Edisi 14 Nopember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 14 NOVEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 203 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Keluhkan Kekurangan Anggaran

Amaq Asrul: Itu Kepala Daerah yang Lemah BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul angkat bicara soal kabar penurunan anggaran kabupaten/kota di NTB. Ditegaskan, khusus Lotim sejatinya tidak ada penurunan. Bahkan terjadi penambahan Dana Alokasi Umum (DAU)-nya sebesar Rp 5 miliar dari tahun sebelumnya.

Menjadi kepala daerah katanya, tidak perlu mengeluhkan soal pengurangan anggaran transfer dari pusat tersebut. Kepala daerah yang selalu mengeluh soal anggaran itu

menurutnya, adalah kepala daerah yang lemah.

Kabupaten Lotim, ungkap Amaq Asrul merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB. Sebanyak 1,3 juta jiwa menghuni Gumi Selaparang ini. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terbanyak, mencapai 14 ribu orang.

Perbandingan jumlah penduduk dan ASN diukur dari besaran DAU dibandingkan dengan kabupaten lain.

Lotim sebenarnya memperoleh alokasi paling kecil di

NTB. Pasalnya ada daerah dengan jumlah penduduk hanya 200 jiwa dan pegawai hanya 2 ribu orang mendapat alokasi anggaran Rp 500-600 miliar.

Fakta ini penilaian Ali BD memang terkesan tidak adil.

Meski demikian, Lotim di bawah komando Amaq Asrul bisa membangun sejumlah infrastruktur penunjang dengan tanpa berutang. Pasarpasar megah sudah terbangun.

Jalan-jalan hotmix puluhan kilometer terpasang. Konsep berhemat yang dijalankan te-

lah mampu menggerakkan pembangunan di Lotim dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kabar mengenai penurunan anggaran dari pusat terjadi di semua daerah. Hal itu terjadi karena kemampuan anggaran pusat. Namun bagi Lotim, tidak ada penurunan. ‘’Jangan anda kira terjadi pengurangan,’’ ucapnya.

Satu sisi memang terjadi pengurangan, tapi di aspek lain justru terjadi penambahan.

Hal ini katanya, tidak akan berpengaruh pada pembangunan di Lotim. ‘’Berkurang di item anggaran satu tapi bertambah pada alokasi anggaran lain. Misalnya jalannya dulu ada Rp 100 miliar, berkurang menjadi 50 miliar tapi diberikan anggaran lain. Seperti meningkat di bidang kesehatan dan pengairan,’’ katanya.

Pandangan Amaq Asrul, pihak-pihak yang menyebut terjadi penurunan anggaran itu dinilai dangkal. Hanya kepala daerah yang lemah saja yang menyebut pengurangan

anggaran. Berkurang volume kegiatan bukan berarti berkurang anggarannya.

Secara prinsip, rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah selama ini tidak akan berpengaruh pada geliat pembangunan di daerah. ‘’Kalau semua jalan sudah diperbaiki, masa mau dianggarkan lagi jalannya,’’ tegasnya. Jadi, sambungnya, secara prinsip tidak ada kekurangan. Daerah-daerah lain pun dirasa mengalami hal yang sama. (rus/*)

H. Moch Ali Bin Dachlan (Amaq Asrul)

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Dicopot

Mataram (Suara NTB) DPD Partai Gerindra NTB akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap Ketua Fraksinya di DPRD NTB, H. Hamja. Menyusul komentar kontroversialnya terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang memantik polemik . DPD Partai Gerindra NTB memutuskan untuk mencopot jabatan Hamja dari Ketua Fraksi.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat menjelaskan, keputusan mencopot Hamja sebagai Ketua Fraksi, merupakan sebagai bentuk komitmen atas kesungguhan Partai Gerindra NTB yang tidak main-main dalam menyikapi pernyataan kadernya. Terutama terkait dengan pernyataan Hamja yang terkesan kurang memberikan dukungan gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Hamja digantikan rekannya, H. Sabirin.

Usulan pergantian itu resmi disampaikan

melalui Rapat Sidang Paripurna DPRD NTB, dibacakan Sekretaris Dewan NTB, H. Mahdi, Senin (13/11). ‘’Ini implementasi dan sama-sama kita saksikan, Hamja kami copot dari Ketua Fraksi Gerindra, ‘’ tegas Ridwan Hidayat di Kantor DPD Partai Gerindra NTB, kemarin.

Ridwan Hidayat yang didampingi Sekretaris DPD, H. M. Sakdudin, serta sejumlah petinggi Partai Gerindra mengatakan bahwa meskipun pernyataan Hamja tersebut bersifat pribadi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ndi)

GANTI KETUA - Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat didampingi oleh petinggi partai lainnya, mengumumkan secara resmi pencopotan Hamja dari Ketua Fraksi, dan digantikan oleh H. Sabirin.

TO K O H Semangat Tak Menjadi Miskin PEMKAB Sumbawa Barat melakukan deklarasi program pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dalam deklarasi yang berlangsung Senin (13/11) kemarin, disebutkan terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 3,27 persen sepanjang tahun 2016.

Prosentase ini, jauh lebih besar dibandingkan data BPS yang menyebutkan, angka penurunan kemiskinan di daerah itu hanya 0,47 persen.

Penurunan drastis ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan selama seminggu yang dilakukan oleh Pemkab setempat terhadap Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2017 dari Kementerian Sosial (Kemensos).

H. W. Musyafirin Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Pemprov ’’Gedor’’ Kemenkeu DANA Bagi Hasil (DBH) dan Dana Insentif daerah (DID) untuk Pemprov NTB tahun 2018 mendatang berkurang dibandingkan 2017. Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diproyeksikan meningkat 3,5 persen tak seperti yang direncanakan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018.

Untuk itu, Pemprov “menggedor” Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/yon)

ZIARAH - Peziarah dari berbagai daerah di Indonesia berziarah ke makam Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor Lombok Timur.

Semenjak, ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, peziarah yang datang ke makam Maulana Syeikh meningkat. Berita selengkapnya di halaman 4.

Pemprov Respons Usulan Perubahan Nama Bandara dan Pelabuhan Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB merespons aspirasi masyarakat yang mengusulkan perubahan nama Lombok International Airport (LIA) pascapenetapan Maulana Syeikh TGKH. Muhammad. Zainuddin Abdul Madjid menjadi pahlawan nasional. Selain itu, Pemprov juga merespons usulan penamaan Pelabuhan Laut Lembar atau Badas menjadi Pelabuhan Laksamana Madya TNI H.

Lalu Manambai Abdulkadir. ‘’Saya kira segera akan diproses. Kita lihat di media juga banyak yang menyuarakan. Pertimbangannya juga jelas,” kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi di Mataram, Senin (13/ 11) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Pembangunan Smelter Terhambat Tata Ruang Mataram (Suara NTB) – Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) masih terhambat persoalan tata ruang. Saat ini, PT. AMNT sedang memproses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terkait rencana pembangunan smelter yang lokasinya di Benete Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tersebut. ‘’Masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi AMNT. Dokumen-dokumen dan persyaratannya. Sedang berproses Amdalnya. Penyesuaian tata ruang terkait Amdal juga,’’ kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Bersambung ke hal 15 Muhammad Husni (Suara NTB/dok)

NTB Raih Penghargaan ’’Pandu Negeri Award 2017’’ PEMPROV NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr.TGH. M. Zainul Majdi kembali dianugerahi penghargaan nasional, ‘’Pandu Negeri Award 2017’’. Ini sebuah penghargaan yang sangat bergengsi dalam katagori pemerintah provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik menurut penilaian Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).

Pemberian award kinerja dan tata kelola pemerintahan terbaik kepada Gubernur NTB yang lebih akrab disapa TGB tersebut, berlangsung di Financial Hall Graha CIMB NIAGA Jakarta, Ju-

mat (10/11) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke 72 Tahun 2017.

Dewi fortuna nampaknya sedang berpihak kepada pemerintah daerah dan segenap masyarakat NTB. Karena sehari sebelumnya, (Kamis, 9/11), bertempat di Istana Negara, Presiden RI, Joko Widodo secara resmi juga telah menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada salah seorang putra terbaik NTB - TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau dikenal sebagai Maulana Syeikh yang merupakan kakek dari Gubernur TGB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Pemprov NTB diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu H. L. Gita Ariadi pose bersama kepala daerah penerima penghargaan Pandu Negeri Award 2017 di Jakarta, Jumat (10/11) lalu.

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ketua DPRD Kota Mataram Pimpin Paripurna Penyampaian Nota Keuangan 2018 Mataram (Suara NTB) Pembahasan APBD Kota Mataram tahun 2018 mulai bergulir dengan telah disampaikannya Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Mataram, Senin (13/ 11). Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi didampingi Wakil Ketua, H. Muhtar, SH. Didi menegaskan bahwa menurut target yang telah ditetapkan pemerintah pusat, pembahasan anggaran tahun 2018 harus sudah diselesaikan pada akhir Bulan November 2018.

Sehingga dalam waktu yang sangat terbatas sampai dengan akhir bulan

ini, kedua belah pihak, baik pihak dewan maupun Pemerintah Kota Mataram harus siap untuk bekerja keras dengan menggunakan skala hari per hari, demi menyelesaikan pembahasan anggaran tahun 2018 tepat pada waktunya.

Ditempat yang sama, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2018, menguraikan bahwa pendapatan dalam RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp 1.402.618.495.000,00 atau naik Rp 94.834.785.893,15 dari target anggaran murni Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Diakui Wali Kota, struktur APBD Kota Mataram masih bertumpu pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Namun Pemerintah Kota Mataram akan terus mengupayakan untuk meningkatkan kinerja perolehan PAD

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN SIDANG – Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam pembukaan sidang penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD Kota Mataram tahun 2018, Senin.

setiap tahunnya. Kontribusi PAD Kota Mataram terhadap APBD pada Tahun

(Suara NTB/ist)

NOTA KEUANGAN – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBD 2018 pada rapat paripurna di gedung DPRD Kota Mataram yang dipimpin Ketuanya, H. Didi Sumardi, Senin .

Anggaran 2018 sebesar 24,78 persen dari rencana pendapatan.

Pada RAPBD Tahun Anggaran 2018, PAD ditargetkan sebesar Rp 350.255.500.000,00 yang ke depan akan terus dipacu dan ditingkatkan. “Mataram termasuk yang tinggi tingkat kemandiriannya dibandingkan daerah lain,’’ tambahnya. Anggaran 2018 yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Mataram, lanjut Walikota, adalah sebesar Rp 894.378.795.000,00. Dimana terjadi penurunan sebesar Rp 35.995.042.584,00 atau 3,87 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya karena adanya penurunan DAU dan DAK yang cukup besar.

Sementara Total Belanja dalam RAPBD Tahun Ang-

garan 2018 sebesar Rp 1.406.120.995.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 582.406.698.157,00 atau 41,42 persen, dan Belanja Langsung sebesar Rp 823.714.296.843,00 atau 58,58 persen dari total Belanja. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan dengan maksud untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan surplus yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran, Pembiayaan pada RAPBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 11.000.000.000,00 yang akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang diestimasikan dari adanya efisiensi belanja program atau dari terlampauin-

ya target pendapatan Tahun Anggaran 2017.

Sementara Pengeluaran Pembiayaan pada RAPBD Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp 7.497.500.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal atau investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga telah menetapkan beberapa program kegiatan prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2018. Yaitu; Pembangunan Lanjutan RSUD Kota Mataram, Pembangunan Sarana Perkotaan, Pembangunan Gedung Kantor BKD, Pembangunan Gerbang Kota Mataram, Pembangunan Monumen Bundaran Kota Mataram, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pasar, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Peningkatan Kesehatan, dan program atau kegiatan lain yang bersifat urgent untuk dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

“Dengan telah disampaikannya Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2018 ini, kami berharap agar dapat segera dibahas dan disetujui sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram dapat segera kita mulai tepat pada waktu,’’ demikian Walikota. (fit/*)

Anggaran Defisit Ancam Kosongkan Sekolah WALAUPUN Kota Mataram telah lama terpisah dari kabupaten Lombok Barat, tidak membuat sepenuhnya pemindahan berbagai instansi seperti sekolah menjadi mudah. Seperti yang diungkapkan lurah Mandalika, Nasrudin, bahwa ada sekolah dasar yang berada di wilayahnya masih terhitung wilayah Lobar. SD yang dimaksudnya adalah SDN 1 Gerimak Indah yang masuk ke wilayah Lobar.

“Dari awal kepemimpinan gubernur yang sekarang sampai periode kedua kepemimpinannya, sekolah itu masih masuk wilayah (Suara NTB/uul) Lobar padahal tempatnya Nasrudin ada di Montong Are, Mandalika,” jelasnya. Ia menjelaskan jika sebelum wilayahnya masuk kota Mataram, dulunya merupaka bagian dari wilayah Narmada. “Sampai sekarang masih seperti itu, padahal SD itu siswanya berasal dari tiga lingkungan di Mandalika,” tukasnya.

Nasrudin menerangkan sejak dulu, pihaknya telah berulangkali bersurat kepada pihak terkait tentang kejelasan sekolah itu. “Sampai kemarin saat pak Walikota datang untuk acara di sini, kami sudah menyampaikan aspirasi itu, tetapi belum ada tindaklanjutnya,” terangnya. Ia mengatakan tidak tahu apa yang menjadi masalahnya sehingga masalah sekolah itu terbengkalai cukup lama. “Kita juga bersurat ke instansi terkait di Lobar, tetapi juga belum ada pembicaraan lagi,” terangnya seraya menunjukkan surat yang telah dikirimnya.

Pihak wali murid sendiri beserta tokoh masyarakat dan agama yang berada di lingkungan sekolah tersebut juga telah mengadakan kesepakatan jika permohonan mereka tidak ditanggapi. “Mereka mengancam akan mengosongkan sekolah jika pada tahun ajaran baru nanti sekolah belum berganti wilayah,” kata Nasrudin. Ia menambahkan para wali murid melakukan aksi tersebut karena merasa kesulitan saat mendaftarkan anaknya ke SMP di kota Mataram.

“Apalagi setelah adanya sistem zonasi diberlakukan semakin menyulitkan mereka memasukkan anaknya ke sekolah yang cukup elit di Mataram,” kata Nasrudin. Sering juga mereka memberikan pengertian kepada pihak sekolah jika wilayah sekolah berada di Mataram, tetapi pihak sekolah tidak menerima alasan tersebut. “Paling yang diterima itu yang berprestasi saja, tetapi kuotanya terbatas, sehingga disini banyak yang jadi cadangan kalau daftar sekolah di Mataram,” terangnya. (uul)

Pokir DPRD Mataram Naik Mataram (Suara NTB) Meskipun Pemkot Mataram mengalami defisit anggaran di tahun 2018 mencapai Rp 11 miliar, akan tetapi pokok - pokok pikiran (pokir) Dewan justru mengalami peningkatan. Total pokir 40 anggota Dewan di Kota Mataram sekitar Rp 70 miliar. Satu anggota Dewan mendapatkan jatah Rp 1,75 miliar.

Kenaikan pokir Dewan menimbulkan pro - kontra di interal pejabat lingkup Pemkot Mataram. Beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menyebutkan, bahwa Pemkot tidak akan mengalami defisit anggaran selama tidak ada kenaikan pokir. Di satu sisi, anggaran hampir di seluruh OPD dipangkas.

“Kita anggaran kecil, ndak

bisa ngapa - ngapain. Dewan ini kok naik. Heran saya,” keluh pejabat Pemkot Mataram, Senin (13/11). Yang dilaksanakan SKPD kata dia, cukup banyak untuk menunjang program pemerintah. Hal ini terkendala bilamana tidak ada skala prioritas.

Dana program aspirasi ini melonjak drastis di tahun sebelumnya. Di APBD 2017, jatah pokir

Dewan sekitar Rp 1,2 miliar dengan total anggaran Rp 48 miliar.

Pokir Dewan ini, dititipkan di instansi teknis. Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), jumlah pokir Dewan dititipkan sekitar Rp 34 miliar di tahun 2018. Kemudian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekitar Rp 2,7 miliar. Kemudian, Dinas Perdagangan, Di-

nas Sosial dan lain sebagainya.

Pandangan berbeda justru disampaikan pejabat lainnya kepada Suara NTB, bahwa kenaikan Pokir Dewan ini konsekuensi dari cost politik. Eksekutif tidak bisa berbuat apa apa karena terus didesak oleh kepentingan politik legislatif.

“Iyah, ini resiko dari cost politik yang besar,” jawabnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi enggan memberikan tanggapan terkait kenaikan Pokir Dewan signifikan di 2018. Kebijakan itu ada di tim anggaran pemerintah daerah. “Jangan saya

dong. Coba langsung ke Pak Sekda, karena itu bukan kebijakan saya,” kilah Syakirin.

Syakirin menyampaikan apa dikatakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bahwa pokir Dewan akan dilakukan pembahasan kembali. Pemangkasan dana alokasi umum (DAU) di tahun 2018 sebesar Rp 55 miliar. Namun demikian, ia membantah jika terjadi defisit mencapai angka seperti itu.Selisih angka Rp 11 miliar terhadap kekurangan tertutupi oleh sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa), sehingga total kekurangan anggaran hanya Rp 3 miliar. (cem)

Seleksi JPTP

Dua Pejabat Tidak Lolos Administrasi

(Suara NTB/cem)

TOWER - Salah satu tower atau menara terpasang di atas ruko milik warga di Jalan Airlangga. Kominfo bersama BKD Kota Mataram akan menagih retribusi menara telekomunikasi. Potensi retribusi tak tertagih selama satu tahun sebesar Rp 600 juta.

Retribusi 200 Menara Telekomunikasi akan Ditagih Mataram (Suara NTB) Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, akan menagih 200 menara telekomunikasi milik provider. Penarikan retribusi ini pasca disahkannya peraturan daerah tentang retribusi menara telekomunikasi.

Selama ini, retribusi menara telekomunikasi tidak pernah tertagih setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika menarik aturan retribusi. Adanya perubahan regulasi, Pemkot Mataram membuat payung hukum.

“Dulu kan tidak bisa kita tarik retribusinya karena aturannya tidak ada. Nah, sekarang ini mulai kita tarik setelah penge-

sahan Perda itu,” kata Kadis Kominfo Kota Mataram, Drs. H.L. Junaidi, Senin (13/11).

Dia mengaku, tidak ada keterlambatan penarikan retribusi tersebut. Meskipun sebelumnya, potensi pendapatan asli daerah dihapus. Kominfo mencatat 200 menara telekomunikasi tertunggak pembayaran retribusi mereka. Ini disebabkan dicabutnya payung hukum tersebut.

Junaidi berharap, 200 tower ini bisa tertagih secara keseluruhan. Kalaupun tidak bisa keseluruhan akan ditarik di 2018.

“Syukur - syukur tertagih semua.

Kalau tidak, ya kita tarik 2018,” ucapnya. Dia menyebutkan, potensi retribusi tower tak tertagih selama ini sebesar Rp 600 juta.

Potensi sempat dihapus sesuai perda lama kemudian dilakukan penyesuaian kembali.

Pembahasan penarikan retribusi dilakukan bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) pekan kemarin. Kominfo bersurat ke provider menyampaikan perubahan terhadap perda sekaligus menagih tunggakan pembayaran selama setahun. “Kita sudah bersurat menyampaikan ke provider berdasarkan Perda,” akunya.

Termasuk tower radio sedang dilakukan kajian.

Frekuensi digunakan pengusaha radio memiliki aturan secara khusus. Ia sedang mengkaji aturan tersebut, apakah termasuk dalam retribusi tower ataukah berbeda. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dua pejabat ikut mendaftar seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup Pemkot Mataram, tak lolos administrasi. Yaitu Kabag Ekonomi Setda Kota Mataram, H. Mahsin dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Ir. Hj. Ririn Yuniarti.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, selama 13 hari pendaftaran ada sembilan pejabat telah mengambil formulir pendaftaran. Dua diantaranya H. Mahsin dan Hj. Ririn Yuniarti, jika dilihat dari persyaratan tidak memenuhi. “Kalau Pak Mahsin terbentur usia. Sedangkan, Sekdis Dikbud karena belum cukup dua tahun untuk jabatan eselon III,” terangnya, Senin (13/11).

Selain terbentur syarat jabatan, Sekdis Dikbud Kota Mataram ini juga harus melamar posisi linier. Yoyok sapaan akrabnya menambahkan, kedua pejabat sudah diinformasikan sejak awal. Meskipun, mereka baru mengambil formulir pendaftaran. Tetapi, secara administrasi sudah tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan.

“Kasihan juga kalau mereka capek buat proposal. Apalagi biaya tes kesehatan mahal,” cetusnya.

Memasuki dua pekan pendaftaran JPTP, tujuh orang telah memenuhi persyaratan secara administrasi. Yakni, I Nyoman Swandiasa, Hj. Asniaty, Bayu Pancapati, Jimmy Nelwan, M. Zainuddin Fikri, Mahfuddin Noer dan Hariadi. Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati memprediksi, kemungkinan ada perpanjangan jadwal pendaftaran seleksi JPTP selama tiga hari.

Jika pun kouta dua jabatan yaitu Dinas Sosial dan Sat. Pol PP tak terpenuhi. “Kemungkinan itu pasti ada. Tapi saya yakin dua jabatan bisa terpenuhi,” tambahnya.

Saat ini pelamar sedang menjalani tes kesehatan di RSUD Kota Mataram dan merampungkan makalah yang akan dijadikan bahan evaluasi. “Hari ini ada kok yang tes kesehatan,” sebutnya. Terkait pejabat yang akan mengembalikan formulir diakui Nelly, sudah ada komunikasi itu.

Akan tetapi, ia menolak menyebutkan identitas pejabat yang bakal menyerahkan dokumen ke tim pansel. (cem)

SUARA NTB

Selasa, 14 November 2017

Halaman 3

Dari Mukerda BPD Gapensi NTB Tahun 2017

Kontraktor Lokal Layak Jadi Tuan di Rumah Sendiri Mataram (Suara NTB) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gepensi) Provinsi NTB sukses melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) tahun 2017. Amanat AD/ART ini dilaksanakan untuk mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan dan merencanakan program strategis yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Mukerda dilaksanakan pada Sabtu (11/11) kemarin di Hotel Santika Mataram. Hadir seluruh unsur di BPD Gapensi NTB, perwakilan Gapensi dari kabupaten/kota. Yang spesial dihadiri langsung Ketua Umum BPP Gapensi, H. Iskandar Z Hartawi, Sekjen BPP Gapensi, H. Andirukman N. Karumpa.

Point penting yang mengerucut dari hasil Mukerda kemarin yakni memperkuat semangat kontraktor lokal menjadi tuan di rumahnya sendiri, didukung diberlakukannya UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017.

Ketua BPD Gapensi Provinsi NTB, H. Faurani, SE.,M.BA dalam kesempatan tersebut sekaligus memberikan penguatan pemahaman tentang banyak hal. Mengenai bagaimana dunia konstruksi sebelumnya, tantangan kini dan

yang akan datang.

Mukerda tahun 2017 dirangkai dengan kegiatan seminar nasional yang dilaksanakan di Universitas Mataram (Unram).

Gapensi juga mendukungnya.

Sekjen BPP Gapensi ikut mengisi seminar. Kegeiatan tersebut dalam rangka gerakan Gapensi berbagi ilmu kepada generasi muda.

H. Faurani juga secara terbuka menyampaikan kondisi NTB yang pembangunannya terus menggeliat. Di hadapan forum Mukerda yang mengusung tema “Penguatan Peran Gapensi dalam Menyongsong UUJK No. 2 Tahun 2017”, dicontohkan bagaimana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan pembangunannya yang akan menelan anggaran triliunan rupiah.

Sayangnya, pengusaha lokal belum tersentuh. Di provinsi lain juga keadaannya demikian. H. Faurani mencontohkan yang di Bali. Bandara yang dibangun kembali dengan anggaran triliunan, satupun pengusaha lokal kecipratan. ‘’Penyakit’’ ini di manamana. Karena itu, persoalan ini disuarakan terus oleh Gapensi kepada pemerintah pusat, agar keberpihakan kepada pengusaha lokal diperhatikan.

Dari kanan, H. Faurani, H. Iskandar dan H. Andirukman ‘’APBD NTB sangat kecil, APBN begitu turun ke daerah, dicaplok langsung oleh BUMN. Sehingga muncul pertanyaan, kapan anggaran yang dikucurkan ke masingmasing daerah dinikmati juga oleh pengusaha lokal,’’ keluh H. Faurani.

BPD Gapensi NTB memiliki anggota mencapai 1.300 kontraktor. Sama keadaannya dengan daerah lain, 90 persennya adalah pengusaha lokal. Menengah dan besar hanya 10 persen,

bahkan kurang. Yang kecil-kecil inipuan menurutnya sebagian besar belum bisa “tertawa”. ‘’Masih pada manyun, karena ‘’kue’’ yang terbagi itu sangat kecil. Bayangkan proyek Rp 100 miliar, dikuasai oleh BUMN. Bisa dibayangkan kalau proyek Rp 100 miliar dibagi kepada masing-masing Rp 1 miliar, itu bisa mendukung keberadaan pengusaha lokal,’’ ujarnya.

H. Faurani meyakinkan, padahal anggota Gapensi NTB juga bisa dan memiliki

kualifikasi untuk melaksanakan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BUMN. ‘’Karena itu, kami mengajak rekan-rekan jangan putus asa, jangan patah semangat. Gapensi di cabang lakukan rapat anggota untuk membahas persoalan-persoalan di daerah, dan sampaikan kepada BPD Gapensi,” demikian H. Faurani.

Dari unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga hadir dalam Mukerda BPD Gapensi NTB ini. Ketuanya, H.

Muh. Azhar melalui perwakilan menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Mukerda untuk membahas seluruh peluang dan tantangan.

Banyaknya perusahaan dan tenaga kerja lokal yang belum diberdayakan pada proyekproyek besar, KEK Mandalika misalnya. Persoalannya pada kompetensi yang diakui secara sah melalui sertifikasi. Karena itu, LPJK mendorong pelatihan dan sertifikasi terus diperkuat. Agar perusahaan dan tenaga kerja lokal bisa terserap untuk mengurangi peran perusahaan dan tenaga kerja dari luar.

Sementara Ketua Umum BPP Gapensi, H. Iskandar Z Hartawi menyampaikan harapan agar penyelenggaraan Mukerda dapat menjawab hambatan dan tantangan yang dihadapi organisasi maupun anggota.

Terutama perlu disikapinya UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dalam rangka turut sertanya mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi serta hasilnya berkualitas dan siap berpartisipasi untuk regional , nasional dan global.

Bahwa Gapensi sudah melahirkan organisasi baru, namanya Gatensi (Gabungan Ahli Teknik Nasional

Indonesia). Di NTB sendiri Gatensi ini sudah terbentuk, dan siap melaksanakan sertifikasi.

Karena itu, perlu ada kerjasama antara Gapensi NTB dengan LPJK untuk melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja dan perusahaan. ‘’Jadi tidak hanya dari NTB, kalaupun ada dari luar mau melakukan sertifikasi, silakan,’’ katanya.

H. Iskandar juga menyampaikan persolan monopoli proyek yang dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah (BUMN). Bahwa proyek dengan nilai Rp 100 miliar ke bawah, harus dikerjakan oleh swasta. Gapensi sudah melakukan MoU dengan Menteri BUMN, dan Menteri PU, bahkan telah disetujui oleh Presiden Jokowi untuk dilaksanakan pada 2018 mendatang. ‘’Kalau yang Rp 50 miliar sudah ada payung hukumnya, dan yang Rp 100 miliar tinggal menunggu waktu,’’ katanya.

Kalau nantinya ada fakta lapangan ada BUMN yang mengerjakan proyek Rp 100 miliar ke bawah, H. Iskandar mendorong untuk dilaporkan. Karena itu, pengusaha lokal juga harus mengawasinya.(bul/*)

Peserta Mukerda

Ahli Pidana Kasus K2 Dompu Selesai Diperiksa Mataram (Suara NTB) Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sudah tuntas meminta keterangan ahli pidana di Universitas Udayana (Unud) Bali. Pemeriksaan ahli itu berkaitan dengan upaya penyidik melengkapi petunjuk Jaksa peneliti Kejati NTB. Setelah petunjuk dipenuhi, dalam waktu dekat akan dilimpahkan kembali.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti MM menginformasikan, tim penyidik Subdit III Tipikor bertolak dari Bali beberapa waktu lalu, setelah usai memeriksa ahli pidana. “Sesuai dengan petunjuk jaksa, ahli pidananya sudah kita mintai keterangan di Unud. Sudah selesai. Tinggal

dilengkapi lagi,” jelasnya.

Permintaan keterangan ahli dimaksudkan untuk menguatkan mensrea atau unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan tersangka utama Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin. Karena menurut Tri Budi, dalam petunjuk jaksa sebelumnya, untuk ketiga kalinya meminta agar penyidik menguatkan unsur mensera dimaksud. Tri Budi belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan penyidik sampai berkas dianggap lengkap sehingga bisa dilimpahkan lagi ke penyidik. ‘’Intinya kalau sudah lengkap, akan dilimpahkan lagi tahap satu,’’ jelasnya.

Jaksa memberikan petunjuk pemeriksaan ahli hukum pidana pem-

banding mengenai adanya unsur niat jahat perbuatan melawan hukum, sesuai konstruksi pasal 2 dan atau pasal 3 UU 20 tahun 2001 perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 KUHP. Menguatkan penyidikan kasus ini, pihaknya di back up langsung oleh Bareskrim Mabes Polri. Karena bagaimana pun juga menurut Tri Budi, kasus ini menjadi perhatian publik cukup luas. Koordinasi dengan KPK juga sudah pernah dilakukan untuk meminta masukan dalam penguatan penyidikan.

“Tetap kita koordinasi dengan KPK, dengan Bareskrim terutama,” tandasnya. (ars)

Enam Juru Pungut Pasar Ampenan Diperiksa Jaksa Mataram (Suara NTB) Penyelidikan retribusi 16 pasar di Kota Mataram berlanjut. Jaksa memanggil dan meminta keterangan juru pungut retribusi, Senin (13/11). Enam juru pungut itu dari Pasar Kebon Roek Ampenan. Mereka diperiksa hanya beberapa jam di lantai dua gedung Pidsus.

Salah seorang saksi, Ary mengaku diklarifikasi soal besaran nilai pungutan kepada pedagang. Sesuai tugasnya sebagai juru pungut, ia menarik retri-

Senin,13

busi kepada pedagang senilai Rp 800 ribu sampai Rp 100 ribu. Dalam sehari, ia mengumpulkan hingga Rp 1.250.000.

Hasil yang dipungut akan dikumpulkan dan diserahkan kepada kepala pasar, Mustakim.

Soal penyelidikan retribusi oleh Kejati NTB itu ia mengaku tak terlalu paham. Ary hanya menjalankan tugas menarik pungutan kepada pedagang dengan nilai sesua petunjuk kepala pasar. Selama menjalankan tugas, tidak

setiap hari target tercapai. “Target saya kan sampai Rp 1,4 juta. Tapi ada saja kendala, pedagang nggak mau bayar, ada yang bilang besok besok. Itu kendala kami di pasar,” keluh Ary. Jumlah juru pungut di pasar kedua terbesar setelah Pasar Mandalika itu enam orang. Namun yang hadir dalam pemeriksaan kemarin hanya empat orang. Mereka selesai diperiksa sekitar pukul 16.00 Wita. Informasinya, para juru pungut akan dimintai keterangan bergilir dari masing masing pasar. Jaksa memanggil juru pungut untuk melengkapi keterangan para kepala pasar sebelumnya. Seluruh juru pungut masing masing pasar akan diperiksa bergilir dalam pekan ini.

Kejati NTB memang saat ini sedang gencar mengusut retribusi di Kota Mataram.

Selain soal pasar yang belum terungkap angka kebocorannya, juga retribusi parkir.

Nilai kebocoran retribusi parkir juga belum diungkap oleh jaksa, karena masih pendalaman.

Dua kasus ini sama sama ditangani Kejati NTB namun untuk bidang berbeda. Kasus retribusi pasar diusut Pidsus dan kasus retribusi parkir ditangani bidang Intelijen. Umur penanganan kasus ini tergolong baru , ditangani sejak sekitar September lalu. (ars)

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

Belum Terima Jawaban SELURUH infrastruktur yang hancur akibat terjangan banjir bandang Sambelia awal 2017 lalu sampai sekarang belum bisa disentuh perbaikannya. Rekonstruksi infrastruktur di Sambelia yang khusus di bawah kewenangan Kabupaten Lotim ini dikalkulasi nilainya Rp 91 miliar. Anggaran tersebut sudah disampaikan usulannya ke pemerintah pusat, namun sampai sekarang belum ada jawaban.

“Kita masih menunggu jawaban dari pemerintah pu(Suara NTB/rus) sat,” terang Kepala Dinas Toni Satria Wibawa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lotim, Toni Satria Wibawa di Selong, Senin (13/11).

Menurutnya, usulan sudah disampaikan beberapa waktu lalu dan tim verifikasi sudah turun melakukan kroscek di lapangan.

“Yang jelas urusan ke PU-an itu sebesar itu yang kita sudah sampaikan usulannya,” klaimnya, Harapannya ada dana yang segera digelontorkan ke daerah untuk melakukan penataan kembali kawasan Sambelia yang tergerus banjir. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak mampu untuk menangani sendiri semua inftrastruktur yang rusak akibat banjir bandang tersebut. “Kalau pakai APBD kita bisa habis anggaran kita,” ungkapnya.

Harapan besarnya usulan yang disampaikan itu semua diterima. Saat ini memang masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat yang selanjutnya nanti disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Adapun yang disebut rusak antara lain, tiga buah jembatan penghubung antar desa dan antar dusun di wilayah Kecamatan Sambelia, seperti di Desa Dadap, Menanga Reak dan lainnya. Ada juga sejumlah jaringan irigasi primer yang sangat dibutuhkan. (rus)

Dipertanyakan, Kredibilitas dan Transparansi Panitia Pilkades Selong (Suara NTB) Untuk ke sekian kalinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) didatangi warga, terutama warga desa yang menggelar pemilihan kepala desa (pilkades). Kedatangannya untuk mengklarifikasi tanggung jawab dari panitia pilkades mulai dari tingkat desa hingga panitia kabupaten.

Koordinator Divisi Advokasi Serikat Tani Nasional (STN) Lotim, Yuza, mengaku, kedatangannya ke Dinas PMD bersama puluhan masyarakat di Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru untuk mengklarifikasi panitia kabupaten maupun panitia kecamatan. Apalagi asumsi masyarakat, jika dalam pelaksanaan penjaringan maupun penyaringan bakal calon kades pada pilkades tahun ini tidak ada transparansi atau kejujuran. Masyarakat, ujarnya, sudah meminta klarifikasi ke panitia desa maupun BPD. Namun sebaliknya masyarakat diancam akan dikriminalisasi.

Selain itu, lanjutnya, alasan dipertanyakan kredibilitas dari panitia pilkades, karena masyarakat sebelumnya meminta kepada panitia kabupaten untuk melakukan klarifikasi dengan melakukan pengecekan syarat-syarat terhadap masingmasing bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon. “Tiga minggu sebelum dilakukan penetapan calon Kades Sekaroh.

Masyarakat sudah meminta kepada panitia kabupaten untuk melakukan klarifikasi dan pengecekan syarat-syarat terhadap masing-masing bakal calon, namun tidak dilakukan,” ungkapnya. Termasuk mempersoalkan salah satu calon kades yang diduga menggunakan ijazah palsu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Lotim, Drs. M. Juaini Taufik, menyebut tahun ini merupakan pengalaman kedua Desa Sekaroh melakukan pilkades. Terkait persoalan ijazah terhadap salah satu calon Kades Sekaroh, penetapannya merupakan kewenangan panitia desa dan diawasi panitia pengawasan. Untuk itu ia menyarankan supaya persoalan ini dipertanyakan ke panitia desa dan panwas.

Mantan Asisten I Setda Kabupaten Lotim ini mengaku tidak berani mengatakan dokumen yang dipergunakan oleh salah satu calon kades itu palsu atau tidak. Pasalnya, persoalan itu menjadi milik panitia desa. Untuk itu, ujarnya, jika ada persoalan maka kewenangan panitia desa yang haru diselesaikan melalui PTUN jika keberatan secara hukum. “Jadi kewenangan penjaringan dan penyaringan bakal calon di panitia desa,” jelasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

DENGAR PENDAPAT - Masyarakat Desa Sekaroh melakukan dengar pendapat bersama Dinas PMD dan panitia pilkades tingkat kabupaten, Senin (13/11).

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Punya Izin, Tiga Bangunan di Gili Trawangan Dihentikan Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara proses pembangunan 3 unit bangunan di Gili Trawangan. Ketiganya meliputi, Hotel NN, konter KJI dan HSE. Bangunan-bangunan itu didirikan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah.

Kabag Pembangunan Setda KLU, Lalu Majemuk, kepada wartawan Senin (13/11) mengakui, proses pembangunan ketiga bangunan itu ditutup sementara. Langkah tersebut diambil sebagai sikap tegas Pemkab untuk setiap pelanggar yang tidak memenuhi ketentuan.

“Semua yang tidak berizin atau terus membangun sudah distop. Kami memasang spanduk supaya masyarakat dan wisatawan tahu,” katanya.

Namun menurut Majemuk, aktivitas pembangunan di area tersebut dapat dibuka kembali apabila pemilik sudah mengantongi izin. Pihaknya tidak ingin, pengusaha asal membangun tanpa melihat aturan, khususnya menyangkut tata ruang di wilayah setempat.

Pemkab sendiri, kata dia, telah memberi peringatan sebelumnya kepada pemilik bangunan. Namun arahan dari Tim Penertiban tidak diindahkan.

“Kalau sudah diimbau dan

diperingati tetapi tetap langsung bangun, kita berpikir untuk meruntuhkan semuanya.

Kita khawatirnya ada yang merasa pilih kasih,” cetusnya.

Usai menutup aktivitas pengusaha, Pemda tambah Majemuk, telah melayangkan panggilan kepada manajemen. Aktivitas tanpa izin tersebut patut dikhawatirkan oleh Pemda agar tidak diikuti oleh pengusaha lain.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., mengimbau pengusaha dan masyarakat untuk menahan diri dalam membangun fisik.

Di kawasan pariwisata khususnya, bangunan yang hendak didirikan tidak berada pada area yang dilarang oleh pemerintah.

“Gili Trawangan merupakan kawasan strategis provinsi yang segala kepengurusan izinnya harus dikaji untuk disesuaikan kembali,” ujarnya.

Wabup lantas menyarankan kepada manajemen hotel dan

(Suara NTB/ist)

DIHENTIKAN SEMENTARA - Pemda Lombok Utara menghentikan sementara pembangunan di Gili Trawangan, karena belum memiliki izin. Pembangunan akan dilanjutkan, jika manajemen sudah melengkapi izin. pengurus Koperasi Janur Indah melengkapi izin-izin yang dibutuhkan. Pasalnya Pemkab Lombok Utara, secara tegas

Realisasi Anggaran Terlambat

DPMD Persilakan Desa Berutang Selong (Suara NTB) Realisasi anggaran ke desa diakui belum tuntas sampai sekarang. Masih banyak desadesa yang belum tuntas pencairan anggarannya. Melihat sistem keuangan yang berlaku saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mempersilakan desa-desa untuk berutang.

Menurut Kepala Dinas PMD Lotim, M. Juaini Taufik kepada Suara NTB di Selong, Senin (13/11), akibat adanya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak membuat realisasi anggaran ke desa mengalami sedikit keterlambatan, khususnya desa-desa yang mengalami masa transisi.

“Karena masa transisi pene-

tapan calon yang kita tunggu, jangan sampai ada dua tuannya.

Soalnya PJS sudah menerima SK dan yang akan mengeksekusi dana itu,” paparnya.

Dari metode yang dilakukan, dipastikan tidak sampai terlambat dan mempengaruhi kegiatan pembangunan di desa. Secara prinsip kalau pemerintah berutang wajar, karena yakin akan terbayarkan..

Penggunaan dana desa saat ini rata-rata dilakukan pengadaan dulu. Cara kerja yang dilakukan itu sama dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten. Setelah rampung pembangunan baru melakukan penagihan ke pemerintah.

“Misalnya bangun jembatan dulu, terhadap material dan bi-

aya tukang tinggal diamprah baru diselesaikan di sistem keuangan,” sebutnya. ‘’Semua pelaksana kegiatan di tingkat desa diserahkan agar melakukan kegiatan terlebih dulu. Misalnya barang sudah ada pasir, meterial lainnya dan biaya tukang itulah yang diamprah ke sistem keuangan desa,” tambahnya.

Soal modal kerja, masingmasing desa bisa membangun kemitraan dengan toko-toko bangunan yang ada di sekitar desa.

Sampai saat ini dari Dinas PMD melihat semua pembangunan fisik sudah dirampungkan oleh pemerintah desa dan tinggal dilakukan pembayaran saja.

“Kita kan juga di pemerintah daerah kabupaten melakukan hal seperti itu,” ujarnya. (rus)

Molor, Realisasi Dana Rumah Kumuh Tanjung (Suara NTB) Ditargetkan selesai dalam 2,5 bulan (Oktober -Desember), pencairan dana rehabilitasi rumah tidak layak huni di Lombok Utara terpaksa molor. Hingga pekan kedua November 2017, Dinas Sosial diklaim masih belum melengkapi separuh berkas syarat pencairan dana.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Drs. H. Raden Nurjati, Senin (13/11) mengakui, hingga kemarin pencairan dana RTLH masih terkendala kelengkapan berkas.

Syarat pencairan yang diajukan Dinas Sosial PPPA Lombok Utara belum lengkap seluruhnya.

“Kita masih menunggu, ada beberapa syarat yang belum selesai. Misalnya SKTM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) dari dinas dan beberapa persyaratan lain,” ujar Nurjati.

Kendati demikian, BPKAD

meyakinkan bahwa pada Selasa - hari ini, dana RTLH sudah bisa dicairkan meski tidak seluruhnya. BPKAD akan mencairkan secara bertahap khususnya pada kelompok yang dinyatakan sudah lengkap.

“Pembagian sudah lengkap, besok (hari ini, red) bisa dicairkan. Tidak bisa sekaligus, mana yang ajukan lebih itu kita proses. Yang sudah masuk (lengkap) 5 kelompok, menyusul lagi 8 kelompok sedang diverifikasi,” katanya.

Para penerima dana RTLH diketahui telah mengantongi buku rekening penerimaan melalui Bank NTB, sehingga bagi penerima yang lengkap berkas bisa langsung membangun.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial PPPA, Hadari, SP., via telepon membenarkan adanya kendala persyaratan. Namun dipastikan bahwa seluruh perayaratan sudah dilengkapi, sehingga dana bansos RTLH dap-

at diproses. “Sudah selesai semuanya, tadi kita langsung rapat di ruang Pak Sekda. Ada SKTM dan pakta integritas yang belum lengkap, tapi sudah diurus,” klaim Hadari.

Molornya pencairan RTLH ini oleh Hadari, dipastikan berdampak. Sejak berproses awal Oktober lalu, pihaknya menargetkan akhir Desember mendatang sudah selesai pengerjaan dan pelaporan. Pertimbangannya masyarakat penerima sudah memulai pertengahan pada pertengahan Oktober. Kendati molor, dirinya berharap agar masyarakat bisa mengejar sisa waktu pengerjaan 1,5 bulan ini.

“Total penerima awalnya 530 orang atau 53 kelompok, tetapi berkurang 9 orang, sehingga menjadi 521 orang. Dananya tetap Rp 5,21 miliar. Hari ini sudah diajukan 33 kelompok, besok sisa 20 kelompok sehingga semuanya tuntas,” demikian Hadari. (ari)

menyikapi setiap bangunan yang melanggar ketentuan. “Rekomendasi desa saja tidak dapat dijadikan acuan guna

melakukan pembangunan. Ini negara hukum jangan asal bangun, jika bukan kita siapa lagi yang atur,” tandas Wabup. (ari)

BPBD Sebut Tanggul Jebol Tidak Penuhi Standar Teknis Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) langsung mengerahkan personel terkait ambruknya talut yang memiliki ketinggian enam meter di Dusun Lendang Karang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel. BPBD menyebut proyek talut milik pemerintah desa dinilai tidak memenuhi standar teknis di dalam pengerjaannya.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/11), Kepala Pelaksana BPBD Lotim melalui Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik, Lalu Rusnan menyebut, proyek talut yang dibangun lebih dari ketinggian empat meter, seharusnya dikerjakan dengan model sistem bertangga. Masing-masing tangga jaraknya dua meter. Sementara, pengerjaan talut sepanjang 50 meter oleh Pemdes Kalijaga Timur tidak memenuhi standar.

Dengan pengerjaan yang dilakukan tidak sesuai teknis, menurut Rusnan sehebat dan setebal apapun talut yang dibuat, tetap tidak akan mampu menahan beban, terutama ketika menahan air hujan yang cukup banyak. Sehingga, wajar apabila proyek yang sekitar dua bulan tuntas dikerjakan itu ambruk. “Seharusnya dibuat dengan sistem bertangga apabila ketinggiannya empat meter ke atas,”jelasnya.

Meski demikian, BPBD Lotim

menyarankan supaya pemerintah desa mengusulkan bencana ini ke pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati. Apabila usulan tersebut sudah masuk serta ada disposisi bupati. Maka BPBD akan melakukan survei dengan menurunkan tim teknis untuk proses penanganannya, sehingga pembangunannya akan dibuat sesuai dengan standar.

Lalu Rusnan menegaskan, insiden longsor dengan jebolnya talut di Dusun Lendang Karang Desa Kalijaga Timur terjadi pada Jumat (10/11) petang lalu.

Saat itu kondisi cuaca cukup ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, terdapat hanya empat ekor sapi milik warga tertimbun dan tiga di antaranya berhasil diselamatkan.

Senin, (13/11), penanganan langsung dilakukan dengan bekerjasama bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat serta beberapa pihak terkait lainnya.

Kepala Desa Kalijaga Timur, Abdul Manan menjelaskan anggaran yang digelontorkan dalam pengerjaan proyek tersebut tersebut diklaim sudah sesuai dengan perencanaan. Hanya saja, pada saat dilakukannya penimbunan hingga 70 dump truck tidak menggunakan air. Akibatnya, begitu turun hujan, air banyak yang masuk, sehingga tembok tidak kuat menahan beban. (yon)

Kunjungan Peziarah Meningkat

Pemerintah Berencana Pugar Makam Maulana Syeikh Sejak ditetapkannya Almagfurulah Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai pahlawan nasional oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo beberapa waktu lalu. Keberadaan makam Maulana Syeikh yang terletak di kompleks Musala Al Abror Yayasan Pendidikan Hamzanwadi –Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor terus dibanjiri peziarah.

MENINGKATNYA jumlah peziarah itu membuat pemerintah berencana melakukan pemugaran terhadap makam pahlawan nasional satu satunya asal NTB. Menurut Ketua DPP Pemuda NW, Dr. Muhammad Halqi, M.Pd, pemerintah telah merencanakan pemugaran makam Maulana Syeikh, karena para peziarah sudah makin banyak berdatangan.

Pasalnya, selain menziarahi makam ulama, juga menziarahi makam pahlawan nasional, sehingga antusiasisme masyarakat semakin tinggi. Menurutnya, Maulana Syeikh belajar di Tanah Suci Mekkah selama 13 tahun. Setelah itu, Maulana Syeikh kembali ke Indonesia atas perintah dari guru yang paling beliau kagumi, yakni Syeikh Hasan Muhammad Al-Masyath pada tahun 1934. Setiba di Pulau Lombok, Maulana Syeikh

mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934.

Pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H/22 Agustus 1937, ujarnya, Maulana Syeikh mendirikan madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Madrasah ini khusus untuk mendidik kaum pria. Selanjutnya pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 H/21 April 1943 M, Maulana Syeikh kembali mendirikan madrasah Nahdlatul Banat Diniah Islamiyah (NBDI) khusus untuk kaum wanita.

Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama di Pulau Lombok yang terus berkembang dan merupakan cikal bakal dari semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Dan secara khusus nama madrasah tersebut diabadikannya menjadi nama Pondok Pesantren Darul Nahdlatain Nahdlatul Wathan’. Istilah ‘Nahdlatain’

(Suara NTB/yon)

ZIARAH - Peziarah memadati makam Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang juga merupakan pahlawan nasional, Senin (13/11). diambil dari kedua madrasah ini.

“Beliau (Maulana Syeikh, red) aktif berdakwah keliling desa di Pulau Lombok dan mengajar,” terang M. Halqi, pada Suara NTB, Senin (13/11).

Pada tahun 1952, madrasahmadrasah cabang NWDI-NBDI yang didirikan oleh para alumni di berbagai daerah telah berjumlah 66 buah. Maka untuk mengkoordinir, membina dan mengembangkan madrasah-madrasah cabang beserta seluruh amal usahanya, Maulana Syeikh mendirikan organisasi NW yang bergerak di dalam bidang pendidikan,

sosial dan dakwah Islamiyah pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 H/1 Maret 1953. Sampai dengan tahun 1997 lembagalembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi NW telah berjumlah 747 buah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.

Begitu juga lembaga sosial dan dakwah Islamiyah NW berkembang dengan pesat bukan hanya di NTB melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia, seperti NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai

ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan lain sebagainya.

Disampaikan lebih jauh, pada zaman penjajahan, Maulana Syeikh juga menjadikan madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan, tempat menggembleng patriot-patriot bangsa yang siap bertempur melawan dan mengusir penjajah. Bahkan secara khusus Maulana Syeikh bersama guru-guru Madrasah NWDINBDI membentuk suatu gerakan yang diberi nama “Gerakan Al-Mujahidin”. Gerakan Al-Mujahidin ini bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 1946, TGH. Muhammad Faizal Abdul Majid adik kandung TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid memimpin penyerbuan tanksi militer NICA di Selong. Namun, dalam penyerbuan ini gugurlah TGH. Muhammad Faisal Abdul Madjid bersama dua orang santri NWDI sebagai syuhada’ dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong, Lombok Timur.(yon)

(Suara NTB/yon)

TUNJUK - Salah satu warga menunjukkan bagian talut yang jebol. Pentalutan yang dilakukan dengan ketinggian enam meter ini diduga tidak memenuhi standar teknis.

Lokasi Tak Jelas, Banggar Anulir Usulan BLK Tanjung (Suara NTB) Usulan dinas teknis untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dianulir oleh Badan Anggaran DPRD Lombok Utara. Alasannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum bisa meyakinkan DPRD terkait lokasi pendirian BLK yang diinginkan pemerintah.

“Dikarenakan lokasinya tidak jelas apakah akan dibangun antara di Gangga dan sekitar GOR, sehingga usulan BLK kami tiadakan. Jawaban dari dinas teknis masih belum meyakinkan kawan-kawan di Banggar,” ungkap Anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Hanura DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., Senin (13/11).

Ia menyebut usulan BLK lebih merupakan keinginan dari para pelaksana di OPD. Sebab hingga usul masuk dan diajukan oleh TPAD melalui KUA PPAS, OPD teknis tidak melakukan perencanaan yang matang.

“Selain tidak pasti lokasi, bahkan sekarang baru dilaku-

kan telaah staf dan mau diajukan ke Bupati. Harusnya sebelum muncul di APBD dilakukan telaah staf, begitu selesai bawa ke kami,” sambungnya.

Lagi pula, kata Ardianto lagi, pagu anggaran yang diusulkan ke Banggar tidak mencerminkan BLK sebagai sebuah kebutuhan. Di mana, dana yang dicantumkan eksekutif sebesar Rp 1 miliar saja.

Sebaliknya berbicara fisik, BLK sebagai sebuah wadah yang menampung calon pencari kerja dan pelatihan bagi para pengangguran membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.

Pihaknya membayangkan, BLK menjadi salah satu referensi bagi para pencari kerja untuk menempuh dunia kerja.

“Sesuai kebutuhan masyarakat tentu tidak cukup dengan dana Rp 1 miliar. Begitu pun saat dilakukan telaah staf sebelum diusulkan, instansi terkait minimal bersurat ke Komisi I yang membidangi aset untuk melakukan survei lapangan,” sarannya. (ari)

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

Mengacu Hasil Survei WAKIL Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) H. Sulhan Mukhlis mengungkapkan, sebagian besar masyarakat Lobar ingin dipimpin oleh seorang tokoh agama (ulama).

Pasalnya, mengacu hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa sejumlah tokoh agama memiliki elektabilitas yang tinggi. Seperti survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejumlah nama tokoh agama masuk deretan tertinggi elektabilitasnya.

“Sebagian besar warga (Suara NTB/dok) Lobar ingin pemimpin seorH. Sulhan Muchlis ang tuan guru, ini kalau kita amati hasil survei, hampir semua lembaga survei masyarakat menginginkan itu,” jelasnya, Senin (13/11).

Alasan masyarakat Lobar cenderung ingin pemimpin dari kalangan ulama, ujarnya, karena ulama jauh lebih dekat dengan masyarakat, baik melalui jamaah pengajian, sehingga wajar banyak ulama yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.

Menurut Sulhan, karakter masyarakat Lobar lebih mendengar tokoh agama. Kalau melihat keberhasilan Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjadi gubernur sebagai sosok tokoh agama yang berhasil membuat NTB maju dan diperhitungkan oleh pemerintah pusat. Hal ini,terbukti dengan tingkat kehadiran Presiden Joko Widodo yang beberapa kali di NTB. “Ini sekaligus menunjukkan bahwa banyak orang yang kuasai agama mampu menjadi pemimpin formal,” ujarnya.

Terkait tudingan tokoh agama berpolitik, menurutnya anggapan-anggapan segelintir tanpa data ilmiah juga tidak bisa menjadi tolok ukur. Justru sebaliknya bukti ilmiah berupa survei, jika sebagian masyarakat menginginkan tokoh agama menjadi pemimpin. Diakuinya, selama dekade ini, belum ada tokoh agama pernah memimpin Lobar. Begitu pula, di NTB baru TGB, tokoh agama yang menjabat gubernur. Namun begitu, TGB mampu mengubah image daerah NTB yang tadinya bergantung dari daerah lain, NTB mampu muncul menjadi kekuatan yang diperhitungkan di bidang pariwisata dan bidang lain di Indonesia. (her)

Ganggu Pencapaian

Pelindo Lembar Belum Bayar Pajak BPHTB Giri Menang (Suara NTB) Selain bermasalah terkait lahan di lokasi pembangunan pelabuhan kapal pesiar Gili Mas Lembar, persoalan lain muncul lagi.

Pelindo III Cabang Lembar belum menyelesaikan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar mencatat terdapat Rp 5,7 miliar pajak BPHTB yang mesti dibayarkan pihak Pelindo. Atas dasar inilah, Pemda Lombok Barat (Lobar) berani menaikkan target pendapatan dari pajak BPHTB. Namun, hingga saat ini pihak Pelindo belum juga menyelesaikan pembayaran pajak, sehingga mengganggu pendapatan daerah hingga akhir tahun ini. “Kenapa kami naikkan target BPHTB, karena memang ada rencana Pelindo mau bayar BPHTB mencapai Rp 5,7 miliar. Namun sampai saat ini belum dibayar, ini mengganggu pencapaian kami,” tegas Kabid Pelayanan L. Supriawan kepada Suara NTB belum lama ini.

Dijelaskan, Pelindo wajib membayar BPHTB, karena telah membeli lahan atau membebaskan lahan hingga ratusan hektar untuk proyek dermaga Gili Mas. Sejauh ini, pihak terkait berencana membebaskan 200 hektar, namun dari luas lahan itu baru 150 hektar yang dibebaskan. Sehingga pihak Pelindo harus membayar pajak BPHTB dengan luasan lahan 150 hektar, sebab telah dibebaskan.

Untuk mempercepat itu, pihaknya namun sudah membantu Pelindo dengan bersurat ke BPN provinsi agar segera dikeluarkan izin penggunaan lahan. Izin inilah, jelasnya, menjadi dasar untuk pembayaran BPHTB. “Karena Pelindo adalah BUMN, sehingga tidak mungkin tidak membayar pajak,” selorohnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, General Manager Pelindo III Baharudin mengaku pihaknya belum membayar pajak BPHTB. Pihaknya berdalih masih menunggu keluarnya nomor induk bidang dan penetapan dari BPN Lobar dan Provinsi.”Ada sekitar Rp 3 miliar dan sudah kita infokan ke badan pendapatan daerah Lobar,” jelas Baharudin. Terkait kapan kepastian pembayaran pajak ini, pihaknya masih menunggu kepastian proses di BPN. Sejauh ini pihak BPN belum mengeluarkan nomor induk tersebut. (her)

Jalani Diklat Prajabatan

Status Ratusan CPNS Loteng Belum Aman Praya (Suara NTB) Sebanyak 104 calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru diangkat, menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan. Meski demikian, status para CPNS ini bisa dikatakan masih belum aman sepenuhnya.

Jika tidak memenuhi standar penilaian, para CPNS bisa saja dicoret atau tidak jadi diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap. “Prajabatan ini merupakan tahap awal untuk proses menjadi ASN secara penuh. Bagi yang sudah mengikuti prajabatan, belum ada jaminan untuk diangkat sebagai ASN,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., Senin (13/11).

Ia menjelaskan, begitu selesai menjalani prajabatan, para CPNS selanjutnya akan masuk tahap penilaian selama satu tahun ke depan. Dalam masa penilaian inilah, para CPNS tersebut akan dinilai kinerja. Kalau kemudian ternyata kinerja CPNS tidak memenuhi syarat, maka statusnya sebagai CPNS bisa dicoret. Konsekuensinya, CPNS bersangkutan tidak bisa diangkat sebagai ASN tetap. “Jangan dianggap ketika selesai mengikuti prajabatan semua sudah selesai. Proses untuk menjadi ASN sepenuhnya masih cukup panjang,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan para CPNS yang ada supaya terus meningkatkan kinerja. Jangan sampai harapan untuk menjadi ASN, sirna karena tidak mampu memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat dan daerah.

Nazili menambahkan, adapun CPNS yang mengikuti diklat prajabatan tahun ini sebanyak 40 orang tenaga kesehatan. Ditambah 35 orang tenaga penyuluh pertanian serta tenaga pendidik (guru) garis depan sebanyak 25 orang. Yang diangkat oleh pemerintah pusat tahun lalu. Terbagi dalam tiga angkatan. (kir)

(Suara NTB/kir)

SEMATKAN - Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, menyematkan tanda peserta diklat prajabatan kepada perwakilan CPNS, Senin (13/11).

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Integritas dan Disiplin ASN Loteng Masih Memprihatinkan Praya (Suara NTB) Persoalan integritas dan disiplin yang masih rendah di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih jadi momok tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Jika integritas dan disiplin masih rendah, pembangunan di daerah ini dipastikan masih akan sulit untuk maju.

Hal itu diakui Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., usai membuka Diklat Prajabatan CPNS Loteng, di Praya, Senin (13/11).

Meski demikian, tegas Pathul, bukan berarti Pemkab Loteng menyerah. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong integritas, khususnya disiplin pada ASN di daerah ini.

“Integritas dan disiplin tinggi di kalangan ASN itu bukan sekedar tuntutan. Tapi satu keharusan bagi para ASN selaku pelayan masyarakat,” ujarnya.

Diklat Prajabatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya untuk membina dan memacu integritas serta disiplin kalangan ASN di

daerah ini sejak dini. Diklat ini sebagai modal awal sebelum benar-benar memulai pengabdian kepada masyarakat sebagai ASN penuh.

Wabup juga mengharapkan, begitu selesai meng diklat prajabatan, para ASN benarbenar menjadi ASN yang mempunyai integritas dan

dedikasi yang tinggi kepada tugas-tugas pengabdian. ‘’Dan, dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan penuh disiplin,’’ harapnya.

Diakuinya, untuk bisa membentuk ASN yang berintegritas dan disiplin tinggi bukan perkara mudah. Butuh kerja keras dari pemerintah daerah, terutama lagi kesadaran dari ASN. Karena tanpa kesadaran dan kemauan yang keras untuk menjadi ASN yang berintegritas dan berdisiplin tinggi dari ASN itu, maka harapan tersebut sulit akan bisa tercapai.

Menurut Pathul, menjadi ASN tidak mudah. Selain dituntut bisa memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara. ASN juga harus bisa menjadi panutan dan contoh bagi masyarakatnya. Karena sekali melakukan kesalahan, maka itu bisa mencorong nama baik ASN itu di mata masyarakat. “Kita berharap para ASN lingkup Pemkab Loteng bisa benar-benar menjaga nama baik sebagai ASN. Karena ASN ada contoh di tengah masyarakat,” ujar mantan anggota DPRD NTB ini. (kir)

Belum Direspons, Rabat Jalan Dilakukan Sekadarnya Giri Menang (Suara NTB) Pemerintah Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) membangun akses jalan menuju daerah terisolir Dusun Serero menggunakan Dana Desa (DD) tahap II. Pembangunan akses jalan ini hanya sekadar perabatan di titik-titik tertentu, akibat keterbatasan anggaran.

Langkah ini diambil pihak desa, lantaran berkali-kali dilakukan pengusulan ke Pemkab Lobar, belum ada respons. ‘’Padahal, jika melihat kondisi akses jalan dengan jumlah penduduk yang hidup di daerah setempat sangatlah penting untuk segera dibangun oleh Pemda dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR),’’ ujar Kades Sekotong Tengah, L. Sarapudin, akhir pekan kemarin.

Diakuinya, pada DD tahap II pihaknya membangun sejumlah sarana fisik, seperti rabat jalan, kandang kumpul, aula kuburan, saluran drainase dan puskesmas pembantu.

Kebijakan tahun ini, ia mengarahkan pembangunan fisik ke daerah bagian atas (perbukitan). “Karena memang daerah kami butuh sarana (infrastruktur) ini, termasuk akses jalan dusun terisolir Serero kami

(Suara NTB/her)

RABAT JALAN - Pemdes Sekotong Tengah dan warga membangun akses jalan terisolir Dusun Serero menggunakan DD. Akibat keterbatasan anggaran, pembangunan akses jalan ini dilakukan sekedarnya.

Kawal Dana Desa

BPK RI Latih Bhabinkamtibmas Polres Loteng Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa (DD) khususnya Dana Desa (DD) yang bersumber dari pusat. Kali ini, Polres Loteng melibatkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang ada di semua desa.

Sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya, para Bhabinkamtibmas pun sudah mendapat pelatihan khusus dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. “Jadi selama tiga hari kemarin, para Bhabinkamtibmas kita yang ada di desa diberikan pelatihan oleh BPK RI,” jelas Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada wartawan, Senin (13/11).

Adanya pembekalan ini,

ujarnya, bisa memberikan pemahaman kepada para Bhabinkamtibmas akan tugas dan fungsifungsi pengawasan yang dijalaninya. Terutama terkait pemahaman tentang pola dan tata cara serta aturan penggunaan DD. Dengan bekal tersebut, para Bhabinkamtibmas bisa memiliki pengetahuan yang cukup tentang DD, sehingga tugas-tugas pengawasan dan pengawalan bisa dijalankan dengan maksimal.

Menurutnya, pihaknya merasa penting untuk memberikan pengetahuan tentang penggunaan DD, selain berguna bagi anggota Bhabinkamtibmaas itu sendiri. Juga bisa berguna bagi desa. Paling tidak kepala desa ada tempat bertanya. Tentang bagaimana mengelola dan menggunakan DD dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Adanya pengawalan dan pengawasan dari aparat di lapangan, potensi terjadi penyelewengan atau penyim-

pangan DD bisa diminimalisir. “Sekarang kita tugaskan Bhabinkamtimbas untuk mengawasi dan mengawal dana desa. Tapi para Bhabinkamtibmas tersebut tidak begitu paham tentang tata cara pengelolaan dan penggunaan dana desa, kan sama saja jadinya,” imbuhnya.

Ke depan, kemampuan para Bhabinkamtibmas akan terus diasah. Polres Loteng akan mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan pelatihan dan pendidikan. Adanya pendidikan dan pelatihan ini mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata kelola DD yang baik.

Dalam hal ini, pihaknya menginginkan Bhabinkamtibmas bisa menjadi garda terdepan dalam upaya menekan dan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan di tingkat desa.(kir)

bangun rabat jalan sepanjang 100 meter,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran DD yang dipakai untuk rabat jalan Dusun Serero sekitar Rp 28 juta lebih. Titik yang dirabat tidak bisa semua, namun di spot-spot terjal dan menanjak saja. Di samping keterbatasan anggaran, pihaknya dihadapkan dengan luas wilayah yang ditangani. ‘’Pembangunan rabat ini sendiri sistem borong upah oleh warga setempat,’’ terangnya.

Dibangunnya rabat jalan ini, jelasnya, sedikit membantu masyarakat yang selama ini kesulitan menggunakan akses jalan. Sebelumnya, jalan ini pernah dirabat melalui program PNPM, namun tidak bertahan lama.

Terkait usulan pembangunan akses jalan ini ke Pemkab Lobar, diakuinya telah berkali-kali. Namun, sampai sekarang belum direspons pemerintah daerah.

Sementara Kadis PUTR Lobar, Made Artadana, menjelaskan, pihaknya terus mengupayakan pembangunan akses jalan yang penting di Lombok Barat. “Termasuk daerah yang dimaksud, kita terus upayakan baik melalui APBD dan pusat (APBN),” jelasnya. (her)

Empat Kasus Dugaan Korupsi Segera Naik Status Praya (Suara NTB) Upaya penyelidikan terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi oleh jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai membuahkan hasil. Dari sekitar 8 kasus dugaan korupsi yang masuk tahap penyelidikan, setengah di antaranya bakal segera naik status menjadi penyidikan.

Hal itu diungkapkan Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.SIK.M.H., kepada Suara NTB, Senin (13/11).

Hanya saja, karena masih dalam proses pendalaman, Kapolres Loteng masih belum bersedia mengungkap kasus dugaan korupsi mana saja yang akan segera naik ke tahap penyidikan. “Perkembangan terakhir kasus mana saja sudah akan naik penyidikan belum saya cek.

Tapi yang jelas ada,” ujarnya.

Diakuinya sejuah ini pihaknya memang tengah menyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi. Dan, dalam melalukan penyelidikan ada aturan dan metodenya yang dijalankan. Pihaknya pun berharap, proses hukum yang tengah dijalankan pihaknya tidak membuat takut para penyelenggara negara di

daerah ini. “Selama penggunaan anggaran tersebut benar dan sesuai aturan, jangan takut menggunakan anggaran,” ujarnya mengingatkan.

Ditegaskanya, penuntasan kasus dugaan korupsi memang menjadi atensi jajarannya. Selain penyelesaian kasus-kasus pidana umum lainnya, karena korupsi selalu mendapat perhatian khusus dari masyarakat.

Untuk penyelesaian kasus dugaan korupsi, sampai sejauh ini setidaknya sudah ada dua kasus yang bisa dituntaskan. Di antaranya kasus dugaan korupsi Prona lanjutan Desa Lajut Praya Tengah, serta dugaan pungli Desa Pemepek ditambah kasus dugaan korupsi ADD Desa Langko Kecamatan Janapria.

“Khusus untuk ADD Desa Langko penyidikan sudah selesai tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK RI perwakilan NTB,” tambah Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., di tempat yang sama. Begitu hasil dari BPK RI keluar, pihaknya akan langsung melimpahkan ke kejaksaan. (kir)

Mentok, Mediasi Pelaku Wisata Sekotong-Cemara Lembar Giri Menang (Suara NTB) Mediasi pelaku wisata dan boatman Sekotong dengan Lembar terkait pengaturan wisatawan yang difasilitasi Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) mentok. Pasalnya, kedua belah pihak bersikeras dengan opsi masing-masing.

Pihak pelaku wisata Sekotong ingin pengaturan pengangkutan wisatawan secara one way, artinya pelaku wisata Lembar cukup mengantarkan saja ke Gili. Selanjutnya pengantaran para tamu diserahkan ke pelaku wisata Sekotong. Namun, pelaku wisata Lembar enggan menerima opsi yang ditawarkan pihak Sekotong.

Ketua Pokdarwis Sekotong Barat, Sahnil, menjelaskan, usaha jasa pengangkutan wisata adalah usaha bersama, sehingga seharusnya keuntungan dinikmati bersama bersama. Pihaknya tidak ingin, ada usaha bersama, namun satu pihak yang diuntungkan. “Memang ini masalah persaingan bisnis, namun perlu dipikirkan bagaimana kedua belah pihak samasama untung. Opsi yang kami tawarkan bagi setengah (one way),” jelas Sahnil.

Seharusnya, kata dia, para pelaku wisata, mengupayakan Sekotong aman dan bagaimana menjadi ramai. Jika ada terjadi

persoalan tidak lantas langsung diperbesar. Sebab adanya persaingan wisata ini akan dimanfaatkan oleh oknum luar yang tak ingin Sekotong menjadi maju.

Ia tak ingin, ada isu yang disebarkan bahwa Sekotong tidak aman hanya untuk mencari keuntungan sesaat, sebab wisata ini telah dibangun sejak lama dengan berbagai hambatan dan tantangan. Hal inilah, jelasnya, yang perlu dijaga bersama. Menurutnya, dari tiga opsi yang tawarkan, yakni one way, dibuat wadah koperasi dan penjadwalan pengangkutan bagi pelaku wisata Cemara, dan dalam hal ini pihaknya memilih one way.

Artinya para pelaku wisata Cemara hanya mengantar tamu saja, nanti setelah itu diatur oleh pelaku wisata Sekotong melalui penyedian pos-pos.

Saat keputusan pertemuan ini belum final (belum sepakat) ia meminta agar pelaku wisata Cemara tidak melakukan aktivitas pengangkutan ke Wilayah Sekotong, karena dikhawatirkan ada persoalan baru yang bisa muncul.

Sementara itu, Kades Lembar Selatan L. Salikin menyatakan pihaknya tidak berani memutuskan berbagai opsi yang ditawarkan. Pihaknya perlu merembukkan dulu dengan pelaku wisata di bawah,

(Suara NTB/her)

MEDIASI - Mediasi antara pelaku wisata di Sekotong-Lembar yang difasilitasi Dishub Lobar belum menemukan titik temu.

Kepala Bidang Perhubungan Laut Dishub Lobar, Agus Martimbang menegaskan, pihaknya tetap memfasilitasi penuntasan persoalan ini. Selain persoalan ini ia juga menekankan perlunya para pelaku wisata yang bergerak di sektor pengangkutan mengutamakan kelayakan dan keselamatan. “Artinya boat-boat yang beroperasi punya sertifikat keselamatan dan pas kecil, sehingga tidak mengunakan kapal sembarangan,”imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dishub Lobar Ahmad Saikhu yang berharap agar dibuat wadah untuk menaungi dalam bentuk koperasi. Karena kalau tidak ada wadah, maka tentu sulit diselesaikan bersama kalau ada persoalan. Menyoal pungutan kontribusi yang dibolehkan, pihaknya hanya memungut pass masuk di pelabunan resmi dan jasa labuh.

“Di luar Itu kami tidak berani lakukan pungutan,” jelasnya.

Kenapa masyarakat dibiar-

kan menggunakan pelabuhan tak resmi? Menurutnya sejauh ini, pelabuhan lokal resmi di Lobar yang terdaftar yakni di Tawun, Senggigi dan Teluk Sepi.

Terkait pelabuhan yang sekarang dibuka menurutnya pelabuhan ini telah dipakai lama oleh masyarakat. Khusus di Cemara awalnya dipakai para nelayan. ‘’Ini yang kita beri pembinaan, itulah perlu ada wadah untuk memudahkan pembinaan ke mereka,” jelas Saikhu. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA Di Balik Data Penurunan Kemiskinan KSB

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (13/11), mengumumkan data terbaru tingkat kemiskinan KSB. Berdasarkan validasi yang mengacu Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2015, jumlah masyarakat miskin di KSB tinggal 4.412 jiwa atau hanya 3,23 persen dari 135.031 jiwa penduduknya. Lantas seperti apa Pemda KSB melakukan penghitungan sehingga mampu menurunkan secara dratis angka kemiskinannya itu jika dibanding hasil Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 yang mencapai 16,50 persen?

NAMA kegiatan verifikasi dan validasi angka kemiskinan yang dilaksanakan Pemda KSB tahun 2017 ini diberi nama verifikasi basis data terpadu (BDT) fakir miskin untuk program perlindungan sosial.

Sesuai namanya data yang diverifikasi mengacu data BDT yang dirilis Kemensos RI tahun 2015, di mana jumlah BDT KSB sebanyak 63.211 jiwa.

Melihat angka yang cukup tinggi itu, Pemda KSB kemudian menginisiasi proses verifikasi dan validasi untuk melihat angka riil kemiskinan yang nantinya akan digunakan sebagai data program perlindungan sosial ke depannya.

Guna menjalankan kegiatan itu, Pemda KSB kemudian menyusun kriteria kemiskinan sesuai kebutuhannya. Adapun sumber penyusunan kriteria kemiskinan itu diambil dari pokok kriteria kemiskinan hasil penyempurnaan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang terdiri dari 14 item dan Keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dari sana muncullah sebanyak 16 kriteria miskin yang dimodifikasi versi Pemda KSB, di mana itemnya mencakup kriteria pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mulai dari sandang, pangan dan papan, termasuk juga sisi kesehatan masyarakat.

Untuk proses verifikasi dan validasi di lapangan, Pemda KSB melaksanakannya secara

berjenjang mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Agen Program Daerah Pemberdayan Gotong Royong (PDPGR) dikerahkan dibantu TNI dan Polri.

Sementara tataran pejabat pemerintah eselon II dan III ditunjuk sebagai koordinator tingkat desa dan kecamatan.

Kegiatan verifikasi ini secara efektif hanya berjalan sekitar 3 hari terhitung sejak tanggal 7 hingga 9 November. Petugas pendata turun langsung mendatangi setiap masyarakat satu per satu yang namanya tertera di BDT diwawancarai sesuai kriteria yang ada. Tidak sampai di situ, masyarakat yang telah diwawancarai diwajibkan menandatangani hasilnya sebagai bukti untuk memperkuat data. Berikutnya data yang terkumpul diumumkan secara berjenjang mulai tingkat desa/ kelurahan berikutnya kecamatan dan puncaknya kemarin diumumkan tingkat kabupaten yang memunculkan angka kemiskinan terbaru se-KSB yang terjun bebas karena hanya menyisakan 3,23 persen.

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilaksanakan Pemda KSB ini bukan dalam rangka untuk mengubah data kemiskinan KSB di mata nasional yang

Program Terobosan Peternakan Sumbawa Masuk Inovasi Pelayanan Publik NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua program terobosan yang diusung Pemkab Sumbawa melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa siap dipresentasikan di kantor Gubernur NTB. Dalam penilaian inovasi pelayanan publik NTB. Sebagaimana disampaikan Kepala Disnakeswan Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, kepada Suara NTB, Senin (13/11) kemarin. Dua program terobosan dimaksud yakni, program Gerakkan Masyarakat Agribisnis Jagung Terintegrasi Sapi (Gema JIPI) dan Sumbawa Beef. Yang akan dipresentasekan didepan penilaian tim inovasi pelayanan publik NTB, hari ini di kantor Gubernur NTB. “Dari 29 karya daerah yang lolos seleksi inovasi pelayanan publlik NTB, dipresentasekan di Mataram besok (hari ini,red). Pengumuman pemenang akan diumumkan pada HUT NTB mendatang,”ujarnya.

Pihaknya pun optimis dua program tersebut bakal memenangkan penilaian inovasi. Mengingat Gema JIPI dan Sumbawa Beef memiliki keunggulan masing masing yang belum dimiliki daerah lain di NTB. Gema JIPI bagaimana mengolah limbah jagung yang selama ini terbuang sebagai pakan ternak.

Ditambah penanaman lamtoro untuk menambah nutrisi ternak. Selain bisa menjadi pakan, juga bermanfaat drai segi lingkungan. Lamtoro memiliki semacam bintil akar yang bisa mengikat unsur hara dalam tanah.

Sedangkan Sumbawa Beef, bagaimana potensi besar ternak di Sumbawa diolah secara maksimal. Dengan tidka lagi mengirim hewan utuh atau hewan hidup keluar daerah. Tetapi mengirim daging beku yang diproduksi melalui Rumah Potong Hewan (RPH) Bangkong. Tahun ini, IPAL RPH Bangkong tengah dirampungkan sehingga tahun depan mulai dioperasionalkan.

RPH Bangkong telah mendapatkan sertifikasi nasional dan memenuhi semua persyaratan untuk mengolah daging beku. Didukung oleh kelengkapan fasilitas pendukung, seperti pendingin dan alat potong yang layak. “Dalam sehari, nantinya RPH Bangkong bisa memproduksi 10 ton daging beku untuk memnuhi kebutuhan daging dalam daerah maupun dikirim ke daerah lain,”pungkasnya. (arn)

DD Bertambah, Kades Diminta Maksimalkan Anggaran Taliwang (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencatat untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 terjadi penambahan jumlah dari Rp 47,7 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 52,3 miliar di tahun 2018. Dengan adanya penambahan ini, dinas terkait meminta kepada semua Kades untuk bisa lebih maksimal dalam mengelola anggaran yang ada. Sehingga dengan anggaran yang cukup besar tersebut pembangunan yang ada di desa akan jauh lebih maksimal lagi.

“Anggaran DD kita ditambah dan patut kita syukuri itu, karena kabupaten yang lain juga ada yang dikurangi. Untuk itu saya meminta kepada semua Kades supaya bisa maksimal lagi mengelola anggaran ini. Karena pada hakikatnya penambahan DD ini merupakan prestasi dan apresiasi dari Pemerintah untuk kita manfaatkan dengan baik,” ungkap Kadis PMD Drs. Mulyadi M. Si kepada Suara NTB, Senin (13/11) kemarin.

Dikatakannya, penambahan jumlah DD di tahun 2018 ini, harus bisa menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang ada di masing-masing desa. Terutama program pemberdayaan yang ada di masing-masing desa sekaligus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Apalagi saat ini untuk pengelolaan DD sesuai dengan Permendes nomor 19 tahun 2017 tentang pedoman program prioritas penggunaan DD sudah diatur dengan cukup ketat. Seperti pembangunan embung desa, pembenahan sarana dan prasaranan olahraga desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan pro kades (produk unggulan kepala desa). “Program inilah yang akan kita minta kepada para Kades untuk terus dikembangkan supaya apa yang menjadi sasaran peruntukan DD ini bisa maksimal. Terlebih lagi supaya desa-desa ini bisa menjadi desa yang mandiri,” ujarnya.

Seraya tetap mengingatkan kepada para Kades untuk bisa tetap taat asas dan patuh terhadap aturan yang ada. Karena bagaimanapun saat ini sudah ada banyak kasus yang menimpa para kades ini karena adanya indikasi penyalahgunaan anggaran maupun masalah lainnya. Sehingga hal-hal ini harus bisa disikapi secara serius jangan sampai nantinya ada Kades yang terkena masalah di Sumbawa Barat. (ils)

saat ini berada di angka 16.50 persen sesuai hasil survei BPS. Angka-angka kemiskinan yang diperoleh hanya untuk kebutuhan penajaman program kegiatan tingkat kabupaten khususnya program pengentasan kemiskinan di daerah ke depan.

“Kita tidak ada harapan mengubah data secara nasional. Data ini bukan untuk dipertentangkan karena kebutuhan dan indikatornya (yang digunakan) berbeda. Dan saya sudah bilang ke pak bupati ini bukan untuk menyalahkan data yang sudah ada (dari BPS, red),” ungkap H. Amry.

Ia mengakui, data hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Harapannya data ini dapat pula dimanfaatkan oleh kementerian dalam menyalurkan programmnya ke daerah sehingga efektivitas program yang diturunkan lebih tepat sasaran lagi. “Validasi data kita kan by name by adress. Artinya kalau pakai data kita ini maka bantuan akan benar-benar tepat sasaran dan pada akhirnya laju penurunan kemiskinan kita akan lebih cepat lagi,” ujarnya.

Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM sendiri menyatakan, kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan mengacu BDT Kemesos ini merupakan upaya pemerintah merubah sikap mental masyarakat. Sebab diakuinya selama ini masih banyak

masyarakat yang memiliki sikap tersebut dengan harapan mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Yang paling utama kegiatan ini kita mau mengubah sikap mental masyarakat. Supaya jangan mau terus menerus menganggap diri miskin,” tegasnya.

Ia menjelaskan, data kemiskinan yang diperoleh dari proses verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh daerah ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penajaman program pengentasan kemiskinan. Intervensi terhadap masyarakat yang masuk dalam data miskin itu akan ditingkatkan dengan memanfaatkan seluruh sumber pembiayaan pemerintah, mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. “Desa juga akan kita kerahkan untuk mengintervensi kebutuhan masyarakat miskin. Harapannya kalau dikeroyok maka mereka akan cepat keluar dari kemiskinan itu,” tandasnya.

Selanjutnya bupati meyakini, laju penurunan angka kemiskinan di daerah saat ini sedang terjadi. Sebab selama ini pemerintah telah melakukan intervensi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PDPGR. Di mana program ini diklaimnya telah menyasar sekitar 75 persen kebutuhan dasar masyarakat agar bisa keluar dari garis kemiskinan.

“Lewat PDPGR kita punya Pariri kesehatan berupa iuran BPJS kelas 3 untuk masyarakat miskin sehingga mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan, ada kartu Bariri tani, ternak dan lainnya untuk peningkatan ekonomi mereka. Nah data yang sekarang harapan kita program selanjutnya lebih benar-benar tepat sasaran lagi,” cetus bupati.

Sementara itu terkait kegia-

Halaman 6

(Suara NTB/bug)

DEKLARASI - Kegiatan deklarasi pengentasan kemiskinan tingkat kabupaten yang dilaksanakan Pemda KSB, Senin kemarin. tan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilaksanakan Pemda KSB itu, kepala BPS KSB Ir. H. Muhammad Akhyar, SP mengatakan, jika hal tersebut berbeda dengan survei yang dilakukan BPS secara nasional. Dalam hal ini Pemda KSB melakukan verifikasi terhadap kemiskinan mikro sementara BPS mendata kemiskinan secara makro. “Jadi ini barang beda. Metodenya beda dan tujuannya juga berbeda,” terangnya kepada wartawan.

Ia juga mengatakan, kriteria yang digunakan Pemda KSB telah dimodifikasi untuk merinci tingkat kedalaman kemiskinan di masyarakat. Polanya pun dilakukan dengan menyasar langsung masyarakat miskin by name by adress yang oleh BPS hal tersebut tidak dilakukan

dalam metodenya. “Kita kan pakai sampel untuk menentukan data kemiskinan. Sehingga data yang kami keluarkan tiap tahun hanya data makro yang melalui survei dan hanya mengungkap angka persentase saja, bukan data per orangnya,” urainya.

Akhyar menjelaskan, sejak tahun 2015 BPS mengakomodir rekomendasi bank dunia untuk mencari 40 persen rumah tangga ke bawah sebagai rumah tangga miskin.

Pendekatan pendataan kemiskinan salah satunya juga mengacu pada pemenuhan 2.100 kalori per jiwa. Dengan dasar itu survei oleh BPS tidak saja dilakukan kepada masyarakat miskin tetapi sampel merata ke seluruh tingkatan masyarakat tidak terkecuali bagi yang kaya.

“Posisi di KSB ini mengacu rekomendasi bank dunia berada di angka 42 persen. Karena survei kami kalau ada masyarakat yang tidak dapat memenuhi angka kalori 2.100 itu setiap harinya maka datanya jadi miskin sebab pendekatan makro yang kita jalankan tidak memerlukan proses review lanjutan lagi,” tukasnya seraya menambahkan pihaknya mengapresiasi program yang dilaksanakan Pemda KSB ini.

“Intinya kami mengapresiasi program pendataan yang dilakukan Pemda KSB ini.

Karena dengan pendataan secara mikro ini, masyarakat miskin itu dapat diketahui per jiwanya, sehingga data ini dapat digunakan untuk mengintervensi kemiskinan di daerah,” demikian Akhyar. (bug)

Penurunan DAU Tidak Pengaruhi Program di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 mendatang sebesar 8,34 miliar. Dimana tahun 2017 Sumbawa memperoleh DAU sebesar Rp 830,267 miliar turun menjadi Rp 821,927 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, H. Baharuddin, Senin 13/ 11) kemarin membenarkan adanya penurunan DAU tersebut. Dimana pemotongan ini tidak hanya Sumbawa saja tetapi seluruh daerah. DAU ini ada formulasinya tergantung

pemerintah pusat. Dimana untuk pengurangan DAU ini bisa saja karena terlambat melapor, bisa saja penundaan.

“Adanya pengurangan ini karena kebijakan pemerintah pusat. Mungkin karena pembiayaan negara kita tidak tercapai target,” terangnya.

Menurutnya, adanya penu-

runan ini diakuinya tidak berpengaruh terhadap program daerah. Tidak ada programprogram prioritas yang tidak bisa dijalankan. Contohnya saja, saat ini APBD bisa berimbang dan bisa dituntaskan.

Dari silpa yang ada dicoba pertimbangkan berapa sisanya.

Dimana dari analisa pihakn-

Gakkumdu Provinsi Gelar Monitoring ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2018, semua perangkat penyelenggara Pemilu termasuk di bidang pengawasan terus diperkuat. Salah satunya, kesiapan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten/Kota.

“Inilah yang disupervisi dan dimonitoringolehGakkumduProvinsi, terkait kesiapan Gakkumdu Kabupaten/Kota termasuk Sumbawa,” terang Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP, usai menerima rombongan Gakkkumdu Provinsi bersama Gakkumdu Kabupaten/Kota lainnya di NTB, di Kantor Panwaslu Sumbawa, Senin (13/11).

Khusus Gakkumdu di Sumbawa, lanjut Syamsi, telah siap. Baik dari sisi kesekretariatan, personil maupun anggaran. Tentu saja personilnya

(Suara NTB/arn)

SUPERVISI - Suasana pertemuan dan supervisi Gakkumdu Provinsi bersama Gakkumdu Kabupaten/Kota lainnya di kantor Panwaslu Sumbawa. melibatkan Kejaksaan Negeri dan Polres Sumbawa. Panwaslu KSB pun Gakkumdunya bergabung dengan Sumbawa. Mengingat Kejaksaan Negeri belum ada di KSB. “Alat kelengkapan personil Gakkumdu Sumbawa telah siap. Personelnya pun telah ditetapkan,” sebutnya.

Sekarang, tambah Syamsi, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk memetakan persoalan persoalan yang mungkin terjadi kedepannya. Pada pertengahan Desember mendatang, juga diadakan Rakor Gakkumdu di Mataram oleh Gakkumdu Provinsi. (arn)

Komisi I Dukung Pembentukan UMSK Taliwang (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung penuh langkah Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) yang saat ini mecanakan pembentukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) bidang pertambangan untuk diterapkan di tahun 2018 mendatang.

“Kalau itu (UMSK) sesuai aturan dan memang memang sudah dibutuhkan. Pasti kami akan mendukung penuh rencana DPK untuk segera membentuknya,” kata ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. H. M. Thamzil kepada Suara NTB, Senin (13/11).

Ia mengatakan, pembahasan UMSK agar dilakukan dengan tetap melibatkan seluruh pihak terkait. Terutama pekerja dan pengusaha yang bergerak di sektor usaha yang akan ditentukan sistem pen-

gupahannya secara khususnya itu. “Ini harus diajak duduk semuanya. Sebab jangan sampai keputusannya nanti merugikan salah satu pihak, terutama dari sisi pekerja,” tegasnya.

Ketentuan standar upah baik itu UMK atau UMSK setiap tahunnya tidak cukup pada proses penetapannya saja. DPK dan pemerintah juga harus memastikan ketentuan upah itu diterapkan sepanjang tahun. Karena itu, Thamzil meminta, pasca penetapan standar upah nantinya agar DPK dan pemerintah tetap intens melakukan pengawasan.

“Pelaksanaannya tidak kalah penting. Makanya kami meminta pastikan semua perusahaan bisa menjalankan kewajibannya itu terhadap para pekerjanya,” cetusnya.

Pihkanya sendiri, lanjut politisi Partai Golkar ini, akan tu-

rut mengawasi penerapan upah terbaru yang telah ditetapkan DPK. Ia pun berharap pemerintah tetap melakukan koordinasi dengan DPRD jika mendapatkan laporan terdapat perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan pengupahan yang sudah ditetapkan. “Kepada para karyawan juga. Setelah penetapan UMK dan UMSK, kalau ada perusahaannya yang tidak menerapkannya laporkan ke kami,” sarannya.

Di sisi lain, DPK KSB sendiri tengah bersiap-siap melakukan pembahasan penyusunan UMSK bidang pertambangan tahun 2018. DPK sementara ini masih menunggu hasil penetapan UMK tahun 2018 sembari mendata perusahaan di daerah serta serikat pekerja yang bergerak di bidang pertambangan untuk diajakn melakukan pembahasan.(bug)

ya pasti ada sisa dari kas.

Sisa kas ini bisa saja dari perjalanan dinas, efisiensi. Kemudian bisa saja terjadi karena ada belanja modal seperti pelelangan yang tersisa. Kemungkinan juga ada kelebihan dari realisasi pendapatan. Misalnya yang sudah ditetapkan Rp 100 juta, tetapi terealisasi Rp 150 juta. “Biasa setiap tahun.

Makanya saya bilang tidak ada pengaruh,” ujarnya.

Menurutnya, di tahun tahun 2016 juga terjadi pemangkasan DAU hingga 90. Tetapi diba-

yar pada Oktober dan Desember selama empat bulan. Sehingga bisa digunakan di tahun 2017. Untuk DAU provinsi memang diakuinya meningkat.

Hal ini karena adanya tambahan pegawai dari beberapa kabupaten.

Kemungkinan penurunan DAU Sumbawa disebabkan karena adanya pengurangan pegawai yang beralih ke provinsi. Seperti SMA/SMK, termasuk kehutanan dan pertambangan. “Kemungkinan karena itu,” pungkasnya. (ind)

Distan Sumbawa Siapkan Benih dan Pupuk di Awal Musim Tanam Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, S.Sos menyebutkan tidak ada persoalan terkait awal musim tanam ini.

Pihaknya sudah melakukan persiapan terkait tufoksinya.

Mulai dari kesiapan benih, pupuk dan lainnya.

“Sesungguhnya kita Dinas Pertanian sudah menyiapkan segala sesuatu terkait dengan tupoksi kami. Apa yang sudah kami persiapkan. Ketika teman-teman tanam maka yang harus dimiliki adalah benih,” ujarnya, Senin (13/11).

Dijelaskannya, di musim penghujan ini ada tiga komoditi yang biasa ditanam dalam jumlah besar oleh petani, yakni padi, jagung dan kedelai.

Untuk padi lahan sudah siap, dan petani sudah mempunyai alat bajak, tinggal menunggu persiapan air. Tetapi bagi yang irigasi sudah mulai semai benih. Mengenai benih padi tidak ada permasalahan, karena petani sudah mampu membeli sendiri.

Bagi yang tidak mampu ada disediakan benih bantuan bersubsidi dari beragam varietas untuk 42 ribu hektar.

Dimana satu kilogram, petani hanya membayar Rp 2.500.

Sementara potensi sawah Sumbawa 56 ribu hektar.

Kemudian untuk jagung, hampir semua diberikan bantuan benih dan pupuk.

Benihnya 15 kilogram perhektar, sedangkan pupuk urea 100 kilogram perhektar dengan harga Rp 180.

Dalam hal ini total yang diberi bantuan benih dan pupuk sebanyak 125 ribu hektar.

Adapun untuk

kedelai tahun ini pihaknya mendapat bantuan benih 12 ribu hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Nantinya tanam kedelai akan bersamaan dengan tanam jagung.

Dimana pihaknya akan menggalakkan kembhali penanaman kedelai ini. Karena dulunya Sumbawa adalah lumbung kedelai di NTB, tetapi karena kalah bersaing dengan jagung akhirnya ditinggalkan.

“Sekarang ingin kita galakkan lagi. Karena sesungguhnya dibutuhkan dalam jumlah besar juga di Indonesia. Baik untuk tahu, tempe, olahan susu dan lainnya. Dan tahun ini kita dapat bantuan untuk 12 ribu hektar kedelai menyebar di beberapa kecamatan,” tukasnya.

Jadi kata Tarunawan, sudah tidak ada permasalahan di awal musim tanam ini. Dalam pemberitaan pihak provinsi menyampaikan untuk pupuk tersedia cukup. Kemudian untuk alat pengolahan tanah cukup, alat panen juga sudah cukup. “Semuanya sudah kita coba fasilitasi petani. Sehingga petani tidak kesulitan untuk melaksanakan tanaman padi, jagung maupun kedelai,” pungkasnya. (ind/ arn/*)

Tarunawan (Suara NTB/ind)

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

Pilkada Kota Bima, Aji Man dan Lutfi Punya Pesaing Baru Kota Bima (Suara NTB) H. A. Rahman H. Abidin SE dan H. M Lutfi SE memantapkan diri maju dalam Pilkada Kota Bima 2018 mendatang sebagai bakal calon Walikota. Selain keduanya, muncul lagi pesaing baru, yakni Ir. H. Sutarman M.M. Bahkan Sutarman sapaan akrabnya, mengisyaratkan telah mengikat dua partai yang memiliki banyak kursi di DPRD Kota Bima sebagai kendaraan politik, dari delapan partai yang didaftar secara resmi.

(Suara NTB/uki) “Ada delapan partai H. Sutarman yang sudah didaftar. Tapi kami optimis ada dua partai yang sudah ada kesepakatan lisan. Dan ini sudah cukup memenuhi syarat minimum lima kursi,” katanya, Senin (13/11).

Diakuinya, partai-partai tersebut tengah menjalin komunikasi intensif dengan dirinya. Dengan harapan, dalam waktu dekat parpol tersebut menerbitkan rekomendasi atau Surat Keputusan (SK) untuk mengusung dirinya pada Pilkada 2018 mendatang.

“Kalau tidak ada halangan beberapa minggu akan keluar SK nya,” ujarnya. Sementara, lanjutnya, bakal calon wakil walikota (Balon Wawali) yang akan mendampinginya masih disembunyikan. Pasalnya saat ini tengah dilakukan komunikasi, terkait niat dan komitmen untuk bersama membangun jika terpilih nanti.

Hanya saja, Sutarman memberikan gambaran balon Wawali, yang mendampinginnya nanti. Kata dia, sosok tersebut bisa berasal dari kalangan birokrasi, politisi maupun pelaku usaha (pengusaha). Namun yang paling intens komunikasi sosok pengusaha. “Tapi hal ini bisa saja berubah, karena politik itu dinamis,” katanya.

Ia menegaskan, nama balon Wawali yang akan mendampinginya serta partai apa saja yang akan mengusungnya tersebut akan dibeberkan akhir bulan November atau awal Desember ini. “Akhir bulan ini atau awal Desember sudah bisa diketahui,” ujarnya.

Sutarman menambahkan, komitmen dan konsistensi dirinya tersebut dengan terus melakukan sosialisasi masyarakat untuk menggalang dukungan. Bahkan hal itu dilakukan selama dua tahun terakhir. “Hanya saja sosialisasi dan penggalangan yang kami lakukan selama ini, metodenya operasi senyap,” katanya.

Operasi senyap, lanjutnya, lebih memberikan dampak besar jika dibandingkan kampanye atau sosialisasi terbuka. Diantaranya lebih dekat dengan masyarakat, bisa mengumpulkan aspirasi dan keinginan mereka. “Intinya hingga saat ini kami terus jalan melakukan metode kampanye dan sosialisasi operasi senyap,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Jalan Diblokade Lagi, Bupati Minta Warga Tahan Diri Bima (Suara NTB) Jalan negara dan Provinsi di wilayah Kecamatan Bolo, Senin (13/11) diblokade warga.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengimbau warga agar menahan diri. Tidak melakukan aksi blokade jalan yang dapat menggangu aktivitas warga lain.

Dua jalan yang diblokade tersebut, yakni jalan Provinsi lintas Sila-Soromandi atau tepatnya di dusun Nggeru Desa Rada dan jalan Negara lintas Bima-Sumbawa atau tepatnya di Desa Tambe.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, blokade jalan di dusun Nggeru dilakukan, akibat oknum pelaku pembacokan yang berujung meninggalnya seorang warga setempat beberapa waktu lalu, berkeliaran bebas. Padahal, ia sudah diamankan.

Warga menuntut agar oknum tersebut tidak dibebaskan, dan diproses sesuai aturan berlaku. Blokade jalan dengan cara memasukkan batu besar, batang kayu ditengah jalan serta membakar ban bekas. Bahkan sebuah pohon besar didekat jalan dipotong untuk memblokade jalan.

(Suara NTB/uki)

JALAN - Aksi blokade jalan Provinsi lintas Sila-Soromandi di Dusun Nggeru Desa Rada Kecamatan Bolo (kiri). Blokade jalan Negara lintas Bima-Sumbawa di Desa Tambe (kanan).

Blokade jalan tersebut kembali dibuka usai aparat kepolisian gabungan Polsek Bolo dan Polres Bima melakukan negosiasi dengan warga.

Memberikan pemahaman kepada warga bahwa oknum tersebut masih diamankan.

“Jalan kembali dibuka setelah diberikan pemahaman.

Kami meminta warga agar tidak terpancing dengan isu atau provokasi oknum-oknum tertentu. Yang jelas kasus ini tengah diproses,” kata Kapolsek Bolo, AKP Muhtar H.I. Sementara blokade jalan di Desa Tambe dilakukan, lantaran seorang warga setempat bernama Suherman meninggal dunia tidak wajar dan rekannya

Heriman mengalami luka lebam dan saat ini masih kritis.

Kedua warga tersebut diduga jadi korban massa di Desa Madawau Kecamatan Madapangga, Minggu (12/11) sore. Sebelumnya, mereka dikejar oleh warga karena diduga melakukan penjambretan. Dan di tengah jalan mengalami kecelakaan.

Sekdes Tambe Kecamatan Bolo, Haerul, mengatakan, aksi blokade jalan dilakukan oleh warga, menuntut agar para pelaku penganiyaan dan meninggalnya seorang warga dapat diproses hukum. “Warga menuntut agar pelakunya ditangkap, karena warga menilai, meninggalnya Suher-

man tidak wajar,” katanya.

Meski demikian, Haerul mengaku, aksi blokade jalan dengan memasukan batu dan membakar ban bekas tersebut berlansung sebentar karena Aparat kepolisian dan pemerintah kecamatan melakukan negosiasi dan membuka kembali jalan.

“Aksi blokade jalan ini juga membuat arus lintas macet sekitar 4 kilometer. Tapi saat ini sudah dibuka. Kita berharap tidak ada lagi hal semacam ini kedepan,” katanya.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti meminta warga agar tetap menahan diri dalam menyelesaikan persoalan. Tidak melakukan

hal-hal yang mengganggu ketertiban umum dan aktivitas orang lain salahsatunya melakukan blokade jalan.

“Kita berharap agar semua warga bisa tahan diri dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin,” katanya.

Tidak hanya itu, Bupati juga menghimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi blokade jalan. Selain sudah ada himbauan dari Kapolda NTB yang tidak segan melakukan tindakan tegas. Hal itu juga dapat merugikan masyarakat banyak.

“Blokade jalan juga tidak akan menyelesaikan masalah. Kami menghimbau jangan terpancing dengan aksi-aksi provokasi,” pungkasnya. (uki)

LMAK Soroti Praktik Pengurangan Bantuan Bibit Jagung

Realisasi Program BSPS Capai 60 Persen Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Dompu, Muhammad Iksan, S. Sos., mengatakan, realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun ini sudah mencapai 60 persen.

Jumlah itu tersebar di delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Dompu dan Woja. “Itu yang BSPS kabupaten,” ungkapnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (13/11).

Tahun 2017 ini kata dia, pihaknya mendapat (Suara NTB/jun) dua program BSPS yang Muhammad Iksan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten dan APBD I provinsi dengan nominal masing-masing Rp 5,1 miliar. Pelaksanaanya pun dirasa cukup optimal mengenai sasaran. Karena memang proses pengusulan langsung dari masyarakat, mulai tingkat RT/RW hingga SKPD. Dan mereka yang menerima bantuan itu tegas Iksan, bukan orang-orang yang diusulkan Tahun 2017 melainkan hasil pemeringkatan dari data yang masuk sejak Tahun 2011.

“Dan 2017 ini pun kita baru taraf uji coba setelah 20142015 kita dipinalti karena pelaksanaan BSPS sebelumnya kita sempat ricuh,” ujarnya.

Dari delapan Desa/Kelurahan yang disasar tersebut jumlah penerimanya sesuai data awal yakni 340 Kepala Keluarga (KK), namun dalam aturan main program BSPS itu pihaknya dibekali petunjuk pelaksanaan dan teknis yang mensyaratkan proses verifikasi ulang. Hal itu untuk benarbenar memastikan apakah orang-orang ini masih layak menerima bantuan atau tidak.

Proses layak dan tidaknya lanjut dia, pun diatur dalam juklak juknis, diantaranya mereka harus warga Negara Indonesia, berdomisili di desa setempat, sudah berkeluarga, memiliki rumah sendiri, memiliki tanah yang tidak dalam sengketa dan tidak pernah menerima bantuan.

“Kalau mereka sudah menerima bantuan sebelumnya tidak di syaratkan untuk menerima, terkecuali satu desa tersebut sudah pernah menerima berarti kan sudah tidak ada lagi yang dipilih. Tinggal yang dilihat itu tingkat kerusakannya,” jelas Iksan.

Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap 340 KK yang terdata rusak berat awalnya ternyata dengan berbagai program yang dicanangkan pemerintah selama ini sebagian diantaranya sudah ada yang melakukan perbaikan, sehingga tingkat kerusakanya mengalami penurunan.

Karenanya alokasi anggaran mereka yang awalnya rusak berat digeser untuk penambahan jumlah penerima program BSPS. “Kita meminta pada kementerian dan ada petunjuknya, bisa menambah dengan catatan data masyarakat diambil dari database yang ada di Kabupaten/ Kota maupun usulan Desa/Kelurahan,” ungkapnya.

Untuk itu dari 340 peneriman sebelumnya kini mengalami penambahan jumlah, nominalnya variatif sesuai tingkat kerusakannya. Untuk rusak ringan Rp 7,5 juta, rusak sedang Rp 10 juta dan rusak berat Rp 15 juta. Dan dalam penyaluranya pun langsung dilakukan via rekening penerima bantuan.

Muhammad Iksan menyebutkan, penambahan itu diantaranya di Desa Kareke dari 13 unit bertambah menjadi 20 unit, di Desa Baka Jaya dari 43 unit jadi 77 unit, Kelurahan Kandai II semula 50 unit bertambah 77 unit, untuk Desa Matua dari 50 unit menjadi 84 unit, Kelurahan Simpasai 28 unit jadi 37 unit. Sementara Kelurahan Monta Baru dan Desa Nowa masih dalam proses verifikasi ulang dari 50 unit rumah yang terdata. “Pokoknya ada peningkatan dari survei kementerian itu,” pungkasnya. (jun)

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

BERSERAKAN - Benih jagung bantuan rusak dan berjamur berserakan di pintu sebelah barat ruang sidang DPRD Kabupaten Bima, Senin (13/11).

Pintu Ruangan DPRD Dilempari Benih Jagung Rusak Bima (Suara NTB) Sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (13/11). Mereka ingin menemui para anggota DPRD dan Bupati Bima yang saat itu menggelar rapat paripurna di ruang DPRD setempat, untuk klarifikasi mengenai benih jagung bantuan yang rusak dan berjamur.

Sayangnya, mereka tak berhasil menemui satupun anggota DPRD maupun Bupati. Kesal, mereka melempar sejumlah benih jagung yang kondisinya sudah berjamur tepat di pintu masuk sebelah barat ruang rapat yang dijaga anggota Sat Pol PP. Adu mulut warga dan Sat Pol PP pun tidak dapat dihindari.

Namun beberapa saat kemudian, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Ir. Rendra Farid menemui mereka. Sekaligus meminta penjelasan terkait keinginan dan tuntutannya.

Hanya saja, warga menolak. Selain Kepala Dinas, mereka juga meminta Kabid Tanaman Disperbun juga di-

hadirkan. Mengingat Ia cukup mengetahui lebih jelas penyaluran bantuan tersebut.

Menurut seorang warga, Solihin Hadits, beberapa kantong bantuan yang dibawa tersebut merupakan bagian kecil. Karena masih banyak benih bantuan yang rusak dan berjamur kurang lebih sebanyak 3 ton.

“Beberapa benih yang kami bawa ini hanya sebagian kecil saja. Kami meminta agar Dinas terutama Kabid Tanaman Pangan agar bisa bertanggungjawab,” katanya.

Sementara Kepala Disperbun, Rendra mengaku, tidak bisa menghadirkan bawahannya tersebut (Kabid Tanaman Pangan.Red), lantaran sedang dinas luar daerah. Hanya saja, pertemuan akan diagendakan dalam waktu dekat.

“Jika tidak bisa hari ini kita bisa agendakan pertemuan lain waktu setelah ada Kabid,” ujarnya.

Usai mendapat tanggapan atau penjelasan dari Kepala Disperbun tersebut. Warga kemudian membubarkan diri

serta membawa sebagian bantuan benih tersebut sebagai barang bukti (BB).

Meski ada insiden diluar ruangan. Namum rapat paripurna yang membahas RAPBD tahun 2018 itu berjalan lancar.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang dimintai keterangan menegaskan bantuan benih tersebut sepenuhnya tanggungjawab Provinsi.

“Pemerintah daerah melalui OPD teknis hanya melanjutkan dropping atau penyaluran kepada para petani,” ujarnya.

Meski begitu, Bupati menegaskan, benih jagung rusak dan sudah berjamur tersebut, Ia telah mengarahkan OPD teknis terkait, dalam hal ini Disperbun untuk melaporkan dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi supaya dicarikan solusinya.

“Yang jelas persoalan ini akan kita tindaklanjuti. Saya sudah arahkan kepada Dinas untuk dilapor guna mencari solusinya atau melakukan pergantian benih ini,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Lembaga Masyarakat Anti Korupsi (LMAK) Kabupaten Dompu kembali menyoroti soal pengurangan bantuan bibit jagung ke petani. Diduga praktik ini diduga melibatkan oknum di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Dompu.

Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi pun mempersilahkan untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum bila didapat ada bibit yang tidak sesuai ketentuan.

“Silahkan dilapor saja ke aparat, karena saya sudah memerintahkan mereka bagikan sesuai dengan veolume pada kelompok itu,” tegas Ir. H. Fakhrurrazi saat menemui massa aksi di kantornya, Senin (13/11).

Namun H. Fakhrurrazi mengungkapkan, ada banyak bantuan bibit jagung yang diterima petani di Kabupaten Dompu tahun 2017. Diantaranya bantuan bibit jagung reguler untuk lahan seluas 40 ribu Ha dan tambahan bibit jagung se-

luas 2.500 Ha. Bantuan bibit ini, tidak hanya bersumber dari tanaman pangan, tapi juga dari perkebunan.

Penentuan calon penerima calon lahan (CPCL) untuk bibit jagung bantuan ini ditetapkan tahun 2016 lalu. Tapi terjadi penggabungan Dinas Perkebunan dengan Pertanian yang mulai efektif 2017, sehingga beberapa kelompok didata double. Gandanya kelompok ini telah difasilitasi TP4D dari Kejaksaan dan saat ini hampir rampung diperbaiki.

“Kedepan pihaknya akan membuat peta kelompok guna mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok fiktif,” ujarnya.

Sirajuddin, koordinator aksi mengungkapkan, ada dugaan pengurangan jatah bibit jagung bagi kelompok yang melibatkan oknum di Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Di Tekasire Manggelewa diduga jatah bibit jagung kelompok 700 kg, tapi diterima hanya 400 kg. Pengalihan ini diduga tidak dilengkapi dasar hukum. (jun)

(Suara NTB/jun)

GELAR AKSI - LMAK Dompu saat menggelar aksi terkait pengurangan bantuan bibit jagung ke petani di halaman Distanbun, Senin (13/11).

Diamuk Massa, Jambret Meregang Nyawa

(Suara NTB/jun)

DIRAWAT - Hr (21) pelaku penjambretan tengah dirawat di RSUD Dompu, Senin (13/11).

Dompu (Suara NTB) Satu dari dua terduga pelaku penjambretan berinisial Sh (20) tewas diamuk massa, Minggu (12/11) Pukul 15.45 Wita. Ia bersama rekanya Hr (21) jadi bulan-bulanan warga perbatasan Bima-Dompu setelah terjatuh usai menjambret Hp milik Ervina (18) warga Lagara Desa Katua.

Paur Humas Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun mengungkapkan, sebelum dihakimi warga kedua pelaku yang menggunakan kendaraan roda dua itu membuntuti korban yang hendak ke Bima. Di tengah perjalanan, tepatnya di Dusun Rora mereka merampas ponsel milik Ervina.

“Korban dipepet oleh kedua pelaku kemudian salah se-

orang pelaku yang dibonceng Sh langsung merampas HP milik korban,” katanya kepada Suara NTB, Senin (13/11).

Mengetahui aksi pelaku asal Kabupaten Bima itu Ervina lantas teriak meminta pertolongan.

Beberapa warga yang mendengarnya spontan mengejar. Walhasil, tepat di perbatasan BimaDompu mereka tersungkur karena tak bisa mengendalikan laju kendaraanya.

Meski dalam kondisi luka akibat terjatuh, warga perbatasan yang mengetahui aksi jahat pelaku langsung melampiaskan kekesalannya, memukul dan menghantam keduanya menggunakan benda tumpul. “Masyarakat yang mendengar langsung mengejar dan mendapatinya di Desa

Madawau (Bima),” ujarnya.

Dalam kondisi tak berdaya karena mengalami pendarahan serius itu Sh dan Hr langsung dilarikan ke RSUD Dompu. Hanya saja, satu diantaranya tewas sesampainya di rumah sakit. Sementara satu lainya masih dalam perawatan tim dokter.

Atas kejadian ini korban melaporkanya ke Polsek Madapangga untuk proses hukum tersangka, sedang korban meninggal sudah dipulangkan ke rumahnya di Dusun Tambe Kecamatan Bolo untuk dimakamkan.

“Pelaku yang meninggal dunia sudah dibawa pulang oleh keluarganya, sementara pelaku Hr masih di IGD dalam keadaan kritis,” pungkasnya. (jun)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

Halaman 8

Kasus TKW Rabitah

Polda NTB Tetapkan Dua Tersangka Pungli Prona Desa Mambalan

Berkas Tersangka Kembali Dilengkapi Mataram (Suara NTB) – Berkas tersangka pungli sertifikat Prona Desa Mambalan diserahkan lagi ke jaksa Kejari Mataram. Petunjuk P-19 jaksa sebelumnya telah dilengkapi penyidik. Kasubbaghumas Polres Mataram, AKP I Made Arnawa Senin (13/11) menjelaskan, petunjuk tersebut mengenai penguatan unsur formil dari tindak pidana korupsi tersangka Lalu Ahmad Yudni.

“Sedikit saja penambahan-penambahannya. Sudah kita lengkapi dan sudah kita serahkan lagi ke jaksa untuk diteliti,” ungkapnya ditemui usai serah terima jabatan Wakapolres Mataram. Berkas tersebut kemudian diteliti lagi kelengkapannya oleh jaksa. Sebelum dinyatakan lengkap dan siap untuk naik ke tahap penuntutan di pengadilan.

“Semoga bisa segera dinyatakan lengkap sehingga kasus ini dapat dituntaskan tahun ini,” terangnya. Dalam kasus itu tersangka diduga memungut uang dari 258 warga yang mengurus sertifikat Prona. Korbannya dipungut biaya pengurusan mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu.

Total uang yang dipungut mencapai Rp 111,557 juta. Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang tanah. Sebanyak 80 orang saksi sudah diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas tersangka mantan Kades Mambalan, Lalu Ahmad Yudni. Termasuk ahli pidana.

Tersangka dijerat dengan pasal pasal 11 dan atau pasal 12e UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (why)

Sertijab Wakapolres Mataram

Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB menetapkan dua tersangka pada kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lombok Utara (KLU), Sri Rabitah. Penyidik tinggal memanggil para tersangka dan melimpahkan berkas ke Jaksa peneliti.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati membenarkan penetapan tersangka itu.

Mengusut dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada kasus ini cukup rumit, hingga empat kali dilakukan gelar perkara. “Empat kali gelar perkara kami lakukan untuk meyakinkan tindak pidana TPPO. Akhirnya kami berkesimpulan dua tersangka, inisial U dan I,” sebut Ni Made Pujawati kepada Suara NTB di ruangannya, Senin (13/11).

Peran aktif U dan I dalam kasus ini, pada proses pemberangkatan Rabitah ke Doha, Qatar yang terindikasi bermasalah pada dokumen.

Tidak saja Rabitah, tapi penyidikan berkembang ke Yuliani, adik Rabitah.

Dari hasil pendalaman, ada tiga indikator TPPO yang ditemukan, yakni proses pemberangkatan, modus TPPO dan dugaan eksploitasi. Soal dugaan adanya pemalsuan dokumen, tak disebutkan Kasubdit IV, karena masih ada proses pembuktian dan penyitaan alat bukti sehingga harus dirahasiakan.

Namun terpenting baginya,

tiga unsur human trafficking itu terpenuhi sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan trans nasional itu. “Bahkan sudah kami terbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Tahapan berikutnya kami akan panggil tersangka, kemudian persiapkan berkasnya untuk dilimpahkan tahap satu,” kata Ni Made Pujawati didampingi Panit Trafficking Subdit IV Ditreskrimum Iptu Faisal Afrihadi.

Atas perbuatan kedua tersangka, penyidik menjerat mereka dengan Pasal 10, pasal 11 Jo pasal 6 Undang Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Usut Adik Rabitah Mantan Wakapolres Mataram ini menambahkan, penyidikan kasus ini berliku liku. Itu sebabnya prosesnya membutuhkan waktu beberapa bulan, dari peneluran jaringan perekrut di daerah hingga ke Jakarta. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan Rabitah, Falah Rima

Hudaity Bersaudara di Jakarta pun sudah diperiksa. “Total 20 saksi diperiksa,” sebutnya.

Bagaimana dengan dugaan ginjal yang hilang atau ditukar sebagaimana diributkan diawal? Ditegaskan, pihaknya tidak terpaku pada informasi awal terkait masalah pada ginjal Rabitah karena tidak terbukti, sehingga menggeser arah penyidikan ke persoalan dokumen.

Rabitah rupanya pintu masuk untuk mengusut korban lainnya, yakni Yuliani, adik Rabitah. Ketika diberangkatkan, usianya masih 13 tahun, namun umurnya dipalsukan sehingga memenuhi syarat diberangkatkan ke Qatar tahun 2014 lalu.

Dengan ditemukannya modus TPPO pada Yuliani, tidak berarti untuk kasus Rabitah ditutup. “Tapi dengan kasus Rabitah justru menguatkan hasil penyidikan kami. Awalnya kan urutannya yang diusut Rabitah duluan baru Yuliani.

Sekarang dibalik, Yuliani (ke) Rabitah. Karena pembuktian Yuliani lebih akurat,” tegasnya.

Bukti awal dari keterangan saksi sudah dipegang, selain identitas yang dipalsukan, juga medical record yang melibatkan perusahaan. Soal ke-

mungkinan kasus ini akan berkembang sampai dengan pelibatan pihak yang memberangkatkan hingga mempekerjakan, Kasubdit IV meyakinkan penyidikan akan berlanjut. Apalagi menurutnya, kasus ini masuk kategori transnational crime sehingga yang diusut, mulai dari perekrutan, pemberangkatan hingga eksploitasi saat penempatan.

“Soal prosesnya sampai dengan ke perushaan, itu dalam penyidikan. Kita buktikan lagi keakuratannya. Sementara kita proses ini dulu, tahapan awal dari proses perdagangan orang (TPPO) itu,” tandasnya.

Investigasi Dugaan pemalsuan dokumen ini sejak awal menjadi kecurigaan tim advokasi #saverabitah. Dari penelusuran dokumen oleh tim yang dikomandoi Muhammad Shaleh, Sri Rabitah dan Adiknya Yuliani direkrut oleh calo berinisial U, asal Dusun Batu Keruk Akar-akar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Fakta ditemukannya, Sri Rabitah direkrut saat masih berusia 13 tahun, kemudian ditawari bekerja di Negara Oman sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). “Menurut U ini, pekerjaan di sana aman karena akan diberangkatkan resmi lewat PPTKIS Falah Rima Hudaity Ber-

saudara. Dan U berjanji akan mengurus semua dokumennya untuk persyaratan menuju ke luar negeri,” kata Shaleh kepada Suara NTB belum lama ini.

Dia menduga, dalam Pelaksanaan penempatan Sri Rabitah beserta adiknya – Yuliani, U telah melakukan serangkaian pemalsuan dokumen, seperti usia menjadi lebih tua.

Untuk Sri Rabitah dari tahun lahir 1992 menjadi tahun 1985, sementara Juliani dari tahun 2005 menjadi tahun 1988. Alamat yang sebenarnya di Desa Batu Keruk Akar-Akar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara menjadi Dusun Kebun Indah, Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

“KTP ini juga diperkuat sebelumnya lewat Kartu Keluarga palsu yang di dalamnya hanya tertera nama empat orang, yaitu Nama Bapaknya, ibunya, Sri Rabitah dan Juliani. Sementara empat saudara lainnya tidak dimasukkan di dalam KK yang dipalsukan. Dari data ini selanjutnya keluar Akte Lahir yang disesuaikan dengan KTP dan KK palsu. Untuk pembuatan beberapa dokumen yang dipalsukan ini, U bekerja sama dengan HD, yang menurut Juliani adalah staf dari PPTKIS Falah Rima Hudaity Bersaudara,” beber Shaleh berdasarkan hasil investigasinya. (ars)

Genjot Perbaikan Oknum PNS di Sumbawa Diduga Kuasai Dua Senpi Rakitan Pelayanan Publik Mataram (Suara NTB) – Pejabat Wakapolres Mataram berganti dari Kompol I Made Baduarsa ke Kompol Nanang Budi Santosa. Sejumlah tugas menanti pejabat baru, di antaranya perbaikan pelayanan publik dan pembinaan personel yang melanggar aturan.

Hal itu menjadi penekanan Kapolres Mataram, AKBP Muhammad saat memberikan sambutan pada serah terima jabatan Wakapolres Mataram, Senin (13/11).

Wakapolres bertanggung jawab membantu pimpinan dalam hal operasional dan pembinaan ke dalam. “Masih ada anggota yang melakukan pelanggaran agar lebih ditindak tegas lagi,” ujarnya.

“Contohnya tidak masuk kantor atau mungkin masih ada yang kedapatan positif saat tes urine narkoba. Tindak tegas siapa melanggar sesuai aturan hukum yang berlaku,” imbuh dia.

Muhammad memerintahkan agar Wakapolres menindak tegas oknum-oknum anggota tersebut. Sebab pelanggaran itu memengaruhi produktivitas kinerja institusi.

Ditambah lagi, sambung dia, Polres Mataram menjadi institusi kepolisian percontohan soal penerapan zona integritas, wilayah bebas korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dalam hal pelayanan publik.

“Penilaian Polda dan Kemenpan RB sejauh ini hasilnya cukup baik. Mudahan tahun depan apa yang diharapkan bisa terwujud,” klaim Muhammad.

Upaya itu getol dilakukan Kompol I Made Baduarsa sehingga ia berharap pejabat baru bisa lebih menyempurnakan. “Untuk pejabat yang lama sudah cukup bagus dan untuk yang baru agar meneruskan. Seperti membantu operasional pimpinan dan langsung ke TKP setiap dibutuhkan,” tandasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) – Seorang oknum PNS di Kabupaten Sumbawa berinisial MJ alias JF (53) ditangkap polisi. Pria asal Raberas, Seketeng, Sumbawa itu diduga menguasai dua pucuk senjata api rakitan laras panjang. Tersangka yang ditangkap Polda NTB itu terancam hukuman penjara selama 20 tahun seperti diatur pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No 12 Tahun 1951.

Panit II Subdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda NTB, Ipda Eky Malaungi mengungkapkan, tersangka beralasan senpi rakitan tersebut digunakan untuk berburu.

“Senjata api rakitan ini mematikan sehingga perlu dilakukan penindakan terhadap pemiliknya,” ujarnya, Senin (13/11) di Mapolda NTB. Dari tersangka JF, polisi menyita dua pucuk senpi rakitan laras panjang berikut peluru organik dengan kaliber 5,56 mm.

Tersangka ditangkap atas dasar aduan masyarakat yang melaporkan tersangka berburu dengan senpi rakitan itu di Kawasan Konservasi Taman Buru Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Modusnya, tersangka bersama lima kawannya berburu di kawasan konservasi yang di dalamnya dilarang perburuan satwa di dalamnya. Apalagi menggunakan senjata api rakitan.

“Tersangka ditangkap saat

(Suara NTB/why)

SENPI RAKITAN - Senjata api rakitan laras panjang yang disita Polda NTB dari tersangka oknum PNS, Senin. sedang menggunakan senpi rakitan tersebut. Dia mengakui membawa empat amunisi tapi tersisa satu sementara tiga amunisi lainnya sudah dipakai,” terang Eky. Dari keterangan tersangka, sambung dia, laras panjang pada

senpi itu dipesan secara online dari daerah lain. Kemudian oleh tersangka dirakit sendiri dengan gagang yang terbuat dari kayu.

Ongkos perakitannya, tersangka yang bekerja di Kantor Lurah Samapuin Kecamatan Sumbawa itu merogoh kocek

Dua Pekan Operasi

Belasan Pelaku Kejahatan Diringkus (Suara NTB/why)

SERTIJAB - Wakapolres Mataram, Kompol Nanang Budi Santosa menggantikan Kompol I Made Baduarsa dalam upacara serah terima jabatan, Senin (13/11) yang dipimpin Kapolres Mataram, AKBP Muhammad.

Perampok di Karang Bedil Masih Diburu Mataram (Suara NTB) – Perampok sadis di toko madu UD Tunas Baru, Karang Bedil, Mataram Timur masih dalam perburuan polisi. Selain Polres Mataram, Polda NTB juga menerjunkan unit Reserse Mobile-nya.

“Kita juga minta bantuan back up dari Polda untuk mendalami kasus ini. Sudah ada beberapa orang yang kita curigai sebagai pelakunya,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, Senin (13/11) ditemui usai serah terima jabatan Wakapolres.

Ia menyebutkan dari keterangan korban jumlah pelaku sebanyak lima orang. Namun mengenai ciri-ciri dan peran para pelaku masih didalami kembali. Sebab korban belum dapat memberikan kesaksian lebih jauh.

Korban perampokan pada Jumat (10/11) pagi itu masih dalam tahap pemulihan. Hj Fadlun (70) masih trauma sementara Agus Salim (55) sedang dalam pemulihan pascaoperasi luka yang dideritanya akibat kekerasan yang dilakukan para pelaku.

Dua orang tersebut menjadi korban perampokan di toko madu milik mereka. Total kerugian sementara uang tunai Rp 320 juta dan perhiasan emas 80 gram “Korban sendiri masih belum stabil, masih trauma. Belum bisa memberi keterangan lebih rinci. Sementara menurut keterangan korban pelakunya lima orang,” ungkapnya.

Kapolres mengimbau para pengusaha untuk memasang CCTV di tempat usahanya masing-masing. Menurutnya hal itu dapat membantu mengungkap kasus bilamana terjadi kejahatan.

“Satu dua titik lah minimal. Itu bisa membantu,” imbau dia mewanti-wanti kasus serupa terjadi di tempat lain.”

Untuk kasus ini kita maksimalkan dari keterangan saksisaksi dan bukti yang ada.”

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menghindari penggunaan perhiasan mencolok baik di tempat ramai. Sebab hal tersebut dapat memancing niat jahat para pelaku.

“Jangan menggunakan perhiasan mencolok apalagi pedagang yang melayani pembeli, kan bertemu dengan orang banyak. Itu bias memancing niat jahat timbul,” pungkas Muhammad. (why)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 16 pelaku kejahatan berhasil diringkus jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) dalam operasi yang ditingkatkan selama dua pekan terakhir. Lima orang di antaranya, merupakan spesialis pelaku begal wisatawan asing yang selama ini cukup meresahkan masyarakat. Karena kerap beraksi di kawasan wisata di wilayah Loteng bagian selatan.

Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SH, S.IK. M.H., saat memberikan keterangan pers di Mapolres Loteng, Senin (13/11) mengatakan, para pelaku begal wisatawan asing tersebut tidak hanya beraksi di satu tempat saja. Bahkan ada pelaku yang telah beraksi di delapan lokasi berbeda.

Sehingga keberadaannya

para pelaku tersebut selama ini sangat meresahkan masyarakat, terutama lagi wisatawan asing. “Dengan penangkapan sejumlah pelaku begal wisatawan asing ini, kita berharap kasus-kasus kejahatan dengan target wisatawan asing bisa ditekan,” ujarnya.

Pun demikian Kapolres Loteng menegaskan masih ada beberapa pelaku begal wisatawan asing lainnya yang masih diburu. Dan, saat ini sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Pihaknya berharap kerjasama masyarakat di daerah ini untuk melaporkan jika mengetahui ada pelaku kejahatan, utamanya pelaku kejahatan terhadap wisatawan asing di daerah ini.

Untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan tersebut berkas

perkaranya dibagi, tidak dibuat satu berkas. Karena lokasi kejadian berbeda-beda.

Sehingga hukuman bagi para pelaku nantinya bisa lebih lama., juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat umum lainya. Supaya tidak melakukan perbuatan yang sama.

“Jadi supaya benar-benar memberikan efek jera, kita ancaman para pelaku dengan ancaman hukuman yang seberatberatnya,” tandasnya. Selaian pelaku begal wisatawan asing, Polres Loteng juga menangkap tujuh pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) lainya. Ditambah empat orang pelaku judi.

Dengan total TKP sebanyak 23 lokasi. “Jumlah pelaku masih akan bertambah. Karena masih ada beberapa pelaku lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran,” tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

BEGAL WISATAWAN - Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., menunjukkan tersangka begal dan barang bukti saat gelar kasus di Mapolres Loteng, Senin (13/11).

Rp 5 juta per pucuknya. Sementara amunisi peluru kaliber 5,56 mm -untuk senjata SS1 buatan Pindad atau M16 bikinan Colt diperoleh dari oknum aparat. “Amunisi diduga didapat dari oknum aparat dan kami sudah berkoordinasi

dengan POM AD untuk penanganannya,” jelasnya.

Dalam kasus itu pihaknya sudah memeriksa enam orang saksi. Serta tambahan lagi akan memeriksa ahli forensik untuk pemeriksaan spesifikasi senjata rakitan tersebut. (why)

Nasib Farin-Muammar di Golkar Tunggu Penetapan KPU Giri Menang (Suara NTB) Nasib pengurus Golkar, Nauvar F Farinduan dan TGH. Muammar Arafat di partai ini bakal dipastikan setelah penetapan calon di KPU bulan Februari tahun depan. Jika keduanya tetap ngotot maju tanpa dukungan Golkar tentunya ada langkah tegas parpol yang bakal dijatuhkan terhadap bersangkutan.

“Yang Pasti mengenai ketegasan partai Golkar itu sudah jangan dipertanyakan lagi, contoh saja bagaimana pak Fadel Muhammad sekelas pengurus pusat (DPP) yang berbeda pilihan dengan partai pada pilkada 2017 kemarin, akhirnya beliau dipecat,” tegas Wakil Ketua DPD Golkar NTB Bidang Kominfo dan Penggalangan Opini, Chris Parangan, kemarin.

Dijelaskan, sekelas sekretaris Dewan Pembina DPP Dolkar, dalam kepengurusan justru ditindak tegas juga. Ini tindakan Golkar terhadap pengurus di tingkat DPP, apalagi di tingkat lebih bawah lagi (provinsi) seperti Syahril Yasin Limpo juga dipecat dari kepengurusan. Termasuk di NTB, di mana ketegasan juga ditunjukkan ketua DPD Golkar NTB, Suhaili yang merekomendasikan sanksi tegas terhadap H.M. Amin (wagub) dipecat dari struktur keanggotaan karena berbeda pandangan dengan partai. Selain itu, merekomendasikan pemecatan Umar Said yang saat itu menjabat Ketua DPRD NTB. Sikap tegas Golkar tentunya menunggu keputusan penetapan paslon oleh KPU pada Febriarui mendatang. Partai tegasnya pasti bersikap pascapenetapan di KPU. Saat ini jelasnya, ibarat masih saling midang (lobi-lobi), sehingga belum pasti mereka maju sebagai paslon di Pilkada nanti.”Tunggu saja setelah penetapa calon oleh KPU tanggal 5 Februari tahun depan, pasti partai bersikap,’’ jelasnya.

Bakal calon Nauvar F Farinduan-TGH.Muammar Arafat telah berketetapan hati untuk berpasangan untuk melenggang pada Pilkada 2018 mendatang. Antara kedua kandidat ini, tak persoalkan masalah geopolitik artinya keduanya tak persoalkan asal baik Lobar ataupun luar Lobar. Menurut Farin, dirinya dan Muammar sudah menyatu bukan lagi seperti duet pada pilkada namun ibarat suami istri yang sudah memiliki akad. “Kita sudah memiliki akad bersama-sama, sehingga duet ini ibarat pasangan suami istri,” jelas Farin.

Sementara itu, langkah dirinya maju di Pilkada untuk pengabdian. Banyak ruang pengabdian yang bisa dilakukan. Karena itu lah konsekuensi dari itu, maka ia harus terima termasuk bagaimana kedepan di Golkar. “Awalnya saya berencana maju jadi Cabup mengumpulkan 36 ribu KTP. Namun setelah kami berpasangan maka saya terima menjadi Cawabup.

Karena ini adalah untuk pengabdian,” jelasnya di Gerung, kemarin. Pihaknya mengaku siap menerima konsekuensi demi sebuah perjuangan untuk pengabdian.(her)

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Berdampak Bagus, Wisatawan Korea Belanja 1.200 USD nas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S.Sos, M.Si. Ia mengatakan bahwa wisatawan yang berkualitas akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak saja perhotelan, namun masyarakat yang bergerak pada industri kerajinan dan

kuliner juga bisa mendapatkan untung. Wisatawan Korea juga sangat menyukai kuliner khas Lombok, yaitu Pelecing dan Ayam Taliwang. Selain itu, mereka juga banyak membeli oleh-oleh berupa kerajinan khas Lombok.

“Mereka suka kain tenun,

kan dalam pelayanan.

“Mereka itu memang santun, jadi yang melayani juga senang. Kalau sama-sama senang kan bagus, suasana menjadi lebih baik,” ujarnya.

Selama tahun 2017 ini sudah ada lima penerbangan langsung dari Korea ke Lombok. Masing-masing membaca 240 penumpang dalam bentuk penerbangan charter. Februari tahun 2018 mendatang juga akan ada penerbangan langsung lagi dengan membawa setidaknya 240 orang wisatawan.

“Tahun depan ada lagi (Suara NTB/ist)

“Kualitas wisatawan Korea tidak diragukan lagi. Mereka rata-rata berbelanja itu sekitar 1.200 USD dalam satu kali kunjungan. Mereka menghabiskan uang dengan jumlah yang sama saat berkunjung ke Eropa. Ini benar-benar pasar yang bagus,” kata Kepala Di-

mereka suka mutiara dan banyak lagi. Ini yang kita harapkan dari wisatawan lainnya. Karena wisatawan yang berkualitas itu akan mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai wisatawan Korea sangat santun. Sehingga suasana menjadi lebih nyaman. Hal ini juga membuat para pelaku usaha pariwisata merasa santai dan senang saat menjamu mereka. Meraka juga tidak banyak keinginan aneh yang harus dipenuhi.

Sehingga sangat memudah-

ALAM - Keindahan panorama alam dari atas Bukit Matompo.

Melewatkan Sore di Bukit Matompo Kabupaten Dompu memiliki banyak potensi wisata. Selain Pantai Lakey, Kabupaten Dompu memiliki Bukit Matompo.

Bukit setinggi 100 meter yang menghadap laut lepas ini terletak di desa Mbuju, Kecamatan Kilo.

BUKIT ini menawarkan pemandangan indah berupa padang rumput yang hijau, puncak Gunung Tambora serta tak ketinggalan hamparan laut yang biru di hadapannya.

Pemandangan inilah yang membuat banyak wisatawan berkunjung ke

destinasi ini. Sebab tidak semua tempat di Dompu memiliki pemandangan indah seperti ini. Setiap akhir pekan banyak wisatawan, terutama wisatawan nusantara yang datang berkunjung.

Bukit Matompo memiliki luas di atasnya kurang lebih dari 8 are. Di atas Bukit Matompo ini tidak terdapat pepohonan yang tumbuh. Sehingga wisatawan dapat menikmati pemandangan dengan lebih leluasa.

Untuk dapat menaiki bukit Matompo, telah dipasang tangga darurat yang terbuat dari batangan kayu oleh masyarakat setempat. Namun pada

saat menuju bukit, pengunjung harus ekstra hati hati karena jalannya yang sedikit curam.

“Memang harus hatihati, ya seperti mendaki bukit pada umumnya,” kata warga Kabupaten Dompu Muhaemin, Minggu (12/11).

Destinasi ini tidak memberlakukan sistem penarikan retribusi parkir dan lainnya. Pengelola bukit Matompo mewajibkan pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak menginjak rumput agar rumput tidak mati. Selain wisatawan juga diwajibkan untuk membawa air untuk menyiram pohon

yang telah ditanam supaya ada tempat berteduh nantinya.

“Diwajibkan bawa air buat siram pohon, biar nanti kalau sudah besar, pohonnya bisa dijadikan sebagai tempat berteduh,” ujarnya.

Pengunjung disarankan untuk datang pada sore hari. Sebab pada siang hari cuaca sangat terik, sementara tidak ada pohon untuk berteduh.

Jarak tempuh dari Pusat Kota Dompu menuju bukit Matompo hanya membutuhkan waktu dua jam dari pusat kota di Dompu.

Akses jalan menuju bukit ini sudah bagus, sehingga wisatawan dapat menik-

Taman Budaya Ajak Warga Budayakan Kearifan Lokal Mataram (Suara NTB) – Taman Budaya Provinsi merupakan wadah atau tempat bagi warga untuk mengembangkan dan menghidupkan gairah seni masyarakat NTB. Kepala Taman Budaya Provinsi NTB Drs. Faisal mengajak semua pihak untuk lebih mencintai dan membudayakan kearifan lokal. Sementara itu, ia menyatakan kesiapannya dalam memberikan wadah seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengembangkan kesenian dan budaya di NTB. “Sebagai instansi pemerintah kita punya kewajiban untuk membina mereka. Karena kalau bukan warga sendiri yang kembangkan budaya dan kearifan lokal ini, siapa lagi?,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Taman Budaya merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga NTB dalam mengembangkan budaya, seni

dan kearifan lokal. Selama pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Taman Budaya.

Saat ini Taman Budaya memiliki 250 anak didik yang diasah kemampuannya dalam bidang seni dan budaya. Semuanya merupakan pelajar yang berasal dari hampir kabupaten dan kota yang ada di NTB. Ini menunjukkan banyaknya ketertarikan dari generasi pemuda untuk mengembangkan budaya dan seni.

“Tentu saja kita terus berupaya untuk menumbuhkan minat dan kesadaran generasi pemuda untuk mencintai seni dan budaya. Terlebih yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan yang bedasarkan pada kearifan lokal. Ini yang paling penting,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya akan semakin banyak peseerta didik di Taman

Budaya. Sehingga anak-anak NTB semakin banyak yang dapat menunjukkan bakat dan minatnya pada bidang tersebut. Apalagi belakangan ini Taman Budaya rutin menggelar festival-festival untuk memberikan ruang kepada anakanak NTB menunjukkan bakatnya.

“Belum lama ini kita sudah menggelar pameran seni rupa. Pada tanggal 24-25 November ini juga akan dilakukan pentas seni lintas etnis. Dimana pesertanya juga berasal dari luar NTB,” ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah bekerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di NTB. Dimana masing-masing sekolah dapat menampilkan kesenian yang ditampilkan oleh siswanya. Sementara pertunjukan itu dapat disaksikan oleh umum. Sehingga anak-anak dapat mengasah kemampuannya dalam menampilkan kesenian yang telah dipelajarinya. (lin)

Islamic Center, Ikon Wisata Religi NTB Mataram (Suara NTB) – Bagi wisatawan muslim, berkunjung dan beribadah di masjid terbesar di suatu daerah memberikan kesenangan tersendiri. Hal itu juga dirasakan oleh wisatawan muslim yang berkunjung ke NTB, khususnya Lombok.

Sebagian besar wisatawan muslim ini meminta untuk diajak berkunjung ke Islamic Center dan shalat di Masjid Hubbul Wathan. Salah satu masjid terbesar di NTB ini memang menjadi salah satu tujuan utama wisatawan muslim saat ini.

“Kalau tamu saya muslim, pasti tanya tempat menginapnya jauh atau tidak dari Islamic Center. Jadi kadang saya

carikan hotel yang dekat dengan Islamic Center. Katanya mereka mau berkunjung dan shalat di sana,” aku pelaku pariwisata asal Lombok Timur, Bery Putra, di Mataram, Senin (13/11).

Ia mengatakan bahwa wisatawan muslim cenderung mencari ikon wisata religi di daerah yang dikunjungi. Sehingga ia selalu memasukkan Islamic Center dalam paket wisata yang dibuatnya. Biasanya ia mengajak tamunya berkunjung ke IC pada hari terakhir kunjungan. Sebab, waktu kunjungan juga relatif tidak terlalu lama.

“Mereka palingan foto-foto, kalau sudah ada waktu shalat ya shalat di Masjid Hub-

bul Wathan. Itu saja aktivitasnya, jadi waktunya juga tidak terlalu lama,” ujarnya.

Ia berharap tamu-tamunya merasa senang saat berkunjung ke IC. Apalagi letaknya yang berada di tengah Kota Mataram, sehingga sangat mudah dijangkau. Wisatawan asal Bandung, Fika Indriani mengaku kagum dengan keindahan Islamic Center. Ia mengatakan bahwa warga NTB patut berbangga karena memiliki tempat ibadah yang megah dan membuat siapa saja yang datang merasa nyaman.

“Masjidnya besar dan luas.

Interiornya juga bagus, Subahanallah benar-benar tempat yang sangat bagus untuk beri-

badah. Saya salut dengan warga NTB yang memiliki masjid seindah itu,” ujarnya.

Ia berharap semua orang tetap menjaga kebersihan.

Sebab Islamic Center selain merupakan tampat Ibadan, juga destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi wisatawan. Sehingga semua lapisan masyarakat dan wisatawan harus benar-benar menjaga kebersihan di IC. “Waktu kesana memang sudah bersih, karena ada petugas kebersihannya. Ya, harapan saya masyarakat dan wisatawan bisa tetap menjaga kebersihannya. Karena bagaimanapun Islamic Center banyak juga didatangi wisatawan,” ujarnya. (lin)

mati perjalanannya.

Wisatawan dapat menikmati pemandangan matahari tenggelam dari bukit ini. Selain itu, panorama yang indah dengan pemandangan hamparan laut juga sangat sayang untuk dilewatkan. Wisatawan dapat mengambil gambar sepuasnya untuk mengabadikan momen saat berada di puncak Bukit Matompo ini. (lin)

pada bulan Feberuari, mereka akan datang berwisata sebanyak 240 orang. Karena kapasitas pesawatnya segitu. Kedepan kita harapkan penerbangan langsung tidak lagi charter tapi tetap setiap hari. Jadi bisa tampung lebih banyak lagi wisatawan dari Korea,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) – Kunjungan wisatawan diharapkan tidak saja mendatangi destinasi wisata, namun juga berkunjung ke sentra-sentra kerajinan. Bukan itu saja, wisatawan berkualitas juga menjadi salah satu target Pemda untuk didatangkan. Sebab mereka tidak saja berwisata, namun juga berbelanja. Wisatawan Korea misalnya, mereka bisa menghabiskan 1.200 USD atau sekitar Rp 16 juta perorang dalam satu kali kunjungan.

Wisatawan Muslim Jadi Pasar Wisata Halal NTB Mataram (Suara NTB) – Wisata halal menjadi salah satu segmen wisata unggulan di NTB. Dengan penghargaan destinasi wisata halal terbaik dunia tahun lalu, semakin banyak wisatawan muslim yang tahu tentang NTB. Sehingga Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata NTB berinisiatif untuk menjaring wisatawan dari Timur Tengah untuk menikmati destinasi wisata halal yang dimiliki NTB. Para wisatawan muslim ini juga terkenal sangat baik dalam menghabiskan uangnya di destinasi tujuannya. Sehingga sangat bagus untuk perekonomian masyarakat setempat.

“Belanja wisatawan muslim dunia itu mencapai 420 juta USD. Ini kan sangat banyak, karena tipikal mereka memang suka belanja. Ini yang menjadi target kita untuk mengembangkan segmen wisata halal di NTB,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L. Moh Faozal, S.Sos, M.Si. Ia mengatakan bahwa pasar wisatawan muslim asal Timur Tengah masih terbuka cukup baik. Hanya saja yang masih menjadi kendala soal penerbangan.

Ia sangat berharap kedepannya semakin banyak penerbangan langsung ke negara-negara Timur Tengah dan sebaliknya. Sehingga wisatawan muslim dari negara ini dapat

berkunjung tanpa kendala apapun.

“Kita masih terus berupaya untuk menembus pasar wisatawan Timur Tengah ini.

Memang sekarang sudah ada perkembangan, namun kita bisa lebih memaksimalkannya lagi. Karena segmen wisata halal kita ini sangat cocok dengan kebutuhan wisatawan muslim,” ujarnya.

Ia melihat saat ini sudah banyak pelaku pariwisata yang membuat paket wisata halal. Tentu saja pelayanan yang diberikan berstandar halal, sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim yang berasal dari mana saja. Sebab salah satu tujuan wisata halal ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim selama berwisata di NTB. “Semua kebutuhan mereka harus terpenuhi. Mulai dari ibadah hingga makanan mereka. Alhamdulillah kalau makanan kita hampir seluruhnya halal. Jadi mereka tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Meski jumlah wisatawan dari Timur Tengah tidak sebanyak wisatawan dari Malaysia dan Austarlia, namun saat ini sudah ada perkembangan terkait kunjungan. Selain itu wisata halal juga masih menjadi primadona bagi wisatawan yang berasal dari Malaysia.

Sebab sebagian besar wisatawan Malaysia yang berkunjung merupakan wisatawan muslim. Sehingga sangat cocok dengan segmen wisata yang disiapkan oleh pelaku pariwisata NTB. (lin)

Dispar KSB Optimis Promosikan Pariwisata Lewat Festival Taliwang Mataram (Suara NTB) – penginapan atau hotel, sehingga wisatawan Festival Taliwang sudah dibuka pada 9 Nobisa menikmati waktunya lebih banyak lagi vember lalu. Namun sejumlah rangkaian acdi KSB. Selama ini, penginapan masih menara masih berlangsung. Dalam festival ini, jadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pemda Kabupaten Sumbawa Barat dalam pariwisata KSB. hal ini Dinas Pariwisata KSB berupaya un“Memang sudah ada hotel-hotel di KSB. tuk mempromosikan potensi wisata dan buTapi kami sangat mengharpakan akan ada daya yang dimiliki NTB. Sebab belakangan, lebih banyak lagi nantinya. Sehingga bisa meKSB semakin banyak dikunjungi wisatawan. nampung banyak wisatawan,” ujarnya.

“Ini merupakan salah satu upaya untuk Berb- agai kegiatan budaya akan dan kami mempromosikan potensi wisata yang sudah dilakukan pada Festival dimiliki KSB. Karena disini banyak Taliwang ini. Seperti pawai budaya dan destinasi yang dapat budaya, barapan kebo, disaksikan oleh wisatawan yang barapan ayam, balapan datang dari mana saja,” kata Kepala perahu dan banyak Dinas Pariwisata KSB, IGB lainnya.

Ia mengatakan Sumbawanto. ini merupakan pesta Ia berharap dengan pertunjukan budaya yang diselenggadan berbagai aktivitas acara yang rakan setahun sekali oleh dilakukan, dapat menggaet masyarakat KSB. Sehingwisatawan untuk datang berkunga wisatawan dapat jung. Sebab KSB memiliki menikmati beragam aktiviberbagai destinasi unggulan, tas budaya yang akan seperti Kenawa, Mantar dipertontonkan. dan banyak lainnya.

Selain itu ada pula sepeda Destinasi-destinasi santai dan sepeda wisata unggulan ini menempatkan KTC, diharapkan Taliwang sebagai titik dapat mulai. Sepeda santai menggugah akan mengajak minat peserta mengelilinwisatawan gi Kota Taliwang berkundan berakhir di jung Taman Tiang karena Nam. Sementara keindahuntuk sepeda annya. wisata akan “Fesmenyusuri tival jalur yang Taliberbeda dan wang sedikit ekstrem, ini peserta akan dimelewati beberaharappa objek wisata di kan bisa Sumbawa Barat dan menjadi ajang berakhir di Pantai promosi semua Kertasari. potensi yang Selain itu ada pula dimiliki KSB. lomba berselancar di Khususnya dalam Pantai Kertasari. Acara bidang pariwisata berskala nasional ini dan budaya,” menawarkan keelokan ujarnya.

Pantai Kertasari sembari Meski demikian, bertarung dengan ia masih tetap berganasnya ombak kepada harap akan ada inpara peserta. Ini juga vestor yang mau menjadi salah satu menanamkan modalpotensi wisata yang nya di KSB. Paling ditawarkan oleh Pemda IGB Sumbawanto tidak membangun KSB. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

Halaman 10

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Muhammad Salikin, Sosok Ulet di Balik Menterengnya UIN Muhammad Salikin, sosok pekerja keras, ulet, sabar dan menyenangkan. Begitulah kesan pertama yang akan dirasakan bagi siapa saja yang berinteraksi dengan Muhammad Salikin yang lebih akrab dipanggil Ali. ALI adalah termasuk tipe pekerja keras, pantang mengeluh dengan segala tugas dan beban yang diberikan kepadanya, mulai dari membersihkan kamar mandi, menyapu ruang kelas, halaman, buang sampah, potong rumput dan lainnya. Singkatnya, Ali merupakan sosok pekerja keras di balik mentereng dan bersihnya kampus setiap hari. “Asal jangan disuruh nyetir mobil aja,” katanya.

Sejak pertama kali masuk sebagai tenaga kontrak di kampus UIN Mataram mulai tahun 2006 silam. Hingga kini sudah 11 tahun menikmati profesinya sebagai petugas kebersihan kampus.

Ali yang sering juga dipanggil Jhon, menuturkan bahwa kehadirannya sebagai keluarga besar di UIN Mataram berawal dari bisikan asmara. Bisikan diperoleh melalui mimpi yang ketika itu sedang mengadu nasib sebagai pekerja kilang saw-

(Suara NTB/dys)

Sulman Haris

Ekskul Gendang Beleq KEBERADAAN ekstra kurikuler (ekskul) bagi siswa di sekolah ibarat masakan tanpa garam. Keduanya saling melengkapi. Ekskul jadi tempat belajar kedua bagi siswa.

Di SMKN 2 Mataram misalnya, banyak ekskul pilihan bagi siswa. Salah satu yang cukup diminati ialah ekskul gendang beleq.

Wakasek SMKN 2 Mataram Sulman Haris, S.Pd., menegaskan banyak alternatif pilihan ekskul yang telah disediakan pihak sekolah. Selain ekskul gendang beleq, juga ada pramuka yang cukup besar, futsal, UKS, dan lain sebagainya.

Semua ekskul tersebut dapat dijadikan tempat belajar bagi para siswa. Baik yang bersifat akademik, seni, olahraga, dan lain sebagainya.

Sementara itu khusus untuk ekskul gendang beleq, lanjutnya, bisa disebut cukup laris, karena sering mendapat undangan tampil dalam berbagai acara.

Ekskul yang merupakan bagian dari kesenian tradisional masyarakat Sasak ini cukup popular, sehingga banyak yang meminta tampil.

Termasuk pada Desember mendatang, ekskul gendang beleq SMKN 2 Mataram akan terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu bagi para peserta kemah pemuda yang akan diikuti ratusan mahasiswa seluruh Indonesia. “Ekskul gendang beleq sebagai salah satu ekskul unggulan di sekolah selalu ramai dengan undangan berbagai pihak baik untuk acara-acara nasional maupun di luar sekolah,” klaimnya. (dys)

masalah meski setiap hari berurusan dengan sampah. Keyakinan yang kuat mengatakan inilah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai syarat mencari nafkah untuk menggapai berkah. Dalam bahasa sederhananya adalah biar sampah yang penting berkah. (dys)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Perekrutan guru honorer SMA/SMK bakal tidak bisa dilakukan di tahun ini. Alasannya, belum adanya kesepakatan anggaran antara Pemerintah Provinsi NTB dengan DPRD NTB, terutama berkaitan dengan plafon anggaran.

H. Muh. Suruji

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, dikonfirmasi Senin (13/11), mengatakan sejauh ini belum ada perkembangan terkait perekrutan guru honorer, karena belum adanya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioriotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Apalagi belum adanya kesepakatan antara Pemprov NTB dengan DPRD NTB. “Belum ada perkembangan, KUA PPAS belum ada. Belum ada kesepakatan eksekutif dengan legislatif terkait plafon anggaran,” katanya.

Untuk gaji guru honorer SMA/ SMK Pemprov melalui Dinas Dikbud semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 120 miliar.

Namun yang disetujui oleh TAPD sekitar Rp 60 miliar. Belakangan, akibat keterbatasan fiskal daerah ini, alokasi anggaran untuk guru honorer ini kembali dikurangi menjadi Rp 40 miliar.

Suruji beberapa waktu lalu menargetkan pengangkatan guru dan pegawai melalui mekanisme PPPK dilakukan tahun ini. Ia mengatakan akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/SMK termasuk pegawai tata usaha. Untuk kebutuhan gaji 5.200 guru honorer ini pihaknya sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp 125 miliar. Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS) 2018 baru sebesar Rp 60 miliar.

Ia menyatakan jika masih kurang, maka akan ditambah pada anggaran perubahan. Sebanyak 5.200 guru honorer yang akan direkrut juga akan disebar di SMA/SMK swasta, terutama di pondok pesantren (ponpes).

Sehingga, guru honorer yang direkrut bukan hanya ditempatkan di SMA/SMK negeri melainkan juga sekolah swasta.

Nantinya akan diutamakan guru dan pegawaiyang selama ini menjadi honorer. Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu.

Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji. (ron)

STIE AMM Mataram Tingkatkan Keterampilan Mahasiswa

(Suara NTB/ron)

SEMINAR - Seminar Hasil Penelitian Dosen STAHN Gde Pudja Mataram yang digelar di kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Senin (13/11) dan Selasa (14/11).

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Seminar Hasil Penelitian Dosen Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan Seminar Hasil Penelitian Dosen, pada Senin (13/11) dan Selasa (14/11) di kampus STAHN Gde Pudja Mataram. Sebanyak 30 dosen doktor maupun magister mempresentasikan hasil penelitian mereka pada seminar itu.

Ketua Panitia Seminar Hasil Penelitian Dosen, Gusti Lanang Ngurah Weda, menjelaskan, peserta seminar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok dosen yang sudah bergelar doktor atau lektor kepala, sebanyak 10 orang.

Dan Kelompok kedua, dosen yang bergelar magister atau lektor sebanyak 20 orang. “Kami juga mendatangkan tiga orang reviewer. Dosen ini sudah penelitian kompetitif,” katanya.

Ketiga orang reviewer itu yaitu, Prof. Elviana Maria

dari Universitas Udayana, Dr. Hesti Setiadi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Wonogiri, dan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM..

Kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari, dari pukul 08.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita. Weda menyampaikan, tujuannya untuk mereview kembali atau memberikan perbaikan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen itu. Apalagi pihak yang hadir dalam seminar itu juga mereview proposal para dosen sebelum penelitian.

“Mereka juga nanti untuk memperbaiki hasil penelitian,” katanya.

Pada seminar pada kelompok dosen bergelar doktoral di lantai II Rektorat STAHN Gde Pudja, Senin (13/11) pagi. Ada empat orang dosen yang mempresentasikan hasil penelitiannya, yang pertama, Dr. Ir. I Wayan Wirata, M. Si., mengangkat judul Kebijakan Pemerintah dalam Memarjinalkan Umat

Hindu di Kota Mataram.

Dosen kedua, Dr. I Wayan Ardi Wirawan, mengangkat judul penelitian Rekonstruksi Model Ikatan Kultural Kuosidian sebagai Medium Reharmoni antaretnis BaliHindu dan Sasak-Islam pada Wilayah Pascakonflik di Kota Mataram.

Dosen lainnya, Made Sumari, mengusung judul penelitian, Simbol Maskulin dalam Upacara Mabyakala pada Penampahan Galungan Umat Hindu di Kota Mataram, NTB., dan Dosen ke empat, yaitu Dr. I Nyoman Widana, dengan judul penelitian Peranan Pendidikan Model Pasraman Non Formal dalam Pembentukan Karakter Siswa Hindu di Kota Mataram, NTB. Presentasi para dosen itu disaksikan, reviewer, Prof. Elviana Maria dan sejumlah dosen yang hadir.

Presentasi para dosen itu juga diberikan tanggapan oleh reviewer. (ron/*)

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka mempersiapkan lulusan yang memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage) dan nilai pasar yang tinggi. STIE AMM Mataram tidak hanya berupaya meningkatkan knowledge and understanding, tetapi juga dibarengi dengan peningkatan keterampilan calon lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH.,MM., mengatakan, keterampilan yang dimaksud adalah kegiatan Ko-Korikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa STIE AMM Mataram, melalui lembaga yang telah dibentuk yang terdiri dari Lembaga Pusat Karir (LPK) dan Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (P2KPN). Lembaga ini terdiri dari 4 unit pusat kegiatan yaitu Unit Pusat Kewirausahaan, Unit Pusat Karir, Unit Tax Center bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Pajak Nusa Tenggara, dan Unit English Speaking Zone.

Selain itu, juga ada Galeri Investasi Pojok Bursa Efek STIE AMM Mataram bekerja sama dengan BEI Jakarta (PT. Sinarmas Jakarta). Kerjasama dengan PT Mitra Nata Yogyakarta untuk meluluskan keahlian yang bersertifikat Brevet A dan B. termasuk, kerjasama dengan PT. Gama Techno (Ecampuz.com) untuk melancarkan Administrasi Akademik secara Online dengan Sistem SIAKAD yang diterapkan secara komputerisasi.

Kerjasama dengan Universitas Tun Abdul Razak sedikit mengalami kendala, karena menyangkut bahasa pembelajaran yaitu Unirazak memakai bahasa asing (Inggris) dan STIE AMM Mataram memakai Bahasa Indonesia. “Hal ini merupakan suatu tantangan bagi STIE AMM, sehingga dalam penerimaan mahasiswa baru H.

kelak maka dipersyaratkan diterima di STIE AMM harus menguasai bahasa asing,” kata Umar Said.

Bahasa asing yang akan dikembangkan pada STIE AMM yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin. Berdasarkan siklus pelajaran yang telah dilalui oleh para mahasiswa, maka STIE AMM akan memberikan ijazah yang nomornya dari Dikti, yang didampingi dengan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

“Artinya SKPI ini menunjukkan bahwa lulusan Sarjana Ekonomi pada STIE AMM dengan SKPI dimaksud akan terlihat keahlian pada bidang ekonomi, sehingga setiap Sarjana Ekonomi mempunyai keahlian masing-masing secara khusus,” jelasnya.

Umar berharap, melalui penyelenggaraan proses pembelajaran ko-kurikuler yang dirancang dan terus dikembangkan dengan baik (sampai membuahkan suatu keunikan positif ), diharapkan lulusan STIE AMM Mataram akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dan competitive di pasar kerja ASEAN maupun Internasional. (ron)

Umar Said

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

sangat yakin dengan ketetapan Allah yang telah mengatur dan menjamin rizki setiap hambanya. Adapun profesi hanyalah sekedar ikhtiar kecil manusia saja, namun hasil Allah yang akan mencukupinya.

Ali Jhon menegaskan, tak

Perekrutan Guru Honorer Terancam Tidak Dilakukan Tahun Ini

Pemekaran Kopertis akan Memudahkan Pemantauan PTS Mataram (Suara NTB) – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan menambah jumlah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Kopertis Wilayah VIII yang membawahi Bali, NTB, dan NTT juga akan dilakukan pemekaran. Dengan wilayah yang lebih sempit pemantauan terhadap PTS diakui bisa lebih efektif.

Demikian disampaikan Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Bali-Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, MSi., dikonfirmasi dari Mataram, Senin (13/11) . Menurutnya, direncanakan NTT akan menjadi kopertis sendiri dan tidak lagi bergabung di Kopertis Wilayah VIII. Nantinya, Kopertis juga akan diubah namanya menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2-Dikti). Tapi terkait penggantian nama masih menunggu persetujuan pemerintah.

Prof. Dasi mengatakan, pemekaran kopertis akan membuat pelayanan menjadi semakin bagus, karena wilayah yang lebih sedikit, membuat pihak kopertis akan lebih efektif dan intens dalam melakukan pembinaan dan pemantauan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). “Semakin sedikit semakin bagus, kan semakin intens pelayanannya, Harapannya lebih efektif karena lebih dekat,” katanya.

Pemekaran ini dilakukan secara bertahap, termasuk penggantian nama menjadi L2-Dikti. Menurutnya, antara Kopertis dan L2-Dikti pada prinsipnya memberikan layanan yang sama, tapi nantinya L2-Dikti memiliki tugas yang lebih luas. “Masih dalam tahap persiapan-persiapan, sebenarnya semakin cepat semakin bagus, karena kan menyangkut masalah penyiapan infrastruktur dan lain sebagainya,” katanya.

Prof. Dasi berharap di setiap provinsi memiliki satu L2-Dikti. Saat ini jumlah kopertis ada 14 unit. “Ke depan, seluruh provinsi ada L2-Dikti termasuk NTB, itu bergantung dari pemerintah kesiapan pemerintah.

Harapannya begitu, setiap provinsi ada semakin bagus,” pungkasnya. (ron) I Nengah Dasi Astawa

(Suara NTB/dys)

SOSOK - Muhammad Salikin, sosok pekerja keras di balik menterengnya Kampus UIN Mataram.

Belum Ada Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif

Menristek Dikti Belum Respons Surat Senat Unram Mataram (Suara NTB) Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir hingga kini belum memberi jawaban atas surat yang dilayangkan Senat Unram terhadap hasil sidang senat tertutup yang menghasilkan tiga Calon Rektor Unram Periode 2017-2021 masing-masing Prof. Lalu Wiresapta Karyadi, Prof. H. Lalu Husni dan Prof. Eny Yuliani.

Kepada Suara NTB, Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD., mengaku pihaknya telah melaporkan hasil pemilihan ke Menristek Dikti. Namun pasca melayangkan surat, pihaknya kini masih menunggu surat jawaban.

“Sudah dikirim ke menteri langsung. Sekarang kita tunggu instruksi menteri untuk pemilihan putaran kedua,” ujar Sunarpi akhir pekan kemarin.

Kata Sunarpi, untuk pemilihan tahap kedua nanti Menristek Dikti yang akan menentukan waktu bersama dengan senat. Mengenai kapan waktu pemilihan digelar, Senat Unram akan menyesuaikan dengan kesiapan Menristek Dikti. “Senat ini sedang tunggu jawaban menteri. Saya dan ketua senat sudah bersurat untuk minta konsultasi ke menteri,” ujarnya.

Meski belum direspons Menristek Dikti, yang jelas kata Sunarpi, pemilihan putaran kedua akan digelar sebelum tanggal 19 Desember tepat masa jabatan rektor saat ini berakhir. “Paling lambat dikasih waktu sebelum pelantikan,” tambahnya. Dirinya bersyukur hingga detik ini suasana Unram tetap kondusif dan berharap proses selanjutnya berjalan lancar. (dys)

it di Malaysia.

Suatu malam Ali bermimpi seakan ada suara yang memanggilnya untuk bekerja di kampus. Keesokan harinya mimpi tersebut diceritakan pada rekan sejawatnya. Setelah menerima berbagai masukan dan saran dari rekan dan juga keluarga di Lombok. Ali memutuskan untuk pulang dan melamar kerja di kampus.

Ternyata mimpi Ali menjadi nyata. Dia diterima sebagai tenaga honorer yang berbekal selembar foto copy ijazah Sekolah Dasar, ternyata bisa menghantarkannya untuk mendapatkan pekerjaan. Sejak itulah dia terus menunjukkan etos kerja yang bagus dalam pengabdiannya di lembaga ini.

Sangat mudah mengukur tingkat kesungguhan dan keikhlasan Ali sebagai tenaga honorer. Setiap hari beliau pulang pergi dari rumahnya di Desa Pringgesela Lombok Timur menuju Mataram yang

jaraknya mencapai 63 KM atau kurang lebih 2 jam perjalanan.

Dinamika perjalanan pergi pagi pulang petang dengan beragam kendaraan pernah dinaiki. Mulai dari sepeda motor, engkel, bemo, ojek dan bahkan pernah numpang mobil dump truck.

Semangat perjuangan Ali yang memiliki satu istri dengn tiga orang putra ini layak dijadikan renungan. Anak pertamanya kini duduk di bangku kuliah jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram semester tiga, sedangkan yang nomer dua baru kelas dua MTs NW Pringgasela, sedangkan yang ketiga baru menginjak kelas dua SD. Sambil matanya berkacakaca, seakan ada pesan haru ketika Pak Ali memuji istri dan anak-anaknya yang sangat sabar. Tak jarang uang modal istrinya yang hanya jualan naget, sosis dan es keliling kampung sering diambilnya untuk ongkos ke Mataram.

Jika secara rasional berhitung dari jumlah penghasilan sebagai tenaga honorer tidaklah seberapa, bahkan untuk kebutuhan ongkos saja kurang, apalagi untuk mencukupi kehidupan keluarga. Namun demikian, Ali

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

(Suara NTB/fan)

TERIMA BENDERA - Ketua Umum KONI Dompu, Putra Taufan menerima bendera tengah menerima bendera KONI Dompu yang diserahkan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto di acara Pelantikan Ketua KONI Dompu di GOR Ginte Dompu, Sabtu (11/11).

Bupati Dompu akan Tingkatkan Anggaran Pembinaan

Mataram (Suara NTB) Bupati Dompu NTB, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan akan mendukung penuh anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi di tahun 2018. Dengan harapan peningkatan anggaran nanti dapat mendongkrak peningkatan prestasi olahraga Dompu di level regional NTB, nasional hingga internasional.

Demikian disampaikan,H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya di acara Pelantikan Pengkab KONI Dompu, yang digelar di GOR Ginte Dompu, Sabtu (11/11) lalu. “Sepanjang ada dasarnya tidak ada masalah kita naikan anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi,” ucapnya.

Hadir di acara itu, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Ketua DPRD NTB, Yuliadin S. Sos, Ketua KONI Dompu, Putra Taufan dan seluruh jajaran pengurus KONI Dompu yang dilantik saat itu.

Pernyataan itu dilontarkan H. Bambang menanggapi terkait sambutan ketua umum KONI Dompu, Putra Taufan yang menginginkan anggaran pembinaan olahraga prestasi di tahun 2018 dapat ditingkatkan hingga satu persen dari APBD Dompu yang nilainya Rp 1,3 triliun setiap tahun.

Menurut Bambang, tidak ada masalah bila anggaran olahraga dinaikan hingga satu persen dari APBD Dompu sepanjang anggaran itu memiliki dasar yang jelas.

Bahkan Bambang menginginkan

anggaran olahraga bisa dianggarkan hingga lebih dari satu persen.

Dengan catatan kenaikan anggaran olahraga nanti memiliki dasar yang jelas dan mendapat persetujuan DPRD Dompu. “Jangankan satu persen,sepuluh persen juga bisa. Kita punya uang. Tapi harus dikelola dengan benar sehingga anggaran yang digunakan tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Di tempat yang sama Ketua DPRDDompu,YuliadinS.Sosmengungkapkan hal senada. Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu siap memberikan dukungan terkait anggaran olahraga prestasi apabila kenaikan anggaran olahraga itu dapat meningkatkan prestasi olahraga Dompu.

“Peningkatan anggaran olahraga bisa saja kita setujui, asalkan benar-benar bisa mendorong peningkatkan prestasi olahraga Dompu. Jangan sampai setelah anggaran dinaikkan prestasi olahraga kita jalan di tempat. Kalau itu terjadi sama aja copy paste,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI Dompu, Putra Taufan mengatakan bahwa dirinya siap membawa prestasi olahraga Dompu bersaing di level Porprov NTB hingga di seluruh Nusantara. Target pengurus KONI Dompu kedepan kata Taufan membawa prestasi olahraga Dompu meraih peringkat empat di Porprov NTB dengan merebut minimal 40 medali emas.

“Target 40 medali emas itu harus didukung dengan anggaran

yang relatif besar. Kita minta Pemda Dompu menganggarkan dana pembinaan olahraga sebasar satu persen dari APBD Dompu,” harapnya.

Pantauan Suara NTB di lokasi pelantikan pengurus KONI Dompu periodesasi 2017-2021 dilantik secara resmi oleh Ketua Umum KONI NTB,H.AndyHadiantodiGOR Ginte Dompu, Sabtu (11/11) kemarin. Selain acara pelantikan, pihak KONI Dompu juga memberikan apresiasi kepada sebanyak 12 orang yang merupakan atlet dan mantan atlet yang pernah berprestasi di level nasional. (fan)

Siapkan Porprov 2018, KONI NTB Segera Sosialisasi Mataram (Suara NTB) Dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang dihelat tahun 2018 mendatang, pihak KONI NTB akan melakukan sosialisasi keliling ke KONI kabupaten/kota di NTB. Sekretaris Umum (Sekum) KONI NTB, Moh. Iqbal yang diwawancara Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Senin (13/11) kemarin mengatakan road show KONI NTB ke KONI kabupaten/kota nanti akan dimulai tanggal 20 November mendatang.

Road show itu dilakukan oleh KONI NTB dalam rangka pemetaan cabor-cabor yang dipertandingkan di multi event olahraga tingkat regional NTB itu, sekaligus pertanyakan kesiapan KONI Sumbawa menjadi tuan rumah Porprov NTB. “Rencananya KONI NTB akan melaksanakan Road show di KONI kabupaten/kota di NTB mulai tanggal 20 November mendatang. Kita ingin

menanyakan kesiapan masing-masing KONI kabupaten/ kota dalam rangka persiapan Porprov NTB 2018,” ucapnya.

Dikatakan Iqbal road show pertama kali akan dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Usai road show di Pulau Sumbawa akan dilanjutkan road show ke KONI kabupaten/kota di Pulau Lombok.

KONI NTB memilih Pulau Sumbawa untuk road show pertamanya dengan alasan melihat sejauhman kesiapan KONI Sumbawa yang sudah mengajukan tuan rumah penyelenggaraan event itu.

“Kita ingin menanyakan kesiapan Sumbawa yang ingin menjadi tuan rumah Porprov NTB. Apakah mereka punya

anggaran yang cukup untuk menjadi tuan rumah Porprov NTB,” jelas Iqbal.

Selain menanyakan kesiapan Sumbawa yang ingin menjadi tuan rumah, pihak KONI NTB juga akan melihat sejauh mana kesiapan KONI kabupaten/kota untuk ikut serta dalam Porprov NTB 2018.

Sebagaimana hasil rapat anggota KONI NTB belum lama ini pihak KONI Sumbawa telah mengajukan diri sebagai tuan bersama dalam penyelenggaraan Porprov NTB 2018. Lewat road show nanti pihak KONI NTB akan menanyakan kesiapan KONI Sumbawa untuk menjadi tuan rumah.

Khususnya kesiapan anggaran KONI Sumbawa untuk pelaksanaan event itu di tahun 2018. (fan)

Perserosi NTB akan Gelar Kejurda Sepatu Roda Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Sepatu Roda Indonesia (Perserosi) NTB akan menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Sepatu Roda yang akan berlangsung di Lombok City Center (LCC) Mataram, 9-10 Desember mendatang. Kejuaraan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) NTB itu akan memperebutkan piala tetap Gubernur NTB. Ketua Panitia, Dachlan A. Bandu yang dikonfirmasi Suara NTB, di Sekretariat KONI NTB, Senin (13/11) kemarin mengatakan kejuaraan yang akan berlangsung selama dua hari itu memperlom-

bakan kategori usia dini hingga dewasa. Mulai dari ketegori kelompok usia (KU) 7-9 tahun, kemudian KU 10-12 tahun, SMP Sederajat, SMA Sederajat dan Umum.

“Kejuaraan nanti akan mempertandingkan kategori usia dini hingga dewasa. Mulai dari atlet yang usianya tujuh tahun hingga dewasa,” jelasnya.

Kejuaraan yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT NTB ke-59 itu kata Dachlan akan memperebutkan piala tetap Gubernur NTB dan piagam penghargaan bagi atlet yang keluar sebagai juara satu hingga tiga besar. Dan event itu akan

menjadi ajang pemanasan bagi atlet yang mengikuti Porprov NTB tahun 2018.

“Tujuan event ini membangkitkan semangat atlet, sekaligus pembibitan atlet yang dipersiapkan Perserosi kabupaten/kota di NTB untuk mengikuti Porprov NTB tahun 2018,” jelasnya.

Bagi peserta yang ingin mendaftar, pihak panitia yang merupakan pengurus Perserosi NTB sudah membuka pendaftaran di LCC Mataram bekerjasama dengan Toko Galaxi Sport. Semua kabupaten/kota diharapkan dapat mengirim atletnya masing-masing, sehingga penyelenggaraan event itu

dapat menjadi Pengprov Perserosi NTB untuk dapat mengusulkan cabor sepatu roda dipertandingkan di ajang multi event provinsi NTB tahun 2018. (fan)

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 SUZUKI DR2782BL NOKA/NOSIN : MH8EN125ABJ – 592910 / JF4051D592589 AN. MUHAMMAD JUNAIDI HLG DSKTR LOMBOK TENGAH HLG STNK R2 HONDA DR5238AS NOKA/NOSIN : MH1JB31174KO82675 / JB31E-1081652 AN. I WAYAN SUARTAHA HLG DSKTR MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 2636CO NOKA/NOSIN : MH1KP1115FK091049/ KF111089232 AN. PT.PILAR NUSA TENGGARA HLG DSKTR KOTA MATARAM

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON

HILANG STNK R2 SUZUKI DR4786AE NOKA/NOSIN : RC100515331 / E1041D-705454 AN.IR ROSDIARINI HLG DSKTR KOTA MATARAM

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

HILANG STNK R4 CHEVROLET DR1584MZ NOKA/NOSIN : M1BJF75BOCJ002113/ B15D212123622CB6X0345 TAHUN 2013 AN.MURYANTO,S.PD HILANG DI SEPUTARAN JALAN RAYA GUNUNG SARI MENUJU RUMAH

HLG STNK R2 DR6184AZ NOKA/NOSIN: MH1J F 1 3 1 3 9 K 0 0 0 4 3 7 / JF13E00003850 AN. MUNIROH HILANG DSKTR PRAYA KE MATARAM

RUPA-RUPA

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HILANG

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Selasa, 14 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 14 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Selasa, 14 November 2017

Halaman 14

Tingkatkan Keterampilan dan Daya Saing

Disperindag Latih Pelaku Usaha dari Hulu Hingga Hilir menerima bantuan saja, namun juga sebagai objek pembangunan.

Sementara Kepala Seksi Logam pada Bidang Ilmea Disperindag Lobar, Agus Putrawan Hadi menambahkan tujuan dari pelatihan pengelasan untuk menguatkan SDM yang ada di desa tersebut. Nantinya jika hasil pelatihan pengelasan pembuatan gerobak di desa tersebut berkembang, pihaknya berencana akan memberdayakan komunitas tersebut.”Jadi, kalau dulu kita mesan untuk pembuatan gerobak bantuan di luar, bisa kita alihkan untuk pesan di teman-teman yang ada di Desa Labuapi,” harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Labuapi, Muhammad Rifa’i mengaku sangat bersyukur dangan adanya perhatian dan bantuan pelatihan yang diberikan oleh Disperindag Lobar. Ia berharap pelatihan ini bukan hanya sekedar pelatihan semata saja, namun dapat di-

ADV

terapkan dengan baik.”Harapan kita agar warga Desa Labuapi ini bisa sejahtera,” harapnya. (her/*)

(Suara NTB/her)

MEMBUKA - Kadis Perindag Lobar Agus Gunawan didampingi Kabid Ilmea bersama Kades Labuapi saat membuka pelatihan pengelasan di Desa Labuapi.

PELATIHAN Pelatihan pengelasan bagi pelaku usaha pengelasan di Desa Labuapi, Senin (13/11).

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) memberikan program pelatihan pengelasan kepada puluhan pelaku usaha perbengkelan las di Desa Labuapi Kecamatan Labuapi, Senin (13/11). Pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini, dimulai Senin (13/11) hingga Jumat (17/11) yang diikuti 20 peserta.

Pelatihan ini digelar Disperindag mulai dari hulu hingga hilir. Artinya pelaku diberikan pelatihan sebelum menerima bantuan dan setelah diberikan bantuan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan daya saing pelaku usaha pengelasan. Pembukaan pelatihan yang berlangsung di Kantor Desa Labuapi ini dibuka oleh Kepala Disperindag Lobar Agus Gunawan.

Turut hadir pada acara pembukaan Kepala Desa Labuapi Kepala Bidang Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (Ilmea) pada Disperindag Lobar, Agus Marianto.

Menurut Agus Gunawan, pelatihan yang akan diberikan untuk menguatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Labuapi. Pelatihannya berupa pengelasan untuk pembuatan gerobak dorong. Nantinya melalui pelatihan pihaknya akan melihat sejauh mana semangat dan kesungguhan kedua puluh peserta pelatihan. Sebab nantinya pihaknya akan memberikan bantuan sarana prasarana usaha bagi peserta yang memiliki keinginan yang sungguhsunguh.”Akan ada evalusi, Kita akan berikan bantuan bagi yang bersunguhsungguh,” ujarnya Terlebih lagi, kata Agus dengan adanya kebijakan bupati melalui Peraturan Bupati (Perbup) tentang penggunaan produk lokal, tentu akan mendukung dan membantu perkembangan produksi dan pemasaran para pengusaha industi lokal.

Dipilihnya pelatihan pengelasan gerobak dorong, menurut Agus, karena kebutuhan akan gerobak, khususnya pedagang kaki lima (PKL). Selain itu pihaknya berkeinginan Desa Labuapi menjadi lokasi pembuatan gerobak dorong. “Kalau bagus hasilnya (pembuatan), mungkin kita akan tugaskan membuat rombong,” ucapnya.

Ia mengharapkan nantinya peserta pelatihan yang berhasil dalam usaha dapat memberdayakan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan. Itu artinya, mereka tak hanya sebagai subjek pembangunan dengan

Sebagai Abituren NW

Sunarpi: Maulana Syeikh Merupakan Tokoh Internasional

(Suara NTB/ist)

H. Sunarpi

Mataram (Suara NTB) Kritikan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD NTB, H. Hamja terhadap gelar yang dinobatkan terhadap Almagfurulah Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai pahlawan nasional yang dianggapnya bernuansa politik, membuat Rektor Unram, Prof. Ir. Sunarpi, PhD., bersuara. Sunarpi yang merupakan abituren NW menilai pernyataan H. Hamja kurang bijak sebagai seorang politisi sehingga membuat gaduh di tengah masyarakat NTB. “Sebagai Rektor Unram yang turut terlibat dalam tahapan pengusulan Maulana Syeikh menjadi pahlawan nasional, memandang bahwa komentar dari H. Hamja sebagai sesuatu komentar yang kurang bijak,” ungkap Sunarpi, Sabtu (11/11).

Menurutnya,komentar H. Hamja

secara tidak langsung telah melecehkan panitia nasional yang telah berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi semua dokumen fisik pendukung pemberian gelar pahlawan terhadap Maulana Syeikh. “Seolah-olah menentang panitia dan dilihatnya sebagai politis,”, ungkapnya.

Sebagai guru besar dan abituren NW, kata Sunarpi, dirinya sangat menyesalkan komentar H. Hamja tersebut karena tidak mampu melihat persoalan secara jernih. Sebaliknya, Sunarpi justeru berpendapat jika sosok Maulana Syeikh merupakan tokoh luar biasa, memiliki pengaruh besar bagi kemajuan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, keilmuannya sangat tinggi, bahkan diakui dunia internasional.

“Tidak saja jadi tokoh di NTB, dan di pentas nasional, bahkan hingga jadi tokoh internasional. Keil-

muannya diakui dunia internasional,” jelasnya. Secara umum lanjutnya, tidak ada yang dapat membantah jasa besar Maulana Syeikh terutama dalam bidang pendidikan.

Beliau telah mengubah wajah masyarakat pada masanya dari alam yang gelap gulita, kemudian membangun pendidikan menuju alam yang terang benderang. Untuk itu Maulana Syeikh pantas menyandang gelar pahlawan nasional.

“Beliau lulusan terbaik Shaulatiyah, Makkah. Pulang membangun pendidikan Diniyah untuk masyarakat NTB, di mana saat itu yang mengenyam pendidikan masih bisa dihitung dengan jari.

Saat itu ibarat hutan belantara, beliau bekerja keras, korbankan jiwa raga, harta benda. Berdirilah ribuan madrasah di NTB “.

Bahkan hingga di usia senjanya,

RADIO

Maulana Syeikh masih tetap aktif berkeliling dakwah dari satu dusun ke dusun lainnya. Sosok Maulana Syeikh yang pantang mundur, tanpa pamrih, dan tak kenal lelah diakui telah banyak menginspirasi ribuan murid-murid beliau untuk melanjutkan pendidikan setinggi langit, termasuk menginspirasi Sunarpi sendiri.

Bagi Sunarpi yang pernah mengenyam pendidikan di MI NW Puyung tahun 1968-1973, MTS NW Puyung dan SMP NW Darul Muhajirin Praya tahun 1974-1976 ini mengaku sangat terinspirasi sosok kharismatik ini. Bahkan kharisma Maulana Syeikh pulalah yang telah mendorong para abituren untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya.

“Inspirasi itu yang kemudian mendorong saya untuk meraih cita-cita.

Atas inspirasi itulah yang dulu saya tidak pernah berpikir bisa jadi guru

besar, apalagi jadi rektor, bisa kuliah ke luar negeri. Itu semua berkat inspirasi Maulana Syeikh,” kenangnya.

Banyak murid beliau sekembalinya menimba ilmu ke kampung halaman lantas mendirikan madrasah-madrasah yang selanjutnya telah mencetak dan mempersiapkan SDM NTB hingga kini.

“Termasuk orang tua saya sebagai murid langsung Maulana Syeikh, baliknya dari Pancor, pulang kampung bangun madrasah”.

Sehingga Maulana Syeikh adalah orang yang patut menyandang gelar pahlawan nasional karena telah mencerdaskan jutaan orang di NTB dan nusantara. Keliru kalau beliau hanya tokoh lokal, karena abituren NW tidak hanya di NTB tapi tersebar di seluruh Indonesia. Karyakarya beliau dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. (dys/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 14 November 2017

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Dicopot Dari Hal. 1 Namun hal itu, bertentangan dengan sikap partai yang mendukung penuh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pahlawan Nasional.

Ia menegaskan, sikap Gerindra melalui fraksinya di DPRD NTB sudah sangat jelas mendukung anugerah Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh. Sebab hal itu sudah disampaikan dalam pandangan fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD tanggal 2 November lalu. Itu kemudian disahkan menjadi lembaran daerah. ‘’Mestinya dia harus perkuat sikap partai. Faktanya dia tidak memberikan dukungan penuh. Sehingga kita berikan sanksi tegas,’’ kata dia.

Ridwan Hidayat menegaskan, Hamja dinilai tidak menunjukkan rasa sensitivitas terhadap ketokohan salah satu putra terbaik NTB yang dipercayakan sebagai Pahlawan Nasional. Terlebih, dukungan itu disuarakan dari aspirasi. Namun demikian Ridwan berharap pada semua pihak untuk bijaksana dalam menyikapi hal tersebut. Karena hal tersebut menurutnya

sangat rentan untuk dimanfaatkan dan dipolitisasi oleh pihak yang memiliki kepentingan.

Dengan keputusan pencopotan ini, Ia berharap kepada semua pihak supaya polemik ini tidak diperpanjang. ‘’Jangan manfaatkan kondisi ini, apalagi dikaitkan dengan politis. Mari posisikan diri, buat suasana aman dan nyaman. Jangan disikapi terlalu berlebihan,’’ ujarnya.

Terakhir disampaikan oleh Ridwan, bahwa pihaknya sudah bersilaturrahim ke tokoh NW dan meminta maaf atas sikap kader Gerindra ini.

Pihaknya juga berencana selanjutnya akan bersilaturrahim ke keluarga Maulana Syeikh di Lombok Timur untuk memperkuat hubungan dengan semua pihak.

Sementara itu, Hamja sendiri yang dikonfirmasi terpisah terkait keputusan partainya itu, sampai berita ini diturunkan masih belum memberikan respons. Menurut kabar, sejak kegaduhan akibat pernyataannnya itu, ia berada di luar daerah. (ndi)

Semangat Tak Menjadi Miskin Dari Hal. 1 Dari data tersebut, total jumlah penduduk Sumbawa Barat mencapai angka 135. 031 jiwa. Sedangkan penduduk yang termasuk dalam kategori miskin sekitar 1. 565 KK atau sekitar 4. 412 jiwa.

Penurunan ini tentu sangat ekstrem apabila dibandingkan dengan data hasil rilis resmi BPS. Sebut saja selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2014 angka kemiskinan KSB berada pada 16, 87 persen.

Jumlah ini meningkat di tahun 2015 menjadi 16,97 persen. Sementara di tahun 2016 angka ini kembali turun menjadi 16,50 atau turun sekitar 0,47 persen.

Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM menjelaskan, proses verifikasi dan validasi menggunakan 16 indikator kemiskinan yang merupakan kombinasi antara indikator Kemensos dan BPS. Dalam proses pendataan ini juga dilakukan dengan melibatkan para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), kepala dinas, kepala bidang dan semua kepala desa. Sehingga angka 3,27 persen (penurunan angka kemiskinan itu) merupakan angka riil setelah dilakukan verifikasi di tingkat lapangan.

Apalagi semua unsur sengaja dilibatkan untuk pendataan tersebut untuk bisa melihat kondisi riil di lapangan. ‘’Verifikasi ini kita lakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

Sehingga angka-angka yang muncul saat ini merupakan kondisi riil yang terjadi di Sumbawa Barat,’’ ungkapnya.

Dikatakannya, pembangunan manusia lebih penting daripada pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Maka di dalam visi misi yang dicanangkan oleh Pemkab Sum-

bawa barat, lebih mengutamakan kepada pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Seperti jambanisasi, Program Kartu Bariri dan Pariri, dan program pengentasan kemiskinan yang lain.

Untuk itu bupati meminta kepada semua kepala desa untuk bisa memenuhi program hak-hak dasar masyarakat sehingga angka kemiskinan bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat. ‘’Saya minta kepada semua kepala desa untuk bisa mendukung pemenuhan hak-hak dasar ini. Sehingga masyarakat yang berada pada posisi rentan miskin bisa semakin ditekan,’’ imbuhnya.

Deklarasi pengentasan kemiskinan ini katanya, bukan masalah naik atau turunnya angka kemiskinan.

Tetapi lebih kepada semangat dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Bupati menginstruksikan juga, kepada semua camat, kades dan lurah untuk bisa mengawal proses pengentasan kemiskinan yang ada saat ini. Karena pada hakikatnya masyarakat yang dideklarasikan ini berada pada posisi rentan miskin.

Sehingga pola pemberdayaan dan dukungan dari semua pihak sangat diharapkan.

Sehingga ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan di KSB bisa terealisasi. ‘’Kita utamakan adalah bagaimana menanamkan dan menumbuhkan semangat untuk tidak menjadi miskin. Mental itulah yang harus kita tanamkan. sehingga ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan bisa terealisasi,’’ tandasnya. (ils)

Pemprov ’’Gedor’’ Kemenkeu Dari Hal. 1 berharap ada penambahan penerimaan dari pemerintah pusat. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) telah berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (Kemenkeu). ‘’Hari ini (kemarin) kan (usaha di Kemenkeu). Mudahmudahan berhasil. Hari ini (kemarin) usaha terakhir kita untuk penambahan pendapatan dari Kemenkeu. Kalau berhasil alhamdulillah,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (13/11) siang kemarin.

Jika ada tambahan pendapatan dari pemerintah pusat, kata Sekda maka rencana menunda alokasi anggaran untuk pembayaran proyek percepatan jalan tahun jamak sebesar Rp 100 miliar pada APBD murni 2018 tidak jadi dilakukan. Namun, jika tidak ada tambahan penerimaan maka mau tidak mau alokasi anggaran untuk pembayaran proyek jalan tahun jamak akan dikurangi sebesar Rp 100 miliar untuk dialoaksikan pada APBD Perubahan 2018.

Pemprov harus menganggarkan dana sekitar Rp 400 miliar untuk pembayaran proyek percepatan jalan tahun jamak. Total anggaran yang harus dialokasikan Pemprov selama dua tahun yakni Rp 650 miliar. Pada tahun anggaran 2017 ini sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar. Sehingga sisanya sekitar Rp 400 miliar.

Pejabat Pemprov yang menghadap Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah adalah Kepala Bappeda NTB, Ir. H.

Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP. Kemudian Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Supran, MM dan Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si. Sekda menambahkan, berkurangnya penerimaan dana dari pusat seperti DBH dan DID lantaran pemerintah pusat sedang konsen untuk menuntaskan proyek infrastruktur.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, secara umum, jumlah dana perimbangan ke Pemprov NTB meningkat dibandingkan 2017 lalu.

Tahun 2018, jumlah dana perimbangan yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 3,482 triliun. Sedangkan pada tahun 2017, dana perimbangan yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 3,335 triliun lebih.

Meskipun jumlah dana perimbangan naik, namun ada beberapa komponen yang mengalami penurunan dibanding 2017. Seperti DBH tahun 2018 sebesar Rp 463,5 miliar lebih. Angka ini turun dibandingkan perolehan DBH tahun 2017 sebesar Rp 493,1 miliar lebih. Kemudian DID tahun 2018 turun menjadi Rp 27,2 miliar lebih. Sementara pada tahun 2017, DID yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 53,3 miliar lebih.

Sementara DAU dan DAK yang diperoleh Pemprov NTB meningkat dibandingkan 2017. Tahun 2018, Pemprov memperoleh DAU sebesar Rp 1,5 triliun lebih sedangkan pada 2017 sebesar Rp 1,4 triliun lebih.

Kemudian DAK tahun 2018 sebesar Rp 1,4 triliun lebih, sementara 2017 sebesar Rp 1,3 triliun lebih. (nas)

Halaman 15

TAPD Minta Anggaran Guru Honorer Rp 60 Miliar Tak Dikurangi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB tak mengurangi lagi alokasi anggaran untuk gaji guru honorer SMA/SMK dalam KUA PPAS 2018.

Alokasi anggaran untuk gaji guru honorer tersebut telah disetujui TAPD sebesar Rp 60 miliar dari angka yang diusulkan Dinas Dikbud NTB sebesar Rp 120 miliar.

Belakangan saat pembahasan KUA PPAS bersama Banggar, alokasi anggaran untuk gaji guru honorer tersebut dikurangi Rp 20 miliar sehingga menjadi Rp 40 miliar. “Kita berharap jangan disentuhlah itu. Karena itu sangat strategis untuk guru-guru kita di SMA/SMK,” kata Ketua TAPD Pemprov NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (13/11) siang kemarin.

Sekda NTB ini menyatakan beban anggaran 2018 memang

cukup besar yang harus dialokasikan Pemprov NTB. Misalnya untuk pelaksanaan Pilkada, pembayaran proyek percepatan jalan tahun, peralihan kewenangan dan anggaran sektor pendidikan serta kesehatan mencapai Rp 1 triliun.

Untuk gaji guru honorer SMA/SMK Pemprov melalui Dinas Dikbud semula mengusulkan anggaran sebesar Rp 120 miliar. Namun yang disetujui oleh TAPD sekitar Rp 60 miliar. Belakangan, akibat keterbatasan fiskal daerah ini, alokasi anggaran untuk guru honorer ini kembali dikurangi menjadi Rp 40 miliar.

Menurut Sekda, anggaran untuk gaji guru honorer ini merupakan kewajiban. Sehingga ia berharap tidak dikurangi lagi. Pasalnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar dan mengajar pada jenjang pendidikan SMA/SMK. “Janganlah dikurangi. Meskipun sudah dikurangi dari usaulan Kadisdikbud sebesar Rp 120 miliar menjadi Rp 60 miliar.

Itu kan luar biasa pengurangannya,” katanya.

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji beberapa waktu lalu, akan dilakukan rekrutmen 5.200 guru honorer SMA/SMK termasuk pegawai tata usaha.

Untuk kebutuhan gajji 5.200 guru honorer ini pihaknya sebenarnya mengajukan anggaran sebesar Rp 125 miliar.

Namun, anggaran yang disetujui TAPD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2018 baru sebesar Rp 60 miliar.

Ia menyatakan jika masih kurang maka akan ditambah pada anggaran perubahan. Sebanyak 5.200 guru honorer yang akan direkrut tersebut juga akan disebar di SMA/ SMK swasta terutama di Pondok Pesantren (Ponpes). Sehingga, guru honorer yang direktur tersbeut bukan hanya ditempatkan di SMA/SMK negeri melainkan juga sekolah swasta. (nas)

Ditargetkan Tuntas November, Pembahasan RAPBD NTB 2018 Dikebut Mataram (Suara NTB) Pembahasan RAPBD NTB 2018 akan dikebut.

Hingga saat ini, Gubernur belum menyampaikan nota keuangan RAPBD 2018 ke DPRD NTB. Sementara itu, pembahasan APBD 2018 ditargetkan tuntas pada akhir November ini.

Sekretaris DPRD NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH menyatakan eksekutif sudah menyerahkan KUA PPAS 2018 ke DPRD NTB. KUA PPAS ini masih dilakukan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Mahdi menyatakan KUA PPAS 2018 hampir dibahas sebulan oleh Bang-

gar dan TAPD.”Pokoknya bulan November ini harus ditetapkan APBD 2018. Itu jadwal dalam Banmus (Badan Musyawarah),” kata Mahdi ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (13/11) siang kemarin.

Pembahasan KUA PPAS akan tuntas dalam minggu ini.

Selanjutnya dilakukan penandatangan KUA PPAS antara gubernur dengan pimpinan DPRD NTB. Setelah itu, barulah dismapaikan nota keuangan RAPBD 2018. “Penyampaian nota keuangan oleh gubernur dijadwalkan minggu kedua November ini,” tambahnya.

Setelah penyampaian nota keuangan, selanjutnya RAPBD 2018 dibahas sebentar di Banggar. Kemudian oleh komisi-komisi yang ada di

DPRD NTB. Pembahasan di tingkat komisi diperkirakan sekitar seminggu. Sehingga pada akhir November, APBD 2018 sudah dapat ditetapkan.

Dalam APBD 2018, Pemprov menyatakan tetap fokus untuk membiayai program-program prioritas termasuk pengentasan kemiskinan. APBD 2018 juga difokuskan untuk mengejar target RPJMD yang belum tercapai.

Salah satunya program yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan NTB berada pada posisi 16,07 persen. Sesuai target RPJMD, pada akhir 2018, angka kemiskinan di NTB ditargetkan tersisa sebesar 12,25 persen. (nas)

NTB Raih Penghargaan ’’Pandu Negeri Award 2017’’ Dari Hal. 1 IIPG adalah sebuah lembaga yang berupaya melakukan pembaharuan yang mendukung tranformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia. Dalam majelis pengarah IIPG bergabung tokoh tokoh terkenal antara lain Prof. Dr. H. Boediono M.Ec ( mantan Wapres RI), Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto MSc, Erry Riyana Hardjapamekas dll.

Dari penilaian IIPG terhadap 34 Propinsi, 416 Kabupaten dan 99 kota di Indonesia, terpilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2017.

Aspek yg menjadi fokus penilaian IIPG meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan. Kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan.

Dalam proses penilaian, IIPG membentuk Dewan Juri antara lain Prof. Dr. Djisman

S. Simanjuntak, Prof. Dr. Sidharta, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Chandra M.Hamzah (mantan pimpinan KPK-RI) dan lain-lain.

Selain Dewan Juri dibentuk juga Komite Penilaian sebanyak tujuh orang yg menggali data-data penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta mencermati perkembangan empirik di lapangan.

Dari 34 provinsi yang ada, terpilih Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan terbaik. Provinsi NTB bersama Provinsi Jabar, DIY dan Bali terpilih sebagai provinsi berkinerja sangat baik.

Enam provinsi lainnya dinilai berkinerja baik yaitu Provinsi Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Sumbar dan Sulsel.

Selain Pemprov NTB, Sumbawa dan Mataram mendapatkan Anugerah Pandu Negeri kategori kabupaten dan kota dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Dalam Negeri

dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IIPG dan pemda peraih Anugerah Pandu Negeri ini sembari menekankan dan mengingatkan untuk terus melakukan peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tidak lupa Mendagri menyampaikan enam area korsupgah di daerah termasuk perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi untuk percepatan pembangunan di daerah. Hal senada disampaikan juga oleh Prof. Dr. H. Boediono yang didaulat sebagai keynote speaker dan Prof. Dr. Eko Prasojo sebagai nara sumber.

Acara penyerahan Anugerah Pandu Negeri 2017 dihadiri Menteri Dalam NegeriTjahyo Kumolo, Prof. Dr. H. Boediono M. Ec beserta Majelis pengarah IIPG, Dewan Juri, Komite Penilai, Gubernur, Bupati dan walikota peraih Anugerah Pandu Negeri 2017. Sementara Gubernur NTB diwakili Drs. HL. Gita Ariadi MSi, Kepala DPMPTSP NTB. (r/*)

Pembangunan Smelter Terhambat Tata Ruang Dari Hal. 1 Ir. Muhammad Husni, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Husni mengatakan, belum lama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) NTB melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai rencana pembangunan smelter PT. AMNT tersebut. AMNT sedang memproses Amdalnya.

Dikatakan, lokasi pembangunan smelter tersebut masih terjadi persoalan terkait dengan peruntukan wilayah. Di mana, lokasi pembangunan industri smelter tersebut belum disebutkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KSB. Sehingga, saat ini sedang dilakukan proses revisi Perda RTRW KSB. Husni mengatakan, komitmen PT. AMNT untuk membangun smelter cukup besar.

Hal itu dilihat dari proses yang dilakukan saat ini, yakni menyusun Amdal. Penyesuaian tata ruang merupakan bagian dari salah satu syarat untuk Amdal tersebut.

Sebenarnya, kata Husni, jika lokasi pembangunan smelter itu masuk dalam wilayah proyek yang menjadi penunjang operasi maka tidak masalah dengan tata ruang. Karena memang sejak awal wilayah tersebut sudah masuk wilayah proyek tambang. Menurutnya, dalam wilayah proyek, perusahaan bebas membangun apa saja yang terkait dengan penunjang operasi.

Tinggal mereka melengkapi izin terkait dengan perhubungan dan kelautan. Karena akan menggunakan wilayah laut untuk pengiriman dan mendatangkan barang bahan tambang. Ia menyebut, wilayah proyek bisa berada di dalam wilayah kon-

trak karya atau di luarnya.

“Karena dia penunjang operasi,” kata Husni.

Diketahui, smelter yang akan dibangun AMNT tersebut memiliki kapasitas satu juta ton konsentrat tembaga.

Ditargetkan pembangunan smelter itu paling lambat 2022. AMNT memperoleh izin ekspor setelah menyepakati perubahan status dari Kontrak Karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Pada 10 Februari 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan meneken IUPK tersebut.

Perubahan status menjadi IUPK itu seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang kontrak karya ekspor konsentrat sejak 11 Januari 2017. Hanya pemegang IUPK yang membangun smelter diizinkan ekspor konsentrat hingga lima tahun ke depan. (nas)

(Suara NTB/penrem)

KARYA BAKTI - Kegiatan karya bakti Anggota Koramil 161511/Aikmel di lokasi longsor Desa Kalijaga.

TNI Bantu Korban Bencana Longsor Dusun Lendang Karang Lotim Mataram (Suara NTB) Bencana tanah longsor yang melanda Dusun Lendang Karang Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lotim Minggu (12/11) lalu, menjadi atensi TNI. Senin (13/11), anggota Koramil 1615-11/Aikmel melaksanakan kegiatan karya bhakti di lokasi bencana.

Diketahui sebelumnya bencana tanah longsor menerjang Dusun Lendang Karang. Kejadian tidak hanya membawa material longsoran seperti tanah dan batu, namun juga membawa berbagai material sampah yang terdiri dari pepohonan dan material lainnya.

Bersama dengan masyarakat Dusun Lendang Karang, anggota Koramil 161511/Aikmel bergotong royong membersihkan gunungan sampah dan membersihkan jalan serta rumah penduduk yang tertutup oleh material longsoran.

Dalam kesempatan tersebut Danramil 1615-11/Aikmel Kapten Inf. Keman yang memimpin karya bhakti mengatakan, kegiatan dengan masyarakat itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat pembersihan jalan maupun rumah penduduk dari sampah dan material lainnya yang disebabkan oleh bencana tanah longsor. Apalagi itensitas hujan

yang turun sangat tinggi.

“Meskipun tidak menimbulkan korban, namun ia berharap agar bencana tersebut tidak terjadi lagi,” kata Danramil.

Dalam kesempatan tersebut Danramil kembali mengingatkan masyarakat agar menjaga kelestarian dan kebersihakan lingkungan. Karena seperti kita ketahui, bersama dengan terjaganya hutan yang ada di wilayah itu, maka dapat menghindarkan dari bencana.

“Salah satunya bencana tanah longsor,” imbaunya.

Danramil juga menekankan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Aikmel untuk terus manjaga kelestarian hutan di sekitar wilayah itu. “Untuk itu mari kita jaga, jangan biarkan pelaku illegal logging menjadi penyebab bencana diwilayah,” ajaknya.

Kehadiran anggota Koramil 1615-11/Aikmel disambut antusias oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan salah seorang warga Ahmad mengatakan, kehadiran TNI dalam kegiatan pembersihan itu mempercepat tuntasnya kegiatan gotong royong warga.

“Saya sangat senang dan sangat berterimakasih kapada bapak-bapak TNI yang selalu membantu kita dalam kesulitan,” ujarnya. (ars/*)

Pimpinan OPD Diminta Kurangi Perjalanan Dinas Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram untuk mengurangi perjalanan dinas mereka. Kegiatan apapun di luar daerah yang dinilai tidak penting diminta tidak dihadiri. “Termasuk saya juga mengurangi perjalanan dinas. Kalau tidak urgen, jangan pergi,” kata Walikota ditemui usai rapat paripurna RAPBD 2018, Senin (13/11).

Penegasan terhadap pemangkasan biaya perjalanan dinas ini, berkaitan dengan berkurangnya anggaran Kota Mataram di tahun 2018 mencapai Rp 55 miliar. Secara keseluruhan anggaran OPD dirasionalisasi untuk memenuhi kekurangan anggaran tersebut. Walikota menegaskan, walaupun dari sisi pendapatan ada peningkatan, tapi ada beberapa program bisa pembiayaan yang tidak bisa diharapkan. Terpaksa dilakukan pengetatan dan efisiensi 25 persen perjalanan dinas.

Kota Mataram telah dua kali mengalami dan ini kebijakan nasional ke daerah. Ia mengakui, penurunan cukup tinggi dibandingkan tahun 2017 mencampai Rp 55 miliar. Begitu juga dana alokasi khusus. Meskipun demikian, tetap jadi skala prioritas bagaimana program menurunkan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja serta pelayanan dasar masyarakat.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2018, pendapatan dalam RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.402.618.495.000,00 atau naik Rp. 94.834.785.893,15 dari target anggaran murni tahun anggaran 2017. Diakui Walikota, struktur APBD Kota Mataram masih bertumpu pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Namun, Pemkot akan terus mengupayakan untuk meningkatkan kinerja perolehan PAD setiap tahunnya.

Kontribusi PAD Kota Mataram terhadap APBD pada tahun anggaran 2018 sebesar 24,78 persen dari rencana pendapatan. Pada RAPBD tahun 2018, PAD ditargetkan sebesar Rp. 350.255.500.000,00 yang kedepan akan terus dipacu dan ditingkatkan. “Mataram termasuk yang tinggi tingkat kemandiriannya dibandingkan daerah lain”, tambahnya.

Disinggung potensi SPPD fiktif dilakukan oknum pejabat di tengah pembatasan perjalanan dinas? Ahyar memastikan tidak ada SPPD fiktif. Menurut dia, perjalanan dinas dikeluarkan melalui mekanisme.

Apalagi pimpinan SKPD tidak bisa secara langsung menggunakannya. “Kita sangat ketat. Apalagi pimpinan OPD tidak secara langsung dipakai. Harus diajukan ke Pak Sekda. Pak Sekda ke saya,” paparnya. (cem)

Pemprov Respons Usulan Perubahan Nama Bandara dan Pelabuhan Dari Hal. 1 Anggota DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH secara resmi bersurat ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Ia mengusulkan supaya nama LIA diganti menjadi Bandar Udara Internasional TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Kemudian penamaan Pelabuhan Laut Lembar atau Badas menjadi Pelabuhan Laut Laksamana Madya TNI H. Lalu Manambai Abdulkadir.

Menurut Sekda, perubahan nama bandara atau pelabuhan sudah ada dasarnya. Untuk penamaan bandara menggunakan nama pahlawan nasional hampir sebagian daerah di Indonesia menggunakan nama pahlawan. Ia mengungkapkan perubahan nama Bandara Internasional Lombok memang sudah sejak lama diwacanakan.

Ia mengatakan, lima tahun beroperasinya Bandara Internasional Lombok, wacana perubahan nama itu sudah mencuat. Setelah munculnya wacana perubahan nama bandara itu, banyak

respons dari masyarakat. Ada yang pro dan kontra. Namun, kata Sekda, lebih banyak masyarakat yang setuju.

“Dan itu memang sangat rasional. Maka ini perlu sekaligus membangun rasa kebanggan kita berbangsa dan bernegara. Ada tokoh daerah kita yang menjadi pahlawan nasional yang kita monumenkan menjadi nama bandara,” katanya.

Menurutnya penamaan bandara cukup strategis menggunakan nama pahlawan nasional dari daerah bersangkutan.

Karena nama bandara itu akan lebih cepat menginternasional.

Sekda juga menyatakan setuju perubahan nama pelabuhan laut diganti menggunakan nama tokoh Laksamana Madya TNI H. Lalu Manambai Abdulkadir.

Laksamana Madya TNI H. Lalu Manambai Abdulkadir merupakan putra NTB pertama yang menjadi jenderal di jajaran TNI Angkata Laut. Namanya juga sangat fenomenal di jajaran TNI Angkatan Laut.

“Jasa-jasa beliau juga luar biasa,” katanya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 14 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bupati Dompu Resmikan ’’IKM Mart’’ produk – produk IKM Dompu, mulai dari jajan basah dan kering, produk asli dalam daerah seperti madu, susu kuda, kopi dan mete serta produk kerajinan seperti tenun, batik, dan baju. “Mudah – mudahan kehadiran bapak – bapak kepala Dinas bisa ikut mempromosikan apa yang ada di sentra oleh – oleh Dekranasda Kabupaten Dompu ke tamu – tamunya,” harap Hj Eri. IKM Mart yang akan dibuka 12 jam sehari ini, lanjut Hj Eri diharapkan juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Sehingga produk IKM yang selama ini dititipkan di warung – warung bisa lebih maju dan berkembang.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI dalam laporannya mengungkapkan, bangunan yang dijadikan ‘’IKM Mart’’ Dompu dan diserahkan kepada Dekranasda Kabupaten Dompu sebagai pengelola ini merupakan bangunan yang dibangun dari dana alokasi khusus (DAK) Perindustrian tahun 2016 lalu untuk rumah promosi dan rumah produksi khusus tenun.

Selama ini, lanjut Muhammad, hasil produk IKM di Dompu promosi dan pemasarannya dilakukan secara mandiri. Mereka menitipkan barang produksinya di toko dan rumah masing – masing.

Ketika ada tamu, untuk tenun dicari di Ranggo dan Manggeasi. Tapi untuk madu carinya dari rumah ke rumah. “Dengan adanya IKM Mart, semua produk IKM mulai susu kuda, madu, tenunan dan produk olahan, baik industri pangan maupun non pangan tersedia,” katanya.

Dekranasda selaku pengelola, kata Muhammad, tidak membeli produk IKM yang dipajang di ‘’IKM Mart’’. Tapi sistemnya, pelaku IKM bekerjasama dengan Dekranasda untuk promosi dan pemasarannya.

Setiap pekan pelaku IKM mengecek produknya, bisa juga pengelola yang menghubungi pelaku IKM untuk memasok barang sambil membayarkan barang yang terjual. “Kita hanya menyediakan tempat, tidak membeli barangnya. Kami dengan Dekranasda hanya memfasilitasi tempat. Sedangkan barang langsung dari IKM. Ini kerjasama IKM dengan Dekranasda,” ungkapnya.

Kepala Disperindag Kabupaten Dompu ini juga mengungkapkan, ‘’IKM Mart’’ Dompu ini juga telah didaftarkan di google dan memiliki akun FB sebagai tempat promosi. Semua produk yang dipasarkan juga dipromosikan melalui media sosial. “Mudah – mudahan dengan dilaunching IKM Mart, para IKM dapat meningkatkan produknya.

D e n g a n sendirinya, apabila produk I K M meningkat, saya yakin mereka akan memberi kesempatan tenaga untuk membantu mereka dalam memproduksi, sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Dompu,” terangnya. (ula/*)

Muhammad

Bupati bersama Dandim menikmati produk jagung dicampur madu

Belanja di IKM Mart Dompu

Ibu bupati bersama ibu anggota Muspida (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Industri Kecil Menengah (IKM) Mart Dompu resmi diluncurkan Bupati sebagai rumah promosi dan penjualan produk IKM warga Dompu. Ini merupakan IKM Mart pertama, tapi diharapkan bisa dikembangkan ke daerah lain sehingga lebih maju dan dikenal. Item produk yang dijual juga harus beragam dan terjangkau, karenanya produk – produk IKM yang ada harus didata dan dibina.

Peresmian ‘’IKM Mart’’ Dompu, Senin (13/11), juga dihadiri anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), pimpinan SKPD, pelaku IKM, pengusaha perhotelan, BUMN dan BUMD serta tokoh masyarakat Dompu. Usai peresmian, tamu undangan langsung berbelanja produk IKM yang dijajakan Bupati Dompu Resmikan ’’IKM Mart’’ dalam ‘’IKM Mart’’ yang dikelola Dekranasda Kabupaten Dompu ini.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas peresmian ‘’IKM Mart’’ Dompu. Terlebih ‘’IKM Mart’’ ini merupakan yang pertama di Dompu. Selama ini, dirinya terkadang dibuat minder ketika ada tamu yang hendak belanja barang khas Dompu, karena sering kali tidak bisa menunjukkan tempat penjualannya. “Karena memang selama ini belum pernah menyiapkan tempat yang memadai untuk tujuan itu,” kata H Bambang.

Para produsen IKM yang memasok produk di ‘’IKM Mart’’, Bupati berharap bisa dicarikan skema pembiayaan agar tidak bergantung pada hasil penjualan barang yang dititipkan. Ketika dibutuhkan banyak, Pelaku IKM bersama Kabid Perindustrian produknya tetap tersedia. Dekranasda selaku pengelola juga dituntut mengidentifikasi produk – produk berbahan dasar lokal Dompu seperti mete, jagung, dan bahan lainnya yang belum dikemas dengan baik. “Barang – barang yang kita pasarkan di sini, harus itemnya banyak seperti di retail modern,” harapnya.

Ia pun mengungkapkan, alasan penolakan terhadap retail modern masuk ke Dompu untuk memberi peluang bagi IKM dan pengusaha lokal Dompu dalam mengembangkan diri.

Celah pasar ini harus dimanfaatkan dengan baik.

“Kepada para pengusaha Ketua Dekranasda Kabupaten di Dompu supaya bisa Drs. H. Bambang M. Yasin Dompu, Hj Eri Ariani H Bambang menyediakan toko yang paling tidak tampilannya mendekati alfamart,” ajaknya.

Karenanya, H Bambang M Yasin berharap, ‘’IKM Mart’’ bisa mengembangkan diri sehingga bisa memiliki cabang di daerah lain termasuk di bandara Lombak untuk memasarkan produk IKM Dompu. Sehingga bisa membantu masyarakat Dompu lebih dikenal dan lebih banyak barang yang dijual kepada tamu.

Ketua Dekranasda Kabupaten Dompu, Hj Eri Ariani H Bambang sebelum peresmian mengungkapkan, selama ini di Dompu kesulitan mencari oleh – oleh khas daerah. Keberadaan Pengurus Dekranasda melayani pembeli IKM Mart Dompu ini menyajikan

Pengurus Dekranasda foto bersama bupati

Promosi Wisata Lotim Terkendala Sejumlah Persoalan Selong (Suara NTB) Upaya promosi yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur (Lotim) masih terkendala sejumlah persoalan. Hal ini terindikasi dari belum adanya investasi yang serius dalam bidang pariwisata di Kabupaten Lotim.

Diungkap Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji, belum lama ini, khususnya di wilayah Lotim bagian selatan yang diketahui memiliki potensi wisata yang besar namun belum terkelola dengan baik. Ada kendala

yang dinilai terjadi secara terstruktur dan masif polanya.

Hal yang dimaksud adalah, masih terjadinya konflik lahan. Konflik lahan yang berkepanjangan inilah yang dinilai menjadi kendala juga dalam melakukan promosi. Konflik tanah ini ditandai dengan terjadinya dobel sertifikat kepemilikan.

“Ketika ada yang mau membangun, terjadi perselisihan, jadi bagaimana orang mau membangun,” urainya. Konflik agraria ini pun menghambat proses-proses lanjutan dalam berinvestasi.

Investor menjadi kesulitan kemudian mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) atau aspek perizinan lainnya yang menyangkut tanah tempat dilakukan pembangunan.

Muara dari konflik investasi ini tidak saja dari pemerintah. Tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah daerah.

Tapi ada oknum di instansi vertikal lainnya yang turut menghambat investasi di daerah.

“Orang mau membangun, tiba-tiba menemukan sertifikat ganda jadi tidak mungkin orang berinvestasi jika ada sertifikat ganda,” tegasnya. Institusi yang mengeluarkan sertifikat seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) diiminta berhati-hati menerbitkan sertifikat baru.

Legalitas status tanah harus jelas.

Semua instansi diharapkan tidak menghadirkan situasi yang dapat menghambat investasi di Lotim. Para investor diyakini memiliki uang banyak untuk berinvestasi. “Bukan saja persoalan investor tidak punya uang. Uang ada investor, tapi terbentur konflik tanah,” imbuhnya. Instansi terkait yang mengeluarkan sertfikat tanah bisa memberikan ancaman kepada investor yang tidak jelas. Disarankan Ketua BPPD lakukan pemutihan sertifikat tanah pada lahan-lahan tempat investasi. “Jika tak kunjung memulai investasi, putihkan saja sertifikat tanahnya,” demikian sarannya. (rus)