Edisi 07 Nopember 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 7 NOVEMBER 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Presiden Teken Keppres Maulana Syeikh Jadi Pahlawan Nasional

Bukti Keterlibatan Ulama Memperjuangkan dan Mempertahankan NKRI PEMBERIAN gelar pahlawan nasional kepada TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tentunya menegaskan keterlibatan para ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus juga memperlihatkan keterlibatan tokoh-tokoh NTB. Namun, tak banyak orang tahu bagaimana perjuangan masyarakat, terutama para keluarga besar Maulana Syeikh yang saling bahu membahu melengkapi berbagai dokumen dan

16 HALAMAN NOMOR 197 TAHUN KE 13

data yang dibutuhkan. Dalam upaya pengusulan gelar kepahlawanan bagi Tuan Guru Pancor yang telah banyak berbuat untuk bangsa ini.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH dalam sebuah kesempatan menjelaskan bahwa setelah pengusulan pertama yang oleh Kementerian Sosial melalui TP2GP. Pihaknya diminta untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam pengusulan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah meneken atau menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang penganugerahan pahlawan nasional kepada Almagfurulahu Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No. 115/TK/Tahun 2017 Tentang Penganugerahan Pahlawan Nasional, juga kepada tiga tokoh nasional lainnya.

TO K O H Hentikan Pelayanan Berbelit-belit MASYARAKAT NTB masih sering mengeluhkan pelayanan birokrasi yang berbelit-belit. Pelayanan birokrasi tidak saja sulit dan membutuhkan waktu lama serta boros biaya. Tetapi juga masih ada ditemukan praktikpraktik pungutan liar (pungli) serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Keluhan dan pengaduan masyarakat itu disampaikan melalui berbagai saluran. Baik secara langsung kepada atasan unit kerja pemberi layanan maupun media massa, SMS Center, media sosial. Serta lembaga negara seperti Ombudsman, kepolisian dan kejaksaan. Padahal salah satu misi pembangunan yang diusung Pemprov NTB adalah terwujudnya aparatur birokrasi yang bersih dan melayani.

Bersambung H. Muh. Amin ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Investor Asing Kelola LIA PENGELOLAAN Lombok International Airport (LIA) dan Bandara Kualanamu ditawarkan kepada asing yakni Selandia Baru. Pemprov NTB tampaknya kurang setuju dengan rencana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang akan memberikan investor asing mengelola LIA. Bahkan, Pemprov meminta supaya PT. Angkasa Pura I (AP I) untuk mengkaji ulang rencana tersebut. ‘’PT. AP perlu mengkaji lebih dalam sebelum diserahkan ke luar negeri. Seperti apa untung ruginya bagi kita,’’ kata Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/11) siang kemarin.

Bersambung H. Rosiady H. Sayuti ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Almagfurulahu Maulana Syeikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid

Izin Pengangkutan Limbah B3 PLTU Jeranjang Bisa Dicabut

‘’Sudah ditandatangani. Yang pasti hari ini Keppres itu sudah ditandatangani dan Maulana Syeikh ada nama beliau di Keppres tentang penetapan gelar pahlawan itu,” kata Kepala Dinas Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/11) sore kemarin.

Dalam Keppres tersebut, empat tokoh yang ditetapkan mendapat anugerah sebagai pahlawan nasional adalah, almarhum TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dari NTB. Kemudian almarhumah Laksamana Malahayati dari Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau dan almarhum Prof. Drs. H. Lafran Pane dari Yogyakarta.

Khalik menyatakan, ditetapkannya Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional merupakan kesyukuran bagi masyarakat NTB. Masyarakat NTB patut bersyukur dengan ditetapkannya Maulana Syeikh sebagai tokoh pertama asal NTB yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Mantan Kepala Disosnakertrans Kota Mataram ini menambahkan, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Maulana Syeikh ini akan diterima oleh ahli waris. Yakni dua putri TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yaitu Ummi Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid dan Ummi Hj. Sitti Rauhun

Zainuddin Abdul Madjid.

Ahli waris sudah ada di Jakarta pada Selasa (7/11) hari ini. Pasalnya, pada Rabu (8/11), ahli waris akan mendapatkan pembekalan dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Militer. Penyerahan anugerah pahlawan nasional akan dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis (9/11). ‘’Ke dua anak Maulana Syeikh akan hadir di sana. Dan pemerintah provinsi sudah mengusulkan dua nama itu untuk menerima di Istana Negara. Sedangkan Pak Gubernur diundang kapasitas sebagai Gubernur NTB beserta istri,’’ ucapnya.

Bagi Pemda, kata Khalik, anugerah gelar pahlawan nasional kepada Maulana Syeikh sebagai momentum untuk menggali lebih dalam tentang kiprah tokoh-tokoh NTB yang lainnya. Untuk selanjutnya dapat diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Sementara itu, dokumen-dokumen tentang Maulana Syeikh akan dikumpulkan kembali. Bisa saja dokumen mengenai Maulana Syeikh tersebut disimpan di museum. Pemprov, katanya akan mendorong pihak keluarga untuk membentuk TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Center. Sebagai wadah untuk mengkaji perjuangan Maulana Syeikh. ‘’Bahkan tanggal 10 November akan dilakukan pameran di Museum Negeri NTB tentang perjuangan Maulana Syeikh sesuai dokumen-dokumen yang kita miliki,’’ tandas Khalik. (nas)

Bentuk Perda, Pemprov Tagih Piutang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha Rp 2,1 Miliar

Mataram (Suara NTB) Mataram (Suara NTB) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menPemprov NTB sedang gatensi soal proses pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan membentuk Peraturan DaerBeracun (B3) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jerah (Perda) tentang penyelesaanjang, Lombok Barat. Apalagi sebelumnya direktur perusahaan ian kerugian daerah/negara pemenang tender itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). yang menjadi temuan atau reJika terjadi pelanggaran, izin pengangkutan akan dicabut. komendasi Badan Pemeriksa Menteri LHK Siti Nurbaya dikonfirmasi Suara NTB via Keuangan (BPK). Termasuk whatsapp akhir pekan kemarin mengaku, menyerahkan mempercepat penagihan piusepenuhnya teknis pengawasan itu pada Dirjen Pengendalian tang pengelolaan retribusi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kemen jasa usaha sebesar Rp 2,1 milLHK. ‘’Silakan hubungi Pak Karliansyah,’’ iar sesuai LHP BPK atas saran Menteri LHK. LKPD pemprov 2016.

Rekomendasi pengangkutan sebelumnya ‘’Sekarang lagi proses pemdikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan bahasan Perdanya. Dengan adanHidup sejak tahun 2014 lalu. Rekomendasi ya Perda itu mekanisme penagisesuai surat nomor B-5992/Dep.IV/LH/ han dilakukan lebih efektif,” PDAL/05/2014. kata Sekda NTB, Ir. H. RoDalam surat itu, Kementerian Lingkunsiady H. Sayuti, gan Hidup memberi rekomendasi kepaM.Sc, Ph.D ketika da PT. Telaga Biru Semesta (TBS) yang dikonfirmasi Suara bermarkas di Kompleks Batam Palace NTB, Senin (6/11) Blok A. Nomor 2 Jalan RE. Marthadsiang kemarin inata Sekupang, Batam. Kantor mimengenai telik AM, Direkur PT. TBS yang semuan BPK belumnya terjaring OTT Polda terkait Kepri pada Senin (23/10) lalu. pengeloRekomendasi berlaku selaan retrilama lima tahun dan bisa busi jasa diperpanjang atas izin Keusaha yang menterian KLH. belum optiSiti Nurbaya Bersambung mal. ke hal 15

Sekda menjelaskan, pembentukan Perda ini merupakan bagian dari upaya percepatan pengembalian kerugian negara/daerah sesuai dengan reomendasi BPK. ‘’Dengan adanya Perda kita punya dasar hukum dan lebih efektif. Terkait dengan mekanisme penarikan dan ganti rugi pembayaran itu,” terangnya.

Pengelolaan retribusi jasa usaha terhadap pemanfaatan aset milik Pemprov NTB menjadi temuan BPK sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Pemprov NTB menyajikan realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp 29.792.038.549,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp 2.249.703.487,00 merupakan pendapatan retribusi jasa usaha yang dikelola oleh BPKAD. Selain itu dalam neraca tahun 2016, terdapat piutang atas retribusi jasa usaha sebesar Rp 2.100.976.375,00 per 31 Desember 2016. Dalam LHP BPK yang diperoleh Suara

NTB, piutang retribusi pengelolaan jasa usaha itu terdiri dari empat komponen. Yakni piutang sewa tanah sebesar Rp 910 juta, sewa tanah dan bangunan Rp 560 juta lebih, kerjasama pemanfaatan aset Rp 210 juta lebih dan sewa rumah dinas Rp 419 juta lebih.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK diketahui permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan retribusi jasa usaha ini. Misalnya, penetapan retribusi berdasarkan dokumen perjanjian yang sudah tidak berlaku. Selama tahun 2016, Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah melakukan 67 penetapan sewa tanah senilai Rp 1.646.160.200,00, dengan nilai terbayar sebesar Rp1.032.385.700,00.

Penelusuran terhadap dokumen perjanjian sewa, menunjukan terdapat 11 penetapan yang dilakukan bersumber dari perjanjian sewa yang telah habis jangka waktunya, dengan nilai penetapan sebesar Rp 50.405.600.

Bersambung ke hal 15

(bali post/ant)

Korban Banjir Dompu Terima Bantuan Mi Instan Kedaluwarsa Dompu (Suara NTB) – Puluhan korban banjir di Lingkungan Kota Baru Kelurahan Bada, Dompu mengaku menerima bantuan mi instan kedaluwarsa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Bantuan yang tersalur satu jam setelah surutnya luapan air Sungai Silo itu lantas dibuang. Beberapa warga dan anak-anak yang terlanjur mengkonsumsinya menderita gata-gatal.

Salah seorang warga Kota Baru, Halijah mengaku menerima 10 bungkus mi instan yang masa kedaluwarsanya tahun 2016. ‘’Bulan 8 (2017) dan ada masa berlakunya tahun 2016 bulan sembilan,’’ kata dia kepada Suara NTB disela membersihkan bekas luapan banjir, Senin (6/11).

Saat dimakan isinya tak ada aroma yang menunjukan mi tersebut kedaluwarsa. Namun setelah dikonsumsi bersama kuahnya baru diketahui mi itu sudah tak layak konsumsi. Terlebih baunya cukup menyengat. Sementara beberapa warga terutama anak-anak yang sudah terlanjur mengkonsumsi mengaku menderita gatal-gatal, bahkan sebagian diantaranya muntah-muntah.

Mengetahui hal tersebut warga terdampak banjir lantas membuang dan menginformasikan persoalan ini ke pihak BPBD. Akhirnya pada malam itu juga bantuan mi instan ditarik dan diganti dengan mi yang layak konsumsi.

Warga lainya, Yana juga mengatakan hal yang sama. Terlebih setelah menerima bantuan pengganti mi kedaluwarsa itu, ia sampai saat ini belum menerima bantuan lainnya. Sedangkan perabotan rumah tangga dan tempat tidurnya, semuanya hanyut dibawa banjir. Untuk itu ia berharap pemerintah segera turun dan membantu masyarakat terdampak banjir tersebut. ‘’Terutama tempat tidur, ya mana-mana kerelaan dari pemerintah saja,’’ katanya.

Kabid Perdagangan Disperindag Dompu, H. Iskandar yang dikonfirmasi mengaku mengetahui adanya pemberian bantuan kedaluwarsa tersebut. Hanya saja bantuan ini cepat ditarik kembali sebelum sempat dikonsumsi masyarakat.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/jun)

KEDALUWARSA - Salah seorang warga Lingkungan Kota Baru saat menunjukkan mi instan kedaluwarsa yang diterimanya, Senin (6/11).

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

SUARA MATARAM

Halaman 2

Hujan Sebentar Perlu Renovasi Kantor Lurah RENCANA pemerintah kota Mataram untuk merenovasi beberapa kantor kelurahan yang mengalami kerusakan parah baru terealisasi di tahun 2018 mendatang.

Lurah Sayang-sayang, Romi Karmin, Senin (6/11) mengatakan bahwa baru beberapa waktu lalu sudah dilakukan peninjauan ke kantor kelurahan Sayang-sayang.

“Katanya sudah ada perencanaan dan gambarnya, semoga tidak ada pembatalan proyek dan pemotongan anggaran,” terangnya saat ditemui di kantornya. Ia mengatakan jika baru di tahun ini kantor kelurahan Sayang(Suara NTB/uul) sayang mendapat perhatian Romi Karmini dari pemerintah untuk renovasi bangunan. “Padahal lokasi kita bisa dibilang berada di pusat kecamatan tapi tidak pernah diperhatikan,” jelasnya.

Romi menjelaskan jika bangunan kantor kelurahan ini haruslah direvonasi total. “Soalnya ruangan lurah dan ruangan staf hanya tinggal menunggu roboh saja, sedangkan aula jika hujan juga mengalami kebocoran parah,” terangnya. Ia menceritakan jika bangunan kantor terakhir direnovasi pada tahun 2005 silam meskipun pihak kelurahan juga sering melakukan renovasi kecil-kecilan seperti pengecatan agar terkesan bersih.

“Kantor lurah yang digunakan sekarang merupakan bekas gudang yang disulap menjadi kantor,” kata Romi. Ia mengaku sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi tersebut, tetapi harus diterima. “Semua pelayanan serta ruangan para staf berada di ruangan depan. Sebenarnya tidak nyaman, tapi bagaimana lagi,” jelasnya. Sehingga dengan adanya rencana Pemkot merenovasi kantor lurah, Romi berharap rencana tersebut bisa terealisasi. “Masyarakat juga banyak yang mengeluh, tetapi kami tetap optimal memberikan pelayanan,” ujarnya. (uul)

Harus Kena Pajak WAKIL Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., mengkritisi lemahnya Perda Kota Mataram tentang pajak kos-kosan. ‘’Seharusnya, tiga kamar saja harus sudah dikenakan pajak,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (6/11). Gus Arik, sapaan akrabnya mengaku banyak menerima laporan dari para pengusaha hotel melati di Mataram. Mereka memprotes kos-kosan dengan jumlah kamar kurang dari 10 tidak dikenakan pajak. Sementara banyak koskosan yang menyediakan (Suara NTB/fit) fasilitas layaknya hotel.

I Gusti Bagus Hari SP Karena Perda terkait itu sudah terlanjur diketok, Gus Arik menyarankan agar Pemkot Mataram memperketat aturan turunannya, yakni Perwal. Hal ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari Camat, Lurah, maupun Kepala Lingkungan. Karena bagaimanapun, pajak kos-kosan merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Dia menyayangkan ringannya persyaratan penarikan pajak kos-kosan. ‘’Jadi kalau punya kos-kosan delapan atau sembilan kamar, kan nggak kena pajak,’’ katanya.

Oleh karena itu, Gus Arik menyarankan Pemkot Mataram meninjau ulang syarat pengenaan pajak kos-kosan. ‘’Sekarang orang punya kos-kosan tiga saja dia bisa menghasilkan,’’ katanya. Apalagi tren di Kota Mataram, banyak bermunculan koskosan elit yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti air panas dan lain-lain layaknya hotel melati. Kos-kosan elit yang memasang tarif mahal, meskipun hanya tiga kamar, menurut Anggota Komisi IV ini, harus dikenakan pajak.

Gus Arik melihat bahwa kos-kosan sekarang banyak yang bergeser menjadi semacam penginapan elit. Maraknya koskosan ini dianggap sebagai pemicu sepinya hunian hotel melati. Ia berharap Pemkot Mataram mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hal ini. Dengan pesatnya kemajuan Kota Mataram diyakini banyak pencari kerja yang membutuhkan penginapan seperti kos-kosan. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkot Mataram mengatur pengenaan pajak terhadap rumah kos meski hanya satu kamar.

Sebab jika tidak, hal itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pengusaha hotel melati. Sementara masih ada pandangan negatif terhadap keberadaan hotel melati. Anggota Dewan dari dapil Cakranegara ini mengklaim sepinya hunian hotel melati, tidak terlepas dari menjamurnya kos-kosan di Mataram. ‘’Itu ada implikasinya. Boleh dicek di lapangan. Ada efeknya di sana,’’ pungkasnya. (fit)

Ruas Jalan di Mataram Tergenang Mataram (Suara NTB) Hujan yang mengguyur Kota Mataram sekitar satu jam, Senin (6/11) sore, mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Mataram tergenang, khususnya di Jalan Lingkar Selatan, Panji Tilar dan Bung Karno. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Selain itu, pohon tumbang di Jalan Pendidikan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Dedi Supriadi melalui Kepala Bidang Data dan Logistik, I Made Gde Yasa menjelaskan, hujan lebat yang disertai angin kencang mengakibatkan beberapa ruas jalan seperti Bung Karno, Panji Tilar dan Lingkar Selatan tergenang.

Genangan air disebabkan oleh tingginya sedimentasi di saluran. “Anggota kami tadi langsung membuka aliran air yang tersumbat,” kata Yasa.

Selain genangan kata dia, ada pohon tumbang di wilayah Gomong. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD di-back up petugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman langsung mengevakuasi pohon yang menghalangi jalan. “Sudah dipindah dan sekarang sedang

Adapun pengajuan tiga nama ke Pemerintah Pusat jadi kewajiban berdasarkan aturan undang - undang. Sementara mengenai pejabat bakal mengisi diserahkan sepenuhnya ke daerah. “Yang tahu persis kompetensi pejabat internal kita saja. Izin itu hanya memenuhi undang - undang. Secara personel, kita yang tahu kompetensi pejabat kita,” jelasnya, Senin (6/11).

Informasi berkembang mengenai dua pejabat berpeluang mengisi posisi Dukcapil antara Amran M. Amin dan M. Saleh. Spontan Nelly langsung menatap stafnya. Ia rupanya terkejut dengan dua nama yang muncul di permukaan.

Tetapi, Nelly langsung menepis dan menjawab normatif.

“Boleh - boleh saja informasinya berkembang. Yang jelas kami tidak mengekspos siapa nama yang akan mengisi ke Dukcapil,” jawabnya.

Sementara itu, nasib Chaerul Anwar bakal bergeser kemana belum bisa dipas-

(Suara NTB/ist)

TEROBOS GENANGAN - Pengendara berusaha menerobos genangan banjir di Jalan Panji Tilar Kelurahan Kekalik Kota Mataram, Senin sore.

Tumpukan Sampah Operasional BRT Belum Jelas di Mataram Harus Ditangani Maksimal

Halte Ditambah

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Pemkot Mataram menambah jumlah halte di beberapa titik di Kota Mataram. Penambahan ini agaknya kontradiktif dengan keberadaan jalan khusus bus atau bus rapid transit (BRT) di Kota Mataram hingga kini belum jelas operasionalnya.

Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kota Mataram, Lalu Wirajaya, Senin (6/11) menjelaskan, pembangunan halte di sejumlah titik merupakan proyek milik Dinas Perhubungan Provinsi. Pihaknya tidak ada penambahan karena anggaran telah dipergunakan awal tahun. “Ndak ada tambahan di kita (Dishub). Kemungkinan itu APBD Provinsi atan APBN,” katanya.

Penambahan halte terlihat di Jalan Bung Karno depan RSUD dan SMP 7 Mataram, Jalan Pendidikan, Jalan Gadjah Mada Jempong serta beberapa titik lainnya.

Setelah didemo 1 Januari lalu, bus bantuan Kementerian Perhubungan itu tidak pernah beroperasi. Terlebih insiden pemukulan oleh oknum sopir angkot terhadap sopir BRT. Dinas Perhubungan Kota Mataram mencari cara dan formula, agar BRT kembali melayani masyarakat. Perum Damri melayani beberapa koridor di Kota Mataram. Itu berjalan sebentar karena Damri mengaku merugi.

Di satu sisi, Dishub mengalokasikan anggaran Rp 1,2 miliar subsidi BRT dan kajian teknis oleh akademisi.

Subsidi justru dialihkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Permasalahan BRT pada operasional. Perum Damri kesulitan mengoperasionalkan, karena berurusan dengan lintas kabupaten. Sifatnya lintas kabupaten jadi tanggungjawab Pemprov. Wira berharap ada bantuan dari APBN atau APBD untuk mengoperasikan kembali 20 unit bus tersebut.

Pengoperasian BRT sedang dilakukan kajian oleh konsultan. Konsultan ditunjuk belum juga merampungkan kajian mereka. Data anak sekolah diminta telah diserahkan.

“Semua data sudah kita serah-

Amran dan Saleh Berpotensi Isi Jabatan Dukcapil Mataram (Suara NTB) Meski Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menutup nutupi tiga nama dikirim ke Kemendagri, akan tetapi, teka - teki siapa pejabat yang bakal mengisi jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mulai terlihat jelas. Informasi mencuat di internal Pemkot Mataram bahwa Kadis Pemuda dan Olahraga, Amran M. Amin dan Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan, M. Saleh berpotensi didapuk menggantikan jabatan yang ditinggalkan Drs. Ridwan (alm).

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati didampingi Kabid Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Ahmad Mujahiddin belum mau membeberkan tiga nama yang diusulkan ke Kemendagri. Dia secara normatif menyampaikan, Kemendagri prinsipnya menyetujui proses seleksi. Terbukti dengan dikeluarkannya izin pengisian jabatan (pansel).

dipangkas,” akunya.

Titik - titik rawan banjir di Kekalik, Batu Ringgit, Pagutan Timur dan lain sebagainya terus dipantau. Volume hujan tidak terlalu besar di hulu sehingga tidak terjadi luapan dari sungai. BPBD terus memantau perkembangan dengan menerjunkan 15 personel.

Mantan Lurah Pagesangan menambahkan, genangan air di beberapa titik berlangsung cepat. Air surut beberapa menit setelah hujan reda.

“Tidak sampai satu jam setelah itu surut lagi,” terangnya.

Menurutnya, perlu diantisipasi juga titik rawan genangan. Ia akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, agar melakukan normalisasi saluran. (cem)

tikan. Namun demikian, Kasat Pol PP Kota Mataram memiliki dua pilihan. Pertama, mengikuti pansel ataukah menunggu hasil evaluasi jabatan. Chaerul terang Nelly, bisa saja mengikuti pansel berdasarkan keinginannya.

Tetapi harus memilih satu formasi yakni Dinas Sosial. “Iya, boleh dia ikut pansel. Kalau minat di Dinas Sosial bisa saja,” tuturnya.

Skenario pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Kota Mataram cukup mengejutkan. Dua jabatan telah nyata kosong, yakni, Dinas Sosial dan Dukcapil. Baperjakat berdasarkan persetujuan pejabat pembina kepegawaian justru mempansel Dinas Sosial dan Sat. Pol PP. Secara otomatis, Chaerul Anwar bakal terdepak dari jabatannya sebagai Kasat Pol PP. Chaerul menduduki jabatan Kasat Pol PP sudah 12 tahun. Dan, dipromosikan jadi eselon II di tempat yang sama sejak tahun 2012 lalu. (cem)

(Suara NTB/cem)

HALTE BUS - Pemerintah memperbanyak keberadaan halte di Kota Mataram. Sementara, operasional BRT pasca didemo Januari lalu belum jelas kapan kembali beroperasi. Tiga orang pekerja sedang mengerjakan halte di Jalan Pendidikan, Senin (6/11). kan. Tapi ndak tahu apa kendalanya lagi,” ujarnya.

Ada harapan kata dia, penambahan halte itu dibarengi dengan operasional BRT tahun 2018. Sebab, masyarakat menginginkan transportasi murah dan nyaman. Jika ini dilaksanakan secara otomatis akan mengikuti angkutan kota (angkot) sebagai feeder. Angkutan feeder juga bagian yang dikaji oleh konsultan. Wira menjelaskan, biaya operasional BRT tidak sedikit. Enam bus yang melayani satu koridor saja membutuhkan biaya Rp 1 miliar selama setahun.

Sekretaris Dishub, Cukup Wibowo menambahkan, kajian

dilakukan oleh konsultan untuk membantu semua pihak.

Dishub hanya mengambil langkah komprehensif disepakati berbagai pihak. Pengoperasian BRT oleh Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar dilakukan secara komprehensif dikerjakan. “Masyarakat tahu bahwa Dishub tidak main main,” ucapnya.

Akan tetapi, kebijakan operasional ini tentu juga melibatkan lintas sektor termasuk Perum Damri. Damri selaku operator membutuhkan biaya besar, sehingga diharapkan kebijakan penganggaran dari berbagai lintas sektor. (cem)

Penduduk Sandubaya Terbanyak Belum Merekam Data KTP Elektronik Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sedang mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan perekaman harus tuntas bulan Desember. Dari total 403.985 penduduk Kota Mataram wajib KTP, kecamatan Sandubaya paling banyak belum melakukan perekaman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Senin (6/11) mengungkapkan, untuk mempercepat perekaman KTP elektronik, ia telah mengumpulkan seluruh camat dan lurah meminta mensosialisasikan ke warga mereka untuk segera melakukan perekaman.

Sebab, Kemendagri memberikan batas waktu perekaman sebelum akhir Desember. “Data sudah ada. Tinggal warga datang ke kecamatan saja,” kata Evi. Dari total 403.985 penduduk wajib memiliki kartu identitas yang telah merekam 293.447 orang. Sementara, jumlah belum merekam 11.538 orang.

Jumlah ini tersebar di enam kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Ampenan dari jumlah penduduk wajib KTP 62.675 yang belum merekam 2.210 orang. Kecamatan Mataram dari 55.588 wajib KTP. Terdapat 1.866 orang belum merekam.

Cakranegara total pen-

duduk 50.877 berusia di atas 17 tahun. Sebanyak 1.771 belum merekam. Sekarbela tersisa 746 orang dari total 37.772 wajib mengantongi KTP. Selaparang tersisa 2.072 orang belum merekam dari jumlah wajib KTP 50.741. Kecamatan Sandubaya notabene letaknya di daerah pinggir paling banyak belum merekam yakni hampir 3 ribu atau sekitar 2.928 orang.

Dikatakan, sudah tidak ada kelangkaan blanko KTP di Kota Mataram. Kemendagri telah mendistribusikan tambahan blanko KTP - el sekitar 9 ribu. Sementara, stok di Dukcapil sekitar 7 ribu. Untuk melayani pencetakan memiliki kapasitas.

Evi tidak menyebutkan kapasitas cetak KTP elektronik setiap harinya.

Sekitar 11.538 warga belum merekam, ia sudah membicarakan dengan camat dan lurah agar jemput bola.

Mempermudah pendeteksian, Dukcapil juga bekerjasama dengan Lakesdam menyisir siapa saja masyarakat belum merekam. Terutama para lansia dan disabilitas. ”Makanya kita minta jemput bola,” pintanya.

Mengoptimalkan perekaman ini, Dukcapil secara mobile ke kelurahan.

Sayangnya, sarana - prasarana dimiliki sifatnya manual. Alat perekaman harus diangkat dan dimasukan ke mobil. “Saya kira seperti pembuatan SIM. Nyatanya, kita masih manual.

Harus bopong alat dulu,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan agar organisasi perangkat (OPD), daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup tidak lelet mengatasi tumpukan sampah. OPD harus bekerja ekstra, meskipun sarana dan prasarana kurang memadai tapi harus dioptimalkan penanganan sampah agar lebih paripurna.

“Pak Wali sudah bilang, pimpinan SKPD harus strong leader. Bekerja tidak lelet, tanggap dan trengginas,” tiru Sekda ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/11). Kondisi cuaca seperti saat ini disadari tumpukan sampah semakin meningkat.

Perlu kerja keras OPD terkait untuk memastikan pelayanan publik termasuk aksesoris kota.

Seperti, PJU, taman dan sampah teratasi dengan baik.

Apalagi dalam waktu dekat, Kota Mataram akan jadi tuan rumah pelaksanaan musyawarah nasional dan konfrensi besar PBNU. “Supaya tamu dari luar ada kesan baik. Selalu jadi target three sukses. Sukses penyelenggaraan, pencitraan dan ekonomi,” bebernya.

Sekda menjelaskan, penanganan sampah ada beberapa SKPD terkait dilibatkan. Dinas PUPR, Perkim dan DLH memiliki peran berbeda - beda. Penumpukan sampah di depo Karang Pule dan TPS lainnya kata dia, pemerintah sedang berusaha mengurangi TPS

(Suara NTB/cem)

H. Effendi Eko Saswito pasif. Dengan kendaraan roda tiga diharapkan jadi TPS mobiling karena produk sampah cenderung meningkat.

Pemkot Mataram mengucurkan anggaran cukup untuk pengadaan sarana prasarana pengangkut sampah. Pun masih ada penumpukan akan jadi bahan evaluasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Walaupun tidak menyeluruh semua wilayah. “Nanti ada pemetaan wilayah. Itu yang coba kita evaluasi,” jawabnya.

Dikatakan, jika sarana prasarana memadai tidak akan ada penumpukan sampah. Pola jemput bola oleh operator ke lingkungan kata dia, telah mampu mengurai sampah di hilir. Tinggal dum truk menyambut kemudian membawa ke TPA Kebon Kongo. (cem)

Seleksi JPTP

Sejumlah Pejabat Ambil Formulir Pendaftaran

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat lingkup Pemkot Mataram dan dari kabupaten lainnya mulai mengambil formulir pendaftaran seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Tim panitia seleksi (pansel) memberikan dua alternatif pengambilan formulir pendaftaran. Yaitu, melalui mekanisme manual dan online.

Melalui mekanisme manual hingga Senin (6/11) siang, sudah ada dua pejabat Pemkot Mataram yakni, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa dan Sekretaris Inspektorat, Hj. Baiq Asnyati langsung mengambil formulir ke panitia seleksi.

Dari daftar hadir tertera, Hj. Baiq Asnyati akan melamar posisi Kadis Sosial. Sementara, I Nyowan Swandiasa tidak mencantumkan posisi yang dilamar.

Sejak tanggal 1 - 15 November, pansel telah mengumumkan dua

jabatan dilelang, yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP. Sesuai jadwal, tim pansel akan bekerja selama 22 hari hingga penyerahan tiga nama ke pejabat pembina kepegawaian. Kalau pun kuota pendaftar kurang, tim pansel akan memperpanjang waktu pendaftaran.

“Kita tinggal menunggu pendaftaran saja. Kalau tidak sesuai ketentuan diperpanjang lagi,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati ditemui Senin (6/11).

Nelly yang juga Kepala Sekretariat Pansel Kota Mataram menjelaskan, setiap formasi sesuai Undang - Undang 5 Nomor 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, minimal ada tiga pelamar, sehingga proses selanjutnya bisa dilaksanakan.

Ia mengakui, dua jabatan dilelang cukup banyak peminat. Terutama dari kalangan internal Pemkot Mataram dan dari luar.

Proses seleksi ini dilakukan secara terbuka. Publik bisa menilai pelaksanaan hingga proses penetapan. Oleh karena itu, pejabat yang merasa memiliki kompetensi dan kualifikasi dipersilakan melamar. “Kalau dari segi kemampuan sudah layak. Silakan saja ikut,” ujarnya.

Untuk sistem informasi pendaftaran lanjutnya, pelamar bisa mengakses langsung melalui website atau mengambil formulir pendaftaran ke sekretariat pansel. Kebanyakan kata Nelly, pejabat memilih mengunduh langsung. Meskipun, dua orang datang langsung mengambil formulir. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

Halaman 3

Pengangguran di NTB Menurun Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat jumlah ankatan kerja di NTB menurun sebanyak 124.505 orang tahun ini. Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih pada Suara NTB di Mataram, Senin (6/11) memaparkan data yang telah dihitung BPS. Jumlah angkatan kerja NTB pada Agustus 2017 sebanyak 2.396.169 orang, turun 124.505 orang dibanding keadaan Februari 2017 dan turun 68.162 orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu).

Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 79.449 orang, juga mengalami penurunan sekitar

(Suara NTB/dok)

Endang Tri Wahyuningsih

17.775 orang dibanding semester lalu dan berkurang sebanyak 17.572 orang dibanding setahun yang lalu. “Musim tembakau adalah salah satu faktor yang memicu pengangguran berkurang. Sebab tembakau masuk di sektor perkebunan dan masuk ke sector industri,” terangnya. Sejalan dengan turunnya jumlah Angkatan Kerja,

2.000 Konverter Kit Dibagikan Gratis kepada Nelayan Lombok Timur Selong (Suara NTB) Pemerintah melalui Kementerian ESDM membagikan 1.438 paket perdana konverter kit (konkit) untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil di Kecamatan Pringgabaya, Sambelia, Jerowaru, dan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

Jumlah ini merupakan bagian dari total 2.000 paket konkit yang tahun ini dibagikan di Kabupaten Lombok Timur. Secara simbolis, pembagian konkit dilakukan di Desa Labuhan Haji, Senin (6/10) oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial. Hadri juga anggota Komisi VII DPR RI, Dr. Kurtubi dan Wakil Bupati Lombok Timur H. Khairul Warisin.

Pembagian konkit untuk nelayan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi energi yaitu menyediakan alternatif energi yang dapat digunakan masyarakat. LPG dipilih sebagai energi alternatif yang dapat digunakan oleh nelayan karena sudah familiar di masyarakat serta kinerja mesin penggerak yang menggunakan LPG relatif sama dengan motor berdaya rendah.

Menurut Ego Syahrial, program konversi BBM ke LPG untuk nelayan juga bertujuan memberikan energi yang murah, bersih, aman dan ramah lingkungan. Selain itu juga membantu mengelola ekonomi masyarakat nelayan agar lebih sejahtera.

Rata-rata penghematan yang diperoleh dengan menggunakan LPG mencapai 50 persen dibanding menggunakan BBM. Sebagai contoh, un-

(Suara NTB/bul)

UJICOBA - Dr. Kurtubi (pakai peci) dan Ego Syahrial melakukan uji coba paket converter kit yang diterima nelayan. tuk satu kali melaut, biasanya diperlukan BBM sebanyak 2 liter atau sekitar Rp 16.000. Sedangkan dengan menggunakan LPG, per tabung LPG yang dibeli seharga Rp 20.000, dapat digunakan untuk 3 hari.

Pada tahun 2017, pemerintah secara nasional membagikan 17.081

paket konkit dengan anggaran Rp 120,92 miliar untuk 28 kabupaten/ kota. Salah satunya Kabupaten Lombok Timur.

Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan program penyediaan, pendistribusian dan pemasangan Paket Perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil di berbagai daerah seluruh Indonesia sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, Pemerintah telah mendistribusikan 5.473 unit paket perdana konverter kit di 10 kota/kabupaten pada 5 provinsi.

Nelayan yang berhak menerima konkit nelayan harus memenuhi persyaratan. Antara lain memiliki kapal dengan ukuran 5 GT, berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin lebih kecil atau sama dengan 13 HP, menggunakan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan serta belum pernah menerima bantuan sejenis.

Paket perdana konverter kit yang dibagikan ini, terdiri dari mesin penggerak berbahan bakar bensin, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer, dll) serta as panjang dan baling-baling.

Wakil Bupati Lombok Timur H. Khairul Warisin dalam kesempatan tersebut mengusulkan kepada pemerintah pusat agar 2018 mendatang dipenuhi 1.600 paket. Mengingat 1,3 juta penduduk kabupaten ini hidupnya dari nelayan dan petani. sementara Dr. Kurtubi menegaskan, sebagai wakil rakyat NTB di Senayan, ia akan mengawal aspirasi agar nelayan melakukan konversi dari BBM ke elpiji. (bul/*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. TPAK pada Agustus 2017 tercatat sebesar 68,49 persen, turun 4,13 persen poin dibanding semester lalu dan turun sebesar 3,07 persen poin dibanding setahun yang lalu.

Penurunan TPAK disebabkan musim panen bergeser ke bulan september sehingga pekerja

masih belum terserap dan tergolong sebagai bukan angkatan kerja.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2017, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,67 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,43 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar

PT. Inhil Arjuna Wisata Siap Berangkatkan Jemaah Umrah Mataram (Suara NTB) Kestabilan dolar terhadap rupiah memberi pengaruh positif bagi para pebisnis, khususnya biro perjalanan umrah dan haji plus. Salah satunya biro perjalanan PT. Inhil Arjuna Wisata Mataram yang baru grand opening 3 (Suara NTB/ist) bulan yang lalu.

Nova Ardiansyah PT. Inhil Arjuna Wisata Mataram menjadi cabang ketiga. ‘’Kami sangat bersyukur mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan,’’ kata Direktur PT. Inhil Arjuna Wisata Mataram, Nova Ardiansyah pada acara manasik jemaah umrah di Pondok Pesantren Baitul Qur’an, Jalan Wisma Seruni Vl No 36 Ampenan, Sabtu (4/11) sore.

Panjangnya antrean bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, maka banyak yang memilih menunaikan ibadah umrah telebih dahulu. Terutama bagi calon jemaah yang rindu datang ke Baitullah. Manasik umrah diikuti 28 jemaah yang akan berangkat 11 November 2017 dipimpin Ketua Pembimbing Ibadah Dr. KH.M. Zaidi Abdad MA. Pada acara manasik, jemaah diberi pengarahan tentang tata cara pelaksanaan ibadah umrah sesuai dengan rukun-rukunnya. Melalui peragaan dan penjelasan dari sebelum keberangkatan ke tanah suci sampai kembali ke tanah air. ‘’Pada awal dan akhir ramadhan 1438 Hijriyah lalu, Travel kami juga sudah memberangkatkan jemaah,’’ Indah Fajar Wati, SE., istri Direktur PT. Inhil Arjuna Wisata Mataram.

Hal ini, menurutnya, karena pelayanan yang baik sehingga kepercayaan jemaah terus meningkat. Pada bagian lain ia mengatakan bahwa kegiatan manasik sangat penting bagi calon jemaah umrah. Para jemaah umrah akan mendapatkan pelatihan atau training terkait pelaksanaan ibadah umrah. Seperti rukun umrah, wajib umrah, persyaratan, amalan-amalan sunah dan larangan selama menjalankan ibadah umrah. Selain manasik, diberikan pula penjelasan tentang tempat yang akan dikunjungi bagi para jemaah umrah serta cara mengenakan pakaian Ihram Salah seorang calon jemaah umrah, Kamaludin yang baru kali pertama melaksanakan umrah merasa bersyukur dan bangga bisa datang ke tanah suci dan beribadah ke Baitullah. Apalagi dipimpin oleh kyai Zaidi Abdad, MA., selaku Ketua Pembimbing Ibadah.

Dia mengatakan, hal tersebut akan menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dia juga berharap bisa melaksanakan rukun Islam yang ke-5 yaitu menunaikan ibadah haji. Kegiatan manasik yang diikuti para jemaah biro perjalanan PT. Inhil Arjuna Wisata walaupun sangat pendek tetapi bisa menimbulkan kelegaan. Sebab sebelum sampai ke Makkah, Madinah dan tempat yang lain, sudah mempunyai gambaran. Semoga mabrur. (*)

Senin, 6/11/17

1,33 persen.

“Karena itu, sekolah-sekolah SMK juga masih harus tetap mencetak lulusan-lulusan dengan skill yang berkualitas agar lebih banyak terserap langsung dunia kerja,” imbuhnya. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2017, penduduk NTB paling banyak bekerja yakni pada sektor pertanian yaitu sebanyak 829.637 orang (35,81 persen), disusul oleh sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan masing-masing sebanyak 514.871 orang (22,22 persen) dan 363.364 orang (15,68 persen). (bul)

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

Tidak Terlalu Berpengaruh KONVERSI Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan bisa mengancam eksistensi bisnis perusahaan daerah PT Selaparang Energi (SE) yang mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). PT SE diketahui merupakan perusahaan milik daerah yang baru dan dipercaya mengelola SPBN. Direktur Utama PT. SE, Supardi mengakui ada pengaruh konversi BBM ke BBG. Namun, pengaruhnya diyakini tidak akan terlalu besar. Sementara (Suara NTB/rus) kuota BBM yang didistribusiSupardi kan oleh PT SE di SPBN yang dikelola 150 kilo liter untuk jenis premiun. Sedangkan kebutuhan nelayan ini sudah tembus 200 kilo liter.

Supardi yakin masih banyak nelayan yang butuh BBM, khususnya nelayan-nelayan besar. Seperti di wilayah Tanjung Luar Kecamatan Keruak yang yang paling banyak membutuhkan premium.

Konversi BBG dari BBM ini dikatakan juga bisa menjadi peluang bisnis baru baru PT SE. Di mana penjualan gas bisa kita lakukan nantinya. “Pengisian bahan bakar gas kan bisa saja kita lakukan nanti,” paparnya.

Dalam pengembangan SPBN ini, PT. SE sudah membangun satu unit lagi SPBN di wilayah Labuhan Haji. Hanya saja yang di Labuhan Haji ini hanya solar yang didistribusikan.

Pendistribusian BBM untuk nelayan ini pun sudah ada kuota diberikan oleh Pertamina.

Supardi mengibaratkan distribusi BBM seperti distribusi pupuk bersubsidi, karena tidak bisa dilebih-lebihkan. Apalagi pendistribusiannya menggunakan sistem jatah. Soal keuntungan dari bisnis penjualan minyak di SPBN pun diperkirakan hanya tembus Rp 100 juta per tahunnya.

Sementara itu, menyangkut bisnis air sebagai bisnis utama, tambahnya, saat ini pihaknya terus meningkatkan produksi. Hal ini seiring dengan upaya pembenahan yang dilakukan, yakni sudah bisa menembus produksi 1.000 dus per hari.

Dalam pemasaran produk air minum dalam kemasan, produsen Asel ini mengakui masih belum bisa menyentuh keseluruhan daerah. Secara perlahan, distribusi terus diperluas hingga ke luar daerah. Termasuk menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa se Kabupaten Lotim. (rus)

Sempat Tertunda, Rekanan Kembali Distribusikan Sisa Pupuk Selong (Suara NTB) Pihak rekanan atau penyedia barang selaku pemenang tender pada proyek pengadaan pupuk untuk bibit cabai di Kota Mataram terus merampungkan sisa pendistribusian pupuk organik. Senin, (6/11) pagi, CV. S kembali mendistribusikan sisa pupuk sebanyak 40 ton kepada petani penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Mataram.

Dalam pendistribusian sisa pupuk sebanyak 40 ton dari kuota bantuan pupuk sebanyak 600 ton dilakukan secara bertahap.

Hal itu dikarenakan pihak penyedia harus melihat kesiapan dari para petani selaku penerima. “Hari ini, (kemarin, red) kita mulai droping sisa dari pupuk itu,” ujar, Lalu Jayadi, produsen pupuk organik untuk CV. S, pada Suara NTB, siang kemarin.

Dijelaskannya, pendistribusian pupuk organik itu tidak semuanya langsung dilakukan. Namun, pihaknya memastikan tiga atau empat hari ke depan, pendistribusian pupuk dapat tuntas dilakukan. “Kita usahakan tiga sampai empat hari ke depan pendistribusiannya selesai, ini juga sudah kita koordinasikan dengan Dinas Pertanian Kota Mataram,” tambahnya.

Sementara, Direktur CV. S, Moh. Ali Fikri selaku pemenang tender, menjelaskan pihaknya sudah sangat siap mendistribusikan pupuk organik terhadap petani di Kota Mataram. Pendistribusikan dilakukan bersama Lalu Jayadi, selaku produksi pupuk organik yang bertempat di wilayah Kecamatan Keruak.

Namun dalam perjalanan pendistribusian pupuk, rata-rata petani di Kota Mataram tidak siap, dikarenakan tidak adanya gudang penampung, hingga akhirnya pendistribusian terlambat. Kendati demikian, lanjutnya, setiap ada permintaan pupuk langsung didistribusikan.

“Seandainya ada gudang penampungan, sebenarnya langsung bisa kita distribusikan semuanya,” klaimnya.

Untuk itu, ujarnya, sejak dari pendistribusian yang dilakukan saat itu, tersisa 40 ton dan saat ini mulai didistribusikan.

Alasan dikerjasamakannya dengan Lalu Jayadi, kata Moh. Ali Fikri, dikarenakan ia yang memproduksi pupur organik dan mampu memenuhi permintaan dengan jumlah yang cukup besar. “Kita istilahnya kerjasama, karena Lalu Jayadi ini yang memproduksi pupuk organik,” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/ist).

DISTRIBUSI - Sisa pupuk yang mulai didistribusikan kepada petani di Kota Mataram. Pendistribusian ini ditargetkan tuntas tiga hingga empat hari ke depan.

SUARA PULAU LOMBOK

Hujan, Tiga Kecamatan di Lotim Rawan Banjir Selong (Suara NTB) Memasuki musim penghujan tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai memetakan sejumlah wilayah yang rawan bencana berupa banjir.

Dari catatan BPBD, terdapat tiga kecamatan di Lotim yang rawan terjadi bencana banjir.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/11), Kepala Pelaksana BPBD Lotim melalui Kabid Darurat dan Urusan Logistik, Lalu Rusnan, menjelaskan, BPBD Lotim sudah mensiagakan tim reaksi cepat tanggap bencana. Selain itu, apabila terus turun hujan selama satu hari, pihaknya

mas mengalami kekosongan.

Kabarnya bupati menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk sementara waktu. Promosi Pada 23 ASN lainnya, bupati melakukan pergeseran pada level yang setingkat - eselon III. Usai mutasi, bupati mengatakan pada mutasi kali ini sebagian besar jabatan lowong di lingkup Pemda KLU telah diisi.

Pengisian kali ini bahkan menyasar jabatan eselon IV setara Kepala Seksi SKPD yang dianggap strategis. “Tadi kami juga mengisi, misalnya di beberapa seksi yang sangat strategis.

Kami telah melakukan sesuai aturan dan prosedur,” katanya.

Kekosongan pada jabatan Kabag Ekonomi dan Kabag Humas, lantas disikapi Bupati dengan menempatkan Pelaksana Tugas (Plt). Hanya saja, bupati belum menyebut pejabat yang akan mengisi Plt pada kedua posisi tersebut. “Untuk Kabag Humas dan Kabag Ekonomi kita akan isi segera, namun kita masih mencari or-

melakukan patroli ke sejumlah titik yang rawan banjir.

Adapun titik rawan banjir yang sudah dipetakan yakni terdapat di Kecamatan Sambelia, Sembalun dan Suela.

“Tim reaksi cepat tetap kita siagakan serta tiga titik rawan banjir pada musim hujan sudah kita petakan seperti di

Sambelia, Sembalun dan Suela,” sebutnya.

Kendati demikian, sejumlah titik yang rawan banjir lainnya juga tidak luput dari pemantauan seperti di Kota Selong, Pringgabaya, Wanasaba, termasuk di wilayah Kecamatan Aikmel. Selain memaksimalkan peran tim reaksi cepat untuk mengantisipasi terjadinya banjir. BPBD Lotim mengaku sudah berkoordinasi dengan tim SAR serta Kodim Lotim serta sejumlah pihak terkait lainnya. Setidaknya, sinergitas antara sejumlah instansi tersebut dapat meringankan beban dari bencana yang terjadi.

“Misalnya dari segi personel, armada dan lainnya bisa saling mendukung untuk menyikapi bencana yang terjadi,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskan Lalu Rusnan, pihaknya juga sudah mematangkan keberadaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) yang saat ini hampir terbentuk di 20 desa yang rawan bencana.

Terkait keberadaan TSBD ini terus dilakukan pemberdayaan serta melakukan bimbingan teknis. Namun, semua desa akan dibentuk TSBD, sehingga segala bentuk dan jenis bencana dapat diantisipasi dan tertangani dengan cepat. (yon)

(Suara NTB/yon)

Lalu Rusnan

2018, TNI ”Dijatah” 1.028 Rumah Kumuh di KLU

(Suara NTB/rus)

NELAYAN - Nelayan Labuhan Haji sedang melepas mesin berbahan bakar gas. Sekarang ini, pemerintah mulai melakukan konversi terhadap mesin sampan nelayan dari BBM ke BBG.

Ribuan Nelayan Tidak Punya Sampan Selong (Suara NTB) Jumlah nelayan yang tercatat di Lombok Timur (Lotim) mencapai 16 ribu lebih. Dari jumlah itu yang diberikan bantuan konversi Bahan Bakar Gas (BBG) baru 1.400 orang nelayan yang sudah diberikan dari jatah 2.000 tahun 2017.

Catatan Dinas Kelautan dan Perkanan dari belasan ribu nelayan itu hanya 4.000 nelayan saja yang memiliki sampan.

Menjawab Suara NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lotim, M. Tasywiruddin mengatakan, angka 4.000 nelayan itu dicatat berdasarkan data terakhir. Angka 16 ribu itu ingin dilakukan verifikasi ulang, sehingga ke depan bisa lebih jelas datanya.

Pasalnya dibandingkan dengan jumlah kartu nelayan yang diberikan dicatat hanya 8 ribu dan dari angka pemegang kartu itu, hanya 4 ribu nelayan yang memiliki sampan mesin dan memenuhi syarat untuk konversi dari BBM ke BBG. Munculnya angka belasan ribu nelayan itu, ujarnya, karena status nelayan tidak sama. Ada nelayan panggilan, nelayan sambilan, nelayan utama dan buruh nelayan. Bahkan, pemilik sampan ditemukan tidak hanya satu nelayan. Satu sampan bisa dimiliki tiga sampai empat orang.

“Ada program dari kementerian untuk kita lakukan pendataan ulang, biar ada one data biar jelas nama dan alamatnya,” paparnya. Sekarang

ini, lanjutnya masih banyak yang belum jelas datanya.

Adanya satu sampan bisa dimiliki lebih dari satu orang, karena ada sistem patungan di tengah masyarakat nelayan. Soal hasil kadang juga dilakukan pembagian secara merata atau ada juga menggunakan sistem penggunaan secara bergiliran.

“Bisa saja, satu punya mesin dan satu punya sampan dan pakai sistem bagi hasil,” imbuhnya.

Sedangkan syarat konversi, harus memiliki sampan mesin.

Jika tidak memiliki sampan bermesin, maka konversi tidak bisa dilakukan. Pihaknya yakin, penggunaan sampan dengan BBG ini jauh lebih irit. Satu tabung gas ukuran tiga liter itu itu setara dengan 7,5 liter bensin. (rus)

Pendukung Desak Tetapkan Kades Terpilih Tanjung (Suara NTB) Lebih dari 100 massa pendukung kepala desa terpilih Pilkades Sokong, atas nama Marianto, Senin (6/11) mengelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati.

Mereka mendesak BPD Sokong dan Panitia Pilkades tingkat kabupaten segera menetapkan kades terpilih yang diusungnya.

Massa aksi sudah mulai menggelar orasi di depan Kantor Bupati sekitar pukul 9 pagi.

Berselang kemudian, sekitar 10 orang perwakilan massa diterima hearing oleh jajaran Sekretariat Daerah dipimpin Asisten I, Ir. Nanang Matalata, M.Si. Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Syamsuri, menuntut keadilan atas penyelenggaraan Pilkades. BPD dan Pemkab menurut dia, harusnya sudah memproses penetapan pilkades terpilih sebagai kepala desa pascapemilihan tanggal 19 Oktober.

“Kami menuntut keadilan kepada pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan sidang pleno dan segera menetapkan kades terpilih Desa Sokong se-

26 ASN Dimutasi, Sekretaris DPRD Akhirnya Terisi Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kembali menggeser 26 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV. Di antara para pejabat itu, satu orang dipromosikan ke eselon II untuk menduduki jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lombok Utara. Lainnya, pergeseran untuk mengisi beberapa jabatan yang sebelumnya kosong akibat mutasi sebelumnya.

Pada jabatan Sekwan, bupati mempromosikan Drs. Ahmad Sujanadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Setda KLU. Promosi juga diberikan kepada Sekretaris Korpri, Anding Dwi Cahyadi, untuk menjabat sebagai Kabid Hubdar - Dishub KP KLU. Sementara, Kabag Humas dan Protokol, Drs. Saprinnadi, dipindah untuk mengisi kekosongan di Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sepeninggal Saprinnadi, jabatan Kabag Hu-

Halaman 4

ang yang tepat,” terangnya.

Bupati berpesan, sebagai ASN, para pejabat harus siap ditempatkan di posisi manapun.

Jabatan yang diamanatkan agar dijalankan sesuai dengan beban dan tanggung jawab serta tunduk pada ketentuan yang berlaku. “Ini adalah amanah yang harus disikapi secara positif. Apapun sebagai ASN, harus siap ditempatkan di mana saja sebab asas profesionalitas,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Utara, M. Najib mengungkapkan, pengisian jabatan Sekwan Lombok Utara telah sesuai prosedur. Di mana pejabat Sekretaris DPRD saat ini, telah memenuhi proses pansel serta memperoleh rekomendasi dari pimpinan DPRD. “Jabatan yang masih belum terisi, Desember nanti akan ada mutasi kembali. Namun kita tunggu saja karena SK belum dikeluarkan oleh Pak Bupati,” demikian Najib. (ari)

(Suara NTB/ari)

TUNTUT - Massa pendukung Marianto menuntut BPD Desa Sokong dan Panitia Pilkades segera menetapkan kades terpilih, Senin (6/11). bagai kepala desa,” ujarnya.

Tidak hanya mendorong pleno penetapan kades, massa juga mengangkat isu lain. Salah satunya, keterlibatan Wakil Ketua BPD Sokong, Fajar Marta, S.Sos (juga Ketua KPUD Lombok Utara, red). dalam aksi sebelumnya. Sebagaimana diketahui Fajar selaku tokoh masyarakat Sokong ikut bergerak dalam Aliansi Masyarakat Sokong mendesak Polres Lombok Utara atas dugaan kasus pemalsuan ijazah dalam bentuk penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) oleh kades terpilih.

“Kami minta panitia pilkades kabupaten segera tetapkan kades terpilih, dan kami juga minta pemerintah untuk memecat Wakil Ketua BPD, Fajar Marta karena dia ada kepentingan untuk menunda penetapan Pilkades Sokong serta ikut mengintervensi jalannya (pilkades),” cetusnya.

Pada momen hearing, Syamsuri dan sejumlah pereakilan kembali melontarkan hal serupa.

Atas desakan itu, Asisten I, Nanang Matalata, mempermaklumkan kepada perwakilan massa, di mana Panitia Kabupaten belum dapat memproses lantaran belum menerima disposisi dari bupati.

Hal senada disampaikan Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara, Tresnahadi, S.Pt., pihaknya belum bisa berbuat apa-apa. Ia mengaku hingga saat ini, belum menerima surat keputusan (Berita Acara) dari BPD Sokong untuk melimpahkan semua keputusan ke Panitia Kabupaten.

“Kami tidak bisa berbuat banyak terkait tuntutan ini, karena surat yang ditujukan BPD ini bukan kepada kami

melainkan ke bupati. Jadi untuk sementara ini kita akan tunggu keputusan bupati sampai 30 hari ke depan,” katanya.

Adapun Surat Keputusan Berita Acara pleno Kades Sokong, telah dikonfirmasi oleh Ketua BPD Sokong, Dodi Sutikno. Di hadapan pejabat pemerintah dan perwakilan massa, Dodi mengklaim telah mengirimkan Berita Acara Pleno ke Panitia Kabupaten.

“Saya sudah mengirim surat ke Bagian Umum pada tanggal 1 November lalu. Ini bukti terima suratnya,” ujarnya Dodi sembari mempertegas kembali pleno penetapan kades tak bisa diambil, karena adanya pencabutan SKPI oleh Kemenag terhadap laporan Marianto.

Usai memperoleh kejelasan BPD, Nanang Matalata pun mengambil kesimpulan pemerintah menjanjikan waktu penyelesaian konflik Pilkades Sokong dalam 2 pekan ke depan. Sebelum itu pihaknya akan menelusuri surat BPD di Bagian Umum untuk ditindaklanjuti sembari menunggu perintah bupati.

Terpisah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., dikonfirmasi wartawan usai sidang paripurna DPRD mengaku sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan massa pendukung Marianto.

Namun demikian, dirinya tidak serta merta memberi keputusan (penetapan kades terpilih) tanpa melalui perosedur.

“Insya Allah kita akan tentukan itu setelah 30 hari, karena itu sesuai prosedur. Tetapi kalau bisa lebih cepat kita akan segara agar masalah ini tidak berlarutlarut,” demikian Najmul. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Kerjasama yang baik antara TNI dan Pemda Kabupaten Lombok Utara akan terus dilanjutkan. Setelah sukses dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2017 dengan 2 program strategis di Lombok Utara, yakni membangun jembatan dan membuka jalan baru di dusun terpencil, Pemda kembali akan “menjatah” TNI untuk program bakti sosial (baksos) pada 2018 di Lombok Utara. Formulasinya, Pemkab akan menggandeng TNI untuk mengerjakan sekitar 1.028 rumah kumuh.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Lombok Utara, Hadari, SP., Senin (6/11) mengakui, arah kerjasama dengan TNI pada 2018 sudah mulai disusun. Bentuknya, antara TNI dan Pemkab Lombok Utara akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Tahun 2018 tetap akan menggandeng TNI, bentuknya baksos. TNI bisa sebagai tukang, apalagi mereka juga profesional,” ungkap Hadari usai menghadiri sidang DPRD kemarin.

Sebagaimana diketahui, keterlibatan TNI dalam program fisik di Lombok Utara sejatinya sudah dirasakan masyarakat dan Pemkab Lombok Utara. Di mana pada TMMD 2017, TNI terlibat membuka akses jalan sepanjang 1,7 km dan jembatan.

Dari kedua program itu, Pemkab hanya menyiapkan pagu senilai Rp 750 juta. Jumlah yang menurut statistik belum sebanding. Namun oleh TNI kedua program tersebut terlaksana dengan sukses dan kualitas yang menjanjikan.

Berangkat dari momentum itu, Hadari mengatakan TNI kembali dilibatkan pada APBD Perubahan 2017 dan APBD murni 2018. Pada APBD P ini, TNI dilibatkan sebagai pengawas dalam proses pembangunan 512 unit rumah kumuh dengan anggaran senilai Rp 5,2 miliar (atau Rp 10 juta per unit).

Kendati demikian, Hadari mengakui pada anggaran saat ini TNI tidak disiapkan oleh daerah. Sebaliknya, TNI pada MoU 2018 mendatang akan disiapkan anggaran operasional sebagai pendukung anggota TNI. “Tahun depan ada 1.028 unit yang kita usulkan di APBD, satu rumah nilainya Rp 13 juta. Untuk bapak-bapak di TNI, kita siapkan Rp 500 ribu per orang per bulan dan akan diterima per 2 bulan (sesuai lama pengerjaan rumah kumuh),” paparnya.

Sebelum mengarah pada MoU, pihaknya merasa perlu untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan aparat TNI terkait dari Koramil hingga Dandim.

“Ini yang perlu kita rumuskan bersama, bagaimana baiknya.

Yang jelas MoU akan kita siapkan, kita susun dan ditandatangani 2018 nanti,” demikian Hadari. (ari)

Seleksi Calon Kades

DPMD Pastikan Bukan Asal-asalan Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim) memastikan tahapan seleksi yang dilangsungkan bagi bakal calon kepala desa (kades) benarbenar serius. Seleksi untuk mengerucutkan jumlah kades cukup lima orang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa benar-benar dilakukan.

Penegasan ini disampaikan Kepala DPMD Lotim, H. M. Juaini Taufik, menjawab Suara NTB di sela acara seleksi calon Kades Teros dan Labuhan Haji di Kantor Kecamatan Labuhan Haji, Senin (6/11). Menurutnya, bentuk keseriusan seleksi ini tergambar dari adanya bakal calon yang gugur. Bahkan, salah satu bakal calon petahana di Desa Suangi pun sesuai hasil seleksi diputuskan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti pesta demokrasi. “Pengalaman, di Desa Suangi ada incumbent yang tidak lulus,” tegasnya.

Bobot tes tulis, ujarnya, nilainya 40 persen. Nilai selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan itu ditentukan dari pengalaman kerja di pemerintahan, usia, tingkat pendidikan dan lainnya. Nilai kelulusan di masing-masing desa berbeda. Karenanya, panitia dalam menentukan kelulusan itu tidak menggunakan stan-

dar nilai. Tapi menggunakan perankingan, siapa ranking terendah secara otomatis gugur sebagai calon.

“Kita tidak pakai standar nilai, nilai kelulusan di satu desa berbeda dengan desa yang lain, misalnya di satu desa lulus dengan nilai 56 di desa lain bisa saja tidak lulus,” ungkapnya. Kondisi tersebut, kata Juaini Taufik, tergantung dari tingkat persaingan di dalam desa.

Dalam penilaian, sebagai panitia di tingkat Kabupaten DPMD sangat transparan.

Kalau ada yang kroscek nilainya berapa bisa langsung dibuka. Hasil tes itu pun bisa langsung diketahui oleh masingmasing bakal calon. Semua bakal calon, katanya, diperlakukan sama secara adil.

Mengenai soal dipersiapkan oleh kabupaten sesuai permintaan dari panitia-panitia yang ada di desa. Kerahasiaan dari soal ini sangat terjaga. Di mana begitu soal-soal ini selesai dibuat, langsung dititip ke aparat kepolisian dan kepolisian juga yang membawa ke tempat pelaksanaan tes.

Dibuka akses kepada panitia pilkades agar melakukan monitoring ke panitia kabupaten. Panitia meyakinkan semakin transparan dalam melakukan seleksi. Hal ini diyakini akan mengurangi tekanan bagi yang tidak lulus. ‘’Bagi yang tidak lulus memang karena kualitas jawabannya yang kurang,’’ terangnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

SELEKSI - Seleksi calon Kepala Desa Teros dan Labuhan Haji digelar di Kantor Camat Labuhan Haji, Senin (6/11).

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Puluhan Warga Miskin Terancam Desak Anggota Kembalikan Kerugian KETUA DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj. Sumiatun mendesak agar delapan anggota Dewan yang menunggak temuan kerugian negara sebesar Rp 238 juta segera menuntaskan pengembalian kerugian. Jika langkah ini tak juga ditindaklanjut oleh delapan anggota DPRD ini, pihaknya tak bisa berbuat lebih banyak lagi.

“Waktu ada pertemuan dengan BPK, ada solusi. Mereka diberikan ruang waktu, mungkin bisa diangsur. Saya tekankan (Suara NTB/dok) agar delapan anggota itu segHj. Sumiatun era menyelesaikannya. Sebab jangan sampai ke ranah hukum,” tegasnya, Senin (6/11).

Dijelaskan, pada saat pertemuan dengan BPK delapan anggota dewan sudah ada solusi dan diberikan ruang waktu oleh BPK. Lebih jauh dikatakan Ketua DPD II Golkar Lobar ini, pihaknya berharap agar segera diselesaikan. Sejauh ini ada itikad dari delapan anggota mau membayar, bukan tidak mau kembalikan.

Pihaknya sudah menekankan kepada delapan anggota tersebut agar mengembalikan segera. Sebab jangan sampai masuk ke ranah hukum. Terkait deadline waktu penyelesaiannya? Menurut Hj. Atun bahwa ada diberikan ruang waktu penyelesaian oleh BPK. Sehingga paling tidak delapan dewan segera melunasinya. (her)

Bupati Belum Dapat Restu Mutasi dari Kemendagri

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengaku belum mendapatkan izin melakukan mutasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejauh ini, pihaknya masih menunggu izin dari Kemendagri, sebab rekomendasi dari Komisi ASN untuk melakukan seleksi terbuka sudah diperoleh.

“Izin mutasi dari Kemendagri belum keluar, kalau Komisi ASN sudah ada. Saya kira ndak ada lah (pejabat tak loyal),” tegasnya, Senin (6/11).

Ditegaskan, penilaian dari luar bahwa ada pejabat tak loyal hal biasa, namun di internal tetap solid. Buktinya, kata Fauzan, semua program berjalan dengan baik. Terkait molornya penetapan 4 buah perda menurutnya bukan karena ketidakloyalan jajaran pejabat. Termasuk salah satu penyebabnya Dinas Pariwisata yang lambat menyelesaikan Raperda Pariwisata Berkelanjutan.

Diakuinya, persoalan raperda ini dirinya yang meminta ditunda. Sebab dari sisi substansi isi, ia meminta Kepala Dinas Pariwisata supaya benar-benar dicek dan dikaji supaya jangan setengah-setengah membuat perda. Sebab perda ini, menjadi pertama dan satu-satunya di Indonesia, sehingga harus disusun secara hati-hati dan kompherensif. Kemungkinan jelas orang nomor satu di Lobar ini, komunikasi Kepala Dinas Pariwisata dengan pansus kurang. “Kalau dari sisi penundaan saya yang minta supaya lebih diperdalam lagi,” jelas Fauzan.

Menyoal rendahnya capaian realisasi fisik dan keuangan, juga bukan indikator ketidakloyalan. Meski diakui di lapangan realisasi fisik dan keuangan masih rendah. Namun jika dikomparasi dengan tahun sebelumnya, capaian tahun ini diklaim lebih baik.

Dalam hal ini, tidak saja Lobar yang mengalami hal serupa, namun daerah lain. Hal inilah, jelasnya menjadi bahan evaluasinya, kenapa realisasi dilakukan di akhir tahun. Apalagi sejauh ini, telah dilaksanakan E-lelang cepat.

Ia menambahkan, pihaknya perlu terus mengubah budaya kerja birokrasi agar tidak menggenjot pekerjaan di akhir tahun. Namun perlu dilakukan peningkatan realisasi awal-awal dan pertengahan, sebab menyangkut pelayanan publik. (her)

PKB Acuhkan Rekomendasi NU

Setnov Bakal Serahkan SK ke Fauzan-Sumiatun Pekan Ini Giri Menang (Suara NTB) PKB tak mengakomodir rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendukung H. Fauzan Khalid - Hj. Sumiatun pada Pilkada 2018 mendatang. Pasalnya, rekomendasi NU bukan diurus internal PKB, namun tim Fauzan Khalid.

Demikian disampaikan Ketua DPW PKB H. L. Hadrian Irfani terkait rekomendasi PBNU ke PKB agar mendukung Fauzan Khalid, Senin (6/11). Kecuali, jelasnya, internal PKB yang mengurus lalu internal PKB dipanggil PBNU barulah rekomendasi diakomodir. “Namun tiba-tiba kami terima surat rekomendasi PKB itu.

Jadi kita bisa jelaskan ke PBNU nanti saya yakin PBNU tidak berani ikut campur dalam ranah politik praktis lah,” tegasnya.

Apalagi, jelasnya, PKB memiliki kader yang berencana maju, yakni TGH. Khudari Ibrahim dan Sulhan Muchlis. Melihat peta kekuatan tentu organisasi besar NU dan NW akan bersatu, jika TGH. Hasanain Djuaini duet dengan Sulhan Muchlis. Di sini, jelasnya, PBNU dan NW telah menandatangani MoU atau kesepakatan. Termasuk dalam politik serta bidang lain, sehingga tidak ada lagi dikotomi antara NU-NW yang selama ini menjadi perbincangan yang serius.

Sementara Ketua DPD II Golkar Lobar Hj. Sumiatun, menjelaskan, SK dukungan Golkar bakal diterima tanggal 12 November nanti. Penyerahan SK langsung yang sedianya oleh Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) didampingi Sekjen Idrus Marham bakal diadakan di Lombok Timur. Penyerahan SK di Lotim, karena telah diagendakan sebelumnya. “SK-nya nanti diberikan kepada empat kandidat, yakni balon yang maju di Pilgub dalam hal ini, Pak Ketua DPD I, Bacabup Lotim dan Kota Bima,” jelas Sumiatun. (her)

Ombudsman Temukan Dugaan Pembagian Rastra Salahi Aturan Giri Menang (Suara NTB) Ombudsman RI Perwakilan NTB menggelar rapat dengan Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini SKPD pelayanan publik, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan instansi terkait lainnya di Ruang Asisten I Setda Lobar, Senin (6/11). Salah satu yang menjadi bahan pembahasan terkait temuan lembaga ini menyangkut pembagian beras sejahtera (rastra) yang diduga masih bermasalah. ‘’Ombudsman menemukan pembagian rastra ini diduga salahi aturan, sebab praktik di bawah beras dibagi rata baik ke warga yang memang berhak dan tidak berhak,’’ ungkap Kadis Sosial Lobar Hj. Made Ambarwati, Senin (6/11).

Menurutnya, Ombudsman dalam kesempatan itu meminta agar pihaknya membuat SOP, SPM prosedur penyerahan rastra. Menyusul berlakunya aturan baru, maka pihaknya diminta

perlu membuat SOPnya. Artinya, perlu diubah SOP yang saat ini menyesuaikan dengan pola yang akan berlaku nanti. Pihaknya juga diminta membuat maklumat pelayanan dan pakta integritas semua karyawan.

Berbagai hal ini penting, supaya kalau ada pengaduan prosedurnya lengkap. Pihaknya membuat sentra layanan rujukan terpadu (SLRT). Pihaknya juga diminta membuat tempat Pangduan bagi masyarakat ter-

Giri Menang(Suara NTB) Memeriahkan usianya yang ke-6, Pemerintah Desa Saribaye Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) menampilkan kelompok kesenian Kayaq Sandongan di halaman SDN 1 Saribaye, Sabtu (4/11). Kesenian asli Dusun Sandongan ini diperkirakan sudah berusia ratusan tahun dan tergolong langka.

Kayaq Sandongan merupakan kesenian menyerupai wayang orang yang dimainkan oleh tujuh orang bertopeng menggunakan kostum khusus.

Peran yang dimainkan masing-masing bernama Amaq Darmi (Kayaq), Amaq Pang, Ide, Jempiring, Amaq Kelokop dan Inaq Kue. Dalam pertunjukannya, para pemeran menggunakan Bahasa Sandongan asli dan diucapkan seperti lagu (tembang). Pertunjukan juga diiringi musik khas menggunakan gendang, seruling, rincik dan lainnya.

Kepala Desa Saribaye, Sarawan Sukadani berharap, ke-

(Suara NTB/ist)

KAYAK SANDONGAN - Kesenian Kayaq Sandongan yang cuma ada Desa Saribaye Lingsar. Kesenian ini harus dilestarikan dan diharapkan menjadi ikon budaya Lobar. senian Kayaq Sandongan dapat kembali ditampilkan dan dicatat sebagai salah satu warisan budaya Kabupaten Lobar. “Kayak Sandongan ini

Tekan Kebocoran Lewat E-Parkir Praya (Suara NTB) Upaya menekan kebocoran dalam hal pengelolaan parkir, khususnya parkir tepi jalan umum terus diupayakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Salah satunya dengan menerapkan E-Parkir atau parkir elektronik mulai tahun ini.

Kepala Dishub Loteng, Drs. H. Supardan, kepada Suara NTB, Senin (6/11), menjelaskan, sistem E-Parkir sudah cukup lama diwacanakan. Namun karena terkendala berbagai hal, baru tahun 2017 sistem ini mulai diterapkan. Namun, penerapan sistem ini tidak dilakukan secara menyeluruh di semua lokasi, tapi di beberapa titik. “Kita akan coba di dua titik dulu. Yakni di pusat pertokoan Kota Praya,” jelasnya.

Selain karena anggaran yang tersedia untuk penerapan E-Parkir tersebut masih terbatas, pihaknya ingin menguji coba terlebih dahulu sistem ini. Nantinya setelah sistem tersebut diterapkan, baru akan dievaluasi kekurangan dan kelebihannya, sehingga bisa menjadi dasar untuk menerapkan sistem tersebut

secara menyeluruh.

Pihaknya, menerapkan sistem E-Parkir, karena sistem tersebut dinilai bisa menjadi solusi atas persoalan pengelolan parkir selama ini.

Di mana banyak terindikasi kalau pengelolaan parkir utamanya parkir pinggir jalan umum bocor. Akibatnya, target pemasukan dari sektor ini belum bisa tercapai.

Padahal dari sisi potensi, cukup besar. Hanya karena sistem pengelolaan yang masih menggunakan pola konvensional, sehingga hasilnya pun belum bisa optimal.

“Tahun ini target pendapatan dari parkir sekitar Rp 200 juta.

Tapi dengan kondisi yang ada, kita pesimis bisa tercapai,” ujarnya.

Namun ke depan dengan telah diterapkannya sistem EParkir, target yang ada bisa terpenuhi. Bahkan, pihak optimis bisa terlampaui. “Prinsipnya kita terus benahi sistem dan pengelolaan parkir.

Supaya hasilnya ke depan bisa maksimal. Dan, mampu memenuhi target yang ditetapkan,” pungkas mantan Kabag Umum Setda Loteng ini. (kir)

Guru Non PNS Terancam Dicoret mati dan menghargai penghargaan yang telah diberikan pemerintah daerah,’’ tegasnya.

Sumum menjelaskan, sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, SK Bupati Loteng masa berlakunya hanya satu tahun. Dan, bisa diperpanjang di tahun berikutnya, jika kinerja guru non PNS memenuhi standar yang ada.

“Jadi nanti setiap akhir tahun, akan ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja guru non PNS yang menerima SK Bupati Loteng itu. Kalau tidak memuaskan, maka SK-nya tidak akan diperpanjang,” tambahnya.

Itu artinya, ada kemungkinan jumlah penerima SK Bupati Loteng tahun ini berubah tahun depan dan tergantung hasil evaluasi terhadap kinerja masing-masing guru non PNS. Jumlah guru non PNS itulah yang nantinya jadi dasar penentuan alokasi anggaran untuk honor guru non PNS oleh Pemkab Loteng.

“Tahun ini ada 2.867 guru non PNS yang menerima SK Bupati.

(Suara NTB/dok)

Hj. Made Ambarwati hanya sanggup mampu menuntaskan 50 persen dari jumlah tersebut. (her)

Desa Saribaye Lestarikan Seni Kayaq Sandongan

Kinerja di Bawah Standar

Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada 2.867 guru non PNS yang telah dinyatakan lolos verifikasi. Kendati sudah mengantongi SK Bupati Loteng, posisi guru non PNS masih belum sepenuhnya aman. Jika di kemudian hari, kinerja guru non PNS ternyata di bawah standar, maka Pemkab Loteng tidak akan segan-segan mencoret guru non PNS bersangkutan sebagai penerima SK Bupati Loteng.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada Suara NTB, Senin (6/11).

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh gunu non PNS yang sudah menerima SK Bupati Loteng yang baru, senantiasa meningkatkan kinerjanya. Kinerja guru non PNS diharap tidak menurun ketika sudah menerima SK Bupati Loteng. ‘’Karena itu sama saja, guru tersebut tidak menghor-

kait rastra, KIS, KIP dan PKH. Diakuinya, praktik penyaluran rastra masih dibagi rata. Hal ini dikarenakan aparatur di bawah, seperti kepala desa dan kepala dusun tidak berani membagikan tak merata. Hal ini dikarenakan data yang masih amburadul.

Mengacu aturan, jelas Ambar, memang praktik ini melanggar aturan. Sebab jika dibagi rata maka ada warga mampu dan tak mampu menerima bantuan tersebut. Kare-

na itu pihaknya akan melengkapi apa yang diminta oleh Ombudsman tersebut secara bertahap sebab disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Ia mengaku kesulitan penerapan penyaluran bantuan non tunai Sebab sejauh ini verifikasi basis data terpadu sebanyak 66 ribu KK penerima bantuan belum selesai. Pihaknya harus mengisi NIK dan melengkapi bagi yang belum punya KK. Pihaknya pun dideadline oleh pusat hingga tangal 10 November, namun kendala dihadapi di bawah tidak semua masyarakat Lobar merekam E-KTP. Dalam hal ini, pihaknya mengaku verifikasi dari 66 ribu yang masih tersisa 33 ribu lebih yang belum punya NIK tidak bisa tuntas. Pihaknya kemungkinan

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Kepala Disdik Loteng, H. Sumum, menyerahkan SK Bupati Loteng kepada guru non PNS beberapa waktu lalu. Pemkab Loteng tidak akan segan-segan mencoret guru non PNS kalau kinerjanya di bawah standar.

Tahun depan jumlah bisa saja tidak sama,” tandasnya.

Disinggung adanya guru yang tidak memenuhi standar, namun lolos verifikasi guru penerima SK Bupati Loteng, Sumum

mengaku belum mendapat laporan. Meski demikian, pihaknya tetap akan menelusuri kebenaran informasi ini. Jika ada ditemukan, maka SK-nya bakal ditinjau ulang.(kir)

konon sangat terkenal se-Pulau Lombok. Saya ingin mengingatkan generasi sekarang, kami harus mampu melakukan apa yang dilakukan generasi ter-

dahulu, yaitu membawa nama dusun dan desa bisa terkenal.

Semoga Kayak Sandongan bisa dipatenkan sebagai warisan budaya kita,”harapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang berkesempatan hadir saat itu juga memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Ispan Junaidi segera menindaklanjuti keinginan Kades Sarawan.

“Tari-tarian Indonesia justru diklaim oleh negara lain, dan untuk konten seni Kayak Sandongan ini harus kita antisipasi. Segera kita patenkan,” ujarnya.

Untuk lebih mengenalkan kesenian ini, bupati juga menginstruksikan agar kesenian Kayak Sandongan dapat ditampilkan di event Perang Topat dan event lainnya.

Ditemui usai acara, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi berjanji melakukan pembinaan pada generasi muda untuk melestarikan kesenian ini. Dirinya berjanji akan melakukan kordinasi yang intens dengan Dewan Kesenian dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti instruksi bupati. (her)

Moratorium Penerimaan PNS Berlanjut

Mengkhawatirkan, Defisit Guru di Loteng Praya (Suara NTB) Kondisi kekurangan tenaga guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kian mengkhawatirkan.

Menyusul masih berlanjutnya kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh pemerintah pusat di Loteng. Kondisi ini diyakini bakal semakin parah, mengingat, hingga tahun 2018 mendatang, ada pensiun guru secara besarbesaran di Loteng.

“Sebelum tahun 2016 saja, kita sudah kekurangan sekitar 1.500 guru untuk SD. Belum termasuk untuk guru SMP,” aku Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H. MPd., kepada Suara NTB, Senin (6/11).

Sementara terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 mendatang akan ada guru yang pensiun secara besar-besaran dan mencapai

hingga 300 guru. Untuk itu, bisa dipastikan, jumlah tenaga guru khususnya yang berstatus PNS bakal semakin banyak berkurang. Di satu sisi, Loteng tengah gencar-gencarnya menggenjot peningkatan kualitas pendidikan. Sementara untuk bsa mencapai target tersebut, ketersediaan guru memegang peranan vital. “Bagaimana kita bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara optimal, kalau guru saja kurang,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat kepada Loteng supaya bisa memperoleh jatah rekrutmen tenaga guru yang baru, sehingga mengurangi defisit guru yang ada. Pasalnya, kalau tidak ada rekrutmen guru sampai tahun 2020 mendatang, maka Loteng bisa mengalami kekurangan guru di atas 2.000 orang.

“Apa yang bisa kita perbuat dengan kekurangan guru sebesar itu. Sehingga kita berharap

ada perlakuan khusus bagi Loteng oleh pemerintah pusat. Untuk bisa memperoleh jatah rekrutmen PNS baru, khusus untuk tenaga guru,” sebut Sumum.

Karena kalau untuk tenaga non fungsional di luar guru, Loteng sudah bisa dikatakan mencukupi.

Tinggal tenaga guru yang masih sangat kurang dan sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini.

Memang ada guru honor yang bisa diberdayakan untuk bisa menutupi kekurangan tersebut. Namun, keberadaan guru honor tidak akan bisa maksimal diberdayakan, karena statusnya hanya tenaga tidak tetap. ‘’Beda kalau kemudian sudah berstatus PNS, maka peran fungsi guru tersebut bisa dimaksimalkan,’’ tegasnya. (kir)

Buat Akte Kelahiran di Loteng Bisa Lewat WA Praya (Suara NTB) Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke depannya bakal lebih mudah untuk membuat akte kelahiran. Nantinya, warga bisa membuat akte lewat sistem online yang saat ini tengah dipersiapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng. Rencanannya, pembuatan akte kelahiran via online akan diluncurkan awal Bulan Desember mendatang.

“Sistem dan perangkatnya saat ini sedang kita persiapkan. Dan, kita targetkan pada tanggal 1 Desember mendatang, sistem tersebut sudah bisa mulai kita uji coba,” ungkap Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil Loteng, Hj. Lale Anyes Fajriani, S.Ap.M.Si., kepada Suara NTB, Senin (6/11).

Adanya sistem tersebut, nantinya memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pembuatan akte kelahiran melalui aplikasi WhatsApp (WA) via Android. Di

mana nantinya, Disdukcapil Loteng akan menyiapkan satu nomor WA khusus yang bisa diakses oleh semua masyarakat Loteng.

Melalui aplikasi ini, masyarakat tinggal mengisi form khusus untuk penerbitan akte kelahiran. Aplikasi yang sudah diisi oleh masyarakat kemudian diproses oleh petugas khusus Disdukcapil Loteng sampai kepada tahap penerbitan akte kelahiran.

“Jangka waktu dari pengajuan penertiban akte kelahiran sampai ke penerbitan akte kelahiran itu sekitar 5 hari,” sebutnya.

Jangka waktu ini sudah sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) bagi pengurusan akte kelahiran secara manual.

Begitu akte kelahiran tersebut sudah terbit, maka pemohon bisa mengambilnya ke kantor Disdukcapil Loteng dengan menyerahkan persyaratan pembuat akte kelahiran sesuai ketentuan yang ada.

“Jadi kalau mau mengam-

bil akte kelahiran, pemohon terlebih dahulu harus menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan. Jika belum lengkap, maka akte akan ditahan sementara waktu. Sampai pemohon bisa memenuhi persyaratan yang ada,” terangnya.

Adanya sistem tersebut, maka masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus akte kelahiran. Cukup dengan mengisi aplikasi yang ada di WA. Setelah akte jadi, baru datang ke kantor Disdukcapil, sehingga dari sisi waktu dan biaya, lebih efisien. Selain itu, masyarakat tidak perlu antre untuk membuat akte kelahiran.

Meski akan diluncurkan pada awal Bulan Desember, Lale mengaku itu baru tahap uji coba sembari kebijakan ini terus dievaluasi dan diperbaiki, jika ditemukan kekurangan dan kelemahan. Barulah pada awal tahun 2018 mendatang, aplikasi pembuat akte secara online akan diterapkan secara menyeluruh. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

Dievaluasi, Pembangunan Puskesmas Sebotok

”Kalau Bersih, Tidak Perlu Risih” KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyaarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa, Dr. Ikhsan Safitri menyambut positif keterllibatan Polri dengan mengakifkan jajarannya hingga ke tingkat Polsek dalam mengawal dana desa. Agar pemerintah desa lebih berhati hati dalam pengelolaan dana desa.

“Kalau bersih (dalam pengelolaan dana desa,red), tidak perlu risih. Penandatanganan MoU antara Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri dalam mengawal dana desa membuktikan dana desa ini sangat penting.

Dalam upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat desa melalui gelontoran (Suara NTB/arn) dana desa dari pemerintah Ikhsan Safitri pusat yang cukup besar,” terang Dr. Ikhsan, kepada Suara NTB, Senin (6/11).

Dengan demikian, pemerintah desa akan menjadi lebih berhati hati dalam menggunakan dana desa. Mana program perioritas yang berimplikaasi langsung pada upaya pengentasan kemiskinan di desa harus diutamakan. Agar dana yang ada lebih optimal penggunaannya. Efektif dan efisien, mengingat anggaran desa merupakan dana negara yang mesti dipertanggungjawabkan. “Dana publik mesti digunakan secara profesional,” pungkasnya. (arn)

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Puskesmas Sebotok, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas dievaluasi. Dalam hal ini Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sumbawa mengundang kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas, Senin (6/11).

Ketua TP4D Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH., MH kepada wartawan menyampaikan pemanggilan ini untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan proyek. Termasuk juga terkait material yang digunakan.

“Kami memanggil PPK, Konsultan pengawas dan kontraktor untuk kita evaluasi bersama perkembangan pembangunan dan material yang digunakan, sambil menunggu hasil uji lab,” ujarnya.

Pihaknya belum bisa menyimpulkan mengenai penggunaan pasir yang diduga menggunakan pasir laut. Hal ini karena harus dibuktikan oleh ahlinya dan hasil uji lab. Dimana informasi dari PPK, bah-

wa sudah diajukan untuk penggunaan material dan kekuatan dari beton. Namun hingga saat ini hasilnya belum turun.

“Sampai sekarang belum turun hasilnya,” terangnya.

Dijelaskannya, selain material dalam evaluasi pihaknya juga akan mengupas lebih dalam mengenai persoalan dan isu-isu yang berkembang dalam pembangunan Puskesmas Sebotok. Mulai dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)

yang ada, mobilisasi, dokumen, kontrak kerja, perkembangan serta progresnya dan laporan secara khusus. Intinya TP4D tidak pernah menutup fakta yang ada.

“Kita tetap terbuka. Kalau memang dalam RAB nya menyuruh menggunakan bukan pasir laut pasti kita tindak. Tapi kita belum tahu faktanya. Artinya kita melihat dulu faktanya baru kita ngomong,” pungkasnya. (ind)

Kemiskinan di KSB Diklaim Turun 4,23 Persen Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat saat ini tengah melakukan verifikasi terkait Basis Data Terpadu (BDT) sesuai data yang diterima dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diterima belum lama ini. Verifikasi data ini dilakukan untuk mengetahui secara rill, sejauh mana program pengentasan kemiskinan yang sudah dicanangkan Pemkab setempat berpengaruh bagi warga miskin.

Data yang berhasil dihimpun Suara NTB di lapangan menyebutkan, total data BDT yang harus di verifikasi oleh Pemkab Sumbawa Barat sekitar 8.359 jiwa yang (Suara NTB/dok) masuk dalam kategori misFud Syaifuddin kin dari total jumlah penduduk yang belum di verifikasi sekitar 18. 806 jiwa.

Dari jumlah tersebut setelah dilakukan verifika terjadi pengurangan jumlah warga miskin menjadi 796 jiwa dengan persentase penurunan sekitar 4,23 persen. Tetapi meskipun demikian, dari jumlah tersebut, masih ada 30 desa yang belum melaporkan hasil verifikasi terhadap BDT ini sehingga angka 4,23 persen tersebut masih bisa berubah seiring dengan rampungnya pendataan terhadap BDT ini.

Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin ST kepada wartawan, Selasa (6/11) mengatakan, data-data yang sudah masuk, tetap akan di verifikasi lagi. Tentu dalam pendataan tidak hanya dilakukan oleh desa saja, melainkan juga para agen PDPGR dan tim dari Kabupaten guna membantu dalam melakukan verifikasi terhadap data-data ini.

Sementara terhadap desa-desa yang belum melaporkan hasil verifikasi diminta untuk bisa melakukan percepatan. Sehingga akumulasi angka kemiskinan secara keseluruhan bisa tergambar dengan jelas, warga masyarakat yang akan di intervensi melalui program yang sudah dicanangkan oleh Pemkab setempat.

“Data hasil verifikasi ini nantinya akan kita umumkan di Harlah ke 14 KSB. Mudahan kita bisa bekerja dengan baik sehingga angka yang dimunculkan nanti bisa menggambarkan kondisi rill masyarakat KSB,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ind)

DIDATA - Belasan orang yang terjaring saat didata dan dilakukan pemeriksaan di ruangan penyidik Sat Pol PP Sumbawa.

Tim Opgab Jaring Pasangan Diduga Mesum Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Operasi gabungan (opgab) menyasar sejumlah hotel dan kos-kosan di wilayah Kecamatan Labuhan Badas, Senin (6/11) kemarin sekitar pukul 10.00 Wita. Tim yang anggotanya meliputi Sat Pol PP, Kepolisian, TNI, PM, BIN, Dinas Sosial dan Disdukcapil tersebut, berhasil mengamankan 17 orang. Terdiri dari pasangan diduga mesum, waitress dan penjual minuman keras (miras) jenis brem.

miliki dokumen kependudukan atau KTP. Sisanya satu orang penjual minuman keras (miras) dengan barang bukti enam botol brem. “Jadi ada 17 orang yang terjaring. Empat pasangan tidak sah, waitres dan satu orang penjual miras jenis brem,” ujarnya.

Dijelaskannya, operasi ini melibatkan instansi terkait seperti Pol PP, Kepolisian, TNI, PM, BIN, Dinas Sosial, dan Disdukcapil. Dimana merupakan operasi lanjutan

Tim Pengamanan HDG Mulai Lakukan Pengembalian

Beringin Sila Dibangun Pertengahan 2018

Taliwang (Suara NTB) Tim pengamanan Harga Dasar Gabah (HDG) yang sengaja dibentuk untuk mengamankan HDG di Sumbawa Barat mulai melakukan pengembalian modal yang digelontorkan Pemkab setempat. Bahkan dari delapan rekanan yang sudah diberikan sesuai Surat Keputusan (SK) bupati, tercatat tersisa tinggal empat rekanan yang belum melakukan pengembalian.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan UMKM Sumbawa Barat Ir. Amin Sudiono MM kepada Suara NTB, Senin (6/11) mengatakan, empat rekanan yang sudah mengembalikan tersebut yakni CV Oriva, KUD Tiu Bang Kema, Kecamatan Jereweh, Dedana Sia, Kecamatan Taliwang, dan UD Mandiri. Dari empat rekanan tersebut, dana yang sudah terkumpul mencapai angka Rp 1 miliar dari total anggaran yang dikucurkan Pemkab setem-

(Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan fisik bendungan Beringin Sila informasinya dimulai sekitar pertengahan tahun 2018 mendatang. Sementara proses pengajuan izin pinjam pakai ratusan hektar kawasan hutan yang masuk dalam dampak genangan Beringin Sila masih cukup panjang.

Sebagaimana disampaikan Kasbag Pengadaan Tanah Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Surbini S.E, M.M, saat ditemui Suara NTB, Senin (6/11).

Terdapat sekitar 300 hektar lahan masuk dalam kawasan hutan yang terkena (Suara NTB/arn) dampak dari genangan BerSurbini ingin Sila. Sehingga mesti mengajukan izin pinjam pakai kawasan. Untuk mendapatkan izin tersebut dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melalui proses yang cukup panjang.

Sebelum mengajukan izin ke Kementerian LHK, harus ada rekomendasi dari Gubernur NTB. Sementara untuk keluarnya rekomendasi Gubernur, harus ada hasil pertimbangan kajian teknis dari dua lembaga atau instansi terkait. Yakni dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8 Denpasar dan hasil kajian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Dalam hal ini, baru tim suvervisi dari BPKH Denpasar yang telah turun melakukan pengecekan ke lapangan sekitar akhir Oktober hingga awal Noember ini. Untuk nantinya memberikan pertimbangan teknis ke Gubernur. Sedangkan Dinas LHK Provinsi rencananya segera turun ke lapangan. “Kita berharap Dinas LHK Provinsi juga segera turun,”pinta Surbini.

Pemkab berharap rekomendasi dari Gubernur NTB bisa keluar pada awal 2018. Sehingga bisa langsung diajukan ke Kemnetrian LHK. Jadi sebelum pembangunan fisik mulai dikerjakan, izin pinjam pakai kawasan hutan sudah dikeluarkan.

Sambil menunggu proses tersebut, lanjut Surbini, saat ini, tim aprisal juga sedang melakukan penilaian independen untuk besaran ganti rugi pembebasan sekiuatr 123 bidang tanah warga untuk pembangunan Beringin Sila. Aprisal diberika waktu selama sebulan untuk melakukan penilaian sehingga diharapkan selesei pada 7 Desember mendatang. Diperkirakan ganti rugi mulai dilakukan pada pertengahan Desember 2017. Dengan pagu anggaran yang tersedia saat ini di APBD 2017 sebesar Rp. 10 Miliar. Kalau nantinya dari hasil penilaian aprisal besaran ganti rugi melebihi dari dana yang tersedia, maka Bagian Pertanahan mengajukan anggaran tambahan dalam APBD 2018 sebesar Rp. 15 Miliar. Sebab diperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan warga mencapai Rp. 25 Miliar. (arn)

Ketua Operasi yang juga Wakasat Pol PP Sumbawa, H. Sahabuddin, M.Si menjelaskan, pihaknya turun ke wilayah setempat menindaklanjuti informasi masyarakat dan laporan dari informan. Dalam operasi sebanyak 17 orang yang terjaring. Terdiri dari empat pasangan yang diduga mesum, dua diantaranya diamankan di akamr hotel dan dua lainnya diamankan di kamar kos-kosan.

Pihaknya juga mengamankan waitress yang tidak me-

Amin Sudiono

pat sekitar Rp 2,35 miliar di bulan April lalu.

Terhadap rekanan yang belum, dinas terkait akan kembali mengingatkan untuk melakukan pengembalian. “Sisa rekanan yang belum melakukan pengembalian kita tetap ingatkan untuk segera mengembalikan,” ungkapnya.

Dikatakannya, terkait dengan masalah pengembalian dana tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat secara resmi supaya para rekanan ini tidak lupa. Karena program ini hanya untuk sekali jalan saja (ketika HDG dibawah standar yang ditetapkan) bukan dalam bentuk penyertaan modal. Ketika sudah dideadline untuk membayar, maka semua rekanan harus melakukan pengembalian ke kas daerah. Karena ada juga beberapa aktivitas lain yang h a r u s dibayar dengan uang tersebut.

Apabila tidak juga dikembalikan oleh para rekan-

an ini maka jaminan yang awalnya diserahkan sebagai bukti kesanggupan untuk membayar akan diambil alih oleh Pemerintah. “Kalau mereka tidak bisa kembalikan, aset yang menjadi jaminan akan kita sita. Namun demikian kita tetap yakin mereka ini (rekanan) bisa membayar sesuai deadline yakni tanggal 31 November mendatang,” sebutnya.

Disinggung apakah para rekanan ini akan mendapatkan program yang sama di tahun 2018 mendatang, dia belum bisa memastikannya. Karena pada hakikatnya untuk program HDG ini tetap akan diseleksi secara khusus, bahkan untuk tahun 2018 sudah ada banyak rekanan yang mengajukan diri. Meskipun demikian, pihaknya memiliki tekad supaya tim pengamanan HDG ini bisa berada minimal satu di masing-masing kecamatan.

Sehingga nantinya tim ini bisa maksimal untuk mengamankan HDG yang ada di Sumbawa Barat. Sementara untuk besaran bantuan yang akan dikucurkan di tahun 2018 tidak akan berubah melainkan tetap sama sesuai dengan tahun 2017 lalu.

“Kita akan lebih detailkan persyaratan sebagai penerima program ini. Sehingga penerima program, tidak hanya rekanan yang sama melainkan ada rekananrekanan yang lain sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan,” tukasnya. (ils)

rutin yang dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban dan mengantisipasi penyakit masyarakat.

Terhadap yang terjaring, saat ini masih dalam proses pendataan dan pemeriksaan oleh penyidik. Mereka akan diberikan pembinaan sekaligus dibuatkan surat pernyataan. “Kita memberikan upaya pembinaan untuk mencegah terjadinya penyakit masyarakat,” terangnya.

Pihaknya menghimbau

para pemilik hotel dan kos-kosan supaya dalam menerima penghuni harus jelas dokumen kependudukannya. Mengingat sekarang disinyalir banyak penduduk liar yang kemungkinan dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat. Kepada pendatang diminta untuk melengkapi dokumen kependudukannya. Begitupula penghuni kos atau hotel untuk tidak menguinap satu kamar jika belum memiliki ikatan resmi atau menikah. (ind)

Dishub Janji Tuntaskan DED dan Amdal Dermaga Labuhan Lalar Taliwang (Suara NTB) Permintaan Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengembangan pembangunan dermaga Labuhan Lalar direspon langsung oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat.

Untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan tersebut, pada tahun 2018 mendatang Dishub telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menyusun dokumen Detail Engineering Design (DED) dan dokumen Analisa Dampkan Lingkungan (Amdal) pengembanguan bangunan fasilitas dermaga.

“Kami sudah berkomitmen untuk itu (melengkapi dokumennya). Makanya tahun depan kita siapkan anggarannya untuk DED dan Amdal dermaga sebesar Rp 3 miliar,” terang kepala Dishub KSB, Ir. H. Muslimin HMY kepada media ini, Senin (6/11).

Ia mengatakan, terkait kelengkapan dokumen administrasi kajian lingkungan dan DED dermaga pihaknya sejak awal telah memikirkannya.

Sebab kedua dokumen tersebut menjadi syarat mutlak yang harus disiapkan pemerintah dalam rangka pengembangan infrastruktur dermaga yang akan dibangun ke depan.

“Kalau RIP-nya (rencana induk pengembangan) sedang jalan kan dan hampir selesai. Nah tahun depan kita lengkapi DED dan Amdal-nya juga,” sebutnya.

Muslimin mengungkapkan, untuk penyusunan dokumen DED sebelumnya sempat dianggarkan. Hanya nilainya minim padahal proyeksi pengembangan dermaga Labuhan Lalar untuk penambahan infrastrukturnya sangat banyak.

“Kemarin disiapkan nilainya hanya ratusan juta. Makanya kita tambah supaya penyusunan DED-nya menyesuaikan dengan proyek pengembangan infrastruktur yang akan kita tambahkan di dermaga itu,” paparnya.

Ia mengaku, dalam lanjutan pengembangan infrastruktur dermaga Labuhan Lalar saat ini pihaknya sangat berhati-hati dengan cara memastikan seluruh syaratnya terpenuhi. Tidak saja dari sisi teknis tetapi juga dokumen-dokumen kajian pendukungnya.

“Kita tidak bisa tinggalkan salah satunya, karena semuanya penting. Jangan sampai infrastrukturnya lengkap tapi syarat administrasi berupa kajian-kajian seperti DED dan Amdal-nya tidak maksimal,” tukasnya.

Sebelumnya Komisi III DPRD KSB telah mengingatkan pemerintah untuk melengkapi seluruh syarat kajian pengembangan pembangunan infrastruktur dermaga Labuhan Lalar. Ketua Komisi III, Dinata Putrawan, ST menyatakan, pembangunan lanjutan dermaga Labuhan Lalar harus dipastikan tuntas dalam segala hal. Tidak sekedar mengejar melengkapi fisiknya tetapi juga dokumen-dokumen pendukungnya.

Ia pun berharap, keberadaan dermaga sebagai salah satu program infrastruktur pemerintah menjadi contoh perencanaan pembangunan di daerah. Di mana seluruh kelengkapan persyaratannya terpenuhi sebelum pekerjaan fisiknya dilaksanakan.

“Kita jangan set-back lagi seperti apa pembangunan awal dermaga itu. Yang terpenting sekarang ini untuk pengembangannya, pemerintah harus memastikan semuanya lengkap dulu mulai dari RIP, DED dan Amdalnya. Baru setelah itu jalankan pekerjaan fisiknya,” pintanya beberapa waktu lalu. (bug)

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Optimalkan Rumah Promosi Menjadi Sentra Oleh – oleh Khas Dompu Dompu (Suara NTB) Rumah promosi yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Perindustrian tahun 2016 lalu di jalan lintas Dompu – Bima, Saka Manggeasi Dompu mulai difungsikan dan akan diresmikan Bupati dalam waktu dekat.

Rumah promosi ini akan menampung seluruh produk industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Dompu untuk dipasarkan serta dipromosikan. Untuk menunjang rumah promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu bekerjasama dengan forum IKM, travel, dan Dinas Pariwisata.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI kepada Suara NTB, Senin (6/11) kemarin, mengungkapkan, keberadaan rumah promosi produk IKM/UKM yang dibangun melalui DAK perindustrian tahun 2016 ini untuk mendukung usaha masyarakat.

Semua produk IKM dan UKM diharapkan akan ditampung serta dijual melalui rumah promosi.

“Kita menargetkan, rumah promosi ini menjadi sentra oleh – oleh

khas Dompu,” katanya.

Selama ini, diakui Muhammad, ST., para pengrajin dan pelaku IKM/UKM melakukan promosi serta penjualan secara mandiri di rumah produksinya.

Karena lokasi yang tidak strategis dan tidak tersosialisasikan secara maksimal, sehingga hasilnya pun belum maksimal.

Keberadaan rumah promosi akan membantu pelaku IKM/ UKM dalam mempromosikan serta menjual produk usahanya.

“Karena promosi dan pemasaran bisa menyatu. Makanya kita namai rumah promosi ini dengan IKM Mart Dompu karena menjadi sentra oleh – oleh Dompu,” terangnya.

Untuk menjaga kualitas dan keamanan, produk IKM/UKM yang dititipkan di rumah promosi diharuskan memiliki nomor pangan industri rumah tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan. Kemasannya rapi dan ada label produk. Ketika para pembeli membutuhkan barang dalam jumlah banyak, rumah promosi bisa langsung menghubungi pemilik usaha.

“Selama ini para pelaku IKM/UKM juga sudah mulai

Tujuh Hari Operasi Zebra, Ratusan Kendaraan Ditilang Dompu (Suara NTB) Sampai hari ke tujuh Operasi Zebra Gatarin 2017, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dompu menilang 264 pelanggar, 32 diantaranya diberi teguran.

Cukup dominan pelanggaranya ialah tidak menggunakan helm ganda bagi roda dua, sedang roda empat terkait kelengkapan surat-surat kendaraanya.

“Jumlah keseluruhannya 264,” kata Kaur Mintu Satlantas Polres Dompu, Aiptu Awalurrahman, di ruang kerjanya, Senin (6/11).

Penguna jalan raya yang melanggar peraturan lalu lintas ini rincinya, tidak menggunakan helm ganda 85, SIM 58, STNK 47, kelengkapan 32 dan lain-lain 42.

Rata-rata perharinya anggota berhasil menindak sekitar 50 pelanggar.

Masyarakat NTB khususnya di Dompu jelas Awalurrahman, masih terlalu menganggap remeh penggunaan helm ganda, mereka beranggapan bahwa penggunaan helm depan sudah berarti taat berlalu lintas. Padahal sebelum operasi ini dilakukan pihaknya sudah menggecarkan sosialisasi guna mengingatkan masyarakat bahwa akan ada operasi zebra untuk menindak semua jenis pelanggaran, terutama penggunaan helm.

“Tapi ya begitulah kadang orang-orang itu malas, helm dibawa tapi tidak dipakai apalagi tukang ojek itu, dia bawa helm di depannya tapi penumpang disuruh pakai ndak mau. Kalau memang begitu kita sampaikan kalau nanti ditilang sama polisi suruh penumpang yang bayar,” tegasnya.

Razia stasioner yang dilakukan itu difokuskan di beberapa titik yang kerap terjadi pelanggaran masyarakat, seperti cabang bolly depan masjid raya Dompu, Pegadaian Karijawa, lampu merah Karijawa, depan kantor pemuda, padolo dan lampu merah koramil Dompu.

Disinggung soal kendaraan bodong yang ditahan, Awalurahman belum berani memastikan. Hal itu akan terdata dengan sendirinya ketika pemilik kendaraan datang melakukan penebusan. “Kita tidak bisa melihat secara kasat mata bahwa motor itu bodong atau tidak, nanti setelah sampai ke sini baru kita bisa pastikan,” jelasnya.

Pelanggaran kelengkapan ini tambahnya, dikarenakan kendaraan tersebut protolan atau sudah diubah krangkanya. Hingga cukup membahayakan pengguna jalan raya dan rawan terjadi laka lantas.

Mengingat masih tingginya jumlah pelanggaran tersebut, Awalurrahman berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas. Karena bagaimana pun aturan ini bukan dibuat untuk kepentingan satu pihak melainkan kepentingan masyarakat pada umumnya. “Keselamatan berlalulintas bahwa kebutuhan kita bersama,” pungkasnya. (jun)

Tiga Calon Sekda Ditetapkan, Dua Gugur Kota Bima (Suara NTB) Seleksi calon Sekretaris Daerah Kota Bima memasuki tahap final. Bahkan Panitia Seleksi (Pansel) telah menetapkan tiga dari lima nama, untuk memperebutkan kursi orang ketiga Pemerintah Kota Bima itu.

Sekretaris Pansel Sekda Kota Bima, Rusdan AR, kepada Suara NTB, Senin (6/11) mengatakan, tiga nama yang ditetapkan tersebut, antara lain Muhktar Landa S.Sos, Drs. H. Supratman M.AP dan Drs. H. M. Fakhrunroji.

“Sementara dua nama yang tidak lolos, Drs. M. Farid M.Si dan Drs. H. Alwi Yasin, M.AP,” katanya.

Menurutnya tiga calon Sekda tersebut lolos dalam seleksi tahap akhir yakni penulisan makalah, presentasi hingga wawancara. Bahkan nama-nama mereka yang lolos dan tidak itu sudah diumumkan ke publik.

“Sudah kita umumkan belum lama ini,” ujarnya.

Menurutnya ketiga nama yang lolos tersebut akan dikirimkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Saat ini, lanjutnya, tengah diproses kelengkapam administrasi serta tahapan-tahapan seleksi.

Usai itu, ketiga nama tersebut akan ditentukan oleh Walikota. Siapa nama yang layak ditetapkan sebagai Sekda Kota Bima. Rusdan optimis siapapun yang ditetapkan nanti merupakan yang terbaik.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini nama Sekda Kota Bima Definitif bisa kita ketahui bersama,” pungkasnya. (uki)

menitipkan produknya. Kelebihan rumah promosi, dia terpusat untuk produk IKM/UKM Dompu,” jelasnya.

Diakui Muhammad, keberadaan rumah promosi belum banyak dikenal masyarakat dan tamu yang ke Dompu karena baru 1 bulan lebih diaktifkan. Rencananya pekan depan akan dilounching dan diresmikan oleh Bupati.

“Kalau sudah dilaunching, nanti akan banyak orang mengetahui dan mengunjungi untuk mencari produk oleh – oleh Dompu,” katanya.

Karena tidak bisa langsung dikelola oleh Dinas, melalui SK Bupati telah ditunjuk Degranasda Kabupaten Dompu sebagai pengelola. Penataan dan pengelolaan rumah promosi ini akan berbeda ketika Degranasda mengelola saat memamerkan produk unggulan daerah di komplek kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu.

Di rumah promosi, pihak Dekranasda akan menjadi pusat promosi sehingga pelibatan pelaku akan dioptimalkan. “Kita juga akan melakukan pendampingan dan pelatihan bagi

(Suara NTB/ula)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI (tengah) foto bersama pengelola rumah promosi di depan IKM Mart Dompu Saka Manggeasi Dompu, Senin (6/11). pengelolanya,” jelas Muhammad.

Selain itu, keberadaan rumah promosi yang tidak bergitu jauh dari kota Dompu dan berada di jalan negara lintasan Dompu – Bima, Sumbawa – Bima, maupun jalur Bima – Lakey, sehingga sangat mudah diakses oleh para tamu yang hendak mencari produk IKM/UKM Dompu.

Beberapa produk IKM/UKM yang sudah dititipkan di rumah promosi seperti produk kopi Tambora, madu, susu kuda, ikan tering, keripik ikan, abon ikan, abon cabe, produk olahan rumput laut, beberapa kripik dan kerupuk. Begitu juga dengan produk tenunan, kaos gambar Dompu dan berbagai jenis

(Suara NTB/ula)

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Dompu saat mengecek produk unggulan yang dijajakan di rumah promosi. produk lokal Dompu. “Produk gula merah dari sari tebu juga akan dipromosikan dan pasarkan nanti,” jelasnya.

Beberapa travel sudah dibangun komunikasi dan kerjasama untuk menginvormasikan kepada tamunya yang hendak mencari produk khas Dompu. Kerjasama juga dilakukan dengan fo-

rum IKM untuk menitipkan barangnya ke rumah promosi dan siap menjaga kualitas produk.

Kerjasama juga dengan Dinas Pariwisata untuk mensosialisasikan pada pengusaha perhotelan.

“Rumah promosi juga sudah teregister di google.com dengan nama lokasi IKM Mart Dompu,” jelasnya. (ula/*)

Oknum Pegawai Kejari Pencuri Tramadol, Didesak Dipecat dan Dihukum Berat Kota Bima (Suara NTB) Oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, berinisial R, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian tiga karung tramadol belum lama ini, didesak dipecat sebagai ASN serta dihukum dengan berat.

Desakan tersebut datang dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadyah (IMM) Bima, dengan menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejari setempat, Senin (6/11).

Koordinor lapangan, Efendi, menilai kasus pencurian yang melibatkan delapan orang diduga telah direncanakan sebelumnya. Apalagi oknum R diduga sebagai penunjuk jalan dalam memuluskan aksi pencurian.

“Keterlibatan oknum R ini merupakan tindakan yang mencoreng institusi hukum.

Maka tidak ada teloransi, oknum R ini harus dipecat,” kata Efendi.

Selain mendesak pemecatan terhadap oknum R. Massa aksi juga meminta agar pihak Jaksa yang ditunjuk dalam menangani perkara tersebut, bisa bersikap adil, profesional dan tanpa memandang bulu.

“Kami meminta oknum ini diberikan hukuman setimpal sesuai dengan perbuatannya. Tanpa ada memandang oknum R ini siapa,” desaknya.

Terkait kasus tersebut, pihaknya berjanji akan tetap mengawal hingga pada proses penuntutan akhir di Pengadilan.

Jangan sampai, lanjutnya prosesnya nan-

(Suara NTB/uki)

UNJUK RASA - Aksi unjuk rasa mahasiswa yang mendesak R oknum pegawai Kejari Bima dipecat dan dihukum dengan berat karena terlibat dalam kasus pencurian tiga karung tramadol, di kantor Kejari Bima, Senin (6/11). ti tidak akan membuat oknum R jera.

“Yang jelas kasus ini akan terus kami kawal hingga selesai vonis hakim,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa tersebut, tidak ada dari perwakilan Kejari yang menyikapi.

Pasalnya Menurut pegawai setempat, Kepala Kejari hingga Kasi ke bawah, ada

agenda lain diluar kantor. “Kebetulan hari ini ada agenda di luar, sehingga perwakilan untuk menemui masa aksi tidak ada,” kata seorang staf Kejari setempat.

Sementara Kapolres Bima, AKBP Ida Bagus Made Winarta, S.IK mengatakan, terkait kasus pencurian tramadol tersebut, pi-

haknya telah menetapkan delapan orang tersangka. Termasuk R, oknum pegawai Kejari.

“Pencurian ini juga diakui sendiri oleh para pelaku. Kasus ini merupakan pidana murni. Mereka terancam hukuman diatas tujuh tahun penjara,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. (uki)

Ratusan Hektare Wilayah Konservasi Dirusak Dompu (Suara NTB) Ratusan hektare wilayah konservasi di kawasan Taman Nasional Tambora (TNT) Kabupaten Dompu telah dirusak oknum tak bertanggung jawab, baik dengan melakukan penebangan liar, perambahan maupun okupasi. Akibatnya, terjadi perubahan ekosistim hutan asli yang mana saat ini sudah didominasi semak belukar.

“Sebenarnya taman nasional itu untuk menjaga ekosistem yang asli, setelah dibuka kan perubahan ekosistim yang mana didominasi oleh semak belukar,” kata Kasi Pengendalian Ekosistim Hutan TNT, Adi Kurniawan, di ruang kerjanya, Senin (6/11).

Selain itu, hal yang sangat mungkin terjadi mengingat luasnya wilayah konservasi yang dirusak ini ialah terbentuknya sungai-sungai baru, apalagi lokasi yang dibuka sebagian besar jenis tanah pasir. Hal ini juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat lingkar Tambora.

Salah satu bukti rilnya sebut Adi Kurniawan, yakni jembolnya dua jembatan di wilayah Doro Ncanga dalam tiga tahun terakhir. “Ini akibat tergerus erosi, tapi di situ kan ada HGU-nya PT. SMS sama PT. BA. Memang kondisi arealnya terbuka dari dulu, kalau kita mau melindungi itu, ya kita harus menanam pohon yang dapat melindungi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, Tahun 2016 lalu kerusakan yang terjadi sekitar 270 Ha di wilayah Doro Ncanga dan 32 Ha di Labu Bili, sedang Tahun 2017 ini belum terekap seluruhnya dan diperkirakan sudah mencapai ratusan hektare. Atas terjadinya kerusakan wilayah konservasi itu pihaknya kini menggencarkan patroli kawasan, dan di tahun 2018 mendatang akan fokus untuk memulihkan ekosistim hutan.

“Untuk kerusakan itu kita lakukan patroli pengamanan, jangan sampai lagi ada perambahan baru. Untuk Tahun 2018

kita akan lakukan pemulihan ekosistim, penanaman kembali,” ungkapnya.

Sementara untuk penindakan tambah Kasat Polhut, M. Saad, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menindak dua kasus, kasus pertama berunjung pembuatan surat pernyataan dan kasus kedua tengah dalam proses penyidikan polisi.

“Kita belum tahu perkembangan selanjutnya bagaimana, dan sepertinya sudah ada efek jera dari masyarakat sekarang,” pungkasnya.

Aktivis lingkungan hidup, Farid Fadli mengungkapkan, kerusakan hutan di Kabupaten Dompu secara keseluruhan telah mencapai 50an persen dan tidak hanya pada hutan produksi, tapi juga sudah masuk ke hutan lin-

dung. Sehingga tidak heran terjadi banjir yang melanda Dompu beberapa waktu lalu. Bila tidak ada upaya mengubah pola pikir masyarakat dari perambahan hutan untuk menanam tanaman semusim ke pola pikir ekonomi tinggi dengan menanam tanaman tahunan yang bisa menjaga lingkungan, perambahan hutan akan terus terjadi.

“Di wilayah Pekat lingkar gunung Tambora sejak 3 tahun lalu, saya menggerakkan menanam pohon durian dan tertanam sekitar 12 ribuan pohon.

Belum lagi tanaman rabutan dan kemiri. Itu semua tidak ada dukungan dari pemerintah daerah,” katanya.

Selain di Pekat, gerakan menanam pohon yang dapat diambil manfaat oleh masyarakat

dari buahnya juga dilakukan di wilayah – wilayah lain. Termasuk di wilayah Kecamatan Kilo sekitar 3 ribu pohon durian dan di Kecamatan lainnya. Di seluruh Dompu sudah mencapai 20an ribu pohon durian yang ditanam.

“Kedepan saya juga akan mendorong untuk menanam tanaman yang sama di wilayah Serakapi dan perbatasan Bima – Dompu yang sudah rusak hutannya. Karena tidak akan ada artinya kita menkrisi terus pemerintah tanpa diikuti dengan memberikan contoh nyata di lapangan,” ungkap Capung yang baru menerima penghargaan dari Gubernur NTB sebagai p e m u d a pelopor ini. (jun/ula)

Farid Fadli (Suara NTB/ula)

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Mungkinkah Masyarakat Memilih Figurnya Sendiri Ketimbang Kehendak Partainya?

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM (Ketua STIE AMM Mataram) DEWASA ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju dengan begitu pesatnya. Tetapi sistem demokrasi dinilai masih berjalan di tempat seperti halnya sistem digital yang kita kenal. Hal ini tentu dimaksudkan untuk membantu kehidupan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya terutama yang bersifat material dalam menghadapi hukum ekonomi.

Namun kenyataannya, pembinaan demokrasi melalui partai-partai belum dapat menunjukkan perkembangan yang diharapkan, sehingga akibatnya tidak seluruh orang dapat merasakan manfaatnya. Hal ini menjadi suatu kendala tersendiri dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam membentuk watak masyarakat yang demokratis melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan penguasaan terhadap pengetahuan melalui demokrasi belum diterapkan secara meyeluruh dan sempurna.

Apabila tidak ada kesiapan dari pengurus partai politiknya, maka tidak mudah bagi masyarakat memahami pengetahuan tersebut. Sehingga akibatnya yang terjadi adalah ketimpangan dalam mengejar cita-cita untuk memenuhi kebutuhannya. Kita sadari bahwa partai politik tidak hanya mengharapkan suara dari para anggotanya saja, tetapi partai politik juga harus mampu memberikan manfaat dengan maksud berpartai serta mengenalkan dasar-dasar politik untuk mewujudkan sistem demokrasi berdasarkan ilmu.

Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu itu?

Imam Al-Ghazali menjelaskan: “Ketahuilah ilmu adalah ungkapan imajinasi jiwa yang tenang

Kades Sokong Terpilih Tersangka Pemalsuan Ijazah MTS Mataram (Suara NTB) – Kades Sokong terpilih, Marianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan ijazah. Penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menjerat Marianto dengan pasal 266 KUHP. “Ya sudah tersangka,” ungkap Kasatreskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria dikonfirmasi Senin (6/11) dari Mataram mengenai proses penyidikan kasus tersebut.

Penetapan Marianto sebagai tersangka itu pun sudah dikoordinasikan dengan Kejari Mataram melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka Marianto melalui surat tertanggal 3 November 2017.

Marianto diduga memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik berupa ijazah MTS Sunan Kalijaga Tanjung dengan sangkaan pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP. Tersangka diduga menyuruh pihak sekolah untuk membuat surat keterangan kehilangan ijazah pada Juli 2017 lalu.

Setelah dicek pihak sekolah tidak menemukan ijazah atas nama Marianto pada tahun pelajaran 1998/1999.

Pihak sekolah kemudian membuat surat rekomendasi kehilangan ijazah, yang belakangan membatalkan penerbitan surat tersebut.

Kantor Kementerian Agama Lombok Utara pun menyebut, tidak menemukan ijazah atas nama Marianto dalam daftar peserta ujian tahun pelajaran 1999/2000.

Hasil itu diperkuat lagi dengan data dari Dikbud Lombok Barat sebagai penyelenggara ujian tahun itu, yang menerangkan Marianto tidak pernah ikut ujian SMP. Di MTS tersebut, Marianto hanya bersekolah sampai kelas 1. (why)

(Suara NTB/ndi)

Ratusan Tuan Guru akan Deklarasi Dukung Jokowi

Pungli Jasa Kesehatan Diduga Sudah Jadi Kebiasaan Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan pungli jasa kesehatan Puskesmas Parampuan masih berlanjut. Temuan awal Pokja Penindakan Saber Pungli Provinsi NTB yakni pungutan kepada pegawai Puskesmas sudah turun-temurun.

“Ini karena aturan tidak tertulis di internal. Dikatakan kesepakatan tapi tidak tertulis sehingga potensi pungutan liarnya besar,” ungkap Wadirreskrimsus Polda NTB, AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana.

Potensi demikian, sambung dia, berpeluang juga terjadi di Puskesmas lain yang menggunakan sistem Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk Puskesmas Parampuan, potongan uang jasa pelayanan yang menjadi hak pegawai sebesar 10 persen. Pemotongan itu dengan dalih kesejahteraan bersama.

“Harusnya konsultasi dulu ke biro hukum, atau inspektorat. Pungutan atas dasar kesejahteraan bersama itu pengelolaannya tidak transaparan,” sebut dia.

Merujuk hasil penyelidikan itu pihaknya menimbang-nimbang untuk meningkatkan status penanganannya ke penyidikan. “Tapi nanti kita gelar perkara dulu,” ujarnya.

Dalam penyelidikan sejumlah saksi dan ahli sudah dimintai keterangan. Pungli diduga dilakukan terhadap 60 pegawai. Per-bulan per pegawai sejak Mei 2016 potongan bervariasi nilai paling besar Rp 200 ribu. (why)

bagi para anggota partai untuk bertanya. Apakah masa depan masyarakat yang sedang membangun melalui ilmu dan demokrasi telah terpikirkan?

Dengannya masyarakat akan berpikir secara rasional dengan lebih melihat figur yang ada dan beranjak melupakan partainya.

Indikasi ini akan terjadi apabila pembinaan demokrasi tidak dilakukan dengan mengikuti perkembangan ilmu yang terjadi dewasa ini.

Kita baru dapat melihat kekurangan kita dengan menyadari hasil-hasil seminar, diskusi dan pidato ilmiah yang dipaparkan oleh para teknokrat.

Pemaparan yang didasari atas survei yang dilakukan oleh organisasi antar bangsa telah menunjukkan bahwa posisi kemampuan daya saing kita masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negaranegara Asia lainnya.

Satu contoh, dalam survei terakhir pada 137 negara Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) tahun 2017 ini terlihat posisi negara kita pada peringkat 90 dari 137 negara. Kalau kita lihat kembali pada negara-negara ASEAN

maka peringkat kita jauh di bawah Singapura (23), Brunei (53), Malaysia (54) dan Thailand (65). Dengan melihat gambaran tersebut di atas, maka menjadi suatu tantangan bagi daerah kita untuk dapat mengambil bagian dari provinsi lainnya sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan. Untuk itu kita perlu memiliki pola berpikir untuk melampaui kepuasan yang telah kita capai.

Melalui fenomena yang kita lihat dari satu dekade ke dekade berikutnya, kita pun menjadi bertanya tentang apa yang salah atau apa yang kurang selalu tidak pernah kita rasakan. Kita puas dan berbangga diri dengan hasil yang telah kita capai. Barulah kita tersadar bahwa kepuasan yang telah kita capai belum bermakna setelah kita melihat negara tetangga yang sudah lari meninggalkan kita dalam kemajuan dan kesejahteraan.

Kita masih ingat bahwa di tahun 1969 negara Malaysia pernah meminta untuk mendatangkan para guru dan tenaga pengajar dari Indonesia. Tetapi saat ini kondisinya agak terbalik. Kita lihat saja besaran nilai upah minimum kita di Provinsi NTB nilainya kurang dari Rp 2 juta, sedangkan di negara Malaysia besaran nilai upah minimum kurang lebih mencapai Rp 12 juta.

Kalau saja kita mencermati sejenak dengan seksama tentu akan terjawab di lubuk hati kita bahwa demokrasi yang diterapkan oleh partai-partai politik belumlah berjalan dengan baik sehingga masyarakatpun kerap menanti. Akibatnya, masyarakat akan lebih banyak mengalihkan pandangan pada figur yang telah dikenal mampu dan berilmu pengetahuan.

Alasan masyarakat memil-

ih cara ini adalah hal yang wajar dikarenakan masyarakat belum seluruhnya mengenal cara berdemokrasi. Hal ini sesungguhnya juga disebabkan oleh partai yang sibuk dengan mengatur koalisi sesuai kemauan partai yang di dalamnya terdapat suara rakyat. Dari kondisi yang berkembang ini maka para bakal calonpun mulai menarik nafas atau hengkang untuk memilih jalan tol (independen) walaupun pada jalan tol harus membayar retribusi, sehingga secara individu ke individu cukup mengikat.

Dari pengalaman terdahulu, orang-orang yang melintas melalui jalan tol ini banyak yang berhasil. Oleh karenanya mungkin partai perlu berpikir untuk merubah strategi. Apabila para pengurus dan anggota masyarakat dibina untuk berdemokrasi maka akan timbul pemikir yang cerdas, sehingga partai akan mendapat inputinput yang rasional demi kejayaan partainya ke depan. Tentu kita semua menginginkan adanya partai-partai politik ini sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat yang telah menerima warisan kemiskinan dari nenek moyangnya.

Dari hal-hal yang teramati maka sangat mungkin sekali terjadi. Sebab nampak masyarakat sangat tenang walaupun partaipartai sibuk dengan dukungan dan koalisi. Dengan adanya pengalaman masa lalu tersebut maka masyarakat boleh saja diakui sebagai pendukung partai tertentu, tetapi sesungguhnya ia memilih menurut keyakinannya. Dengan kondisi yang demikian maka diharapkan partai akan membuka ilmu lebarlebar dalam mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya di masa mendatang. (*)

Pilkada NTB

Dukungan PAN Masih Dinamis

(Suara NTB/penren)

Mataram (Suara NTB) Dukungan masyarakat NTB terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin deras mengalir. Seiring dengan tingginya intensitas kunjungannya ke NTB. Kini giliran sekitar 500 Tuan Guru pimpinan Pondok pesantren di NTB akan berkumpul untuk menyatakan dukungan pada Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

“Kita akan undang untuk hadir dalam kegiatan kami.

Nanti di sana akan kita undang sekitar 500 tuan guru pimpinan ponpes untuk menyatakan dukungan ke Jokowi,” ujar pimpinan ponpes Marakit Ta’limat, Lombok Timur, TGH. Hazmi Hamzar di Mataram, Senin (6/11) kemarin.

Disampaikan TGH. Hazmi, adapun alasan mengapa ia menggagas rencana tersebut, karena melihat kepemimpinan Jokowi selama tiga tahun terakhir ini, telah mampu membawa perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kemajuan yang ada ini perlu didukung oleh masyarakat.

Terutama agar Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinannya pada 2019 mendatang.

“Kalau kita perhatikan kepemimpinan beliau selama ini, kalaupun masih ada sesuatu yang kita anggap belum sempurna, tapi infrastruktur sudah jadi kebanggaan. Termasuk kepiawaian dia merangkul tokoh-tokoh, yang jauh bisa menjadi mendekat, yang berseberangan dengan dia, termasuk dengan lawan politiknya, saat ini sudah bisa dirangkulnya. Makanya saat ini situasi politik kita jadi kondusif begini,” jelasnya.

Ia juga melihat Jokowi cukup besar memberikan perhatian pada NTB, meskipun pada Pilpres tahun 2014 lalu, di NTB menjadi salah satu daerah tempat ia mengalami kekalahan telak. Hal itu terlihat dari kunjunganya ke NTB yang cukup sering.

“Saya melihat dengan kondisi seperti itu, maka tidak tutup kemungkian 80 persen masyarakat NTB akan berbalik dukung Jokowi. Maka kami yayasan Marakit tidak ragu lagi mendukung, dengan mengajak para tuan guru di NTB,” ujar politisi PPP itu.

“Insya Allah beliau akan kita undang untuk hadir nanti, tanggal 23, supaya Pak Jokowi menerima langsung pernyataan kita ini, beliau tidak dengar dari orang. Kita tidak ada alasan untuk tidak mendukung. Ini pengakuan kita bahwa nyata beliau itu konsen membangun Indonesia ini,” sambungnya. Presiden Jokowi sendiri direncanakan akan hadir lagi ke NTB dalam rangka membuka acara Munas NU pada akhir November ini.

Anggota DPRD NTB itu berharap, dengan adanya dukungan secara politis dari masyarakat NTB itu, maka Jokowi juga dari sisi politis tidak ragu lagi untuk membangun NTB jauh melompat dari posisi sekarang ini.

“Dia sudah melakukan ini itu, tapi tidak ada satupun yang sudah menyatakan dukungan pada beliau. Ini secara politis merugikan kita.

Misalnya kita WTP lima kali, tapi ndak dapat tambahan anggaran, karena ndak ada dukungan politis itu.

Makanya ini perlu dari masyarakat,” tutupnya. (ndi)

sebagai ekspresi hakekat sesuatu dan bentuknya lepas dari materi target, metode, jumlah serta anasir dan zatnya apabila perkara tersebut tunggal. “Jadi orang berilmu adalah orang yang mengetahui dengan baik dari segala segi, memahami dan bisa menyebutkan sifat-sifatnya.

Oleh karena itu, ilmu lebih baik daripada kebodohan. Kita ketahui bahwa kebodohan merupakan hal yang menetap pada jasad, sedangkan ilmu sebagai penglihatan dan cahaya. Dalam hal program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan kepada masyarakat, kita sering melihat bahwa program yang dijalankan dinilai kurangberhasil.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Bila kita melihat lebih dalam, maka hal ini disebabkan oleh ilmu yang belum dimiliki. Yang terjadi adalah bantuan yang diberikan telah mendahului ilmu sehingga perkembangan kaum meskinpun mengikuti perkembangan pembangunan.

Yang terpenting sekarang adalah bagaimana masyarakat dapat mengenal sistem demokrasi kita serta memperkenalkan tujuan yang hendak dicapai dalam berdemokrasi. Sebab apabila masyarakat tidak mengenal dengan baik siapa kandidat yang hendak dipilihnya dan mereka hanya memilih menurut instruksi partai, maka azas yang sedang diperjuangkan pemerintah tidaklah terbangun.

Terlebih saat ini masyarakat mendengar partai-partai bergabung (berkoalisi) dengan partai lain menurut kehendak pimpinan semata. Sehingga masyarakatpun menjadi bertanya tentang arti berkoalisi dan tujuan partainya, dan ke mana suaranya nanti akan bermuara?

Merupakan hal yang wajar

UJI KETAHANAN FISIK - Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, salah satu peserta uji ketahanan fisik di Lapangan Yonif 742/SWY.

Perwira Korem 162/WB Diuji Ketahanan Fisik Mataram (Suara NTB) Bertempat di lapangan Yonif 742/SWY, Senin (6/11) seluruh Perwira Menengah (Pamen) jajaran Korem 162/WB se-Pulau Lombok melaksanakan tes kesegaran jasmani (Garjas). Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap enam bulan sekali, merupakan program dari pimpinan TNI AD. Tujuannya untuk mengecek kekuatan fisik para prajurit TNI sehingga tetap terjaga.

Seperti yang disampaikan oleh Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., saat ditemui di lapangan mengatakan, kegiatan tes kesegaran jasmani diikuti oleh seluruh anggota. Mulai dari yang pangkat paling rendah hingga pangkat yang tinggi sekalipun.

“Ini bertujuan selain untuk menjaga kondisi fisik para

anggota prajurit, sehingga akan selalu sehat dan siap dalam melaksanakan berbagai tugas terutama yang membutuhkan tenaga,” kata Dahlan.

Ditambahkan, kegiatan fisik itu juga sangat berpengaruh bagi karier para anggota. Mengingat untuk sekolah dan UKP salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu lulus tes kesegaran jasmani.

Oleh sebab itu, lanjut dia, seluruh prajurit diharuskan untuk selalu menjaga kesehatannya serta rutin melatih ketahanan fisiknya secara bertingkat dan berlanjut.

Dengan demikian kondisi dan kekuatan fisiknya akan terus terjaga dengan baik.

“Sehingga saat pelaksanaan tes kesegaran jasmani seperti ini tidak menemukan

kendala dan lulus dengan hasil yang baik,” tandasnya.

Kegiatan Semapta periodik atau Garjas ini diawasi langsung oleh Jasdam IX/Udayana yaitu Mayor Arh Budi yang menjabat sebagai Kasi Postur Jasdam IX/Udayana. Kegiatan tes kesegaran A dan B pagi itu, terdiri dari lari 3200 meter, push-up, sit-up, pull-up, saterland dan postur.

Besok para peserta Garjas akan melaksanakan tes renang militer dasar. Kegiatan Garjas sendiri akan berlangsung sampai tanggal 9 Nopember 2017.

Setelah para Pamen jajaran Korem 162/WB se Pulau Lombok yang mengikuti Garjas pada hari Senin dan selasa, selanjutnya disusul oleh Pamen jajaran Korem 162/WB se Pulau Sumbawa. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Arah dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada NTB dan tiga kabupaten/kota, masih belum ada kepastian akan jatuh pada kandidat mana. PAN masih membuka ruang dinamika. Oleh karena itu, keputusan dukungan PAN masih belum bisa ditebak.

Bahkan dukungan PAN di Pilkada NTB sekalipun, meskipun sudah mengeluarkan SK rekomendasi pada pasangan Ahyar - Mori, bahkan ikut hadir dalam kegiatan deklarasi pasangan tersebut, juga masih terbuka untuk berubah.

Sebab isu yang beredar, PAN akan menarik dukungannya.

Dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Ketua DPW PAN NTB, H. Muazim Akbar, bahkan tidak secara tegas memastikan dukungan PAN akan tetap pada pasangan Ahyar Mori. Pasalnya situasi politik di DPP masih berlangsung dinamis. Sehingga semua kemungkinan masih terbuka.

“Di Provinsi kan kita sudah keluarkan rekomendasi untuk Ahyar. Tapi ndak tahu perkembangannya nanti. Tapi Insya Allah kita masih fokus ke Ahyar,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (6/11) kemarin.

Begitu juga dengan dukungan di kabupaten/kota, PAN masih dinamis. Belum bisa ditebak arah dukungannya akan jatuh ke kandidat mana.

“Belum juga, baru sebatas komunikasi saja. Di Lotim, ada tiga pilihan itu, pak Sukiman, Luthfi dan H. Khairul Warisin.

Lobar sementara ini masih Fauzan Khalid, tapi ndak tahu perkembangan nanti,” jelasnya.

Ketika ditanya hasil rapat DPW PAN dengan agenda penentuan arah dukungan yang digelar Minggu (5/11) kemarin, Muazim masih merahasiakannya. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya belum bisa berbicara banyak soal arah dukungan. Sebab itu menjadi kewenangan DPP. “Nanti lah saya kabarkan, saya masih di Jakarta ini, dalam rangka koordinasi dengan DPP, terkait perkembangan Pilkada kabupaten dan NTB. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan umumkan,” jelasnya.

Demikian juga dengan Ketua Panitia Pilkada DPW PAN NTB, H. Saiful Islam, yang dikonfirmasi juga enggan menyampaikan hasil rapat DPW yang rencananya untuk mengambil keputusan final dukungan DPW kemudian diajukan ke DPP. (ndi)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pilkada Lobar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram (Suara NTB) Untuk itu, ia tidak gentar Khudari pada Suara NTB. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bakal calon wakil Bupati Di DPP sendiri, yang punya dengan manuver partainya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kabupaten Lombok Barat, kewenangan untuk memutus- dalam menentukan dukung1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 TGH. Khudari Ibrahim, me- kan adalah Ketua Umum DPP an. Sebab ia sudah mengunci 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngaku tidak gentar dengan PKB, Muhaimin Iskandar. Se- dukungan PKB di DPP. Bah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 manuver yang dilakukan oleh mentara Khudari sendiri men- kan Khudari diminta lang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pesaingnya di PKB, yakni Sul- gaku ia nyaris mengunci duku- sung oleh Muhaimin untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 han Muchlis Ibrahim yang ngan DPP PKB, karena ia segera menyelesaikan koalisi.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 juga maju berpasangan de- sendiri sudah mendapatkan “Intinya saya diminta segera 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngan TGH. Hasanain Juaini. lampu hijau dari Muhaimin bereskan,” ujar Khudari.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Khudari menyebutkan apa Iskandar untuk maju di PilkaDemikian juga dengan Izzul 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 yang dilakukan oleh DPW PKB da Lombok Barat.

Islam yang dikonfirmasi meng1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 NTB yang mengumumkan “Keputusannya ada di atakan bahwa ia tidak ingin EMPAT MATA - Khudari Ibrahim, saat berbicara empat mata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sudah final mendukung pasa- imam besar DPP PKB, itu ad- mengomentari terlalu jauh soal dengan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar di Jakarta.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngan TGH. Hasanain-Sulhan alah H. Abdul Muhaimin manuver PKB tersebut. Yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Muchlis, tidak membuat Khu- Iskandar. Ini saya di ruang jelas ia sangat optimis menda- nal mendukung pasangan ain-Sulhan, dari pada Izzul1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dari menyerah. Sebab menu- kerjanya dan di meja kerjanya patkan dukungan dari PKB. TGH. Hasanaian-Sulhan Khudari karena pasangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 rutnya keputusan akhir itu empat mata bicarakan PilkaSebelumnya, Ketua DPW Muchlis di Pilkada Lobar. Hasanain-Sulhan memiliki 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ada di DPP. “Itu move lokalan, da Lobar, sangat serius men- PKB NTB, Lalu Hadrian Ir- Adapun alasannya lebih potensi untuk menang jauh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 intinya di DPP nanti,” ujar dukung saya,” ujarnya, fani mengumumkan sudah fi- memilih pasangan Hasan- lebih besar. (ndi) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Khudari Mengaku Dapat Dukungan DPP PKB

(Suara NTB/ist)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

PANTAI KERANDANGAN - Suasana dan keindahan Pantai Kerandangan yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Akhir TTahun, ahun, BPPD Sebut Banyak Wisnus Ingin Berkunjung Mataram (Suara NTB) Kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) belakangan semakin banyak dari berbagai daerah. Apalagi pada saat libur panjang, tempat-tempat wisata ramai kunjungan wisnus. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB mengatakan bahwa akan ada banyak wisnus berkunjung ke NTB pada akhir tahun nanti. Hal itu berdasarkan dari promosi dan table top yang dilakukan oleh industri pariwisata belum lama ini.

“Banyak yang berminat untuk menghabiskan akhir tahun di NTB. Berdasarkan hasil table top kemarin itu banyak yang ingin merayakan tahun baru di Lombok,” kata ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad di Mataram, Minggu (5/11).

Ia mengatakan bahwa selama ini memang sudah banyak wisnus yang berkunjung. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada kunjungan wisman. Terutama pada saat libur panjang, banyak wisatawan dari berbagai daerah memutuskan untuk berkunjung.

“Mereka itu banyak yang mau tahun baruan di sini. Jadi paket wisata untuk akhir tahun atau menyambut tahun baru itu banyak yang beli berdasarkan hasil table top kemarin,” ujarnya.

Ia berharap dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ini dapat memenuhi taget kunjungan wisatawan nusantara ke NTB. Apalagi tahun ini Pemda telah menargetkan kunjungan wisnus mencapai 2 juta wisatawan.

“Tentu saja kita optimis dengan kunjungan wisatawan ke NTB itu bisa mencapai target. Apalagi akhir tahun nanti sudah banyak wisatawan yang mau berkunjung dan merayakan awal tahun di sini,” ujarnya.

Ia berharap kunjungan wisatawan nusantara ini bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi warga NTB. Ia juga berharap wisatawan dapat berbelanja di pusat oleh-oleh dan kerajinan yang menjadi khas masyarakat NTB. Sehingga dapat dijadikan sebagai buah tangan.

Mereka juga dapat berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini.

“Kita punya banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Termasuk berkunjung ke pusat oleh-oleh.

Jadi masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat dari kunjungan wisatawan ini,” ujarnya.

Ia berharap setiap wisatawan yang berkunjung bisa merasa senang dan nyaman. Sehingga wisatawan itu mau berkunjung kembali.

Sebab masih banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi di NTB. Termasuk di Pulau Sumbawa yang memiliki banyak destinasi yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan. (lin)

Melihat Keindahan Pantai Kerandangan

Giri Menang (Suara NTB) Pantai Kerandangan yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini memang banyak dijadikan destinasi wisata oleh wisatawan lokal. Padahal para pelaku pariwisata juga dapat membuat paket perjalanan wisata ke pantai ini.

Mengingat pantai ini memiliki keunikan tersendiri dan memiliki pesona yang tidak kalah menarik bagi wisatawan. Wisatawan lokal banyak berkunjung karena keindahan alamnya. Selain karena keindahan alamnya juga karena jalur menuju ke sana cuk-

up mudah.

Pantai Kerandangan berada sekitar 3 km dari Pantai Senggigi ini menjadi salah satu spot favorit masyarakat untuk wisata karena pantai ini memiliki banyak pohon yang rindang. Di Pantai Kerandangan ini wisatawan dapat menemukan pemandangan pantai yang mempesona. Pantai ini juga dikelilingi tebingtebing atau bebatuan yang tak kalah menarik untuk dijadikan sebagai spot foto. “Cocok dijadikan sebagai spot untuk selfie,” kata wisatawan asal Lombok Timur, Ririn Sintani.

Ada satu hal yang menjadi daya tarik di Pantai Kerandangan yaitu ombaknya yang sangat besar. Debur ombak bak putihnya kapas yang menggulung setinggi 3,5 meter, bukanlah sesuatu yang menyeramkan.

Justru gulungan ombak seperti itulah yang menjadi ciri khas pantai ini, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang memanfaatkannya untuk berselancar di tengah gulungan ombak. Hal lain yang juga memikat adalah halaman atau keadaan di sekitarnya yang cukup luas. Terdapat pula ratusan pohon kelapa yang berjejer

2018, Pemda Fokus Tata Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB akan menagetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai empat juta pada tahun 2018. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Sehingga wisatawan bisa merasa nyaman saat berkunjung. Hal inilah yang akan menjadi fokus utama Pemda NTB pada tahun 2018 mendatang. “Kita akan targetkan empat juta wisatawan. Tentu saja kita harus fokus pada pengembangan dan penataan destinasi. Jadi wisatawan itu merasa senang dan memiliki kesan yang baik terhadap wisata kita,” kata kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB Dr. Ir. H. Rosyadi Sayuti di Mataram, Senin (6/11).

Ia mengatakan bahwa pada dasarnya NTB sudah siap menerima sebanyak-banyaknya kunjungan wisatawan.

Namun penataan destinasi masih berjalan di beberapa tempat. Tentu saja ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada setiap wisatawan yang datang. Terlebih Lombok juga sudah dikenal dengan keindahan alam dan destinasinya. Sehingga sangat diharapkan NTB pada umumnya dapat dikenal pula sebagai destinasi wisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan. “Banyaklah yang harus dibenahi untuk kemajuan destinasi wisata. Bukan

Afan Ahmad

Antisipasi Peredaran Narkoba di Destinasi Wisata

berharap tentunya para travel agent bisa mengemas paket wisatanya menjadi lebih menarik dan lebih baik. Sehingga wisatawan bisa memiliki banyak pilihan destinasi yang bisa dikunjungi,” harapnya.

Selain soal SDM, ia juga berharap masyarakat maupun wisatawan tetap menjaga kebersihan. Sehingga destinasi wisatanya bisa tetap lestari. Selain itu pengunjung juga bisa merasa nyaman dan senang saat berada di tempat itu. “Tidak hanya ditata tapi juga dijaga. Salah satunya menjaga kebersihan, itu hal yang sangat penting untuk memberikan kesan nyaman pada wisatawan,” tandasnya. (lin)

sana. Jadi kalau tidak bawa bekal tidak perlu khawatir.

Bisa beli di sana,” ujarnya.

Pantai Kerandangan ini berada di kawasan Kabupaten Lombok Barat yang menjadikannya salah satu dari sekian banyak pantai di daerah ini.

Wisatawan dapat berkunjung ke banyak destinasi sekaligus, karena pantai ini berdekatan dengan pantai-pantai lainnya.

“Di sepanjang jalan itu banyak juga pantai. Kalau merasa kurang puas, bisa berkunjung juga ke pantai lainnya. Karena lokasinya yang berdekatan,” ujarnya. (lin)

NTB Butuh Rumah Sakit Khusus Wisatawan Mataram (Suara NTB) Tidak sedikit wisatawan yang membutuhkan layanan kesehatan saat berkunjung ke destinasi wisata. Sehingga diharapkan di setiap daerah memiliki pelayanan yang optimal khusus untuk melayani wisatawan yang datang berobat. Dalam hal ini ada dua rumah sakit yang menyatakan diri siap sebagai rumah sakit pariwisata atau disebut medical tourism, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. “Wisatawan juga kadang perlu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kalau ada yang tiba-tiba sakit dan cidera kan bisa langsung diperiksa. Itulah mengapa kita butuh rumah sakit yang memiliki standar tertentu untuk melayani wisatawan,” kata Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB H. Afan Ahmad. Ia mengatakan bahwa fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan haruslah sesuai standar dan membuat wisatawan itu merasa nyaman. Sehingga keberadaan rumah sakit pariwisata ini sangat diperlukan. Sehingga wisatawan tidak memiliki kekhawatiran apapun saat berkunjung ke NTB. Pernyataan kesiapan untuk menjadi rumah sakit pariwisata juga diungkapkan oleh Direktur RSUD Provinsi NTB NTB dr.

H. L. Hamzi Fikri, MM. Ia mengatakan fasilitas yang disediakan oleh RSUD Provinsi NTB sudah memadai untuk melayani wisatawan. Bahkan pihaknya juga akan menyediakan ambulan atau mobil khusus bagi pasien atau wisatawan yang ingin tetap berkunjung ke destinasi wisata. “Kita sudah menata rumah sakit sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan.

Lobi yang nyaman, ruang pemeriksaan yang sesuai standar bahkan kamar untuk menginap bagi keluarga atau rekannya juga ada.

Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang,” ujarnya.

Ia berharap dengan disediakannya fasilitas dan pelayanan yang memadai untuk wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara ini dapat membuat wisatawan merasa lebih nyaman. Sebab wisatawan tidak perlu khawatir jika penyakitnya kambuh atau mengalami cidera saat berada di NTB. Hal yang sama juga diungkapkan Sekda Provinsi NTB Dr.Ir. H. Rosyadi Sayuti. Ia memberikan apresiasi kepada rumah sakit – rumah sakit yang telah menyediakan fasilitas dan layanan untuk wisatawan. Ia melihat ini sebagai nilai lebih pariwisata NTB. Sehingga wisatawan tidak perlu mengkhawatirkan apapun saat berwisata di NTB. (lin)

Bersantai dan Menikmati Akhir Pekan di Pantai Pandanan Tanjung (Suara NTB) Pantai Pandanan merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Pantai ini belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan karena panorama keindahannya.

Wisatawan juga dapat bermain air atau memancing di pinggir pantai ini.

Apalagi ketika berkunjung pada akhir pekan,

(Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) Narkoba menjadi barang yang sangat ditakuti karena memiliki efek yang tidak baik bagi kesehatan. Meski belum diketahui secara pasti, namun ada dugaan peredaran narkotika di destinasi wisata. Hal ini membuat Kepala Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Moh. Amir berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika. Sebab desanya sangat dekat dengan destinasi wisata di Lombok Timur, salah satunya Pantai Pink dan kawasan beberapa gili.

“Kalau melihat ciri-ciri pengguna narkoba itu kami melihat beberapa pemuda seperti menggunakan itu.

Kami juga mencurigai peredarannya di tempat wisata, meskipun belum sepenuhnya yakin. Tapi bila tindakan dengan melakukan sosialisasi,” ujarnya, di Mataram, Sabtu (4/11).

Ia mengatakan bahwa kekhawatiran itu disebabkan semakin banyaknya kasus kriminal yang melibatkan warganya, terutama pemuda. Ia berasumsi tindakan kriminal itu dipicu oleh penggunaan narkoba. Sehingga ia merasa perlu untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang bahaya penggunaan obat terlarang itu.

“Memang itu (tindakan kriminal) sekarang semakin banyak. Kami melihat ini sebagai efek dari penggunaan narkoba. Apalagi kami dekat dengan tempat wisata,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan kader Posyandu dan kader PKK Desa Sekaroh Hj. Nurmin. Ia melihat perkembangan wisata di desanya memberikan banyak pengaruh. Termasuk pengaruh buruk dengan masuknya narkoba di desanya. Ia melihat perlu dilakukan sosialisasi secara lebih massif kepada pemuda dan masyarakat setempat.

“Kalau saya melihat sosialisasi di desa kami itu masih kurang. Jadi banyak yang tidak tahu bahaya dari penggunaan narkoba, sementara di sana banyak anak muda yang mungkin hanya ingin coba-coba dan akhirnya keterusan,” sesalnya.

Ia berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba kepada masyarakat di desanya. Sebab saat ini ia sudah melihat adanya perkembangan penggunaan narkoba pada masyarakat terutama kalangan anak muda. Ia sangat yakin itu dipicu karena ketidaktahuan warga. Sementara jalur masuknya narkoba diasumsikan dari destinasi wisata yang belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. (lin)

itu saja, SDM juga terus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya.

Sehingga wisatawan itu bisa merasakan kenyamanan saat dilayani oleh SDM kita,” ujarnya.

Ia juga berharap para agen perjalanan wisata dapat mengemas paket wisatanya menjadi lebih menarik. Sebab saat ini sudah banyak destinasi wisata baru yang dapat dimasukkan dalam paket wisata. Sehingga promosi juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih menarik. Sebab promosi ini merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung. “Kita juga

membuat teduh dan rindang.

Di Pantai Kerandangan ini tidak dianjurkan bagi wisatawan untuk berenang terlalu jauh. Karena pantai ini terhubung ke laut lepas sehingga keadaan ombak bawahnya memiliki arus yang sangat keras. Wisatawan dapat menikmati kebersamaannya dengan keluarga dan kerabat dengan bermain air di pinggir pantai. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati aneka hidangan dari pedagang-pedagang yang menjual berbagai jenis makanan di pantai ini.

“Banyak yang jualan di

wisatawan dapat menikmati suasana pantai ini lebih lama.

Sebab pemandangan matahari tenggelam di pantai ini juga tidak kalah menarik dari pantai lainnya.

Pandai Pandanan terletak di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Sekitar 15 menit dari Senggigi menggunakan sepeda motor atau mobil. Mungkin sebagian orang masih merasa asing dengan pantai ini karena pantai ini masih tergolong baru. Namun karena belakangan semakin banyak yang berkunjung, akhirnya pantai ini dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata.

“Karena sudah banyak yang post-

ing di media sosial, jadinya saya ingin berkunjung. Dan ternyata memang benar, pantainya itu bagus banget,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn Sintani kepada Suara NTB, di Tanjung, Minggu (5/11).

Ada dua rute yang dapat ditempuh untuk sampai ke Pantai Pandanan dari pusat Kota Mataram. Rute yang pertama adalah Mataram – Ampenan – Senggigi – Malimbu – Nipah – Pandanan. Sedangkan rute kedua adalah Mataram – Gunung Sari – Pusuk – Perempatan Bangsal – Kecinan – Pandanan. Sedangkan waktu tempuh yang dibutuhkan dari Mataram adalah 1 jam saja.

Waktu yang akan terasa

cukup singkat karena kedua rute itu tidak akan membuat wisatawan bosan di perjalanan. Tidak lain karena pemandangan sepanjang jalan yang juga tidak kalah mempesona sehingga dapat dinikmati.

Pantai Pandanan ini sendiri sangat spesial karena memiliki panorama yang sangat cantik, berlatar perbukitan hijau, ditambah pepohonan kelapa yang berada di sisi pantai. Belum lagi pasir pantai yang putih dan bersih. Dijamin akan memanjakan mata dan membuat pengunjung betah berlamalama di Pantai Pandanan.

Apalagi pantai ini memiliki pasir putih yang lembut. Sehingga wisatawan dapat berjalan-jalan dengan nyaman meskipun tanpa menggunakan alas kaki.

Aktifitas pengunjung yang datang ke pantai ini biasanya mandi dan berenang. Ada pula yang hanya menikmati panorama dan mengambil gambar. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati hidangan sari laut yang dijual oleh pedagang di pantai ini.

Wisatawan juga dapat memilih ikan-ikan segar untuk disajikan dan terlebih dahulu diolah oleh pedagang setempat.

“Banyak yang jualan, jadi kita tidak perlu khawatir kelaparan. Sangat cocoklah jadi tempat liburan keluarga, apalagi ombaknya juga tidak keras,” ujarnya.

Biaya parkir untuk kendaran roda dua adalah Rp 3 ribu dan untuk kendaraan roda empat adalah Rp 5 ribu. Wisatawan dapat menikmati pemandangan Pantai Pandanan sepuasanya. Apalagi pantai ini juga sangat bersih, karena kebersihannya sangat dijaga oleh petugas dan masyarakat setempat.

“Bagus ya, karena masyarakat juga banyak yang jualan.

Jadi mereka juga bersihkan, karena kalau kotor kan nanti tidak ada yang mau datang,” kata Ririn.

Di pantai ini juga terdapat berugak (gazebo) tempat wisatawan bisa atau berteduh. Di sepanjang pantai juga banyak pepohonan yang bagus pula dijadikan sebagai spot foto. Pantai ini memang sangat cocok dijadikan sebagai tempat untuk menghabiskan akhir pekan.

“Saya berharap di Pantai ini ada musala yang besar dan toilet yang bersih. Saya rasa kurangnya itu saja, kalau yang lainnya sudah bagus,” katanya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

Halaman 10

(Suara NTB/dys)

Terapkan Sekolah Aman AKSI kekerasan dilakukan senior terhadap junior kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Untuk menghindari kekerasan seperti itu, maka SMAN 1 Mataram (Smansa) terapkan sekolah aman.

“Ini yang kami coba terapkan di sekolah,” kata Kepala SMAN 1 Mataram H. L. Fatwir Uzali, beberapa waktu yang lalu.

Saat ini, kata Fatwir, yang terpenting bagaimana menciptakan atmosfer pembelajaran menyenangkan. Sekolah dengan berbagai programnya telah memberikan pengetahuan kepada siswa guna menciptakan sekolah aman. Adanya sekolah aman nantinya bisa menghindari hal-hal berbau kekerasan. ‘’Anak akan merasa aman apabila tidak ada kekerasan,’’ terangnya.

Disebutkan, apa yang diterapkan ini tidak akan mengendorkan disiplin siswa. Siswa tetap memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sekolah aman. Jika siswa melihat ada tindakan kekerasan di sekolah atau pun di luar, maka harus melapor. Di sekolah ia sudah memasang papan pengumuman untuk mengawal sekolah aman.

“Dalam papan tersebut ada nomor telepon Polda, Polsek, Polisi Pamong Praja, Kemendikbud, Babinsa, dan nomor penting lainnya. Jika siswa melihat ada aksi kekerasan dilakukan orang maka siswa bisa langsung melapor ke nomor tersebut, nomor ini juga sudah disimpan di HP siswa,” ucapnya.

Ditambahkan, beberapa waktu lalu siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) Pencipta Alam (PA) , pramuka, dan paskib sering kemah di luar.

Ini terus diawasi sekolah untuk menghindari perpeloncoan.

“Kekerasan tidak mengenal tempat dan waktu. Bisa saja terjadi di mana dan kapan saja,” kata dia. “Setiap kegiatan siswa, baik di sekolah maupun di luar tetap kita awasi,” pungkas Fatwir. (dys) H. L. Fatwir Uzali

(Suara NTB/ist)

SDN 1 Labuapi Kembangkan Pemanfaatan Sampah Giri Menang (Suara NTB) SDN 1 Labuapi yang menjadi sekolah rujukan di Lombok Barat (Lobar) menggelar bimbingan teknis tentang penguatan pendidikan karakter kepada 10 sekolah terimbas di Kecamatan Labuapi. Untuk mengimplementasikan PPK ini, pihak SDN 1 Labuapi tengah memprogramkan pemanfaatan barang bekas (sampah) menjadi barang bernilai guna.

Menurut Kepala SDN 1 Labuapi Sabariah, bimtek yang diadakan terkait PPK dihadiri perwakilan 10 SD di Labuapi dengan jumlah peserta 50 orang. Narasumbernya diambil 3 guru, satu guru kelas awal, kelas tinggi dan kepala sekolah.

Selain itu, pihaknya mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD dan narasumber dari Widyasuara. Tujuannya untuk memperkenalkan program PPK agar bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing khususnya di 10 sekolah imbas. Sementara, 10 sekolah imbas belum menerapkan PPK yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui sekolah rujukan.

Dijelaskan para guru yang ikut bimtek itu bisa magang di SDN 1 Labuapi untuk melihat langsung implementasi PPK. Dari hasil PPK ini, lanjutnya, dari sekolah sudah mengumpulkan barang bekas, artinya pemanfaatan barang bekas menjadi barang berharga. Seperti sampah botol, anak-anak diwajibkan membuang sumpah di dalam botol.

Lalu nantinya botol itu dimanfaatkan setelah penuh. “Nanti kami akan olah bersama dengan anak-anak menjadi barang berharga. Ini membantu memelihara lingkungan,” jelasnya.

Adanya upaya ini, maka masalah sampah bisa tertangani. Di samping berkreasi, namun juga mengarahkan anak-anak menjaga lingkungan. (her) Sabariah

Penyampaian Visi Misi Calon Rektor Diundur Mataram (Suara NTB) Senat Universitas Mataram (Unram) batal menggelar sidang senat terbuka yang sedianya digelar, Senin (6/11) disebabkan adanya perubahan jadwal kehadiran perwakilan Menristek Dikti.

Kepada Suara NTB, Senin (6/11) pagi, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unram I Gde Pasek mengakui kepastian pengunduran sidang senat terbuka baru datang pada Sabtu sore setelah ada informasi dari pihak Kemenristek Dikti.

Dirinya pun membantah jika pengunduran jadwal sidang senat terbuka karena faktor ketidaksiapan panitia pemilihan. Menurutnya, pengunduran jadwal, karena perwakilan Kemenristek Dikti yang tak siap hadir jika dipaksakan berlangsung Senin ini.

“Kalau pengunduran karena penyesuaian jadwal menteri. Bukan karena ketidaksiapan panitia,” ujarnya di sela-sela gladi bersih.

Menurutnya, dalam jadwal sidang senat terbuka telah dijadwalkan ada perwakilan Menristek Dikti yang akan datang. Untuk itu panitia pun kini menyesuaikan jadwal yang sudah ditetapkan. “Panitia oke siap gak ada masalah,” ujarnya ditemani panitia yang lain.

Sementara untuk dokumen pendukung penyampaian visi misi dari tujuh bakal calon sudah diterima panitia baik berupa dokumen visi misi yang akan dipresentasikan. “File persentase sudah dikasi,” urainya.

Sementara untuk tamu undangan diperkirakan ada 300 orang tamu undangan diprediksi hadir sesuai daya tampung ruang sidang senat.

Mereka berasal dari keluar besar civitas akademika Unram, dosen, pegawai, mahasiswa termasuk juga Ikatan Alumni Unram.

“Undangan 300-an, datang tergantung dari yang diundang juga.Gak ada undangan dari luar cuma IKA Unram civitas akademika Unram,” ujarnya.

Pihaknya pun tidak akan memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada tiap calon. Bahkan semuanya akan diberikan perlakuan sama tanpa membedabedakan satu calon dengan calon yang lainnya. “Kita tidak membeda-bedakan setiap calon,” tutupnya. (dys)

(Suara NTB/ham)

HARUS DIAWASI - Sekolah harus melakukan pengawasan terhadap murid atau siswa yang membeli makanan atau minuman di pinggir jalan. Apalagi banyak oknum pedagang yang mencampur makanan atau minuman dengan bahan berbahaya. Tampak sejumlah murid SD di salah satu sekolah di Mataram yang membeli makanan di salah satu pedagang keliling tanpa pengawasan guru beberapa waktu lalu.

Target 100 Persen UNBK Dihantui Minimnya Sarpras Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih menjadi andalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tahun depan pemerintah menargetkan pelaksanaan UNBK mencapai 100 persen, termasuk pada jenjang SMP. Hanya saja, keinginan ini nampaknya masih sulit diwujudkan, lantaran hingga detik ini banyak sekolah belum memadai sarana dan prasarana (sarpras) pendukung.

Kepada Suara NTB, Senin (6/11) pagi, Pengawas SMP Kota Mataram Yusuf SPd. menerangkan dari hasil pantauan ke sejumlah sekolah di Mataram, tidak ada satu pun sekolah baru yang sanggup menyelenggarakan UNBK tahun depan di luar sekolah yang lebih dulu siap menerapkan UNBK. Menurutnya, salah satu faktor cukup berat ialah sarpras, karena semua sekolah masih belum lengkap, seperti keberadaan laptop, server, dan ruang lab.

Meski demikian Yusuf menegaskan pelaksanaan UNBK di Kota Mataram dapat dilaksanakan jika sekolah-sekolah bekerjasama dengan SMA maupun SMK, mengingat

lokasi sekolah di Kota Mataram berdekatan. “ Kalau dilihat dari jumlah komputer banyak sekolah tidak siap, terutama bagi sekolahsekolah yang rombelnya besar, “ ujarnya.

Pihaknya belum mengetahui ada atau tidaknya anggaran pengadaan server dari pemerintah. Mengingat tanpa server dan komputer memadai sekolah tidak dapat melaksanakan UNBK. “Di beberapa sekolah komputernya banyak yang kurang misalnya ada sekolah yang jumlah siswanya 300, maka paling tidak mereka harus punya enam server dan enam ruang lab,” sambungnya.

Selain itu, Yusuf mengaku

Seleksi Guru Honorer Diharapkan Bebas dari Intervensi Pihak Tertentu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan melakukan perekrutan guru dengan mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diharapkan dalam proses perekrutanitu melibatkan tim independen agar bebas dari intervensi pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Regional Bali Nusra, Ermawanti, dikonfirmasi Senin (6/11), sangat mendukung pengangkatan tenaga honorer yang ada di NTB. Namun, dalam perekrutan dengan mekanisme PPPK harus mengacu pada aturan skala nasional, di antaranya masa kerja, linieritas kualifikasi pendidikan dengan tugas yang diampu nantinya.

“Saya berharap sekali dalam seleksi ini melibatkan tim independen, bisa perguruan tinggi maupun lembaga independen lainnya, sehingga hasilnya benar-benar kredibel dan bebas dari intervensi pihak tertentu yang memilki kepentingan,” sarannya.

Mantan Ketua IGI NTB ini juga

Ermawanti

menekankan, agar dalam proses perekrutan jangan sampai keluar dari aturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Terutama berkaitan dengan aturan Kemenpan RB tentang PPPK itu.

Melalui perekrutan dengan mekanisme PPPK itu, menurutnyabisa menjadi solusi dari kekurangan guru di NTB. Dengan begitu, sekolahsekolah yang berada di pelosok atau di daerah dapat memiliki guru yang berkulitas, karena melalui seleksi ini diharapkan mendapatkan guru yang berkualitas.

“Dengan seleksi ini kita tentunya mengharapkan guruguru yang berkualitas, memilki integritas dan berdedikasi,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji menargetkan pengangkatan guru dan pegawai melalui mekanisme PPPK dilakukan tahun ini.

Pihaknya mengusulkan 5.200 orang untuk memenuhi kekurangan guru sebanyak 3.200 serta pegawai administrasi dan guru untuk sekolah swasta., terutama guru mata pelajaran IPA sesuai permintaan sekolah. Selain juga untuk mengantisipasi guru yang pensiun pada bulan Desember nanti.

Nantinya akan diutamakan guru dan pegawai yang selama ini menjadi honorer.

Bagi guru dan pegawai yang selama ini mengabdi akan mendapatkan poin. “Tentu diutamakan bagi yang memiliki pengabdian, makanya pengabdiannya mendapatkan poin, selain dia harus mengikuti tes secara bebas itu. Ketika tes, dia sudah dapat poin lebih dulu,” kata Suruji. (ron) (Suara NTB/ist)

sejumlah sekolah merencanakan pola pelaksanaanUNBK sama dengan tahun lalu, yakni dengan meminjam laptop orang tua. Meski demikian pemerintah tak boleh lepas tangan dan sebisa mungkin harus menganggarkan untuk pengadaan server untuk sekolahsekolah yang menerapkan UNBK tahun depan. “Kalau bermitra bisa saja misalnya SMK dan SMA kalau sekolah tidak siap,” tutup Yusuf.

Sementara Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., menyarankan, jika ada bantuan komputer dari Dinas Dikbud NTB, bisa diberikan secepatnya. “Kalau ada bantuan komputer, secepatnya dilakukan, supaya bisa

mempersiapkannya dengan cepat,” katanya.

Anggota Forum Sekolah Swasta Kota Mataram ini berharap bantuan komputer juga dapat diberikan kepada sekolah swasta. Meski demikian, sekolah swasta tetap akan berupaya sendiri melengkapi fasilitas pendukung UNBK. “Untuk komputer agar Dikbud NTB berikan bantuan ke sekolah swasta, sekolah swasta juga berupaya melengkapi sarana,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan, di SMA Hang Tuah 3 Mataram akan diupayakan penambahan ruang untuk UNBK. Sebelumnya hanya ada satu ruangan di mana digunakan untuk dua sesi. Pada UNBK tahun depan ditargetkan bisa melaksanakan satu sesi dengan dua ruangan, sehingga pelaksanaan lebih efektif. “Mudah-mudahan pada pelaksanaan nanti bisa dua ruang, akan diupayakan memiliki dua ruangan komputer.

Akan lebih mematangkan lagi,

sehingga tidak dua sesi,” katan Muhiddin.

Sementara itu terkait persiapan di SMA Hang Tuah 3 Mataram akan dilaksanakan uji coba atau try out UNBK setelah ujian semester ini.

Pengayaan juga dilakukan setelah ujian semester nanti.

“Sekarang kami sudah mulai mempersiapkan, kami tidak mau kalah dengan sekolah negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan akan ada pengadaan perangkat komputer pada tahun 2018 untuk mendukung target 100 persen pelaksanaan UNBK.”Ada pengadaan perangkat komputer di tahun 2018,” ujar Suruji.

Menurutnya, Dinas Dikbud NTB sudah menyiapkan bantuan sarana dan prasarana kepada sejumlah sekolah untuk mendukung rencana itu.

Pada APBD perubahan, diakuinya pihaknya memberikan bantuan kepada sekolah swasta. (dys/ron)

SLB Dharma Wanita Kembangkan Keterampilan Mataram (Suara NTB) Pada tahun ajaran ini, Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Wanita Provinsi NTBmengembangkan keterampilan, seperti edsa kuningan dan boga, serta kesenian berupa pantomim. Berbagai kegiatan itu untuk menunjan penambahan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

“Intinya tahun ini kita kembangkan keterampilan edsa kuningan dan boga. Dan untuk kesenian kita kembangkan pantomim,” kata Kepala SLB Dharma Wanita, Winarna, M.Pd., Senin (6/11).

Pada tataboga, para ABK diajarkan mengenai memasak dan membuat kue. Mereka diajarkan keterampilan yang berkaitan dengan tata boga. Sementara pada desa kuningan, anak-anak diajarkan membuat hiasan dinding dari seng kuningan. Berbagai kerajinan diajarkan dan dihasilkan oleh anak-anak yang ada di SLB Dharma Wanita.

“Dari bahan kuningan itu, mereka diajarkan membuat motif kuda, wayang Ramayana, dan kaligrafi,” kata Winarna.

Winarna menjelaskan, berbagai

keterampilan yang diajarkan kepada ABK itu bertujuan agar mereka memiliki keterampilan. Dengan berbekal keterampilan itu, ABK memiliki kemampuan untuk hidup seperti orang normal lainnya. “Semua itu tujuan kita agar anak-anak setelah lulus nanti bisa punya keterampilan andalan agar hidup sebagaimana orang yang lainnya,” harapnya.

Siswa SLB Dharma Wanita memang diajarkan berbagai keterampilan dan kesenian.

Dalam berbagai keterampilan mereka bisa meraih juara. Winarna mengutarakan, keberhasilan ABK meraih juara ini menandakan bahwa dalam keterbatasan, mereka tetap dapat meraih prestasi.

Pihaknya juga memfasilitasi ABK dengan menyediakan ekskul yang mendukung keterampilan mereka. (ron)

Winarna (Suara NTB/dok)

TK-KB IT Andalusia Integrasikan Kurikulum Umum dengan Keislaman Mataram (Suara NTB) TK Islam Terpadu (IT)-Kelompok Bermain (KB) IT Andalusia Islamic Pre School mengintegrasikan kurikulum umum dan kurikulum keislaman. Dengan begitu, anakanak terbiasa diajarkan mengenai nilai-nilai kehidupan yang selalu bersinggungan dengan nilai agama.

Hal itu disampaikan Kepala TK IT-KB IT Andalusia, Choirina Dwi Nafisah, S.Pd.I., Senin (6/11). Menurutnya, dalam setiap pembelajaran di TK-KB IT Andalusia selalu mengintegrasikan kurikulum itu. “Anak diajarkan terbiasa melibatkan atau mengkaitkan nilai-nikai

kehidupan, selalu bersinggungan atau berhubungan dengan nilai agama,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam pembelajaran di sentra sains, dengan tema ikan. Anak-anak belajar tentang ikan. “Pengintegralannya, Bahwa ikan ciptaan Allah. Sebagai sesama ciptaan Allah, Kita wajib saling menjaga. Habitat ikan dijaga bersihnya, cadangan makannya, supaya ikan tetap hidup dengan baik dan berkembang,” jelasnya.

Selain itu, juga diarahkan untuk mengonsumsi ikan dengan secukupnya. Karena jika disisakan makanan menjadi mubazir. Anak-anak akan diberitahu

jika memubadzirkan makanan adalah perbuatan tidak baik.

“Innal mubaadziriina kaana ikhwaana syaithan, Artinya sesungguhnya memubadzirkan adalah teman dari syaithan,” katanya.

Contoh lainnya, pada pembelajaran di sentra peran di tema keluarga. Berkaitan dengan percakapan antara ayah, bunda dan anak.

TKIT-KBIT Andalusia menggiatkan sejumlah program.

Rina menyampaikan pihaknya memprioritaskan pada hafalan (tahfidz), kewirausahaan, memasak (cooking), serta berbagai program yang menunjang masing-masing tema yang dibawa ke anak-anak. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Sukses Mendulang Emas PON XIX 2012 Menjadi atlet terbaik nasional memang tidak harus selalu berjalan mulus. Meski pernah meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2012 namun hal itu tidak bisa menjadi jaminan atlet bisa mengulang kesuksesan. Begitulah pengalaman yang pernah dirasakan Indrya Milasari, atlet peraih medali emas di PON XIX/2012.

ATLET silat NTB, Indrya Milasari adalah salah satu atlet andalan NTB yang pernah sukses meraih medali emas di PON/2012. Kiprahnya di dunia silat tidak diragukan lagi.

Lahir dari keluarga yang gemar dengan olahraga silat menjadikan dia sebagai atlet yang sangat tersohor akan kemampuan di olahraga beladiri silat.

Sejak kelas 5 Sekolah Dasar (SD), Milasari sudah belajar silat langsung dari ayahnya, Cindra Bagas Alam yang merupakan pesilat Perguruan Cempaka Putih Lombok Barat (Lobar). Ketekunan Milasari belajar silat pun didukung penuh oleh keluarga.

Sejak usia dini, Indrya Milasari yang biasa disapa Mila sudah sering mengikuti kejuaraan nasional. Hasil pengalaman bertanding diusia dini membuat Mila semakin kokoh menguasai teknik beladiri silat. Tak heran ketika ikut seleksi atlet PPLP tahun 2004, Mila langsung terpilih sebagai atlet PPLP. Sejak usia remaja, prestasi Mila di olahraga silat boleh dibilang berjalan mulus. Setahun menjalani latihan di PPLP NTB, Mila sudah sering mengharumkan nama NTB di level nasional.

Pertama kali ikut Popnas

tahun 2005, putri pasangan Cindra Bagas Alam dan Farida ini sukses meraih medali emas di kelas E putri. Selanjutnya, di Popnas 2007 dia juga berhasil meraih medali emas. “Popnas 2005 dan 2007 saya berhasil meraih medali emas,” tuturnya.

Setelah tamat dari PPLP NTB tahun 2008, Milasari pun terus dipercaya membela NTB di level nasional. Saat naik kelas senior Milasari dipercaya mewakili Perguruan Tinggi IKIP Mataram di POMNAS 2009.

Sayangnya Mila gagal meraih medali.

Kegagalan di POMNAS 2009 memaksa Mila terus berbenah. Mila terus fokus latihan agar bisa mewakili NTB di PraPON PON 2011. Hasilnya Milasari berhasil lolos mengikuti PON di Riau tahun 2012 dan sukses meraih medali emas di kelas E putri.

Sukses PON di Riau 2012, Milasari kembali berhasil meraih medali emas di POMNAS di Palembang 2013.

Sukses di POMNAS 2013 itu membuat Mila dipercaya perkuat tim mahasiswa Indonesian ikut POM ASEAN. Hasilnya benar-benar mulus, atlet kelahiran 17 Juni 1989 itu berhasil menyumbang medali emas untuk Indonesia di POM ASEAN 2014.

Keberhasilan Milasari di beberapa event nasional dan internasional ternyata tidak dapat menjadi Jaminan bila Milasari bisa mengulang prestasinya di PON. Pasalnya Milasari gagal mempertahankan medali emas yang sudah diraihnya di PON sebelumnya.

Dimana Mila hanya mampu meraih medali perunggu di multi event itu karena dikalahkan atlet tuan rumah

Jabar di semifinal.

Namun demikian kekalahan itu tidak lantas membuat Milasari patah arang. Mila berkeyakinan bahwa kekalahannya dengan atlet tuan rumah masih menimbulkan tanda tanya. Dalam hal ini kekalahan Mila diduga karena keberpihakan wasit terhadap atlet tuan rumah.

Rencananya Mila akan kembali ikut PON 2020 untuk dapat meraih kembali medali emas untuk NTB.

Terkait kegagalan di PON 2016, Mila berpesan kepada semua atlet agar tidak meremehkan lawan tanding. Dalam hal ini meski sudah juara nasional, atlet harus tetap fokus latihan agar bisa mempertahankan medali emas yang sudah diraih di PON. (fan/*)

NTB dan Bali Ingin Jadi Tuan Rumah PON 2024 Mataram (Suara NTB) Desember 2017 nanti, akan digelar Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) KONI. Lewat pertemuan KONI seluruh Indonesia itu, KONI NTB dengan KONI Bali sepakat akan mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024.

Nama : Indrya Milasari TTL : Mataram, 17 Juni 1989

Prestasi : 1. Medali emas PON 2012 2. Medali emas POM Asean 2014 3. Medali perunggu Kejuaraan Dunia Silat Tahun 2014 4. Medali perunggu di Belgium Open 2015 5. Medali perak PON 2016

Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirnasi Suara NTB di Mataram, Senin (6/11) mengatakan wacana KONI NTB dengan KONI Bali untuk menjadi tuan rumah bersama penyelengaraan PON 2024 cukup serius. Bahkan pihak KONI NTB sudah membicarakan dengan pihak KONI pusat dan KONI provinsi lain terkait keinginan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON. “Kami sudah sampaikan ke pengures KONI Pusat dan KONI provinsi laiannya rencana tuan rumah bersama NTB dan Bali untuk PON 2024.

Alhamdulillah mereka sangat setuju,” ucapnya.

Menurut Andy, keinginan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON 2024 bakal disetujui. Untuk itu KONI NTB akan membahas lebih serius lagi hal itu dengan KONI Bali. Rencananya KONI NTB akan berkunjung ke KONI Bali untuk membahas kesiapan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON itu.

“Kita akan berkunjung ke KONI Bali dalam waktu dekat ini. Kita akan membicarakan terkait kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah PON,” terangnya.

RUPA-RUPA

HILANG HLG BPKB R2 YAMAHA DR4189BI NOKA/NOSIN :MH32P20078K866751/2P2951227 AN: LALAU ABDUL GANI HLG DSKTR GERUNG HLG STNK R4 TOYOTA DR 1803AA NOKA/NOSIN :KF50-004788/5K-9058673 AN.DRS MAHSUN HLG DSKTR MAJELUK HLG STNK R2 HONDA DR5671BT NOKA/NOSIN : MHJF511BK776467/JF51E1771344 AN : DINA KURNIAWATI HLG DSKTRUNRAM

(Suara NTB/fan)

H. Andy Hadianto Rencana NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON bersama juga sudah sampai ke telinga Pemprov NTB. Dalam pernyataan Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti di acara pelantikan Pengpov Persatuan Cricket Indonesia (PCI) NTB belum lama ini menyambut baik keinginan KONI NTB. “Kita akan mendukung keinginan KONI NTB dan Bali untuk menjadi tuan rumah PON 2024,” ucapnya. (fan)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding .

Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

HLG BPKB R4 DAIHATSU DR1875S NOKA/NOSIN : MHKV1B42JAKD80965/ DGS58312 AN: H.MUH.TAJUIT,M.PD.I HLG DSKTR BATU LAYAR

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall).

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

HLGSTNK R2 YAMAHA DR 4557BI NOKA/NOSIN: MH32560048K462441/256-462413 AN: IR.EDI MUHAMAD JAYADI HLG DI SURABAYA

LOWONGAN DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela.

DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP PENGHASILAN TENTUKAN SENDIRI. LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

RUPA-RUPA ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/ Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Selasa, 7 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 7 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

OPINI

Halaman 14

Menguraikan Ketimpangan Jangan Hanya Mengejar Momen PENANGANAN sampah rupanya masih menjadi PR (pekerjaan rumah) berat Pemkot Mataram. Setelah serangkaian upaya yang dilakukan Pemkot Mataram tidak membuahkan hasil yang maksimal. Pengadaan 324 kendaraan roda tiga yang dihajatkan mampu menyelesaikan persoalan sampah di semua lingkungan se-Kota Mataram. Walaupun pada kenyataannya di lingkungan, tidak semua rumah tangga terlayani dengan hadirnya kendaraan roda tiga itu.

Namun demikian, patut disyukuri setidaknya volume sampah di rumah tangga berkurang dibandingkan sebelum adanya kendaraan roda tiga berwarna kuning itu. Yang menjadi persoalan kemudian, sampah-sampah yang diangkut dari tingkat lingkungan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) justru tidak tertangani dengan baik. Padahal, parallel dengan kebijakan pengadaan 324 kendaraan roda tiga di semua lingkungan se-Kota Matram, Pemkot mataram juga telah menerapkan aturan baru.

Pemkot Mataram mengatur jadwal pembuangan sampah ke TPS. Tujuannya tentu baik, mengajak masyarakat disiplin dalam membuang sampah. Sayangnya, aturan buang sampah ini banyak yang tidak diindahkan. Buktinya, di sejumlah TPS yang ada di Kota Mataram, tumpukan sampah terlihat setiap saat. Padahal jadwal yang telah ditetapkan Pemkot Mataram, bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke TPS mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi.

Kebijakan ini bertujuan agar pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore, semua TPS bersih dari sampah. Untuk mensterilkan sejumlah TPS di Mataram, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram memberlakukan aturan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kebon Kongok pada malam hari. Tetapi, TPS yang bersih dari pagi hingga sore hari hanya berlangsung beberapa bulan saja.

Kini kondisi TPS kembali amburadul.

Selain karena tidak dipatuhinya jam buang sampah, juga karena tidak berimbangnya jumlah armada yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Truk sampah milik DLH sepertinya kewalahan mengimbangi tingginya volume sampah yang masuk ke TPS. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari DLH Kota Mataram. Karena seperti diketahui, rata-rata TPS di Mataram berlokasi di tepi jalan utama.

Sehingga, jika aturan jam buang sampah dilanggar, akan nampak dengan jelas tumpukan sampah di sana pada pagi hingga sore hari. Selain merusak keindahan kota, sampah juga mengganggu pengguna jalan. Sebab, tidak jarang sampah yang dibuang ke TPS meluber hingga ke badan jalan. Hal ini sangat disayangkan. Apalagi sebentar lagi Mataram akan menjadi tuan rumah pelaksanaan musyawarah nasional dan konferensi besar PBNU. Sehingga mau tidak mau, Pemkot Mataram harus mampu menangani persoalan sampah. Hal ini mutlak harus dilakukan.

Karena sejak ditunjuknya Mataram sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) untuk kawasan Indonesia Timur, Pemkot Mataram berkomitmen mewujudkan tiga sukses. Pertama sukses penyelenggaraan, kedua sukses pencitraan dan ketiga sukses ekonomi. Sukses pencitraan dan sukses ekonomi menjadi hal yang berat bagi Kota Mataram jika tidak bersungguh-sungguh mengatasi tumpukan sampah. Tidak hanya tumpukan sampah yang ada di TPS, tumpukan sampah juga banyak terlihat di lahan-lahan kosong.

Kita semua berharap bahwa Mataram bebas sampah ini tidak hanya mengejar momen karena sedang menjadi tuan rumah sebuah perhelatan akrbar, tetapi komitmen mewujudkan Mataram yang bersih dan nyaman harus menjadi kebutuhan. (*)

LFREN S. Cruz menulis kolom yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan pendapatan – bukannya kemiskinan– adalah masalah terbesar di dunia (The Philippine Star, 19 Januari 2017). Pandangan ini mengamini apa yang telah disampaikan Paus Fransiskus sebelumnya, serta didukung para pengamat ekonomi diberbagai belahan bumi. Dengan demikian tersimpulkan, ketimpangan pendapatan telah menjadi problem universal yang melanda negaranegara diberbagai belahan dunia.

Pada masa pra-Depresi Besar (1930), ketimpangan telah mulai menunjukkan eksistensi secara nyata dibeberapa negara. Termasuk di Amerika Serikat, ketidaksetaraan pendapatan juga mendapatkan momentumnya. Berlanjut pada krisis keuangan 2008 yang terjadi disebabkan ketamakan para bankir Wall Street, berhasil menetaskan warga miskin baru. Kerusuhan sangat mudah terpicu pada masa itu.

Masyarakat kulit hitam yang miskin dan tidak punya pekerjaan harus menonton episode kerakusan para manusia tamak. Tanpa disadari ketimpangan menimbulkan kecemburuan yang teramat mendalam dikalangan kulit hitam. Ketika rasa iri itu mendidih, kerusuhan rasial tak terelakkan dan tentu saja mengancam stabilitas perdamaian.

Isu ketidaksetaraan ekonomi sangat lekat dan relevan dengan konsep keadilan, persamaan kesempatan dan persamaan hak.

Pada sekian abad lalu Ibnu Khaldun (1332-1406) mengingatkan, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Sedangkan keadilan merupakan standar penilaian keberhasilan penguasa, dan penguasa dibebankan tanggungjawab untuk mewujudkannya.

Jika keadilan tidak diterapkan, itulah yang menimbulkan ketimpangan. Maka harmoni sosial akan terganggu dan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Intinya, ketimpangan merupakan pemicu reaktif yang dapat menyebabkan kerusakan stabilitas sosial.

Sekarang kita saksikan segelinir individu menguasai aset-aset besar di dunia. Merilis data karitas Inggris Oxfam pada tahun 2016, delapan orang terkaya sekarang memiliki kekayaan yang sama dengan 50 persen terbawah dari orang-

Oleh: Muhammad Husein Heikal (Analis Economic Action (EconAct) Indonesia) orang paling miskin didataran bumi ini. Bayangkan, kekayaan milik 8 orang terkaya didunia sebesar 426,2 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan kekayaan dari 3,6 miliar warga dunia.

Padahal di tahun 2010, kekayaan 3,6 miliar warga dunia masih setara dengan kekayaan 43 orang terkaya didunia. Penuruan jumlah dari 43 menjadi 8 ini menunjukkan ketimpangan ditingkat global kian menganga. Bukti bahwa tidak meratanya distribusi pendapatan.

Penyebabnya, telah teridentifikasi yaitu keserakahan.

Jauh sebelumnya, diksi serakah telah diperhalus Adam Smith (1723-1790) dengan padanan individualis. Globalisasi selama ini tampil dengan prinsip Adam Smith, yakni menciptakan pemenang dan pecundang dalam arena pertarungan kapitalisme. Maka kita saksikan para pemenang itu, Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffet, Carlos Slim Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, dan Michael Bloomberg.

Namun perlu kita pahami, delapan orang milyuner ini tak dapat disalahkan hanya karena berdasarkan faktor keserakahan. Mereka adalah para petarung yang berhasil merobohkan badai tantangan, dan bijak memetik peluang. Sementara kita ketahui bersama, kodrat serakah telah tertanam dalam diri sejak manusia terlahir ke dunia.

Ketimpangan Indonesia Perjalanan ekonomi Indonesia menunjukkan tren relatif positif pasca krisis moneter 1997. Namun sayangnya, peningkatan itu tidak diiringi dengan penyempitan jurang ketimpangan. Koefisien gini, skala pengukur ketimpangan secara relatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Fakta saat ini Indonesia merupakan negara terburuk keempat dalam hal ketimpangan, setelah Rusia, India dan Thailand.

Membaca data BPS, koefisien gini Indonesia per September 2016 berada diposisi 0,394. Memang menurun dibanding setahun sebelumnya, yang masih diposisi 0,402. Rasio gini 0,4-0,5 termasuk dalam ketimpangan kategori sedang. Cukup mengejutkan ialah pemerintah dengan bangga mengklaim hal ini se-

RADIO

bagai keberhasilan menurunkan ketimpangan dimasyarakat.

Menurut ekonom Faisal Basri kecenderungan ketimpangan jangka panjang masih menunjukkan pemburukan dengan rasio gini yang terus naik diatas 0,4. Sebab, perlu diingat rasio gini yang dihitung BPS tersebut tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung rasio gini hanya berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tentunya, ketimpangan pengeluaran lebih rendah dari tingkat ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

Data ini menunjukkan bahwa tren positif ekonomi Indonesia hanya ternikmati oleh kalangan elit dan penguasa belaka. Menurut laporan Bank Dunia, hanya 20 persen orang Indonesia yang diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir. Sementara itu, 80 persen sisanya 205 juta orang masih tertinggal dalam arena keterpurukan.

Jumlah milyuner di Indonesia meningkat dari 1 orang pada tahun 2002 menjadi 20 orang pada 2016.

Kelompok milyarder ini meraup dua pertiga hasil kekayaannya dari praktik bisnis kronisme, yang dimungkinkan karena kedekatan dengan penguasa. Maka tak perlu heran, Crony Capitalism Index Indonesia bertengger diperingkat ketujuh dunia.

Sebab persoalan ketimpangan tidak hanya menyangkut masalah pendapatan dan kekayaan. Ketimpangan pada strukturnya adalah mengenai kekuasaan. Joseph Stiglitz menyimpulkan dalam The Great Devide (2015), sesungguhnya ketimpangan adalah gejala sadar yang sengaja diciptakan oleh kaum elit, yang menerima manfaat paling besar dari tatanan itu. Secara struktural proses ini terjadi, sehingga sulit untuk dihilangkan. Karena itu, ketimpangan ekonomi menyebabkan ketimpangan kekuasaan dalam hal siapa yang membuat aturan, siapa yang menguasai modal dan sumberdaya dan siapa yang dapat menantang status quo.

Para milyarder dan kalangan elit ini sama sekali tidak peduli dengan terus merebaknya ketimpangan.

Sekalipun mereka merasa khawatir juga akhirnya. Orang-orang kaya di Indonesia merasa lebih aman menyimpan dananya diluar negeri.

Itulah solusinya menurut mereka.

Jadi suatu waktu, bila nantinya kaum yang hidup dalam jerat kemiskinan sebanyak 27,76 juta jiwa itu mencapai klimaks kemarahannya, mereka tinggal landas meninggalkan Indonesia. Jumlah angka kemiskinan diatas ialah bila membaca data BPS. Sedangkan kalau menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu US$ 2 (Rp 26.600) pendapatan/hari/orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi.

Kian waktu, ketimpangan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Untuk itu pemerintah harus segera mereduksi ketimpangan. Dengan intinya memerhatikan dan mengatasi faktor-faktor utama yang penyebab ketimpangan, antara lain ketimpangan peluang, ketimpangan pasar kerja, serta pembagian atau konsentrasi kekayaan. Saatnya kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, tidak hanya segelintir orang berkepentingan belaka.

Hujan sebentar, ruas jalan di Mataram tergenang Salah satu persoalan yang belum tuntas di Mataram

*** Pengangguran di NTB menurun Seharusnya angka kemiskinan juga mengikuti

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 7 November 2017

Halaman 15

Pemprov Belum Libatkan TP4D Awasi Pelaksanaan Proyek 2017 Mataram (Suara NTB) – Pemprov mengaku belum melibatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati NTB dalam pengawasan dan pendampingan pelaksanaan proyek 2017.

Pemprov mengklaim belum ada kendala yang dihadapi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pelaksanaan proyek tahun 2017 ini. ‘’Sampai sekarang belum ada (pelibatan TP4D). Masih bisa ditangani oleh OPD masing-masing,’’ kata Kepala Biro

Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (6/11) siang kemarin.

Dalam APBD 2017, seluruh OPD lingkup Pemprov NTB melaksanakan 352 paket proyek senilai Rp 861,683 miliar yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian proyek non lelang atau penunjukan langsung sebanyak 5.661 paket senilai Rp 536,638 miliar.

Meskipun belum ada pelibatan TP4D, kata Swahip, beber-

Izin Pengangkutan Limbah B3 PLTU Jeranjang Bisa Dicabut Dari Hal. 1 Dihubungi terpisah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kemen LHK, Karliansyah menegaskan, akan mencabut rekomendasi pengangkutan ini apabila melanggar. ‘’Rekomendasi pengangkutan kami akan cabut apabila melanggar UU Lingkungan Hidup,’’ tegasnya menjawab Suara NTB , Senin (6/11) kemarin. Selain itu, ancaman yang sama apabila tidak melaksanakan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rekomendasi tersebut.

Seperti, contohnya, membawa limbah tidak ke tujuan yang sebenarnya. Kedua, tidak melaporkan elektronik manifest ke pihaknya sesuai dengan kontrak, dan membuang sembarangan limbah di perjalanan.

Ditanya terkait direktur perusahaan yang tersangkut pidana, Karliansyah mengakui bukan ranah pihaknya.

Sepenuhnya hal itu diserahkan ke proses hukum. Namun demikian, bisa saja dihentikan operasional pengangkutan oleh perusahaan ini apabila pengadilan menetapkan. ‘’Menyangkut UU korupsi, nanti pengadilan yang menetapkan, apakah kegiatan tersebut (pengangkutan limbah B3) dihentikan atau tidak,’’ tandasnya.

Dia menegaskan lagi soal OTT dengan hubungan kontrak, diserahkan sepenuhnya menjadi urusan pihak PLN. Karena itu menurutnya sudah menjadi ranah lelang dan tender, antara PLN dengan rekanan. ‘’Menyangkut dengan tender, selanjutnya tanggung jawab penghasil limbah (PLN, red). Dan kejadian ini (OTT), tidak menghalangi untuk tidak mengelola limbah yang dihasilkan. Seperti lamanya

penyimpanan, pengolahan berikutnya dan lain lain,’’ pungkasnya.

Humas PT. PLN Wilayah NTB, Fitriah Adriana sebelumnya menegaskan tidak ada masalah dengan OTT Direktur PT. TBS. Memang, dia mengakui bahwa perusahaan yang kena OTT di Batam, sama dengan perusahaan yang memenangkan tender pengangkutan limbah B3 PLTU Jeranjang. ‘’Kami juga sudah mendengar. Kami juga sudah mengecek, perusahaan terkena OTT itu memang perusahaan sama, PT. TBS. Sedangkan kami sudah menandatangani kontrak, PT TBS cabangnya di Lobar,’’ terang Fitriah.

Posisi hubungan pihaknya dengan PT.TBS yang sudah sampai tanda tangan kontrak. Dia mengklarifikasi, hubungan kontrak bukan dengan PT TBS pusat, tapi Kantor Cabang Lobar. ‘’Direkturnya memang sama, tapi yang bekerja itu di daerah. Tidak ada pengaruh sama sekali dengan kontrak kami,’’ tandasnya.

Ditanya soal potensi pembatalan lelang dan menggugurkan pemenang tender? Itu mustahil dilakukan pihaknya. Apalagi tender sudah dimenangkan sesuai aturan oleh PT TBS, ditindaklanjuti dengan kontrak kerjasama. ‘’Tidak ada kekhawatiran selama aturan kami laksanakan dengan benar.

Kami berharap, berita itu tidak disangkut pautkan dengan Jeranjang. Kalau ada kesalahan di daerah lain, tidak ada sangkut paut dengan NTB,’’ tandasnya. (ars)

Investor Asing Kelola LIA Dari Hal. 1 PT. AP I diminta tak hanya mengkaji dari sisi ekonomi.

Namun juga adari sisi sosialnya. Jangan sampai, kata Sekda, jika pengelolaan diberikan kepada luar negeri rakyat akan terpinggirkan. “Jangan sampai di situ nanti bule semua. Itulah perlunya dikaji ulang menurut saya,” katanya.

Sampai saat ini, kata Sekda, Pemprov belum mendapatkan laporan atau informasi dari PT. AP I mengenai pengelolaan LIA yang akan diserahkan ke luar negeri. “Angkasa Pura belum melapor untung ruginya apa, kita belum tahu. Yang penting buat kita sebanyak-banyaknya rakyat yang bisa bekerja di situ,” tambahnya.

Keberadaan LIA diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Jangan sampai ketika pengelolaan LIA diserahkan kepada pihak asing, keuntungan terbagi dua.

Pasalnya, investor tentu akan menghitung investasi yang mereka keluarkan dengan pemasukan yang akan mereka peroleh. ‘’Kalau secara ekonomi kan hitung-hitungannya begitu,” kata mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menawarkan

pengelolaan LIA dan Bandara Internasional Kualanamu kepada pemerintah Selandia Baru.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan, LIA ditawarkan karena lokasi cukup dekat dengan Selandia Baru. Ini dinilai potensial karena didukung dengan sektor pariwisata di mana banyak dilalui wisatawan. Sementara itu, Bandara Kualanamu karena merupakan bandara komersial yang sudah membukukan keuntungan.

Pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru untuk membahas kemungkinan disusunnya nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah New Zealand sebagai payung hukum / legal basis hubungan kerjasama antarkedua belah pihak.

Pemerintah Selandia Baru berminat untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia melalui kerjasama di bidang penerbangan sipil khususnya terkait konektivitas. Pengembangan bandar udara, pelayanan navigasi penerbangan serta training/pelatihan terutama pelatihan pilot. (nas)

Hentikan Pelayanan Berbelit-belit Dari Hal. 1 Untuk meningkatkan kinerja dan citra birokrasi, Wakil Gubenur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH.,M.Si meminta seluruh jajarannya untuk terus melakukan pembenahan pada sektor pelayanan publik. Diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, transparan serta efektif dan efisien guna memangkas alur pelayanan yang berbelit-belit.

Wagub meminta supaya segala bentuk pungli dan penyalahgunaan wewenang harus dihentikan. Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Desk dan Peresmian Sekretariat Desk Terpadu Kendali Penyelenggaraan Pelayanan

Publik di Kantor Gubernur NTB, Senin (6/11) kemarin.

Dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ada, diharapkan perbaikan sistem dan modernisasi pelayanan. Sehingga akan mampu menjawab harapan publik terciptanya pelayanan yang semakin sedehana, mudah dan murah.

Tetapi tetap sesuai dengan koridor dan kebutuhan masyarakat. ‘’Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan berbagai instrumen tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,’’ harapnya. (nas)

apa hari lalu pihaknya bersama sejumlah Kepala OPD diingatkan oleh Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D untuk melihat dan mengecek beberapa proyek fisik yang berpotensi molor. Seperti beberapa proyek fisik di RSJ Murtiara Sukma, pembangunan SMKN 1 Gerung dan lainnya.

Swahip mengaku pihaknya sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan. Bahkan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Direktur RSJ Mutiara Sukma beserta seluruh pelaksana kegiatan dan konsultan pengawas. ‘’Alhamdulillah sekarang sudah berjalan sesuai dengan schedule. Mudahmudahan akhir November ini sudah bisa tuntas. Walaupun

belum finishing,” ucapnya.

Begitu juga mengenai proyek fisik di SMKN 1 Gerung. Biro APP dan LPBJP dilaporkan bahwa progres fisik proyek tersebut masih rendah.

Begitu dilakukan pengecekan di lapangan progresnya sudah meningkat. Untuk pemasangan rangka baja sudah mencapai 80 persen. Sedangkan pemasangan keramik baru 20 persen. ‘’Kalau pemasangan keramik seminggu saja selesai, ndak lama. Baru kemudian pemasangan pintu, jendela dan pengecetan maka selesai,” kata Swahip.

Ketika ditanya proyekproyek yang menjadi atensi Biro APP dan LPBJP untuk mendapatkan pendampingan?

Swahip menyatakan tidak ada proyek yang mendapat perhatian khusus. Semua proyek fisik yang dilaksanakan OPD diberikan atensi. “Semua kita prioritaskan untuk memacu supaya progres fisik sesuai target,” terangnya.

Mengenai kekhawatiran pengerjaan proyek yang asalasalan atau tak memperhatikan kualitas pada waktu yang cukup mepet ini. Swahip menjelaskan sudah ada konsultan pengawas yang melakukan pengawasam. Sehingga meskipun waktu pelaksanaan APBD 2017 sudah mepet, sekitar dua bulan namun kualiats akan tetap menjadi perhatian. “Jadi ndak ada kualiats yang mainmain,” imbuhnya. (nas)

Konversi Elpiji di Sumbawa Setelah Depo Dibangun Mataram (Suara NTB) Kementerian ESDM telah meminta agar Pertamina segara membangun infrastruktur pendukung konversi dari BBM ke elpiji untuk Pulau Sumbawa.

Selama infrastruktur ini belum tersedia, kecil kemungkinan konversi dilakukan. “Jangan sampai dilakukan konversi, tapi tidak ada infrastruktur pendukungnya. Jadinya mahal nanti,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial saat pembagian converter kit gratis kepada nelayan di Lombok Timur Senin (6/11) kemarin.

Konversi elpiji akan dilakukan bersamaan dengan NTT. Ego mengatakan Pertamina yang akan menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Road mapnyakonversi akan dilakukan pada 2018 – 2019, ada 12 kabupaten di Indonesia yang sudah masuk dalam daftar. Ego meyakinkan konversi

ini akan tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M.Si menyebut lampu hijau konversi BBM ke elpiji dilakukan pada tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dr. Kurtubi, anggota komisi VII DPR-RI Dapil NTB. Proses lelang paket konversi inipun disebut-sebut sudah dilakukan pemerintah pusat, melalui Kementerian ESDM. Verifikasi calon penerima subsidi ini juga telah dilakukan pada tahun 2016 lalu dan telah tuntas.

Saat ini masyarakat lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa masih menggunakan bahan bakr minyak subsidi. Sementara di Pulau Lombok, konversi sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. Dengan demikian, diharapkan penyelun-

dupan elpiji subsidi dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, dan penyelundupan minyak tanah subsidi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok dapat ditekan.

Tabung-tabung elpiji subsidi yang dibawa dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa, diseberangkan tidak dalam jumlah banyak.

Hanya hitungan jari, sehingga untuk menyeberangkannya antar Pulau tak mudah dideteksi, apalagi disimpan di dasar truk yang bermuatan penuh material lain.

Dirjen Migas selaku leading sektor, kata M. Husni, terus didesak agar secepatnya konversi diputuskan, apalagi tahapantahapan konversi telah tuntas dilakukan. Bagaimana dengan infrastruktur pendukungnya? Kepala dinas menjelaskan, untuk sementara waktu, distribusi stok menggandeng Depo Pertamina di Badas (Kabupaten Sumbawa) dan Depo Bima. (bul)

Korban Banjir Dompu Terima Bantuan Mi Instan Kedaluwarsa Dari Hal. 1 ‘’Kesalahan itu di BPBD kalau saya perhatikan. Karena mereka tidak ngecek barang yang didistribusikan,’’ katanya.

Harusnya lanjut dia, petugas BPBD khususnya bagian gudang proaktif melihat kondisi stok barang yang tersimpan. Kalaupun memang tak ada bencana namun bantuan masih menumpuk dan mendekati masa kedaluwarsa sebaiknya barang tersebut disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan.

Sementara itu, Wan Muhtajul, ST dari BPBD Dompu, membantah adanya kesengajaan dalam mendistribusikan mi instan kedaluwarsa kepa-

da warga korban banjir bandang, Sabtu (4/11) malam. Hal itu terjadi karena faktor kelalaian semata dan tidak ada kesengajaan. Karena tidak mungkin pihaknya membagikan ketika sudah mengetahui barang tersebut kedaluwarsa. ‘’Itu murni human error, tidak ada kesengajaan. Ketika mendapat kabar mi yang kita salurkan kedaluwarsa, kita langsung tarik dan gantikan dengan yang baru,’’ katanya.

Jumlah mi instan yang kedaluwarsa sekitar 20 dus dan berhasil dikumpulkan kecuali 2 dus. Pihaknya sudah berusaha menarik semua mi kedaluwarsa, tapi tidak ditemukan. Kendati demikian, pihaknya terus memantau jan-

gan sampai ada warga yang keracunan.

Ia juga mengungkapkan, hasil pendataan pihaknya akibat banjir bandang Sabtu lalu, tidak ada kerusakan terhadap rumah warga maupun fasilitas umum. Banjir tersebut hanya merendam pemukiman warga, sehingga banyak lumpur yang memenuhi perumahan dan pemukiman. ‘’Banjir kemarin karena sungai yang sempit, ditambah lagi dengan sampah yang tertahan di Jembatan Karijawa menyebabkan air banjir meluap ke pemukiman warga. Untuk mengetahui secara pasti kerusakan, sekarang kita sedang lakukan pendataan,’’ terangnya. (jun/ula)

Tembakau Dongkrak Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Laju pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2017 ini mencapai 13,60 persen, termasuk tambang.

Tanpa tambang, komoditas tembakau, atau yang disebut-sebut sebagai emas hijau berkontribusi paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2017 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 13,60 persen. Kata Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyuningsih, faktor musiman sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi khususnya pada lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha industri pengolahan (industri pengolahan tembakau).

Triwulan III merupakan masa panen raya daun tembakau yang merupakan komoditas unggulan perkebunan semusim. Hal ini berdampak pada meningkatnya kegiatan industri pengolahan tembakau yang sekaligus berdampak pula pada pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 73,12 persen.

“Besarnya pertumbuhan tersebut menjadikan lapangan usaha ini sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi,” demikian Endang.

Selain industri pengolahan, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian (44,92 %), dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (14,10 %).

Peningkatan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dipicu oleh peningkatan produksi konsentrat tembaga yang mengakibatkan peningkatan cukup tinggi pada subkategori pertambangan bijih logam.

Peningkatan pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum disebabkan oleh

peningkatan pada kegiatan kepariwisataan di Provinsi NTB. Hal ini terindikasi dengan banyaknya event-event baik nasional maupun internasional disertai oleh peningkatan kunjungan wisatawan yang terlihat pada peningkatan TPK (Tingkat Penghunian Kamar) selama triwulan III-2017.

Semantara dihitung secara komulatif tahun 2017 ini, perekonomian Provinsi NTB hingga triwulan III2017 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 mengalami kontraksi sebesar -0,43 persen. Hal ini sebagai dampak dari terjadinya penurunan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar -17,01 persen dan lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,06 persen.

“Lau pertumbuhan kita secara keseluruhan tahun ini disbanding tahun lalu bagus, tapi masih kontraksi (minus). Tapi cenderung sudah mengarah positif,” imbuhnya.

Hingga triwulan III 2017 secara kumulatif share tertinggi terhadap PDRB NTB berturut-turut adalah pertanian (22,33 persen), dan pertambangan (20,23 persen). Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB hingga triwulan III2017 (c-to-c) ini berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,77 poin, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,69 poin dan lapangan usaha konstruksi sebesar 0,60 poin. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sumber kontraksi sebesar -4,47 poin.

Dengan mengeliminir nilai tambah sub kategori pertambangan bijih logam, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB hingga triwulan III-2017 (total) mencapai 5,56 persen. (bul)

Bentuk Perda, Pemprov Tagih Piutang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha Rp 2,1 Miliar Dari Hal. 1 Dari jumlah penetapan tersebut, diantaranya sebesar Rp47.905.600,00 telah terbayar sedangkan sebesar Rp2.500.00,00 tidak terbayar.

Selain itu terdapat satu penetapan atas nama H. Muslim yang nilainya lebih besar dari perjanjian sewa. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, masih terdapat 3 dokumen perjanjian yang belum ditemukan.

Sedangkan untuk retribusi sewa tanah bangunan, selama 2016 terdapat 59 penetapan senilai Rp434.505.866,00.

Penelusuran terhadap dokumen perjanjian sewa menunjukan terdapat 8 penetapan yang dilakukan bersumber dari perjanjian sewa yang telah habis jangka waktunya, dengan nilai penetapan sebesar Rp7.312.000,00. Dari jumlah penetapan tersebut, sebesar Rp 1.466.000,00 telah terbayar. Selain itu terdapat 2 dokumen perjanjian yang belum ditemukan.

Dalam perjanjian sewa, pasal mengenai jangka waktu disebutkan bahwa apabila pi-

hak kedua (penyewa) bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini harus mengajukan permohonan kepada pihak pertama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir atas persetujuan pihak pertama.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan penetapan pembayaran sewa pada PT JNB tidak sesuai dengan tarif yang diperjanjikan. Perjanjian sewa tanah bangunan antara Pemprov NTB dengan PT JNB diatur dalam perjanjian Nomor 050/588/UM-4/ 2015 tanggal 6 Mei 2015, dimana jangka waktu perjanjian sewa terhitung mulai tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp 30.000.000,00.

Berdasarkan dokumen monitoring penerimaan dan tanda bukti setoran bendahara penerimaan diketahui pada tahun 2016 pembayaran yang dilakukan PT JNB sebesar Rp 40.000.000,00. Penerimaan tersebut didasarkan atas surat penetapan pembayaran sewa. Sampai dengan pemer-

iksaan berakhir, surat penetapan pembayaran sewa tahun 2016 belum disampaikan kepada tim pemeriksa.

BPK juga menemukan permasalahan mengenai penetapan tarif retribusi yang tidak berdasarkan Keputusan Gubernur. Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Pergub Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014.

Tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Tarif penggunausahaan tanah yang diatur dalam Pergub diklasifikasikan menjadi tanah perkotaan dan tanah luar kota.

Pada 18 Oktober 2016, Pemprov NTB menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Perubahan yang diatur diantaranya dalam pasal 4 ayat (1a) terhadap tanah yang disewa-

kan/dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dikenakan tarif sesuai dengan harga pasar.

Perda Nomor 6 Tahun 2016 ini berlaku pada saat diundangkan. Dalam surat perjanjian sewa tanah, tidak terdapat klasifikasi jenis tanah yang disewagunakan.

Berdasarkan pengujian terhadap tarif yang dikenakan dalam surat perjanjian untuk penetapan tahun 2016 (sebelum 18 Oktober 2016) diketahui terdapat perbedaan antara tarif per M² yang diperhitungkan dalam perjanjian dengan tarif yang diatur dalam Pergub. Selain itu, belum terdapat perubahan atau pembatalan Pergub atas perubahan yang diatur dalam perda sehingga terdapat perbedaan tariff yang ditentukan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 dengan tarif yang diatur dalam Pergub Nomor 6 Tahun 2014.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat potensi piutang retribusi tidak tertagih. Piutang sewa tanah per 31 Desember sebesar Rp910.033.460,00 merupakan piutang atas penetapan

periode tahun 2010 sampai dengan 2016 dari 19 penyewa yang belum terbayar. Konfirmasi yang dilakukan terhadap 10 penyewa dengan nilai piutang sebesar Rp 774.115.000,00 diketahui bahwa terdapat penyewa yang tidak mengakui adanya piutang tersebut, dan terdapat penyewa yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

Untuk piutang sewa tanah dan bangunan per 31 Desember sebesar Rp560.843.387,00 merupakan piutang atas penetapan periode tahun 2006 sampai dengan 2016 dari 22 penyewa yang belum terbayar.

Konfirmasi yang dilakukan terhadap 8 penyewa dengan nilai piutang sebesar Rp 540.500.000,00 diketahui bahwa terdapat penyewa yang tidak mengakui adanya piutang tersebut dan terdapat penyewa yang sudah tidak diketahui keberadaannya.

Atas hasil konfirmasi yang tidak menyetujui saldo piutang per 31 Desember 2016 dan penyewa sudah tidak ditemukan, terdapat potensi piutang tidak tertagih. (nas)

Bukti Keterlibatan Ulama Memperjuangkan dan Mempertahankan NKRI Dari Hal. 1 Ditambah begitu banyaknya tahapan dan proses yang harus dilalui dan dilakukan.

Untuk mengetahui kronologis tersebut, secara umum pengusulan gelar kepahlawanan dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, gagasan pemberian gelar ini muncul pertama kali dari keluarga besar yang kemudian mendapat dukungan dari banyak pihak masyarakat NTB. Termasuk semua organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU serta organisasi lainnya. Termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Mataram (Unram) dan UIN Mataram serta perguruan tinggi swasta lainnya.

Dalam pengusulan kali ini semua bupati/walikota juga menberikan dukungannya dalam bentuk surat pernyataan resmi yang kesemua dukungan tersebut menjadi satu kesatuan dalam dokumen usulan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penggalian dari berbagai sumber, mulai dari kalangan internal Nahdatul Wathan, para sahabat Maulana Syeikh, para santri dan tokoh-tokoh di luar NW. Semua rata-rata menyampaikan bahwa almarhum TGKH Zainuddin Abdul Madjid kalau dilihat dari jasa jasanya, baik saat memperjuangkan kemerdekaan, maupun jasa jasanya dalam menyatukan umat Islam untuk menerima ideologi negara Pancasila yang memperlihatkan semangat kebangsaan dan keIslaman berjalan seiring sejalan. Maka sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. ‘’Setelah ini berjalan bersama berbagai pihak lainnya, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial melakukan kajian-kajian mulai dari diskusi. Seminar dan penelusuran berbagai dokumen baik di perpustakaan dan arsip nasional atau pun di MUI pusat dan bahkan sam-

pai Makassar dan Sumatera.

Kedua, ide ini kemudian diperkuat dengan membentuk tim pengkajian yang terdiri dari tiga tim. Yakni tim pertama, melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik dalam bidang perjuangan kebangsaan. Tim kedua melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik dalam bidang pendidikan. Tim ketiga melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik tentang karya-karya Maulana Syeikh maupun karya orang lain tentang Maulana Syeikh.

Semua ini melalui proses yang tidak mudah karena juga harus melibatkan banyak pihak untuk mendapat hasil kajian berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan sumber yang ada.

Tim ketiga melakukan kajian, dan pembuatan naskah akademik tentang karyakarya Maulana Syeikh maupun karya orang lain tentang Maulana Syeikh. Semua ini melalui proses yang tidak

mudah karena juga harus melibatkan banyak pihak untuk mendapat hasil kajian berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan sumber yang validitasnya harus teruji.

Dalam tim ini juga terlibat para akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, bahkan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mengambil peran aktif secara langsung dan tidak langsung dalam tim, maupun memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Maulana Syeikh.

Ketiga, ide ini kemudian diperkuat dengan seminar nasional pada tanggal 5 April 2017 di Universitas Negeri Jakarta menghadirkan narasumber yang merupakan para ahli sejarah dari sejumlah perguruan tinggi terkemuka dari seluruh Indonesia.

Seminar itu dibuka Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan dihadiri oleh tokoh-tokoh NTB baik yang ada di daerah ataupun di luar daerah dan Jakarta. Diantaranya Hamdan Zoel-

va, Fahri Hamzah, Prof. Farouq, Harun Al-Rasyid. Hadir pula tokoh-tokoh NTB dari daerah baik itu dari Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok.

Seminar ini semakin memperkaya khazanah keilmuan dan keahlian secara akademis tentang bagaimana perjuangan Maulana Syeikh yang dibahas tuntas oleh para Guru Besar Sejarah seperti Prof Taufik Abdullah sejarawan LIPI, Prof Djoko Suryo Guru Besar UGM, dan Prof Hariyono Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Malang.

Setelah proses ini dapat dilaksanakan dan dilalui dengan baik, maka ditindaklanjuti pada proses pengusulan oleh Pemprov melalui Dinas Sosial Provinsi NTB setelah melalui pembahasan dari TP2GD kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. Setelah dibahas oleh TP2GP kemudian diproses oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya dikirim Ke Presiden. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 7 November 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Grha Mandalika RSU Provinsi NTB Diresmikan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB telah meresmikan gedung Grha Mandalika, Senin (6/11). Gedung yang merupakan salah satu fasilitas di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB itu antara lain meliputi poliklinik mandiri, pendidikan dan pelatihan (skill lab) dan unit penelitian (Instalasi Litbangkes) serta penginapan (guest house).

“Ini merupakan tambahan infrastruktur dan layanan untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasa lebih senang dan nyaman saat berobat atau mengantar keluarganya berobat di RSUD Provinsi NTB,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti saat meresmikan gadung itu. Ia mengatakan bahwa ini merupaka terobosan yang baik untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa lebih berhemat karena tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar daerah. Sebab peralatannya sudah cukup memadai, misalnya untuk pasien penyakit jantung.

“Pasien kanker sekarang tidak perlu lagi berobat ke luar

daerah, di RSUD NTB sudah ada dokter dan peralatan yang dapat digunakan untuk memeriksa kondisi pasien penyakit jantung,” ujarnya. Pelayanan unggulan baru yang diberikan oleh RSUD Provinsi NTB dengan menghadirkan pelayanan Bedah Onkologi (khemotherapy), pusat pelayanan pembuluh darah dan jantung terpadu (cathlab) , fasilitas ct-scan 128 slices (Radiologi) dan berbagai prestasi penanganan kasus langka dan berat telah berhasil dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di RSUD Provinsi NTB. “Banyak fasilitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang untuk pasien. Dokter dan pasien juga bisa melakukan perjanjian konsultasi di sini (Grha Mandalika),” kata Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. L. Hamzi Fikri, MM. Sementara itu, khusus untuk Grha Mandalika yang memiliki empat lantai menyediakan berbagai fasilitas. Lantai 1 terdapat Poliklinik Mandiri, Apotek, Laboratorium, Rekam Medis, Lobby, Informasi, Kasir, Ruang Diklat. Sedangkan Lantai 2 terdapat Instalasi Litbangkes (Unit riset Bio-

medik), Ruang Uji Keterampilan dan Kompetensi (Skill Lab), Ruang Diklat. Di Lantai 3 terdapat Kamar Penginapan (Guest House), Aula Pertemuan dan di lantai 4 terdapat Kamar Penginapan dan Aula Pertemuan.

“Poliklinik Mandalika adalah poliklinik yang menyediakan jasa pelayanan dokter spesialis yang diselenggarakan dalam satu fasilitas ruangan terpadu yang terdiri dari Ruang Pendaftaran (Rekam Medis), Ruang pemeriksaan, Apotek Ruang tunggu dan Kasir,” ujarnya. Sementara itu keunggulannya sendiri terdiri dari One Stop Service artinya pasien datang, membuat janji untuk bertemu dengan dokter spesialis. Kemudian pasien diperiksa oleh dokter spesialis, mendapatkan resep dan obat, serta membayar di kasir hanya satu rangkaian. Pasien tidak perlu meninggalkan ruangan klinik bilamana pasien tidak memerlukan pemeriksaan radiologi.

Ada ruang tunggu yang nyaman dengan fasilitas AC, TV. Melayani pendaftaran pasien secara langsung maupun melalui telepon. (lin)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Petahana Dinilai Rawan Politisir Program Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) mengawasi setiap agenda petahana yang berkaitan turun ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada politisasi program pemerintah untuk kepentingan politik yang bisa menguntungkan petahana. Selain mengawasi petahana, pihak Panwaslu juga mengawasi pergerakan ASN yang mengawal Bupati yang dikhawatirkan melakukan politik praktis.

Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar, Abrori kepada wartawan, kemarin mengatakan, Panwaslu mengawasi agenda-agenda petahana di seluruh kecamatan, karena rawan dipolitisasi fasilitas dan sarana negara untuk kepentingan (keuntungan) petahana. Dikatakan, pihaknya sudah meminta Panwascam di masing-masing kecamatan untuk mengawasi agenda petahana ketika turun ke masyarakat. Langkah ini

jelasnya untuk memantau semua kegiatan petahana. Kalau memang nanti ditemukan fasilitas negara digunakan keuntungan sendiri, maka tentu ada teguran-teguran.

Menurutnya, rawan program dan fasilitas dipolitisasi. Sebab kegiatan dibungkus program pemda yang tentunya ada kepentingan di balik itu.

Hal-hal ini jelasnya yang diawasi oleh petugas pengawas di bawah. Termasuk pemanfaatan unsur ASN, tentu konteks

ini pihaknya perlu mengumpulkan dan mengkaji secara mendalam apakah sesuai.

Mengacu UU nomor 10 tahun 2016 bahwa diatur tentang mutasi petahana jelang Pilkada. Lalu di sana dibahas juga terkait menguntungkan dirinya atau merugikan pasangan lain dengan ajakan atau arahan bisa terkena sanksi. Efeknya, bisa saja sanksi diberikan dalam bentuk pembatalan calon makanya sangat berbahaya jika ada lawan politik yang memiliki tim yang teliti memantau pergerakan petahana. Selain itu, bisa saja dianulir memenangkan pilkada. Sebab Panwaslu berhak dan berwenang membatalkan calon.

“KPU yang memutuskan namun kita yang merekomendasikan untuk membatalkan kalau ada pelanggaran terbukti apalagi terstruk-

tur dan masif,”ujarnya. Indikator pelanggaran jelasnya, tentu ada ukuran-ukurannya.

Selain itu, pihaknya mengawasi pergerakan para ASN sebab ASN yang terb u k t i melakukan pelanggaran bisa berimbas ke petahana. (her)

Abror (Suara NTB/her)

Diduga Terlibat Curanmor

Oknum Staf Desa Ekas Buana Ditangkap Selong (Suara NTB) Aparat Polsek Jerowaru Lombok Timur (Lotim) menangkap Suk, oknum staf Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. Ia ditangkap setelah diduga melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terhadap pelajar yang tengah berwisata di Tampah Boleq Pantai Kaliantan, Minggu (3/10) lalu.

Suk bersama rekannya diduga melakukan aksi kriminalitas berupa Curanmor ter-

(Suara NTB/lin)

PERESMIAN – Foto bersama di Gedung Grha Mandalika setelah peresmian oleh Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti, di RSUD Provinsi NTB, Senin (6/11).

hadap tiga pelajar asal Kelayu Jorong Kecamatan Selong yang tengah berwisata di Pantai Kaliantan. Suk yang saat itu bersama beberapa rekannya mendatangi korban dan kemudian meminta supaya menyerahkan sepeda motornya sembari mengancam menggunakan senjata tajam (sajam).

Sementara ketiga korban yang berada di bawah ancaman kemudian langsung menyerahkan sepeda motorn-

ya. Satu unit honda Beat serta Vixion. Selain itu, sejumlah barang berharga milik korban berupa dua buah HP juga turut dirampas oleh pelaku.

Korban yang saat itu pulang dengan tangan kosong kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Jerowaru.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Antonius F Gea,SIK, dikonfirmasi, Senin (6/11) membenarkan kasus curanmor di wilayah Kaliantan, Jerowaru. Dari empat pel-

aku, dua di antaranya sudah diamankan, yakni Suk dan satu rekannya bernama Zul. Dari tangan Suk, berhasil diamankan barang bukti berupa satu buah HP milik korban.

“Pengembangan masih terus dilakukan untuk menangkap pelaku lain serta menemukan barang bukti,” ujarnya.

Untuk saat ini, kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Jerowaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (yon)

Angkutan Wisata di Sekotong Perlu Perhatian Serius Giri Menang (Suara NTB) Para pelaku wisata yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Sekotong Barat meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas terkait memediasi penyelesaian permasalahan pengangkutan penumpang yang berkunjung ke Sekotong. Pasalnya, persoalan pengangkutan penumpang antara pelaku wisata Sekotong dengan Cemare Lembar ini telah lama dipersoalkan, namun belum ada ujung penyelesaiannya.

Demikian disampaikan ketua Pokdarwis Sekotong Barat, Sahnil kepada wartawan, kemarin. Dijelaskan, persoalan ini pernah dimediasi beberapa kali antara desa namun belum ada langkah penyelesaian. “Sehingga pekan kemarin para pelaku wisata Sekotong mendatangi rekan-rekan dari cemare ke Gili di Sekotong saat bawa tamu, kita minta agar tamu juga diangkut dari Sekotong agar kami dapat angkut tamu. Namun ndak diikuti,”jelas Sahnil.

Rekan-rekan pelaku wisata Sekotong jelasnya mendatangi rekan-rekan pelaku wisata Cemare, meminta mereka kembali ke Cemare. Namun rekan-rekan ini menceritakan bahwa tamu disandera, sehingga melapor ke Polair. Lalu aparat kepolisian datang ke lokasi bersama boatman Cemare tersebut, Dilakukan negosiasi di lokasi menyelesaikan persoalan ini. Terkait isu-isu pelaku wisata menyandera tamu, pihaknya membantah.

Karena itulah kami minta agar dimedia-

si persoalan ini oleh Pihak dinas,”jelasnya. Penyelesaian persoalan ini, perlu duduk bersama.

Sebab jelasnya, persoalan angkutan ini pelaku wisata Sekotong merasa dirugikan sebab dulunya dibawa lewat sekotong. Namun, belakangan justru langsung dari Cemare. Persoalan ini jangan sampai mengganggu pariwisata Sekotong dan terjadi persaingan tidak

sehat. “Kami minta agar sama-sama enak, jangan kami dirugikan, dirembukkan lah hal ini,”imbuhnya. Dimana, pelaku wisata dalam hal ini travel dari Cemare Lembar mengangkut penumpang melalui jalur laut menuju gili. Padahal, pihak pelaku wisata ingin agar diangkut melalui jalur Sekotong supaya pelaku wisata di wilayah itu tidak mati karena tak mendapatkan penumpang. (her)

(Suara NTB/her)

PASIR PUTIH - Keindahan pantai Sekotong yang dikelilingi pasir merica berwarna kuning, salah satu alasan utama wisatawan mengunjungi Sekotong.

Pasar Gunungsari akan Direlokasi Giri Menang (Suara NtB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) berencana merelokasi pasar tradisional Gunungsari.

Pihak Disperindag telah menerima surat dari pihak kecamatan terkait hal tersebut.

Relokasi dilakukan karena

lokasi tersebut dijadikan sebagai ikon Gunungsari berupa taman kuliner. Tidak hanya itu, lokasi pasar tersebut dinilai sebagai sumber kemacetan dan kumuh.

Demikian disampaikan Kadis Perindag Lobar, Agus

Gunawan kepada wartawan, kemarin di ruang kerjanya. Dijelaskan Agus, terkait wacana ini, pihaknya telah membuat perencanaan. “Bila wacana ini dilakukan, relokasi pasar berada di samping kantor Camat Gunungsari. Di sana, pemkab memiliki lahan seluas sebelas hektare.

Namun, untuk mewujudkan wacana tersebut harus terkonsep dengan baik,”jelas Agus.

Dijelaskan, untuk konsep relokasi pasar ini terlibat SKPD terkait antara lain Disperindag sendiri Dinas PU, dan Dinas Perhubungan.

Menurutnya, sejumlah instansi terkait terlibat sebab PU yang akan mengonsep jalur pasar dari Kantor Camat Gunungsari hingga jalan utama jalur KLU. Sedangkan Dinas Perhubungan terkait rencana menambah terminal angkutan. Untuk relokasi ini jelasnya memakan biaya besar, khususnya untuk pembangunan akses jalan butuh puluhan miliar.

Lebih jauh kata Agus, terkait rencana ini Bupati juga sudah menyetujui dengan konsep tersebut, tinggal ditindaklanjuti dengan Musrenbang kecil bersama dinas terkait dan Bappeda. Selain merelokasi pasar Gunungsari, pihaknya juga memastikan

membantun tiga Pasar Bersih dan layak. Secara total, sebanyak 32 pasar tradisional dan dua pasar tambahan bakal direvitalisasi. Ini perlu dilakukan, untuk menjadikan pasar yang tadinya kumuh menjadi bersih.

Pasar y a n g tidak layak menjadi layak. (her)

Agus Gunawan

(Suara NTB/her)