengan baik maka akan menjadi bencana bagi bangsa Indonesia.

Ketua KNPI NTB, Hamdan Kasim, menilai setiap pemuda harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang tak dimiliki oleh bangsabangsa luar. Kekuatan bonus demografi tersebut merupakan kekuatan luar biasa yang harus dioptimalisasi, terutama oleh pemuda sendiri.

Salah satu cara memanfaatkan bonus demografi (Suara NTB/dys) tersebut ialah dengan menHamdan Kasim guasai bahasa asing terutama Bahasa Inggris. Menurut Hamdan, keberadaan Bahasa Inggris sebagai bahasa nomor satu dunia wajib dikuasai, paling tidak sebagai alat berkomunikasi. “Bonus demografi harus dimanfaatkan. Harus kuasai kemampuan berbahasa Inggris.

Itu sebagai konsekuensi atas perjanjian internasioanl MEA, AFTA dan lainnya,” ujar Hamdan.

Maka ke depan, kata dia, kalau kemampuan berbahasa tidak dipersiapkan, bisa jadi 10 tahun ke depan kita akan jadi pecundang.

Karena berdasarkan pengalaman saat berkunjung ke sejumlah negara ASEAN dan berinteraksi dengan pemuda-pemuda ASEAN, satu yang tidak boleh hilang ialah kemampuan berbahasa.

Di samping itu, pemuda juga dituntut untuk turut terlibat mengawal pembangunan, termasuk dapat menyelesaikan berbagai problem kebangsaan.

Menurutnya, ada empat aspek yang harus jadi fokus utama pemerintah dan para pemuda. Di antaranya ialah aspek pendidukan.

Isu lain ialah narkoba yang merupakan virus di tengah masyarakat.

Berbeda dengan korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang punya jabatan, dan punya pengaruh, tapi narkoba dampaknya lebih dahsyat dari semua itu. Karena narkoba tidak melihat umur, kaya, atau miskin, maka narkoba menjadi satu penyakit dan tantangan di tengah pemuda.

Isu lain yang penting disikapi pemuda ialah merebaknya informasi hoaks, banyak yang terdeteksi dilakukan oleh pemuda.

Tanpa diketahui asal usulnya kemudian sebuah berita disebar.

Termasuk isu radikalisme yang banyak di antara pelaku berasal dari golongan muda. “Ini jadi penyakit. Banyak pelaku pada usia produktif muda. Ini jadi pembicaraan serius,” ujarnya. (dys)

sebagai duta damai dunia maya yang akan bersinergi dengan Pusat Media Damai BNPT untuk menyebarkan perdamaian di dunia maya. Lima di antaranya adalah mahasiswa UIN Mataram sebagai delegasi duta damai dunia maya yaitu Rohani Inta Dewi, Fadil Setia Gunawan, Rizki Handika Putra, Ika Rosiana dan Idham Khalid.

Kasubag Humas UIN Mataram H. Suhirman Adita menganggap kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari sosialisasi BNPT yang telah dilakukan di Auditorium Kampus

UIN Mataram beberapa waktu lalu. Hal ini merupakan solusi atas keprihatinan melihat maraknya berita di dunia maya tentang propaganda penyebaran faham radikal yang berupaya mengganggu stabilitas negara.

Adita menambahkan generasi muda hususnya mahasiswa tidak boleh diam dan harus bangkit membersihkan dunia maya dari radikalisme dan terorisme. Ini penting karena sasaran radikalisme dan terorisme adalah anak muda dan mahasiswa. Para pemuda dan mahasiswa haruslah menjadi ujung

tombak, harus cerdas dalam menyikapi dan menelaah, menyaring setiap informasi, sehingga tidak mudah terprovokasi.

Rektor UIN Mataram Dr. H. Mutawalli sangat mengapresiasi kegiatan ini, sebagai salah satu embrio untuk dapat diperluas nantinya di kalangan mahasiswa lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa untuk terus berusaha ikut menjaga kedaulatan negara melalui berbagai karya positif dengan terus menyuarakan pesan-pesan perdamaian. (dys/*)

Rekrutmen Guru Honor Harus Jadi Prioritas Pemda dan DPRD Mataram (Suara NTB) Perekrutan guru honorer yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sulit dilakukan pada tahun ini, menyusul belum adanya kesepakatan anggaran antara Pemprov NTB dengan DPRD NTB, terutama berkaitan dengan plafon anggaran. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB meminta pihak eksekutif dan legislatif untuk memprioritaskan perekrutan guru honorer, apalagi dengan kenyataan terjadi kekurangan guru SMA/SMK di NTB. Ketua PGRI NTB, Drs. H. M. Ali H. Arahim, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/11), mengatakan, saat ini terjadi kekosongan guru SMA/ SMK akibat peralihan status guru SMA/SMK. Kekurangan itu diisi oleh guru non PNS yang mencapai 6000 orang.

“Segitulah angka kekurangan guru di NTB ini,” katanya.

Menurutnya, untuk mencapai kekurangan itu, bisa dilakukan melalui guru non PNS. Permendikbud mengatur agar pemerintah daerah menyerahkan SK kepada guru-guru

non PNS itu. Terlebih dahulu pemerintah harus membuat regulasi melalui Peraturan Gubernur. Ali mengatakan di beberapa kabupaten sudah melakukan hal itu.

Berkaitan dengan perekrutan guru honorer, Ali menyayangkan jika hal itu tidak bisa dilakukan. Ia menegaskan, jika tidak jadi perekrutan akan terjadi kepincangan dunia pendidikan di NTB. “Kalau ini tidak menjadi rekrut, ini sangat luar biasa akan terjadi kepincangan dunia pendidikan di NTB, sangat pincang sekali. Apalagi

dengan diisinya 6000 kebutuhan guru oleh guru non PNS ini, artinya 40 persen guru non PNS ini mengisi kebutuhan guru di NTB,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan eksekutif dan legislatif memprioritaskan perekrutan guru honorer yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan guru di NTB. Dalam upaya memberikan kejelasan, PGRI NTB sudah bersurat ke Ketua DPRD NTB dan Wakil Ketua DPRD NTB untuk audiensi.

“Kami sebagai mitara Di-

Santri MTs Muallimin NW Pancor Raih Emas

(Suara NTB/ist)

RAIH EMAS - Santri MTs Muallimin NW Pancor meraih medali emas di ajang Himafis Galileobelum lama ini.

nas Dikbud NTB, agar non PNS lebih diperhatikan dengan serius. Kita menghormati, tapi kita harus duduk bersama, ini kebutuhan NTB ini, supaya kita mengikuti kebutuhan itu,” kata Ali. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, dikonfirmasi mengatakan sejauh ini belum ada perkembangan terkait perekrutan guru honorer, hal itu karena belum adanya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioriotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Terutama karena belum adanya kesepakatan antara Pemprov NTB dengan DPRD NTB. “Belum ada perkembangan, KUA PPAS belum ada. Belum ada kesepakatan eksekutif dengan legislatif terkait plafon anggaran,” katanya.

Untuk gaji guru honorer SMA/SMK Pemprov melalui Dinas Dikbud semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 120 miliar. Namun yang disetujui oleh TAPD sekitar Rp 60 miliar. Belakangan, akibat keterbatasan fiskal daerah ini, alokasi anggaran untuk guru honorer ini kembali dikurangi menjadi Rp 40 miliar.

Suruji beberapa waktu lalu menargetkan pengangkatan guru dan pegawai melalui mekanisme PPPK dilakukan tahun ini. Ia mengatakan akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/SMK termasuk pegawai tata usaha. Untuk kebutuhan gaji 5.200 guru honorer ini pihaknya sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp 125 miliar. Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam KUA PPAS 2018 baru sebesar Rp 60 miliar. (ron)

Kurikulum Muatan Lokal akan Dilakukan Uji Kelayakan

Olimpiade Himafis Galileo

Selong (Suara NTB) Prestasi gemilang kembali ditunjukkan santri di MTs Muallimin NW Pancor. Belum lama ini, santri pada madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi (YPH)-Pondok Pesantren Darunnahdlatain (PPD) NW Pancor ini berhasil meraih medali emas dalam event bergengsi yakni Olimpiade Himafis Galileo yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram.

Kepala MTs Muallimin NW Pancor, H. Hamdan, MPd, menuturkan, olimpiade Himafis Galileo atau olimpiade fisika diikuti peserta dari SMP/MTs se-NTB yang diselenggarakan 12 November 2017. Untuk perseorangan, santrinya berhasil meraih medali emas atas nama M. Rizky Maulana.

Sementara dua medali emas lainnya diraih pelajar dari SMPN 2 Mataram dan MTs Kota Mataram. “Untuk grup, kita meraih juara harapan tiga,” ungkapnya bangga.

Keberhasilan santrinya mendapatkan medali emas, kata H. Hamdan, tentunya tidak terlepas dari peran dari staf pengajar yang ada di MTs Muallimin NW Pancor. Pasalnya, mata pelajaran Fisika merupakan salah satu yang masuk dalam ekstrakurikuler yang secara intens mendapatkan pembinaan. Selain dari 10 ekskul lainnya seperti PMR, pramuka, tahfidz serta pecinta alam serta puluhan ekskul lainnya. “Di sini (MTs Muallimin NW Pancor terdapat puluhan ekstrakurikuler, salah satunya di bidang fisika ini,” ujarnya.

Dalam setiap ekstrakurikuler, dijelaskan para santri diwajibkan memilih satu di antaranya. Tentunya siswa diseleksi dengan ketat supaya ekstrakurikuler yang diikuti sesuai dengan potensi serta bakat minatnya. Dari hasil seleksi itu kemudian dilakukan pembinaan khusus baik ketika ada lomba maupun tidak. “Siswa diberikan hak untuk memilih langsung ekstrakurikuler mana yang akan dimasuki, namun kita tetap seleksi sesuai dengan bakatnya,”bebernya.

Adanya pola seperti itu, ujarnya, santri di MTs Muallimin NW Pancor lebih siap dan berkompetensi dalam mengikuti sejumlah event, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Disebutkannya, pada tahun 2016 lalu santri MTs Muallimin NW Pancor mewakil NTB ke tingkat nasional untuk mengikuti Kompetensi Sains Madrasah (KSM) yang digelar di Pontianak serta beberapa ajang bergengsi lainnya. (yon)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Peserta pelatihan Duta Damai dan Dunia Maya pose bersama di sela-sela pelatihan beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

MENINJAU - Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti, didampingi Direktur Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram, Syamsuriansyah, (ketiga dari kanan) meninjau stan pameran obat tradisional Politeknik MFH Mataram, saat Muswil ke-II APTISI NTB Wilayah VIII B NTB.

Jaga Kearifan Lokal

Politeknik Medica Farma Husada Hasilkan Obat Tradisional Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya menjaga kearifan lokal, Politeknik Medica Farma Husada (MFH) Mataram menghasilkan produk obat tradisional. Berbagai obat tradisional itu dihasilkan melalui riset ilmiah oleh Program Studi Farmasi Politeknik MFH Mataram.

Wakil Direktur III Politeknik MFH Mataram bidang kemahasiswaan, Adriyan Suhada, M.Sc., ditemui di Mataram Rabu (15/11), mengatakan, produk obat tradisional yang dipoduksi Politeknik MFH Mataram diluncurkan saat puncak Hari Kesehatan Nasional ke 53 pada Minggu (12/11) di car free day. Tidak hanya itu, produk obat tradisional ini juga dipamerkan saat Musyawarah Wilayah (Muswil) ke II Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII B NTB, Selasa (14/ 11) dan Rabu (15/11).

Pada Muswil ke-II APTISI NTB itu, pameran obat tradisional yang dihasilkan Politeknik MFH Mataram dikunjungi oleh Dirjen Sumberdaya IPTEK Kemenristekdikti, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M. Sc., Ph.D., dan Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M. Si., serta Sekretaris Daerah NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D. Mereka mengapresiasi hasil produksi Politeknik MFH Mataram itu.

Menurutnya, Politeknik MFH Mataram memiliki visi unggul dan inovatif. Karena itu, program studi farmasi menyesuaikan visi dengan visi besar Politeknik MFH. Kebetulan, ciri kekhasan Prodi Farmasi yang

ada di Politeknik MFH adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan obat tradisional.

“Hasil dari obat tradisional itulah produk yang dihasilkan dan dipamerkan itu,” kata Adriyan.

Obat tradisional yang dihasilkan berbahan dari alam. Berbagai obat tradisional yang diproduksi Politeknik MFH Mataram yaitu sari morrie, black garlic honey, black garlic, teh asitaba, sirup chalchon getah asitaba, varian Kangen Water, beauty water, strong acidic water, kerupuk pegagan dan tetes mata.

Berbagai macam produk yang dihasilkan itu merupakan inovasi dari Politeknik MFH Mataram.

Ia mencontohkan, black garlic banyak ditemui di Sembalun, tapi pihaknya menginovasikannya dengan teknik pengolahan dan kemasannya yang layak jual. “Kami sudah bikin teknik pengolahan yang lebih sains, yang lebih ilmiah. Sudah kami aplikasikan dalam metode ilmiah. Hasil dari obat tradisional lebih berkualitas dari segi produk. Berkhasiat secara kesehatan dan bisa dibuktikan secara ilmiah,” ujarnya.

Diharapkan, dari segi pengobatan, masyarakat luas bisa kembali ke alam. Apalagi di Pulau Lombok ini kaya akan obat tradisional, tanpa bahan kimia pun bisa menjaga kesehatan.

Berbagai produk obat tradisional itu akan diproduksi secara massal. Pengurusan izin BPOM dan PIRT sudah dilakukan.

Menurut Adryian, Direktur Politeknik MFH Mataram, Syamsuriansyah, MM.Kes., juga sangat mendukung penelitian

yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Terbukti dengan dibekalinya teknologi tepat guna, yang bisa mendukung dalam menghasilkan berbagai produk.

Pihaknya berharap ke depan Politeknik MFH Mataram dapat bekerjasama lebih luas, terutama dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Politeknik MFH Mataram bisa dilibatkan dalam peningkatan kesehatan maupun kualitas hidup masyarakat secara umum.

“Baik itu dari segi memberikan kami program maupun fasilitasi dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan mampu mengubah mindset masyarakat dan mengubah gaya hidup masyarakat, sehingga pemakaian obatobat tradisional bisa lebih ditingkatkan lagi” harapnya.

Selain itu, beberapa waktu lalu Direktur Politeknik MFH Mataram, Syamsuriansyah, mendapatkan kesempatan mewakili organisasi profesi melakukan kunjungan ke Vietnam. Kunjungan itu, kata Adryian untuk membicarakan kerja sama dalam memajukan profesi kesehatan ke depan.

“Beliau berhasil melakukan komuniassi yang baik dengan pihak di Vietnam, sehingga bisa melakukan kerja sama dengan yang ada di Vietnam dan yang di sini. Nantinya akan ada lawatan dari Vietnam ke sini untuk penandatanganan MoU dengan Perguruan Tinggi di sini, untuk kerja sama bidang farmasi maupun analis kesehatan,” papar Adryian. (ron)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menyiapkan kurikulum muatan lokal bagi SMA/SMK. Saat ini sudah memasuki tahapan uji kelayakan. Kurikulum muatan lokal itu mencakup kebudayaan Sasak, Samawa dan Mbojo.

“Kurikulum sudah tersusun, tinggal sekarang uji kelayakan, akan dihadiri oleh sekitar 300 orang lebih, setengahnya dari itu merupakan orang-orang dari unsur kebudayaan,” kata Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud NTB, Nasip, S.Pd.,M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/11).

Nantinya setelah mendapatkan SK Gubernur, barulah akan dilakukan pelatihan untuk para guru. Menurut Nasip, setelah guru siap, barulah kurikulum itu bisa diimplementasikan di sekolah.

Pelatihan bagi guru itu berkaitan dengan pemahaman tentang kurikulum, penguasaan materi, cara evaluasi, metodologi, dan strategi yang menyangkut metode itu. “Ada guru yang memang siap, tapi yang sulit penggunaan huruf sesaka itu,” katanya.

Melalui kurikulum muatan lokal ini, diharapkan kearifan lokal itu bisa terwariskan untuk generasi penerus masyarakat NTB. Kurikulum muatan lokal itu, kata Nasip, sebagai salah satu media untuk mewariskan seni dan budaya untuk generasi berikutnya.

Materi di kurikulum itu sendiri disusun oleh guru besar di Unram, seperti Prof. Mahsun, Prof. Mahyuni, sejumlah doktor di Unram dan budawayan. Materi yang disusun untuk muatan lokal itu didiskusikan, berkaitan dengan apa saja yang dipelajaran serta ke mana arah pendidikan muatan lokal. Nasip mengakui para akademisi sudah memahami hal itu.

“Sudah jadi kurikulum tinggal diperbanyak, setelah dilatih, tinggal menyiapkan guru,” katanya.

Sementara itu, untuk pendidikan dasar, SD dan SMP yang bukan berada di bawah Dinas Dikbud NTB bisa menggunakan kurikulum yang dibuat Dinas Dik-

bud NTB. Nasip mejelaskan kurikulum muatan lokal bisa dipusatkan di provinsi. “Secara kurikulum bisa diturunkan kemudian dilaksanakan ke mereka, kurikulum bisa dipusatkan secara provinsi,” katanya.

Diakuinya, yang cukup sulit adalah melatih guru.

Dibutuhkan waktu yang lama untuk seorang guru menguasai materi muatan lokal yang berkaitan dengan kebudayaan tradisional itu. “Ini yang susah melatih guru,” sebutnya.

Pihaknya sebenarnya mendorong Unram untuk memiliki program studi bahasa dan sastra daerah. Namun kesulitan untuk membuat prodi ini, karena dosennya yang sulit dicari. “Harus dicarikan dosen yang mengetahui Sastra Sasak. Harus lima hal yang dipahami yaitu bahasa dan sastra, kesenian, adat istiadat, busana dan sejarah,” katanya.

Dikbud NTB juga akan menyiapkan kurikulum muatan lokal bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Dikbud NTB, H. M. Mashun, tahun 2018 sudah disiapkan kurikulum PKPLK berkaitan dengan kurikulum muatan lokal.

“Kita kerjasama dengan akademisi dan budayawan, akademisinya guru besar dari Universitas Mataram,” katanya.

Nantinya, materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa.

Menurutnya, bagi siswa ABK tentu saja materi yang diberikan tidak sama dengan siswa reguler. “Maka semua kegiatan itu disesuaikan dengan kebutuhan keABK-an mereka,” mantan Kepala UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Lombok Barat-Mataram ini.

Pihaknya juga menyiapkan berbagai kegiatan pengembangan peserta didik ABK. Seperti di tahun sebelumnya, nantinya para ABK akan diikutkan dalam kegiatan berskala nasional, seperti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

Enam Petinju NTB ke Semifinal, Ainun Jadi Primadona Mataram (Suara NTB) Enam petinju NTB, Ainun Azizah, Huswatun, Saputra Samada, Endang, Jubaitul dan Karmila sukses melakoni laga dengan baik di kejuaraan nasional tinju amatir tingkat elite. Mereka berhasil maju ke babak semifinal setelah unggul dipertandingan babak penyisihan delapan besar di Kejurnas Tinju Amatir Elite yang berlangsung di Bangka Belitung, Rabu (15/11).

Demikian informasi dari Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Senin (15/11) kemarin. “Enam petinju kita berhasil maju ke babak semifinal setelah berhasil meraih kemenangan di babak penyisihan delapan besar tadi,” ucapnya.

Pelatih Sasana Tinju Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu menjelaskan, kejurnas elite di Bangka Belitung merupakan ajang seleksi atlet yang dipersiapkan ke Asian Games 2018.

Dari enam petinju NTB yang lolos babak semifinal itu terdapat dua atlet yang bakal dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games 2018, yakni Saputra Samada dan Ainun Azizah.

“Saya tadi dipanggil oleh Pelatih Pelatnas. Dia bilang kalau Ainun dan Saputra bisa juara akan dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan Asian Games 2018,” ungkap mantan pengurus cabor taekwondo NTB itu.

Dugi sendiri mengaku optimis kedua atletnya itu bisa keluar sebagai juara. Dijelaskan, penampilan enam petinju NTB di event itu benar-benar memuaskan. Dari tujuh atlet yang dia kirim, enam atlet masuk final. “Satu-satu atlet kami yang kalah adalah Irfan. Mak-

laga itu karena berhasil tampil menawan setelah berhasil mengalahkan petinju terbaik Jawa Barat (Jabar), Aifionita di laga penyisihan delapan besar kelas 51 Kilogram (Kg) putri, Rabu (15/11).

“Ainun dianggap sebagai petinju primadona dalam kejurnas tinju amatir itu karena berhasil mengalahkan petinju dari Jabar yang merupakan petinju terbaik nasional,” jelasnya.

Lanjut Dugi, di babak semifinal, Kamis (15/11) hari ini, Ainun akan berhadapan dengan petinju asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Audi Maulani. Dugi optimis Ainun akan dapat meraih kemenangan lagi, sebab lawan yang dihadapi Ainun masih minim pengalaman. (fan)

Yan Berharap Diakomodir di Pelatda KONI NTB Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon NTB, Yan Bahtiar belum lama ini berhasil meraih juara di Kejuaraan Nasional Triathlon di Jepara belum lama ini. Hasil prestasi itu diharapkan dapat menjadi pertimbangan KONI NTB untuk bisa masuk Pelatda KONI NTB. “Setelah menjadi juara nasional, permintaan saya hanya satu saja. Yakni bisa masuk Pelatda KONI NTB,” ucap Yan Bahtiar ketika diwawancara Suara NTB, di Kantor Dispora NTB, Rabu (15/11).

Dikatakannya, alasan dia masuk Pelatda KONI NTB agar dia bisa fokus mengikuti program latihan di daerah.

Sehingga dia bisa terus mempertahankan prestasinya di ajang triathlon level nasional.

Diakuinya, selama latihan persiapan mengikuti kejurnas “Jepara Triathlon” belum lama ini, dia selalu mendapat

(Suara NTB/ist)

JUARA - Atlet triathlon NTB, Yan Bahtiar (tengah) tampil sebagai peserta juara satu saat penerimaan hadiah usai menjuarai Kejuaraan Nasional Triathlon di Jepara belum lama ini. teguran dari Dinas Dispora NTB tempat dia kerja lantaran pergi ikut kejurnas. Alasan dia ditegur karena dia pergi meninggalkan pekerjaan beberapa hari tanpa surat izin.

Diakuinya, dia tidak masuk kerja karena harus mengikuti latihan dan mengikuti beber-

Pertina NTB Ingin Jadi Tuan Rumah yang Baik

(Suara NTB/ist)

BERTARUNG - Petinju andalan NTB, Ainun Azizah (kiri) saat bertarung melawan petinju asal Jawa Barat (Jabar), Aifionita di Kejurnas Tinju Bangka Belitung, Rabu (15/11). lum dia baru pertama kali tampil di kejurnas. Masih butuh pengalaman,” jelasnya.

Namun demikian Dugi sangat

bangga karena salah satu petinju NTB, Ainun disebut-sebut sebagai primadona di event itu. Ainun dianggap menjadi primadona dalam

Mataram (Suara NTB) Pengprov Pertina NTB terus memantapkan persiapan pelaksanaan Kejurnas Tinju Gubernur NTB Cup di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Besar (KSB), 9-13 Desember 2017 mendatang. Maklum, mereka ingin menjadi tuan rumah yang baik dalam kejurnas memperebutkan Piala Gubernur NTB itu.

Guna memantapkan penyelenggaraan event itu, pihak Pertina NTB menggelar rapat internal di Mataram, Selasa (14/11) kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Harian Demisioner Pertina NTB, H. Lalu Imam Maliki. Selain itu

hadir juga, Sekum Demisioner Pertina NTB, H. Haryoto AZ, serta sejumlah mantan pengurus Pertina NTB yang masuk dalam kepanitiaan.

Dalam pernyataannya, H. Lalu Imam Maliki mengatakan bahwa sejumlah mantan pengurus Pertina NTB yang masuk dalam kepanitiaan Kejurnas harus bekerja dengan baik mempersiapkan event itu. Pasalnya dia menginginkan Pertina NTB menjadi tuan rumah yang yang baik dalam penyelenggaraan event nasional itu.

“Pastikan semua peserta yang ikut dalam kejurnas tinju Gubernur Cup NTB dilayani dengan baik. Mereka harus dijemput dari Bandara hingga menuju tempat pertandingan

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

dengan selamat,” tegas Imam.

Menurut Imam, pelaksanaan Kejurnas tinju di NTB akan di gelar di Kota Taliwang- KSB dan diikuti sejumlah atlet nasional. Meski penyelenggaraannya di KSB, namun tugas Pertina NTB harus memastikan semua peserta tiba dengan selamat. Dan tidak boleh sampai ada peserta yang terlantar saat tiba di Mataram.

Selain itu Imam juga meminta kepada pihaknya agar semua perlengkapan pertandingan tinju seperti ring tinju dan peralatan teknis lainnya sudah harus berada di KSB sebelum pertandingan di mulai. Dalam hal ini peralatan tinju yang dimiliki Pertina NTB harus terpasang lebih awal di lokasi pertandingan sebelum event dimulai.

Sementara itu Sekum Demisioner Pertina NTB, Haryoto melaporkan peserta yang akan ambil bagian di event itu akan mencapai 100 atlet.

Pasalnya sudah ada 10 provinsi yang siap ikut serta di event itu. Selain itu 10 Pencab Pertina kabupaten/kota di NTB juga akan menurunkan atlet-atlet andalannya di event itu. (fan)

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR2194CS NOKA/NOSIN : MH1 JFX1196K195446/ JFX1E-1198565 AN. SAFNA YULIA NINGSIH HILANG DSKTR JL.SWADAYA KEKALIK AMPENAN HUB.085337051225 HLG BPKB R4 TOYOTA DR1693FZ NOKA/NOSIN : MHF11KF8000046063/ 7KO232507 NO.BPKB. 06924368.0 AN. ROSMALIATI HLG DSKTR CATUR WARGA MENUJU AMPENAN HLG BPKB R4 TOYOTA DR 75 DL NOKA/NOSIN : MHF11KF70Y0031878/7K-0389714 AN: PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT HLG DSKTR JL.RAYA GERUNG

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

apa kejurnas di luar daerah.

Dan hasilnya dia baru saja meraih medali emas di “Jepara Triathlon” belum lama ini.

Untuk dapat mempertahankan prestasi di level nasional, Yan Bahtiar butuh dukungan KONI NTB dan Dispora NTB. Untuk itu Yan berharap bisa diakomodir dalam Pelatda KONI NTB di tahun 2018 mendatang.

Alasannya agar dia lebih fokus latihan guna menghadapi eventevent Nasional. (fan)

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Kamis, 16 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 16 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

Penerimaan CPNS Harus Transparan HAMPIR seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengeluhkan kekurangan sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang penempatan. Belum lagi, pemerintah daerah dihadapkan dengan kekurangan tenaga pengajar (guru) dan kesehatan. Apalagi, di akhir tahun 2017 ini, guru-guru yang diangkat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1980 akan pensiun. Jika hal ini tidak segera diisi dikhawatirkan akan semakin mengganggu proses pendidikan di sekolah.

Meski sekarang ini, kekurangan guru di sekolah diatasi dengan keberadaan guru honorer diklaim masih belum mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Alasannya, guru honorer yang dikasih honor tidak seberapa dan kewenangan yang tidak besar diyakini tidak akan mampu bekerja sesuai harapan. Belum lagi akibat peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi dan berdampak pada perkembangan tenaga pendidikan di Indonesia, termasuk di NTB. Bahkan, di NTB sendiri sampai sekarang ini, usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggaji tenaga honorer di SMA/SMK sebesar Rp 120 miliar di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tidak disetujui DPRD. Jika pada pertengahan tahun 2017, pemerintah pusat membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jajaran kementerian dan instansi pusat, maka di tahun 2018 mendatang, pusat memberi lampu hijau bagi pemerintah daerah membuka pendaftaran CPNS. Kebijakan ini tentu merupakan sebuah kabar baik bagi pemerintah daerah yang selama ini selalu mengeluhkan kekurangan tenaga kepegawaian. Daerah bisa mengusulkan formasi yang selama ini dibutuhkan ke pemerintah pusat untuk mengisi jabatan-jabatan yang sudah ada.

Di satu sisi, kita patut mengapresiasi semua pemerintah daerah di NTB, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota yang sudah mengusulkan formasi ke pusat. Seperti disampaikan Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si., jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi siap mengakomodir usulan formasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kita berharap rencana penerimaan CPNS tahun 2018 mendatang tidak dikaitkan dengan masalah politik nasional. Apalagi tahun 2019, akan dilakukan pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Namun, sebagai masyarakat kita tidak menampik rencana penerimaan CPNS erat kaitannya dengan masalah politik. Meski demikian, apapun kebijakan yang akan dilakukan pemerintah pusat, asalkan baik untuk kepentingan masyarakat harus didukung. Terlebih, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah belum memperoleh lampu hijau dari pemerintah pusat melakukan perekrutan CPNS. Berkaca pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penerimaan CPNS, tidak ada salahnya, jika pada pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla juga mengikuti kebijakan pendahulunya. Di mana, pada penerimaan CPNS memprioritaskan pada tenaga honor yang sudah lama mengabdi. Artinya, tenaga honor yang sudah mengabdi selama 5 tahun, baik di instansi pemerintah, pendidikan dan kesehatan serta belum diangkat sebagai CPNS bisa diprioritaskan. Apalagi, jika dikaitkan dengan pengalaman kerja, mereka memiliki pengalaman dibanding CPNS baru.

Meski demikian, semua kebijakan penerimaan CPNS tergantung dari pemerintah pusat. Asalkan, penerimaan CPNS yang akan dibuka nanti berlangsung transparan dan sesuai dengan kemampuan di tempatnya bekerja. Kita berharap nanti, penerimaan CPNS dilakukan secara terbuka dan tidak menjadi transaksi politik dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, baik di instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (*)

OPINI

Halaman 14

Dilema Kendaraan Umum Kota Mataram ARANGAN membawa kendaraan bermotor bagi siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 420/074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Akan tetapi hal tersebut belum juga bisa teratasi. Menurut Abdurrosyidin, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layangan Dikmen dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Lombok Barat-Mataram, kurang maksimalnya dukungan sistem transportasi menjadi salah satu penyebabnya.

Sekitar tahun 2005 sampai dengan 2010, kendaraan umum roda empat berwarna kuning masih sering kita jumpai lalu-lalang di sepuratan Kota Mataram. Begitu juga dengan ojek-ojek di setiap pangkalan, tidak sulit ditemui. Lain lagi cidomo kendaraan tradisional Pulau Lombok yang tak kalah banyak jumlahnya.

Para pelajar bebas memilih akan menggunakan kendaraan apa untuk pergi dan pulang sekolah. Tidak hanya pelajar, para pengajar pun turut serta. Isi kendaraan umum di jam tujuh pagi dan dua siang didominasi oleh manusia berseragam.

Kini, di tahun 2017, kendaraan umum sepi. Jalur bemo kendaraan roda empat jalur kota nyaris tak terlihat. Jalur-jalur kendaraan umum mulai berubah seiring menjamurnya pembangunan di kota. Titik-titik pemberhentian telah berubah menjadi entah apa. Di satu sisi, brosur-brosur harga kendaraan roda dua semakin banyak. Dengan minimnya kendaraan umum dan jam kerja pegawai yang (lumayan) padat membuat para orangtua khawatir tidak dapat mengantar anak-anaknya ke sekolah tepat waktu. Maka diputuskanlah untuk membeli motor.

Dengan kemudahan yang menjanjikan, kita luput bahwa usia anakanak kita belum masuk kategori layak mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Keahlian mengendarai tidak ada hubungannya dalam hal ini karena tanggungjawab dalam berkendaralah yang dijunjung tinggi di hadapan hukum.

Itu sebabnya SIM diperlukan sebagai bukti kemampuan bertanggungjawab.

Oleh: Ilda Karwayu ( Komunitas Akapohon Mataram) Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi tertimbangan. Para pelajar di bawah umur tetap berangkat sekolah mengendarai motor. Tidak jauh dari sekolah, terdapat sebuah lokasi jasa parkir motor. Dengan biaya murah, motor mereka aman. Jauh lebih aman ketimbang tempat parkir sekolah menengah atas (SMA) yang sering terjadi kasus kehilangan motor atau helm.

Maka, sampai sejauh ini, di mana letak kesalahannya? Anak-anak yang mengendarai motor untuk sekolah, orangtua yang memberikan izin atau membekali si anak dengan SIM hasil “tembak umur”, polisi yang melakukan razia di jalan raya, peraturan pemerintah daerah, atau kendaraan umum yang sudah langka?

Semua kemungkinan masalah di atas bisa diretas dengan menyelesaikan satu kemungkinan masalah: kelangkaan kendaraan umum. Menyambung pernyataan Abdurrosyidin di awal tulisan ini, kendaraan umum sebagai eksekutor sistem transportasi tidak lagi terurus dengan baik membuat timbulnya masalah-masalah di atas. Maka solusi satu-satunya adalah pembaharuan sistem transportasi.

Hal tersebut meliputi jalur dan kendaraan sebagai fasilitas perjalanan.

Terlalu Besar Tahun lalu, bus sebesar TransJakarta hadir di Kota Mataram. Kolom-kolom berita menyebutkan bahwa bus tersebut awalnya dihadirkan atas kebutuhan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVI yang bertempat di pusat kota. Jika dipikir-pikir, bus sebesar itu memang sangat membantu dalam penyelenggaraan acara nasional tersebut. Namun, untuk dijadikan kendaraan umum sehari-hari tentu tidak tepat.

Pasalnya, Kota Mataram ini kecil.

Masih jelas ingatan saya akan suasana macet ibu kota provinsi NTB kala bus-bus besar mulai sering lewat di jalan-jalan kota saat MTQN. Setelah acara nasional tersebut usai, bus tetap beroperasi sebagai kendaraan umum kota. Di awal memang banyak yang tertarik. Unsur kebaruan menjadi faktor utama ketertarikan war-

RADIO

ga kota. Banyak yang mendoakan bus tersebut tetap beroperasi.

Lambat laun, kendaraan setinggi hampir setingkat tiga orang dewasa tersebut makin jarang terlihat. Salah seorang kerabat, yang pernah bersekolah di Yogyakarta, pernah berkomentar, “Lasingan itu (bus di Kota Mataram) terlalu besar. Coba ukurannya seperti yang di Yogya. Itu bisa masuk ke jalan-jalan kecil, jadi pelajar yang rumahnya di gang-gang sempit nggak perlu jalan jauh.” Jika dipikir-pikir, ada benarnya juga.

Di Yogyakarta, bus kota tidak sebesar Bus Trans-Jakarta seperti yang ada di Kota Mataram juga. Besarnya hampir sama dengan angkutan umum antar kabupaten yang biasa ada di Terminal Mandalika. Secara logika, bus dengan ukuran sedang lebih bisa memfasilitasi masyarakat dalam mobilisasi kota. Kota Mataram hanya sedikit lebih luas dari Kota Yogyakarta, namun tidak lebih luas dari Kota Jakarta. Tingkat mobilisasi massanya pun, Kota Mataram lebih dekat kemiripannya dengan Kota Mataram.

Ternyata ukuran kendaraan umum memiliki pengaruh besar terhadap keefektifannya bagi masyarakat. Selain itu, jalur transportasi haruslah diperbaharui seiring dengan berkembangnya peta pembangunan gedung. Maka jawar adanya bila para orangtua yang rumahnya di gang sempit mengizinkan anak-anaknya mengendarai motor untuk pergi ke sekolah. Tidak akan ada kendaraan umum yang lewat di jalan dekat rumah mereka. Saya tidak akan membandingkan dengan Jepang karena dengan Kota Yogyakarta saja sudah cukup sebagai referensi Kota Mataram untuk berbenah.

Setelah masalah kendaraan umum dan jalur transportasi tuntas, maka orangtua akan tenang melepas anakanaknya berangkat dengan kendaraan umum. Tidak ada alasan lagi untuk memberi izin membawa kendaraan bermotor tanpa SIM legal sesuai umur.

Para aparat kepolisian lalu lintas pun akan sangat terbantu dengan sikap tertib aturan berkendara yang dijalani oleh pelajar atas dukungan orangtua

dari rumah. Pada akhirnya, terwujudlah kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib dan kondusif karena para pelajar tidak lagi dipusingkan dengan kendaraan bermotor.

Kendaraan Umum Daring Di luar masalah jalur transportasi dan kendaraan umum roda empat, ternyata sejak beberapa tahun lalu Kota Mataram telah dibantu oleh kehadiran jasa kendaraan umum dalam jaringan (daring). Meski di kota-kota lain kehadirannya sempat mendapat kecaman karena belum diatur dalam undang-undang, di Kota Mataram sendiri mereka disambut hangat.

Kendaraan umum daring yang didominasi dengan kendaraan roda dua, bisa menjadi alternatif yang cukup efektif. Walau pun tidak bisa dipungkiri juga jumlah kendaraan pribadi tidak banyak berkurang. Dalam kasus ini muncul masalah lain: mengapa dealer kendaraan—baik motor maupun mobil semakin menjamur?

Triwulan III, ekonomi NTB tumbuh 4,09 persen Yang penting berdampak positif untuk masyarakat

***

’’Illegal Logging’’ kembali marak di NTB Butuh kerja keras dan tegas

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 16 November 2017

Kasus Pengeboran Air

Penyidik Limpahkan Berkas Tersangka ke Jaksa Mataram (Suara NTB) – Penyidik melimpahkan berkas tersangka dugaan pengeboran air tanah di Gili Trawangan ke jaksa Kejati NTB. Penyidik untuk sementara mencukupkan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie mengungkapkan, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara dengan tersangka Jhon Matheson.

“Berkasnya sudah tahap satu, sudah kita limpahkan ke jaksa untuk diteliti,” ungkapnya kemarin di ruang kerjanya.

Saat ini pihaknya dalam posisi menunggu berkas dari jaksa. Jika memang dikembalikan, maka pihaknya akan segera memenuhi menurut petunjuk jaksa.

“Kita menunggu petunjuk jaksa kalau memang nanti berkasnya dikembalikan,” sebutnya.

Di dalam berkas itu, tersangka disebut melanggar pasal 15 UU RI No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Isinya pada ayat 1 huruf a tentang larangan melakukan pengusahaan air dan atau sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan serta pembangunan pengairan.

Kemudian pada ayat 1 huruf b tentang larangan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah.

Ancaman pidananya yakni penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp 5 juta. Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan.

Keterangan saksi yang termuat dalam berkas yakni pelanggan air PT BAL, perangkat desa, serta ahli.

Darsono menyebutkan, PT BAL mengelola air di Gili Trawangan dengan cara mengebor air tanah. Aktivitas itu dilakukan sejak tahun 2011 sampai 2017 ini.

PT BAL mengalirkan air kepada pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, serta untuk fasilitas umum. (why)

Dukungan Parpol Belum Final Mataram (Suara NTB) Pembukaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU tinggal dua bulan lagi. Yakni Januari 2018 mendatang. Tapi sampai saat ini kepastian soal dukungan partai politik terhadap pasangan calon yang akan diusung masih berlangsung dinamis. Bahkan yang sudah menyatakan dukungan sekalipun masih terbuka untuk berubah.

Dukungan final partai politik terhadap pasangan calon, diprediksi akan ke luar pada awal Bulan Januari tahun 2018 nanti. Karena sudah menjadi tradisi, parpol memutuskan dukungannya pada menit-menit terakhir jelang pendaftaran calon ke KPU. Hal itu juga diakui oleh salah satu parpol, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Bahwa saat ini situasi politik di NTB, khususnya arah dukungan parpol masih amburadul.

Bahkan PAN yang sudah menyatakan dukungan pada pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi, sekalipun dan ikut hadir dalam acara deklarasi pasangan tersebut. Kemungkinan masih terbuka untuk berubah.

“Kita masih proses, masih di DPP, Insya Allah akhir Desember atau awal Januari lah. Belum bisa saya sebutkan ke mana-mana. Nanti tunggu saja keputusan DPP itu. Tapi yang jelas bahwa kita sudah rekomendasikan Ahyar-Mori,” ujar politisi PAN, Hadi Sulthon, ketika dikonfirmasi.

Demikian juga dengan parpol lainnya. Misalnya PKB, juga memastikan akan finalkan dukungannya di menit-menit terakhir pendaftaran. “Masih di tingkat DPP, banyak faktor yang sedang dipertimbangkan oleh Ketua Umum. Insya Allah, Desember,” ujarnya.

Begitu juga halnya dengan PKS, memastikan akan memutuskan arah dukungan politiknya di Pilgub NTB pada Desember ini. (ndi)

TGB : Konversi Bank NTB, Langkah Strategis Penguatan Ekonomi Berkeadilan Dari Hal. 1 Karenanya, gubernur mengajak para nasabah dan seluruh masyarakat untuk tetap membangun dan mendukung Bank NTB setelah konversi menuju sistem syariah. Kita punya suatu keyakinan besar bahwa sistem syariah ini bisa dipertanggungjawabkan. Baik dari sisi konsep-

tual maupun penerapannya. ‘’Mari kita bersamasama membangun bank yang kita cintai ini. Saya minta setelah konversi nanti bapak-bapak dan ibuibu bisa lebih banyak lagi mendukung Bank NTB. Yaitu dengan tetap menginvestasikan dananya,’’ pungkas gubernur. (bul/*)

Pekan Depan, Tiga Besar Nama Calon Kepala OPD Rampung Mataram (Suara NTB) – Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si menyatakan tiga besar nama calon Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diketahui. Seleksi tahap akhir akan dituntaskan pada akhir pekan ini oleh Pansel.

“Minggu depan sudah ada gambaran nilai-nilai dari masing peserta seleksi. Sudah kelihatan tiga besar calon masingmasing posisi,” kata Fathurahman ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/11) kemarin.

Ia menjelaskan, pada Senin

“Penekanan operasi ini kita kedepankan penegakan hukum. Trennya aktivitas penindakan ini bertambah karena petugasnya semakin aktif atau masyarakatnya kesadarannya masih minim,” jelasnya.

Tercatat selama operasi terjadi 15 kecelakaan, terbanyak di wilayah Lombok Timur dengan tujuh kasus, kemudian menyusul di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Lombok Timur. Korban meninggal dunia menurun 64 persen, dari 11 korban pada 2016 menjadi 4 korban pada 2017.

Penindakan dengan sanksi tilang mencapai 13.387 kasus dan teguran 2.638 kasus. Pelanggaran tertinggi terjadi di wilayah hukum Polres Mataram, menyusul kemudian Polres Lobar, dan Lombok Timur.

Dari sejumlah tilang itu polisi menyita 2.268 lembar SIM, 7.879 STNK, dan 2.951 kendaraan bermotor. Kendaraan yang terlibat razia antara lain, 11.863 sepeda motor, 793 mobil penumpang, 22 bus, dan 614 mobil barang.

Sementara pelanggar terbanyak dari kalangan swasta

dengan 6 ribu orang, kemudian mahasiswa atau pelajar 3 ribu orang, dan PNS, 1.057 orang. “Dominannya pelaku pelanggaran di usia produktif antara umur 16 tahun sampai 20 tahun,” kata Arman.

Untuk menekan kembali pelanggaran, mantan Kapolres Karawang itu menyebut akan lebih menggalakkan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti tilang elektronik, serta menyusul Samsat elektronik pada 2018 mendatang.

“Tilang elektronik ini pakai sistem poin. Pelanggaran sampai 10 poin maka SIM akan dicabut,” sebutnya. Tingkatannya, yakni pelanggaran mengakibatkan kecelakaan fatal 5 poin, dan pelanggaran biasa 2 poin.

Ia berharap dengan sistem itu masyarakat semakin sadar dengan keselamatan berlalu lintas.

Serta dalam penindakan kepolisian bisa semakin profesional. (why)

lalu seluruh peserta seleksi JPTP yang berjumlah 13 orang sudah membuat makalah. 13 peserta ini terdiri dari 8 pejabat yang mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian 5 pejabat yang mendaftar men-

jadi Kepala Biro Perekonomian.

Fathurahman mengatakan seleksi tinggal satu tahapan lagi. Yakni pada 1617 November, seluruh peserta memaparkan makalah yang telah dibuat. Setelah itu dilanjutkan dengan tes

wawancara dari masingmasing calon.”Minggu ini sudah memasuki tahapan terakhir seleksi. Kemudian komulatifkan nilai-nilai dari peserta,” tambahnya.

Mengenai pelantikan pejabat hasil Pansel, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini menjelaskan akan dilakukan sesuai prosedur yang ada. Artinya, pengisian dua jabatan yang JPTP yang sudah lama lowong ini pasti akan diiukuti kosongn-

ya jabatan yang ditinggal oleh pejabat yang dilantik, khususnya untuk tingkat provinsi.

Sehingga, Pemprov akan mengajukan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta persetujuan mutasi. “Kita bersurat lagi, walaupun kemarin kita boleh melakukan Pansel.

Tetapi pengisiannya, lagi kita bersurat. Karena akan ada yang lowong. Sehingga sekalin diisi supaya tak terjadi kekosongan,” tandasnya. (nas)

Polda NTB Periksa TKW Rabitah

(Suara NTB/humasntb)

APLIKASI - Kepala BKD NTB, H. Fathurahman saat menunjukkan aplikasi SiMadu dan SiMata kepada Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin pada acara workhsop penerapan aplikasi tersebut di Fave Hotel Mataram, kemarin.

Informasi Kepegawaian, BKD NTB Buat Inovasi “SiMadu dan SiMata” Mataram (Suara NTB) – Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB membuat inovasi dalam pengembangan tata kelola naskah kepegawaian berbasis elektronik. Yakni Sistem Informasi Manajemen ASN Terpadu (SiMadu) dan Sistem Informasi Manajemen Penataan ASN (SiMata).

BKD melakukan workshop mengenai penerapan aplikasi SiMadu dan SiMata kepada OPD lingkup Pemprov NTB yang dibuka langsung Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Mataram, Rabu (15/11).

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M.Si menjelaskan, inovasi sistem informasi kepegawaian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS. BKD sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan arsip kepegawaian, terus berupaya mengikuti perkembangan dan dinamika teknologi informasi. SiMadu merupakan integrasi data seluruh kepegawaian baik masalah e-cuti, e-kenaikan pangkat, e-absen yang dirancang sedemikian rupa.

Sehingga semua ASN akan bertanggung jawab atas data mereka sendri. Karena mere-

ka menjadi admin langsung dalam mengakses data tersebut. Dalam penerapannya, SiMadu akan terintegrasi dengan SiMata. “SiMata ini untuk bahan pengambilan keputusan di pimpinan. Kaitan menentukan ASN yang promosi, mutasi. Sudah ada gambaran profil yang ada dalam sistem ini dari ASN bersangkutan,” terangnya.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengapresiasi kegiatan worshop penerapan SiMadu dan SiMata yang digagas BKD NTB. Menurutnya, kegiatan seperti ini, menunjukkan kesiapan aparatur untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi baru, guna menunjang tugas selaku pelayan masyarakat. (nas)

2018, Kemen PANRB Buka Rekrutmen CPNS Daerah Dari Hal. 1 Usulan formasi ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK).

Dimana, sesuai ABK, kebutuhan PNS Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang. Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebut baru 2.362 orang. Artinya,

Kesadaran Masih Minim Dari Hal. 1

Halaman 15

Pemprov masih kekurangan 4.603 orang.

Mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini mengatakan, Pemprov akan menganggarkan dana untuk rekrutmen CPNS daerah ini jika sudah keluar petunjuk teknis dari kementerian. Ketika ada peluang pembukaan rekrutmen CPNS daerah maka akan langsung ditindaklanjuti di daerah.

Mengenai kepastian waktu

rekrutmen CPNS daerah tahun 2018? Fathurahman mengatakan, belum ada informasi yang pasti. Jika tidak masuk dalam APBN Murni maka kemungkinan akan dilakukan pada APBN Perubahan. “Insya Allah masuk di dalam APBN Murni kalau terjadi kesepakatan, alhamdulillah. Ada kesempatan bagi putra putri daerah menjadi CPNS,” tandasnya. (nas)

Siapkan Status Siaga Darurat Dari Hal. 1 ‘’Sehubungan dengan beberapa wilayah sudah terdampak banjir dan angin puting beliung. Diimbau agar bupati dan walikota segera menetapkan status siaga darurat bencana banjir atau tanah longsor dan angin puting beliung,’’ kata Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Rabu (15/11) mengulas isi surat Gubernur NTB. Status siaga darurat dikeluarkan sebagai dasar kebijakan Pemda masing masing untuk melakukan langkah penanganan. Terutama pengurangan risiko kerusakan khususnya meminimalisir jatuhnya korban.

Diakuinya, ada banyak kendala dihadapi di daerah untuk penanggulangan bencana.

Salah satu alasannya karena kekurangan anggaran. Melalui suratnya itu, Gubernur NTB meminta Pemda kabupaten/ kota menyiapkan alokasi anggaran dari dana tak terduga untuk kegiatan penanggulangan. Ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. ‘’Dalam salah satu poin disebutkan gubernur, agar pemerintah kabupaten dan kota

mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Untuk melakukan kegiatan operasional siaga darurat pencegahan dan penanggulangan banjir dan tanah longsor serta angin puting beliung,’’ jelas Rum. Selain untuk penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, diharapkan kerjasama Pemda untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat tingginya curah hujan.

Caranya dengan melakukan upaya-upaya antisipatif dalam menghadapi ancaman bahaya banjir, banjir bandang dan longsor dengan melakukan aksi mitigasi dan kesiapsiagaan.

Diharapkan juga BPBD kabupaten dan kota aktif berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Dinas Enegeri dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten dan kota bersama dengan stakeholder lainnya.

Koordinasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi ancaman dan melakukan penyebarluasan informasi per-

ingatan dini bahaya banjir dan longsor sampai kepada masyarakat. ‘’Khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah yang risiko tinggi bencana banjir dan tanah longsor,’’ jelasnya.

Gubernur juga meminta agar Pemda mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat menghadapi ancaman bahaya banjir.

Selain itu, daerah diminta meng-update dan mensimulasikan rencana kontijensi menghadapi ancaman tanah longsor dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat termasuk TNI dan Polri . ‘’Dalam hal adanya potensi kejadian banjir atau longsor, segera aktifkan Sistem Komando dan Posko kabupaten dan kota, yang dilengkapi radio komunikasinya yang terkoneksi ke Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB di Jakarta dan BPBD Provinsi di Mataram,” jelasnya.

Masih dalam rangka mengurangi risiko, agar pemda memastikan prasarana dasar seperti sungai dan saluran drainase tidak terhalang oleh sampah dan material lainnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB akhirnya memanggil dan memeriksa Sri Rabitah, TKW asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang diduga jadi korban trafficking. Ia diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka calo yang merekrutnya bersama adiknya, Yuliani.

Rabitah datang sekitar pukul 07.30 Wita dan pemeriksaan selesai pukul 09.30 Wita.

Menurut Panit Trafficking Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB Iptu Faisal Afrihadi, pemeriksaan Rabitah untuk menguatkan status tersangka I dan U, oknum calo yang merekrut saksi sebelumnya.

“Ada keterangan yang kita perlukan untuk menguatkan indikasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang dilakukan tersangka U dan I,” kata Faisal kepada Suara NTB, Rabu (15/11).

Pihaknya ingin menggali lebih jauh soal bukti keterlibatan U dan I dalam proses perekrutan, hingga keluarnya identitas Rabitah dan Yuliani yang diduga palsu. Di mana usia Rabitah dan Yuliani masih di bawah umur.

Umur Yuliani saat itu masih 13 tahun, namun dipalsukan menjadi 25 tahun saat diberangkat-

kan tahun 2014. Sementara Rabitah saat diberangkatkan ke Doha, Qatar usianya belum cukup, namun penyidik masih mendalami khusus Rabitah. “Sementara kita dalami dulu untuk dugaan TPPO untuk Rabitah. Sebab yang kita buktikan sekarang ini untuk Yuliani dulu, kita kuatkan bukti buktinya,” tandasnya.

Pembuktian terkait pelanggaran atas Pasal 10, pasal 11 Jo pasal 6 Undang Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Khusus Rabitah keterangannya dianggap menguatkan untuk pembuktian kasus TPPO dengan korban Yuliani.

Demikian juga sebaliknya. “Jadi Rabitah dan Yuliani ini saling menguatkan keterangannya,” tandasnya.

Dalam penyidikan kasus ini sudah total 15 saksi yang diperiksa. Per hari dia harus menggenjot pemeriksaan tiga saksi. Semua saksi adalah orang orang yang dianggap mengetahui proses perekrutan Rabitah dan Yuliani sampai dengan pemberangkatan. “Sudah 15 saksi kita periksa, masih ada saksi saksi lagi kita panggil,” sebutnya. (ars)

Rendah, Realisasi Belanja Delapan Satker KPPN Mataram Dari Hal. 1 Serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dari anggaran sebesar Rp 23,8 miliar lebih baru tertealisasi Rp 12,6 miliar lebih atau 53 persen. Disnakeswan belum membelanjakan dana dekon, TP dan UB sebesar Rp 11,2 miliar lebih atau 47 persen.

Taukhid mengatakan, setiap bulan Kanwil DJPB NTB memberikan hasil evaluasi realisasi anggaran APBN kepada Satker yang ada di NTB. Ada yang serapannya bagus, namun ada juga yang perlu mendapatkan perhatian karena realisasinya rendah. “Nanti kita kumpul-kumpul dengan

mereka. Kan ini masing-masing wilayah KPPN sebenarnya. Nanti kita lihat KPPN mana yang paling rendah realisasinya,” tandasnya.

Seperti diketahui, ada empat KPPN yang berada di bawah kanwil DJPB NTB. Yakni KPPN Mataram dengan wilayah kerja Pemprov NTB, instansi vertikal yang ada di NTB, Kota Mataram, Lobok Barat dan Lombok Utara. Kemudian KPPN Selong dengan wilayah kerja Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Selanjutnya KPPN Sumbawa dengan wilayah kerja Sumbawa dan Sumbawa Barat. Serta KPPN Bima dengan wilayah kerja Kota Bima, Bima dan Dompu. (nas)

’’Illegal Logging’’ Kembali Marak di NTB Dari Hal. 1 Sehingga seluruh pintu keluar ataupun masuk NTB dilakukan pemeriksaan. Jika ada truk yang mengangkut kayu jenis ini maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengangkutan.

Madani menjelaskan, kayu jenis sonokeling menjadi incaran para pelaku illegal logging.

Pasalnya, harga kayu jenis ini sangat menggiurkan. Di tingkat petani atau masyarakat, kayu sonokeling dijual dengan harga Rp 8-10 juta per meter kubik. Kemudian di tingkat pengumpul harganya bisa mencapai Rp 14 juta per meter kubik.

“Sekarang sudah disetop.

Kemarin kita tangkap di Sekotong satu fuso lagi. Sebelumnya tiga fuso. Pegiriman kayu sonokeling empat fuso bulan ini kita tangkap bersama Korem,” imbuhnya.

Madani menambahkan,

pencegahan di tingkat hulu sampai hilir tetap dilakukan bekerjasama dengan TNI dan Polri. Begitu juga di jalan, dilakukan penindakan jika ada truk yang dicurigai mengangkut kayu hasil illegal logging.

Penebangan kayu secara ilegal ini memang tidak dilakukan secara besar-besaran. Namun, kata Madani, dilakukan oleh pelaku dengan menebang satu atau dua pohon sehari.

Kemudian hasil penebangan itu dikumpulkan. Setelah mencapai satu truk barulah dikirim keluar NTB. Modus yang digunakan para pelaku illegal logging ini juga berubah. Ada yang mengangkut menggunakan sepeda motor dari dalam hutan. Ketika petugas melakukan patroli, katanya, mereka membuang atau menyembunyikan kayu tersebut. Para pelaku illegal logging yang ada saat ini kucing-kucingan dengan para petugas. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 16 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menikmati Indahnya Pulau Lombok dari ’’Roof Top Garden’’ Golden Palace Hotel Lombok GOLDEN Palace Hotel Lombok saat ini selalu menjadi tujuan para tamu yang datang ke Pulau Lombok untuk menginap ataupun sekadar menghabiskan waktu dengan para kerabat. Hal ini dikarenakan selain memiliki kamar yang bersih dan luas, hotel berbintang empat yang telah tersertifikasi ini juga menyediakan fasilitas yang sangat lengkap.

Fasilitas dimaksud dimulai dari Business Lounge, Cendrawasih & Merak Restaurant, Kolam Renang & Bar, Meeting Room & Ballroom, Fitness Center, Spa & Sauna, Skylounge dan yang menjadi Favorit para tamu adalah Roof Top Garden. Salah satu fasilitas yang menjadi tempat favorit para tamu ini terletak di lantai teratas yaitu Lantai 12. Roof Top Garden menyediakan pemandangan yang sangat lengkap dan fantastis, dimulai dari pegunungan, pantai, hingga perkotaan yang terlihat sangat indah dan mengagumkan baik pada saat pagi, siang, sore maupun malam hari.

Walaupun konsep yang diusung outdoor dan terletak di lantai teratas namun Roof Top Garden terbilang aman dan sangat nyaman karena dikelilingi oleh tembok kaca tebal sehingga tamu tetap dapat menikmati pemandangan dengan aman, maka dari itu seringkali fasilitas ini digunakan para tamu untuk mengadakan pertemuan ataupun sekadar bersantai bersama keluarga maupun kolega bisnis sembari menikmati lezatnya makanan dan minuman yang disajikan. Berfoto dengan berlatar belakang logo Golden Palace juga menjadi salah satu selfie corner favorit para tamu saat datang mengunjungi Roof Top Garden.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan

Padukan Pembangunan Pariwisata

Bupati Resmikan Gerdu Bangsa Hasil Inovasi Dispar

(Suara NTB/ist)

ROOF TOP GARDEN – Sejumlah wisatawan mancanegara tampak bersantai menikmati suasana pulau Lombok dari atas ketinggian Roof Top Garden, Golden Palace Hotel. Selain wisatawan asing, para pejabat negara juga kerap datang ke hotel berbintang empat di Kota Mataram ini. selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)

Dispora NTB Susun Rencana Aksi Pemuda

(Suara NTB/dys)

PEMBICARA - Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti (tengah) menjadi pembicara pada acara kegiatan penyusunan rencana aksi daerah belum lama ini.

Mataram (Suara NTB) Guna membuat rencana aksi yang menjadi bagian dari program kerja tahun 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB menggelar kegiatan penyusunan rencana aksi daerah yang diikuti puluhan pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus dari tanggal 13-15 November 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pemuda NTB yang berkarakter.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, Phd., yang menjadi salah satu pembicara pada kegiatan itu mengingatkan kembali peran-peran strategis pemuda yang akan menjadi cikal bakal pemimpin masa depan. Menurutnya, bakat kepemimpinan harus diasah. Tidak mungkin menemukan bakat kepemimpinan tanpa diasah. Menurutnya, organisasi kepemudaan yang ada saat ini dapat jadi tempat mengasah bakat kepemimpinan tersebut. “Untuk bisa menjadi pemimpin yang baik harus bisa diasah.

Caranya ialah kalau ada kegiatan harus tampil, jangan menghindar,” ujarnya mengingatkan.

Maka, di situlah saat yang tepat melatih diri menjadi pemimpin. Semakin sering semakin baik, sehingga lama kelamaan jiwa kepemimpinan semakin terasah. Karena tentu di sana akan ada proses pengambilan keputusan-keputusan saat akan melaksanakan program. “Tugas seorang pemimpin ialah membuat keputusan, keputusan yang salah lebih baik dari pada tidak mengambil keputusan sama sekali,” jelas mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini.

Selain itu, ujarnya, setiap mahasiswa dan pemuda dapat menghargai waktu dan disiplin sebagai kunci kesuksesan. ‘’Tanpa disiplin, sukses sulit diraih. Di saat Anda terlambat, Anda telah mengorbankan diri sendiri dan orang lain,” sambungnya.

Dia pun mengajak agar generasi muda terus berinovasi di tengah perkembangan teknologi sekarang ini. Karena mereka yang inovatiflah yang akan memenangkan pertarungan. Tuntutan berinovasi seperti itu harus menjadi kesadaran yang dibangun tiap generasi muda NTB. “Tulislah rencanamu dan kerjakanlah. Maka ketika merencanakan itu kita harus punya ilmu, salah satunya ilmu proyeksi, tantangan, dan peluang, kelemahannya apa,” ujarnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid meresmikan gerakan terpadu bangun pariwisata (Gerdu Bangsa), hasil inovasi dari Dinas Pariwisata. Adanya Gerdu Bangsa ini untuk memadukan semua unsur baik pemerintah, swasta, pelaku wisata, masyarakat, akademisi, pelaku bisnis, media serta semua unsur terkait untuk ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata Lobar kedepan.

Pada kesempatan ini, dilakukan pula penyerahan sertifikasi halal dari MUI dan wisata halal, sertifikat kompetensi tenaga kerja serta penandatanganan sejumlah MoU dengan sejumlah pihak.

Hadir pada kesempatan ini Bupati di dampingi Kepala Dispar, Ispan Junaidi serta segenap kepala SKPD. Hadir juga (Suara NTB/ist) Wakapolres Kompol Gede Sukma, Kepa- Bupati Lobar H. Fauzan Khalid pukul gong sebagai pertanda la Dinas Lingkungan Hidup dan Kehu- launching Gerdu Bangsa inovasi dari Dispar. tanan Provinsi, Ketua MUI, Kepala BPOM, Ketua Dewan Kesenian, tim STO Unram, ketSementara itu, Bupati H. Fauzan Khalid mengapresiaua forum tata kelola pariwisata (FTKP), GM Pelindo si inovasi Dispar yang launching Gerdu Bangsa. Bupati Lembar, Dirut Poltekpar dan ketua forum Hiburan sendiri lebih fokus pada kata terpadu, menurutnya memMalam, Herman, serta para pelaku wisata hiburan. berikan isyarat kepada semua pihak dalam gerakan ini Disamping membentuk gerdu Bangsa, pihaknya juga semua terlibat. Tidak boleh tidak ada pihak yang perduli sudah membentuk FTKP. Beberapa unsur terlibat, antara dan tidak boleh ada yang terlupakan, sekecil apapun perlain, akademisi, bisnis (pelaku wisata), community, Gover- soalan di pariwisata. “Kami berterimakasih ke Kadis Parinance dan media (ABCGM). Dalam kesempatan itu, Kadis- wisata, tentunya juga memberikan apresiasi tinggi kepada par Lobar melaporkan terkait pencapaian pembangunan di semua pihak khususnya industri pariwisata, industri lain sektor pariwisata yang telah dilaksanakan dan rencana pem- yang terlibat mendukung gerakan ini,” kata Fauzan. bangunan pariwisata yang menjadi pondasi tahun 2018.

Dikatakan, dia pernah menghadap Menpar guna Pembangunan pariwisata memiliki imbas yang pal- melapor sekaligus mengundang terkait STO dan halal ing banyak, bahkan menurut riset diikuti 185 industri tourism, namun kata menggelitik Menpar terhadap dilain. Salah satu buktinya, pengembangan sustainable rinya bahwa tidak perlu bicara pariwisata halal karena tourism (STO) di Sesaot awalnya yang bekerja hanya Lombok itu masih jorok, karena toilet kotor dan tidak puluhan orang, sekarang menjadi 300 orang lebih. Dari bersih. Di satu sisi, jelasnya pemda patut bangga bahwa tingkat kunjungan wisatawan meningkat tajam, dari Lombok sebagai pariwisata halal dunia, namun hal-hal sebelumnya tahun 2015 meningkat 24 persen lebih yang harus ada di pariwisata halal harus dipenuhi. Termenjadi 468 ribu lebih dan tahun 2016 naik menjadi utama masalah kebersihan dan sampah. Ia pun menga582 ribu lebih. Rencana kedepan, pihaknya ingin mem- jak segenap jajaran agar tidak usah saling tunggu untuk bangun sejumlah destinasi yang sudah ada. Termasuk berbuat, sebab seharusnya semua bergerak. “Tidak apaSekotong yang sejauh ini belum menjadi destinasi. apa mulai dari hal kecil seperti toilet,” jelasnya.

Ia juga menekankan ke pelaku wisata dan industri harus punya kewajiban, misalnya tamu hotel terganggu karena suara kafe. Seharusnya pihak kafe yang sadar duluan agar jangan menunggu hotel dulu yang protes terkait kebisingan. Pun demikian terkait rekrutmen tenaga kerja, harus lebih dulu sadar agar merekrut warga lokal.

Menurutnya, cara berfikir ini harus dibangun. Termasuk dalam hal penanganan persoalan sampah. Terkait rencana Dispar membangun pariwisata, diakuinya sebagai rencana dan mimpi yang diupayakan diwujudkan paling tidak tahun 2019. Ia sudah menginstruksikan SKPD terkait agar terpadu membangun sektor pariwisata. Sebelum menyampaikan sambutannya, Bupati menyerahkan sertifikasi halal dan tenaga kerja pariwisata. Selai itu, Bupati menyaksikan penandatanganan MoU (Suara NTB/ist) Peserta yang hadir pada launching Gerdu Bangsa kemarin. antara Dispar dengan pihak terkait. (her/*)

Parpol Pertanyakan Format Dukungan Calon di KPU

(Suara NTB/dok)

SOSIALISASI - Sosialisasi tata cara pendaftaran calon independen dan parpol yang digelar KPU Lobar, kemarin.

Giri Menang (Suara NTB) KPU Lombok Barat (Lobar) menggelar sosialisasi tata cara pencalonan bakal pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lobar di aula kantor KPU setempat. Sosialisasi itu ditujukan bagi bakal paslon dari jalur partai politik maupun jalur independen atau perseorangan.

Seperti diutarakan perwakilan parpol dari pengurus Golkar Lobar, Adi Subardi, mempertanyakan soal format SK dukungan yang diberikan oleh KPU. Menurut dia, bisa saja format SK dukungan dari partai politik berbeda dengan format SK dukungan yang berasal dari KPU. “Kira-kira yang mana akan dipakai, karena itu bisa saja berbeda,” ujarnya bertanya. Menjawab itu, Divisi Hukum KPU Lobar, Suhardi menyatakan bahwa format SK tersebut sudah di kirim oleh KPU pusat ke masing-masing partai politik. Jadi tentu partai politik di tingkat DPP kan mengikuti format SK dukungan yang diberikan oleh KPU. “Sebenarnya itu sudah ada di DPP masing-masing. Kalau memang ada perbedaan, kan bisa diubah oleh DPP,” pungkasnya.

Dikonfirmasi usai sosialisasi terkait ada atau tidaknya calon independen, Suhardi mengakui bahwa sejauh ini sudah ada lima orang masyarakat yang berkonsultasi dengan KPU terkait calon perseorangan. Hanya saja, ke lima masyarakat itu tidak menyampaikan dari calon mana asal mereka. “Hari ini juga ada yang konsultasi, tapi tidak mau menyebutkan calon yang dimaksud,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Suhaimi Syamsuri, menyatakan sosialisasi tata cara pencalonan bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lobar secara lengkap. Untuk calon perseorangan atau calon independen, selain syarat administrasi seperti terkumpulnya dukungan berupa KTP atau surat keterangan sebanyak 40,378 dan dilengkapi dengan surat pernyataan dukungan, ada beberapa hal lagi yang harus dilengkapi. “Yang wajib itu adalah dari 40.378 KTP atau Suket itu hendaknya tersebar di enam kecamatan di Lobar,” jelasnya.

Kemudian untuk calon yang berasal dari partai politik, kata Suhaimi Syamsuri, persyaratan yang harus dipenuhi adalah, terpenuhinya syarat dukungan 9 kursi. Kemudian yang ke dua adalah, setelah mendapat dukungan dari partai politik, KPU Lobar akan meneliti kembali dukungan tersebut. Maksudnya apakah partai yang mendukung itu sudah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM. “Apakah partai yang mendukung itu sudah terdaftar di Kemenkum dan HAM. Termasuk yang terakhir adalah adanya bentuk dukungan berupa Surat Rekomendasi atau Surat Keputusan dukungan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Suhaimi juga menegaskan, bagi bakal Paslon yang sudah mendaftar melalui jalur partai politik ke KPU Lobar dan mendapat tanda terima pendaftaran, maka dukungan partai politik itu tidak bisa dicabut lagi. “Jadi tidak bisa partai politik itu mencabut dukungannya setelah mendapat tanda terima pendaftaran dari KPU,” tegasnya. (her)