Edisi 20 Desember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 20 DESEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 233 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ditenggat Akhir Desember

Pemprov Usulkan 4.603 Formasi CPNS 2018 Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan tenggat waktu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) untuk menyampaikan usulan formasi CPNS 2018 paling lambat akhir Desember ini. Sementara itu, Pemprov NTB mengaku sudah menyampaikan usulan formasi CPNS sejak Mei lalu.

FORMASI H. Fathurahman (Suara NTB/dok)

‘’Kalau kita sudah mengusulkan sejak beberapa bulan lalu. Tinggal menunggu jumlah formasi yang diberikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/12) siang.

Melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/ M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang ditanda-

1

Tenaga Kesehatan

2

Tenaga Teknis

3

Guru SMA

4

Guru SMK

5

Guru SLB

tangani Menteri PANRB Asman Abnur. Menteri minta PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi. Mengenai hal ini, Fathurahman menyatakan belum memperoleh surat tersebut secara resmi karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

Bersambung ke hal 15

757orang 945 orang 1.495 orang 1.322 orang

84 orang

Jumlah Formasi CPNS 2018

:

4.603 Orang Sumber : BKD Provinsi NTB

(Suara NTB/lin)

TO K O H

BUTUH PROMOSI - Panorama saat matahari tenggelam di Teluk Selindungan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sungguh memikat. Belum banyak wisatawan yang tahu destinasi wisata ini. Karena letaknya yang jauh dari jalan utama. Destinasi ini membutuhkan promosi yang masif. Di Teluk Selindungan, wisatawan bisa menikmati sensasi berlibur yang berbeda.

Waspadai Ancaman Multidimensial WAKIL Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH., M. Si mengingatkan, bahwa membela negara saat ini tidak lagi dilakukan dengan mengandalkan kekuatan senjata. Namun dilakukan dengan sumbangsih ide dan karya nyata untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini.

Sebagaimana pernah dilakukan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada tahun 1948 guna menyelamatkan NKRI dengan membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera Barat. ‘’ Saat ini di era global dan digital ini, maka bentuk aktualisasi kecintaan kepada tanah air atau patriotisme dan nasionalisme sudah jauh berbeda dengan era perjuangan para pendahulu.

Sebab bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi pun berbeda-beda,’’ ujarnya pada Peringatan Hari Bela Negara ke-69 Tahun 2017 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Selasa (19/12).

Bersambung ke hal 15 H.Muh.Amin

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ist)

Minta Kontribusi LIA

PEMERINTAH melalui Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, Senin (18/12) di Hotel Grand Syahid, Jakarta, menganugerahkan Leadership Award kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Kepala Daerah (Gubernur) Terbaik dalam kepemimpinan birokrasi dan sosial. Penghargaan tersebut dianuegarahkan kepada Tuan Guru Bajang (TGB), setelah melalui penelitian dan asesmen tujuh orang tim penilai independen.

Tim diketuai Prof. Dr. R. Siti Zuhro MA dan enam anggotanya, yakni: Prof. Dr. Muchlis Hamdi, Prof.Dr. Firmanzah, Kris Budiharjo, Dr. Aat Surya Safaat, Robertus Naendi Jaweng, MA dan Dr. Margareta Arianggorowati. Hasil asesmen membuktikan Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur yang memimpin NTB dalam dua periode jabatannya itu, adalah kepala daerah sangat berprestasi, berintegritas dan berpengaruh dengan ketokohan dan leadership yang baik.

Penilaian itu ditinjau dari aspek kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial, menepati visi-misi sesuai janji kampanye, kredibilitas, akseptibilitas dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Juga inovasi, rekam jejak dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Di samping itu, penghargaan diberikan berdasarkan kriteria pengalaman memimpin, bersih dari kasus hukum serta prestasi, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

ANUGERAH - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima anugerah Leadership Award dari Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, Senin (18/12).

RPH Poto Tano Mangkrak Taliwang (Suara NTB) Keberadaan Rumah Poto Hewan (RPH) Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mangkrak. Pasalnya, tidak ada investor yang berminat melakukan investasi untuk memanfaatkan RPH tersebut.

Melihat kondisi tersebut, sebenarnya Pemkab Sumbawa Barat tidak hanya diam melainkan tetap berusaha mencari rekanan baru yang akan mengelola RPH ini tetapi kondisinya masih nihil. ‘’Jika kita kalkulasikan RPH ini sudah mangkrak dari satu tahun yang lalu,’’ ungkap Kabid Ekonomi Bappeda KSB Mars Mars Anugriansyah, S. Hut, M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (19 /12) kemarin.

Mangkraknya RPH ini, setelah pengelola sebelumnya menghilang tanpa kabar berita dan tanpa alasan yang jelas. Akibat dari kondisi tersebut, RPH ini terpaksa tidak mampu memberikan retribusi (PAD) bagi daerah.

Dikatakannya, pada hakikatnya RPH ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat dan bagi daerah. Tetapi karena kondisinya seperti ini, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa lagi melainkan tetap berupaya mencari solusi dari mangkraknya bangunan ini. Pihaknya juga tetap akan melakukan seleksi secara ketat terhadap para rekanan yang kiranya akan mengelola RPH ini. Sehingga kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu bisa dihindarkan.

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan perbaikan terhadap cold storage yang ada saat ini dengan kapasitas yang lebih besar. Sehingga ketersediaan stok daging yang ada di KSB tidak terganggu. ‘’Kita tetap akan berusaha mencari pengelola baru RPH ini karena manfaatnya sangat besar.

Bersambung ke hal 15

Kasus Fiberglass

Dua Pejabat Bima Diperiksa Polda NTB

H. Supran

(Suara NTB/dok)

SETELAH persoalan divestasi atau penjualan aset di Lombok International Airport (LIA) tuntas. Kini, Pemprov NTB meminta kontribusi atas pemanfaatan aset daerah sejak 2011 – 15 Desember 2017 sebesar Rp 40 miliar kepada PT. Angkasa Pura (AP). Permintaan kontribusi ini berdasarkan hasil appraisal yang dilakukan Pemprov NTB. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAd) NTB, Drs. H. Supran, MM ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Supran mengatakan, penandatanganan kesepakatan divestasi aset daerah senilai Rp 106 miliar tersebut dilakukan antara Pemprov NTB dengan PT. AP di depan notaris. Hasil penjualan aset tersbeut, lanjut Supran, telah masuk pada APBD Murni 2017.

Bersambung ke hal 15

Gubernur TGB Dianugerahi ’’Leadership Award’’

Mataram (Suara NTB) Dua pejabat Pemkab Bima memenuhi panggilan penyidik Polda NTB Selasa (19/12) kemarin. Mereka diperiksa terkait kalanjutan penyidikan kasus dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan sampan fiberglass di Bima untuk melengkapi berkas.

Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap Adel Linggi Ardi, SE, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima. Yang bersangkutan dimintai keterangan sejak pagi hingga siang kemarin di ruang penyidik Subdit III Tipikor.

Siang sekitar pukul 14.00 Wita, datang Kabid PUPR Dinas PU Kabupaten Bima Haeruddin, ST.,MT. Keduanya akhirnya diperiksa di ruangan yang sama.

Tak ada komentar dari kedua saksi. Haerudin yang ditemui di loby Gedung Ditreskrumsus han-

ya menunjukkan surat panggilan untuk pemeriksaan. ‘’Saya di panggil ke penyidik Subdit III,’’ ujarnya singkat. Hingga berita ini ditulis sore kemarin, kedua saksi masih menjalani pemeriksaan.

Sementara Kasubdit III Tipikor Ditreskrumsus Polda NTB, AKBP Mustofa, SIK menyebut, akan ada 14 saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan. Pemanggilan saksi dilakukan bertahap, “Kemarin tiga orang, hari ini empat orang,” kata Mustofa, namun enggan merinci nama saksi tersebut.

Pemeriksaan kemarin diakuinya berkaitan dengan upaya melengkapi berkas perkara kasus Sampan Fiberglass yang diusut sejak 2013 lalu. Dimana kerugian negara sesuai temuan BPKP mencapai Rp 159,8 juta dari pagu anggaran Rp 1 miliar. Pengadaan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bima Tahun 2012. Dalam kasus ini, penyidik

baru menetapkan satu orang tersangka, TR yang menjabat sebagai Kepala BPBD Kabupaten Bima.

Saat itu, TR adalah pejabat PU Kabupaten Bima yang posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus ini.

Sementara ini menurut Kasubdit III, pihaknya fokus pada pemeriksaan saksi-saksi sesuai dengan petunjuk jaksa. Dalam petunjuk jaksa pada Kejati NTB sebelumnya, meminta pihaknya memanggil sejumlah pihak terkait dengan pengadaan sampan tersebut.

Tujuannya untuk menguatkan bukti dan keterangan saksi.

Bersambung ke hal 15 SAKSI - Plt. Kepala Disnakertrans Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi saat diperiksa sebagai saksi di ruang penyidik Ditreskrimsus Polda NTB.

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

Penerima Rastra Bertambah KELURAHAN di kota Mataram mendapatkan kuota penambahan penerima rastra (beras sejahtera).

Seperti yang disampaikan oleh sekretaris lurah Mayura, Eko Suprayitno, wilayahnya mendapatkan cukup banyak tambahan penerima rastra. “Totalnya cukup banyak, karena data yang digunakan sebelumnya adalah data tahun 2011 silam,” terangnya saat ditemui Selasa (19/12).

Eko menjelaskan, sebelumnya jumlah penerima rastra di kelurahan (Suara NTB/uul) Mayura mencapai 450 orEko Suprayitno ang. “Untuk penambahan ini, kita mendapatkan tambahan penerima sebanyak 69 orang yang tersebar merata di setiap lingkungan,” jelasnya. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan oleh dinas sosial yang terdiri dari 61 orang penerima BPKH dan 8 orang penerima PKH. “Data yang digunakan merupakan data terbaru karena sebelumnya ada warga penerima rastra yang meninggal dunia,” tukasnya.

Pendataan ulang ini, kata Eko, banyak menyebabkan masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bantuan rastra tetapi sekarang tidak menerima lagi. “Tapi di sini untungnya masyarakat tidak pernah melakukan protes, mereka menerimanya,” imbuhnya. Pembagian kartu penerima bantuan rastra ini, tambahnya, akan dilakukan besok Kamis di kantor kecamatan agar serentak untuk semua kelurahan.

“Dulunya dilakukan di Dinas Sosial, tetapi sekarang dilakukan di kantor kecamatan agar satu tempat,” kata Eko. Nantinya warga yang sudah menerima kartu rastra dapat menukarkan kartu miliknya pada toko sembako yang telah ditunjuk sebagai mitra. “Kalau disini ada 1 toko yang ditunjuk sebagai tempat penukaran beras rastra,” jelasnya.

Toko tersebut, imbuhnya, sudah tiga kali melakukan penukaran rastra pada masyarakat yang berhak mendapatkannya. “Kan sekarang sistemnya e-warung, bukan seperti yang dulu lagi,” kata Eko. (uul)

Tergantung Kesadaran Masyarakat MASIH adanya titik-titik yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas membuat DPRD Kota Mataram mengeluarkan saran untuk menambah anggaran pembangunan traffic light. ‘’Kalau saya lihat, memang kesadaran masyarakat kita di Mataram dilihat dari sisi berlalu lintas, masih sangat jauh,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (19/12).

Muhtar mengaku sering mengalami kejadian kurang menyenangkan akibat minimnya kesadaran masyarakat berlalu lintas. Padahal di kota-kota besar justru sangat memprioritaskan pejalan kaki. ‘’Kalau di Surabaya mau padatnya seperti apa, kalau kita sudah klakson, yang lain pasti berhenti. Kalau di sini kan kita diplototi seperti mau mengajak berkelahi,’’ ungkapnya.

Ini, menurut dia, menjadi tugas bersama, aparat Kepolisian maupun Dishub Kota Mataram untuk tetap memberikan penyuluhan bagaimana berlalulintas yang baik. ‘’Kita tegur kemudian ditilang, hasilnya juga tidak terlalu signifikan,’’ keluhnya. Dia mencontohkan, pihak Kepolisian sudah sering menyampaikan aturan bahwa pengguna sepeda motor wajib menggunakan helm, nyatanya masih banyak yang tidak menggunakan.

Politisi Gerindra ini membenarkan perlunya penambahan anggaran untuk membangun traffic light. Karena, lanjutnya, ada tempat-tempat tertentu yang memerlukan traffic light.

Contohnya di Jalan Sriwijaya menuju Gomong dianggap sudah terlalu padat sehingga perlu ada traffic light untuk mengatur agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di sana. ‘’Kemarin ada saran juga di pertigaan Muhammadiyah perlu dibangun traffic light karena sering terjadi antrean yang cukup panjang di sana. Tapi itu perlu dikaji lagi karena di sana hanya pertigaan,’’ pungkasnya. Untuk mengajak masyarakat disiplin di jalan raya memang tidak mudah.

Namun yang paling berkompeten memberikan penyadaran kepada masyarakat dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dan juga Dishub Kota Mataram.

Ini kata Muhtar, menjadi tugas berat aparat terkait bagaimana menggugah kesadaran masyarakat. Muhtar tidak menampik sulitnya mengajak masyarakat untuk berperilaku disiplin di jalan raya. Ini membutuhkan kerja keras semua pihak. Aparat baik kepolisian, Dishub maupan Satpol PP diimbau untuk tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan.

Tidak cukup sosialisasi hanya melalui pengumuman yang dipajang di jalan-jalan.

Karena, kata anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini, belum tentu masyarakat paham maksud dari sosialisasi melalui tulisan tersebut.

Menurut dia, akan lebih efektif dan mengena apabila dilakukan penjagaan oleh aparat di jalan-jalan. ‘’Mungkin cukup seminggu dua minggu, lama-lama orang juga akan paham,’’ demikian Muhtar. (fit)

H. Muhtar (Suara NTB/fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Guru dan Tenaga Kesehatan Pelanggar Disiplin Terbanyak Mataram (Suara NTB) Kasus pelanggaran indisipliner aparatur sipil negara (ASN) Kota Mataram tertinggi dilakukan oleh guru dan tenaga kesehatan. Pelanggaran pun bervariasi, di antaranya gugatan perceraian, tidak pernah bekerja dan lain sebagainya.

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati

Tim indisipliner Senin - Selasa (18-19/12), secara maraton menyidangkan empat tenaga pendidik. Mereka secara bergiliran memasuki ruang Asisten III untuk diklarifikasi.

Data diperoleh Suara NTB, pelanggaran indisipliner oleh guru dan tenaga kesehatan di 2017 ini mencapai 25 kasus.

Sekretaris Tim Indisipliner yang juga Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati membenarkan pelanggaran indisipliner di Mataram didominasi oleh tenaga medis dan guru. Menurutnya, kasus ini hampir sama terjadi di kabupaten/kota lainnnya. “Saya tanya daerah lain juga hampir sama di seluruh Indonesia,” kata Nelly.

Empat ASN disidang selama dua hari itu merupakan tenaga pendidik. Kasus mereka sebagian telah inkrah di pengadilan dan secara agama mereka telah ditalak. Nelly mengaku, tim berusaha mencari solusi dan memberikan masukan terhadap permasalahan tersebut. “Kalau dia cowok kita jelaskan apa - apa kewajiban mereka. Termasuk pemberian hak

ke istri,” tambahnya.

Terkait penindakan, mantan Kabag Umum Setda Kota Mataram menegaskan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai. ASN yang terbukti melanggar akan diturun pangkat atau dibebas tugaskan bila memegang jabatan.

Pembebasan tugas terhadap pejabat kata dia, sudah dilakukan sejak 2016 lalu. Sejumlah pejabat dibebastugaskan bahkan diberhentikan dengan cara tidak hormat. (cem)

Sertifikat di Bank

Pembebasan Lahan Kebon Talo Tersendat

(Suara NTB/cem)

PERBAIKI PINTU - Pemkot Mataram secara berkala memperbaiki bagian demi bagian gedung Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik. Pemindahan Kantor Walikota ke jalan lingkar selatan masih menjadi wacana. Beberapa pekerja tampak menata bagian pintu masuk di lobi kantor Pemkot Mataram, Selasa (19/12).

791 Penerima Bantuan Pangan Salah Pemetaan Mataram (Suara NTB) Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyaluran bantuan pangan non tunai hingga 22 Desember mencapai 85 persen di Kota Mataram. Persoalannya data keluarga penerima manfaat masih rancu. Sebanyak 791 penerima bantuan pangan tersebut salah pemetaan.

Akselarasi terhadap pencapaian target pendistribusian tersebut dibahas secara komprehensif oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang bersama Kepala Cabang BRI Mataram, Harsono, Kepala Divre Bulog Ahmad Makmun, perwakilan BRI Pusat, Tri Mulyono, perwakilan Dinas Sosial NTB dan Kota Mataram, Selasa (19/12).

Penyaluran BPNT ini, Kota Mataram merupakan satu dari 10 kabupaten/kota yang menjadi pilot projet. Martawang menyebutkan, keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT sebanyak 25.680 jiwa.

Dengan rincian program keluarga harapan 10 ribu jiwa dan non PKG sekitar 15 ribu lebih.

Kartu ini sudah dilakukan pendistribusian oleh kader PKH bersama perangkat serta pendampingan dari bank.

“Masyarat bisa mengambil kebutuhan beras, minyak goreng dan gula di e - warong jadi mitra bank,” kata Martawang.

Realisasi pencapaian sebelumnya mengkhawatirkan. Laporan hingga pekan kemarin telah mencapai 74 persen. Dia mengatakan, Kemensos menargetkan capaian pendistribusian serta pemanfaatan kartu itu 85 perssen. Akan tetapi, Pemkot Mataram berusaha meningkatkan menjadi 97 persen. “Saya sudah minta Pak Camat di lapangan lebih tegas,” kata dia.

Kepala Cabang BRI Mataram, Harsono menjelaskan, penerima bantuan pangan non tunai berjumlah 25.680 orang. Dari jumlah tersebut,

Mataram (Suara NTB) Proses negosiasi terhadap pembebasan lahan Kebon Talo sebelumnya buntu, kini sudah ada titik terang. Pemilik lahan setuju dengan pembayaran berdasarkan penilaian tim appraisal. Kendalanya, Badan Keuangan Daerah (BKD) tidak bisa membayar lahan karena sebagian sertifikat warga digadai di bank.

Kepala BKD Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi mengakui, semua pemilik lahan sepakat dengan harga ditentukan oleh tim appraisal. Dari keseluruhan pemilik lahan, tinggal empat yang belum datang menyerahkan dokumen.

Dia menyebutkan, anggaran pembebasan lahan Kebon Roek disiapkan sekitar Rp 15 miliar. “Masih ada proses pembayaran dan BKD menyelesaikan itu,” kata dia.

Yang jadi permasalahan, pemilik lahan sertifikatnya berada di bank. Syakirin mengaku, dari segi administrasi belum bisa dibayar karena bukti kepemilikan lahannya berada di tempat lain.

Alternatifnya nanti apabila dibutuhkan, ia akan meminjam di bank untuk dipecah. “Ini yang jadi kendala kita. Sebagian sertifikat itu ada di bank,” sebutnya.

Untuk persentase pembe-

(Suara NTB/cem)

H.M. Syakirin Hukmi basan lahan di 2017, Syakirin mengaku tidak hafal. Namun, ada lahan belum tuntas dibayar oleh pemerintah. Menurutnya, pemkot masih memiliki pekerjaan rumah untuk pembebasan lahan. Yakni, pembebasan lahan rencana pembangunan Kantor Walikota di Lingkar Selatan. Paling tidak lahan harus dibebaskan sekitar tiga hektar. Sedangkan, anggaran yang tersedia Rp 15 miliar.

“Saya tidak hafal harga appraisal di sana. Paling tidak lahan harus kita bebaskan karena lahan tiga hektar,” sebutnya. Postur anggaran 2018, kembali dialokasikan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp 19 miliar lebih.

Ini jadi satu dengan pembebasan lahan di sejumlah titik. (cem)

Proyek Penataan Lapangan Sangkareang Digenjot

(Suara NTB/cem)

KETERANGAN - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang bersama Kepala Cabang BRI Mataram, Harsono, Kepala Divre Bulog Ahmad Makmun, perwakilan BRI Pusat, Tri Mulyono, perwakilan Dinas Sosial NTB dan Kota Mataram memberikan keterangan pers terkait target penyaluran BPNT. 4.869 dikembalikan karena tidak ada orangnya. Baik itu, pindah alamat, meninggal atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Secara otomatis ada pengurangan sehingga totalnya 20.801. Kartu yang telah tersalurkan 15.070.

Saat ini telah siap disalurkan 2.381. Yang menjadi polemik memang ada 791 keluarga penerima manfaat di Kota Mataram salah mapping atau pemetaan. “Misalnya data di Mataram. Tapi kartunya terbit di Larantuka NTT. Otomatis nomor rekening dan kartunya juga di sana,” jelasnya.

Selain salah mapping lanjutnya, 1.024 tidak bisa disalurkan. Dan, 1.535 warga belum melakukan transaksi.

BRI selaku ditunjuk oleh pemerintah akan berusaha hingga 22 Desember bisa tercapai sesuai ditargetkan oleh Pemkot Mataram.

Harsono mengakui, kerancuan data yang dicetak berdasarkan data diberikan oleh Kemensos. Data disebut C1 merupakan data penduduk tahun 2011. Setelah tercetak ternyata pihak kementerian

mengatakan data itu salah.

Selisihnya itu empat tahun pengiriman data C2. “Sudah dicetak ternyata salah. Lagi kita cetak sesuai data C2 itu,” bebernya.

Terkait saldo KPM tak terisi, Harsono menegaskan rekening warga tak terisi dari pemerintah. BRI hanya memfasilitasi saja dan tidak tahu mengenai saldo. “Jadi bukan kami yang ambil uangnya. Pemerintah memang belum mengisi saldonya,” ucapnya.

Perwakilan BRI Pusat, Tri Mulyono menambahkan, yang ditargetkan oleh Kemensos 74 persen terserap. Data sudah ada dan tinggal dieksekusi oleh penerima manfaat. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat menggesek kartu mereka di atas tanggal 25. Di atas tanggal itu saldo mereka akan hangus. “Perbaikan data akan selalu ada,” ucapnya.

Kepala Divre Bulog, Ahmad Makmun mengatakan, prinsipnya Bulog siap mendistribusikan kebutuhan masyarakat. Dengan sistem yang ada, KPM bisa melihat dan memilih kualitas beras yang diinginkan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tidak saja proyek bernilai miliaran, satu paket proyek yang berada di depan Kantor Walikota Mataram senilai Rp 400 juta dikhawatirkan belum rampung.

Sesuai kontrak rekanan memiliki waktu tinggal 10 hari menyelesaikan pekerjaan. Pelaksana proyek digenjot segera menuntaskan pekerjaan tersebut.

Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kota Mataram yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Khusnul Chuluk mengatakan, dari sisi kerangka fisik bangunan sudah on progres, tapi ada sedikit keterlambatan di beberapa bagian pekerjaan, sehingga rekanan diminta memperbanyak tenaga kerja.

“Kita ingin cepat jadi. Kita suruh tambah tenaga,” kata Khusnul ditemui, Selasa (19/12).

Proyek penataan Lapangan Sangkareang dikeroyok oleh beberapa SKPD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang fokus mengerjakan lapangan sepakbola mini. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menata taman.

Dan, Bagian Umum mengerjakan tribun lapangan.

Pengerjaan tribun pagu anggarannya sekitar Rp 408 juta. Khusnul mengatakan, dana itu hanya untuk menyelesaikan bagian dinding dan kerangka saja. Penataan lapangan tersebut dikerjakan secara bertahap. Di tahun 2017 fisik dan kerangka saja.

Kemudian, dilanjutkan di tahun 2018 untuk finishing.

“Anggarannya sedang direvisi. Tapi sudah kita ajukan anggaran tambahan Rp 200 juta mengerjakan atap dan lain - lain,” bebernya. Secara perhitungan perencanaan tribun itu sudah rampung 80 persen. Rekanan berjanji 29 Desember nanti pekerjaan sudah tuntas.

Namun demikian, ia tetap mengingatkan agar mereka menambah tenaga biar cepat selesai. “Kontraknya 90 hari kalender. Sebenarnya start pelaksanaan pas HUT. Kita undur lagi.

Tapi mudah - mudahan cepat selesai. Gak enak juga kita dilihat apalagi ada pameran bonsai,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIGENJOT - Proyek penataan tribun lapangan Sangkareang sedang digenjot pengerjaannya. Rekanan memiliki sisa waktu pengerjaan hingga 29 Desember.

Evaluasi APBD 2018

Anggaran 23 OPD Dirasionalisasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah rampung melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Mataram 2018. Gubernur memberikan catatan - catatan terhadap pengelolaan anggaran dan merasionalisasi belanja di 23 organisasi perangkat daerah (OPD).

Pembahasan rasionalisasi anggaran dipimpin Sekda Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito didampingi Asisten II,

Wartan, SH.MH., dan Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, digelar tertutup, Selasa (19/12).

Eko dikonfirmasi usai rapat menjelaskan, hasil evaluasi Gubernur terhadap RAPBD Kota Mataram yakni, pendapatan daerah direncanakan Rp 1,4 triliun. Untuk sumber pendapatan asli daerah Rp 350 miliar, dana perimbangan Rp 894 miliar. Dan, lain - lain pendapatan Rp 166 miliar.

Kemudian, belanja daerah direncanakan Rp 1,4 triliun

terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Terhadap belanja langsung ini kata Eko, evaluasi Gubernur menyangkut belanja modal.

Belanja modal Pemkot Mataram baru Rp 18,92 persen.

Sedangkan, berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 bahwa untuk pemerintah kabupaten/kota prioritas belanja modal sebesar 23 persen.

“Oleh karena itu, kita merasionalisasikan belanja modal.

Itulah yang kami bicarakan

tadi,” jawabnya. Yang dirasionalisasi dilakukan terhadap belanja makan harian, belanja makan minum rapat, tamu, belanja jasa tamu dan peserta, belanja surat kabar, pihak ketiga dan media massa. Kata dia, pengurangan anggaran senilai Rp 3 miliar dilakukan untuk memenuhi ketentuan Permendagri. “Ini catatan dan petunjuk yang diberikan oleh provinsi,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menam-

bahkan, dari evaluasi provinsi terhadap RAPBD, tidak semua OPD terkena rasionalisasi. Berdasarkan pertimbangan ada 23 OPD kena sesuai hasil evaluasi Pemprov NTB. Dari total anggaran Rp 3 miliar nantinya akan dialihkan ke belanja modal. Artinya, anggaran itu tidak dipergunakan untuk belanja barang dan jasa.

“Anggaran itu tidak di kemana - manakan. Kita alihkan ke belanja modal yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambah Syakirin. (cem)

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Investor Perlu Buat Fasum di Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Beberapa destinasi wisata sudah dikelola oleh investor, misalnya KEK Mandalika. Investor diminta tidak hanya membuat bangunan semata, namun juga diharapkan untuk melengkapi fasilitas umum, seperti toilet dan lainnya. Sebab itu juga menjadi penunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Menanggapi hal itu, sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Putria mengatakan sebagian besar KEK Mandalika merupakan milik inves-

tor. Sehingga berkewajiban untuk membuat sejumlah fasilitas destinasi. Sebab ini juga membuat Pemda tidak dapat bergerak dengan leluasa, karena tanah tersebut be-

rada dalam penguasaan investor.

“Kita mau bangun tapi tidak ada tempat. Karena sebagian besar itu sudah milik investor. Kami imbau kepada

investor agar membangun juga fasilitas untuk wisatawan. Sehingga wisatawan merasa senang saat berkunjung,” ujarnya.

Putria mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat membangun begitu saja fasilitasfasilitas seperti toilet dan lainnya di KEK Mandalika. Mengingat kawasan itu sudah menjadi kepemilikan berbagai investor. Hal ini menjadi salah

satu kendala dalam melengkapi fasum. Padahal hal itu sangat memengaruhi kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Pengamatan Suara NTB, di beberapa destinasi seperti Pantai Seger, Pantai Tanjung Aan dan deretan pantai yang masuk dalam KEK Mandalika masih sangat minim fasum. Termasuk keberadaan toilet dan tempat ibadah yang

manan bersama,” ujarnya.

Meski saat ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas umum di KEK Mandalika, namun tetap saja di beberapa tempat harus lebih dimaksimalkan. Tidak hanya dibangun, namun pemeliharaannya juga dirasa sangat penting.

Sebab kebersihan dari fasum juga sangat menunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung. (lin)

Asosiasi Persempit Ruang Gerak KUPVA Ilegal

Pascaerupsi Gunung Agung

Bisnis Jasa Transportasi Darat Mulai Pulih Mataram (Suara NTB) Pengusaha taksi mulai bersemangat menyambut hari besar keagamaan dan jelang pergantian tahun ini.

Setelah sebelumnya, erupsi Gunung Agung di Bali sempat membuat jasa transportasi darat ikut merasakan dampaknya.

Erupsi Gunung Agung dampaknya dirasakan cukup dahsyat, terutama di Pulau Dewata. Tanpa terkecuali di Provinsi NTB, sebagai provinsi tetangganya.

“Pendapatan bulanan kita juga turun 8 persen, ini fenomena alam. Tentu tidak ada yang harus disalahkan.

(Suara NTB/dok) Trennya sekarang mulai Amir Muslim membaik,” kata Manajer Pool Lombok Taksi (Blue Bird Group), Amir Muslim di kantornya, Selasa (19/12) kemarin.

Sejak 28 November hingga 15 Desember 2017 ini, pendapatan Lombok Taksi khususnya mulai membaik. Ia meyakini, pengusaha taksi lainnya juga merasakan hal yang sama. Erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu diakui sempat membuat para pengemudi taksi. Apalagi Mataram dan Senggigi, Lombok Barat adalah kantong utama bagi pendapatan taksi.

Apalagi Lombok Taksi pasar utamanya termasuk wisatawan. Buka tutup bandara internasional Lombok akibat erupsi Gunung Agung, turut membuat para wisatawan wait and see menunggu keadaan membaik.

“Trennya sekarang sudah mulai mengalami perbaikan,” tambah Amir, didampingi Kepala HRGA (Human Resource & General Admin), Cekas Miharja.

Lombok Taksi sendiri saat ini sedang mempersiapkan pelayanan jelang natal dan tahun baru. Yang diperkirakan permintaan pesanan akan berbeda dari keadaan normalnya. Terutama pesanan dari para pelancong.

Amir Muslim mengatakan, yang paling penting dilakukan saat ini, bagaimana seluruh pengemudi dapat memberikan pelayanan terbaik, dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi siapapun yang datang ke NTB. Dengan harapan, pelayanan yang diterimanya selama di Lombok (NTB), akan disampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya.

“Para driver kita akan briefing. Agar pelayanannya mengesankan, ini tidak saja secara bisnis untuk kami. Lebih luasnya kita bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik,” demikian Amir.

Dari sisi kesiapan armada, sebanyak 380 unit armada yang dimiliki Lombok Taksi, tidak saja disiapkan pada momenmomen tertentu, seperti akhir tahun. Memenuhi standar laik operasional, dilakukan setiap hari tanpa terkecuali. (bul)

terkesan kurang memadai. Sehingga wisatawan terpaksa menggunakan toilet atau tempat ibadah restoran atau hotel terdekat.

“Memang semua fasilitas dasar di destinasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tapi beberapa investor yang sudah menanamkan modalnya juga harus membantu pemerintah dalam melengkapi fasilitas itu. Ini demi kenya-

HOME INDUSTRY - Bing Gianto memperlihatkan produk-produk home industry Jawa Timur yang dipajang di KPD Jawa Timur di Mataram.

Jaringan KPD Jatim Tak Dioptimalkan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Jawa Timur telah membuka keran jaringan pasar yang sangat luas secara nasional. Sayang, pengusaha lokal tak banyak yang memanfaatkannya.Kantor Perwakilan Dagang (KPD) telah dibuka oleh Pemprov Jawa Timur di 26 provinsi di Indonesia. Salah satunya ada di Jalan Catur Warga Blok III Nomor 2 Mataram. KPD ini dibentuk sebagai jembatan bagi pengusaha komoditas. Entah keberadaannya memang tidak diketahui, atau memang pengusaha lokal yang enggan memanfaatkannya.

“Padahal, kita di sini hadir untuk mempertemukan para pengusaha komoditas, agar lebih mudah mendapatkan pasar.

Tidak ada pungutan apapun, semua gratis,” kata Manajer Pengelolanya, Ir. Bing Gianto.

Di KPD Jawa Timur di Mataram ini, di pajang seluruh

hasil-hasil industri Jawa Timur. Baik yang dalam bentuk hasil kerajinan, fashion, bahkan yang berupa produk obat-obatan tradisional tersedia. Contoh-contoh produk itu sengaja dipajang, dengan harapan menarik mitra pengusaha lokal yang bersedia menjadi suplayernya di NTB. Hal yang sama juga dilakukan di KPD-KPD lainnya di Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan di NTB, dapat dipajang di KPD-KPD milik Jawa Timur yang tersebar di 25 provinsi lainnya. Untuk diperkenalkan secara luas. Tapi peluang ini belum juga dimanfaatkan pengusaha lokal yang ada di NTB. Melalui jaringan pasar ini, pemerintah Jawa Timur kerap kali melakukan petemuan bisnis. KPD Jawa Timur yang ada di Mataram, berkewenangan memberikan rekomendasi kepada siapa saja pengusaha lokal yang ingin mengikuti

petemuan bisnis tersebut.

“Siapa yang mau ikut B to B dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, rekomendasinya dari kita di Mataram, kita berikan rekomendasi gratis, tanpa beban apapun,” imbuh pemilik usaha kerajinan kayu gambol jati ini.

KPD Jawa Timur di Mataram baru dimanfaatkan belasan pengusaha komoditas yang tersebar di kabupaten/ kota di NTB. Dengan jaringan KPD, setiap kali pertemuan pengusaha mampu menghasilkan transaksi miliaran.

Hasil bumi NTB yang banyak ditransaksikan melalui forum B to B, diantaranya jagung, bawang, cabai, kedelai, mete, sapi, rumput laut, dedak dan sejenisnya.

“Kita cuma membantu bagi yang kurang jaringan pasarnya. Tinggal dimanfaatkan atau tidak, silahkan dimanfaatkan,” ajak Bing Gianto. (bul)

Mataram (Suara NTB) Asosiasi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) ikut mempersempit ruang gerak bagi KUPVA yang belum mengantongi izin operasi dari Bank Indonesia. “Kita tidak bekerjasama dalam bentuk apapun kepada KUPVA yang tidak berizin,” kata ketua asosiasinya, Darda Subarda kepada Suara NTB. Sikap ini diambil sebagai bentuk dukungan dan kerjasama baik antara KUPVA dengan Bank Indonesia. Belakangan seperti di ketahui, selaku regulator, Bank Indonesia gencar melakukan penertiban baginya KUPVA yang beroperasi secara ilegal.

Darda mengatakan, dampaknya, wisatawan yang melakukan penukaran mata uang asing yang dibawanya, dikesankan cukup nyaman.

Dampak positifnya, tak ada kekhawatiran bagi pengguna jasa money changer.

“Banyak yang dieksekusi oleh Bank Indonesia. Dampaknya cukup positif,” demikian Owner PT. Tri Putra Darma Valuta ini.

Ada 12 anggota asosiasi KUPVA Provinsi NTB saat ini. Seluruh pelaku usahanya, sepakat untuk tidak menjalankan kerjasama apapun dengan KUPVA ilegal, sebelum izin-izinnya dipenuhi.

Darda mengatakan, padahal untuk mendapatkan izin tersebut, tidak serumit dan semahal yang dibayangkan.

“Kita juga ikut memberikan edukasi untuk meyakinkan bahwa mendapatkan izin itu tidak rumit, dan tidak mahal (mahal dalam konteks pembuatan syarat-syarat pendukung pengajuan perizinan),” ujarnya.

Munculnya KUPVA atau money changer ilegal ini, lan-

jut Darda lebih dikarenakan ada potensi yang dilirik. Karena itu, sasaran tumbuhnya money changer illegal ini menyasar spot-spot tertentu yang menjadi basis wisatawan.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menitip 12 pelaku usaha tempat penukaran yang asing (money changer) ke Polda NTB dalam rangka pembinaan oleh Polda NTB. Cara ini diambil setelah langkah-langkah persuasif tak di indahkan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/ 2016 tentang KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Disnaker Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan kegiatan penertiban. Terhadap seluruh pelaku money changer tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempelkan stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan memperoleh izin usaha KUPVA dari Bank Indonesia.

Selanjutnya BI akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut. Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP. Bank Indonesia juga berencana akan melakukan pengawasan lebih luas. Bila sebelumnya pengawasan hanya dilakukan di Pulau Lombok, selanjutnya akan dilakukan di Pulau Sumbawa. (bul)

Eksportir Lokal Khawatir Produk Tak Bisa Masuk Amerika Mataram (Suara NTB)Presiden Amerika, Donald Trump seringkali membuat kebijakan kontroversial. Gaya nyentrik Presiden ke-45 negara Paman Sam itu bahkan

ikut memicu keresahan para eksportir lokal.

Baru-baru ini, Donald Trump secara resmi mengumumkan keberpihakannya kepada Israel, dengan men-

gakui Yerusalem sebagai ibukota baru negara sekutunya itu. Sontak, reaksi muncul dari berbagai negara Islam, termasuk Indonesia yang ikut menentang kebijakan terse-

but dan tetap mengakui bahwa Yerusalem adalah kota miliknya Palestina.

Ketua Asosiasi Eksportir Provinsi NTB, H. Anhar Tohri menganalisa kemungkinan dampak perdagangan internasional yang bakal terjadi. Seruan boikot terhadap produkproduk Amerika menggema di mana-mana. Artinya, situasi ini juga bisa berdampak terhadap ekspor langsung dari NTB ke negara adidaya itu.

“Indonesia menjadi salah satu negara sorotan dunia, karena keras menentang ketidakberesan Donald Trump. Ini akan berdampak langsung antara kita dan Amerika,” ujarnya. kepada Suara NTB di Mataram, Senin (18/12) kemarin, H. Anhar Tohri menyebut, karena sikap keras Donald Trump terhadap negara-negara muslim, kemungkinan besar barang-barang yang diimpor negara itu akan dipilah asalnya. Ekspor Indonesia tidak menutup kemungkinan akan dialihkan ke negara-negara lain minoritas Muslim.

“Ini akan menjadi keuntungan negara-negara lain. Kita mendapat tantangan untuk terus mengembangkan jaringan di negara-negara tetangga,” imbuhnya.

Amerika adalah salah satu negara potensial ekspor. Untuk NTB, biasanya yang terkirim ke negara itu adalah hasil–hasil kerajinan berupa furniture. Dan kopi, kayu hasil hutan yang dikirim dari Indonesia. Baik yang dikirim langsung oleh eksportir NTB, maupun yang dikirim melalui pihak ketiga di Bali, Yogyakarta, Jakarta dan provinsi pintu ekspor lainnya.

“Produk kita mungkin tidak bisa masuk langsung ke Amerika. Kita ngirimnya ke negara lain, misalnya Vietnam, Thailand, atau Singapura. Nanti negara-negara tujuan ekspor kita itulah yang akan mengek-

spor produk kita ke Amerika.

Tentu tidak menggunakan nama produsennya dari Indonesia (NTB),” demikian H. Anhar.

Amerika menjadi negara ketiga tujuan ekspor produk NTB setelah Jepang, dan Eropa Barat. Tentunya jika terjadi disharmoni antara Indonesia dengan Amerika, maka perdagangannyapun akan terdampak.

“Kita merasa benar-benar khawatir, karena Donald Trump ini semau-maunya,” imbuh H. Anhar.

Karena itulah, menyiasati tertutupnya satu pintu negara tujuan ekspor, semangat para eksportir diarahkan untuk memperioritaskan perdagangan dalam negeri. Melihat potensi pasar yang jumlahnya begitu besar. (bul)

SELASA, 19/12/17

(Suara NTB/bul)

MATA UANG ASING - Pegawai Tri Putra Darma Valuta menunjukkan mata uang asing yang ditukarkan oleh wisatawan.

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Terkendala Awik-Awik Ajukan Kenaikan Tarif Izin Minol DINAS Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PM PTSP) Lombok Utara tengah mempersiapkan upaya untuk memenuhi target retribusi izin minuman beralkohol (minol) tahun 2018. Pasalnya, retribusi izin minol ditetapkan naik dari Rp 25 juta menjadi Rp 1 miliar.

Kepala Disnaker PM PTSP Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, Selasa (19/12) mengungkapkan, kenaikan target retribusi izin minol akan diusahakan tercapai.

Meskipun besaran angka yang dibebankan terlampau (Suara NTB/ari) fantastis dari Rp 25 juta Vidi Ekakusuma menjadi Rp 1 miliar.

“Bagi saya ini sebuah tantangan, tinggal bagaimana strategi kita untuk mengoptimalkan penarikan,” ungkap Vidi.

Ia menjelaskan, salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan mengubah tarif retribusi minol. Saat ini tarif tersebut paling rendah dibandingkan daerah lain, yakni sebesar Rp 400 ribu.

“Daerah lain tarifnya bisa sampai Rp 60 juta, kita masih Rp 400 ribu. Inilah salah satu strategi kita untuk mengejar target,” katanya.

Menurut Vidi, perubahan nominal tarif izin minol tidak harus ditempuh dengan mengubah Perda, melainkan akan diusulkan meningkat melalui instrumen Perbup. Pada Perbup nanti akan diajukan kenaikan tarif Izin Tempat Penjualan Minuman Beralokohol (ITPMB) meski belum ditentukan nominal kenaikannya.

Selain angka tarif ITPMB, Disnaker juga akan menekankan adanya pengawasan pada Perbup. Misalnya, melarang minol dijual pada batas usia kurang dari 17 tahun, larangan konsumsi pada penderita penyakit tertentu, dan sebagainya.

Ia menambahkan, untuk tahun ini capaian retribusi minol tercapai 100 persen yakni Rp 25 juta. Tahun depan, kontraksi peningkatan tarif ITPMB diharapkan bisa maksimal walaupun Disnaker masih dihadapkan pada kekurangan Staf PNS. “Sejak pertengahan tahun ini, item penarikan retribusi kita berkurang 1 dari 4 item. Izin Gangguan (HO) sudah tidak boleh ditarik sejak keluarnya Permendagri No. 19 tahun 2017,” pungkasnya. (ari)

Molor, Proyek Penataan Kampung Adat Limbungan Selong (Suara NTB) Proyek penataan Kampung Adat Limbungan Desa Prigi yang dikerjakan CV. Pujiibu molor. Hingga saat perkembangan proyek sampai saat ini 52,3 persen.

Sejatinya, perkembangan sesuai tenggat waktu yang dijadwalkan seharusnya sudah mencapai 90 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Penataan Limbungan, Hadi kepada Suara NTB mengatakan, proyek yang belum selesai ada di Limbungan Barat. Sedangkan di Limbungan Timur

sudah rampung. Dalam waktu dekat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, yakni untuk pekerjaan perbaikan rumah adat sebanyak 22 unit dan lumbung sebanyak 9 unit.

Sement-

ara yang berada di Limbungan Barat, terdapat sebanyak 22 rumah adat dan 15 unit lumbung yang lama dan yang baru 7 unit. Hasil evaluasi dari rekanan menyebut kendalanya selama Bulan Muharam tidak boleh bekerja.

Ansih selama satu bulan penuh tidak ada pekerjaan sama sekali. Larangan bekerja selama Muharam ini, karena sudah menjadi awikawik di kampung Adat Dusun Limbungan.

Yakni terhitung sejak tanggal 21 September sampai 21 Oktober 2017. Kendala lainnya bahan material lokal seperti ilalang

yang sulit dicari.

Mereka diberi batas waktu hingga tanggal 20 Desember ini. Jika tidak, rekanan tersebut diputus kontrak. “Kalau tidak akan evaluasi ulang dan terancam putus kontrak,” ucapnya.

Saran pemutusan kontrak juga disampaikan TP4D Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

Kalau pun ada itikad bagus untuk menyelesaikan, Dispar siap memberikan tambahan waktu. Dengan catatan harus bayar denda 1 per seribu dari nilai kontrak. (rus)

Proses Akreditasi, RSUD Selong Dapat Tiga Bintang Selong (Suara NTB) Proses penilaian akreditasi yang dilakukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Soedjono Selong mendapat hasil yang cukup baik. Pasalnya, penilaian terhadap limbah, peralatan medis, air dan lain sebagainya, RSUD Selong mendapat tiga bintang.

Menurut Direktur RSUD R. Soedjono Selong, Karsito, dalam penilaian ini tidak ada kaitannya dengan kenaikan status RSUD R. Soedjono Selong. Melainkan lebih kepada standarisasi pelayanan, artinya semua pelayanan harus berstandar mulai dari depan maupun belakang. “Jadi tidak ada kaitannya dengan kenaikan status,” jelasnya, Selasa (19/12).

Dengan lulus akreditasi maka pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit terhadap masyarakat harus lebih baik. Akreditasi ini nantinya akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali. Sedangkan untuk sementara ini belum dapat diketahui bagian mana yang mendapat nilai tertinggi maupun terendah. Namun secara umum saat ini proses akreditasi itu RSUD Selong mendapat tiga bintang.

Bagi rumah sakit yang terakreditasi, ujarnya, telah mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa semua yang ada di dalam rumah mulai dari luar hingga belakang sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun, tujuan dari pelaksanaan akreditasi itu, rumah sakit lebih menghormati hak-hak pasien dan melibatkannya dalam proses perawatan sebagai mitra. “Tentunya dengan akreditasi itu, pelayanan rumah sakit kepada masyarakat harus lebih baik,” ujar Karsito.

Disampaikan lebih jauh, terkait proses akreditasi itu pihaknya belum menerima secara resmi meraih lulus maupun berapa bintang setelah dilakukan proses penilaian akreditasi oleh tim Surveior dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akan tetapi dari informasi yang sementara yang didapat, RSUD R Soedjono Selong memperoleh tiga bintang dalam proses akreditasi tersebut dan dinyatakan lulus. “Secara resmi melalui surat belum kami terima terkait raihan akreditasi bintang tiga itu,”ujarnya. (yon)

Dianggarkan Rp 11 Miliar

Pembangunan Wisata Bahari di Labuhan Haji Siap Dilanjutkan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menunjukkan konsistensinya dalam pembangunan di sektor pariwisata. Pasalnya rencana untuk membangun kawasan bahari di kawasan Pantai Labuhan Haji saat ini mulai terwujud. Tak tanggung-tanggung, untuk tahun 2018 nanti pembangunan wisata bahari itu dianggarkan sebesar Rp 11 miliar.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Lotim Drs. H. M. Juhad, pembangunan wisata bahari, diyakini akan menjadi objek wisata andalan masyarakat Kabupaten Lotim pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Di mana, pembangunan wisata bahari yang dikatakan menjadi Ancol Mini itu akan dilengkapi sejumlah sarana pendukung sebagaimana yang tertuang dalam masterplan. ‘’Di antaranya pembangunan wahana bermain, musala, poliklinik dan danau buatan serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Saat ini dalam proses pentalutan dan penimbunan tanah,” ujarnya di ruang kerjanya, Selasa (19/12).

Dalam proses pentalutan, diketahui nama paket proyek tersebut yakni Pembangunan Taman Rekreasi Wisata Pantai Labuhan Haji, nomor kontrak: 02/Taman Labuhan Haji/PPP/ IX/2017, dengan nilai kontrak Rp. 2.389.337.000 dan waktu pelaksanaan 90 kalender dengan kontraktor CV. Gelang Karya.

Di mana, proses pentalutan dan penimbunan tanah ditargetkan tuntas pada 25 Desember 2017. Sedangkan untuk tahun 2018, nilai anggaran melalui pagu APBD 2018 sebanyak Rp 11 miliar dengan luas lahan yang digunakan sekitar 8 hektar dan saat ini pembebasan lahan sudah tuntas.

Untuk kelanjuntan pembangunan Ancol Mini yang bertempat di Labuhan Haji, saat ini segala sesuatunya sudah dipersiapkan, yakni mulai tahap perencanaan sehingg pada bulan Januari proyek sudah mulai ditender, sehingga pengerjaan dapat dilakukan pada bulan Maret. (yon)

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Kepala Dinas Pariwisata Lotim, H. M. Juhad menunjukkan masterplan wisata bahari di Labuhan Haji.

(Suara NTB/dok)

LIMBUNGAN - Kampung Adat Limbungan Desa Prigi Kecamatan Suela Kabupaten Lotim yang terkendala penataannya, akibat kebijakan masyarakat adat setempat.

Pertanyakan Keabsahan APBD 2018

Pasca-penyitaan

Komisi I DPRD Lombok Utara PT. BAL Resmi Pinjam Pakai Alat Operasional Bersurat ke Kemendagri Tanjung (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Utara, akhirnya mengambil langkah terkait persoalan legal tidaknya APBD 2018. Komisi I bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mengetahui apakah APBD 2018 yang saat ini di meja gubernur sah secara aturan atau tidak.

Langkah Komisi I itu tidak lepas dari polemik kuorum pada sidang paripurna tanggal 23 November dengan agenda penyampaian Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2018. Saat itu, 2 Fraksi memilih walk out (WO) atau keluar dari ruang sidang, masing-masing Fraksi Hanura (kecuali RiantoPKS dan Narsudin, NurhardinPPP), Fraksi Merah Putih (kecuali Ruhaiman, Sainur, H. Arsan-PAN). Selain F-Hanura dan F-Merah Putih, 1 orang anggota Fraksi PKN yakni Zarkasi, S.Ag., juga memilih WO. Perdebatan mengalir di ruang sidang DPRD itu, lantaran 2 fraksi di DPRD Lombok Utara itu meminta Bupati Lombok Utara hadir di ruang sidang.

Kapasitas bupati, tentu saja memberi penjelasan kepada DPRD KLU atas perubahan angka pendapatan dan belanja dari KUA PPAS (Rp 1,093 triliun) menjadi pendapatan dan belanja di RAPBD 2018 yang mengalami penurunan menjadi Rp 959,4 miliar (berkurang Rp 133 miliar lebih). F-Hanura dan FMP sepakat, bahwa perubahan angka dari KUA yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan bupati harus dapat dijelaskan secara logis dan mela-

lui ruang sidang. Tidak hadirnya bupati membuat sidang diskors.

Akibat interupsi itu, rapat diskors atau ditunda untuk diskusikan. Dalam diskusi, 2 fraksi tersebut tetap meminta bupati harus hadir. Namun pimpinan bersama Sekda Lombok Utara H. Suardi, bersikeras melanjutkan paripurna hingga sidang dilanjutkan. Pimpinan sidang mencabut skor dan melanjutkan sidang.

Di ruang sidang, kedua fraksi kembali interupsi dan bersikukuh menunggu sidang dimulai hingga bupati hadir. Merasa tidak direspons pimpinan DPRD, maka 2 fraksi tersebut menyatakan WO. Sejak saat itu, 7 orang dari 3 fraksi, tidak terlibat membahas hingga RAPBD disahkan dan disetorkan ke gubernur.

Atas persoalan itu, Ardianto yang juga Ketua Fraksi Hanura bersurat ke Kemendagri meminta penjelasan. Tujuannya agar Kemendagri menarik benang merah apakah RAPBD 2018 legal ataukah sebaliknya.

“Suratnya sudah kami kirim ke Kemendagri, berharap ada respons secepatnya, mumpung RAPBD masih di meja gubernur. Seumpama dikatakan tidak sah, maka sekalian saja 30 orang anggota DPRD, bupati dan wakil bupati tidak memperoleh gaji selama 1 tahun,” demikian Ardianto.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, H. Djekat Demung yang dikonfirmasi tak mempermasalahkan langkah anggotanya. Upaya tersebut ia anggap sebagai langkah mencari kebenaran atas proses pembahasan

RAPBD. “Soal RAPBD cocok apa tidak, tergantung penilaian provinsi. Silakan saja, itu hakhaknya mereka ke Kemendagri, tidak masalah,” ungkap Djekat.

Menurut dia, polemik kuorum di DPRD dalam sidang itu tidak perlu dipersoalkan lagi.

Baginya, status kuorum sudah dicapai pada rapat pertama.

Meski setelahnya terjadi WO, namun sejatinya rapat tidak pernah ditutup oleh pimpinan DPRD. “Setelah sidang dibuka, kemudian diskors, dicabut lagi, dan dilanjutkan tetapi tetap dalam kuorum itu. Ini kan APBD sudah diketok, sebagai DPRD itu kewajiban kita demi kepentingan rakyat,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH., MH., tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan Komisi I DPRD Lombok Utara. ‘’Karena ini adalah langkah yang terbaik untuk mencari kepastian terhadap kebenaran mekanisme pembahasan APBD yang dianggap oleh dua fraksi dan komisi 1 cacat prosedur dalam mengambil keputusan antara pemerintah dan DPRD beberapa waktu lalu,’’ ujarnya.

Menurutnya, di era sekarang ruang demokrasi sangat terbuka, sehingga tidak ada yang bisa melarang siapa saja untuk mempertanyakan hal ini, termasuk Komisi I DPRD Lombok Utara. ‘’Ya siapa tahu akan ada jawaban yang bisa memuaskan semua pihak. Terlebih saat ini terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, karena melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda,’’ tambahnya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Masyarakat di Dusun Gili Trawangan sudah tidak perlu khawatir lagi terkait operasional pengolahan air bersih oleh PT. Berkat Air Laut (BAL). Setelah disita oleh Polda NTB beberapa waktu lalu, kini PT. BAL telah memperoleh SP (Surat Perintah) Titip Rawat Barang Bukti atau pinjam pakai dari Polda untuk dioperasionalkan guna mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat dan pengusaha.

Juru Bicara PT. BAL, Arli Wihodo, Selasa (19/12) mengutarakan, pihak Polda NTB secara resmi mengeluarkan SP pinjam pakai mesin operasional yang telah disita. Sebagaimana SP No. SP.Sita/ 61.d/XII/2017, maka PT. BAL bisa menggunakan kembali seluruh mesin untuk menyuling air laut di Gili Trawangan.

“Surat ini ditujukan langsung kepada Direktur PT. BAL, William John Matheson. Surat dikeluarkan karena berbagai pertimbangan yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan air bersih,” ungkap Arli.

Ia menjelaskan, sebanyak 1.000 pelanggan di Gili Trawangan dan 400 pelanggan di Gili Meno, masih bergantung pada pasokan air yang disuplai oleh perusahaan. BAL sebagai satu-satunya perusahaan penyedia air masih dianggap

strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih di daerah pariwisata.

Terhadap persoalan yang saat ini ditangani Polda NTB, Arli berharap Pemda Lombok Utara dapat menemukan format penyelesaian win-win solution yang menguntungkan Pemda, masyarakat sektor wisata dan perusahaan. Kebutuhan mendasar masyarakat terkait air bersih diharapkan menjadi pertimbangan oleh Pemda Lombok Utara.

Sejak tahun 2012 kata dia, PT. BAL telah menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi persoalan krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno dan dapat dinikmati dengan baik. Selain itu PT. BAL juga sangat kooperatif dan terbuka dalam semua proses yang diatur dalam birokrasi pemerintah termasuk kaitannya dengan proeses dan prosedur regulasi perizinan (penyesuaian tata ruang) yang dibutuhkan.

“Koordinasi dan komunikasi sudah dan tetap dilakukan PT. BAL kepada pemerintah dan pihak terkait sebagai wujud dan tanggungjawab nyata dalam investasi dan kemitraan yang lebih baik. Dukungan dari pemerintah sangat penting agar semua investasi pariwisata khususnya di tiga Gili dapat berjalan dengan normal dan lebih baik,” demikian Arli. (ari)

Kepala Pasar Terara Siap Kembalikan Uang Sewa Ruko Selong (Suara NTB) Kepala Pasar Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Zaenuddin mengaku siap mengembalikan uang sewa ruko yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Pengembalian uang sewa ruko itu, rencananya akan dilakukan secara berangsur yang kemudian disetor ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim.

Zaenuddin mengaku jika uang sewa ruko oleh pedagang di Pasar Terara digunakannya untuk kebutuhan pribadi tanpa melakukan penyetoran ke Bapenda Lotim. “Setoran dari peda-

gang sudah ada, hanya saja saya yang belum menyetor. Istilahnya saya pinjam untuk kepentingan pribadi, namun nanti saya setor dengan cara diangsur,” janjinya.

Sementara, Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, menegaskan bahwa siapapun kepala pasar yang merasa mengambil uang rakyat yang bukan haknya harus mengganti dan mengembalikannya untuk disetor masuk. “Jadi harus dikembalikan segera, kalau tidak maka kami akan tindak,” ancamnya.

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, kepala pasar yang bersangkutan mengaku siap

dan sanggup untuk mengembalikan setoran para pedagang yang sudah diterimanya. Adapun saat ini kepala pasar yang bersangkutan tetap bertugas, namun tetap akan dilakukan evaluasi. “Yang bersangkutan sanggup mengembalikan, sehingga kita tunggu kesanggupannya,”jelasnya.

Adapun batas waktu yang diberikan untuk mengembalikan uang yang sudah diambil hingga akhir Desember 2017 ini.

Jika dari batas waktu itu tidak dikembalikan, tentunya akan ada sanksi tegas yang diberikan sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku. (yon)

(Suara NTB/ist)

PINJAM PAKAI - Mesin PT. BAL akhirnya dipinjam-pakaikan oleh Polda NTB kepada perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan.

SUARA PULAU LOMBOK

MENDARAT - Maskapai Korean Air saat mendarat di LIA beberapa waktu lalu. Pihak maskapai asal Korea Selatan ini kembali berencana membuka carter flight ke LIA tahun 2018 mendatang.

JUMLAH warga Lombok Barat (Lobar)yang belum merekam E-KTP mencapai 80 ribu lebih. Mereka tersebar di semua kecamatan di Lobar.

Warga yang paling banyak belum terekam ada di empat kecamatan, yakni Lingsar, Gerung, Gunungsari dan Sekotong. Terhadap warga yang belum merekam bakal diberikan form khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), H. Muridun itupun tergantung apakah warga tersebut masuk data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“80 ribu lebih belum perekaman E-KTP, kalau warga yang belum perekamanan nanti disiapkan form surat keterangan dari Kemendagri, tapi itu sepanjang masuk database di kami (Dukcapil, red),”terang Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Muridun, Selasa (19/12).

Dijelaskan, kalau tida masuk data base Dukcapil maka warga initidak bisa menggunakan hak pilihnya. Pihaknya akan melakukan komparasi data antara hasil pendataan KPU dikombinasikan dengan database Dukcapil. Biasanya, H-6 bulan pihaknya menerima DP4, barulah dilakukan pencocokan data.

Termasuk kasus warga Pemalikan Sekotong, akan dilihat apakah masuk database atau tidak. Menurutnya, jika melihat identitas asal warga tidak semua dari luar Lobar, namun ada yang dari Dasan Geres Gerung.

Diakuinya, kendala peralatan juga masih kurang. Pihaknya mengusulkan 10 alat perekaman tambahan namun hanya ditambah dua alat. Pihaknya mengakui, kondisi ini kemungkinan disebabkan keterbatasan anggaran. Dengan kekuatan yang ada saat ini, ia memiliki 12 alat plus tambahan tersebut.”kita maskimalkan alat yang ada, kita terus lakukan percepatan nanti,”jelas Muridun. (her)

(Suara NTB/dok)

Berdampak pada DPT

Wacana Penempatan TKI di Timur Tengah Harus Dikaji Kembali Praya (Suara NTB) Adanya rencana pemerintah pusat untuk membuka kembali penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informasi di negara-negara Timur Tengah disambut positif Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Namun sebelum itu, pemerintah pusat diharapkan melakukan kajian yang lebih mendalam, terutama terkait hak dan kewajiban masing-masing negara, baik itu bagi Indonesia sebagai negara pengirim maupun negara-negara Timur Tengah sebagai negara penerima manfaat.

“Pada prinsipnya kita menyambut rencana tersebut. Tapi harus dilakukan kajian yang benar-benar mendalam dulu,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng, H. Masrun, kepada Suara NTB, Selasa (19/12).

Menurutnya, selama ini minat masyarakat khususnya masyarakat Loteng untuk menjadi TKI di timur tengah sangat tinggi. Selain karena faktor finansial yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara tujuan TKI lainnya.

Selain itu, dikarenakan ada faktor sosial dan agama.

Di mana masyarakat mau menjadi TKI ke negara Timur Tengah, bukan semata-mata karena pertimbangan gaji yang tinggi. Tetapi juga karena pertimbangan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji. “Kalau sudah bekerja di Timur Tengah, para TKI menjelang akhir masa kontraknya biasanya menunaikan ibadah haji. Sehingga animo masyarakat di daerah ini untuk bekerja di Timur Tengah sangat tinggi,” jelasnya.

Namun, ujarnya, semuanya tergantung pemerintah pusat bisa mematangkan semua hal yang terkait soal penempatan TKI di negara-negara Timur Tengah, supaya antara kedua negara bisa saling menguntungkan. Tidak hanya itu, TKI yang bekerja bisa benar-benar terlindungi dan pada akhirnya mampu memberikan sumbangan devisa bagi negara. Begitu pula negara tujuan bisa memperoleh manfaat yang maksimal pula dengan keberadaan para tenaga kerja asal Indonesia tersebut.

“Kita minta MoU (memorandum of undestanding) yang nantinya dibuat antara pemerintah pusat dengan negara tujuan, harus sama-sama menguntungkan. Negara pengirim dan negara tujuan tahu hak dan kewajibannya masingmasing,” ujar Masrun.

Adanya MoU ini, ujarnya, di masa mendatang, kasuskasus kekerasan terhadap TKI yang banyak terjadi sebelumnya bisa diminimalisir. “Pemerintah pusat menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah, karena banyak kasus kekerasan yang dialami TKI kita. Ke depan, catatan buruk tersebut bisa diminimalir atau dicegah jangan sampai terjadi lagi,” harapnya. (kir)

Korean Air Pertimbangkan Kembali Buka ’’Carter Flight’’ ke LIA Praya (Suara NTB) Maskapai asal Korea Selatan, Korean Air mempertimbangkan rencana untuk membuka kembali carter flight dari dan menuju Lombok International Airport (LIA) mulai awal tahun depan. Setelah pada carter flight sebelumnya, penerbangan langsung Korea Selatan-Lombok disambut positif para wisatawan asal

negeri Ginseng tersebut.

“Melihat respons positif pada saat pembukaan carter flight bulan Agustus sampai Oktober kemarin, pihak Korean Air berpotensi kembali membuka carter flight di awal tahun 2018 mendatang,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB, Selasa (19/12).

Pada prinsipnya, pihaknya sangat berharap pihak Korean Air membuka flight reguler.

Apalagi dari hasil evaluasi carter flight, ujarnya, pihak maskapai mengaku cukup puas dengan respons penumpang.

Namun pihak maskapai tampaknya punya pertimbangan lain, sehingga belum memutuskan untuk membuka flight regular dan memilih untuk tetap

Giri Menang (Suara NTB) Banyak dana transfer pusat dan APBD “terparkir” di bank hingga akhir tahun, lantaran eksekusi memang terlambat. Hal ini terjadi di Lombok Barat (Lobar), terutama dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai puluhan miliar. Namun hal ini tak terjadi di Lobar saja, namun hampir di semua daerah.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun meminta agar SKPD lebih mempercepat realisasi anggaran, termasuk fisik.

Sejauh ini, hasil evaluasinya persentase progres memang kecil lantaran dana tersebut besar. “Realisasi anggaran (baik DAK dan lain-lain) mungkin yang dianggap kecil itu karena BOS dan DD yang banyak terlambat, tapi ini tidak hanya di Lobar, namun hampir

di semua daerah. Karena nilainya besar menyebabkan persentase terlihat tinggi yang belum direalisasikan. Kalau ada SKPD yang sengaja memperlambat baru ditindak (disanksi) tegas,” tegasnya, Selasa (19/12).

Diakuinya, progres BOS ini agak lamban disebabkan penyaluran BOS agak ribet dan bukan semata-mata persoalan di SKPD, namun ada juga

persoalan di sekolah. Sementara terkait progres DAK terkait fisik di Lobar sudah tidak ada masalah, bahkan DAK APBDP yang diperoleh untuk jalan senilai Rp 45 miliar telah memiliki progres yang tinggi. Sejauh ini, pihaknya menekankan ke SKPD agar lebih progresif mengejar target yang belum dicapai. “Kami sudah lakukan percepatan untuk mengejar itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat Joko Wiratno menyatakan pihaknya menuntaskan laporan DAK fisik sebagai syarat pencairan dana DAK triwulan IV. Laporan yang dibuat diklaim telah lengkap dan tuntas bahkan melebihi target

Eskalasi politik jelang Pilkada Lombok Barat (Lobar) 2018 kembali memanas. Menjelang sebulan pendaftaran paket pasangan calon (paslon) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), ternyata masih saja ada yang membuat was-was sejumlah paket bakal paslon.

JELANG Pilkada Lobar memunculkan 4 bakal paslon.

Satu bakal paslon, yakni H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun kemungkinan bisa lolos di KPU. Namun tiga bakal paslon harus berebut dukungan lima parpol yang tersisa untuk bisa maju pada di Pilkada Lobar nanti.

Bakal paslon H. Fauzan Khalid-Hj. Sumiatun diklaim

yang ditetapkan pusat yakni capaian realisasi keuangan yang sudah diterima sebesar 75 persen dan realisasi outputnya 50 persen.

Joko menjelaskan, terkait pencairan DAK berdasarkan laporan laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember. Dengan posisi capaian realisasi keuangan yang sudah diterima 75 persen dan realisasi output 50 persen.

DAK triwulan IV sendiri sejauh ini belum ada ditransfer sampai pusat melihat dan menerima laporan sampai dengan tanggal 15 Desember lalu. “Sedangkan untuk Lobar laporannya sudah lengkap dan tuntas serta melebihi target sehingga kami tinggal tunggu transfer dari pusat,” jelasnya. (her)

Komisi I Jamin Kesiapan Angkasa Pura Habiskan Rp 140 Miliar Anggaran Pilkades Serentak Praya (Suara NTB) Pihak PT. Angkasa Pura (AP) I telah menyelesaikan pembayaran divestasi aset milik Pemprov NTB yang ada di Lombok International Airport (LIA) sebesar Rp 106 miliar. Dengan begitu, seluruh aset yang ada didalam LIA kini sepenuhnya sudah menjadi milik PT. AP I. Hal itu disampaikan General Manager (GM) PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB, Selasa (19/12).

Itu artinya, total dana yang telah digelontorkan oleh PT. AP I untuk melakukan divestasi aset pemerintah daerah yang ada di LIA mencapai Rp 140 miliar lebih. Setelah sebelumnya pada tahun 2013 lalu, PT. AP I juga telah membayar sebesar Rp 34 miliar lebih untuk membeli kembali aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lo-

teng) yang ada di LIA, berupa area parkir kendaraan. “Jadi sekarang seluruh aset-aset yang ada di LIA sepenuhnya menjadi milik PT. AP I dengan menuntaskan proses divestasi aset milik Pemprov NTB ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, total dana yang dibayarkan oleh PT. AP I ke Pemprov NTB untuk tiga aset, masing-masing apron (area parkir pesawat), tax way (jalur penghubung antara apron dengan run way) serta helipad.

Meski sudah tidak punya aset lagi di bandara, lanjut Ardita, baik Pemprov NTB maupun Pemkab Loteng tetap mendapat hak berupa pajak dan retribusi dari kegiatankegiatan yang ada di bandara dengan besaran disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Menurutnya, dengan telah selesainya seluruh proses di-

vestasi aset tersebut, maka lebih memudahkan PT. AP I untuk mengembangkan LIA. Walaupun sebelumnya proses pengembangan tidak terganggu. Meski ada aset pemerintah daerah di dalamnya, karena komunikasi dan koordinasi antara PT. AP I LIA khususnya dengan Pemprov NTB cukup bagus.

Ke depan komunikasi dan koordinasi antara PT. AP I LIA dengan pemerintah daerah setempat bisa terus ditingkatkan, kendati pemerintah daerah sudah tidak punya aset di bandara. Karena bagaiamanapun juga dukungan dari pemerintah daerah sangat diharapkan dalam upaya pengembangan LIA. “Sebagai fasilitas transportasi yang paling mendasar, LIA kita harapkan mampu berkontribusi maksimal bagi kemajuan pembangunan di daerah ini,” ujarnya. (kir)

hasil tes secara keseluruhan hari ini akan dirapat oleh tim pansel pukul 14.00 Wita. Rapat tim ini membahas nilai keseluruhan peserta dan penentuan tiga besar yang mengerucut untuk diusulkan ke bupati.

Dari peserta yang mendaftar, hanya satu orang yang gugur di seleksi administrasi lantaran tak memenuhi persyaratan.

Lantas bagaimana dengan jabatan asisten II yang pendaftar hanya dua orang (kurang kuota red), apakah tidak melanggar aturan? Menurutnya tidak ada larangan di

aturan terkait hal ini, namun idealnya tiga orang minimal atau 4 orang agar ditentukan yang masuk tiga besar.

Yang penting, jelasnya, pihaknya tidak ada melanggar aturan, sebab prosesnya telah on the track. Artinya aturan main pengisian JPTP betul-betul diikuti, mulai dari awal konsultasi ke KASN dan Kemendagri dan rekomendasi serta surat persetujuan dari lembaga terkait.

Tahapan proses pun dilalui, mulai dari tahapan pengumuman sampai perpanjangan akan tetapi jumlah pelamar

hanya dua orang. Tim pansel telah menggelar rapat untuk menentukan apakah boleh tidaknya dilanjut ke tahapan selanjutnya, ternyata oleh tim pansel tetap lanjut.

Terkait anggapan mutasi ini kental nuansa politis menurutnya jika memang politis tentu pemda tak melaksanakan tahapan pansel ini. Ia juga menampik adanya sinyalemen pejabat yang mendaftar telah ditentukan siapa yang menduduki jabatan kosong.

“Ndak benar telah ditentukan itu,” kilahnya. (her)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 93 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2018 mendatang. Kesiapan anggaran menjadi salah satu faktor pendukung utama sukses tidaknya gelaran pilkades ini.

Untuk itu, Komisi I DPRD Loteng, menegaskan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan pilkades serentak dimaksud.

“Regulasi sudah selesai. Tinggal persoalan anggaran. Dan, kita pastikan anggaran untuk pelaksanaan pilkades serentak siap pada waktunya,” tegas Ketua Komisi I DPRD Loteng, H.L. Rumiawan, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (19/12).

Adanya dukungan ini, pihaknya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bisa fokus melakukan persiapan yang dibutuhkan tanpa harus khawatir soal kesiapan anggaran. Apalagi, Komisi I dalam hal ini siap mem-back up ketersediaan anggaran pelaksanaan pilkades serentak.

Belajar dari pelaksanan pilkades serentak di 15 desa sebelumnya, DPMD Loteng diharapkan bisa melakukan persiapan sejak awal supaya pada waktu pelaksanaannya nantinya, persiapan yang dilakukan sudah benar-benar matang.

Mengingat jumlah desa yang bakal menggelar pilkades di tahun 2018 mendatang jauh lebih banyak dari pilkades sebelumnya, sehingga butuh persiapan matang dan dilakukan jauhjauh hari sebelumnya. “Kita tidak mau lagi dengan alasan persiapan belum matang. Mumpung pelaksanaan masih cukup jauh, sejak sekarang segera laku-

H.L. Rumiawan kan persiapan,” ujarnya.

Yang paling penting untuk dipersiapkan, lanjutnya, yakni soal kesiapan pelaksanaan pilkades, baik itu dari perangkat desa sampai panitia pelaksana. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pilkades harus segera diberikan pemahaman yang sama soal regulasi dan tata cara pelaksanaan pilkades, sehingga semua pihak punya satu persepsi. Terlebih regulasi yang digunakan pada pelaksanaan pilkades kali ini sedikit berbeda dengan regulasi sebelumnya. “Kalau semua pihak yang terjadi sudah memiliki pemahaman yang sama soal regulasi dan tata cara pelaksaan pilkades, maka potensi terjadi konflik bisa ditekan,” ujarnya.

Disinggung soal dukungan minimal 12 persen bagi calon kepala desa, Rumiawan mengaku aturan itu sudah diatur pada perda tentang pelaksanaan pilkades yang baru. Syarat dukungan tersebut dimaksudkan untuk bisa menyaring para calon kades yang akan bertarung.

Harapannya, calon-calon kades yang ikut bertarung di pilkades nantinya benar-benar figur kredibel serta punya dukungan massa yang nyata. (kir)

Satu Paket Terancam Gagal, Tiga Bakal Paslon Berebut Dukungan Lima Parpol

telah mengantongi dukungan lima partai politik (parpol), yakni Golkar, PPP, PKS, PAN dan Nasdem. Sedangkan dua parpol yakni PKPI dan Hanura telah mengarahkan dukungan ke duet Nauvar F Farinduan-TGH. Muammar Arafat (F - ONE), sementara kepastian Gerindra mendukung bakal paslon ini masih belum final.

Jika Gerindra menjatuhkan dukungan ke Farin-Muammar, maka sudah menggenapi syarat untuk ikut maju di pilkada.

Di kubu TGH. Hasanain Juaini yang berencana duet dengan H. Sulhan Mukhlis besar peluang didukung Demokrat. Tinggal mencari dukungan parpol lain untuk menggenapi kursi Demokrat sebanyak tiga kursi. Bakal paslon ini pun berebut dukungan PKB yang memiliki 5 kursi di DPRD. PKB ini diperebut-

H. Muhammadun kan dengan bakal paslon H. M. Izzul Islam yang digadanggadang berduet dengan TGH. Khudari Ibrahim (Zul - Khair).

Parpol lain yang diperebutkan, yakni PDIP yang sebelumnya digadang mendukung ZulKhair, namun belum ada kepastian. Selain itu, PBB juga bisa menjadi penentu (penggenap) dukungan paslon. Dengan hi-

tungan dukungan parpol tersebut, kemungkinan satu bakal paslon bakal terpental.

Dari sejumlah bakal paslon yang ada tersebut, bakal paslon F-ONE (FarinKak Tuan Muammar) sejauh ini belum mendapatkan kepastian didukung Partai Gerindra. Pasalnya Gerindra masih setengah hati memberikan dukungan kepada paket paslon pemuda yang segera mendeklarasikan diri.

Ini dibuktikan, dengan aksi lobi-lobian Ketua DPC Gerindra Lobar H. Muhammadun kepada DPP Gerindra.

“Belum final (dukungan), SK (surat keputusan) dukungan atau rekomendasi juga belum ada,” tegas Ketua DPC Gerindra Lobar, H. Muhammadun.

Ia menjelaskan, dukungan Gerindra terhadap paket FONE belum final. Ini yang

H. L. Hadrian Irfani

(Suara NTB/dok)

Jelang Pilkada Lobar

tan ke Lombok khususnya, cukup bagus. Di mana jumlah kunjugan wisatawan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. “Kita sangat berkeyakinan rute penerbangan Korea Selatan-Lombok sangat menjanjikan. Jika melihat angka kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari negara tersebut,” tutupnya. (kir)

Divestasi Aset Pemda di LIA

Pemda Bantah Sinyalemen Jabatan Lowong Telah Ditentukan melaksanakan rangkaian tes, hasilnya nanti (hari ini, red) akan dirapatkan terkait hasil penilaian semua termasuk yang masuk tiga besar yang bakal diusulkan ke bupati,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar H. Ahdiat Subiantoro kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/12).

Menurutnya, rangkaian seleksi mulai dari tahap pengumuman, seleksi administrasi, tes penyusunan makalah (tes tulis) hingga terakhir tes wawancara telah dirampungkan Senin (18/12) lalu. Untuk

dengan pola carter flight.

Hanya saja, tegasnya, semua kemungkinan masih bisa berubah. Bisa saja pihak maskapai memutuskan untuk membuka flight regular, mengingat komunikasi antara pihaknya dengan pihak maskapai sampai sejauh ini masih terus berlanjut.

Diakuinya, tren kunjungan wisatawan asal Korea Sela-

Sengaja Perlambat Pencapaian, Bupati akan Sanksi SKPD

Mutasi Jelang Cuti

Giri Menang (Suara NTB) Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Lombok Barat (Lobar) telah merampungkan rangkaian tes terhadap 20 pejabat yang melamar di 6 posisi lowong, antara lain Asisten I, Asisten II, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM), Staf Ahli dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).

“Tim pansel telah selesai

(Suara NTB/dok)

Halaman 5

menyebabkan mengapa Gerindra belum juga menyerahkan SK dukungan atau rekomendasi kepada mereka. Artinya, masih ada peluang bagi Haji Madun untuk mendapat SK tersebut.”Saya kader partai, ketua di Lobar, pasti ada (peluang),” katanya belum lama ini.

Sebagai kader partai, diakui, peluang mendapat duku-

ngan dari partai sendiri juga lebih besar. Ini didukung dengan kehadirannya menemui DPP Gerindra yang dibarengi hasil survei dirinya.”Saya sudah bawa hasil survei ke DPP,” imbuh Haji Madun.

Menyinggung rencana paket paslon dalam Pilbup Lobar, ia tegaskan masih bersama TGH Hasanain Djuaini. Diakui, saat ini pendiri Ponpes Nurul Haramain Narmada tersebut digadang-gadang berpasangan dengan H. Sulhan Muchlis Ibrahim. Namun ia optimis, bila dirinya mendapat dukungan Gerindra, Hasanain akan berpasangan dengannya sebagai calon Bupati Lobar 2018.

Bahkan ia optimis tetap berpasangan mendampingi TGH Hasanain Djuaini.

Sementara itu, kondisi tak kalah panas juga terjadi di tubuh Partai Kebangkitan Bang-

sa (PKB). Secara kasat mata, partai ini ibarat bermain dua kaki di Pilkada Lobar 2018.

Ada dua kader yang ditawarkan PKB, TGH. Khudari Ibrahim yang dipasangkan dengan H. M. Izzul Islam. Selain itu ada nama, H. Sulhan Muchlis Ibrahim yang dipasangkan dengan TGH. Hasanain Juaini.

Kemana pada akhirnya PKB memberikan dukungannya?

Lagi-lagi Ketua DPW PKB NTB H. L. Hadrian Irfani belum menjawab dengan lugas. Bahkan ia masih merahasiakan.

Namun yang jelas, kata Hadrian, PKB segera mengumumkan dukungannya pekan depan, berdasarkan pilihan DPP PKB. “Yang jelas siapapun yang didukung PKB kelak, dipastikan paslon ini akan menang.

Tunggu dan lihat minggu depan, siapa pilihan DPP,” ujarnya diplomatis. (her)

(Suara NTB/kir)

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Dinas PUPRPP KSB Siap Lanjutkan Program Peningkatan Kualitas Jamban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2018 mendatang masih akan melanjutkan program peningkatan kualitas jamban di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) KSB pun menyatakan tekad serupa, siap melanjutkan program tersebut.

Abdul Azis

“MINGGU lalu kita sudah ke kementerian untuk menindaklanjuti rencana program itu.

Dan alhamdulillah final kita dapat bantuan lagi untuk program yang sama,” terang Kasi Penyediaa Air Minum dan Pengelo-

laan Air Limbah Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP KSB, Abdul Azis, Eng kepada Suara NTB. Sesuai perkiraan awal pihaknya, Azis mengatakan, jumlah unit program peningkatan kualitas jamban yang disiapkan pusat pada tahun 2018 mendatang lebih

besar. Jika tahun ini sebanyak 5.359 unit, di tahun depan Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran sekitar Rp 24 miliar untuk menyasar sebanyak6.858 unit jamban masyarakat. “Dari sisi jumlah kita dapat lebih banyak lagi tahun depan,” sebutnya.

Guna menyambut bantuan program pusat itu, saat ini Dinas PUPRPP KSB melalui Bidang Cipta Karya bekerja sama dengan para agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di tingkat peliuk mulai melakukan pendataan calon penerima manfaat. Menurut Azis,

pola yang sama dengan melibatkan agen di tingkat peliuk tetap dipertahankan karena tahun ini kehadiran mereka menjadi salah satu kunci suksesnya program peningkatan kualitas jamban itu. “Buktinya 5.359 yang program tahun ini sudah terpasang. Itu berkat pelibatan agen dan di daerah lain yang mendapat program sama dengan kita ini realisasinya masih ada yang belum tuntas,” paparnya.

Ia pun optimis, untuk program tahun depan akan berjalan lebih baik. Sebab untuk pelaksanaan tahun ini pihaknya akan tetap mengevaluasin-

ya sehingga beberapa kendala yang sempat terjadi tidak lagi terulang pada program peningkatan kualitas jamban ini. “Kita tetap akan evaluasi mencari kelemahannya dan harapan kita tahun depan itu tidak lagi terjadi,” paparnya.

Untuk program peningkatan kualitas jamban tahun 2018 mendatang, Azis selanjutnya menyampaikan, tidak saja diperuntukkan bagi penerima manfaat dari program jambanisasi yang dilaksanakan oleh Pemda KSB tahun 2016 lalu. Pada program lanjutan nanti akan disiapkan juga bagi masyarakat yang

belum memiliki sistem pengelolaan limbah jamban yang modern menggunakan buis vabrikasi.

“Seperti sebelumnya saya sampaikan program ini untuk menjaga lingkungan bersih dari ekses pencemaran limbah tinja. Jadi tidak pandang itu miskin atau kaya dan yang mendapatkan program jambanisasi.

Kalau ada masyarakat yang belum menerapakan sistem sanitasi bersih maka berhak menerima bantuan ini tentu dengan catatan bersedia memenuhi persyaratannya,” pungkasnya. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

Tidak Dianggarkan, Proyek ”Beaching” Dermaga Labuhan Lalar Molor Taliwang (Suara NTB) Pembangunan beaching dermaga Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 12 miliar terancam molor hingga APBD-P tahun 2018 mendatang. Hal tersebut terjadi karena di APBD murni anggaran tersebut tidak dimasukkan dalam pembiayaan yang dilaksanakan di awal tahun 2018.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat Ir. H. Muslimin HMY, M. Si, kepada Suara NTB, Selasa (19 /12) tidak memungkiri akan molornya proses pembangunan beaching ini.

Selain karena tidak dianggarkan Pembiayaannya di APBD murni tahun 2018, ada beberapa kendala lainnya yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Salah satunya yakni masih belum rampungnya proses pembuatan Detail Enginering Design (DED). Jika DED ini belum selesai juga maka pihaknya akan sangat merasa kesulitan untuk menentukan lokasi yang pas dan layak terhadap beaching ini.

“Kita sudah siapkan anggaran untuk penyusunan DED beaching ini sekitar Rp. 2 miliar yang bersumber dari APBD murni tahun 2018. Kita juga berharap proses penyusunannya bisa lancar dan tepat waktu,” ungkapnya.

Selain masalah DED lanjutnya, pihak terkait juga harus mulai menyusun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap pembangunan beaching ini. Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa hal yang mengalami perubahan pada proses pembuatan RIP dermaga ini. Sementara itu, untuk anggaran penyusunan amdal ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 miliar dan akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2018 mendatang. Sementara itu, untuk penyusunan RIP dermaga ini sudah hampir rampung, tinggal menunggu puncak gelombang air lautnya saja.

“Jika Amdal dan DED sudah selesai, maka dermaga ini sudah siap digunakan. Kita juga sangat optimis proses pengerjaan dua item juga akan selesai pada awal tahun 2018 nanti,” tandasnya. Seraya menambahkan, seiring dengan rampungnya semua item pekerjaan yang ada di di dermaga tersebut. Diharapkan keberadaan dermaga yang sudah terbangun lama bisa digunakan oleh masyarakat. (ils)

Wabup KSB Nilai Alokasi Dana Pusat ke Daerah Membaik Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST menyatakan alokasi anggaran pemerintah pusat kepada daerah pada tahun 2018 mendatang semakin baik.

Tidak saja terhadap besaran anggarannya, tetapi juga untuk item program kegiatan pelaksanaannya. “Tahun depan sudah pas lah yang untuk kita (KSB) dari pusat. Karena ada lonjakan yang cukup tinggi untuk beberapa bidang,” jelas Wabup kepada wartawan, Selasa (19/12).

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, besaran anggaran yang akan diterima Pemda KSB dari pusat dalam bentuk dana transfer dan dana desa (DD) totalnya mencapai Rp 924,9 miliar. Terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp 58,7 miliar, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp 200,4 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 400 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 122,6 miliar, DAK Non Fisik Rp 55 miliar, Dana Insentif daerah (DID) Rp 35 miliar lebih dan DD Rp 52,3 miliar.

Wabup menjelaskan, untuk beberapa kegiatan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dicontohkan anggaran untuk bidang kesehatan yang naik sebesar Rp 22 miliar dari sebelumnya tahun 2017 ini senilai Rp 15 miliar. Berikutnya untuk mendukung pengembangan bidang pariwisata dan beberapa agenda program lainnya.

“Pokoknya alokasinya hampir sesuai dengan kebutuhan kita di lapanga. Dan paling tinggi kesehatan ada tambahan sekitar Rp 7 miliar tahun depan,” paparnya.

Dengan besaran anggaran yang diterima dari pusat itu, Wabup optimis target Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang ditetapkan di angka Rp 1,2 triliun bisa terpenuhi. Sebab sementara ini dari dokumen DIPA yang diterimanya pekan lalu di provinsi belum memuat seluruh agenda kegiatan daerah.

Satu yang belum termuat itu adalah program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Terkait hal ini pihaknya telah meminta Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) untuk mengecek anggarannya ke pusat melalui sejumlah kementeriann terkait. “Yang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa itu belum masuk. Makanya.saya minta di cek ke kementerian desa atau kemendagri, masa tidak ada anngaran DAK-nya yang disalurkan,” cetusnya.

Selain itu, Pemda KSB punya sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan royalti dari kegiatan proyek pertambangan di Batu Hijau, kecamatan Sekongkang. “Dari PAD dan royalti batu hijau kita target kalau tidak salah sekitar Rp 150 miliar. Dan kemungkinan itu bisa bertambah kalau ada perubahan besaran eksport AMNT (PT Amman Mineral Nusa Tenggara) sepanjang tahun depan,” bebernya seraya menambahkan untuk PAD, Pemda KSB telah menginstruksikan sepuluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pengelola mengoptimalkannya.

“Semua potensi PAD tahun depan harus maksimal supaya pendapatan kita semakin bagus,” sambung Wabup.

Terakhir ia berharap, pada tahun depan seluruh anggaran yang diterima daerah baik dari pusat maupun dari PAD dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing SKPD pengelola. Dengan begitu hasilnya dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat secara luas dan merata. (bug) Fud Syaifuddin (Suara NTB/bug)

Hutan Makin Kritis di Sumbawa

Dorong Rehabilitasi dengan Tanaman Produktif

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kawasan hutan di Sumbawa setiap harinya main kritis. Bahkan, penyumbang sekitar 35 persen dari luas kawasan hutan kritis NTB ada di Sumbawa. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) NTB, terus mendorong upaya rehabilitasi hutan dengan tanaman produktif.

Demikian disampaikan Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom M.Si, usai penanaman kayu putih di Serading Sumbawa, Selasa (19/ 12) kemarin. Untuk lahan hutan, ada sekitar 180 ribu hektar masuk lahan kritis di NTB.

Hutan kritis di Sumbawa menyumbang cukup besar. Makanya, penanaman pohon dan rehablitasi menjadi penting.

Terutama dengan tanaman produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

“Kita siapakan bibit bagi

masyarakat yang mau menanam,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta para pihak swasta untuk berkontribusi dalam penanaman hutan tersebut.

Salah satunya melalui pola kemitraan dengan para pihak

untuk mengelola hutan, baik itu perusahaan, BUMdes termasuk kelompok masyarakat.

Kontrak selama 35 tahun dan bisa diperpanjang. Dan ada sertifikat pengelolaan hutan.

Hal ini juga untuk menghadang aksi ilegalloging yang msih saja terjadi. Makanya peran KPH lebih dioptimalkan, termasuk 9 KPH yang ada di Pulau Sumbawa. Merekalah yang bergerak langsung di tingkat lapangan. Untuk ketersediaan tenaga Polhut, pihaknya akan mengangkat tena-

ga kontrak sebagai tenaga pengaman di lapangan.

“Daerah perbatasan Sumbawa Dompu itu masuk wilayah rawan illegal logging. Begitu juga di daerah Hulu. Makanya sekarang kami dorong KPH bekerja setiap hari selama 7 hari seminggu. Polhut patroli rutin setiap hari, tentu dengan dukungan anggaran yang cukup. Terutama, di wilayah seperti Mata, Pelampang, Labangka, Ropang dan Lunyuk yang hutannya kita anggap cukup rawan,” pungkasnya. (arn)

Kapolda NTB Komit Tangani Konflik Sosial Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Firli, M.Si berkomitmen dalam menangani konflik sosial yang ada di Provinsi NTB. Sejak ia menjabat, pekerjaan pertama yang ingin dilakukan yakni, NTB harus keluar dari zona merah konflik.

Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dan tatap muka dengan FKPD, tokoh agama, tokoh adat dan para Ketua Partai Politik seKabupaten Sumbawa dalam rangka Safari Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2018 di Aula Madelau ADT Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (19/12).

Sesuai data yang didapatkannya, tahun 2015 konflik jauh lebih besar dibandingkan sekarang. Tahun 2015 tercatat 259 konflik terjadi selama setahun, dan tahun 2016 tercatat 179 kasus. Hal inilah yang mengilhaminya harus berada di kabupaten/kota di seluruh NTB. “Ketika saya dilantik sebagai Kapolda NTB , PR pertama yang ingin saya kerjakan pertama NTB harus keluar dari zona merah konflik. Alhamdulillah karena bekerja kerasdidukungseluruhelemen,konflikyang terjadi di NTB saat ini sampai tutup tahun hanya tercatat 27 konflik,” ujarnya.

Dijelaskannya, sejak hampir satu tahun ia mendatangi daerah mengunjungi keluarga korban yang meninggal dunia.

Dimana tercatat ada 11 kasus korban meninggal dunia. Kunjungan ini dilakukan untuk membangkitkan semangat kasih sayang sesama umat manusia.

“Alhamdulillah sekarang tidak terdengar lagi kasus-kasus pembunuhan dan konflik antar warga. Dari dulu saya sudah menyatakan keluar dari zona merah konflik sosial,” terangnya.

Berbicara konflik sosial, kata Kapolda, ada undang-undang yang dikenal dengan penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penanganan konflik sosial tanggung jawab kepala daerah, dalam hal ini guber-

(Suara NTB/ind)

SAFARI KAMTIBMAS - Kapolda NTB, Firli, memberikan sambutan dalam rangka Safari Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2018 di Sumbawa, Selasa (19/12). nur, bupati dan walikota. Hal ini juga dijelaskan dalam Inpres Nomor 2 tahun 2013. Sedangkan TNI dan Polri dalam rangka penanganannya. Dimana dalam penanganan ini dibagi tiga tahap yakni pencegahan, penghentian serta pengakhiran atau rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pencegahan ada empat kategori yang dibagi dalam dua kelompok besar.Yakni pencegahan secara operasional dan pencegahan secara struktural. Operasional ini, kita petakan dimana daerah konflik. setelah dilakukan rapat, maka pemda harus segera bergerak. Dalam hal ini memerintahkan Dandim dan Kapolres untuk mengerahkan

anggota dalam mengehntikan konflik. Jangan diam saja, perintahkan sebagaimana perintah undang-undang,” tandas Kapolda.

Iamenambahkan,dalammenanganikonflik,pihaknyamenggunakanempatpendekatan. Pendekatan pencegahan, pendekatan kemanusiaan,pendekatankesejahteraandan pendekatan hukum. “Jadi yang kita lakukan ada empat tahapan. Sesuai Dengan amanat dalam UUD 1945,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menjelaskan secara administratif Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 kecamatan, 157 desa dan 8 kelurahan. Meski beragam dari segi agama, suku atau etnis, sampai saat ini tetap hidup ber-

dampingan secara damai dan harmonis.

Dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai, dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari andil para pemuka masyarakat maupun tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalamhalkondusivitasdaerah,hasilevaluasikamtibmasprovinsiNTB,wilayahKabupaten Sumbawa tergolong kondusif. Pada peringatan HUT NTB ke-59, Kabupaten Sumbawa meraih predikat terbaik dalam hal penyelenggaraanpemerintahandaerah,yaitu prestasi kinerja tertinggi pratama, di samping beberapa prestasi lainnya. (ind)

KSB Gandeng LIA KPU Upayakan Lahirnya Pemilih Tingkatkan Promosi Wisata Cerdas dan Partisipatif di Sumbawa

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menggandeng General Manager (GM) Angkasa Pura I Lombok Internasional Airport (LIA) untuk terus memaksimalkan geliat promosi sektor pariwisata. Rencana ini juga nantinya akan diikuti dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) oleh kedua belah pihak. Sehingga kedepannya, sektor Pariwisata KSB yang saat ini terkesan jalan di tempat akan semakin maju dan berkembang.

“Kita sudah siapkan MoU-nya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi daya ungkit perkembangan sektor pariwisata yang kita miliki saat ini.

Melalui MoU ini juga, kita harapkan bisa menjadi pelecut berkembangnya sektor ekonomi unggulan masyarakat dan kesejahteraan juga meningkat,” ujar kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) KSB Ir. IGB Sumbawanto M. Si, kepada Suara NTB , Selasa (19/12).

Dikatakannya, MoU ini sifatnya ajang promosi, maka di LIA nantinya akan disiapkan satu stand khusus untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di KSB. Selain stand dan informasi pariwisata, LIA juga sebelumnya sudah memasang ikon KSB berupa Surfing (selancar) di pintu kedatangan bandara ini.

Selain itu, baliho dari desa Mantar juga akan dipasang di ruang tunggu bandara.

Di tahun 2018, pihaknya bersama dengan mangement LIA juga akan melakukan proses pengadaan sekitar 300 unit troli dengan logo destinasi wisata yang ada di KSB. Tentu dampak dari upaya ini, belum terlihat secara signifikan baik itu tingkat kunjungan yang ada maupun hal-hal yang lain. Tetapi yang jelas, pihaknya sangat yakin dengan pola promosi tersebut tingkat kunjungan kita akan semakin meningkat.

“Kita sangat memiliki keyakinan yang kuat bahwa sektor Pariwisata yang ada saat ini akan semakin kuat,” ungkapnya.

Seraya menambahkan, dengan adanya promosi seperti ini, diharapkan angka kunjungan wisatawan yang masih beradap pada angka 2. 600 orang bisa meningkat. Bahkan di tahun 2018 sendiri angka tersebut diharapkan bisa berada pada angka 6000 wisatawan mancanegara. Ditambah lagi dengan adanya ikhtiar bersama dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan yang ada.

Namun demikian, yang perlu diingat bahwa proses perkembangan pariwisata tidak bisa secara instan melainkan butuh proses yang cukup panjang. “Kita masih butuh yang panjang untuk meningkatkan sektor ini (pariwisata) makanya kita mulai dari saat ini (tahun 2017),” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar ingin menciptakan pemi(Suara NTB) lih yang partisipatif, raKPU Sumbawa terus sional, dan cedas dalam menggelar Sosialisasi memilih pasangan calon.

Pilkada NTB Tahun Memilih itu bukan kare2018 dan Pemilu 2019. na iming-iming materi Dengan sasaran semua tetapi karena memang kelompok masyarakat, mereka mengetahui rebaik itu pelajar, mahakam jejak dari calon siswa, tokoh yang ada. Lalu, apakah masyarakat, tokoh agavisi misi dan programnma, tokoh pemuda, ya rasional dan sesuai tokoh perempuan, organdengan kebutuhan isasi sosial dan lainnya. masyarakat sekarang Untuk mengupayakan atau tidak. “Inilah tulahirnya pemilih cerdas juan dari media sosialdan partisipatif di daerisasi yang kita gelar ah ini. ini,”cetusnya.

Sebagaimana disamSementara, terkait Epaikan Komisioner KPU KTP yang menjadi perSumbawa, Sudirman syaratan dalam memilS.IP, pada 27 Juni 2018 ih, KPU Sumbawa telah mendatang, digelar Pemenggelar rapat koordi(Suara NTB/arn) milihan Gubernur dan nasi dengan Dinas DukSudirman Wakil Gubernur NTB. capil untuk memastikan KPU pun mulai melakkesiapan masyarakat sanakan berbagai tahapan Pilkada. Sep- yang sudah terdata dalam DPT Pemilu erti di Kabupaten Sumbawa, tahapan terakhir (Pilkada Bupati dan Wakil Busejak 14 Juni 2017 hingga saat ini di ant- pati) bisa menggunakan hak pilihnya aranya pembentukan PPK dan PPS, pe- pada Pilgub NTB 2018 maupun Pileg dan mantauan pemilihan, dan pengolahan Pilpres 2019. Dukcapil pun telah berkodaftar penduduk potensial pemilih pemi- mitmen untuk menyelesaikan persoalan lihan (DP4). ini.

Termasuk, kegiatan sosialisasi untuk “Ketika nanti KPU menerima DP4 dari memperluas informasi kepada seluruh Dukcapil kemudian dilakukan pemuktamasyarakat sedini mungkin terkait den- hiran data pemilih ternyata ditemukan gan pelaksanaan Pilgub maupun Pemili- masih banyak masyarakat yang belum han Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pres- memiliki E-KTP sebagai pemilih pemula iden (Pilpres). baru, akan dikoordinasikan dengan DukHarapannya, lanjut Sudirman, KPU capil,” tukas Sudirman. (arn)

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Polres Dompu Imbau Pengelola Wisata Jaga Keamanan Dompu (Suara NTB) – Kabag Ops Polres Dompu, Kompol. M. Yanis, S. IK., MH., menghimbau pengelola wisata untuk berpartisipasi aktif mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Natura), terutama di kawasan wisata Lakey yang rawan akan tindak kejahatan.

“Kita imbau untuk sama-sama jaga keamanan, termasuk pola pengamanan seperti menyiapkan CCTV,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/12).

Menurutnya, kerawanan jelang perayaan natura tahun ini cukup beragam, mulai dari penjambretan, curanmor, pencurian di rumah kosong hingga pembacokan. Dan tak kalah menghawatirkan ialah ancaman terorisme yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Ada atau tindaknya ancaman kejahatan itu tambah dia, pihaknya tetap akan melakukan pengamanan khusus di pusat kegiatan masyarakat, seperti di kawasan wisata Lakey, Ria, Velo Janga, Dermaga Kempo, Tambora dan Sarae Nduha.

Hanya memang di titik rawan tersebut anggota akan dikerahakan pada hari H termasuk kejadian insidentil. Sementara pos pantau dan pengamanan ditempatkan ditiga titik, yakni cabang Manggelewa, Terminal Ginte dan pusat kota.

“Untuk yang isidentil itu kita kerahkan ke objek-objek pariwisata, nanti juga akan kita siapkan patroli, dimana yang membutuhkan bantuan langsung kita arahakan personel,” ujarnya.

Disinggung upaya preventif untuk mengantisipasi terjadi tindak kejahatan saat Natura, M. Yanis mengungkapakan, salah satunya ialah pemberantasan minuman keras, narkoba dan pil berbahaya lainya sebagaiman yang sudah dilakukan, sebab beberapa barang berbahaya tersebut dinilai menjadi pemicu aksi kejahatan.

Dan dipastikan pihaknya, personel yang akan dikerahkan untuk mengamankan aggenda tahunan ini sekitar 130 orang, ditambah tim gabungan sekitar 200 orang. “Tim gabungan nanti ada dari Polres, Brimob, Satuan Pol PP, Orari, Dishubkominfo, Senkom juga Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (jun)

Laka Lantas Menurun, Pelanggaran Meningkat Dompu (Suara NTB) – Kasatlantas Polres Dompu, Iptu Gde Sukarta, SH., menyebutkan, Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) diwilayah ini menurun signifikan, atau berhasil ditekan sekitar 50 persen. Sementara pelanggaran terus mengalami peningkatan.

“Yang turun itu angka laka, itu bisa kita tekan 50 persen dibanding tahun kemarin,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/12).

Dirincinya, laka lantas tahun sebelumnya terdapat 349 kasus dengan korba meninggal dunia 52 orang, luka berat 45 orang dan luka ringan 133 orang. Sementara di tahun 2017 ini tercatat 202 kasus dengan korban meninggal 27 orang, luka berat 22 orang dan luka ringan 93 orang.

Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas, tahun 2016 lalu terekap 7.318 kasus dengan rincian mendapat Tindakan Langsung (Tilang) 6.786 pelanggar dan teguran 532 pelanggar. Dan tahun 2017 ini meningakat menjadi 8.160 kasus, tilang 7.268 dan teguran 892 pelanggar. “Jenis pelangarannya masih sama seperti anak di bawah umur, tidak menggunakan helm dan sebagainya,” ujar dia.

Sementara untuk kendaraan bodong selama 2017 ini nihil ditemukan, hal itu menyusul sebagian besar kendaraan yang ditertibkan pihaknya masih dapat menunjukan suratsurat kendaraan. Menurunnya angka laka lantas khususnya untuk korban meninggal dunia itu, menurut Gde Sukarta, buah dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan pihaknya setahun terakhir. Dan diharap tahun 2018 mendatang angka laka lantas ini bisa diminimalisir lagi.

“Itu mungkin keberhasilan kita juga, ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditekan lagi,” harapnya.

Disamping mengebut sosialisasi ke satuan pendidikan dan ruang-ruang publik lainya, tahun 2018 nanti pihaknya akan tambah menggencarkan penindakan di lapangan. Ini salah satu cara menekan tingkat pelanggaran yang terus bertambah tiap tahunya. “Kita rencanakan tahun depan kita akan tingkatkan penindakan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/ula)

DITANAMI PISANG - Ruas jalan simpang PDAM – Renda Simpasai yang ditanami pisang karena kondisi jalan yang berlubang.

Jalan Simpasai Ditanami Pisang, Dinas PUPR Dompu Segera Perbaiki Dompu (Suara NTB) Ruas jalan Kabupaten simpang PDAM – simpang Renda Simpasai kondisinya berlubang di beberapa titik dan diduga rawan kecelakaan. Warga yang gerah dengan kondisi ini melakukan protes dengan menanam beberapa pohon pisang.

Tidak hanya itu, Selasa (19/12) kemarin beberapa pemuda Simpasai pun melakukan aksi protesnya dengan berorasi di simpang Renda menuntut perhatian pemerintah.

Rio, salah seorang operator pemuda Simpasai dalam orasinya di simpang Renda, Selasa kemarin mengungkapkan, keprihatiannya atas kondisi pembangunan di daerahnya. Akses jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan berada di sekitar kantor Dinas PUPR justru kurang diperhatikan.

Ruas jalan berlubang dan saluran drainasenya tersumbat. Sehingga air di saluran

lari memotong jalan dan menyebabkan rawan kewan kecelakaan. “Kita hanya menuntut agar ruas jalan dan drainase ini diperbaiki. Kondisi ini sudah cukup lama, tapi tidak ada perhatian pemerintah,” katanya.

Kepala Bindang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Syaifuddin, ST yang dihubungi di ruang kerjanya, Selasa kemarin mengaku,

alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan yang menjadi tanggungjawab Kabupaten tidak ada di tahun 2017. Sehingga perbaikan ruas jalan kabupaten yang rusak secara spot seperti halnya ruas jalan simpang PDAM – simpang Renda Simpasai tidak langsung diperbaiki pihaknya.

Tapi bukan berarti pihaknya tidak memperhatikan kondisi jalan tersebut. Beberapa

waktu lalu spot jalan yang berlubang sudah digali dan dimasukan material untuk pengerasan. Karena sering dilewati air hujan, sehingga kembali terbuka. “Kita akan perbaiki dalam 1 – 2 hari ini.

Kalau ada produk AMP (aspal), kita akan aspal. Tapi kalau tidak ada, kita pake beton saja,” ungkapnya.

Syaifuddin juga mengungkapkan, anggaran perbaikan jalan di Dompu hanya mengandalkan dana alokasi khusus (DAK). Anggaran ini sudah jelas peruntukannya dan tidak bisa diarahkan untuk perawatan jalan dan hanya bisa diarahkan untuk peningkatan jalan. Ketika ruas jalan simpang PDAM – sim-

pang Renda Simpasai mau ditingkatkan kembali, tentu akan menimbulkan kecemburuan. Karena kerusakannya sebagian kecil, bila dibandingkan ruas jalan Kabupaten di tempat lain. “Itu yang menjadi kendala kita selama ini,” katanya.

Ruas jalan Kabupaten di Dompu hingga saat ini sepanjang 539 KM. Penanganan melalui DAK hanya bisa diarahkan untuk ruas jalan Kabupaten. Karenanya, tahun 2018 mendatang akan diupayakan pentaan jalan Kabupaten baru sambil menunggu dibukanya sistem perbaikan data jalan di Kementrian. “Kita rencananya, jalan Kabupaten menjadi 1.500 KM,” katanya. (ula)

Natal dan Tahun Baru Tak Pengaruhi Qurais Ingin Bangun Kunjungan ke Tambora E-Planning yang Matang

Kehadiran Retail di Bolo, Tidak Ganggu BUMDes Mart Bima (Suara NTB) Pemberian izin beroperasinya salahsatu retail ternama pada empat titik di kecamatan Bolo, tidak akan mempengaruhi wacana pembentukan BUMDes Mart di Kecamatan setempat.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD), Drs. Andi Sirajuddin M.M kepada Suara NTB, Selasa (19/12). Bahkan kata Sirajuddin, pembentukan BUMDes Mart telah disepakati seluruh desa di Kecamatan Bolo.

“Saya pikir kehadiran retail modern ini, tidak mempengaruhi berdirinya BUMDes Mart. Tetap jalan dan kita masih konsisten,” katanya.

Mengenai pemberian izin retail dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat desa, Sirajuddin tidak ingin banyak komentar. Mengingat persoalan itu domainnya OPD lain.

“Kami hanya fokus mendorong kades untuk membentuk BUMDes Mart,” tegasnya.

Lebih jauh Sirajuddin menjelaskan, di Kecamatan Bolo ada 10 Desa yang sudah menyepakati pendirian BUMDes Mart tersebut. Bahkan Kementrian Desa (Kemendesa) sangat merespon baik, inovasi pembentukan BUMDes Mart itu.

“Sebagai bukti Kemendesa melalui DPMD mengganggarkan dana untuk membangun rumah atau gudang pangan.

Alhamdulillah rumah pangan ini sudah selesai pembangunannya. Lokasinya ada di desa Timu,” katanya.

Dia mengatakan dalam BUMDes Mart yang dibentuk nantinya akan menjual beberapa kebutuhan pokok masyarakat desa. Salahsatunya kebutuhan sandang dan pangan. “Selain itu, BUMDes Mart ini juga untuk menampung hasil produk pertanian seperti padi dan bawang. Yang jelas akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara modal untuk menjalankan operasional BUMDes Mart merupakan hasil patungan dari seluruh pemerintah desa yang menyepakati. Dana tersebut berasal dari ADD dan DDA. “Kita berharap adanya BUMDes Mart ini kedepan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak ada lagi monopoli harga,” pungkasnya. (uki)

Kalaupun ada pengunjung tak bisa menikmati keindahan kaldera tambora lantaran jalur pendakian yang licin.

Sementara untuk banjir di jalur pendakian tambah Dedi Aminudin, sejauh ini tidak pernah terjadi dan tidak begitu mengancam. “Adanya pendaki naik belum sampai puncak hujan turun akhirnya turun lagi,” ungkapnya.

Sementara jumlah pengunjung yang melakukan pendakian sebut dia, tahun 2016 lalu terdapat 2.514 orang dengan rincian wisatawan nusantara 2.400 orang dan mancanegara 114 orang. Sedangkan di tahun 2017 ini terhitung sejak Januari-November totalnya 2.015 orang, tamu nusantara 2.074 dan mancanegara 173 orang.

Meski menurun lanjutnya, diprediksikan hingga akhir

tahun nanti akan ada penambahan sebagaimana data sementara yang sudah dikantongi saat ini. “Perkiraan kami mungkin melebihi jumlah mereka yang datang ditahun 2016 itu, ya walaupun mereka tidak sampai puncak,” ujarnya.

Disinggung upaya pihaknya untuk menarik kunjungan wisatawan saat natal dan tahun baru 2017 ini, Dedi Aminudin mengaku tak menyiapkan apa-apa. Alasannya, karena berdasarkan pengalaman natura tak memberi pengaruh apa-apa untuk kunjungan ke kawasan yang sudah ditetapkan sebagai geopark nasional tersebut. Terlebih juga pihaknya terkendala musim hujan ekstrim. “Untuk persiapan khusus ndak ada untuk natal dan tahun baru ini,” pungkasnya. (jun)

Izin Tinggal 10 WNA Cina Tidak Diperpanjang Sumbawa Besar (Suara NTB) Sepuluh Warga Negara Asing (WNA) asal Cina yang bekerja di lokasi penangkaran ubur-ubur di wilayah Kecamatan Tarano tidak lagi diperpanjang izin tinggalnya. Hal ini berdasarkan hasil rekomendasi dari rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Selasa (19/12).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa, Andy Cahyono Bayuadi mengakui pihaknya sudah melakukan rapat dengan Tim Pora terkait adanya 10 WNA asal Cina yang membeli ubur-ubur di wilayah Tarano. Beberapa instansi diundang yakni Disnakertrans, Dislutkan dan Camat Tarano. Dalam rapat disimpulkan bahwa adanya beberapa pengusaha yang melakukan kegiatan tanpa izin. Salah satu dari pengusaha tersebut ada WNA Cina.

“Berita yang muncul di media sosial bahwa Imigrasi kok

diam aja, ada orang Cina bekerja tanpa menggunakan visa kerja. Akhirnya kita undang semuanya. Dari kanwil pun datang untuk klarifikasi,” ujarnya dalam jumpa persnya dengan wartawan.

Dijelaskannya, dalam pertemuan pihaknya menyampaikan bahwa WNA asal Cina tersebut menggunakan visa B211 yaitu kunjungan bisnis. Menurut aturan Keimigrasian mereka diperbolehkan melakukan pembelian. Begitupula Disnakertrans juga menyampaikan hal yang sama. Sebab, mereka tidak bekerja tetapi berbisnis dengan membeli ubur-ubur. Namun persoalan yang terjadi persoalan politis. Dimana WNA cina tersebut membeli ubur-ubur dengan harga yang mahal. Sehingga nelayan lebih memilih menjual langsung ke WNA Cina dibandingkan pengepul lokal.

“Sebenarnya kalau dari segi aturan mereka diperbolehkan membeli ubur-ubur. Tetapi karena dikhawatirkan terjad-

inya gesekan di lapangan, sehingga dari hasil rapat disepekati untuk tidak diperpanjang izin tinggalnya,” tukasnya.

Menurutnya, izin tinggal dari WNA tersebut bervariasi.

Ada yang akhir bulan ini ada juga yang awal tahun depan.

Dengan adanya persoalan ini, mereka sudah mulai mengurus izinnya. Karena sesuai dengan undang-undang kelautan, mereka harus mengantongi izin untuk usaha. Dimana izin untuk menjual ubur-ubur ke luar daerah ataupun antar pulau serta ekspor belum dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah kewenangan dari pihak Imigrasi. Tetapi dari hasil rapat hal, hal ini juga menjadi pertimbangan tidak diperpanjangnya izin WNA tersebut.

“Perizinan untuk usaha belum dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga tim Pora menyepakati tidak memperpanjang izin tinggal mereka,” pungkasnya.(ind)

Bima ( Suara NTB) – M. Qurais H. Abidin mengaku ingin memberikan sesuatu yang berharga bagi pemerintah Kota Bima, mengakhiri masa kariernya sebagai Walikota Bima pada tahun 2018 mendatang.

Walikota dua periode ini, menginginkan yakni terbangunnya sistem yang kuat dan tatanan Pemerintah yang matang, efektif, efisien dan kredibel, untuk kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Karena bagi dia, apabila sistem dan pondasi sudah kuat, tinggal kedepan meningkatkan pengelolaan secara benar dan berdaya saing. Karena tantangan ke depan di tingkat global lebih kompetitif.

“Siapapun pemimpin selanjutnya nanti dapat langsung fokus pada akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” katanya saat membuka Bimtek Simda Perencanan (E-planning), di aula kantor Walikota Bima, Senin (18/12).

Menurutnya, penerapan e-planning, dapat memberikan kemudahan bagi

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap akses informai sebagai acuan untuk berpartisipasi dan pengawasan.

Selain itu lanjutnya, akan membantu terbangunnya sikap positif kepada publik.

Terhindar dari sikap apriori terhadap program dan kegiatan pembangunan akibat keterbatasan informasi.

“E-planning merupakan salahsatu instrumen dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang partisipatif, transparan responsif, efisien dan akuntabel,” katanya Dia menambahkan, apa yang dikerjakan harus, melalui proses yang jelas. Tidak secara tiba-tiba ditengah jalan. Sehingga pendataan dan perumusan program dan kegiatan harus melalui tahapan yang jelas.

“Saya berharap Bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan aparatur khususnya perencana karena aplikasi eplanning akan berlbaku efektif untuk penyusunan dokumen perencanaan mendatang,” pungkasnya. (uki)

M. Qurais H. Abidin

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

GUDANG PANGAN - Rumah atau gudang pangan BUMDes Mart yang dibangun di Desa Timu Kecamatan Bolo.

Dompu (Suara NTB) – Humas Balai Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu, Dedi Aminudin mengungkapkan, perayaan Natal dan Tahun Baru (Natura) tak berpengaruh apa-apa bagi tingkat kunjungan ke Tambora. Kedatangan tamu nusantara maupun mancanegara justru menurun. Selain menjadi fenomena rutin tiap tahunnya hal ini juga imbas dari musim hujan ekstrim yang terjadi akhir tahun ini.

“Untuk natal dan tahun baru ndak ada pengaruh apaapa, landai-landai saja seperti biasa,” kata dia kepada Suara NTB, Selasa (19/12).

Hujan ekstrem di wilayah pendakian itu cukup memberi pengaruh, seperti halnya pengurangan kunjungan yang terjadi selama dua bulan terakhir.

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

Halaman 8

Pembatalan Pembangunan Dermaga Pantai Pink

Inspektorat Turunkan Tim Periksa Potensi Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Penghentian aktivitas pembangunan dermaga perahu di Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, kini tengah dipantau oleh Inspektorat. Pemantauan Inspektorat itu terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang sudah digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang sudah berjalan.

(Suara NTB/dok)

PERBEDAAN pandangan jaksa dan auditor dalam kerugian negara kasus sandang pangan Lotim 2014 membuat penyidik memutar otak. Perbuatan melawan hukum pidana korupsi didalami lagi dengan pemeriksaan ahli pidana pembanding.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Mustofa menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa ahli pidana sesuai dengan yang diagendakan sebelumnya. Namun dia tidak merinci jauh soal materi pemeriksaan itu.

“Itu kan sudah masuk materi penyidikan. Yang jelas, kami berusaha untuk memenuhi petunjuk jaksa dengan pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya di Mapolda NTB, Selasa (19/12).

Dalam pengusutan proyek pengadaan senilai Rp 2,7 miliar tersebut, jaksa berpendapat bahwa timbul kerugian total alias total loss.

Sementara, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara dari pemberian ke PNS, karena paket itu nomenklaturnya diberikan kepada fakir miskin. BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 290 juta.

Kerugian itu diduga timbul akibat pembayaran kepada PNS non-Pemda Lotim. Biaya pengadaan yang timbul dari pemberian kepada PNS Pemda Lotim tidak dihitung sebagai kerugian negara.

Total anggaran pengadaan paket sandang pangan itu senilai Rp 15,1 miliar pada 2014. Tahap pertama anggaran untuk pengadaan paket lebaran ini, sebesar Rp 12 miliar diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kemudian dalam tahap dua, anggaran kembali dicairkan sebanyak Rp 2,7 miliar yang dibagikanke 13.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 114 Instansi seKabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp 168.000 perMustofa parselnya. (why)

(Suara NTB/dok)

Periksa Ahli Pidana

Hal itu disampaikan langsung oleh Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, H. Ibnu Salim, SH, MH, Selasa (19/ 12) kemarin di ruang kerjanya.

“Otomatis kita pantau se-

Ibnu Salim

bagai lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan. Diminta atau tidak, kita tetap turun. Kita tetap monitor, kita juga sudah ada tim yang turun melihat kondisinya,” ujar Ibnu Salim.

Hal itu dilakukan oleh Inspektorat, untuk memastikan tidak ada kerugian negara

dalam proyek tersebut. Pihaknya juga sudah menghimbau untuk menghentikan aktivitas pembangunan dermaga tersebut, sesuai dengan perintah dari Gubernur.

“Nanti ada pemeriksaan.

Hasilnya apakah ada kerugian atau tidak. Karena proses awal, mereka laksanakan sesuai kontrak. Kalau sudah tidak sesuai ketentuan, maka sebagai pencegahan, kita monitor. Apa ada potensi kerugian negara implikasi dari pembanguan yang tidak berjalan. Jadi kita mencegah ada keruginan negara akibat dari penghentian itu,” paparnya.

Proyek dermaga senilai Rp

400 juta tersebut, sudah dicairkan untuk termin pertamanya. Uang yang sudah dicarikan itulah yang harus dikembalikan. “Kalaupun ada kerugian, maka uang negara harus dikembalikan. uang yang sudah dikeluarkan, harus diganti,” katanya.

Ibnu juga menyampaikan bahwa proses pengembalian uang negara yang sudah digunakan itu, dideadline sampai batas waktu penggunaan anggaran tahun 2017. Jika tidak, maka hal tersebut bisa menjadi temuan. Untuk itu ia mengimbau agar segera diselesaiakan. (ndi)

Tahun 2017, Imigrasi Mataram Deportasi 64 WNA Mataram (Suara NTB) Sebanyak 64 warga negara asing dipulangkan ke negaranya masingmasing sepanjang 2017 ini. Mereka diantaranya melanggar izin tinggal.

Kasi Statuskim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rahmat Gunawan menyebutkan, dari puluhan yang dideportasi itu, warga negara Tiongkok berada di urutan pertama dengan 18 orang, disusul Malaysia 11 orang dan Australia.

“Pelanggarannya diantaranya, izin tinggal yang tidak sesuai peruntukannya, kemudian ada yang sudah habis masa izin tinggalnya dan masih menetap sehingga diberi tindakan administratif,” ujarnya, Selasa (19/12).

Selanjutnya yang juga dideportasi antara lain, lima warga negara Timor Leste, empat warga negara Prancis, tiga warga negara Inggris, dua warga negara Spanyol, dua warga negara Korea Selatan.

Dua warga negara Bulgaria, dan masing-masing satu warga negara Begia, Jepang, Kanada, Swiss, Hungaria, Jerman, Russia, Bangladesh, Italia, dan Turki.

Selain itu, kata Rahmat, Imigrasi Mataram juga menindak hukum dua warga negara asing karena melakukan tindak pidana keimigrasian, yakni warga negara Belanda, Peter Buitelaar dan Che Hassan bin Che Mamat dari Malaysia.

Selama 2017 ini tercatat, 101.624

warga negara asing yang masuk ke wilayah NTB melalui tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Lombok International Airport (LIA) dan Pelabuhan Lembar.

Dari jumlah tersebut, lima terbanyak yakni dari Malaysia dengan 52.292 orang, kemudian 7.639 warga negara Tiongkok, 4.630 warga negara Singapura, 4.424 warga negara Inggris, dan 4.358 warga negara Korea Selatan. (why)

KETERANGAN PERS Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Mataram memberikan keterangan pers capaian kinerja selama tahun 2017, Selasa (19/12).

Pemilu 2019

PSI Gunakan Pendekatan Baru Rekrut Caleg Mataram (Suara NTB) Sembari memepersiapkan proses verifikasi faktual KPU, untuk lolos sebagai partai perserta pemilu 2019. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi NTB, juga sedang mempersiapkan penjaringan bakal calon anggota legislatif.

Sebagai partai baru, PSI membuat terobosan baru yang berbeda dari partai-partai besar lainnya dalam hal menjaring para bakal calon wakil rakyat. Hal baru yang dilakukan oleh PSI ini, yakni setiap calon anggota legislatif akan melalui uji kelayakan dan kepatutan dari tim panelis.

“Kita sedang penjaringan calon legislatif. Setiap caleg itu akan dites nanti oleh tiga tim panelis, independen, yakni dari unsur akademisi dan budayawan,” ujar Ketua DPD PSI NTB, Putrawan Tasal Sukma Prawira kepada Suara NTB, saat ditemui di kantornya.

PSI dikenal sebagai partai anak muda, di mana pengurus PSI baik dipusat maupun di daerah, rata-rata diisi oleh kalangan muda. Apakah untuk calon anggota legislatif, PSI juga akan memprioritaskan kalangan muda untuk bertarung di pemilu 2019?

Putrawan mengatakan, pihaknya tidak tidak terpaku pada usia. Melainkan pada rekam jejak figurnya. PSI dalam merekrut calon anggota legislatif lebih menekankan pada kualitas personal. Karena PSI berusaha mengirim orang-orang baik untuk duduk di perlemen.

“Kita memang partai anak muda, ya segmennya anak muda. Tapi kita akan rangkul semua kalangan. Intinya kita cari orang baik, seperti slogan kami untuk kita usulkan jadi legislative. Jadi ndak lihat umur. Orangnya ini baik atau tidak, track recordnya bagaimana, baik tidak bobotnya. Karena kita ndak mau beli barang dalam karung. Jadi harus kita tahu orangnya,” tegas Putrawan.

Terkait target perolehan kursi di legislative, partainya masih belum memasang target. Karena pihaknya masih fokus pada seleksi kandidat caleg. Sebab, jika caleg yang berhasil direkrut adalah orang-orang baik, dan berkualitas, maka perolehan kursi juga pasti akan lebih besar. (ndi)

Polres Lobar Terjunkan 425 Personel Amankan Nataru Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) menyiapkan 425 personel untuk mengamankan jalannya perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Persiapan pengamanan pun mulai dilakukan jajaran Polres Lobar dan Polres Mataram dengan melakukan analisa peta kerawanan. Beberapa potensi gangguan jadi atensi, termasuk kemacetan dan kecelakaan serta gangguan lain.

“Kita siapkan sekitar 425 personel untuk pengamanan natal dan tahun baru,” jelas Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi, Senin (18/12).

Pun untuk pengamanan itu, Polres Lobar pun sudah merancang akan membangun Pos Pengamanan di Lembar dan Pos Pelayanan di tiga titik. Yakni Senggigi, Rumak dan satu lagi di wilayah Gerung.

Untuk Natal, Polres Lobar akan fokus di wilayah Senggigi. Pihaknya akan melakukan pengamanan sembari melihat izin pemberitahuan kegiatan apa saja yang akan dilakukan saat jelang perayaan maupun pasca natal. “Seperti tahuntahun lalu kita pengamanan di wilayah Senggigi dan di sejumlah pusat keramaian. “Seperti di GMS, dan juga di wilayah Kediri,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terkait bentuk-bentuk kerawanan yang mungkin saja bisa terjadi di perayaan Tahun Baru, Heri Wahyudi menyatakan seperti tahun-tahun sebelumnya pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terutama kendaraan yang digunakan untuk angkutan seperti truk terbuka. “Kita akan gelar pasukan pada 22 Desember mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Mataram AKBP Muhammad menyatakan, pengamanan Nataru akan dilakukan secara maksimal melalui operasi lilin. Sama seperti Lobar, pihaknya juga akan membuat pos pengamanan dan pos pelayanan, khususnya di jalur utama yakni Narmada yang merupakan kawasan perlintasan.

Khusus untuk Natal, Muhammad mengakui di Kota Mataram ada tujuh gereja besar untuk diamankan. “Besok kita undang rapat dari pihak gereja, kita minta agenda. Dari situ kita bantu pengamanan,” tambahnya. (her)

(Suara NTB/why)

Demokrat Undur Rencana Deklarasi Zul-Rohmi Mataram (Suara NTB) Rencana deklarasi pasangan bakal calon Gubernur dan balon Wakil Gubernur, NTB, Dr. Zulkieflimansyah-Dr. Sitti Rohmi Djalilah, pada tanggal 16 Desember lalu, diputuskan diundur menjadi tanggal 27 Desember mendatang, lantaran Sitti Rohmi sedang tidak berada di tempat.

Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/12) kemarin.

“Sebenarnya DPP mau menyerahkan SK besok, Rabu 20 Desember, tapi karena Hj. Sitti Rohmi Djalilah masih pergi um-

rah dan akan kembali tanggal 26, maka DPP menjadwalkan pada tanggal 27,” jelas Mahalli.

“Sementara penyerahan SK/Rekomendasi wajib dihadiri calon dan diacarakan resmi di Kantor DPP Demokrat,” sambungnya.

Ditegaskan Mahalli, pengunduran rencana deklarasi itu murni karena alasan teknis belaka. Sedangkan untuk urusan SK dukungan itu dipastikan sudah clear.

“Zul - Rohmi sudah clear di Demokrat maupun PKB. Rekomendasi/SK pencalonan pun sudah siap diserahkan oleh kedua partai pengusung,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Dikatakan Mahalli, dek-

larasi pasangan Zul-Rohmi tidak akan mundur lagi pada akhir 2017 ini. Deklarasi itu akan diselenggarakan di Lombok Timur bersama dengan deklarasi serentak pasangan bakal calon Bupati dan Walikota di tiga daerah lainnya.

Deklarasi itu juga akan dihadiri oleh puluhan ribu massa.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani mengaku SK DPP masih belum ke luar. Pihaknya masih menunggu SK tersebut kemudian baru melangsungkan acara deklarasi.

“Belum keluar ini, kita masih menunggu,” ujar Hadrian. (ndi)

Polisi Selidiki Kasus Kecelakaan Kerja Buruh di Lembar Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) berupaya mengungkap kasus kecelakaan kerja yang menimpa buruh bongkar muat di Pelabuhan Pelindo III beberapa waktu lalu. Polres Lobar tengah melakukan penyelidikan kasus ini dengan memeriksa para saksi, baik dari pihak Koperasi TKBM Kojaboma Lembar dan nahkoda kapal yang mengangkut barang berupa semen saat kejadian naas menimpa pekerja asal Dusun Puyah Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, Rabu (13/12) lalu.

Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi mengaku pihaknya sudah melakukan pemangilan dan pemeriksaan terhadap saksi. Terutama juga dari kalangan pihak Koperasi Pekerja Kojaboma dan nahkoda kapal barang.

Heri mengaku belum bisa memberitahukan bentuk pelanggaran lantaran masih dalam tahap lidik. Namun yang pasti pihaknya tetap melakukan proses penanganan kasus secara prosedural.

Lantas sudah ada laporan dari pihak keluarga korban, Heri Wahyudi mengaku pihak keluarga sudah menerima kematian korban. “Tapi saya belum tahu, apakah sudah ada hitam di atas putihnya (pernyataan menerima kematian),” jawabnya.

Sebelumnya, Munaam salah seorang pekerja di sana tewas diduga tertimpa alat crane (katrol barang) Saat memindahkan muatan barang dari salah satu kapal muat barang di Pelabuhan barang Lembar Rabu (13/12). Berdasarkan informasi yang dihimpun awal-

nya korban bersama rekannya sedang melakukan bongkar barang berupa pupuk di salah satu kapal di dermaga Pelindo III Lembar.

Saat itu korban hendak memindahkan barang dari kapal ke darat menggunakan crane katrol.

Saat proses pemindahan barang, rantai pemegang katrol tersebut putus. Tak disangka kepala katrol itu ternyata mengarah dan menimpa bagian belakang kepala korban yang saat itu sedang berada di alat operator. Mengetahui korban yang tertimpa, rekan-rekan korban langsung menolong dan membawa ke Rumah Sakit Tripat Gerung. Namun sayangnya korban dinyatakan sudah meninggal dunia. (her)

Kasus Pembajakan Lagu Sasak Naik Penyidikan Mataram (Suara NTB) – Polisi menaikkan status penanganan dugaan pembajakan lagu sasak di TV kabel ke tahap penyidikan. Dari pemeriksaan saksi, barang bukti, dan ahli, penyidik sudah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Kasusnya sudah naik ke penyidikan,” ungkap Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena ditemui Selasa (19/12).

Dia menambahkan, indikasi pidana seperti tertuang dalam pasal 113 UU RI No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Dugaan pelanggaran hak ekonomi pemilik hak cipta,” terangnya.

Dua unit usaha TV kabel lokal berbayar diduga membajak lagu-lagu Sasak. Lagu sasak bikinan empat rumah rekaman diputar dalam satu kanal khusus tanpa lisensi dari pemilik.

Empat rumah rekaman yang merasa dirugikan itu antara lain, Sri Record, Miru Production, Erna Production, dan Bumi Gora Studio.

Sementara dua pengusaha TV kabel dilaporkan, yakni di Praya Timur, Lombok Tengah dan Aikmel, Lombok Timur.

Lagu-lagu

yang diproduksi rumah rekaman tersebut diputar dalam satu kanal khusus oleh pengusaha TV kabel selama 24 jam penuh.

Pemutaran lagu-lagu tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2016 yang lalu. Masingmasing TV kabel memiliki 23 kanal, satu diantaranya dikhususkan untuk memutar lagu-lagu Sasak.

Pemilik usaha TV kabel memutar lagu dengan media penyimpanan flashdisk. Kemudian disalurkan melalui receiver dan ditayangkan kepada para pelanggannya.

Video lagu sasak bikinan empat rumah produksi itu diperoleh dari youtube dan tukar-menukar flashdisk yang isinya salinan lagu-lagu tersebut. Padahal, lagu-lagu Sasak yang diputar itu dikomersilkan secara resmi.

Empat rumah rekaman dirugikan senilai hampir Rp 400 juta. Masing-masing rumah rekaman dirugikan Rp 100 juta.

Penyidik sudah memeriksa delapan orang saksi diantaranya pemilik usaha TV kabel, pelanggan, dan saksi pelapor atau pemilik hak cipta.

Kemudian ahli Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari Kanwil Kemenkumham NTB. (why)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/ist)

PANTAI LOKO PIKO Keindahan Pantai Loko Piko yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Menikmati Keindahan Pantai Loko Piko di KLU Tanjung (Suara NTB) Pantai Loko Piko merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di KLU. Berbeda dengan Pantai Sire, Pantai Loko Piko ini berpasir hitam.

Meski begitu, pemandangan di sekitarnya sangat indah.

Deretan pohon kelapa di sepanjang tepi pantai semakin menambah nuansa alami di

pantai ini.

Air pantainya berwarna biru dan berombak kecil. Topografi pantainya sangat landai sehingga sangat aman bagi wisatawan untuk berenang atau hanya bermainmain dengan ombak pantai.

Gulungan awan di langit biru semakin menyempurnakan keindahan alam pantai yang

Pulau Moyo akan Digarap Lebih Teratur Mataram (Suara NTB) Pulau Moyo merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Sumbawa. Sayangnya akses ke pulau ini terbilang cukup sulit. Karena tidak banyak perahu atau kapal yang bisa mengantar wisatawan dari Sumbawa ke Pulau Moyo.

Sebelumnya, sulitnya akses ke Pulau Moyo ini dikeluhkan oleh wisatawan dari Surabaya Beny Prayogi. Ia mengaku sudah jauh datang dari Surabaya namun tidak bisa ke Pulau Moyo karena kendala transportasi. Saat ini ke sana, tidak ada kapal yang bisa mengantarnya menyeberang ke Pulau Moyo.

“Saat saya ke sana itu tidak ada kapal, jadi saya kembali ke pelabuhan dan menginap di Pulau Kenawa,” akunya.

Hal ini sudah lama dipikirkan oleh Pemda Sumbawa. Sehingga pada tahun 2018 rencananya akan dibuatkan pengelola khusus untuk mengantar dan menjemput wisatawan dari dan ke Pulau Moyo. Selama ini warga sekitar beroperasi secara mandiri, namun tahun depan akan dibuatkan semacam koperasi atau perkumpulan khusus untuk melayani wisatawan ke Pulau Moyo “Tahun depan akan kita garap lebih teratur lagi. Kita sedang merancang pengelola di sana agar selalu ada petugas yang berjaga setiap harinya ketika ada wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Moyo,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini memang banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Moyo. Nantinya akan disiapkan kapal atau perahu bermuatan 10 hingga 15 orang. Sehingga wisatawan bisa menyewa untuk bisa mengantar mereka ke berbagai destinasi yang ada di Pulau Moyo. Ini dirasa akan lebih memudahkan wisatawan yang datang.

“Kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik kepada wisatawan. Ini merupakan salah satu upaya kami. Kami sangat berharap dukungan promosi yang lebih dari Pemprov ke depannya,” ujarnya.

Diketahui bahwa belum lama ini artis papan atas Korea Selatan Kim Tae Heed dan Rain berkunjung dan berbulan madu di Pulau Moyo. Ini menambah deretan artis dan tokoh yang berkunjung ke pulau ini. Sebelumnya juga dikabarkan bahwa Mick Jagger dan LadyDianajugapernahberkunjunguntukmenenangkandirinya. (lin)

sudah ada. Suasana yang sepi karena memang tidak banyak pengunjung yang semakin membuat pantai ini seolah seperti milik pribadi.

“Tidak banyak yang datang, rasanya seperti pantai milik pribadi,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn Sintani, Selasa (19/12).

Kabupaten Lombok Utara

tidak hanya memiliki gili, namun juga banyak air terjun dan pantai yang indah. Salah satunya Loko Piko yang saat ini belum menjadi destinasi wisata prioritas di KLU. Sehingga wisatawan masih bisa menikmatinya dengan lebih leluasa, karena tidak banyak wisatawan yang datang berkunjung.

“Tempatnya asik, jadi kalau datang sama temanteman ini menjadi tempat yang asik. Pemandangannya juga bagus,” ujarnya.

Ia menyarankan bagi wisatawan yang suka dengan wisata yang tenang dan tidak banyak orang agar berkunjung ke pantai ini. Selain tidak banyak orang, di pantai ini

juga tidak banyak sampah.

Sehingga wisatawan bisa menikmati waktunya sambil melihat pemandangan yang menakjubkan, bersih tanpa kotoran atau sampah.

Akses menuju pantai ini juga cukup mudah. Karena lokasinya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Wisatawan bisa dengan mudah men-

jangkau pantai ini. Selain itu, wisatawan juga bisa berkunjung ke banyak destinasi wisata lainnya di dekat pantai ini.

Sehingga wisatawan bisa berkunjung ke banyak tempat sekaligus.

“Dekat juga dengan destinasi lain. Jadi satu kali perjalanan bisa berkunjung ke banyak tempat,” ujarnya. (lin)

Puluhan Agenda Pariwisata Sumbawa Siap Digelar Tahun 2018 Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki banyak aktivitas acara budaya dan pariwisata pada tahun 2018. Setidaknya ada 25 acara yang dipersiapkan untuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata dan budaya yang dimiliki.

“Kita punya 25 aktivitas acara budaya untuk mempromosikan destinasi yang kita punya. Sehingga banyak wisatawan yang datang,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa Junaidi, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa semuanya akan melibatkan masyarakat.

Sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan kehadiran pariwi-

sata di daerahnya. Ini juga bertujuan untuk membuat masyarakat merasa lebih memiliki budaya yang ada saat ini.

“Kita ingin membuat pariwisata berbasis masyarakat. Jadi semua acara itu nanti dikelola dan dilakukan oleh masyarakat di Sumbawa. Jadi mereka bisa merasa lebih memiliki terhadap budaya dan pariwisata yang dimilikinya,” ujarnya.

Kendati demikian, Junaidi

mengaku kecewa dengan minimnya acara nasional di Sumbawa. Bahkan di Pulau Sumbawa hanya ada lima aktivitas acara pariwisata. Sedangkan untuk Kabupaten Sumawa mendapatkan dua acara nasional. Ia melihat ini sangat minim jika dibandingkan dengan acara di Pulau Lombok yang cenderung lebih banyak.

“Kita kebagian hanya dua acara nasional. Yang banyak

itu di Lombok. Kami berharap akan lebih banyak kegiatan nasional di Sumbawa. Jadi kami memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempromosikan destinasi wisata yang kita punya,” ujarnya.

Meski demikian ia berharap dua acara nasional yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik nantinya. Sementara 25 aktivitas acara lainnya lebih banyak merupakan acara yang sudah pernah diselenggarakan sebelumnya.

Seperti Festival Moyo, Barapan Kebo dan banyak lainnya.

“Kalau acara nasional itu ada dua, salah satunya Sail

Samota bulan September 2018. Ini sudah masuk dalam kaleder event, jadi sudah pasti akan dilaksanakan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus melakukan pembenahan di destinasi wisata yang ada di Sumbawa.

Sehingga wisatawan bisa merasa lebih nyaman saat berkunjung. Ia juga berharap Pemda Provinsi bisa lebih banyak mempromosikan Sumbawa sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak destinasi unggulan dan tidak kalah menarik dari destinasi wisata lainnya di Pulau Lombok. (lin)

Minim, Kunjungan Wisatawan dari Eropa Mataram (Suara NTB) Tahun ini jumlah target kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,5 juta wisatawan. Pemda NTB juga telah melakukan sejumlah promosi wisata ke Negara-negara Eropa, salah satunya Jerman. Namun kunjungan wisatawan dari Jerman terbilang sedikit, hanya empat persen atau sekitar 398 orang sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. “Dari data wisatawan asing yang

datang selama Oktober, Malaysia menyumbang 3.846 orang (43%), di tempat kedua Cina dengan 843 orang (9%), disusul Korea Selatan 652 orang (7%), kemudian Inggris dan Jerman masingmasing 488 (5%) dan 398 (4%) orang,” jelas Kadek Adi Madri, Kepala Bidang Statistik Distribusi belum lama ini.

Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan Eropa masih terbilang kecil untuk berlibur ke Lombok. Meski demikian, ini merupakan data yang diperoleh dari kunjungan wisatawan yang menggunakan pintu masuk bandara. Belum ada pemghitungan secara resmi berapa jumlah wisatawan yang

masuk ke NTB melalui pintu masuk lain, misalnya pelabuhan.

Terkait data di atas, penumpang yang datang melalui penerbangan internasional di Lombok International Airport (LIA), berjumlah 14.132 orang, atau turun sebesar 1,37 persen, sedangkan melalui penerbangan domestik sebanyak 155.580 orang, atau naik tipis sebesar 0,31 persen dari bulan sebelumnya.

Data ini berbanding terbalik dengan penumpang yang berangkat melalui LIA, pada Oktober ini dari penerbangan domestik justru turun sebesar 2,41 persen, sedangkan dari internasional meningkat sebesar 0,27 persen.

Namun demikian, sedikitnya jumlah kunjungan wisatawan Eropa ini semestinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Sebab biaya promosi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah kunjungan wisatawan dari Negara tersebut. Sehingga perlu adanya catatan khusus apakah destinasi wisata di NTB sudah sesuai dengan karakter destinasi yang diinginkan oleh wisatawan dari Eropa. Sebab bisa saja destinasi di NTB tidak cocok dengan karakter destinasi yang diinginkan, sehingga biaya promosi yang dikeluarkan terkesan mubazir. (lin)

Khusus Masakan Indonesia, Golden Palace Buka Restoran Merak Mataram (Suara NTB) Hotel Golden Palace membuka restoran baru bernama Merak Resto. Ini merupakan restoran yang menyediakan khusus masakan Indonesia. Dengan harapan bisa dinikmati oleh banyak orang. Baik tamu yang menginap ataupun pelanggan yang memang ingin menikmati beraneka ragam masakah khas Indonesia atau masakan nusantara.

“Dengan dibukanya Merak Resto lantai dua ini diharapkan bisa dinikmati oleh setiap orang. Resto ini menyediakan khusus masakan Indonesia,” kata Direktur Utama Hotel Golden Palace Ir. Teddy Sanyoto, MT., MBA, di Mataram, Senin (18/12).

Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung pariwisata Indonesia, dan NTB pada khususnya. Merak Resto ini diharapkan bisa memberikan kepuasan bagi tamu yang ingin menikmati beraneka ragam menu nusantara. Sebab wisatawan yang datang dari berbagai negara dan daerah juga kadang ingin menikmati aneka hidangan khas nusantara, termasuk hidangan khas Lombok dan NTB pada umumnya.

“Ada Ayam Taliwang, ada Pelecing dan banyak lainnya. Kami berharap wisatawan dan tamu yang datang benar-benar menikmati hidangan yang diberikan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berupa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap orang. Sehingga Hotel Golden Palace menjadi hotel yang senantiasa memberikan kesan mendalam bagi tamunya. Ia juga mengingatkan kepada semua staf dan manajemen Hotel Golden Palace agar terus memperbaiki layanannya, sehingga selalu bisa memberikan pelayanan yang maksimal.

Sementara itu, General Manager Hotel Golden Palace Ernanda Agung mengatakan bahwa dibukanya restoran Merak ini untuk menambah pilihan hidangan bagi tamu dan

(Suara NTB/lin)

MERAK RESTO - Pembukaan Merak Resto di Hotel Golden Palace, Senin (18/12) malam. wisatawan. Ia mengatakan bahwa di Hotel Golden Palace tidak hanya masakan atau hidangan internasional namun juga ada hidangan nusantara dan lokal.

“Ada ares juga dan banyak lainnya. Kami ingin memperkenalkan menu khas Indonesia dan menu khas NTB pada khususnya kepada dunia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi,” ujarnya.

Hotel Golden Palace yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram ini merupakan salah satu hotel bintang empat di Kota Mataram. Fasilitas yang lengkap dan kenyamanan yang optimal menjadikan hotel ini menjadi salah satu hotel ternama di Kota Mataram. Di hotel ini juga Presiden RI Ir. H Joko Widodo pernah menginap beberapa kali dalam kunjungannya ke NTB. (lin)

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

PENDIDIKAN

Halaman 10

Sering Kekurangan Siswa

(Suara NTB/dok)

Tantang Sekolah Berikan Pelayanan Terbaik AKREDITASI A yang diperoleh sekolah menjadi tantangan tersendiri agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada siswa. Tanggung jawab yang diemban semakin berat.

Itu yang dirasakan MAN 2 Mataram setelah memperoleh akreditasi A pada penilaian akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Provinsi BAP Sekolah/Madrasah (BAP S/M) NTB beberapa waktu lalu.

Kepala MAN 2 Mataram, Drs. H. Lalu Syauki MS., M.Pd., mengatakan, pihaknya sudah selama dua tahun menyiapkan diri menghadapi penilaian akreditasi. “Persiapan sudah maksimal selama dua tahun. Dengan akreditasi A itu tugas dan tanggungjawab kami semakin berat,” katanya, Senin (18/12).

Menurutnya, dengan akreditasi A itu berarti MAN 2 Mataram telah memenuhi delapan standar pendidikan. Delapan standar pendidikan itu yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Ia mengutarakan, sangat penting bagi sekolah memenuhi delapan standar pendidikan itu. “Pentingya delapan standar pendidikan, contoh standar proses seperti guru itu di standar proses itu menilai di kelas, bagaimana melakukan evaluasi itu, itu harus maksimal,” katanya.

Pihaknya harus memikirkan cara memberikan pelayanan yang optimal. Menurutnya, MAN 2 Mataram terbuka dengan berbagai kegiatan dan berkolaborasi dengan semua pihak, seperti berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi. “Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, di standar peneglolaan, kita harus kerjasama. Sudah dilakukan dengan Unram dan dengan berbagai instansi lain,” ujar Syauki.

Selain itu, ia mengatakan, akreditasi A yang diperoleh MAN 2 Mataram sebagai salah satu tertinggi di NTB. keunggulan yang dimiliki antara lain memilki unit usaha berupa koperasi yang cukup bisa untuk menambah pembiayaan sekolah. “Jadi ada sumber pembiayaan H. Lalu Syauki MS lain,” jelas Syauki. (ron)

Dampak Sekolah Tak Punya Basis Massa dan Finansial Kuat Mataram (Suara NTB) Kepala SMA 45 Mataram H. Adnan Jauhari, menilai salah satu sebab minimnya peminat pada sekolah-sekolah swasta, termasuk SMA 45 Mataram, lantaran tidak memiliki basis massa yang tetap. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut tidak diminati masyarakat.

Berbeda dengan sekolahsekolah yang memiliki basis massa yang kuat, seperti halnya pondok pesantren atau sekolah-sekolah swasta yang berlabel agama tertentu. Karena mempunyai basis massa tetap, dihantam berbagai kebijakan tidak populis dari pemerintah tetap saja eksis dan bisa bersaing.

Di Mataram, kata Adnan Jauhari, banyak contoh sekolah swasta, karena mili-

ki basis massa tetap laris, seperti SMAK Kesuma, madrasah-madrasah NW, Muhammadiyah, Madrasah NU dan Hang Tuah. “Sekolah swasta yang favorit juga ngosngosan, kecuali swasta yang punya basis pesantren, ya eksis,” akunya, Selasa (19/12).

Selain mempunyai basis masa tetap, yayasan dari sekolah-sekolah tersebut juga memiliki finansial yang kuat.

Persaingannya pun tambah

berat seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada sekolah swasta. Akibatnya sebagian dari mereka tidak bisa bersaing.

“Kalau bersaing nggak mungkin, kecuali sekolah yang yayasannya bagus. Artinya yang jaya gitulah seperti SMAK, NW, Muhammadiyah, Hang Tuah.

Nah, eksisnya itu kan karena ada turut campur tangan langsung dan karena ada material

Spendu Bangun Sinergi Orang Tua Siswa Lewat Majelis Kelas Mataram (Suara NTB) Guna mempermudah koordinasi antara komite sekolah dengan orang tua siswa, SMP Negeri 2 Mataram (Spendu) telah membentuk Majelis Kelas. Tujuan pembentukan Majelis Kelas ialah untuk mempermudah koordinasi antara komite sekolah dengan orang tua siswa di masing-masing kelas.

Kepala Spendu, H. Lalu Suwarno mengaku, ke(Suara NTB/dys) beradaan Majelis Kelas hanH. Lalu Suwarno ya ada di Spendu, sementara di sekolah-sekolah lain belum ada. Dalam praktiknya, Majelis Kelas dibentuk sesuai dengan jumlah kelas di sekolah. Masing-masing kelas ada pengurus Majelis Kelas dan diketuai oleh seorang Ketua Majelis Kelas.

“Untuk membangun kemitraan dengan orang tua supaya nanti terjalin komunikasi antar siswa dengan orang tua siswa, orang tua dengan walikelas, dan menjadi perpanjangan tangan dari komite sekolah,” jelasnya, Selasa (19/12).

Untuk itu, semua program sekolah yang dirancang ke depan dapat dengan mudah disosialisasikan melalui rantai majelis kelas. “Ini baru pertama, dan majelis kelas ini mungkin satusatunya di Indonesia, yang kita sering dengar itu adalah Paguyuban Kelas,” terangnya.

Keberadaan komite sekolah selama ini memang sudah cukup, namun jika lebih banyak pihak yang diajak berkolaborasi akan lebih bagus dalam melaksanakan semua program kerja sekolah.

“Ini biar lebih kencang lagi dan memang ini adalah sesuai yang diamantakan sebagai sekolah piloting penguatan pendidikan karakter, salah satunya adalah membangun kemitraan dengan orang tua siswa,” sambung Suwarno.

Menurutnya, posisi komite sekolah ialah merangkul semua kelas, sementara Majelis Kelas berada di masing-masing kelas.

“Inilah yang ingin kita dorong supaya orang tua yang satu dengan orang tua yang lain di kelas itu terjalin komunikasinya,” ujarnya. (dys)

H. Adnan Jauhari (Suara NTB/dok)

Tidak Ada Distribusi Ulang bagi Guru Produktif

SMPN 5 Mataram Intensifkan Pengayaan di Semester Genap Mataram (Suara NTB) SMPN 5 Mataram akan mengintensifkan pengayaan dan uji coba Ujian Nasional (UN) di semester genap mendatang.

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menghadapi UN. Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhammad Ali, dikonfirmasi Selasa (19/12), mengatakan, di semester mendatang pihaknya akan memantapkan proses pembelajaran. Juga akan melakukan pengayaan bagi siswa kelas IX. “Pengayaan akan kita intensifkan,” katanya.

Ali mengatakan, SMPN 5 Mataram juga akan melaksanakan try out atau uji coba UN. uji coba pertama akan dilaksanakan oleh sekolah, sementara uji coba kedua akan dilaksanakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Uji coba yang dilakukan itu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam menghadap UN. Pihaknya juga bisa mengetahui kelemahan siswa, serta menyiapkan kiat-kiat tertentu dari guru dalam mengantisipasi kelemahan itu. “Dengan begitu kita bisa antisipasi,” kata Ali. Selain itu, SMPN 5 Mataram akan mengintensifkan jam pelajaran. Ali menekankan akan mengintensifkan waktu belajar, tidak ada lagi waktu belajar yang tidak dimanfaatkan. “Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tujuannya supaya anakanak mendapatkan materi pembelajaran yang banyak, yang lengkap,” ucapnya.

Pihaknya juga menganjurkan siswa untuk mengikuti les di luar sekolah untuk menambah pengetahuan mereka. Ia mengharapkan pelaksanaan UN bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

SMPN 5 Mataram akan melaksanakan UN Kertas Pensil (UNKP) di tahun 2018. Pihaknya sulit melaksanakan UNBK di tahun 2018 nanti, karena ruangan untuk laboratorium tidak dimiliki sekolah yang dipimpinnya. “Kalau kita lihat ruangan saja, laboratorium saja tidak ada, karena semua ruangan untuk ruang kelas,” katanya.

Setidaknya SMPN 5 Mataram membutuhkan tiga ruangan untuk mengakomodir sekitar 300 siswa kelas IX untuk mengikuti UNBK. Dalam satu ruangan dibutuhkan minimal 30 unit komputer. Saat ini unit komputer juga belum dimiliki SMPN 5 Mataram.

SMPN 5 juga berencana meminjam laptop siswa. Pihaknya sudah menginfokan agar para siswa menyiapkan sendiri laptop untuk kebutuhan diri sendiri untuk UNBK. Pihaknya akan berusaha menyiapkan jaringan internet dan server. Tapi itu pun sulit terjadi jika laboratorium atau ruangan tidak ada. “Tapi dasarnya kita lab tidak ada, sehingga sangat berat misalnya kalau tahun depan kita laksanakan UNBK. Kalau sekolah kecil satu ruangan cukup, kalau kita sekolah besar, butuh tiga ruang,” jelas Ali sebelumnya. (ron)

juga dari yayasan itu,” ujarnya.

Dilanjutkan Adnan, seperti Yayasan Hang Tuah, yayasannya sangat besar mulai dari Angkatan Laut Pusat dan memiliki markas besar, kemudian untuk mewilayahi Indonesia Timur seperti SMA Hang Tuah Ampenan, dibentuk pangkalan di Surabaya untuk mempermudah pengawasan dan itu masuk kedinasan.

Dituturkan Adnan, tidak saja Yayasan 45 dengan SMA 45 di bawahnya, melainkan banyak juga sekolah swasta yang bernasib sama. Tidak memiliki finansial yang kuat, akhirnya kalah bersaing. (dys)

(Suara NTB/ist)

MAKAN IKAN - Kegiatan HUT Yayasan Hang Tuah yang dirangkaikan dengan kegiatan gemar makan ikan bersama siswa, Selasa (19/12).

Rayakan HUT Yayasan dengan Kampanye Gemar Makan Ikan Mataram (Suara NTB) SMA Hang Tuah 3 Mataram ikut menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Yayasan Hang Tuah dengan kampanye gemar ikan, Selasa (19/ 12). Selain mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai Poros Maritim, sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Hang Tuah ini memiliki program kebaharian.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., dikonfirmasi Selasa, menjelaskan seluruh sekolah yang berada di bawah Yayasan Hang Tuah mengikuti program gemar ikan. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman sekolah itu juga dibarengi dengan makan bersama dengan lauk pauk berupa ikan. “Mengampanyekan gemar ikan, tadi lauk pauknya serba ikan. Apalagi Program Presiden Jokowi dengan poros maritim itu, untuk mengajak gemar ikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, di program yayasan Hang

Tuah, ada program kebaharian. Salah satu penerapannya dilaksanakan kegiatan gemar ikan itu.Terlebih lagi, menurut penelitian hanya beberapa persen masyarakat yang mengonsumsi ikan.

Pembagian rapor siswa juga sengaja diundur menjadi Selasa kemarin, yang seharusnya dilaksanakan hari Sabtu pekan lalu, agar bisa memeriahkan perayaan HUT yayasan. Sejak Sabtu pekan lalu dilaksanakan rangkaian kegiatan, seperti lomba menulis cerpen bagi siswa dan lomba menulis puisi bagi guru. Di Mataram sekolah yang berada di bawah Yayasan Hang Tuah yaitu pada jenjang TK dan SMA. “Kegiatannya sudah dimulai sejak hari Sabtu, lomba menulis cerpen untuk siswa, yang bertemakan bahari, untuk guru menulis puisi, terus pemilihan guru berprestasi, teladan dan berprestasi, target kegiatannya tingkat TK dan SMA untuk di Mataram,” urai Muhiddin. (ron)

Mataram (Suara NTB) Distribusi ulang guru SMK yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tidak akan menyentuh guru produktif. Alasannya, di SMK masih kekurangan guru produktif, baik kurang secara kuantitatif maupun kualitatif.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, L. Hasbulwadi, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya Selasa (19/12).

Menurutnya, guru produktif tidak termasuk dalam proses distribusi ulang guru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat itu. “Karena guru produktif secara kuantitatif maupun kualitatif masih kurang,” ungkapnya.

Hasbulwadi mengatakan, distribusi ulang akan dilakukan kepada guru normatif-adaptif. Itu pun harus dilakukan identifikasi kebutuhan guru normatif-adaptif di SMK. Seperti diketahui, guru untuk SMK dibagi dalam kelompok guru produktif dan guru normatif-adaptif. Guru produktif ini mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Sementara guru normatif-adaptif ini mengajar mata pelajaran seperti Agama, P P K n , Matematika, Bahasa Indonesia dan lain-lain.

Pihaknya juga masih membuat peta persebaran kompetensi keahlian di 89 SMK Negeri yang

ada. Nantinya akan dicari kebutuhan guru normatifadaptif di masing-masing kompetensi keahlian. Dengan masing-masing guru minimal mengajar selama 24 jam.

“Di SMK itu, analisis kebutuhan guru, didasarkan pada jumlah kompetensi keahlian, jumlah jam pelajaran pada kompetensi keahlian tersebut, baru bisa kita tentukan kebutuhan guru normatif dan produktif,” katanya.

Hasbulwadi menjelaskan, lebih mudah menentukan guru normatif-adaptif ketimbang guru produktif.

Jika guru normatif-adaptif lebih mudah ditentukan kualifikasi pendidikannya, karena kualifikasi pendidikan sama dengan mata pelajaran. Jika di guru produktif, harus dicari terlebih dahulu kualifikasi pendidikan yang cocok untuk mengajar.

“Kalau di produktif, contohnya kompetensi keahlian kriya kayu, apakah di kriya kayu ini, kualifikasi pendidikan apa yang pas untuk mengajar, ini yang perlu kita cari dulu apa kualifikasi pendidikan yang cocok untuk mengajar di kriya kayu ini,” ujarnya mencontohkan.

Dengan masih kurangnya guru produktif secara kuantitatif dan kualitatatif, maka guru produktif tidak didistribusikan ulang. Hasbulwadi menegaskan, solusinya yaitu harus mengangkat guru produktif, bisa melalui mekanisme honor atau CPNS. (ron)

L. Hasbulwadi (Suara NTB/ron)

Pendidikan Seni Budaya Belum Mendapat Tempat Mataram (Suara NTB) Pembentukan karakter peserta didik melalui pendekatan pendidikan seni dan budaya belum menjadi perhatian serius pemerintah. Padahal menggunakan pendekatan ini, rasa, mental dan kepekaan sosial peserta didik dapat terasah.

Kepala Sanggar Purnama

Ria Kota Mataram, Drs. H. Ramiun, menilai pendidikan seni budaya memiliki andil besar pembentukan moral peserta didik. Hanya saja belum digarap serius, porsi belajarnya pun masih terbilang minim. ‘’Selain itu, antusiasme masyarakat mempelajari seni budaya juga sangat rendah

akibat globalisasi di berbagai aspek kehidupan,’’ ujarnya, Selasa (19/12).

Akibatnya, terjadi pergeseran nilai di tengah masyarakat, termasuk dalam melihat seni budaya itu sendiri. Hal inilah yang juga turut menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan para pegiat seni. Persoalan itu, katanya, saling berkaitan satu sama lainnya, mulai dari dinas yang menangani pendidikan sampai dinas yang menangani soal budaya itu sendiri.

Disebutkan Rami’un, dalam dunia seni budaya saat ini sudah hilang apa yang disebut sebagai nilai-nilai luhur pada sejumlah kesenian musik tradisional akibat tidak adanya perhatian serius seperti seni Gendang Beleq dan Tari Rudat.

RUPA-RUPA (Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala Sanggar Purnama Ria Mataram H. Rami’un bersama murid binaan saat menggelar latihan tari rudat beberapa waktu lalu.

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

Padahal nilai luhur itulah yang harusnya menjadi ruh atas segala jenis seni dan budaya yang lahir di tengah masyarakat, karena pada dasarnya nilai luhur bermakna sangat tinggi pada aspek mutu dari suatu seni. Tidak hanya itu, nilai seni yang dilahirkan tersebut juga harus mulia, sehingga dengan makna seperti ini, setiap orang diharapkan untuk memeliharanya mulai dari aspek terkecil seperti pendidikan seni budaya di sekolahsekolah, perguruan tinggi dan sanggar-sanggar.

Mantan Kepala SKB Kota Mataram ini juga menilai dari hasil pemantauannya selama menjadi pegiat seni dengan mambawahi banyak sanggar seni di Kota Mataram, banyak nilai-nilai kesenian dan etika yang sudah terlupakan pada saat mereka tampil. Ke depan, semua kelompok kesenian itu harus memiliki ruh dalam setiap pementasannya. Kalau pun ada variasi disebabkan adanya pengaruh globalisasi, itu harus disesuaikan juga dan disaring, jangan sampai ada unsur negatif yang masuk di semua jenis musik. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

Kejuaraan Remaja Pencak Silat Libatkan Ratusan Atlet Mataram (Suara NTB) Sebayak 274 atlet ambil bagian di Kejuaraan Terbuka Pencak Silat Remaja Gubernur NTB Cup di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (19/12). Event yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-59 itu memperebutkan Piala Bergilir Gubernur NTB. Pantauan Suara NTB di lokasi, kejuaraan silat yang berlangsung dari tanggal 19 Desember hingga 22 Desember 2017 itu dibuka secara resmi oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin. Acara seremonial itu juga dihadiri oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH dan sejumlah tamu undangan dari beberapa perguruan silat di NTB. Dalam sambutannya, Kadispora NTB yang biasa disapa Eni mengatakan kejuaraan silat tersebut merupakan inisiasi dari pihak Dispora NTB. Dimana pihak Dispora NTB telah memberikan kesempatan kepada sejumlah cabor untuk menggelar kejuaraan.

“Dari kurang lebih 40 cabor di NTB, ada 20 cabor yang siap menyelenggarakan kejuaraan pelajar Gubernur NTB Cup, salah satunya pencak silat,” ucap Eni. Menurut Eni, pihaknya menginginkan semua cabor bisa melaksanakan kejuaraan pelajar Gubernur NTB Cup. Dengan harapan, lewat event itu kedepan akan muncul atlet- atlet berprestasi nasional. Namun demikian, masih ada sejumlah cabor yang menolak menggelar event tersebut karena dukungan anggaran dari Dispora NTB masih minim, yakni Rp 10 juta.

Kedepan, Eni berharap semua cabor bisa melaksanakan event yang sama. Harapannya,

(Suara NTB/fan)

PENCAK SILAT - Aksi pertunjukan seni beladiri Pencak Silat di Kejuaraan Terbuka Pencak Silat Remaja Gubernur NTB Cup di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (19/12).

TGB akan Ambil Bagian di Reli Sepeda Bima-Mataram Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan ambil bagian di Reli Sepeda Bima-Mataram yang akan digelar di Pulau Sumbawa, menuju Pulau Lombok, 23-24 Desember 2017 mendatang. Event yang digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-59 itu akan melalui rute paling ekstrem di NTB, yakni sejauh 450 Kilometer (Km).

Selain Gubernur NTB, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto juga memastikan ambil bagian di event yang akan mengambil start mulai Kantor Wali Kota Bima, melewati Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur (Lotim), Loteng dan finis di Kantor Gubernur NTB itu.

“Gubernur NTB juga dipastikan ikut. Dan saya juga sudah siap untuk ikut,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (18/12).

Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) NTB itu mengatakan, Reli Sepeda BimaMataram akan menjadi yang kedua kalinya digelar di NTB. Andy dan Gubernur NTB tak akan melewati event itu, maklum Andy bersama Gubernur

(Suara NTB/ist)

SEPEDA - Tampak Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi (tiga dari kanan) mengikuti kegiatan sepeda bersama komunitas sepeda NTB. NTB sudah pernah menaklukan rute sejauh kurang lebih 450 Kilometer itu.

Event bersepeda itu dipastikan berlangsung aman. Pasalnya, pihak panitia akan melibatkan dokter medis, dinas perhubungan dan pihak Polisi Daerah (Polda) NTB untuk mengawal pihak peserta

Reli.

Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin ambil bagian di event itu bisa mendaftar di Sekretariat KONI NTB di Jln. Bung Hatta nomor 3 Mataram.

Ketentuan lomba adalah bergabung dalam satu kelompok atau klub sepeda sebagai Indone-

sia. Setiap tim terdiri dari lima orang dan setiap klub bisa mendaftar lebih dari lima tim dengan mengenakan Jersey klub sepeda masing-masing.

Akomodasi ditanggung panitia dengan catatan peserta harus mendaftar dengan biaya pendaftaran 500 ribu setiap tim. (fan)

KONI NTB Siapkan Penghargaan untuk Pelaku Olahraga Berprestasi

lewat kejuaraan remaja itu akan lahir bibit-bibit atlet berprestasi nasional. Seperti di cabor silat ada atlet senior NTB, Mariati yang sudah mampu berprestasi di level dunia.

Ditempat yang sama, Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto menyambut positif event-event yang dilaksanakan oleh cabor, karena lewat event itu berpotensi melahirkan atlet juara nasional. Khususnya cabor silat diakui Andy berpotensi melahirkan atlet nasional.

“Saya melihat olahraga pencak silat adalah olahraga hebat.

Sebab cabor silat sudah mence-

tak atlet juara dunia, seperti Mariati peraih medali emas di kejuaraan dunia silat di Bali tahun 2016. Dan hebatnya atlet pencak silat selalu menyumbang medali emas di setiap PON,” ungkap Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB).

Sementara itu Ketua Panitia, Baharuddin melaporkan kejuaraan remaja pencak silat terbuka itu mempertandingkan 17 kelas, terdiri sembilan kelas putra dan delapan kelas putri.

Kejuaraan tersebut diikuti 274 atlet dari sejumlah perguruan silat yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. (fan)

Mataram (Suara NTB) Pihak KONI NTB tidak akan melewatkan tahun 2017 begitu saja. Rencananya, pada penghujung tahun ini KONI NTB akan memberikan penghargaan kepada para pelaku olahraga di NTB yang berprestasi nasional hingga internasional.

Rencana pemberian penghargaan untuk pelaku olahraga berprestasi itu dibahas secara serius oleh pihak KONI NTB bersama tim penilai di Sekretariat KONI NTB, Selasa (19/ 12) kemarin.

Hadir pada rapat tersebut Ket-

ua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, Sekretaris KONI NTB, Moh. Iqbal MP dan Humas KONI NTB, Dr. Kadri. Sementara itu, tim Penilai dihadiri oleh Ketua, M. Nur Haedin, S.Sos, Sekretaris Panitia, Dachlan A. Bandu, Izul Khairi(KetuaSIWONTB)dan Drs. Hj.Asnirawati(HumasKONINTB).

Dalam pemaparannya Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan bahwa untuk pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi harus benar-benar objektif dan terukur regulasinya. Dalam hal ini pihak Panitia diminta untuk

membuat regulasi lebih dahulu terkait kriteria pelaku olahraga yang akanenerima penghargaan dari KONI NTB. “Saya ingin untuk pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi harus mengacu pada Perda Olahraga di NTB. Misalnya dari atlet harus dipilih atlet terbaik, baik dari prestasi dan kepribadian atlet.

Begitu juga dengan pelatih harus dipilih pelatih terbaik dari pelatih terbaik lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, M. Nur Haedin S.Sos. menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun regu-

lasi terkait persyaratan pelaku olahraga yang berhak mendapatkan penghargaan dari KONI NTB di akhir tahun 2017.

Dasar kerja tim penilai kata Edo mengacu pada Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 tahun 2005, Peraturan Pemprov NTB Nomor 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Dan SK KONI NTB nomor 19 tahun 2017 tertanggal 1 November 2017 terkait pembentukan tim Penilai Pemberi Penghargaan kepada Pelaku Olahraga Berprestasi. (fan)

HILANG

HILANG

RUPA-RUPA

SALON

SALON

HILANG

HLG STNK R2 YAMAH DR2624AR NOKA/NOSIN: MH34ST1074K355030/4ST692963 AN. USEP SYARIF HIDAYAT HLG DSKTR KOTA MATARAM

HLG STNK R4 DR1326DB TOYOTA NOKA/NOSIN : MHFE2CJ3JK006385/DAF4904 AN. DR AHMAD ZAINI MA. HLG DSKTR KOTA MATARAM

ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081

HLG STNK R2 HONDA DR3273CM NOKA/NOSIN: MHIJFW111FK021508/ JFW1E-1019811 AN.M. IMRAN PURNAWAN HLG DSKTR MONJOK

HLG STNK R2 HONDA DR4535BO NOKA/NOSIN : MH328D2D2049KI66144/28D1164384 AN. MADE SUHENDRA HLG DKTR KOTA MATARAM

HLG BPKB R4 TOYOTA DR1634 NOKA/NOSIN: MHF11KF8330080990/7K-0606437 AN. PROYEK P2SP NTB DINAS KIMRASWIL NTB HLG DSKTR KANTOR P2SP

RUPA-RUPA LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4

V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769

SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha

Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp.

081917913809

RUPA-RUPA

AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG STNK R2 HONDA DR2944CP NOKA/NOSIN: MHIJFW114GK324414/ JFW1E-1313219 AN. IDA AYU MADE SUCI HLG DSKTR KOTA MATARAM

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

HLG STNK R2 HONDA DR6338CA NOKA/NOSIN:MHIJF8114CK557876/ JF81E-1555060 AN. MUHAMAD AZHAR HLG DSKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Rabu, 20 Desember 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 20 Desember 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

OPINI

Halaman 14

Kesetiakawanan Mengantisipasi Bencana Sosial Kantor Dagang Jatim Perlu Sosialisasi MINIMNYA pemanfaatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jatim (Jawa Timur) di NTB, oleh pengusaha local, sangat disayangkan. Padahal, pemanfaatan KPD sama sekali tidak dipungut bayaran alias gratis. KPD telah dibuka oleh Pemprov Jawa Timur di 26 provinsi di Indonesia.

Salah satunya ada di Jalan Catur Warga Blok III Nomor 2 Mataram. KPD ini dibentuk sebagai jembatan bagi pengusaha komoditas.

Kehadiran KPD untuk mempertemukan para pengusaha komoditas, agar lebih mudah mendapatkan pasar. Jatim merupakan salah satu provinsi yang cukup potensial bagi produk local NTB. Karena sebelumnya Jatim melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-nya secara terang-terangan menantang Pemprov NTB melalui asosisasi pengusaha agar menyediakan apapun komoditi unggulan yang ada di daerah ini.

Jemput bola ini sebagai gebrakan yang dilakukan untuk mengingatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai peluang kerjasama yang sebenarnya telah dibuka lebar oleh pemerintah Provinsi Jatim. KPD telah dibentuk di sebagian besar provinsi di Indonesia, salah satunya di Mataram (NTB). Gubernur Jatim dan gerbong pemerintahannya menginginkan keberadaan KPD di beberapa daerah akan mempermudah distribusi barang dari masing-masing daerah ke provinsi tersebut. Dengan kata lain, memberi ruang kepada pelaku usaha/produsen, terutama yang ada di NTB menjadi mitra dari pelaku usaha di provinsi pimpinan Dr. H. Soekarwo, SH, M.Hum itu.

Jatim merupakan basis industri besar di Indonesia. Jika keberadaan KPD benar-benar dimanfaatkan optimal, tak perlu pengusaha lokal mengejar peluang kerjasama dagang ke luar negeri. Oleh karena itu KPD berharap beberapa SKPD terkait, diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan beberapa dinas terkait lainnya untuk memotivasi binaannya memanfaatkan KPD Jatim.

Jika program pembinaan wirausaha benar-benar berjalan maksimal, diyakini tidak sedikit produsen sudah terbentuk di provinsi ini. Otomatis, butuh pasar yang lebih potensial untuk memasarkan produk-produknya. Kendati ia memfasilitasi kerjasama dagang dengan pengusaha di Jatim secara terbuka, KPD menekankan beberapa persyaratan.

Diantaranya kualitas produk yang ditawarkan, serta kontinuitasnya. Tanpa terkecuali semua jenis produk siap difasilitasi. Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, kelautan perikanan, makanan dan minuman olahan. Tetapi diprioritaskan produk-produk yang khas di daerah. Keberhasilan KPD terlihat dari kegiatan temu dagang pengusaha Jatim – NTB beberapa waktu lalu yang berhasil mencatatkan nilai transaksi tidak kurang dari Rp 406 miliar.

Untuk itu, Pemprov NTB juga diharapkan melakukan kegiatan serupa untuk memutus mata rantai penjualan. Kegiatan misi dagang kedepan diharapjkan yang diikutsertakan adalah pengusaha-pengusaha produsen yang betul-betul ingin difasilitasi. Ini menjadi tugas bersama Pemprov NTB dan juga Pemprov jatim, bagaimana memaksimalkan peran pengusaha local yang ada di daerah. Selain itu, keberadaan KPD juga perlu disosialisasikan hingga ke semua kabupaten/kota di NTB. (*)

ESETIAKAWANAN sosial menjadi ruh aktualisasi budaya nusantara yang telah hadir berabad-abad lamanya.

Puncaknya terjadi semasa perjuangan merebut kemerdekaan. Untuk itu bangsa Indonesia memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) pada setiap tanggal 20 Desember.

Tanggal di atas dipilih karena bertepatan dengan peristiwa bersejarah bersatunya seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara, yaitu pada tanggal 20 Desember 1948.

Dimana tanggal tersebut adalah sehari setelah tentara kolonial Belanda menyerbu dan menduduki ibukota negara Yogyakarta.

Peringatan HKSN merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotongroyongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia. Rakyat secara bahu membahu mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia oleh tentara Belanda pada tahun 1948.

Iklim kesetiakawanan di era kontemporer ini menghadapi dilema bencana sosial berupa intoleransi. Semua pihak penting menunjukkan kedewasaan dan menguatkan kembali kesetiakawanan sosial antar komponen bangsa.

Toleransi sebagai Kunci Toleransi adalah salah satu kunci membangun kesetikawanan. Kata “toleransi” berasal dari bahasa Latin “tolerate”. Artinya membiarkan mereka yang berpikiran lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi.

John Locke (dalam Nugroho, 2010) menjabarkan tiga pikiran mengenai pentingnya toleransi. Pertama, hukuman yang layak untuk individu yang keluar dari sekte tertentu bukanlah hukuman fisik melainkan cukup ekskomunikasi (pengasingan). Kedua, tidak boleh ada yang memonopoli kebenaran, sehingga satu sekte tidak boleh mengafirkan sekte yang lain.

Ketiga, pemerintah tidak boleh memihak salah satu sekte, sebab masalah keagamaan adalah masalah privat.

Toleransi adalah kunci tersemainya kehidupan damai. Persepsi terkait aktualisasi toleransi pun bervariasi.

Ada yang menyerukan toleransi tanpa batas, sebagian lagi tetap mem-

Oleh: RIBUT LUPIYANTO (Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration))

”

Toleransi adalah kunci tersemainya kehidupan damai. Persepsi terkait aktualisasi toleransi pun bervariasi. Ada yang menyerukan toleransi tanpa batas, sebagian lagi tetap mempersyaratkan batasan toleransi. Toleransi untuk urusan kemanusiaan dan duniawi merupakan titik temu antar persepsi tersebut. persyaratkan batasan toleransi. Toleransi untuk urusan kemanusiaan dan duniawi merupakan titik temu antar persepsi tersebut.

Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi. Faktanya intoleransi masih menjangkiti. Polri (2017) menyebutkan masih terjasi 25 kasus intoleran terjadi di Indonesia sepanjang 2016.

Sedangkan Komnas HAM menerima sebanyak 87 pengaduan pada 2015.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2014, yaitu 74 pengaduan. Angka ini baru pengaduan terkait dugaan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Perbedaan adalah keniscayaan dan bentuk rahmat-Nya. Pluratitas bangsa ini masih memberikan implikasi mudahnya terjadi bentuk-bentuk laku intoleransi. Salah satunya dalam dinamika sosial politik yang kerap membentuk bipolarisasi. Intoleransi menjadi mata rantai yang menjebak semua pihak. Provokasi tindakan dan saling balas dendam semakin menyuburkan jebakan intoleransi.

Protes dan kritik melalui tindakan tertentu penting dilakukan elegan dan sesuai pada tempatnya. Walkout sebagai hak politik tentu kurang tepat dilakukan pada forum sosial non politik. Balasan boikot pun meskipun hak juga dapat dipandang sebagai bentuk emosi yang kurang sehat.

Revitalisasi Kesetiakawanan Apapun latar belakangnya, intoleransi mesti diantisipasi. Upaya ini membutuhkan kedewasaan, kebijaksanaan, dan visi dalam merevi-

RADIO

talisasi kesetiakawanan. Saling balas tidak menyelesaikan perbedaan dua kutub pendapat. Perbedaan dan saling kritik sudah saatnya disalurkan pada kanal produktif. Tindakan “move on” mesti dibuktikan dan dilakukan sesegera mungkin jika gagasan atau pihak yang didukungnya mengalami kekalahan.

Kompetisi apalagi dalam kontestasi demokrasi wajar ada yang kalah dan menang. Demokrasi tidak mengenal hasil imbang. Elit politik umumnya lebih cair, namun semakin ke bawah justru kian ideologis dan mudah tersulut emosinya. Untuk itu peran elit dan tokoh menjadi penting dalam menetralisasi jika terjadi benturan dan polemik. Hanya memang terkadang dalam sudut pandang politik, situasi ini menjadi penting dan dibutuhkan untuk kepentingan daya tawar elit.

Pejabat publik menjadi penting guna memberikan keteladanan.

Apresiasi patut diberikan kepada Anies Baswedan yang memberikan respon menyejukkan atas aksi Ananda Sukarlan. Anies memberikan pernyataan yang menghormati atas apa yang dilakukan Ananda.

Sampai disini sebenarnya sudah cukup dan tidak relevan dilanjutkan dengan balas dendam boikot.

Masing-masing individu maupun kelompok juga penting menyadari terkait efek era digital. Dalam hitungan detik suatu tindakan cepat tersebar dan mendapatkan respon warganet.

Segala risiko memang menjadi tanggung jawab pribadi. Namun implikasi provokatif menjadikan efek bola liar

yang tidak produktif. Untuk itu perlu kecermatan dan kematangan berpikir sebelum bertindak.

Tidak sekadar rantai intoleransi, namun jebakan bipolarisasi penting diputus mata rantainya. Bipolarisasi politik akan wajar dan sah jika melalui jalur demokratis. Semua jajaran pada setiap pihak penting disadarkan akan segala tindakannya agar tidak reaksioner dan emosional sesaat. Pendidikan politik menjadi kunci agar kondisi ideal tersebut tercapai.

Pihak pemenang dan kelompok yang pro mesti fokus pada kerja dan pelaksanaan janjinya. Sedangkan pihak oposan dapat fokus melakukan kritik yang konstruktif. Forumforum produktif dapat dikembangkan dalam berbagai media.

Batas-batas toleransi yang disepakati penting dijaga dan dirawat bersama. Iklim positif dan kepentingan bangsa mesti didudukkan pada skala priotitas pertama. Jika terpaksa terjadi kontroversi dan polemik, maka cukup menjadi bumbu-bumbu kehidupan dan tidak sampai mengarah pada tindakan merugikan.

RPH Poto Tano mangkrak Anggaran besar yang mubazir

*** Guru dan tenaga kesehatan pelanggar disiplin terbanyak Harus ditindak tegas

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 20 Desember 2017

Waspadai Bencana Jelang Natal dan Tahun Baru PADA Desember ini, sedikitnya 93,27 persen wilayah Indonesia memasuki musim hujan, sisanya masih dilanda musim kemarau lokal. Kondisi ini masih terjadi di NTB termasuk wilayah lainnya seperti beberapa wilayah di Jatim, Bali, NTT, Maluku.

Patut diwaspadai dalam catatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana seperti banjir, hujan angin, tanah longsor.

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Mataram, Agus Riyanto meneruskan keterangan BMKG pusat, mengimbau masyarakat mewaspadai hujan sedang hingga lebat menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. ‘’Berdasarkan hasil analisa BMKG, potensi hujan lebat menjelang natal 2017 dan tahun baru 2018 cukup besar.

Hal ini dikarenakan supply massa udara lembab dari Samudera Pasifik dan Daratan Asia serta dari Samudera Hindia yang terakumulasi di wilayah kepulauan Indonesia.

Sehingga sangat intensif penyebab tingginya potensi hujan lebat di wilayah Indonesia,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (19/12).

Menurutnya, masyarakat NTB perlu mewaspadai hujan sedang hingga lebat pada menjelang Natal mulai tanggal 19 sampai 23 Desember 2017.

Sementara dalam periode Natal tanggal 24 sampai 26 Desember 2017, hujan sedang hingga lebat, terjadi di pesisir NTB hingga NTT. Sedangkan menjelang tahun baru 2018, mulai tanggal 26 sampai tanggal 31 Desember 2017, potensi hujan sedang-lebat terjadi di Pesisir Utara Jawa, Jateng, Jatim, Kaltara, Sulteng, Maluku. ‘’Pada awal tahun tanggal 1 Januari sampai 7 Januari 2018, konsentrasi hujan sedang sampai lebat di Aceh, Pesisir Barat Sumatera, Jateng, Yogyakarta, Kaltim, Kaltara, Sulteng, NTT,’’ jelasnya.

Terkait hujan lebat itu, pihaknya menyarankan kepada

masyarakat harus mewaspadai potensi angin kencang yang dapat mencapai lebih dari 20 knot atau 36 km per jam. Kondisi ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia meliputi Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Samudera Hindia Selatan Jawa Tengah hingga NTB. ‘’Angin kencang ini berpengaruh pada gelombang tinggi, untuk itu masyarakat perlu mewaspadai gelombang tinggi, seperti di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara dengan tinggi gelombang mencapai 6 sampai 7 meter,’’ tandasnya.

Agus Riyanto menjelaskan, pada Desember hingga Januari adalah periode menguatnya pola angin baratan yang membawa dampak pada peningkatan tinggi gelombang.

Sehingga diimbaunya perlu diwaspadai untuk peningkatan tinggi gelombang terutama di wilayah perairan NTB hingga NTT. Dengan adanya situasi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau kepada masyarakat agar waspada potensi genangan, banjir maupun longsor bagi yang tinggal di wilayah berpotensi hujan lebat. Kewaspadaan dini juga diutamakan pada daerah rawan banjir dan longsor di daerah dataran rendah, daerah cekungan, bantaran kali atau sungai, perbukitan, lereng-lereng dan pegunungan.

Diimbau juga, masyarakat waspada potensi hujan disertai angin kencang yang dapat menyebabkan pohon maupun papan reklame tumbang. Diingatkan juga agar tidak berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat atau petir. ‘’Waspada peningkatan ketinggian gelombang laut yang mencapai 2,5 meter. Nelayan juga diminta menunda kegiatan penangkapan ikan secara tradisional hingga gelombang tinggi mereda,’’ pungkasnya. (ars)

Waspadai Ancaman Multidimensial Dari Hal. 1 Pada era ketergantungan terhadap teknologi informasi seperti saat ini, ungkapnya, maka berbagai kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan negara bisa saja terjadi.

Terutama ancaman yang memecah belah keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa yang tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer, tetapi sudah bersifat multidimensional dan berada di setiap lini kehidupan. ‘’Kemudahan dan kecanggihan akses digitalisasi internet di abad milenium sudah sangat potensial mempengaruhi mindset manusia termasuk beragam informasi dan paham yang dapat merubah moral dan kepribadian suatu bangsa,’’ katanya.

Untuk itu Wagub mengimbau generasi muda untuk senantiasa belajar dan mengambil nilai-nilai baik dari sejarah perjuangan para pahlawan bangsa terdahulu.

Dalam menggagas ide dan karya nyata bagi bangsa dan daerah ini, nilai-nilai heroik

itu perlu kita jadikan inspirasi dan motivasi.

Dengan cara demikian, maka nilai-nilai heroik tersebut akan terus terpatri dan teraktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya di hadapan ratusan peserta upacara yang terdiri dari unsur FKPD Provinsi NTB, Pejabat dari TNI dan Polri, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, seluruh ASN lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan para pelajar/mahasiswa.

Wagub mengimbau para generasi milenial sebagai penduduk mayoritas rakyat Indonesia untuk senantiasa kritis terhadap upaya memecah belah bangsa, merendahkan martabat bangsa. Serta senantiasa waspada terhadap upaya infiltrasi ideologi dengan cara yang sangat halus dan kekinian yang ingin merubah atau menggantikan pancasila dan ingin memecah belah NKRI. (nas)

Gubernur TGB Dianugerahi ‘’Leadership Award’’ Dari Hal. 1 dedikasi yang tinggi ditinjau dari penghargaan nasional dan internasional yang diraih selama ini.

Dilihat dari kriteria-kriteria tersebut, Kementerian dalam negeri selaku pembina pemerintahan daerah mengakui perkembangan Provinsi NTB di bawah kepemimpinan TGB mengalami kemajuan sangat pesat. Selama 9 tahun pemerintahannya, ratusan penghargaan nasional dan internasional dapat diraih.

Bahkan potret pembangunan NTB selama dua periode kepemimpinannya secara berkelanjutan, diakui semakin berdaya saing dan semakin berprestasi. Hal itu selain ditunjukkan oleh lompatan daya saing NTB dari posisi 26 tahun 2015 ke posisi 19 tahun 2016 (riset ACI Lee Kwan Yes University), ratusan prestasi-pun berhasil diraih membuat NTB semakin dikenal dikancah nasional maupun internasional.

Bahkan NTB pernah mencatat rekor sebagai daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi terbaik, dengan angka pertumbuhan 9,9 persen. Jauh melam-

paui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,9 persen. Selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2016 pertumbuhan ekonomi NTB juga mampu konsisten berada di atas rata-rata nasional.

Di bidang kepemimpinan sosial, Gubernur TGB juga merupakan seorang tuan guru, yakni seorang ulama kharismatik di lingkungan masyarakat NTB. Khususnya dan kini kiprah ulama muda ini mulai dikenal di kancah nasional maupun internasional. Gubernur TGB sendiri merupakan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia (OIAAI), sebuah organisasi yang konsen dalam pengembangan Islam moderat.

Bahkan di bawah kepemimpinan TGB, NTB menjadi contoh baik bagi dunia dalam bidang kerukunan hidup dan toleransi beragama. Hal itu pernah diakui oleh Wakil Ketua WOAG yang juga Mantan Menteri Waqaf Mesir, Prof. Dr. Muhammad Abdul Fadhiel El-Qoushi. (*)

Halaman 15

NTB Tetapkan Status Siaga Darurat Banjir dan Longsor Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang, akhir Desember ini diprediksi NTB akan dilanda cuaca ekstrem (buruk). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB telah memetakan empat daerah yang berpotensi terjadi banjir dan longsor.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (19/12) siang kemarin menyatakan saat ini pihaknya sudah menyiapkan draf SK bahwa NTB dalam status siaga darurat banjir dan tanah longsor.

Puncak cuaca ektrem yang akan melanda NTB diperkira-

kan pada akhir Desember dan awal Januari 2018.

“Kira-kira di akhir Desember 2017 ini terjadi cuaca buruk, cuaca ekstrem sampai Januari 2018. Memang ini informasi dari BMKG termasuk musim penghujan yang cukup tinggi, yang lama dan berkualitas,” jelas Rum. Musim penghujan di daer-

ah NTB diperkirakan sampai April tahun depan. Sehingga, kata Rum, pihaknya sudah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor untuk daerah NTB. SK penetapan NTB siaga darurat banjir dan longsor ini, lanjut Rum, tinggal ditandatangani Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Tinggal tunggu diteken Pak Gubernur. Rencananya sampai April siaga darurat banjir dan tanah longsor,” ucapnya.

Mengantisipasi bencana banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem tersebut, Rum mengatakan beberapa daerah seperti Bima sudah melakukan pembersihan dan normalisasi sungai. Kemudian sudah dibangun sejumlah tanggul, seperti di Bima.

Ia menyebutkan empat daerah yang berpotensi terjadi banjir dan longsor yakni Bima, Dompu, Sumbawa dan

Lombok Timur. Pada empat daerah ini, lanjut Rum, BPBD benar-benar siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir dan longsor.

Hal ini berkaca pada tahun sebelumnya, di mana bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017. Seperti banjir bandang yang terjadi di Bima dan Kota Bima terjadi pada akhir 2016. Banjir tersebut mengakibatkan ribuan rumah rusak dan ratusan hektare lahan pertanian rusak. (nas)

Islam dan Kokohnya Semangat Cinta Tanah Air

(Suara NTB/ist)

TOKOH - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi bersama dua tokoh Pondok Pesantren Al Hikmah I Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah, Selasa, (19/12).

Empat Terminal Beralih ke Provinsi Mataram (Suara NTB) – Mulai tahun ini, pengelolaan empat terminal bus beralih ke Pemprov NTB dari Pemda kabupaten/kota.

Pemprov tak memungkiri, masih banyak sopir bus atau mini bus yang menaikkan penumpang sembarangan di jalanan, bukan di dalam terminal.

Sehingga, pada tahun depan hal ini akan ditertibkan dengan membuat payung hukum. Pemprov melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sudah merancang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perhubungan.

“Membuat terminal itu ramai, maksimal fungsinya butuh kerja keras. Ke depan (menaikkan penumpang) harus lewat termi-

nal. Kan tahun depan kita bikin Perda Perhubungan,” kata Kepala Dishub NTB, Drs. L. Bayu Windia, M. Si ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (19/12) siang.

Ia menjelaskan, Raperda ini bukan hanya mengatur tentang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

Tetapi juga mengantisipasi banyak hal di sektor perhubungan. Seperti menjamurnya kendaraan/angkutan online dan belum terakomodirnya kendaraan listrik.

“Banyak hal yang belum diatur. Jadi, kesempatan kita untuk mengatur itu semua di dalam Perda Perhubungan. Itu sudah masuk dalam Prolegda 2018,” ucapnya.

Ada empat terminal bus yang dulunya milik kabupaten/ kota kemudian beralih ke provin-

si. Yakni Terminal Tanjung Lombok Utara, Terminal Renteng Praya Lombok Tengah, Terminal Taliwang Sumbawa Barat dan Terminal Ginte Dompu.

Pasca diserahkannya pengelolaan terminal tersebut ke provinsi, Bayu mengatakan hal yang bisa dilakukan sekarang hanya menjaga kebersihan, membuat terminal tersebut terang benderang dan menempatkan petugas di sana.

Sementara untuk revitalisasi empat empat terminal tersbeut masih belum dapat dilakukan tahun ini dan 2018 mendatang. Pasalnya, anggaran Pemprov terbatas.

“Mudah-mudahan di 2019 ada anggaran, diusulkan,” harapnya. (nas)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH.M.Zainul Majdi menegaskan bahwa Islam tidak hanya dimaknakan sebagai semangat beragama tetapi juga didalamnya termasuk semangat dalam membangun kebangsaan. Bahwa para ulama dan para santri dari seluruh pondok pesantren memiliki peran yang paling besar sumbangannya dalam membangun semangat kebangsaan dan mewujudkan Indonesia merdeka.

Halaqah Kebangsaan bersama KH.Anang Mirza dan KH. Thoa Al Hafidz Purwokerto yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al Hikmah I Benda Sirampog Brebes Jawa Tengah, Selasa, (19/12). Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB yang dianugerahi Leadership Awards 2017 dalam kepemimpinan birokrasi dan sosial tersebut menerangkan bahwa akar dari semangat cinta tanah air dan bela negara itu, sesungguhnya telah ada didalam Al Qur’an dan kokoh di dalam Islam.

Kebangsaan di dalam Al Quran telah dikenal dan diakui. Dalam bahasa Arab seringkali diartikan dengan “qoumiyah”. Dalam Al Quran, bangsa juga diartikan sebagai dua kelompok kaum, yakni kaum yang buruk dan kaum yang baik. Kelompok kaum yang negatif ini seluruh atribut dan sifat-sifatnya harus kita jauhi. Dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat negatif tersebut, tegasnya maka kita harus menjadi bangsa yang dikehendaki dan dicintai Allah.

Menurutnya, para nabi dan rasul diutus pada kaumnya masing-masing adalah untuk menyuntikkan nilai-nilai yang baik dan menanamkan kebaikan itu kepada umatnya. Jadi menurut TGB, kalau kita benar benar mau meneliti dan melihat dengan jelas bahwa umat Islamlah yang sesungguhnya paling banyak memberikan kontribusi bagi kemerdekaan bangsa ini.

Lebih lanjut, TGB memaparkan bahwa Halaqoh kebangsaan ini penting untuk

diperbanyak. Tujuannya agar ada kesadaran bahwa jangan sampai kita larut terhadap stigma yang coba diciptakan oleh siapapun yang ingin mengecilkan peran umat Islam. “Mengecilkan peran para ulama dan pesantren, dengan jalan menjauhkan umat Islam dari politik, dari negara dan dari ranah publik,” tegasnya. Caranya menurut TGB adalah dengan menumbuhkan kesadaran dengan cara saling mengingatkan dan memberikan informasi yang benar tentang peran umat Islam dalam membangun bangsa dan negara ini.

TGB mengaku bersyukur dan berbesar hati menyaksikan para masyaikh di Brebes, masih menunjukkan optimisme dan punya harapan besar untuk membangun umat islam di Indonesia dengan baik. Cara untuk mewujudkan optimisme itu, menurutnya adalah dengan menjadi bangsa yang beriman dan selalu kembali kepada Allah. Berusaha mencintai dan dicintai Allah. Terus membangun persatuan dengan jalan mencari titik temu dari segala macam perbedaan yang memang telah menjadi sunnatullah.

Dihadapan ratusan jamaah yang hadir, Gubernur TGB juga sempat mengungkapkan sekilas tentang kiprahnya memimpin NTB. “Berkat ikhtiar bersama, kekompakan dan keinginan kuat dari pemangku amanah dan seluruh masyarakatnya, NTB sekarang sudah jauh berbeda,” tuturnya. Banyak pencapaian dan prestasi yang berhasil dicapai dalam sembilan tahun terakhir, diakui oleh TGB merupakan bagian dari kebersamaan. Prestasi NTB tidak hanya bisa bersaing dalam ranah regional tapi juga nasional dan internasional dalam beberapa hal. ‘’Kita juga bisa bersaing denga provinsi besar lainnya. Itu berkat karunia dan kekompakan umat Islam bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat serta umat umat lainnya.’’ (r)

Minta Kontribusi LIA Dari Hal. 1 ‘’Sedangkan untuk kontribusi, Insya Allah di dalam diktum akta jual beli, perjanjian itu masuk klausul kesepakatan untuk pembayaran kembali terhadap kontribusi tetap terhadap penggunaan aset Pemda yang ada di LIA. Pemanfaatan sekitar Oktober 2011 sampai 15 Desember 2017,’’ ujarnya.

Dikatakan, Pemprov sudah melakukan appraisal untuk menghitung besaran nilai kontribusi pemanfaatan aset tersbeut sejak beroperasinya LIA pada Oktober 2011 sampai 15 Desember 2017. Supran berharap Pemprov mendapatkan

kontribusi sebesar-besarnya.

Namun berdasarkan hasil appraisal, besaran kontribusinya sekitar Rp 40 miliar.

Untuk pembayaran nilai kontribusi atas pemanfaatan aset di LIA ini, nantinya PT. AP juga akan melakukan appraisal. Kemudian, antara Pemprov dan PT. AP akan melakukan negosiasi. Berapa kesepakatan nilai kontribusi yang akan diberikan ke daerah. Menurutnya, dalam menentukan besaran nilai kontribusi ini dilihat berbagai sisi. ‘’Karena di dalam bangunan kita kan ada nilai penyusutan, ada biaya pemeliharaan. Kita berharap pertengahan 2018

sudah clear soal kontribusi ini.

Sehingga bisa masuk APBD Perubahan 2018,” harapnya.

Diketahui, aset Pemprov yang ada di LIA terdiri dari apron seluas 48. 195 meter persegi, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dan helipad luasnya 450 meter persegi.

Hasil appraisal tahun 2013, nilai wajar aset Pemprov itu sekitar Rp 114 miliar.

Setiap hasil appraisal berlaku selama enam bulan. Berdasarkan appraisal yang dilakukan 2016, nilai aset Pemprov tersebut menyusut menjadi Rp 106 miliar. (nas)

Pemprov Usulkan 4.603 Formasi CPNS 2018 Dari Hal. 1 Namun, ia mengatakan Pemprov sudah mengusulkan usulan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 4.603 formasi ke Kementerian PANRB. Dari usulan ini, formasi CPNS guru SMA/SMK/SLB paling banyak.

Dengan rincian, tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang. Kemudian guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang. Sesuai ABK, kebutuhan PNS Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebut baru 2.362 orang.

Artinya, Pemprov masih kekurangan 4.603 orang, yang kemudian diusulkan dalam pembukaan penerimaan

CPNS tahun 2018.

Dalam surat pemberitahuan Menteri PANRB Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017, Menteri menekankan beberapa hal. Khusus untuk pemerintah daerah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen.

Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi.

PPK pusat dan daerah juga diminta melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh PPK dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta do-

kumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Jika ada kekeliruan dalam pengisian data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada menu usulan formasi.

Agar segera dilakukan perbaikan pada menu struktur organisasi, analis jabatan dan usul formasi. Kebutuhan formasi CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan usulan untuk jabatan fungsional tertentu terbatas pada jenjang ahli pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula. (nas)

RPH Poto Tano Mangkrak Dari Hal. 1 Tentu kita juga tetap akan lakukan seleksi yang ketat terhadap para pengelola yang baru nanti,’’ ujarnya.

Terkait dengan kondisi RPH ini, Pemkab setempat sudah sering mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk memaksimalkan peran RPH ini. Karena pada hakikatnya keberadaan daging beku dari KSB sudah menyebar dan masuk pasar nasional (Jakarta dan sekitarnya).

Sementara hingga saat ini

sudah ada sekitar empat perusahaan yang menyatakan sikap untuk berinvestasi di lokasi tersebut.

Tetapi kemungkinan besar hanya satu perusahaan saja yang akan ditunjuk yakni PT Lembu Nusantara Jaya Wijaya yang berinvestasi di daerah Sejorong untuk menggemukkan sapi. ‘’Kemungkinan besar kita akan serehkan RPH ini ke PT Lembu, karena kondisinya kita anggap sangat cocok selain melakukan penggemukan juga dilakukan pemotongan,’’ katanya. (ils)

Dua Pejabat Bima Diperiksa Polda NTB Dari Hal. 1 “Jadi fokus saya hari ini dan selanjutnya, memanggil saksi lagi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Itu saja,” tegas pengganti AKBP Bagus Satrio Wibowo ini.

Tidak banyak yang bisa dikomentari Mustofa soal penanganan perkara ini. Karena bagaimana pun juga menurut dia, kasus ini merupakan warisan dan harus dituntaskan.

Menjelang akhir tahun yang sudah hitungan pekan, penyidiknya akan berusaha menuntaskan tunggakan kasus ini, agar segera bisa dilimpahkan ke jaksa tahap dua. Sehingga tahun depan bisa diajukan ke persidangan. ‘’Bagaimana pun kondisi saat ini, saya fokus untuk selesaikan tunggakan kasus ini dulu,’’ pungkasnya.

Kasus sampan fiberglass ini bergulir sejak 2012 lalu di Sat Reskrim Polres Bima

Kota. Namun akibat penanganannya yang lamban, Polda NTB kemudian menarik kasus ini tahun 2016 lalu. Indikasi dugaan korupsi pada mark up anggaran pengadaan.

Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ir. Nggempo yang juga Kadis PU Kabupaten Bima. KPA dan tim PHO sudah pernah diperiksa dalam kasus ini, termasuk rekanan pemenang tender pengadaan sampan yang kini mangkrak itu.

Pasal yang diterapkan sementara dalam kasus ini, Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Mustofa, belum ada pasal 55 tentang keikutsertaan orang lain dalam kasus ini. Tersangka tunggal sementara adalah TR. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 20 Desember 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Wabup Sumbawa Tanam Kayu Putih

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wabup Sumbawa , para pimpinan OPD dan peserta kegiatan penanaman pohon

Pelantikan Pengurus Saka Wanabakti Sumbawa

Foto bersama Julmansyah dan peserta penanaman pohon

Julmansyah Tanam Kayu Putih

Peringatan HMPI dan BMN

Dilakukan Penanaman Kayu Putih Bersama Masyarakat di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Denpasar bekerjasama dengan Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh Provinsi NTB, yang didukung Pemkab Sumbawa dan Kwarcab Sumbawa melakukan Penanaman Kayu Putih bersama Masyarakat. Rangkaian Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tingkat Kabupaten Sumbawa serta HUT NTB ke-59, Selasa (19/12) di desa Serading Kecamatan Moyo Hilir.

Wakil Bupati Sumbawa Drs, H. Mahmud Abdullah, saat membuka acara tersebut menyampaikan sesuai

dengan tema Hari Mananam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2017 yaitu, “Kerja bersama : Makmurkan Rakyat, Lestarikan Alam,” Wabup berharap kepada para Camat sebagai Kepala Wilayah dapat berperan aktif mengajak warga masyarakat untuk bersamasama menanam pohon. Sesuai dengan seruan Presiden RI agar dapat melakukan penanaman pohon sebanyak 25 batang setiap orang selama hidup.

Kaitan dengan itu, penanaman tanaman kayu putih dengan tumpangsari tanaman jagung ini, dapat menjadi contoh.

Agar dapat mempertahankan lapisan permukaan tanah yang subur dengan pola tumpangsari, yang bermanfaat bagi masyarakat dan kedepanmya.

Sekaligus menjadi sumber

pendapatan masyarakat dan daerah. Terkait penanaman jagung yang sedang marak akhir-akhir ini, harus tetap diperhatikan lokasi penanaman agar tidak merusak hutan dan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Ir. Madani Mukarom, M.Si memberikan apresiasi kepada Pemkab Sumbawa dan masyarakat Sumbawa serta TNI/Polri yang selama ini membangun kebersamaan menjaga hutan. Sehingga mampu mengurangi laju illegal logging dan perambahan liar.

Di sampaikan pula, pembangunan hutan dengan menggalakkan rehabilitasi hutan melalui partisipasi masyarakat untuk menanam dan membangun hutan rakyat maupun kawasan hutan, telah

dilakukan Pemprov NTB, melalui KPH-KPH di seluruh wilayah provinsi dengan menyiapkan berbagai jenis bibit tanaman sebanyak 100 bibit tanaman kayu-kayuan yang dapat diakses masyarakat.

Sementara itu, Kepala Balai KPH Puncak Ngengas Batulanteh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S.Hut.,M.AP dalam laporannya menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti 200 orang dengan jumlah bibit tanaman kurang lebih 3 ribu bibit dan lokasi penanaman terletak di Kelompok Hutan Serading dengan fungsi sebagai hutan produksi.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk menunjukkkan pola tumpangsari tanaman kayu putih den-

gan tanaman jagung yang telah menjadi primadona masyarakat Sumbawa beberapa tahun terakhir ini, dan untuk membangun kesadaran para pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus, serta menunjukkan bahwa tanaman kayu putih sangat cocok dengan iklim kering seperti di Sumbawa serta toleran dengan berbagai jenis tanaman semusim dengan pola tumpangsari seperti yang ada di sekitar lokasi penanaman mengingat tanaman kayu putih tidak disukai oleh hewan ternak.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pula Pelantikan Saka Wana Bakti oleh Ketua Kwartir Cabang Sumbawa, Drs. H. Farhan Bulkiyah. Hadir pula pula pada kegiatan itu, sejumlah Pimpinan OPD dan para pegiat lingkungan. (arn/*)

Lombok Taksi Konsisten Mencetak SDM Berkualitas Mataram (Suara NTB) Lombok Taksi tak pernah alfa memperhatikan dua sisi penting penunjang eksistensi perusahaan. Mendorong karyawannya berprestasi, dan generasi-generasi di bawahnya menjadi generasi emas.

Lombok Taksi adalah anak perusahaan Blue Bird, penyedia jasa berbasis transportasi darat. Bisnis bukan menjadi orientasi utamanya seratus persen bagi perusahaan ini. Hal mendasar dan dampaknya cukup besar yakni soal penguatan SDM menjadi bagian yang juga jauh lebih penting diperhatikan.

Perusahaan menyisihkan keuntungannya dalam bentuk dana sosial, atau lazim disebut Coorporate Social Responsibility (CSR). Setiap tahun, putra-putri karyawannya mendapatkan dana segar penunjang pendidikan.

Sejak 2010 hingga 2017 ini, Lombok Taksi telah menyalurkan hampir setengah miliar untuk mendukung prestasi para putra-putri pengemudi. Dicairkan setiap semesternya. Dana CSR ini untuk pendidikan ini dialokasikan dalam bentuk uang pangkal. Yakni uang tambahan bagi putra-putri karyawan Lombok Taksi yang baru melanjutkan pendidikannya di tingkat SMA/SMK atau sederajad, D3, maupun S1.

Diberikan Rp 500.000/orang bagi yang baru masuk SMA atau sederajad, Rp 750.000/orang untuk yang baru masuk D3 dan Rp 1 juta/ orang untuk yang baru masuk kuliah S1. Bagi siswa siswi, atau mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, perusahaan mengalokasikan beasiswa.

Besarannya Rp 300.000/ siswa yang mendapatkan rangking 1,2,3. Rp 450.000 bagi mahasiwa D3 minimal Indeks Prestasi (IP) 2,0. Dan Rp 600.000/mahasiswa S1 yang mendapat IP 2,0. Selain itu, bonus diberikan satu kali tambahan dari nilai beasiswa yang didapatkan, bagi yang mampu mendapatkan IP 2,3 keatas.

“Bagi mahasiswa atau mahasiswi anak karyawan yang IP- nya lebih dari 2,5, selain beasiswa, juga mendapatkan

bonus sebesar satu kali dari besaran beasiswa yang didapat,” kata Manajer Pool Lombok Taksi, Amir Muslim.

Ia di dampingi Kepala HRGA (Human Resource & General Admin), Cekas Miharja, usai menyerahkan biaya pendidikan kepada putra putri karyawan Lombok Tak-

si di kantor poolnya di Pelembak, Ampenan, Selasa (19/12).

Para putra-putra keryawan yang berprestasi, sejak pagi hingga jelang siang kemarin, hadir langsung untuk menerima secara simbolis buah kerja kerasnya. Mereka Nampak sumringah. Sebanyak 49 orang mendapatkan beasiswa dan

uang pangkal, serta bonus prestasi.

“Untuk beasiswa ini, diberikan kepada putra putri karyawan yang juga berprestasi. Misalnya kalau pengemudi, yang berkinerjanya baik. Intinya, bagi karyawan dan anaknya yang berprestasi, perusahaan memberikan perhatian

lebih,” demikian Amir.

Selain alokasi CSR untuk mendukung penguatan SDM yang berkualitas, perusahaan juga mengalokasikannya untuk berbagai kegiatan lain, misalnya santunan untuk korban bencana alam, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kegiatan pendukung lingkungan sekitar. (bul)

Sambutan Wakil Bupati Sumbawa

Sambutan Kadis LHK NTB