Edisi 15 Nopember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 15 NOVEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 204 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemuda ’’The Power of Nation’’ GUBERNUR NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi menegaskan, pemuda merupakan kekuatan bagi suatu bangsa (Power of Nation). Mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. ‘’Para pemudalah yang mepelopori kemerdekaan Indonesia, juga penggerak Sumpah Pemuda. Inilah bukti nyata peran penting pemuda secara konstruktif sebagai sendi dari kekuatan Republik Indonesia,’’ ungkap gubernur saat memberi kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

(UHN) Medan, Sumatera Utara, Selasa (14/11). Tema kuliah umum, “Peranan Pemuda dan Institusi Pendidikan dan Mengilhami Perjuangan Pahlawan”.

Nama universitas terkemuka di Sumut tersebut diambil dari nama tokoh pendidikan “Nommensen” kelahiran Jerman.

Karenanya gubernur berpesan kepada para pemuda dan seluruh mahasiswa agar selalu menjadikan diri sebagai pengawal konsesus kebangsaan yaitu Pancasila dan NKRI. Para anak muda juga diminta untuk terus berjuang dan berkontribusi bagi masyarakat

dunia. Dengan mengedepankan idealisme dan karakter bangsa yang penuh legacy, tradisi dan sejarah panjang sebagai suatu bangsa.

Sebab kepahlawanan secara universal, menurut gubernur yang lebih akrab dengan sapaan Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut, adalah kemampuan untuk berkontribusi secara konsisten kepada masyarakat. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan hakekat dan tujuan penciptaan manusia yang menempatkan kita dalam ruang dan waktu.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

DISAMBUT - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, disambut secara istimewa ketika tiba di Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Selasa (14/11) kemarin.

Jelang Tutup Buku

Satker Belum Belanjakan Dana Dekon, TP dan UB Sebesar Rp 441 Miliar Mataram (Suara NTB) – Tahun anggaran 2017 akan segera tutup buku kurang dari dua bulan lagi. Namun, masih ada anggaran yang berasal dari APBN dalam bentuk dana dekon, tugas pembantuan (TP) dan urusan bersama (UB) yang belum dibelanjakan Satuan Kerja (Satker) di NTB sebesar Rp 441 miliar.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc,IB, MBA menyebutkan jumlah dana dekon, TP dan UB yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Satker di NTB sebesar Rp 993 miliar lebih. Sampai 8 November 2017, realisasinya baru Rp 551 miliar lebih.

Artinya, dalam waktu kurang dari dua bulan ke depan jelang berakhirnya tahun anggaran, masih ada dana dekon, TP dan UB yang belum dibelanjakan sebesar Rp 441 miliar lebih. “Itu realisasinya berarti baru sekitar 60 persen. Dalam

waktu satu sampai dua bulan ini harus direalisasikan sisanya. Satker harus mempercepat realisasinya,” kata Taukhid.

Taukhid merincikan, jumlah dana dekon yang belum dibelanjakan sebesar Rp 65 miliar lebih, TP sebesar Rp 375 miliar lebih dan UB sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Secara total, jumlah dana dekon yang digelontorkan ke NTB sebesar Rp 179,6 miliar lebih, TP sebesar Rp 798,4 miliar lebih dan UB sebesar Rp 14,9 miliar lebih.

Keterlambatan penyerapan dana dekon, TP dan UB ini kata Taukhid, kemungkinan disebab-

Realisasi dana dekon, TP dan UB sampai 8 November 2018

kan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti diketahui, perubahan dan pengisian OPD itu dilakukan pada awal Januari lalu. ‘’Jadi, itu menyebabkan telat belanja di awal-awal itu. Namun harapannya itu (sisa anggaran Rp 441 miliar lebih) bisa

TO K O H

KO M E N TTAA R DANAdesa(DD)yangdiperoleh NTB tahun 2018 mendatang mengalami peningkatan sebesar Rp 118,1 miliar dibandingkan tahun 2017. Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) menargetkan tak ada (zero) kasus hukum penyimpangan DD tahun depan.

“Dalam 2018 kita harapkan zero kasus hukum terkait dana desa.

Sekarang lebih kurang ada kasus hukum 10 terkait dana desa di NTB. Ini kita harapkan mudah-udahan selesai,” kata Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. H. Azhari, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (14/11).

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kerja keras tim advokasi #saverabitah dimentahkan langsung oleh korban.

Korban dugaan trafficking ini beberapa waktu lalu mencabut surat kuasa pendampingan hukum dan meminta kasus tidak dilanjutkan. Perubahan sikap Sri Rabitah ini diduga akibat intimidasi.

Koordinator Litigasi kasus Sri Rabitah, Dwi Sudarsono mengakui pencabutan kuasa itu. Namun surat tidak diterimanya langsung. “Tapi dia (Rabitah) menyampaikan melalui penyidik. Ini kan agak aneh, kenapa dia tidak sampaikan langsung,’’ kata Dwi Sudarsono kepada Suara NTB, Selasa (14/11).

Hal ini mengundang kekecewaan Dwi bersama tim. Termasuk yang bergabung dalam tim non litigasi dan sejak awal membela Rabitah.

Bersambung ke hal 15

H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Targetkan ’’Zero’’ Kasus Hukum

(Sumber : kanwil DJPB NTB)

dekon, TP dan UB bulan sebelumnya yang mencapai Rp 143 miliar lebih dalam sebulan. Jika dalam dua bulan ke depan ini Satker dapat merealisasikan belanja masing-masing sebesar Rp 200 miliar, maka sisa dana dekon, TP dan UB tersebut akan terserap. (nas)

Diduga Diintimidasi, Sri Rabitah Cabut Surat Kuasa

Minta Tambahan Anggaran PEMPROV NTB masih kekurangan anggaran lebih dari seratusan miliar rupiah untuk membiayai sejumlah kewenangan yang dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi tahun 2018 mendatang. Meskipun ada penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh NTB pada 2018 sebesar Rp 121 miliar. Namun, Pemprov masih kekurangan anggaran.

“Kita sudah usulkan. Dan kita tunggu saja mudahan ada tambahan (anggaran),” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Bersambung ke hal 15

dicapai dalam waktu kurang lebih dua bulan ini,” harapnya.

Ketika ditanya apakah anggaran sebesar Rp 441 miliar tersebut dapat direalisasikan oleh Satker dalam waktu kurang dari dua bulan ke depan? Taukhid mengaku masih optimis. Karean dia melihat tren belanja dana

DIPERIKSA - Sri Rabitah saat menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ars)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 man-teman Kejaksaan seMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Audit dugaan tindak pi- dang melakukan pemerik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dana korupsi merger PT. saan di BPR Selong,” kata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Bank Perkreditan Rakyat Koordinator Pengawasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 (BPR) masuk tahapan pent- (Korwas) Investigasi BPKP 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ing di Badan Pengawasan NTB, Ngatno, SE kepada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Keuangan dan Pembangunan Suara NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Pihaknya melakukan (BPKP). Tim intens turun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada pihak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 lapangan. Bergilir, pengurus yang masuk dalam tim kon1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 BPR di daerah diperiksa ber- sulidasi merger BPR. Dima1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 na keberadaan Mutawalli sama penyidik Kejaksaan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Selasa (14/11) kemarin, dalam tim itu sebagai wak1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tim bergerak ke Selong, il ketua tim. “Mereka yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Lombok Timur (Lotim). jadi tim konsolidasi itu ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Tim mulai melakukan pe- betulan karyawan atau 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 meriksaan ke Perusahaan pengurus BPR Lotim. Itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Daerah (PD) BPR setem- yang kita klarifikasi,” kata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pat, yang merupakan bagi- Ngatno.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Pemeriksaan yang sama an dari kelengkapan mer1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ger PT. BPR NTB. Di bank sebelumnya sudah dilaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 yang dipimpin Mutawalli kan bertahap. Diakui Ngat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 itu, auditor meminta kete- no, PD BPR lainnya pun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 rangan sejumlah pihak. sudah diperiksa bergilir, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 “Saya dan tim beserta te- Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Kerak Kemiskinan Tebal, BPKP Turun Perkuat Program Kewirausahaan Periksa Pengurus BPR Lotim

H. Azhari (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 1,7 triliun untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen setahun nampaknya belum menunjukkan hasil signifikan. Bahkan kerak kemiskinan di NTB masih cukup tebal.

Demikian disampaikan, Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, kemarin. Diakuinya bahwa kerak kemiskinan di NTB masih cukup tebal. Antara 12 sampai 13 persen dari total angka kemiskinan 16,07 persen pada Maret 2017. Karena itu, diharapkan intervensinya betul-betul fokus.

Sebenarnya menurut Endang, anggaran sebesar itu bukan tidak produktif. Mungkin katanya, dalam jangka menengah 2 atau 3 tahun ke depan hasilnya akan terlihat.

Tetapi pemerintah daerah harus memprioritaskan program pengembangan usaha,

(Suara NTB/dok)

Endang Tri Wahyuningsih agar penurunan angka kemiskinan bisa permanen.

Tahun 2018, pemerintah juga melakukan pemangkasan anggaran belanja pemerintah secara besar-

besaran. Apakah itu akan mempertebal kerak kemiskinan di NTB? Endang mengatakan, tergantung sebagaimana komitmen bersama menekan angka kemiskinan.

Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi semua stakeholders harus terlibat, atau dilibatkan. ‘’Butuh kekuatan bersama,’’ ujarnya.

Kabid Neraca di BPS Provinsi NTB, Isa Ansori melengkapi yang disampaikan kepala BPS NTB. Bahwa 16,07 persen angka kemiskinan ini adalah keraknya kemiskinan yang komposisinya diisi oleh masyarakat NTB yang betul-betul miskin.

Karena itu, pengentasakan kemiskinan tidak bisa mengandalkan bantuan-bantuan langsung. Misalnya dengan memberikan uang tunai. Bahkan program bedah rumahpun menurut Isa tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

TIDAK BEROPERASI - BRT hanya diparkir di depo Perum Damri. Bus ini lama mangkrak, karena tak ada dukungan anggaran dari pemerintah.

(Suara NTB/uul)

MASALAH banjir yang menjadi persoalan tahunan di kota Mataram menjadi pekerjaan rumah bagi kelurahan yang menjadi langganan banjir. Menurut lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos, saat ditemui Suara NTB, Selasa (14/11), pihaknya sudah mengusahakan berbagai langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Dulunya kalau hujan besar terutama di jalan depan kantor kelurahan, airnya menggenang, tetapi sekarang genangan air hilang dalam waktu 1-2 jam saja,” terangnya. Ia menambahkan ini dikarenakan sudah dilakukan perbaikan saluran air oleh dinas PU yang membuat aliran menjadi lancar. “Perbaikan dilakukan di sepanjang jalan Mesir ini beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Abdul menjelaskan jika pihaknya sedang melakukan upaya untuk melakukan peninggian talud pinggiran sungai yang melintasi daerah perkampungan. “Saat air sungai meluap, ada hampir 80-an KK yang bertempat tinggal di dekat sungai yang menjadi langganan banjir,” ceritanya. Air sungai, tambahnya, mengangkut berbagai macam sampah dari daerah hulu mulai dari Bertais, Mandalika, dan lainnya yang nantinya berdampak ke daerah Babakan.

“Padahal kita memiliki dua tanggul, tetapi belum mampu mengatasi banjir,” kata Abdul. Ia menjelaskan jika tanggul yang ada ditinggikan, maka akan membawa pengaruh bagi penduduk yang tinggal di dekat tanggul.

“Karena posisinya nanti hampir sama tingginya dengan pemukiman warga,” tukasnya.

Oleh karena itu, ia mengupayakan agar ada perbaikan talud saluran air yang melintasi pemukiman.

“Saluran air di sini juga banyak dijadikan tempat tinggal atau tempat usaha oleh warga, sering kita sosialisasi tapi mereka banyak yang tidak mau pindah,” kata Abdul.

Tetapi jika saluran air ditutup dengan beton, maka saluran air bisa menjadi lancar dan tidak menimbulkan masalah. (uul)

Seleksi Jabatan Pratama

Tim Pansel Libatkan APH Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kota Mataram, melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri rekam jejak pejabat. Rekam jejak ini sebagai persyaratan mutlak dilalui peserta Pansel dan memiliki pengaruh terhadap penilaian.

Tim Pansel pada Rabu (15/11) hari ini dijadwalkan akan mengirim surat penelusuran tujuh peserta ke Polda dan kejaksaan, apakah ketujuh peserta ini telah tersangkut hukum bahkan dipidana.

Catatan APH tersebut nantinya akan diklarifikasi ke yang bersangkutan. Tim seleksi akan memberikan penilaian berdasarkan hasil klarifikasi tersebut. “Pengaruhnya tetap ada karena persentase penilaiannya ada di sana,” kata Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin, Selasa (14/11).

Muja, begitu sapaan akrabnya, sebelum melibatkan dua institusi penegak hokum, Tim Pansel menggelar rapat pleno terhadap persyaratan administrasi pelamar. Dari hasil pleno diketahui mana pejabat yang akan melanjutkan seleksi atau tidak. Secara umum digambarkan, dari sembilan pelamar yang telah mengambil formulir. Dua di antarannya dinyatakan tidak lolos administrasi. Karena, terbentur usia dan jabatan belum memenuhi.

Sedangkan, tujuh peserta lainnya yakni, Kabag Ortal, I Nyoman Swandiasa, Sekretaris Inspektorat Hj. Asnyati, Kabag Infrastruktur, M. Zaenuddin Fikri, Kabid Tratibum dan Linmas Sat. Pol PP, Bayu Pancapati, Sekretaris Sat. Pol PP, Jimmy Nelwan, dan Camat Mataram, Hariadi secara administrasi dan kepangkatan telah memenuhi.

Namun demikian lanjutnya, tim pansel belum berani memastikan apakah mereka telah mengambil formulir akan mengembalikan. “Saya sudah cek di RSUD. Enam orang sudah tes kesehatannya,” akunya.

Spesifikasi posisi dilamar belum berani disebutkan.

Sebab, satu pejabat bisa saja melamar dua posisi. Akan tetapi, ia berharap kuota masing - masing formasi bisa terpenuhi agar tidak ada perpanjangan pendaftaran. “Insya Allah, kalau lihat jumlah sudah mencukupi,” ujarnya. (cem)

Pengentasan Kemiskinan

Pemkot Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Instruksi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, agar tidak mengurangi pembiayaan pengentasan kemiskinan direspon oleh Dinas Sosial. Dalam pengentasan kemiskinan, Disos mengkolaborasikan program dengan Pemerintah Pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Martawang, Selasa (14/11) menjelaskan,anggaran pengentasan kemiskinan berkolaborasi dengan daerah dan pemerintah pusat. Sehingga, semua program didesain pemerintah pusat tetap berjalan. Termasuk juga komitmen di Kota Mataram.

Persepktif pengentasan kemiskinan berada pada dua sisi. Pertama, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin. Kedua, menciptakan pendapatan penduduk. “Pengurangan itu bentuknya subsidi biaya pendidikan, perumahan dan kesehatan. Dan tidak ada berubah,” kata Martawang.

Menciptakan lapangan pekerjaan itu, konsen dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM. Caranya dengan menciptakan pelaku usaha kecil menengah.

Seperti disampaikan Walikota lanjutnya,komitmen sesuai dengan arahan. Pemotongan ini sudah jelas 25 persen anggaran perjalanan dinas. Ini menunjukkan bahwa Kota Mataram melakukan efisiensi di internal.

“Ini sudah jadi komitmen Pak Wali untuk mengentaskan penduduk miskin. Makanya, yang dipotong itu perjalanan dinas 25 persen,” jawabnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. Amiruddin belum menghitung serta memilah jumlah anggaran pengentasan kemiskinan yang akan disalurkan ke organisasi perangkat daerah. Namun demikian, data penduduk miskin di Kota Mataram tengah diperbaharui. Agar memudahkan intervensi atau penanganan secara masif. (cem)

(Suara NTB/cem)

Upayakan Pembuatan Talud

BRT Kota Mataram Mangkrak Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengaku malu, Bus Rapid Transit (BRT) menjelang tutup tahun tak juga beroperasi (nganggur). “Sudah tidak kita anggarkan lagi,” kata Khalid ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/11).

Menurutnya, operasional bus ini adalah pertaruhan kewibawaannya sebagai kepala dinas. Sebab, masyarakat terus menagih janji kapan bus itu dioperasikan. Kebijakan penganggaran selalu diploting untuk itu, tetapi tidak bisa sepenuhnya penganggaran diserahkan ke Kota Mataram.

Rute dilayani bus itu tidak saja di ruang lingkup Kota

Mataram, tetapi menyentuh Kabupaten Lombok Barat.

Artinya, Pemprov NTB dan Pemkab Lobar turut andil mendukung program ini.

“Jujur, malu saya ditanya terus oleh masyarakat. Ini kan soal wibawa. Apa saya harus jawab kalau begini kondisinya,” tuturnya.

Sebanyak 25 kendaraan itu didatangkan dari Jakarta.

Sempat tersendat karena terkendala surat - surat dan tak adanya anggaran. April 2016 lalu, kendaraan operasional merupakan bantuan Kementerian Perhubungan diuji trayek bersama PT. Damri. Rutenya dari Kantor Damri di Sweta menuju Narmada.

Kemudian, mengelilingi Kota

Mataram dan kembali di depo Damri.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beserta pejabat teras Pemprov dan Pemkot menguji cobakan pada September 2016. Tiga bulan operasional BRT disubsidi Pemerintah Pusat. Sayangnya, awal Januari 2017 lalu, sopir angkot dan angdes menggelar unjuk rasa. Sopir menolak pengoperasian angkutan tersebut.

Bahkan, terjadi insiden pemukulan sopir BRT. Kolaborasi penganggaran antara Pemprop dan Pemkot di 2017, justru tak menjawab ekspektasi masyarakat. Anggaran subsidi dialokasikan Rp

500 juta oleh Dishub NTB dihapus. Demikian pula, di Kota Mataram, subsidi Rp 1 miliar dirasionalisasikan untuk kepentingan dinilai lebih urgen.

Mendukung operasional BRT itu, telah dilakukan kajian bersama angkutan feeder. Konsultan ditunjuk hanya memberi janji palsu. Dengan anggaran Rp 300 juta, konsultan berjanji menyelesaikan selama tiga bulan. Bulan April lalu, kajian harus diterima.

Tetapi hingga kini tak ada dokumen kajian terlihat.

Kendala seperti ini akan menghambat. Posting anggaran akan sia - sia bilamana kajian sebagai dasar tidak ada. “Misalnya uang ada, tapi kajian tidak ada, kan percu-

ma juga,” tandasnya.

Khalid berpikir panjang menjawab ekspektasi masyarakat tersebut. Ia telah mendiskusikan dengan Sekda Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, agar BRT melayani masyarakat kota dengan beberapa koridor. Pemkot cukup mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar per tahun. Dan, bus beroperasi 10 - 15 unit.

Pengelolaan anggarannya diserahkan sepenuhnya ke Perum Damri selaku pihak ketiga. “Pak Sekda malah setuju,” ucapnya. Kalaupun ini terealisasi sambung dia, Dishub akan membuat SK pelayanan bus sesuai koridor. Selain itu, akan ada kesepakatan dengan pihak ketiga. (cem)

Belum Kantongi Izin

Pembangunan Gudang Dihentikan Paksa

(Suara NTB/cem)

PUTUS KONTRAK - Proyek pembangunan jembatan Dasan Agung yang dinilai defisiasinya mencapai 50 persen, sehingga diancam akan putus kontrak.

Dua Proyek Terancam Putus Kontrak Mataram (Suara NTB) Dua proyek dikerjakan tahun ini terancam diputus kontrak.

Dikarenakan, defiasi progres fisik relatif tinggi. Proyek itu yakni pembangunan jembatan di Dasan Agung yang dikerjakan oleh CV. Limbu Indah dengan nilai kontrak Rp 2.095.010.

000,00 dari nilai paket Rp 2,4 miliar. Serta proyek Puskesmas Selaparang dikerjakan CV. Merta Galih dengan nilai kontrak Rp 940.000.000,00 dari pagu Rp 1 miliar.

Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., Selasa (14/11)menjelaskan, melihat progres dua pekerjaan fisik itu sangat jauh defiasinya. Bersama Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, konsultan dan rekanan dipanggil membahas persoalan itu.

Kewenangan memutus kontrak diberikan sepenuhnya ke PPK. “Kewenangan fungsional memutuskan kasus itu di PPK,” kata Wartan. Rencana pemutusan kontrak jembatan Dasan Agung, defiasi pekerjaan oleh rekanan mencapai 50 persen. Tingginya defiasi itu dengan alasan rekanan membeli bahan material di luar daerah.

Berbeda halnya rekanan yang mengerjakan Puskesmas Selaparang. Ia mengklaim ada perubahan perencanaan pengerjaan. Kata Wartan, rekanan pelaksana meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Permintaan itu kemudian diserahkan ke PPK selaku pemilik kewenangan.

Yang menjadi titik tekan, rekanan ini memiliki uang atau tidak untuk melanjutkan peker-

jaan. ‘’Artinya, jangan sampai menunggu pembayaran termin.

Sementara, target diinginkan pemerintah tidak melampui.

Pada Selasa (14/11), tim turun mengevaluasi dan menghitung ulang progresnya. Dari hasil itu, akan ditentukan apakah pekerjaan diteruskan ataukah putus kontrak.

Demikian pula, proyek jembatan Dasan Agung. Defiasinya tinggi sehingga berpotensi diputus kontrak, karena dianggap wanprestasi.

Terhadap pekerjaan fisik yang lain lanjut dia, sedang diinventarisir. Namun demikian, Wartan menegaskan kepada Bagian Adminitrasi Pengendalian dan Pembangunan, agar lebih selektif. Rekam jejak dan kondisi finansial kontraktor diperhatikan.

“Jangan lihat administrasi saja. Harus diantisipasi kamuflase administrasi. Jangan harap uang muka dan pembayaran tiap termin saja,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membenarkan, rencana pemutusan kontrak rekanan yang mengerjakan jembatan Dasan Agung. Ia telah dua kali mengirimkan surat peringatan melihat defiasi mencapai 50 persen lebih.

“Kalau peringatan kedua tidak diindahkan, terpaksa kita putus kontrak,” tegasnya.

Mahmuddin menjelaskan, alasan rekanan berbagai macam. Mulai dari menunggu material dari luar daerah hingga alasan lainnya. Namun, ia tidak mau tahu karena pekerjaan harus sesuai target. (cem)

Mataram (Suara NTB) Meski belum mengantongi izin, oknum pengusaha berani membangun.

Seperti bangunan di Jalan Catur Warga Kelurahan Pejanggik yang terpaksa dihentikan paksa oleh tim yustisi. Penghentian paksa proyek itu, Selasa (14/11) siang berjalan lancar. Tim yustisi terdiri dar Satpol PP, aparat kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tak mendapatkan perlawanan dari pemilik.

Tim yustisi dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Mataram, Irwan Harimansyah sempat berdialog dengan pemilik kuasa pengurusan izin bangunan tersebut. Selanjutnya, tim memberikan surat teguran agar tidak melanjutkan aktivitas apapun di tempat tersebut. “Kita sudah berikan surat pemberhentian paksa pekerjaan. Dan, kami ambil tindakan paksa tidak ada kegiatan pembangunan lagi di sini,” kata Irwan.

Menurut rencana lanjutnya, bangunan ini dipergunakan sebagai kantor

sekaligus gudang pendistribusian daging kemasan. Dari sisi pola ruang tidak ada masalah.

Namun, oknum pengusaha tidak memiliki izin. “Seharusnya pengusaha diminta agar menyelesaikan izin. Tidak langung membangun seperti sekarang ini,” tambahnya.

Semenjak dikeluarkan surat pemberhentian paksa tersebut, pemilik diingatkan agar tidak melanjutkan pekerjaan fisik apapun di sana. Pun kembali dilanggar, tim yustisi akan menurunkan alat berat untuk pembongkaran paksa.

Irwan mengaku, secara mekanisme, sebelum pember-

hentian pembangunan, teguran lisan berulangkali disampaikan. Pengusaha rupanya membandel sehingga diambil langkah tegas.

Lalu Ferry mengaku sebagai kuasa pengurus izin mengakui, jika izin pembangunan gedung kantor dan gudang sedang diurus. Selama ini, pihaknya terkendala tanda tangan pihak tetangga.

Padahal, mediasi sudah dilakukan oleh lurah dengan masyarakat. Akan tetapi, belum ada titik temu. “Kalau izin lingkungan tidak masalah.

Cuma izin tetangga saja,” jawabnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

HENTIKAN PAKSA - Tim Yustisi Kota Mataram berbincang dengan salah seorang kuasa pengurus izin. Pemberhentian paksa proyek bangunan kantor dan gudang penyimpanan daging kemasan di Jalan Catur Warga ini karena pengusaha belum mengantongi izin.

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tambah 18.000 Liter Migor PERUM Bulog Divisi Regional NTB mendatangkan lagi sebanyak 18.000 liter minyak goreng (Migor) kemasan. Tingginya permintaan masyarakat membuat perusahaan pemerintah di sektor pangan ini memperkuat stok.

Sebelumnya, Perum Bulog Divre NTB sejak Oktober hingga November 2017 ini juga telah mendistribusikan sebanyak 15.000 liter minyak goreng kemasan yang di produksinya sendiri.

Sebanyak 15.000 liter minyak goreng yang sudah terdistribusi tersebut melalui Bulog Kantor Divre NTB. Masing-masing, 6.000 liter tujuan Lombok Timur, Bima dan Sumbawa masing-masing 3.000 liter. Lainnya terdistribusi di Loteng, Lobar, KLU dan Mataram. ‘’Permintaan masyarakat cukup tinggi untuk minyak goreng.

Karena itu, Perum Bulog Divre NTB kembali meminta kepada Perum Bulog pusat untuk menambah pasokan,” terang Kepala Bulog Divre NTB, Achmad Ma`mun melalui Humas, Sawaludin Susanto.

Permintaan Bulog NTB telah di amini pusat. Sebanyak 18.000 liter dimaksud saat ini sedang dalam perjalanan menuju NTB. Tingginya permintaan minyak goreng kemasan ini bisa saja karena melihat kualitas minyak goreng produksi Bulog.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan edaran yang mengharuskan penjualan minyak goreng kemasan di supermarket – supermarket. Menyusul secara bertahap di pasar-pasar tradisional, minyak goreng curah dikurangi. Karena melihat tidak adanya jaminan higienitas.

“Selain itu, bisa jadi permintaannya tinggi karena harga jual minyak goreng yang ditawarkan oleh Perum Bulog mengacu pada HET (Harga Eceran Tertinggi), Rp 12.500 perliter. Sementara di pasaran harganya mencapai Rp 12.000 per liter,” imbuhnya.

Minyak goreng tersebut, lanjut Susanto, di salurkan melalui kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan sejak 17 Oktober 2017, selain di Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar.

Bahkan khusus untuk RPK, Bulog memberikan harga Rp 12.000 per liter. (bul) Achmad Ma‘mun (Suara NTB/dok)

Kemendag Sidak Harga Bapok di Pasar Tradisional

Mataram (Suara NTB) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Kota Mataram melakukan pemantauan pasar, Selasa (14/11) kemarin. Sidak ini dalam rangka memastikan kesiapan menghadapi hari-hari besar keagamaan dan jelang akhir tahun.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Ir. Tjahya Widayanti, M. Sc, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, L. Alwan Basri turun langsung mengecek harga di pasar tradisional percontohan, Pasar Mandalika Mataram.

Ketersediaan stok di tingkat pasar, dilihat dari stabilitas harga. Sejauh pengamatannya, harga beberapa kebutuhan relatif masih stabil. ‘’Ada beberapa daerah yang berdasarkan analisis Tim Satgas Pangan mengalami kenaikan permintaan seperti di Pulau Jawa dan Bali. NTB juga saya rasa akan mengalami kenaikan permintaan,” kata Tjahya Widayanti di sela-sela sidaknya di pasar terbesar di NTB ini.

Sebelumnya di beberapa tempat, ramai soal stok bawang putih. Di NTB sejauh pengamatannya masih dilihat cukup aman. Apalagi setelah melihat Operasi Pasar (OP) yang dilaksanakan oleh Perum Bulog Divre NTB menurutnya cukup mempengaruhi pasar. ‘’Saya lihat gula pasir, beras, bawang putih sudah disiapkan Bulog NTB di pasar-pasar. Barangnya tersedia,” ujarnya.

Di tengah-tengah Tjahya Widayanti meninjau pasar, masih banyak dijumpai pedagang-pedagang pasar yang menjual minyak goreng curah. Kementerian Perdagangan sejak April 2017 ini sudah mengeluarkan regulasi agar minyak goreng yang dijual di pasaran adalah yang dalam bentuk kemasan. Maksudnya, minyak goreng curah tidak dijamin higienitasnya. ‘’Target pemerintah, pada 2020 mendatang, semua sudah harus pakai minyak goreng kemasan. Pengusahanya harus menjual minyak goreng yang sudah dikemas, tidak boleh lagi jual curah,” demikian Tjahya Widayanti.

Sementara itu, Hj. Putu Selly Andayani meyakinkan bahwa ketersediaan stok bahan pokok sudah cukup aman, hingga 2018 mendatang. Dengan ketercukupan stok, kepala dinas juga meyakini harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan.

Menghadapi tiga perayaan besar, Maulid Nabi Muhammad SAW, Natal dan Tahun Baru tak ada yang mengkhawatirkannya. Terutama untuk beras, di Perum Bulog tersedia 50.000 ton lebih, cukup untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga April 2018 mendatang.

Selly juga mengatakan, kampanye tentang konsumen cerdas juga telah menjadi mindset masyarakat. Dilihat dari pemenuhan kebutuhan berbelanjanya hanya sesuai yang dibutuhkan. Tidak ada panic buying (masyarakat menimbun barang belanjaan sekaligus). Sehingga harga relatif masih aman terkendali..(bul)

(Suara NTB/bul)

SIDAK - Sidak pasar tradisional Mandalika kemarin untuk memastikan ketersediaan bapok dan stabilitas harga.

(Suara NTB/ist)

LITERASI - Suasana literasi keuangan di Ponpes Hamzanwadi Pancor, Lotim.

Urutan Terbawah Nasional

OJK Dongkrak Literasi Keuangan dari Ponpes

Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, menyasar pondok-pondok pesantren (Ponpes) untuk melakukan sosialisasi guna mendongkrak literasi keuangan di NTB. Seperti diketahui, literasi keuangan NTB berada di urutan bawah secara nasional.

Demikian disampaikan, Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan di Mataram. Katanya, saat ini tingkat literasi keuangan di NTB 21,45 persen pada tahun 2016 atau peringkat ke dua terbawah di antara 34 provinsi di Indonesia. Sementara nasional, tingkat literasi keuangannya mencapai 29,66 persen. Literasi keuangan ini, mengukur seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang keberadaan industri keuangan dan produk-produk keuangannya.

Sementara di sisi lainnya, tingkat inklusi keuangan masyarakat NTB berada di peringkat ke 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Atau terukur

63,27 persen tahun 2016, masih lebih rendah di bandingkan tingkat inklusi keuangan nasional yang diukur sebesar 67,82 persen. Inklusi keuangan ini mencerminkan persentase masyarakat yang telah mengangkses produkproduk keuangan pada industri keuangan resmi yang diawasi oleh otoritas.

Akhir pekan kemarin, OJK Provinsi NTB menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya seminar, pameran industri keuangan. Edukasi literasi industri keuangan, berbagai lomba (mewarnai untuk anak TK dan SD), marawis dan fashion show busana muslimah yang kegiatannya di pusatkan

Bank Indonesia Resmikan Sarana Pengolahan Limbah Ternak dan BI Corner Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas pendidikan di NTB, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB melaksanakan dua kegiatan besar, yakni memfasilitasi sarana pengolahan limbah ternak dan Pojok Bank Indonesia / BI Corner.

Sarana pengolahan limbah ternak di Dusun Karang Kendal, Desa Genggela Lombok Utara, peresmian BI Corner dilakukan di Pondok Pesantren Selaparang, Kediri - Lombok Barat, sekaligus diresmikan dilakukan pada Selasa (14/11) kemarin.

Kepala Perwakilan Bank Indonesai Prov. NTB, Prijono mengatakan biodigester dibangun sebagai terobosan BI untuk mendorong sektor peternakan yang terintegrasi dengan sektor pertanian.

Teknologi biodigester dapat menghasilkan pupuk organik padat maupun cair, yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian di sekitar Lombok Utara.

Selain menghasilkan pupuk, biodigester juga menghasilkan gas sebagai sumber energi ramah lingkungan, baik untuk generator pembangkit tenaga listrik maupum untuk keperluan rumah tangga.

Pemkab Lombok Utara secara resmi menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Bank Indonesia tersebut. Kontribusi Bank Indonesia dipandang sangat tepat mengingat kebutuhan pupuk untuk pertanian organik terus meningkat di kabupaten ini.

Sebab di samping itu, penyediaan makanan yang sehat melalui pertanian organik akan mendorong pengembangan wisata, yang sedang didorong untuk menuju destinasi ekowisata tingkat dunia.

Peresmian sarana pengolahan limbah ternak di KLU sekaligus dilakukan penandatanganan addendum perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia Provinsi NTB, Bank NTB, Pemda KLU, dan BPTP Provinsi NTB. Adendum bertujuan untuk memperluas cakupan pembinaan, dari semula hanya di Dusun Kara-

ng Kendal menjadi Desa Genggelang, dengan harapan akan lebih banyak peternak yang memperoleh pembinaan.

Bank Indonesia pada kesempatan yang sama juga melakukan perbaikan kandang komunal milik kelompok Ngiring Datu, dengan konsep kandang warna - warni. Dengan konsep warna – warni tersebut, yang bisa jadi merupakan yang pertama di Indonesia. Perbaikan kandang komunal ditujukan untuk lebih mengoptimalkan luas kandang, serta membuat kandang lebih bersih, sehat, nyaman, dan menarik.

Sementara pada peresmian BI Corner di Pondok Pesantren Selaparang Kediri, Lombok Barat. Hadir Anggota Komisi XI DPR RI – H. Willgo Zainar, SE, MBA, perwakilan Pemkab Lombok Barat, guru, dan ratusan siswa-siswi Pondok Pesantren Selaparang.

BI Corner merupakan bentuk bantuan sosial Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, minat baca. Serta pemahaman mengenai peran dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Hingga tahun 2017 ini Bank Indonesia Provinsi NTB telah membangun sembilan BI Corner yang tersebar merata baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Selain di Pondok Pesantren Selaparang, BI Corner telah dibangun di Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Perpustakaan Daerah Provinsi NTB, Universitas Teknologi Sumbawa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kota Bima, Universitas Hamzanwadi, Universitas Muhammadiyah Mataram, dan SMAN 1 Sumbawa. Didukung dengan desain dan fasilitas yang memadai, serta koleksi pustaka yang berkualitas. Bank Indonesia berharap BI Corner ini dapat menjadi perpanjangan tangan BI untuk mendekatkan sumber informasi yang dimiliki kepada masyarakat.

H.Willgo dalam kesempatan tersebut menyampaikan peran Bank Indonesia yang luas mencakup kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, perlu dipahami masyarakat secara baik. Harapannya BI Corner dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, guna memperluas ilmu dan wawasan.(bul)

di sport hall Universitas Hamzanwadi, Lombok Timur.

Farid Faletehan mengatakan, dilaksanakan sebagai jalan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat . OJK NTB akan terus berusaha memperkenalkan produk-produk lembaga keuangan kepada masyarakat.

Diantaranya melalui kegiatan yang dikemas dengan menarik dalam bentuk pameran investasi. Perlombaan serta hiburan dan kegiatan lain yang terbuka untuk masyarakat umum. Hal itu, menurutnya dimaksudkan untuk membangun tingkat kesadaran dan ketertarikan masyarakat menjadi pengguna jasa keuangan di

Indonesia khususnya di NTB. Pada kegiatan tersebut, hadir juga Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Wakil Rektor I Universitas Hamzanwadi, Dr. Khirjan Nahdi, M.Hum. Pada kesempatan itu, sekaligus diserahkan beasiswa dari OJK kepada 25 mahasiswa Universitas Hamzanwadi dan penyerahan bantuan sosial untuk masjid Al Ansor Pancor dari Bank Syariah Mandiri.

Mengapa sasaran edukasi dimasifkan kepada Ponpes?

Farid Faletehan kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (14/ 11) kemarin menyebut alasan karena ada banyak sekali Ponpes di provinsi ini. Dan Ponpes diketahui menjadi patokan masyarakat, khususnya di daerah pelosok dalam mencari informasi dan ilmu. ‘’Melalui peran serta pengasuh Ponpes, diharapkan masyarakat dapat tergugah

(Suara NTB/bul)

Farid Faletehan untuk memahami dan menggunakan produk keuangan sesuai kebutuhan. Tidak lagi terjerat pada rentenir atau investasi bodong. Tuan guru memiliki kapasitas untuk mengarahkan santrinya, termasuk lingkungan sekitar ponpes,’’ demikian orang nomor satu di OJK NTB ini.(bul)

NTB Darurat Tenaga Ahli Konsultan Mataram (Suara NTB) Krisis tenaga ahli masih melanda, baik level nasional maupun daerah. Karenanya, pemerintah juga punya andil besar memunculkan tenaga-tenaga ahli agar SDM lokal tak terjepit oleh tenaga-tenaga konsultan bersertifikat dari luar.

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) sedang berjuang kuat agar konsultan yang ada tetap eksis. Bahkan tumbuh untuk bersama-sama mendukung pembangunan, baik nasional maupun di daerah di tengah kondisi darurat tenaga ahli.

Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Inkindo Provinsi NTB awal pekan ini mengumpulkan anggotanya untuk membahas peluang dan tantangan, menyusul telah terbitanya UU Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017.

Wakil Ketua Umum Pranata Usaha dan Profesi Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo, Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M. Si turun langsung ke daerah untuk menguatkan para anggota Inkindo.

Asosiasi yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan pengguna jasa konsultan ini ingin Inkindo menjadi mitra harmonis pemerintah. Krisis konsultan bersertifikasi ini kata Ronald, di pengaruhi berbagai persoalan.

Diantaranya, minimnya minat lulusan tehnik di Perguruan Tinggi (PT) menjadi konsultan. Salah satu penyebabnya karena masih rendahnya penghargaan pemerintah terhadap konsultan.

“Billing rate konsultan mencapai Rp 150 juta sebu-

(Suara NTB/bul)

PENGUATAN INTERNAL: Pengurus DPN Inkindo pusat dan Ketua DPP Inkindo NTB, melakukan penguatan internal Inkindo NTB. lan. Di daerah, masih ada Rp 5 juta, Rp 7 juta sebulan. Karena itu, banyak yang lebih memilih bekerja di perminyakan misalnya,” kata Ronald.

Kemudian masih adanya dispute pemahaman kontrak.

Kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh kontraktor kepada anggota Inkindo. Antara auditor yang satu dengan yang lainnya (BPK dan BPKP), tidak memiliki pemahaman yang sama sehingga sering terjadi pertentangan. Hal ini membingungkan bagi konsultan.

Selain itu, pemerintah juga belum mengatur segementasi proyek yang boleh dikerjakan oleh konsultan kecil, menengah dan besar. Meskipun UU Jasa Kontruksi No 2 tahun 2017 sudah mengakomodirnya, tetapi masih bersifat umum. “Inkindo sangat mengharapkan semua persoalan tersebut clear diatur dan dibuatkan regulasinya oleh pemerintah. Terutama regulasi turunan dari UUJK No 2 tahun 2017 agar pelakun-

ya lebih bersemangat lagi,” demikian Ronald.

Secara nasional, terdapat sebanyak 8.000 anggota Inkindo. Itupun, sekitar 6.000 perusahaan yang aktif.

Sementara Ketua DPP Inkindo Provinsi NTB, Ir. H. Hasmudin juga menyuarakan agar pemerintah daerah melindungi pengusaha lokal agar tidak menjadi penonton pada “kue” pembangunan yang bersumber APBN dan APBD. Puluhan anggota Inkindo NTB, dari total 100-an jumlah anggota di kabupaten/kota diundang untuk menyamakan persepsi mengingatkan pemerintah daerah bahwa pengusaha lokal harus diperhatikan.

Artinya, regulasi-regulasi yang memberatkan bagi pengusaha lokal bisa di pangkas.

Inkindo juga terus melakukan kerjasama untuk mensertifikasi para konsultan lokal, untuk menyetarakannya dengan SDM dari luar, agar peluangnya tak direbut.(bul)

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

Rawan Endemis DBD MEMASUKI musim penghujan di akhir tahun 2017 ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini. Waspada sejak dini penting dilakukan, karena kerap terjadi penyakit berbasis lingkungan, salah satunya Demam Berdarah Dengue (DBD).

Menurut Kepala Dikes Lotim, drg. H.Asrul Sani, dari catatan Dikes Lotim terdapat tiga kecamatan yang rawan terjadinya serangan DBD, yakni Kecamatan Selong, Sakra dan Terara. ‘’Untuk itu perlu peningkatan kewaspadaan dini (Suara NTB/yon) untuk mengantisipasi terjadinya H. Asrul Sani potensi wabah penyakit yang berbasis lingkungan seperti DBD tersebut,’’ ujarnya, Selasa (14/11).

Asrul Sani kembali menegaskan, penyakit DBD merupakan penyakit yang cukup potensial terjadi ketika musim penghujan datang. Untuk itu kewaspadaan dini sangat penting dilakukan, terutama kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan saat memasuki musim penghujan. Tidak hanya itu, meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makan makan yang sehat dan bergizi, seperti buah dan sayur mayur.

Adapun dari data yang dimiliki Dikes Lotim bulan September 2017, terjadi penurunan yang cukup signifikan jumlah kasus DBD di Kabupaten Lotim. Di mana pada tahun 2016 jumlah kasus DBD mencapai angka lebih dari seribu kasus. Sementara untuk tahun 2017 berkisar antara 200 kasus. Termasuk angka kematian terkait kasus DBD di Kabupaten Lotim di tahun 2017 masih nihil.

Namun, jumlah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan hingga akhir 2017 mengingat musim penghujan sudah datang, sehingga perlu adanya kewaspadaan dini. Untuk fogging, ujarnya, tetap akan dilakukan apabila adanya indikasi terjadi DBD. “Jadi dibandingkan 2016 ke 2017 ini, sangat jauh penurunannya dan alhamdulillah tidak ada kematian,” jelasnya.

Apabila ada ditemukan kasus DBD, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan pengecekan kepada puskesmas terdekat. Sehingga segera dilakukan pengecekan serta dilakukan fogging terhadap radius tempat tinggal dari penderita DBD itu sendiri. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pembangunan Sejumlah Puskesmas di Lotim Terancam Molor Selong (Suara NTB) Di tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kesehatan (Dikes) kembali membangun dan melakukan rehab tehadap 20 puskesmas. Namun, pembangunan puskesmas terancam molor dari batas kontrak yang sudah ditentukan, yakni tanggal 22 November 2017.

Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drg. H. Asrul Sani memastikan pembangunan 20 puskesmas, baik pembangunan puskesmas baru maupun rehab dipastikan tuntas

sesuai kontrak yang sudah ditentukan. Menurutnya, sejumlah puskesmas sudah memasuki tahap penyelesaian, karena beberapa item pengerjaan, seperti bagian atap, lantai dan fisik gedung

sudah tuntas dikerjakan. “Kita pastikan tidak akan molor karena saat ini tinggal finishing atau pengecatan,” ujarnya, Selasa (14/11).

Namun dari 20 puskesmas tersebut dengan total anggaran

sekitar Rp 42 miliar. Meski demikian, Asrul Sani mengaku yang berpotensi sedikit mengalami keterlambatan dalam pengerjaannya fisiknya, seperti Puskesmas Lendang Nangka, karena terlambat dimulai.

Alasannya, terlebih dahulu menghancurkan bangunan induk, termasuk Puskesmas Denggen. “Semua rata-rata akhir November kita pastikan tuntas, bahkan ada beberapa puskesmas yang sudah PHO,”

ujarnya menambahkan.

Selain untuk rehab serta pembangunan baru gedung puskesmas dengan total anggaran Rp 42 miliar, Dikes Lotim juga melakukan penambahan ruangan dan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukug itu, seperti ambulans yang beberapa waktu lalu sudah dibagikan kepada masing-masing puskesmas, alat kesehatan (alkes), sumur bor dan lainnya. (yon)

Ali-Sakti Sepakat Lewat Jalur Independen Selong (Suara NTB) Setelah lama berpetualang mencari figur terbaik yang akan mendampinginya dalam laga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 mendatang, Bakal Calon Gubernur NTB Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan akhirnya menjatuhkan pilihan kepada TGH. L. Gede M. Ali Wiresakti Amir Murni, MA., atau akrab disapa Gede Sakti.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Wathan (NW) NTB, Raden TGB KH. L. Gede Zainuddin Atsani, M.Pd.I., dalam siaran pers yang diterima Suara NTB (Suara NTB/ist) mengakui pembicaraan cukRaden TGBKH. L. Gede up alot dengan bupati yang Zainuddin Atsani dikenal Sang Pendobrak itu.

“Setelah melakukan pembicaraan dengan cukup alot dengan Pak Ali dan melihat realitas publik, akhirnya kami sepakat bersatu paket Ali -Sakti untuk maju bersama di pilkada NTB. Ali-Sakti sudah final. Insya Allah tanggal 22 November daftar di KPU NTB,” terangnya.

Kiyai Hamzanwadi II, panggilan akrab RTGB menambahkan saat ini sudah rampung penandatanganan baik Ali BD dan Gede Sakti semua berkas yang akan dibawa ke KPU nanti. Mereka sepakat menggunakan jalur independen, bahkan semua armada saat ini tengah dibranding dengan foto dan nama Paket Ali - Sakti.

Sebagai Ketua PW NW NTB, Zainuddin Atsani mengimbau kepada seluruh warga NW untuk merapatkan barisan dalam memenangkan paket Ali -Sakti. Seluruh organ organisasi sudah melakukan konsolidasi sampai tingkat pengurus ranting. Termasuk Badan Otonom NW seperti, Pemuda, Himmah, Muslimat Hizbullah NW siap bergerak untuk memenangkan paket Ali- Sakti.

Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda NW NTB, M Zainul Pahmi, menegaskan pasangan Ali - Sakti ini dari hasil serapan di bawah, baik jemaah NW dan warga NTB sangat antusias menyambut paket Ali - Sakti. Hal ini terbukti sejak munculnya wacana Ali - Sakti ini, peta politik NTB seketika berubah dan terus menguat di permukaan dengan aura positif.

Media sosial ketika diunggah oleh berbagai pihak selalu menjadi trending topic yang cukup mendapat respons positif dari warga net. Ini adalah gairah warga spontan bukan dipaksa atau intimidasi. “Auranya sudah ada tinggal bagaimana kita mengeksekusi agar menjadi kenyataan dan menjadi pemenang pada pilkada 2018 nanti,” ujarnya. (rus)

Fraksi Hanura Dorong Pembangunan Rumah Dinas Bupati Tanjung (Suara NTB) Fraksi Hanura DPRD Lombok Utara mendorong rumah dinas (rumdis) Bupati dan Wakil Bupati segera dibangun. Alasannya, keberadaan rumdis kepala dan wakil kepala daerah yang ditempuh melalui sewa selama ini memakan anggaran cukup besar mencapai Rp 1 miliar lebih per pejabat.

“Hanura mendorong agar eksekutif segera mengajukan usulan pembangunan Kantor Bupati dan Wakil Bupati.

Karena selama ini, biaya sewa rumah tangga Bupati dan Wabup cukup membebani APBD. Setahun rata-rata biaya sewa rumah tangga bupati dan wabup lebih dari Rp 1,1 miliar per orang,” ungkap Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., Selasa (14/11).

Disebutkannya, biaya total rumah tangga pemegang kebijakan di Lombok Utara mencapai Rp 5,74 miliar per 5 tahun atau sebesar Rp 1,1 miliar untuk bupati saja. Sedangkan biaya untuk wakil bupati sedikit lebih rendah, namun disinyalir berada di kisaran Rp 1 miliar.

Ardianto merinci, biaya rumah tangga bupati terdiri dari sewa rumah sebesar Rp 7,5 juta atau sebesar Rp 450 juta per 5 tahun. Pemeliharaan rumah, garasi, interior, instalasi listrik dan air sebesar Rp 117 juta per tahun atau Rp 584 juta per 5 tahun.

Berikutnya ada dana biaya peralatan rumah tangga sebesar Rp 300 juta per tahun atau Rp 1,5 miliar per 5 tahun, biaya rekening listrik, air dan telpon sebesar Rp 52,5 juta per 5 tahun. Selain itu, biaya untuk kebutuhan sumber daya yang melayani Bupati/Wabup dari gaji sopir, cleaning service dan pramusaji memakan biaya sebesar Rp 360 juta per 5 tahun. Sementara biaya makan minum ajudan, sopir, CS, pramusaji, makan minum tamu dan makan minum rumah tangga bupati/wabup sebesar Rp 2,4 miliar per 5 tahun atau Rp 400,8 juta per tahun. (ari)

(Suara NTB/dok)

DERMAGA - Aktivitas di Dermaga Labuhan Haji Lotim. Pemkab Lotim kembali mengusulkan anggaran untuk mengeruk kolam labuh dermaga pelabuhan ini, tahun 2018 mendatang.

Proyek Dermaga Labuhan Haji Kembali Diusulkan di APBD 2018 Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali mengusulkan anggaran untuk pengerjaan pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji pada APBD 2018. Terkait sikap eksekutif ini, DPRD Lotim meminta pemkab lebih serius supaya pengerjaannya tidak batal dieksekusi seperti sebelumnya.

Pada APBD tahun 2018, Pemkab Lotim mengusulkan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk melanjutkan

pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji. Anggaran yang diusulkan mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp 38 miliar, namun gagal dieksekusi.

Melihat anggaran yang diusulkan cukup besar, DPRD Lotim sangat mempertanyakan hal tersebut dan menyarankan lebih baik diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dari pada harus batal dieksekusi dan anggaran kembali ke kas negara.

“Terlebih dahulu kita pert-

anyakan anggaran yang diusulkan kembali itu, pembangunannya dermaga itu harus jelas. Jangan seperti sebelumnya beberapa kali dianggarkan namun tidak bisa dieksekusi,” tegas anggota Komisi IV DPRD Lotim, Syamsul Rizal, Selasa (14/11).

Sebelum anggaran diketok dalam sidang paripurna KUAPPAS APBD 2018, DPRD Lotim akan melihat secara teliti, terutama untuk penganggaran kembali proyek Labuhan Haji yang beberapa kali

Hanura dan Nasdem Komit Usung Sukma Selong (Suara NTB) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) mengaku tetap komit mengusung paket Sukma (H. Sukiman Azmy-H. Rumaksi) pada Pilkada Lotim 2018 mendatang. Bahkan, paket Sukma sudah memasuki lampu hijau dari dua partai tersebut.

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Lotim, Daeng M. Ikhsan, tanggal 19 November mendatang, diyakini DPD Hanura Lotim sudah menerima SK dari DPP Hanura untuk paket Sukma. SK dari DPP akan turun secara bersamaan dengan arah dukungan Hanura untuk Pilkada NTB. Itu artinya, sebelum deklarasi paket Sukma, Daeng M. Ikhsan yang juga Wakil Ketua DPRD Lotim ini memastikan SK untuk paket Sukma sudah dipegang. “Kita tetap komit untuk mengusung paket Sukma,” tegasnya.

Disebutkan Daeng M. Ikhsan, terdapat tiga figur yang mendaftar ke Hanura pada saat dilakukan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim periode 20182023, di antaranya, H. Sukiman Azmy, H. Rumaksi dan Hj. Lale Yaquttunafis. Untuk

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/yon)

Syamsul Rizal

Daeng M. Ikhsan

itu, dari hasil survei yang dilakukan oleh internal Partai Hanura, paket Sukma dilirik DPP, sehingga SK diyakini akan diberikan pada tanggal 19 November mendatang.

“Kita sudah komunikasi dengan ibu Lale. Tapi dia belum memiliki pasangan. Sehingga mana yang sudah berpasangan serta memiliki elektabilitas tinggi yang dipilih oleh DPP, bahkan paket Sukma sudah lampu hijau,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD Partai Nasdem, Syamsul Rizal. Menurutnya, saat ini Partai Nasdem sudah mengeluarkan reko-

mendasi terhadap paket Sukma dan SK dipastikan keluar dalam waktu dekat.

Selain paket Sukma, Rizal menyebutkan terdapat sejumlah nama yang diusulkan ke DPP, seperti H. Haerul Warisin, H. Najamudin serta beberapa figur lainnya baik yang mendaftar melalui DPD, DPW maupun langsung dari DPP. Adapun untuk saat ini, peluang untuk calon lain sudah tidak ada. “Kita melihat hasil survei, sehingga yang sudah keluar rekomendasinya itu adalah paket Sukma dan untuk SK dalam waktu dekat akan turun,” terangnya. (yon)

mengalami kegagalan untuk dieksekusi. Untuk itu, ia meminta kepada pihak ULP untuk dapat menjadikan hal tersebut pembelajaran agar tidak sembarangan menunjuk pemenang tender. “Bagi ULP harus mengecek dan menelusuri rekam jejak dari rekanan tersebut sebelum ditunjukan sebagai pemenang dalam proses tender,” sarannya.

Apabila pengerjaannya setengah-setengah dilakukan, Syamsul Rizal berpandangan ebaiknya anggaran tersebut di-

arahkan kepada pembangunan yang lain, seperti infrastruktur jalan dan lainnya. Namun, diharapkan apabila dermaga Labuhan Haji kembali dianggarkan supaya bisa dieksekusi, karena apabila dermaga Labuhan Haji difungsikan memiliki dampak yang cukup besar, seperti menambah lapangan pekerjaan dan lainnya. “Jadi pemerintah harus serius dan sungguhsungguh dalam menyelesaikan proyek Labuhan Haji kalaupun dianggarkan kembali pada APBD 2018,” harapnya. (yon)

Permintaan PSU Dua Desa

Pemkab Belum Bersikap Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara hingga kini belum mengambil sikap atas kisruh pilkades 2 desa, yakni Pilkades Samik Bangkol dan Pilkades Sokong.

Namun demikian, Pemkab menjanjikan permintaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di kedua desa akan diputuskan pada pekan ini.

“Untuk Pilkades Samik Bangkol (Kecamatan Gangga), Kamis (16/11-besok) kita lakukan rapat di Kantor Camat. Permintaan PSU masih akan kita rapatkan dan kesimpulan baru bisa diambil setelah rapat nanti,” ungkap Asisten I Setda Lombok Utara, Ir. Nanang Matalata, M.Si., Selasa (14/11).

Mantan Kepala Bappeda Lombok Utara ini mengklaim, surat Badan Pembangunan Desa (BPD) di 2 desa itu yang dikirimkan ke bupati baru disposisikan. Pihaknya pun siap menindaklanjuti instruksi itu untuk disikapi.

Nanang menyebut pada pertemuan di Kecamatan Gangga Kamis besok, Tim dari Kabupaten akan turun untuk melihat dan mengkaji persoalan yang ada di lapangan. Dari dasar kajian itu akan disimpulkan apakah

akan memutuskan PSU di TPS 9 Desa Samik Bangkol sebagaimana rekomendasi DPRD dan permintaan BPD. “Kita lihat dulu seperti apa masalah di lapangan, dari berkas-berkas yang ada.

Tetapi paling tidak, Kamis itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan,” janjinya.

Sementara terkait Pilkades Sokong, rumor yang berkembang menyebutkan Pemkab masih memberi “peluang” bagi Kades terpilih untuk menempuh PTUN atas pencabutan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan Kemenag Lombok Utara. Perihal itu, Nanang belum bersedia memberi komentar. “Untuk Sokong kita masih punya waktu 2 minggu sebagaimana dijanjikan,” imbuh Nanang.

Sebelumnya, pada sidang paripurna yang dihadiri Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., anggota Banggar DPRD KLU mempertanyakana langkah eksekutif terhadap penanganan kisruh Pilkades Samba dan Pilkades Sokong. Eksekutif pada persoalan ini diminta untuk segera mengambil sikap apakah akan dilakukan PSUatau tidak di TPS 9 Desa Samba dan PSU seluruh TPS di Desa Sokong. (ari)

Lotim Antisipasi Kerentanan Pangan Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) meluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada rapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Selasa (14/11). Peta acuan mengetahui detail kondisi pangan di daerah hingga ke pelosok-pelosok desa ini dibuat sebagai dasar untuk intervensi program-program dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Mewakili Bupati Lombok Timur, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur H. Sahabuddin, menjelaskan, salah satu pro-

gram prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah kedaulatan pangan. Di mana, menggarisbawahi pentingnya tujuan dari kedaulatan pangan dan peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Tidak hanya itu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha utama pertanian pangan.

Program ini, ujarnya, menunjukkan hasil yang membanggakan di mana saat ini Indonesia telah menunjukkan peringkat ketahanan pangan yang cukup baik dengan berada di posisi ke-71 dari 113

negara yang diobservasi pada 2016 berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) GFSI yang berkantor di Hongkong, London dan Amerika Serikat memberi penilaian perubahan ketahanan pangan Indonesia di posisi tertinggi dunia pada semester II 2016 yakni 2,7 poin. Kesuksesan pelaksanaan program dan kebijakan tersebut salah satunya tergantung pada data ketahanan pangan dan gizi yang akurat. Data ketahanan pangan dan gizi tersebar di multi sektor dan sumber informasinya. “Mengumpulkan setiap informasi tersebut secara ko-

mprehensif merupakan sebuah tantangan yang semakin penting mengingat Indonesia harus mencapai target ketahanan pangan,” ucapnya.

Peta yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan selama 4 tahun ke depan ini berisikan gambaran peta dari sisi ketersediaan pangan, kemudahan akses dan keamanan pangan yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Lotim.

Pihaknya mengharapkan peta ini akan dapat dioptimalkan oleh seluruh OPD dalam perencanaan program dengan melakukan intervensi sesuai bidang tugas masing-masing di

wilayah yang direkomendasikan dan masuk kategori rawan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lotim selaku Sekretaris DKP Lotim, Ir. H. Sapirin, MM, menjelaskan, acara ini bertujuan membahas isu-isu terkini dengan ketahanan pangan. Rakor DKP Kabupaten dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan isu yang dibahas. Rumusan yang nantinya dihasilkan merupakan bahan masukan bagi pengambilan kebijakan, penyusunan program ataupun upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. (rus)

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Pemkab Lobar Persiapkan Mekaki Marathon 2018

(Suara NTB/ist)

PROMOSI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sedang memainkan alat musik tradisional untuk keperluan promosi Mekaki Marathon 2018.

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat Lobar) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) mulai mempersiapkan event Mekaki Marathon 2018. Persiapan tahap awal dilakukan riset terkait pelaksanaan event ini. Perlunya mempersiapkan sejak dini, lantaran untuk mengerjakan event sebesar ini, butuh tenaga, biaya dan fokus yang besar. ‘’Tidak bisa persiapan dilakukan mendadak. Untuk pelaksanaan event ini sendiri, Dispar mengusulkan anggaran Rp 2 miliar, hal ini mengantisipasi jika pada event ini tidak dapat sponsor,’’ ujar Kepala Dispar NTB Ispan Junaidi, M.Ed., Selasa (14/11).

Dijelaskan persiapan memang dilaksanakan sejak dini, seperti halnya tahun lalu dilaksanakan persiapan jauh sebelum event digelar. Pihaknya melakukan riset selama 8 bulan. “Kita persiapkan sejak awal

karena ini event besar yang butuh tenaga, biaya dan fokus yang luar biasa,” jelasnya.

Mantan Kabag Humas Setda Lobar ini menjelaskan untuk pelaksanaan kali ini, tetap sponsor utamanya BRI, sebab sesuai komitmen awal bahwa pihak perbankan bersedia membiayai event yang diadakan di Sekotong bagian barat ini. Sebab anggaran dari Pemda juga sejauh ini belum ada kejelasan, karena anggaran belum diketok. Namun ia berharap agar bisa diakomodir.

Untuk membiayai event ini agar cukup mencapai Rp 2 miliar, pihaknya mengusulkan anggaran, namun baru yang pasti Rp 150 juta.

Event tahun lalu, jelasnya, didanai Rp 400 juta, namun jika dikumpulkan dana-dana dari SKPD lain jumlah totalnya mencapai Rp 1 miliar lebih.

Kenapa tahun ini diusulkan anggaran jauh lebih besar? Menu-

rutnya, karena anggaran total untuk event ini mencapai Rp 3,5 miliar. Asumsinya, jika nanti kalau memperoleh sponsor. Pihaknya tidak bisa gambling mengandalkan sponsor, sehingga perlu antisipasi dengan anggaran di Pemda. “Kalau ada dari pemda lebih besar, persiapan psikologis kita, ini event ndak main-main,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan event Mekaki Marathon kedua ini, jelas Ispan, tentunya diupayakan lebih matang, karena ada referensi pelaksanaan event tahun lalu. Ia juga menargetkan tambah banyak lagi publik figur dan tokoh-tokoh yang ikut pada event tersebut. Termasuk pihaknya mengundang Wagub Jakarta, Sandiaga Uno. Termasuk beberapa tokoh lain yang diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi event ini guna mempromosikan wisata Lobar dan Sekotong khususnya. (her)

Izin Kemendagri Turun

Harus Libatkan Masyarakat PEMBAHASAN Raperda Pariwisata Berkelanjutan digelar oleh Dinas Pariwisata (Dispar) dengan DPRD mengundang stakeholder terkait seperti asosiasi, HPI dan forum kepala desa serta unsur terkait.

Dewan mengkritisi pembahasan raperda yang minim melibatkan para kades yang tergabung sebagai desa wisata. ‘’Di samping itu, pelibatan unsur travel juga masih (Suara NTB/her) minim. Padahal mereka ini H. Rauhul Amin ujung tombak untuk membawa para tamu ke destinasi wisata,’’ kritik Wakil Ketua Pansus Raperda Pariwisata Berkelanjutan DPRD Lobar H. Rauhul Amin, Selasa (14/11).

Dijelaskan, raperda ini awalnya dijadwalkan disahkan pekan kemarin, namun pemda bersurat meminta agar pembahasan diperpanjang. Dari pihak dewan menekankan beberapa hal dalam raperda, yakni pentingnya sosialisasi kepada para pihak terkait. Sebab melihat pentingnya dari raperda ini kalau berhasil disetujui akan menjadi perda pertama di Indonesia, sehingga bupati menekankan perlunya pembahasan yang kompherensif.

Sebelum memberangkatkan para tamu, jelasnya, sudah jelas tujuannya apalagi sebelum sepekan berangkat mereka sudah ada tujuan. Kebanyakan, jelasnya, travel mengejar lokasi ke kuta Loteng.

Di samping itu, pihaknya mengkritisi marketing pemasaran pariwisata belum terlalu bagus. Sejauh ini, jelasnya, bentuk promosi kebanyakan seremonial saja, seperti festival jazz.

Sehingga ia menilai belum banyak melibatkan warga lokal, tidak seperti Bali yang melibatkan begitu banyak warga oleh pemda setempat.

Selain itu, keluhan para kades yang minim dilibatkan harus diperhatikan. Ia juga menilai desa yang masuk kategori desa wisata belum maksmal tindaklanjutnya. Pihaknya di Lingsar telah meminta camat agar memaksimalkan promosi dari Dana Desa melalui desa masing-masing. Ia melihat sejauh ini desa wisata masih melempem. Seharusnya dalam pengembangannya tidak saja pemda, namun desa berperan ikut melakukan promosi melalui berbagai media. (her)

Meningkat, Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Loteng Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Resnarkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) mencatat terjadi kenaikan cukup signifikan terhadap kasus peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di daerah ini. Di mana, persentase kenaikan mencapai sekitar 40 persen, jika dibandingkan dengan penanganan kasus narkoba tahun 2016 lalu.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, S.H., Selasa (14/11), mengatakan, di tahun 2016 lalu pihaknya menangani sekitar 24 perkara kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Dalam hal ini, jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 31 orang. “Nah tahun ini, sampai Bulan November saja sudah ada 41 orang tersangka yang kita amankan. Dengan 37 laporan yang masuk,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya mendata kasus terbanyak berupa kasus peredaran narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Artinya, masih ada kemungkinan jumlah kasus dan tersangka narkoba serta obat-obatan terlarang bertambah sampai akhir tahun ini. Pasalnya, sudah ada sejumlah pelaku peredaran narkoba yang masih diincar. “Selain yang sudah diamankan, kita juga sudah kantongi beberapa terduga pelaku pengedar narkoba yang saat ini masih terus diburu,” tambahnya.

Terakhir, pihaknya berhasil mengamankan dua pelaku pengguna dan pengedar narkoba, masing-masing AA (17) dan PN (19) dengan barang bukti sebanyak 5 poket sabu. AA bahkan masih berstatus pelajar salah satu SMA di Kota Praya.

Selain itu, ada juga MD (25) warga Desa Sengkol Kecamatan Pujut. Ia ditangkap dalam operasi beberapa waktu lalu. Atas dugaan peredaran obat-obatan golongan D tanpa izin, seperti Tramadol dan Trihexyphenidyl. AA ditangkap bersama barang bukti sebanyak 185 pil Tramadol dan 45 ribu butir pil Trihexyphenidyl. (kir)

(Suara NTB/kir)

TANGKAP - Pelaku pengedar narkoba dan obat keras yang ditangkap dalam operasi terakhir yang digelar Sat Resnarkoba Polres Loteng, Selasa (14/11).

Sekda Minta Mutasi Tidak Dikaitkan dengan Politik Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq menegaskan Pemkab Lobar telah memperoleh izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan pengisian jabatan lowong dan bakal lowong lantaran sejumlah pejabat yang pensiun. Berbekal izin yang diperoleh tanggal 10 November, pemda pun segera menggelar seleksi terbuka.

“Jadi kalau ada yang mau mengkaitkan dengan politis, silhkan. Namun prosesnya kan dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan sampai mutasi dilaksanakan mau jelang pilkada, lalu dipolitisasi,” tegasnya, Selasa (14/11).

Ditegaskan, inti dari izin Kemendagri membolehkan pengisian 6 pejabat tinggi pratama baik yang kosong dan akan pensiun. Enam jabatan ini, jelasnya, tiga jabatan kosong antara lain staf ahli, Ka-

dis Tenaga Kerja, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan tiga jabatan yang akan lowong, Asisten I, Asisten II dan Kepala BKD-PSDM. Dengan demikian, jelasnya, pihaknya akan mengumumkan dimulainya proses seleksi terbuka ini selama dua pekan, Rabu (15/11) Proses ini, jelasnya, ditargetkan selesai tanggal 27-28 Desember. Pendaftaran peserta yang ikut seleksi terbuka selama dua pekan,

setelah itu dilakukan uji wawancara dan penulisan makalah serta tes lainnya.

Menurutnya, selain pengisian jabatan eslon II tak menutup kemungkinan dimutasi eslon III dan IV. Sebab mutasi ini pasti ada yang bergerak, baik eselon IV ke III dan eselon III ke eselon II. Untuk mutasi eselon III dan IV, jelasnya, kemendagri membolehkan. Namun tentu ini yang dilaporkan juga Kemendagri setelah ada SK dari bupati. “Be-

Ricuh, Demo Tuntut Pembangunan Dam Mujur Praya (Suara NTB) Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng), Selasa (14/11). Dalam aksi yang sempat berlangsung ricuh, seorang demonstran terluka saat terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian dan anggota Satpol PP Loteng yang bertugas mengamankan jalannya aksi.

Beruntung, jalannya aksi tidak sampai meluas, sehingga proses jalannya aksi dengan agenda meminta kejelasan soal rencana pembangunan Dam Mujur Kecamatan Praya Timur, secara umum bisa berjalan lancar.

Aroma ketegangan sudah terasa sejak awal jalannya aksi.

Begitu sampai di halaman kantor Bupati Loteng, sekitar pukul 11.00 Wita, sejumlah peserta aksi sempat bersitegang dengan anggota Satpol PP Loteng, karena tidak diberikan akses masuk ke halaman kantor Bupati Loteng. Namun ketegangan tersebut tidak berlangsung lama.

Di depan kantor Bupati Loteng, mereka menggelar orasi yang intinya meminta keseriusan Pemkab Loteng memperjuangkan pembangunan Dam Mujur. Pasalnya, Pemkab Loteng dinilai kurang serius mewujudkan rencana ini, padahal manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat.

Pemkab Loteng lebih memilih untuk membangun Pasar Kopang dengan anggaran Rp 80 miliar yang direncanakan bersumber dari dana pinjaman.

Termasuk membangun kantor Bupati Loteng yang baru dengan anggaran ratusan miliar.

sok (hari ini, red) kita mulai umumkan,”jelasnya.

Setelah proses seleksi selesai bulan Desember, barulah dilaksanakan mutasi. Terkait kapan mutasi, apakah bulan

Diperpanjang, Pelunasan PBB Sampai Akhir November

(Suara NTB/kir)

TERLUKA - Seorang peserta aksi dengan darah mengucur di kepalanya berusaha menerobos barikade aparat kepolisian saat aksi di halaman kantor Bupati Loteng, Selasa (14/11).

“Pembangunan Dam Mujur jauh lebih penting dan mendesak. Dari pada bangun pasar Kopang maupun gedung kantor Bupati Loteng yang baru,” teriak Muhanan, koordinator aksi.

Sekitar setengah jam berorasi, lantaran belum ada satupun pejabat lingkup Pemkab Loteng yang datang menerima, massa berusaha menerobos barikade aparat keamanan.

Kericuhan pun pecah, saat beberapa aparat Polres Loteng berusaha menghalangi langkah masa aksi.

Saat kericuhan terjadi, seorang peserta aksi mengalami luka bocor di kepala yang diduga terkena pentungan aparat kepolisian. Kondisi ini membuat jalannya aksi semakin panas.

Salah seorang personel Polres Loteng yang terlibat cek cok dengan masa dikeluarkan dari barisan untuk mengantisipasi keributan yang lebih parah.

Pasca kejadian itu, aparat kepolisian kemudian melaku-

(Suara NTB/dok)

H. Moch. Taufiq

Desember atau Januari tahun depan? hal itu terserah ke bupati. Sementara masa cuti bupati mulai tanggal 12 Februari 2018, sebelum tanggal itu bupati boleh melakukan mutasi, karena telah ada izin dari Kemendagri.

Menyoal munculnya anggapan politis karena mutasi diadakan di ambang pilkada, menurut sekda proses mutasi ini dilalui sesuai ketentuan.

Seandainya boleh dilakukan mutasi bulan ini, maka pemda akan lakukan. Namun, tentunya pihaknya mengikuti proses dan aturan yang berlaku. “Sebab tidak bisa dipres proses dan waktunya, prosesnya sudah ada ketentuan. Pengumuman seleksi dua minggu, lalu tes,” jelasnya. (her)

kan negosiasi dengan massa aksi sampai massa berhasil ditenangkan. Satu jam kemudian, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.SoS.M.Si., akhirnya datang dan bersedia menemui massa.

Dalam kesempatan itu, Nursiah menegaskan komitmen Pemkab Loteng memperjuangkan terwujudnya pembangunan Dam Mujur. Hanya saja, karena pembangunan Dam Mujur merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka pihaknya tidak bisa berbuat banyak, selain menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah bersama DPRD Loteng sudah berkali-kali menanyakan soal rencana pembangunan Dam Mujur ke pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat meminta kita untuk menunggu,” ujarnya. “Apapun bentuk dukungan yang pemerintah pusat nanti minta ke kita, asalkan itu demi terwujudnya pembangunan Dam Mujur kita siap penuhi,” tambahnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memberikan toleransi waktu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi para wajib pajak di daerah ini, hingga akhir Bulan November mendatang. Jika tidak, maka wajib pajak bersangkutan bakal dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan pelunasan PBB. KabidPBB dan BPHTB BPPD Loteng, L. Jayaprana, kepada Suara NTB, Selasa (14/ 11), mengungkapkan, sampai saat ini masih cukup banyak wajib pajak yang belum melunasi PBB tahun 2017 ini. Padahal batas jatuh tempo pembayaran PBB ditetapkan sampai akhir September.

Termasuk PBB untuk lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang saat ini dikelola oleh pihak ITDC. Di mana untuk Kawasan Mandalika sendiri besaran PBB-nya mencapai sekitar Rp 1,2 miliar, sehingga secara tidak langsung berdampak pada persentase capaian pungutan PBB hingga sejauh ini.

“Tahun ini PBB kita targetkan sebesar Rp 20 miliar. Namun yang sudah bisa ditarik sampai bulan ini baru sekitar Rp 12 miliar,” ungkapnya. ‘’Artinya, masih ada sekitar Rp 8 miliar potensi PBB yang belum bisa ditarik,’’ tambahnya.

Terhadap para wajib pajak oleh pemerintah daerah sudah lunak dengan memberikan perpanjangan waktu peluna-

san PBB sampai akhir bulan November ini. Kalau tidak bisa dilunasi sampai batas waktu yang ada, maka sesuai aturan yang berlaku wajib pajak bersangkutan bakal kena sanksi berupa denda keterlambatan.

“Berapa besaran dendanya, itu tergantung besaran tunggakan serta lamanya pelunasan tunggakan dilakukan,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap para wajib pajak yang belum melunasi PBB segera melunasi tunggakan sebelum akhir bulan November mendatang agar tidak dikenakan sanksi denda.

Menyinggung soal tunggakan PBB kawasan Mandalika, Jayaprana mengaku pihaknya sudah ada komunikasi dengan pihak ITDC. Di mana pihak ITDC sudah berkomitmen untuk melunasi tungakan PBB dalam mingguminggu ini juga. Karena sebelumnya pihak ITDC sedang sibuk dengan berbagai kegiatan di dalam kawasan, termasuk kegiatan peluncuran operasi KEK Mandalika oleh Presiden Joko Widodo.

Jayaprana mengatakan, kawasan Mandalika merupakan salah satu kawasan penyumbang PBB terbesar di Loteng.

Meski baru untuk pajak lahannya saja, karena untuk bangunan sampai sekarang belum ada yang dikenakan pajak. Meski sudah ada beberapa bangunan di kawasan tersebut, misalnya masjid. (kir)

UPTB PPD Surati Bupati

Tunggakan Pajak Randis Belum Dilunasi Pemkab Lobar Giri Menang (Suara NTB) Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Gerung Lombok Barat (Lobar) segera melayangkan surat ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).Surat tersebut untuk keperluan rekonstruksi data

jumlah kendaraan dinas yang nunggak pajak. Demikian disampaikan Kasi Pendataan dan Penetapan UPTB PPD Gerung, Saparudin kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (14/11).

Dijelaskan, pihaknya sudah melengkapi data randis yang bakal lampirkan dalam surat ke pemkab Lobar tersebut. Diakuinya, pascabupati meminta jajarannya segera menyelesaikan tunggakan randis, hanya sebagi-

an yang dilunasi. Sedangkan sebagian besar masih menunggak.

Kemungkinan, lanjutnya, pemda juga masih melakukan validasi data, sebab data yang diberikan sebelumnya adalah data sangat lama, sehingga jumlahnya lumayan besar. Diakui banyak randis yang nunggak pajak, terutama kendaraan dinas yang kebetulan ada di desa seperti R3 dan R2. Randis-randis ini, jelasnya, diadakan oleh

pemda, lalu didistribusikan ke desa. Kalau pun ada randis yang nunggak di OPD, menurutnya, tidak terlalu banyak.

Tahap awal di Lobar, pihaknya melakukan validasi dan verifikasi data randis terhitung sejak 1990-2017. Data tersebut dilengkapi rincian di mana lokasi randis dan jenisnya. Nantinya pihaknya akan meminta bantuan ke pemda, apakah kendaraan tersebut masih ada, hilang atau

sudah dilelang. Selama ini diakui, pemda belum pernah memberitahukan terkait data randis dimaksud.

Menurutnya, tidak hanya di Lobar terjadi tunggakan, namun pihak randis provinsi pun terdapat tunggakan.

Ia mencontohkan randis sudah dilelang, namun ketika terjaring Opgab ternyata belum balik nama dan nunggak pajak. (her)

Program Rumah Swadaya DAK Reguler 2017 di Sumbawa Digenjot Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Bantuan Sosial Rumah Swadaya yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbawa telah memasuki tahap ketiga. Pengerjaannya pun terus digenjot agar pada akhir tahun ini program tersebut bisa dituntaskan.

Demikian disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPembangunanGedungdan Perumahan Dinas PUPR Sumbawa, Alwan Fatawari S.T menjelaskan, sampai saat ini Program Bantuan Sosial Rumah Swadaya yang (Suara NTB/arn) dihajatkan untuk melakukan penAlwan Fatawari ingkatan perumahan tidak layak huni di Sumbawa sudah memasuki tahap ketiga pencairannya.

“Bantuan tersebut disalurkan di 20 desa dengan total rumah yang akan diperbaiki sebanyak 532 unit rumah,” sebutnya.

Dalam proses pelaksanaannya, lanjut Alwan, dilakukan dalam 4 tahapan pencairan. Masing-masing tahapan pencairan dana DAK tersebut yakni tahap pertama sebesar 30 persen, tahap kedua 25 persen ,tahap ketiga 25 persen dan tahap keempat 20 persen.

Untuk tahap pertama pencairan sudah dilakukan yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas perumahan di Kecamatan Alas. Meliputi Desa Dalam, Desa Bungin, Desa Juran Alas, dan di salah satu kelurahan di Kabupaten Sumbawa.

Kemudian untuk tahap kedua dialokasikan untuk peningkatan kualitas perumahan di Dusun Punik Desa Batu Dulang kecamatan Batulante, Desa Lape di Kecamatan Lape dan Desa Kerekeh di Kecamaan Untir Iwes.

Sedangkan untuk tahap ketiga dialokaskan di Kecamatan Lopok meliputi Desa Pungkit, Desa Langam dan desa lainnya.

Dan tahap keempat dialokasikan untuk Desa Labuhan Kuris dan Desa Hijrah Kecamatan Lape.

Sementara untuk program pengerjaan menurut Alawan, untuk tahap pertama sudah 100 persen pengerjaannya. Begitu pula untuk tahap kedua, di beberapa desa ada yang sudah 100 persen dan sebagian kecil masih dalam proses pengerjaan. Sementara untuk tahap ketiga sekarang ini sedang dalam prsoes pencairan dana dari penerima bantuan kepada perusahaan yang mendistribusikan material.

“Droping material sudah dilakukan oleh perusahaan yang disepakati oleh masyarakat sehingga sudah ada sejumlah masyarakat yang sudah mulai mengerjakan rumahnya,” katanya.

Diketahui, proses pengerjaan Program Bantuan Sosial Rumah Swadaya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong. Mengingat bantuan ini adalah bantuan swadaya kepada masyarakat sebesar Rp 15 juta, sehingga kekurangannya diharapkan swadaya dari penerima bantuan sendiri. Agar rumah yang diperbaikinya menjadi lebih bagus.

Sejauh ini, tambah Alwan, belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan program. Program berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pihaknya pun optimis program ini akan tuntas dilaksanakan dalam tahun ini. (arn/*)

Rendah, Partisipasi Masyarakat Dalam Perekaman E-KTP Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa terus menggiatkan jemput bola menyisir seluruh desa guna menuntaskan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektroniok (E-KTP) di tahun 2017 ini. Hal ini dalam rangka menyukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Namun partisipasi masyarakat saat perekaman masih rendah meskipun sudah diinformasikan terlebih dahulu.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli kepada Suara NTB menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan perekaman EKTP dan pelayanan lain di lapangan dengan menyisir seluruh desa.Dimana untuk menuntaskan perekaman sangat penting peran camat dan kepala desa untuk menggerakkan masyarakat. Termasuk partisipasi masyarakat untuk mendatangi lokasi di desa masing-masing.

Sebelumnya pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa. Hanya saja dari perekaman yang dilakukan, diakuinya partisipasi masyarakat di masingmasing desa masih rendah. “Rata-rata ada yang hadir 50 orang ada yang 70 orang. Ini persoalannya, rata-rata minim partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat ini sangat penting. Karena masyarakat yang belum melakukan perekaman di masing-masing desa rata-rata kurang dari 1000. Pihaknya pun sudah siap melakukan perekaman jika semua yang belum merekam mendatangi lokasi yang ditentukan di masing-masing desa.

“Per desa yang belum melakukan perekaman kurang dari seribu orang. Jika semuanya datang, maka tidak membutuhkan waktu yang lama akan bisa diselesaikan. Karena kita sudah siap,” tukasnya.

Dijelaskannya, belum lama ini pihaknya mengikuti rapat koordinasi (rakor) di Jakarta yang bertema konsolidasi data kependudukan dalam rangka mensukseskan Pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Dalam rakor tersebut secara umum membahas terkait sosialisasi kependudukan. Kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masing-masing kabupaten. Termasuk merumuskan kebijakan yang perlu dilaksanakan.

Sasarannya yang menarik, menghadirkan negara dalam seluruh proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai langkah mewujudkan data base kependudukan nasional dan tertib administrasi kependudukan serta memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.

“Jadi penduduk sudah harus merekam dan mendapat KTPEl dalam tahun 2017,” terang H. Zukifli.

Dari hasil rakor, pihaknya sudah mendapatkan data-data penduduk yang belum melakukan perekaman by name by address. Nantinya nama yang belum melakukan perekaman ini akan diferivikasi dengan kecamatan dan desa. Sehingga diharapkan akhir 2017 mendatang semuanya bisa dituntaskan. Karena syarat penduduk untuk mengikuti pemilu dan pilkada serentak harus mempunyai E-KTP. Karenanya, perlu kerja bersama semua pihak, baik Disdukcapil, instansi lintas sektor, kecamatan dan desa, termasuk penduduk supaya bahu membahu. Sehingga semua administrasi kependudukan itu benar-benar tuntas.

“Saya akan mencoba minggu depan bicarakan dengan camat dan desa terkait kondisi masyarakat yang belum merekam. Kan sekarang ini sudah jelas yang belum merekam jumlah dan namanya. Tinggal dihadirkan saja masyarakat untuk melakukan perekaman. Itu saja persoalan partisipasi masyarakat yang masih rendah,” pungkasnya. (ind) H. Zulqifli (Suara NTB/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pembahasan RAPBD KSB 2018 Terhenti Taliwang (Suara NTB) Proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2018 terhenti. Penghentian tersebut sudah berlangsung selama dua hari sejak Senin 13 November hingga kemarin, yang sesuai jadwal seharusnya sudah memasuki proses pembahasan klinis program anggaran antara Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan masing-masing komisi teknis.

Muhammad Natsir

Di balik terhentinya proses pembahasan ini, beredar isu jika hal tersebut dilakukan secara sepihak oleh DPRD KSB. Lembaga aspirasi rakyat ini diisukan sengaja memboikot kelanjutan pembahasannya karena belum menyetujui alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendanai program-program pokok pikiran (Pokir) atau program aspirasi dewan di tahun 2018 mendatang.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST yang dikonfirmasi terkait hal tersebut tegas membantah. Ia mengakui jika proses pembahasan RAPBD 2018

Tentu kemudian berimplikasi bertambahnya program.

Nah perlu disesuaikan lagi sebelum lanjut dibahas. Dan sekarang kita sedang lakukan penyesuaian,” timpalnya.

Natsir tidak menjelaskan secara eksplisit sumber pendapatan tambahan yang diajukan pemerintah di tengah-tengah pembahasan RAPD 2018 itu. Ia mengatakan, pemerintah belum menyampaikan secara rinci sumbernya. Namun demikian pihaknya menunggu kesiapan pemerintah memasukkan sumber pendapatan baru itu pada program kerja tahun 2018 mendatang. “Ini yang kita tunggu, siap ga mereka (pemerintah) memasukkan anggaran tambahan itu dalam programnya.

Kalau bisa cepat, maka kita bisa cepat juga lanjutkan pembahasan,” paparnya.

Terkait usulan penambahan pendapatan itu, Natsir menyatakan, saat ini telah menindaklanjutinya secara

sementara ini terhenti, tetapi langkah itu diambil bukan karena alasan sebagaimana isu yang beredar. “Memang sementara ditunda. Tapi bukan itu alasannya,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (14/11).

Ia menjelaskan, pihaknya menunda pembahasan RAPBD karena ada usulan terbaru dari pemerintah. Usulan tersebut berupa penambahan pendapatan yang akan dimasukkan dalam materi anggaran tahun 2018. Usulan penambahan pendapatan itu katanya secar otomatis harus dilakukan penyesuaian terhadap seluruh dokumen RAPBD. “Ini baru masuk.

internal. Pihaknya telah menggelar rapat pimpinan dan selanjutnya akan membawa ke Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (Banggar) membahas usulan pemerintah itu. “Ini kita sedang kita bicarakan (di internal). Kalau pemerintah cepat, jadwal kita buat dan pembahasan kita bisa lanjutkan lagi mulai besok,” janjinya.

Selanjutnya ditanya apakah pembahasan RAPBD 2018 bisa selesai sesuai jadwal awal yang ditargetkan ditetapkan tanggal 17 November mendatang? Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, DPRD dan Pemda KSB sejauh ini masih tetap pada komitmen awal.

“Kita jadwalkan tanggal 17 itu karena targetnya sebelum Harlah APBD sudah diketok.

Kita lihat nanti kalau pun molor mudah-mudahan bisa sebelum tanggal 20 November (harlah),” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Realisasi Keuangan dan Fisik di Bawah 60 Persen Taliwang (Suara NTB) Realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2017 (triwulan keempat) masih lambat. Bahkan, hasil laporan realisasi keuangan yang ada saat ini masih berada pada angka 57, 59 persen dari target 63,59 persen pada bulan Oktober.

Kondisi serupa terjadi dengan realisasi fisik yang baru berada pada angka 59 persen dari target 87 persen. Sementara total anggaran yang sudah direalisasikan sekitar Rp 791 miliar dari total jumlah anggaran sekitar Rp 1,5 triliun.

“Kita akui memang proses penyerapan anggaran kita masih melambat dari target yang kita tetapkan. Tetapi kita masih tetap optimis di akhir tahun 2017 angka ini bisa berada di posisi aman yakni sekitar 70-80 persen, karena saat ini progres pelaksanaan program ditingkat dilapangan masih tetap berproses,” ungkap Kabag Administrasi Pembangunan (Adm) dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPBJP), Setda KSB, Syahril ST, M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (14/11).

Dikatakannya, faktor pemicu molornya serapan anggaran ini terjadi karena ada beberapa program yang ada di masing -masing SKPD gagal dilaksanakan di tahun 2017. Seperti proses pembuatan beaching dermaga Labulan Lalar yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 12 miliar.

Hal ini terjadi karena Rencana Induk Pelabuhan

(Suara NTB/bug)

BENDUNGAN - Kondisi Bendungan Kalimantong II di Kecamatan Brang Ene yang membutuhkan intervensi anggaran dari Pemprov NTB.

Dewan Harapkan Intervensi Anggaran Provinsi Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menuntut DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar memakismalkan intervensi anggarannya terhadap tiga infrastruktur irigasi yang ada di KSB. Ketiga infrastruktur irigasi itu di antaranya, irigasi bendungan Kalimantong I di Kecamatan Brang Rea, Kalimantong II di Kecamatan Brang Ene dan irigasi bendungan Lang Desa di Kecamatan Jereweh.

“Tiga infrastruktur irigasi itu semua tanggung jawab provinsi. Jadi wajar kami menuntut agar provinsi segera mengintervensinya,” tegas Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada Suara NTB, Selasa (14/11).

Ia mengatakan, tuntutan yang disuarakannya ini merupakan upaya satu-satunya yang dapat dilakukan untuk segera membenahi infrastruktur ketiga irigasi tersebut.

Pasalnya dari sisi kewenangan, DPRD dan Pemda KSB tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikannya karena keberadaan ketiga irigasi itu menjadi tanggung jawab provinsi.

“Selama ini petani terus menyalahkan kami di daerah karena tidak ada upaya perbaikan. Tapi kami tidak bisa juga intervensi lewat

APBD karena tanggung jawabnya sepenuhnya provinsi,” cetusnya.

Dinata mengungkapkan, kondisi infrastruktur ketiga saluran irigasi itu saat ini sangat mengkhawatirkan dan harus segera mendapatkan sentuhan perbaikan. Pasalnya, ada ribuan petani KSB yang selama ini menggantungkan hidupnya mengandalkan pasokan air dari ketiga saluran irigasi tersebut.

“Kalimantong I itu ada 1550 hektar yang dilayani, Kalimantong II sektar 2500 hektar di tambah lagi Lang Desa. Nah setiap musim tanam kedua petani di sana benar-benar kelimpungan mencapatkan air,” timpalnya.

Kerusakan parah pada ketiga infrastruktur irigasi itu diungkapkan Dinata hampir merata. Mulai dari terjadinya sedimentasi masiv, hingga kerusakan pasangan saluran irigasi membuat air yang mengalir tidak dapat maksimal sampai ke lahan petani. Akibatnya tanaman petani tidak mendapatkan pasokan air maksimal dan pada akhirnya menurunkan produktivitas hasil panennya.

“Ada salurannya juga yang sampai sekarang belum dibuat pasangan. Kalau seperti ini terus kasihan petani kita, padahal itu satu-satunya sumber pengairan mereka,” sebutnya.

Politisi asal kecamatan Brang Rea ini mengungkapkan, bukan kali ini saja pihaknya menyuarakan hal ini. Bahkan sepanjang tahun 2017 ini, Komisi III telah menyampaikan secara langsung keluhan petani tersebut ke provinsi, mulai dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) hingga ke Komisi IV DPRD NTB yang mengurusi langsung bidang infrastruktur.

“Saya kira sekarang momen yang pas menyuarakannya lagi karena di provinsi sedang pembahasan RAPDB 2018.

Karena itu saya mewakili DPRD KSB melalui Komisi III dan petani KSB agar pemerintah dan DPRD provinsi memperhatikan betul ketiga saluran irigasi itu untuk diintervensi di APBD 2018 mendatang,” tandas Dinata.

Ia juga meminta kepada para anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbawa dan Sumbawa Barat agar turut memperkuat suara petani KSB ini. Dengan memastikan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur irigasi Kalimantong I dan II serta Lang Desa maksimal di tahun 2018. “Kepada wakil kita yang ada di DPRD NTB, kami mohon, minta tolong dan menuntut agar ini diperjuangkan di anggaran 2018,” imbuhnya. (bug)

Inspektorat Fokus Periksa Pengadaan Barang dan Jasa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bulan ini, Inspektorat Daerah fokus melalukan pemeriksaan reguler untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Delapan tim yang telah dibentuk telah mulai bekerja sejak Senin lalu.

Seperti dikatakan Inspektur, Drs. H. Hasan Basri, Selasa (14/11) kemarin, jadwal pemeriksaan Inspektorat pada bulan ini difokuskan

pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebanyak 8 tim dibentuk dan menyasar semua SKPD. Mengecek dokumen rencana kerja dengan kesesuaian pengerjaan atau pelaksanaan di lapangan. Kalaupun ada yang belum sempurna di sempurnakan. Terutama kesalahan yang sifatnya administrasi.

“Kita juga mengecek ke lapangan melihat kesesuaian

program. Apakah pekerjaan sudah esuai spek, waktu dan lainnya,”terangnya.

Sementara terkait pemeriksaan dana desa mulai difokuskan kembali pada awal 2018 nanti. Termasuk berkorodinasi dengan Kepolisian sesuai MoU yang telah disepakati di pusat. Setiap instansi pengawasan akan turun sesuai SOP dan pembagian tugas masing masing. (arn)

(RIP) sebagai dasar pengembangan dermaga masih belum rampung. Selain masalah program yang gagal, penghitungan angka realisasi dengan menggabungkan dua mata anggaran yakni APBD murni dan APBD-P tahun 2017 sekitar Rp 1,6 triliun juga bisa menjadi faktor lain melambatnya penyerapan anggaran ini.

“Ada banyak faktor sehingga angka serapan yang ada saat ini melambat, tetapi kita tetap optimis angka ini kembali naik di akhir tahun 2017 nanti,” imbuhnya.

Ia menambahkan, untuk paket lelang program yang ada saat ini sudah ditutup.

Bahkan dari 191 paket program sudah selesai dilakukan tinggal menunggu proses pencairan dan pelaksanaan program yang ada di lapangan.

Dari total pagu yang sudah di lelang sekitar Rp 382, 848, 195, 500, hasil penawaran saat ini sudah berada pada angka Rp 350, 054,114,674.

Melihat angka tersebut telah terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp 19, 974, 080, 826 atau 5,19 persen. Meskipun demikian, (dilakukan efisiensi) pihaknya yakin pelaksanaan dilapangan tidak akan terganggu dan tetap berjalan dengan baik dilapangan.

“Meskipun kita lakukan efisiensi tetapi kita tetap yakin pelaksanakaan program dilapangan tidak terganggu. Sehingga diakhir tahun program yang ada dilapangan merupakan hasil yang terbaik,” tukasnya. (ils)

Komposisi Dapil di Sumbawa Tak Berubah

(Suara NTB/arn)

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

Sumbawa Besar (Suara NTB)KPU Sumbawa dan para pengurus Parpol menyepakati komposisi Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sumbawa tetap sama. Artinya tak berubah tetap lima Dapil seperti saat ini.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, usai konsultasi publik KPU Sumbawa berkaitan dengan penataan Dapil untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, Selasa (14/11). Kegiatan ini sesuai dengan semangat UU. No. 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No 7 tahun 2017. Konsultasi publik dihadiri seluruh pimpinan Parpol yang ada di Sumbawa.

Hasilnya, lanjut Syukri, Parpol bersepakat untuk komposisi Dapil di Sumbawa pada Pileg 2019 sama seperti Dapil 2014 yaitu lima Dapil. Hal ini juga mengingat peluang dilakukan pemekaran Dapil juga sangatt tipis. Sebab komposisi jumlah penduduk di masing-masing kecamatan tidak terjadi penambahan yang signifikan.

Selanjutnya, hasil konsultasi publik ini akan diserahkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Sebagai bahan lebih lanjut KPU RI dalam menetapkan Syukri Rakhmat Dapil. (arn)

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Program PKH di Dompu

Orang Miskin Tak Dapat, yang Mampu Justru Kebagian Dompu (Suara NTB) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin justru masih dinikmati orang yang memiliki kemampuan ekonomi cukup tinggi. Sebaliknya, keluarga miskin justru masih banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima.

Kondisi itu masih ditemukan meski para pendamping program ini tetap melakukan pengecekan tiap bulannya. Tambahan 13.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dicek hanya mampu diintegrasikan datanya sebesar 30 persen.

Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Nuraini, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (14/11) kemarin, mengaku ada 8.040 KPM PKH tahun 2017 se Kabupaten Dompu. Penetapan KPM ini berdasarkan data BPS hasil survei bersama aparat Desa/Kelurahan tahun 2010 – 2011 dan diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data ini ditetapkan penerima oleh Kementrian Sosial yang diterima masing – mas-

ing daerah.

“Untuk program PKH, syaratnya tidak hanya miskin.

Tapi harus memiliki anak sekolah sampai SMA, ibu yang baru melahirkan, dan ibu hamil.

Saat ini ada tambahan komponen disabilitas dan lansia.

Kalau salah satunya ada atau semuanya ada, maka ia berhak menerima PKH,” katanya.

Untuk memastikan KPM memenuhi syarat, Nuraini menjelaskan, tenaga pendamping Desa melakukan pertemuan bulanan kelompok.

Bila KPM tidak lagi memenuhi syarat, mereka diusulkan untuk dicoret sebagai penerima. Kendati bisa mengurangi, pihaknya maupun pendamping tidak berhak menambah.

“Informasi ada warga yang tidak memenuhi syarat, tapi ter-

daftar sebagai KPM PKH akan kami tindak lanjuti ke pendampingnya,” ungkap Nuraini.

Nuraini mengaku, bila dana sering 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah pusat ke daerah terwujud, salah satu program yang dicanangkan dengan pemberian tanda khusus bagi rumah tangga penerima manfaat dan kegiatan sosialisasi. Tanda khusus ini juga menjadi kontrol sosial antara mereka yang menerima dan tidak menerima.

“Itu (pemberian tanda khusus) memang salah satu program yang kita rencanakan dari dana sharing. Tapi sampai sekarang dana sharing 5 persennya belum terealisasi,” akunya.

Ia juga mengaku, Kabupaten Dompu termasuk diantara Kabupaten di NTB yang mendapat

tambahan KPM PKH tahun 2017. Tambahan awalnya sebanyak 13.014 KPM dan pihaknya diminta mengecek dan mengisi formulir melalui aplikasi di HP android pada 1 – 5 November 2017. Karena terkendala tenaga pendamping dan operator hanya 38 orang, serta minimnya fasilitas berupa HP dan kendaraan, serta terbatasnya waktu yang diberikan sehingga hanya 30 persen yang berhasil dicek.

“Mereka juga langsung melakukan pengecekan dengan mengisi form di sistem tampa dilakukan pelatihan.

Hanya 30 persen yang berhasil dicek,” katanya.

Pada tambahan kedua, lanjut Nuraini, Kabupaten Dompu kembali mendapat 4 ribu KPM dan masa pengecekan pada 8 – 12 November 2017 lalu. Belum diketahui berapa yang berhasil dicek dan diimput dalam sistem sebagai penerima.

“Kita sudah bersurat ke Kementerian untuk penambahan waktu mencek calon

KPM PKH. Mudah – mudahan saja disetujui,” harapnya.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir Peter Willem membantah banyaknya KPM PKH yang secara ekonomi mampu tapi terdata sebagai penerima, tapi mereka yang miskin tapi tidak terdata sebagai KPM akibat data BPS yang keliru. Pihaknya melakukan pendataan tahun 2010 – 2011 lalu atas permintaan TNP2K untuk mengambil 40 persen warga berpenghasilan rendah.

Data ini diambil dari semua penerima program jaminan sosial selama ini, kemudian digabungkan dan dilakukan pendataan. “Datanya kita serahkan ke TNP2K kemudian diserahkan ke Kementrian Sosial.

Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial yang melakukan verifikasi,” ungkapnya.

BPS, lanjut Peter Willem, terakhir memutakhirkan data kemiskinan tahun 2015 lalu.

Proses pemutakhiran dilakukan di tingkat Desa melalui forum konsultasi publik den-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Nuraini

Peter Willem

gan menghadirkan Kepala Dusun, tokoh masyarakat yang dipimpin oleh fasilitator.

Dari forum konsultasi publik kemudian dilanjutkan kunjungan rumah tangga bersama Kepala Dusun dan ketua RT. Setelah dimutakhirkan, pemilik rumah menandatangani surat pernyataan telah diverifikasi bersama kepala Dusun dan RT. Melalui forum ini juga

ditambah dan dikurangi berdasarkan syarat yang diatur dengan tingkat kemiskinan, tapi perubahannya ditandatangani oleh Camat dan Desa.

“Itu (data) harus dilakukan pemutakhiran, karena setiap tahun bisa saja keluarga itu mengalami perubahan ke arah sejahtera. Tapi pemutakhiran oleh kita terakhir tahun 2015 lalu,” jelasnya. (ula)

Pengesahan RAPBD 2018 Terancam Kembali Molor

(Suara NTB/jun)

MIRAS - Puluhan dus miras diamankan Timsus Polsek Woja, Selasa (14/11).

Polsek Woja Amankan Ratusan Botol Miras Dompu (Suara NTB) Timsus Polsek Woja berhasil mengamankan ratusan botol Minuman Keras (Miras) jenis arak di perbatasan Desa Madaprama, Senin (13/11) sekitar pukul 13.55 Wita. Barang haram ini diangkut menggunakan bus angkutan kota yang dikemudi DD (25) warga asal Dusun Wodi Desa Nowa.

Kapolsek Woja, Ipda Rusdi, SH melului Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun mengungkapkan, pengamanan barang bukti ini buah informasi masyarakat yang mengaku bus Bernopol EA 1950 NZ ini kerap membawa miras dari Sumbawa.

“Polsek Woja mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil angkutan kota yang memuat minuman keras,” katanya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Selasa (14/11).

Menindaklanjuti informasi tersebut Kapolsek langsung menerjukan tim khsusus untuk melakukan pengintaian, dan didapati bus dengan nopol dan warna sebagaimana yang dilaporkan informan tersebut melintas. Timsus yang dipimpin Aiptu Sumaharto bersama enam anggota lantas melakukan pembuntutan, kemudian mencegatnya tepat di perbatasan Desa Madaprama.

Saat penggeledahan muatan bus, ditemukan 12 dus besar yang berisi 144 botol miras oplosan jenis arak. DD berikut rekanya Hr (25) yang berada dalam mobil langsung digiring ke Mapolsek Woja untuk dilakukan pemeriksaan.

“Di perbatasan tanjakan Tekasire timsus langsung menggeledah bemo tersebut dan ditemukan 12 dus air mineral botol besar miras. Selanjutnya supir dan barang bukti kita amankan,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan DD dan Hr diketahui bahwa barang haram ini diperoleh keduanya dari Desa Mpida Kecamatan Empang untuk diedarkan di Desa Nowa (Dompu) dan sekitarnya. Sementara pemilik asli barang yakni Nasarudin alias Coki warga Dusun Wawobaka Desa Nowa.

Atas aksi jahat para pelaku mengedarkan miras di wilayah hukum Polsek Woja itu mereka terpaksa mendekam di ruang tahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. “Total barang bukti yang diamankan itu yakni 12 dus miras, dua buah Hp dan satu unit bus angkutan kota,” pungkasnya. (jun)

Dompu (Suara NTB) Rencana kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD 2018 masih dibahas di tingkat eksekutif. Pembahasan kembali rencana KUA/PPAS kembali dilakukan untuk memastikan program prioritas tahun 2018. Dewan pun belum bisa memulai pembahasan kendati dokumen KUA/PPAS telah diserahkan.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara syukuran HUT Brimob ke-72 di Mako Brimob Dompu, Selasa (14/ 11) kemarin, mengungkapkan, pihaknya kembali membahas rencana KUA/PPAS APBD 2018 di Bappeda dan Litbang sebelum dibahas bersama Dewan.

Pembahasan kembali ini dilakukan untuk memastikan program prioritas masuk dalam rencana kegiatan tahun 2018. “Semoga bisa cepat rampung, sehingga dalam 1 – 2 hari kedepan bisa diserahkan ke Dewan untuk bahas,” akunya sehingga terlambat tiba di acara syukuran HUT Brimob.

Hasil kunjungan Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) beberapa waktu lalu menitipkan pesan agar pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan pembangunan kota sehingga masyarakat Dompu lebih bahagian. Diantaranya dengan tersedianya fasilitas publik untuk rekreasi dan olah raga, serta pusat pengembangan kota baru.

“Makanya tahun depan kita akan bangun tempat pemandian dan peluncuran di persingahan biar warga Dompu tidak perlu ke Sila bila ingin menikmati waterboom,” kata H. Bambang M. Yasin.

Tidak hanya itu, H. Bambang juga berjanji akan membangunkan pagar dan fasilitas asrama di Mako Brimob.

Karena mako Brimob yang masih ter-

(Suara NTB/ula)

POTONG TUMPENG - Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin saat memotong tumpeng pada acara syukuran HUT Brimob ke – 72, Selasa (14/11). buka ini justru dipagar menggunakan kawat berduri yang biasanya dimanfaatkan untuk pengamanan saat demo anarkis atu kerusuhan.

“Supaya pagar berdurinya tetap dimanfaatkan untuk mengamankan saat terjadi aksi anarkis, maka kita perlu bangunkan pagar keliling untuk Brimob tahun depan,” jelasnya.

Selain beberapa pembangunan terse-

but, informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, pemerintah daerah (Pemda) Dompu juga akan merubah lapangan bola Karijawa menjadi lapangan olah raga dan teman bermain. Terlebih lapangan yang berada di tengah perkampungan ini tidak memungkinkan untuk dikembangkan menjadi lapangan bola.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang dikonfirmasi terkait hal ini men-

Gaduh, Audiensi Benih Bibit Jagung Rusak dan Berjamur Bima (Suara NTB) – Penyaluran benih bibit jagung yang ditemukan rusak dan berjamur terus menuai polemik. Puncaknya Rabu, (14/ 11), terjadi adu mulut antara sejumlah pemuda dengan pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima.

Kegaduhan tersebut berlangsung saat audiensi di kantor Disperbun setempat, klarifikasi terkait proses tender hingga sistem penyaluran serta penyebab banyaknya benih bibit jagung rusak dan berjamur.

Sebelum adu mulut yang berujung pada kerusakan sejumlah kursi plastik tersebut lantaran perwakilan pemuda meminta agar pihak pelaksana teknis pengadaan benih bibit jagung dihadirkan serta perwakilan Dinas pertanian Provinsi.

“Keinginan kami ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Kepala Disperbun kemarin. Makanya kami meminta

agar perwakilan dua pihak ini dihadirkan,” ujar Perwakilan pemuda, Usman.

Selain itu pihaknya juga kecewa dan keberatan dengan sikap jajaran dinas setempat, yang tidak bisa menjelaskan jumlah keseluruhan anggaran pengadaan bibit benih tersebut.

“Jumlah anggaran ini tidak mampu dijawab pihak terkait. Tidak diindahkan, makanya kami spontan bereaksi,” katanya.

Sementara Sekretaris Disperbun Kabupaten Bima, Ir. M. Natsir menyesalkan insiden tersebut adu mulut dan kerusakan kursi tersebut. Seharusnya persoalan tersebut bisa dibacarakan dengan baik tanpa ada kegaduhan.

“Kami sudah akomodir keinginan untuk melakukan audensi, Tapi hal ini tidak diterima dengan baik,” katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut sebenarnya tidak mesti dipertanyakan lagi kare-

na pihaknya telah menindaklanjuti dengan melaporkannya terhadap Dinas Pertanian Provinsi selaku penangungjawab pengadaan.

“Persoalan ini sudah kita komunikasikan, sekaran sedang ditindaklanjuti,” ujarnya.

Natsir mengakui bibit benih jagung yang disalurkan tersebut rusak dan berjamur.

Hanya saja, hal itu telah ditarik kembali. Apalagi pihak terkait berjanji akan menggantikan kembali.

“Sudah ditarik kembali.

Yang jelas masalahnya sedang diatasi,” ujarnya.

Selain itu Natsir menegaskan bibit benih yang dibagikan tersebut wilayah domainnya pemerintah Provinsi. Pihaknya hanya melanjutkan penyaluran atau dropping sampai ketingkat petani.

“Ini adalah penyaluran tahap tiga. Dua tahap sebelumnya tidak ada masalah,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/dok)

Realisasi DD Jadi Temuan, Capai Rp 50 Juta

Andi Sirajuddin

Bima (Suara NTB) – Realisasi Dana Desa (DD) tahun 2017 pada dua Desa Woro Kecamatan Madapangga dan Oi Saro Kecamatan Sanggar Di Kabupaten Bima menimbulkan kerugian negara. Totalnya mencapai sekitar Rp 50 juta lebih.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajuddin M.M. Kata dia, temuan tersebut diketahui, setelah Satgas Dana Desa melakukan monitoring

dan evaluasi (Monev) belum lama ini.

“Dua desa (Woro dan Oi Saro.red) dari 191 desa di Kabupaten Bima ini merupakan sampel monev Satgas Dana Desa,” kata Sirajuddin kepada Suara NTB, Selasa (14/11).

Terperinci, Sirajuddin menyebut temuan tersebut.

Temuan di desa Woro ada sekitar Rp 20 juta lebih. Sementara di Desa Oi Saro, lebih besar temuannya, yakni sebesar Rp 30 juta lebih. “Sehingga akumulasinya ada sekitar Rp 50 juta lebih untuk dua desa ini,” katanya.

Ia menjelaskan, temuan Rp

20 juta lebih di desa Woro tersebut lebih kepada pengerjaan fisik. Yang dimana ada kelebihan pengerjaan sehingga menyebabkan kerugian negara.

“Sementara di Desa Oi Saro akibat penyalahgunaan kegiatan pengadaan barang. Serta sebagian besar dananya dibawa oleh Kepala Desa,” katanya.

Meski ada temuan, Satgas Dana Desa tidak memberikan sanksi kepada dua desa tersebut. Menurutnya, Pemerintah Desa hanya diarahkan atau direkomendasikan untuk mengembalikan sisa dana tersebut ke kas desa. “Tahun ini wajib menyetor kembali

temuan. Namun tahun depan akan dilakukan penindakan,” katanya.

Sirajuddin menambahkan, monev yang dilakukan oleh Satgas Dana Desa tersebut lebih kepada DD, yang langsung dianggarkan oleh Pemerintah pusat. Tidak mengarah pada ADD yang diawasi oleh Inspektorat.

“Walaupun demikian, kami tetap menghimbau baik kepada Pemerintah Desa agar menggunakan ADD dan DD dengan tepat sasaran sesuai dengan aturan berlaku,” pungkasnya. (uki)

gungkapkan, dokumen KUA/PPAS RAPBD tahun 2018 sebenarnya telah diserahkan eksekutif dan diparipurnakan saat penyerahan KUA/PPAS RAPBD perubahan 2017 pada Oktober lalu.

“Yang belum itu dibahas (Dewan), tapi bagaimana mau dibahas, kan Bupati sudah sampaikan masih dibahas dan semoga dalam 1 – 2 hari kedepan bisa diserahkan ke Dewan (untuk dibahas),” katanya. (ula)

Blokade Jalan Marak, DPRD Pertimbangkan Regulasi Kearifan Lokal Bima (Suara NTB) – Aksi blokade jalan di wilayah Kabupaten Bima marak terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, hanya karena persoalan sepele atau miskomunikasi. DPRD Kabupaten akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi berdasarkan kearifan lokal untuk menyelesaikan persoalan itu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah S.Sos kepada Suara NTB, mengaku sangat prihatin maraknya aksi tersebut. Padahal, aksi blokade jalan tidak akan membuat masalah selesai. “Karena masyarakat yang lain tidak bisa melakukan aktivitas atau merasa terganggu dengan adanya blokade jalan ini,” katanya.

Meski demikian, pihaknya menghimbau kepada aparat atau pemerintah terkait agar tidak melakukan tindakan represif pada saat warga melakukan aksi seperti itu, meski ada regulasi yang mengaturnya lantaran menganggu ketertiban umum.

“Kita berharap bisa diselesaikan dengan kepala dingin.

Tidak melakukan tindakan diatas tindakan untuk menyelesaikan sebuah masalah,” katanya.

Nukrah menegaskan persoalan aksi blokade jalan oleh kelompok warga yang kerap terjadi akan menjadi atensi serius oleh pihaknya. Bahkan hal itu akan dipertimbangkan untuk dikeluarkan sebuah regulasi dengan mengedepankan kearifan lokal.

“Yang jelas hal ini akan menjadi pembahasan serius kami dengan eksekutif kedepan,” tegas duta Demokrat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, jalan negara dan Provinsi di wilayah Kecamatan Bolo, Senin (13/11) diblokade warga. Dua jalan diblokade tersebut, yakni jalan Pronvinsi lintas Sila-Soromandi atau tepatnya di dusun Nggeru Desa Rada dan jalan Negara lintas Bima-Sumbawa atau tepatnya di Desa Tambe.

Informasi yang dihimpun

(Suara NTB/uki)

Nukrah Suara NTB, blokade jalan di dusun Nggeru dilakukan, akibat oknum pelaku pembacokan yang berujung meninggalnya seorang warga setempat beberapa waktu lalu, berkeliaran bebas padahal sudah diamankan.

Warga menuntut agar oknum tersebut tidak dibebaskan, dan diproses sesuai aturan berlaku.

Blokade jalan dengan cara memasukkan batu besar, batang kayu ditengah jalan serta membakar ban bekas. Bahkan sebuah pohon besar didekat jalan dipotong untuk memblokade jalan.

Blokade jalan tersebut kembali dibuka usai aparat kepolisian gabungan Polsek Bolo dan Polres Bima melakukan negosiasi dengan warga.

Memberikan pemahaman kepada warga bahwa oknum tersebut masih diamankan.

Sementara blokade jalan di Desa Tambe dilakukan, lantaran seorang warga setempat bernama Suherman meninggal dunia tidak wajar dan rekannya Heriman mengalami luka lebam dan saat ini masih kritis.

Kedua warga tersebut diduga jadi korban massa di Desa Madawau Kecamatan Madapangga, Minggu (12/11) sore. Sebelumnya mereka dikejar oleh warga karena diduga melakukan penjambretan. Dan ditengah jalan mengalami kecelakaan. (uki)

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Pilkada NTB

Pengeboran Air Tanah Gili Trawangan

Direktur PT Berkat Air Laut Tersangka Mataram (Suara NTB) – Direktur PT Berkat Air Laut, Jhon Matheson ditetapkan sebagai tersangka dugaan pengeboran air tanah tanpa izin di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, Selasa (14/11) menyebutkan, tersangka diduga melanggar pasal 15 UU RI No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

“Melakukan pengelolaan air dengan cara mengebor tanpa izin dengan tersangka Jhon Matheson Direktur PT Ber(Suara NTB/why) kat Air Laut,” ungkap dia Darsono Setyo Adjie ditemui di ruang kerjanya.

Ancaman pidananya yakni penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp 5 juta. Terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan. Dalam kasus tersebut, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi, baik pelanggan PT BAL, ahli, pengecekan lapangan, dan penyitaan barang bukti.

Penyidik pun telah melakukan pengecekan lokasi pengeboran dan pengolahan air milik PT BAL di pulau Gili Trawangan. “Terhadap fasilitas mesin kita sudah lakukan penyitaan,” sebutnya. Hasil penyelidikan, pengelolaan air dari sumur bor tersebut sudah dilakukan PT BAL sejak tahun 2011 yang melayani pelanggan pelaku usaha, rumah tangga, dan fasilitas umum. “Dari fakta penyelidikan, mereka melakukan pengeboran air tanah dengan cara mengebor untuk tujuan komersil,” demikian Darsono. (why)

Tiga Kandidat Ambil ’’Password’’ Pendaftaran Jalur Independen Mataram (Suara NTB) Masa pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dari jalur independen akan mulai dibuka, yakni pada tanggal 22-26 November mendatang. Terhitung sampai saat ini sudah tiga kandidat mengambil password pendaftaran di KPU NTB. Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/11) membenarkan, tiga kandidat bakal calon dari jalur independen sudah datang ke KPU untuk mengambil password pendaftaran.

“Sudah ada tiga calon, yakni Ali BD, Abdul Hakim dan Sunarpi. Mereka datang berturut-turut tanggal 9, 10, dan

11. Tim yang membawa mandat yang datang ke KPU,” ujarnya. Dikatakan oleh Aksar, proses pengimputan data dukungan calon independen memerlukan waktu, sebelum memutuskan untuk melakukan submit. Untuk itu proses pengimputan data oleh tim masing-masing pasangan calon sudah mulai dilakukan.

“Kemungkinan tim-tim

mereka sedang menginput datanya, karena template sudah kita berikan saat bimtek Silon. Menginput memerlukan waktu dan memutuskan untuk melakukan submit jika data yang diinput benar-benar sudah memadai dan sesuai hardcopy, baik dari pemenuhan jumlah minimal (303.331) maupun persebaran minimal di enam

Kabupaten/kota,” katanya.

“Kalau softcopy excel dengan kolom-kolom yang sudah terisi penuh untuk dukungan di setiap desa/kelurahan, maka akan memudahkan dan input bisa lebih cepat. Tapi kita tunggu hasilnya seperti apa saat penyerahan hardcopy dan softcopy tanggal 22-26 November dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita,” sambungnya.

Sementara itu, untuk jalur parpol, pendaftaran akan dibuka mulai awal Januari 2018 mendatang. Dengan persyaratan harus memenuhi dukun-

gan parpol atau gabungan parpol minimal 13 kursi di DPRD. Selain itu, pasangan calon dari jalur parpol juga wajib membawa Surat Keputusan (SK) dukungan dari masing-masing DPP parpol pengusung.

“SK DPP Pendaftaran oleh DPD/DPW Parpol Provinsi dan Perjanjian koalisi. Semuanya ditandatangani pimpinan (Ketum dan Sekjen untuk DPP. Ketua dan Sekretaris untuk masing-masing DPD/ DPW). Itu baru syarat pencalonan. Ada syarat-syarat calon juga,” ujarnya. (ndi)

Korupsi Dana BOS SMKN 1 Narmada Rugikan Negara Rp 316 Juta Mataram (Suara NTB) – Dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada diduga merugikan negara Rp 316 juta. Penggunaan dana yang digelontorkan dari APBN pada tahun anggaran 2014/ 2015 tidak dapat dipertanggungjawabkan pengelola.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Selasa (14/11) mengungkapkan, kerugian negara itu merupakan hasil koordinasi dengan auditor BPKP Perwakilan NTB. “Ada kerugian negara sejumlah Rp 316 juta dari anggaran yang bersumber dari APBN,” un(Suara NTB/dok) gkapnya. Kasus yang ditanMuhammad gani sejak Maret 2016 atas laporan wali murid itu sudah pada tahap penyidikan.

Dalam tahap penyelidikan, kepala sekolah, bendahara, wali murid, serta rekanan penyedia barang, sudah diklarifikasi. Penyidik menemukan dugaan pidana korupsi sehingga meningkatkan status kasus ke penyidikan.

“Penyelidikan sebelumnya dilakukan untuk mencari tindak pidana yang terjadi. Setelah ditemukan pidananya maka kasus dinaikkan ke tingkat penyidikan,” jelasnya. SMKN 1 Narmada mendapat kucuran dana BOS dari APBN sebesar Rp 1,9 miliar pada tahun 2014/2015. Dalam penggunaannya diduga ada penyimpangan.

“Indikasinya penggunaan anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan, penggunaan uangnya. Dari situ kerugian negaranya,” beber Muhammad. Dari hasil penyidikan tersebut kini penyidik tengah mematangkan perbuatan pidana korupsi dalam kasus tersebut, sementara penyidik belum menetapkan tersangkanya.

“Ya nanti dari hasil penyidikan itu mengarah ke siapa tersangkanya, masih didalami penyidik,” tutupnya. (why)

(Suara NTB/why)

PERIKSA PASUKAN - Wakapolda NTB, Tajuddin mengecek pasukan dalam rangkaian peringkatan 72 tahun Brimob Polri di Lapangan Teratai Mako Brimob Polda NTB, Selasa (14/11).

Brimob Andalan Atasi Konflik Sosial dan Terorisme Mataram (Suara NTB) – Satuan elit kepolisian, Brigade Mobile (Brimob) menginjak usia ke-72 pada Selasa (14/11). Perannya di NTB diandalkan untuk mengatasi konflik sosial dan terorisme.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Tajuddin mengatakan, Brimob Polda NTB dituntut untuk profesional dalam bertugas dan ditunjang dengan perlengkapan teknis yang modern.

“Ke depan tentunya anggota Brimob ini lebih profesional,

modern. Kalau dua itu sudah pasti dipercaya masyarakat,” ujarnya. Peringatan HUT ke-72 Brimob dipusatkan di Mako Brimob Polda NTB di Ampenan. Turut hadir Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin serta jajaran Forkompinda NTB, dan Kapolres jajaran.

Tajuddin tak menampik konflik sosial dan terorisme menjadi sejumlah kerawanan keamanan di NTB. Untuk menghadapi itu Brimob dapat diandalkan.

“Brimob ini satuan elit kita.

Benteng terakhir daripada pertahanan Polri untuk menangani kejahatan dengan intensitas tinggi dan sangat diandalkan kesatuan Polri,” terangnya.

“Selama ini perannya cukup baik. Koordinasi antarkesatuan kewilayahan. Di Lombok Sumbawa tentunya sudah ditempatkan anggota Brimob.

Tentu kalau ada apa-apa kewajiban Brimob untuk memback up,” imbuh dia.

Dalam usia yang sama den-

menanggulangi gangguan Kamtibmas dengan intensitas tinggi baik itu yang berhubungan dengan senjata api dan bahan peledak,” jelasnya.

Untuk mendapat kepercayaan masyarakat, Taufik mengatakan pihaknya harus banyak mendekatkan diri dengan masyarakat. “Agar tidak lagi terkesan militeristik. Bagaimana setiap masyarakat meminta bantuan personel Brimob, kami ada,” tandas dia. (why)

Mengkhawatirkan, Peredaran Narkoba di Loteng

Tak Kembalikan Kerugian Negara

Rekanan Pengadaan Beras Terancam Dipidana Giri Menang (Suara NTB) Rekanan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menunggak kerugian negara senilai ratusan juta rupiah terancam dipidanakan. Pasalnya sampai saat ini rekanan tersebut belum mengembalikan kerugian negara tersebut ke Pemda. Awalnya, sesuai janjinya di hadapan sidang majelis TPTGR, rekanan tersebut menyanggupi pengembalian kerugian bulan Agustus. Namun hingga kini belum dipenuhi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lombok Barat, Abdul Manan mengatakan bahwa persoalan kerugian ini telah difasilitasi beberapa kali untuk penyelesaian namun mentok sehingga pihaknya melimpahkan ke Majelis TPTGR. Kasus ini pun sudah diambil alih oleh tim TPTGR untuk disidangkan. Pihak majelis TPTGR sendiri telah melakukan sidang pertama belum lama ini. Namun sejauh ini, pascasidang tersebut belum ada progres yang signifikan terkait pengembalian kerugian negara itu. “TPTGR yang menangani itu, memang belum dikembalikan padahal sesuai Janjinya bulan Agustus. Majelis TPTGR sudah mengingatkan dia,”jelas Manan, Selasa (14/11).

Dijelaskan, jika mentok pada sidang pertama ini pihak majelis TPTGR akan melakukan sidang kedua kalinya terhadap bersangkutan. Apakah jaminan berupa sertifikat tanah akan dilelang untuk melunasi kerugian negara, menurutnya proses ini akan dilaksanakan majelis TPRGR. “ Jika mentok juga di majelis maka otomatis akan dilanjutkan ke APH. Intinya ke jalur hukum lah (dipidanakan),” tegas mantan camat Narmada ini. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke majelis, termasuk jika nantinya akan ditangani ke pihak APH. Inspektur pada Inspektorat Lobar, HR. Agus Hidayat menyatakan terkait kerugian di rekanan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) telah disidang oleh majelis TPTGR. Rekanan ini disidang karena tidak mampu menyelesaian pngembalian kerugian daerah sebesar Rp 108 juta sesuai target BPK tanggal 31 Agustus ini. Pihak majelis TPTGR pun telah disita sertifikat tanah milik rekanan sebagai jaminan.

Rekanan berjanji melunasi tanggal 24 Agustuslalu. “Rekanan berjanji melunasi tanggal24 Agustus lalu dengan jaminan sertifikat tanah sudah ditahan,”tegas inspektur ini.

Hasil sidang majelis TPTGR bahwa rekanan sanggup mengembalikan kerugian negara dengan jaminan berupa sertifikat tanah seluas 36 are sudah ditahan. Harga per are dihargai Rp 7 juta. Jika hingga tangga 24 Agustus pihak rekanan tidak melunasi, maka secara sepihak tim majelis TPTGR dapat melakukan pelelangan. Jika ada kelebihan hasil lelang lahan itu nanti akan dikembalikan ke bersangkutan. (her)

gan kemerdekaan Indonesia, Wakapolda berharap personel Brimob Polda NTB semakin matang. ‘’Pertama harus disiplin. Khususnya karena ini cikal bakal keberhasilan kita.

Loyalitas terhadap tugas kedinasan,’’ katanya.

Sementara Kasat Brimob Polda NTB, Kombes Pol Taufik Hidayat mengemukakan, jajarannya sedang berupaya melengkapi kesatuan mulai dari Mataram sampai Kota Bima. “Kami harus siap

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Tiga tersangka penadahan motor curian diamankan di Mapolres Mataram, Selasa (14/11).

Tiga Penadah Motor Curian Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Tiga tersangka pelaku penadah motor curian ditangkap Polres Mataram.

Motor Honda Beat keluaran 2012 diperjualbelikan seharga Rp 3,5 juta. Motor tersebut diduga dicuri dari tempat parkir lapangan futsal di Pagutan, Mataram.

Motor dengan plat nomor palsu DR 2451 BR disita dari tersangka MS alias BA (38), seorang tukang warga Guntur Macan, Gunung Sari, Lombok Barat. “Motor tersebut diduga hasil curian dengan TKP lapangan futsal di Pagutan Mataram,” ujar Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Selasa (14/11).

Pencurian itu dilaporkan lebih satu tahun yang lalu,

yakni pada 16 Oktober 2016.

Korbannya pada saat itu tengah asyik bermain futsal.

Saat hendak pulang baru tersadar motor seharga Rp 9 juta itu sudah raib.

Tersangka BA ditangkap saat dalam perjalanan ke Lombok Tengah bersama istri pertamanya pada Sabtu (11/11).

Sementara dua tersangka lain, AB (28) dan JN (30) diamankan di Pagutan, Senin (13/11).

BA mengakui membeli motor tersebut dari tetangganya, AB (28) dan JN (30) seharga Rp 3,5 juta. BA menjelaskan dirinya tidak mengetahui kalau motor tersebut ternyata hasil curian. “Saya dikasi taunya BPKB masih di bank, ya saya berani aja ambil,” kata BA mengaku.

Sementara AB mengaku dirin-

ya hanya membantu menjualkan atas suruhan JN. “Saya cuma disuruh jualkan dan saya dapat untung Rp 500 ribu,” sebut AB. Para pelaku disangkakan pasal 480 KUHP dengan ancaman penjara paling lama empat tahun.

Kapolres mengimbau masyarakat untuk berhatihati bila ada yang menjual motor bekas dengan harga di bawah standar. “Justru itu harus diwaspadai. Jangan karena murah, menggiurkan tapi nanti malah merugikan juga akhirnya,” sebutnya.

Kemudian kepada pemilik kendaraan tersebut bisa datang ke Polres Mataram untuk mengambil barang bukti dengan menunjukkan bukti kepemilikan. (why)

Praya (Suara NTB) Peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) diyakini sudah masuk taraf mengkhawatirkan. Bahkan, kini sudah semakin luas menyebar hingga ke kalangan pelajar. Untuk itu, pihak sekolah di daerah ini diminta lebih mengintensifkan pengawasan.

Guna menekan peredaran narkoba pada siswanya.

Tertangkapnya sejumlah pengedar maupun pengguna narkoba dari kalangan pelajar bisa menjadi cerminan, bahwa narkoba kini sudah semakin mengkhawatirkan.

“Sehingga kalau tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, terutama dari pihak sekolah dikhawatirkan peredaran narkoba di kalangan pelajar bakal semakin parah,” sebut Kasat Resnarkoba Polres Loteng, AKP Muhaimin, S.H., kepada wartawan, Selasa (14/11).

Ia menjelaskan, kalau dilihat dari segi kewilayahanya sampai saat ini sudah tidak ada lagi kecamatan di Loteng yang bebas narkoba. Di mana narkoba sudah ditemukan di hampir semua kecamatan di daerah ini.

“Jadi tidak ada kecamatan di Loteng yang terbebas dari peredaran narkoba,” sebutnya.

Sehingga bisa diartikan, peredaran narkoba sudah merambah seluruh wilayah di Loteng. Bukan hanya dikawasan perkotaan saja. Tetapi juga sudah merambah hingga ke pelosok desa. Dan, kebanyakan korbannya adalah kalangan pelajar dan generasi muda.

“Kalangan pelajar dan generasi muda secara umum, bisa dengan cepat perpengaruh narkoba, karena rasa keingintahuannnya yang begitu tinggi. Dari semula hanya coba-coba, kemudian jadi pencandu narkoba. Kalau sudah begitu, mau jadi apa generasi muda didaerah ini nantinya kedepan,” tandasnya.

Adapun sumber narkoba dan obat-obatan terlarang yang beredar di Loteng, kebanyakan dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Loteng sejauh ini hanya sebagai daerah transasit saja. Karena pihaknya sampai sejauh ini belum menemukan adanya indikasi narkoba dan obat-obatan terlarang diproduksi di Loteng.

Walaupun status Loteng sebagai pintu gerbang NTB. Pihak kepolisian sendiri, dalam hal ini juga terus berupaya keras menekan peredaran dan penyalanggunaan narkoba. Baik itu melalui langkah-langkah persuasif, melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Maupun melalui-langkah langkah represif atau penindakan.

Untuk upaya persuasif, melihat maraknya peredaran narkoba di kalangan pelajar maka yang jadi sasaran sosialisasi ialah sekolah-sekolah. Bekerjasama dengan satuan lainnya di Polres Loteng. “Soal langkah represif, setiap pelaku pastinya akan kita tindak tegas. Sesuai aturan yang berlaku,” timpalnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

KLU Kembangkan Tiga Desa Wisata Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan tiga desa sebagai desa wisata. Dengan harapan desa wisata ini mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan KLU. Ini juga menjadi segmen baru wisata di KLU. Sebab selama ini kawasan tiga gili masih mendominasi sebagai destinasi wisatawan.

“Kita sudah menetapkan tiga desa sebagai desa wisata.

Sehingga wisatawan bisa memiliki lebih banyak pilihan tujuan wisata saat berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara,” kata Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata KLU, Bratayasa, di Mataram, Selasa (14/11).

Tiga desa itu adalah Ekowisata Krujuk, Desa Wisata Prawira Berbasis IT dan Agrowisata Santong. Tiga desa ini tengah dikembangkan menjadi desa wisata yang dapat dikunjungi wisatawan dari mana saja. Tiga desa ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi desa lain untuk bisa mengembangkan desanya sebagai destinasi wisata.

Diketahui bahwa saat ini masing-masing daerah tengah berlomba untuk mengembangkan desa wisata. Sebab segmen wisata ini mengedepankan kearifan lokal, sehingga peran masyarakat setempat benar-benar sangat diperlukan.

Salah satu desa wisata yang sudah sukses mencuri perhatian wisatawan adalah Desa Wisata Setanggor.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada pengembangan desa wisata pada tahun 2018. Setidaknya ada 10 desa wisata yang akan dijadikan sebagai pilot project, salah satunya Desa Wisata Krujuk yang ada di KLU. “Kita akan kembangkan setidaknya ada 10 desa wisata.

Sehingga semakin banyak pilihan destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu pihaknya juga berharap para pelaku pariwisata bisa membuat paket perjalanan wisata ke berbagai desa wisata yang saat ini dikembangkan. Sebab, banyak wisatawan terutama wisatawan asing yang ingin menikmati suasana pedesaan. Ini menjadi kesempatan bagi NTB untuk lebih mengembangkan segmen wisata ini.

“Bule-bule itu ternyata suka berwisata di desa wisata.

Mereka suka berbaur dengan masyarakat dan mengetahui kebiasaan masyarakat sekitar. Inilah yang perlu kita kembangkan bagaimana mengatur masyarakat yang desanya menjadi tujuan wisatawan,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

TERPARKIR - Sejumlah perahu terparkir di Pantai Tanjung Aan. Perahu-perahu ini digunakan untuk mengantar wisatawan yang ingin menikmati keindahan beberapa destinasi lain yang ada di sekitar Pantai Tanjung Aan.

Gelar Pahlawan Nasional Pengaruhi Wisata NTB Mataram (Suara NTB) Masyarakat patut berbangga dengan adanya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang diterima Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari Presiden RI di Istana Negara pekan lalu. Dari segi pariwisata, tentunya ada dampak positif yang diterima dunia pariwisata NTB, khususnya Lombok.

(Suara NTB/ist)

DESA WISATA - Beragam aktivitas yang dapat dilakukan di Desa Wisata Krujuk yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar RI, Taufan Rahmadi.

Ia meyakini penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh tersebut mampu mendongkrak potensi pariwisata Lombok, khususnya dalam napak tilas pariwisata. Ini menjadi kesem-

patan NTB untuk semakin memperkenalkan destinasi wisatanya. Sebab saat ini NTB memang tengah menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia pascapenganugerahan gelar pahlawan kepada salah satu tokohnya.

“Jadi, Tuan Guru (M. Zainuddin Abdul Madjid) sekarang sudah bukan milik warga Lombok, NTB saja. Atas penganugerahan ini, beliau sudah menjadi milik nasional,” ujar Taufan.

Ia men-

gatakan bahwa ini bisa menjadikan NTB sebagai ikon sejarah, atau ikon pahlawan dalam dunia pariwisata NTB. Ia menjelaskan perspektif wisatawan atau pelancong sekarang sudah berbeda dengan dulu.

Perubahan ini dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata NTB. “Untuk sekarang, orang tidak hanya mau jalan-jalan saja. Tetapi mereka mencari apa yang bisa dirasakan di tempat yang dituju,” lanjut Taufan.

Dari hal-hal inilah sebenarnya, imbuh Taufan, para stakeholder harus mampu menciptakan industri pariwisata kreatif. Jika diramu para stakeholder bisa men-

jadikan napak tilas perjalanan tentang Tuan Guru bisa menjadi suatu produk pariwisata yang unik dan menarik.

“Curiosity, knowledge dan apa yang batin mereka dapatkan dari perjalanan inilah bentuk pergeseran yang diinginkan wisatawan,” jelasnya.

Ia menyarankan agar Pemprov dapat merancang dan membangun museum tentang Tuan Guru. Dimana disana akan terekam semua jejak napak tilas tentang Maulana Syeikh. Ini tentu saja akan menjadi tujuan wisatawan yang menyukai sejarah.

Seperti diketahui, ada empat tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2017 ini, yakni Almarhum TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, Almarhum Laksamana Malahayati dari Aceh, Almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepri, dan Lafran Pane dari DI Yogyakarta.

(Suara NTB/ist)

Taufan Rahmadi Presiden RI Ir. H Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017, 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. (lin)

Pelaku Pariwisata ”Banjir” Tamu Tahun Baru Mataram (Suara NTB) Sejumlah wisatawan saat ini bersiap untuk menyambut tahun baru.

Pelaku pariwisata mengaku sudah banyak permintaan pada perayaan tahun baru nanti. Sebagian besar wisatawan ingin menghabiskan malam terakhir tahun ini di giligili.Hal ini sebagai bentuk antisipasi, karena mendekati akhir tahun biasanya kamar hotel di gili sudah dipesan penuh dan harganya juga relatif lebih mahal dari hari biasa.

“Sudah banyak yang booking untuk akhir tahun. Ada yang berkelompok, ada juga yang datang pasangan. Jadi mereka ini banyak yang ingin menikmati pergantian tahun di gili, terutama Gili Trawangan,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Timur, Bery Putra, di Mataram, Selasa (14/11).

Ia mengatakan bahwa wisatawan

sudah memperhitungkan waktunya, sehingga melakukan pemesanan bahkan dua bulan sebelum akhir tahun.

Sebab beberapa dari mereka merupakan wisatawan yang sebelumnya pernah gagal merayakan tahun baru di gili, karena tidak mendapatkan kamar untuk menginap.

“Mereka banyak yang antisipasi nanti tidak dapat kamar. Makanya mereka booking dari sekarang, biar aman nanti pas mereka mau rayakan tahun baru disini,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pelaku pariwisata asal Lombok Barat, Zainuddin. Ia mengatakan beberapa wisatawan sudah memilih paket tahun baru di Lombok. Sehingga ia juga dapat dengan segera melakukan pemesanan terhadap penginapan dan kebutuhan lainnya.

“Mereka kebanyakan mau tahun

baruan di Gili Trawangan. Sudah pesan dari sekarang, biar bisa pilih hotel yang sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

Ia sudah mengantisipasi hal itu, sehingga sejak awal bulan lalu ia sudah menjual paket tahun baru kepada calon wisatawan. Ternyata paket itu mendatangkan banyak calon wisatawan yang ingin berkunjung.

Bukan itu saja, ia juga menjual paket kunjungan ke berbagai destinasi lain. Seperti gili-gili di Lombok Barat, desa wisata dan wisata kuliner. Ini juga mendapatkan banyak respon positif dari calon wisatawan.

“Mereka itu banyak yang dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan Malang. Ada juga yang dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya. Yang kebanyakan mau tahun baru disini itu yang dari luar negeri,” akunya. (lin)

Sensasi Berwisata di Pulau Ular Mataram (Suara NTB) Pulau Ular merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Salah satu pulau yang berada di tengah perairan bagian Timur wilayah Kecamatan Wera. Pulau ini juga berdekatan dengan dua obyek wisata andalan Kabupaten Bima, yaitu Pulau GiliBanta dan Tolowamba.

Ini merupakan salah satu destinasi tidak biasa yang menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Bima. Pulau ini merupakan habitat bagi populasi ular laut dengan keunikan warnanya, seperti warna putih perak berpadu warna hitam kilat.

Ular-ular ini jinak dan bersahabat dengan wisatawan yang mengunjunginya. Inilah yang menjadi keunikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bima ini.

“Ularnya itu tidak gigit, jinak.

Jadi tidak perlu takut, mungkin di tempat lain ada juga destinasi seperti ini. Tapi kalau ular disini itu jinak, jadi aman untuk wisatawan,” kata warga Kabupaten Bima Khusnul Khatimah, Selasa (14/11).

Pulau Ular dapat dijangkau dengan waktu tempuh 45 menit perjalanan dari Kota Bima dengan menggunakan transportasi darat.

Setelah tiba di Desa Kalo Kecamatan Wera, selanjutnya untuk menuju Pulau Ular, wisatawan harus menggunakan perahu yang telah disediakan masyarakat sekitar

(Suara NTB/ist)

ULAR - Warga sekitar dengan santai memegang dan membawa ular-ular yang ada di Pulau Ular, Kabupaten Bima. dengan waktu tempuh 15 menit dari daratan.

“Kalau sudah sampai itu jangan kaget lihat banyak ular di pinggir-pinggir. Ularnya tidak gigit kok,” ujarnya.

Dari pulau ini, wisatawan juga akan disuguhkan dengan pemandangan Gunung Api Sangiang. Panorama di Pulau Ular tidak kalah menarik dari destinasi wisata lainnya. Wisatawan juga bisa uji nyali dengan bermain bersama ular-ular di pinggir pantai pulau ini.

Ular-ular berwarna hitam putih cerah itu sangat mempesona bila tertimpa cahaya matahari.

Masyarakat sekitar yang mendatangi pulau ular ini tidak merasa takut sedikitpun untuk menyentuh atau bermain-main dengan ular beracun ini. Mereka bahkan dengan santai memasukan tangan ke celah-celah tebing batu untuk mengambil ular yang bersebunyi.

Walaupun begitu, para wisatawan dari daerah lain tidak bisa sembarangan menyentuh ularular ini begitu sampai di pulau ini.

Kabarnya ular-ular ini harus disentuh terlebih dahulu oleh masyarakat lokal, sehingga wisatawan juga dapat menyentuh atau bermain-main dengan ular-ular tersebut.(lin)

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

UIN Mataram Lirik Piala Adiwiyata Kementerian Lingkungan Hidup Di tengah kesibukan, aktivitas dan rutinitas yang padat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., masih menyempatkan waktu memimpin langsung kegiatan gotong royong di Kampus Dua UIN Mataram Jalan Gajah Mada Mataram beberapa waktu lalu.

KEGIATAN yang melibatkan partisipasi semua karyawan di lingkup UIN Mataram berlangsung sejak pukul 08.19 dan berakhir pukul 11.10 WITA telah mampu mengubah pemandangan di beberapa lokasi yang ditentukan. Seperti yang nampak mulai dari jalur masuk kampus dua, dan di samping gedung pascasarjana.

Sebelumnya lahan seluas 1,5 hektar ini yang rencananya tahun depan akan dibangun gedung dengan konstruksi 6 lantai, kini masih berupa semak belukar. Dan untuk sementara masih bisa dimanfaatkan se-

bagai lahan parkir ribuan mahasiswa S1, S2 dan S3.

Mutawali yang sejak pagi terjun langsung memimpin di lokasi gotong royong mencoba menggunakan mesin alat potong rumput sekitar 16 menit yang membuatnya berurai butiran-butiran keringat segar di pagi hari. Beliau tidak hanya sekedar memerintah dengan kata-kata, tapi juga memberikan contoh langsung bagimana cara menggunakan alat potong rumput yang baik dan benar. Setidaknya beliau pernah memiliki pengalaman menarik sebagai tukang kebun

Tetap Laksanakan Simulasi SEJUMLAH sekolah mulai bergerak cepat dalam mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Meski sarana dan prasarana belum lengkap, sekolah tetap melaksanakan simulasi UNBK. Seperti yang dilakukan oleh SMAN 4 Mataram, meskipun masih kekurangan perangkat komputer, SMAN 4 Mataram melaksanakan simulasi UNBK sejak Senin (13/11) sampai dengan Rabu (15/11).

Kepala SMAN 4 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd, dikonfirmasi Selasa (14/11), menjelaskan, pihaknya mesti meminjam laptop guru dan siswa agar bisa melaksanakan simulasi itu. “Alhamdulillah simulasi tahap satu di SMAN 4 Mataram berjalan dengan lancar.

Kami meminjam laptop siwa dan laptop guru juga,” kata Suprapti.

Diharapkan melalui simulasi itu, siswa lebih mudah dalam menyiapkan diri secara teknis saat UNBK. Termasuk peningkatakan nilai UNBK. Sementara itu terkait pengayaan, pihaknya belum melaksanakannya. Namun demikian, Suprapti mengaku yakin dengan kemampuan yang dimiliki para siswanya. Apalagi siswanya sudah terbiasa setelah membahas Kompetensi Dasar (KD), mereka melanjutkannya dengan pengambilan nilai melalui ujian.

“Kalau pengayaan belum, tapi saya yakin tanpa pengayaan anakanak selalu siap ujian,” katanya.

Ia berharap saat pelaksanaan UNBK nanti, siswa dapat melaksanakannya dengan lebih baik, tanpa ada gangguan teknis. Selain itu diharapkan nilai UNBK yang diperoleh dapat meningkat.

“Nilai UN agar memenuhi standar kelulusan, sehingga orang tua puas terhadap predikat UN putra-putri mereka,” harapnya.

Sementara itu, terkait dengan perangkat komputer di SMAN 4 Mataram, menurutnya masih sangat minim, SMAN 4 Mataram masih kekurangan 100 perangkat komputer. Meski begitu, ia tetap optimis akan melaksanakan UNBK. Sekolah akan berupaya merangkul siswa untuk membawa laptop mereka.

Pihak sekolah menyiapkan 30-an unit komputer, sisanya dengan meminjam laptop milik siswa.Dengan begitu diharapkan kebutuhan perangkat komputer untuk UNBK dapat terpenuhi. (ron) Hj. Suprapti (Suara NTB/dok)

MAN 1 Lotim Juara I Lomba Marawis Indonesia Investival 2017 Selong (Suara NTB) – MAN 1 Lombok Timur (Lotim) tidak pernah sepi dari torehan prestasi setiap bulannnya. Pada November 2017 ada beberapa ekstrakurikuler dan study club yang menorehkan juara pada berbagai ajang kompetisi. Salah satunya Ekstrakurikuler Sanggar Seni.

Ekstrakurikuler Sanggar Seni mampu menjadi juara 1 pada Lomba Marawis yang diadakan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di GOR Hamzanwadi tanggal 11 November 2017 dalam kegiatan Indonesia Investment Festival (Investival) tahun 2017.

Kepala MAN 1 Lotim, Drs. Silmi, M. Pd.I., menilai torehan prestasi sanggar seni dalam bidang Marawis merupakan wujud dari kerja keras dalam berlatih. Menurutnya, selama menjalankan proses dengan baik, maka akan membuahkan hasil yang memuaskan.

H. Silmi juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada semua pemenang dan pembina, Tia Ispiarini, S.Pd., dan pelatih Shapudin S.Ag., atas prestasinya mengharumkan nama madrasah.

Di tempat terpisah, Wakil Kepala Bagian Kurikulum, M. Nurul Wathoni, M.Pd., mengucapkan terima kasih kepada semua kru Marawis MAN 1 Lotim yang telah memberikan penampilan terbaiknya pada festival yang digelar OJK. Sosok yang sangat peduli dengan kreativitas siswa ini juga menambahkan Marawis MAN 1 Lotim sudah memiliki jam terbang yang cukup banyak, mulai dari acara yang bersifat lokal hingga internasional. Pada tahun 2014 pernah tampil dalam acara pembukaan Seminar Internasional yang diadakan oleh Kantor Bahasa NTB. Sementara itu, Wakil Kepala Bagian Kesiswaan MAN 1 Lotim, Mahpuz, S.Pd., menjelaskan proses latihan yang dilakukan dalam persiapan mengikuti festival yang diadakan oleh OJK tidak berlangsung lama, tapi hanya 2 hari saja.

Hamzah merupakan salah satu anggota dan vokalis Marawis MAN 1 Lotim merasa bangga dengan juara yang ditorehkan. Dirinya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mendukung baik secara moril maupun secara materi, terutama kepada kepala madrasah, wakil bagian kesiswaan, dan kurikulum serta Bapak/Ibu pembina dan pelatih. (r/*)

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN - Kepala MAN 1 Lotim Silmi bersama siswa menunjukkan hadiah yang diraih pada Lomba Marawis yang digelar OJK di ajang Investival 2017.

pribadi di rumah elite bapak angkatnya sewaktu masih kuliah di Yogyakarta dulu.

Bukan hanya itu, Mutawali juga membangkitkan memori masa-masa kecil dulu ketika tangannya selalu akrab dengan sabit, parang dan cangkul untuk mencari kebutuhan makanan ternak dan bertani.

Hari itu setelah sekian lama tidak bersentuhan dengan aktivitas tersebut, Mutawali masih begitu lihai memainkan parang menebas semak belukar yang akan dijadikan sebagai tambahan lokasi parkir.

Di sela-sela gotong royong, yang diwarnai dengan canda tawa ria membuat suasana kerja semakin bergairah dan setidaknya dapat mengusir rasa capek. Rektor bersama beberapa pejabat lingkup UIN Matatam sesekali waktu terlihat diskusi kecil mengenai kondisi halaman parkir saat

ini yang sudah sangat padat.

Beliau meminta agar dalam waktu dekat perlu penataan kawasan parkir menggunakan lahan kosong yang masih tersedia yang dibersihkan. Beliau juga menginspirasi ke depannya nanti setelah dibangun gedung, maka penataan kawasan hijau sepanjang areal kampus harus tertata baik, rimbun, hijau dan indah. Hal tersebut penting selain untuk kenyamanan beraktivitas di kampus, juga akan berdampak pada upaya menciptakan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Selain itu juga, rektor menginginkan agar gotong royong seperti ini dijadwalkan setiap fakultas secara rutin apakah sebulan sekali atau dua bulan sekali. Terlebih lagi sekarang ini memasuki fase ke 4 tahun ini berdasarkan hasil pemantauan iklim oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa

cuaca saat ini sudah mulai turun hujan. ‘’Penting untuk kita galakkan gotong royong dengan membersihkan saluran drainase yang ada di kawasan kampus kita ini, sehingga dapat mencegah terjadinya genangan air yang dapat berpotensi banjir,’’ sarannya.

Rektor yang didampingi Kasubag Humas H. Suhirman Adita menyampaikan harapanya agar dapat mengakses informasi dan membangun komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah itu bersama Kasubag Kerjasama Kelembagaan Supardi, MM., agar ditindaklanjuti ke kementerian. Harapannya, tahun depan tepatnya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia UIN Mataram bisa mendapatkan penghargaan sesuai dengan program kementerian yaitu Piala Adiwiyata. Piala ini sebagai penghargaan presiden terhadap upaya mewujudkan ka-

(Suara NTB/ist)

POTONG RUMPUT - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli memotong rumput pada acara gotong royong di Kampus Dua UIN Mataram beberapa waktu lalu. mpus berwawasan lingkungan.

Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena kampus UIN Mataram pada tahun 2012 pernah menjadi pusat pencanangan “gerakan sejuta pohon” yang dihadiri oleh menteri. Bahkan UIN Mataram juga menerima surat dari kementerian lingkungan hidup untuk menda-

ta jumlah sebaran pohon peneduh dan pelindung yang terdapat di areal kampus.

“Alhamduillah melalui ortaker kita sekarang ini yang dilengkapi dengan adanya bagian khusus yang menangani kerjasama kelembagaan baik skala lokal, regional, nasional dan internasional,” ujarnya. (dys/*)

Agar Tidak ”Mati”, PTS Didorong Merger Mataram (Suara NTB) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) didorong untuk melakukan merger agar pengelolaan PTS dapat lebih baik. Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra mendorong PTS yang berada di bawah satu yayasan dapat merger atau bergabung.

Koordinator Kopertis wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, MSi., ditemui Selasa (14/11) di Mataram menekankan melalui merger atau penyatuan perguruan tinggi itu, terutama yang berada di satu yayasan akan membuat PTS

menjadi lebih kuat.

“Terutama yang berada di satu yayasan, dengan penyatuan itu jauh mereka lebih kuat.

Saya yakin dan percaya, ketimbang mati, lebih baik PTS dimerger,” sarannya.

Ia mencontohkan di NTB

sudah ada beberapa PTS yang melakukan merger dalam satu yayasan, seperti STIKES Qamarul Huda bersama dengan STKIP Qamarul Huda telah bergabung dan berubah bentuk menjadi Universitas Qamarul Huda Badaruddin. Begitu

juga dengan Universitas Hamzanwadi di Selong, Lombok Timur. “Ini ada beberapa lagi mau dimerger,” katanya.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi yang dimerger itu utnuk aspek pengelolaan yang lebih sehat. Bagi PTS yang berbeda yayasan pun bisa melakukan merger, tapi harus membuat yayasan baru. Ia juga mencontohkan, di NTB ada beberapa PTS yang berada di satu yayasan. Menurutnya, seandainya PTS itu ber-

satu, maka akan menjadi lebih kuat lagi. “Lalau mau bersatu, lebih kuat lebih jaya, dan lebih strong. Kalau ada PTS yang ‘turun’ disubsidi oleh yang lebih besar,” katanya.

Langkah ini juga, menurutnya, tepat untuk mengatasi masih adanya PTS yang belum sehat di NTB. Menurutnya sekitar 10 PTS yang sehat. Ini berkaitan dengan akreditasi terhadap PTS. Ada prodi yang belum memperoleh akreditasi. (ron)

APTISI Wilayah VIII B NTB Gelar Musyawarah Wilayah Mataram (Suara NTB) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VIII B NTB menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-II, Selasa (14/11) dan Rabu (15/11) di kampus STMIK-ASM Mataram. Kegiatan itu dirangkaikan dengan berbagai seminar, selain juga pemilihan ketua APTISI untuk lima tahun ke depan.

Ketua APTISI Wilayah VIII B NTB, Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom., Selasa (14/11) mengatakan, Muswil ke-II ini diadakan untuk melakukan pemilihan pengurus APTISI wilayah NTB. Disebutkannya peserta yang memiliki hak suara, yaitu ketua yayasan, pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan pengurus lama.

“Agenda pemilihan, pada besok (hari ini, red) akan dilakukan penjaringan calon untuk masa bakti lima tahun ke depan. Intinya NTB kita majukan bersama, ini tempat kita lahir hidup harus maju dari segala sisi,” harapnya.

Peserta yang hadir dalam Muswil II APTISI Wilayah VIII B NTB itu merupakan pimpinan PTS dan pimpinan yayasan, serta pimpinan program studi PTS se-NTB. Dalam pembukaan Muswil II itu dihadiri juga Koordinator Kopertis wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof. Dr. I Nen-

gah Dasi Astawa, MSI., dan Sekretaris Daerah NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D. Lalu Darmawan menjelaskan, rangkaian Muswil II diadakan seminar. Pihaknya mendatangkan Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Kemenristekdikti, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., yang membawakan materi tentang strategi Kemenristekdikti bidang SDM Iptek perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

APTISI Wilayah VIII B NTB juga mendatangkan Ketua Forum Rektor yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.

Dr. Hamka (UHAMKA), Prof. Dr. H. Suyatno., M.Pd., yang akan berbagi langkah dan upaya strategis UHAMK menuju akreditasi Institusi A. Ketua Umum APTISI Dr. Ir. M. Budi Djatmiko, M.Si., MEI juga akan hadir menyampaikan strategi perguruan tinggi dalam mempersiapkan akreditasi institusi. Sementara Koordinator Kopertis wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, MSI., menyampaikan tentang Tantangan dan Peluang PTS di NTB. Sementara itu, Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, berharap PTS bisa lebih efektif dan APTISI bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas lembaga

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, memberikan sambutan pada Muswil ke-II APTISI Wilayah VIII B NTB, Selasa (14/11). tinggi swasta yang ada di NTB. Dalam konteks itu, ia menyarankan agar muswil ini dapat merekomendasikan dan memproses untuk berdirinya Kopertis di NTB. Selain itu, sekda menyampaikan sinergitas dengan pemerintah daerah bisa lebih ditingkatkan lagi, dalam rangka meningkatkan kualitas PTS itu sendiri. “Karena bagaimanapun anak-anak yang kuliah di PTS harus mendapat perhatian yang sama dengan yang kuliah di PTN itulah tugas kita bersama,” ujar Sekda.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah daerah sudah ada, seperti gedung, ruang kuliah,

dan lainnya. Hal itulah yang harus dirumuskan oleh APTISI. “APTISI bisa melakukan rekomendasi kepada gubernur terpilih nantinya agar bisa dilakukan MoU, supaya ada perhatian kepada semua PTS di NTB,” saran sekda.

Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Bali-Nusra, I Nengah Dasi Astawa, mengatakan pemimpin APTISI Wilayah VIII B mampu mengajak anggotanya fokus pada mutu. “Karena sekarang eranya era mutu, kalau dulu konsennya pada aksesibiliti, bagaimana mengajak anak-anak muda kuliah, sekarang lebih fokus pada kualitas,” kata Dasi.

Ia mengatakan, Ketua APTISI memiliki peran strategis untuk kembali berkonsentrasi pada mutu. Saat ini PTS harus berorientasi pada kualitas. Jika hanya berorientasi pada kuantitas, makan akan digilas oleh kemajuan pendidikan negara lain.

“Oleh karena itu mutu menjadi kata kunci. Diawali dengan meningkatkan seluruh komponen yang ada di PTS yaitu SDM, inftasturktur, manajerialnya, tata kelola, termasuk akuntabilitasnya, tidak bisa hanya asal-asalan, nanti menghasilkkan pengangguran interlektual, kesannya intelektual tapi tidak memiliki standar ,” tegas Dasi. (ron)

BSM di SDN 3 Tanjung Diduga Disunat Ma’had Tahfidzul Qur’an Darul Iman Bekali Santri Kemampuan Siaran

Selong (Suara NTB) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga disunat oleh pihak sekolah. Sebanyak 53 siswa yang berhak menerima BSM diduga dipotong Rp 25 ribu.

Berdasarkan pengakuan wali murid yang enggan dikorankan namanya, besaran potongan uang yang diserahkan ke sekolah, katanya, tidak dipermasalahkan. Namun, mereka mempertanyakan mengapa kuitansi yang ditandatangani justru lebih kecil. “Kenapa kita disuruh menyerahkan Rp 25 ribu tapi sebagai bukti kita diminta tandatangani Rp 15 ribu, ini kan tidak sesuai,” protesnya.

Bukti dengan kenyataan, katanya tidak sesuai. Cara itu dianggap tidak dibenarkan.

Pengakuannya, ia tidak keberatan dengan Rp 25 ribu.

Menanggapi hal ini, Kepala SDN 3 Tanjung, Muhammad Azhar membantah adanya penyunatan BSM. Pada kasus ini, dirinya berani bersumpah, jika pembagian BSM tidak ada pemotongan. Dalam hal ini, dirinya menduga ada orang di internal sekolah yang ingin memojokkan dirinya. “Tidak ada pemotongan itu, tidak ada. Kita tidak pernah memotong,” ungkapnya, Selasa (14/11).

Jumlah penerima BSM di SDN sebanyak 53 orang yang penncairannya secara bertahap.

Diketahui berdasarkan ketentuan, jumlah BSM SD dan MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.

Pencairan sebelumnya hanya 2 orang dikarenakan tidak terurus. Baru kemudian pada

(Suara NTB/rus)

BERMAIN - Murid-murid SDN 3 Tanjung sedang bermain saat jam belajar. Sejumlah orang tua memprotes pihak sekolah terkait dugaan pemotongan dana BSM. tahap ke delapan pencairan ini wali murid tidak masalahkan diberikan kepada 51 siswa, se- adanya sumbangan sukarela. hingga total siswa penerima Bahkan ada wali murid yang bantuan dari pemerintah pusat siap Rp 50 ribu tapi kita tidak mau. Kita tahu ini tidak boleh ini sebanyak 53 orang.

Pihaknya tidak mengingkari dan bisa masuk pungutan liar,” ada sumbangan-sumbangan demikian ungkapnya.

Atas laporan dugaan tersesukarela yang diminta oleh pihak sekolah kepada sejumlah wali but, jajaran Dinas Pendidikan murid. Namun, dalam hal ini, dan Kebudayaan (Dikbud) tidak ada paksaan dari pihak Lotim langsung melakukan sekolah, karena sifatnya sumban- sidak di SDN 3 Tanjung, Selasa gan, termasuklah dari pihak kemarin. Kepala Bidang Pemsiswa penerima BSM. Sumban- binaan SD pada Dikbud Lotim, gan-sumbangan sukarela ini Muhir, SPd., menegaskan tindadiperuntukkan bagi membiayai kan pemotongan BSM itu sanproses pengurusan administrasi gat tidak dibenarkan. Tidak ada pencairan dana yang dilakukan dasar bagi pihak sekolah untuk oleh operator. Pasalnya, opera- memotong hak orang miskin.

Pihak sekolah pun diminta untornya merupakan honorer. Di samping itu, pengambilan BSM tuk mengembalikan uang yang langsung dilakukan oleh siswa di ditariknya tersebut. Tidak ada Bank BRI. “Besok saya akan alasan sumbangan atau alasan bawa anak-anak untuk meneri- lainnya, karena jelas itu bisa masuk ranah praktik pungli. Segala ma rekeningnya,” tuturnya.

Kepala sekolah ini menegas- macam bentuk pungutan yang kan kembali, pihaknya tidak tidak ada dasar hukumnya tidak pernah ada kesepakatan soal be- dibenarkan. “Kita minta itu agar saran sumbangan. “Sumbangan dikembalikan ke wali murid, itu itu tidak banyak, dan rata-rata tidak benar,” tegas Muhir. (rus)

Mataram (Suara NTB) Sejak terbentuk tahun 2015 Ma’had Tahfidzul Qur’an Darul Iman NW Bentek Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Lombok Utara yang berdiri sejak tahun 1986 terus meningkatkan kualitas diri. Tidak hanya fokus terhadap kegiatan belajar mengajar materi pelajaran umum dan agama tetap juga para santri dan santriwati mendapatkan pelajaran kewirausahaan, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Hal ini diharapkan hasil pembelajaran yang didapatkan oleh para santri dan santriwati seimbang, antara ilmu agama, pelajaran umum dan life skill. “Biar santri dan santriwati mendapatkan pelajaran seimbang, tidak hanya ilmu agama tetapi life skill juga,” ungkap Abdul Kadir Jaelani, S.Pd., Sekretaris Yayasan Ma’had Tahfizul Qur’an Darul Iman di Mataram, Selasa (14/11).

Diakuinya, yang terbaru dari Ma’had Tahfidzul Qur’an Darul Iman NW Ponpes Hidayatur-

rahman NW Bentek ialah adanya radio siaran sejak bulan Juli.

Meskipun baru berjalan empat bulan, hal ini semakin mengasah kemampuan para santri di bidang presenter. “Lagi proses melengkapi dokumen untuk izin Radio Ponpes ke KPI Provinsi NTB dan akan ditindaklanjuti ke pusat,” tambah Jaelani Radio Darul Iman FM sudah mengudara sembari menunggu izin siaran dari KPI pusat, sudah bisa diakses di gelombang 107.7 M.Hz. Setiap hari ada dua santri yang bertugas siaran, masing sekali santri mendapat giliran mengudara sekali sebulan. Hal ini sangat menarik minat santri dan santriwati, karena ada media tambahan buat berdakwah. ‘’Kami dibantu oleh kawankawan dari Komunitas Primadona Lancar yang ada di Bayan, sehingga para santri semakin lancar mengudara,’’ terangnya.

Radio Darul Iman dalam tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas (JRK) NTB (dys) (Suara NTB/ist)

SIARAN - Dua santri sedang siaran di radio yang dikelola ponpes.

Keberadaan radio ini diharap mampu mengasah kemampuan santri di dunia siaran.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

Peparpenas VIII 2017

Atlet NTB Sabet Dua Emas Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB sukses mengharumkan marwah NTB pada Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas) VIII 2017 di Solo, Jawa Tengah (Jateng), 8-12 November 2017. Kontingen NTB sukses meraih dua medali emas, lima perak dan dua perunggu.

(Suara NTB/fan)

BERLATIH - Atlet atletik memantapkan latihan menghadapi Kejurnas Atletik di Jakarta, 4-9 Desember mendatang. Tampak atlet atletik andalan NTB, Andrian berlatih di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (14/11).

Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (14/11) kemarin. “Atlet Peparpenas NTB berhasil meraih dua emas, lima perak dan dua perunggu,” ucapnya.

Dikatakannya, dua medali emas NTB diraih oleh Lina Mardiana di nomor lompat jauh putri dan Sukriadi di nomor adu cepat kursi roda.

Selanjutnya, lima medali perak diraih oleh Lina Mardiana di nomor lari 100 meter

putri dan 200 meter putri, Multinasional di nomor 100 meter kursi roda, Syarifudin di pertandingan catur dan M. Lalu Sabeni serta Siti Najwa di kelas beregu Boccia.

Sedangkan dua medali perunggu diraih oleh M. Suwardi di cabor bulutangkis dan M. Lalu Sabeni di cabor boccia penerangan putra.

Ketua National Paralympic Comite (NPC) NTB, Azis Faradi melaporkan bahwa pihaknya menurunkan 26 atlet di event multi event pelajar

Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, L. Moh. Zohri dipastikan absen di Kejurnas Atletik di Jakarta, 4- 9 Desember mendatang.

Pasalnya atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu belum cukup umur ikut kejurnas tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris PASI NTB, Akrin Brahim kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (14/11) kemarin. “Lalu Moh. Zohri tidak bisa ikut. Soalnya dia belum cukup umur mengikuti kejurnas atletik di Jakarta,” ucapnya.

Akrin yang sehari-hari bekerja sebagai staf di Kantor Biro Kesra Setda Pemprov NTB itu mengatakan bahwa salah satu persyaratan mengikuti kejurnas atletik di Jakarta minimal harus berusia 18 tahun. Sayangnya usia Moh. Zohri belum genap 18 tahun sehingga PASI NTB tidak mendaftarkan Zohri di

kejurnas tersebut.

Meski tidak akan dilibatkan di kejurnas atletik di Jakarta, namun Zohri tidak perlu patah semangat. Pasalnya pihak PASI NTB akan mempertimbangkan Zohri untuk masuk dalam Pelatda atlet unggulan NTB di tahun 2018.

Menurut Akrin, atlet peraih medali emas di di Popnas 2017 itu sangat layak masuk Pelatda PON NTB tahun 2018. Pasalnya atlet pelajar itu baru saja sukses menyumbangkan medali emas di nomor 200 meter senior pada kejurnas atletik Piala Panglima TNI di Jatim belum lama ini.

Sementara itu L. Moh. Zohri yang dihubungi secara

Perolehan Medali NTB di Peparpenas 2017 : Dua Emas : 1. Lina Mardiana di lompat jauh 2. Sukrillah di nomor kursi roda Lima Perak : 1. Lina Mardiana di nomor lari 100 m 2. Lina Mardiana di lari 200 m 3. Muktin di nomor kursi roda 100 m 4. Syarifuddin di cabor catur 5. M. Lalu Sabeni dan Siti Najwa di beregu cabor boccia Dua perunggu: 1. M. Suwardi di cabor bulutangkis 2. M. Lalu Sabeni di boccia perorangan. olahraga paralympiade nasional itu. Dan mengikuti enam cabor, yakni atletik, bulutangkis, catur, boccia, tenis meja dan renang. (fan)

PASI NTB Ingin Pertahankan Enam Emas di Kejurnas Zohri Harus Absen di Kejurnas Mataram (Suara NTB) Setelah sukses merebut enam medali emas di Kejurnas Atletik Piala Panglima Cup di Jawa Timur awal November lalu, belasan atlet atletik NTB akan kembali ambil bagian di Kejurnas Atletik di Jakarta, 49 Desember 2017.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi SH, didampingi Sekretarisnya, Akrin Ibrahim, di Sekretariat KONI NTB, Selasa (14/11) kemarin membenarkan bila pihaknya akan menurunkan belasan atlet di kejurnas

tersebut. Tujuannya sebagai ajang untuk mengukur kemampuan atlet atletik NTB yang dipersiapkan menghadapi PON 2020.

Menurutnya, jumlah atlet atletik NTB yang dilibatkan di kejurnas di Jakarta mendatang cukup besar dibandingkan dengan keikutsertaan atlet NTB di event sebelumnya.

Bila di Kejurnas Piala Panglima TNI Cup PASI NTB mengirim 14 atlet. Maka di kejurnas bulan Desember mendatang PASI NTB akan mengirim lebih dari 14 atlet.

Pasalnya PASI NTB akan mengirim atlet atletik Pelatda Mayung dan atlet non Pelatda di event itu.

“Jumlah atlet yang akan kita kirim nanti cukup banyak, karena kita akan mengirim atlet Pelatda dan non Pelatda di kejurnas nanti,” jelasnya.

Lanjutnya, jumlah atlet Pelatda Mayung saja mencapai 12 atlet, sementara atlet di luar Pelatda bisa lebih dari lima atlet. “Pokoknya jumlah kontingen yang akan dikirim nanti sebanyak 20 orang. Sudah termasuk ofisial,” jelasnya.

Pihak PASI NTB akan mengirim semua atlet andalannya dengan tujuan untuk mengevaluasi kemampuan semua atlet NTB yang ada. Sehingga dengan begitu pihak PASI NTB dapat mengusulkan kembali nama-nama atlet yang masuk dalam Pelatda di tahun yang akan datang.

“Kami harap atlet NTB bisa mempertahankan enam medali emas yang diraih di kejurnas kemarin. Dan kalau bisa ditingkatkan,” harapnya. (fan)

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

terpisah membenarkan bila dia bisa ikut di kejurnas tersebut. Pasalnya usianya baru 17 tahun. Namun, dia tetap latihan dan berharap kelak bisa menjadi atlet Pelatda PON NTB 2020 setelah tamat dari PPLP NTB tahun depan.

“Saya tidak bisa ikut karena usia saya belum genap 18 tahun. Tapi saya berharap bisa dipanggil masuk Pelatda setelah tamat dari PPLP NTB nanti,” harapnya. (fan)

LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

HLG STNK R2 YAMAHA DR5658CG NOKA/NOSIN : MH31PA002EK439602 / 1PA439663 AN:NURWACHIDAH HLG DSKTR PASAR KARANG SUKUN HLG BPKB R4 FORD DR9726EZ NOKA/NOSIN : MNBBSFE40BW944940/ WLAT1280666 AN. FARIDA HLG DSKTR MATARAM

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

RUPA-RUPA LOWONGAN

HLG STNK R2 HONDA DR6450BC NOKA/NOSIN :MH1HB421X7KI61751/ HB42E-1167959 AN:SRI NARTI,SE HLG DSKTR KOTA MATARAM

SALON

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

HLG BPKB R4 SUZUKI DR1117DL NOKA/NOSIN : MHYGDN41V7J-153157/ G15AID-15736 AN: KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI LOBAR HLG DSKTR JL. RAYA GERUNG

HLG STNK R2 KAWASKI DR3483JI NOKA/NOSIN JKAEX250LEDA 59716/ EX250LEA70069 AN. YDISULIANTO HLG DI SKTR JL. RAYA CAKRANEGARA MTRM

RUPA-RUPA

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HILANG

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Rabu, 15 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 15 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

OPINI

Halaman 14

Remaja Nakal, Butuh Evaluasi Sistemik Kemiskinan Harus Dijadikan Musuh Bersama KEMISKINAN menjadi persoalan yang harus dituntaskan dengan penuh perencanaan dan butuh waktu panjang. Kemiskinan tidak bisa dientaskan hanya dengan program yang berbusa-busa, jika tidak ada upaya yang serius dari aparatur di lapangan. Dalam mengurangi jumlah warga miskin, masing-masing pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Dalam arti, provinsi tidak bisa sendiri menekan jumlah warga miskin, jika tidak ada kerjasama dan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota di NTB. Begitu juga dengan kabupaten/kota butuh dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menekan jumlah warga miskin.

Persentase jumlah warga miskin di NTB yang mencapai 16,07 persen menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 59 tanggal 17 Desember 2017 mendatang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dikurangi.

Jangan sampai, kebijakan pemerintah justru membuat semakin banyak masyarakat miskin. Sementara di satu sisi, pemerintah juga berupaya mengentaskan jumlah warga miskin dengan berbagai program yang dilakukan.

Sebagai contoh, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Di mana, pemerintah desa melakukan deklarasi pengentasan kemiskinan di masing-masing desa. Deklarasi yang dilakukan ini merupakan salah satu terobosan bagus Pemerintah KSB, sehingga perlu ditiru oleh pemerintah kabupaten/kota lain di NTB. Meski di satu sisi, pemerintah kabupaten/kota memiliki pola/strategi tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan, setidaknya dengan melibatkan pemerintah desa secara langsung perlu dipertimbangkan.

Dalam deklarasi yang berlangsung Senin (13/11), disebutkan terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 3,27 persen sepanjang tahun 2016. Persentase ini, jauh lebih besar dibandingkan data BPS yang menyebutkan, angka penurunan kemiskinan di daerah itu hanya 0,47 persen.

Penurunan drastis ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan selama seminggu yang dilakukan oleh Pemkab setempat terhadap Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2017 dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dari data tersebut, total jumlah penduduk Sumbawa Barat mencapai angka 135. 031 jiwa. Sedangkan penduduk yang termasuk dalam kategori miskin sekitar 1. 565 KK atau sekitar 4. 412 jiwa.

Penurunan ini tentu sangat ekstrem apabila dibandingkan dengan data hasil rilis resmi BPS. Sebut saja selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2014 angka kemiskinan KSB berada pada 16, 87 persen. Jumlah ini meningkat di tahun 2015 menjadi 16,97 persen. Sementara di tahun 2016 angka ini kembali turun menjadi 16,50 atau turun sekitar 0,47 persen.

Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., menjelaskan, proses verifikasi dan validasi menggunakan 16 indikator kemiskinan yang merupakan kombinasi antara indikator Kemensos dan BPS. Dalam proses pendataan ini juga dilakukan dengan melibatkan para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), kepala dinas, kepala bidang dan semua kepala desa. Sehingga angka 3,27 persen (penurunan angka kemiskinan itu) merupakan angka riil setelah dilakukan verifikasi di tingkat lapangan.

Meski terjadi perbedaan data jumlah warga miskin antara BPS dan data yang dimiliki Pemda KSB, hal ini tidak menjadi sandungan untuk berupaya mengentaskan warga miskin, khususnya di KSB. KSB dengan penduduk yang kecil tentu tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Lombok Timur atau Lombok Tengah yang berada di atas 1 juta jiwa. Namun, jika pola pengembangan pengentasan kemiskinan di KSB ini dianggap berhasil, maka tidak ada salahnya juga diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB. Bahkan, Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., meminta kabupaten/kota di NTB meniru cara Pemerintah KSB mengentaskan kemiskinan. Meski demikian, pemerintah kabupaten/kota tetap tidak meninggalkan pola yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun, dalam hal ini, sebagus apapun programnya, jika tidak serius dilakukan, maka program itu tidak akan jalan. Untuk itu, keseriusan semua pihak dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengedepankan kebersamaan, koordinasi dan menghilangkan egosektoral sangat diperlukan. Jadikan kemiskinan sebagai musuh bersama untuk dientaskan. (*)

EMANGAT pemerintah mengutus remaja sebagai duta bahasa, duta budaya, atau duta anak untuk dijadikan ikon pemuda masa kini boleh diapresiasi, karena itu para remaja saling berlomba membuat diri mereka berprestasi untuk tampil unggul dengan segudang potensi. Tidak mengherankan banyak remaja Indonesia berminat menjadi yang terdepan dalam hal apapun, termasuk unggul bagi diri dan sekitarnya. Tapi kita tidak bisa menutup mata dari keberadaan remaja yang akhir-akhir ini malah merugikan pemerintah. Saat remaja lain sibuk beradu ketangkasan dan uji kecerdasan, kita tidak bisa menutup pandangan bahwa banyak remaja Indonesia yang kehadirannya justru membuat rugi banyak pihak.

Sudah menjadi pemandangan biasa di Indonesia, remaja di beberapa daerah ditemukan mengkonsumsi zat adiktif dan terpaksa ditahan dalam sel tahanan hingga masuk ruang isolasi, disinyalir obat-obatan terlarang tersebut merusak saraf yang menimbulkan efek hilangnya kesadaran, lalu berujung pada kematian bagi penderitanya. Remaja-remaja pengkonsumsi zat terlarang ini berturut-turut ditemukan tergeletak di tengah jalan, tingkah lakunya persis orang yang hilang kewarasan, bahkan berita yang lebih memilukan yaitu beredarnya pil-pil berbahaya tersebut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Terang-terangan mereka mendapat untung untuk memuaskan kebahagiaan pribadi, namun cuek pada penyakit yang dialami korban akibat meneguk zat pengacau itu. Remaja pun kalap, mudah tergiur hingga akhirnya mati oleh ulah mereka sendiri.

Menyikapi hal tersebut, kita tidak bisa sepenuhnya menyudutkan remaja yang telah menghancurkan diri mereka sendiri. Ada peran tinggi pemerintah disini sebagai tameng yang berwenang mencegah peredaran produk-produk perusak generasi.

Utamanya, pemerintah sebagai pembina dan pendidik remaja harus serius menanggapi isu kenakalan remaja. Sebab dengan merawat remaja berarti menyiapkan resolusi perubahan bangsa ada di tangan mereka dengan tidak membiarkan generasi ini hancur karena minimnya pengurusan oleh Negara.

Di lain sisi, pemerintah menjadikan remaja sebagai salah satu prioritas untuk membangun bangsa yang berkemajuan ekonominya secara kasat mata. Salah satu aktivitas pemerintah dalam berdemokrasi adalah menguatkan perekonomian negeri melalui pembentukan remaja-remaja yang materialistis.

Fakta miris tersebut tidak bisa dianggap remeh dengan sebelah mata, sedangkan tak dapat dipungkiri remaja adalah agen perubahan yang digadang mampu mengokohkan eksistensi peradaban. Sayang, demokrasi sekarang tidak suka memberi tempat bagi remaja yang senang melakukan revolusi secara totalitas. Mereka lebih senang melahirkan remaja yang gemar menghamburkan waktu, energi dan pikiran di pusat perbelanjaan, wahana hiburan, larut dalam aktivitas hurahura. Aktivitas ini melenakan remaja sehingga rentan terkena wabah ‘muda foya-foya, matinya sia-sia.’ Remaja stress putus dari pacarnya dianggap wajar, remaja bunuh diri akibat gagal UN dinilai biasa saja, remaja terus-menerus terjerat narkoba dipandang bukan persoalan

Oleh: Baiq Dwi Suci Anggraini, S.Psi (Pemerhati Remaja, Terapis & Pengajar Anak Berkebutuhan Khusus) genting, remaja kehilangan jati diri diartikan tak berharga, remaja depresi setelah di-bully teman di sekolah pun hanya menjadi pemantik bibir, dan masih banyak lagi berita terhangat yang membuat panas telinga masyarakat akibat kenakalan remaja masa kini. Dampaknya gaya hidup remaja kekinian dipandang bak monster mengerikan bagi stakeholder yang bergerak membebaskan Indonesia dari jeratan remaja nakal. Ketakutan tersebut lumrah disebabkan fakta yang tampak adalah remaja menjadi sasaran empuk pegiat modernisasi barat.

Indonesia pun dengan berbagai latarbelakang pemuda tak lepas dari target modernisasi oleh negeri demokrasi.

Kota-kota besar tak luput terkena dampak arus perubahan gaya hidup modern, justru remaja di pedesaan ikut terjangkit perilaku hidup yang hedonis ala kebarat-baratan. Menilai segala sesuatu berdasarkan uang, siapa yang paling kuat finansialnya dengan gampang mengikuti tren berbusana atau berkelakuan dan berbudaya kebaratbaratan. Rupanya pemerintah tidak dapat membendung gejolak modernisasi pada remaja, akhirnya kalang kabut ketika generasi milenial ini terkapar di atas pesakitannya.

Pemerintah tidak boleh abai terhadap kehidupan remaja yang sedang dijadikan target kerusakan moral.

Sering tidak disadari upaya Negaranegara dengan kekuasaan ekonomi terkuat saat ini menyengaja terjadinya perusakan remaja agar buruk citra, identitas, dan masa depan mereka sehingga jauh dari visi perubahan yang kita dambakan bersama. Tidak sedikit akhirnya remaja beranggapan suram terhadap keadaan dirinya di masa mendatang, mencari-cari sebab kesalahan atas rusaknya masa depan mereka pada pihak diluar dirinya (teman sebaya dan orangtua). Padahal sejatinya pemikiran juga telah merusak visi mereka tentang masa depan.

Sehingga generasi milenial ditantang untuk berperang dengan pemikirannya agar tidak terjebak arus perubahan yang tidak berlandaskan norma dan nilai agama, misalnya.

Kenyataannya emaja tanpa misi perubahan hidupnya senantiasa ter-instal oleh pemikiran dan gaya hidup yang jauh dari solusi perubahan. Berikutnya remaja hanya akan menjadi generasi pembebek yang suka mencatut teladan perilaku dari budaya Barat yang diidolakan, padahal nyata-nyata sang idola tidak sanggup menyumbang manfaat apa-apa bagi yang mengidolakannya. Namun remaja sekarang sengaja memilih tenggelam bersama gaya hidup kebarat-baratan yang selalu diagungkan, padahal justru penguasa negeri barat tidak banyak memberi sumbangsih perubahan moral kepada mereka melalui virus berkedok modernisasi. Tepatnya, remaja sebagai generasi milenial baiknya punya semangat militansi untuk lebih peduli pada keadaan sekitar. Andaikata remaja tumbuh dalam lingkungan yang termanajemen oleh peraturan dan tata tertib, maka mereka akan mengembangkan kepribadian positif dan mengoptimalkan potensi diri demi kemaslahatan sekitar.

Dalam pandangan penulis, hubungan remaja dengan teman sebaya merupakan salah satu elemen terpenting yang memiliki pengaruh terpenting dalam perkembangan dirinya. Teman sebaya biasanya banyak memberikan kontribusi bagi ke-

RADIO

hidupan remaja, baik untuk masa sekarang atau masa mendatang.

Dalam hal ini, remaja mestinya selektif dalam memilih teman bermain dan belajar. Tidak hanya sebagai teman membangun cita-cita, teman sebaya diyakini mampu membawa arus perubahan karakter kepribadian seseorang. Karenanya, individu remaja perlu memahami dengan siapa mereka berinteraksi.

Lingkungan lain diluar remaja memegang andil yang cukup besar.

Orangtua khususnya, keduanya bertanggungjawab mendidik anak remaja mereka dengan pemahaman dan nilai-nilai kebaikan. Nilai moral yang disentuhkan kepada remaja akan mengontrol mereka dalam bergaul dengan teman sebaya ataupun saat berorganisasi. Sedangkan orangtua yang membekali anak dengan ilmu akhlak dan adab yang luhur beresiko rendah menghasilkan remaja menyimpang. Dengan kata lain, remaja perlu dukungan penuh orangtua dalam membimbing dan mengontrol setiap tindak tanduknya. Kedua orangtua adalah guru terbaik yang nantinya melahirkan murid-murid beradab dan berakhlak mulia.

Sayang sekali, orangtua di era digital lebih banyak mempercayakan kontrol putra-putri mereka kepada sekolah sebagai satu-satunya pendidik utama. Tak salah pepatah populer berbunyi, ‘buah tak jatuh jauh dari pohonnya.’ Meskipun premis ini tak lantas bisa dijadikan generalisir untuk membenarkan semua remaja mengikut perilaku orangtua, tetapi cukup ampuh dijadikan patokan bahwa generasi yang baik biasanya lahir dari orangtua yang lebih baik. Menjadi orangtua berarti siap menyelesaikan amanah sebagai pengajar sekaligus pemimpin bagi remajanya, agar mereka tidak mudah terjerumus pada lubang kemaksiatan. Orangtua memiliki posisi penting dalam menentukan identitas dan kepribadian remaja.

Peranan faktor eksternal bagi remaja begitu besar, sampai-sampai remaja diprediksi masa depannya hanya dengan melirik bersama siapa dan dengan apa ia berkembang.

Jika remaja tumbuh dengan kasih sayang, bisa dipastikan ia akan memiliki ciri khas berbahasa yang santun, sopan dan penuh tata krama. Jika remaja tumbuh dengan cacian atau makian, jangan salahkan kelak mereka cenderung bergaya premanisme dan banyak meresahkan orang lain.

Begitu pula jika remaja tumbuh didalam lingkungan yang penuh nasehat dan teguran agar selalu menjadi tangguh menghadapi tantangan zaman, kita optimis mereka akan punya masa depan yang cerah. Untuk itu, pihak diluar diri remaja sebagai suri tauladan dituntut menyumbangkan pola asuh dan pola ajar yang sesuai dengan kebutuhan remaja kekinian.

Pemerintah Harus Serius Membina Remaja Sebab musabab problematika remaja di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah yang sistemik sebagai pangkal tonggak perubahan generasi. Apabila kebijakan yang lahir mendukung remaja giat berprestasi dan berevolusi, kita tidak usah kerepotan menakar dan mengukur jumlah kenakalan mereka setiap hari. Namun sayang, berbagai ka-

sus merebak menimpa remaja, mulai dari kasus married by accident; bullying, atau bahkan remaja tak lepas dari kondisi menyakitkan sebagai korban kehancuran rumah tangga orangtuanya. Hatta sampai saat ini, remaja Indonesia yang paling banyak menyumbangkan problem sosial kriminal di Indonesia, akibatnya kenakalan remaja merupakan sebuah permasalahan sistemik yang mestinya diselesaikan dengan solusi sistemik.

Menghadapi kasus kekerasan di rumah, sekolah, atau tawuran antar pelajar misalnya, pemerintah dapat secara bijak menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan pencegahan dan pembinaan lebih intens terhadap remaja Indonesia. Bukan tidak mungkin kedepan remaja berterimakasih jika sistem pemerintahan memberi ruang dan fasilitas bagi mereka untuk menyalurkan potensi pada tempatnya, bukan malah menyediakan bangku kosong bagi remaja hanya ketika mereka telah genap berusia 17 tahun lalu digadang sebagai peserta penyumbang suara terbesar saat pemilu. Pada akhirnya remaja akan merasa bahwa dirinya tak diurusi secara sungguhan oleh pemerintahan ini, karenanya mereka hanya dipakai saat usianya telah sampai pada angka 17 dan telah dapat difungsikansuaranyauntukmemilihkonstituen peserta dari partai-partai politik.

Ketidakseriusan pemerintah dalam membina generasi muda ini kemudian menimbulkan ketidakoptimisan dalam diri remaja untuk hijrah lebih baik.

Yang dipahami remaja saat ini adalah permainan politik terlalu basabasi menggunakan hak bersuara mereka ketika diperlukan sekedarnya, setelah itu pemerintah abai pada langkah pemberantasan Bandar narkoba contohnya, padahal dengan melanggengkan pelaku kejahatan hanya akan menambah buruk angka kenakalan remaja.

Ringkasnya, remaja rentan tak terkontrol jika pemerintah tak serius membereskan problematika sistemik dalam tubuh mereka sendiri. Remaja nakal akibat buruknya sistem mengurus mereka, akibatnya hanya meningkatkan kualitas buruk remaja Indonesia. Hematnya, evaluasi serius pemerintah secara sistemik ampuh membantu remaja lepas dari jeratan kenakalan.

NTB darurat tenaga ahli konsultan Tenaga lokal banyak, hanya belum ada kesempatan

*** Anggaran tidak disiapkan, BRT Kota Mataram mangkrak Akibat perencanaan tak matang

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 15 November 2017

Puluhan Pemuda NTB Ikuti Jambore Nasional Mataram (Suara NTB) Sebanyak 34 pemuda NTB akan ambil bagian di Jambore Nasional yang akan berlangsung di Sawahlunto, Sumatra Barat, (Sumbar), 16-22 November mendatang. Keberangkatan puluhan pemuda itu dilepas secara resmi oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D di Hotel Lombok Garden, Selasa (14/11) kemarin.

Acara pelepasan yang dihadiri Kadispora NTB, Ir.Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM itu berlangsung meriah. Pasalnya para peserta yang ikut serta di event itu mempertunjukan seni tari tradisional yang sudah dimodifikasi . Tari tradisional itu akan ditampilkan di event Jambore Nasional nanti.

Dalam sambutannya, Sekda NTB, mengatakan ikut mendukung kegiatan yang melibatkan pemuda terbaik seluruh nusantara itu. Menurutnya pemuda sebagai agen perubahan harus siap menghadapi tantangan. Dan pemuda harus menjadi pemuda yang cerdas dan kreatif.

“Jaga kekompakan dan tampilah menjadi yang terbaik dalam jambore nasional nanti”ucapnya.

Sementara itu Kadispora NTB, H. Husnanidiaty Nurdin menjelaskan bahwa pemuda NTB akan berangkat ke Sawahlunto, Rabu (15/11) hari ini.

Para kontingen jambore nasional asal NTB akan menampilkan seni tari tradiosional NTB dan senam Poco-Poco yang dimodifikasi sesuai ciri khas tari tradisional NTB. Selain itu pemuda NTB akan menampilkan seni budaya, tari kreasi sasambo dan tari presean.

“Ada tari presean, sasambo dan mereka akan mengikuti pameran dan workshop kepemudaan. Besok mereka berangkat”ucapnya.

Lanjut Kadispora, sebelum berangkat para pemuda NTB yang berjumlah 34 orang sudah melaksanakan pemusatan latihan di NTB selama tiga hari. Mereka merupakan pemuda terbaik hasil seleksi oleh pihak panitia pusat dengan hasil mendaftar online.

“Ada 34 orang kita kirim. Sebagian mereka hasil seleksi dari pusat dan pendamping dari Kabupaten/kota”jelasnya. (fan)

Halaman 15

Diperluas Hingga Bima PT. BAL Tersangkut Kasus Hukum, Suplai Air Bersih Pemprov Usulkan Dikhawatirkan Terganggu Perluasan Areal

Tanjung (Suara NTB) Kasus hukum yang menjerat PT. Berkat Air Laut (BAL) sebagai penyuplai air bersih di Gili Trawangan, dikhawatirkan akan menganggu suplai air bersih untuk pelaku usaha setempat. Atas alasan itulah, Dewan Lombok Utara menyarankan agar pemerintah melalui PDAM menyikapi pemenuhan air bersih setempat.

“Sebelum ada PT. BAL, masyarakat sudah terlayani dengan cara mereka sendiri.

Tidak adanya investor tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan adanya investasi yang kemungkinan menyalahi aturan,” ungkap Anggota Fraksi Hanura DPRD KLU, Ramedi, Selasa (14/11).

Menurut dia, kekhawatiran PT. BAL tidak beroperasi dan menjual air hasil penyulingan kepada perhotelan dan masyarakat di Gili Trawangan patut diantisipasi. Dalam hal ini, Ramedi meminta agar PDAM segera turun tangan.

Disarankan Anggota Komisi III DPRD KLU ini, agar pemerintah dan PDAM melakukan rembug. Pasalnya PDAM sebelumnya telah melakukan kajian bersama Unram untuk memasang instalasi perpipaan bawah laut

dari Sire - Gili Meno dan Sire - Gili Trawangan.

“Ada 2 cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah, pertama Kajian PDAM bersama Unram agar ditindaklanjuti. Kedua, pemerintah melalui PDAM segera mengundang inveator air beraih yang benarbenar bonafid untuk mendukung suplai air bersih di 3 Gili,” paparnya.

Ramedi meminta, pemerintah dan PDAM tidak lagi memandang kebutuhan air bersih di 3 Gili secara parsial. Melainkan pemenuhan kebutuhan bagi 3 pulau yang menjadi tujuan wisata dunia itu diselesaikan secara simultan untuk kebutuhan jangka panjang. Sebab korelasinya jelas, dengan adanya suplai air beraih, Pemda KLU berpotensi menarik retribusi dari sektor wisata melalui deviden PDAM di tahun-tahun mendatang.

Ramedi mengkhawatirkan, kasus PT. BAL saat ini berpotensi menimbulkan tidak adanya suplai kepada warga dan perhotelan. Akibatnya, masyarakat dan perhotelan patut diwaspadai melakukan penggalian air sumur secara massif.

“Pemanfaatan sumur oleh masyarakat di 3 Gili harus dian-

Tanam Tebu 3.000 Hektare

(Suara NTB/ari)

Ramedi tisipasi. Kita sepakat bahwa 3 Gili garus dijaga, ol3h karenanya pemerintah sekarang harus tegas memberi solusi,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan sumber daya yang dimiliki PDAM saat ini masih terbatas, maka disarankan agar penanganan air bersih diserahkan kepada pihak ketiga (investor). Dengan catatan, investor diundang melalui proses lelang terbuka dan transparan sehingga tersedia jaminan distribusi air bersih dalam jumlah, kualitas dan harga sesuai ketentuan. (ari)

Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Sekda NTB dan Kadispora pose bersama dengan peserta Jambore Nasional, kemarin.

Pemuda ’’The Power of Nation’’ Dari Hal. 1 Maka menurut Gubernur TGB, ruang itu adalah NKRI yang kaya akan keanekaragaman suku, bangsa, agama dan adat istiadat. Sedangkan, waktu itu adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. ‘’Tugas kita adalah menjaga dan membangun bumi Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,’’ pesannya.

Gubernur yang juga cucu Pahlawan Nasional Maulana Syaikh, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid tersebut, menyampaikan hal itu dihadapan Rektor UHN, Dr. Ir. Sabam Malau dan Pengelola Yayasan, Pendeta Pintor Sitanggang serta segenap civitas akdemika yang hadir.

Gubernur TGB menegaskan tidak ada negara di dunia ini yang memiliki keberagaman seperti Indonesia dan masih tetap eksis sebagai sebuah negara.

Gubernur mencontohkan beberapa negara lain yang didirikan hampir bersamaan dengan Indonesia, seperti Yugoslavia yang didirikan oleh Joseph Brozz Tito. Tokoh yang tidak kalah besar pengaruhnya di dunia jika dibandingkan Gamal Abdul Nasser, Ir. Soekarno, Jawaharlal Nehru dan tokoh-tokoh lainnya. Namun kini negara Yugoslavia itu telah terpecah belah. ‘’Tuhan masih menghendaki kita sebagai satu bangsa,’’ tegas TGB. Menyikapi peran pemuda, TGB menyatakan bahwa pemuda adalah energi of power bangsa Indonesia.

Terutama pada masa masa yang akan datang seiring dengan bonus demografi 20102030. TGB meyakini bahwa

dengan populasi yang banyak secara kuantitas dipadukan dengan kualitas SDM yang tangguh maka tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi bangsa pemimpin dunia.

Kepahlawanan, menurutnya dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang mampu berkontribusi nyata kepada masyarakat dalam bidang apapun. Baik itu pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Contohnya sosok Nommensen. Meski merupakan tokoh kelahiran Jerman, namun namanya dikenang bahkan melekat menjadi nama universitas terkemuka di Sumatera Utara ini. ‘’Kalau Nommensen saja yang lahir jauh dari Indonesia, mau berkorban dan berjuang bagi pendidikan Indonesia. Apalagi kita sebagai putra /putri bangsa ini,’’ pungkasnya.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Universitas HKBP Nommensen sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari pahlawan ke 72 Tahun 2017. Dalam sambutan singkatnya Rektor Universitas HKBP Nommensen, Dr. Ir. Sabam Malau menyampaikan ucapan terima kasih atas keluangan waktu Gubernur NTB memenuhi undangan universitas. ‘’Sungguh luar biasa, berkenan datang dari jauh untuk berbagi ilmu dengan kita. Terutama berbagi pengalaman dan keberhasilan memimpin NTB selama dua periode ini,” ujarnya. (*)

Minta Tambahan Anggaran Dari Hal. 1 Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (14/11) siang kemarin.

Sejumlah pejabat Pemprov NTB “menggedor” Kemenkeu untuk meminta tambahan anggaran bersama dengan DPRD NTB. Antara lain, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP, Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dan Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Supran, MM. DAU yang diterima Pemprov sebesar Rp 1,537 triliun pada 2018. Angka ini meningkat sebesar Rp 121 miliar dibandingkan 2017 yang hanya sebesar Rp 1,416 triliun. Secara umum, jumlah dana perimbangan ke Pemprov NTB meningkat dibandingkan 2017 lalu.

Tahun 2018, jumlah dana perimbangan yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 3,482 triliun. Sedangkan pada tahun 2017, dana perimbangan yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 3,335 triliun lebih. Meskipun jumlah dana perimbangan naik, namun Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif daerah (DID) mengalami penurunan dibanding 2017.

Seperti DBH tahun 2018 sebesar Rp 463,5 miliar lebih. Angka ini turun dibandingkan perolehan DBH tahun 2017 sebesar Rp 493,1 miliar lebih. Kemudian DID tahun 2018 turun menjadi Rp 27,2 miliar lebih. Sementara pada tahun 2017, DID yang diperoleh Pemprov NTB sebesar Rp 53,3 miliar lebih.

Ridwan mengatakan, Pemprov masih kekurangan anggaran sekitar Rp 121 miliar. Anggaran sebesar ini untuk melaksanakan peralihan sejumlah kewenangan. ‘’Kita kekurangan sekitar itu.

Terutama untuk melaksanakan pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah dari kabupaten/kota,’’ terangnya.

Diketahui, akibat peralihan kewenangan bidang pendidikan ke provinsi untuk jenjang SMA/SMK dan PKLK, lebih dari 7.000 guru dan tenaga kependidikan beralih status menjadi pegawai provinsi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji mereka sekitar Rp 500 miliar lebih setahun. (nas)

Keluarga Buni Yani Sebut Putusan Hakim Tidak Adil Selong (Suara NTB) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (14/11) secara resmi menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa Buni Yani dengan dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terkait hal itu, keluarga Buni Yani di Dusun Peteluan Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat, Lotim menilai jika putusan tersebut tidak adil.

Menurut Rehanah selaku adik kandung Buni Yani, pada Suara NTB, putusan majelis hakim yang menjatuh vonis terhadap kakak kandungnya itu sangat tidak adil. Seharusnya, katanya, Buni Yani divonis bebas. Hal itu dikarenakan

di mata keluarga Buni Yani merupakan sosok orang yang sabar dan tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Namun terkait dengan persoalan ini, yang dibela oleh kakak kandungnya itu adalah agama.

“Tawakkal Alallah, Tuhan sudah mengatur segalanya.

Tuhan sedang mengangkat derajat hambanya,” ujar Rehanah melalui pesan singkatnya, petang kemarin.

Ditegaskannya kembali, pihak keluarga biasa-biasa saja terkait persoalan tersebut, karena pihak keluarga sudah meneguhkan hati dan meyakini bahwa Buni Yani tidak bersalah karena yang dibela oleh anggota keluarganya itu adalah sesuatu yang memang harus dia bela.

“Karena kita adalah orang

yang mengerti tentang agama, ya kita kembalikan saja semuanya kepada rencana Tuhan,” ujarnya.

Diketahui, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Bandung terhadap Buni Yani 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Ia dijerat pelanggaran UU ITE lantaran diduga menggugah serta menyunting keterangan video mantan Gubernur DKI Jakatta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berpidato di tengah-tengah masyarakat di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu. (yon)

BPKP Turun Periksa Pengurus BPR Lotim Dari Hal. 1 khususnya yang ada di Pulau Lombok. Mulai dari BPR Mataram, BPR Lombok Barat dan BPR Lombok Tengah, kini giliran BPR Lombok Timur.

“Yang BPR lain sudah semua,” pungkasnya.

Turunnya tim itu setelah sebelumnya resmi dibentuk untuk audit kerugian negara kasus merger yang diusut sejak awal 2017 itu. Keputusan membentuk tim setelah jaksa dan BPKP melakukan pertemuan, Kamis (2/11) lalu. Sesuai penjelasan awal,

audit bukan lagi pengumpulan tambahan data, langsung pada upaya identifikasi angka kerugian negara melalui proses Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Sementara dari hasil diskusi dengan penyidik Kejati NTB sebelumnya, berkaitan dengan penguatan aturan sebagai dasar perhitungan kerugian negara.

Dalam diskusi atau ekspose awal dengan penyidik, auditor memandang perlu digali aturan-aturan internal BPR, prosedur dan ketentuan

yang mendasari dikeluarkannya dana untuk keperluan merger atau pun konsolidasi.

Data tambahan yang diminta terkait panduan membelanjakan dana operasional untuk keperluan merger BPR tahun 2015 lalu.

Dari permintaan pada konsolidasi awal itu, Ngatno meyakini sudah dipenuhi oleh penyidik. Sehingga atas dasar itu, perhitungan kerugian negara dimulai. Kapan audit selesai, Ngatno belum bisa memastikan. Tim intinya katanya, sedang fokus audit. (ars)

Diduga Diintimidasi, Sri Rabitah Cabut Surat Kuasa Dari Hal. 1 Mereka tidak menyayangkan perubahan sikap mantan TKW yang terakhir bekerja di Doha Qatar tersebut. Namun ia memahami setelah menelusuri di balik pencabutan kuasa itu. ‘’Kami menduga ada tekanan dialami Rabitah.

Karena yang saya tahu, Rabitah tidak akan sampai bersikap seperti ini atau sampai membuat surat pencabutan kuasa. Dia tidak mengerti soal itu, kecuali memang di bawah tekanan,” tandasnya.

Tapi Dwi Sudarsono mengaku tidak terlalu mempersoalkan sikap Rabitah itu.

Karena ada oknum yang berusaha bermain. Langkah pihaknya adalah meyakinkan kembali Rabitah agar kembali ke perjuangan awal. Beberapa hari kedepan, timnya akan datang ke kediaman Rabitah di Lombok Utara untuk memberi keyakinan soal perjuangan advokasi itu.

“Kita akan datang ke Rabitah. Kita minta kasusnya tetap didukung dilanjutkan.

Karena masalah ini bukan hanya Rabitah. Tapi soal sistem penempatan dan diperkuat unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kita support agar kasus ini selesai, biar terungkap,” ujar Dwi. Dia berharap Rabitah mengerti bah-

wa kasus itu tidak hanya dialaminya, tapi banyak TKW lainnya.

Paling tidak ada kasus trafficking yang sedang diusut Polda NTB ini terus berlanjut dan menjadi salah satu pelajaran penting bagi banyak pihak agar tidak mengeksploitasi TKI. Tapi dengan pencabutan kuasa itu sebenarnya tidak ada masalah bagi pihaknya.

Demikian juga dengan penyidik. Karena kasus ini tergolong tindak pidana murni yang tidak butuh ada laporan dari korban. Polisi hanya membutuhkan Rabitah sebagai saksi. Bahkan jika diperlukan, Rabitah akan dipanggil sebagai saksi sekaligus korban.

Dalam kasus Rabitah ini sebenarnya ada dua laporan yang dilayangkan. Dugaan trafficking dan dugaan pengambilan ginjal. Namun kelegaan pihaknya, untuk TPPO sudah menetapkan dua tersangka U dan I sebagai calo atau perekrut. Sementara masalah ginjal Rabitah tetap diminta kepada penyidik untuk dilanjutkan jika penyidik sepakat kasus ini termasuk kejahatan trans nasional.

Pencabutan kuasa ini juga dibenarkan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati. Sehingga dalam proses hukum dan pemanggilan sebagai saksi Rabitah tidak didampingi kuasa

hukum. Namun itu bukan jadi kendala. Pencabutan kuasa bukan berarti menghilangkan unsur tindak pidana dalam kasus ini. “TPPO itu tergolong tindak pidana murni. Soal dia mau cabut atau bagaimana, tidak mempengaruhi,” tegas Ni Made Pujawati.

Bahkan dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, U dan I yang berperan dalam proses pemberangkatan Rabitah ke Doha, Qatar yang terindikasi bermasalah pada dokumen. Tidak saja Rabitah, tapi penyidikan berkembang ke Yuliani, adik Rabitah.

Dari hasil pendalaman, ada tiga indikator TPPO yang ditemukan. Yakni proses pemberangkatan, modus TPPO dan dugaan eksploitasi. Soal dugaan adanya pemalsuan dokumen, tak disebutkan Kasubdit IV, karena masih ada proses pembuktian dan penyitaan alat bukti sehingga harus dirahasiakan.

Namun terpenting baginya, tiga unsur human trafficking itu terpenuhi sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan trans nasional itu. Atas perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat mereka dengan Pasal 10, pasal 11 Jo pasal 6 Undang Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Perkebunan tebu untuk menyuplai bahan baku pabrik gula, PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) akan diperluas hingga wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

Tahun 2018mendatang, Pemprov akan mengusulkan penambahan areal tanam tebu seluas 3.000 hektare.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (14/11). Ia mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus mendorong penanaman tebu di NTB. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan atas gula impor. Ia menyebutkan, Indonesia masih kekurangan gula sebanyak 3,5 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan itu akan dibangun 10 pabrik gula di wilayah Indonesia timur.

Salah satu pabrik gula yang sudah dibangun terletak di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, NTB. “Untuk 2018, bukan hanya di daerah Dompu di Doropeti dan Doro Ncanga. Tetapi kita kembangkan ke Kecamatan Sanggar di Kabupaten Bima,” kata Husnul.

Ia menyebutkan jumlah areal tanaman tebu yang akan dikembangkan di Kecamatan Sanggar seluas 2.000 hektare.

Kemudian seluas 1.000 hektare akan dikembangkan lagi di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Artinya, tahun 2018, ada tambahan 3.000

hektare lahan tanaman jagung di Dompu dan Bima.

Sementara itu, luas areal tanaman tebu yang ditanam masyarakat saat ini sudah mencapai 4.037 hektare. Sehingga, pada 2018, total areal tanaman tebu yang ditanam masyarakat seluas 7.000 hektare. Belum lagi lahan tebu yang ditanami oleh PT.SMS seluas 2.300 hektare dari Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh seluas 5.700 hektare. Untuk itu, pada 2018, luas areal tanaman tebu sudah mencapai 10 ribu hektare.

“Sehingga kapasitas pabrik itu bisa 5.000 ton yang digiling per hari dalam jangka waktu 150 hari. Untuk memperoleh gula 150 ribu ton. Itu yang akan disuplai ke Indoensia timur termasuk NTB,” paparnya.

Husnul menyebutkan jumlah kebutuhan gula di NTB setiap minggu sebanyak 2.000 ton. Kebutuhan ini sudah disuplai dari PT. SMS. Ia menyatakan harga tebu sudah dinaikkan menjadi Rp 400 per kg termausk ongkos angkut.

Dengan harga riil yang diterima petani sebesar Rp 310 per kg, Husnul mengatakan petani akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 21 – 24 juta jika produksi dalam satu hektar 70-80 ton.

“Jangan dikatakan jagung itu lebih tinggi hasilnya kalau begitu. Jagung juga sekali setahun untuk menanam. Jadi tak ada alasan petani menggantikan lagi menanam jagung. Toh juga sama-sama menguntungkan,” terangnya. (nas)

Kerak Kemiskinan Tebal, Perkuat Program Kewirausahaan Dari Hal. 1 “Itu program yang sifatnya cepat habis. Karena sifatnya sementara. Harus gerakkan program yang bisa membuat masyarakat berusaha agar tidak tergantung kepada pemerintah,” sarannya.

Misalnya kepada nelayan, berikan bantuan mesin-mesin, bantuan perahu. Kepada kelompok masyarakat perbanyak pelatihan wirausaha, berikan bantuan alat dan permudah modalnya agar usahanya berkembang.

Dengan pengembangan wirausaha ini, Isa optimis kerak kemiskinan ini bisa dikupas dalam waktu 3 sampai 4 tahun ke depan. ‘’Sebab kalau ada yang berusaha sekarang, pastinya akan

tampak setelah 2, 3 atau 4 tahun melakukan usaha,” imbuhnya.

Persoalan lainnya adalah, banyak pelaku usaha yang ada di NTB. Tetapi pelaku usaha dimaksud pemodalnya lebih banyak dari luar. Sehingga apa keuntungan yang di dapat dari NTB justru melayang keluar.

Bukan berputar kembali kepada masyarakat di NTB. Karena itu, setiap usaha atau investasi di daerah, harus melibatkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal agar penghasilan bulanan bisa didapat. ‘’Yang dari luar usahanya di sini (NTB), tetapi keuntungan di bawa ke luar. Yang paling efektif itu, perbanyak lapangan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal,’’ demikian Isa. (bul)

Targetkan ’’Zero’’ Kasus Hukum Dari Hal. 1 Seiring penambahan DD di NTB, pihaknya sesuai dengan tupoksi meningkatkan kapasitas kepala desa, BPD dan aparatur desa. Dengan peningkatan kapasitas aparatur desa ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan DD. “Kalau ada indikasi-indikasi penyimpangan dana desa kita akan eliminir. Supaya tak terjadi penyimpangan dana desa. Indikasi ini bisa kita cegah melalui pembinaan yang efektif. Kita kerjasama dengan pemda kabupaten, kecamatan, tenaga ahli atau pendamping desa ini,’’ katanya.

DD yang diberikan kepada delapan kabupaten di NTB pada 2018 sebesar Rp 983,1 miliar lebih. Terjadi kenaikan sebesar Rp 118,1 miliar lebih dari tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih. Azhari menjelaskan, sesuai dengan tupoksinya berkewajiban meningkatkan kapasitas aparat desa.

Dengan peningkatan kapasitas ini diharapkan semua kepala desa, dapat bekerja dengan baik. Sehingga hal-hal yang kurang tidak terulang lagi pada pengelolaan DD tahun depan. Melihat background kepala desa yang berasal dari berbagai latar belakang, kata Azhari, maka peningkatan kapasitas penting dilakukan.

DPMPD Dukcapil, katanya memiliki perangkat seperti tenaga ahli provinsi hingga kecamatan dan pendamping lokal desa. Perangkat-perangkat yang merupakan

kepanjangan tangan dari provinsi ini diharapkan mampu menggenjot kinerja pemerintah desa.

Tenaga ahli dan pendamping membantu kepala desa mulai dari perencanaan sampai evaluasi pengelolaan DD. “Tapi bukan berarti ikut campur, tidak. Untuk sharing saja.

Memberikan masukan bagaimana pengelolaan dana desa yang baik dan benar,” katanya.

Meskipun terjadi kenaikan DD untuk NTB, namun ada satu kabupaten yang justru terjadi penurunan, yakni Kabupaten Sumbawa. DD yang diterima Kabupaten Sumbawa turun, dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018.

Sementara itu, untuk tujuh kabupaten lainnya mengalami peningkatan. Seperti Kabupaten Bima, dari Rp 155,2 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 156,5 miliar pada 2018. Kabupaten Dompu, dari Rp 61,1 miliar pada a2017 meningkat menjadi Rp 63,1 miliar pada 2018.

Kemudian Lombok Barat, dari Rp 108,7 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 128,6 miliar pada 2018. Lombok Tengah, dari Rp 118,5 miliar meningkat menjadi Rp 155,4 miliar. Lombok Timur, dari Rp 209,3 miliar menjadi Rp 253,3 miliar pada 2018. Kabupaten Sumbawa Barat, dari Rp 47,7 miliar pada 2017 menjadi Rp 52,3 miliar pada 2018. Serta Lombok Utara, dari Rp 34,8 miliar pada 2017, menjadi Rp 49,8 miliar pada 2018. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 15 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DLHK Lotim Lakukan Penilaian Penyusunan Amdal RSUD Selong Konsultan Penyusun Amdal, Titien Setyo Rini

BUKA ACARA - Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aris Munandar (dua dari kanan) saat membuka acara pertemuan penilaian Kerangka Acuan

PENILAIAN KA-Kegiatan Penilaian draf Kerangka Acuan (KA) Amdal dilakukan di Aula RSUD R. Soedjono Selong

PESERTA-Peserta pertemuan Penilaian Kerangka Acuan (KA)

(Suara NTB/ist)

SIDANG - KI NTB menolak gugatan LSM Kipang Bima yang menggugat Sekda Bima terkait penetapan siswa penerima Bantuan Indonesia Pintar, Selasa (14/11).

KI NTB Tolak Gugatan LSM Kipang Mataram (Suara NTB) Setelah melewati beberapa kali persidangan, akhirnya Komisi Informasi (KI) NTB menolak gugatan yang disengketakan oleh Komite Penyelamatan Anak Bangsa (Kipang) Cabang Kabupaten Bima. LSM Kipang menggugat Sekda Kabupaten Bima tentang keputusan penetapann Siswa Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar tingkat SD dan SMP se – Kabupaten Bima Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (14/11), sidang ini dipimpin Ketua Majelis L. Ahmad Busyairi serta anggota Majelis Hendriadi dan H.M. Zaini. Sedangkan sebagai Panitera Penganti adalah Tarmidzi.

Majelis menolak seluruh permohonan yang disengketakan oleh pemohon (LSM Kipang, red) karena majelis menganggap tidak memenuhi syarat. ‘’Di antaranya masalah legal standing serta batas waktu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan,’’ ujar ketua majelis membacakan putusan sidang.

Dalam sidang kali ini, pemohon dalam hal ini LSM Kipang tidak menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut. Sedangkan termohon diwakili Ruslan dan Arif Rahman kembali menghadiri sidang tersebut. (ham)

DINAS Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim melakukan penilaian dan pengawasan terhadap proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diprakarsai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong.

DLHK Lotim sebelumnya sudah meminta pihak RSUD Selong melakukan uji publik terkait rencana penyusunan Amdal. Selanjutnya, melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan (KA) yang disusun oleh konsultan yang dilibatkan pihak rumah sakit yang dilakukan di Aula RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Selasa (14/11).

Kepala DLHK Lotim, Mulki, S.STP didampingi Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan DLHK Lotim, Aris Munandar menjelaskan, Amdal akan menjadi arahan bagi pelaksana kegiatan di instansi terkait. Dokumen Amdal merupakan acuan dalam mengelola lingkungan ke depan. Amdal ini sangat penting untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar. Karenanya, semua instansi seperti halnya RSUD Dr. R. Soedjono Selong wajib memiliki dokumen lingkungan tersebut.

Seiring dengan perkembangan rumah sakit, maka penyusunan dokumen lingkungan pun harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian inilah yang tengah dalam proses penyusunan dilakukan pihak RSUD Selong dan di bawah pengawasan dari DLHK sebagai leading sector dalam pengawasan penyusunan Amdal.

Dalam penyusunan Amdal tidak bisa sembarangan. Semua proses kegiatan penyusunan dokumen tersebut harus terpantau dan dinilai oleh DLHK sebagai ketua Komite Penilai Amdal (KPA).

Tidak saja penilaian terhadap dokumen, namun juga terhadap tim yang melakukan penyusunan dokumen penting itu pun dilakukan penilaian.

Yakni menilai tingkat kualifikasi pendidikan dari pihak yang melakukan penyusunan.

Pada tahap penilaian kerangka acuan, penilaian kerangka administratif dilimpahkan tim teknik yang diketuai kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan DLHK Lotim. “Yang menjadi fokus penilaiannya

adalah siapa yang menyusun, kualifikasi pendidikannya bagaimana, sertfikasi profesinya seperti apa, semua data itu akan dicek satu per satu apakah layak atau tidak sebagai penyusun Amdal,” ungkapnya.

Amdal sebagai acuan dalam mengelola lingkungan harus tersusun oleh lembaga yang berkompeten. Lembaga yang tidak berkompeten maka hasil susunannya pun bisa dipertanyakan. Kualitas hasil kerja penyusun ini harus terjamin. Pasalnya, apabila ada kesalahan pengelolaan lingkungan maka terjadi kerusakan lingkungan, maka yang akan menanggung masalah tersebut adalah masyarakat luas. “Jadi Amdal ini melindungi masyarakat,” paparnya.

Disebut RSUD Selong ada beberapa kali pengembangan. Seiring dengan pengembangan itu, maka diharuskan pula melakukan upgrade dokumen lingkungan itu. “Ini sudah pengembangan ketiga,” ucapnya.

Kondisi rumah sakit sebelumnya tidak seperti sekarang.

Sekitar tahun 2005, dokumen lingkungannya berupa UKLUPL. Saat ini RSUD Selong luasnya 5 hektar lebih dan luas bangunan sendiri lebih dari 1 hektar. Sehingga diharuskan upgrade dokumen acuan lingkungan tersebut dalam bentuk Amdal.

Aris Munandar menambahkan dalam proses penyusunan Amdal ini didukung oleh akademisi dari Sekolah Teknik Lingkungan Mataram.

Libatkan tokoh masyarakat dan instansi terkait. Selaku sekretariat Komite Penilai Amdal (KPA) diharapkan, hasil akhir dari pertemuan yang digelar kemarin, ada kesepakatan tim untuk menyetujui draf kerangka acuan menjadi dokumen kerangka yang akan digunakan konsultan sebagai sarana kerja dalam menyusun Amdal ke depan.

Direktur RSUD R. Soedjono Selong, Dr. Karsito mengemukakan, saat ini rumah sakit memiliki 294 tempat tidur dengan 800 karyawan. Tren kebutuhan pelayanan di masyarkaat semakin hari jumlah pasien semakin meningkat.

Kunjungan rawat jalan juga semakin meningkat. Tingkat kepercayaan juga semakin bertambah dari waktu kewaktu.

Dari manajemen, terus berpikir bagaimana mengembangkan pelayanan sekaligus

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lotim, Mulki meningkatkan kapasitas untuk antisipasi pengembangan ke depan.

Sebanyak 294 tempat tidur saat ini memang masih mampu menampung. Akan tetapi, seiring dengana pencapaian target Universal Coverage peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat tentu kebutuhan Rumah Sakit makin besar.

RSUD Selong berencana melakukan pengembangan.

Di samping itu, saat ini persiapan akreditasi dan dalam waktu dekat akan dinilai oleh komite akreditasi. RSUD Selong dipersiapkan lulus akreditasi paripurna.

Persaingan bisnis rumah sakit makin keras. Dulu hanya satu rumah sakit di Lotim. Sekarang berdiri rumah sakit swasta lain dan diprediksi banyak akan berdiri rumah sakit swasta yang baru. RSUD, katanya tidak boleh kalah. RSUD harus jadi rujukan dan kebanggaan Lotim. Tidak saja menjadi tempat pelayanan medis bagi warga menengah ke bawah tapi juga menengah ke atas.

Selama ini, warga Lotim sakit biasa saja masih banyak berobat ke Mataram. Bagi masyarakat menegah ke bawah sudah tertangani. Masyarakat menengah ke atas diakui belum tersentuh. Termasuk rujukan dari pulau Sumbawa. Dengan berbagai latar belakang itu, pihak Direksi RSUD Selong berinisiatif melakukan pengembangan. “Langkah awal sudah kita lalui dengan melakukan revisi master plan yang 10 tahun

tidak pernah direvisi. Tahap sekarang adalah revisi dokumen lingkungan, sebelumnya sudah ada dokumen UKLUPL dan sekarang menuju Amdal,” imbuhnya.

Konsultan penyusun Amdal, Dr. Titien Setyo Rini selaku Ketua Tim penyusun Amdal mengatakan dalam penyusunan dokumen Amdal itu melibatkan tenaga-tenaga ahli yang sudah bersertifikat ketua tim penyusun Amdal.

RSUD Selong akan melakukan pengembangan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rumah sakit memang wajib menyusun Amdal. Di samping meningkatkan derajat kesehatan, diharapkan RSUD Selong bisa menjadi rumah sakit tipe B dari sebelumnya tipe C. Dilihat, RSUD Selong memang hanya satu dan dua lantai. Ada beberapa fasilitas yang sudah ada antara lain rawat inap, layanan penunjang medik, pelayanan rujukan, pelayanan kerjasama dan lain-lain. Akses pelayanan terus akan ditingkatkan sehingga bisa menjadi rumah sakit tipe lebih tinggi.

Dari pertemuan koordinasi dengan rumah sakit, sebagian besar hampir semua sarana prasarana menyatu.

Tidak ada tambahan signifikant baru dari kondisi rumah sakit sebelumnya. Tapi di sinilah pentingnya Amdal.

Tim penyusun ini mengurai satu per satu semua hal yang terkait dengan rumah sakit. Mulai dari kemungkinan terjadi dampak sosial.

Dampak dari pemakaian air, dampak dari pembuangan sampah, pembuangan limbah medis dan persoalan lainnya.

Seperti pemakaian air diketahui 348 meter persegi perhari. IPAL belum dihitung secara detail apakah sesuai dengan kapasitas rumah sakit. Semua akan diteliti dengan baik dan dibuatkan dokumen sebagai acuan penanganannya sehingga tidak menimbulkan masalah di belakang hari.

Sampah medis diharapkan bisa ramah lingkungan.

Ada keluhan dari beberapa warga soal bau dari masyarakat sekitar. Menyangkut itu, dilakukan proses penelitian dan akan disarankan mekanisme penanganan.

Penanganan sampah sudah sesuai persyaratan, cuma yang masih kurang adalah lokasi pembuangan limbah B3. Sistem proteksi aktif dan pasif sudah berjalan dengan baik. (rus/*)