Edisi 13 Nopember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SENIN, 13 NOVEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 202 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gelar Pahlawan Maulana Syeikh TGKH.Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Harus Disambut dengan Suka Cita yang ’’Tawadhu’’ PRESIDEN RI, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi), menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, tokoh nasional asal NTB di Istana Negara, Kamis (9/11) lalu. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada kakek Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini, dilakukan bersamaan dengan pemberian gelar serupa kepada tiga pahlawan nasional lainnya.

Penganugerahan gelar

Artinya suka cita yang rendah hati dan sejuk jiwa,’’ ujar Ketua DPD PDI-P NTB, H.Rachmat Hidayat, SH, kepada Suara NTB, Sabtu (11/ 11) di Mataram.

Rachmat kemudian mengingat ketika ide pengusulan Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional sudah dilakukan sejak lama. Ide itu (gelar pahlawan nasional) sudah dilontarkan Rachmat sejak tahun 2009 silam. Kenapa Rachmat menggagasi ide itu?

Karena ia melihat dan merasakan, betapa besar perjuangan yang dilakukan Maulana Syeikh semasa hidupnya. Memang waktu itu katanya, pernah ada yang meragukan gagasan ini. Kare-

Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh, disambut suka cita oleh masyarakat NTB. Karena makna simbolik dari penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini, NTB semakin percaya diri. Bahwa dari NTB ada pahlawan yang pernah memperjuangkan berdirinya republik dan mempertahankan republik ini. ‘’Di balik rasa suka cita itu, mari kita sambut gelar Pahlawan Nasional yang dianugerahkan Presiden Jokowi kepada Maulana Syeikh dengan suka cita yang tawadhu.

na memang untuk merealisasikannya tidak mudah. ‘’Tetapi dengan keyakinan saya. Dengan cara saya memohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan terus mencari rencana Allah itu,’’ katanya.

Dan ternyata kata Rachmat, rencana Allah terbukti. Bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 2017 melalui Presiden Jokowi, Maulana Syeikh ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh,

Rachmat mengingatkan semua pihak jangan pernah membuat polemik. ‘’Ini merupakan rencana Tuhan dan sekarang sudah ditetapkan Tuhan melalui tangan Presiden Jokowi,’’ katanya mengingatkan. ‘’Kalau anugerah gelar Pahlawan Nasional ini sekarang dipolemikkan, itu salah besar. Karena itu sama halnya dengan melawan rencana Allah,’’ tambahnya.

Karena itu, Rachmat Hidayat mengajak semua pihak untuk menyambut anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh dengan suka cita yang tawadhu.

Bersambung ke hal 15

GAGASAN - Gagasan mengusulkan Maulana Syeikh TGKH.Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sudah dilakukan H.Rachmat Hidayat sejak tahun 2009. Gambar ini menjadi salah satu buktinya.

(Suara NTB/ist)

Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Tiru KSB Entaskan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mendorong sembilan Pemda kabupaten/kota meniru Kabupaten Sumbawa dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Pemprov memandang deklarasi pengentasan kemiskinan di masing-masing desa yang dilakukan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) patut ditiru. Karena mampu mempercepat penurunan kemiskinan di daerah ini.

(Suara NTB/nas)

‘’Deklarasi pengentasan kemiskinan ini penting. Karena tidak ada artinya program/kegiatan yang dilakukan pemerintah kalau tidak ada perubahan sikap, mental atau tekad dari warga miskin

TO K O H

‘’

Kabupaten/kota harus punya inovasi dan kreativitas seperti KSB

H. Muh. Amin

Mataram (Suara NTB) Masyarakat dan pemerintah daerah diingatkan mulai meningkatkan kewas-

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemprov NTB pada 2018 mendatang naik sebesar Rp 121 miliar. Sementara, DAU untuk 10 kabupaten/kota mengalami penurunan sebesar Rp 102 miliar.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, SE, M. Sc.IB, MBA yang dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan, Bersambung ke hal 15

padaan dan siaga darurat bencana. Sebab saat ini becana bukan sekadar teror, tapi sudah mulai menjadi ancaman serius.

Di beberapa titik, banjir dan tanah longsor mulai terjadi. Meski dengan skala kecil tapi harus tetap diwaspadai. ‘’Saya ber-

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Tertibkan Angkutan ’’Online’’

L. Bayu Windya (Suara NTB/dok)

PEMPROV NTB melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menertibkan angkutan online yang belum mengantongi izin. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017, angkutan online harus memenuhi persyaratan seperti angkutan konvensional. ‘’Dia harus tunduk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017. Dia harus mengurus izin di Dinas Perhubungan,’’ tegas Kepala Dishub NTB, Drs. L. Bayu Windya, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (11/11).

Bersambung ke hal 15

ti KSB,’’ katanya.

Upaya yang dilakukan KSB tersebut, lanjut Wagub akan terlihat hasilnya pada 2018 mendatang. Jika semua kabupaten punya inovasi dan kreativitas dalam pengentasan kemiskinan maka ia yakin penurunannya akan luar biasa. ‘’Jangan sampai kemiskinan diwariskan,’’ ujarnya mengingatkan.

Dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ini, kata Wagub, pertumbuhan ekonomi terus diupayakan supaya inklusif. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB yang tinggi memang pengaruhnya masih sedikit dalam penurunan kemiskinan.

Bersambung ke hal 15

Waspadai Ancaman Bencana

DAU Kabupaten/Kota Turun

Taukhid

keluar dari kemiskinan,’’ kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (11/11).

Menurutnya, deklarasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan KSB dengan seluruh desa yang ada merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi Pemprov NTB dengan Pemda kabupaten/kota mengenai target penurunan kemiskinan tiap tahun.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB ini menyatakan, rentang kendali yang lebih dekat membuat peran kepala daerah sangat strategis di kabupaten/ kota dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah provinsi sifatnya hanya sebagai fasilitator. ‘’Kabupaten/kota harus punya inovasi dan kreativitas seper-

(Suara NTB/bpbdntb)

LONGSOR - Longsor di Lendang Nangka Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel, Lotim ini menjadi peringatan ancaman bencana lebih serius di NTB saat fase musim hujan.

Maulana Syeikh Ulama Multi Talenta Mataram (Suara NTB) Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan (TP2GP), Dr. Sudarmanto menilai, Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional, Kamis (9/11) lalu oleh Presiden Jokowi merupakan tokoh besar. Sudarmanto mengambil kesimpulan seperti itu setelah meneliti dua box dokumen-dokumen terkait dengan Maulana Syeikh. ‘’Saya mengenal, memahami almarhum Maulana Syeikh jauh lebih kaya melalui dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh tim di NTB. Bagi saya sebagai seorang dosen,

peneliti. Tentu saja ini menjadi kebahagiaan secara pribadi bisa belajar dari tokoh besar, Maulana Syeikh,” ujarnya pada acara Tasyakuran atas Penganugerahan Gelar Pahlawan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Pendopo Gubernur, Jumat (10/11) malam.

Ia merasa bangga setelah membaca dan meneliti dokumen-dokumen terkait Maulana Syeikh karena banyak pengetahun yang didapatkan tentang agama, tasauf dan sastra. Sudarmanto merasa betul-betul tersentuh dengan syair-syair atau lagu karangan Maulana Syeikh. ‘’Kesaksian para tokoh sungguh sangat benar bahwa

Maulana Syeikh bukan sekadar ulama biasa. Tapi multitalented ulama,’’ ungkapnya.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyatakan, dirinya tak bermaksud membandingkan dengan tokohtokoh yang diteliti selama ini.

Sudarmanto menyatakan ia meneliti sejumlah tokoh baik di Indonesia dan luar negeri. ‘’Bagi saya pribadi beliau (Maulana Syeikh) adalah sangat istimewa,’’ tambahnya.

TP2GP yang dibentuk Menteri Sosial, kata Sudarmanto tak bisa diintervensi siapapun dalam penentuan seorang tokoh menjadi pahlawan nasional.

Bersambung ke hal 15

harap, tidak hanya BPBD kabupaten dan kota. Tapi bupati dan walikota mengambil langkah langkah tanggap, termasuk menyiapkan langkah tanggap darurat bencana,’’ pesan Kepala BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Minggu (12/11).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

(Suara NTB/uul)

Belum Pernah Direnovasi BANYAKNYA kantor lurah di kota Mataram yang memilki kondisi bangunan yang rusak juga dirasakan di kantor lurah Mataram Timur. Menurut Lurah Mataram Timur, H. Mustaal, mengatakan bahwa bangunan kantor ini belum pernah menerima bantuan untuk renovasi.

“Sebelum dilakukan pergantian kepemimpinan, saya sudah sering bersurat atau bertemu langsung untuk meminta renovasi bangunan,” jelasnya saat ditemui beberapa waktu lalu. Malahan di tahun 2016, pernah dilakukan pengukuran untuk bangunan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. “Sampai terjadi pergantian kepemimpinan juga, saya sudah menyampaikan kepada Kabag yang baru tetapi mungkin karena belum bersurat jadinya belum ada tindak lanjutnya,” kata Mustaal.

Ia menambahkan memang bangunan kantor induk yang dulu belum pernah menerima bantuan renovasi. “Selama saya memimpin, belum pernah ada perbaikan,” katanya.

Mustaal menjelaskan jika kerusakan paling parah berada di ruang tengah kantor yang menjadi ruang pertemuan, plafonnya sudah banyak yang rusak. “Kalau hujan besar, menyebabkan ruangan tergenang air,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak kelurahan menganggarkan dana dari kelurahan untuk melakukan renovasi kecil-kecilan. “Seperti sebulan lalu, kita mengganti genteng-genteng yang rusak, lumayan banyak yang kita ganti,” kata Mustaal. Ia menambahkan jika hanya ruangan lurah yang kondisinya cukup bagus dibandingkan dengan ruangan lain. “Karena kita sudah perbaiki agar posisinya bisa pas, jadinya tidak bocor lagi,” jelasnya.

Agar kantor terlihat rapi, Mustaal juga melakukan perbaikan berupa pengecatan agar terlihat bersih. “Walaupun kami sudah bersurat, belum ada kepastian sampai sekarang. Kalau memang ada kepastian, pasti kami dipanggil,” tukasnya. Ia berharap di tahun depan nanti, kantor lurah bisa mendapatkan bantuan renovasi bangunan. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sejumlah Lahan Terancam Tidak Bisa Dibebaskan

Mataram (Suara NTB) Sejumlah lahan terancam tidak akan bisa dibebaskan Pemkot Mataram tahun 2018, menyusul pengurangan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Secara akumulasi anggaran pembebasan lahan dialokasikan di 2018 sekitar Rp 52 miliar lebih.

Adanya rasionalisasi tersebut, ploting anggaran diterima BKD hanya Rp 20 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi akan melihat skala prioritas pembebasan lahan di 2018. Prioritas akan diselesaikan terutama lahan - lahan yang belum dibayar pada tahun 2017. “Kita akan melihat skala prioritas dulu,” kata Syakirin pekan kemarin.

Yang paling mendesak dan membutuhkan anggaran besar, yaitu pembebasan lahan untuk rencana pembangunan gedung Kantor Walikota di Lingkar Selatan. Pemkot belum mengetahui angka pasti, tetapi ini membutuhkan anggaran cukup besar.

Jatah anggaran Rp 20 miliar untuk

pembebasan lahan diprioritaskan untuk lahan pembangunan gedung baru tersebut. Sedangkan, lahan di Jalan Dakota dan Muhammadiyah direncanakan dibebaskan di 2018 terancam batal. “Apakah mau diberikan utang atau tidak. Tapi cenderung dari teknis lahan belum diselesaikan di 2017 akan diselesaikan sesuai dana yang tersedia,” ujarnya.

Tidak disebutkan total lahan yang belum dibebaskan di 2018. Syakirin memberikan gambaran umum lahan masuk daftar yang ingin dibebaskan di Jalan Dakota dan Muhammdiyah.

Secara otomatis nanti, pengurangan anggaran berdampak terhaap jumlah

(Suara NTB/cem)

AKAN DIBEBASKAN - Salah satu lahan prioritas yang akan dibebaskan di 2018 untuk pembangunan gedung kantor Walikota Mataram di jalan Lingkar Selatan. lahan dibebaskan.

Apakah ada rencana meminjam uang ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP)?

Sejauh ini kata Syakirin, belum ada rencana mengarah ke sana. Tetapi tergantung kebijakan kepala daerah. (cem)

(Suara NTB/dok)

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., setuju dengan rencana Pemkot Mataram yang akan melakukan pemotongan terhadap reklame yang tidak punya izin. Namun dia mengingatkan supaya pemotongan reklame jangan sebatas ancaman, tetapi harus diwujudkan terhadap reklame-reklame yang tidak berizin. ‘’Reklame -reklame itu harus dicantumkan izinnya berlaku sampai kapan,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram pekan kemarin.

Sehingga, ketika masa berlakunya sudah habis, siapapun boleh menurunkan reklame yang bersangkutan. Baik Dinas Perkim maupun Satpol PP Kota Mataram. ‘’Tidak harus Dinas Pertamanan yang menurunkan. Tapi dengan ada izin itu, terpampang dengan jelas masyarakat bisa baca, berlaku sampai dengan kapan, Satpol PP juga bisa lihat,’’ ujarnya. Menurut Misban, apabila Perkim sudah memberitahukan kepada pemilik reklame, namun tidak diindahkan, dia mempersilakan Perkim maupun Satpol PP untuk menurunkan reklame tersebut.

Misban berharap Satpol PP lebih cermat melihat reklame yang sudah mati izinnya. Politisi PKPI ini tidak menampik bahwa selama ini masalah penertiban reklame dilakukan oleh Dinas Perkim. Oleh karena itu, masa berlaku reklame itu sebaiknya tidak hanya Dinas Perkim yang mengetahuinya. ‘’Semua masyarakat harus tahu,’’ cetusnya. Misban menilai jika hanya Dinas Perkim atau orangorang tertentu yang mengetahuinya, ini rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang yang kurang bertanggungjawab. ‘’Jadi sebesar apapun papan reklame itu supaya mencantumkan izin mulai kapan dan berakhir tanggal berapa,’’ ucapnya. Sehingga dengan dasar itu, begitu Satpol PP lewat, reklame yang izinnya sudah tidak berlaku akan diturunkan. Menurut anggota Dewan dari Dapil Mataram-Sekarbela ini Satpol PP tidak harus berkordinasi dengan Dinas Perkim ketika hendak menurunkan reklame tak berizin.

Tidak transparannya Perkim mempublikasikan izin reklame memberi celah bagi pengusaha berbuat curang.

Sejauh ini, memang sarana prasarana menertibkan atau memotong reklame hanya dimiliki oleh Dinas Perkim. Oleh karena itu, Satpol PP diminta berkoordinasi dengan Perkim. ‘’Jadi kalau anda (Satpol PP, red) menemukan reklame sudah habis masa berlakunya, silakan turunkan. ‘’Jadi ada dua instansi yang berhak melakukan penertiban.

Pertama Dinas Perkim dan yang kedua adalah Satpol PP,’’ pungkasnya. (fit)

Misban Ratmaji

(Suara NTB/cem)

Cantumkan Masa Berlaku

JEMBATAN KARANG MEDAIN - Seorang warga hendak melintas di jembatan alternative di Karang Medain, Minggu (12/11). Jembatan ini merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh warga Karang Medain menuju lingkungan Punia. Kendati kondisi jembatan ini sudah tua, telah rusak di beberapa bagian, tetapi warga tetap menggunakan jembatan ini setiap harinya.

Bantuan Non Tunai di Ampenan Pembangunan Pasar Mandalika Digenjot Tidak Bisa Dicairkan Mataram (Suara NTB) Masyarakat miskin di Kecamatan Ampenan harus mengelus dada. Bantuan non tunai diterima dari pemerintah tidak bisa dicairkan. Pasalnya, saldo tabungan warga kosong.

Kosongnya saldo tabungan dipicu status data dimiliki warga di Kementerian Sosial offline. Pihak Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan kementerian dan bank selaku pihak ketiga ditunjuk pemerintah. “Staf saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan pihak bank,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Lalu Martawang ditemui pekan kemarin.

Martawang tidak menyebutkan detail berapa jumlah masyarakat di Kecamatan Ampenan tidak bisa menikmati bantuan tersebut. Menurut dia, ini akan jadi prioritas untuk diselesaikan agar masyarakat bisa memanfaatkan bantuan sesuai dihajatkan melalui penyaluran non tunai.

Martawang yang juga Asisten I Setda Kota Mataram menambahkan, di APBD Perubahan bah-

kan telah diperbanyak penunjukan e - warong. Awalnya, e - warong difasilitasi melalui APBN. Pemkot Mataram telah menyiapkan memfasilitasi masyarakat.

“Tentu ini bukan permasalahannya di kita,” ujarnya.

Kemungkinan perubahan data akan dilakukan. Dinsos segera mengevaluasi sesuai mekanisme. Perubahan data terutama penerima bantuan telah meninggal dan standar ekonomi lebih baik, sehingga tidak pantas lagi mendapatkan bantuan.

Maka melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan juga kaling turun mengklarifikasi. Berikutnya di level kelurahan dinaikan ke Pemkot Mataram untuk diusulkan penggantian. “Mekanisme sudah ada,” ujarnya.

Kepastian masyarakat di Ampenan mendapatkan hak mereka, sejauh ini, Martawang belum berani memastikan. Yang jelas, pihaknya telah berkomunikasi dan koordinasi dengan kementerian. Dengan harapan, saldo tabungan masyarakat segera terisi agar bantuan segera bisa dinikmati. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan Kota Mataram meminta rekanan menggenjot pengerjaan proyek fisik pembangunan pasar Mandalika. Pekerjaan senilai Rp 5,7 miliar dikerjakan oleh Niat Karya dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar lebih.

Pantauan Suara NTB, Minggu (12/11), konstruksi bangunan pasar persis berdekatan dengan pasar swasta itu, baru dipasang rangka baja. Bagian atap belum dikerjakan. Beberapa kios turut dibangun belum sempurna.

Hanya tersusun bata merah belum diplester.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengaku, di kuartal terakhir proyek Pasar Mandalika tengah digenjot pengerjaannya. Akan tetapi, ia menolak memberikan penjelasan detail upaya apa dilakukan mempercepat konstruksi bangunan tersebut. “Besok saja pas jadi dilihat. Ini belum apa - apa,” kata Alwan.

Revitalisasi Pasar Mandalika ini kali kedua. Setelah di tahun 2015 juga dikerjakan oleh rekanan yang sama. Niat Karya memenangkan tender

Mataram Tidak Izinkan Hotel Sediakan PSK Mataram (Suara NTB) Pelaku pariwisata, terutama hotel di Kota Mataram diingatkan agar tidak menyediakan aktivitas seperti diduga disediakan hotel Alexis Jakarta. Pemerintah Kota Mataram secara tegas tidak memperkenankan para pelaku pariwisata menyediakan fasilitas pekerja seks komersial (PSK).

Jika ini terjadi, Pemkot Mataram akan mencabut izin operasional hotel tersebut. “Pelaku dunia pariwisata untuk tidak menyediakan aktivitas seperti di Alexis,” kata Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu

Martawang mengingatkan dikonfirmasi pekan kemarin.

Martawang menyampaikan, perempuan disinyalir pekerja seks komersil (PSK) di Alexis sudah memiliki pasar sendiri. Penutupun Hotel Alexis di Jakarta perlu diantisipasi di daerah dengan memperketat pengawasan serta memperkuat aturan.

Kota Mataram sebagai daerah tujuan pariwisata tak dipungkiri jadi marketing jaringan pelaku prostitusi. Ditegaskan, Mataram tidak akan pernah mengizinkan adanya aktivitas seperti disinyalir terjadi di Alexis. “Untuk itu tentu

manakala diragukan lari ke Mataram, tentu kami berada pada posisi tidak akan pernah menerima permohonan izin seperti Alexis,” tegasnya.

Apabila praktik itu ditemukan di Mataram serupa dengan Alexis, aparat akan bertindak tegas. Sehingga, pelaku dunia pariwisata untuk tidak menyediakan aktivitas tersebut. Ini kata Martawang, sebagai salah satu cara mengukuhkan visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

“Kita harus sama - sama menjaga marwah daerah.

Lombok dikenal sebagai pulau

seribu masjid. Kota Mataram memiliki visi maju religus dan berbudaya. Seluruh komponen harus berada pada ranah visi Pengetatan pengawasan akan dilakukan. Tim yang beranggotakan Pol PP, TNI, Polri, Imigrasi dan Dinas Sosial berada pada posisi mengamankan kebijakan. Tim tidak akan mentolerir pemberian izin aktivitas prostitusi di Mataram.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kabid Trantibum dan Linmas Bayu Pancapati mengungkapkan, sejauh ini,

belum ada tanda tanda eksodusnya pekerja eks Alexis ke Mataram. Ia sudah memantau di beberapa titik tempat hiburan malam.

“Belum ada.

Informasinya mereka memburu kota besar seperti Kalimatan dan Sumatera,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIGENJOT - Pasar Mandalika, Kota Mataram, tengah digenjot pengerjaannya oleh rekanan. Seorang pemulung melintas di dekat proyek Pasar Mandalika, Minggu (12/11). paket senilai Rp 6 miliar dengan nilai penawaran Rp 5,2 miliar lebih.

Alwan mengakui konstruksi bagian atap pasar belum rampung. Rekanan memiliki waktu sebulan lebih untuk menyelesaikan. Kemungkinan pengerjaan terkendala cuaca sehingga molornya pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu dikenakan denda.

“Kalau telat di denda,” cetusnya.

Revitalisasi Pasar Mandalika kali kedua ini, diharapkan lebih representatif seperti yang dibangun 2015 lalu. Los pasar ukurannya harus lebih besar dari sebelumnya. Sebab, pedagang tidak bisa menyimpan barang mereka jika pola konstruksinya sama. “Harapan kita lebih baiklah. Tidak kayak dulu, sempit,” keluh Zahra, seorang pedagang.

Hal senada disampaikan Furqon. Ia juga mengharapkan pasar diprioritaskan bagi pedagang lama berjualan.

Pembangunan oleh pemerintah harus bersamaan dengan fasilitas lainnya. Sebab, hujan seperti saat ini, jalan becek dan genangan di sana - sini.

“Coba lihat jalan becek,” keluhnya sambil menunjukkan genangan air di depannya.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebelumnya meminta organisasi perangkat daerah, di kuartal terakhir agar mempercepat seluruh pekerjaan terutama proyek fisik mereka. Ia tidak mau terjadi keterlambatan, sehingga program pemerintah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. “Saya sudah ingatkan SKPD segera menyelesaikan pekerjaannya. Terutama pekerjaan fisik,” tandasnya. (cem)

SUARA NTB

Senin, 13 November 2017

Halaman 3

Kerjasama Humas dan Protokol Setda Kota Mataram dengan Harian Suara NTB

Walikota Mataram Apresiasi Gelar Pahlawan Maulana Syeikh Mataram (Suara NTB) Jumat (10/11), Maulana Syeikh TGKH M. Zainuddin Abdul Majid dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Pendiri organisasi terbesar di NTB itu layak mendapatkan gelar pahlawan, karena kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan. Serta, tanpa pamrih dan tulus membangun kehidupan melalui pendidikan, sosial maupun kegiatan dakwah.

Gelar pahlawan dianugerahkan Presiden kepada satu satunya putra Gumi Sasak diapresiasi oleh berbagai pihak.

Termasuk Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Menurut walikota, gelar kepahlawanan patut diperoleh oleh Maulana Syeikh. Ia betul - betul mengenal jejak Maulana Syeikh. Karena Walikota Mataram dua periode ini, sempat menjadi santri di pondok pesantren didirikan kakek Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi tersebut. ‘’Hari Pahlawan sekarang ini adalah makna istimewa bagi NTB. Saya tahu beliau (TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid) adalah tuan guru memiliki jasa di NTB,’’ kata Ah-

Pemkot Hibahkan Kendaraan ke Polres Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menghibahkan satu unit kendaraan ke Polres Mataram. Serah terima kendaraan hibah dilaksanakan, Jumat (10/11) lalu oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Walikota mengatakan, hibah ke Polres Mataram dalam rangka mendukung kegiatan operasional. Di samping itu, kemitraan dibangun dengan Polres selama ini telah terjalin harmonisasi. Baik dalam hal pengamanan, kantibmas dan lain sebagainya. ‘’Harapan kami ini bisa membantu operasional,’’ harap walikota.

Orang nomor satu di Kota Mataram menyerahkan sepenuhnya penggunaan kendaraan itu ke Polres. Apakah digunakan sebagai kendaraan operasional Kapolres

yar Abduh pekan kemarin.

Status sebagai pahlawan nasional sudah lama diharapkan bagi masyarakat NTB. Menurutnya, Presiden tidak salah memberikan gelar tersebut mengingat jejak Maulana Syeikh tanpa pamrih dan memiliki hati tulus membangun kehidupan bangsa lewat jalur pendidikan, sosial dan dakwah. ‘’Beliau selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat,’’ pujinya.

Di satu sisi, pelaksanaan upacara Hari Pahlawan digelar di Halaman Kantor Walikota, Jumat (10/11) pekan kemarin. Walikota mengingatkan seluruh masyarakat untuk menghormati jasa pahlawan sebagaimana per-

nah ditegaskan oleh Sang Proklamtor yang juga Preside RI pertama, Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. ‘’Karena tanpa pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dan perintis kemerdekaan. Tidak akan ada gagasan besar untuk mendirikan sebuah negara,’’ ucap walikota dalam sambutannya.

Lebih lanjut disampaikan, setiap warga bangsa mewarisi sebuah konsepsi, etos, niat serta tindak perilaku yang tinggi dan luar biasa. Menurutnya, ini saatnya untuk menuntaskan perjuangan membangun bangsa dengan sikap mental yang positif. (cem/*)

Wawali Pantau Proses Tera Ulang Tangki dan Taksi

ataukah untuk kegiatan lain sebagainya.

Kapolres Mataram, AKBP Muhammad, SIK berterima kasih atas bantuan hibah kendaraan ke Polres Mataram. Kendaraan ini nantinya akan digunakan untuk operasional guna mendukung pelaksanaan operasional demi keamanan dan kondusivitas Kota Mataram.

Hibah itu telah dianggarkan sejak tahun lalu. Kapolres membantah pemberian kendaraan ini berkaitan dengan hal - hal yang sifatnya politis.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi menjelaskan, kendaraan roda empat nilainya sekitar Rp 320 juta. Harga pembelian sesuai tender sekitar Rp 285 juta. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

HIBAH - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berjabat tangan dengan Kapolres sebagai simbol penyerahan hibah kendaraan dari Pemkot ke Polres Mataram.

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota (Wawali) Mataram, H. Mohan Roliskana secara langsung memantau proses tera ulang tangki minyak milik PT. Pertamina dan taksi. Pemantauan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah, untuk memastikan layanan diberikan oleh pengusaha sudah tepat dan benar. Guna mendukung Mataram tertib ukur.

Kedatangan Mohan,Rabu (8/11) ke pos pelayanan Kemeteorologian untuk mengecek instalasi serta peralatan di tempat pelayanan tera ulang. Ini kata dia, juga sebagai komitmen politik semenjak aset beserta peralatan dilimpahkan oleh Pemprov NTB ke Pemkot Mataram. Pertama,peningkatkan kapasitas SDM. Wawali percaya SDM di pos pelayanan Kemeteorologian memiliki kategori tenaga ahli pengukuran untuk penggunaan pelayanan taksi, tangki mobil bahan bakar dan timbangan pedagang. Sehingga, mereka bisa memanfaatkan dan melayani masyarakat secara maksimal. ‘’Ini jadi komitmen politik memberikan motivasi kepada penera untuk mereka mengoptimalisasikan kapasitas dan melaksanakan pelayanan baik,’’ ujarnya.

Sebagai satu - satunya pelayanan tera ulang di NTB, Wawali yakin dengan kebutuhan tinggi menyangkut pelayanan dan memberikan kepastian publik takaran telah sesua, sehingga nantinya Kota Mataram bisa menjadi daerah tertib ukur.

Ketua Hiswana Migas NTB, Komang Mahendra Gandhi memiliki harapan alat ukur (dispenser) di SPBU, kondisinya sangat dinamis sehingga mudah terjadinya perubahan sangat besar. Tetapi setiap stasiun pengisian bahan bakar minyak memiliki standar operasional prosedur melakukan pengecekan. Alat ukur disebut bejana memastikan bahwa takaran disajikan ke konsumen sesuai. ‘’Pengusaha juga tidak segan - segan melapor ke meteorologi lakukan tera ulang. Kalau tidak diyakini isi takarannya,’’ katanya.

Ia menyinggung temuan di SPBU Karang Jangkong bukan faktor kesengajaan. Melainkan perubahan kondisi alat melihat

segel masih utuh. Jika terjadi keraguan diminta pengusaha menghubungi petugas meteorologi melakukan tera. Jangan sampai pengusaha dan masyarakat dirugikan.

Perwakilan PT Pertamina, Ibnu Salley menyambut baik pengaktifan UPT Kemeterologi di Mataram. Semakin dekatnya keterjangkauan, pihaknya bisa menjaga kepuasaan pelanggan. Sebab, takaran cukup krusial karena kondisi alat bisa saja berubah.

Ibnu mengaku, selama dua tahun pelaksanaan tera harus disampaikan ke Bandung dan Yogjakarta. Hal ini membutuhkan waktu lama. ‘’Tapi dengan adanya alat di sini (Mataram,re) jadi jaminan kepuasan terjaga,’’ ujarnya. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bersama Kadis Perdagangan, Lalu Alwan Basri saat mengecek sarana prasarana dan proses tera ulang tangki BBM dan tarif taksi.

(Suara NTB/ist)

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat mengecek alat tera ulang di Pos Layanan Tera Ulang UPT Kemeteorologian.

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rekrutmen PPK-PPS, Panwaslu Temukan Keganjilan Selong (Suara NTB) Panitia Pegawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Lombok Timur (Lotim) menemukan ada sejumlah keganjilan dalam rekrutmen PPK-PPS. KPU Lotim diduga telah menyalahi ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 tahun 2017 tentang tata kerja KPU. Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, menyebut, beberapa temuan pihaknya di lapangan, yakni ada anggota

PKK dan PPS yang sudah direkrut KPU Lotim terindikasi merupakan pengurus partai politik (parpol). Selain

itu, ada PPS yang tidak ikut tes, tapi tetap diluluskan dan ada PPS yang ada dalam satu ikatan perkawinan.

Panwaslu Lotim, ujarnya, sudah melayangkan surat rekomendasi ke KPU Lotim.

Dalam hal ini, KPU diingatkan agar melaksanakan rekrutmen PPK dan PPS dengan menjaga independensinya.

Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh yang dikonfirmasi mengakui ketentuan yang dimaksud Panwaslu. Hal

ini tertuang jelas dalam PKPU 13, pasal 18 mengenai syarat menjadi PPK, PPS dan KPPS. ‘’Apa yang menjadi rekomendasi Panwaslu Lotim siap ditindaklanjuti,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, pihak KPU Lotim sudah menjawab rekomendasi Panwaslu.

“Kemarin bahasanya dugaan dan namanya dugaan itu se-

(Suara NTB/rus)

tail lokasinya, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti.

Setelah menerima rekomendasi dari Panwaslu, komisioner KPU akan segera melakukan rapat pleno. Termasuk melakukan konfirmasi dengan panwaslu terkait segala bukti-bukti dugaan pelanggaran yang ditemukan. (rus)

Tinggi, Jumlah Balita Gizi Buruk di Lombok Utara

Katakan Tidak pada Nikah Dini KEPALA Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, L. Makripuddin menyatakan dalam upaya menekan pernikahan dini, remaja-remaja putri harus berani katakan tidak. Pasalnya, sebagian besar adanya janda terjadi, karena pernikahan dini.

Penegasan ini disampaikan L. Makripuddin saat meresmikan Kampung KB Dusun Gunung Timba Desa Denggen Timur Kecamatan Selong, Sabtu (11/11). Menurutnya, salah satu kunci agar bisa lepas dari persoalan pernikahan dini, keberadaan Kampung KB terus diperbanyak. Kampung KB tidak saja fokus pada KB, tapi juga perencanaan dengan skup luas..

Seperti kasus pernikahan dini yang masih banyak terjadi. Dikatakan banyak menjadi janda, karena terbentur persoalan ekonomi lalu meninggalkan istri di rumah, yakni pergi merantau ke Malaysia.

Masalah perencanaan ini menjadi sangat penting juga dalam menata kehidupan rumah tangga. Pihaknya tidak ingin kasus yang muncul. Di mana, saat istri ditinggal suami pergi bekerja, terjadi perselingkuhan di rumah, sehingga terpaksa dikawinkan dengan orang lain yang telah menghamili. ‘’Dampak-dampak sosial seperti ini juga harus turut diperhatikan oleh masyarakat kampung KB,’’ ujarnya mengingatkan.

Kepala Desa Denggen Timur, Jamaluddin memberikan apresiasi kepada BKKBN yang telah menetapkan kampungnya sebagai salah satu kampung KB. Denggen Timur saat ini dihuni oleh 3.557 Jiwa dengan jumlah KKsebanyak 1.150 dengan642 KK yang produktif.

Kehadiran program Kampung KB diakui sangat besar manfaatnya untuk menurunkan angka pernikahan dini. Termasuk, menekan laju pertumbuhan penduduk dan lebih mengarah pada upaya mensejahterakan masyarakat. (rus)

benarnya belum masuk kesimpulan. Harapan kita panwaslu menyimpulkan itu partai politik,” ujarnya.

Mengenai ada pasangan suami-istri juga pun dikatakan memang tidak diperbolehkan. Mengenai yang ini, KPUbelum mengetahui di mana tempatnya dan menunggu rekomendasi dari Panwaslu de-

(Suara NTB/yon)

LONGSOR - Proyek tanggul yang merupakan proyek desa senilai ratusan juta ambruk, Jumat lalu. Proyek ini baru selesai dikerjakan dan diduga tidak sesuai spesifikasi.

Bencana Longsor Terjang Pemukiman Warga di Desa Kalijaga Timur Selong (Suara NTB) Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Jumat (10/11) petang lalu menyebabkan longsor di wilayah Dusun Lendang Karang Desa Kalijaga Timur Kecamatan Aikmel. Dalam insiden ini, dua kandang kolektif serta empat ekor sapi milik warga tertimbun, satu di antaranya mati.

Jalaludin, salah satu warga setempat menuturnya, insiden tanah longsor terjadi sekitar pukul 14:00 wita. Saat kejadian, kondisi curah hujan cukup tinggi disertai angin kencang. Selain menimbun kandang yang berisi empat ekor sapi milik warga setempat, insiden tersebut juga menimpa rumah warga serta membuat warga setempat tidak berani tidur di rumahnya.

Tanggul yang longsor tersebut merupakan proyek Pemerintah Desa Kalijaga Timur yang sekitar 2 bulan tuntas dikerjakan. Pasalnya, pembuatan tanggul itu menelan anggaran sekitar Rp 103 juta dengan panjang proyek 50 meter dan ketinggian 6 meter. Dalam musibah

ini, tidak ada korban jiwa. Hanya saja, warga setempat diduga mengalami kerugian material hingga puluhan juta. Masyarakat menduga, pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi.

Menurutnya, pengerjaan tanggul itu sebelumnya sempat ditentang oleh masyarakat setempat, karena bentuknya yang terlalu tegak dan memungkinkan mudahnya terjadi kerobohan. Akan tetapi, pada saat itu masukan-masukan dari masyarakat tidak diindahkan oleh para pekerja. Akibatnya, ketika musim hujan datang apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terjadi. “Kita sudah ingatkan supaya pembangunannya tidak terlalu tegak, tapi apa yang kami sampaikan tidak didengar,” keluhnya.

Sunaan, salah satu warga yang rumahnya di atas tanggul yang longsor mengaku khawatir dengan terjadinya longsor susulan. Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah supaya secepatnya menyikapi hal tersebut. Selain Sunaan, terdapat enam rumah lainnya yang berjarak hitungan meter dari bibir pondasi proyek tersebut.

Terpisah, Kepala Desa Kalijaga Timur, Abdul Manan menjelaskan anggaran yang digelontorkan dalam pengerjaan proyek tersebut diklaim sudah sesuai dengan perencanaan.

Hanya saja, pada saat dilakukannya penimbunan hingga 70 dump truck tidak menggunakan air. Sehingga begitu turun hujan, air banyak yang masuk, sehingga tembok tersebut tidak kuat menahan beban.

Disebutkan, panjang proyek itu yakni 50 meter dengan ketinggian enam meter dan total anggaran Rp 103 juta untuk konstruksi, sementara penimbunan masuk dalam penambahan anggaran.

Dalam pengerjaan proyek yang sumber anggarannya dari Dana Desa (DD) tahun 2017 ini, Abdul Manan menegaskan konsultan yang digunakan yakni pendamping desa, pendamping desa itulah yang sebagai patokan pemberi pengarahan dalam pengerjaannya.

Disinggung terkait penggunaan besi yang diduga sembarangan, Abdul Manan mengakui itu menjadi kelemahannya yang kurang melakukan kontrol. Namun, ketika pembuatan rangkap besinya cukup bagus. Kendati demikian, terkait dengan musibah tersebut, pihaknya berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan BPBD serta melakukan pembangunan ulang terhadap pagar tersebut supaya kejadian serupa tidak terulang terjadi di kemudian hari. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Utara mengklaim jumlah anak balita penyandang gizi buruk dan gizi kurang (gibur/gikur) masih tinggi. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2016 mencatat, prevalensi Gibur/Gikur pada balita sebanyak 25 persen atau 5.750 anak dari sekitar 23.000 balita. Tingginya angka itu menyebabkan Pemkab Lombok Utara mengambil langkah strategis penanganan melalui Gerakan Sapu Bersih (Saber) Gebuk 2018.

Kepala Dikes Lombok Utara, H. Chaeril Anwar, kepada Suara NTB, Minggu (12/11) mengakui, masih tingginya angka gibur/gikur di Lombok Utara. Butuh penanganan massif dan menyeluruh di setiap lapisan masyarakat untuk menihilkan status kekurangan gizi pada balita. “Prevalensi gizi kurang masih 25 persen, itu berdasarkan hasil pemantauan status gizi 2016. Itu akan kita tuntaskan pada 2018 mendatang,” ungkapnya.

Dikes, aku Chaeril, telah membuat konsep Saber Gebuk. Mulai dari kesiapan anggaran yang tengah diajukan pada RAPBD 2018 sebesar Rp 1 miliar hingga akselerasi gerakan di masyarakat melibatkan para Kader Posyandu.

Adapun jumlah anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung operasional tenaga medis Puskesmas dan sub-

sidi gizi balita pada kelas gizi.

Kendati demikian, pelaksanaan program tersebut sangat bergantung dari apakah dana usulan Saber Gebuk disetujui atau tidak oleh DPRD. Dalam pelaksanan lapangan nantinya, Dikes Lombok Utara akan fokus pada penemuan kasus, penanganan melalui kelas gizi. Kasus-kasus gibur/gikur dikumpulkan dan dibuatkan kelas gizi sebagai wadah memberikan edukasi menyangkut gizi.

Sebab Dikes menduga, kasua gibur terjadi bukan karena kemampuan ekonomi melainkan pola pemberian asupan gizi yang belum seimbang oleh orang tua kepada balita.

Sementara, praktisi Kesehatan, Endri Susanto, berharap Saber Gebuk yang dicanangkan Pemkab Lombok Utara tidak sekadar wacana.

Sebaliknya program itu mampu menurunkan kasus gibur yang ada di masyarakat diukur dari capaian dan target.

“Bagi saya wajar-wajar saja (25 persen balita Gibur) karena memang tingkat kemiskinan juga tinggi di KLU. Kami orang lapangan sudah biasa melihat dan tidak kaget. Untuk Saber Gebuk ini, saya harap tidak hanya sekedar namanya saja yang “waow”, tapi kemudian hasilnya juga “waow” dan diiringi dengan adanya evaluasi,” papar pendiri Yayasan Endri’s Foundation sekaligus Ketua PMI KLU ini. (ari)

Polisi Atensi Penggunaan DD Selong (Suara NTB) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah menandatangani nota kesepahaman penggunaan Dana Desa (DD). Untuk itu, pemerintah desa (pemdes) diminta mulai saat ini bersikap transparan terhadap pengelolaan dan penggunaan DD yang mencapai Rp 1 miliar lebih per desa.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK., menjelaskan pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran desa, terutama DD yang bersumber dari pusat.

Salah satu yang harus dilakukan, yakni pembuatan tabel pengunaan DD yang kemudian diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Dari pengumuman ini, masyarakat dapat mengetahui ke mana penggunaan DD. “Tabel pengumuman bisa dipasang di depan kantor desa, dengan begitu masyarakat dapat mengetahuinya,” ujarnya.

Selain menuntut pemdes transparan terhadap penggunaan DD, peran Bhabinkamtibmas yang sudah tersebar di semua desa khususnya di Kabupaten Lotim juga dimaksimalkan dalam mengawasi semua anggaran di desa. Untuk itu Bhabinkamtibmas dituntut untuk produktif dan memahami juklak dan juknis yang dikelola oleh desa. “Bhabinkamtibmas merupakan orang pertama yang harus memahami penggunaan anggaran di desa, terutama DD,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan DD saat ini menjadi atensi betul ke depannya oleh aparat kepolisian. Dengan begitu, diharapkan dana desa dapat digunakan oleh pemerintah desa secara tepat guna dan tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam melakukan pengawasan, lanjutnya, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pelatihan terhadap seluruh Bhabinkambtibmas yang ada di NTB terkait pengawasan dan pendampingan terhadap dana desa. (yon)

Deklarasi Pertengahan Bulan Ini

Syamsul Luthfi Final dengan H. Zulkipli Selong (Suara NTB) Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, H. M. Syamsul Luthfi, SE., mengaku cukup matang untuk maju pada Pilkada Lombok Timur (Lotim) 2018 mendatang. Untuk maju di pilkada, mantan Wakil Bupati Loti mini menggandeng H. L. Zulkipli.

Kepada Suara NTB, Sabtu (11/11), H. M. Syamsul Luthfi, menjelaskan, komunikasi dan komitmen antara dirinya dengan H. Zulkipli sudah cukup baik.

Bahkan, mereka siap maju bertarung pada Pilkada Lotim yang digelar tahun depan. Untuk deklarasi, ujarnya, direncanakan tanggal 18 November mendatang.

Dalam pelaksanaan deklarasi itu, Syamsul Luthfi, menyebutkan tidak perlu besar-besaran dengan menghadirkan massa dan simpatisan yang cukup banyak. Terpenting menurutnya deklarasi itu terkait peresmian koalisi partai dan pernyataan siap maju pada Pilkada Lotim. Termasuk deklarasi bisa dilakukan di mana saja dan tidak mesti mengerahkan massa dalam jumlah besar. “Kalau tidak ada aral melintang, insya Allah tanggal 18 November kita deklarasi,” ungkapnya.

Untuk partai, dijelaskannya banyak maupun sedikit partai menurutnya tidak terlalu berpengaruh dalam pilkada. Terpenting pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belajar dari Pilkada sebelum-sebelumnya, dituturkan Syamsul Luthfi dalam Pilkada 2013 banyak partai mengusungnya akan tetapi kalah. Sedangkan pada Pilkada 2008 pasangan Sufi pada saat itu diusung dua partai, namun mampu menang.

Selain pasangan Syamsul Luthfi-Zulkipli, sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati lainnya, seperti Paket H. Sukiman Azmy-H. Rumaksi (Sukma) dan H. Haerul Warisin-H. Machsun Ridwayni (Harum) terlebih dahulu secara terang-terangan memunculkan diri ke permukaan. Jika dua paket tersebut sudah menerima rekomendasi bahkan SK dukungan dari sejumlah partai tingkat DPP. (yon)

(Suara NTB/yon)

BALIHO - Baliho H.M.Syamsul Luthfi-H.Lalu Zulkipli yang tersebar hampir di seluruh jalan di Kabupaten Lotim.

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Bisa Tertagih PEMKAB Lombok Barat (Lobar) tak tinggal diam terkait upaya Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menggugat Kemendagri menyusul ditetapkannya SK tapal batas Nambung Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong. Pihak Lobar akan meminta pihak pengadilan dalam hal ini PTUN untuk memasukkan Lobar menjadi pihak intervensi dalam persidangan nantinya. Pemkab telah menyiapkan bukti-bukti jika nanti diperlukan dalam proses persidangan.

Gugatan itu dilayangkan Pemkab Loteng menyusul (Suara NTB/her) hasil keputusan Kemendagri, H. Fauzan Khalid jika wilayah Nambung resmi milik Lobar. Bahkan Keputusan Kemendagri yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 93 tahun 2017 itu telah diterima oleh kedua belah pihak.”Kalau seandainya jadi digugat, nanti kita jadi pihak intervensi. Kita akan minta PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) agar Lombok Barat dimasukkan sebagai pihak intervensi,” ujar Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang ditemui di Pendopo Bupati, Sabtu (11/11).

Orang nomor satu di Lobar ini mengatakan, jika permohonan Lobar dikabulkan oleh pihak PTUN sebagai pihak intervensi, maka Lobar akan dilibatkan dalam setiap persidangan sengketa itu. Baik itu membantu dalam keterangan (lisan) maupun bukti-bukti. Pemda memegang bukti-bukti otentik, baik keputusan terakhir Permendagri yang sudah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terkait bukti, bupati mengaku Lobar memiliki cukup banyak.

Mulai dari bukti yang berasal dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Lobar, adanya sekolah yang berada di lokasi tercatat milik Lobar, hingga akses jalan yang dibangun oleh Lobar.”Bahkan kita kasih ke Kemendagri itu DPT (Daftar pemilih tetap) Pemilu Loteng, dan tidak ada warga Nambung masuk di DPT Loteng). Penduduk sana tidak masuk pemilu Bupati Loteng, begitu juga pilgub, dan juga pileg,” sambungnya.

Selain itu, menurut mantan Ketua KPU NTB ini, tentunya pihak Kemendagri pun sudah memiliki bukti yang dipegangnya, deperti bukti foto satelit wilayah yang diambil oleh lembaga independen.

Kendati demikian, Fauzan menganggap wajar reaksi pihak Loteng atas keputusan ini. Menurutnya, langkah gugatan ini adalah hak dari pemkab Loteng. Namun ia merasa seharusnya pihak Loteng rela menerima hasil keputusan itu, sebab wilayah tersebut tetap menjadi kesatuan NKRI.”Yang Kita tidak rela kalau yang merebutkan itu (pihak) luar Indonesia, diambil sama negara lain,”tutupnya. (her)

Maju Lewat Jalur Independen

Pasangan Calon Harus Serahkan 40.378 Foto Copy KTP

(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar) mulai menerima persyaratan dukungan bakal calon perseorangan (independen) yang berniat ingin maju pada Pilkada Lobar 2018. Penyerahan dukungan ini menjadi persyaratan pendaftaran sebagai pasangan calon. ‘’Salah satu persyaratan dukungan yang harus dipenuhi adalah minimal menyerahkan 40.378 foto copy KTP elektronik. Jika ada balon yang menyerahkan jumlah foto copy E-KTP di bawah itu, maka bakal ditolak KPU,’’ tegas Komisioner KPU Lobar, M. Suhardi, Minggu (12/11).

Tidak hanya itu, ujarnya, dukungan ini harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Lobar atau minimal di 6 kecamatan. Dukungan, jelasnya harus dilampirkan bukti berupa surat pernyataan dukungan dengan melampirkan fotokopi E-KTP atau surat keterangan (suket) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Surat pernyataan dukungan ini, lanjutnya, dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang disusun secara perorangan atau kolektif per-desa /kelurahan yang dibuat dalam 3 rangkap. Hal ini terdiri satu dokumen asli dan 2 rangkap salinan dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Dokumen dukungan ini dikelompokkan berdasarkan wilayah desa dan kelurahan. Selain itu, bakal pasangan calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan lembar terakhir ditandatangani bakal pasangan calon perseorangan dan bermaterai Rp 6.000.

Terkait waktu penyerahan dokumen syarat dukungan lanjut Suhardi, pihaknya menerima mulai Jam 08.0016.00 Wita di kantor KPU Lobar. Dokumen dukungan ini, jelasnya, bisa diserahkan langsung oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati perseorangan atau tim yang ditunjuk. Selanjutnya, setelah menyerahkan dokumen dukungan, bakal pasangan calon perseorangan dan atau timnya harus mengikuti proses penghitungan jumlah dukungan yang diserahkan kepada KPU sampai selesai dan menandatangani berita acara. (her)

M. Suhardi

Piutang PBB Senilai Rp 32 Miliar Berpotensi Hilang Giri Menang (Suara NTB) Piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 32 miliar di Lombok Barat (Lobar) berpotensi hilang. Pasalnya sejauh ini belum mampu ditagih oleh Bapenda, bahkan piutang ini bakal diusulkan ke BPK untuk dihapuskan.

Namun, untuk menghapus piutang PBB ini tidak bisa terburu-buru. Pemda harus berhati-hati dan harus mempunyai regulasi yang jelas. ‘’Saat ini Bapenda tengah menyusun regulasi untuk penghapusan PBB tersebut. Sebab jika tak ada regulasi yang jelas maka pemda akan melanggar aturan dalam penghapusan temuan piutang tersebut,’’ ujar Kepala Bapenda Lobar, Hj. Lale Prayatni belum lama ini.

Dijelaskan pihaknya tengah menyusun regulasi dalam rangka penghapusan piutang PBB senilai Rp 32 miliar, termasuk piutang di Lombok Utara dan Kota Mataram.

Terkait progres pemetaan WP yang menunggak PBB yang dilakukan Kepala PPKD sebel-

Hj. Lale Prayatni

Keluarga Berperan Dorong Peningkatan Kualitas Kesehatan

(Suara NTB/kir)

TINDAK - Kasat Lantas Polres Loteng Made Hendra menindak warga asing yang melanggar lalu lintas dalam operasi zebra, Sabtu (11/11).

Operasi Zebra

Pelajar Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas Praya (Suara NTB) Kegiatan operasi Zebra Gatarin 2017 sudah seminggu lebih digelar jajaran Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng).

Hasilnya sekitar 1.012 pelanggar lalu lintas berhasil ditindak.

Para pelaku pelanggar lalu lintasnya pun bervariasi dan didominasi dari kalangan pelajar.

“Kalangan pelajar masih mendominasi pelanggaran lalu lintas selama gelaran operasi zebra sampai sejauh ini,” un-

gkap Kasat Lantas Polres Loteng, AKP I Made Hendra, kepada Suara NTB, Sabtu (11/11).

Dilihat dari jenis kendaraan yang terlibat pelanggaran lalu lintas, sebanyak 803 di antaranya merupakan kendaraan roda dua. Sisanya kendaraan roda empat atau lebih.

Ia menjelaskan, operasi zebra masih akan terus digelar dalam beberapa hari ke depan dengan sasaran semua pengendara, baik itu pengendara sepeda motor

Hibah Naik

Fauzan Bantah untuk Kepentingan Pribadi Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengalokasikan dana Rp 50 miliar, baik untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Lobar tahun 2018 mendatang.

Pengalokasian anggaran untuk hibah pemilu ini yang naik berlipat-lipat dari usulan sebelumnya.

Petahana dalam hal ini Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menegaskan kenaikan hibah ini bukan untuk kepentingan dirinya selaku petahana.

Fauzan menegaskan, pernyataan dari salah seorang unsur pimpinan DPRD terkait kenaikan hibah pilkada memang betul adanya. “Hibah pemilu berkali-kali lipat naiknya, tapi bukan hibah untuk kepentingan petahana, karena itu untuk anggaran pemilu,” tegasnya akhir pekan kemarin.

Anggaran Rp 50 miliar, jelas Fauzan, termasuk untuk pembiyaan penyelenggaraan di KPU, pengawasan di Panswaslu termasuk untuk tim Gakkumdu di mana di sana tergabung para pihak terkait, seperti kejaksaan, panwaslu dan Polri. Selain itu, anggaran ini juga untuk Polri serta TNI, sehingga tidak benar jika ada tudingan anggaran hibah berkali-kali lipat untuk kepentingan petahana.

Menurutnya, pengalokasian anggaran pemilu ini sudah selesai dibahas ketika pertemuan pembahasan dengan pemprov. Biaya pemilu ini, jelasnya dihitung oleh semua pihak terlibat, baik Pemprov NTB, KPU NTB, KPU kabupaten dan Pemda Lobar. Sehingga muncul kesepakatan, kegiatan A dibiayai oleh pemprov lalu kegiatan yang lain dibiayai oleh Pemkab Lobar. “Sehinga muncullah kebutuhan anggaran Rp 50 miliar itu,” jelasnya. Anggaran ini, tambahnya, akan dialokasikan pada APBD tahun depan.

Dengan pengalokasian hibah ini, jelasnya, sedikit mempengaruh fiskal daerah, sehingga salah satu usulan kenaikan honor tenaga kontrak yang melakukan hearing ke DPRD beberapa waktu lalu agak berat dipenuhi. Menurutnya, permintaan tenaga kontrak agak berat. Pasalnya menurut orang nomor satu di Lobar tersebut, jika melihat fiskal Lobar hal itu agak sulit untuk dinaikan.Terlebih lagi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah masuk di DPRD Lobar. (her)

Jatah DD Lobar Bertambah Rp 128 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Para kepala desa (kades) di NTB umumnya dan Lombok Barat (Lobar) khususnya patut berbahagia, lantaran Dana Desa (DD) yang diperoleh NTB tahun 2018 mendatang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 ini. Terdapat tujuh kabupaten yang mengalami peningkatan jatah DD, salah satunya Lobar tahun depan meningkat menjadi Rp 128 miliar lebih. Jumlah ini naik sekitar Rp 20 miliar lebih dibandingkan tahun ini sebesar 108 miliar lebih.

“Informasi dari provinsi yang kami baca di koran Harian Suara NTB, memang ada peningkatan DD, tahun ini Rp 108 miliar lebih menjadi Rp 128 miliar lebih. Tapi kami belum dapat pemberitahuan resmi,” kata Kepala Dinas Pemer-

umnya, diakui Lale belum final.

Untuk melakukan itu, belum ada regulasi yang mengatur, sehingga perlu dibuatkan regulasi. Menurutnya, pihaknya tidak bisa menghapus, jika tidak ada aturan yang mengatur tata cara penghapusannya. “Kalau tidak regulasinya nanti langgar atu-

ran. Tidak bisa tiba-tiba dihapus, sebab nanti akan menjadi pertanyaan BPK terkait apa dasar penghapusan piutang PBB tersebut,’’ ujarnya.

Target penyelesaian temuan ini, jelasnya, diupayakan tahun depan, sebab pihaknya perlu serah terima dengan Kota Mataram dan Lombok Utara piutang pajak.

Sebab piutangi ini termasuk peninggalan di Kota Mataram dan Lombok Utara. (her)

intahan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, L. Edi Sadikin yang dikonfirmasi, Minggu (12/11).

Menurutnya kenaikan DD ini patut disyukuri karena kenaikan ini tentu berimbas terhadap kenaikan DD ke desa-desa di Lobar. Meski demikian kenaikan DD ini belum diberitahukan secara resmi ke Pemkab. Langkah pihaknya untuk memastikan kenaikan DD ini, biasanya akan diberitahukan langsung ke pemda, sehingga belum perlu dikoordinasikan. Adanya kenaikan ini, jelasnya, tentu akan dipastikan perubahan petunjuk teknis pembagian DD ini. Sebab dari ke tahun ada kriteria pembagian DD dialokasikan untuk fisik dan pemberdayaan masyarakat. Yang pasti, jelas Edi, pihaknya tetap bekerja sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan serta aturan yang berlaku terkait peng-

gunaan DD itu sendiri.

Kenapa terjadi kenaikan? Menurut mantan kepala BLH ini, kemungkinan pusat memiliki penilaian.

Salah satunya kemungkinan Lobar melaksanakan DD sesuai ketentuan. Termasuk pelaporan DD serta realisasi di lapangan yang memadai. Terkait tindak lanjut kenaikan DD ini,pihaknya masih menunggu kepastian pusat dan provinsi.

Namun demikian pihaknya lebih awal mempersiapkan desa-desa, pasalnya sesuai arahan pusat untuk tahun 2018 pencairan DD tahap I bulan maret begitu pula tahap II ditarget bulan Juni.

Artinya pencairan DD tahap I dan II lebih maju dibandingkan sebelumnya.

“Langkah kami tentunya kami segera bersurat kepada desa agar segera mempersiapkan segala sesuatu supaya jangan terlambat,” jelas Edi. (her)

maupun roda empat. Hal ini untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Hendra menegaskan, dalam operasi zebra fokus pada penindakan hukum. Jadi sekecil apapun pelanggaran hukum yang terjadi, bakal ditindak secara hukum dan tidak ada istilah tanpa toleransi dalam operasi ini.

“Yang melanggar langsung ditindak. Sanksinya, tergantung besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan,” ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., mengingatkan besarnya peran keluarga dalam berbagai aspek pembangunan di daerah ini. Tidak terkecuali pembangunan di bidang kesehatan.

Keberadaan keluarga memberikan andil besar dalam mendorong peningkatan kualitas kesehatan di daerah ini.

“Membangun kualitas kesehatan masyarakat yang baik, itu awalnya dari keluarga,” ungkapnya, Sabtu (11/11).

Sebagai elemen terkecil dari masyarakat, ujarnya, keluarga memegang peranan penting untuk bisa mewujudkan kualitas kesehatan yang baik. Karena kalau kualitas kesehatan keluarga sudah baik, maka dengan sendirinya kualitas kesehatan masyarakat suatu daerah juga akan ikut membaik. Begitu pula sebaliknya.

Dalam membangun kualitas kesehatan keluarga yang baik, tambahnya, dimulai dari hal yang kecil, yakni dengan membudayakan hidup bersih di tengah keluarga. “Tidak per-

lu muluk-muluk untuk membangun kesehatan keluarga.

Mulailah dengan membudayakan hidup bersih,” sarannya.

Pemerintah secara berkelanjutan juga terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan terus menumbuhkan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat. Karena membangun kualitas kesehatan yang baik, bukanlah perkara mudah, tapi butuh kerja keras yang dimulai dengan memberikan penyadaran akan arti pentingnya kesehatan.

Mengingat, budaya hidup bersih di tengah masyarakat di daerah ini masih perlu untuk terus dipacu supaya masyarakat bisa benar-benar paham dan mengerti arti penting kesehatan.

“Suatu daerah akan bisa maju, kalau kualitas kesehatan masyarakat sudah baik. Sehingga mendorong peningkatan kualitas kesehatan menjadi amat penting. Karena menjadi salah satu penentu keberhasilan proses pembangunan itu sendiri,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/dok)

Tak Tinggal Diam

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Dinas PUPRPP KSB Optimis Program Peningkatan Jambanisasi Tuntas 100 Persen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan optimismenya untuk menuntaskan program peningkatan jambanisasi bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017 ini hingga 100 persen.

KLAIM Dinas PUPRPP ini sendiri tidak terlalu mulukmuluk. Sebab berdasarkan capaian pekerjaan di lapangan, per tanggal 31 Oktober sudah mencapai 90,7 persen. Atau proses pemasangan saptic tank (tangki pengolah limbah jamban) vabrikasi sebagai kegiatannya telah terpasang sebanyak 4.859 unit dari total program sebanyak 5.359 unit.

“Sekarang yang belum terpasang sebanyak 500 unit saja per tanggal 31 Oktober,” terang Kepala Seksi Penyediaan Air Minum dan Pengolahan Air Limbah, Bidang Cipta Karya, Dinas PUPRPP KSB, Abdung Azis, Eng. Ia mengatakan, unit septic tank yang belum terpasang itu tinggal menyisakan kecamatan Taliwang. Sementara di 7 kecamatan lainnya telah selesai dilakukan pemasangan dan mulai dapat digunakan oleh para penerima manfaat.

“Kecamatan lain pekerjaan pemasangannya sudah selesai. Tinggal pelaporan penyelesaiannya yang masih sedang berjalan,” timpalnya.

Azis menjelaskan, sisa unit

septic tank yang belum terpasang itu saat ini tengah dikerjakan. Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang menjadi mitra pelaksana sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam beberapa hari ke depan.

“Ini belum terlambat. Dan kenapa Taliwang yang terakhir, karena kita punya jadwal memang Taliwang yang terakhir kita kerjakan. Dan saya kira minggu depan yang 500 itu sudah selesai,” sebutnya seraya menambahkan pihaknya optimis menyelesaikan sepenuhnya program pusat itu.

“Kalau yang 500 selesai, artinya sudah 100 persen. Jadi kami sangat yakin 5.359 unit buis septic tank-nya akan terpasang semuanya sebelum akhir tahun,” sambung Azis.

Bantuan unit septic tank vabrikasi dari kementerian PUPR ini, dikatakan Azis sengaja diperuntukkan bagi penerima program jambanisasi tahun 2016 yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab sebelumnya unit jamban yang disa-

lurkan ke masyarakat itu belum dilengkapi dengan sistem tangki pengolah limbah jaban yang memiliki teknologi terkini.

“Program dari kementerian ini kan bentuknya peningkatan. Jadi sekaligus saja kita sinkronkan dengan program jambanisasi daerah supaya fungsi jamban yang sudah diterima masyarakat bisa lebih bagus lagi ,” terangnya.

Untuk mendapatkan bantuan program peningkatan jambanisasi ini, syaratnya sangat mudah. Azis mengatakan, para calon penerima manfaat adalah mereka yang telah memiliki jamban tetapi belum dilengkapi septic tank, menyatakan kesediaannya menerima bantuan serta mampu menyediakan lahan seluas 1,3 meter persegi untuk menempatkan unit septic tank.

“Tahap awal ini kan kita memang peruntukkan bagi masyarakat yang sebelumnya dapat program jambanisasi.

Jadi mereka otomatis semua bersedia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, secara teknis mekanisme kerja septic tank vabrikasi bantuan pusat itu hampir sama dengan unit pengolahan buis beton yang selama ini banyak digunakan di masyarakat. Hanya saja buis septic tank vabrikasi memiliki sel (bilik) yang mampu mempercepat tumbuhnya bakteri untuk kebutuhan pengurai limbah tinja pada jamban.

“Mekanisme kerjanya sama. Hanya saja ada tambahan sel di buis vabrikasi ini sehingga proses penguraian limbah tinja lebih cepat dari yang kompensional,” urainya.

Selanjutnya ia mengatakan, kehadiran program pengingatan jambanisasi dari Kementerian PUPR ini ke depan sangat membantu program pengembangan pelolaan limbah yang tengah dirintis Pemda KSB. Dinas PUPRPP KSB melalui Bidang Cipta Karya tahun ini telah menginisiasi terbentuknya UPT Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT). Unit ini nantinya yang akan mengelola limbah tinja masyarakat sehingga proses pembuangannya tidak mencemari lingkungan.

“Nah kalau semua jamban masyarakat nanti sudah menggunakan buis vabrikasi itu, maka proses pengelolaan limbah tinja akan lebih mudah. Karena sistem buis vabrikasi ini memang untuk memudahkan proses pengurasan,” paparnya.

Berikutnya Azis menyampaikan, program bantuan peningkatan jambanisasi dari Kementerian PUPR ini masih akan berlanjut pada tahun 2018 mendatang. Pihaknya sendiri saat ini tengah bersiap melakukan pendataan calon penerima manfaat dan target penerimanya sebanyak 8.000 unit.

“Tahun depan selain meye-

(Suara NTB/bug)

MODERN - Seperti inilah bentuk septic tank vabrikasi bantuan program peningkatan jambanisasi yang disalurkan kementerian PUPR kepada masyarakat KSB. lesaikan yang program jambanisasi daerah, bantuan peningkatan jambanisasi ini kita peruntukkan juga bagi masyarakat umum,” katanya.

Program peningkatan jambanisasi ini sambung dia, tidak fokus kepada masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR). Sebab program pemenuhan akses sanitasi bersih untuk memastikan lingkungan terjamin dari pencemaran limbah tinja berlaku kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“Intinya program ini untuk menjaga lingkungan bersih dari

ekses pencemaran limbah tinja.

Jadi tidak pandang itu miskin atau kaya. Kalau ada masyarakat yang belum menerapakan sistem sanitasi bersih maka berhak menerima bantuan ini tentu dengan catatan bersedia memenuhi persyaratannya,” imbuhnya. (bug/*)

KSB Perpanjang Masa Pengumpulan Berkas Pengisian Jabatan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan melakukan perpanjangan masa pengumpulan berkas pengisian 11 jabatan lowong. Perpanjangan ini dilakukan karena para pendaftar yang sudah memasukkan nama secara daring masih dalam tugas sehingga tidak bisa mengurus berkas yang ada.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa Barat H. Malik Nurdin S. Sos,

M. Si, kepada Suara NTB, Sabtu (11/11) mengatakan, masa perpanjangan ini akan

berakhir tanggal 17 November tahun 2017. Sementara pengumuman hasil tes seleksi

berkas yang diusulkan tersebut dilakukan pada tanggal 20 November.

Jadwal tersebut merupakan surat keputusan dari Panitia Seleksi (Pansel) dengan nomor surat 08/Pansel KSB/2017. Sementara itu dari jumlah pendaftar sekitar 40 orang yang sudah melakukan pengumpulan berkas baru 33 orang peserta.

“Kita perpanjang masa

Suara Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa

Resmi Ditutup, Pekan Budaya Pelajar Diharapkan Jadi Pengungkit Kemajuan Sumbawa Besar (Suara NTB)Pekan Budaya Pelajar dan lomba literasi budaya lokal resmi ditutup, Sabtu (11/11) malam lalu. Diikuti dengan pembagian hadiah bagi pemenang lomba maupun terhadap peraih prestasi di tingkat nasional tahun 2017. Kegiatan ini diharapkan menjadi pengungkit kedepannya untuk kemajuan Sumbawa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H. Sudirman, S.Pd berharap kegiatan ini menjadi pengungkit untuk kemajuan Sumbawa kedepannya. Karena terkadang orang tidak mudah diajak melakukan kegiatan yang baik. Apalagi menyangkut masalah pendidikan.

“Mudah-mudahan kedepan kegiatan ini menjadi pengungkit kita kedepan untuk kita maju terus. Karena kadang-kadang agak sulit mengajak orang ke hal baik, apalagi ini menyangkut masalah pendidikan,” ujarnya. Ia berharap masukan dan pendapat dari semua pihak mengenai pelaksanaan kegiatan ini. Sebagai bahan evaluasi kedepannya.

Bupati Sumbawa melalui Asisten II Setda Sumbawa, Didi Darsani menyebutkan, rangkaian kegiatan ini upaya melestarikan budaya daerah.

Untuk membangun rasa kebanggaan sebagai Tau Samawa. Diharapkan melalui kegiatan ini kedepannya dalam pergaulan sehari-hari, baik cara berpakaian bertutur kata, serta mengekspresikan kesenian sebagai cerminan budaya. Kedepan diharapkan hal semacam ini mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik dari daerah Sumbawa.

“Pekan budaya dan literasi budaya lokal yang kita laksanakan untuk para pelajar hendaknya agar selalu diperbaiki mutu pelaksanaannya dari tahun ke tahun. Baik itu dari sesi penyelenggaraan maupun penjuriannya. Sehingga potensi yang benar-benar mampu terangkat itu seperti apa yang kita harapkan,” tandas Didi.

Sebelumnya, Kabid Kebudayaan, H. Hasanuddin, mengumumkan beberapa jenis lomba baik yang telah dilaksanakan di tingkat kabupaten maupun prestasi nasional yang pernah diraih Kabupaten Sumbawa selama tahun 2017.

Pertama, lomba gerak jalan budaya peringatan HUT PGRI, juara I SMKN 3 Sumbawa Besar, juara II SDN 2 Labuhan Sumbawa, juara III IGTKI Kecamatan Moyo Utara. Kemudian lomba karya tulis ilmiah tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) Kabupaten Sumbawa. Tingkat SD dan MI juara pertama Arsi Adiyaksa Kholid dari SDN Pulau Kaung, juara II Kevin Evan Fauzin Timbolong dari SDN Tunas Daud Unggul, juara III Elsa Dwi Mutiya dari MIN Sejari. Tingkat SMP dan MTs juara pertama Rahma Adriana Prihatiningtiyas dari SMPN 1 Alas, juara II Firda Izzan Faliati dari MTsN Empang, juara III Witri Wulandari dari

(Suara NTB/arn)

Penyerahan piala oleh Asisten II Setda Sumbawa, Didi Darsani didampingi Kepala Dinas Dikbud dan pejabat lainnya.

(Suara NTB/arn)

Foto bersama pejabat dan pemenang pekan budaya pelajar.

MTsN 3 Sumbawa.

Kategori umum juara pertama diraih oleh Noviana Ayu Rifkianasari, juara II Susi Susanti, juara III Nurhalimah, S.Pd. Untuk daftar prestasi tingkat nasional tahun 2017 pertama Sri Irianti, S.Pd,. M.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumbawa Besar, finalis nasional lomba Tata Kelola Mutu Sekolah di Jakarta. Kedua Nurul Intan Fadilah SMPN 1 Sumbawa Besar juara pertama pidato tingkat SMP pentas PAI di Banda Aceh. Syifa Fadiyah Maulidah SDN Samapuin juara III Hifzil Alquran tingkat SD pentas PAI di Banda Aceh. Juhartin dari SDN Gapit juara III atletik lari sprint 60 meter di Medan. Husniah Azriani dari SMPN 1 Sumbawa Besar juara III lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) di Jakarta. Kailah Haifah Musfira dari SMPN 1 Sumbawa Besar juara III LPSN. Anisa Syafira Azzahra dari SMPN 1 Sumbawa Besar juara III LPSN. Sita Amira Sarifah dari SMPN 1 Sumbawa Besar juara III LPSN. Arsyabila Sofiah Fiduha dari SMPN 1 Sumbawa Besar juara III LPSN. Selanjutnya para juara Pekan Budaya Pelajar dan Lomba Literasi Budaya lokal yang dilaksanakan sejak tanggal 6 sampai 11 November. Untuk Ngumang juara I Kecamatan Moyo Hilir, juara II Kecamatan Unter Iwes, juara III Kecamatan Lopok. Tari anak juara I Kecamatan Moyo Hulu, Juara II Kecamatan Lunyuk, juara III Kecamatan Utan. Rabalas Lawas juara I Kecama-

tan Lunyuk, juara II Kecamatan Moyo Hilir, juara III Kecamatan Sumbawa.

Cerdas cermat satera jontal, juara I Kecamatan Tarano, juara II Kecamatan Unter Iwes, juara III Kecamatan Rhee.

Lomba Pidato Bahasa Sumbawa (putra), juara I Kecamatan Lenangguar, juara II Kecamatan Sumbawa, dan juara III Kecamatan Utan. Sedangkan kategori putri, juara I Kecamatan Sumbawa, juara II Kecamatan Lenangguar, juara III Kecamatan Utan. Lomba Batuter putra, juara I Kecamatan Sumbawa, juara II Kecamatan Labuhan Badas, juara III Kecamatan Lopok. Sedangkan kategori putri juara I Kecamatan Sumbawa, juara II Kecamatan Lopok, juara III Kecamatan Lunyuk.

Sementara lomba karya tulis kesenian daerah Sumbawa untuk SD juara I Salman Ally dari SDN 1 Lape Kecamatan Lape, juara II Kania Bunga Aprila dari SDN Ngeru Kecamatan Moyo Hilir, juara III Ulayya Kirana Jamil dari SDN Songkar Kecamatan Moyo Utara. Lomba Karya Tulis Tradisi Daerah Sumbawa untuk SMP juara I Safa Cinta Adila dari MTSn 1 Sumbawa, juara II Giska Aprilia dari SMPN 1 Lape, juara III Anisa Hunsa Saida dari SMPN 1 Moyo Hilir. Lomba karya tulis sejarah daerah Sumbawa untuk SMA, MA dan SMK juara I Firda Izzain Baliyati dari SMAN 1 Empang, juara II Fahri Timura Astanaputra dari MAN 3 Sumbawa, juara III Nandita Pasya Salsabila dari SMA N 1 Utan. (ind/arn/*)

pengumpulan berkas karena ada beberapa orang pendaftar yang masih dalam tugas,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, dari total jumlah pendaftar yang ada saat ini, jabatan yang paling tidak diminati adalah kepala Dinas Sat Pol PP dengan total jumlah pelamar sekitar enam orang peserta. Sedangkan jabatan yang paling banyak diminati adalah jabatan staff ahli dan Sekretaris Dewan (Sekwan). Ketika berkas semua pelamar ini dianggap rampung, maka para

pendaftar ini akan mengikuti ke tahapan selanjutnya, yakni pembuatan makalah dan presentasi.

Namun demikian pihaknya menargetkan sebelum tahun 2018 semua jabatan lowong yang ada saat ini sudah terisi dengan orang pilihan dan terbaik. “Kita hanya diberikan waktu selama dua bulan sudah ada hasilnya dengan orang-orang yang terbaik, sehingga awal tahun 2018 kita sudah bisa bekerja dengan orang-orang pilihan,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/dok)

H. Malik Nurdin

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

SUARA NTB

Halaman 7

Banjir Bandang di Kempo Renggut Nyawa Seorang Nenek Dompu (Suara NTB) Banjir bandang kembali terjadi di Dompu dan merenggut nyawa seorang nenek di Dusun Rasabou Desa Taa Kempo. Dau Hima Porse (70) yang sedang mencuci di sungai Nae Kempo langsung diseret banjir yang datang secara tiba – tiba.

Setelah dilakukan pencarian, Dau Hima Porse ditemukan tidak bernyawa di muara sungai Nae pinggir laut Desa Soro Kecamatan Kempo.

Kapolsek Kempo, Iptu Yuliansyah kepada Suara NTB, Minggu (12/11) kemarin, mengatakan, kematian Ina Dau murni musibah. Ia diseret banjir saat sedang mandi di sungai Nae Kempo bersa-

ma cucunya. Saat awal banjir, Ina Dau sempat diingatkan cucunya akan datang banjir.

Tapi tidak dihiraukan dan tetap memilih untuk mandi sambil mencuci.

“Begitu terseret, tangannya sempat ditarik oleh cucunya, tapi tidak berhasil diselamatkan. Tubuhnya diseret banjir sampai ditemukan tidak bernyawa di pinggir laut Soro

(muara sungai Nae),” kata Yuli Jihan, salah seorang warga Kempo kepada Suara NTB, Sabtu (11/11) mengatakan, saat banjir bandang di sungai Nae, hujan tidak terlalu deras di wilayah Kempo.

Hal ini juga kemungkinan membuat Dau Hima Pose yang akrab disapa Ina Dau diseret banjir bandang saat sedang mandi dan mencuci pakaian di sungai, Sabtu siang. Karena banjirnya datang secara tiba – tiba dan menyeret tubuhnya.

“Mungkin karena hujan di Kempo ndak terlalu besar, sehingga tidak terlalu diperhatikan. Tapi memang di bagian atas (hulu sungai Nae daerah Taa dan Manggelewa), terlihat sangat pekat awan. Mungkin hujan besar, makanya banjirnya besar dan terkesan tiba – tiba,” katanya.

Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melakukan pencarian untuk menolong Ina Dau di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Nae, tapi hasilnya nihil. Namun upaya pencarian warga bersama aparat Polsek Kempo membuahkan hasil setelah sampai muara sungai pinggir laut Desa Soro Kecamatan Kempo, Sabtu sore.

Jasad Ina Dau langsung disemayamkan di rumah duka Dusun Rasabou sebelah Barat lapangan Seraala Kempo dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Kempo, Minggu (12/11).

Insiden ini membuat heboh warga Kempo. Tapi kondisi ini sudah diperkirakan sebagai dampak kerusakan hutan di daerah hulu sungai Nae. Kawasan hutan yang selama ini dilindungi sebagai penyokong mata air warga Kempo juga terkena pembabatan oleh warga yang melakukan perladangan. Hal ini membuat banjir sangat rawan terjadi, kendati hujan tidak terlalu lebat.

(Suara NTB/ist)

DISEMAYAMKAN - Jasad Ina Dau warga Rasabou Desa Taa Kempo yang terseret banjir bandang, Sabtu (11/11) dibersihkan warga sebelum disemayamkan di rumah duka.

Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs Imran yang dikonfirmasi terkait hal ini, mengaku, belum mendapatkan informasi atas insiden terseretnya warga oleh banjir bandang di Kempo, Sabtu kemarin. Namun informasi ini akan ditindak lanjuti dengen mengunjungi rumah duka di Kempo. “Saya belum dapat kabar. Besok saya akan ke rumah duka,” akunya.

Imran mengaku, belakangan ini cuaca ekstrim rawan

terjadi di wilayah Dompu. Sehingga warga pun diminta untuk tetap waspada akan adanya banjir bandang, angin puting beliung maupun tanah longsor. Bahkan angin puting beliung, Jumat (10/11) sore menyebabkan 7 rumah rusak berat dan 20-an rumah rusak ringan di Desa Oo. “Kemarin (Sabtu-red), kami fokus pada pemberian bantuan untuk korban angin puting beliung di Oo,” terangnya. (ula)

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Terorisme

10 Anggota JAD Bima Tersangka

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 10 anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bima ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme. Antara lain kasus penembakan polisi dan pelatihan fisik ideologi garis keras. Mereka diamankan sepanjang 30 Oktober sampai 3 November 2017, kemudian menjalani pemeriksaan dengan batas waktu tujuh hari sejak penangkapan di Mako Korbrimob Polri di Kelapa Dua, Depok Jawa Barat.

(Suara NTB/ist)

PENYANDANG DISABILITAS - Komisioner KPU NTB, Yan Marli, didampingi oleh Sekretaris, Mars Ansori, berpose bersama dengan para penyandang disabilitas usai mensosialisasi pilkada dan pemilu akses.

KPU Maksimalkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Mataram (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada serentak NTB, yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang, KPU Provinsi NTB terus menggencarkan sosialisasi. Salah satu sasaran sosialisasinya adalah kelompok pemilih disabilitas.

Kelompok pemilih disabilitas merupakan segmen yang tidak boleh dikesampingkan tetapi harus ditempatkan sebagai segmen yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pemilih normal. Oleh karenanya KPU mengajak semua pihak yang punya kompetensi di bidang masingmasing untuk bergandengan tangan untuk turut bersosialisasi memberikan pengetahuan mengenai kepemiluan secara bersama-sama.

Demikian disampaikan Komisioner KPU NTB bidang SDM dan partisipasi masyarakat, Yan Marli, S.Pd, M. Pd, saat memberikan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 menyasar Pemilih Disabilitas, Sabtu (11/11) lalu di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika.

Dengan peserta adalah perwakilan penyandang disabilitas se Pulau Lombok, terdiri dari penyandang Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita dan Tuna Daksa.

“KPU NTB ingin membangun kerjasama dengan semua pihak tidak terkecuali organisasi penyandang disabilitas.

Karena kami berharap agar hak-hak konstitusional akan lebih mudah dicapai karena telah dipandu oleh organisasi dan pihak-pihak yang berkompetensi terhadap masing-masing segmen, khususnya penyandang Disabilitas”, ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua PPDI NTB, Asim Barnas berharap dalam pilkada nantinya penyandang disabilitas benar-benar terlayani dengan baik, sehingga dapat mempergunakan hak suaranya. TPS hendaknya dibuat akses, tidak bertangga dan berkerikil. Sehingga bisa nyaman diakses oleh penyadang disabilitas.

Misalnya untuk penyandang tuna netra akan disediakan surat suara yang berbentuk template brail. Kemudian untuk pemilih disabilitas tuna rungu, ia berharap ada penterjemah pada setiap kegiatan kampanye agar tuna rungu bisa mengetahui visi misi calon. “Akan ada kepuasan dan kebanggan tersendiri bila bisa memberikan hak suara sendiri”, tutur Asim Barnas.

Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan pendidikan disabilitas menjadi concern KPU NTB, karena data jumlah disabilitas menunjuukan angka yang cukup besar, mencapai 111 ribu lebih. Namun yang terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada serentak di 7 kabupaten/kota tahun 2015 lalu, hanya 2.661 dengan tingkat partisipasi 45,13%. (ndi)

“Iya, iya (tersangka). Kalau lewat batas waktu tidak dikembalikan berarti lanjut terus ke proses selanjutnya,” ungkap Wakapolda NTB, Kombes Pol Tajuddin kepada Suara NTB, Sabtu (11/11) menjawab status para terduga teroris anggota JAD Bima.

Penyidikan kasus tersebut, lanjut dia, sepenuhnya ditangani Mabes Polri dalam hal ini Densus 88 Anti Teror. Polda NTB dalam penindakan hanya mem-back up.

“Untuk kasus ini memang dari Mabes sangat tertutup.

Kasus ini disidik di Mabes. Di sini kami membantu proses penangkapannya tetapi untuk proses penyidikannya dari Densus sendiri,” terangnya.

Meskipun demikian, Tajuddin mengklaim pihak kepolisian melakukan penindakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Baik dari proses penangkapan sampai penyidikan. “Tentunya Polri profesional, ada aturan.

Tidak mungkin sampai melewati batas waktu lalu mereka tidak dikeluarkan,” jelasnya untuk kembali menegaskan status tersangka 10 orang yang dibawa ke Depok tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penindakan tersebut, Polda NTB mewanti-wanti warga lainnya untuk tidak mengikut jejak JAD Bima yang diduga memiliki ideologi garis keras.

“Intinya kita penyuluhan kepada warga untuk hati-hati dengan masalah itu. Kadang

Pintu Dukungan Golkar Masih Terbuka untuk Ahyar Mataram (Suara NTB) Pertarungan dua kader senior partai Golkar antara H. Suhaili FT dan H. Ahyar Abduh untuk mendapatkan tiket dukungan, masih berlangsung sengit. Itulah sebabnya Golkar masih belum mengeluarkan SK dukungannya untuk pilkada NTB. Hal itu diketahui dari pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II, Ahmad Hidayat Mus, Minggu (12/11) kemarin.

Dalam pernyataan persnya, Ahmad Hidayat menyampaikan bahwa Partai Golkar tetap memantau serius perkembangan politik di NTB. “Hasil survei yang kami lakukan untuk meihat elektabilitas dan tren Ketua DPD l PG NTB, Pak Suhaili dan Ketua MKGR NTB Pak Ahyar, yang keduanya merupakan kader Partai Golkar,” ujar Ahmad Hidayat.

Hidayat menambahkan, DPP Partai Golkar baru saja melakukan survei berkala untuk evaluasi pasangan calon dari Partai Golkar dan pasangan calon lainnya. Pi-

haknya kemudian akan segera memanggil kedua calon kepala daerah dari Partai Golkar ini untuk menyampaikan hasil survei terbaru. Hasil survei tersebut kemudian akan dibahas dalam rapat tim pilkada pusat khusus Korbid PP Indonesia ll dan PP Bali-Nusra, sebelum DPP PG memutuskan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar.

Kemudian, SK DPP Partai Golkar bisa diterbitkan setelah proses berjenjang dari bawah, mulai dari keputusan rapat tim PP Bali - Nusra, tim PP Indonesia ll, hingga tim pilkada pusat.

Hingga saat ini, ketiga tingkatan pembahasan dan pengambilan keputusan terkait Pilgub NTB sedang berjalan.

“Terkait pertanyaan banyak pihak tentang SK DPP PG yang mengusung pasangan calon tertentu dalam Pilgub NTB, kami pastikan DPP PG belum mengeluarkan SK tersebut,” tegasnya.

Terakhir, dalam rilis persnya, Ahmad Hidayat menyampaikan bahwa mereka akan segera menyampaikan kepada jajaran DPD l PG NTB, dan DPD ll Partai Golkar se-NTB, setelah semua proses selesai dan SK DPP PG sudah diter-

bitkan.

Sementara itu, Ketua Pemenangan Pemilu Bali – Nusra, AA Bagus Adi Mahendra Putra membenarkan kabar tersebut . Menurutnya, Partai Golkar mempunya dua kader yang masih disurvey oleh DPP. “Ya, memang benar keduanya kader terbaik Golkar di NTB. Kita semestinya memberikan ruang gerak yang sama untuk kedua kader tersebut untuk meraih simpati masyarakat NTB, “ ungkapnya.

Dia juga menegaskan kader-kader Golkar harus dapat memperkuat di tingkat akar rumput. Dengan begitu, Partai Golkar di NTB saling bahu membahu bersama kedua kader terbaik itu memperkuat basis masing – masing. “Kita masih punya waktu untuk memilih salah satu kader terbaik tersebut,” tegasnya Gus Adi mengatakan, survei akan terus dilakukan secara berkala untuk memetakan kekuatan. Hal tersebut dilakukan sebagai evaluasi dan sebagai dasar penguatan dimasing – masing daerah, pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

Tajuddin kemampuan SDM tidak cukup untuk memikirkan itu. Mungkin anggapannya baik ternyata bahaya,” terang Wakapolda. “Jadi hati-hati. Jangan sampai ikut terlibat. Ikuti yang

positif saja jangan ikuti aliran yagn tidak jelas,” imbuhnya.

10 orang yang ditetapkan tersangka tersebut antara lain, Imam Munandar, Iqbal Tanjung, Jasman Ahmad, Abdul Hamid, Arkam, Yasser bin Thamrin, Rahmad Julian alias Tedy, Adrian Marangga alias Ian, Baharudin Ahmad alias Amir, dan Sahrul Ramadan.

Mereka terlibat dalam penembakan Bripka Zainal dan Bripka Gafur di Penatoi, Mpunda, Kota Bima pada 11 September 2017 lalu.

Peran mereka masing-masing sebagai eksekutor penembakan, membantu menyembunyikan pelaku, menyediakan logistik, ikut dalam pelatihan fisik, dan pembuat senjata rakitan. (why)

Menjadi Penyelenggara Pemilu

Pendamping Desa Terancam Dipecat Mataram (Suara NTB) Tenaga pendamping desa, khusus Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di desa, dilarang rangkap jabatan. Jika sampai terjadi, maka para PLD yang diduga rangkap jabatan terancam akan dipecat. Hal itu, mengingat peran dan tanggung jawab dalam membina dan melakukan pengawasan pengawalan dana desa cukup besar.

Demikian disampaikan Kepala DPMPD Dukcapil provinsi NTB, Dr. H. Azhari, SH, MH. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan. Bahkan jika ada yang ditemukan merangkap jabatan, apalagi diketahui melalui SK mereka, tidak segan - segan pihaknya akan memberhentikan mereka harus memilih salah satunya. “Tidak boleh, kita pecat sih,’’ tegas Azhari di Mataram, kemarin.

Apa yang disampaikan Azhari, berdasarkan informasi banyak PLD yang diduga saat ini juga berperan sebagai penyelanggara pemilu, apakah itu panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) atau

Panitia Pemilikan Kecamatan (PPK). Atas informasi yang diterima, pihaknya telah memerintahkan Tenaga Ahli (TA) tingkat provinsi untuk turun ke masing masing kabupaten, mengecek SK mereka.

“Ada 11 TA tingkat provinsi, kita minta turun, nanti juga akan koordinasi dengan TA di kabupaten dan PDP (Pendamping Desa Bidang Pemberdayaan) di kecamatan untuk koordinasi,”jelas mantan Sekwan DPRD NTB itu. Dengan ditemukannya SK mereka, menjadi alasan kuat DPMPD untuk bersikap tegas.

Menurutnya dalam kontrak kerja mereka, jelas tertuang bahwa mereka tidak boleh rangkap jabatan. Hal itu dimaksudkan agar mereka fokus melaksanakan tugas pendampingan. Azhari menyebutkan, satu PLD saja saat ini ada yang mengurus tiga hingga empat desa. Tentu hal tersebut memiliki tanggungjawab yang sangat besar. “Mekera sudah ada jadwal setiap hari ke desa A, desa B atau desa C. Tapi kalau ada tugas lain, pastinya terganggu” tandasnya. (ndi)

SUARA NTB

Senin, 13 November 2017

Terumbu Karang di Kawasan Objek Wisata Harus Dilestarikan Selong (Suara NTB) TNI Angkatan Laut (AL) melakukan transplantasi terumbu karang di wilayah laut Selat Alas, tepatnya di wilayah Perairan Gili Kondo dan sekitarnya, Minggu (12/11). Dipilihnya kawasan tersebut, karena dinilai masuk kawasan vital objek wisata yang ada di kabupaten Lotim.

Terumbu-terumbu karang yang ada di dasar laut diinginkan tetap lestari dan terjaga. Tempat indah untuk para wisatawan diving, menikmati keindahan alam bawah laut ini harus tertap terjaga. Menurut Danlanal Mataram Kolonel Marinir Djentayu Suprihandoko melalui Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Mayor Gde Padang Suryawan kepada Suara NTB, kegiatan transplantasi terumbu karang digelar untuk mengajak generasi muda pentingnya melakukan pelestarian alam.

Rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Marinir yang ke 72 tahun itu sengaja digelar dengan melakukan penyelamatan kekayaan alam bawah laut. ‘’Sampai saat ini, kondisi terumbu karang di perairan Lotim

masih cukup baik,’’ klaimnya.

Namun, hal ini jangan sampai membuat terlena. Dengan kegiatan pelestarian terumbu karang secara tidak langsung menanamkan karakter pada generasi muda, sehingga ke depan tidak saja generasi peduli pada sesama, namun juga peduli terhadap lingkungan sekitar.

Transplantasi dilakukan dengan cara mengambil terumbu karang di lokasi lain dengan media yang disiapkan. “Kita ambil di tengah dan ikat dengan media yang kuat,” jelasnya.

Cara yang dilakukan tersebut cukup efektif karena beberapa kali dibuktikan. Alhasil, meski membutuhkan waktu lama tapi bisa menyiapkan tempat perkembangbiakan terumbu karang yang baru.

Terjadinya penegerusakan terumbu karang diakui salah satunya karena penangkapan ikan secara ilegal. Catatan sejarah diakui telah menunjukkan beberapa kali terjadi pengeboman ikan yang dilakukan nelayan. Sulit sekali ditolelir aksi pengeboman ikan tersebut. TNI AL memiliki tugas penindakan bersama aparat kepolisian. Salah satu penyebab ter-

(Suara NTB/rus)

TANAM TERUMBU KARANG - Perairan tempat menanam terumbu karang oleh TNI AL. Terumbu karang di daerah objek wisata harus terus dilestarikan. jadinya pengeboman semata karena belum memahami cara penangkapan ikan yang benar.

Penyelamatan terumbu karang di Perairan Gili Kondo dan sekitarnya ini disambut baik Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Ketua BPPD Lotim, Akhmad Roji mengatakan, perairan Lotim, khususnya di wilayah Gili Kondo dan sekitarnya sangat kaya dengan ikan. Alam bawah

laut perairan Gili Kondo sangat menarik sebagai tempat diving bagi wisatawan.

Terumbu karang ini katanya harus tetap dijaga sehingga keindahan alam bawah laut dengan kekayaan aneka ragam hayatinya terjaga dengan baik. Terumbu karang merupakan tempat tinggal ikan. Semakin baik terumbu karang, maka ikan-ikan semakin senang berada di perairan Lotim. (rus)

Halaman 9

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

HUT SMAN 1 Gerung Diwarnai Sejumlah Kegiatan

(Suara NTB/her)

HADIR - Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi menghadiri finalisasi penyusunan roadmap SPM Dikdas Lobar.

Finalisasi ’’Roadmap’’ SPM Dikdas

Jadi Peta Jalan Dikbud Membangun Sektor Pendidikan DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) telah memfinalisasi penyusunan roadmap (peta jalan) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) tahun 2017-2021.

Roadmap ini menjadi peta jalan untuk membangun pendidikan Lobar ke depan terkait apa yang perlu disiapkan dan bagaimana melakukan SPM tersebut. Yang penting dalam roadmap ini terdapat 27 indikator SPM, di antaranya beberapa indikator wajib yang harus dituntaskan pemda dan satuan pendidikan (sekolah).

“Roadmap SPM Dikdas sudah difinalisasi, itu nanti jadi peta jalan untuk pembangunan pendidikan di Lobar,” kata Kadis Dikbud M. Hendrayadi, Sabtu (11/11).

Dijelaskan, terdapat 27 indikator SPM dalam roadmap tersebut, beberapa di antaranya terdapat indikator wajib yang harus dituntaskan pemda dan beberapa indikator wajib lainnya dituntaskan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Ada beberapa indikator yang perlu perpaduan atau koordinasi. jelasnya, seperti penyediaan buku sebenarnya di sekolah bukan kewajiban pemerintah. Namun pemda membantu pengadaan buku ini. karena jumlahnya yang banyak.

Sementara ada kewajiban pemda seperti penyiapan ruang guru, mebeler justru selama ini disiapkan oleh sekolah.

Dari sisi roadmap yang sudah disusun, pihaknya menargetkan segera mengadakan sosialisasi dengan DPRD dan pihak terkait. Hal ini penting untuk memberitahu arah kebijakan penyiapan dan pemenuhan SPM. Secara umum yang segera diselesaikan, jelasnya, bagaimana perencanaan 2018 mengacu ke roadmap tersebut.”2018 nanti, itu yang kita acu,” jelasnya.

Terkait indikator SPM dalam roadmap, lanjutnya, termasuk menyangkut fisik hingga peningkatan SDM tenaga pendidik kaitan dengan kompetensi guru. Kondisi saat ini, jelasnya dari 27 indikator dalam SPM, Lobar pada taraf standar, sebab ada beberapa titik yang bagus dan beberapa titik lainnya masih kurang, sehingga harus segera diselesaikan.

Paling tidak dalam jangka waktu 4 tahun sesuai roadmap semua standar pelayanan sudah terpenuhi di masing-masing sekolah, sepanjang pusat tidak mengubah arah kebijakannya. (her)

Tegas Aturan PPDB Zonasi DEWAN Pendidikan Provinsi NTB meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB agar tegas dalam menerapkan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi nanti. Dengan begitu, kuota di sekolah negeri tidak melebihi daya tampung, sehingga sekolah swasta bisa mendapatkan siswa.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, ditemui di ruang kerjanya, be(Suara NTB/dok) berapa waktu lalu.

H. Syamsudin Anwar Ia menyarankan semestinya dari Kepala Dinas Dikbud membuat aturan yang tegas dan tidak memberi ruang penambaha kuota. “Ternyata sampai sekarang sekolah swasta masih merana,” katanya.

Pada PPDB Sistem Zonasi di awal tahun ajaran 2017/2018 lalu, terjadi penambahan kuota di SMA Negeri karena adanya tuntutan dari masyarakat. Hal itu berdampak bagi masih minimnya siswa masuk ke sekolah swasta. Syamsudin menyayangkan hal itu, dan berharap tidak akan terjadi lagi di tahun depan. karena dengan demikian, sama artinya dengan menyia-nyiakan sarana yang ada di sekolah swasta.

Selain itu, menurutnya guru yang ada di sekolah swasta merupakan guru swasta yang juga mencari kerja. Jika tidak diberikesempatan ada siswa di sekolah swasta, sama artinya dengan memutuskan hubungan kerja dengan guru itu.

“Harus ada ketegasan, kan ada acuan sekolah negeri tidak boleh menerima di luar daya tampung,” sarannya.

Menurutnya, aturan sekolah negeri yang menerima sesuai daya tampung sudah tepat, aturan itu mesti dilaksanakan. Karena hal ini sangat berkaitan dengan mutu. (ron)

Giri Menang (Suara NTB) HUT SMAN 1 Gerung ke34 berlangsung semarak. Sejak tiga hari lalu, pihak sekolah telah menggelar berbagai kegiatan dengan mengambil tema “The Unity in Diversity of Culture”. Kegiatan diawali dengan parade budaya Sasak yang salah satunya menampilkan prosesi Sorong Serah Aji Krama. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan Pentas Seni dan Bazar yang dilaksanakan selama dua hari.

Kemeriahan HUT SMAN 1 Gerung yang jatuh pada 9 November lalu ini ditutup dengan acara Sepeda Santai dan Jalan Sehat yang dilepas Ketua KONI Lombok Barat, H. Herman, Minggu (12/11).

“Ayo budayakan olahraga agar tubuh tetap bugar!” seru H. Herman seraya mengangkat bendera start tanda kegiatan dimulai.

Siswa kelas XII IPA 4, Zihan mengaku bangga dengan kegiatan di sekolahnya. “Bangga banget OSIS milih temanya keren banget. Membuat semua warga sekolah berpartisipasi.

Semoga SMAN 1 Gerung semakin bersinar dan kegiatannya bisa lebih meriah lagi,” ujarnya.

Senada dengan Zihan, Anggun yang kini duduk di Kelas XI MIPA 2 sangat terkesan dengan kegiatan ini. Selain para murid dan guru, kegiatan juga dihadiri para alumni SMA. “Kita jadi bisa kumpulkumpul bareng alumni juga.

Temanya kan tentang kebudayaan nih, jadi kita juga bisa tahu budaya Sasak yang bener itu, seperti Sorong Serah, Nyongkolan. Supaya budaya kita tidak luntur dan selalu mengingat budaya Sasak di kalangan remaja,” kata siswi yang membawa baki pada Paskibraka Lobar 2017 itu.

Hari terakhir perayaan HUT SMAN 1 Gerung juga diisi dengan kegiatan donor darah dan pembagian doorprize. Bukan hanya itu, kegiatan juga diisi dengan atraksi ekstrem dari Merpati Putih, salah satu ekstrakurikuler di sekolah tersebut.

Atraksi mematahkan besi dan memotong objek dengan mata tertutup membuat pen-

mengaku takjub. “Gila, anakanak jaman now kuat-kuat ya.

Apalagi yang cewek itu, sekali

tebas langsung patah besinya.

Bukan pengot, tapi patah!” ungkapnya takjub. (her)

Kepsek Didorong Jadi Pengawas Pendidikan Mataram (Suara NTB) – Lebih dari 40 kepala sekolah (kepsek) di NTB melebihi masa kerja selama delapan tahun. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi NTB akan menggantikan mereka dengan kepsek yang baru, hasil seleksi calon kepsek di tahun 2017 ini. Kepsek yang melebih masa kerja delapan tahun itu didorong untuk menjadi pengawas pendidikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, akhir pekan kemarin. Menurutnya lebih dari 40 kepsek melebihi masa kerja delapan tahun. Terbanyak ada di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Bahkan ada kepsek yang sudah menjabat selama 14 tahun. Pihaknya akan mendorong mereka menjadi pengawas pendidikan.

“Bagi kepala sekolah yang

sudah delapan tahun, kita dorong menjadi pengawas Pembina, agar semakin bagus pengelolaan sekolah itu, karena sudah berpengalaman,” ujarnya.

Langkah ini dilakukan, agar mantan kepsek itu nantinya bisa berbagi pengalaman ke guru dan kepala sekolah lainnya. Dengan begitu pengelolaan sekolah diharapkan dapat lebih baik.

Suruji menjelaskan, selain melanggar aturan, kepsek yang

menjabat lebih dari delapan tahun akan merasa jenuh. Ketika muncul kejenuhan, mereka akan kehilangan semangat motivasi untuk berinovasi akan menurun. “Ketika seorang jenuh semangat dan inovasinya pasti menurun,” katanya.

Sebagai upaya untuk mengisi jabatan kepsek itu, Dinas Dikbud NTB sudah melakukan perekrutan calon kepala sekolah (cakep) sejak April lalu. Sebanyak 489 orang

UIN Mataram Perkuat Bahasa Asing untuk TKI ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat BNP2TKI merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenga kerja Indonesia di luar negeri. Penempatan dan perlindungan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. UIN Mataram sebagai salah satu kampus yang menjadi mitra kerjasama dalam pembekalan informasi melalui pola kerjasama kuliah kerja partisipatif tematik dengan 10 perguruan tinggi lainnya seluruh Indonesia.

Apalagi NTB merupakan daerah terbesar ke-4 di Indonesia sebagai penyumbang tenaga kerja ke luar negeri. Di mana, NTB menempatkan lebih dari 20 ribu TKI per tahun. Untuk itu, sebagai salah satu kontribusi UIN Mataram adalah melakukan pemberdayaan dan pembinaan calon TKI ke luar negeri dengan kemampuan bahasa asing, yaitu Bahasa Arab dan Inggris melalui UPT Pusat Bahasa. Di samping itu juga tujuan kerjasama yang dibangun adalah untuk mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terkait program

(Suara NTB/dys)

HADIR - Prof. L. Wiresapta Karyadi (kiri) saat hadir dalam acara Muswil KAHMI NTB, Sabtu (11/11). KAHMI NTB mendukung Wakil Rektor I Unram ini memimpin Unram ke depan.

Harapan senada juga datang dari anggota senior KAHMI lainnya Hadi Irfan Zahidi. Menurutnya,Prof.Karyadilayakmemimpin Unram ke depan. Sehingga pihaknya berharap Prof. Karyadi dapat memenangkan pertarungan pada putaran kedua nanti.

onton terkagum-kagum.

Kurli, fotografer lokal yang hadir dalam kesempatan itu

Lebih Delapan Tahun

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli bersama perwakilan BNP2TKI saat penandatanganan nota kesepahaman beberapa waktu lalu. penempatan dan perlindungan si terutama di Kabupaten Lomtenaga kerja ke luar negeri mela- bok Barat, Lombok Timur Lomlui kerjasama penyebarluasan bok Tengah dan Lombok Utara.

Rektor UIN Mataram Dr. H. informasi.

Deputi Penempatan TKI pada Mutawalli memberikan apresiaBNP2TKI Agusdin Subiantoro si kepada LP2M atas prakarsa dalam sambutannya mengata- yang baik mampu membangun kan pentingnya kolaborasi dengan kerjasama dengan BNP2TKI perguruan tinggi yang memeiliki dan mendesain pola kerjasama program bersentuhan langsung secara berkelanjutan. Melalui dengan masyarakat. ‘’UIN LP2M pada tahun ini menjadMataram kami pilih sebagai tem- walkan 1.742 mahasiswa yang pat pelaksanaan kerjasama akan disebar secara merata di melalui KKP tematik, karena- Pulau Lombok. ‘’Kami pesankan Provinsi NTB termasuk salah dan harapkan kepada semua satu daerah dengan angka penem- mahasiswa yang mengikuti KKP patan TKI yang relatif tinggi,’’ tahun ini agar bisa menjadi agen ujarnya dalam sebuah acara be- perubahan melalui program pemberdayaan dan pembinaan berapa waktu lalu.

Kolaborasi ini, ujarnya, sa- selama di lokasi,’’ ujarnya.

Menurutnya, dinamika yang ngat tepat dilakukan cukup untuk menjangkau ke desa-desa berkembang tentang TKI terkdalam menyampaikan informa- adang tidak objektif di masyarakat, masih banyak warga yang belum paham mengenai manfaat yang didapat jika berangkat menjadi TKI secara prosedural. Penting untuk disotor Presidium Majelis sialisasikan kepada warga Wilayah KAHMI NTB. Termasyarakat yang masih memasuk juga menetapkan mandang prosedur menjadi TKI enam orang anggota Presidihanya mempersulit urusan, um KAHMI NTB lain untuk mereka ingin cepat berangkat periode 2017-2021 di antdan cepat dapat uang. Mereka aranya ialah Prof. Lalu belum paham bahwa prosedur Wirasapta Karyadi, Dr. Budi yang harus mereka lewati adalah Prasetyo, H. Zainul Aidi, Dr. untuk perlindungan bagi mereMuhammad, Drs. M.Yahya, ka kelak di negara penempatan. dan Andayani, SE., serta M. Masyarakat sering disugZaki Mubarok sebagai Sekreuhkan berita negatif mentaris Wilayah KAHMI NTB. genai TKI sementara keberDidi Sumardi berharap hasilan dan apa yang dilakuhasil Muswil ini nantinya kan pemerintah selalu luput diharapkan mampu mendari pantauan. Solusinya adjamin legalitas guna alah melalui program kerjasmengikuti Munas KAHMI ama ini dinilai sangat memyang akan dilaksanakan di bantu masyarakat untuk Medan pada 17 November mendapatkan informsi menmendatang. “Apapun kepugenai penempatan dan perlintusan Muswil yang dilakdugan TKI. Sebagai salah satu sanakan akan bisa menkontribusi lembaga melalui jawab legalitas kepengurupusat pengembangan bahasa san wilayah dalam mengUIN Mataram adalah siap hadapi Munas,” ungkap membekali kemampuan baKetua DPRD Kota Mathasa asing bagi para TKI seharam ini. (dys) ingga memiliki bargaining position di luar negeri. (dys)

KAHMI Dukung Prof. Karyadi Calon Rektor Unram Mataram (Suara NTB) Keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) NTB mendukung penuh Prof. Lalu Wirasapta Karyadi dalam pemilihan Calon Rektor Unram periode 2017-2021. Dukungan keluarga besar KAHMI NTB muncul saat berlangsung Musyawarah Wilayah (Muswil) Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) NTB, Sabtu (11/11).

Anggota Presidium KAHMI NTB Drs. M. Yahya, menegaskan dukungan keluarga besar KAHMI NTB pada Prof. Karyadi, mengingat suara yang diperoleh saat pemilihan putaran pertama beberapa waktu lalu cukup besar dengan mengantongi 28 suara senat. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya menyusul pemilihan putaran kedua harus diperjuangkan.

(Suara NTB/her)

KEGIATAN - Gelaran HUT SMAN 1 Gerung yang menampilkan sejumlah kegiatan, Minggu (12/11).

Selain itu, pada forum Muswil yang dipimpin Hadi Irfan Zahidi didampingi Lalu Pujo Basuki Rahmat dan Dr. Budi Prasetyo dilaksanakan dengan musyarawah dan mufakat kembali menetapkan H. Didi Sumardi, SH., sebagai Koordina-

mendaftar. Setelah seleksi pertama lulus sebanyak 169 orang. Seleksi tahap kedua yang dilakukan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Solo menghasilkan 103 orang yang mengikuti Diklat.

Dalam perjalanannya, kata Suruji ada sebanyak 98 orang cakep yang mengikuti Uji Kompetensi di BKD dan Tes Psikometri di Rumah Sakit Jiwa pada pekan kemarin.

Direncanakan pada pekan ini akan dilakukan pengumuman hasil dari uji kompetensi dan tes psikometri itu. “Setelah itu baru diumumkan, yang bagus-bagus itu akan mengganti kepala sekolah yang sudah lebih dari delapan

tahun menjabat,” ujar Suruji.

Sebelum penetapan, pada akhir pekan ini akan dilakukan rapat bersama Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK). Rapat itu untuk menggali informasi agar mengetahui kekurangan dari calon kepala sekolah. “Jika ada informasi dari UPTD jika bermasalah, maka akan kami ganti,” kata Suruji.

Menurut Suruji, pengisian jabatan di 40 sekolah itu bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Bahkan bisa pada bulan November ini. “Kemungkinan bulan November ini, sudah siap semua,” katanya. (ron)

STIKES Yarsi Mataram Gelar Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal penelitian (skripsi), Sabtu (11/ 11) dan Minggu (12/11) di Ruang An Naba’. Sebanyak 90 peserta dari semua mahasiswa semester VII yang sedang menyusun proposal skripsi mengikuti kegiatan itu.

Pembantu Ketua III Bagian Kemahasiswaan STIKES Yarsi Mataram, Heri Bahtiar, S. Kep. Ners., MPH., mengatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Hima STIKES Yarsi Mataram ini dilatarbelakangi banyak mahasiswa S1 Keperawatan yang mengalami kesulitan dalam menyusun proposal. Mulai dari mencari topik proposal, sampai dengan menyusun isi proposal. Pihaknya khawatir, jika ini terus dibiarkan, akan mengakibatkan keterlambatan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir.

“Karena itu tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa mendapat tips jitu sukses membuat skripsi, menemukan topik yang tepat, menyusun dengan baik sesuai pedoman skripsi serta menyelesaikan tugas akhir (skripsi) tepat wak-

tu,” jelas Heri.

Ia menjelaskan, pemateri yang hadir adalah dosen STIKES Yarsi yang berpengalaman dan telah banyak mendapatkan hibah penelitian, baik dari Dikti, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), AINEC dan lainnya.

Dalam sambutan, sekaligus membuka acara ini, Ketua STIKES Yarsi Mataram H. Zulkahfi, S.Kep.,Ns., M.Kes., memberikan apresiasi kepada BEM dan Hima. Ia juga menyampaika kegiatan seperti ini wajib dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Hima setiap hari Sabtu.

Zulkahfi juga menekankan, STIKES Yarsi harus punya keunggulan, di mana keunggulannya adalam mampu menguasai Anatomi dan Fisiologi, serta nilai-nilai normal dari tanda-tanda vital dan nilai laboratorium.

“Apabila mahasiswa tidak menguasai Anatomi dan Fisiologi maka akan kesulitan menguasai ilmu penyakit dan lainnya,” katanya.

Oleh karena itu Zulkahgi mengimbau Ketua BEM dan HIMA agar berkonsultasi ke Pembantu Ketua III Bidang kemahasiswaan, Heri Bahtiar, untuk menyelenggarakan secara bergilir dan berkesinambungan kegiatan seperti ini, dalam rentang waktu satu kali dalam seminggu. (ron)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi dan Pembantu Ketua III Bidang kemahasiswaan, Heri Bahtiar berfoto bersama Hima STIKES Yarsi Mataram pada kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian, Sabtu (11/11).

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Karir Gemilang Sang Juara Dunia Silat Pendidikan formal cuma sampai SMP. Namun, prestasi Mariati di olahraga silat tidak diragukan. Atlet asal Dusun Johar Baru Desa Penujak, Lombok Tengah (Loteng) merupakan atlet silat NTB yang sukses meraih gelar juara dunia silat di Kejuaraan Dunia Silat di Bali Tahun 2016.

DIWAWANCARA Suara NTB di Mataram belum lama ini Mariati tampak sedikit terburu-buru. Pasalnya siang itu dia sedang sibuk menyiapkan berkas untuk laporannya kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB. Maklum di Dinas tersebut dia bertugas sebagai staf di Ruangan Kadispora NTB. Meski sedang sibuk, Mariati tetap menunjukan sikap hormat. Putri pasangan Takrif (74) dan Wulandari (72) mempersilahkan Suara NTB untuk mewawancarainya.

Gadis berusia 34 tahun ini sebenarnya hampir sama dengan gadis pada umumnya.

Tapi dia sedikit memiliki pribadi yang sangat tegas dan sedikit tomboi. Namun demikian hal itu tidak menjadi masalah karena Mariati merupakan atlet terbaik yang dimiliki NTB sepanjang sejarah silat NTB berada.

Gelar juara dunia melekat pada diri Mariati usai menyabet medali emas di kejuaraan dunia silat di Bali, 8 Desember 2016. Gelar itulah yang membuat perbedaan Mariati dengan teman-teman atlet silat lainnya. Sehingga gelar itulah yang membuat dia mencatatkan sejarah baru bagi prestasi olahraga silat NTB di level dunia.

Mariati memang patut mendapatkan apresiasi. Sehingga tak heran bila bonus berupa uang pembinaan selalu mengalir untuknya. Mulai bonus dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi hingga KONI NTB pun mengapresiasi prestasi atlet tersebut dengan memberikan hadiah uang pem-

binaan hingga ratusan juta.

Hasil medali emas yang diraih Mariati di PON 2016 saja sudah mencapai Rp 150 juta. Belum lagi bonus dari pihak KONI NTB dan pengusaha di NTB juga mengalir untuknya. Kecuali bonus dari Pemkab Loteng yang tidak pernah dia terima.

Bicara soal bonus selama menjadi atlet nasional, kalau dihitung-hitung bonus Mariati cukup besar. Namun Mariati terdiam ketika ditanyai bonus seluruhnya. Pasalnya setiap bonus yang diterimanya bukan untuk dirinya saja. Namun bonus itu untuk biaya Haji orang tua dan membantu keluarganya.

“Saya tidak hafal jumlah bonus yang saya terima semuanya. Karena bonus yang saya terima tidak saja buat saya, namun saya membagikan kepada orang tua dan keluarga juga,” jelasnya.

Ditanya soal masa kecilnya, Mariati yang hanya menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) 3 Desa Penujak dan SMP Negeri 1 Praya Barat itu sedikit terharu. Alasannya masa kecilnya tidak seperti anak-anak muda lainnya.

Sejak 25 tahun silam Mariati merupakan satu dari sekian anak-anak yang putus sekolah. Dia terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan formal SMA-nya gara-gara orang tua tidak mampu membiayai sekolahnya. Maklum orang tuanya, Takrif dan Wulandari hanyalah buruh tani dan ternak di Desa Penujak sehingga penghasilan orang tuanya tidak cukup untuk biaya sekolah Mariati.

Mariati sendiri tidak per-

nah diam saat usia remaja.

Setiap hari dia selalu membantu kebutuhan ekonomi orang tuannya dengan menjadi buruh tani dan mencarikan rumput ternak untuk dijual ke peternak kuda dan sapi.

Hasil rumput yang didapatkan setiap hari dijualnya dengan harga Rp 5 ribu hingga 10 ribu. Uang hasil keringatnya itu digunakan untuk tambahan makan dan minum untuk dia bersama orang tuanya. Namun setelah mengenal olahraga silat tahun 2006, uang hasil menyabit rumput dan buruh tani itu tidak lagi diberikan kepada keluarga.

Pasalnya Mariati menggunakan uang hasil keringatnya itu untuk kebutuhan dia selama latihan silat.

Sebab, saat latihan silat di Mataram tahun 2006 lalu, Mariati harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif besar.

Kadang, bila uangnya tidak cukup Mariati harus berjalan kaki dari Praya Kota hingga menuju Dusun tempat tinggalnya.

Namun, kesulitan yang dirasakan Mariati saat itu tidak lantas Mariati patah semangat. Empat tahun Mariati berlatih silat bersama pelatih Silat NTB, Dedi S. Darere di Mataram barulah Mariati m u l a i mendapatkan hasil yang m e muaskan.

Per-

juangan Mariati selama lima tahun terbayarkan setelah dia sukses meraih medali emas di kejurnas tahun 2010 dan medali emas di PON Riau 2012.

Dari prestasi itu nama Mariati mulai bersinar dan selalu mendapat kehormatan membela NTB di kancah nasional serta membela bangsa Indonesia di level dunia.

Prestasi Mariati selama tahun 2012 tidak pernah redup hingga Mariati menutup karirnya sebagai atlet setelah meraih gelar juara dunia di Kejuaraan Dunia Silat di Bali tahun 2016. Hasil prestasi yang diraihnya tidak saja menghasilkan bonus uang ratusan juta rupiah, namun dia juga sudah memiliki rumah pribadi dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah provinsi (Pemprov) berupa jaminan masa depan dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (fan)

Nama : Mariati TTL : Loteng, 31 Desember 1982

Prestasi: 1. Medali Emas PON 2012 2. Medali emas PON 2016 3. Medali perak SEA Games 2011 4. Medali perak SEA Games 2013 5. Medali emas Kejuaraan Dunia Tahun 2015 6. Medali emas Kejuaraan Dunia Tahun 2016

(Suara NTB/ula)

KOMUNITAS FUTSAL - Nasruddin, SH anggota DPRD Dompu dari Dapil Woja (kiri depan) saat foto bersama dengan koordinator dan anggota klub komunitas futsal keren Kecamatan Woja di arena Aldi Futsal Selaparan, Minggu (12/11).

Nasruddin Canangkan Komunitas Futsal Keren Dompu (Suara NTB) Nasruddin, SH anggota DPRD Dompu dari daerah pemilihan Kecamatan Woja dan Kilo mencanangkan komunitas futsal bagi anak muda di wilayah Kecamatan Woja. Komunitas yang baru terdiri dari 10 klub futsal ini dihajatkan menjadi jaringan komunikasi pehobi futsal.

Pencanangan komunitas futsal keren ini langsung dilanjutkan dengan kejuaraan futsal antar klub anggota komunitas di Aldi Futsal Selaparan Desa Matua Kecamatan Woja, Minggu (12/11) kemarin. Keenam klub futsal komunitas keren Kecamatan Woja ini antara lain Selaparan 1 FC, Selaparan 2 FC, PGN FC, Monta FC, Larema FC, Renda FC, Saneo FC, Rema Muda FC, dan Bakajaya FC. Nasruddin saat pencanangan dilakukan mengungkapkan, para pemuda di Kecamatan Woja belakangan ini banyak pecinta futsal dan ini tidak lepas dari keberadaan 3 arena futsal yang ada di wilayah ini. Namun para pecinta futsal ini masih terkesan sendiri – sendiri dan belum terkoordinir.

“Ini merupakan awal untuk kemudian mengajak ke-

pada generasi muda di bawah 40 tahun yang memiliki hobi yang bergabung dalam komunitas ini,” kata Nasruddin.

Komunitas ini, lanjut Nasruddin, akan menjadi media silaturrahmi dan jaringan komunikasi antar anak muda pecinta futsal. Karena media silaturrahmi, komunitas ini bisa juga mengadakan kegiatan lain seperti ngopi bareng atau pun rekreasi bersama. Ia pun komit akan mensuportnya.

“Itu tergantung kesepakatan para koordinator. Saya berjanji, setiap tahun akan ada laga dan kompetisi,” ungkap Nasruddin.

Namun, pada pertandingan antar klub anggota komunitas futsal keren Kecamatan Woja, Minggu kemarin hanya diha-

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA DR3523CC NOKA/NOSIN : MHIJFC110CK170034/ J F C 1 E - 1 1 7 0 2 6 8 AN.MUHAMMAD HLG DSKTR FAKULTAS UNRAM

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

SALON

HLGSTNK R2 HONDA DR6733CQ NOKA/NOSIN :MH1JFW111GK555979/ JFW1E-1558183 AN.TEHA APRILYA AZZAHRA GLG DSKTR KOTA MALANG

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR4651DA NOKA/NOSIN : RXK-16631OK / 1EE-000776 AN. SUCI MURNIATI HLG DSKTR JL. AIRLANGGA MATARAM

RUPA-RUPA

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

diri oleh 6 klub dan dijuarai oleh klub Selaparan 1 FC sebagai juara 1. Juara 2 dan 3 dimenangkan oleh klub Lamata FC, dan klub PGN FC. Sementara klub Monta FC, Selaparan 2 FC, dan Larema FC harus mengakui kekalahan dan keunggulan klub lain. (ula/*)

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Senin, 13 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 13 Oktober 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Senin, 13 November 2017

RADIO

SUARA NTB

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Senin, 13 November 2017

Pemprov Dorong Kabupaten/Kota Tiru KSB Entaskan Kemiskinan Dari Hal. 1 Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didongkrak oleh industri padat modal dan investasi dari luar.

Sehingga keuntungannya banyak yang lari keluar. Sektor pariwisata sudah menyumbang 21,49 persen pertumbuhan ekonomi NTB. ‘’Setingkat manajer yang ada di perhotelan dan restoran masih SDM dar luar. Sehingga dibawa keluar lagi. Makanya sekarang ada Poltekpar, untuk mendidik tenaga profesional bidang pariwisata. Industri kita berkembang 21,49 persen. Tapi dampak ekonominya masih kecil,’’ katanya.

Angka kemiskinan di NTB saat ini berdasarkan data BPS pada Maret 2017 sebesar 16,07 persen. Atau naik sebesar 0,05 persen dibandingkan posisi September 2016 sebesar 16,02 persen. Pemprov menargetkan angka kemiskinan pada 2018 sebesar 12,25 persen.

Dalam APBD Perubahan 2017, Pemprov NTB menaikkan alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan menjadi Rp 1,7 triliun. Sebelumnya, dalam APBD Murni 2017, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekitar Rp 1,3 triliun.

Anggaran sebesar itu di-

gunakan untuk mendukung program kegiatan pada 13 indikator RPJMD. Yakni upaya mendorong penurunan angka kemiskinan dilaksanakan melalui 35 program dan 83 kegiatan dengan anggaran Rp 155 miliar lebih. Dan didukung oleh program kegiatan pada 13 indikator dengan total anggaran Rp 1,736 triliun lebih.

Dirincikan, anggaran sebesar Rp 1,736 triliun tersebut. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka dialokasikan Rp 18,87 miliar lebih, pola pangan harapan Rp 5,9 miliar lebih, laju investasi Rp 67,84 miliar lebih, cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Rp 13,8 miliar.

Selanjutnya, jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap Rp 559 miliar lebih, rasio elektrifikasi Rp 10,2 milliar, cakupan air bersih Rp 83,35 miliar, penanganan rumah tidak layak huni Rp 167 miliar.

Kemudian, cakupan jamban keluarga Rp 4,5 miliar, rata-rata lama sekolah Rp 428 miliar.

Buta huruf penduduk usia di atas 15 tahun Rp 4,1 miliar, usia harapan hidup Rp 367 miliar lebih dan prevalensi kurang gizi Rp 6,5 miliar lebih. (nas)

Waspadai Ancaman Bencana Dari Hal. 1 Pengamatannya di lapangan, bencana sudah mulai nampak. Seperti banjir dan tanah longsor. Pemicu banjir masih sama, sampah serta buruknya drainase. Tanah longsor dipicu gundulnya hutan mempengaruhi kestabilan tanah.

Kejadian tanah longsor di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur (Lotim), sebuah rumah rusak ringan dan ternak mati. Di Dompu, banjir menerjang tiga kelurahan akibat meluapnya Sungai Silo yang melalui Kabupaten Dompu. Di Mataram tanggul Sungai Ancar jebol 12 meter, menyebabkan air menggenangi rumah warga.

Melihat dampak yang mulai ditimbulkan, dibanding situasi cuaca saat ini menurutnya belum bisa disebut darurat. Karena musim hujan baru fase awal. Diperkirakan puncak musim hujan terjadi Desember mendatang. ‘’Ini sebenarnya belum apa apa, belum puncak musim hujan.

Tapi bencana sudah mulai nampak. Ini yang harus diwaspadai,’’ tandasnya.

Selain faktor sampah dan kondisi hutan yang semakin terdegradasi, fasilitas tanggul menurutnya tidak siap. Dinding tanggul maupun drainase dilihatnya masih mudah jebol, padahal banjir belum terlalu parah. ‘’Seperti tanggul Kali Ancar jebol 12 meter. Di Kota Bima juga, tanggul di Sungai Jatiwangi jebol. Padahal curah hujan ini biasa-biasa saja.

Tapi kan sarana (tanggul) ndak siap,’’ kritiknya.

Menururnya, harus ada langkah dan tindakan untuk kesiapsiagaan. Dalam waktu relatif singkat ini, harus ada upaya taktis memperbaiki tanggul maupun drainase agar siap hadapi bencana.

Rum juga mengimbau, daerah daerah yang berpotensi longsor, sedini mungkin diwaspdai, termasuk warga yang tinggal di bantaran sungai. ‘’Ingat bahwa puncak musim hujan ini Desember, masyarakat dan pemerintah harus siap siaga,’’ pesannya.

Waspada Cuaca Ekstrem Berdasarkan data curah hujan hingga dasarian 1 November 2017, terpantau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan di NTB pada umumnya

dalam kategori rendah sampai menengah. ‘’Namun curah hujan tinggi terpantau di sekitar Kota Mataram, Lombok Barat bagian tengah dan utara, serta di Dompu,’’ kata Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kediri, Wakodim, SP. Dijelaskan, meskipun saat ini hujan sudah cukup merata di wilayah NTB. Namun umumnya, masih belum memenuhi kriteria awal musim hujan. Hanya ada beberapa wilayah yang sudah memasuki musim hujan seperti Kota Mataram dan Dompu.

Dari monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH), terpantau sebagian besar wilayah NTB masih terjadi hujan. Hari tanpa hujan dominan adalah satu sampai lima hari.

Meskipun demikian, masih ada daerah yang hingga saat ini belum mengalami hujan selama lebih dari 60 hari dan terkategori kekeringan ekstrem. Daerah itu meliputi Sape, Kabupaten Bima sampai 207 hari, Labuhan Pandan, Kabupaten Lombok Timur sampai 186 hari. Wawo Kabupaten Bima 136 hari, Sambelia Lombok Timur sampai 125 hari.

Sementara membahas soal curah hujan, peluang terjadinya curah hujan 50-150 mm di wilayah NTB pada dasarian 2 bulan November 2017, disebutkan Wakodim mencapai 50 - 90 persen.

Peluang curah hujan kebih dari 100 mm sebesar 40 sampai 60 persen, berpotensi terjadi di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur bagian utara, Sumbawa Barat bagian utara, dan Dompu.

Sementara soal dampak, Wakodim menjelaskan, ada peningkatan potensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Daerah yang disasar, di wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur bagian utara, Sumbawa Barat bagian utara, dan Dompu.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang pohon tumbang dan jalan licin. (ars)

Tertibkan Angkutan ’’Online’’ Dari Hal. 1 Angkutan online harus memenuhi persyaratan seperti angkutan konvensional karena juga mengangkut orang banyak. Sehingga kendaraan yang digunakan harus ‘’sehat’’. Untuk mengetahui kendaraan tersebut ‘’sehat’’ atau tidak maka harus melakukan uji KIR. Ia menyebutkan, dari beberapa operator angkutan online yang beroperasi di Kota Mataram dan sekitarnya, baru Uber yang sudah berkomunikasi dengan Dishub untuk mengurus izin.

Sementara operator angkutan lainnya seperti Grab, Go Car dan lainnya belum mengurus izin. ‘’Yang belum berizin tapi sudah operasi nanti ada penegakan yang akan dilakukan bersama polisi dan Dishub melakukan razia,’’ katanya.

Sementara itu untuk angku-

tan online roda dua, kata Bayu belum ada aturannya.

Karena angkutan roda dua sebenarnya bukan untuk mengangkut orang. Namun fenomena belakang ini banyak kendaraan roda dua yang digunakan mengangkut orang.

Untuk angkutan online roda empat, lanjut Bayu, akan ada tarif batas atas dan batas bawah. Nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Saat ini, tarif batas atas dan bawah yang telah ditetapkan Menteri Perhubungan dalam kisaran Rp 3.700 - Rp 6.500.

Di samping itu, wilayah operasi angkutan online juga akan diatur dalam Pergub yakni Pulau Lombok. Serta operator harus memasang stiker bahwa kendaraan tersebut angkutan online. (nas)

Halaman 15

Masyarakat Masih Takut Laporkan Pelayanan Buruk Pemerintah Mataram (Suara NTB) Masyarakat terus didorong agar berani melapor indikasi penyimpangan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Meski jumlah laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB meningkat tiap tahun, namun belum seluruh masyarakat di wilayah NTB berani melapor jika mengalami pelayanan publik yang buruk.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB menggelar sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan car free day di Jalan Udayana Mataram, Minggu (12/1).

Langkah itu menurutnya merupakan bentuk dorongan partisipasi publik untuk bersama-sama mengawasi pelayanan publik. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Isinya menyebutkan bahwa pengawasan pelayanan publik dapat dilakukan oleh pihak eksternal. Salah satunya berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim, meski keberanian masyarakat untuk melapor belum terlalu banyak. Namun yang menggembirakan sebagian besar pengaduan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB didominasi masyarakat yang datang langsung apabila mengalami perbuatan maladministrasi. ‘’Tahun 2016 saja berdasarkan data yang telah teregistrasi, jumlahnya mencapai 200 aduan.

Di mana 50 persen di antaranya dilaporkan masyarakat langsung, tanpa melalui pendampingan,’’ kata Adhar Hakim di sela sela kegiatan.

Di kesempatan itu, ia mendorong masyarakat untuk be-

rani melapor, dan jangan khawatir identitas pelapor diketahui. Sebab dalam keadaan tertentu, Ombudsman dapat merahasiakan nama dan identitas pelapor sesuai ketentuan pasal 24 ayat 2 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. “Jadi jangan takut untuk melapor, karena berani melapor itu baik,’’ terang Adhar.

Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat ini juga melibatkan sejumlah pihak yang menjadi jaringan dalam Sahabat Ombudsman. Terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang ada di NTB, LSM, komunitas warga, dan media, baik cetak maupun elektronik.

KPU Sumbawa Seleksi Sisa PPK/PPS yang Belum Terisi Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa telah mengumumkan badan adhoc penyelenggara pemilu, PPK dan PPS seKabupaten Sumbawa. Namun ada masih sekitar 21 orang keanggotaan PPK/PPS yang belum terisi dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu, KPU secepatnya melakukan seleksi langsung ke desa yang kekurangan anggota PPS. Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Aryati, S.Pdi, didampingi Sekretaris KPU, Lahmuddin S.E, Sabtu (11/11) kemarin. Dari 21 yang belum terisi, menyisakan satu orang anggota PKK di kecamatan Lunyuk dan 20 anggota PPS, yang tersebar di sejumlah desa. Terutama desa yang berada di wilayah pulau dan wilayah terpencil lainnya.

Hal ini disebabkan karena banyak faktor. Perta-

ma, orang yang mengikuti seleksi telah dua periode terlibat dalam PPK/PPS Pemilu sebelumnya sehingga tidak memenuhi UU yang mensyaratkan maksimal dua periode berturut turut. Kedua, ada beberapa peserta seleksi yang tidak mengikuti mekanisme seleksi secara penuh sebagaimana mestinya.

“Misalnya, dia ikut test tulis, tetapi tidak ikut test wawancara, sehingga tidak mungkin orang ini kita paksakan untuk diluluskan,” terangnya.

Untuk itulah, KPU Sumbawa secepatnya akan melakukan seleksi pada PPK/PPS yang belum lengkap terisi lewat seleksi ke wilayah masing-masing desa.

Dengan terlebih dahulu bersurat ke pihak desa perihal seleksi ulang. Agar kekurangan personil PPK/PPS segera terisi sebelum pelantikan PPK/PPS yang direncanakan pada 19 November mendatang. (arn)

Taliwang Penerima Rastra Terbesar di Sumbawa Barat Taliwang (Suara NTB) Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat menjadi kecamatan dengan penerima terbanyak Beras Sejahtera (Rastra) untuk alokasi bulan November tahun 2017 yang mencapai 3.399 sasaran Rastra Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah ini tentunya meningkat jika dibandingkan tahun 2016 lalu dengan alokasi beras bulan Desember yang hanya mencapai angka 3.210 KPM dengan jumlah 48.150 kilogram rastra.

Data yang berhasil dihimpun Suara NTB dilapangan menyebutkan, angka penerima Rastra terbesar di Taliwang terjadi di desa Batu Putih sekitar 546 KPM disusul kelurahan Telaga Bertong (Tebet) dengan jumlah sekitar 466 KPM dengan total 15 kilogram per sasaran Rastra. Tentu tidak hanya Taliwang saja yang tercatat sebagai penerima Rastra terbesar.

Tetapi, Kecamatan Brang Rea sebagai lumbung padi Sumbawa Barat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebut saja di tahun 2016, Kecamatan ini (Brang Rea) hanya menerima jatah 1.224 sasaran rastra. Tetapi di tahun 2017 jumlah penerima meningkat menjadi 1.551 KPM dengan Desa Sapugara Bree sebagai penerima terbesar yakni 278 KPM. Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Perekonomian Pembangunan (APP) Setda Sumbawa

Barat Sri Ayu Idayani SE, MM, kepada Suara NTB belum lama ini mengatakan, apabila melihat data secara keseluruhan sebenarnya terjadi peningkatan jumlah penerima Rastra di Sumbawa Barat.

Sebut saja di tahun 2016 dengan alokasi bulan Desember lalu, angka penerima Rastra di KSB hanya berada pada angka 9. 178 sasaran KPM dengan total 137. 670 kilogram Rastra. Sementara di tahun 2017 dengan alokasi bulan November meningkat menjadi 10. 096 KPM Rastra dengan jumlah 151.

440 kilogram beras. Data ini bisa juga memberikan sedikit gambaran terjadi peningkatan angka kemiskinan di Sumbawa Barat, mengingat pada dasarnya Rastra ini adalah hak bagi masyarakat pra sejahtera (miskin).

“Angka penerima rastra ini justru tinggi di tahun 2017, kita tidak mengetahui secara pasti apakah angka kemiskinan kita tidak atau ada masalah yang lain,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk tahun 2017 ini ada perbedaan dalam pendataan sebagai penerima beras ini. Apabila di tahun sebelumnya hanya mengacu kepada data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saja. Sementara untuk pendataan para penerima di tahun 2017 merupakan angka kolaborasi antara TNP2K dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengakibatkan angka penerima Rastra mengalami pen-

ingkatan di wilayah penghasil emas dan tembaga ini (KSB).

Mengacu kepada data, dalam kurun waktu dari Desember tahun 2016 ke November tahun 2017 ada sekitar 918 sasaran KPM. Bahkan beras-beras ini sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Beras-beras ini sudah didistribusikan kepada masyarakat, sehingga para penerima Rastra ini bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan buku panduan, data penerima Rastra ini sebenarnya bisa dirubah atau bisa dikeluarkan dari Data Penerima Manfaat (DPM) jika KPM sudah pindah alamat, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai hasil Musyawarah Desa (Mudes) atau Musyawarah Kelurahan (Mukel) sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Sementara KPM Rastra yang kepala keluarganya meninggal tetap akan memperoleh haknya. Rastra juga diberikan kepada pasangan kepala keluarga atau anggota keluarga lain tanpa mengubah nama didalam DPM. “Kita pernah mau ubah data DPM ini tahun 2016 lalu, tapi tetap saja tidak berubah malah terjadi penambahan jumlah penerima. Makanya untuk tahun 2018 kita juga akan coba mengubah dengan mekanisme yang sudah ada tersebut,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/ist)

KAMPANYE - Ary Juliyant & Folk melantunkan lagu-lagu bertema sosial untuk kampanye anti maladministrasi.

Acara ini juga dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama salah satunya Ary Juliyant & Folk yang membawakan lagu-lagu

Pelaksana Selesaikan Proyek Resto Apung Poto Tano Taliwang (Suara NTB) Langkah TP4D menggedor pelaksana proyek pembangunan resto apung Poto Tano terbukti efektif. Proyek pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sempat terbengkalai pengerjaannya itu kita telah dilaporkan selesai oleh Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) setempat.

Kepala Disbudpar KSB, Ir. IGB. Sumbawanto, M.Si mengatakan, proyek pembangunan resto apung yang ditempatkan di kecamatan Poto Tano itu saat ini telah selesai dikerjakan oleh pelaksana.

Proyek tersebut kini tinggal menunggu pengecekan fisik olet tim pemeriksa barang sebelum penyelesaian pembayarannya oleh pemerintah.

“Sudah ada di lokasi. Tinggal kita bayarkan saja sisanya setelah tim pemeriksa barang turun,” terangnya kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Sebelumnya proyek pembanguan resto apung itu sempat terlambat dikerjakan.

Pasalnya oknum pelaksana yang belakangan diketahui meminjam perusahaan untuk mendapatkan proyek kabur setelah menerima uang muka.

Namun oleh TP4D yang mengetahui kasus tersebut kemudian mendesak pemilik perusahaan menyelesaikan pekerjaannya dengan memanfaatkan waktu yang masih tersisa.

Dikatakan Sumbawanto, pengerjaan proyek resto apung Poto Tano itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut. Sebab oknum yang membawa lari uang muka proyek menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemilik perusahaan.

“Itu urusan internal mereka. Jadi mereka sendiri yang rugi. Makanya TP4D sejak awal sudah panggil pemilik perusahaan untuk menyelesaikannya dan disanggupi,” tegasnya.

Menjadi Mercusuar Rachmat Hidayat sudah sejak lama memunculkan gagasan dan mengusulkan Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional. Kenapa? ‘’Bukan untuk kepentingan politik saya. Tidak sama sekali. Dulu ada yang mengatakan, tujuan saya untuk meraup suara. Itu tidak benar,’’ tegas anggota DPR RI Dapil NTB ini. Itu murni dilakukan karena Rachmat sangat menyadari dan tahu bahwa Maulana Syeikh ad-

alah guru kita, bapak kita, panutan kita sangat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. ‘’Saya ingin NTB harus punya ‘’mercusuar’’, seperti daerah-daerah lainnya.

Anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh menurut Rachmat diibaratkannya sebagai mercusuar. ‘’ Menurut saya, gelar pahlawan nasional itu adalah mercusuar. Ibaratnya dengan adanya mercusuar di sebuah pulau, maka akan dengan mudah didarati atau dilabuhi oleh kapalkapal besar,’’ katanya memberi pe-

rumpamaan.

Anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh yang diibaratkan sebagai mercusuar, hendaknya membuat masyarakat NTB khususnya menjadi jengah. ‘’Setidaknya semangat Maulana Syeikh dalam perjuangannya dengan kondisi yang sangat terbatas bisa menginspirasi kita semua.

Jangan hanya euphoria semata,’’ katanya. Apalagi ada oknumoknum yang mengklaim diri punya jasa besar di balik ini. (*)

Selanjutnya ia menjelaskan, selesainya pembangunan resto apung Poto Tano itu pihaknya akan segera memanfaatkannya. Disbudpar KSB sendiri telah menyiapkan mitra usaha untuk mengelola restoran itu dengan menggandeng manajemen Rumah Makan Taliwang Lombok.

“Kita sudah ada komunikasi dan mereka sudah menyatakan kesediaannya untuk mengelola rumah makan itu nantinya,” sebutnya.

Pelibatan manajemen profesional mengelola resto apung Poto Tano itu tidak berarti mengambaikan masyarakat setempat. Menurut Sumbawanto, keberadaan resto apung itu disiapkan Pemda KSB untuk mendukung tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke daerah, sehingga kualitas makanannya perlu mendapat jaminan dengan dikelola tangan-tangan profesional.

“Nanti rumah makan itu tetap akan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat walau tidak dikelola langsung oleh mereka,” jaminnya.

Ia menambahkan ada keuntungan lain yang ditawarkan oleh Rumah Makan Taliwang Lombok mengelola resto apung Poto Tano nantinya.

Perusahaan rumah makan yang juga bergerak di bidang travel agent (agen perjawalan wisata) ini siap menyediakan program promosi untuk menarik wisatawan datang ke KSB. “Mereka sudah menyampaikan ke kita, nanti resto apung itu akan dipromosikan melalui TIC (tourism information centre) mereka. Dengan begitu wisatawan akan tertarik datang ke sini, apalagi kan resto itu dekat dengan Gili Balu terutama Pulau Kenawa yang sudah mulai banyak dikenal wisatawan mancanegara,” tukasnya. (bug)

Maulana Syeikh Ulama Multi Talenta

Harus Disambut dengan Suka Cita yang ’’Tawadhu’’ Dari Hal. 1

bertema sosial tentang kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang masih belum memuaskan. (ars)

Dari Hal. 1 Baik itu menteri maupun Presiden. Pasalnya tim yang dibentuk Mensos betul-betul independen yang terdiri akademisi dan sejarawan. ‘’Kesaksian saya, secara akademis tak ada persoalan. Secara ilmiah semua karya-karya beliau, semua dokumen yang terbaca, bisa dibaca. Kalau saya diuji dapat gelar doktor insya Allah saya akan cumlaude Pak Gubernur. Tentu saja cumlade itu akan kami berikan kepada Pak Gubernur, keluarga dan ini

adalah kesaksian yang bagi saya sangat mengesankan,’’ katanya dihadapan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang hadir pada acara tersebut.

Meskipun Maulana Syeikh sudah tiada, kata Sudarmanto, namun pada hakikatnya tidak pernah meninggal. Maulana Syeikh tetap hidup sampai saat ini. Hal itu dilihat dari detakdetak perjuangan almarhum dalam membangun bangsa.

Komitmen besar dalam menjaga Pancasila tetap terlihat dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dan bangsa. (nas)

DAU Kabupaten/Kota Turun Dari Hal. 1 kepastian mengenai jumlah dana transfer daerah dan dana desa yang diperoleh NTB, salah satunya DAU. Secara umum, Taukhid mengatakan jumlah DAU ke NTB pada 2018 meningkat dibanding 2017.

Pada 2017, total DAU yang diterima 11 Pemda di NTB sebesar Rp 8,554 triliun. Meningkat menjadi Rp 8,564 triliun pada 2018 mendatang.

Namun kenaikan DAU tersebut hanya untuk Pemprov NTB sedangkan 10 Pemda kabupaten/kota justru mengalami penurunan.

Penurunan jumlah DAU

yang diterima Pemda kabupaten/kota akibat peralihan sejumlah personel atau pegawai ke provinsi. Seperti bidang pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB, kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan.

Untuk DAU yang diterima Pemprov, kata Taukhid sebesar Rp 1,537 triliun pada 2018. Angka ini meningkat sebesar Rp 121 miliar dibandingkan 2017 yang hanya sebesar Rp 1,416 triliun.

Sedangkan DAU untuk kabupaten/kota pada 2018 dipangkas. Seperti Kabupaten Bima turun sebesar Rp 14,118 miliar. Tahun 2017, Bima

memperoleh DAU sebesar Rp 895,038 miliar, turun menjadi Rp 880,920 miliar pada 2018.

Kabupaten Dompu turun sebesar Rp 10,229 miliar.

Tahun 2017, Dompu memperoleh DAU sebesar Rp 582,290 miliar, turun menjadi Rp 572,061 miliar pada 2018.

Kabupaten Lombok Barat turun sebesar Rp 13,716 miliar.

Tahun 2017, Lombok Barat memperoleh DAU sebesar Rp 784,744 miliar, turun menjadi Rp 771,028 miliar pada 2018.

Kabupaten Lombok Tengah turun sebesar Rp 13,433 miliar. Tahun 2017, Lombok Tengah memperoleh DAU

sebesar Rp 998,650 miliar, turun menjadi Rp 985,217 miliar pada 2018. Kabupaten Lombok Timur turun sebesar Rp 15 miliar. Tahun 2017, Lombok Timur memperoleh DAU sebesar Rp 1,162 triliun, turun menjadi Rp 1,147 triliun pada 2018.

Kabupaten Sumbawa turun sebesar Rp 8,34 miliar. Tahun 2017, Sumbawa memperoleh DAU sebesar Rp 830,267 miliar, turun menjadi Rp 821,927 miliar pada 2018. Kota Mataram turun sebesar Rp 10,689 miliar. Tahun 2017, Kota Mataram memperoleh DAU sebesar Rp 609,016 miliar, turun menjadi Rp 598,318 miliar

pada 2018.

Kota Bima turun sebesar Rp 8,153 miliar. Tahun 2017, Kota Bima memperoleh DAU sebesar Rp 464,125 miliar, turun menjadi Rp 455,972 miliar pada 2018. Kabupaten Sumbawa Barat turun sebesar Rp 3,547 miliar. Tahun 2017, Sumbawa Barat memperoleh DAU sebesar Rp 403,831 miliar, turun menjadi Rp 400,284 miliar pada 2018.

Kabupaten Lombok Utara turun sebesar Rp 5,277 miliar.

Tahun 2017, Lombok Utara memperoleh DAU sebesar Rp 398,209 miliar, turun menjadi Rp 392,932 miliar pada 2018. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 13 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Seminar Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat kepada Siswa SMA/SMK/MA Mataram (Suara NTB) Untuk mengajarkan kesadaran sejak dini akan bahayanya obat ilegal serta obat yang banyak disalahgunakan di masyarakat, BPOM Mataram mengadakan acara sarasehan pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat kepada siswa SMA/SMK/MA sekota Mataram. Acara yang diadakan di Gedung Graha Bakti Praja hari Sabtu (11/ 11) ini dihadiri oleh ratusan siswa-siswi dari 17 sekolah di Mataram. Selain siswa sekolah, acara juga dihadiri oleh perwakilan dari Kajati NTB, Polda NTB, BNN Provinsi NTB, Dinas

Kesehatan Provinsi, dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala BPOM Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt.MH, mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk menyadarkan para pelajar bahwa penyalahgunaan obat sudah masif dilakukan bukan hanya di NTB saja. “Yang paling banyak disalahgunakan adalah penyalahgunaan tramadol yang penyebarannya merata di seluruh kabupaten di NTB,” terangnya. Ia menambahkan jika korban tramadol dalam jangka tahun 20162017 sudah

Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt.MH,

mencapai 165 orang.

“Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam penggunaan obat yang tepat sesuai takaran dan fungsinya,” kata Suarningsih.

Ia mengatakan jika dalam membeli obat, masyarakat harus selalu memperhatikan label dan izin edar obat karena di pasaran ada 4 jenis obat yang beredar. Sedangkan Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si menerangkan pemerintah sekarang sedang giat untuk meningkatkan kualitas SDM NTB agar bisa bersaing dan meningkatkan IPM. “Dengan adanya acara ini sangat diperlukan dan strategis agar

anak-anak tahu bahwa penyalahgunaan obat bisa merusak mentalnya,” terangnya. Amin menjelaskan jika siswa terlibat penyalahgunaan obat bisa merusak masa depan mereka. “Acara seperti ini kalau bisa rutin diadakan agar siswa bisa mengetahui dampak penyalahgunaan obat,” tukasnya. Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi,Sp.A, menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi obat harus sesuai dengan manfaat yang diinginkan serta membelinya juga harus di tempat yang legal.

“Obat yang dipakai dengan indikasi

tidak memberikan efek, jika berlebihan akan menyebabkan kompilkasi,” jelasnya. Eka menambahkan bahwa obat yang dipakai secara terus-menerus padahal tidak dibutuhkan dapat menyebabkan ketergantungan.

“Peredaran obat keras yang sudah dilarang, banyak pecandu yang beralih ke suatu merk obat batuk karena memiliki kandungan sejenis meskipun sedikit,” tambahnya. Kepala BNN Provinsi, Imam Margono, menambahkan dalam pemberantasan obat ilegal dan narkoba harus dapat memberikan gambaran preventif agar mereka bisa sadar sendiri.

“Yang penting bagaimana pihak terkait harus memberikan pemahaman kepada masyarakat karena sebagian pengkonsumsi narkoba adalah pelajar,” tukasn-

H. Muh Amin, SH, M.Si

Peserta sarasehan mendapat doorprize

Foto bersama peserta dan narasumber sarasehan

Bhabinkamtibmas Polres Bima Juara MTQ Polda NTB

(Suara NTB/why)

TROFI -Wakapolda NTB,Kombes PolTajuddin (kanan) memberikan trofi juara I kategori putra MTQ tingkat Polda NTB kepada Bhabinkamtibmas Desa Kalampa, Bripka Sarjan Adibuana, Sabtu (12/11).

Mataram (Suara NTB) Lomba MTQ dan Tausiah Kebangsaan tingkat Polda NTB tahun 2017 berakhir pecan lalu. Sebanyak 12 peserta menyabet trofi Kapolda NTB dalam perlombaan yang digelar selama tiga hari tersebut.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Tajuddin menerangkan, lomba tersebut bertujuan untuk mengubah kultur dan cara pandang anggota kepolisian dengan meningkatkan kecintaan terhadap Alquran.

Selain itu, ilmu agama dapat menunjang tugas kepolisan di masyarakat khususnya dalam upaya pencegahan dan penyuluhan.

“Pada saat polisi memberikan penyuluhan di masyarakat tentunya anggota kita lebih profesional dalam melaksanakan tugas,” ujarnya, Sabtu (11/ 11) ditemui usai kegiatan.

Adapun hasil dari perlombaan tersebut antara lain, juara I MTQ kategori putra dimenangi Bripka Sarjan Adibuana, Bhabinkamtibmas Desa Kalampa Polres Bima. juara I MTQ kategori putri disabet Yunika Sari yang diusung Polres Lombok Utara.

Kemudian, juara I Tausiah Kebangsaan kategori putra dimenangi Bripka Zamzuri Akbar dari Polres Lombok Tengah, dan juara I Tausiah Kebangsaan kategori putri dimenangi Nalita Widya dari Polres Lombok Barat.

Yunika Sari mengutarakan pihaknya mewakili Polres Lombok Utara itu tak pernah menyangka bisa meraih juara I.(why)

ya. Imam menerangkan jika masyarakat yang ingin berhenti dari kecanduan obat bisa melaporkan masalahnya langsung ke BNN. “Tetapi masyarakat lebih banyak yang datang ke LSM, padahal untuk rehab, BNN Provinsilah yang memberikan rekomendasi,” ujarnya. Sedangkan dr. I Gde Mahartyke Sutadana, Kepala Instansi Rehabilitasi Narkoba RSJ Mutiara Sukma menjelaskan ada 2 tahap rehab yang diberikan kepada para pecandu narkoba.

“Ada yang namanya rehab jalan dan rehab inap, yang dilakukan setelah melakukan konseling dengan dokter spesialis jiwa,” ujarnya. Ada 2 fase yang dalam rehab ini, yaitu fase detoksifikasi yang berfungsi untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh selama 3 bulan.

“Baru di bulan ke-2, nanti ditambah dengan konseling dengan dibuatkan jadwal,” tambahnya. Suhartanto,dari Komisi Penanggulangan AIDS mengatakan bahwa kasus HIV AIDS tertinggi disebabkan oleh seks bebas.

“Jika mengkonsumsi obat terlarang, maka potensi ke arah seks bebas akan semakin besar,” imbuhnya. Pihaknya sendiri sudah menyiapkan tim untuk melakukan pelayanan kesehatan serta mengadakan sosialisasi ke sekolah dan pondok pesantren tentang bahaya seks bebas.

“Tesnya gratis dan dijamin kerahasiaannya, karena penderita HIV AIDS ini secara kasat mata tidak terlihat ciricirinya,” jelasnya. (uul/*)

Pembukaan Sarasehan dan penyalahgunaan obat ilegal oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si

Penandatanganan Nota kesepakatan pemberantasan obat ilegal