Edisi Rabu 20 Nopember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 20 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 210 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dukung Program Unggulan Daerah

BNI Kucurkan KUR Tani Jagung bagi Petani Dompu Dompu (Suara NTB) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Dompu terus mendukung program unggulan daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani Jagung. Sebanyak 215 orang petani diberi pinjaman sebesar Rp3,529 miliar, termasuk yang diproses penandatanganan massal perjanjian kreditnya di Gedung PKK Dompu, Senin (18/11).

Gebrakan BNI Kantor Cabang Pembantu Dompu ini mendapat apresiasi Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang ikut menyaksikan proses penandatanganan massal perjanjian kredit antara pihak bank dan petani jagung. Realisasi KUR Tani Jagung di BNI ini untuk tahun

Peralihan Musim, Waspadai Petir dan Angin Kencang Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB sedang dalam fase peralihan musim, dari kemarau ke musim hujan. Peringatan dini disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), masyarakat disarankan waspada angin kencang dan petir.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

PERJANJIAN KREDIT - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin didampingi Pemimpin BNI Cabang Bima, H Muhammad Amir bersama petani penerima KUR Tani Jagung usai penandatanganan massal perjanjian kredit di Gedung PKK Dompu, Senin (18/11).

Bupati Dompu, Pemimpin BNI, Pejabat lingkup Pemda Dompu, pengecer pupuk dan petani.

2019 meningkat hingga 261 persen dibandingkan tahun 2018 atau seluas 623 hektare

Kabupaten Dompu, serta kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang menjadi wilayah

tanaman jagung di wilayah Kecamatan Dompu, Woja, Huu, dan Kecamatan Kempo

(Suara NTB/ula)

kerja BNI kantor Cabang Pembantu Dompu.

Bersambung ke hal 15

Sejumlah Formasi CPNS Guru SMK Berpotensi Tak Terisi Mataram (Suara NTB) Sejumlah formasi CPNS guru SMK berpotensi tidak terisi tahun ini.

Pasalnya, ada beberapa formasi jabatan, seperti guru nautika kapal niaga maupun guru nautika kapal penangkap ikan dan guru kelas Sekolah Luar Biasa (SLB) yang lulusannya cukup langka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH mengatakan, SMK yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB membutuhkan banyak guru produktif.

Yaitu, guru yang mengajar sesuai kualifikasi kesarjanaannya. ‘’Itu yang kita istilahkan sebagai guru produktif. Seperti guru nautika, perkapalan,’’ kata Rusman dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/11) siang.

Namun, sampai hari ke delapan pendaftaran CPNS di NTB, formasi guru nautika ka-

pal niaga maupun guru nautika kapal penangkap ikan masih belum ada peminatnya alias belum ada pelamar. Ia mengatakan, Dinas Dikbud sangat membutuhkan guru nautika untuk mendukung adanya beberapa jurusan yang telah dibuka di SMK. ‘’Itu jurusan sangat menjanjikan. Kami belum tahu persis kenapa belum ada peminatnya,’’ katanya.

Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Bersambung ke hal 15 H. Rusman

TO K O H

Pelamar CPNS Masih Bimbang MASIH banyaknya formasi yang belum ada peminat disinyalir akibat pelamar masih bimbang menentukan instansi tempat mendaftar.

Pasalnya, seleksi penerimaan CPNS 2019 dilakukan secara serentak, di tingkat kabupaten/ kota, provinsi hingga kementerian/lembaga.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

(Suara NTB/dok)

(BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, kemungkinan para pelamar masih menimbangnimbang instansi tempat mendaftar. ‘’Karena pelaksanaan serentak, kemudian pelamar masih memikirkan lokasinya di kabupaten/kota, kementerian, provinsi masih dalam suasana kebatinan pelamar. Mana yang dipilih,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/ 11) siang.

Bersambung ke hal 15

Danrem Beri Peringatan DANREM 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani angkat bicara soal polemik nama Bandara Lombok International Airport (LIA). Gerakan yang mengatasnamakan penolakan nama bandara itu dianggap tidak produktif. Namun dapat mengganggu kondusivitas investasi di daerah. Jika terus berlanjut, pihak Korem menegaskan akan turun tangan mengambil tindakan. ‘’Daerah ini sudah kondusif. Jangan diperkeruh dengan hal-hal tidak penting. Jangan sampai lah hal-hal seperti ini sampai ke permukaan. Kan masih bisa musyawarah mufakat, daripada turunkan massa,’’ ujar Danrem Selasa (19/11) mengingatkan.

Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 15 (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Hentikan Kasus Dana Reses

Dedi Irawan

KEJAKSAAN Negeri Sumbawa akhirnya menghentikan penyelidikan kasus dana reses DPRD Sumbawa.

Alasannya tidak cukup bukti untuk meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan setelah melalui ekspose perkara Selasa (19/11) kemarin di Kejati NTB. Ekspose dipimpin langsung Kajati NTB, Arif, SH.,MM. Hadir dalam ekspose itu Kajari Sumbawa Iwan Setiawan, SH.,MH dan jajaran. ‘’Dari hasil ekspose perkara dugaan penyimpangan dana reses DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018, kesimpulannya tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, Selasa kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

RAKORBIN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, Kapolda NTB, Nana Sudjana dan pejabat lainnya, foto bersama usai pembukaan Rakorbin SDM Polda NTB tahun 2019 di Mataram, Selasa, (19/11).

DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek

Dorong Terwujudnya Akses Pemanfaatan Data Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek)

dengan tema ‘’Peningkatan Kompetensi Aparatur Dukcapil Bagi Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota’’. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Golden Palace, 18-20 November 2019, tersebut bertujuan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

BIMTEK - Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. Ashari, SH. MH. (tengah) membuka kegiatan Bimtek di Hotel Golden Palace, Senin (18/11).

untuk meningkatkan kemampuan pelayanan untuk pelayanan perekaman dan akses data kependudukan, bukan hanya bagi perorangan, namun juga bagi lembaga. ‘’Dukcapil itu secara kelembagaan sudah bertransformasi. Sekarang pengguna (pelayanan) kami tidak hanya perorarangan. Tapi lembaga pengguna yang dapat menggunakan hak akses data kependudukan untuk mempermudah pelayanan publik mereka,’’ ujar Kasi Informasi Administrasi Kependudukan (Infoduk) DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Moh. Tesanatania kepada Suara NTB, Selasa (19/11) di Mataram.

Diterangkan Tesa, Bimtek tersebut menyangkut Permendagri Nomor 61 Tahun tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-elektronik.

Bersambung ke hal 15

Polri Harus Menguasai dan Ramah Teknologi Mataram (Suara NTB) SDM Polri ke depan tidak lagi dilihat dari kesemapatan fisik dan kecerdasan akademisnya saja.

Tetapi juga harus menguasai dan ramah teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga mampu melahirkan inovasi dan mengoperasikan perangkat militer dengan teknologi yang sudah sangat canggih. ‘’Ke depan polisi sudah tidak identik dengan badan tegap, rambut cepak, tapi polisi yang menguasai bidang teknologi IT, bidang Biotek, dan ahli lainnya mengingat perkembangan yang dihadapi saat ini dan ke depan akan sangat jauh berbeda,’’ ungkap Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di hadapan 137 peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia (Rakorbin SDM) Polda NTB tahun 2019 di Mataram, Selasa, (19/11).

Menurut gubernur, di negara-negara maju seperti di Amerika, Inggris

dan Eropa, dalam perekrutan dan pengembangan SDM kepolisiannya, lebih mengutamakan skill dan penguasaan Iptek.

Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini berharap personel Polri khususnya lingkup Polda NTB terus memperbaharui dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusianya untuk menghadapi kemajuan teknologi di masa depan. ‘’Kemajuan teknologi di masa depan akan sangat beragam,’’ tegasnya. Karena itu, perlu inovasi sejak proses rekrutmen hingga pembinaan dan pengembangan kariernya. ‘’Di negara Jepang atau China kendaraan tidak memiliki suara dan bebas emisi. Kereta listrik dan mobil tanpa pengemudi. Ini merupakan hal yang harus diantisipasi oleh aparatur Polri untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Di masa depan semua berbasis kontrol komputer.

Salah satunya kemajuan kendaraan tanpa sopir,’’ ujar Dr.Zul. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

Halaman 2

KPK Turun Selesaikan Aset di Mataram Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Tinggi NTB, memfasilitasi proses penyelesaian aset antara Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Sepuluh aset bermasalah mulai dipetakan.

Rekonstruksi aset akan digelar untuk memastikan status kepemilikan aset tersebut.

KELURAHAN Pejeruk melarang warganya menanam kangkung di kali Jangkuk. Alasannya, mendekati musim hujan Desember 2019 mendatang, kondisi sungai Jangkuk harus steril dari apa pun.

Lurah Pejeruk, H. Abdul Wahab mengatakan, kegiatan untuk mensterilkan kondisi sungai Jangkuk terus dilakukan. Pihak kelurahan melarang warga Pejeruk menanam kangkung di sungai Jangkuk. “Kita sudah lakukan upaya untuk membersihkan kangkung yang ada di sungai Jangkuk.

Karena keadaan sungai harus bersih,” katanya, Selasa (19/11).

Menurut Wahab, kelurahan lain yang bertugas menjaga kondisi sungai Jangkuk juga diimbau untuk (Suara NTB/viq) mengikuti strateginya.

H. Abdul Wahab Pasalnya, kondisi aliran sungai Jangkuk sampai saat ini semakin dangkal karena sampah dan dipenuhi tanaman kangkung. “Jadi kalau mau sungai Jangkuk bersih, itu kangkung juga harus bersih. Karena persoalannya kan sampah itu bukan hanya plastik, kadang-kadang bekas bangunan nyangkut di kangkung itu,” jelasnya.

Bukan hanya itu, kelurahan Pejeruk berkomitmen, jangan ada lagi warga Pejeruk yang menanam kangkung dengan alasan apa pun. “Jika dijadikan wisata sungai Jangkuk, itu (kangkung, red) bisa diganti dengan yang lain, yang kira-kira tidak membuat sungai jadi dangkal,” jelasnya.

Kelurahan Pejeruk pun sudah berkomitmen semua warga, jangan ada lagi yang tanam kangkung. “Kawasan itu juga akan dibangun jembatan juga. Pada tahun 2020 nanti, jalan menuju Ampenan pinggir sungai Jangkuk akan segera dilaksanakan,” kata Wahab.

Untuk itu lanjut Wahab, perilaku masyarakat Pejeruk harus bisa mendukung untuk kondisi ini. “Susah juga kalau masyarakat tidak mendukung,” imbuhnya. Pembangunan jalan pinggir sungai Jangkuk tersebut, kelurahan menyerahkan langsung ke dinas terkait. “Kita tidak bisa menganggarkan. Kita hanya melakukan pembinaan,” aku Wahab.

“Yang jelas saat ini, kami sudah larang mereka untuk jangan menanam kangkung. Karena, ini sebentar lagi akan musim hujan, kekhawatiran kita adalah, kangkung tersebut akan membuat sungai dangkal dan air cepat meluap,” demikian kata Wahab. (viq)

(Suara NTB/cem)

Jangan Tanam Kangkung

Di antaranya aset Lapangan Malomba, Lapangan Selagalas, Pasar ACC, gedung pelelangan ikan di Lingkungan Bugis, gedung Bangsal di Lingkungan Bugis, BPP Bertais, tanah kebon bibit di Jalan Bung Karno, tanah kebon bibit di Jalan Swadaya, shopping center dan fasilitas khusus dan fasilitas umum Perumnas.

Kasatgas Pencegahan Koordinator Wilayah V KPK, Untung Wicaksono mengatakan, pertemuan yang menghadirkan tiga pemerintahan yakni Pemprov NTB, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram terkait dengan pengelolaah BUMD dan peUntung Wicaksono manfaatan aset

Antisipasi Musim Hujan Petani Berharap Mataram sebagai Pusat Penangkar Benih

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., mengingatkan Pemkot Mataram agar melakukan langkah-langkah antisipasi menjelang datangnya musim hujan.

Posisi Kota Mataram yang berada di hilir membuat ibukota Provinsi NTB ini, rawan terdampak saat musim hujan. Ini berkaca dari pengalaman di tahun tahun sebelumnya di mana Kota Mataram pada sejumlah titik, kerap menjadi langganan banjir. Oleh karena itu, penting bagi Kota Mataram untuk mulai berbenah menyambut datangnya musim hujan.

Politisi Demokrat ini tidak menyangkal bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi, untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Tidak hanya persoalan sampah yang masih menjadi momok, tapi juga kenyataan bahwa kondisi drainase di Kota Mataram banyak yang mengalami pendangkalan. Kondisi ini tidak terlepas dari aktivitas masyarakat sekitar.

Sebab, lanjut Shinta, tidak sedikit masyarakat yang mainsetnya keliru. “Masih ada masyarakat yang membuang sampah di drainase,” sesalnya. Sehingga ketika musim hujan tiba, sampah yang memenuhi sejumlah drainase di Kota Mataram ini, pada gilirannya akan menjadi pemicu terjadinya banjir. Tidak hanya masyarakat, oknum pasukan kuning juga ada yang membuang sampah ke drainase. Hal ini tentu sangat disayangkan.

Anggota dewan dari Dapil Mataram ini berpikir perlunya dibentuk Satgas drainase dan sungai. Satgas ini harus memastikan bahwa drainase drainase yang ada di Kota Mataram berfungsi maksimal. “Tidak hanya saat musim hujan,” cetusnya. Begitu vitalnya peran drainase saat musim hujan, sehingga harus dijaga dengan baik. Satgas juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berkediaman dekat dengan drainase. “Masyarakat harus diajak bersama sama menjaga drainase. Jangan dijadikan tong sampah,” pintanya.

Shinta juga menyerukan normalisasi sungai. Peran sungai sangat strategis untuk menampung debit air hujan. Namun jika sungai-sungai dibiarkan terjadi pendangkalan, dikhawatirkan akan berdampak nantinya. Selain itu, Dinas PUPR diminta fokus menangani daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan banjir maupun genangan.

Pada bagian lain, Shinta menyerukan pentingnya gotong royong, terlebih menjelang datangnya musim hujan. Paling tidak masyarakat menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. ‘’Tidak membuang sampah ke selokan maupun ke sungai,’’ imbaunya. (fit) Shinta Primasari (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Produksi benih padi yang dihasilkan petani di Kota Mataram cukup berkualitas. Kualitasnya diakui petani pulau Lombok, bahkan hingga Pulau Sumbawa. Tingginya permintaan benih diharapkan ibukota Provinsi NTB menjadi pusat penangkaran benih padi. Selain itu, harganya lebih menguntungkan dibandingkan harga gabah.

Keuntungan besar telah lama dirasakan oleh H. Nasrun, pengusaha penangkaran benih padi di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang. Mengawali usaha benih padi dengan produksi 2 ton beberapa tahun lalu. Kini, benih padi yang dihasilkan mencapai 500 ton.

Produksi benih ini didistribusikan ke Bima, Dompu dan Sumbawa. “Benih kita kirim ke Bima,Dompu dan Sumbawa,” kata Nasrun ditemui, Selasa (19/11).

Keterbatasan lahan yang ada di Kota Mataram dan tingkat kesuburan tanah bagus. Dia mengharapkan, lahan pertanian seluruhnya dijadikan penangkar benih, sehingga Kota Mataram sebagai pusat penangkaran benih di NTB. Kualitas benih dihasilkan berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah lain. Nasrun menyampaikan, bisnis penangkaran benih jauh lebih menguntungkan dibandingkan menjual gabah ke pengepul. Harga perkuintal padi dipersiapkan jadi benih Rp530 ribu. Sedangkan, gabah hanya Rp400 ribu perkuintal. Akan tetapi, tanaman padi yang dipersiapkan jadi bibit membutuhkan perlakuan khusus. “Artinya, butuh kesabaran. Paling tidak nunggu sampai satu bulan dulu baru bisa jadi benih,” terangnya.

Namun demikian, ia sangat merasakan dampak dari usaha penangkaran benih dibandingkan dengan tanaman padi dijadikan gabah untuk dikonsumsi. Keuntungan didapatkan lebih besar meskipun pengelolaannya lebih rumit.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan, bisnis benih padi cukup menggiurkan dibandingkan dengan bisnis gabah. Harga benih lebih tinggi dibandingkan dengan gabah. Hanya saja, petani harus menunggu lama atau perlu bersabar mengolah padi menjadi benih. “Memang perlu kesabaran. Kalau ndak sabar sudah dijual ke pengepul,” katanya.

Mutawalli yang didampingi Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian, Umar Ismail turun langsung mengecek lahan seluas empat hektar bakal dijadikan benih. Dan, mengecek stok benih di penangkaran benih di Kelurahan Monjok. Dari sisi persyaratan, tanaman padi seluas empat hektar tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan benih. Petani telah mengolah dan memprsiapkan tanaman padinya untuk dijadikan benih.

Secara kualitas benih padi dihasilkan lebih bagus dan mampu bersaing dengan benih padi dari luar daerah. Petani di Pulau Sumbawa cenderung memburu benih dari Kota Mataram.

“Kecuali stok sudah tidak ada baru mereka cari ke tempat lain,” terangnya.

Tingginya permintaan petani di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok diharapkan, Mataram menjadi pusat produksi benih di NTB. (cem/*)

daerah. Ada sepuluh aset pemda yang dulunya dari daerah induk ke pemekaran belum selesai alas haknya. Di satu sisi, pemda ada yang mencatat tapi di satu sisi pemda lainya belum menyerahkan alas haknya.

“Tadi kita fasilitasi bersama Asdatun penyelesaiannya,” kata Untung ditemui, Selasa (19/11).

Sepuluh aset sebelumnya bermasalah telah dirumuskan jalan keluarnya. Disepakati akan ditelusuri bersama untuk mencari aset yang menjadi milik masing – masing pemda.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, penyelesaian

aset yang difasilitasi oleh KPK dan Asdatun Kejati NTB mempertemukan antara Pemprov NTB, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram kaitanya dengan penyelesaian aset yang tidak berkaitan dengan pihak luar, sehingga bisa segera disertifikatkan.

Aset seperti Lapangan Malomba berdasarkan berita acara penyerahan aset oleh Pemkab Lobar seluas 2.000 meter. Dalam catatan provinsi aset yang dimiliki seluas 20.000 meter. Hal ini akan diidentifikasi atau rekonstruksi kembali. Rekonstruksi dimaksudkan mana batasan aset dimiliki Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. “Rencananya kita akan rekonstruksi kembali aset itu. Mana milik kita dan provinsi,” terangnya Sekda.

Kasus serupa sama halnya dengan aset di Lapangan Selagalas. Catatannya, memang

ada sertifkat atas nama Provinsi NTB. Tetapi berita acara penyerahan aset oleh Pemkab Lobar ke Pemkot Mataram tercantum bahwa aset itu termasuk perluasan dari lapangan pacuan kuda. Artinya, peluasan di luar provinsi. Oleh karena itu, rekonstruksi atau pemetaan aset ini penting agar tidak ada benturan.

Sekda menegaskan, khusus aset Malomba perlu dibicarakan dengan Danlanal. Pengakuannya Malomba merupakan aset milik TNI Angkatan Laut. “Malomba perlu kita bicara lagi dengan Danlanal,” tambahnya.

Selain aset tersebut, aset di Pasar ACC, gedung pelelangan ikan Ampenan, gedung bangsal percontohan di Lingkungan Bugis, BPP Bertais, Lanah Kebon Bibit di Jalan Bung Karno, Lahan Kebon Bibit di Jalan Swadaya, Shoping center dan fasus – fasum Perumnas. (cem)

STOK BENIH - Kepala Dinas Pertanian, H. Mutawalli didampingi Kabid Hortikultura Umar Ismail mengecek stok benih padi di penangkaran benih di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang. Benih dihasilkan petani memiliki kualitas bagus sehingga mampu bersaing dengan benih dari luar daerah.

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Halaman 3

Rabu, 20 November 2019

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 PDI-P Tetap pada Minderheit Nota 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Enam Fraksi Setujui Nota Keuangan dan RAPBD Kota Mataram 2020

(Suara NTB/ist)

Anggota DPRD Kota Mataram mendengarkan peyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

(Suara NTB/ist)

Ketua Fraksi Amanah Bangsa, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., membacakan pemandangan umum fraksi gabungan PAN dan PKB ini.

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram, Selasa (19/11) siang kemarin menyampaikan pemandangan

umum fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2020. Dari tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram, Fraksi

PDI Perjuangan, kata Nyayu Ernawati, S.Sos., saat membacakan pemandangan umum fraksinya di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta, tetap pada minderheit nota. ‘’Fraksi PKS dapat menerima dengan catatan di atas.

Khususnya pada poin 3 (pembangunan gedung Walikota Mataram) agara menjadi perhatian untuk ditunda. Dan selanjutnya menyetujui RAPBD Kota Mataram 2020 tersebut untuk dibahas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,’’ demikian Ketua Fraksi PKS, Hj. Istiningsih, S.Ag., saat membacakan pemandangan umum fraksinya.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdul Malik, S.Sos., menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar menekankan agar rencana pembangunan Kantor Walikota Mataram harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/ PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dengan tidak mengabaikan urusan wajib, pelayanan dasar dan masalah sosial lainnya serta tidak mengganggu penanganan recovery pasca gempa khususnya rumah rusak kare-

na gempa. Dengan demikian, apabila keseluruhan syaratsyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi berdasarkan hasil Rapat Badan Anggaran, maka pembangunan Gedung Kantor Walikota dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Amanah Bangsa, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., mengatakan, Fraksi Amanah Bangsa memberikan pandangan terhadap pembangunan Kantor Walikota, agar eksekutif melengkapi segala dokumen pendukung pembangunan Kantor Walikota untuk dapat dibahas ke tingkat lebih lanjut dan mempersiapkan RAPBD tanpa penyertaan pembangunan Kantor Walikota manakala syarat yang diminta dan direkomendasikan tidak dapat terpenuhi. ‘’Mencermati dan memperhatikan penjelasan Walikota Mataram dalam Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 tersebut di atas dan sesuai dengan hasil Rapat Fraksi kami, maka Fraksi Amanah Bangsa DPRD Kota Mataram dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2020 tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,’’ terang Gufron.

Adapun Ketua Fraksi GBRI (Gerakan Berkarya Rakyat

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta (dua dari kanan) didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Ketua I Wayan Sugiartha memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan.

Indonesia), I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., menyatakan bahwa fraksi gabungan itu dapat menerima dan menyetujui nota keuangan dan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2020 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Salah satu yang menjadi

sorotan Fraksi Gerindra terhadap nota keuangan dan RAPBD 2020 yang disampaikan Walikota Mataram adalah menekankan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola anggaran Rp18,659 miliar semoderen mungkin, dengan menyusun program penanggulangan sampah yang

sesuai dengan prinsip ramah teknologi dan lingkungan yang berkelanjutan. Serta, tepat secara inovasi dalam eksekusi dan tuntas, agar mampu mengatasi masalah sampah yang saat ini masih memberlakukan penanganan secara manual tradisional di Kota Mataram. (fit/*)

Harga Sembako Masih Stabil, Disperindag Tak Lakukan OP Praya (Suara NTB) – Harga sembako di bulan perayaan maulid Nabi ini dinilai masih stabil atau masih dalam batas kewajaran. Sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Disperindag) Kabupaten Loteng tidak melakukan Operasi Pasar (OP) untuk merespon kenaikan harga sejumlah komoditas.

Berdasarkan laporan harian pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok per tanggal 18 November lalu, terlihat sejumlah harga sembako memang sedikit terjadi kenaikan.

Misalnya daging sapi di sejumlah pasar di Lombok Tengah mencapai Rp120 ribu per Kg dari HET sebesar Rp 105 ribu. Sementara daging ayam broiler dijual dengan harga Rp35 ribu per Kg hari HET sebesar Rp34 ribu. Sementara telur ayam broiler sekitar Rp19 ribu per Kg dari HET Rp23 ribu.

Adapun harga beras dari pantauan satgas

pangan di Loteng rata-rata masih stabil. Misalnya beras premium sebesar Rp9000 per Kg, sementara kelas medium Rp8000 per Kg. Adapun cabai merah sebesar Rp15 ribu per Kg, cabai rawit Rp30 ribu per Kg. Sedangkan bawang merah dan bawang putih masih stabil di harga Rp 15 ribu dan Rp20 ribu per Kg. “Masih stabil harga sembako, belum ada OP. Nanti kalau sudah melewati batas tolerasi baru kita lakukan OP. Sekarang masih berada di garis aman, biarkan ada orang dapat bati (untung, red) sedikit,” kata Kadisperindag Loteng H. Saman kepada Suara NTB, Selasa (19/ 11). Adapun komoditas hasil produksi industri seperti gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan garam juga masih berada di bawah HET.Misalnya gula pasir dijual Rp 12 ribu per Kg dan minyak goreng Rp 9 ribu per liter dari HET Rp 11 ribu per liter.

Secara umum, harga sembako di Loteng masih stabil jika dibandingkan dengan sejumlah harga komoditas di daerah lain. Misalnya saja cabai rawit di Lombok Utara

(Suara NTB/ris)

PANTAU HARGA - Aktivitas pemantauan harga komoditas oleh Satgas Pangan yang mencapai Rp 60 ribu per Kg dan Dompu Rp 80 ribu per

Kg. Begitu juga daging sapi di luar Loteng seperti di Mataram

dan Lombok Barat yang mencapai Rp 125 ribu per Kg. (ris)

Kartu Huruf dan Pohon Literasi untuk Peningkatan Literasi Siswa Mataram (Suara NTB) – Membaca dan menulis merupakan kemampuan literasi yang diperlukan siswa untuk memaknai dunia sekitarnya dan merangsang pola pikir kritis. Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, Guru SDN 5 Utan, Sumbawa, Rostiawati, berpikir tentang metode yang tepat agar semua siswanya bisa membaca.

Rostiawati kemudian membuat media yang bisa digunakan untuk membaca sambil bermain yaitu kartu huruf dan pohon literasi.

Kartu huruf dan pohon literasi berfungsi agar siswa dapat mengeja kata dari benda yang ditemukan di sekitar lingkungan sekolah. Katakata yang berhasil dieja oleh siswa nantinya akan menjadi kata kunci untuk membuat kalimat berkaitan dengan kegiatan siswa di siang hari sesuai tema pembelajaran. Menurut Rostiawati, bermain kartu huruf ditujukan agar siswa cepat mengenal huruf. Selain itu, media kartu huruf juga digunakan agar siswa dapat mengenal pola warna serta mengetahui berbagai bentuk bangun datar seperti lingkaran, segitiga, dan balok.

Pada tahun 2016 sampai 2017, Rostiawati pernah mengikuti pelatihan melalui program rintisan Gema Literasi, diselenggarakan oleh INOVASI dan diimplementasikan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik (Save The Children). Dari pelatihan tersebut dirinya mulai berinovasi menghias kelas dan membuat media pembelajaran literasi kartu huruf. Sebe-

lum membuat media kartu huruf, Rostiawati pernah memiliki kartu huruf yang dibelikan oleh pihak sekolah.

Namun, bentuknya berbeda karena penggunaan kartu tersebut hanya diletakkan di meja kemudian siswa memilih huruf sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh gurunya. Rostiawati kemudian mereplikasi dan berinovasi hingga jadilah media kartu huruf dengan pohon literasi. “Bermain kartu huruf, saya rancang dengan menempelkan berbagai gambar, tulisan, huruf, angka pada papan styrofoam. Memberi label pada setiap benda yang ada di dalam kelas dan hasil karya siswa yang berkaitan dengan pembelajaran. Lalu saya susun dan aplikasikan di kertas atau karton bekas,” sebut Rostiawati.

Rostiawati adalah guru penyabar dengan kondisinya sebagai guru honorer selama 15 tahun. “Saya tetap sabar dan ikhlas walau gaji tidak seberapa. Saya berjuang demi anak bangsa dalam keadaan serba kekurangan. Saya tetap bangga dan bersyukur meski terbatas dana dan biaya,” kata Rostiawati. Rostiawati tidak pernah menyangka media pembelajaran kartu huruf miliknya mendapat juara 2 pada Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat Provinsi NTB 2018 yang diselenggarakan INOVASI bekerjasama dengan Dikbud NTB. Awalnya, guru kelahiran Utan 24 Agustus ini tidak percaya diri mengikuti lomba, apalagi bersaing dengan guru-guru PNS. Namun, nasib memilih dirinya sebagai juara.

(Suara NTB/ist)

POHON LITERASI - Guru SDN 5 Utan, Sumbawa, Rostiawati saat mengajar menggunakan media pembelajaran kartu huruf dan pohon literasi.

Bahanyangdiperlukanmembuatpo- sihkan dari daunnya kemudian dicat hon literasi adalah pohon bonsai, kertas warna putih dan kuning sehingga sebuffalo, papan styrofoam, plastik makin menarik minat siswa untuk belatransparan, benang, paku tempelan ker- jar. Pohon literasi berfungsi sebagai temtas, botol plastik, batu, gunting, dan cat. pat untuk menggantungkan kartu huruf Cara membuat media pohon literasi ad- dari A-Z menggunakan benang. (ron) alah pertam a tama siapk a n pohon bonsai ukur a n kecil.

B a tang pohon bonsai yang sudah diber-

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Nomenklatur Setda Siap Dirombak NOMENKELATUR organisasi di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah siap dirombak. Perombakan struktur organisasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 tahun 2019 Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kita sudah konsultasi dengan Biro Organisasi Provinsi NTB,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Setda (Suara NTB/rus) Lotim, Mustafa.

Mustafa Ditemui di Selong, Selasa (19/11), Mustafa menjelaskan, draf Peraturan Bupati sudah disampaikan ke Bagian Hukum tentang struktur organisasi tersebut. Dijelaskan, dalam struktur organisasi sekretariat daerah ada tiga asisten. Tidak lagi dengan istilah asisten I, II dan III. ‘’Nomenkelaturnya saat ini bernama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum dan Aparatur,’’ ujarnya.

Struktur yang lama, ada sembilan bagian. Bagian Hukum, Organisasi, Pemerintahan, Otonomi Daerah, Umum, Administrasi Pemerintahan, Bagian Ekonomi dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kini bertambah menjadi 12 yang dibagi kewenangannya di masing-masing asisten.

Dari tiga asisten ada 4 bagian. Pertama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan ini membawahi Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Bagian Kerjasama; dan Bagian Hukum. Asisten Perekonomian Pembangunan membawahi Bagian Ekonomi; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan Bagian Sumber Daya Alam.

Sedangkan Bagian Administrasi dan Aparatur ada Bagian Umum, Bagian Perencanaan Keuangan, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam struktur organisasi baru tersebut nantinya tidak ada lagi Bagian Humas. Di mana, nomenkelatur Bagian Humas ini berganti wajah. “Ini sudah disetujui pimpinan dan saat ini sedang proses pembuatan Perbupnya di Bagian Hukum,” ungkap Mustafa.

Akibat perombakan sekretariat daerah ini katanya juga berpengaruh di OPD yang lain, seperti di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yakni dengan pecahnya Administrasi Pembangunan ada Bagian Barang dan Jasa, maka Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) sebelumnya di LPSE menjadi salah satu Sub Bagian di Bagian Barang dan Jasa.

Ditegaskan, perubahan nomenkelatur ini sebenarnya sekadar istilah saja yang berubah. Sebutan kabag dengan sejumlah kewenangan yang melekat di dalamnya sebagian besar tidak mengalami perubahan secara signifikan. Seperti kata Humas dan Protokol sudah bergantinama menjadi Protokol dan Komunikasi Pimpinan. “Hanya itu yang berubah, soal kewenangan tetap,” ucapnya.

Sementara itu, soal kabar akan terjadi perombakan struktur organisasi secara besar-besaran kata Mustafa saat ini masih wacana. Hingga sekarang, belum ada regulasi dari pemerintah pusat. “Secara fakta dan regulasi belum ada, dan memang sudah ada edaran akan tetapi kan tidak bisa menjadi dasar hukum,” terangnya. (rus)

Kapolres Bakal Pecat Anggota Terlibat Narkoba Selong (Suara NTB) Kapolres Lombok Timur (Lotim), AKBP. Ida Bagus Made Winarta, SIK, menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum yang dipimpinnya saat ini. Pemberantasan itu, kata dia, harus dimulai dari internal kepolisian selaku aparat penegak hukum. Apabila ada anggota yang terlobat peredaran narkoba, Kapolres menegaskan bakal melakukan pemecatan langsung.

(Suara NTB/yon) “Saya tegaskan bahwa Ida Bagus Made Winarta anggota yang terlibat kasus narkoba akan saya pecat. Kita sebagai APH harus menjadi panutan dan pengayom masyarakat,”pesan Kapolres di hadapan semua anggota Polres Lotim, Selasa (19/11).

Penekanan supaya anggota tidak terlibat kasus narkoba seiring dengan digelarnya operasi antik dari tanggal 17 November hingga 14 hari ke depan. Di mana, kata Kapolres, dalam operasi antik ini masing-masing Polres dibebankan 2 TO dan 2 non TO. “Operasi antik ini harus dilakukan sebaik-baiknya untuk memberantas peredaran hukum di Lotim,” ungkap Kapolres.

Selain dilakukan pengungkapan kasus secara terus menerus, disebutkan Kapolres jika aparat kepolisian terus berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pemuda dan pelajar. Sehingga, masyarakat dan generasi muda yang rawan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba dapat terjaga dengan dibentengi pengetahuan dari bahaya mengkonsumsi dan penyalahgunaan barang haram tersebut.

Sebelumnya, Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu. Surya Irawan, SH, mengakui jika peredaran narkoba dewasa ini kerap menyasar pelajar atau ABG. Kondisi itu lantaran remaja usia sekolah lebih cepat dibujuk rayu serta rasa ingin tahu akan sesuatu cukup tinggi. Termasuk dalam mengkonsumsi barang haram tersebut. “Dari beberapa penangkapan yang kita lakukan, untuk pemakai yang kita amankan merupakan pelajar,” ungkapnya.

Dikatakan Surya Irawan, para pengedar narkoba ini biasanya menjual paket-paket kecil kepada para pelajar. Bahkan pelajar selaku pengguna pertama diiming-imingi uang serta pemakaian gratis asalkan berhasil mengajak teman-temannya untuk menggunakan barang haram tersebut. Sementara untuk paket kecil tersebut dijual ke pelajar berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. (yon)

(Suara NTB/ari)

CIDOMO - Cidomo merupakan alat transportasi utama di tiga Gili, seperti Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air Kabupaten Lombok Utara. Bagi wisatawan yang ingin mengelilingi objek wisata di tiga Gili ini bisa menyewa cidomo sebagai alat transportasi. Tampak, sejumlah cidomo sedang parkir di salah satu pangkalan cidomo di Gili Trawangan. Dalam hal ini, kusir cidomo harus memperhatikan masalah kebersihan agar wisatawan merasa nyaman dan aman saat berkunjung ke tempat ini.

Sudah Daftar CPNS

Pelamar Tidak Bisa Ubah Formasi dan Daerah

Selong (Suara NTB) Jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus meningkat. Hingga hari ke-9 sejak dibuka tanggal 11 November lalu, jumlah pelamar saat ini mencapai 3.266 orang yang sudah mengisi formulir. Bagi yang sudah menentukan formasi tidak dapat mengubah pilihan, baik berupa sekolah maupun pindah lokasi maupun daerah.

“Yang sudah menentukan formasi atau sudah submit ini.

Sudah tidak bisa keluar lagi,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/11).

Sementara jumlah yang sudah positif untuk mendaftar

dan menentukan formasi di Kabupaten Lotim sebanyak 1.592 pelamar. Dalam seleksi CPNS tahun ini, Ugi menjelaskan jika berbagai persiapan sudah dilakukan. Dalam pelaksanaan tes yang menggunakan computer asissted test (CAT) BPKSDM Lotim sudah menyiapkan untuk komputer server 1 unit dan komputer klien sebanyak 100 unit.

Masing-masing di lantai

terdapat 50 unit komputer klien ditambah 5 unit komputer cadangan dan di lantai II sebanyak 50 komputer klien dan juga disediakan 5 unit komputer cadangan. “Untuk 100 unit komputer klien itu terdapat 1 komputer server,” terangnya.

Ugi menambahkan, keberadaan gedung CAT yang terdapat di kompleks kantor BKPSDM Lotim sudah beberapa kali dijadikan tempat tes berbasis

Soal Penutupan Tambak Udang

Dinas LH KLU Tunggu Undangan Dewan Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya akan menjadi pertaruhan kredibilitas di mata masyarakat. Pasalnya, Ketua DPRD KLU, Nasrudin, S.HI., bersama jajaran anggota DPRD, Artadi, Bagiarti, Raden Nyakradi, Made Karyasa, yang sebelumnya menerima pendemo dari Kasta KLU, telah menyetujui tuntutan massa untuk menutup sementara tambak udang yang ada di KLU. Sejak didemo Minggu lalu, hingga kini penutupan belum dilakukan. Terkait persetujuan DPRD KLU itu, eksekutif tidak serta merta sejalan.

Bahkan Dinas LH mengklaim daerah tidak punya kewenangan untuk menutup tambak, karena izin lebih banyak dikeluarkan oleh provinsi. “(Penutupan) Itu kita sikapi melalui mekanisme.

Kita kan belum diundang rapat dengar pendapat oleh DPRD, kami menunggu dipanggil,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permuki-

man (LH dan Perkim) KLU, H. Rusdi, ST., kemarin.

Rusdi mengatakan, harus ada keterpaduan antara eksekutif dan legislatif terkait dokumen izin PT. PBSB. Menurut dia, DPRD bukan lembaga eksekutor melainkan lembaga pengawas kinerja eksekutif.

Apabila ditemukan kelalaian dalam proses perizinan, maka di sanalah DPRD berperan dengan memanggil eksekutif.

“Yang memberikan izin lingkungan dari LH Provinsi, bukan LH Kabupaten. Kalau izin lain dari awal seperti TKPRD, ada instansi lain yang berwenang untuk menjawab,” tandas Rusdi.

Dikuatkan Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup (PPLH), Sony Sonjaya, S.Hut., Dinas LH kabupaten tidak berwenang untuk menutup tambak sebagaimana permintaan massa yang disetujui DPRD. Namun demikian, pihaknya sudah turun ke lapangan menindaklanjuti keluhan warga ataupun pengaduan dari Kasta NTB. Pascaaudiensi Kasta KLU di kantor LH, pihaknya juga sudah

turun ke lapangan pada 13 November. Instansi yang turun saat itu antara lain, Dinas LH Provinsi NTB, DKPP NTB, Dinas Penanaman Modal PTSP NTB, Polda NTB, Pol PP NTB, Dinas LH Perkim KLU, Disnaker KLU, Dishub KLU, Bagian Pembangunan, Pol PP dan Damkar, Camat, Kades dan pihak perusahaan.

“Dari pertemuan itu, PT. PBSB tidak terbuktikan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Terhadap dugaan tingginya coliform pada air sumur, belum bisa dibuktikan,” paparnya.

Pada kesempatan itu pula, perusahaan diimbau untuk menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik. Misalnya, membuang air ke laut dengan sistem trap tiap 50 meter, melakukan uji kualitas outlet tiap 6 bulan, serta mendata warga yang diduga terdampak aktivitas tambak.

Selain itu, warga diimbau untuk mengajukan program CSR bantuan air bersih kepada perusahaan melalui pemdes setempat. (ari)

Milad Ke-107 Tahun

Muhammadiyah Konsisten dalam Landasan Gerakan Muhammadiyah saat ini sudah berusia 107 tahun, yakni jatuh pada 18 Rabi’ulAwal 1441 hijriyah atau 18 November 2019 lalu. Ormas yang didirikan KH. Ahmad Dahlan sampai saat ini tetap konsisten pada landasan gerakannya. Yakni gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

WAKIL Ketua Pimpinan Muhammadiyah Lombok Timur, Moh Juhad yang juga Ketua Sekolah Tinggi Administrasi Muhammadiyah (STIAM) Selong kepada Suara NTB, Selasa (19/ 11) menjelaskan, dalam mengisi milad Muhammadiyah, beberapa kegiatan sosial sudah digelar.

Khusus Lotim, ujarnya, sebagai salah satu ormas terbesar turut berkomitmen untuk membuat Lotim yang berkemajuan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan diketahui Muhammadiyah sudah mendirikan sejumlah sekolah dan per-

guruan tinggi.

Pertama, STIA Muhammadiyah Selong saat ini terus berbenah. Di bawah pimpinan Moh Juhad, satu-satunya perguruan tinggi yang mencetak tenaga administrasi profesional di Lotim.

Bahkan, dalam waktu dekat ini akan membuat program studi baru, yakni Prodi Administrasi Kesehatan dan Bisnis Digital.

Administrasi kesehatan.

Ujarnya, dinilai penting dimiliki Lotim, karena sektor kesehatan ini menjadi salah satu atensi serius. Sedangkan bisnis digital dibuka, karena para generasi penerus ini bisa menyam-

but hadirnya revolusi 4.0. Di mana, saat ini bisnis digital terus berkembang. Lulusan STIA Muhammadiyah Prodi Bisnis Digital ini diharap mampu menjawab tantangan bisnis pada era serba teknologi dewasa ini.

“Saat ini kan sudah banyak bisnis lewat transaksi penjualan online, para pebisnis khususnya mahasiswa memiliki pengetahuan bisnis digital,” ujarnya.

Hingga saat ini, STIA Muhammadiyah Selong hanya memiliki Prodi Administrasi Publik. Setelah ketiga prodi berjalan, STIA Muhammadiyah ke

depan dimimpikan bisa lahir menjadi Institut Teknologi Sosial Selong. “Kita memang sejauh ini terus kembangkan administrasi, pada tahun yang akan datang akan kita ubah jadi institut, itu visinya akan ke sana dan saat ini sedang proses,” imbuhnya.

Selanjutnya, masih dalam bidang pendidikan Muhammadiyah kini sudah memiliki SMP Boarding School di Sikur.

Bantuan pembangunan gedung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3,4 miliar. Tahun 2020 sudah mulai membuka siswa baru.

Masih dalam kompleks STIA Muhammadiyah sudah berjalan aktivitas tahfiz untuk anakanak LKSA Muhammadiyah.

Sebanyak 78 anak-anak yatim piatu ini digembleng menjadi

(Suara NTB/rus)

Moh. Juhad para penghafal Quran. Ada Rumah Penghafal Qur’an yang didirikan dan sejauh ini sudah ada yang hafal 13 juz. (rus)

online atau komputer. Termasuk dalam pengadaan CPNS tahun 2018 lalu. Untuk itu ia memastikan jika semua sarana dan prasarana sudah siap termasuk menjamin ketersediaan listrik dan kelancaran jaringan.

Diketahui pada penerimaan formasi CPNS tahun ini, Pemkab Lotim membuka sebanyak 482 formasi dan sudah diumumkan sejak tanggal 10 November 2019 melalui website, media sosial hingga ke masing-masing OPD. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga tekhnis.

Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya mem-

(Suara NTB/dok)

Yulian Ugi Lusianto buka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)

Pemekaran Kecamatan Terbentur Jumlah Desa Selong (Suara NTB)Pemkab Lombok Timur (Lotim) tetap berkomitmen untuk memekarkan kecamatan.

Pemekaran ini dinilai menjadi salah satu upaya nyata lebih mendekatkan pelayanan ke tengah masyarakat. Hanya saja, rencana pemekaran kecamatan ini masih terbentur jumlah desa.

“Tujuan pemerintah ini kan ingin memberikan pelayanan terbaik dan dekat dengan masyarakat,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Setda Lotim, Mustafa, Selasa (19/11).

Menurutnya, pada tahun 2016 lalu, Lotim mengusulkan tiga kecamatan baru, yakni Lenek, Kotaraja dan Kokoq Putik. Namun, hanya Kecamatan Lenek yang dinilai memenuhi syarat.

Kecamatan Kotaraja terganjal karena satu desa, yakni Desa Jurit Baru awalnya sudah setuju namun tiba-tiba berubah saat menjelang penetapan. “Kota Raja gagal karena Jurit Baru awalnya acc (setuju), tapi saat final penentuan menyatakan tidak setuju,” paparnya Dalam hal ini, ujarnya, Bupati Lotim, H. M. Sukiman

Azmy punya komitmen bisa memekarkan kecamatan. Bahkan, bupati mewacanakan, pemekaran kecamatan ini bisa dilakukan di wilayah Lotim Selatan, yakni yang berada di wilayah Kecamatan Keruak dan Jerowaru. ‘’Rencananya, Desa Wakan bisa dipusatkan menjadi salah satu titik pemekaran,’’ tambahnya.

Selanjutnya, pemekaran Rumbuk dari Sakra, Kotaraja dari Sikur dan juga Kokok Putik.

Untuk mewujudkan pemekaran tersebut syarat utamanya adalah satu kecamatan minimal 10 desa. Bagi wilayah yang mau dimekarkan, maka harus memenuhi syarat utama tersebut.

Pemekaran kecamatan dari sisi luasan sendiri dinilai Mustafa sudah sangat memenuhi.

Seperti Kota Raja sebenarnya sudah sangat layak untuk dimekarkan. Hanya saja kendala satu desa ini membuat gagal dan diyakini ke depan bisa diwjudkan setelah ada pemekaran desa. “Desa Kotaraja sendiri bisa dimekarkan menjadi dua, jadi Jurit Baru tidak perlu lagi masuk karena tidak setuju,” imbuhnya.(rus)

Desa Diharapkan Alokasikan Anggaran untuk Kegiatan Olahraga Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Timur (Lotim) meminta kepada pemerintah desa untuk memaksimalkan penggunaan dan pengelolaan dana desa (DD). Salah satunya untuk pengembangan kegiatan olahraga. Pasalnya saat ini pemerintah pusat mengalokasikan anggaran cukup fantastis untuk desa.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, Izzudin, belum lama ini, tidak menampik jika saat ini desa menjadi sentral dalam gerakan membangun dan mensejahterakan masyarakat dari desa. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana besar bagi tiap desa.

Bahkan, kata mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim ini, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM sudah mengeluarkan instruksi untuk mendorong pemerintah desa supaya memaksimalkan

kegiatan dana desa, salah satu untuk kegiatan pemuda dan olahraga. Termasuk sudah diedarkan melalui Dinas Dikbud.

Sementara untuk saat ini di lingkungan pendidikan terdapat 5 cabang olahraga unggulan yang diterapkan di semua sekolah di Kabupaten Lotim, di antaranya cabang olahraga renang, atletik, pencak silat, rumpun sepakbola. Dari 5 cabang olahraga ini, siswa diwajibkan mengambil satu di antaranya untuk ditekuni.

Di samping itu, pemuda harus mampu bersikap kritis, kreatif dan inovatif. Sikap kritis daripada pemuda terhadap kebijakan pemerintah sangat diharapkan dengan mengedepankan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Termasuk lebih kritis dalam menuntut hak-haknya yang ada di desa, seperti menjemput anggaran untuk organisasi kepemudaan di tingkat desa. (yon)

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lowongan CPNS di Lobar Masih Minim Peminat Giri Menang (Suara NTB) Rekrutmen CPNS di Lombok Barat (Lobar) masih minim peminat. Pasalnya, sampai dengan Selasa (19/11) jumlah pendaftar baru mencapai 301 orang.

Dibandingkan tahun lalu, jumlah peminat CPNS sangat tinggi mencapai 10-11 ribu pendaftar. Jumlah ini menempatkan Lobar pada posisi pertama di NTB dan posisi kedua di regional Bali - NTT dan NTB dengan pelamar terbanyak.

Kasubid Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sum-

H. Rizky Bani Adam

ber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar H. Rizky Bani Adam, menyebut sampai hari ke delapan pengumuman pendaftaran CPNS, jumlah pendaftar masih minim sekali.

“Sudah masuk delapan hari pengumuman pendaftaran dibuka baru 301 orang yang mendaftar, kalau tahun lalu kita paling banyak bahkan tertinggi kedua di Kanreg Bali,

NTT, NTB dengan jumlah pendaftar 10-11 ribu orang, “ katanya, Selasa (19/11).

Diakuinya, jumlah pendaftar di Lobar agak menurun, namun belum bisa diketahui seberapa besar penurunannya, karena belum penutupan. Pihaknya memprediksi, lonjakan pendaftar terjadi pada jelang penutupan pendaftaran.

Hingga saat ini, pihaknya

belum bisa membuka data jumlah pelamar di masing-masing formasi, sebab hal ini diperlukan untuk keperluan verifikasi saja. Sejauh ini pihaknya tidak mengalami kendala berat saat proses verifikasi persyaratan pendaftar. Hanya saja ketika ada pertanyaan dari pelamar yang tidak bisa dijawab langsung diarahkan ke Panselnas.

Kalau terkait berkas dan lamaran, pihaknya melayani langsung melalui website bkdpsdm.lombokbaratkab.go.id, FB dengan akun BKDPSDM Lobar, telegram dan layanan WhatsApp nomor dengan 087865615300. “Diimbau agar pelamar tetap update informasi di salu-

ran yang telah kami sediakan tersebut,” ujar dia.

Sejauh ini, jelas dia, ada ratusan pelamar yang konsultasi terkait berkas lamaran. Namun sejauh ini proses verifikasi berkas yang dinyatakan lulus dan tidak memenuhi syarat alias gugur belum dimulai verifikasi.

Tahapan ini baru bisa dilaksanakan setelah ada jawaban dari BKN terkait akreditasi perguruan tinggi. Apakah kata dia yang diminta adalah sertifikat akreditasi, “sebab penafsiran status akreditasi berarti ada sertifikat,” ujar dia.

Hal ini masih dikonsultasikan ke BKN, kemungkinan kata dia paling lambat jawa-

bannya keluar minggu ini.

“Yang dikonsultasikan apakah perlu menyerahkan sertifikat akreditasi ataukah cukup masuk dalam lingkup pengaturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya, seraya menambahkan, pihaknya tidak ingin persyaratan ini menjadi masalah di kemudian hari.

Pada rekrutmen CPNS kali ini, ujarnya, pelamar yang masuk tiga besar passing grade pada penerimaan CPNS tahun 2018 lalu diberikan keistimewaan. Mereka diberikan kebebasan memilih nilai tertinggi yang diperoleh pada saat tes kali ini atau tahun lalu. (her)

(Suara NTB/her)

Tinggi, Animo Masyarakat Loteng Ikut KB

Nikah Dini Sulit Ditekan KASUS menikah dini di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih sulit ditekan. Masih kuatnya tradisi kawin lari, jadi salah satu penyebabnya. Kondisi tersebut kian diperparah dengan masuknya pengaruh kemajuan teknologi. Di mana akses informasi bisa dengan mudah dan cepat diperoleh dan memicu rasa penasaran, khususnya kalangan remaja.

Untuk itu dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk bisa menekan kasus nikah dini, karena tingginya kasus nikah dini memiliki korelasi dengan kasus stunting, gizi buruk serta kasus kematian ibu melahirkan. “Kasus nikah dini memang menjadi persoalan yang sampai saat ini masih cukup sulit ditekan di daerah ini,” aku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlinduangan Anak, Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng, Drs. H. Mulyardi Yunus, kepada Suara NTB, Selasa (19/11).

Ia mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 40 persen dari jumlah pernikahan di Loteng dalam satu tahun merupakan pasangan remaja dan secara psikologis dan mental belum sepenuhnya siap untuk berumah tangga. Dari jumlah pernikahan dini tersebut, hampir 90 persen di antaranya berakhir dengan perceraian.

Karena banyak kasus perceraian, imbasnya pun merembet kemana-mana. Paling banyak ditemukan anak yang dilahirkan dari pasangan remaja banyak yang tidak terurus, karena kedua orang tunya sudah bercerai dan banyak di antaranya yang mengalami gizi buruk.

Belum lagi dari aspek kesehatan, sistem reproduksi pada remaja belum sepenuhnya siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga banyak terjadi kasus kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. “Catatan kita, dari sekian kasus kematian ibu melahirkan itu banyak dari kalangan remaja,” sebutnya.

Mengingat besarnya dampak dari kasus nikah dini ini, ujarnya, butuh dukungan semua elemen masyarakat untuk menekannya. ‘’Tidak bisa kemudian tugas tersebut hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Masyarakat, utamanya para orang tua juga punya peran yang tidak kalah besar dalam membantu menekan kasus nikah dini,’’ terangnya.

Pemerintah, tambahnya, sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus nikah dini, seperti melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Tujuannya, agar penyuluhan dan sosialisasi ini membuat generasi muda menikah di usia yang matang dan sudah benar-benar siap.

Lahirnya undang-undang pernikahan yang membatasi usia pernikahan minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lakilaki, salah satu tujuan juga untuk menekan kasus nikah dini. Di mana bagi pasangan yang menikah kurang dari batasan usia yang ditetapkan, maka tidak akan diberikan buku nikah oleh pemerintah, sehingga tidak akan bisa mengurus dokumen kepenH. Mulyardi Yunus dudukan setelahnya. (kir)

(Suara NTB/her)

MENUMPUK - Panel Risha menumpuk di Desa Kekait, lantaran diduga tak laku akibat warga lebih memilih RTG jenis Riko.

Warga Tetap Tolak Sistem Zonasi RTG Giri Menang (Suara NTB) Korban gempa di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Lombok Barat (Lobar) menolak sistem zonasi yang diberlakukan Pemda melalui Surat Edaran (SE) Bupati Lobar. Kalau pun Pemda tetap memberlakukan SE, warga tetap ngotot akan membangun Rumah Tahan Gempa (RTG) jenis Rumah Instan Konvensional (Riko) dengan pola mandiri. Pasalnya kalau menggunakan sistem zonasi, dinilai hanya untung aplikator dan orang luar pasalnya tidak banyak warga lokal yang bisa dipekerjakan.

“Kalau Riko ini tidak diizinkan kenapa daerah lain bisa, kayak di Sekotong terus Jeringo,” protes Ketua Pokmas Dusun Kekait Puncang Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Zamhalil yang ditemui, Selasa (19/11).

Selain itu, ujarnya, jika pembangunan RTG jenis Riko dilakukan, pemberdayaan masyarakat juga lebih bagus. Bahkan masyarakat bisa swadaya bersama demi membangun lebih bagus RTG-nya. Karena pengerjaan dilakukan langsung masyarakat setempat. Dalam satu rumah saja, 5-6 orang yang bisa dipekerjakan. Jika dikalikan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 38 di dusun setempat, maka 190 warga yang bisa bekerja. Belum lagi kalau bicara se Desa Kekait yang jumlahnya 238, maka jumlah warga yang bisa bekerja 1.190 orang.

Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar, L. Ratnawi mengaku zonasi ini untuk mempercepat penyelesaian RTG. Mengingat masa berakhirnya transisi bencana pada 25 Desember mendatang.

Artinya seluruh RTG di Lobar harus selesai. “Kan kita sudah memberikan warga kebebasan selama satu tahun untuk memilih jenis RTG. Waktu satu tahun itu buka waktu yang sebentar,” ungkap Ratnawi.

Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata pemilihan RTG secara bebas itu tidak bisa mengejar progress penyelesaian.

Penentuan jenis RTG sesuai zonasi itu ditetapkan berdasarkan kajian. Zonasi itu berlaku per desa dengan tiga jenis tipe RTG yaitu Risha, Riko dan CLT Rumah Kayu. Kalau Riko itu diperuntukan untuk daerah tertentu yang sulit aksesnya untuk mengangkut panel Risha. Seperti kawasan Desa Jeringo, dan Sekotong. “Sekalian kita mengedukasi masyarakat untuk RTG ini, kalau kita ikutin keinginan masyarakat susah (selesaiinya),” pungkasnya. (her)

Praya (Suara NTB) Animo masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk ikut program Keluarga Berencana (KB) tercatat cukup tinggi. Dari 225 ribu lebih pasangan usia subur (PUS) yang ada di Loteng, sebanyak 153 ribu lebih di antaranya merupakan peserta program KB aktif. Di mana, suntikan sebagai jenis alat kontrasepsi yang paling digemari.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlinduangan Anak, Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng, Drs. H. Mulyardi Yunus, kepada Suara NTB, Selasa (19/11), mengatakan, jumlah peserta KB aktif tersebut sudah mampu melampaui target peserta KB aktif yang dicanangkan pada RPJMD Loteng tahun 2020, sebesar 150 ribu lebih peserta. “Jadi untuk peserta KB, kita sudah mampu melewati target RPJMD,” terangnya.

Tingginya animo masyarakat di daerah ini untuk ikut program KB, ujarnya, salah satunya karena masyarakat sudah paham pentingnya program KB sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan jumlah penduduk. Di mana rata-rata sekarang pasangan di Loteng memiliki anak paling banyak 3 orang.

Pun demikian, ia mengaku

pasangan usia subur yang masih belum ikut program KB juga masih cukup banyak, yakni mencapai sekitar 70 ribu pasangan lebih. Dan, itu menjadi tugas ke depan untuk bagaimana bisa diajak untuk ikut sebagai peserta program KB. “Yang tidak ikut sebagai peserta KB ini penyebabnya bermacam-macam. Ada yang karena memang pengaruh agama dan ada juga pasangan yang memang ingin punya anak banyak. Termasuk ada juga karena istri sedang hamil serta sedang ikut program penambahan anak,’’ ujarnya.

Untuk jenis kontrasepsi KB yang paling banyak digunakan ialah suntikan. Karena jenis kontraspesi tersebut dinilai oleh masyarakat lebih praktis dan efisien. Padahal secara medis, kontrasepsi jenis suntikan bisa berdampak secara hormonal.

Salah satunya efeknya bisa memicu kegemukan serta haid yang tidak teratur. Setelah suntikan, ada juga kontrasepsi jenis implan dan kontrasepsi medis lainnya. “Yang paling sedikit peminatnya yakni kontrasepsi mantap (kontap). Dimana pengguna kontap untuk yang perempuan hanya sekitar 1.242 orang serta yang laki-laki hanya 811 orang,” jelasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TUNJUKKAN - Petugas DP3AP2KB Loteng menunjukkan salah satu jenis alat kontrasepsi yang disediakan bagi masyarakat Loteng.

(Suara NTB/kir)

Tak Mampu Belanjakan Anggaran, Bupati Didesak Copot Kepala OPD Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didesak untuk bertindak tegas terhadap jajarannya yang memiliki kinerja buruk. Bupati diminta agar mencopot kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak bisa membelanjakan anggaran, sehingga serapan anggaran nya sangat rendah hingga akhir tahun.

Selain itu, Kepala OPD yang dinilai tak mampu menaikkan target PAD tahun depan juga

(Suara NTB/her)

SIDANG - Sidang paripurna penyampaian laporan nota keuangan RAPBD Lobar tahun 2020.

sebaiknya diganti agar PAD lebih maksimal bisa dicapai.

Demikian interupsi disampaikan sejumlah dewan saat Sidang Paripurna pada Penyampaian Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBD 2020, Selasa (19/11).

Anggota DPRD Lobar Munawir Haris mengatakan dari sisi pendapatan dan serapan anggaran kurang maksimal. Ia berharap agar serapan anggaran OPD sampai Desember yang kurang maksimal harus dievaluasi. “Ketika anggaran sarapan OPD tidak maksimal, harus dievaluasi, ada kontrak kinerja dengan OPD untuk dijadikan bahan pak bupati mengevaluasi anak buah.

Bahkan ada OPD serapan anggaran 70 persen sampai saat ini, kalau tidak mampu serapan anggaran, bila perlu ganti kepala OPD yang tidak mampu, “ tegas politisi PAN ini.

Ia berharap agar OPD ini menggenjot serapan anggarannya, karena ada OPD yang tidak mampu membelanjakan DAK. OPD ini, ujarnya, harus dipacu agar kinerjanya lebih baik ke depan. Termasuk 13 OPD penghasil PAD yang jauh serapan anggaran dan capaiannya rendah sampai saat ini harus dievaluasi.

Kritik serupa juga disampaikan H. Zaenuri terkait laporan nota keuangan yang disampaikan bupati. Menurut-

nya, dalam laporan keuangan itu, banyak hal yang belum diuraikan.

Menanggapi hal ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan terkait laporan nota keuangan semacam abstraksi dan sudah dilengkapi lampiran.”Terkait interupsi pak Munawir Haris, itu menjadi bahan evaluasi kita,” tegas dia.

Bupati dalam laporan nota keuangannya menyampaikan bahwa pokok kebijakan dalam penyusunan RAPBD meliputi kebijakan pendapatan, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah. “PAD pada RAPBD 2020 sebesar Rp 274 miliar lebih,” jelas dia.

Dana perimbangan dianggarkan Rp 1.2 triliun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 336, 6 miliar lebih.

Dengan demikian rencana pendapatan mencapai Rp 1,8 triliun lebih. Untuk belanja daerah, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 860 miliar lebih, belanja langsung Rp996 miliar lebih. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp150 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar lebih, sehingga jumlah pembiayaan netto surplus lebih dari Rp130 miliar lebih. RAPBD 2020 mengalami defisit Rp130 miliar lebih dan akan ditutupi dari surplus sebesar Rp130 miliar lebih. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

Paripurna RAPBD 2020

Bupati Harap Dewan Dukung Kelanjutan Pasar Seketeng dan RSUD

(Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc berharap dukungan DPRD Sumbawa terhadap beberapa prioritas pembangunan daerah pada 2020. Diantarnya, lanjutan pembangunan pasar Seketeng dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah dimulai 2019 ini.

Sebagaimana disampaikan Bupati dalam penjelasannnya terhadap Raperda APBD 2020 pada Rapat Paripurna, Senin Abdul Rafiq (18/11) malam. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak sangat signifikan bagi pembangunan daerah khususnya kepentingan publik. Yakni, pertama, mata anggaran kegiatan pengadaan sarana/ parasarana pasar sebesar Rp27,55 miliar. Yang sebagian besar digunakan untuk menuntaskan pembangunan pasar seketeng sebesar Rp24 miliar dan pasar Utan sebesar Rp580 Juta. Diharapkan kedua pasar tersebut dapat beroperasi di tahun 2020.

Kedua, lanjutan pembangunan RSUD yang direncanakan sebesar Rp23 miliar. Informasinya, berdasarkan DED yang telah disusun, RSUD baru tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp250 miliar dan di tahun 2019, Pemkab telah menginvestasikan anggaran sebesar Rp37,78 miliar. Ketiga, lanjutan pembebasan lahan untuk Beringin Sila sebesar Rp14,3 miliar, dalam rangka mendukung kelancaran penyelesaian pembangunan Beringin Sila yang telah dianggarkan melalui APBN sebesar Rp1,7 triliun.

Keempat, lanjutan pembangunan jalan kabupaten untuk mengejar target kemantapan jalan sebesar Rp52,76 miliar.

Kelima, lanjutan restorasi Wisma Daerah Bala Putih sebesar Rp7,9 miliar. “Kegiatan-kegitan prioritas tersebut merupakan lanjutan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun sebellumnya. Dan akan menjadi bagian dari belanja mandatori yang di amanat peraturan perundang-undangan minimal 25% dari dana transfer umum,” jelas Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumbawa, Abdu Rafiq, mengapresiasi penyampaian penjelasan Bupati. Beberapa prioritas pembangunan 2020, bagi Rafiq sangat urgen. Sebab menyangkit hajat hidup orang banyak. Contoh pasar, pembangunan pasar Seketeng yang mesti dituntaskan. Mengingat ada sekitar 2700 pedagang lebih yang kini harus berjualan di pasar sementara di Kerato. Begitu pula dengan kelanjutan pembangunan RSUD yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Prioritas pembangunan ini, menjadi penting untuk dianggarkan di APBD 2020 dan tidak akan menggangu penganggaran yang lainnya. Sehingga bisa membuat APBD kita seimbang,” terangnya.

Jadi, lanjut Rafiq, prioritas lain seperti lanjutan pembebasan lahan Beringin Sila, lanjutan target pemantapan jalan dan lainnya menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Bukan lagi bicara keinginan. “Kami sangat mendukung dan kami lihat usulan anggaran ini juga rasional, karena bita bicara kebutuhan masyarakat,”pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/ist)

RAPBD - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril saat menyampaikan penjelasan RAPBD 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, Senin (18/11).

Penagihan Rp410 Juta Temuan BPK Dilimpahkan ke Kejaksaan Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), melimpahkan penagihan Rp410 juta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2007-2016 ke Kejaksaan Negeri. Hal tersebut dilakukan karena penunggak kerugian negara tidak kunjung melakukan pengembalian sesuai kesepakatan.

Selain penyelesaian temuan yang sudah lama, saat ini Inspektorat juga menunggu pengembalian temuan tahun 2019 di sembilan OPD untuk bisa segera diselesaikan.

“Kita sudah limpahkan penagihan ratusan juta temuan tersebut ke Kejaksaan untuk bisa segera diselesaikan oleh para penunggak. Upaya tegas tersebut kita lakukan lantaran para penunggak tidak kunjung melakukan pengembalian sesuai batas waktu. Temuan tersebut tercatat hanya

berada di dua orang terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan minyak tahun 2008 sejumlah Rp220 juta dan satu kasus di Dinas Dikpora sebesar Rp210,” ujar Inspektur Inspektorat, Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada Suara NTB, Selasa (19/11).

Dikatakannya, untuk pengembalian temuan tersebut rerata terjadi di tahun 2007 sampai dengan 2016. Bahkan temuan tersebut ada juga di oknum mantan anggota DPRD dan rekanan pihak ketiga.

Sebelumnya, para penunggak tersebut sudah dipanggil Kejaksaan untuk bisa segera melakukan pengembalian di bulan September. Tapi faktanya sampai dengan saat ini belum ada kemajuan dari para penunggak untuk melakukan pengembalian. Karena kasus ini sudah sejak lama maka penagihannya langsung diserahkan ke Kejaksaan.

Pihaknya juga sudah melakukan kordinasi dengan tim Kejaksaan untuk bisa mempercepat proses penagi-

(Suara NTB/ist)

H. Ady Mauluddin han para penunggak kerugian negara tersebut. Apalagi dalam penanganan penyelesaian tunggakan ini pihaknya

menargetkan tuntas di akhir tahun 2019. Sehingga di awal tahun 2020 mendatang pihaknya bisa lebih fokus untuk penagihan temuan kerugian negara tahun 2017-2019 untuk bisa diselesaikan. Sehingga proses penuntasan temuan itu bisa dilakukan segera supaya tidak ada lagi tunggakan di tahun berikutnya.

“Setelah tunggakan lama selesai, kami akan kembali meminta Kejaksaan untuk membantu proses penagihan di tahun berjalan baik itu temuan BPK maupun dari Inspektorat untuk segera diselesaikan. Sehingga di awal tahun 2020 sudah tidak ada lagi tunggakan temuan BPK yang lama tinggal temuan baru saja,” pungkasnya. (ils)

KSB akan Evaluasi Perusahaan Pemegang Izin Investasi

(Suara NTB/ist)

PIN EMAS - Bunda PAUD Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril saat menerima Pin Emas yang disematkan Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (18/11).

Bunda PAUD Sumbawa Raih Pin Emas Tingkat Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Hj. Amien Rahmani Husni Djibril, Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, berhasil meraih Pin Emas pada Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (18/11).

Pin Emas tersebut disematkan oleh Erni Guntarti Tjahjo Kumolo kepada 23 Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dinilai berprestasi, berkontribusi dan sukses dalam melaksanakan tugasnya menjadi Bunda PAUD di daerahnya.

Bersama Hj. Amien, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Bunda PAUD Provinsi NTB, juga menerima penghargaan yang sama bersama enam Bunda PAUD Provinsi lainnya.

Kegiatan yang mengangkat tema “Memantapkan Peran Bunda PAUD Menuju PAUD Berkualitas” ini juga dihadiri, Isteri Wakil Presiden, Wuri Estu Handayani Ma’ruf Amien, Menteri Koordinator Bidang PMK, Prof. Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dan sejumlah istri Kabinet Indonesia Maju.

Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani, menyatakan penghargaan Bunda PAUD tingkat Nasional ini sangat membanggakan bagi Kabupaten Sumbawa. Berkat kerja keras semua pihak yang mendukung program PAUD di Sumbawa. Program kerja dan beberapa inovasi yang telah dilakukannya selama menjabat

sebagai Bunda PAUD, antara lain, atas inisiasi Bunda PAUD, Bupati Sumbawa telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang insentif tenaga pendidik PAUD yang dialokasikan melalui dana desa, termasuk kebijakan lainnya seperti PAUD Holistik Integratif.

Dikatakan Hj. Amien, Kabupaten Sumbawa telah menjadi role model PAUD di Indonesia. “Di Indonesia, yang menjadi role model PAUD hanya dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Mamuju”, ujarnya, seraya menjelaskan program yang dilakukan sebagai Bunda PAUD berasal dari pengalamannya sendiri sebagai seorang Ibu dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. (arn)

Tingkatkan Sarpras Pariwisata

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 4,3 miliar lebih tahun 2020 mendatang. Dana yang dialokasikan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI tersebut, diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) pariwisata.

Kabid Destinasi Dispopar Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irfan, S.P membenarkan hal tersebut. DAK Fisik ini, peruntukannya sudah disepakati saat pra rakor di Makasar. Yakni untuk pembangunan gazebo, selter, panggung kesenian, toilet/ruang ganti, diving center, dan dermaga wisata. Dalam hal ini pihaknya segera menyusun Detail Engineering Design (DED).

“Itu (peruntukannya) sudah disepakati dan ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Kita tidak boleh keluar dari jalur itu.

Dan untuk DAK fisik 2020 kami segera menyusun DED,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/11).

Menurutnya, selain DAK fisik, pihaknya juga mendapatkan DAK non fisik dengan nilai Rp 785 juta lebih. Peruntukannya difokuskan untuk penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari anggaran ini, terdapat tujuh sampai delapan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan. Diantaranya pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan pengelolaan homestay atau pondok wisata, pelatihan pemandu wisata ekowisata, tracking, diving, wisata budaya dan sejarah, dan

pemandu wisata perdesaan.

“Target untuk jumlah peserta pelatihan tahun depan totalnya kurang lebih 320 orang. Sebagian besar dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku pegiat wisata, kemudian kita juga akan mengundang pemilik homestay yang ada untuk lebih meningkatkan kapasitas pengelolaan homestaynya,” tukasnya. (ind)

Muhammad Irfan

(Suara NTB/ist)

Kompensasi Lahan Sumbawa Dapat DAK Fisik Beringin Sila Diupayakan Rp 4,3 Miliar Lebih Tuntas Awal 2020 Sumbawa Besar (Suara NTB) Kompensasi lahan Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan terus berproses. Setelah tahap pertama tuntas, Pemkab Sumbawa melalui Bagian Pertanahan berupaya menyelesaikan pembayaran tahap kedua pada awal 2020 mendatang.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa melalui Kasubbag Pengadaan Tanah, Surbini, S.E menyebutkan, terdapat 66 bidang tanah dengan luas 48,1 hektar yang dilakukan ganti rugi di tahap kedua. Berdasarkan hasil appraisal, besaran ganti rugi yang harus dibayarkan Rp25,9 miliar. Namun di tahun 2019 ini, Pemkab Sumbawa hanya mampu menyediakan anggaran Rp11,5 miliar. Sehingga masih terdapat kekurangan anggaran yang akan diupayakan tuntas di awal 2020 mendatang.

“Pada prinsipnya, di dalam musyawarah kemarin masyarakat setuju dengan bentuk ganti kerugian. Dan sudah membuat pernyataan bahwa setuju pembayaran dilakukan dua tahap. Tahap pertama sudah kita selesaikan semuanya bulan Oktober kemarin Rp11,5 miliar lebih. Tahap kedua nanti kita upayakan di awal 2020,” terangnya.

Sekarang ini, kata Surbini, kekurangan anggaran Rp14,3 miliar sedang dalam pembahasan. Nantinya, pembayaran ganti rugi ini diupayakan pembayarannya pada triwulan pertama. “Kalau APBD 2020 nanti cepat selesai dan disahkan, kalau bisa nanti pertengahan Januari, kita bisa langsung action di Januari,” jelasnya.

Pembayaran ganti rugi, lanjutnya, harus menjadi prioritas dituntaskan awal 2020 mendatang. Karena tanah masyarakat yang terdampak pembangunan sudah dipergunakan. “Kebetulan tanah masyarakat itu kan sudah dipakai sekarang, sudah dikeruk semua. Tinggal harus prioritas untuk diselesaikan. Diharapkan kepada masyarakat pemilik lahan untuk bersabar. Insya Allah 2020 awal itu kita bisa tuntaskan,” pungkasnya.

Surbini (ind/arn/*)

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Pemkab Sumbawa Barat, berencana untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang izin investasi yang masih belum melakukan aktivitas pembangunan. Hal ini sengaja dilakukan, pasalnya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tidak kunjung melakukan aktivitas usaha meski sudah memegang izin.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP), H. Abdul Hamid S. Pd., M. Pd kepada Suara NTB, Selasa (19/11) mengatakan, persoalan masih banyaknya perusahaan yang tidak kunjung melakukan aktivitas sesuai dengan izin yang sudah dikantongi, memang masih kesulitan untuk diintervensi lebih jauh terutama sektor pariwisata.

Berdasarkan laporan yang diterima, sudah banyak investor yang masuk untuk mengelola sektor wisata yang ada. Bahkan lokasi di pinggir pantai sudah dikuasai oleh investor tetapi yang sangat disayangkan mereka justru belum sama sekali melakukan aktivitas pembangunan. Padahal pihaknya saat ini tengah fokus mengembangkan sektor pariwisata supaya ketergantungan terhadap sektor tambang bisa terus ditekan.

Untuk itu, langkah awal dengan melakukan evaluasi terhadap investor pemegang izin usaha yang belum melakukan aktivitas.

Karena jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi penghambat pertumbuhan investasi di KSB. Persoalan itu muncul lantaran setiap investor baru pasti menanyakan sertifikat dan hak pakai lahan sebagai lokasi berinvestasi. Ketika sudah ada yang memiliki, maka para investor tersebut akan angkat kaki dan tidak lagi mau berinvestasi di KSB. “Masalah ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan belum bisa diselesaikan sehingga menghambat pertumbuhan investasi di KSB terutama bidang pariwisata. Maka dari itu, dengan evaluasi

yang akan kita lakukan bisa menjadi cara untuk mendesak perusahaan agar segera melakukan aktivitas pembangunan,” ungkapnya.

Dikatakannya, merebaknya perusahaan pemegang izin yang tidak kunjung melakukan aktivitas bisa jadi karena kurangnya sanksi tegas yang diberikan oleh Pemerintah. Bahkan pemegang izin ini sudah berada disini sejak KSB terbentuk, tetapi hanya bersifat mengamankan lahannya saja tanpa ada aktivitas pembangunan dan dampak bagi daerah.

Pihaknya juga mengindikasikan bahwa sejak awal perusahaan pemegang izin melakan investasi ternyata bukan sebagai investor murni melainkan hanya sebagai broker saja.

Artinya, mereka hanya datang untuk mengklaim lahan saja tanpa ada niat untuk membangun sesuai dengan izinnya.

Hal lain yang terjadi nantinya yakni mereka akan menjual sertifikat dan izin yang dimiliki tersebut kepada para investor yang baru dengan harga jual yang sangat tinggi.

Masalah ini yang menjadi pokok persoalan sehingga aktivitas pertumbuhan investasi mandek di KSB. Karena lahan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sudah tersandera oleh broker-broker tanah yang hanya menunggu orang datang membeli lahan yang sudah dimiliki sejak KSB ini terbentuk.

Makanya, selain melakukan eveluasi investasi pihaknya juga berencana untuk membuat tim khusus yang bertugas untuk menelusuri keberadaan pemegang izin. Tentu bukan hanya untuk mengetahui saja, melainkan mendesak mereka agar bisa segera melakukan aktivitas investasinya.

“Sebenarnya kita sudah sangat terlambat untuk melakukan evaluasi terhadap masalah ini. Tetapi tidak ada salahnya kita lakukan, sebelum masalah ini semakin parah dan tidak lagi memberikan manfaat bagi daerah,” tukasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

APH Diminta Ringkus Otak Perambahan Hutan di Tanju Dompu (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Dompu, Jamaludin, S.Sos, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera meringkus otak di balik perambahan hutan di lingkar Bendungan Tanju. Pasalnya, kondisi hutan di wilayah ini sudah sangat memprihatinkan serta mengancam keberlangsungan bendungan dan infrastruktur jalan. Otak perambahan dimaksud, yakni mereka yang menjual kawasan hutan untuk dikelola warga menanam jagung.

“Ini baru di Tanju belum di tempat lain,” keluhnya menjawab wartawan, Selasa (19/ 11). Praktik semacam ini diketahuinya setelah mendengar langsung pengakuan warga sekitar. Di mana oknum-oknum yang mengatasnamakan ketua kelompok tertentu itu bebas mengambil kawasan hutan lalu menjualnya ke sejumlah petani. Per hektare paling rendah dipatok Rp7 juta.

Setelah laku terjual baik ke petani lokal maupun luar daerah, mereka tinggal bergeser ke kawasan hutan lain dengan

modus serupa untuk meraup keuntungan lebih. Cara kerjanya pun terbilang mudah, yakni tinggal merambah sedikit saja kawasan pada titik-titik batas tertentu sebagai bukti lahan tersebut milik mereka yang siap dijual.

“Bayangkan orang dari Ncera Bima juga datang beli dengan harga Rp7-Rp10 juta.

Itu pengakuan mereka bahkan orang Tanju sendiripun bayar kepada yang ngaku diri sebagai ketua kelompok ini,” ungkapnya.

Pagi ini (kemarin), lanjut

Jamaludin, pihaknya mendapat laporan baru akan adanya pembagian lahan di lingkar Bendungan Tanju, tepatnya di Doro Kariro. Informasi itu lantas dilanjutkannya ke KPH untuk disikapi. Sebab ketika dibiarkan berlanjut terowongan besar penghubung antar bendungan sangat potensial tertimbun.

Langkah pencegahan semacam ini menurutnya penting di tengah keterbatasan kewenangan anggota dewan untuk mengambil tindakan terhadap pelaku perusak hutan. Disamping

Bima (Suara NTB) – Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Waduruka Kecamatan Langgudu dan Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima kini diusut oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota.

“Soal ADD ada dua desa yang diusut saat ini, Desa Waduruka dan Kole,” kata Kasat Reskrim Polres Bima Kota Bima, Iptu Hilmi M. Prayugo S.IK, kepada Suara NTB, Selasa (19/11).

Menurutnya, penggunaan ADD Waduruka tahun 20172108 tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Bahkan sejumlah pihak, termasuk Kepala Desanya telah dipanggil untuk dimintai keterangan. “Sudah dipanggil untuk kita mintai keterangan kemarin,” katanya.

Menurutnya, pengelolaan ADD Waduruka ada indikasi disalahgunakan oleh Kepala Desa secara personal. Bahkan dana tersebut juga sempat dipinjamkan kepada oknun LSM sebesar Rp10 juta. “Munculnya hal ini, setelah ada keterangan Kades. Namun dana yang dipinjamkan ini telah dikembalikan dan menjadi sitaan kami,” katanya.

Terkait kasus ADD Waduruka tersebut, pihaknya akan terus mendalaminya dengan meminta keterangan saksi lain. Hingga menelusuri aliran ADD yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. “Indikasi kerugian negara belum kita hitung. Saat ini kita fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi,” katanya.

Sementara penggunaan ADD Kole baru dilaporkan belum lama ini. dalam menenulusuri hal tersebut, pihaknya akan memanggil pihak pelapor, terlapor maupun para saksi-saksi. “ADD Kole yang diusut juga tahun anggaran 20172018,” pungHilmi M. Prayugo kasnya. (uki)

(Suara NTB/BPB Dompu)

DISTRIBUSI AIR – BPBD Kabupaten Dompu saat mendistribusikan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Huu, Selasa (19/11).

15.000 Liter Air Bersih Didistribusikan ke Huu Dompu (Suara NTB) – Bencana alam kekeringan akibat kemarau panjang tahun ini, makin mengkhawatirkan. Terutama di Kecamatan Huu sebagai wilayah terparah di Dompu. Pendistribusian air masih menjadi alternatif terbaik di tengah terbatasnya persedian air bawah tanah dan permukaan. Seperti yang dilakukan BPBD pada Selasa (19/11) di Desa Huu. Sedikitnya ada 15.000 liter air yang sudah didroping untuk memenuhi kebutuhan ratusan kepala keluarga di wilayah tersebut. “Hari ini kita sudah drop ke Huu 15.000 liter menggunakan tiga unit mobil tangki dari BPBD dan PU,” terang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dompu, Drs. Imran M. Hasan saat dikonfirmasi Suara NTB. Pendistribusian air bersih menggunakan dana bantuan pemerintah daerah lewat APBD II ini, lanjut dia, memang sudah intens dilakukan selama dua bulan terakhir. Tetapi intensitas dan volume air yang disalurkan sekarang bertambah dari biasanya. Untuk beberapa titik kekeringan di Desa Huu saja misalnya, dari pendistribusian sekitar 5000 liter awalnya kini terpaksa ditambah hingga 15.000 liter agar semua warga terlayani.

Pun demikian dengan wilayah lain seperti halnya Kecamatan Pajo, Dompu dan Woja. “30 lebih Desa/Kelurahan terdampak kekeringan itu kita tambah semua droping airnya, karena sampai akhir

November ini ternyata kita masih akan mengalami kemarau,” jelasnya.

Jika mengacu pada keterangan BMKG bahwa kemarau panjang masih akan berlanjut hingga akhir November, Imran M. Hasan memastikan pendistribusian air masih akan tetap dilakukan. Karena menurutnya ini satu-satunya solusi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan warga akan air bersih. Sementara untuk mengharapkan air bawah tanah dirasa tak lagi memungkinkan, apalagi bagi yang letak berada di dataran tinggi.

“Sudah pasti sulit sekarang, buktinya sumursumur warga banyak yang kering. Makanya harus didistribusikan saja caranya,” pungkas dia. (jun)

Hampir Dua Ribu Orang Kena Gigitan Anjing Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan anjing terhadap warga di Kabupaten Dompu kembali terjadi. Jumlahnya mencapai hampir dua ribu orang dan 13 orang diantaranya meninggal dunia sejak rabies ditemukan di Dompu akhir 2018 lalu. Meminimalisir populasi anjing menjadi langkah efektif unutk mengeluarkan Dompu dari status KLB rabies.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin meminta warga untuk lebih hati – hati terhadap anjing gila.

Sejak ditemukan anjing yang terjangkit virus rabies akhir 2018 lalu hingga saat ini telah mencapai H. Bambang M. Yasin seribu

lebih (1.900an orang korban).

“Rabies ini sampai sekarang ndak ada obatnya.

Kita harus melawan rabies.

Anjing yang dimanfaatkan untuk menjaga ladang divaksin dulu ke petugas. Itu gratis,” kata H. Bambang kepada petani menjelang musim tanam tahun 2019 – 2020.

Rabies, kata H. Bambang, menyebar melalui air liur anjing. Korban gigitan anjing harus dicuci pada bekas gigitan agar virus rabies yang dibawa air liur anjing bisa dibunuh dengan mencuci pake sabun dan air mengalir. Setelah dicuci baru disuntik dengan vaksin sebanyak empat kali dan diberikan obat setelah digigit.

“Kalau sudah terjangkir rabies, itu tidak ada obatnya.

Makanya kita harus mencegahnya jangan sampai digigit anjing,” ingat H. Bambang di hadapan petani di gedung PKK

Dompu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj. Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes yang dihubungi Suara NTB, Selasa (19/11) mengingatkan, kepada masyarakat dan jajaran pemerintah hingga tingkat Desa untuk terus mewaspadai kejadian luar biasa (KLB) rabies di Dompu. Status KLB ini akan tetap disandang Dompu bila kasus gigitan masih dijumpai. Cara efektifnya dengan meminimalisir anjing sebagai pembawa virus rabies. Semakin banyak populasi anjing, semakin banyak indikasi untuk digigit. “Kalau sudah diantisipasi seperti itu, tiga tahun sudah bisa bebas (rabies) kita,” katanya.

Dikes, kata Hj. Iris, hanya melakukan perawatan dan vaksin terhadap korban gigitan anjing. Perawatan pertama pasca digigit anjing dengan mencuci bekas gigitan dengan

Hj. Iris Juita Kastianti sabun dan air mengalir dapat membunuh virus hingga 80 persen. Sisanya ditangani dengan pemberian vaksin secara teratur selama 4 kali. “Kalau vaksin di kita tetap tersedia,” ungkapnya. (ula)

Dompu (Suara NTB) – Pemeriksaan Khusus (Riksus) sejumlah program fisik dan non fisik pemerintah Desa Rababaka tahun 2018, masih belum rampung dilakukan pengawas internal pemerintah dalam hal ini Inspektorat.

Meski demikian, komitmennya untuk mengatahui besaran kerugian keuangan negara yang timbul atas pekerjaan itu ditargetkan tuntas bulan ini. Termasuk tiga desa lain yang dilaporkan sekelompok warga setahun terakhir.

Inspektur Ispektorat, H. Muhibuddin kepada wartawan di kantornya, Selasa (19/11) menyampaikan, tim yang diterjunkan masih melakukan pemeriksaan. Terakhir informasinya mereka berada di Bima untuk menelusuri data salah seorang perangkat desa yang tidak memenuhi syarat namun tetap digaji oleh pemerintah desa.

“Kemarin saya konfirmasi mereka sampai Bima untuk konfirmasi ijazah dari salah seorang perangkat desa,” ungkapnya.

Sejauh pemeriksaan kasus yang mendera Kades Rababaka, Tri Sutrisno ini dilakukan tim di lapangan, pihaknya belum berani memastikan ada atau tidaknya temuan kerugian negara yang ditimbulkan.

Sepenuhnya menunggu hasil akhir dari tahapan tersebut.

Disamping Rababaka, lanjut H. Muhibuddin, terdapat tiga desa lain yang menjadi sasaran pemeriksaan khusus karena dugaan penyimpangan DD/ADD dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah desa. Antara lain Desa Oo, Doromelo dan Woko.

“Rata-rata kasus ini dilaporkan langsung oleh warga ke Inspektorat, kecuali Rababaka yang memang diminta kejaksaan,” jelasnya.

Meski belum bisa menyimpulkan nominal kerugian yang timbul, ia berkomitmen menuntaskan tahapan tersebut bulan ini. Sehingga tidak ada lagi istilah tunggakan penghitungan kerugian di tahun 2020 mendatang.

Walaupun demikian, mengingat proses ini bersifat khusus ditekankan agar tim tetap berhati-hati dan teliti dalam memeriksa setiap item yang penyimpangan dilaporkan. “Karena namanya pemeriksaan khusus ya kita harus ekstra hatihati juga,” pungkasnya. (jun)

H. Muhibuddin

HBY Ajak Petani Tanam Pohon Pelindung di Sela Jagung Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) meminta petani untuk menanam pohon pelindung di sela tanaman jagung. Selain menanam pohon, petani juga diingatkan untuk menjadikan limbah jagung sebagai pupuk kompos dan pelindung tanaman dari matahari.

Hal itu disampaikan H. Bambang M. Yasin pada acara penandatanganan massal perjanjian kredit KUR Tani Jagung BNI kantor cabang pembantu Dompu dengan petani jagung di gedung PKK Dompu, Senin (18/11).

“Kalau tanam jagung dalam 1 ha, tanamlah pohon kayu seperti pohon turi, kelor atau pohon apa aja yang penting pohon kayu. Kalau saat panen jagung atau saat pemupukan, ada pohon tempat berteduh,” katanya.

Benih pohon kayu, kata H. Bambang, bisa diambil secara gratis di pembibitan kayu di belakang kantor Camat Manggelewa. Pohon kayu tersebut bisa sebagai pembatas tanah, atau diantara tanaman jagung. Agar tidak mengganggu tanaman jagung, diatur jarak dan posisinya.

“Harus ditanam,” ingatnya.

Ia juga mengingatkan, kondisi tanah makin lama makin turun kualitasnya. Terlebih penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mempercepat

penurunan kualitas tanah.

“Dengan adanya pohon itu akan membantu revitalisasi kualitas tanah,” ungkapnya.

Limbah jagung yang selama ini juga dibakar, mulai saat ini agar tidak dibakar.

Tapi limbah tersebut dijadikan pelindung dari sinar matahari usai ditanam dan menjaga kelembaban tanah. Ketika hujan, limbah tersebut menjaga permukaan tanah agar tidak tergerus air.

“Kalau itu terus kita pertahankan, batang jagung akan hancur. Pupuk ini yang besar manfaatnya dipupuk dari dirinya (limbah sendiri),” jelasnya.

H. Bambang yang sempat menghadiri acara di Kementrian Kehutanan RI, Jumat (15/ 11) mengaku, kehadirannya menjadi sorotan. Baik oleh jajaran pejabat di Kementerian atau pejabat daerah lainnya.

“Buat kita, apa yang disampaikan orang itu adalah teguran.

Kalau tanam jagung, jangan digundulin hutan,” katanya.

“Tapi ini sudah menjadi fakta, sudah terlanjur terjadi.

Tapi yang jelas, saya tidak pernah menyuruh menggunduli hutan. Suruh menanam jagung, iya. Saya pada kesempatan ini meminta agar tidak terus naik berladang di tengah hutan. Kami sudah bersepakat, yang sudah terlanjur ini akan kami urus,” katanya menambahkan. (ula)

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/Uki)

November, Inspektorat Janji Tuntaskan Riksus Desa Rababaka

Pengelolaan ADD Waduruka dan Kole Diusut Polisi

(Suara NTB/ula)

itu, juga ikut mendorong semua elemen untuk ambil bagian dalam memperbaiki kerusakan hutan. Bagi yang sudah terlanjur ditebangi misalnya, harus segera direboisasi kembali dengan menanam tanaman keras supaya tidak terjadi erosi tanah.

“Walaupun tidak semuanya minimal di sepanjang jalan itu maunya saya ditanam 10-20 meter.

Pertama untuk menahan erosi supaya jalan itu terlindungi.

Kalau hutan sudah seperti ini mau diwariskan apa untuk anak cucu kita nanti,” pungkasnya. (jun) Jamaludin

(Suara NTB/jun)

Walikota Klaim Lahan RTH Taman Kodo Tidak Ada Masalah Kota Bima (Suara NTB) Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, mengklaim lahan untuk membangun proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kodo tidak ada masalah, karena pemiliknya sudah menyetujui dari awal. “Tidak ada masalah. Pemilik lahan sudah setuju dibangun RTH ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (19/11).

Lutfi mengatakan sebelum pembangunan RTH Taman Kodo, pemilik lahan juga telah menandatangani surat persetujuan, karena ada lahan sawah milik Pemerintah Kabupaten Bima yang ditukar guling pada saat Walikota, almarhum H. M. Latif. “Sampai saat ini lahan hasil tukar guling ini masinh dan terus digarap oleh pemilik,” katanya.

Akan tetapi, lanjut dia, persoalan itu lebih kepada legalitas lahan sawah yang digarap tersebut. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Bima sudah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Bima yang memilik aset lahan tukar guling. “Yang jelas lahan untuk membangun RTH Taman Kodo tidak masalah. Hanya miskomunikasi saja,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan RTH Taman Kodo sudah sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Pembangunannya juga atas permintaan atau aspirasi masyarakat Kecamatan Rasanae Timur. “Lahan ini belum tercatat sebagai aset daerah, tapi hal itu tidak ada masalah dipakai untuk pembangunan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemilik lahan proyek RTH Taman Kodo mengancam akan menghentikan pengerjaan proyek 50 persen, apabila belum ada kejelasan legalitatas lahan tukar guling tersebut. Pada lain sisi, pelaksana proyek menegaskan akan tetap bekerja, meski lahan tersebut hingga kini menuai protes dan ancaman dari sejumlah warga yag mengklaim pemiliknya.

“Kami tetap bekerja sesuai kontrak yang sudah ditandatangani,” kata pelaksana proyek, Sahrul Sani, belum lama ini.

Menurutnya, urusan lahan atau aset yang diprotes oleh warga, bukan menjadi domain pelaksana proyek untuk menyelesaikan. Pelaksana hanya fokus melaksanakan pengerjaan berdasarkan kontrak.

“Urusan lahan atau aset bukan wewenang kami. Pelaksana hanya menyelesaikan pengerjaan sampai Bulan Desember berdasarkan kontrak,” kataH. Muhammad Lutfi nya. (uki)

Halaman 7

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

Kompensasi untuk Masyarakat FRAKSI Partai Nasdem di DPRD Provinsi NTB mengaku sangat prihatin dengan atas terulangnya krisis listrik di NTB. Sudah sepekan ini, terjadi pemadaman bergilir yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Karena itu, para wakil rakyat tersebut meminta pertanggungjawaban PLN terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Meskipun kami dapat memaklumi kondisi yang tengah dihadapi PLN, tapi kami meneruskan aspirasi masyarakat, kami tetap merasa kecewa. Terutama terhadap kinerja jajaran (Suara NTB/ndi) PLN wilayah NTB, yang teRaihan Anwar lah gagal antisipasi kejadian ini, tegas anggota fraksi Nasdem, Raihan Anwar.

Raihan pun mempertanyakan alasan yang disampaikan PLN terhadap terjadinya pemadaman tersebut. Karena menurutnya alasan yang disampaikan tidak masuk akal.

Sebab hal itu masih bisa diantisipasi oleh PLN. Karena itu Raihan tetap menganggap PLN teledor.

“Bila alasannya karena peningkatan daya, sebenarnya sudah diketahui dari buan-bulan sebelumnya. Karena dalam setiap bulan itu terjadi peningkatan penjualan daya cukup signifikan, yakni 8.000-9.000 pelanggan. Tapi kami lihat PLN tidak mampu menetapkan skala prioritas dalam membangun sistem kelistrikan di NTB,” ujarnya.

“Karena di satu sisi PLN mencanangkan target pelanggan dengan angka tinggi, serta mengejar rasio elektrifikasi yang tercatat sampai dengan kuartal I, 2019 kurang dari 95,8 persen. Akan tetapi disis lain, PLN tidak melakukan analisis terhadap kemampuan pasokan daya yang dimiliki. Sehingga harusnya prioritas PLN bukan mengejar penjualan daya, akan tetapi bagaimana masyarakat dapat menikmati listrik dengan nyaman, tanpa ada pemadaman,” sambungnya.

Ditegaskan Raihan, bahwa akibat pemadaman listrik tersebut, masyarakat banyak mengalami kerugian. Karena, tidak sedikit kegiatan usaha masyarakat yang sumber energi utamanya adalah listrik. Karena itu pihaknya mendorong agar PLN bertanggungjawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik tersebut, dengan memberikan kompensasi.

“Bahwa karena listrik sudah menjadi kebutuhan dasar, di mana ketika listrik padam banyak kerugian yang ditimbulkan, maka dari itu kami meminta PLN untuk bertanggung jawab, atas segala kerugian yang diakibatkan listrik padam. Tidak hanya sekedar minta maaf, tapi sebagai bentuk tanggungjawab atas kelalaian, dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi sistem kelistrikan. Kami minta PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman,” tegasnya. (ndi)

Hanura Buka Penjaringan Balon Kada di Lima Daerah Mataram (Suara NTB) – Dari tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020, Partai Hanura hanya bisa ikut mengusung pasangan calon di lima daerah saja.

Pasalnya di dua daerah yakni Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa, Hanura tidak memiliki kursi di DPRD. Karena itu, Hanura pun hanya akan melakukan penjaringan bakal pasangan calon Kada (kepala daerah) hanya di lima daerah saja. Yakni di Kota Mataram dan Kabupaten Bima dengan masing-masing punya satu kursi. Kemudian di Kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Dompu samasama dua kursi, dan kabupaten Sumbawa raihan tiga kursi.

DPD Partai Hanura Provinsi NTB pun mempersilahkan lima DPC Hanura dari tujuh daerah akan mengikuti Pilkada serentak 2020 untuk mulai membuka penjaringan atau pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. “Ya, lima DPC kabupaten/Kota itu sudah kita minta untuk mulai buka penjaringan,” ujar Ketua DPD Partai Hanura NTB, H. Syamsu Rijal yang dikonfirmasi, Selasa (19/11).

Pembukaan pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung Hanura itu dilakukan sesuai dengan arahan dan instruksi dari DPP yang sudah memperkenankan membuka penjaringan calon kada di Pilkada.

Namun demikian, meski pihaknya sudah memerintahkan dan menginstruksikan kepada DPC kabupaten/kota untuk membuka penjaringan calon kada.Tetapi pembukaan penjaringan calon kada itu disesuaikan dengan kesiapan dari masing-masing DPC tersebut. Sehingga tidak harus dilakukan secara serentak sebagaimana dilakukan oleh partai-partai lain.

Dari laporan yang sudah diterimanya, dari lima DPC yang akan membuka pendaftaran, sampai dengan saat ini baru DPC Kabupaten Bima yang pertama sudah membuka penjaringan calon kada. “Baru DPC Bima sudah buka penjaringan,” ucap mantan anggota DPRD Provinsi NTB itu.

Sementara empat DPC kabupaten/kota lainnya sedang mempersiapkan perangkat dan hal diperlukan bagi pembukaan penjaringan calon kada tersebut. Namun begitu pihaknya tetap memberikan target Desember paling lambat bagi DPC kabupaten/kota sudah mulai membuka penjaringan calon kada.

Disinggung siapa kader internal Partai Hanura akan maju di bertarung di Pilkada 2020. Dia mengatakan, di internal Partai Hanura ia sudah menyatakan kesiapan dan kesediaan untuk maju di Pilkada Kota Mataram. Dengan berbagai pertimbangan dan telaah, Ia memutuskan akan maju di Pilkada Kota Mataram sebagai balon wakil walikota.

Dia berencana dalam waktu dekat, segera akan memasang alat sosialisasi seperti spanduk, untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan kesiapan dan kesediaan maju di Pilkada. Itu juga sebagai upaya dan strategi dirinya untuk dorong dan meningkatkan elektabilitas dimiliki di kota Mataram. Sebagai mantan anggota DPRD kota Mataram tiga periode, Ia menyatakan memiliki modal sosial dan politik untuk maju di Pilkada kota Mataram. “Saya sudah putuskan maju sebagai balon wakil walikota,” imbuhnya.

Terkait dengan siapa dirinya akan berpasangan di Pilkada kota Mataram. Dia secara gamblang menyebut ingin berpasangan dengan calon petahana Mohan Roliskana di Pilkada. Sebagai bentuk keseriusan itu ia mengaku sudah berkomunikasi dan lobi politik kepada Mohan dan Partai Golkar terkait keinginan tersebut.

Namun pihaknya tetap menyerahkan kepada Mohan dan Partai Golkar terkait siapa akan dipilih sebagai balon wakil pendamping Mohan di Pilkada.

“Secara pribadi saya berharap bisa damping Mohan di Pilkada,” pungkasnya. (ndi) H. Syamsu Rijal

POLHUKAM

Halaman 8

PKB Loteng Tak Menutup Diri terhadap Figur Luar Kader Mataram (Suara NTB) – Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra menegaskan bahwa partai tidak menutup diri terhadap figur-figur di luar kader yang bakal maju sebagai kandidat bakal calon kepala pada Pilkada serentak 2020. PKB sangat terbuka terhadap semua putra dan putri daerah yang mau ikut berkontribusi membangun Lombok Tengah dengan menjadi calon kepala daerah.

Hal itu ditegaskan Pelita, Selasa (19/11) kemarin untuk menepis isu yang menyebutkan bahwa PKB tidak akan membuka pendaftaran calon, karena akan mengajukan kader sendiri.

“Jadi silahkan, kita tidak boleh membatasi orang mau maju, tapi kan tentu ada syarat-syaratnya, sepanjang dianggap memenuhi syarat semua punya peluang, siapapun itu, baik kader maupun non kader,” tegasnya.

Bagi PKB, lanjut Pelita akan mengusung figur bakal calon yang ingin berbuat dan bekerja untuk masyarakat Lombok Tengah. PKB tidak memandang asal daerah dan

golongan, melainkan bahwa sosok pemimpin yang akan diusung PKB dapat membawa perubahan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

“Intinya siapapun putra daerah yang mau berbuat untuk Loteng silahkan, kita tidak berpikir sektarian, yang penting mau berjuang dan berbuat untuk Loteng, sekali lagi kita berbicara tentang loteng. Sama halnya terkait dengan soal siapa putra daerah, bagi kami bukan ansih yang lahir di daerah itu, tapi yang mau berbuat untuk kepentingan daerah itu,” jelasnya.

Pelita Putra selaku ketua DPC PKB Loteng, paling sant-

er disebut-sebut akan diusung PKB. Bahkan namanya sudah cukup ramai disandingkan dengan Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H. Humaidi. Sehingga dengan munculnya nama Pelita tersebut, maka peluang bagi figur-figur lain yang ingin juga mengendarai PKB kemungkinan besar tertutup.

Namun Pelita membantah hal itu, menurutnya PKB adalah partai yang terbuka terhadap semua figur yang dinilai punya potensi untuk didukung. Disebutkannya beberapa figur yang juga tengah dilirik PKB yakni ada Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, yang juga merupa-

kan Ketua PCNU Loteng, kemudian Sekretaris PWNU NTB, Lalu Aksar Ansori, kemudian Humaidi serta dirinya juga termasuk yang digadang-gadang.

“Soal pasangan Humaidi-Pelita, itu saya kira juga bagian dari dinamika. Karena memang semuanya masih cair, siapa saja boleh. Kan nanti juga akan dilihat peluangnya melalui survei, jadi tidak ujuk-ujuk maju. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan konstelasi politik dalam beberapa bulan kedepan ini,” katanya.

Ditempat terpisah, Lalu Aksar Ansori menegaskan bahwa jika PKB sudah membuka pendaftaran bakal calon, ia memastikan diri akan ikut mendaftar. Karena partai dengan basis dukungan jama’ah Nahdiyin merupakan salah satu target partai yang akan dijadikan kendaraan politiknya untuk ikut tampil maju bertarung di Pilkada Loteng. Bahkan dirin-

(Suara NTB/ndi)

Lalu Pelita Putra ya sudah mendaftarkan diri di PPP. “Kalau PKB sudah membuka pendaftaran pasti kita akan ikut mendafar juga, kita akan berikan mandat kepada PKB,” terangnya. (ndi)

Lagi, Residivis Pengedar Sabu Ditangkap Mataram (Suara NTB) – Mantan pengedar sabu ND (46) tak tuntas tobatnya. Bisnis haramnya kumat lagi. Dia yang keluar dari penjara tahun 2018 lalu mulai menggeluti jual beli sabu. Meskipun dia kini sedang sibuk dengan usaha bengkelnya. ND tertangkap lagi pada Minggu (17/11) pagi lalu di Karang Blumbang, Saptamarga, Cakranegara, Mataram. rumah yang sudah dia sulap sebagiannya menjadi bengkel. Dia diamankan dengan barang bukti 6,36 gram sabu.

“Pengakuannya hari itu dia baru membeli untuk dipakai bersamaan dengan satu kawannya. Dia ini masuk dalam target operasi,” beber Kapolresta Mataram AKBP H Saiful Alam dalam konferensi pers Selasa (19/11) kemarin. Pria lulusan SMP ini menyimpan sabu di dalam sebuah kotak. Sabu disimpan dalam 10 poket siap jual. Satu poketnya dia hargai Rp200 ribu. Pembelinya, pelanggan-

nya yang sudah dia kenal sejak dia sebelum masuk penjara pada tahun 2016 lalu.

Turut disita pula uang tunai Rp1,568 juta yang diduga hasil transaksi.

Tersangka ND bukan pemain baru. Pada taun 2016 lalu dia pernah ditangkap dan masuk penjara. Pengadilan memvonisnya dengan penjara selama empat tahun. Baru dua tahun menjalani masa pidananya, dia bebas bersyarat.

“Keluar dari penjara dia buka bengkel tapi sambil nyambi jualan sabu. Dia ini termasuk yang sudah ketagihan. Dari tahun 1997 dia sudah makai narkoba,” ungkap Alam.

Sementara di Jalan Pabean Ampenan Tengah, Ampenan, Mataram, tim Satresnarkoba Polresta Mataram juga meringkus tiga orang yang diduga menyalahgunakan sabu. Mereka digerebek pada Minggu (17/ 11) siang sekitar pukul 14.00 Wita. Para pelaku itu, NU (24), LU (29), dan RA (27) sempat

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolresta Mataram H Saiful Alam (ketiga dari kanan) menunjukkan barang bukti sabu yang disita dari empat tersangka yang diringkus dari dua tempat berbeda, Selasa (19/11). hendak menghilangkan barang bukti ketika polisi datang.

“Mereka di dalam rumah.

Mereka melempar sabu dari lan-

tai dua rumah. Ini juga termasuk target operasi,” sebut Alam. Polisi menyita sabu seberat 0,60 gram dan alat hisap sabu. Para

pelaku ini disinyalir kerap menggelar pesta sabu. Selain itu, juga diduga mengedarkan sabu secara eceran. (why)

Kasus ’’Fee’’ Proyek Kawasan Wisata Pusuk Lestari

Deal Nilai Setoran Setelah Bertemu Langsung Mataram (Suara NTB) – Tim jaksa penyidik Kejari Mataram mendalami fakta kasus dugaan permintaan fee proyek Kawasan Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat. Tersangka diduga menutupi modusnya dengan tidak menggunakan alat komunikasi khusus. Harga setoran diduga deal dari pembicaraan.

“Untuk komunikasi mereka langsung ketemu. Itu dari fakta yang kami dapatkan,” beber Kepala Kejari Mataram Yusuf dikonfirmasi Selasa (19/ 11) kemarin Hasil itu dari penelusuran ponsel analog yang disita dari tersangka. penyitaan ponsel itu sudah mendapat penetapan dari pengadilan. Indikasi permintaan fee itu, sambung dia, disampaikan dengan komunikasi terbatas. Meski kemudian, kata Yusuf, tersangka mengaku uang itu sebagai pinjaman. Sementara dari pemeriksaan saksi Kabid, PPK, ataupun kontraktor menyampaikan bahwa tidak pernah memberi pinjaman kepada tersangka.

Hal itu akan didalami lagi dalam pemeriksaan tersangka selanjutnya. “Belum kami temukan pinjaman. Rencana hari Rabu ini kami periksa tersangka, kalau yang lain sudah (diperiksa) di penyelidikan dan penyidikan,” jelas Yusuf. Sementara Kepala Kejati NTB Arif menegaskan bahwa upaya pencegahan atas praktik penyalahgunaan wewenang pada proyek-proyek sudah diwantiwanti. Hal itu pun disampaikan langsung kepada Kepala Daerah Lombok Barat.

Pola seperti itu sebagai peringatan kepada para penyelenggara. Namun, apabila cara itu tidak diindahkan maka jalan penindakan yang diambil. “Jauh-jauh sebelumnya sudah ngomong sama bupati kepala daerah, kita sudah beritahukan sudah. Kajari pernah memberitahukan supaya jangan melakukan itu,” ujarnya.

Dalam kasus itu Kadispar Lombok Barat nonaktif, Ispan Junaidi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ispan sudah mendekam di Lapas Mataram sambil menanti proses penyidikan berjalan. Dia disangka meminta fee dari tiga proyek penataan kawasan wisata.

Yakni, penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat senilai

Rp1,588 miliar yang dikerjakan CV Titian Jati. Kemudian, penataan kawasan wisata

Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat senilai Rp1,090 miliar. Peemenang

tendernya CV Tiwikrama Kreasi. Satu proyek lainnya, yakni senilai Rp1,060 miliar

untuk penataan kawasan wisata Sesaot, Narmada, Lombok Barat. (why)

SUARA LIPUTAN NTB KHUSUS

Rabu, 20 November 2019

Buwun Mas, Penyangga KEK Tanpa Sinyal dan Jalan Rusak Giri Menang (Suara NTB) Kawasan wisata di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Lombok Barat menjadi penyangga KEK Mandalika, namun Ironis infrastruktur dasar seperti jalan di kawasan ini rusak. Kondisi jalan sempit dan berlubang di mana mana. Selain akses jalan rusak, kawasan ini juga masuk blank spot alias tidak ada sinyal telekomunikasi. Hal ini dikeluhkan warga dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan setempat.

Nuhri warga setempat mengaku ada 12 dusun yang ada di desa setempat yang mengalami blank spot. Belasan dusun tersebut, di antaranya Dusun Telise, Belongas, Mahuni, Tangin-angin, Selodong, Banteng kuri, Bunut Kantor, Gudang Gale, Sauh. “Memper-

hatikan sekali daerah kami ini kawasan wisata tapi masih blank spot,” keluh dia. Tidak saja warga, wisatawan juga mengeluhkan kondisi ini. Banyak wistawan yang kesasar karena tidak bisa akses internet sebagai petunjuk jalan menunjuk daerah yang ingin dikunjungi. “Wisatawan kebingungan karena sinyal ndak ada, mau buka internet ndak bisa,” keluh dia.

Untuk pemerataan infrastruktur, ia berharap agar Desa Buwun Mas dimekarkan. Sebab, ada puluhan dusun di desa itu sehingga memungkinkan untuk dimekarkan. Pantauan Suara NTB, akses jalan mulai dari Sekotong menuju simpang tiga Buwun Mas berlubang di mana - mana.

Anggota dewan Dapil II Sekotong – Lembar, Abdul Majid yang kebet-

ulan tinggal di desa setempat mengakui kondisi blank spot di beberapa wilayah di Desa Buwun Mas. Namun tahun ini, kata dia untuk pasangan tower telekomunikasi BTS akan dilakukan tahun ini melalui program Kominfo pusat bukan dari swasta. “Sudah didroping alat tower (BTS),” jelas dia. Masalah tower ini, jelas dia, sudah lama diperjuangkan. Bahkan ia sudah membuat surat terbuka kepada presiden.

Kepala Dinas PUPR Lobar I Made Artadhana mengatakan terkait rencana pembangunan Sekotong - Buwun mas belum ada kejelasan.

Pihaknya sudah mengusulkan namun belum ada kejelasan pos anggaran. “Kita sudah usulkan pembangunan infrastruktur jalan. Tahun depan belum pasti, karena belum ada pos anggaran,” imbuh dia. (her)

Kampung Dongeng Mataram

Mendidik Anak Lewat Dongeng Mataram (Suara NTB) Di era globalisasi dan digital ini sebagian orang tua dan pendidik lupa bahwa ada cara mendidik anak yang menyenangkan salah satunya yaitu dengan berdongeng, seperti hadirnya Kampung Dongeng Mataram ini untuk mengajak seluruh orang tua dan tenaga pendidik untuk membiasakan anak bercerita.

Ditemui saat mengisi acara di Transmart Mataram pada (17/11), Ketua Kampung Dongeng Mataram, Ahmad Fadli, S.Pd menjelaskan kehadiran Kampung Dongeng Mataram sebenarnya ingin memberi contoh dan membiasakan bercerita dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, bagi anak-anak mendengarkan cerita dari orang tuanya akan mengasah imajinasinya. ‘’Selain sarana untuk mendekatan hubungan orang tua dan anak, orang tua juga dapat menyampaikan pesan-pesan moral dengan cara menyenangkan dan dapat dicerna dengan mudah,” jelasnya.

Terkait profesinya sebagai guru/ Kepala TK Pembina NW Mataram, Fadli menyebutkan mendongeng adalah materi yang harus diselipkan pada proses belajar mengajar.

Di mana sesuai dengan jargonnya kampung dongeng yaitu, bercerita itu biasa, biasa bercerita itu luar biasa. “Jadi kami ingin membiasakan anak-anak untuk bercerita, membiasakan mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan

(Suara NTB/ist)

DONGENG - Kegiatan mendongeng yang dilakukan Kampung Dongeng Mataram di hadapan anak-anak di Transmart Mataram akhir pekan kemarin. jadi kita latih mereka melalui dongeng,” tuturnya.

Seperti penyampaian materi dongeng yang disampaikan saat mengisi acara di Transmart Mataram, yaitu tentang siaran yang sehat dan baik untuk anak-anak. Fadli menambahkan contoh kecil terkait materi siaran televisi. Di mana, banyak siaran televisi yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. ‘’Jadi jika tanpa pendampingan orang tua pasti akan fatal akibatnya, jadi saya sangat senang karena dongeng kali ini tidak hanya anak-anak yang antusias mendengarkan tapi ada orang tua juga yang hadir, jadi dapat diimplementasikan langsung lah ketika sampai di rumah, karena di jaman sekarang menyampaikan sesuatu kepada anak harus dengan cara-cara yang inovatif agar tujuannya sam-

pai kepada anak-anak,” paparnya. al senada juga disampaikan Muhammad Ali Akbar, S.Pd. Sekretaris Kampung Dongeng Mataram. Menurutnya, banyak hal-hal positif yang didapat dari dongeng yaitu membentuk karakter, seperti kejujuran, rendah hati, tolong menolong, kepedulian, membantu anak untuk berimajinasi dan kreatif, serta merangsang minat baca dan rasa ingin tahu.

Terkait kehadiran Kampung Dongeng ini, Ali berharap lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan mengajak tidak hanya orang tua tetapi pendidik untuk biasa bercerita dan mendongeng untuk anak, sehingga akan berdampak pada minat baca anak. ‘’Secara tidak langsung ini juga ada benang merahnya dengan program Gernas Baku yang dicanangkan pemerintah,” harapnya. (*)

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

Halaman 10

Gelar Pengabdian Masyarakat

STAHN Gde Pudja Berdayakan Umat Hindu di Desa Sukamaju Kabupaten Sumbawa

Dinas Dikbud Lobar Gelar Seni dan Budaya 2019 Giri Menang (Suara NTB) Penampilan tari tradisional oleh puluhan pelajar yang ada di Lombok Barat (Lobar) sukses memukau para tamu dan undangan yang memadati Gedung Budaya Narmada, Sabtu (16/11) malam.

Para pelajar tersebut menampilkan berbagai atraksi seni tari seperti Drama Tari Kayaq Sandongan, Tari Rebo Bontong, Tari Perang Topat dan Tari Gandrung pada Gelar Seni dan Budaya 2019 yang diselenggarakan Seksi Kebudayaan pada Dinas Dikbud Lobar.

Asisten I Setda Lobar H. Ilham yang membuka acara ini berharap kegiatan seni semacam ini terus digalakkan dan ditingkatkan.

Baginya pendidikan, seni dan budaya merupakan cerminan perwujudan kenyataan karakter masyarakat, sehingga harus terus dijaga dan dilestarikan.

Pendidikan, seni dan budaya, ujarnya, adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana, pendidikan akan mengasah kecerdasan intelektual, seni akan mengasah emosional question, dan budaya akan mengasah kecerdasan spiritual.

“Saya mendorong anak-anak untuk bangga dengan bakat seni yang mereka miliki. Melalui kegiatan ini akan memperkaya khasanah budaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat, saya harap kita semua men-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Asisten I Setda Lobar M. Ilham bersama Kepala Dinas Dikbud M. Hendrayadi. jadi kreator untuk menarik wisatawan untuk datang melalui nilai-nilai budaya yang ada di daerah,” harapnya.

Selain menampilkan seni tari dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian sertifikat penetapan drama Tari Kayak Sandongan dari Desa Saribaye Kecamatan Lingsar sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Harapannya melalui kegiatan seni budaya semacam ini nantinya Tari Perang Topat, Tari Rebo Bontong Dan Tari Gandrung juga bisa menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud.

Di halaman depan gedung, para penonton dihibur dengan pagelaran seni “pepaosan”. Tampak empat budayawan saling bergantian melantunkan tembang merdu dengan syair sasak dari naskah lontar kuno. kegiatan ini sengaja ditampilkan untuk menumbuhkan kembali seni pepaosan di masyarakat.(her/*)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

TAMPILKAN - Para pelajar saat menampilkan atraksi seni tari pada pagelaran Seni dan Budaya 2019.

SENI DAN BUDAYA - Para pelajar saat tampil pada pagelaran Seni dan Budaya 2019 yang diadakan Dinas Dikbud Lobar.

Mataram (Suara NTB) Kelompok Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melakukan kegiatan pengabdian di Desa Sukamaju, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa selama enam hari mulai Senin (18/11) sampai dengan Sabtu (23/ 11). Kegiatan ini dibuka Camat Lunyuk, Drs. Iwan Sopian di Balai Desa Sukamaju, Senin (18/11).

Dalam sambutannya, Camat Lunyuk, Drs. Iwan Sopian menyampaikan kehadiran Kelompok Pengabdian di Desa Sukamaju sangat penting dalam rangka memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama.

Dalam kaitannya dengan hal ini masing-masing umat beragama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Jika semua orang paham dengan ajaran agamanya dan melaksanakannya dengan baik, maka hidup damai dan sejahtera pasti bisa dicapai.

“Diharapkan juga melalui pengabdian ini dan juga peran serta tokohtokoh supaya semua orang Hindu paham akan ajaran kitab suci agama Hindu, khususnya berkaitan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian semakin banyak ilmu yang didapatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Iwan Sopian juga menyampaikan bahwa Lunyuk terdiri dari beberapa identitas budaya, seperti ada budaya Bali, budaya Sasak, dan budaya Sumbawa dan sebagainya. Berkaitan dengan itu perlu dibangkitkan trust, perlu dibangkitkan rasa percaya.

Kalau pimpinan tidak dipercaya olah masyarakat, demikian juga tokoh agama tidak dipercaya oleh maka akan umat sangat sulit untuk digerakkan.

Untuk itu pihaknya tidak pernah merasa lelah jika ada masyarakat yang membutuhkan kehadirannya, asalkan tidak mengganggu waktu-waktu tertentu yang tidak bisa ditinggalkan seperti salah satunya adalah waktu salat.

Kedatangan kelompok pengabdian dari STAHN Gde Pudja Mataram sangat membanggakan karena akan dapat menguatkan keyakinan agama masyarakat Hindu di desanya. Selain dalam melakukan pembinaan dalam bidang agama Hindu, kehadiran kelompok pengabdian ini juga diharapkan dapat ikut berperan dalam membantu pro-

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN - Suasana pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram di Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. gram yang dilaksanakan oleh Camat Lunyuk, seperti dalam pengembangan argro yang saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan program penanaman kelor di bukit-bukit yang ada di sekitar Kecamatan Lunyuk. Lahan yang direncanakan untuk penanaman kelor ini minimal dua ribu hektar. Tanaman kelor tersebut nantinya akan diekspor ke luarnegeri,khususnyakeRusia.Program ini dilaksanakan untuk membuat lahan-lahan yang kering menjadi hijau. Semangat Lunyuk ini akan dapat ditularkan ke wilayah-wilayah lainnya.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram yang diwakili Kepala Pusat Publikasi IlmiahDr.IWayanArdhiWirawan,M.Si., dalam acara penyerahan Kelompok Pengabdian kepada Camat Lunyuk menyampaikan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Unsur pertama berupa pendidikan dan pengajaran telah dilaksanakan di bangku kuliah dan dalam proses tersebut telah banyak meluluskan sarjana dan pascasarjana yang berasal dari generasi muda Hindu di Lunyuk.

Unsur kedua berupa penelitian telah banyak dilakukan dan beberapa dari hasil penelitian tersebut digunakan sebagai dasar melakukan pembinaan di Desa Sukamaju. Unsur ketiga berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudk nyatakan dengan menerjunkan para dosen dan para mahasiswa dalam rangka memberdayakan umat Hindu di Desa Sukamaju.

Dalam pemberdayaan tersebut ditekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengua-

tan nilai-nilai pendidikan karakter, peningkatan pemahaman dan pelaksanaan agama Hindu, pembinaan yoga, pembinaan seni budaya keagamaan, dan termasuk pengelolaan lingkungan. “Pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi agama Hindu ini juga sekaligus sebagai media untuk mendekatkan lembaga perguruan tinggi dengan masyarakat,” katanya.

Ketua Kelompok Pengabdian, I Gusti Komang kembarawan, S.Ag., M.Ag dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini mengusung tema Pemberdayaan Umat Hindu dalam Rangka Meningkatkan Pengabdian Dharma Agama dan Dharma Negara.

Melibatkan 13 orang dosen dan 2 orang mahasiswa dengan menghadirkan 3 orang narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Kelompok ini juga melakukan pemberdayaan menitikberatkan pada empat bidang pembinaan. Pertama, pembinaan dalam bidang agama dilakukan dengan melaksanakan dharma wacana, dharma tula, susila, dan penguatan nilai-nilai karakter Hindu. Kedua, melakukan pembinaan dalam bidang yoga dan seni. Ketiga, melakukan pembinaan dalam bidang kewirausahaan yang difokuskan pada pengelolaan lingkungan pekarangan rumah, pemilahan dan pengelolaan sampah organik/anorganik. Ke empat, kegiatan pengabdian masyarakat juga sekaligus sebagai wahana untuk mempromosikan keberadaan STAHN Gde Pudja Mataram bagi calon mahaiswa baru, inventarisasi jumlah pura di Kecamatan Lunyuk, dan sejarah pura. (ron/*)

STAHN Gde Pudja Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Kempo Mataram (Suara NTB) Tim Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Nusa Sari, Banjar Nusa Sari, Desa Dorokobo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Kegiatan itu dimulai sejak Senin (18/11) sampai dengan Sabtu (23/11). Dengan mengusung tema melalui pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja, kita tingkatkan moderasi beragama di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

Pembukaan dilaksanakan pada Senin (18/11) malam, yang dibuka Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, yang diwakili Ketua P3M STAHN Gde Pudja, Drs. I Ketut Sumada, M.Ag. Selain itu sambutan juga disampaikan Ketua PHDI Kabupaten Dompu, Kepala Desa Dorokobo, dan perwakilan Ketua STAHN Gde Pudja.

Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat, Dr. Siti Zaenab, S.Ag.,M.Pd., mengatakan undangan yang hadir antara lain ketua PHDI Kabupaten Dompu, Ketua PHDI Kecamatan Kempo, Kepala Desa Dorokobo, Ketua Banjar Nusa Sari dan seluruh masyarakat Nusa Sari. Tim pengabdian dari STAHN Gde Pudja yang bisa mengikuti kegiatan pengabdian tersebut sebanyak 15 orang dari 18 orang yang tercantum di Surat Keputusan (SK) tim pengabdian masyarakat.

Sekretaris Panitia, Dr. Ni Putu Sudewi Budhawati, S.Ag., M.Pd.H., menambahkan, tim pengabdian masyarakat juga memberikan bantuan berupa satu set sound system. Sasaran dari kegiatan pengabdian itu yaitu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. “Kegiatan pengabdian ini

(Suara NTB/ist)

PENGABDIAN MASYARAKAT - Suasana pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram di Dompu. sebagai implementasi tri dharma perguruan tinggi untuk meningkatkan moderasi beragama di Kecamatan Kempo,” ujarnya.

Penutupan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja direncanakan pada Sabtu (23/11) mendatang. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan antara lain penyuluhan kerukunan umat beragama, gotong royong, persembahyangan bersama, pembelajaran pendidikan Agama Hindu di Pasraman untuk SD, SMP dan SMA, praktik membuat upakara bagi remaja putri dan ibu rumah tangga, penyuluhan dinamika budaya dalam keluarga, perilaku menjaga lingkungan bersih dan sehat, persembahyangan bersama dan dharma wacana, Dharma Tula Agama dan Budaya Hindu, Dharma Tula Dinamika Budaya dan Moderasi Beragama, dan Dharma Tula Etika dan Hukum Hindu. (ron/*)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

Taekwondo Persembahkan Medali Perak Jakarta (Suara NTB) Cabang olahraga Taekwondo memberikan kontribusi medali perak di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV di Bogor, Selasa (19/11). Medali perak dari cabor Taekwondo dipersembahkan oleh Devina Yusviantara.

“Devina meraih medali perak setelah dikalahkan atlet asal Kalimantan Selatan (Kalsel) di partai final kelas tarung putri,” ucap pelatih Taekwondo NTB, Lalu Dedy Rahman kepada Suara NTB. Sementara itu Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin

yang diwawancara Suara NTB mengatakan, hingga hari keempat Popnas berlangsung, kontingen NTB telah menyumbang satu perak dan satu perunggu. Medali perak dari cabor Taekwondo merupakan medali kedua NTB. Dimana sebelumnya NTB berhasil

meraih medali perunggu lewat cabang olahraga tarung derajat atas nama Nulang Prastiono asal Empang, Sumbawa.

NTB berpeluang menambah pundi-pundi medali karena masih ada enam cabor yang tengah diikuti oleh kontingen NTB, yakni atletik, pencak silat, voli

pasir, Taekwondo, renang dan bulutangkis. Sementara dua cabor lain, yakni karate dan tarung derajat sudah berakhir.

Tarung Derajat yang diperkuat lima atlet berhasil mempersembahkan satu medali perunggu. Sementara cabor karate yang diperkuat enam atlet gagal mempersembahkan medali. Kontingen NTB masih berharap pada cabor atletik, pencak silat, Taekwondo, renang, bulutangkis dan voli pasir untuk menambah jumlah

Perslobar Tumbang di Kandang Giri Menang (Suara NTB) – Perslobar Lombok Barat harus mengakui keunggulan Perseden, tim asal Kota Denpasar pulau dewata Bali. Setelah dikalahkan dengan skor 1-2 pada laga perdana Liga III Region Bali-Nusra, Senin (18/11).

Bertanding di Stadion GOR Turida Mataram, tim tuan rumah mendapatkan dukungan penuh dari ribuan supporter yang memadati teribun penonton.

Hingga pertengahan babak kedua Perslobar tidak mampu mengejar defisit dua gol yang diciptakan pemain Perseden Fajar Ferdy Saputra di menit 31 dan I Made Antha Wijaya di menit 61. Satu Gol balasan bagi Perslobar baru tercipta pada menit 77 dari kaki Rudi Hartono.

Persiapan yang minim merupakan faktor utama kurang maksimalnya penampilan anak-anak Perslobar sore itu. Hal ini disampaikan pelatih kepala Perslobar Sudiato saat ditemui seusai laga.

“Durasi pengumuman kita masuk pada Liga 3 sangat ber-

(Suara NTB/ist)

LAGA PERDANA - Pemain Perslobar saat mencoba melewati hadangan pemain Perseden Denpasar Bali, pada laga perdana Liga III Region Bali-Nusra, di Stadion GOR Turida Mataram, Selasa (19/11). dekatan, jadi tim kami tidak punya waktu yang cukup untuk persiapan, kebanyakan pemain dalam kondisi capek tarkam di luar,” tutur Sudiarto.

Namun Sudiarto tidak mau larut terlalu dalam dengan kekalahan ini, dia berjanji un-

tuk membenahi timnya di semua lini pada laga tandang nanti (kandang Perseden) pada tanggal 23 November nanti. “Pemain tengah juga akan kita evaluasi dan kita maksimalkan sehingga penguasan bola bisa dimanfaatkan untuk kemenan-

Salsabiela Singkirkan Pesilat Papua Jakarta (Suara NTB) Atlet pencak silat putri NTB, Salsabiela Dwi Ananda tampil impresif di hari pertama cabang olahraga pencak silat Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV yang berlangsung di GOR Remaja, Jakarta Utara, Selasa (19/11). Pelajar asal Kota Mataram itu berhasil menyingkirkan pesilat asal Papua, Beata Rut Doratea Samkakai saat tampil di kelas C putri.

Dalam pertarungan yang berlangsung selama lima ronde itu, Salsabiela meraih kemenangan angka dengan skor 5-0. Atas kemenangan itu Salsabiela berhasil maju ke babak 8 besar kelas C putri. Ia akan berhadapan dengan atlet asal Aceh di laga perebutan tiket ke semifinal.

“Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa menang. Mohon doanya untuk pertandingan besok memperebutkan tiket ke semifinal,” ucap Salsabiela yang diwawancara Suara NTB usai pertandingan.

Salsabiela terlihat sangat bahagia sekali bisa memenangkan babak penyisihan itu, sebab lawan yang dihadapinya cukup diperhitungkan di kelas C putri.

Namun dia begitu mudah menyingkirkan atlet asal Papua itu.

Selanjutnya di pertandingan kelas D putra, atlet NTB Iqbal Nugraha belum beruntung. Atlet putra NTB itu gagal meraih kemenangan s e t e l a h dikalahkan atlet Kepulauan Riau, Anugrah Khafis Egi di hari pertama pertandingan.

Pelatih Pencak Silat Popnas NTB, Dr. Salabi yang diwawancara Suara NTB

mengatakan tim pencak silat yang diperkuat lima atlet baru menurunkan sebanyak dua atlet di hari pertama. Itu artinya masih ada empat atlet yang masih berlaga hari ini.

Dari dua atlet yang bertanding kemarin, satu atlet, Salsabiela berhasil melenggang ke

babak selanjutnya. Sementara Iqbal Anugrah tersingkir lebih dulu. “Mohon maaf target yang kita harapkan dari Iqbal kalah dengan lawan yang kita tidak perhitungkan masih tersisa empat pesilat lagi, semoga diberikan yang terbaik,” harap Salabi. (fan)

gan. Kami optimis leg ke-dua bisa menang,” serunya yakin.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang ikut menyaksikan secara langsung pertandingan itu juga menyampaikan optimismenya.

“Kita masih ada harapan dan melihat jalannya permainan tadi, beberapa kali tendangan pemain kita mengenai tiang gawang, saya rasa Perslobar tadi mainnya bagus,” ucap bupati. Terlihat setelah peluit akhir dibunyikan, Bupati langsung turun ke lapangan menghampiri para pemain Perslobar dan memberi semangat.

Bupati juga meminta kepada masyarakat Lobar untuk mendukung dan mendoakan tim kesayangan masyarakat Lobar ini pada Leg kedua tanggal 23 November nanti sehingga bisa menampilkan permainan yang lebih maksimal lagi. (her)

medali NTB di Popnas 2019.

Hingga berita ini ditulis, cabang olahraga atletik meloloskan satu orang pelari di babak final 100 meter gawang putri atas nama, Ni Komang Triana Mahadewi. Sementara di beregu putri, caborbulutangkis unggul atas Sulawesi Utara (Sulut) 2-1 dan akan berhadapan dengan tim Jawa Barat (Jabar), Rabu (20/11) hari ini.

Sedangkan di cabor voli pasir, tim putra dan tim putri NTB lolos ke babak delapan besar usai memenangkan penyisihan Grup kemarin. (fan)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (Suara NTB/ist) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 RAIH PERAK 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Atlet tae1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kwondo NTB, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Devina 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Yusviantara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 diapit oleh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pelatihnya, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Lalu. Dedy 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Rahman dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Irwan Wahyudi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 menunjukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 medali perak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 yang diraih di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Popnas XV di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Bogor, Selasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 (19/11).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Rabu, 20 November 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R4 TOYOTA DR 1624 BD NOKA/NOSIN : MHFZ28H37G0011087/2 NR – X064493 AN.ANITA MAISURA MANSHUR HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.6895 EC NOKA/NOSIN : MHIJFZ132KK159474/ JFZ1E-3159499 AN.ANITA MAISURA MANSHUR HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

DIJUAL TANAH

URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

q

RUPA-RUPA

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 20 November 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

Petakan Konsep Promosi Pariwisata RENCANA Dispar Provinsi NTB melakukan promosi pariwisata untuk mengejar target kunjungan 4 juta wisatawan tahun 2019 ini, sejatinya harus tepat sasaran. Pasalnya, promosi pariwisata untuk melengkapi target kunjungan 4 juta wisatawan ini, dilakukan menjelang akhir tahun.

Pada 12 November misalnya, Dispar NTB bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dan pelaku industri parwisata juga telah melakukan promosi langsung melalui misi dagang di Singapura. Promosi tersebut difalisitasi oleh pemerintah pusat terkait destinasi wisata super prioritas, yang dalam hal ini menyangkut pengembangan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Selain itu, Dispar juga akan melakukan promosi untuk beberapa negara lain seperti Thailand dan Malaysia. Sasarannya adalah pelaku indusrti (pariwisata) di sana. Oleh karena itu, keberadaan penerbangan langsung saat ini masih menjadi primadona untuk menopang pariwisata NTB. Mengingat keterisian pesawat untuk penerbagnan langsung tersebut menunjukkan persentasi yang baik.

Dispar NTB sendiri sedang mendorong adanya penerbangan langsung dari dan menuju Bangkok serta penambahan penerbangan untuk tujuan Malaysia. Promosi di akhir tahun disebut-sebut sasarannya adalah pemenuhan target kunjungan yang memang didominasi oleh wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan domestik sendiri masih dipengaruhi oleh beberapa hal teknis seperti harga tiket pesawat dan lain-lain.

Untuk wisatawan domestik saat ini bergantung pada kegiatan meetings, incentives, conferences dan exhibitions (MICE).

Untuk kegiatan-kegiatan promosi pariwisata, Dispar dan pihak terkait lainnya harus menghitung betul dampak sesudahnya. Apakah benar, negara-negara yang menjadi tujuan promosi itu, warganya doyan berwisata ke NTB. Jangan sampai, anggaran promosi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

Pemda juga jangan hanya mengejar tercapainya target kunjungan 4 juta wisatawan. Yang paling penting adalah bagaimana kunjungan wisatawan ke NTB, mampu memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Paling tidak, masyarakat bisa merasakan bahwa kunjungan wisatawan ini mampu menopang perekonomian masyarakat. Minimal masyarakat di lingkar destinasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan konsep yang jelas dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata. Program promosi pariwisata NTB menjadi pertanyaan bagi para pelaku pariwisata. MIsalnya, beberapa waktu lalu pertemuan para pelaku pariwisata dengan BPPD membuahkan ide pembuatan voucher bagi wartawan luar negeri untuk meliput ke NTB. Hal itu dinilai tidak memiliki urgensi dan cenderung mengambil tugas dari para pelaku pariwisata sendiri.

Padahal, pembuatan paket wisata sendiri terus dilakukan oleh para pelaku wisata, khususnya yang bergerak di bidang perjalanan wisata. Selain itu, paket tersebut telah disebarkan baik untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal.

Untuk itu, BPPD diharapkan lebih memfokuskan programnya dalam membangun branding dan pencitraan di daerah. BPPD NTB akan menggencarkan promosi di negara Asia seperti Korea, Jepang, India, Cina, dan Thailand salah satunya dengan pembagian voucer wisata bagi agen perjalanan. Voucer itu nantinya akan mengakomodasi penginapan, makan, transportasi, dan pemandu wisata. (*)

OPINI

Halaman 14

Sensus Penduduk 2020, Pentingnya Data Anda untuk Pembangunan NDA penduduk NTB? Berarti anda satu dari 5.013.687 jiwa penduduk provinsi NTB ( BPS NTB 2018), jumlah ini akan terus bertambah dari tahun ketahun dan akan menjadi sumber daya bagi provinsi NTB dalam pembangunan, dimana dasar dari pembangunan suatu daerah yaitu penduduk itu sendiri, berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2015 - 2045 yang di publikasi oleh BPS bulan Oktober 2018 dimana laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode 2015-2020 sebesar 1,06 persen secara bertahap menurun menjadi 0,67 persen pada periode 20302035 dan menjadi 0,40 persen pada periode 2040-2045. Penduduk diproyeksikan mencapai 294,1 juta pada 2030 dan 318,9 jutapada2045.Dengan jumlahpenduduk yang begitu besar pemerintah harus melakukan perencanaan untuk mensejahterakan setiap warga negara, kebutuhan masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah, mulai dari kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) hingga kebutuhan ekonomi seperti jumlah puskesmasyangharusdibangun,jumlahsekolah yang dibutuhkan bagi penduduk usia sekolah, pasar untuk perekonomian, perumahan bagi warga tidak mampu, listrik untuk perumahan, air bersih, lapangan pekerjaan serta fasilitas umum lain.

Bagaimana pemerintah bisa membuat rencana agar tidak salah dalam membangun?

Pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan membutuhkan data penduduk yang akurat, jika melakukan tanpa dasar maka akan menjadi blunder dan membuang biaya tanpa tepat sasaran. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan sensus penduduk tahun 2020 yang akan menjadi dasar perencanaan selama 10 tahun kedepan, tujuan utama sensus penduduk tahun 2020 untuk menyediakan data jumlah penduduk, komposisi penduduk, distribusi penduduk, karakteristik penduduk, tersedianya data parameter demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), serta karakteristk penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk, indikator SDGs, dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan sensus 6 kali mulai dari tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan terakhir 2010. BPS di amanatkan oleh undang undang no 16 tahun 1997 tentang statistik untuk melakukan sensus, mulai bu-

Oleh : Iswahyudi, SE (ASN Statistisi Ahli BPS Kota Mataram) lan februari 2020 akan mendata setiap warga yang berada di seluruh Indonesia termasuk provinsi NTB, sensus penduduk menggunakan dua metode, yaitu metode sensus online dan metode wawancara langsung door to door.

Penduduk akan didata dan mengisi variabel kuesioner mulai dari : Nik; Nama; Jenis kelamin; Alamat; Status hubungan dalam keluarga; Tempat dan tanggal lahir; Agama; Status perkawinan dan kepemilikan akte perkawinan; Bidang pekerjaan; Status kepemilikan rumah; Penggunaan listrik; Fasilitas bab; Serta jenis lantai terluas.

Variabel ini akan ditanyakan kepada penduduk pada saat pendataan tahun 2020 mendatang, sebelum mengisi data tersebut kegiatan sensus penduduk 2020 memiliki 7 tahapan terdiri dari koordinasi dan konsolidasi, penyiapan basis data kependudukan, pendataan mandiri, penyusunan daftar penduduk, pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan pencacahan lapangan.

1. Koordinasi dan Konsolidasi Koordinasi dan konsolidasi kegiatan SP2020 dengan stakeholder terkait untuk memperoleh dukungan dan kolaborasi dalam menyukseskan SP2020. Output kegiatan ini adalah dukungan Stakeholder dan komitmen untuk membantu pelaksanaan Gladi Bersih Sensus Penduduk 2020.

2. Penyiapan Basis Data Dasar Penyiapan basis data Adminduk sebagai dasar untuk keperluan pendataan mandiri. Output kegiatan ini yaitu basis data dasar penduduk menurut Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil.

3. Pendataan Mandiri Melalui CAWI (Computer Aided Web Interviewing) Masyarakat melakukan pendataan secara mandiri melalui: Link: https://sensus.bps.go.id Pendekatan institusi: ASN/SKPD, Pelajar (SMA/SMK/MA) dan Mahasiswa (PTN/PTS), dan Ketua/Pengurus SLS. Output dari kegiatan ini adalah basis data penduduk per SLS hasil pemutakhiran mandiri.

RADIO

4.PenyusunanDaftarPenduduk(DP) Penyusunan daftar penduduk berdasarkan data Adminduk yang telah dimutakhirkan sebagai prelist petugas ke lapangan. Output dari kegiatan ini adalah Daftar Penduduk (SP2020-DP) per SLS hasil pendataan mandiri.

5. Pemeriksaan Daftar Penduduk (GB SP2020-DP) Pemeriksaan daftar penduduk berdasarkan data Adminduk yang telah dimutakhirkan sebagai prelist petugas ke lapangan. Output dari kegiatan ini adalah Daftar Penduduk (SP2020-DP) per SLS yang sudah terverifikasi 6. Pengecekan Lapangan (Ground Check) Petugas Bersama ketua/pengurus SLS melakukan pengecekan lapangan untuk penduduk baru dan penduduk yang diragukan keberadaannya di SLS tersebut oleh ketua/pengurus SLS. Petugas juga harus memberikan penomoran untuk setiap rumah/bangunan di SLS tersebut.

7. Pencacahan Penduduk Pencacahan penduduk yang TIDAK terdaftar dalam DP dan yang belum melakukan pendataan mandiri. Petugas melakukan pencacahan penduduk dengan daftar SP2020-C1 secara “door-to-door� baik dengan menggunakan CAPI/gadget smartphone/ tablet BYOD (Bring Your Own Device) maupun kuesioner kertas/PAPI (Paper And Pencil Interviewing).

Rencananya sensus penduduk yang ke-7 ini akan dilaksanakan menggunakan peralatan digital, bukan lagi mengandalkan kertas. Peralatan digital yang dimaksud antara lain berupa aplikasi smartphone, menurut Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang (www.kominfo.go.id. 2/10/2015), jumlah Base Transceiver Station (BTS) tahun 2018 sebanyak 401,64 ribu dimiliki oleh 4 operator yaitu Telkomsel, xl, Indosat dan fren, sehingga akses pengguna internet akan sangat besar dengan telah dibangunnya infrastruktur jaringan seluler. Selain smartphone sensus online juga menggunakan website, harapan-

nya peralatan tersebut bakal membantu pencacah lapangan yang mengumpulkan data, juga memudahkan warga yang ingin memasukkan datanya sendiri. Teknologi yang akan digunakan pada sensus penduduk 2020 di smartphone berupa CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) dalam bentuk aplikasi untuk smartphone android, jadi pencacah lapangan bisa memakai ponselnya sendiri, bukan kertas.

Peran serta masyarakat dalam memberikan data yang akurat merupakan salah satu cara ikut membangun Indonesia, jika data yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi riil maka akan salah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pembangunan bangsa yang akan merugikan masyarakat sendiri. Pembangunan akan menjadi sia sia, data yang diberikan penduduk akan menjadi penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang akan menjadi dasar kebijakan seluruh kementrian, pemerintah daerah dalam menjalankan program - program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Data itu mahal, lebih mahal membangun tanpa data.

POJOK Sejumlah formasi CPNS guru SMK berpotensi tak terisi Lulusan langka, catatan untuk perguruan tinggi

*** Tinggi, animo siswa gunakan bus sekolah Salah satu solusi dini mencegah kemacetan

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 20 November 2019

Peralihan Musim, Waspadai Petir dan Angin Kencang Dari Hal. 1 ‘’Hujan lebat yang disertai badai guntur/petir dan angin kencang dapat berepotensi terjadi di masa peralihan ini,’’ kata Prakirawan BMKG Praya, Levi Ratnasari. S.Tr kepada Suara NTB, Selasa (19/11) sore kemarin.

Diingatkannya, ketika memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, kondisi cuaca menjadi tidak menentu.

Pembentukan awan hujan dan awan Cumulonimbus dapat terjadi sewaktu waktu. Masyarakat tetap waspada, tidak hanya angin kencang dan petir, juga gelombang tinggi di perairan.

Sementara berdasarkan pantauan dan analisis terkini kondisi dinamika atmosfer, dijelaskan Levi Lestari, terdapat pertemuan angin di Utara Laut Jawa.

Kondisi ini memicu daerah belokan angin di sebagian

wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sehingga mendukung pumpunan awan di wilayah tersebut, serta massa udara basah pada lapisan rendah terpantau diwilayah NTB. ‘’Massa udara basah di Pulau Lombok bagian Utara, Tengah dan bagian Barat dan juga di wilayah Sumbawa bagian Barat dan sebagian wilayah Bima,’’ paparnya.

Kondisi tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan – awan hujan di sebagian wilayah NTB. ‘’Kondisi ini akan bertahan hingga dua hari ke depan,’’ katanya.

Sementara untuk gelombang tinggi diperkirakan mencapai 2 meter di Selat Lombok bagian Selatan, perairan Selatan Sumbawa dan Samudera Hindia bagian Selatan NTB. Namun kondisi gelombang masih aman untuk aktivitas penyeberangan. (ars)

Danrem Beri Peringatan Dari Hal. 1 Jika peringatan itu tidak diindahkan, pihaknya akan melanjutkan ke peringatan lebih keras. “Kalau masih tidak diindahkan juga, kita tindak,’’ tegasnya.

Sangat disayangkannya, jika ada polemik itu justru dipicu hal tidak produktif. Terlalu besar menurutnya pertaruhan nama baik daerah, kondusivitas daerah, jika harus diganggu dengan alasan tak mendasar. ‘’Oknum-oknum tersebut tetap kita imbau, termasuk kepada masyarakat. Janganlah ganggu kondusivitas daerah kita ini. Apalagi ini bandara. Kan aset penting yang jadi citra daerah kita,’’ ujarnya mengingatkan.

Situasi NTB saat ini sudah kondusif pascagempa. Industri pariwisata sedang menggeliat ditandai dengan ramainya kunjungan wisatawan melalui bandara. Sangat tidak elok menurutnya ketika masih ada yang mempersoalkan nama bandara tanpa pertimbangan lebih panjang. Apalagi Lombok Tengah menjadi basis pengembangan pariwisata, salah satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang di dalamnya akan jadi bagian dari gelaran MotoGP. Keamanan daerah ditegaskannya menjadi bagian dari tanggung jawab TNI, khususnya Korem 162/WB. Sehingga ia dan jajarannya sangat berkepentingan menjaga dari gangguan yang bisa mengancam kondusivitas.

Terlebih, sudah ada instruksi dari Presiden RI Joko Widodo saat pertemuan akbar di Sentul, Bogor beberapa waktu lalu yang

dihadirinya bersama Gubernur, Kapolda dan Kajati. ‘’Perintah Presiden jelas.

Untuk ciptakan situasi kondusif di masing masing daerah. Jamin keamanan dengan pendekatan kearifan lokal masing-masing daerah.

Keamanan daerah ini kemudian disampaikan ke seluruh penjuru nusantara, bahkan dunia, bahwa NTB aman dan nyaman,’’ bebernya.

Jaminan keamanan itu sangat erat kaitannya dengan investasi yang sedang dibuka seluas luasnya di setiap daerah. Investor butuh sambutan ramah dari masyarakat dan jaminan keamanan dari aparat. ‘’Beri keyakinan kepada dunia usaha,bahwa NTB ini memang aman dan kondusif.

Dampaknya, tentu efek domino besar terhadap ekonomi, sisoal dan budaya. Pemda akan menerima pendapatan baru dari investasi tersebut,’’ tandasnya.

Terkait ini, pihaknya sudah menginstruksi ke Babinsa, Koramil hingga Kodim untuk memberi jaminan keamanan tersebut mulai dari wilayah terkecil.

Mulai dari tingkat RT, lingkungan, desa, kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten dan kota.

Ia bahkan sudah meminta agar Babinsa menyapa paling sedikit 30 orang setiap hari, bersilaturahmi hingga ke 50 orang setiap hari untuk menunjukkan dukungan penuh pada keamanan daerah. (ars)

Sejumlah Formasi CPNS Guru SMK Berpotensi Tak Terisi Dari Hal. 1 NTB ini mengakui bahwa memang untuk lulusan perguruan tinggi untuk sarjana nautika tidak ada di NTB. Ia mengatakan, bahwa lulusan sarjana nautika memang masih langka. ‘’Perguruan tinggi kita di sini memang ndak ada jurusan nautika. Harapannya kemarin akan ada peminat. Kalau tak ada pendafar, maka tak akan terisi formasi itu,’’ katanya.

Namun, ia masih berharap formasi guru nautika ini akan ada yang mendaftar. Karena masa pendaftaran masih dibuka sampai 26 November mendatang. ‘’Kalau tak ada pendaftarnya, formasinya akan menjadi kosong dan tak akan

bisa diganti dengan formasi yang lain. Memang kita rugi kalau tak bisa memanfaatkan formasi itu,’’ tandasnya.

Berdasarkan data BKD NTB, sejumlah formasi guru SMK yang pelamarnya masih nihil. Seperti formasi untuk guru nautika kapal niaga SMKN 1 Tarano. Guru nautika kapal niaga SMKN 1 Alas, guru nautika kapal penangkap ikan SMKN 1 Lopok. Guru nautika kapal penangkap ikan SMKN 1 Plampang. Dalam rekrutmen CPNS 2018 lalu, formasi untuk guru nautika kapal penangkap ikan juga tidak ada pelamar. Sehingga formasi tersebut tidak terisi. (nas)

Pelamar CPNS Masih Bimbang Dari Hal. 1 Ia mengatakan, ada yang sedikit berbeda pelaksanaan CPNS tahun ini dibandingkan 2018 lalu. Di mana, pelamar dapat melihat jumlah pendaftar pada suatu formasi di situs SSCASN. Tetapi sekarang, fitur tersebut sudah diblok Badan Kepegawaian Negara (BKN). ‘’Kalau dulu ada acuannya.

Tahu kita jumlah pendaftarnya. Sehingga dia (pelamar) akan bergeser ke instansi yang tidak banyak pelamarnya,’’ terangnya.

Pihaknya berharap para calon pelamar tidak perlu bimbang. Mereka diharapkan segera mendaftar. Di sisa masa pendaftaran ini diharapkan para pelamar memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga tidak terburu-buru mendaftar jelang penutupan pendaftaran. ‘’Kita harapkan para pelamar terutama dari kualifikasi pendidikan guru untuk segera mendaftar sesuai formasi yang ada. Yang penting kualifikasi pendidikan masuk, persyaratan masuk,’’ katanya.

Daripada bimbang, sebaiknya calon pelamar segera mendaftar. Setelah itu mempersiapkan diri untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Apalagi calon pelamar untuk formasi tenaga kependidikan yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka tentu akan lebih mudah lagi untuk tahap-tahap seleksi selanjutnya.

Meskipun masih seratusan formasi yang belum ada pel-

amarnya, Fathurrahman optimis semuanya akan terisi.

Pasalnya, seluruh formasi yang dibuka lowongannya tahun ini memang sangat dibutuhkan. Ia menyebut, jumlah pendaftar biasanya akan meningkat lima hari jelang penutupan pendaftaran. ‘’Kita menunggu sampai ujung pendaftaran. Biasanya lima hari terakhir sebelum penutupan pendaftaran akan ada peningkatan jumlah pelamar,’’ ucapnya.

Berdasarkan data BKD NTB, Selasa (19/11) hingga pukul 16.12 Wita, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB sudah mencapai 1.148 orang.

Dari tiga jenis formasi yang dibuka, masih ada formasi yang belum ada pelamarnya.

Misalnya di formasi tenaga pendidikan, puluhan formasi masih nihil pelamar, khususnya untuk guru SMK dan SLB. Kemudian untuk formasi tenaga kesehatan, puluhan formasi dokter spesialis juga masih nihil pelamar. Sedangkan untuk formasi tenaga teknis, formasi penyuluh kehutanan yang masih tidak ada pelamar.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, Pemprov NTB memperoleh kuota sebanyak 414 formasi. Sebanyak 414 formasi CPNS yang diperoleh Pemprov NTB tersebut terdiri dari tenaga pendidikan 234 formasi, tenaga kesehatan 101 formasi dan tenaga teknis 79 formasi. (nas)

Halaman 15

Lembaga PBB Siap Bantu Branding Industri Pengolahan Makanan Halal NTB Mataram (Suara NTB) Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan BangsaBangsa (PBB) atau United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) siap membantu NTB untuk membranding industri pengolahan makanan halal. Perwakilan UNIDO, Esam Alqararah Dimana bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc di ruang kerjanya, Selasa (19/ 11) siang.

Esam Alqararah menjelaskan

kepada gubernur bahwa UNIDO sedang mempelajari bentuk industri pengolahan yang ada di NTB. Namun, secara umum ia sudah memahami potensi serta keunggulan NTB yang dikenal sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia ini. “Kami rencana untuk membranding industri pengolahan makanan halal di sini,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, sejauh pengalamannya di berbagai negara di dunia. Industri pengolahan memerlukan komitmen

semua pihak. Sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah bersama masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam waktu dekat, UNIDO akan mendetailkan rencana tersebut. Termasuk juga mengajak sejumlah investor lain yang ia kenal untuk melihat peluang kerjasama di NTB. Mengingat NTB memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, peternakan, kelautan dan pertambangan, maka diperlukan cara pengelo-

96.000 Hektare Hutan NTB Gundul Mataram (Suara NTB) Hasil survei yang dilakukan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) seluruh NTB, luas hutan di daerah ini yang benarbenar gundul seperti lapangan sepak bola mencapai 96.000 hektare. Untuk mengembalikan kondisi hutan seperti semula, sekurang-kurangnya butuh 48 juta bibit pohon untuk reboisasi.

Rehabilitasi hutan seluas 96.000 hektare tersebut ditargetkan dapat tuntas sampai 2023 mendatang. Pemprov NTB mewajibkan setiap desa yang berada di pinggir hutan dan lembaga pendidikan jenjang SMA/ SMK Negeri yang ada di NTB untuk melakukan penyemaian bibit. ‘’Polanya kayak program zero waste. Di SMA/SMK harus ada persemaian bibit minimal 5.000 pohon per sekolah. Desadesa pinggir hutan sebanyak 486 desa, dari dana desa minimal 20.000 bibit. Mulai tahun depan, ini massif dilakukan,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Madani menyebutkan, dalam satu hektare dibutuhkan 500 batang pohon untuk reboisasi. Sehingga, untuk 96.000 hektare hutan yang benar-benar gundul tersebut membutuhkan bibit sebanyak 48 juta pohon.

Ia mengatakan, Pemprov melalui KPH yang ada di kabupaten/kota akan melakukan gerakan serentak menanam pohon melibatkan pelajar, mahasiswa dan warga di sekitar hutan. Tahun ini, disiapkan 1,5 juta pohon untuk reboisasi hutan gundul di NTB. ‘’Kabupaten yang paling luas lahannnya gundul prioritas. Seperti Sumbawa, Dompu, Bima,’’ katanya.

Madani menerangkan, hutan yang gundul tersebut akibat perambahan yang dilakukan masyarakat. Kemudian lahan yang dirambah ditanami tanaman semusim sep-

erti jagung, padi dan kedelai.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas LHK dalam NTB Satu Data, luas hutan dan lahan kritis pada 2018 mencapai puluhan ribu hektare tersebar di 8 kabupaten di NTB. Untuk kawasan hutan yang kritis di Lombok Barat mencapai ribuan hektar pada 2018. Hutan produksi yang kritis seluas 2.111 hektare, hutan lindung 2.209 hektare dan hutan konservasi 434 hektare.

Di Lombok Tengah juga demikian. Untuk hutan produksi yang kritis seluas 2.635 hektare, Hutan lindung 1.086 hektare, hutan konservasi 291 hektare dan luar kawasan 72 hektare. Di Lombok Timur, untuk luar kawasan seluas 3.472 hektare, hutan produksi 1.362 hektare, hutan lindung 1.680 hektare dan hutan konservasi 254 hektare.

Di Lombok Utara, untuk luar kawasan hutan seluas 446 hektare, hutan produksi yang kritis seluas 712 hektare, hutan lindung 198 hektare dan hutan konservasi 12 hektare. Di Kabupaten Sumbawa, luar kawasan hutan yang kritis seluas 9.528 hektare dan sangat kritis 10 hektare. Sedangkan untuk hutan produksi yang kritis seluas 7.309 hektare, hutan lindung 5.667 hektare dan hutan konservasi 17 hektare.

Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa Barat, luar kawasan hutan yang kritis seluas 120 hektare, hutan produksi yang kritis seluas 535 hektare dan sangat kritis 1.303 hektare, hutan lindung yang kritis seluas 1.759 hektare dan sangat kritis 14 hektare.

Di Dompu, luar kawasan hutan yang kritis seluas 978 hektare, hutan produksi 4.150 hektare, hutan lindung 3.792 hektare dan hutan konservasi yang kritis seluas 832 hektare. Sementara di Bima, luar kawasan hutan ang kritis seluas 2.963 hektare, hutan produksi yang kritis 4.489 hektare dan sangat kritis 350 hektare, hutan lindung kritis 333 hektare, hutan konservasi kritis 95 hektare dan sangat kritus 4.483 hektare. (nas)

laan yang inovatif.

Semua produk itu tidak akan memberikan nilai tambah apabila produk mentahnya yang dijual atau dikirim. Nilai tambah akan ada, apabila ada sentuhan industri untuk mengolah bahan mentah menjadi produk yang berbeda dan memiliki nilai jual.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan industrialisasi adalah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, berbagai

masalah di NTB, seperti kemiskinan dan pengangguran akan teratasi dengan konsep penambahan nilai barang atau produk yang ada di NTB. Oleh karena itu, gubernur meyakinkan seluruh calon investor bahwa NTB akan menjadi rumah bagi industri pengolahan. Sehingga, industri yang akan dibangun di NTB harus mengolah berbagai barang dan bahan serta harus memberikan nilai tambah bagi pengembangan produk yang ada di NTB. (nas)

Tinggi, Animo Siswa Gunakan Bus Sekolah

Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram kewalahan melayani permintaan wali murid untuk mengantar jemput anak mereka ke sekolah.

Luasnya area penjemputan tak sebanding dengan ketersediaan armada. Mengoptimalisasikan perlu dukungan dari legislatif, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh menjelaskan, uji coba penggunaanbussekolahditigatitiksekolah menengah pertama yakni SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 15 Mataram sebagai salah satu strategi mengurai kemacetan pada jam – jam tertentu di kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah mencoba melihat demand atau permintaan masyarakat terhadap transportasi publik.

Uji coba diawali dengan menjemput siswa di kompleks perumahan di Kelurahan Kekalik menuju tiga SMP di depan Bank Indonesia di Jalan Pejanggik. Kecenderungan jam berangkat sekolah anak – anak sedikit menggunakan bus. Mereka banyak berangkat bersama orangtuanya sembari berangkat bekerja. Kondisi berbeda pada jam pulang sekolah.

Siswa memilih diantar menggunakan bus.

“Justru pada saat pulang sekolah kapasitasnya sangat banyak menggunakan bus,” kata Saleh dikonfirmasi, Selasa (19/11).

Efektivitas bus sekolah mulai dirasakan dan dilirik oleh wali murid. Permintaannya sangat tinggi tidak saja dari Kekalik. Wali

murid dari Pagutan, Babakan bahkan orangtua yang menyekolahkan anaknya di SDN 2 Cakranegara juga meminta perlakuan sama.

Tingginya animo wali murid tidak terlepas dari penetapan kawasan di depan tiga SMP itu sebagai kawasan tertib lalu lintas. Permintaan wali murid tidak bisa dipenuhi. Bus sediakan serta jangkauannya pelayanan terbatas. “Bus sekolah ini beda dengan BRT. Kalau BRT pelayanannya dari halte ke halte. Bus sekolah ini dari lingkungan perumahan masyarakat,” terangnya.

Uji coba menggunakan bus sekolah dilaksanakan hingga akhir Desember mendatang. Dishub belum berani menganggarkan untuk membeli kendaraan atau bus sekolah dikhawatirkan tidak jalan maksimal. Tetapi pihaknya telah mengalokasikan anggaran pembiayaan selama 10 bulan untuk angkutan bus sekolah di tahun 2020 mendatang. Polanya menggunakan jasa pihak ketiga.

Saleh menegaskan, mengoptimalkan angkutan publik perlu dukungan dari legislatif, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dia membayangkan penerapan transportasi publik seperti di Surabaya, Jawa Timur, berjalan maksimal untuk di Mataram. Bahkan, pelayanannya pun hingga larut malam.

“Harapan kita mungkin ada pokir Anggota Dewan kota maupun provinsi dapil kota yang mau membantu kita supaya bus sekolah bisa dioptimalkan,” demikian kata dia. (cem)

Hentikan Kasus Dana Reses Dari Hal. 1 Kajari Sumbawa dalam paparannya saat ekspose, menyampaikan bahwa penyelidikan sebelumnya berkaitan dengan empat mata anggaran. Diantaranya makan minum sebesar 23.000.000, ATK Rp. 4.500.000, biaya sewa tempat rapat sebesar Rp. 4.770.000, biaya dokumentasi dan dekorasi Rp. 1.630.000.

Dari anggaran tersebut dipergunakan untuk tiga kali reses, yaitu Bulan Maret, Juni, November 2018. Jumlah ang-

gota Dewan sebanyak 45 orang dan 3 orang PAW. Dijelaskan Dedi Irawan, dari hasil penyelidikan untuk biaya makan minum sebanyak tiga kali reses sejumlah Rp 786.624.000. Penyidik juga memaparkan, berdasarkan keterangan saksi bahwa seluruh peserta diberi makan minum.

Biaya makan minum telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya, namun bukti SPJ yang digunakan adalah bukti lain yang seharusnya menggunakan NPWP di tempat

membeli makan minum. ‘’Sehingga dari hasil audit BPK sejumlah uang tersebut harus dikembalikan,’’ papar Dedi Irawan.

Dalam rekomendasi BPK, menyerahkan LHP tersebut pada Inspektorat untuk ditindaklanjuti. Atas temuan itu, dilakukan klarifikasi, ternyata hanya 20 orang yang harus mengembalikan yaitu sebesar Rp 218.281.000.

“Rekomendasi BPK tersebut telah dilaksanakan dengan menyetorkan ke kas negara

pada PT.Bank NTB,” jelasnya.

Sementara penyelidikan untuk biaya ATK, tidak dilaksanakan sebagaimana peruntukannya, namun setiap kali reses masyakat meminta bantuan lain.

“Sehingga berdasarkan persetujuan dewan, dana ATK sebesar Rp 4.500.000, per anggota dewan dengan total Rp 648.000.000, dialihkan untuk pembiayaan lain seperti pembelian genset desa, sound sistem, sembako, kursi, bahan bangunan lain lain. SPJ-nya juga ada,’’ jelasnya.

Sedangkan biaya sewa dan

rapat serta dokumentasi telah dilaksanakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa, berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Tim Penyelidik Kejari Sumbawa menyimpulkan tidak ditemukan indikasi merugikan keuangan negara. “Peserta ekspose sependapat dengan Tim Penyelidik untuk dihentikan,” jelasnya. Namun demikian, jika dikemudian hari ditemukan bukti baru, maka penyelidikan dapat dibuka kembali. (ars)

Polri Harus Menguasai dan Ramah Teknologi Dari Hal. 1 Gubernur juga mengapresiasi Polri sebagai salah satu organiasi di Indonesia yang mampu terus bertahan, kompak dan konsisten dengan spirit yang tegas merefleksikan dirinya. ‘’Organisasi Polri harus terus merespons dan mengikuti tantangan baru di era IT dan perkembangan zaman di masa yang akan datang,’’ pesannya.

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sud-

jana, MM dalam sambutannya mengatakan, Polri akan terus berkomitmen menjaga profesionalitas dan menjaga kondusivitas negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurut mantan Direktur Politik Baintelkam Polri ini, dalam meningkatkan SDM Polri harus terus berbenah, menuju profesional, modern dan terpercaya. Sehingga tercapai SDM unggul dan berintegrasi.

Kapolda juga mengingatkan bahwa, Polda NTB harus fokus

dengan sejumlah instruksi Kapolri, antara lain dalam perekrutan SDM memegang prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Humanis) berbasis teknologi informasi. Kemudian instruksi selanjutkan pembenahan pola diklat yang siap kerja (vokasi), pembinaan karir berbasis meritokrasi dan kompetensi serta Peningkatan kesejahteraan.

Ia meminta Rakorbin SDM Polri ini dijadikan momentum yang baik untuk menindaklan-

juti kebijakan pimpinan pusat, untuk visi menuju Indonesia maju, dengan penigkatan SDM agar Polri di NTB menjadi lebih profesional. ‘’Manfaatkan Rakor ini sebagai sarana untuk saling tukar informasi. Sampaikan masukan guna penyempurnaan pelayanan di bidang SDM. Ciptakan terus inovasi dan terobosan kreatif di bidang pembinaan sumber daya manusia,’’ pesannya.

Rakorbin SDM Polda NTB

tahun 2019, juga dilakukan penandatanganan MoU antara Polda NTB dengan Pemprov NTB tentang Pembentukan dan Peningkatan SDM tenaga konselor dalam pendampingan penyintas bencana dan permasalahan psikososial. MoU antara Polda NTB dengan IDI NTB, dan MoU antara Polda NTB dengan Dikbud NTB, dalam perekrutan SDM Polda NTB. Selain itu juga dilakukan launching aplikasi SiBagi (sistem Informasi Sambang Psikologi). (*)

Dorong Terwujudnya Akses Pemanfaatan Data Dari Hal. 1 ‘’Ini juga untuk mempercepat diberikannya hak akses oleh Direktorat Jenderal Dukcapil,’’ ujarnya.

Dicontohkan seperti penggunaan data kependudukan oleh bank untuk kebutuhan verifikasi identitas pengguna layanan. Dengan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak Dukcapil, pihak bank tersebut akan diberikan akses untuk membuka data untuk pendampingan basis data.

Hak akses itu sendiri tergantung hasil penilaian dari Dirjen Dukcapil. Mengingat pihak pengguna harus melakuan pengajuan kerjasama, maka beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk itu adalah masuk dalam kriteria pelayanan publik serta jaminan kerahasiaan dan jaringan data yang diberikan. ‘’Sifatnya dari kami permohonan dulu dari lembaga. Kemudian kami melaksanakan perjanjian kerja sama. Persetujuan hak akses akan

diberikan oleh Dirjen Dukcapil,’’ ujar Tesa. Kerjasama akses data sendiri akan diberikan sesuai tingkatan pemerintahan. Untuk DPMPD Dukcapil NTB akan diberikan akses bagi SKPD tingkat provinsi, untuk Dukcapil tingkat Kabupaten/Kota akan diberikan akses bagi SKPD tingkat kabupaten/kota atau lembaga hukum yang tidak memiliki status pusat.

Peserta Bimtek sebanyak 40 orang perwakilan dari masing-masing Dukcapil Kabupa-

ten/Kota di NTB. Yaitu petugas pelaksana penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan hak akses data kependudukan seperti NIK dan KTP Elektronik.

Di NTB, masing-masing Dinas Dukcapil telah membuat perjanjian kerjasama dengan sekitar 30 SKPD ataupun lembaga. ‘’Tetapi sampai saat ini hak akses masih belum ada yang mendapatkan dari pusat. Karena harus melihat bahwa Dirjen Dukcapil

merevisi 500 sekian kabupaten dari 34 provinsi,’’ ujar Tesa.

Melalui Bimtek itu, Tesa menerangkan pihaknya berusaha mendorong agar pemberian akses untuk pengajuan kerjasama dapat segera diberikan. ‘’Intinya sekarang dengan adanya pelatihan ini, kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan administrasi maupun kesalahan teknis yang selama ini terjadi diharapkan bisa dihilangkan.

Sehingga mempercepat adanya persetujuan dari pusat,’’ pungkasnya. (bay/*)

BNI Kucurkan KUR Tani Jagung bagi Petani Dompu Dari Hal. 1 ‘’Kalau tanam jagung, pasti untung. Itu makanya dipercaya bank. Rakyat saya dipercaya oleh bank, Ini kebanggaan saya,’’ kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya pada acara tersebut.

Penandatanganan massal perjanjian KUR Tani Jagung bersama PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Dompu ini juga dihadiri langsung oleh Pemimpin BNI Cabang Bima, H Muhammad Amir dan Pemimpin BNI Cabang Pembantu Dompu, Rahmat Hary. Dari jajaran Pemda Dompu, hadir Asistem Administrasi Pembangunan dan Kesra Setda Dompu, Ir H Moh Rasyidin Suryadi, MSI., Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., Kabag Ekonomi

Setda Dompu, Soekarno, ST, MT. Hadir juga distributor pupuk Kaltim Kabupaten Dompu dan pengecernya.

H. Bambang juga mengungkapkan keinginannya agar masyarakat memiliki pekerjaan dan punya pendapatan, kemudian bisa hidup layak. Sehingga kemiskinan berkurang dan itu menjadi tugas pemerintah dan negara. Bank BNI sebagai bagian dari BUMN menunjukan komitmennya membantu masyarakat petani melalui kredit untuk modal bertani jagung.

“Tujuannya, pertama mencegah masyarakat dengan rentenir. Dulu mau tabur bibit, cari orang yang jalankan uang (rentenir). Mau beli pupuk, cari orang jalankan uang (untuk pinjam). Mau panen cari orang untuk dipinjami uangnya dulu. Begitu panen, tidak ada uang yang dibawa pulang karena habis bayar

utang. Sekarang memang tetap ada bunga, tapi jauh di bawah. Rentenir (bunganya) bisa 10 persen per bulan. Di bank, (bunga) 7 persen setahun (0,583 persen per bulan),’’’ kata Bupati yang dikenal dengan Bupati Jagung ini.

Kredit untuk modal bertani jagung ini, lanjut H. Bambang, agar petani bisa bertani dengan tenang. Ketika mau dipupuk, ada uangnya. Ketika masa panen dan harga belum sesuai, bisa ditunda karena tidak ada orang yang kejar menagih pembayaran.

Pemimpin BNI Cabang Bima, H Muhamad Amir menegaskan, ini merupakan beberapa langkah strategis BNI khususnya yang melaksanakan program pemerintah dalam Tani KUR untuk mensejahterakan rakyat. Di Dompu dalam 2 tahun terakhir sudah menyalurkan

kredir Rp38 miliar termasuk di dalamnya KUR Tani, sekitar Rp4 miliar. ‘’Dari tahun ke tahun kita ingin terus tingkatkan di dalam mensuport para petani kita agar mereka tidak terjerat di dalam pola peminjaman rentenir,’’ kata Amir.

Besaran kredit yang diterima petani jagung rata – rata Rp.15 – 17 juta dengan suku bunga sesuai Permenkop sebesar 7 persen per tahun. Pinjamannya sesuai siklus masa tanam yaitu 5 – 8 bulan. ‘’Kalau Rp1 juta (pinjamannya), bunganya hanya bayar Rp5.800,’’ ungkapnya.

KUR Tani di BNI menggunakan bisnis model yang memastikan masyarakat petani mengembalikan kewajibannya dan memberi kemudahan serta keuntungan bagi petani. Karena petani akan diikat dengan grain trader atau pengusaha jagung ser-

ta distributor pupuk. Jagung yang diproduksi langsung ada pembelinya, karena melibatkan pengusaha besar dapat dipastikan akan terhindar dari fluktuasi harga oleh tengkulak. Setelah jagung terjual, uangnya dibayar melalui rekening BNI dan langsung melunasi utang di BNI maupun kepada para pengecer pupuk. ‘’Apabila ada putaran tanam kemudian, petani bisa meminjam lagi,’’ katanya.

Pada 2019 ini, H Muhamad Amir juga mengungkapkan, alokasi KUR tahun 2019 sebesar Rp125 miliar, pada Juni lalu telah terealisasi hingga Rp141 miliar. Karena telah melampui target, sehingga kucuran KUR pada November 2019 ini ditambah sebesar Rp20 miliar. ‘’Ini cukup buat penghujung tahun 2019 ini untuk petani di Bima dan Dompu,’’ katanya. (ula/*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 20 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Seminar Nasional Lombok Astoria Siapkan Berbagai Penawaran Menarik Prodi HI Unram Undang Mantan Menlu RI Mataram (Suara NTB) – Hotel Lombok Astoria dengan Malimbu Restaurant yang dimilikinya tidak hanya menyediakan makanan dengan rasa dan gaya prasmanan khas hotel bintang empat.

Dengan berbagai paket makan yang ditawarkan, hotel di Jl. Jenderal Sudirman No. 40 Rembiga, Mataram, ini memikat pasar yang lebih luas.

Executive Chef LA, Tony Antonius Coorengel, menerangkan bahwa paket-paket tersebut memang dirancang untuk berbagai kalangan. Mulai dari kelompok yang ingin mengadakan kegiatan tertentu, pasangan yang ingin menghabiskan waktu, ataupun perorangan yang ingin menikmati penawaran yang diberikan.

“Kami menyusun program tematik, yang dalam satu bulannya selalu berbeda,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (17/11).

Dicontohkan Tony, seperti paket makan BBQ Pasar Malam yang diadakan setiap Sabtu di Pool Terrace milik Hotel Lombok Astoria. Dengan paket lengkap yang ditawarkan mulai dari Rp125 ribu, pelanggan sudah bisa menikmati hidangan seafood pilihan sepuasnya.

Selain BBQ Pasar Malam, di Pool Terrace juga ada penawaran Fresh Coconut Drink yang bisa dinikmati seusai berenang atau sembari berjemur di pinggir kolam renang. Aktifitas itu akan lebih mengasyikkan lagi dengan melihat pemandangan sekitar Hotel Lombok Astoria dengan hamparan persawahan hijau yang masih asri.

“Kita juga ada Beverage promo lainnya seperti hot ginger orange atau green tea matcha latte,” ujar Tony. Selain memikat pasar dari kelompok atau komunitas tertentu, beberapa paket untuk pangsa pasar yang lebih muda juga turut disediakan. “Tentunya kami memikat kalangan anak muda juga. Sekarang pun sudah mulai banyak yang datang ke sini, menikmati semua yang kami tawarkan dan promosikan,” sambungnya.

Beberapa paket andalan yang disediakan bagi kaum milenial antara lain Hand Carry Pizza yang harganya mulai dari Rp65 ribu. Selain itu, untuk paket tersebut disediakan pelayanan 24 jam dan diskon dari15-20% jika pelanggan memesan lebih dari satu paket.

Selain itu, ada juga promo makanan seperti kwetiau kuah seafood, BBQ quasadillas, nasi chicken teriyaki, nasi sate campur yang harganya berkisar mulai Rp45 ribu sampai Rp60 ribu.

Jika ingin makanan yang berbeda, ada juga paket Monster Burger, yaitu burger berukuran besar dengan diameter sekitar 40cm yang menjadi salah satu favorite para milenial dengan harga hanya Rp199.000. “Ini cocok untuk mereka yang datang bersama, ramai-ramai, untuk acara kumpul-kumpul “ ujar Tony.

Diterangkan Tony, Hotel Lombok Astoria saat ini mampu menyediakan hampir semua jenis makanan. Baik

untuk jenis makanan tradisional maupun yang lebih modern. Hal itu didukung juga dengan kemampuan chef dan timnya yang bisa mengakomodir semua keinginan pelanggan.

Seluruh paket tersebut bisa dinikmati di beberapa fasilitas milik Hotel Lombok Astoria. Seperti Lingsar Lounge yang didesain untuk memberikan suasana baru dengan elegansi yang didapat dari interior modern dan lokal yang disatu-padukan. Selain itu pemandangan langsung areal persawahan yang berada di samping lobi utama juga dapat

Tony Antonius Coorengel (Suara NTB/ist)

memberikan momen khusus bagi pelanggan yang ingin menghabiskan waktu di area fasilitas tersebut.

Kemudian ada juga Pool Terrace yang berada tepat di luar Malimbu Restaurant dan menuju akses langsung ke kolam renang. Di situ pelanggan bisa menikmati sarapan, santap siang maupun santap malam dengan suasanya yang lebih santai. Seperti sehabis berenang, berolahraga di tempat fitness, relaks di spa dan lain sebagainya.

Selain paket yang ditawarkan untuk dinikmati di hotel, Tony menerangkan pihaknya juga memiliki paket pesanan bebas dengan penawaran Lunch Box Catering dengan harga mulai Rp35-50 ribu.

Dengan memesan minimal 20 porsi, pelanggan akan diberi akomodasi bebas biaya kirim.

Diterangkan Tony pihaknya kedepan akan terus memaksimalkan seluruh penawaran dan fasilitas yang dimiliki tersebut.

Mengingat Hotel Lombok Astoria merupakan salah satu hotel bintang empat dengan fasilitas terlengkap dan lokasi yang sangat strategis untuk bisa diakses semua kalangan. “Karena kita sudah punya kemampuan itu, menyediakan makanan apa saja yang diinginkan pelanggan. Kita ingin apa yang ditawarkan oleh Lombok Astoria Hotel bisa dinikmati pasar yang lebih luas,” pungkasnya. (bay)

Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Hubungan Internasional (HI) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Seminar Nasional Hubungan Internasional (Semnas HI) yang mengangkat tema “Analisis Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif Pemerintahan Presiden Joko Widodo”, Selasa (19/11). Acara yang menghadirkan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Dr. Nur Hassan Wirajuda itu diikuti oleh 200 orang peserta yang berasal dari dalam dan luar Lombok.

Abdul Rahman selaku ketua panitia acara mengaku bahwa acara seminar nasional ini merupakan program tahunan dari Prodi HI Unram. Dia juga menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi diangkatnya tema seperti yang akan dibahas dalam seminar ini adalah dinamika hubungan internasional Indonesia yang terus berubah serta tantangan yang semakin kompleks sehingga menyebabkan relevansi dan masa depan dari politik bebas aktif Indonesia dipertanyakan.

“Oleh karena itu hari ini kita kupas bersama-sama masalah politik bebas aktif ini yang akan disampaikan oleh narasumbernarasumber kita,” jelas Abdul.

Ketua Prodi HI Unram Dr. Mu-

(Suara NTB/dys)

SEMINAR - Mantan Menlu RI, Nur Hassan Wirajuda dalam seminar nasional yang diselenggarakan prodi HI Unram, Selasa (19/11). hammad Sood, SH., MH., mengungkapkan bahwa digelarnya seminar ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. “Mudah-mudahan dengan adanya seminar ini adik-adik dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh para narasumber,” katanya.

Sementara itu Rektor Unram Prof.

Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum yang diwakili oleh Wakil Rektor bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA., menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ilmiah yang mendatangkan narasumber nasional maupun internasional merupakan salah satu langkah Unram untuk mencapai visinya menjadi Universitas Berbasis Riset Berdaya Saing Internasional tahun 2025.

“Semoga acara ini dapat menjadi ajang silaturrahmi membangun networking kita dalam dunia akademik bahkan dalam dunia bisnis mengingat Nusa Tenggara Barat ini menjadi gadis cantik yang diidolakan banyak orang,” tutur Agusdin.

Dr. Nur Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa Polugri Indonesia yang bebas aktif membuat negara dapat memposisikan diri secara tepat dalam konstelasi perpolitikan global sesuai dengan amanat maupun kepentingan bangsa. “Politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan,” tukasnya. (dys)