Edisi Kamis 20 Juni 2019 | Suara NTB

SUARA NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

KAMIS, 20 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 82 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi ke Redaksi ’’Suara NTB’’

Kapolda Prioritaskan Pengamanan Objek Wisata NTB

(Suara NTB/ars)

FOTO BERSAMA - Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana foto bersama Penanggung Jawab Suara NTB H. Agus Talino dan Redpel Raka Akriyani dan pejabat utama Polda NTB.

KAPOLDA NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, AS ,MM memberi prioritas pada pengamanan objek wisata di Provinsi NTB. Jaminan keamanan itu mengingat pariwisata adalah sektor unggulan daerah selain pertanian.

Hal itu disampaikan Kapolda saat bersilaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB, Rabu (19/6) didampingi sejumlah pejabat utama Polda NTB. Kapolda diterima Pe-

nanggung Jawab Suara NTB, H. Agus Talino dan Redaktur Pelaksana, Raka Akriyani.

Kapolda yang baru menjabat di NTB ini mengaku sudah memantau sejumlah objek wisata di NTB. Kepentingannya, karena objek wisata adalah bagian dari tugas jajarannya di Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda NTB. Diantara kawasan yang dikunjunginya mulai dari Gili Trawangan, Gili Air dan

Gili Meno di Lombok Utara, Senggigi Lombok Barat, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah. ‘’Saya sudah melihat ada kebangkitan pascagempa.

Sudah ada mulai pemulihan (ditandai) dengan kedatangan wisatawan asing,’’ kata Kapolda.

Khusus untuk orang asing, jenderal bintang dua ini sangat memperhatikan faktor

keamanan oran asing, tentu tanpa mengabaikan wisatawan domestik. Kehadiran wisatawan asing di sejumlah objek wisata itu, khususnya di tiga gili, sudah pulih mencapai 40 persen. ‘’Saya melihat berkaitan dengan orang asing yang datang ke sini sudah ada kebangkitan. Sudah 40 persen. Suatu hal yang positif bagi NTB,’’ kata Kapolda.

Bersambung ke hal 15

Samota Resmi Dideklarasikan sebagai Cagar Biosfer

Wagub Tegaskan NTB Siap Kembangkan 30 Persen Kawasan Konservasi Paris (Suara NTB) Hari ke tiga The 31st session of the Man and the Biosphere (MAB) Programme International Coordinating Council di Perancis, Rabu, 19 Juni 2019 mengagendakan deklarasi Samota sebagai cagar biosfer dunia. Dalam deklarasi ini, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah tampil mewakili Indonesia.

Hj. Hj. Sitti Sitti Rohmi Rohmi Djalilah Djalilah (Suara NTB/Huma Setda NTB)

Selain Samota, satu cagar biosfer lainnya di Indonesia juga dideklarasikan, yaitu Togean, di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulteng. Dideklarasikan pula cagar biosfer baru di Austria, Po Grande dan Julian Alps di Italia, Gangwon EcoPeace dan Yeoncheon di Korea Selatan, Lake Elton di Russia, Alto Turia dan La Siberia and Valle del Cabriel di Spanyol, Lubombo di Eswatini, Nordhordaland di Norwegia dan Roztocze di Polandia.

Wagub menegaskan, pengakuan cagar biosfer memiliki makna penting sebagai cara pengelolaan kawasan untuk kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan konservasi. Sekaligus, didukung oleh kajian ilmiah.

Bersambung ke hal 15 DEKLARASI SAMOTA - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan sambutan atas deklarasi Samota sebagai cagar biosfer dunia di hari ketiga The 31st session of the Man and the Biosphere (MAB) Programme International Coordinating Council di Perancis, Rabu (19/6).

TO K O H

Datangi Bupati/Walikota

Rp348,89 Miliar Dana Desa Mengendap di Kas Daerah

Peroleh Hibah dari Australia PEMPROV NTB mendapatkan bantuan dana hibah pemeliharaan jalan provinsi dari Australia. Dana hibah pemeliharaan jalan lewat program Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) akan masuk dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2019.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP menyebutkan, dana hibah pemeliharaan jalan yang diperoleh dari Australia sebesar Rp4,6 miliar.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/Huma Setda NTB)

(Suara NTB/dok)

Deportasi Sebelum OTT KANTOR Imigrasi Kelas I Mataram mendeportasi dua oknum Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal. Proses deportasi diklaim sehari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

WNA atasnama Geoferry William Bower asal Australia dan Manikam Katherasan asal Singapura diduga menyalahgunakan izin tinggal Bersambung Armand Armada Yoga Surya ke hal 15 (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB sampai 31 Mei 2019, sebesar Rp348,89 miliar dana desa (DD) tahap I dan II masih mengendap di kas daerah delapan kabupaten di NTB. DD tahap I yang masih mengendap di kas daerah sebesar Rp62,6 miliar, sedangkan DD tahap II sebesar Rp286,29 miliar.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM menyebutkan pagu DD untuk 995 desa di delapan kabupaten di NTB tahun 2019 sebesar Rp1,181 triliun. Untuk tahap I, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mentransfer DD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp236,27 miliar.

Dengan rincian, Lombok Barat Rp31,12 miliar, Lombok Tengah Rp38,64 miliar, Lombok Timur Rp61,47 miliar, Bima Rp37,12 miliar, Sumbawa Rp28,81 miliar, Dompu Rp14,16 miliar, Sumbawa Barat Rp12,08 miliar dan Lombok Utara Rp12,87 miliar. Dari jumlah DD sebesar itu, baru

Syarwan Rp173,67 miliar yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

Disebutkan, untuk DD tahap I hanya Lombok Barat yang sudah ditransfer 100 persen ke desa, yakni Rp31,12 miliar. Kemudian Lombok Utara 99,95 persen atau Rp12,86 persen, Sumbawa 96,43 persen atau Rp27,78 miliar, Lombok Timur 95,48 persen atau Rp58,69 persen. Sedangkan kabupaten lainnya di bawah 60 persen, seperti Lombok Tengah 53,28 persen atau Rp20,59 miliar, Sumbawa Barat 38,52 persen atau Rp4,65 miliar, Bima 37,89 persen atau Rp14,07 persen dan Dompu 27,62 persen

3,91 miliar.

Sedangkan untuk DD tahap II, baru lima kabupaten yang sudah mendapatkan transfer dari Kemenkeu sebesar Rp316,5 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat Rp62,24 miliar, Lombok Tengah Rp77,27 miliar, Lombok Timur Rp122,93 miliar, Dompu Rp28,32 miliar dan Lombok Timur Rp25,74 miliar. Sedangkan Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat belum memperoleh transfer DD tahap II. Dari lima kabupaten yang sudah memperoleh DD tahap II, baru Lombok Barat yang sudah mencairkan ke desa sebesar Rp30,21 miliar atau 48,53 persen. Sedangkan empat kabupaten lainnya belum mencairkan DD tahap II ke masing-masing desa.

Untuk mendorong percepatan realisasi DD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang juga masih rendah, Syarwan mendatangi bupati/ walikota. Senin (17/6), Syarwan mendatangi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Pendopo Walikota Jalan Pejanggik Mataram.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala BKD Kota Mataram H. M. Syakirin Hukmi.

Bersambung ke hal 15

Saksi Serahkan Bukti Tambahan ke KPK Mataram (Suara NTB) Giliran manajemen Hotel Sundancer diperiksa KPK Rabu (19/6) di gedung Ditreskrimsus Polda NTB. General Manager (GM) Whyndam Sundancer Lombok, Nanang Supriadi bersama pegawai hotel lainnya. Saksi juga membawa dokumen pendukung yang diminta penyidik KPK. Selain pihak hotel, penyidik juga meminta keterangan pejabat Imigrasi Kelas I Mataram yang juga diperiksa sebelumnya.

Nanang Supriadi yang diketahui sudah mengundurkan diri beberapa waktu lalu itu mendatangi Polda NTB sesuai surat panggilan sekitar pukul 09.00 Wita.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Seorang pejabat Imigrasi Mataram melewati lorong menuju ruang pemeriksaan KPK di Gedung Ditreskrimsus Polda NTB.

Tak Lolos CPNS

Ribuan Honorer SMA/SMK Diupayakan Jadi P3K dan Guru Non PNS Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan mengupayakan ribuan guru honorer SMA/SMK yang ada di NTB yang tidak lolos menjadi CPNS dapat diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan guru non PNS bagi yang telah lulus Uji Kompetensi Guru (UKG). Tahun ini, Pemerintah membuka rekrutmen P3K dan CPNS 2019.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH, MH menjelaskan, pihaknya sedang berkoor-

dinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dengan formasi CPNS dan P3K yang akan didapat Pemprov NTB. Dikatakan, untuk kebutuhan formasi ini khususnya tenaga pendidik atau guru SMA/SMK sedang dilakukan pemetaan. ‘’Tapi kami berharap kalau tidak dapat di CPNS, paling tidak di P3K. Setiap tahun ada pengangkatan P3K. Kalau tidak bisa jadi PNS maka P3K,’’ kata Rusman dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer SMA/SMK di

NTB cukup banyak, mencapai ribuan orang. Untuk itulah, kata Rusman, Pemprov melalui Dinas Dikbud juga melakukan UKG. Sejak 2018 lalu sudah dilakukan UKG. Guru yang lolos UKG akan diangkat menjadi guru non PNS. Rusman mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan SK pengangkatan guru non PNS hasil UKG tersebut dengan gubernur. Nantinya guru non PNS yang diangkat tersebut penggajiannya dihitung berdasarkan jam mengajar. ‘’Karena tergantung juga kemampuan daerah. Pola P3K dan

UKG kita upayakan untuk mengakomodir honorer ini,’’ ujarnya.

Dikatakan, pihaknya terus mencari solusi agar guru honorer SMA/SMK tersebut dapat menjadi CPNS, P3K dan guru non PNS. ‘’Mudah-mudahan tidak ada yang terbuang.

Itu yang kita manfaatkan.

Tetapi selalu ada acara tapi perlu ikhtiar,’’ katanya.

Terkait jumlah formasi guru SMA/SMK yang akan diajukan dalam rekrutmen CPNS dan P3K, Rusman mengatakan pihaknya masih menunggu BKD. Kekurangan guru PNS yang mencapai lebih dari 2.000 orang

saat ini ditutupi dengan memanfaatkan honorer yang ada.

Sebelumnya, Dinas Dikbud NTB telah mengajukan draf SK penugasan sekitar 1.000 lebih guru SMA/SMK/SLB non PNS atau guru honorer untuk ditandatangani gubernur.

Pada 2018, sudah dilakukan UKG bagi guru honorer SMA/ SMK/SLB sebanyak dua kali.

Pada UKG Non PNS normatif-adaptif, pesertanya sebanyak 5.837 orang. Peserta yang memperolah nilai di atas 60,00 sampai dengan 100 hanya sebanyak 593 orang.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 2

Prioritaskan Pemberdayaan Masyarakat EMPAT kelurahan di Kecamatan Sandubaya, mulai mengajukan pencairan dana kelurahan tahap pertama.

Salah satunya, adalah Kelurahan Turida. Penggunaan anggaran akan digenjot.

Pemberdayaan masyarakat jadi skala prioritas.

Lurah Turida, Agung Purnawarman mengungkapkan, dokumen pencairan dana tahap pertama telah diajukan melalui kecamatan. Kecamatan saat ini sedang memverifikasi dokumen atau kelengkapan administrasi. Pengajuan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram secara kolektif bersama kelurahan (Suara NTB/cem) lainnya.

Agung Purnawarman “Sudah diajukan ke kecamatan. Informasinya sedang diverifikasi,” kata Agung ditemui, Selasa (18/6). Agung tak mengetahui kapan dokumen pencairan dana kelurahan tahap pertama itu diserahkan ke BKD. Pihaknya hanya bisa menunggu sembari melengkapi persyaratan apa yang perlu dilengkapi.

Secara umum disampaikan, penggunaan dana kelurahan tidak lepas dari aspirasi diserap dari masyarakat melalui musyawarah kelurahan. Usulan itu menjadi dokumen penting sebagai acuan mengeksekusi program.

Sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak – juknis) dana tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas infrastruktur di kelurahan. “Fokusnya ke dua hal itu,” tambahnya.

Dari segi infrastruktur yang diusulkan masyarakat seperti perbaikan drainase, rabat jalan dan sejenisnya. Usulan itu sifatnya rutin. Sebab, tidak semua aspirasi warga yang disampaikan melalui musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (MPBM) terakomodir. Alternatifnya melalui dana kelurahan.

Dia menyadari dana kelurahan merupakan produk atau barang baru. Oleh sebab itu, pihaknya sangat hati – hati dalam proses pengajuan, pelaksanaan maupun pelaporan. Agung tak menginginkan ada permasalahan timbul di belakang hari. (cem)

(Suara NTB/cem)

REVITALISASI - Sejumlah pedagang di Pasar Induk Mandalika sedang sibuk melayani pembeli, Rabu (18/6). Pasar Mandalika merupakan salah satu proyek revitalisasi fisiknya bersumber dari DAK. Sejumlah proyek fisik bersumber dari DAK terancam ditunda jika serapan keuangan tak melampui target hingga Agustus mendatang.

Proyek DAK Terancam Ditunda Mataram (Suara NTB) Sejumlah proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) di Kota Mataram terancam ditunda. Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menggunakan dana tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, maka dana tersebut akan kembali ke pusat.

DAK diterima oleh Pemkot Mataram tahun 2019 senilai Rp97,6 miliar. Anggaran ini tersebar di sejumlah OPD. Paling banyak disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/6), di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai Rp30 miliar.

Dirincikan, anggaran peningkatan jalan sekitar Rp22

Jangan Ada Beda Persepsi

miliar, irigasi Rp4 miliar lebih dan beberapa pekerjaan fisik lainnya.

Berikutnya, di Dinas Pariwisata senilai Rp2,8 miliar.

Item pekerjaannya untuk penataan Kota Tua Ampenan.

Dinas Perdagangan Rp1,4 miliar untuk revitalisasi Pasar ACC di Kelurahan Ampenan Tengah. “Yang paling besar itu di PUPR,” sebut Mahmuddin.

Khusus di PUPR tambah-

nya, proyek yang bersumber dari DAK telah dilelang. Sementara instansi lain masih dilakukan komunikasi. Permasalahan krusial sehingga proyek belum ditender akan diklarifikasi. Keterlambatan penyerapan DAK fisik penyebabnya adalah, sumber daya manusia di OPD masih minim, terutama tenaga teknis. Selain itu, ada penyesuaian harga serta OPD masih

menyusun detail engineering design (DED).

Mantan Kadis PUPR ini menegaskan, mestinya proses perencanaan selesai bulan April lalu. Di bulan Juni, proyek sudah mulai dikerjakan, sehingga posisi bulan Agustus terserap 30 persen.

“Iya, memang kita ada keterlambatan. Seharusnya, bulan April itu sudah selesai perencanaannya,” akunya.

Dampak tak tercapainya serapan DAK fisik lanjut Mahmuddin, pemerintah pusat akan menarik anggaran tersebut. Resikonya, pembiayaan proyek yang telah ditender akan dibebankan ke anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD).

APBD tidak bisa serta merta mengakomodir semua proyek yang sebelumnya dibiaya melalui DAK. Pemkot Mataram akan melihat besarannya. Pun, dianggap besar terpaksa proyek fisik ditunda.

“Akan lihat posisinya. Kalau biayanya besar akan dipending semua,” tegasnya.

Saat ini, sedang dilakukan penyusunan APBD perubahan. Dikatakan Mahmuddin, langkah percepatan bisa dilakukan dengan menekan OPD terkait segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan. (cem)

Dana Kelurahan Mulai Cair PPDB Disinyalir Rawan Titipan

WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyayangkan masih sedikitnya kelurahan dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram yang telah mengeksekusi dana kelurahan. ‘’Jadi dana kelurahan itu dari awal kita bilang, kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Tapi dari awal juga saya sudah sampaikan, isntrumen di bawah itu harus betul-betul dipersiapkan,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin.

Karena, sejauh ini, lanjut Parhan, masih banyak Camat yang mengeluh masalah SDM, mekanisme maupun perbedaan persepsi. Oleh karena itu, kaitannya dengan dana kelurahan ini, sedari awal, Pemkot Mataram harus sudah mempersiapkan SDM. Pasalnya, aturan penggunaan dana kelurahan ini sesungguhnya sudah cukup jelas. ‘’Kita berharap sih, itu lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat,’’ ujarnya.

Diharapkan, masyarakat betul-betul mampu mengelola anggaran yang diberikan pemerintah pusat. ‘’Tentu atas arahan Camat dan Lurah,’’ cetusnya. Politisi PKS ini mengingatkan, jangan ada perbedaan persepsi antara Camat, BKD dan Kejaksaan. Seharusnya, sambung Parhan, hal ini sudah dirembukkan dari awal bagaimana pelaksanaannya nanti.

Dia tidak menyangkal bahwa pernah ada pertemuan terkait dana kelurahan. Hanya saja, kata anggota Dewan dari dapil Sandubaya ini, pertemuan tersebut berkutat pada pembahasan aturan dari pusat. ‘’Sementara kita di daerah tidak mempersiapkan diri,’’ sesalnya. Inilah yang menjadi kekhawatiran pihaknya. Ketika anggaran dari pusat sudah turun, sementara di tataran pelaksanaan masih ragu-ragu karena adanya beda persepsi, ini akan membuat eksekusi dana kelurahan tersendat.

Pada prinsipnya Parhan mengapresiasi penyuluhan hukum yang diberikan Kejaksaan Negeri terkait dana kelurahan.

Namun dia melihat penyuluhan yang paling dibutuhkan camat maupun Lurah adalah khusus soal pencairan dana kelurahan. ‘’Makanya ini semua pihak harus duduk bersama, supaya kondisi ini tidak berlarutlarut,’’ sarannya.

Arahan-arahan dari Kejaksaan tetap diperlukan agar pihak kecamatan maupun kelurahan, tidak salah langkah.

Mengingat dana kelurahan juga ada masa berlakunya, Parhan mendorong 48 kelurahan yang belum mengeksekusi dana kelurahan, segera mencairkannya. ‘’Ini kan masih ada waktu, makanya kita minta ini segera dilaksanakan. Bila perlu Pak walikota kumpulkan semua Lurah lalu cairkan l a n g sung,’’ Parhan pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Dana kelurahan di Kota Mataram mulai cair. Badan Keuangan Daerah (BKD) telah mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SPPD) untuk sepuluh kelurahan. Kelurahan digenjot segera mengeksekusi program.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menyampaikan, laporan diterima dari BKD bahwa SPPD untuk 10 kelurahan telah keluar. Secara keseluruhan dana dicairkan sekitar Rp603,6 juta lebih. Anggaran itu dicairkan untuk 10 kelurahan. Di antaranya, Kelurahan Cakra Selatan, Cilinaya, Mayura, Sapta Marga, Sayang – sayang, Banjar, Ampenan Tengah dan Dasan Cermen, Cakra Barat dan Cakra Timur. “10 kelurahan sudah terima SP2D,” kata Putu dikonfirmasi, Rabu (19/6).

Sementara, kelurahan lain-

nya sedang proses pengajuan.

Putu membenarkan, sebagian besar kelurahan memiliki kendala terhadap mekanisme pencairan. Kendala ini akan dicairkan solusi bersama. Pihaknya mengundang Inspektorat, BKD dan Bagian Layanan dan Pengadaan Setda Kota Mataram untuk mengevaluasi serta mencari solusi.

“Kelurahan lain kok bisa. Nah, ini yang kita akan cari tahu,” tambahnya.

Bagi sepuluh kelurahan telah mencairkan dana diminta segera mengeksekusi program mereka. Jangan sampai dana didiamkan begitu saja. Ditambahkan Putu, target penyerapan dana hingga 50 persen pada Agustus mendatang diyakini bisa tercapai. Pihaknya akan mengawal serta mengevaluasi secara berkala progres realisasi dari masing – masing kelurahan.

Permasalahan dihadapi

kelurahan terbentur oleh ketersediaan sumberdaya manusia. Tak dipungkiri jumlah tenaga di tiap kelurahan semakin berkurang seiring banyaknya pegawai pensiun.

Kekurangan itu justru tidak ada penambahan. “Tahap awal ini biarkan dulu berjalan,” ucapnya.

Kemungkinan tambahnya, ada rotasi pegawai yang memenuhi standar ditempatkan ke kelurahan. Rotasi ini pun diharapkan tidak menempatkan pegawai tidak mumpuni, sehingga menghambat proses pelaksanaan program.

Apakah resikonya tidak berimplikasi ke persoalan hukum jika SDM di kelurahan tak memadai? Permasalahan ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi lurah. Mereka harus langsung melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, pelaporan dan lain sebagainya. (cem)

Jemaah Haji Kota Mataram Diberangkatkan Pertengahan Juli Mataram (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama Kota Mataram telah mendapatkan jadwal pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) dari maskapai penerbangan. Sebanyak 450 jemaah akan diberangkatkan tanggal 11 Juli mendatang.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam menyampaikan, secara keseluruhan JCH Kota Mataram yang berangkat tahun ini berjumlah 754 orang. Dari 754 itu yang telah melunasi biaya pelaksanaan ibadah haji tahap I sebanyak 671 orang, tahap II 50 orang, tahap III 25 orang dan cadangan 13 orang.

Selain itu, Kemenag juga akan memberangkatkan 10 orang PPHD. Ini terdiri dari 5 orang dari Kota Mataram dan 5 orang dari provinsi.

“Total jemaah yang akan kita berangkat-

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/dok)

H. Burhanul Islam

kan 768 jemaah,” kata Burhanul ditemui usai rapat persiapan pelepasan JCH di Kantor Walikota Mataram, Rabu (19/6).

Ditambahkan, ada juga JCH yang seharusnya berangkat di Kota Mataram memilih pindah bersama jemaah di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, ada mutasi antarprovinsi dengan alasan pindah tugas.

Kebanyakan jemaah pindah ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebaliknya, ada juga jemaah dari provinsi sama masuk rombongan JCH sebanyak 12 orang. “Kebanyakan itu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah,” sebutnya.

Dari sisi keberangkatan, Burhanul menyebutkan belum menerima resmi dari embarkasi Lombok. Tetapi, jadwal pemberangkatan telah diterima dari pihak maskapai. Untuk kelompok terbang (kloter) III dengan jumlah 450 jemaah akan diberangkatkan tanggal 11 Juli. Kloter VII berjumlah 140 jemaah berangkat tanggal 15 Juli dan kloter IX berjumlah 164 jemaah diberangkatkan 18 Juli 2019.

Otomatis JCH yang masuk kloter III akan masuk ke asrama haji dan dilepas secara simbolis oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tanggal 10 Juli 2019 mendatang.

“Pelepasannya sama seperti tahun – tahun sebelumnya. Nanti Pak Wali yang secara simbolis melepas,” tambahnya.

Terhadap persiapan visa, untuk 450 jemaah tergabung dalam kloter III tidak ada masalah. Sedangkan, sisanya menunggu proses dari pemerintah pusat. Sementara itu, satu jemaah haji gagal berangkat karena dikabarkan meninggal dunia setelah proses pelunasan. Pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk penggantian ke ahli warisnya. Dan, diupayakan akan berangkat tahun depan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram disinyalir akan rawan titipan. Pelibatan lembaga non pemerintah diperlukan.

Dugaan siswa titipan sebenarnya marak sejak diberlakukannya sistem zonasi oleh pemerintah.

Praktik ini umumnya menargetkan sekolah yang dianggap favorit atau unggulan. Pemainnya tak lain diduga dari orang yang memiliki jabatan baik di eksekutif maupun legistatif.

Bahkan, ada juga konglomerat yang memiliki unsur kedekatan dengan kekuasaan.

Menanggapi rawannya siswa titipan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menyampaikan, pembagian zonasi telah dibagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018. Pengaturan penerimaan peserta didik baru sedang diselesaikan sekecil apapun permasalahannya, sehingga tidak ada titipan pejabat. Cara Disdik membentengi diri dengan menerapkan aturan sedetail mungkin dalam petunjuk teknis.

“Juknis terakhir akan dibahas sampai sedetil mungkin, sehingga tidak ada titipan,” kata Fatwir ditemui, Rabu (19/6).

Seperti diketahui, seleksi penerimaan siswa dibagi menjadi dua tahap. Pertama, jalur prestasi dibuka mulai tanggal 1 – 2 Juli 2019. Kedua, seleksi untuk zonasi dimulai tanggal 3 – 5 Juli 2019.

Fatwir mengakui, sistem zonasi memiliki dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan.

Dampak negatif itu di antaranya, ada sekolah yang tidak kebagian siswa.

Artinya, sekolah terbatas menerima siswa dari mana saja. Selain itu, peluang siswa berprestasi yang berasal dari desa untuk mendapatkan pendidikan di sekolah terbatas. Sementara, dampak positifn y a pelak-

sanaan penerimaan siswa sesuai keinginan pemerintah.

“Sebenarnya, tidak mematikan sekolah lain. Yang paling susah adalah yang keluar daerah Kota Mataram,” tandasnya.

Peluang besar munculnya siswa titipan tak terlepas dari persepsi masyarakat atau orangtua siswa yang menganggap ada sekolah favorit dan tidak favorit. Sebagai contoh, tiga sekolah di depan Bank Indonesia dan jalan Udayana dipersepsikan sebagai sekolah unggulan di Kota Mataram. Persepsi ini sambung Fatwir, telah terbentuk sejak lama dipikirkan masyarakat.

Dikbud rencananya akan melakukan pemerataan kualitas pendidikan baik dari segi sarana – prasarana dan sumberdaya manusia di seluruh sekolah di Kota Mataram. Sehingga, sekolah yang berada dipinggir kota memiliki kualitas sama dengan sekolah di pusat kota. Persepsi ini tidak saja oleh pemerintah, tapi harus dimulai oleh masyarakat.

“Sekolah ini ibarat orang jual bakso. Masyarakat mau bakso yang enak tapi harga yang murah. Saya mau buat bakso yang enak dan murah,” katanya mencontohkan.

Apakah ada kuota untuk siswa yang berasal dari luar Kota Mataram? Sejauh ini, tidak ada persentase penerimaan siswa baru dari luar kota. Tapi, ini coba diusulkan dan dimasukkan dalam juknis. Pertimbangannya adalah, banyak orangtua siswa tinggal di luar Kota Mataram, t a p i bekerja di Mataram. (cem)

H. Lalu Fatwir Uzali (Suara NTB/cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 3

Bangkitkan Sektor Pariwisata

KEBUTUHAN air bersih diyakini akan terus meningkat. Kondisi ini berkebalikan dengan ketersediaan sumber-sumber mata air yang diproyeksikan akan terus mengalami penurunan. Hal ini dikemukakan Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum di Indonesia (Perpamsi) Provinsi NTB, H.L. Ahmad Zaini, ST, MT. Ketersediaan air bersih secara umum akan mengalami penurunan, di tengah tingginya kebutuhan. Penurunan diakibatkan menyusutnya kawasan hutan. Padahal populasi penduduk dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. “Karena apa, luasan wilayah Lombok dan Sumbawa tetap segitu-segitu saja. Luasan kawasan hutan terus berkurang tetapi penduduk akan bertambah,” jelas Direktur Utama PDAM Giri Menang ini.

Karena itu, bukan tidak mungkin ada saja masyarakat yang akan mengeluhkan soal pelayanan terkait ketersediaan air bersih dari PDAM. Untuk menjawab kebutuhan ini, dibutuhkan rekayasa teknologi. Seperti halnya yang dilakukan di Denpasar, dengan memanfaatkan bendungan – bendungan tampung di muara.

“Seluruhnya akan dipikirkan oleh teman-teman di Kementerian PU untuk mencarikan sumber air bakunya,” kata L. Zaini. Saat ini pemerintah tengah membangun Bendungan Meninting, di Gunung Sari Lombok Barat. PDAM Giri Menang sendiri, sesuai perhitungan mendapatkan jatah sumber air tambahan 150 liter/detik.

Perpamsi sedang memperjuangkan, jika memungkinkan Bendungan Meniting akan dialirkan ke irigasi teknis untuk menyuburkan mata air rakyat.

Perpamsi juga mengharapkan, ketersediaan bendunganbendungan dapat dijadikan sumber mata air baku dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. (bul) L. Ahmad Zaini (Suara NTB/bul)

WCS akan Lakukan Pemberdayaan di 30 Desa di Pesisir Mataram (Suara NTB) Wildlife Conservation Society (WCS) akan mengintervensi sebanyak 15 hingga 30 desa di pesisir untuk menekan aktivitas penangkapan biota laut dengan cara-cara yang tidak direkomendasikan. Intervensi dilakukan dengan konsep pemberdayaan.

Koordinator WCS Wilayah NTB, Tasrif tidak memungkiri, masih tingginya aktivitas penangkapan ikan dengan caracara ilegal. Bahkan NTB tercatat sebagai provinsi ketiga di Indonesia terkait destructive fishing berdasarkan perangkingan data dari PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan.

Destructive fishing ini sendiri merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan menggunakan alat tangkap trawl, bertentangan dengan kode etik penangkapan. Kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada.

Kegiatan ini semata-mata hanya ingin meraup keuntungan yang besar dengan cara cepat/instan akan tetapi memberikan dampak yang tidak baik bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang. Destructive fishing merupakan kegiatan illegal fishing yaitu dengan tujuan menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang banyak namun dengan etika penangkapan yang salah.

Karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut, dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. “Saat ini kita terus memperhatikan kawasan konservasi, perikanan, dan hiu pari.

Dan isu spesifik terkait destructive fishing,” demikian Tasrif menyebut fokus program yang terus dilanjutkan WCS di NTB. Dalam konteks mendukung pemerintah dalam hal pengelolaan kawasan perikanan berkelanjutan, WCS mengupayakan ancaman terhadap sumber daya kelautan perikanan dapat diturunkan. Memfasilitasi nelayan terkait pendaftaran kapal agar memiliki legalitas menangkap ikan. Sehingga tak dipermasalahkan oleh petugas.

Menginsisiasi pemberdayaan masyarakat desa. Terutama desa – desa di pesisir yang masih perlu diluruskan pemahaman masyarakatnya tentang cara-cara penangkapan ikan yang baik dalam konteks menjaga kelestarian sumber daya kelautan perikanan di NTB. “Kita sedang proses memilih desa target. dari misinya WCS, bagaimana WCS bisa memfasilitasi minimal ada di 15 desa sampai 30 desa,” ujarnya.(bul)

NTB Dialokasikan Rp6 Triliun dari Pinjaman Bank Dunia Mataram (Suara NTB) Bank Dunia menggelontorkan pinjaman untuk membangun sejumlah Bali baru di Indonesia. Oleh pusat, NTB kebagian sekitar Rp6 triliunan. Dengan dana pinjaman ini, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB mengharapkan alokasinya lebih tepat sasaran untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata NTB yang tengah mati suri.

“Ini bukan dana sedikit, lebih besar dari dana gempa yang digelontorkan pusat. Harus dikonsep betul-betul pemanfaatannya,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, L. Heri Prihatin IR. Kadin adalah bagian dari Pokja yang ikut terlibat dalam membangun konsep untuk mengarahkan dana pinjaman negara ini agar lebih tepat sasaran.

Bagian dari alokasi dana ini adalah membangun infasstruktur pendukung sektor pariwisata di NTB. Misalnya, menghidupkan kembali pari-

wisata Senggigi dengan melakukan penataan-penataan agar objek wisata legendaris ini dapat menggairahkan minat wisatawan berkunjung.

‘Sektor pariwisata kita butuh banyak pembenahan.

Karena itu, jangan alokasikan dana ini misalnya untuk menyulam jalan-jalan yang sudah ada. Buat konsep yang berbeda di destinasi wisata kita,” jelas Heri Prihatin. Besar kemungkinan, tahun ini telah dicairkan oleh Bank Dunia. Pembentukan Pokja di

daerah telah dilakukan.

Sejumlah stakeholders yang bergerak di jasa-jasa pariwisata terlibat di dalamnya.

“Tapi jangan kemudian dana ini menjadi dana proyek,” ujarnya.

L. Heri menegaskan, jika alokasinya pada pembangunan infrastruktur. Diharapkan, pengusaha-pengusaha lokal yang dilibatkan agar mengambil manfaat lebih besar. Harapannya, jika porsinya lebih besar ke infrastruktur, tidak lagi dikerjakan

sepenuhnya oleh BUMN. Pengusaha-pengusaha lokal siap melaksanakannya. Dengan demikian, manfaatnya untuk menggerakkan ekonomi lokal juga dapat terwujud. “Siapa saja yang dilibatkan orang lokal. Tergantung kita. Jangan semuanya diserahkan kepada BUMN. Apapun alokasinya, sebisa mungkin prioritaskan SDM lokal. Harapan kita bersama, dana ini juga dapat menstimulus lahirnya pemain-pemain baru bagi di sektor jasa,” imbuhnya.

Konsep pariwisata harus betul-betul dimatangkan.

Menurut L. Heri, harus diubah konsepnya. Jika mengadopsi konsep pariwisata yang ada di Bali, ia mengibaratkan samasama pedagang warung yang menjual minuman dan menu

(Suara NTB/bul)

L. Heri Prihatin yang sama. “Kalau sekarang jual makanan yang sama, susah.

Konsep kita harus beda agar harapan Bali baru ini bisa terwujud,” demikian L. Heri. (bul)

Harga Rucola Turun, Indikasi Sepinya Wisatawan Asing Mataram (Suara NTB) Harga rucola turun 50 persen. Fenomena ini mencerminkan sepinya wisatawan mancanegara berkunjung ke NTB. Rucola adalah jenis tanaman sayur dengan daunnya yang lembut, berwarna hijau dengan lekuk-lekuk di kelilingnya. Biasanya dipakai untuk campuran salad, burger, taburan sup atau diaduk dengan pasta.

Sayuran ini banyak dijual di pasar swalayan. Sayur ini paling disukai oleh wisatawan asing, terutama Eropa, Australia, termasuk timur tengah.

Rucola seringkali dijadikan salad bersama beberapa jenis buah dan sayur lainnya terutama masakan khas Amerika, Afrika Utara, dan Eropa.

Rasanya sedikit pahit dan juga pedas namun menghasilkan citarasa yang lezat.

Harga sekilonya saat ini Rp40.000, kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Mataram, Japri.

Sebelumnya, sebulan yang lalu harganya Rp75.000/Kg sampai Rp80.000/Kg. Biasanya permintaannya dari hotel dan restoran. Turunnya harga menandakan turunnya per-

mintaan hotel dan restoran.

Indikasinya karena sepinya wisatawan mancanegara.

“Permintaan rucola ini bisa jadi acuan. Kalau banyak laku, artinya wisatawan ramai. Kalau kurang permintaan, artinya sebaliknya,” jelas Japri. Wisatawan sedang sepi, untuk kebutuhan sayur mayur permintaan saat ini seadanya kata Japri, salah satu petani kota yang sukses mengembangkan sejumlah komoditas hortikultura dengan teknologi sederhana.

Sebetulnya dalam dua bulan terakhir, permintaan sayur mayur mulai tinggi dari hotel dan restoran. Secara keseluruhan omzet penjualannya mulai pulih 60 persen. wisatawan sudah mulai masuk. Nampaknya wisatawan dalam negeri.

“Sudah mulai agak naik, tidak nol sekali seperti pascagempa,” kata Japri.

Harapannya, pada Bulan Agustus angka kunjungan wisatawan mulai meningkat.

Seluruh stakeholders saling mendukung. Tanpa terkecuali lapisan masyarakat akar rumput untuk bijak menggunakan media sosial. Tidak lagi memposting kabar-kabar

buruk tentang Lombok dan Sumbawa agar pariwisata NTB secepatnya pulih. Sehingga menggairahkan kembali perekonomian.

Persiapan menyambut wisatawan sekitar Juli dan Agustus mendatang, Japri tengah memprsiapkan pembibitan, khususnya rucola.

Sayur buah ini dapat dipanen dalam waktu sebulan. biasanya tidak dijual seperti menjual sayur umumnya.

Para supplier yang datang langsung ke lokasi pertaniannya di Udayana Mataram.

Saat ini ada tiga petani modern sepertinya yang menjadi supplier kebutuhan tanaman sayur bagi hotel dan restoran. Harapannya sebagai Ketua KTNA, lebih banyak lagi petani yang kreatif menangkap peluang mengembangkan tanaman sayur dengan teknologi sederhana untuk memenuhi permintaan pasar. (bul) (Suara NTB/bul)

RUCOLA - Rucola yang ditanam Japri di lahannya di Udayana. Sayur jenis ini paling diminati wisatawan asing sebagai campuran salad.

Garuda Indonesia Perkenalkan Digital ’’Navigation Chart’’ Cengkareng (Suara NTB) – Maskapai nasional Garuda Indonesia resmi meluncurkan inovasi terbarunya dalam mempelopori digitalisasi sistem layanan operasional penerbangan di Indonesia berupa transformasi digital navigation chart dengan menggunakan aplikasi electronic flight bag (EFB) Jeppesen FliteDeck Pro hasil kerjasama dengan Jeppesen Sanderson, Inc, yang merupakan anak perusahaan dari Boeing.

Direktur Operasi Garuda Indonesia Capt. Bambang Adisurya Angkasa mengatakan, hadirnya digital navigation chart tersebut merupakan upaya optimalisasi operasional navigasi di Garuda Indonesia sekaligus menjadi komitmen perusahaan dalam mempelopori komitmen menuju paperless airline dengan penerapan digital navigation chart dalam tata kelola operasional penerbangan.

Adapun melalui penggunaan digital navigation chart ini diharapkan dapat memaksimalkan efisiensi biaya melalui proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan digital navigation chart ini sekaligus mengurangi cost hingga 59% per tahun dari aspek biaya manual navigation chart melalui kerjasama kontrak yang baru termasuk gratis paket JeppFD. Digital navigation chart juga turut berpotensi menghemat biaya perawatan mesin pesawat. Inisiasi transformasi navigation chart sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melaksanakan program efisiensi berkelanjutan dengan mengoptimalkan perkembangan inovasi platform teknologi informasi yang dapat menekan biaya produksi Perusahaan.

“Jika dibandingkan sebelumnya, navigation chart yang seluruhnya masih menggunakan hard copy dalam bentuk buku kini dapat diakses hanya dengan aplikasi di tablet PC, tentunya hal ini akan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, khususnya terkait komitmen maskapai dalam menegakan prinsip-

(Suara NTB/ist)

DIGITAL NAVIGATION CHART - Garuda Indonesia meluncurkan inovasi terbarunya, ‘’Digital Navigation Chart’’ hasil kerjasama dengan Jeppesen Sanderson, Inc., anak perusahaan Boeing. prinsip paperless airlines,’’ kata Capt. Bambang.

Lebih lanjut, aplikasi navigation chart Jeppesen FliteDeck Pro mampu meningkatkan aspek keamanan pada saat di udara karena kemudahan akses informasi dan distribusi data serta komunikasi antar lini operasional dapat berlangsung jauh lebih cepat, tepat dan akurat.

Dengan demikian beban kerja dan waktu persiapan yang dilakukan para pilot ketika berada di cockpit dapat berkurang.

Selain itu, digital navigation chart diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan penerbangan akibat data manual yang belum diperbarui.

Aplikasi digital navigation chart secara dinamis akan menampilkan informasi detail mengenai enroute weather layer, in App NOTAM, realtime data, GPS-based positional awareness, vector-based terminal charts yang mampu mendorong kesadaran situasional para pilot pada saat di dalam cockpit.

Capt. Bambang menyampaikan bahwa aplikasi Jeppesen Flite Deck Pro juga terintegrasi dengan aplikasi Electronic Flight Bag (EFB) Project lain-

nya yang salah satunya adalah e-performance calculation untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan pada saat aircraft performance calculation.

Proses transformasi digital navigation chart sendiri akan dilakukan secara bertahap, untuk saat ini implementasi digitalisasi dilakukan pada pesawat wide-body jenis Boeing 777 dan Airbus 330 serta tercatat 800 pilot sudah didaftarkan untuk menggunakan tablet PC yang telah terpasang aplikasi Jeppesen FliteDeck Pro. “Kami berharap hadirnya digital navigation chart saat ini akan mendorong Perusahaan untuk mewujudkan operational excellence berskala global serta turut meningkatkan pelayanan terbaik bagi para pengguna jasa Garuda Indonesia,’’ tutup Capt. Bambang Komitmen Perusahaan dalam memaksimalkan operasional berwawasan lingkungan juga dicapai melalui program tanggung jawab Perusahaan lainnya seperti program konservasi air dan energi listrik di lingkup Perusahaan, konservasi bahan bakar, serta peremajaan pesawat yang bertujuan menurunkan tingkat gas emisi karbon dioksida. (*)

Temuan BPK dan Silpa Jadi Sorotan Pansus LKPJ Giri Menang (suara NTB) – Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 terdapat Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran)mencapai Rp10 miliar lebih.

Silpa ini didominasi oleh dana 17 BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan mencapai Rp7 miliar. Selain itu banyak temuan kerugian negara yang harus dikembalikan.

Baik yang berada di eksekutif maupun di legislatif. Sejumlah catatan ini termuat dalam laporan persetujuan Pansus LKPJ pada sidang paripura kemarin.

Juru bicara pansus LKPJ Tunik Haryani mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit BPK, banyak temuan baik di eksektif maupun legislatif. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam penggunaan dan pelaksanaan anggaran ke depan.

Selain itu, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran dengan BPKAD dan TAPD dalam penyusunan LKPJ banyak Silpa di tahun 2018. APBD 2018 terdiri dari pendapatan Rp1,6 triliun lebih, belanja Rp1,4 triliun lebih dan surplus/defisit anggaran Rp9 miliar lebih.

Pada pembayaran terdapat penerimaan Rp21,3 miliar dan pengeluaran Rp20,4 miliar lebih. Silpa Rp10,9 miliar lebih, jelas dia, terdiri dari beberapa item. Antara lain kas di kas daerah sebesar Rp128 juta, kas di bendahara pengeluaran Rp412 miliar, utang perhitungan pihak ketiga PMK Rp724 juta lebih.

Sehingga minus Rp183 juta lebih. Kemudian di kas BLUD 17 puskesmas sebesar Rp8,4 miliar lebih, BLUD RSUD Rp268 juta lebih dan Kapitasi Rumah Sakit Awet Muda Rp511 juta. Totalnya mencapai Rp9,6 miliar lebih.

Kemudian di kas lainnya, yakni dana BOS Rp1,8 miliar lebih. “Sehingga total Silpa Rp10,9 miliar,” jelas dia.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, berdasarkan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah 2018 realisasi anggaran pendapatan secara keseluruhan dari anggaran Rp1,7 triliun lebih tercapai Rp1,6 triliun lebih atau 96,1 persen.

Dengan rincian PAD dari target Rp254 miliar lebih realisasi Rp216 miliar lebih atau 85,2 persen. Pendapatan transfer dari anggaran Rp1,3 terealisasi Rp1,339 miliar lebih 97,9 persen lebih. Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi 96 persen lebih. Realisasi belanja daerah dari Rp1,49 triliun terealisasi Rp1,419 triliun lebih atau 95 persen lebih.

Menurut Bupati, capaian PAD memang dipastikan tak tercapai, mengingat dampak gempa. Namun demikian ia berupaya tahun 2020, ada terobosan yang bisa mendongkrak PAD dengan meningkatkan pendapatan dari PBB dan BPHTB. Kedepan ia berupaya meningkatkan pendapatan dari PBB jika kondisi pendapatan dari sektor pariwisata tetap seperti ini. “Bisa saja nanti PBB ini lebih tinggi dibandingkan pariwisata ini. Kita akan upayakan inovasi tahun depan,” katanya. (her) Tunik Hariyani

(Suara NTB/her)

Sumber Mata Air Menyusut

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kerjasama DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan Harian Suara NTB Pansus di Desa Persiapan Samaguna

Warga Minta Pansus Tuntaskan Desa Persiapan Sebelum Anggota Berganti PANSUS Desa Persiapan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), melakukan kunjungan kerja maraton di 10 desa persiapan. Selasa (18/6), giliran Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung yang dikunjungi. Di desa ini, warga sangat berharap bahkan memberi deadline kepada Pansus Desa Persiapan agar menuntaskan raperda 10 desa persiapan sebelum bergantinya pejabat DPRD, Agustus 2019 mendatang.

Di Desa Samaguna, hadir dari Pansus I DPRD KLU antara lain, Ardianto, SH (Ketua Pansus), M. Hilmi, Nurhardin, Sabri, Ikhwanudin, dan Artadi.

Pjs. Kepala Desa Persiapan Samaguna, Budi Harto, mengungkapkan telah menyiapkan syarat desa persiapan dengan baik. Menurut jumlah penduduk, Desa Samaguna terdiri dari 8 dusun yang dihuni oleh 1.702 KK atau setara 5.382 jiwa.

Jumlah ini melampaui syarat

kependudukan dengan 500 KK atau setara 2.500 jiwa.

Syarat dukungan dana dari desa induk juga sudah dilaksanakan. Pada APBDes 2018, desa induk mendukung anggaran sebesar Rp 111,556 juta atau 23 persen. Sedangkan di 2019, teralokasi dana 14 persen atau Rp 67,2 juta. Pihaknya berharap Desa Samaguna bisa lolos pada raperda persiapan sebagai desa definitif agar masyarakat desa persiapan bisa mendapat manfaat ekonomi dalam proses percepatan pembangunan.

“Warga sangat mengidamkan pemekaran, begitu juga Komite.

Saat ini pelayanan desa sudah jalan, kecuali jual beli tanah. Untuk bukti pelayanan bisa dibuktikan dengan dokumen administrasi,” ujarnya sembari meminta arahan dari setiap kekurangan menuju definitif.

Sementara mantan Kepala Desa Jenggala (desa induk), sekaligus penggagas desa pemekaran,

Urip, berharap Desa Persiapan Samaguna menjadi desa definitif bisa diselesaikan sebelum berakhir masa jabatan DPRD. “Kami sangat berharap desa definitif bisa tuntas sebelum DPRD berakhir. Kami khawatir persoalan desa persiapan ini akan lebih lama dibahas oleh legislatif baru karena banyak wajah baru,” harspnya.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD, Ada, SH., menegaskan kehadirannya di desa persiapan untuk memastikan langsung persiapan yang dilakukan masyarakat desa. Syarat-syarat menjadi desa definitif agar dipenuhi sebelum turunnya evaluasi dari provinsi dan pusat.

“Desa Samaguna adalah salah satu desa yang saya ketahui ajukan pemekaran sejak 8 tahun lalu. Samaguna bersamaan dengan Segara Katon, Bentek dan Tegal Maja. Tegal Maja tidak lolos karena syarat awal tidak terpenuhi, akibat

tidak tuntasnya prakarsa masyarakat. Proposal pemekaran tidak sampai ke meja pemerintah,” papar Ardianto.

Menjawab harapan warga, Ketua Komisi I DPRD KLU ini meyakinkan bahwa Pansus bersama pemerintah akan menuntaskan pembahasan Raperda 10 Desa Persiapan. Dengan catatan, 8 syarat terpenuhi, ketika satu syarat menimbulkan konflik, maka tidak memenuhi syarat.

Sejumlah syarat itu antara lain, usia desa induk lebih dari 5 tahun, jumlah penduduk 500 KK atau lebih, dampak pemekaran (positif) secara adat, budaya, kekerabatan serta ekonomi warga.

Selanjutnya ada dukungan partisipasi masyarakat, akses transportasi antar dusun dan antar desa tersedia, SDM dan SDA mendukung, tersedianya anggaran dari desa induk, serta penentuan batas wilayah sebagai bagian terpenting diselesaikan tanpa konflik dengan desa induk.

Paling penting dari kedelapan syarat itu, kata dia, batas wilayah yang ditunjukkan pada peta dan titik koordinat tidak menimbulkan konflik antar desa. Ia mencontohkan, di Kecamatan Gangga, terdapat perseteruan mengenai galian C antara Desa Bentek dan Desa Gondang. Hal ini diwanti-wanti tidak terjadi antara Samaguna dan desa induk, Jenggala. “Kami optimis bulan Juli, Pansus sudah selesai membahas Perda,” tegasnya.

Tidak itu saja, Ardianto meminta pengurus Desa Persiapan Samaguna tidak memindah lokasi pelayanan kantor sebagaimana terjadi di Desa Segara Katon dan Rempek Darussalam. Akibat pelayanan yang menumpang di kantor dusun, lokasi kantor desa persiapan seakan tidak diperhatikan oleh masyarakat.

“Hal seperti ini harus menjadi persoalan yang harus kita rapikan dari sekarang. Kami di DPRD dan pemerintah mem-

(Suara NTB/ari)

KUNJUNGAN - Pansus Desa Persiapan DPRD KLU saat melakukan kunjungan kerja di Desa Persiapan Samaguna, Kecamatan Tanjung, Rabu (19/6). bahas tahapan Perda sesuai me- mponen dukungan elemen masyakanisme, tetapi terbentuknya ter- rakatdariPKK,karangtaruna,kelgantung dari hasil evaluasi dari ompok pemuda, tokoh agama, provinsi dan pusat,” tandasnya. masyarakat dan sebagainya.

Sementara itu, Kabag Pemer“Hal ini untuk meyakinkan intahan Setda KLU, H. Rubain, bahwa tidak ada konflik intermenambahkan agar Pemdes me- nal di tengah warga. Karena satu nyiapkan berkas dukungan se- warga saja yang menghembusbagai pertimbangan provinsi dan kan pernyataan tidak setuju, pusat. Salah satunya cetak soft menjadi penilaian untuk dipercopy data penduduk. Kedua, ko- timbangkan,” tandasnya. (ari/*)

Perusahaan Bermasalah Menang Dorong Definitifkan Pejabat WAKIL Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), H. Daeng Paelori meminta kepala daerah segera mempercepat mendefinitifkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Apalagi dalam waktu dekat akan segera dibahas draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan. DPRD menginginkan yang membahas APBD Perubahan harusnya yang definitif.

Menjawab Suara NTB via ponselnya, Rabu (19/6), H. Daeng mengatakan yang membahas segala ketentuan hukum bersama wakil (Suara NTB/dok) rakyat ini hendaknya yang H. Daeng Paelori bisa langsung menjalankan. “Kalau yang definitif ini kan langsung bisa action,” ungkap Ketua DPD II Partai Golkar ini menegaskan.

Menurutnya, pejabat Plt kebanyakan ragu untuk mengeksekusi anggaran. Untuk itu, pihaknya menyerahkan kepada Pemda untuk segera mengisi yang lowong. Apalagi Bupati dan Wakil Bupati sangat mengetahui siapa dan di mana akan ditempatkan.

Ditegaskannya, bupati yang bertanggung jawab terhadap visi dan misinya. Pertanggungjawaban bukan pada kepala dinas atau kepala badan. Kepala OPD pun tidak ada visi misi. Adanya adalah visi misi Bupati yang dijalankan oleh para pimpinan OPD yang memiliki kompetensi dan kemauan.

Dirinya yakin, Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengguna tahu kemampuan dan kompetensi para kepala OPD dalam menyukseskan visi dan misi lima tahun pemerintahan. Sepanjang semua prosedur hukum dijalankan, maka Komisi ASN diyakini akan mengeluarkan rekomendasi sesuai normatifnya. Pihaknya tidak ingin, ketika pilihan pejabat tidak sesuai dan tidak bisa menjalankan sesuai visi misi, maka hasil kerja tidak akan bisa maksimal.

“Ini yang kita khawatirkan,” paparnya.

Sekarang ini, ujarnya, banyak agenda penting yang butuh segera pembahasan, mulai dari APBD Perubahan, APBD induk pada akhir tahun 2019 mendatang dan ketentuan lainnya. Sementara kewenangan Plt Kepala OPD disebut sangat terbatas, karena tidak bisa melaksanakan semua yang sudah dirancang secara maksimal.

Menurutnya, Lotim memiliki banyak pilihan pejabat yang bisa dipercaya. Tinggal kemudian menandatangani pakta integritas. Kalau pejabat yang dipilih dinilai tidak mampu, maka harus sanggup digeser atau diganti. “Kalau Anda tidak mampu, siap diganti. Saya kira dengan cara ini memberikan motivasi dan semangat kepada pejabat untuk terus berkreasi dan berinovasi menjawantahkan visi dan misi Bupati,” ujarnya. (rus)

APBD Perubahan Dibahas Anggota Lama Selong (Suara NTB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan akan dibahas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lama atau yang masih menjabat sekarang ini. Sisa waktu tinggal satu bulan setengah menduduki kursi dewan masih cukup membahas satu lagi produk hukum penggunaan anggaran.

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Lotim, Lalu Dami Ahyani didampingi Kepala Bagian Umum, Lalu Sahabudin mengatakan pelantikan anggota dewan yang baru akan digelar pada tanggal 5 Agustus mendatang.

(Suara NTB/rus) Waktu yang tersisa ini sudah Lalu Dami Ahyani dijadwalkan kepada anggota DPRD untuk menuntaskan pembahasan APBD Perubahan.

Diterangkan saat ini para wakìl rakyat Lotim yang disebut sekitar 50 persen tak akan lagi menduduki kembali kursi anggota yang sedang menuntaskan pembahasan Laporan Pertanggunjawaban APBD 2018. Dalam waktu dekat, pembahasan Laporan APBD 2018 itu sudah rampung.

Setelah itulah, sambungnya draf Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan sudah bisa langsung dibahas. Diyakinkan, pembahasan APBD perubahan ini akan bisa lebih cepat. Pembahasan APBD induk saja sebutnya butuh waktu sampai dua minggu.

Tidak diinginkan pembahasan APBD Perubahan ini molor.

Tidak diinginkan pembahasan lewati batas waktu jadwal yang telah direncanakan. Menurutnya, pembahasan APBD Perubahan ini tidak bisa dilakukan anggota yang ada sekarang ini, karena akan disibukkan dengan pembahasan alat kelengkapan dewan.

Antara lain penetapan fraksi-fraksi, komisi dan pemilihan pimpinan dewan. Anggota dewan baru dipastikan akan membahas APBD induk. “Pemilihan pimpinan itu pasti butuh waktu, kecuali bahas induk 2020,” ungkapnya. (rus)

Tender di KLU Disindir Kajari Mataram Tanjung (Suara NTB) Salah satu perusahaan yang diketahui telah diblacklist di Kota Mataram, diketahui menang lelang proyek fisik di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal itu lantas menjadi sindiran keras Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, saat berlangsungnya sosialisasi pencegahan tindak Korupsi Kejari Mataram di ruang sidang DPRD Lombok Utara, Rabu (19/6).

Sosialisasi itu dihadiri oleh Bupati Lombok Utara, Sekda Lombok Utara, serta kepalakepala OPD dan pejabat teknis terkait di Pokja ULP, serta para Kepala Desa.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Dr. Ketut Sumedana, SH.MH., meminta kepala ULP Lombok Utara terbuka terhadap proses lelang di ULP. Dalam proses lelang seharusnya dilakukan secara selektif. Pokja ULP minimal mengantongi nama-nama perusahaan yang di-blacklist (di daerah lain).

“Di Lombok Utara apakah Kepala ULP memiliki daftar perusahaan yang di-blacklist itu?,” tanya Kajari.

Dalam pemaparannya, Kajari Mataram banyak menyinggung pencegahan korupsi, nepotisme, gratifikasi penggunaan anggaran hingga istilah koncoisme. Namun yang paling menohok pejabat Pemda KLU, adalah sindiran keterlibatan salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist telah dimenangkan oleh Pokja ULP. Terhadap sindiran itu, koran ini telah menelusuri sebelumn-

ya. Bahwa perusahaan yang terkena blacklist tersebut bernama CV. LI. Perusahaan yang bermasalah dengan proyek jembatan Dasan Agung, Kota Mataram itu di-blacklist, karena pekerjaannya merugikan negara.

Alih-alih difilter oleh Pemda KLU, perusahaan ini justru melenggang pada proyek jaringan Irigasi Dusun Teres Genit, Desa Bayan, Kecamatan Bayan. Proyek yang DPA-nya berada di Dinas PUPR KLU itu memiliki pagu senilai Rp 2,008 miliar. CV. LI memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp 1,595 miliar lebih.

Tidak hanya di tingkat kejaksaan, kemenangan perusahaan ini dalam proyek tersebut menjadi kontroversi di tingkat masyarakat. “Semoga di KLU ini tidak ada proses pelelangan bahkan sampai dimenangkan oleh perusahaan yang sudah jelas-jelas masuk daftar bermasalah,” cetus Sumedana.

Ia melanjutkan, Kepala ULP seharusnya sudah memilki daftar perusahaan-perusahaan yang sudah masuk daftar hitam itu.

Dalam seleksi perusahaan, ULP juga melakukan perangkingan

(Suara NTB/ari)

PENGARAHAN - Kajari Mataram Ketut Sumedana saat memberikan pengarahan di hadapan pejabat lingkup Pemda KLU, Rabu (19/6). perusahaan secara objektif.

Kajari menegaskan, perusahaan yang masuk daftar hitam pun, agar tidak diberi kesempatan oleh Pemda karena rekam jejaknya di daerah lain tidak mengesankan. Terhadap kemungkinan adanya perusahaan blacklist yang telanjur memenangkan tender, maka Pemda harus bertanggungjawab.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengibaratkan korupsi sebagai sebuah penyakit yang harus dice-

Jika Menyimpang

Bupati Persilakan Aliran Dana Baznas Diusut

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM angkat bicara terkait polemik aliran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim. Bupati menyayangkan apabila adanya dana yang dikelola oleh Baznas digunakan tidak sesuai peruntukannya. Orang nomor satu di Gumi Selaparang ini mempersilakan aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas aliran dana tersebut.

“Jika ada unsur pidana di dalamnya. Kita persilakan pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum kalau memang ada pelanggaran,” terang bupati ditemui di Mapolres Lotim, Rabu (19/6).

Sementara untuk pemberian pinjaman Baznas ke Selaparang Televisi, menurut bupati jika hal itu berstatus legal dan sesuai dengan aturan yang ada berdasarkan kajian dengan tentunya adanya jaminan. Terlebih Selaparang TV merupakan lembaga milik pemerintah yang sudah melakukan itu dan melihat layak dan tidak kelayakan untuk pemberian pinjaman itu.

Hanya saja, yang menjadi persoalan, apabila dana tersebut masuk ke rekening pribadi oknum tertentu. Maka dari itu, bupati menegaskan bahwa itu merupakan tugas dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Bupati menduga bahwa adanya oknum yang secara sengaja menggoreng

masalah peminjaman Baznas ke Selaparang TV. Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK, mengaku akan menyiapkan dokumen dalam kasus yang tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait baik dari Baznas di antaranya Ketua Baznas Lotim dan para wakil- wakilnya.

Pemanggilan itu, kata dia, sudah semestinya dilakukan berdasarkan pengaduan dan laporan yang diterima. “Tadi bupati juga mempersilakan.

Kita dari kepolisian siap bekerja dan sedang mempersiapkan berkas-berkasnya,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua III Baznas Lotim, M. Nazri, mengaku jika penyaluran dana Baznas Lotim sudah sesuai aturan, termasuk ke unit pemberdayaan ekonomi Mustahik (UPEM). Itu semacam diberikan pinjaman kepada para pengusaha kecil dengan tanpa bunga dan tanpa potongan. “Tidak ada dana Baznas yang disalurkan ke OPD sebagaimana informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Disampaikannya, dalam pengelolaan dana zakat tersebut ada yang sifatnya konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif diberikan bagi habis kepada delapan asnab. Sementara untuk ekonomi produktif, visi yang tertuang di dalamnya yakni mengubah mustahik menjadi muza-

kki. Sehingga survey menunjukkan bahwa cara terbaik yakni diberikan dengan model pinjaman, bukan modal hibah.

Sehingga Baznas se-Indonesia memberikan pinjaman itu untuk kemudian dilakukan pembinaan. UPEM itu memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dengan tenggat waktu 10 bulan dengan setiap bulan dikembalikan 10 persen dengan sistem pembinaan dilakukan.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengungkapan bahwa perlu dilakukan review ulang fungsi, tugas dan wewenang Baznas. Apabila mengambil analog dari nama Baznas yaitu, Badan Amil Zakat Infak dan Sedakoh. Maka sudah tentu fungsi dan tugasnya tidak terlepas dari nama tersebut. Sementara apabila adanya tugastugas lain yang dilakukan oleh Baznas, maka sudah tentu patut dipertanyakan.

Dalam sistem pengelolaan Baznas, lanjutnya, semestinya tidak diperbolehkan keluar dari konteks tersebut, kecuali Baznas membuat badan usaha simpan pinjam. Namun itu kembali menjadi pertanyaan apakah diperbolehkan atau tidak dana zakat tersebut diperpinjamkan. Maka dari itu, Ketua DPD Partai Golkar Lotim ini meminta supaya bupati harus tegas terhadap permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. (yon)

gah. Bahkan prinsipnya, lebih baik mencegah sebelum terjadi daripada mengobati. Ia mengajak para penanggungjawab anggaran, agar sebelum terjadi (kasus) para pejabat berpikir matang sebelum bertindak.

“Supaya jangan sampai menyesal, hendaknya menjaga diri jangan sampai menimbulkan penyesalan karena terlalu besar pasak daripada tiang,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) ULP Lombok Utara,

Lalu Syahrif Arifin, yang dikonfirmasi wartawan secara polos mengakui tidak mempunyai referensi terkait CV. LI yang memenangkan proyek Irigasi Teres Genit. Ia bekerja sebagaimana tugas dan wewenang, yakni menyeleksi dan menilai setiap perusahaan yang melakukan penawaran. “Kita hanya melakukan prosesnya, terkait persyaratan itu juga kita seleksi. Ketika dalam sistem tidak ada yang bermasalah, kami tetap lanjutkan,” jawabnya singkat. (ari)

Dugaan Penyimpangan Bantuan Ditelusuri Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan monitoring dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Tim tersebut disebar ke masing-masing polsek jajaran untuk mengawasi langsung penyaluran dana bantuan terhadap korban gempa.

“Kita sudah menurunkan tim untuk menelusuri dugaan penyimpangan seperti di Kecamatan Pringgabaya. Selain bertindak selaku fasilitator dan memonitoring dana bantuan gempa agar tidak terjadi penyimpangan,” terang Kapolres, AKP. Ida Bagus Made Winarta,SIK, Rabu (19/6).

Dari laporan yang diterimanya, sejak awal tim khusus tersebut sudah ditemukan indikasiindikasi penyimpangan bantuan, sehingga apa yang menjadi temuan itu langsung dikoordinasikan dengan BPBD untuk melakukan pendalaman dan kroscek. “Hasilnya pun sampai saat ini masih kita tunggu dari aparat kepolisian,” ujarnya.

Ditambahkan Kapolres, personel yang disebar itu tidak hanya menjadi fasilitator, namun betul-betul mengetahui apakah adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan untuk perbaikan rumah korban gempa.

Sehingga apabila BPBD menyatakan adanya penyimpangan, maka dari kepolisian akan melakukan pengusutan secara hukum sebagaimana mestinya.

Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Purnama Hadi, menjelaskan progres pembangunan RTG di Kabupaten Lotim khusus rusak berat, dari jumlah 10.170 unit, yang sudah diberikan dana perbaikan sebanyak 7.437 KK. Namun fakta di lapangan, masyarakat yang sudah bekerja itu hampir mencapai 8.000 KK. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang membangun rumah dengan biayanya sendiri walapun belum menerima uang.

Sementara dari 7.437 unit rumah (KK) yang sudah menerima dana, yang sudah jadi total dan ditempati saat ini sebanyak 2.482 unit. Yang masih berproses sampai saat ini sekitar 5.336 unit dan dipastikan satu hingga dua bulan ke depan sudah selesai. Sehingga percepatan yang dilakukan sudah bisa diatas angka 5.000 atau 60 persen dari total 10.170 unit rumah rusak berat yang harus tuntas dikerjakan baik di wilayah Kecamatan Sembalun, Sambelia, Pringgabaya dan wilayah lainnya di Kabupaten Lotim.

Sementara bagi masyarakat yang sudah membangun secara mandiri, apabila rumahnya masuk dalam kategori RTG maka bantuan Rp50 juta tetap diberikan sebagai pengganti uang pribadinya dengan kriteria rumah yang dibangun apakah masuk dalam kategori RTG ataupun tidak akan dinilai melalui tim khusus yang dibentuk oleh BPBD Lotim. (yon)

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Loteng Usul 1.520 Formasi CPNS Tagih Janji Pemprov BUPATI Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid, mengaku miris terhadap kondisi jalan provinsi di depan kantor Pemda Lobar dan Pendoopo Bupati yang belum diperbaiki pemprov.

Padahal ketika kegiatan jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi sekitar Bulan Maret lalu, salah satu Pejabat Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjanjikan kalau tender pengerjaan proyek ini dimulai Bulan Maret-April lalu. Akan tetapi sampai saat ini belum juga dimulai, sehingga Pemda Lobar yang disalahkan.

(Suara NTB/dok) “Saya minta tolong samH. Fauzan Khalid paikan, ini (jalan depan Pendopo Bupati dan kantor bupati, red) jalan provinsi. sangat miris sekali provinsi ini, kok jalan provinsi di depan kantor bupati dan pendopo,” protesnya, Rabu (19/6).

Dalam hal ini, ujarnya, adanya pembangunan taman di jalur itu, tidak ada kaitannya dengan jalan. Menurut dia, bukan berarti pemda lebih memperhatikan taman dibandingkan jalan. “Sebab kalau membangun jalan itu kan bukan kewenangan kita,” tegas dia.

Sebelumnya Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana mengaku pihaknya setelah ada kegiatan Gubernur di Lobar pihaknya sudah mengecek ke pemprov terkait pembangunan jalan tersebut. sebab pada saat itu provinsi menyanggupi perbaikan jalan ini dilakukan mulai Juni ini, namun dua kali koordinasi yang dilakukannya belum ada kejelasan. “Dibilang kemarin kan bisa berproses bulan Juni,” jelas Made. (her)

Didominasi Guru dan Tenaga Kesehatan Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengusulkan sebanyak 1.520 formasi pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 tahun ini, ke pemerintah pusat. Formasi ini didominasi tenaga kesehatan serta guru ditambah tenaga teknis lainnya.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazili, S.IP., kepada wartawan, Rabu (19/6).

Dari total formasi yang diusulkan tersebut, 680 formasi di antaranya untuk tenaga pendidikan, terutama guru Sekolah Dasar (SD), tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat sebanyak 433 formasi. “Sedangkan untuk tenaga teknis sebanyak 407 formasi,” sebutnya.

Ia menjelaskan, formasi yang diusulkan tersebut masih

bersifat umum. Dengan kata lain, formasi tersebut nantinya akan dibagi untuk formasi umum serta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tapi berapa jumlah untuk masing-masing formasi, nantinya pemerintah pusat yang akan menentukan.

“Kita hanya mengusulkan formasi secara umum saja.

Nanti jumlah formasi dan pembagian formasi untuk masingmasing formasi pemerintah pusat yang menentukan,” ujarnya.

Nazili mengatakan, jumlah

formasi yang diusulkan tersebut sudah melalui kajian dan sudah dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disesuaikan dengan kebutuhan PNS yang ada saat ini.

Untuk itu, pihaknya berharap usulan formasi tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat, karena memang kebutuhan PNS Loteng memang seperti itu.

Lebih lanjut Nazili menambahkan, untuk persyaratan tidak ada yang berubah. Di mana untuk formasi CPNS syarat usia maksimal 35 tahun, se-

Rais Ishak Isyaratkan Maju di Pilkada

Sekda Loteng Akui Masih Bisa Dikejar

Pemda Segera Segel Bangunan Vila Bodong di Meninting Giri Menang (Suara NTB) – Tim penegakan Peraturan Daerah (Perda) Pemda Lombok Barat (Lobar) menggelar rapat membahas langkah persiapan akhir penertiban bangunan vila bodong di kawasan Meninting Batulayar. Hasil pertemuan yang dihadiri tim dari berbagai pihak tersebut, mengerucut langkah yang diambil Pemda yakni menyegel bangunan tersebut.

Demikian disampaikan Asisten I Setda Lobar M. Ilham usai memimpin rapat Tim Penegakan Perda di aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (19/6).

Dalam hal ini, ujarnya, un(Suara NTB/her) sur-unsur tim yang terlibat M. Ilham dalam rapat itu di antaranya Lanal, Kodim 1606, Polres Lobar, Polres Mataram, Kejari Mataram dan OPD terkait. Rapat ini berlangsung alot, karena banyak hal yang harus dibahas bersama baik kajian administrasi dan kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi nantinya muncul.

Sesuai kesimpulan rapat, jelas dia, akan dilanjutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sesuai dengan Perda. Setelah teguran ketiga yang sudah dilakukan, Dinas PU melimpahkan ke Satpol PP untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Dijelaskan, waktu eksekusi masih dirahasiakan, karena keputusan ini harus disampaikan langsung ke pemilik bangunan agar tidak terjadi lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan sampai, kata dia, pemilik ini mendapatkan informasi dari media. Di samping itu secara psikologis juga jadi pertimbangan. Untuk memberitahu pemilik bangunan ini phaknya akan bersurat paling telat besok sudah dikirim ke pemilik bangunan.

Surat ini berisi pemberitahuan bahwa tim akan turun pada tanggal sekian untuk menyegel bangunan itu. Sejauh ini bangunan yang akan ditindak hanya satu unit sebab bangunan ini paling memenuhi syarat untuk ditangani, karena dari berbagai sisi melanggar aturan.

Bukan berarti, bangunan lain tidak ditangani. Menurut dia semua persoalan di Senggigi sudah diidentifikasi. Di antaranya ada bangunan yang sudah proses izin, ada yang belum namun dalam proses.

Setelah langkah penyegelan ini, pemda akan menunggu respons dari pemilik, sebab pasti pihak pemilik bereaksi. Apa bentuk reaksinya, pemda menunggu. Sebab selama penyegelan itu nanti pemilik diberikan ruang untuk membongkar sendiri bangunannya atau dibongkarkan. Atau juga ada langkah hukum sesuai kewenangan pemilik sendiri, kalaupun nanti ada langkah hukum, maka tentu Pemda akan menunggu keputusan hukum apakah meminta menunda eksekusi atau seperti apa. (her)

(Suara NTB/dok)

M. Nazili umum yang sudah ada untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Atas biaya dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (kir)

Jawab Aspirasi Masyarakat

Realisasi DAK Fisik Nol

Praya (Suara NTB) Realiasi capaian kegiatan pembangunan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga bulan Juni ini diakui masih nol. Namun kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi target capaian pembangunan secara menyuluh pada tahun ini. Dalam arti, target capaian pembangunan masih bisa dikejar khususnya untuk kegiatan pembangunan yang dibiayai dari DAK fisik tahun 2019.

Hal itu ditegaskan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos. M.Si., kepada Suara (Suara NTB/dok) NTB, Rabu (19/6). Jika berNursiah cermin dari tahun-tahun sebelumnya, hingga bulan Juni seperti sekarang ini realisasi capaian DAK fisik memang masih nol, karena proyekproyek DAK fisik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng baru masuk proses tender.

Baru setelah bulan Agustus atau September realisasi capain DAK fisik mulai masuk, karena saat itu proyek sudah mulai berjalan. “Kalau saat-saat seperti sekarang ini memang capaian DAK fisik belum terlihat. Mengingat proyek belum berjalan. Karena memang baru masuk proses tender,” tegasnya.

Diakuinya, lambannya realisasi proyek dari DAK fisik, karena proses perencanaannya yang lama, karena perencanaannya harus benar-benar matang, sehingga diharapkan hasil pengerjaan proyek nantinya bisa optimal. Percuma juga kalau proyeknya cepat berjalan, tapi perencanaannya tidak matang.

“Ini yang kita hindari. Sebelum proyek berjalanya, persiapannya harus benar-benar matang. Supaya hasil pekerjaannya nanti sesuai apa yang diharapkan,” ujar Nursiah. Meski terkesan terlambat, ujarnya, dari sisi jadwal masih sesuai jadwal yang ada.

Dengan kata lain, tahapan DAK fisik sejauh ini masih on schedule,sehingga kekhawatiran proyek bakal terlambat selesai, diupayakan tidak terjadi. “Masih wajar dan tidak akan mengganggu target capaian pembangunan. Khususnya dari program DAK fisik,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng ini. (kir)

dangkan untuk formasi P3K, syarat usia pelamar bisa di atas 35 tahun. “Formasi P3K memang disiapkan bagi pelamar yang sudah berusia di atas 35 tahun. Karena untuk melamar formasi CPNS sudah tidak memungkinkan,” tandasnya.

Khusus untuk formasi tenaga dokter sebut Nazili yang diusulkan hanya untuk dokter umum dan tidak ada lagi alokasi formasi untuk tenaga dokter spesialis. Karena belajar dari pengalaman rekrutmen CPNS tahun lalu, dari 11 formasi yang disiapkan tidak ada yang melamar, sehingga tidak ada formasi dokter spesialis yang diusulkan ke pemerintah pusat.

“Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, kita upayakan dengan mendorong dokter-dokter

(Suara NTB/her)

INTERUPSI - Anggota DPRD H. Ahmad Zaenuri interupsi pada saat sidang paripurna, karena sebagian besar kepala OPD tidak hadir.

Banyak Kepala OPD Tak Hadiri Paripurna LKPJ Kepala Daerah Giri Menang (Suara NTB) – Sidang paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 diwarnai banyak kepala OPD yang tidak hadir, sebagian besar kepala OPD ini tidak hadir, sehingga kursi eksekutif banyak yang kosong. Pun demikian dengan anggota DPRD, hanya terlihat anggota yang terpilih yang hadir. Mirisnya di saat sidang paripurna pertanggung jawaban kepala daerah justru banyak yang tak hadir. Kondisi inipun menuai sorotan dari dewan. Pihak dewan menilai kalau para kepala OPD tidak patuh terhadap bupati, karena tidak kali ini saja kepala OPD ini tak hadir, namun di beberapa kesempatan mereka absen.

Seperti kebiasaan buruk pada sidang-sidang sebelumnya, sidang paripurna kali ini molor hingga 1,5 jam. Sidang yang seharusnya dilaksanakan jam 10, molor sampai pukul 11.30 wita. Itupun ketika adzan Zuhur berkumandang, jubir Pansus LKPJ kepala daer-

ah Tunik Hariyani menunda pembacaan laporannya.

Sejak awal sidang berlangsung, anggota dewan sudah menyampaikan intrupsi kepada pimpinan sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar H. Nursaid. Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam dan Sulhan Mukhlis. Dari pihak eksekutif dihadiri langsung Bupati H. Fauzan Khalid, Sekda Lobar H. Moch. Taufiq dan beberapa kepala OPD. Interupsi yang disampaikan anggota DPRD Lobar H. Ahmad Zaenuri yang mengkritisi banyaknya kepala OPD yang tak hadir pada sidang paripurna yang penting tersebut. Kalau dilihat angka kehadiran kepala OPD, kata dia, sangat rendah, hanya yang hadir beberapa kepala OPD dari sekian banyak kepala OPD. Padahal sidang paripurna ini berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD sebagai pintu masuk membahas APBD-P. Semua kepala OPD, ujarnya, seharusnya tahu kritik saran dari Banggar berkaitan

dengan tata kelola pemakaian anggaran dan pendapatan. “Mohon maaf kepala daerah hari ini bisa hadir, tapi kepala OPD tak menghargai kehadiran dari kepala daerah, ini saya lihat ketidakpatuhan kepala OPD kepada Bupati. Saya selaku dewan sangat miris,” kritik anggota DPRD dari PKPI ini.

Menanggapi kritikan ini, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menganggap apa yang disampaikan sesuatu yang positif. Hampir semua kepala OPD yang tidak hadir sudah melapor kepada dirinya. Hal ini kata dia akan dijadikan bahan masukan ke depan. Terkait dengan banyaknya dewan yang juga tak hadir dan paripurna yang selalu molor, menurutnya, hal ini harus jadi bahan perbaikan terus menerus ke depan. Awalnya, kata dia, wabup ingin hadir pada paripurna ini, sebab ia ingin hadir bersama wabup. Akan tetapi, akibat molornya paripurna menyebabkan wabup tidak bisa hadir, karena pada saat bersamaan ia harus berangkat ke luar daerah. (her)

Bupati Dorong Peran Organisasi Wanita Giri Menang (Suara NTB) – Peran organisasi wanita sangat dibutuhkan dalam membantu mensukseskan program-program pemerintah.

Untuk itu peran serta dan koordinasi masing-masing organisasi harus terus ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Hj. Khairatun Fauzan Khalid saat membuka Musyawah Cabang GOW Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (19/6).

GOW merupakan organisasi yang berperan dalam pengembangan perempuan, baik di tingkat daerah maupun propinsi. Keberadaan GOW menjadi unsur komponen masyarakat Lobar dan mitra dalam mengaplikasikan seluruh program pemerintah.

“Kita organisasi wanita yang memiliki cabang sampai tingkat desa, harus bisa membantu mengsukseskan program pusat.

Contohnya penurunan kasus stunting,” kata Khairatun. “Dengan terbentuknya kepengurusan baru melalui muscab kali ini diharapkan mampu menghasilkan program-program inovatif yang selalu bersinergi dengan program pemerintah, baik di daerah maupun pusat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu,

(Suara NTB/humas lobar)

BERSAMA - Ketua PKK yang juga Ketua Umum GOW Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid bersama pengurus GOW. Khairatun memaparkan keterlibatan organisasi wanita dalam mensukseskan program-program pemerintah. Contohnya, TP-PKK Lombok Barat yang terus bersinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan lainnya dalam menekan angka kasus stunting di Lombok Barat.” Contoh lain pada bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat serta bidang hukum. Pada bidang hukum misalnya dengan menggandeng organisasi wanita Kejaksaan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat Lombok Barat sadar hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang hadir dalam kesempatan itu mengaku peran organisasi wanita sangat mendukung

program pemerintah. “Program seperti Germas, stunting, penurunan angka gizi buruk dan sebagainya tidak lepas dari keterlibatan organisasi wanita dalam menyukseskan program tersebut serta membantu memaksimalkan mencapai target pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” ujarnya.

Bupati berharap agar setiap kesempatan dapat dimanfaatkan GOW untuk meningkatkan koordinasi dan berbagi informasi untuk memajukan daerah, tidak hanya pada pertemuan formal saja, namun pertemuan non formal lainnya. “Maaf, jangan kumpul-kumpul tapi banyak gosipnya,” canda bupati. (her)

Praya (Suara NTB) Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, H.M. Rais Ishak, memberikan isyarat untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang.

Apalagi kuatnya dukungan dari masyarakat Loteng bagian utara khususnya. Terlebih selama ini, belum pernah ada kepala daerah yang mewakili masyarakat Loteng bagian utara.

“Ada dua nama yang didorong oleh masyarakat Loteng bagian utara untuk maju di Pilkada Loteng mendatang, termasuk Sekretaris DPD Partai Gerindra, Ali Ustman,” sebut H.M. Rais Ishak, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/6) malam.

Ia pun menegaskan kesiapannya untuk ikut bertarung jika masyarakat benar-benar mengharapkan ada wakil dari utara yang ikut mencalonkan diri di Pilkada Loteng mendatang.

Apalagi selama ini masyarakat Loteng bagian utara merasa ada ketimpangan dalam proses pembangunan di Loteng sejauh ini.

Di mana pembangunan terkesan hanya difokuskan di wilayah tengah dan selatan saja. Sementara bagian utara kurang begitu mendapat perhatian, sehingga adanya kepala daerah yang berasal dari Loteng bagian utara, proses pembangunan di daerah ini bisa lebih berimbang. “Memang Loteng itu satu. Tapi wajar jika kemudian masyarakat mengeluh, ketika proses pembangunan tidak berimbang,” ujarnya.

Disinggung kendaran politik yang akan digunakan di Pilkada Loteng mendatang, anggota Komisi I DPRD NTB ini mengaku bukan jadi soal. Kalaupun tidak bisa maju melalui partai politik, jalur indepeden atau perseorangan pun siap, yang penting harus ada calon kepala daerah yang berasal dari utara di Pilkada Loteng mendatang.

“Bisa saya bisa juga Ali Ustman. Tergantung aspirasi masyarakat nantinya, mana yang lebih diinginkan untuk maju,” ujarnya. Dirinya pun mengaku sudah ada komunikasi dengan Ali Ustman terkait hal itu. Dan, pada prinsipnya semua pihaknya siap mendukung siapapun yang akan maju.

Ditanya soal pasangan yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang, mantan anggota DPRD Loteng ini mengaku memang belum ada. Namun pada prinsipnya pihaknya siap berpasangan dengan siapapun.

Asalkan punya visi dan misi serta komitmen yang sama untuk memajukan pembangunan di daerah ini secara berimbang.

Begitu pula dalam hal posisi, apakah sebagai calon bupati atau wakil bupati juga tidak menjadi masalah, karena pada prinsipnya, masyarakat Loteng bagian utara, mulai dari Kecamatan Kopang, Batukliang hingga Kecamatan Batukliang Utara, hanya ingin ada calon kepala daerah dari wilayahnya. “Mau itu sebagai calon wakil bupati, lebih-lebih lagi calon bupati bagi kami masyarakat Loteng bagian utara siap,” ujarmantan Kepala Desa (Kades) Kopang dua periode ini. (kir)

Pembangunan ’’Bypass’’ LIA-KEK Mandalika

Pemilik Lahan Sepakat Lahannya Dibebaskan Praya (Suara NTB) Masyarakat pemilik lahan yang bakal terkena pembebasan untuk keperluan pembangunan jalur by pass dari Lombok International Airport (LIA) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, telah menyetujui rencana pembebasan lahan oleh pemerintah. Kesepakatan tersebut pun sudah disampaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ke pemerintah pusat. Untuk selanjutnya, kini tinggal menunggu tim aprasial turun melakukan penilaian harga lahan yang akan dibebaskan.

“Secara prinsipnya, masyarakat yang lahannya akan terkena pembangunan jalur bypass dari bandara ke kawasan The Mandalika sudah sepakat lahannya dibebaskan. Soal berapa harga pembebasannya, nanti menunggu hasil penilaian dari tim apraisal yang segera akan ditunjuk,” sebut Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan, Rabu (19/6).

Ia menjelaskan, sesuai proses yang ada setelah ada kesepakatan tertulis untuk pembebasan lahan, tim apraisal independen selanjutnya turun untuk melakukan taksiran harga pembebasan lahan. Hasil dari tim apraisal itulah yang nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi harga lahan dengan pemilik lahan.

“Tim apraisal dalam waktu dekat ini akan turun. Begi-

tu hasilnya keluar, langsung dilakukan negosiasi harga lahan sesuai dengan nilai taksiran yang dikeluarkan oleh tim apraisal,” tegasnya seraya menambahkan, proses pembebasan lahan harus tuntas tahun ini juga, karena untuk pembangunan fisik jalan bypass itu sendiri direncanakan dimulai awal tahun depan.

Terpisah, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menambahkan, total luas lahan yang harus dibebaskan sekitar 80 hektar dengan jumlah pemilik lahan yang tersebar di sekitar tujuh desa sebanyak 531 orang. Dan, seluruhnya sudah menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk lahannya dibebaskan oleh pemerintah.

Panjang ruas jalan yang akan dibangun itu sendiri mencapai sekitar 17,5 km dengan lebar kurang lebih 50 meter. Membentang dari kawasan bandara di Desa Tanak Awu hingga ke Dusun Songgong Desa Sukadana. “Yang patut kita syukuri masyarakat sangat terbuka pikirannya dan menerima dengan baik rencana pembangunan jalur by pass ini,” tandasnya.

Pihaknya pun berharap proses pembangunan jalur bypass tersebut bisa berjalan lancar.

Dari awal proses hingga akhir nantinya. Karena kalau jalur tersebut sudah jadi, maka dampak positifnya bagi masyarakat dan daerah ini akan sangat besar, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 6

Suara Bidang PBB-P2 Bapenda Sumbawa

Tren Pembayaran Meningkat, Bapenda Tetap Ingatkan Jatuh Tempo SPPT Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa mengingatkan masyarakat, batas akhir atau jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yakni 30 september 2019. Namun biasanya, tetap tetap diberlakukan perpanjangan masa jatuh tempo hingga Oktober atau November.

Meski trend pembayaran SPPT oleh wajib pajak meningkat setiap tahunnya.

“Tiap tahun itu, jatuh temponya per 30 September tahun

berjalan. Tapi biasa ada perpanjangan. Kalau ada perpanjangan tetap kita infokan ke desa-desa, atau ke kecamatan kita sampaikan juga. Pembayaran setelah jatuh tempo tetap diperhitungkan dendanya, yakni sebesar 2 persen dari jumlah nilai pembayaran SPPT,” kata Kepala Bapenda didampingi, Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB, Sri Handayani.

Diungkapkan, dari tahun ke tahun trend pembayaran wajib pajak yang membayar SPPT cen-

KSB Apresiasi Pagelaran Seni Tradisional oleh BPNB Bali Taliwang (Suara NTB)Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengapresiasi pagelaran seni yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, NTB, dan NTT di KSB. Karena dengan kegiatan ini, dianggap bisa menjadi pelecut bagi para generasi muda untuk semakin mencintai budayanya.

Hal lain yang harus diingat yakni semakin tergerusnya budaya oleh arus globalisasi yang saat ini sedang diidam-idamkan oleh para generasi muda. Belum lagi masalah semakin ditinggalkannya, budaya warisan leluhur juga alasan utama pagelaran seni harus terus dilestarikan.

“Suka tidak suka bahwa saat ini budaya warisan dari leluhur kita sudah semakin ditinggalkan para generasi muda. Makanya pola pendekatan pengenalan budaya melalui pagelaran seni dianggap menjadi cara yang paling ampuh. Mudah-mudahan dengan pola pagelaran seni kita berharap para generasi muda akan lebih melestarikan budayanya dan tidak terpengaruh oleh zaman. Hal yang sangat kami tekankan terutama para siswa/siswi supaya jangan pernah lupayakan budaya, karena jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ada di budaya,” ungkap Wabup saat membuka kegiatan pagelaran seni di aula SMKN 1 Taliwang, Rabu (19/6).

Dikatakannya, persoalan untuk mempertahankan budaya saat ini sudah semakin komplek terutama bagi generasi muda. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena ada kesan yang berkembang saat bahwa budaya leluhur dan kesenian lainnya sudah sangat kuno dan mulai ditinggalkan masyarakat. Jadi bertahan atau tidak suatu budaya tergantung dari bagaimana generasi muda menyikapi masalah tersebut. Jika mereka masa bodoh dengan kelestarian budaya, maka hasilnya akan sangat tidak baik dan terancam hilang. Untuk itu, dirinya berharap supaya yang hadir dan mengikuti kegiatan tersebut bisa fokus. Karena jika harus berbicara masalah budaya, sudah banyak orang yang merasa apatis dengan kelanjutan nasib budaya yang masih eksis saat ini. Salah satu budaya yang harus tetap terjaga yakni budaya barapan kebo yang sudah sangat terkenal di Sumbawa dan KSB. Tetapi karena populasi kerbau yang sudah semakin tergerus, akhirnya barapan kebo sudah banyak ditinggalkan oleh para peminatnya.

“Saya berharap supaya generasi muda harus bisa menjaga budaya dan melestarikannya. Jika bukan kalian tidak ada lagi yang akan melestarikan di masa-masa yang akan datang,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPNB, Made Dharma Suteja, SS., M. Si dalam laporannya mengatakan, masalah kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakata terutama di KSB dan NTB pada umumnya. Sehingga harus ada penanganan khusus terhadap pelestarian budaya itu sendiri di masyarakat. Bahkan saat ini pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan kepada masyarakat terutama generasi muda. Didalam aturan tersebut salah satu titik tekannya yakni masalah asas kelokalan yakni dengan cara memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, dan kondisi geografis. Bahkan hal-hal yang berkembang di daerah dan sudah menjadi khasanah kebudayaan juga harus tetap bisa dipertahankan dan dibanggakan.

Karena tujuan utamanya yakni menjaga eksistensi budaya lokal dengan sajian seni budaya mereka. Apalagi peserta yang hadir merupakan generasi muda sehingga akan sangat bermanfaat untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang sudah mengakar sejak lama.

“Kami sangat bersyukur bisa menjadi bagian untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak lama mengakar di KSB meskipun sudah banyak yang ditinggalkan. Kami juga berpesan kepada para generasi muda untuk tetap menjaga budaya dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar,” tandasnya. (ils/*)

(Suara NTB/ils)

BUKA KEGIATAN - Wabup KSB, Fud Syaifuddin (kiri), saat membuka kegiatan pagelaran seni di KSB oleh BPNB di aula SMKN 1 Taliwang.

derung mengalami peningkatan.

Kecamatan dan desa sekarang berlomba-lomba mengejar target SPPT. Sejak dua tahun lalu, telah diberikan reward untuk camat dan juru pungut Kades.

“Seperti tahun lalu, ada yang diberikan umroh. Penilaiannya sepenuhnya berada di tim yang melakukan penagihan dengan berbagai kriteria. Misalnya waktu dan capaian pembanyaran SPPT. Misalnya berapa persen tuntasnya. Terus berapa target yang sudah dipenuhi. Itu pertimbangan-pertimbanganya,

untuk dinilai,”sebutnya.

Sehingga, masing-masing kecamatan, desa hingga juru pungut, bersaing untuk melakukan inovasi mengejar target dan waktu pembayaran.

“Seperti kemarin, ada yang dengan melakukan gebyar. Di gebyar itu kan di kasih hadiah atau apa kepada wajib pajak.

Jadi memotivasi masyarakat untuk membayar,” ucapnya.

Tahun ini, diberangkatkan tiga orang sebagai untuk melakukan umroh sebagai reward dari pembayaran SPPT

tahun lalu. Tetapi untuk reward tahun ini belum diketahui seperti apa bentuknya. “Tergantung kebijakan. Umroh itu reward dua tahun berturut-turut, 2017 dan 2018. Tapi biasanya kita tetap berikan reward untuk memotivasi masyarakat dan petugas di lapangan,” ujarnya.

Dijelaskan, tiga orang yang diberangkatkan tersebut tidak berasal dari satu kecamatan. karena hasil kerja seorang juru pungut tidak menggambarkan hasil satu desa secara keseluruhan. Demikian juga hasil satu

desa, tidak menggambarkan hasil satu kecamatan secara keseluruhan. “Jadi kalau camatnya, dari kecamatan mana. Terus kepala desanya dari desa mana, begitu juga juru pungutnya. Bisa beda-beda,”sebutnya.

Dikatakan, jumlah pembayaran SPPT cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, yang mengindikasikan masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak. “Setelah cetak masal, kita tetap juga lakukan cetak. Dalam tahun berjalan, yang bersangkutan

(masyarakat, red) mengusulkan, tetap kita tuntaskan. Artinya ada lagi nomor baru. Artinya juga ada peningkatan yang terbit baru,” jelasnya.

Untuk mengejar target, selain inovasi dari petugas kecamatan hingga desa, Bapenda juga tetap melakukan inovasiinovasi. Seperti pernah diberlakukannya Bulan Panutan Pajak. Mendatangi OPD, menjemput SPPT dari ASN. Semuanya tergantung kondisi saat berjalan. Pemuktahiran juga terus dilakukan. (arn/*)

Komisi II Nilai Pemerintah Gagal Lakukan Pendampingan Desa Taliwang (Suara NTB) Terkuaknya sejumlah dugaan penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh Komisi II DPRD setempat sebagai bentuk kegagalan pemerintah melaksanakan pendampingan kepada desa.

Sekretaris Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP., MP mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir terdapat beberapa kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Anggran Dana Desa (DD/ADD) yang mencuat. Bahkan penanganannya terhadap dugaan kasus tersebut telah sampai ke tangan aparat penegak hukum (APH). “Contoh yang sudah jelas sampai ke polisi kasus (desa) Kemuning. Belum lagi yang sudah dilaporkan seperti desa Labuhan Lalar. Itu semua kasusnya sama yakni soal dana desa,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (19/6).

Ia memperkirakan, kasus-kasus yang mencuat dan saat ini tengah ditangani APH akan menjadi kunci pembuka kotak pandora. Bahwa betapa banyaknya kemungkinan praktik-

praktik pengelolaan anggaran oleh desa yang patut diduga menyalahi aturan. Dan hal itu semakin membuktikan bahwa ada persoalan kelemahan pendampingan oleh pemerintah dalam hal ini dinas teknis terhap desa-desa dalam penggunaan anggaran desa.

“Bisa jadi yang sedang ditangani atau baru dilaporkan sekarang bukan yang terakhir.

Berikutnya akan ada yang mengikutinya dari desa lain,” klaim Abidin.

Menurutnya, pendampingan terhadap desa dalam mengelola keuangan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kekapad dinas teknis semata.

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Tetapi juga perlu ada peran OPD (organisasi per-

angkat daerah) lainnya yang memiliki hubungan secara tidak langsung, mulai dari Inspektorat, Bappeda dan Litbang hingga Badan Pendapatan Aset Daerah (BPAD).

Seluruh OPD tersebut harus bersinergi satu sama lainnya meramu dalam menyusun sistem membina desa. Tidak sampai di situ, pembinaan dan pengawasan pun perlu pula ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan ke depan agar desa yang belum bermasalah tidak membuat kesalahan, sementara yang sudah terlanjur agar tidak mengulanginya. “Dengan adanya kasus yang sekarang bisa dibilang dinas-dinas yang punya keterkaitan secara langsung maupun tidak belum seutuhnya bersinergi membina desa-desa,” tandas politisi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) ini.

Ia mengaku, muncuatnya beberapa kasus pelanggaran pengelolaan keuangan oleh desa itu membuktikan kekhawatiran pihaknya. Sejak awal Komisi II dikatakan Abidin, telah meminta kepala OPD teknis berikut yang terkait lainnya getol melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan.

“Kalau sekarang ada yang sudah sampai ke tangan APH, kita mau bilang apa lagi selain pemerintah gagal,” sindirnya.

Agar tidak terjadi lagi kasuskasus serupa di tingkat desa di kemudian hari. Abidin menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi prosedur pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasannya.

Terutama oleh seluruh SKPD terkait agar bersinergi menyusun strategi baru dan menutup celah-celah yang memungkinkan desa membuat kesalahan dalam mengelola anggrannya.

“Kami sebenarnya tidak bilang gagal total atau pen-

(Suara NTB/bug)

Abidin Nasar dampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap desa tidak dilakulan oleh pemerintah. Tapi masih masih ada kelemahan dalam prosesnya sehingga terjadilah kasus-kasus keuangan di beberapa desa seperti yang kita lihat sekarang ini,” imbuhnya.(bug)

Lestarikan Budaya, BPNB Bali Gelar Dialog Bersama Komunitas Seni di KSB Taliwang (Suara NTB) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, NTB, NTT menggelar kegiatan dialog bersama dengan komunitas budaya dan seni di Sumbawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menggugah kesadaran generasi muda agar berperan aktif melestarikan warisan budaya bangsa.

Kepala Balai BPNB Bali, Made Dharma Suteja, SS., M. Si kepada Suara NTB, Rabu (19/6) mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini lebih kepada adanya kekhawatiran akan hilangnya budaya para leluhur lantaran tergerus arus globalisasi. Bahkan harus diakui, seni tradisional saat ini sudah cenderung berada di ambang transisi antara masih dianut oleh komunitasnya dan mulai juga ditingggalkan karena dianggap kuno. Faktor utama sehingga ditinggalkan oleh masyarakat, yakni minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat bersangkutan terhadap budaya para leluhurnya.

Jika masalah ini tidak segera disikapi dengan baik dan dilestarikan dikhawatirkan budaya yang sudah mengakar dalam diri masyarakat Indonesia akan hilang tergerus zaman

(Suara NTB/ils)

DIALOG - Pelaksanaan dialog bersama siswa dan budayawan di KSB di aula SMKN 1 Taliwang. yang sudah semakin modern.

Makanya kegiatan dialog dengan sasaran utama para siswa/ siswi di SMA yang ada di kecamatan Taliwang, diharapkan bisa menjadi pelecut pelestarian budaya bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang.

“Harus kita akui semakin hari budaya warisan leluhur mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena terpengaruh oleh zaman.

Makanya kita berupaya menggelar dialog supaya para generasi muda ini bisa menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap bu-

daya yang sangat kaya di Indonesia,” ungkapnya.

Dikatakannya, selain melestarikan budaya kegiatan dialog ini juga dilakukan untuk menjaring beberapa kesenian yang ada di dearah yang masih belum tercatat sebagai warisan budaya di daerah maupun secara nasional. Karens jika tidak segera dicatat sebagai warisan budaya, dikhawatirkan ada pihak tertentu yang sengaja mengklaim secara sepihak baik itu dari segi tarian, situs budaya dan juga kuliner asli daerah.

Hal ini tentu sangat diatensi

pihaknya, karena penomena saling klaim terhadap kebudayaan di beberapa wilayah sudah ada yang terjadi demikian. Makanya sebelum ada yang mengklaim, maka sudah seharusnya bisa tercatat dengan baik supaya tidak ada masalah di kemudian hari nantinya. Tentu sebelum tercatat sebagai warisan budaya, ada pola lain yang harus ditempuh yakni dengan proses kajian yang lebih mendalam terhadap budaya dimaksud sekaligus melakukan perekaman sebelum dicatat sebagai warisan budaya

di KSB misalnya. Tentu yang membuat usulan supaya budaya itu masuk dalam warisan leluhur harus diusulkan oleh Pemkab dan BPNB pasti akan membantu proses pengusulan itu.

“Proses klaim mengklaim budaya memang sangat peka terjadi, makanya perlu tercatat dengan baik sebagai suatu warisan leluhur yang ada di suatu daerah. Kami juga akan siap membantu Pemkab jika ada usulan untuk mencatat budayanya sebagai warisan dari leluhur,” tandasnya. (ils/*)

Pemkab Sumbawa Matangkan Persiapan STQ Tingkat Kabupaten Sumbawa Besar (Suara NTB)Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Ikram Mubarak, menyatakan Pemkab terus mematangkan persiapan Seleksi Tilawati Qur‘an (STQ) tingkat Kabupaten. Arena panggung utama STQ yang akan digelar 2-9 Juli mendatang di kecamatan Alas Barat dalam tahap finalisasi.

“Untuk arena sudah 80 persen lebih. Karena pembuatan panggung itu, kan kerjaan seninya yang banyak. Di lokalisir disatu tempat, sehingga nanti menjelang waktu pelaksanaan, tinggal dipasang saja. Pondokan setiap Kafilah (rumah warga) pun telah disiapkan,”terang Ikram ketika ditemui, Rabu (19/6), di ruang kerjanya.

Berdasarkan laporan para camat, seluruh kecamatan yang akan menjadi peserta hingga sejauh ini juga telah siap. Termasuk persiapan arena untuk menyambut acara yang akan digelar di Lapangan Desa Gontar Kecamatan Alas Barat. Pihaknya juga terkesan dengan dukugan dan partisipasi masyarakat Alas Barat meski wilayah tersebut terdampak gempa tahun lalu.

“Walaupun kecamatan itu terdampak gempa, tapi partisipasi masyarkat sangat bagus,”sebutnya.

Pelaksanaan STQ juga didukung oleh OPD lain, misalnya persoalan persampahan oleh BPM-LH dan penyiraman oleh PRKP. Pada kesempatan tersebut, Ikram juga menyebutkan dua orang utusan dari Kabupaten Sumbawa yang akan mewakili NBTB, akan ikut ambil bagian dalam Seleksi Tilawati Qur‘an (STQ) XXV tingkat Nasional di Pontianak, Kalimantan Barat, 27 Juni hingga 6 Juli mendatang. Yakni Rini Aryani untuk Cabang Tilawatil Qur‘an golongan anak-anak, dan Syifa Fadiyah Maulida untuk cabang Hifzil Qur‘an golongan 1 Juz dan Tilawah.

Sekarang keduanya sedang mengikuti TC (Training Centre) di Mataram. Ini TC ke dua, sekaligus TC terakhir. Sebelum diberangkatkan ke Pontianak bersama kontingen NTB lainnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 7

Dua Tipilu Diputus Bersalah di Dompu Dompu (Suara NTB) Dua Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) yang diputus bersalah hingga di Pengadilan Negeri (PN) Dompu selama masa kampanye dan pemungutan suara Pemilu 2019. Diantaranya soal netralitas aparatur dan coblos dua kali. Untuk kasus coblos dua kali, Tamrin, warga Simpasai dinyatakan bersalah sesuai pasal 516 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Tamrin yang diputus bersalah oleh majelis hakim 27 Mei 2019 lalu ini bahkan sudah dieksekusi jaksa. Pasal 516 ini ancaman hukuman pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda maksimal 18 juta. Majelis hakim memutus dua bulan pidana penjara dengan masa percobaan tiga bulan dan denda Rp2,5 juta atau bila tidak membayar denda diganti dengan kurungan dua bulan.

“Tuntutan jaksanya dua bulan pidana penjara dengan masa percobaan tiga bulan dan denda Rp5juta subsidair dua bulan kurungan. Bedanya hanya besaran denda saja dengan putusan majelis,” kata Kasi Pidum Kejari Dompu, Catur Hidayat Putra, SH kepada Suara NTB kemarin.

Tamrin mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Ia pun bertindak kooperatif selama proses persidangan maupun saat pemeriksaan dari Bawaslu. Tindakan itu ia lakukan karena terdorong oleh adanya dua surat panggilan C6 yang diterima. Yaitu surat panggilan memilih dari TPS 21 Kelurahan Simpasai atas nama Tamrin Usman, dan surat panggilan memilih dari TPS 23 atas nama Tamrin.

“Karena menerima dua surat panggilan memilih, ia terdorong untuk mencoblos dua kali. Pertama dia mencoblos di TPS 23. Setelah mencoblos, dia pulang ke rumah dan mencuci tangan bekas tinta, baru ke TPS 21 untuk memilih. Setelah memilih, ada yang menandai dia,” kata Catur Hidayat Putra yang akrab disapa Yabo ini.

Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/ 6) mengungkapkan, ada 23 kasus yang dilaporkan dan menjadi temuan pihaknya selama masa kampanye hingga proses rekapitulasi perolehan suara.

Dari 23 kasus ini, hanya dua kasus tindak pidana Pemilu yang berhasil naik sampai ke tahap penuntutan dan diputus bersalah oleh majelis hakim. Yaitu kasus netralitas aparatur yaitu anggota BPD Desa Bakajaya dan kasus coblos dua kali oleh Tamrin.

“Sudah tuntas (ditindaklanjuti).

Yang terakhir itu Tamrin, coblos dua kali,” ungkapnya.

Sementara untuk dugaan politik uang di Manggelewa, dugaan penggandaan data C1 dan penggelembungan suara atau manipulasi data, kasusnya dihentikan karena tidak terbukti setelah dilakukan klarifikasi lebih lanSwastari HAZ jut. (ula) (Suara NTB/ula)

Kasek SMPN 2 Dompu Akui Lalai Cantumkan Nominal Sumbangan Dompu (Suara NTB) Kepala SMPN 2 Dompu, Effendi, S.Ag, mengaku tak memiliki niat sedikitpun untuk memungut biaya pengambilan SKHU bagi puluhan siswa yang tamat sekolah tahun ini. Dana yang diminta dan disetujui siswa serta komite sekolah tersebut hanya bersifat sumbangan. Layaknya sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan masjid dan pagar sekolah di tahun sebelumnya. Selain sebagai kenang-kenangan, setiap alumni juga ini diharap menjadi ladang pahala jariyah mereka.

Tetapi, kelalaiannya tahun ini ialah dalam pencantuman nominal sumbangan yang akan dipergunakan untuk pembangunan area parkir tersebut. Besarannya Rp65 ribu atau setara harga satu zak semen ditambah Rp35 ribu untuk pembelian sampul ijazah masing-masing lulusan. “Itu mereka sanggupi kalau lulus dan disetor kalau bisa pada saat pengambilan SKHU,” ungkapnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya.

Penentuan nominal sumbangan yang dibutuhkan itupun tertuang dalam surat permohonan bantuan yang dibuatnya. Berikut lampiran soal rincian alokasi anggarannya. Tetapi karena terbentur libur sekolah surat permohonan itu tidak sampai ke wali murid. Akan tetapi jauh sebelum itu, tegas Effendi, pihaknya sudah menyampaikan secara lisan dan mendapat persetujuan dari siswa, guru dan wali murid yang hadir.

Tak diketahui pasti alasan wali murid kini mempersoalkan kesepakatan bersama itu. Apalagi sudah jelas tidak ada unsur paksaan bagi siswa yang kurang mampu. Disamping menyesali kelalaiannya, ia cukup menyayangkan sikap peserta didik yang tidak bisa memberi penjelasan pada orang tuanya masing-masing.

“Saya sangat menyesali diri saya karena terlambat juga bersurat pada orang tua. Kedua pada siswa yang bersangkutan karena sudah berkali-kali disampaikan saat apel pagi. Kenapa siswa tidak sampaikan benar pada orang tuanya terus terang,” keluhnya.

Kasus yang telah mengundang perhatian banyak pihak ini, diakui membuatnya dipanggil Kadispora untuk memberi penjelasan. Dan atas saran serta usulan yang diterima termasuk dari guru-guru SMPN 2 Dompu, ia kemudian memutuskan untuk mengembalikan semua sumbangan yang diterima.

Harapannya kasus tersebut tidak berlanjut apalagi sampai ke aparat penegak hukum. “Saya harap tidak sampai ke proses hukum. Saya kembalikan semuanya maka selesai semua,” harap dia.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Dompu, Ahmad Sulhan, SH., yang dimintai tanggapan terkait persoalan ini mengaku belum berani mangatakan ini sebuah praktik pungutan liar. Apalagi informasi yang diterima pengambilan uang itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang disertakan berita acara.

Namun demikian, agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan asumsi berbeda ditengah masyarakat pihaknya akan segera memanggil kepala sekolah untuk diklarifikasi. “Untuk membuktikan itu kita perlu klarifikasi supaya di masyarakat tidak muncul asumsi yang tidak jelas,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/SMPN 2 Dompu)

KEMBALIKAN SUMBANGAN – SMPN 2 Dompu saat mengembalikan sumbangan siswa yang dipersoalkan wali murid, Rabu (19/6).

(Suara NTB/Uki)

AMAHAMI - Tanah di kawasan Amahami yang saat ini masih berpolemik.

Pansus Amahami Kesulitan Peroleh Data Kota Bima (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) tanah Amahami kesulitan untuk mendapatkan data sertifikat tanah di kawasan Amahami. Pasalnya, hingga saat ini tidak digubris Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bima.

Ketua Pansus Amahami H. Armansyah, mengatakan pihaknya telah lama meminta data sertifikat tanah di kawasan Amahami ke BPN. Namun hinggaa saat ini belum juga diberikan. “Kita meminta

datanya jauh sebelum melakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, tapi sampai hari ini belum juga diberikan BPN,” katanya kepada wartawan Rabu (19/6).

Oleh karena itu, Duta PKS ini berharap pihak BPN, sebagai lembaga resmi yang mengurusi persoalan bisa menunjukkan sikap kooperatif dan bisa membantu Pansus dalam menyelesaikan sengketa tanah di kawasan Amahami.

“Mulai saat pertemuan dan

hearing kami selalu mengingatkan dan mendesak BPN ini untuk koperatif,” katanya. Menurutnya, data-data yang diminta juga bukan hanya sertifikat yang dimiliki warga. Tapi juga soal riwayat perolehan sertifikat, sehingga areal laut tersebut bisa menjadi hak milik.

“Penerbitan sertifikat itu kan tidak boleh serampangan, harus ada sejarah tanah dan silsilahnya, sehingga menjadi dasar dan tidak menimbulkan polemik,” katanya.

Terlepas dari itu, Armansyah mengakui, proses investigasi dan penelusuran tanah Amahami yang dilakukan Pansus masih berjalan di tempat. Bahkan usai berkonsultasi ke Pemprov, sampai saat ini belum ada kegiatan. “Kita akui saat ini prosesnya masih jalan di tempat,” ujarnya.

Kendala yang dihadapi lanjutnya, disebabkan padatnya jadwal dewan. Selain itu juga dibenturkan dengan bulan Ramadhan, lebaran dan kini

dewan kembali ditugaskan dengan kunjungan komisi ke luar daerah. “Insya Allah usai agenda komisi selesai. Kami akan kembali menyusun jadwal kerjanya,” ujarnya.

Seperti diketahui DPRD Kota Bima membentuk Pansus Tanah Amahami pada Februari 2019 kemarin. Pasalnya sebagian besar tanah tersebut telah diklaim pihak tertentu bahkan diduga telah memiliki sertifikat.

Sementara tanah tersebut awalnya laut yang ditimbun. (uki)

Kasus DD/ADD Desa Rababaka, Jaksa Temukan Indikasi Penyimpangan Dompu (Suara NTB) Pada tahap pengumpulan data dan keterangan atau Puldata Pulbaket kasus dugaan korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, sedikitnya sudah delapan orang diklarifikasi penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Terakhir ialah Ketua BPD dan BKM Masjid Al-Kiblatain. Sejauh upaya itu berlangsung, ditemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan Negara tersebut.

Kasi Intel Kejari Dompu, Ahmad Sulhan, SH, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6) mengatakan, data keterangan dan dokumen kasus ini sudah 80 persen dikantongi. Dalam waktu dekat, tinggal melayangkan surat pemanggilan untuk klarifikasi kepada Kepala Desa Rababaka Tri Sutrisno. Termasuk turun lapangan untuk pengecekan beberapa proyek fisik yang dikerjakan.

“Insya Allah dua minggu lagi kita akan turun lapangan untuk pengecekan setelah pe-

manggilan kepala desa,” kata dia di ruang kerjanya.

Jika berkas perkara ini dipastikan lengkap setelah proses klarifikasi para pihak tersebut dilakukan. Kasus ini akan diekspose untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

Hanya saja, Ahmad Sulhan masih enggan membeberkan berapa besaran kerugian negara yang ditimbulkan terlapor dari dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 itu. “Insya Allah kita ke lapangan nanti ngecek kebenarannya seperti apa.

Apakah sesuai dengan lapo-

Lanjutkan Tradisi, PAN Prioritaskan Usung Kader Bima (Suara NTB) DPD II PAN Kabupaten Bima menegaskan akan tetap memprioritaskan kader internal partai untuk diusung dalam bursa pencalonan Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 mendatang.

Demikian ditegaskan Ketua DPD II PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE, kepada Suara NTB, Rabu (19/6). Selain melanjutkan tradisi partai. Hal itu juga berdasarkan arahan dan instruksi DPP PAN. “Tradisi kita setiap Pilkada tetap mengusung kader, siapapun orangnya dan entah hasilnya seperti apa. Sikap kita, setiap kader punya peluang untuk diusung,” katanya.

Ia mengaku, Pilkada Kabupaten Bima selama ini dan sudah tiga kali digelar secara langsung dan demokratis, sikap PAN cukup jelas yakni tetap mengusung kader sendiri dan tidak pernah mengusung figur figur diluar partai (eksternal).

“Figur internal kita usung juga tetap akan dilihat elektablitas dan popularitasnya berdasarkan hasil survei tim dari DPP,” katanya.

Saat ini saja, lanjutnya, Aminurlah mengaku sedang berada di Jakarta, untuk membahas terkait Pilkada Kabupaten Bima 2020 mendatang bersama dengan pengurus teras DPP PAN. “Salah satu topik pembahasannya, rencana tim yang dibentuk DPP untuk melakukan survei internal,” katanya.

Sebagai parpol yang merebut enam kursi dalam Pileg 2019 kemarin, terdapat sejumlah figur internal yang masuk dalam bursa pencalonan. Selain dirinya, nama lainnya, Adi Mahyudi anggota

(Suara NTB/Dok)

M. Aminurlah DPRD Provinsi NTB terpilih periode 2019-2024 dan Ali Ahmad anggota DPRD Provinsi NTB. “Selain kader internal, kita juga akan tetap membuka peluang atau kran bagi figur eksternal,” katanya.

Sebagai Ketua Partai, Aminurlah menambahkan saat ini juga terus membangun komunikasi dan konsolidasi dengan pimpinan partai lain. Selain menjalin silahturahmi juga mengajak untuk berkoalisi.

“Ada sejumlah partai yang sudah dikomunikasikan. Soal partai mana belum saya bisa beberkan saat ini,” katanya.

Khusus secara pribadi, dirinya tidak memampik kerap diminta dan didesak oleh sebagian masyarakat Kabupaten Bima untuk maju dalam Pilkada 2020. Namun hal itu perlu dibahas dan dibicarakan.

“Yang jelas saya siap maju, tapi akan melihat elektablitas. Intinya saya tidak akan maju kalau tidak menang,” pungkasnya. (uki)

ran pertanggungjawabannya itu,” jelas dia.

Ditegaskan, penyidik belum bisa memastikan berapa jumlah saksi yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara kasus ini.

Sepenuhnya akan tergantung dari berkembang tidaknya kesaksian beberapa pihak yang sudah atau akan diperiksa. Yang jelas semua perangkat Desa Rababaka akan dipanggil dan diklarifikasi penyidik.

Sementara, disinggung kasus dugaan penyimpangan

DD/ADD desa lain yang ditangani pihaknya, Sulhan menyebutkan, pagi ini (Kemarin) sudah masuk satu laporan yakni dugaan penyimpangan DD/ ADD di Desa Taa. Menyusul Desa Tekasire yang sebelumnya juga dilaporkan masyarakat.

“Cuma laporannya masih dibuatkan telaahan,” pungkasnya. (jun)

Ahmad Sulhan (Suar NTB/jun)

Kepala DPKD Dilaporkan ke Kejari Dompu Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Dompu, Rohyani, SH, dilaporkan LSM LP3 NTB ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, atas dugaan menggelapkan anggaran pengadaan dan pemeliharaan barang di instasinya tahun 2018.Kasi Intel Kajari Dompu, Ahmad Sulhan, SH., dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/5) pagi membenarkan adanya laporan tersebut. Penyidik saat masih menelaah laporan dan menunggu kelengkapan dokumen dari LP3 NTB sebagai pelapor.

“Untuk perpustakaan kita ubah lagi telaahannya. Belum rampung karena ada dokumen juga yang kita minta. Mudah-

mudahan minggu depan ini bisa kita lakukan pemanggilan,” kata dia ditemui di ruang kerjanya.

Rencananya, awal pekan ini semua pihak di DPKD Dompu akan dipanggil untuk proses klarifikasi. Namun mengingat banyaknya kasus yang ditangani, sehingga diputuskan pekan depan. Sambil menunggu kelengkapan dokumen dari LP3 NTB. Berdasarkan laporan awal lembaga peduli pemerataan pembangunan tersebut. Kadis PKD diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk menggelapkan anggaran pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor serta biaya pemeliharaan beberapa fasil-

itas tahun 2018 lalu.

“Belum ada yang kita periksa masih kita dahulukan Rababaka karena menjadi perhatian masyarakat,” ujarnya.

Kembali ditegaskan, terlapor dalam kasus ini ialah pimpinan DPKD Dompu. Sementara disinggung besaran dana yang diduga digelapkan itu berdasarkan laporan awal LP3 belum bisa dibeberkan.

Terpisah, Kepala DPKD Dompu, Rohyani, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon menolak untuk berkomentar terkait kasus yang diduga melibatkan dirinya itu.

“Ndak usah dulu, no komen papi dulu. Minta tolong jangan di anu (diangkat) dulu,” singkatnya. (jun)

DD Belum Cair, Kadis DPMPD Kumpulkan Kades dan Camat Dompu (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu mengumpulkan 11 Kepala Desa yang belum juga mencairkan Dana Desa (DD) tahap pertama dan bermasalah bersama Camatnya.

Pekan ini akan diselesaikan kendalanya, sehingga pekan depan sudah semua dicairkan.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Haerudin, SH kepada Suara NTB, Rabu (19/ 6) mengaku setelah dilantik menjadi Kepala DPMPD Kabupaten Dompu yang baru dirinya langsung mengidentifikasi masalah. “Kita undang rapat di ruang (kerja) saya kemarin kepala Desa dan Camatnya. Ada

11 Desa yang belum cair (DD) dan yang ada masalah,” kata Haeruddin yang baru sepekan dilantik jadi kadis baru ini.

Dalam rapat tersebut, Haerudin mengaku, para kepala Desa bersama Camatnya sepakat akan mengupayakan pencairan DD tahap pertama dalam pekan. Kesepakatan ini diambil setelah dicarikan solusi – solusi atas persoalan yang dihadapi Desa, seperti Desa Rababaka yang belum terbentuk BPD-nya dan Desa Matua terkait pemberhentian perangkat Desa tanpa alasan. Untuk masalah Desa Rababaka menunggu rekomendasi Inspektorat yang akan dikeluarkan, Rabu (19/6) ini. “Karena DD tahap pertama ini harus cair (paling telat) bulan Juni ini,”

ungkapnya.

Haerudin juga mengakui, ada sejumlah masalah yang terjadi di Desa dan harus segera diselesaikan pihaknya. Selain persoala DD dan ADD, masalah pencatatan aset juga terus didorong.

Karenanya, ia akan membentuk tim Kabupaten untuk menertibkan pencatatan aset Desa. “Aset itu adalah uang. Nanti kita akan bentuk tim Kabupaten untuk mengurainya,” katanya.

Soal aset Desa ini diduga banyak masalah, sehingga dimanfaatkan oknum Kepala Desa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tidak hanya pada aset yang ada, tapi juga pada pengadaan aset seperti aset tanah. (ula)

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

POLHUKAM

Pikada Loteng

Hasil Survei Tentukan Nasib Khairul Rizal

(Suara NTB/dok)

HM. Khairul Rizal

Mataram (Suara NTB) Berhasil memimpin perolehan suara tertinggi di Partai Nasdem untuk pemilihan calon anggota DPRD NTB dari dapil Lombok Timur Utara, membuat nama HM. Khairul Rizal mulai digadang-gadang bakal turun bertarung di Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Lombok Tengah.

Namanya cukup ramai jadi pembicaraan di bursa bakal kandidat Bupati Loteng.

Rizal tidak menampik, jika dirinya juga memiliki ambisi untuk bertarung di Pilkada Lombok Tengah.

Mengingat Loteng merupakan tanah kelahirannya.

Sehingga ia ingin pulang

mengabdikan dirinya.

Menanggapi rencana suami dari Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah itu untuk Ikut meramaikan bursa pencalonan kepala daerah Loteng, DPW Partai Nasdem NTB tidak langsung memberikan lampu hijau kepada Rizal untuk mengendarai Nasdem di Pilkada Loteng.

Sekretaris DPW Nasdem NTB, Multazam kepada Suara NTB, Rabu (19/6) mengatakan partainya memiki mekanisme dalam penentuan bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada. Sekalipun kader yang akan maju, tetap harus melewati mekanisme yang sudah ditetapkan partai.

“NasDem punya mekanisme yang di tuangkan dalam PO (Peraturan Organisasi) DPP Partai NasDem dalam hal menentukan pilihan di dalam mengusung salah satu peserta di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah,” jelasnya.

Salah satu mekanisme utama yang harus ditempuh yang melalui survei elektablitas. Dari hasil survei itulah partai akan mengambil keputusan, sebab bagaimanapun, partai tentu ingin memenangkan pertarungan. Sehingga calon yang akan diusung tentu yang memiliki kans menang yang besar yang ditunjukkan dengan elektablitas yang kuat berdasarkan hasil survei.

“Nanti partai akan melakukan survei terlebih dahulu kepada sosok bakal calon yang akan diusung. Hasil survei tersebut kemudian akan dipersentasikan di DPP, dan kumudian jadi bahan pertimbangan diputuskan oleh DPP,” ujarnya.

Dengan demikian, NasDem juga terbuka terhadap kandidat bakal calon dari luar kader. Jika memiliki hasil survei sangat tinggi dibandingkan kader sendiri, NasDem tidak menutup kemungkinan akan memilih non kader tersebut untuk diusung. Sebab bagaimanapun partai harus realistis terhadap kalkulasi politik dalam menentukan bakal calon yang akan diusung.

“Ini berlaku baik calon yang berasal dari internal partai maupun dari eksternal. Sehingga nanti akan ada mekanisme mendaftar nanti dulu, baru dilakukan survei,” pungkasnya. Dari pernyataaan Multazam tersebut, nasib Khairul Rizal untuk bisa tampil bertarung di Pilkada Loteng dengan dukungan dari partai NasDem, sangat ditentukan oleh hasil survei elektablitasnya. (ndi)

Muzihir Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPC PPP Lotim Mataram (Suara NTB) DPW PPP NTB menunjuk Ketua Bappilu, H Muzihir menjabat sebagai Plt Ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Timur. Penujukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut di Lotim pasca Ketua DPC sebelumnya, H. A Muzani Umar mengundurkan diri.

“Untuk DPC Lotim, DPW NTB sudah tunjuk Pak Muzihir sebagai Plt,” ujar ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, yang dikonfirmasi Rabu (19/6) di DPRD NTB. Disampaikan Wartiah, alasan pengunduran (Suara NTB/dok) diri Muzani Umar sebagai Hj. Wartiah ketua DPC Lotim, sebagaimana disebutkan dalam surat pengunduran diri yang diterima DPW NTB, pada Selasa lalu, yang bersangkutan merasa sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPC Lotim.

Untuk memastikan roda organisasi kepartaian di Lotim tetap berjalan, pihaknya langsung menunjuk Ketua Bappilu DPW PPP NTB, Muzihir sebagai Plt ketua sampai dengan terpilih kembali ketua definitif. “Tentu kita hormati keputusan yang bersangkutan untuk mundur,” terang Wartiah.

Karena itu, Plt ketua memiliki tugas selain memastikan roda organisasi kepartaian di DPC Lotim tetap berjalan sebagaimana mestinya, Plt ketua juga bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan penyelenggaraan musyarawah cabang (Muscab) DPC Lotim untuk pemilihan ketua definitif.

Plt ketua ditarget bisa menyelenggarakan muscab selambat-lambat September 2019 mendatang. Dari gelaran Muscab tersebut akan dipilih ketua DPC baru dan disusun kepengurusan baru. “Insya Allah September harus sudah digelar Muscab,” imbuhnya.

Diketahui sebelum Ketua DPC PPP Lotim sebelumnya, H A Muzani Umar memutuskan mengundurkan diri, lantaran sempat dilaporkan ke polisi oleh Sekretarisnya, Fahrurozi, atas dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan atas pertanggungjawaban laporan penggunaan dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD dan iuran fraksi PPP, anggota DPRD Lotim yang diduga diselewengkan.

Disinggung terkait itu, Wartiah menjelaskan bahwa berdasarkan mediasi yang sudah dilakukan pihaknya di kantor DPW PPP NTB, Selasa lalu (18/6), sudah ada kesepakatan damai di antara kedua belah pihak.

Dengan sudah tercapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak, maka pihaknya sudah meminta untuk mencabut laporan di kepolisian. Dengan demikian kasus perselisihan di DPC Lotim tidak berlanjut dan dinyatakan tutup buku.

Ditegaskan Wartiah, pihaknya tidak menginginkan ada perselisihan di tingkat kader dan pengurus di Lotim berlanjut dan menjadi konsumsi publik. Baginya, parpol berlambang Ka’bah tersebut sudah lelah didera konflik internal.

Pihaknya meminta seluruh jajaran kader dan pengurus PPP di NTB agar lebih mengedepankan soliditas.

Dengan raihan suara PPP pada Pileg 2019 lalu di NTB masuk tiga besar. Ini menjadi prestasi luar biasa dan membanggakan bagi jajaran kader dan pengurus PPP di NTB, di tengah berbagai ujian yang menghantam partai ini hingga mendekati Pemilu.

Namun itu semua, dengan kekompakan dan kesolidan, mampu dilewati dengan baik. “Berdasarkan penilaian DPP, PPP NTB dinilai paling berkinerja terbaik di Pileg lalu, dengan ada peningkatan raihan suara signifikan. Jadi kita harapkan tidak ada lagi problem di partai ini, sudah cukuplah,” pungkasnya. (ndi)

Halaman 8

Kasus Agunan Lahan LCC

Jaksa Periksa Analis Kredit Bank Sinarmas

Mataram (Suara NTB) – Jaksa melanjutkan pemeriksaan saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan aset Pemda Lombok Barat untuk Lombok City Center (LCC). Kali ini saksi dari Bank Sinarmas mendapat giliran menghadap jaksa penyidik Pidsus Kejati NTB. Pemeriksaan itu terkait proses penyertaan lahan seluas 8,4 hektare di Narmada itu untuk dijadikan agunan. Corporate Credit Analyst Bank Sinarmas Anula Putra mendatangi Kantor Kejati NTB di Mataram, sekitar pukul 09.00 Wita pada Rabu (19/6) kemarin. Anula didampingi Head of Legal Officer Bank Sinarmas menemui jaksa penyidik.

Kehadirannya itu sesuai dengan surat panggilan jaksa penyidik terkait kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengelolaan aset Pemda Lombok Barat seluas 8,4 hektare. Lahan tersebut dikelola menjadi pusat perbelanjaan Lombok City Center berkat kerjasama

dengan Perusda PT Tripat.

Usai pemeriksaan, Anula enggan banyak berkomentar.

Begitu pun juga dengan tim hukum yang mendampinginya.

“Iya,” ujarnya singkat menjawab pertanyaan soal maksud kedatangannya ke Kejati NTB berkenaan dengan pemeriksaan kasus LCC tersebut.

Anula juga ditanyai perihal pertimbangan dan ketentuan prosedur standar operasional dalam permohonan kredit.

Dalam hal ini dengan menyertakan agunan berupa alas hak aset Pemda Lobar pada PT Tripat tersebut untuk pengajuan kredit ke Bank Sinarmas.

Mendengar pertanyaan wartawan tersebut, Anula yang datang mengenakan pa-

kaian batik malah bergegas masuk ke dalam mobil yang sudah menjemputnya sekira pukul 13.30 Wita. “Nanti dulu, saya tidak bisa kasih keterangan,” ujarnya sambil berlalu.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya kini sedang mematangkan penyidikan kasus tersebut. Salah satunya dengan memanggil saksisaksi untuk diperiksa. “Untuk yang dipanggil ini semua yang ada kaitannya,” terang Ery. Jaksa penyidik mengumpulkan dua alat bukti dalam kasus yang ditaksir merugikan negara Rp1,7 miliar tersebut. Saat ini jaksa penyidik, sambung dia, sedang berkoordinasi dengan

(Suara NTB/why)

PEMERIKSAAN - Corporate Credit Analyst Bank Sinarmas Anula Putra (kiri) meninggalkan kantor Kejati NTB usai menjalani pemeriksaan terkait penyidikan kasus lahan aset Pemda Lobar pada pusat perbelanjaan LCC Narmada Lombok Barat.

BPKP Perwakilan NTB untuk penghitungan kerugian negaranya. Pengelolaan aset Pemda Lobar melalui PT Bliss untuk pusat perbelanjaan LCC ditengarai ada indikasi penyimpangan.

Sebab dividen dari PT Tripat tidak lancar disetorkan.

Pemda Lobar semestinya menerima sebesar 3 persen per tahun. Dihitung dari angka penyertaan modal dari bisnis pusat perbelanjaan itu. Bisnis pusat perbelanjaan itu dengan memanfaatkan lahan Pemda Lobar seluas 8,4 hektare. (why)

Pembunuhan Miskiyah Diduga Bermotif Iri Warisan Jatuh ke Orang Lain Mataram (Suara NTB) – Tidak terpenuhinya janji warisan toko gula di Pasar Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram membuat Suparman gelap mata. Anak angkat Miskiyah ini lantas menghabisi ibu angkatnya tersebut.

Bahkan, dia mengajak adik sepupu dan keponakannya untuk ikut membantu.

Hal itu terungkap dari rekonstruksi peristiwa pembunuhan dengan korban Miskiyah.

Suparman memeragakan sebanyak 32 adegan. Sebagian besar dibantu tersangka lainnya, yakni Iswandi Iswanto dan Satria Sopiyandi.

Kasatreskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo menjelaskan bahwa Suparman mengotaki pembunuhan Miskiyah pada Kamis (2/5) lalu. “Tersangka Supar merasa sakit hati kepada korban.

Sebelumnya dia dijanjikan akan diberikan ruko. Tetapi ternyata janji itu tidak ditepati. Dia mendengar yang akan diberikan adalah keponakan korban,” jelasnya.

Suparman menelepon Yan dan Anto untuk datang ke Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat. Supar dengan jelas

menyatakan niatnya untuk mencuri di rumah Miskiyah.

Sebab korban menurutnya baru mendapat uang Rp50 juta dana bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah yang terdampak gempa.

Yan dan Anto langsung manut dan menggeber motor Suzuki Smash dari Jerowaru, Lombok Timur. Begitu sampai di Kekeri, Supar mengajak Yan untuk masuk ke rumah korban sekitar pukul 23.00 Wita. Sementara Anto menunggu di kebun. Mereka urung masuk karena korban masih terjaga.

Supar dan Yan kembali lagi ke rumah itu sekitar pukul 02.00 Wita. Supar langsung mematikan saklar utama listrik. Anto berjaga di pintu pagar. Yan menunggu di ruang tamu. Sementara Supar masuk ke kamar korban sambil membawa balok kayu penyangga pintu.

Tanpa permisi, Supar lalu mengayunkan kayu ke kepala korban sampai kayu patah.

Yan sempat kalut dan coba menghalau Supar. Usahanya gagal. Supar malah kembali masuk kamar. Kali ini sambil membawa parang yang diarahkan ke korban. Korban tersungkur di kasur dengan luka

(Suara NTB/why)

REKONSTRUKSI - Tersangka memeragakan aksi membuang barang bukti parang yang dipakai untuk membunuh korban dalam rekonstruksi. di kepala dan leher.

Tak ingin pulang tangan kosong, mereka mengambil tiga karung bongkahan batu emas gelondongan. Selain uang Rp600 ribu dan ponsel. Usai kejadian, Supar meminta Yan dan Anto untuk tutup mulut.

Mereka lalu menuju ke Pasar Sayang-sayang. Di pasar, mereka membuka toko milik kor-

ban dan mencari uang tunai.

Hasilnya nihil. Supar kembali ke rumah yang tak jauh dari rumah korban.

Yan dan Anto pulang kembali ke Lombok Timur. Pagi harinya, Supar ikut mengerumuni rumah korban bersama warga yang heboh menemukan korban sudah meninggal dunia mengenaskan. Supar berla-

gak polos. Joko mengatakan, proses rekonstruksi itu untuk melengkapi petunjuk kekurangan berkas yang dikembalikan jaksa penuntut umum.

“Rekonstruksi ini menggambarkan bagaimana pelaku menghabisi nyawa korban. Semua aksi yang dilakukan sudah direncanakan tiga pelaku,” pungkasnya. (why)

Danrem 162/WB Pantau Langsung Polda NTB Periksa Pejabat Garjas Personel Yonif 742/SWY Dishub Terkait Penyidikan Mataram (Suara NTB) Personel Yonif 742/SWY melakukan tes kesegaran jasmani (garjas) untuk usul kenaikan pangkat (UKP) yang diselenggarakan oleh Jasrem 162/ WB di lapangan Yonif 742/ SWY Gebang Mataram, Rabu (19/6). Kegiatan ini dipantau langsung Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, diikuti baik tingkat perwira, bintara dan tamtama.

Danyonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf I Putu Gde Suwardana di lokasi menyampaikan, tes garjas UKP diikuti 146 personel. “Mereka yang mengikuti tes garjas ini secara administrasi sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan UKP sehingga mereka harus memenuhi standar nilai yang sudah ditetapkan oleh TNI AD yakni 51,” terang Danyon.

Apabila tidak memenuhi standar nilai Garjas tersebut, sambungnya, tidak bisa diajukan kesatuan atas untuk UKP sehingga harus ditunda untuk periode berikutnya. Sementara Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., menyempatkan diri untuk melihat lang-

Korupsi Dermaga Gili Air

(Suara NTB/penrem)

PANTAU GARJAS - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau langsung kegiatan garjas personel Yonif 742/SWY. sung pelaksanaan garjas memberi pengarahan.

“Kalian merupakan satuan pemukul Korem yang harus siap digerakan kapan pun dan kemana saja. Sehingga fisik kalian harus tetap dibina dan dipelihara,” pesan Danrem. Ia ingin melihat langsung hasil latihan pembinaan fisik minimal nilai harus di atas standar.

Danrem juga meminta agar para peserta UKP memanfaatkan waktu yang diberikan oleh penyelenggara semaksimal mungkin. Terutama item lari selama 12 menit maupun

Samapta b yang terdiri dari restock, push up, sit up dan renang militer sepanjang 50 meter sehingga memenuhi syarat untuk UKP. “Kita berharap agar semuanya bisa UKP pada 1 Oktober 2019 nanti, namun bagi personel yang tidak memenuhi persyaratan agar Danyon maupun pimpinan satuan memberikan waktu ekstra dan pengawasan dalam pembinaan fisik sehingga periode berikutnya memenuhi persyaratan untuk UKP,” pungkasnya. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Polda NTB memeriksa para pejabat Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara secara maraton. Pemeriksaan itu terkait penyidikan dugaan korupsi proyek Dermaga Gili Air tahun 2017. Para pejabat itu termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) diperiksa sebagai saksi.

Hal itu dikonfirmasi Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, Rabu (19/6) kemarin.

“Sekarang ini yang sedang berjalan dari Dishub (Kabupaten Lombok Utara),” ungkapnya.

Dia menjelaskan, para saksi tersebut melengkapi keterangan di tahap penyidikan.

Mereka sebelumnya sudah dimintai keterangan di tahap penyelidikan. “Yang sudah (diperiksa) waktu penyelidikan, diperiksa lagi,” terangnya. Pemeriksaan saksi itu seiring dengan pemenuhan bukti dokumen. Beberapa diantaranya hasil cek fisik oleh ahli konstruksi dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor

BPKP Perwakilan NTB. “Tim verifikasi dari Unram sudah turun cek fisik, tapi hasilnya kita masih tunggu,” kata Syamsuddin. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara, Iwan Maret Asmara yang dikonfirmasi wartawan mengaku tidak tahu soal pemeriksaan tersebut. “Saya belum dapat laporan soal pemeriksaan itu,” ujarnya singkat.

Pun demikian dengan mantan Kepala Dishublutkan Lombok Utara, Agus Tisno yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Utara. Proyek Dermaga Gili Air tersebut dibangun pada saat kepemimpinannya.

Namun dia mengaku belum ada panggilan dari penyidik.

“Tidak ada pemeriksaan,” klaimnya. Proyek pembangunan Dermaga Apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017.

Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp 6,6 miliar.

Proyek dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 6,28 miliar. (why)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Kasus Kebun Kopi Tambora 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Jaksa penuntut umum tidak an Suryawan dikonfirmasi Mataram membebaskan terdak- 2006 sudah sesuai dengan isi Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Jaksa penuntut umum Rabu (19/6) kemarin menang- wa Heru dari semua dakwaan. perjanjian yang ditandatangani bisa membuktikannya di dalam 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 resmi menyatakan kasasi gapi vonis kasus korupsi pen- Hakim meyakini terdakwa tidak antara pengusaha Hariadi dan persidangan. Pengamanan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 produksi kopi tambora tahun atas vonis bebas yang dijatuh- gelolaan kebun kopi Tambora bersalah. Terdakwa juga tidak terdakwa Heru.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Uang tunai Rp31 juta yang 2006 seluas 500 hektare dibikan terhadap terdakwa Heru Kabupaten Bima tahun 2006 terbukti menerima Rp40 juta 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Priyanto. Jaksa menempuh tersebut. Dia mengatakan, pi- untuk memperkaya diri sendiri. disetor di awal merupakan uang ayai APBD Kabupaten Bima 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Majelis hakim berpendapat muka pembelian kopi. Uang sebesar Rp192 juta. Pengeloupaya hukum lanjutan atas haknya masih memiliki wak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 putusan Pengadilan Tipikor tu menyusun memori kasasi terdakwa Heru tidak terbukti tersebut disetor ke kas daerah laan senilai Rp525 juta cuma 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 pada Pengadilan Negeri Mat- yang akan dikirimkan ke menyuruh atau turut serta melalui bendahara dinas Abidin dilaporkan Rp378 juta. Supar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 aram. Permohonan kasasi wa- Mahkamah Agung RI tersebut. melakukan tindak pidana ko- Muhammad. Sementara uang no dan Syafruddin membuat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 jib diajukan merujuk KUHAP. “Berkasnya masih dibuat rupsi bersama ketua pelaksana sebesar Rp8,5 juta operasional laporan pertanggungjawaban 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 kegiatan, Syafruddin Idris dan kepala dinas, menurut hakim fiktif. BPKP Perwakilan NTB “Sudah kita sampaikan penuntut umum,” terangnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 Sebelumnya, majelis hakim kepala kebun, Suparno. Jual beli hanya tuduhan kosong terpi- menghitung selisih Rp147 juta pernyataan kasasinya,” ucap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012 sebagai kerugian negara. (why) Kasi Pidsus Kejari Bima Way- Pengadilan Tipikor pada PN 25 ton kopi tambora pada Juli dana Suparno dan Syafruddin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Jaksa Kasasi Vonis Bebas Heru Priyanto

SUARA NTB

Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 9

Demokrat NTB Minta Najmul Jaga Elektabilitas Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri meminta Ketua DPC Demokrat Lombok Utara, H. Najmul Akhyar untuk tetap menjaga elektablitasnya menjelang digelarnya Pilkada serentak 2020. Hal itu penting untuk dapat kembali memastikan kemenangan Partai Demokrat di Kabupaten termuda di NTB tersebut.

“Selaku Ketua DPD Demoktrat NTB, saya sangat berharap Pak Najmul selaku Ketua DPC PD KLU sampai saatnya nanti (pencalonan Pilkada) tatap menjadi kader yang tertinggi popularitas dan elektabilitasnya,” ujar Mahalli.

Hal itu disampaikan Mahalli, karena Partai Demokrat dalam mengusung calon di Pilkada bertumpu pada hasil survei. Karena itu, Najmul selaku kader partai dan juga kandidat calon petahana Bupati KLU itu, dingatkan agar mem-

Tampilan Baru New Honda BeAT Street eSP Semakin Ekspresif

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran terbaru untuk New Honda BeAT Street eSP melalui grafis desain stripe yang membuat karakter motor fun dan ekspresif ini semakin kuat.

Tampilan baru New Honda BeAT Street eSP ini mempertegas karakter Street Style gaya khas anak muda yang lebihkekinian.

Desain stripe yang disematkan pada warna Street Matte Black ini tampil berbeda dengan tetap mempertahankan konsep Urban Street Style yang lekat dengan aktivitas sporty anak muda. Tampilan terbaru yang dipadukan dengan fitur canggihnya tetap memberikan kebanggaan serta kenyamanan bagi pengendara untukaktivitas harian.

Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya melalui keterangan resmi mengatakan model ini hadir terinspirasi dari tren serta kebutuhan aktivitas anak muda masa kini yang ingin tampil lebihfun dan berani tampil beda dalam menemani gaya hidup pecinta skutik di Tanah Air. “Penyegaran desain New Honda BeAT Street eSP pada warna Matte Street Black ini merupakan salah satu upaya AHM untuk menghadirkan produk sesuai gaya khas anak muda yang atraktif, menyenangkan dan sporti. Kami yakin ini akan menjadi pilihan para remaja dalam menemani menggapai mimpi mereka,” ujar Thomas.

Performanya yang irit, dilengkapi fitur terbaik di kelasnya dan ukurannya yang compact serta ramping dan desain yang khas untuk mengekspresikan anak muda perkotaan telah membuatnya mampu menghadirkan kegembiraan bagi konsumen.

Model ini akan semakin dicintai oleh anak muda.

New Honda BeAT Street eSP mengaplikasikan mesin 110cc dengan fitur eSP (Enchanced Smart Power), sehingga mampu memaksimalkan pembakaran secara efisien dan meminimalisasi gesekan untuk mengurangi terbuangnya emisi bahan bakar dengan percuma. Model ini dibekali dengan teknologi terdepan yakni sensasi menghidupkan mesin motor dengan suara halus melalui teknologi ACG Starter.

Model ini memiliki beragam keunggulan seperti kapasitas fuel tank besar hingga 4 liter dengan kemampuan jelajah lebih jauh hingga 236 km setelah dilakukan pengisian bahan bakar secara penuh. Dilengkapi dengan stang yang lebih lebar dengan posisi yang lebih tinggi untuk mendukung street style dan kesan gagah serta rasa berkendara yang lebih nyaman. Jarak terendah motor ke tanah (ground clearance) terbaik di kelasnya dan penggunaan ban tubeless sehingga lebih tahan kebocoran dan lebih nyaman dikendarai.

New Honda BeAT Street eSP telah dibekali fitur ECO Indicator yang menampilkan tanda berkendara secara irit. Saat berkendara dengan irit, ECO Indicator berwana hijau ini akan menyala di panel meter dengan 3 pola untuk memberikan informasi berkendara yang irit termasuk saat lampu dalam kondisi off.

Konsistensi AHM menyematkan Combi Brake System (CBS) pada model ini membantu menyeimbangkan pengereman roda belakang dan depan secara optimal. Model ini tetap dilengkapi fitur-fitur canggih lain yaitu standar samping otomatis (Side Stand Switch), serta Parking Brake Lock yang lebih mudah dioperasikan untuk mencegah motor loncat saat dinyalakan atau motor tetap dalam kondisi diam saat berhenti di tanjakan.

Skutik compact ini memiliki kapasitas u-box (utility box) yang besaryaitu11liter.Denganketinggianjokyangnyamansetinggi740mm memberikan kenyamanan pada saat berkendara sendiri maupun berboncengan, baik pria maupun wanita.

Fiturunggulanlainjugadipertahankankan seperti pengaman kunci bermagnet (Secure Key Shutter) yang efektif mencegah pencurian. (bul/*)

New Honda BeAT Street eSP

pertahankan elektabilitas tetap stabil dalam posisi aman. “Karena bila seorang kader punya popularitas dan elektabilitas yang menjanjikan kemenangan, wajib Demokrat mengusungnya,” katanya.

Meskipun Najmul merupa-

kan seorang kader partai, dalam proses pencalonan ia harus tetap melewati mekanisme pencalonan partai yang diatur oleh DPP. Sehingga selain melihat hasil survei, Demokrat juga akan melihat faktor-faktor lain dalam menimbang keputusan pencalonan seorang kader untuk diusung atau tidak.

“Proses menentukannya akan dilakukan uji kelayakan selain melihat hasil survei menyangkut popularitas dan elektabilitas sang balon. Menu-

penjaringan sesuai dengan tahapan - tahapan yang diatur oleh DPP dan selanjutnya semua final di DPP juga. Kita di daerah hanya bisa berwacana untuk menghangatkan suasana,” sambungnya.

Disampaikan Mahalli, partainya juga akan melihat kader tersebut dari sisi loyalitas kepada partai. Terutama kontribusinya kepada partai. Jika kader tersebut dinilai memiliki loyalitas tinggi, maka partai tidak akan ragu untuk

mengusungnya. Demikian juga sebaliknya partai akan mempertimbangkannya jika memiliki catatan.

“Setiap kader ada nilai dan peringkat dalam hal loyalitas.

Dan di partai kami ada Komwas yang bertugas untuk mengawasi perilaku dan amal perbuatan setiap kader. Kemudian nanti ada Wanhor yang memutuskan lewat sidang atas laporan Komwas. Tali sampai hari ini tidak ada laporan ke Wanhor,” pungkasnya. (ndi)

Polisi Diminta Serius Tangani Dugaan SPPD Fiktif Anggota DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Sejumlah aktivis, ormas dan LSM di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu, (19/6) kemarin kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam kasus dugaan SPPD fiktif 18 anggota DPRD Lotim. Massa aksi ini mendesak aparat kepolisian serius dan segera meningkatkan status penanganan kasus tersebut.

Salah satu orator aksi, Andra Ashadi, mengatakan, indikasi korupsi berjemaah SPPD terhadap 18 anggota DPRD Lotim tahun 2018 secara kasat mata mungkin hanya terlihat kerugian negara sekitar ratusan juta. Namun lebih kepada itu, di mana dalam SPPD fiktif ini dalam kerangka peningkatan kapasitas anggota dewan dengan dilakukan Bimtek di Jakarta. Sementara dewan memiliki tiga tugas besar, yaitu legislasi, anggaran dan kontrol.

“Ini kasus lama. Sehingga kita mempertanyakan kelanjutan dan progres kasus ini ke kepolisian,” terang, Andra Ashadi. Menanggapi tuntutan massa aksi, Kasat Reskrim Polres, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, mengatakan, penanganan kasus di Polres Lotim tidak hanya kasus SPPD fiktif. Melainkan banyak kasus sehingga pihaknya dalam kasus ini sudah menyampaikan ke penyidik tipikor dan sudah menerima LHP (laporan hasil lidik). Termasuk tahun 2018 lalu, 18 anggota DPRD Lotim yang diduga melakukan tindak pidana SPPD sudah dipanggil dan ter-

(Suara NTB/yon)

UNJUK RASA - Aksi unjuk rasa di depan simpang 4 Taman Rinjani Selong, Lotim terkait kasus dugaan korupsi SPPD fiktif belasan anggota DPRD Lotim tahun 2018 lalu, Rabu (19/6). tuang dalam LHP. Disampaikan Yogi, salah satu keterangan surat jalan yang dipegang, yaitu bahwa tahap pertama, 18 anggota DPRD Lotim itu tidak melaksanakan Bimtek di Jakarta karena ada pencalegkan, namun dilaksanakan dalam tahap kedua. Itu merupakan satu rangkaian dengan anggaran yang sama, kegiatan yang sama namun tanggal yang berbeda. Dimana tahap pertama dilaksanakan tanggal 13- 16 juli 2018 karena ada pencalegkan, namun dilaksanakan

susulan 19-22 Juli dibuktikan adanya kegiatan dan ada bukti dokumentasi. “Namun jika ada bukti, petunjuk lain kami siap menindaklanjutinya,” janji Yogi.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan waktu itu, termasuk terhadap almarhum Sekwan, Kaharudin dan bendahara. Sehingga diambil kesimpulan dengan dilakukan gelar perkara, tidak ditemukan adanya uang negara yang dirugikan karena kegiatan dilaksanakan meskipun di kemudian hari.

Plt. Sekwan Lotim, Lalu

Dami Ahyani, didampingi Kabag Hukum dan Humas DPRD Lotim, H. Ahyan, mengatakan, Sekretariat Dewan sangat mendukung keterbukaan informasi publik. Di Setwan, katanya, terdapat pejabat pengelolaan informasi publik dan pembantu yang diatasnya ada PPID. Sehingga apabila adanya permintaan informasi, kewenangan apakah berada di Setwan atau di PPID akan dikomunikasikan. Terkait proses di APH, Setwan menyerahkan sepenuhnya kepada APH. Na-

mun dari beberapa dokumen dan audit oleh tim pemeriksa.

Dalam pemeriksaan itu semuanya lengkap dan tidak ditemukan suatu permasalahan dalam kegiatan pelatihan anggota dewan pada tahun 2018 di Jakarta.

“Setwan sangat mendukung pemberantasan korupsi.

Terlebih saat ini pemerintah daerah sudah melauncing WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani),” pungkasnya. (yon)

Penertiban Mobilitas Galian C, Pemda KLU Gelar Rapat Terpadu Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara menggelar rapat terpadu menyikapi aspek lingkungan galian C. Ada tiga persoalan yang diatensi, yaitu izin usaha galian C, distribusi galian C oleh armada yang mengganggu pengguna jalan, serta penertiban galian C yang terlanjur menumpuk di pinggir jalan umum.

Rapat di Lesehan Sasak Narmada, Rabu (18/6) itu, dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. H. Hermanto. Dari kalangan instansi terkait hadir antara lain, Dinas ESDM NTB, Dishub, Dinas LH PKP, Dinas PUPR, Kominfo, Satpol PP, perwakilan Camat. Hadir pula perwakilan Kepolisian, TNI dan unsur pengusaha.

Hermanto menekankan, Pemkab Lombok Utara perlu mengambil sikap terkait sebagai pemilik wilayah pemerintahan di mana galian C berada.

Pemberian izin dan kewenangan pengawasan galian C, sejatinya berada di Provinsi. Namun dengan dinamika galian C yang tinggi di tengah percepatan pembangunan rumah tahan gempa, Pemkab perlu duduk bersama dengan instansi terkait.

“Saya kira kita boleh lakukan

penyetopan sementara, sembari memberi kesempatan kepada pengusaha untuk mengurus izin di Provinsi. Di sisi lain, proses rehab rekon juga sangat membutuhkan galian C, tetapi material yang digunakan harus mempertimbangkan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Hermanto memaklumi, Galian C sudah banyak mendapat sorotan. Dari penambangan, distribusi yang mengganggu pengguna jalan, hingga penumpukan galian C di jalan umum. Pada kesempatan itu pula, ia meminta masukan dari pihak terkait.

“Kita ingin ada tindakan yang lebih nyata, tidak hanya sosialisasi tetapi juga pemberian sanksi apabila imbauan diindahkan,” katanya.

Dari pemaparan Dishub, Satpol PP dan LH yang diwakili oleh Kepala Bidang masing-masing, diketahui bahwa Satpol PP sudah mengeluarkan edaran agar sopir dump menggunakan penutup bak saat mengangkut material. Dilanjutkan dengan sosialisasi Perda No. 1 tahun 2015 tentang penertiban jalan umum. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan Surat Edaran Bupati agar pengusaha, sopir dump truk mematuhi ketentuan. Jika ketiga tahap

Pemdes Didesak Buat Regulasi Perlindungan Pekerja Migran ke Luar Negeri Selong (Suara NTB) Pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diminta membuat peraturan desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah adanya masyarakat yang berangkat ke luar negeri secara ilegal.

Hal tersebut dikarenakan adanya Perdes ini menutup ruang PJTKI maupun tekong yang ingin bermain.

Ketua ADBMI NTB, Roma Hidayat, mengatakan, kewenangan untuk perlindungan PMI/TKI bisa diperkuat dengan adanya Perdes. Sehingga apabila PJTKI dan penyalur yang lain melakukan protes pelayanan di desa tentang administrasi TKI, maka dapat dibuktikan dengan Perdes. Disebutkannya, saat ini terdapat 24 desa yang sudah membuat perdes

rut pengalaman, tidak hanya terbatas pertimbangan itu pada popularitas dan elektabilitas, namun ada faktor X yang menjadi pengetahuan dan wewenang DPP sendiri,” jelas Mahalli.

“Sama seperti halnya partai - partai lain, Demokrat juga punya mekanisme dalam menetapkan paslon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada. Otoritas sepenuhnya ada di DPP. Daerah hanya melakukan proses

bagi masyarakatnya yang ingin merantau ke luar negeri.

Hanya saja, Perdesnya masih menggunakan rezim peraturan yang lama sehingga harus diupdate dengan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dengan undang-undang di atasnya maupunhorizontalsesuaiperaturanyang sejenis. Maka dari itu, kata Roma, Seminar Pembangunan Sistem Perlindungan Dini Berbasis Masyarakat untuk Perempuan Pekerja Migran dan Keluarganya melalui Peraturan Desa, diharapkan menjadi sentra, edukasi diri dan konseling serta kelompok pemantau proses rekrutmen PMI yang dilakukan oleh PJTKI. Dimana tidak adanya pemantauan itulah yang kemudian menyebabkan upaya preventifnya menjadi kurang.

Untuk saat ini, hal yang paling baru diatur tentang kewenangan serta per-

(Suara NTB/yon)

SEMINAR - Kegiatan Seminar Pembangunan Sistem Perlindungan Dini Berbasis Masyarakat untuk Perempuan Pekerja Migran dan Keluarganya melalui Peraturan Desa yang diselenggaran oleh ADBMI NTB, Rabu, (19/6).

an-peran yang diatur oleh pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa bisa mengatur keuangan melalui ADD maupun DD. Roma Hidayat berpandangan, persoalan yang masih dihadapi saat ini yaitu pemerintah desa masih banyak yang belum mengetahui ataupun berani untuk mengaplikasikan isi dari undang-undang tersebut.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Lotim, Ahmad Masfu, tidak menampik jika bekerja ke luar negeri merupakan alternatif bagi masyarakat ketika sudah tidak ada lagi pekerjaan yang dapat dikerjakan di daerah sendiri. Namun ia berharap, bekerja di luar negeri menjadi PMI/TKI tidak dijadikan skala prioritas.

Termasuk masyarakat untuk tidak mudah tergiur dari bujuk rayu tekong.

Disamping itu, adanya persoalan TKI di luar negeri, pemerintah tetap memberlakukan perilaku yang adil.

Hanya saja, hak-hak tidak didapatkan oleh TKI apabila pemberangkatannya melalui jalur non prosedural. Maka dari itu, saat ini sudah dibentuk beberapa lembaga seperti lembaga sosial desa, Pornaker yang sudah membentuk Pengdes yang tujuannya memberikan perlindungan dan pemahanam kepada masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik serta pembinaan terhadap purna PMI/TKI. “Kita di Lotim juga memiliki LLK dan BLKI. Sehingga bisa menciptakan sendiri lapangan kerja dan menyerap baik itu berupa otomotif, las, dan pertukangan,”tutupnya. (yon)

itu sudah selesai, maka Tim Gabungan Pemda KLU melibatkan TNI dan Kepolisian serta Bapenda akan melakukan penertiban dump truk.

“Kelihatan dari ujung barat KLU sampai Bayan, teradapat penumpukan material di pinggir jalan aspal (trotoar). Minta Kades imbau warga agar tertib lebih dipinggirkan lagi supaya tidak membahayakan pengguna jalan,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, pengusaha galian C, Raden Satriadi alias Beldur, mengakui sudah mengupayakan membuat izin. Pada salah satu galian di Kayangan, ia mengklaim sudah mengantongi BKPRD dari Kabupaten.

“Mohon petunjuk seperti apa langkah yang harus kami lakukan agar izin bisa cepat diperoleh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Minerba, pada Dinas ESDM Provinsi, Dasori, mengutarakan pemanfaatan galian C dihajatkan untuk mempercepat pbangunan RTG. Dasar itu, Pada NTB akan mempercepat pemberian izin simultan. Pengusaha yang belum dan akan mengurus izin, diminta mengajukan secepatnya dengan melengkapi berkas permohonan salah satunya tata ruang.

Izin Tata Ruang diperoleh dari rekomendasi TKPRD di Kabupaten, setelah itu diajukan ke Provinsi untuk dikeluarkan Izin Usaha Penambangan eksplorasi batuan. Setelah IUP diperoleh, selanjutnya izin dilengkapi dengan rekomendasi LH dan laporan potensi layak tambang menjadi syarat terbitnya IUP Produksi.

“Apabila tidak ada TKPRD eksplorasi, kami di ESDM tidak berani keluarkan rekomendasi teknis. Gubernur melalui Dinas PMPTSP juga tidak keluarkan izin. IUP tanpa rekom LH Kabupaten, maka tidak akan dikeluarkan rekomendasi teknis,” jelasnya.

Sasori menegaskan, kewenangan dan pengawasan galian C di provinsi tidak membatasi Kabupaten untuk bertindak. Menurutnya, pemerintah Kabupaten dan Provinsi wajib membina karena melekat unsur lingkungannya. Pemegang IUP yang langgar aturan LH, boleh dan wajib dihentikan oleh kabupaten.

“Selain IUP Produksi, pajak diambil oleh kabupaten. Provinsi hanya keluarkan izin saja. Sistem pengambilan tergantung regulasi kabupaten, apakah volume atau dihitung per mulut tambang,” tandasnya. (ari)

Viral, Pegawai Buang Sampah Sembarangan

Dinas LH Loteng Tegur Kampus IPDN Praya (Suara NTB) Sebuah video aksi buang sampah sembarangan yang diduga dilakukan dua petugas kampus Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) NTB, Rabu (19/6) kemarin viral di media sosial di Lombok Tengah (Loteng).

Aksi tersebut pun sontak menuai kecamaan dari berbagai kalangan.

Menyikapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng langsung bertindak cepat. Dengan melayangkan teguran baik secara lisan maupun tertulis ke pihak kampus. “Teguran sudah kita layangkan ke pihak kampus. Diawali dengan teguran lisan dan ditindaklanjuti dengan teguran tertulis,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Loteng, Ir. L. Rahardian, kepada Suara NTB, Rabu siang kemarin.

Pihaknya sangat menyayangkan aksi petugas tersebut. Karena selama ini kampus IPDN NTB dinilai cukup baik dalam mengelola sampah serta limbahnya. Bahkan, pihaknya sudah ada kerjasama dengan kampus IPDN NTB untuk menempatkan satu kontainer di dalam kampus. Begitu kontainer sampah penuh, pihaknya langsung mengangkut ke tempat pembuang akhir. Sehingga sampah kampus tidak dibuang sembarang.

Tapi rupanya aksi petugas tersebut tidak termonitor oleh petinggi kampus.

Sehingga sampah dibuang sembarangan. “Kita sudah siapkan satu kontainer di dalam kampus. Tetapi masih saja petugas membuang sampah sem-

barang. Kita juga tidak tahu kenapa itu sampai dilakukan,” sebutnya.

Yang jelas, begitu kabar tersebut mencuat pihaknya bersama pihak kampus langsung menggelar gotong royong di area yang dimaksud. Dan, saat ini area tersebut sudah bersih dari sampah. “Harapan kita kejadian itu jangan sampai terulang. Karena itu tidak baik dan tidak mendidik. Apalagi ini dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan.

Walaupun itu dilakukan oleh oknum petugas. Tetapi tetap saja akan membawa nama lembaga,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam video berdurasi sekitar satu menit yang direkam oleh salah seorang warga tersebut terlihat

dua petugas tengah membuang sampah di saluran air tidak jauh dari area kampus. Sampah-sampah yang dibawa menggunakan kontainer dan diangkut menggunakan mobil dinas kampus IPDN NTB tersebut, tampak dibuang begitu saja oleh petugas bersangkutan. Kejadian itu diperkirakan terjadi pada Rabu pagi.

Begitu diunggah di media sosial termasuk di grup WhatsApp (WA), video tersebut langsung menuai banyak kecamatan dan kritikan. Banyak yang menilai aksi tersebut sebagai aksi tidak terpuji. Karena dilakukan oleh lembaga pendidikan yang seharusnya bisa memberi contoh bagi masyarakat. (kir)

(Suara NTB/kir)

VIRAL - video aksi buang sampah sembarangan yang diduga dilakukan petugas kampus IPDN NTB, Rabu (19/6) kemarin. Video tersebut viral di media sosial. Dinas Lingkungan Hidup (LH) Loteng pun langsung melayangkan teguran kepada pihak kampus.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 10

Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Gelar Seminar Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar seminar dengan tema Penanaman Nilai Kemanusiaan pada Anak Usia Dini. Kegiatan itu dilaksanakan di gedung Rektorat STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (19/6).

Ketua Panitia Seminar Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Gusti Ayu Santi Patni R., S.Ag.,M.Pd.H., dalam laporannya mengatakan tujuan dari kegiatan seminar ini agar Prodi PG-PADU memiliki acuan dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama di Prodi PG-PAUD. Seminar ini diikuti 91 orang terdiri dari 12 dosen, tiga or-

ang CPNS, 28 orang mahasiswa PG-PAUD, 16 orang mahasiswa perwakilan prodi lainnya, dan 31 guru agama Hindu. “Seminar ini dilaksanakan selama satu hari,” katanya.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. I Ketut Gading, M.Psi., yang membawakan materi berjudul Pendidikan Nilai Berbasis Budaya Melalui Penanaman Karakter pada Anak Usia Dini dengan cerita dan Gerak Lagu. Narasumber lainnya, Dr. I Putu Aditya Antara, S.Pd., M.Pd., membawakan materi berjudul Pengembangan Lembaga PAUD Berbasis Penanaman Nilai Kemanusiaan.

Mereka berdua berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha).

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos.,M.Si.,M.Pd., dalam

sambutannya mengatakan, guru peletak dasar dari generasi muda bangsa. “Pada hari ini kita kedatangan Narasumber yang sesuai dengan keahlian di bidang PAUD, membahas apa yang berkaitan tentang PAUD,” katanya.

Nyoman Wijana mengatakan, usia 0 sampai 6 tahun dianggap usia sangat kritis untuk penanaman nilai termasuk nilai kemanusiaan. Dalam seminar ini juga untuk penanaman karakter bagi mahasiswa STAHN Gde Pudja.

“Kita perlu kaji dari para narasumber yang menguasai bidang itu, mudahan kita dapat wawasan cara berpikir bagi para dosen, mahasiswa, dan para guru yang berkepentingan mendapatkan wawasan baru dalam mengelola PAUD,” katanya.

Salah satu narasumber, Dr.

I Ketut Gading, M.Psi., dalam pemaparannya mengatakan, masa usia dini adalah masa peka pendidikan. Masa usia dini adalah masa peka pembentukan dasar-dasar kepribadian atau karakter. “Masa peka, ketika dipengaruhi dia mudah berubah. Kenapa pendidikan dilakukan? karena manusia bisa dididik artinya bisa diubah. Kebiasaan bisa diubah pendidikan dilakukan di seluruh dunia karena manusia bisa berubah. Penanaman nilai sangat pas saat masa usia dini,” jelasnya.

Ia menjelaskan fokus pendidikan anak usia dini pada pembentukan karakter. Karakter dapat dikatakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, yang membedakan antara dirinya dengan individu lain. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

SEMINAR - Salah seorang narasumber seminar Prodi PG-PAUD, Dr. I Ketut Gading, M.Psi., (berdiri) saat menyampaikan materi yang dibawakannya. Seminar Prodi PG-PAUD STAHN Gde Pudja Mataram dilaksanakan pada Rabu (19/6).

Sekolah Diminta Patuhi KuotaPPDB Mataram (Suara NTB) Sekolah diminta mematuhi kuota yang tercantum pada petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Rangkaian PPDB sudah mulai dilaksanakan pada Senin (17/6) lalu. Di juknis PPDB juga sudah terlampir kuota masing-masing sekolah.

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala MAN 1 Lotim M. Nurul Wathoni bersama siswa yang ikut berkompetisi di MYRES.

LKIR Tingkat Nasional

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman menegaskan sekolah harus mematuhi kuota yang ditetapkan di juknis.

Sekolah tidak boleh menerima siswa di luar kuota yang ditetapkan. “Saya akan patuhi sesuai aturan, kalua kita sudah atur dengan aturan yang berlaku, ketika kita aturan kita pegang, siapapun harus mematuhinya,” ujarnya.

Sementara itu, bagi sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru pada akhir masa pendaftaran, dap-

at menerima pendaftaran susulan sampai terpenuhinya kuota pada sekolah tersebut sampai tanggal 17 Juli 2019.

Pendaftaran susulan sebagaimana dimaksud mendapat persetujuan Dinas Dikbud Provinsi NTB. Jadwal PPDB sendiri mulai dilaksanakan pada awal pekan lalu. Pra pendaftaran dilaksanakan pada 17 sampai dengan 20 Juni 2019 untuk PPDB SMA Jalur Prestasi dan jalur perpindahan orang tua. Di tanggal itu juga merupakan pra pendaftaran untuk

PPDB SMK jalur prestasi, perpindahan, dan jalur pra sejahtera.

Sementara itu untuk pendaftaran dan verifikasi sekolah pada PPDB SMA dan SMK jalur prestasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada 20 dan 21 Juni 2019 seleksi melalui sistem dilaksankan pada 22 Juni dan pengumuman akan dilakukan pada 23 Juni. Sedangkan pada PPDB SMA dan SMK jalur prasejahtera dilaksanakan pada 25 sampai 27 Juni 2019, seleksi

oleh sistem pada 28 Juni 2019, dan pengumuman pada 29 Juni. Pendaftaran PPDB Zonasi jalur umum untuk SMA dan SMK melaksanakan pendaftaran pada 3 sampai dengan 6 Juli 2019, seleksi oleh sistem pada 7 Juli, dan pengumuman pada 8 Juli.

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara online melalui laman http:/ /bptp.dikbud.ntbprov.go.id/ ppdb. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet. (ron)

H. Rusman

Sekolah Baru Siswa MAN 1 Lotim Kembali Wakili NTB SMAN 11 Mataram Resmi Terima Siswa Baru di PPDB 2019

(Suara NTB/ron)

MAN 1 Lombok Timur (lotim) untuk ke sekian kalinya mewakili NTB dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) tingkat nasional. Pada tahun 2019 ini sudah ada 4 kompetisi karya ilmiah yang diikuti, salah satu yang terbaru yakni Lomba Karya Ilmiah Madrasah Young Researcher Super Camp (MYRES) 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. MYRES merupakan ajang lomba karya ilmiah remaja bergengsi di tingkat Kemenag yang diikuti oleh seluruh madrasah di Indonesia.

Dua siswa yang mewakili MAN 1 Lotim pada ajang bergengsi tersebut, yakni Arfi Hidayat dan Imam Arsyat yang keduanya masih duduk di bangku kelas X. Topik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang psikologis masyarakat suku Sasak pascagempa Lombok terhadap mitos Dewi Rinjani.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persepsi masyarakat terhadap penyebab terjadinya gempa bumi yang dikaitkan dengan mitos Dewi Rinjani. Banyak masyarakat Sasak beranggapan bahwa penyebab gempa karena kemarahan Dewi Rinjani terhadap pendaki yang tidak tahu adab dalam mendaki.

Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., mengaku bangga karena mampu mempertahankan ajang bergengsi ini di tingkat kemenag. Diakuinya, pada tahun 2018, MAN 1 Lotim mampu meraih perunggu dalam Lomba KIR MYRES di Bengkulu yang diselenggarakan bersamaan dengan acara KSM. Beliau berharap tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

Diakuinya, salah satu kunci kesuksesan MAN 1 Lotim dalam setiap ajang lomba di tingkat nasional, yakni proses pembinaan yang sungguh-sungguh dengan komitmen yang kuat serta dukungan penuh oleh pihak madrasah. Tanpa dukungan penuh oleh pihak madrasah, maka akan mustahil siswa bisa meraih juara di tingkat nasional.

Sementara itu, Bukhori Muslim, M.Pd., Pembina KIR MAN 1 Lotim menuturkan bahwa persaingan Lomba KIR MYRES sangat ketat, karena dari 800an lebih pendaftar hanya 9 karya yang diambil untuk mendapatkan pembinaan dan akan bertanding di babak final yang akan diselenggarakan di Manado Sulawesi Utara. Proses pembinaan akan semakin diperketat, karena siswa yang lolos akan bersaing dengan madrasah hebat se-Indonesia.

Bukhori tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala MAN 1 Lotim yang dengan penuh keikhlasan untuk terus mendukung semua bentuk pengembangan prestasi siswa. ‘’Dengan berbagai upaya pak kepala selalu berusaha untuk mewujudkan keinginan siswa agar bisa berprestasi di tingkat nasional,’’ ujarnya. (r)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB resmi akan membuka SMAN 11 Mataram pada tahun pelajaran 2019/2020. Hal itu ditandai dengan adanya kuota siswa baru di SMAN 11 Mataram pada petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun pelajaran 2019/2020.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., yang dihubungi Selasa (18/6) sore mengatakan, pihaknya akan membangun SMAN 11 Mataram di daerah Majeluk, Kota Mataram.

Sebelum SMAN 11 Mataram dibangun, harus terlebih dahulu menerima siswa baru. “Sebelum gedungnya dibangun, siswa barunya kita akan titip di salah satu sekolah,” katanya.

Dari Juknis PPDB tahun pelajaran 2019/2020 tercantum kuota siswa baru di SMAN 11 Mataram sebanyak 6 kelas atau rombongan belajar, dengan total maksimal siswa baru yang akan diterima sebanyak 216 siswa.

SMAN 11 Mataram dibangun untuk memenuhi kebutuhan sekolah negeri, di mana di daerah tersebut sekolah negeri

masih sedikit. “Sudah siap kita akan bangun sekolah, ini untuk menyangga kelebihan murid, maka hadirlah SMAN 11 Mataram. PPDB harus menerima siswa baru, siswanya harus ada,” kata Rusman.

Nantinya perangkat yang ada di sekolah seperti guru dan pegawai akan disusun oleh Dinas Dikbud NTB. Kepala sekolah akan diisi oleh pelaksana tugas Kepala SMAN 11 Mataram. Pihaknya masih mencari sekolah yang pas untuk ditempati sementara oleh SMAN 11 Mataram. “Saya masih cari tempat yang pas, entah di SMP

atau di mana nantinya, yang pasti sebelum tahun ajaran baru kita akan selesaikan mengenai tempat belajar dan perangkat lainnya,” kata Rusman.

Rusman memastikan pada tahun 2019 ini gedung SMAN 11 Mataram akan dibangun di lahan milik Pemerintah Provinsi di Majeluk, Kota Mataram.

Ia juga mengatakan, tujuan dibangunnya SMAN 11 Mataram hampir sama dengan diubahnya SMKN 8 Mataram menjadi SMAN 9 Mataram atau SMKN 9 Mataram menjadi SMAN 10 Mataram, yaitu untuk menampung siswa yang

tidak diterima di SMA negeri lainnya. “Dalam rangka kelebihan siswa, kita akan hadirkan sekolah baru,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., dihubungi Rabu (19/6) menambahkan, pihaknya akan segera menetapkan pelaksana tugas kepala sekolah untuk SMAN 11 Mataram. Tempat belajar sementara bisa di SMP terdekat atau SMA terdekat.

“Guru di sekitar Mataram berpeluang untuk ditugaskan di sekolah tersebut (SMAN 11 Mataram),” ujar Aidy. (ron)

KB -TK Putra 1 Mataram Gelar Pembukaan Pensi 2019

(Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Dekan FKIP Unram Abdul Wahab Jufri saat memberikan sambutan di acara halal bihalal, Rabu (19/6).

Halal Bihalal Ajang Memperkuat Silaturahmi Mataram (Suara NTB) Ratusan dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara halal bihalal, Rabu (19/5). Kegiatan halal bihalal juga dirangkai dengan pelepasan empat dosen yang tahun ini akan berangkat menunaikan haji.

Dekan FKIP Unram, Prof.

Abdul Wahab Jufri, menegaskan halal bihalal hendaknya jadi ajang silaturahim dan memperkuat hubungan silaturahim antar keluarga besar FKIP. Halal bihalal memiliki pesan jika setiap orang hendaknya terus menerus mampu merajut kebersamaan dan persatuan antar satu dengan yang lainnya.

Wakil Dekan II FKIP Dr. Syafruddin berharap momentum ini dapat semakin memperkokoh rasa persaudaraan, sehingga berimplikasi pada semangat kerja semua dosen.

Sementara itu, TGH. Ahmad Taesir LC.,saat menyampaikan uraian hikmah halal bihalal mengatakan bahwa tradisi halal bihalal yang hanya ada di Indonesia harus terus dipelihara dan dirawat.

Tradisi memaafkan selama Muslim yang dibingkai lewat halal bihalal merupakan hal baik dan sejalan dengan semangat agama yang memerintahkan

agar senantiasa menjaga persaudaraan dengan sesama, karena itu tradisi halal bihalal ini menjadi penting untuk dilakukan dan dilestarikan.

Selain itu, pada kesempatan itu, Ahmad Taesir lebih banyak menceritakan sikap dan cara hidup Rasulullah SAW di masa lalu. Untuk itu dia berharap melalui kisah teladan tersebut mampu diikuti manusia hari ini. (dys)

Mataram (Suara NTB) KB-TK Putra 1 Mataram menggelar pembukaan Pensi tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan di KB-TK Putra 1 itu dirangkaikan dengan berbagai macam lomba yang diikuti oleh peserta didik dan wali peserta didik. Kegiatan pembukaan Pensi juga dirangkaikan dengan donasi buku oleh para wali peserta didik.

Selain itu juga dilaksanakan lomba-lomba permainan tradisional untuk wali peserta didik, yaitu lomba permainan bakiak serta lomba kreasi menghias bekal anak untuk ke sekolah.

Tujuan kegiatan ini sebagai ajang pentas kreasi anak serta menunjukkan kebolehan anak.

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Yayasan Perwakilan Yayasan Pendidikan Putra Provinsi NTB, Hj. Masniaty Lubis dengan ditandai pelepasan balon Pensi 2019. Masniaty berharap dengan adanya kegiatan ini anak-anak dapat mengeksplorasi kemampuan diri untuk tetap berkreativitas melalui Kegiatan Pensi ini.

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Seluruh peserta didik dan guru KB-TK Putra 1 Mataram berfoto bersama pada acara pembukaan pensi 2019 di KB-TK Putra I Mataram.

Dalam kesempatan itu juga aram, Hj. Yuniarti berharap dilaksanakan kegiatan jalan dengan kegiatan Pensi dapat sehat dan Bazar Edukasi Pen- menguatkan mental anak serdidikan melalui Market Day. ta seabgai ajang kreativitas Kegiatan ini juga diiringi oleh anak dalam memupuk rasa drumband TK Putra I Mataram. percaya diri. “Acara berjalan Kegiatan ini bertujuan sebagai lancar dan khidmat. Bahkan pembelajaran entrepreneur atau kegiatan ini diikuti dengan kewirausahaan bagi anak- sangat antusias oleh wali muanak. Nantinya kegiatan itu rid dan anak-anak,” katanya.

Kegiatan ini ditutup dengan akan berlanjut hingga puncak acara GERNAS BAKU 2019 di kegiatan bercerita oleh orang tua di Pojok Baca Story Corner bulan Juli 2019.

Kepala TK Putra 1 Mat- TK Putra 1 Mataram. (r/ron)

Kamis, 20 Juni 2019

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korem 162/ 12345678901234567890123456789012 Wira Bhakti (WB) ke 58, pihak Pengprov Pertina NTB 12345678901234567890123456789012 bekerjasam dengan Pemprov NTB akan menggelar Kejua12345678901234567890123456789012 raan Nasional Tinju Amatir “Danrem Cup” di Kota Ta12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 liwang, 13-17 Juli mendatang. Event yang memperebut12345678901234567890123456789012 kan piala bergilir Danrem 162/WB dan piala bergilir 12345678901234567890123456789012 Bupati Sumbawa Barat itu akan melibatkan atlet na12345678901234567890123456789012 sional yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sekum Pengprov Pertina NTB, H. Haryoto AZ yang 12345678901234567890123456789012 ditemui Suara NTB di Mataram, Rabu (19/6) kemarin 12345678901234567890123456789012 mengatakan pihaknya akan mengundang semua Peng12345678901234567890123456789012 prov Pertina di Indonesia untuk ambil bagian di event 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 itu. Masing-masing provinsi diminta untuk mengirim 12345678901234567890123456789012 atlet-atlet terbaiknya.

12345678901234567890123456789012 “Kita akan mengundang seluruh petinju nasional di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 semua provinsi di Indonesia mengikuti kejurnas tinju 12345678901234567890123456789012 di NTB. Masing-masing provinsi akan mengirim pet12345678901234567890123456789012 inju terbaiknya,” ucapnya.

12345678901234567890123456789012 Selain mengundang petinju provinsi lainnya, Perti12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 na NTB juga sudah mengingatkan seluruh Pengcab 12345678901234567890123456789012 Pertina dan sasana tinju yang ada di kabupaten/kota 12345678901234567890123456789012 di NTB untuk menyiapkan atlet terbaiknya. Pasalnya 12345678901234567890123456789012 Pertina NTB akan menurunkan atlet di semua kelas 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang dipertahankan.

12345678901234567890123456789012 Kelas yang dipertandingkan di kejurnas tinju am12345678901234567890123456789012 atir nantinya terdiri dari dua kategori, youth (usia 1512345678901234567890123456789012 18 tahun dan elite (usia 19-30 tahun). Di kelas youth 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mempertandingkan tujuh kelas putra, yakni 44 Kg, 46, 12345678901234567890123456789012 49 Kg, 52, 56 Kg, 60 dan 64 Kg. Kemudian enam kelas 12345678901234567890123456789012 putri yakni 40 kg, 42 Kg, 44 Kg 46 Kg, 48 Kg dan 50 Kg. 12345678901234567890123456789012 Sementara itu di kategori elite mempertandingkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 9 kelas putra, yakni 46 Kg, 49 Kg, 52 Kg, 56 Kg, 60 Kg, 12345678901234567890123456789012 64 Kg, 69 Kg, 75 Kg dan 91 Kg. Ditambah tujuh lepas 12345678901234567890123456789012 putri, yakni 45 Kg, 48 Kg, 51 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dan 64 Kg. Pihak panitia menyiapkan hadiah berupa 12345678901234567890123456789012 empat unit sepeda motor, piagam penghargaan dan 12345678901234567890123456789012 piala bergilir bagi peserta juara. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Sasana Tinju Notorius Kabupaten Sumbawa Bar12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 at (KSB) dikenal sebagai sasana yang sukses melahir12345678901234567890123456789012 kan atlet berprestasi di tingkat pelajar maupun se12345678901234567890123456789012 nior. Saat ini mereka tengah mempersiapkan sedikit12345678901234567890123456789012 nya 11 atlet menghadapi seleksi Pekan Olahraga Pel12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ajar Nasional (Popnas) di Papua bulan Oktober 2019.

12345678901234567890123456789012 Pemilik Sasana Tinju Notorius KSB, Indah Dugi 12345678901234567890123456789012 yang dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama 12345678901234567890123456789012 ini mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 11 atlet 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 remaja yang akan mengikuti seleksi atlet Popnas NTB 12345678901234567890123456789012 dalam waktu dekat ini. Belasan atlet yang disiapkan 12345678901234567890123456789012 itu terdiri dari 10 atlet putri dan satu atlet putra.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 “Kita sudah menyiapkan sepuluh atlet putri dan 12345678901234567890123456789012 satu atlet putra yang akan mengikuti Seleksi atlet 12345678901234567890123456789012 Popnas NTB,” ucapnya.

12345678901234567890123456789012 Dugi menjelaskan bahwa dari 11 atlet pelajar yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dipersiapkan itu terdapat empat atlet yang sudah 12345678901234567890123456789012 memiliki prestasi nasional. Sementara sisa tujuh at12345678901234567890123456789012 let lainnya masih sangat muda dan belum punya pen12345678901234567890123456789012 galaman ikut kejuaraan nasional.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Empat atlet yang punya prestasi nasional itu yak12345678901234567890123456789012 ni Jaliyah Miami atlet peraih medali emas di kejur12345678901234567890123456789012 nas remaja tahun 2018, Sharmila Juniawati diper12345678901234567890123456789012 siapkan di kelas 48 Kg, Marisha Apriliana peraih 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 perunggu kejurnas akan bertanding di kelas 51 Kg 12345678901234567890123456789012 putri dan Riza Pastika peraih medali perak kejur12345678901234567890123456789012 nas dipersiapkan di kelas 54 Kg putri.

12345678901234567890123456789012 Menurut Dugi, keempat atlet yang berprestasi nasional 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 itu dapat ditargetkan medali bila dipercaya mewakili 12345678901234567890123456789012 NTB di Popnas. Pasalnya selain punya pengalaman tand12345678901234567890123456789012 ing di ajang nasional, keempat atlet itu sudah persiapan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 khusus mengikuti multi event pekat nasional. (fan) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB 12345678901234567890123456789012 mengatakan siap membantu dana keberangkatan 12345678901234567890123456789012 atlet cabor yang akan mengikuti ajang Prakualifikasi 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pekan Olahraga Nasional (PON) 2019. Dukungan 12345678901234567890123456789012 dana Pra-PON cabor disesuaikan anggaran yang di12345678901234567890123456789012 miliki KONI NTB saat ini.

12345678901234567890123456789012 Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Andy Hadianto kepada Suara NTB di Sekretariat KONI 12345678901234567890123456789012 NTB, Rabu (19/6). “Kami akan membantu dana untuk 12345678901234567890123456789012 cabor yang akan mengirim atlet di Pra-PON, tentu 12345678901234567890123456789012 disesuaikan dana KONI NTB,” ucapnya.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Pernyataan ini dilontarkan oleh pimpinan KONI 12345678901234567890123456789012 NTB menjawab soal rencana Pengprov Persatuan Atle12345678901234567890123456789012 tik Seluruh Indonesia (PASI) NTB yang akan mem12345678901234567890123456789012 berangkatkan atlet mengikuti Pra-PON Atletik Jateng 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Open di Semarang, 4-6 Juli 2019.

12345678901234567890123456789012 Sebagaimana diberitakan bahwa pengurus ca12345678901234567890123456789012 bang olahraga atletik belum dapat memastikan jum12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lah atlet yang akan mengikuti Pra-PON di Jateng 12345678901234567890123456789012 awal Juli mendatang. Alasannya mereka masih ke12345678901234567890123456789012 sulitan dana untuk membiayai atlet mengikuti Pra12345678901234567890123456789012 kualifikasi PON tersebut.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sekum PASI NTB, Agus Sukmayadi mengaku masih 12345678901234567890123456789012 menunggu kepastian dari KONI NTB terkait keikut12345678901234567890123456789012 sertaan atlet atletik NTB di Pra-PON Atletik “Jatim 12345678901234567890123456789012 Open” awal bulan Juli mendatang. Pasalnya PASI NTB 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 butuh dukungan dana dari KONI NTB untuk biaya ke12345678901234567890123456789012 berangkatan atlet mengikuti Pra-PON. 12345678901234567890123456789012 Menanggapi penyampaian pengurus PASI NTB 12345678901234567890123456789012 tersebut, Andy mengungkapkan bahwa KONI NTB 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 akan mendukung dana cabor yang mengikutitserta12345678901234567890123456789012 kan atlet di Pra-PON. Tentunya dukungan dana itu 12345678901234567890123456789012 disesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimi12345678901234567890123456789012 liki KONI NTB saat ini.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Diakui Andy, dukungan KONI NTB kepada cabor yang 12345678901234567890123456789012 akan mengikuti Pra-PON tidak saja untuk cabor atle12345678901234567890123456789012 tik, namun beberapa cabor lain yang mengikuti Pra12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PON bulan Juni ini sudah dilakukan. Seperti cabor bola 12345678901234567890123456789012 basket yang mengikuti Pra-PON akhir Juni sudah dic12345678901234567890123456789012 airkan oleh KONI NTB. Lanjutnya, pencairan dana ca12345678901234567890123456789012 bor yang mengikuti Pra-PON berdasarkan proposal yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diajukan oleh cabor. Sementara untuk cabor atletik kata 12345678901234567890123456789012 Andy, hingga kemarin belum menyampaikan daftar 12345678901234567890123456789012 nama atlet yang akan diikutsertakan mengikuti Pra12345678901234567890123456789012 PON, sehingga belum dipastikan nominal dana Pra-PON 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 untuk cabor atletik. (fan) 12345678901234567890123456789012

SUARA NTB

Halaman 11

Danrem Cup Libatkan Petinju Nasional

KSB Siapkan 11 Atlet Pelajar Hadapi Seleksi Atlet Popnas NTB

KONI NTB akan Bantu Dana Pra-PON Cabor

(Suara NTB/ist)

DI PARIS - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Hj. Eri Ariani H. Bambang pada salah satu kegiatan Unesco di Paris.

Resmi Jadi Cagar Biosfer Dunia, Samota Semakin Mudah Dikenalkan

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama Wakil Gubernur NTB dan beberapa Bupati menerima secara resmi sertifikat penetapan Saleh, Moyo, Tambora (Samota) jadi cagar Biosfer dunia dari Unesco di Paris. Status ini akan lebih memudahkan Samota dikenalkan ke dunia dan diharapkan berimplikasi positif bagi pembangunan di daerah.

“Alhamdulillah, Samota telah resmi menjadi cagar Biosfer dunia,” tulis H Bambang M Yasin melalui pesan WA-nya,

Rabu (19/6/2019) kemarin.

Bersama itu juga dikirimi photo kegiatannya mengikuti kegiatan bersama Wakil Gubernur

NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dan istri, Hj Eri Ariani.

Ia pun mengungkapkan, status sebagai cagar Biosfer dunia

ini akan semakin memudahkan Samota dikenal dunia. Ketiga kawasan ini akan menjadi laboratorium hidup untuk pembangunan berkelanjutan dan mendemonstrasikan hubungan yang seimbang antara manusia dengan alam. “Dengan label ini akan membantu memperkenalkan Samota,” katanya.

Sebelumnya, H Bambang mengakui, beberapa kawasan

hutan di Tambora dan daerah sekitarnya rusak akibat perambahan hutan serta perladangan.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan dan daerah yang sudah terlanjur dirusak diharapkan tidak terus diperluas. “Ini harus kita jaga bersama. Termasuk bagaimana kawasan hutan yang terlanjur rusak kita tangani bersama, sehingga tidak terus meluas,” kata H Bambang. (ula)

Konsep LPI Dinilai Lebih Sumbawa Usulkan Baik Ketimbang GSI 1.084 Formasi CPNS dan PPPK

Mataram (Suara NTB) Untuk mewadahi para talenta muda di bidang sepak bola, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) menghelat Liga Sepak Bola Siswa Indonesia Tingkat SMP (Gala Siswa Indonesia Tingkat SMP).

Gala Siswa Indonesia (GSI) tingkat SMP digelar berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat internasional. Ini digerakkan oleh Kemendikbud untuk memberikan ruang pertandingan bagi para bibit

muda persepakbolaan di tingkat SMP yang kelak bermunculan dan terpantau oleh KONI, PSSI, dan Kemdikbud.

Namun konsep pelaksanaan GSI dikritik. Samsul pelatih pembina tim sepakbola, SMPN 2 Mataram, menilai konsep (Liga Pelajar Indonesia (LPI) jauh lebih bagus dibandingkan GSI. Jika GSI adalah pertarungan antar kecamatan yang diwakili sekolah-sekolah yang terdapat di kecamatan tersebut, berbeda halnya dengan LPI. “Kalau SMP 2 gabung sama SMP 7, SMP 16, Tunas Daud, smp 9. Di Tingkat provinsi diseleksi diambil satu dua,” jelasnya.

Kini setelah LPI diganti menjadi GSI semua berubah dras-

tis. Dalam LPI memberikan ruang yang besar terhadap para pemain dan sekolah untuk mengatur dan melakukan pembinaan pada siswa. Sedangkan GSI pembinaan diambil alih Dikbud. Di samping itu tidak semua pemain dilibatkan.

“LPI ke Gala Siswa Indonesia (GSI) aturan dari pusat. Ada dua pemain diambil jadi wakil GSI Kota Provinsi,” jelasnya.

Melainkan diambil satu atau dua siswa tiap sekolah di tingkat kecamatan. Cara ini dinilainya tidak maksimal dalam menggarap potensi yang dimiliki siswa karena hanya menyasar sebagian kecil dari mereka. “Lebih enak konsep LPI karena didampingi sekolah sendiri dan kita bisa persiapkan matang,” ujarnya. (dys)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengusulkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tahun 2019 sebanyak 1.084 formasi. Jumlah formasi yang diusulkan tersebut berdasarkan analisa beban kerja dan jabatan.

Kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syahruddin, S.H menyebutkan, dari 1.084 usulan formasi, 70 persen untuk PPPK yakni 758 orang dan 30 persen untuk CPNS yakni 326 orang. “Usulan berdasarkan analisa beban kerja dan jabatan,” ujarnya.

Dijelaskannya, formasi PPPK tahap kedua ini tetap guru. Karena dalam aturannya untuk PPPK jabatan fungsional. Kemudian formasi untuk CPNS diprioritaskan pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak/ Juknis) dari pemerintah pusat.

Termasuk jadwal pendaftaran dan persyaratan bagi para calon peserta nantinya.

“Belum ada jadwal dibukanya, informasinya lebih dulu PPPK tahap dua. Kami belum bisa memastikan kapan bukanya, karena belum ada Juklak, juknisnya dari pusat,” pungkasnya. (ind)

Penerbitan KIA, Dewan Dukung Rencana Investasi Perusahaan Korea Disdukcapil Tunggu Fasilitas Percetakan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD mendukung rencana Pemkab Sumbawa bekerjasama dengan PT. Gimco yang akan menanamkan investasinya membangun pabrik Pellet. Hal ini karena dari investasi perusaan asal korea tersebut, dinilai akan memberikan dampak yang besar kedepannya.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata menyampaikan, rencana investasi perusahaan Korea untuk membangun pabrik pellet di Sumbawa harus didorong. Karena selain ramah lingkungan, investasi tersebut juga memiliki prospek yang signifikan kedepannya. “Menurut saya, ini sesuatu hal yang harus menjadi perhatian kita semua untuk kemudian kita dorong.

Karena ke depan investasi ini akan memberikan prospek yang luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut nantinya akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang begitu signifikan.

Termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja yang ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah daerah yang mendorong pertumbuhan dan percepatan investasi di Kabupaten Sumbawa. Sehing-

ga DPRD tidak mempunyai argumentasi lain selain mendukung keberadaan investasi dimaksud. “Oleh karena itu, dalam rangka percepatan proses investasi tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan support.

Alhamdulillah hampir semua fraksi yang hadir dalam pertemuan dengan pak Bupati, menyatakan persetujuannya,” terangnya.

Dalam rangka mendorong persetujuan itu, pada tanggal 25 Juni mendatang akan dilaksanakan pertemuan di DPRD. Dalam kesempatan tersebut PT Gimco dan anak perusahaannya akan diminta melakukan presentasi untuk mengetahui sejauh mana keseriusannya. Mengingat perusahaan tersebut akan menggunakan lahan untuk investasi sekitar 5000 sampai 7000 hektare. Tentunya Pemkab Sumbawa harus memiliki keuntungan yang maksimal.

“Karena kami tidak ingin perusahaan yang akan berinvestasi di Sumbawa adalah perusahaan bodong. Konsultasi dan investigasi itu penting dalam rangka memastikan keseriusan investor tersebut. Jadi pertemuan besok itu, selain presentasi juga dalam rangka mendorong persetujuan rencana program di sini. Kalau semua bersepakat, maka kami akan paripurnakan,” pungkasnya. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa akan mulai melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun 2019 ini. Sementara ini sebagian blanko sudah tersedia dan sedang menunggu fasilitas percetakan untuk pelaksanaannya.

“Saat ini kita di Sumbawa sebenarnya sudah menyiapkan blankonya. Printernya sudah diadakan, belum sampai ke sini. Saya sudah tanya ke pejabat pengadaannya bahwa sedang dalam perjalanan. Setelah ada nanti, kita coba dulu.

Ketika sudah dicoba supaya 1 Juli dimulai. Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Zulqifli.

Menurutnya di tahun 2019 ini, akan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Nantinya di tahun 2020 pihaknya baru akan mengadakan blanko

dalam jumlah banyak. ”Sekarang tahapannya kita cobalah. Tentu nanti fullnya di 2020 kita lakukan. Nanti kita juga mengadakan blanko dalam jumlah banyak tahun 2020,” terangnya.

Manfaat dari KIA ini, kata H. Zul, anak berusia di bawah 17 tahun mendapatkan identitas legal. Sehingga jika terjadi persoalan, mereka lebih cepat diketahui identitasnya.

Selain itu, juga dapat memudahkannya dalam berurusan karena adanya kepastian identitas. Seperti halnya ingin membuka rekening dan mengikuti sejumlah kegiatan.

“Dengan adanya KIA ini orang atau anak yang berusia 17 minus 1 kebawah akan mendapatkan kartu. Jadi anak-anak itu ada identitas legalnya. Anak juga bisa lebih siap dengan pelayanan. Dan dia merasa terlindungi dan terjamin haknya oleh negara,” tandasnya. (ind)

SUARA NTB

Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 12

Didik Calon Tenaga Kerja Profesional

Unram dan Angkasa Pura I Tandatangani MoU Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Lalu Husni SH., M.Hum., menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan jajaran PT. Angkasa Pura I (Persero) yang diwakili oleh General Manager Lombok Internasional Airport (LIA), Nugroho Jati tentang Penyelenggaraan Program Vokasi Kebandaraan di Ruang Sidang Rektor, Rabu (19/6).

Melalui kerja sama ini, PT. Angkasa Pura I (Persero) nantinya akan memberikan beasiswa kepada lulusan SMA/SMK berprestasi yang berada di wilayah kerja PT. Angkasa Pura I (Persero), untuk dididik menjadi calon-calon

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.2306 CE NOKA/NOSIN : MH13K00CDJ474670/1KP474692 AN.FADJAR SIDIK HZ HLG D‘SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.5470 CL NOKA/NOSIN : MH3SE9010FJ015698/ E3R4E-0015708 AN.SITI HAFSAN HLG D’SKTR JL.BUNG KARNO PAGUTAN MATARAM

tenaga kerja yang profesional di bidang kebandarudaraan.

Rektor Unram Prof. Husni dalam sambutannya mengatakan konsentrasi kebandaraan ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan SDM yang mumpuni di bidang kebandaraan yang sangat dibutuhkan di era saat ini, di mana bandara memegang peranan yang sangat vital dalam rangka menunjang sektor perekonomian, pemerataan pembangunan, akselerasi pembangunan nasional dan daerah, serta mempersatukan kedaulatan wilayah NKRI. “Konsentrasi kebandarudaraan ini, berada di bawah Diploma III (DIII) Pariwisata yang telah ada saat ini di Unram dan penerimaan mahasiswa konsentrasi kebandarudaraan ini akan mulai pada tahun ini,” terang Prof. Husni.

“Saya berharap kerja sama ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan, karena tersedianya SDM yang mumpuni di bidang kebandarudaraan sangat diperlukan untuk menunjang operasional bandara khususnya Indonesia Tengah dan Timur mulai dari Bandar Udara Internasional Adisutjipto di Yogyakarta sampai Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak, Papua,” tambahnya.

Sumber daya dan kurikulum

yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan konsentrasi kebandarudaraan ini nantinya akan ditetapkan secara bersama-sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan PT. Angkasa Pura I (Persero).

Sementara itu, General Manager PT. Angkasa Pura I Nugroho Jati berharap melalui pendidikan yang ditempuh, nantinya penerima beasiswa dapat memiliki kompetensi yang memadai baik dari sisi pengetahuan, ket-

erampilan. Termasuk, sikap/attitude dalam bidang pelayanan, komunikasi, Bahasa Inggris, dan dalam bidang kebandarudaraan, sehingga nantinya siap bekerja sebagai personel operasional di bandara. “Seluruh kompetensi tersebut akan dikemas dalam mata kuliah yang diberikan pada Program Diploma III Pariwisata dengan konsentrasi kebandarudaraan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Unram,” ujarnya. (dys)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 20 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Kamis, 20 Juni 2019

Halaman 14

Promosikan Produk-produk Unggulan

NTB Perkenalkan Pasar Kampung Online Nasrin H. Muhtar pria asal Kilo, Dompu berhasil mengolah kelor menjadi produk herbal jamu kesehatan yang diberi merk ‘’Moringa Kidom’’. Kini pria kreatif tersebut telah memiliki 5 produk jamu herbal dari kelor yang mulai dikirim ke pasar nasional dan global. Untuk memasarkan produknya, Nasrin mulai akrab menggunakan internet dan media sosial. Bahkan ia juga sudah berbagung dengan Alibaba.com, sebuah marketplace global.

SELAIN Nasrin, sesungguhnya terdapat sederet generasi kampung yang juga memasarkan produknya melalui dunia digital.

Sebut saja misalnya, Janatan, seorang pemuda yang didaulat menjadi Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Tete Batu, ia memasarkannya secara online.

Upayanya itu ternyata telah membuahkan hasil. Di saat beberapa objek wisata lain seperti Sembalun dan Rinjani sepi pengunjung, alhamdulillah objek wisata Tete Batu yang dikelolanya tetap ramai. Begitu pula dengan produk lain seperti kopi asal Desa Sajang dan Asa Green, merk dagang untuk pupuk organic telah mampu dijual hingga ke konsumen luar negeri.

Apa yang dilakukan oleh Nasrin H. Mukhtar dan Janatan, itulah sejatinya salah satu wujud dan contoh nyata dari program industrialisasi yang maksudkan dalam program unggulan NTB Gemilang Ekonomi pada RPJMD Provinsi NTB 2019 - 2023.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahkan pernah mencontohkan, bahwa produk semacam ‘’Moringa Kidom’’ itulah industrialisasi. Industrialisasi

tidak identik dengan pabrik-pabrik besar, tidak identik dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi industrialisasi, menurut Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB adalah seperti produk ‘’Moringa Kidom’’, Olahan Madu Hutan menjadi obat sachet, fashion dari tenun dan beragam produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta aneka produk kerajinan, yang telah diolah menjadi barang jadi. ‘’Itulah yang kemudian dipasarkan,’’ tutur Doktor Zul dalam berbagai kesempatan.

Untuk mempromosikan produkproduk unggulan tersebut, kini Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik NTB terus membina dan memperkuat kelompok informasi masyarakat (KIM) di berbagai desa/kampung di kabupaten/kota di NTB. Kepada mereka disosialisasikan dan didiskusikan bersama program-program unggulan NTB Gemilang. Dan salah satunya adalah memperkenalkan pemasaran secara online atau ECommerce atau pasar online yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.

Menyambut pasar global yang kian kompetitif ini, Plt. Kepala Komunikasi, Informatika dan Statistik

NTB, GP.Aryadi, MH mengungkapkan bahwa pihaknya kini terus melakukan penguatan sumber daya manusia dengan memperkenalkan pasar digital melalui pelatihan pemanfaatan tekonologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat NTB, khususnya masyarakat di desa/kampung sebagai produsen agar mampu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk-produk secara virtual. ‘’Kegiatan ini sejalan dengan program NTB Gemilang Ekonomi yang bertumpu pada sektor Pariwisata, Pertanian dan Industri. Salah satunya yakni E Commerce,’’ terangnya.

Menurutnya, ke depan pasar online ini sangat menjanjikan. ‘’Dari 2,7 juta pengguna internet di NTB baru 15 persen saja yang memanfaatkannya sebagai peluang ekonomi.

Selebihnya adalah platform chatting dan media informasi hiburan belaka,’’ tutur mantan Irbansus ini.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publikasi Diskominfotik NTB, Fairus Abadi, SH dalam pertemuan dengan KIM Lombok Timur di Pantai Kerakat, Dusun Sukamulia, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya (18/6), menambahkan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM di setiap kabupaten/ kota harus bisa menjadi yang terdepan dalam memperkenalkan dan memulai pasar berbasis jaringan online ini.

Sebelumnya, Pelatihan Pasar Kampung Online kepada anak-anak muda NTB yang tergabung dalam KIM dilakukan di Kabupaten Lombok Utara pada Senin (17/6) tepatnyal Hotel Medina Bay Marina dan akan dilakukan di seluruh kabupat-

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Presiden RI H. Joko Widodo berkunjung ke salah satu sentra kerajinan tenun di Lombok Tengah beberapa waktu lalu. en/ kota di NTB. Fokus kegiatan ini adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan bagaimana cara memanfaatkan jaringan internet sebagai wadah promosi, advertising dan selling berbagai produk unggulan serta jasa.

Dalam acara tersebut, juga disosialisasikan pemanfaatan NTB Care sebagai saluran pengaduan masyarakat dan menyampaikan keluh kesah tentang layanan pub-

(Suara NTB/ist)

KHAS - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan istri, Hj.Niken Zulkieflimansyah, mengamati hasil kerajinan tenun khas NTB dalam sebuah kegiatan.

lik serta menyalurkan ide-ide baik untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Kepala Seksi Publikasi Diskominfotik NTB Dudut Eko juga mengingatkan pentingnya aplikasi NTB Care sebagai cara komunikasi antara warga masyarakat dan pemerintah daerah. Aplikasi layanan pengaduan masyarakat itu diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat agar pelayanan pemerintah dapat dimaksimalkan. Terlebih, Kabupaten Lombok Timur yang

berpenduduk terbesar di NTB dipastikan memiliki sejumlah masalah yang dapat saja diadukan melalui aplikasi NTB Care untuk diselesaikan.

Dudut berharap anggota KIM dapat menjadi relawan NTB Care jika ada masalah di masyarakat yang belum menemukan solusi yang berhubungan dengan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. (Tim Media Diskominfotik)

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

KAGUM: Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah mengagumi salah satu hasil kerajinan tenun khas NTB.

SDM: Salah satu kegiatan dilakukan Diskominfotik NTB untuk meningkatkan SDM Kelompok Informasi Masyarakat adalah melalui Pelatihan Pasar Kampung Online

NTB Satu Data

Langkah Menuju Birokrasi Bersih dan Melayani MEWUJUDKAN birokrasi bersih dan melayani diperlukan keterbukaan informasi. Pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya partisipasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketersediaan data- data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta terintegrasi. Menjadi salah satu instrument penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang terbuka dan informatif.

Berangkat dari hal tersebut, Pemprov NTB terus berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas sumber data yang dihasilkan. Melalui NTB Satu Data, sebagai gerbang data induk yang dihimpun dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi NTB, diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang pembangunan di NTB secara digital. Dimana data yang dihasilkan berkualitas dan dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang data statistik sektoral, Selasa (18/6) di Mataram. Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, GP.Aryadi, S.Sos.MH menekankan, pentingnya menyajikan data yang lengkap dan akurat. Sehingga dalam merancang program unggulan berbasis data oleh pemerintah daerah, data yang dihasilkan bisa lebih valid. ‘’Data- data terkait urusan kebijakan, data terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di masing- masing perangkat daerah harus sudah siap. Jadi ketika Pemda mengambil kebijakan itu datanya valid. Bagaimana kita bisa merancang program unggulan jika tidak berbasis data.

Contohnya membangun jalan mantap, berapa ruas jalan dan sebagainya itu butuh data yang valid,’’ katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) BPS Provinsi NTB, Anang Zakaria, S.Si. Ia mengungkapkan bahwa data statistik sektoral yang valid, dihasilkan dari proses analisis yang cermat didukung data survey yang memadai. Untuk itu, pihaknya selaku instansi pembina, siap membantu perangkat daerah untuk mengkonsolidasikan terwujudnya validitas data sektoral tersebut.

NTB Satu Data ini dikelola bidang statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB. Di mana NTB satu data ini adalah perbaikan tata kelola Data Pemerintah yang diselenggarakan melalui prinsip satu standar data, satu metadata, keterbukaan dan aksesibilitas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Hal ini sejalan dengan misi ke dua Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yakni birokrasi bersih dan melayani. Masuk dalam 52 indikator kinerja pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Dalam berbagai kesempatan, gubernur juga kerap menyinggung bagaimana bekerja harus mengacu data yang valid dan lengkap. Sehingga dalam merencanakan proses pembangunan, arah kebijakan yang dihasilkan bisa tepat sasaran dan fokus. Ketersediaan data ini juga menjadi poin penting sebagai perwujudan dari visi NTB Gemilang.

NTB Satu Data menyajikan data sektoral yang dibutuhkan apabila statistik dasar belum mampu menjawab masalah pembangunan daerah. Cakupan NTB satu data yakni data statistik, data geospasial, dan data sektoral. Data tersebut bisa didapatkan masyarakat hanya dengan mengakses portal NTB satu data yakni data.ntb.prov.go.id.

Kepala Bidang Statistik Agung Pramuja juga menekankan bahwa

(Suara NTB/ist)

DIGELAR - Suasana FGD Data Statistik Sektoral yang digelar Diskominfotik NTB melibatkan berbagai pihak. data merupakan sumber awal dari sebuah perencanaan. Sehingga jika data yang disuguhkan tidak akurat dan valid, maka secara otomatis perencanaannya juga akan menjadi keliru. ‘’Kalau melihat gambaran data selama ini, harapan kami ke depannya kita sebagai penyedia data bisa lebih mendalami lagi.

Sehingga apa yang menjadi skala prioritas dari gubernur yang dapat dimungkinkan untuk dijual melalui website tersebut. Saya juga harap data yang kita suguhkan lebih berkembang,’’ katanya.

Jumlah data sektoral yang masuk dalam portal NTB Satu Data hingga 17 Juni 2019 berdasarkan jenis data mencapai 1422, terdiri dari data sosial 850 data, ekonomi 350 dan data Sumber Daya Alam serta infrastruktur sebanyak 222 data. (Tim Media Diskominfotik)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 20 Juni 2019

Kapolda Prioritaskan Pengamanan Objek Wisata NTB Dari Hal. 1 Meski baru menjabat, ia sudah mendapat suplai informasi tentang terpuruknya sektor pariwisata NTB pascagempa. Wisatawan menjadi sepi, ekonomi lumpuh. Tapi dengan kehadiran orang asing, penanda situasi psikologi masyarakat dan geliat wisata itu semakin pulih.

Sebab menjadi ikon NTB sebagai destinasi wisata nasional dan dunia, maka ada rasa tanggung jawab pihaknya memberi rasa aman bagi wisatawan. Khusus kepada wisatawan asing dengan membuat sistem keamanan yang bisa mengayomi dan melindungi WNA di NTB. Ia bersyukur, sebulan terakhir, tidak ada laporan kejahatan dengan korban orang asing. ‘’Kami berikan prioritas khusus untuk orang asing, jangan sampai jadi korban tindak pidana,’’ tegasnya.

Baginya, WNA sebagai subjek, juga tidak kalah jadi prioritas pengamanan. Untuk itu, ia berkoordinasi dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah untuk penambahan fasilitas. Paling tidak pihaknya dibantu lahan dan bangunan untuk Kantor Polisi Sektor.

Seperti di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Saatnya pos pengamanan itu diubah menjadi Polsek. Dengan begitu, ditindaklanjuti penambahan personel. ‘’Memang selama ini kurang efektif. Makanya kita minta agar dibangun Polsek.

Nanti ada enam personel siaga di sana,’’ sebutnya.

Peningkatan pengamanan lebih khusus akan dilakukan di KEK Mandalika. Saat ini diakuinya sudah ada Polsek Kuta yang membantu pengamanan di kawasan strategis nasional itu. Tapi diakui itu belum cukup, harus ada peningkatan sistem pengamanan, baik bangunan maupun personel.

Menurut rencana, ia akan membuat kesepakatan kerjasama dengan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) untuk membangun sistem keamanan dimaksud. Bahkan tidak hanya polisi, juga akan melibatkan TNI. ‘’Sampai saat ini, kawasan itu memang terus berkembang. Apalagi ke depan ada MotoGP. Saya rasa perlu ada MoU degan ITDC, terkait pengamanan seputar Mandalika,’’ pungkasnya. (ars)

Ribuan Honorer SMA/SMK Diupayakan Jadi P3K dan Guru Non PNS Dari Hal. 1 Pada UKG Non PNS lalu, ada tiga kategori tes, yaitu Tes Potensi Akademik atau materi umum.

Tes ke dua yaitu kompetensi pedagogik yang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk strategi pembelajaran. Dan, ke tiga yaitu tes profesional atau tes yang secara spesifik mengarah ke kompetensi mata pelajaran.

Sementara, UKG Non PNS produktif dan SLB dilaksanakan Bulan Desember 2018, diikuti sebanyak 1.132 peserta. Untuk yang lulus UKG tahap II ini, hampir 500 orang.

Sehingga total guru non PNS yang sedang diproses SK-nya lebih dari 1.000 orang.

Diketahui, berdasarkan hasil anjab dan ABK, Pemprov NTB masih kekurangan sekitar 4.603 PNS. Kekurangan

PNS Pemprov ini dapat diisi dengan adanya rekrutmen CPNS tahun 2018 lalu.

Kekurangan 4.603 PNS pada 2017 tersebut secara lebih detail terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 757 orang, tenaga teknis sejumlah 945 orang, guru SMA sebanyak 1.495 orang, guru SMK sebesar 1.322 orang, dan juga guru SLB sekitar 84 orang.

Dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi, namun hanya terisi 380 formasi. Untuk formasi guru terisi 317 formasi, sisanya untuk formasi tenaga kesehatan 63 formasi. Melihat hasil rekrutmen CPNS 2018, Pemprov masih kekurangan 2.584 guru PNS dan 694 tenaga kesehatan yang berstatus PNS. Serta tenaga teknis sebanyak 945 orang. (nas)

Peroleh Hibah dari Australia Dari Hal. 1 Pemprov berkewajiban mengalokasikan sharing sebesar Rp6 miliar. ‘’Kalau APBD-P besok, Insya Allah kita dapat Rp4,6 miliar dari KIAT. Rp4 miliar untuk pemeliharaan jalan dan Rp600 juta untuk Capacity Building Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan,” kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Sehingga total dana pemeliharaan jalan dalam APBD-P mendatang sebesar Rp10 miliar. Ia menjelaskan, proyek pemeliharaan jalan ini akan dilelang dengan sistem e-catalog. ‘’Kita sudah punya dua ecatalog. Nanti begitu diketok, langsung kita kontrak. Ndak perlu tender. Dan ini baru pertama di Indonesia, pemeliharaan jalan dengan sistem ecatalog,’’ terangnya.

NTB dengan luas wilayah 20.153,15 Km2, memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 Km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 Km.

Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Artinya, masih terdapat 242,71 Km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap.

Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 Km, jalan kerikil sepanjang 28,76 Km, jalan tanah sepanjang 35,92 Km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 Km. Selain kondisi rusak dan belum terbangun, permasalahan pengelolaan infrastruktur jalan provinsi di NTB adalah masih cukup tingginya laju penurunan kondisi jalan. Dimana pada akhir tahun 2018, laju penurunan kondisi jalan masih berada dikisaran 5-6 persen per tahun.

Artinya, setiap tahun 62-75 Km jalan yang berada dalam kondisi mantap akan mengalami penurunan kondisi menjadi jalan rusak atau tidak mantap. (nas)

Deportasi Sebelum OTT Dari Hal. 1 untuk bekerja sebagai pemilik saham di Sundancer Hotel Lombok. Meski mengetahui kasus ini, namun tidak dilakukan penindakan oleh tersangka Kurniadie, SH.,MH selaku Kepala Imigrasi Mataram waktu itu.

Direktur PT WBI Liliana Hidayat selaku pengelola hotel, diduga menyuap Kurniadie sebesar Rp 1,2 miliar.

KPK kemudian menciduk Kurniadie Senin (27/5) lalu di Mataram.

Plt. Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Armand Armada Yoga Surya, SH mengungkapkan, dua WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal itu sudah dideportasi.

Bahkan sebelum OTT. ‘’Itu OTT kan tanggal 27, nah Imigrasi sudah deportasi tanggal 25,’’ kata Armand.

Meski OTT KPK itu terkait dengan izin tinggal dua WNA, namun sudah ada upaya dari Kepala Imigrasi dan Inteldakim sebelumnya untuk proses deportasi. Ditanya, apakah deportasi dilakukan setelah menerima suap? Atau ada gelagat akan ditangkap KPK? Armand tidak tahu persis. “Saya baru menjabat sebagai Plt. Itu proses sebelum saya,” tegasnya.

Sementara terhadap dua WNA itu, setelah dilakukan deportasi, sudah ditindaklanjuti pencekalan selama enam bulan terhitung sejak dikeluar-

kan paksa dari Indonesia.

Setelah enam bulan berlalu, jika dua WNA itu kembali, maka harus melalui proses pemeriksaan ketat. Jangan sampai, kata Armand, terjadi penyalahgunaan izin tinggal lagi. ‘’Di sini kami harus hati- hati.

Harus menata proses perizinan ini jangan sampai ada masalah lagi,’’ jelasnya.

Pejabat Kanwil Kemenkum HAM yang diutus untuk mengambil alih pengelolaan kantor Imigrasi ini membuka diri dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol dan memberinya masukan. Dengan begitu, Imigrasi akan menjadi instansi yang transparan dan profesional dalam tugas pelayanan publik, khususnya soal paspor.

WNA Diperiksa KPK Soal dugaan suap itu, KPK rupanya juga mendalami peran dua WNA tersebut. Pada hari yang sama, Rabu kemarin, diperiksa juga pengacara dua WNA, Dr. Ainuddin, SH.,MH. Ainuddin juga datang memenuhi panggilan tadi pagi. Sempat keluar istirahat siang, beberapa jam kemudian ia masuk lagi di ruangan pemeriksan KPK. “Saya diperiksa sebagai saksi untuk dua WNA itu,” ujar Ainuddin sembari berlalu. (ars)

Halaman 15

Appraisal Pembebasan Lahan ”By Pass” LIA-KEK Mandalika Segera Ditender Mataram (Suara NTB) Proses penetapan lokasi proyek by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika hampir rampung. Setelah pengukuran secara detail oleh Badan Pertanahan Negara (BPN), selanjutnya akan dilakukan tender untuk appraisal pembebasan lahan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Syahdan, MT mengatakan proses penetapan lokasi pembangunan proyek jalan by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 km itu hampir rampung.

“Tinggal beberapa proses, hampir rampung. Pada prinsipnya masyarakat setuju,” kata Syah-

dan dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (19/6).

Ia mengatakan jalan existing dari bandara menuju KEK Mandalika yang ada sekarang sudah cukup padat, apalagi pada saat libur lebaran beberapa waktu lalu. Sehingga, keberadaan jalan by pass tersebut dibutuhkan masyarakat.

Setelah selesai penetapan

lokasi ini, kata Syahdan, BPN akan melakukan pengukuran secara detail. Pengukuran tersebut untuk mengetahui bidangbidang tanah masyarakat dan bangunan-bangunan yang terkena proyek jalan tersebut. “Itu nanti dasarnya data yang dihasilkan BPN ini sebagai dasar appraisal, menaksir harga lahan. Tetapi kita akan lelang ap-

Hindari Permainan di Belakang Meja, KI NTB Desak PPDB Transparan Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) NTB mendesak proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permainan di belakang meja.

“KI NTB menekankan agar proses PPDB berjalan secara transparan dan meminta sekolah menyampaikan informasi terkait PPDB secara benar dan lengkap,” kata Ketua KI NTB, Hendriadi di Mataram, Rabu (19/6).

Sekolah diminta menyampaikan informasi terkait dengan syarat dan prosedur PPDB, daya tampung sekolah/ kapasitas calon siswa yang bisa diterima, biaya pendaftaran jika ada, fasilitas pendidikan yang dimiliki, jumlah tenaga pengajar, dan lainnya.

Menurutnya, informasi jadwal penerimaan ini juga harus disebarluaskan ke wali murid. Dengan transparansi ini diharapkan proses PPDB berjalan dengan baik dan lancar serta mencapai hasil yang berkualitas.

“Syarat rata-rata nilai siswa yang diterima juga harus terbuka untuk menghindari permainan di belakang meja,”

ujarnya mengingatkan.

Jangan sampai siswa yang diterima nilainya tidak masuk grade. Sedangkan yang masuk grade ditolak padahal dalam zonasi sudah sesuai. Ia mengingatkan sistem informasi penerimaan secara online juga mesti dipastikan andal dan tidak gampang down.

“Hal ini penting untuk menghindari tumpukan pendaftar karena masa daftar sangat singkat,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH menegaskan ia tak akan berkompromi dengan siapapun yang akan menitip siswa pada PPDB. Bahkan ia menegaskan tidak ada pungutan biaya kepada calon peserta didik baru yang mendafta di SMA/SMK yang sekarang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Ia mengatakan, sistem zonasi PPDB akan rusak ketika banyak siswa-siswa titipan yang diakomodir dalam PPDB pada sekolah tertentu. Untuk itu, ia memberikan peringatan kepada seluruh kepala sekolah SMA/ SMK yang berada di bawah Di-

nas Dikbud NTB supaya jangan menerima siswa titipan.

Rusman menambahkan, pihaknya juga sudah meminta seluruh sekolah untuk memberikan atensi untuk mencegah adanya manipulasi kartu keluarga (KK). Pasalnya, praktik-praktik manipulasi KK seringkali ditemukan pada PPDB sebelumnya.

Rusman juga menegaskan dalam PPDB, tidak ada pungutan sepeser pun kepada siswa baru.

Semua siswa SMP/MTs yang sudah lulus bisa mendaftar ke SMA/SMK berdasarkan zonasi.

Apabila di sekolah dalam zonasi siswa tak tertampung, barulah ke sekolah yang lain.

Dalam penerimaan siswa baru juga tidak melihat nilai. Tetapi siapa saja yang cepat mendaftar, ketika rombongan belajar (rombel) sudah penuh, maka pendaftaran akan ditutup. ‘’Sekarang dalam Juknis, setiap sekolah sudah jelas rombelnya. Tidak boleh menambah rombel. Sekarang tak ada lagi penambahan rombel.

Karena akan ada permainan,’’ tandas mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB ini. (nas)

Saksi Serahkan Bukti Tambahan ke KPK Dari Hal. 1 Ia langsung masuk ke Aula Ditreskrimsus, ruang pemeriksaan yang dipakai KPK sejak Senin lalu. ‘’Sesuai panggilan, saya hadir sebagai saksi,’’ kata Nanang kepada Suara NTB Rabu (19/6). Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan masih berlangsung di ruangan yang sama.

Nanang menambahkan, tidak hanya diperiksa, ia juga membawa bukti tambahan sesuai permintaan KPK. Namun tidak dirincinya bukti dimaksud. “Ada bukti-bukti tambahan saya bawa,” ujarnya. Meski tak merinci, bukti tambahan itu memang diminta oleh KPK untuk dibawa,

masih berkaitan dengan indikasi suap mantan Kepala Imigrasi Kelas Mataram, Kurniadie oleh Direktur PT. WBI Liliana Hidayat.

Tidak hanya Manajemen Sundancer, diperiksa juga pejabat Imigrasi Kelas I Mataram. Dua saksi itu adalah Rahmat Gunawan, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim) dan Kasubag Tata Usaha (TU) Denny Chrisnadi. Keduanya termasuk paling intens diperiksa sejak dua hari terakhir, bahkan berlangsung hingga malam hari.

Salah seorang saksi, Denny Chrisnadi membenarkan dirinya diperiksa lagi oleh penyidik KPK. “Iya saya dipanggil

lagi. Ini masih belum selesai.

Saya mau Salat dulu,” kata Deny saat jeda pemeriksaan.

Bersamaan dengan dirinya, di ruangan sama diperiksa pegawai Imigrasi lainnya. Sementara saksi tambahan dua orang manajemen Hotel Sundancer, satu lagi dari pihak bank.

Sementara Plt. Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Armand Armada Yoga Surya, SH juga membenarkan panggilan kepada bawahannya sebagai saksi. Selain Denny dan Rahmat, ada empat orang yang diperiksa lainnya, I Gede Semara dan Syahril, pegawai pada Inteldakim. Dua lainnya, sopir Kakanim Agus dan petugas keamanan Kantor Imigrasi Hamdi. (ars)

Rp348,89 Miliar Dana Desa Mengendap di Kas Daerah Dari Hal. 1 Pada kesempatan tersebut Syarwan menyampaikan beberapa data dan informasi kepada pak Walikota antara lain realisasi penyaluran DAK Fisik untuk Kota Mataram dan realisasi dana tugas pembantuan yang dikelola OPD Kota Mataram.

Selain dua hal tersebut, Syarwan juga menyinggung kredit program yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di level bawah seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Juga penjajakan untuk dilakukan pembuatan nota kesepahaman terkait akses penggunaan dan pertukaran data.

Kemudian, Selasa (18/6), Syarwan menemui Bupati Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili Fadhil Thohir, SH. Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Kerja Kantor Bupati ini hadir juga Kepala BPKAD dan BPMD beserta staf.

Data realisasi penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa menjadi informasi utama yang disampaikan Syarwan. DAK Fisik menjadi bahasan utama karena dari pagu Rp224,23 miliar di tahun 2019 ini belum ada pencairan sama sekali. Begitu juga ada beberapa Dana Tugas Pembantuan yang dikelola Satker di Kabupaten Lombok Tengah yang realisasinya masih nihil.

Syarwan meminta bantuan Bupati Loteng untuk mendorong realisasi dana APBN di wilayahnya. Mengingat multiplier effect yang dihasilkan oleh realisasi dana APBN cukup berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di daerah.

Terkait masih banyaknya DD yang mengendap di kas daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Dr. H. Ashari, SH, MH belum memberikan tanggapan. Ashari belum menjawab konfirmasi yang dilakukan Suara NTB terkait

dengan langkah Pemprov untuk mendorong percepatan pencairan DD di NTB. Sebelumnya, Ashari mengatakan pihaknya terus keliling ke desa-desa yang ada di NTB. Agar pemerintah desa segera menuntaskan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes 2019. Ia mengatakan seluruh kabupaten sudah menuntaskan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup).

“Perbup sudah jadi di kabupaten. Kadang-kadang ini ndak cepat dikoordinasikan ke desa dari kabupaten,” kata Ashari dikonfirmasi belum lama ini.

Sesuai ketentuan, DD yang ditransfer Kemenkeu ke kabupaten, maksimal 10 hari berada di kas daerah. Namun terkadang, DD yang telah ditransfer tersebut lama mengendap di kas daerah kabupaten karena desa belum rampung APBDes-nya.

Pihaknya berulang kali meminta kabupaten/kota agar penyaluran DD sesuai aturan, tepat sasaran dan tepat waktu. (nas)

praisal ini,” katanya.

Hasil appraisal inilah yang menjadi dasar pemerintah melakukan pembayaran lahan warga. Pada saat mendampingi Presiden meninjau KEK Mandalika pada Mei lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk pembebesan lahan proyek by pass LIA - KEK Mandalika sebesar Rp150 miliar. Sedangkan untuk konstruksi akan menelan anggaran sekitar Rp1,5 triliun.

Pemerintah pusat memasti-

kan pembangunan konstruksi akan segera dilakukan apabila pembebasan lahannya bisa lebih cepat. Pembebasan lahan ditarget segera tuntas tahun 2019 ini. Paling lambat Januari 2020 harus sudah mulai dibangun.

KEK Mandalika merupakan satu dari empat destinasi wisata prioritas nasional yang sedang dikembangkan selain Danau Toba, Borobudur dan Labuhan Bajo. Kementerian PUPR sedang mendesain pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika. (nas)

Ada Indikasi Calo Mutasi Pejabat di Lobar Giri Menang (suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) diminta tegas mengganti para pembantunya yang tak becus melaksanakan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah ini penting dilakukan Bupati sebab untuk mengawal kebijakannya selama 5 tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024.

Bupati dan Wabup juga diminta waspada sebab banyak sekali oknum calo mutasi bergentayangan, jika tidak bisa masuk ke bupati oknum ini akan menghadap Wabup untuk melobi penempatan pejabat.

Jika mentok di Wabup, ia akan berupaya ke Sekda melobi.

Demikian ditegaskan politisi PAN yang juga ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris, Rabu (19/6). Sebagai parpol pengusung pasangan Fauzan Sumiatun kata dia, pihaknya sudah bicara dengan Bupati dan Wabup untuk tidak terjebak dengan oknum yang membenturkan antara Bupati dan Wabup.

Khusus soal mutasi ia meminta agar Bupati dan Wabup serta Sekda bersinergi, mana yang menjadi masukan dan saran dibahas dan diputuskan. “Jangan kalau mentok di Bupati, minta tolong ke Wabup, ke Sekda. Itu tidak menarik tetap pakai rumus acuan mutasi itu, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Ini jadi acuan,” tegas dia.

Jangan sampai pejabat mau jadi Kabid dan Kadis namun tidak mampu. Sebab di sini yang bertanggung jawab adalah bupati. Menurut dia, sejauh ini banyak sekaali calo mutasi baik dari unsur pejabat, ASN dan luar bahkan oknum Dewan yang masuk ke bupati, wabup dan sekda.

Calo ini kata dia memberikan masukan agar pejabat tertentu ditempatkan pada posisi tertentu. Menurut dia sebatas ini objektif tentu tidak masalah, hanya saja ketika ini ada unsur kepentingan tertentu ini tidak boleh, apalagi mengorbitkan pe-

jabat tak berprestasi. Menurut dia, tidak apa-apa ada calo namun baik artinya mengusulkan ke pimpinan pejabat yang memang sesuai kualifikasi.

Pihaknya sendiri telah mengantongi kepala OPD dan pejabat yang berkinerja buruk menurut hasil pengawasannya selama ini di Komisi IV. Pihaknya akan menyerahkan hasil penilaiannya ke Bupati untuk dijadikan salah satu bahan evaluasi para jajaran.

“Kami punya kepala OPD dan pejabat mitra Komisi IV yang rapor merah,” tegas dia.

Hal senada dikatakan Kades Bagik Polak, Amir Amraen Putra. Menurut dia, Bupati harus tegas dalam melakukan mutasi para pembantunya. Ia melihat banyak kepala OPD yang kinerjanya sangat tidak maksimal, “Bupati harus tegas, ada juga pejabat yang menjabat lebih lima tahun, itu kan seharusnya diganti juga,” tegas dia.

Pihaknya melihat kepala OPD ini jalan sendiri dalam melaksanakan program bahkan jika bicara desa tidak ada yang koordinasi dengan desa. Padahal di sini perlu adanya koordinasi dan sinergi dengan desa.

Sementara itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan masukan dari Dewan ini tentu sangat positif dan akan dijadikan bahan evaluasi kedepan.

“Positif masukannya, ini jadi bahan kita kedepan,” jelas dia.

Kepala BKD dan PSDM Lobar, Suparlan mengatakan mutasi masih terkendala izin dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi ASN yang sejauh ini belum turun. Awalnya mutasi diharapkan bisa dilaksanakan pada bulan puasa lalu, namun akibat belum adanya izin sehingga pelaksanaan mutasipun molor.

Sejauh ini pihaknya sudah koordinasi dengan Kemendagri dan KASN terkait izin ini, kemungkinan kata dia kendalanya terbentur pelaksanaan lebaran dan kegiatan cuti bersama sehingga belum keluar. (her)

LLK Percepat Rehabilitasi Pascagempa Selong (Suara NTB) Loka Latihan Kerja (LLK) Selong turut mempercepat rehabilitasi pascagempa. LLK langsung hadir ke tengah masyarakat pedesaan.

LLK hadir memberikan pelatihan sejumlah keterampilan. Hal ini disambut baik oleh desa dan mendapat apresiasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi kepada Suara NTB menegaskan, Kemenakertrans mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukannya. Kehadiran Pemerintah Daerah Lotim melalui LLK dalam mengoptimalkan peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan keterampilan terus berlanjut.

Kegiatan ini sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Sembalun selama 30 hari. Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy juga sudah datang meninjau. Setelah Kecamatan Sembalun, kegiatan pelatihan keterampilan dilanjutkan di Kecamatan Sambelia yang akan mulai diadakan Senin (24/6).

Sambelia dan Sembalun ini diketahui sebagai daerah terparah kena gempa. Khusus Sambelia kegiatan pelatihan rencana diikuti oleh 112 peserta. Pihaknya bersyukur, pascapelatihan pihak desa langsung membantu pengadaan peralatan penunjang usaha yang dilakukan para peserta pelatihan.

Ahmad Wardi berharap semua kepala desa menekankan keseriusan peserta yang mengikuti pelatihan. Ke depan, skill para peserta akan menjadi aset desa yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. Guna menyempurnakan proses pemulihan dan peningkatan SDM yang sempat terganggu, pelatihan beberapa skill dengan mendatangkan pelatihnya langsung ini sangat baik dan dibutuhkan masyarakat desa. (rus)

Wagub Tegaskan NTB Siap Kembangkan 30 Persen Kawasan Konservasi Dari Hal. 1 Dalam sambutannya, atas deklarasi tersebut, Wagub NTB mengutarakan bahwa Pemprov dan masyarakat NTB telah siap dan bersedia untuk mengambil langkah nyata demi mengimplementasikan konsep cagar biosfer ini. ‘’Dan untuk mengalokasikan 30 persen dari kawasan NTB untuk menjadi area konservasi (kawasan hijau), termasuk Taman Nasional Gunung Tambora, Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, Kawasan Perburuan Pulau Moyo, Taman Wisata Laut Pulau Satonda, Kawasan Perairan Liang dan Pulau Ngali dan area konservasi lainnya di bawah program pengelolaan terpadu,’’ ujar Wagub.

Pengesahan Saleh-MoyoTambora (Samota) sebagai cagar budaya dunia merupakan pengakuan dari komuni-

tas internasional atas kerja keras dari masyarakat NTB dan pemerintah Indonesia.

Wagub juga menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Samota yang terletak di Sumbawa, Provinsi NTB. Samota, ujarnya, adalah bagian dari Sunda Kecil.

Kawasan ini mencakup dataran rendah hingga ke perbukitan dan gunung-gunung yang ketinggiannya bervariasi dari 0 hingga lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. ‘’Gunung Tambora memiliki ekosistem vulkanik dan erupsinya telah mengguncang dunia di tahun 1815. Kawasan ini adalah rumah bagi berbagai macam flora dan fauna. Kawasan ini juga memiliki komunitas lokal dengan budaya yang cukup mengesankan,’’ ujarnya.

Wagub mengakhiri sambutannya dengan menyampai-

kan informasi bahwa cagar biosfer Rinjani di Lombok dan Samota di Sumbawa akan menjadi tuan rumah pertemuan 13rd South East Biosphere Reserve Network (SeaBRnet) tahun depan.

Untuk diketahui, cagar biosfer bisa menjadi muara kegiatan konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pasokan kebutuhan logistik (Riset, Monev, Pendidikan Dan SDM). Cagar Biosfer juga merupakan laboratorium alam bagi pembangunan berkelanjutan.

Memiliki cagar biosfer juga memberikan akses bagi tampilnya NTB di forum Internasional. Misalnya, di Forum ICC MAB yang terdiri dari 122 Negara. Juga Forum WNBR (World Network of Biosphere Reserve). Ada lagi Forum SeaBRnet (Southeast Asia Bio-

sphere Reserve Network), di mana Lombok akan menjadi tuan rumah pertemuannya pada tahun 2020 mendatang. Juga, SSC (South-South Cooperation).

Menurutnya, cagar biosfer juga bermanfaat untuk sejumlah kebutuhan. Misalnya, bagi masyarakat di sekitarnya, bisa menggerakkan aktivitas jasa ekosistem, kegiatan produksi dan kelestarian budaya.

Selain itu, juga memiliki manfaat sebagai kawasan konservasi yang akan mendukung kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem. Cagar biosfer juga akan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya sebagai laboratorium alam.

Bagi pemerintah, (daerah maupun pusat), cagar biosfer akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, mempertahankan nilai sosial

budaya dan citra pemerintah.

Bagi sektor swasta, cagar biosfer akan memberikan nilai berupa penyediaan komoditas. ‘’Kami selaku Pemerintah Provinsi NTB, memberikan apresiasi yang tinggi atas pendeklarasian ini. Kami berharap, predikat sebagai cagar biosfer yang telah kita raih ini bisa memberikan manfaat, utamanya bagi masyarakat yang berada di kawasan cagar biosfer,’’ ujarnya.

Wagub juga menegaskan, pentingnya dukungan dan masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan tata kelola cagar biosfer ini nantinya. ‘’Dukungan dari para pemangku kepentingan yang beragam, tentunya akan menjadi modal berharga dalam mengembangkan dan mencapai makna penting dari keberadaan cagar biosfer ini,’’ pungkasnya. (*)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 20 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Desa Wawonduru

Potret Kampung KB Percontohan di NTB Mataram (Suara NTB) Hakikat pembentukan Kampung KB pada dasarnya untuk menghidupkan dan menggelorakan kembali semangat gotong royong yang selama ini kendor. Kampung KB juga meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Mengutip dari profil Desa Wawonduru, Kampung KB di Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu menjadi salah satu potret kampung KB percontohan di NTB. Semenjak adanya Kampung KB, dampak dari berbagai program yang dikucurkan oleh SKPD dan mitra terkait di kampung tersebut juga telah menunjukkan hasil.

Seiring dengan itu, yang lebih penting adalah adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap berbagai segi kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi.

Di Kampung KB “ Ndai Wawo” Desa Wawonduru dapat terlihat

jelas adanya perubahan pola perilaku masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Dari segi program KKBPK, tentu sangat menggembirakakn, kepersertaan usia ber-KB pasangan usia subur juga meningkat menjadi hampir 80 persen. Dari jumlah itu sekitar 60 persen menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Kampung KB Desa Wawonduru menjadi contoh bagaimana membangun negeri dapat dilakukan secara bersama-sama untuk membangun perubahan ke arah yang lebih maju.

Awalnya, Desa Wawonduru merupakan salah satu desa yang padat penduduk dan kumuh.

Desa ini terdiri dari sembilan dusun dan 18 RT menjadikan desa ini potensial untuk didorong ke arah yang lebih baik. Dengan adanya dusun percontohan, diharapkan semangat perubahan masyarakat bisa menular ke dusun-dusun lainnya.

Pencanangan Kampung KB

Warga Kampung KB Wawonduru melakukan kerja bakti membangun desa

Warga Kampung KB Wawonduru menghias pagar rumah

tingkat Kabupaten Dompu di Desa Wawonduru dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2017 oleh Bupati Dompu yang diwakili oleh Asisten II. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, program kampung KB menjadi program strategis yang bisa berkontribusi bagi percepatan pembangunan terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa dan daerah tertinggal.

Ada beberapa tahapan kegiatan yang sudah dilakukan di Kampung KB “Ndai Wawo” Desa Wawonduru untuk merumuskan rencana kegiatan dan sinkronisasi program lintas sektor di Kampung KB serta intervensi yang akan dilakukan.

Tahapan tersebut berupa ; 1. Membentuk tim KB Desa/ POKJA Kampung KB “Ndai Wawo” Desa Wawonduru.

2. Melakukan musyawarah masyarakat desa 3. Identifikasi potensi dan rencana pengembangan 4. Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan dan masukan masyarakat 5. Melakukan koordinasi dan membangun kemitraan lintas sektor.

Dari tahapan tersebut, beberapa program yang telah dilaksanakan di Desa Wawonduru antara lain; pertemuan musyawarah masyarakat desa dan kelompok kerja Kampung KB, membangun koordinasi dan kemitraan lintas sektor, program pengembangan keluarga (pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK R). Selain itu dilakukan juga pelayanan KB MKJP, program rumah KB (ru-

mah data dan sekretariat Kampung KB). Program tersebut dilakukan bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Dompu.

Sementara itu kegiatan yang dilakukan bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Dompu antara lain; program keluarga harapan (Bantuan Tunai Bersyarat) serta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH/P2K2).

Adapun Dinas Pertanian Dompu melakukan kegiatan berupa pemberian bantuan bibit pertanian, penyuluhan pertanian, pendampingan kelompokkelompok pertanian, serta pembuatan lahan produktif dan pemanfaatan pekarangan rumah.

Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu melakukan

Gapura Kampung KB Percontohan Desa Wawonduru Kabupaten Dompu

Pembuatan seni mural di rumah warga Kampung KB Desa Wawonduru

Pemanfaatan Rumah Dataku di Kampung KB Wawonduru

Penyuluhan oleh PLKB dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Dompu sebagai bentuk intervensi lintas sektor

sejumlah program intervensi berupa Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan). Ada pula kegiatan penyuluhan serta pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Kegiatan juga berupa pembentukan kelompok tanaman obat keluarga (TOGA) tanaman obat, penyuluhan Kespro dan pemeriksaan IVA, posyandu keluarga dan sosialisasi pencegahan stunting.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperindag/ UMKM kerjasama dengan BKBM Dikpora juga melakukan sejumlah program-program yang penting guna terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. (ris/*)

Kegiatan di Rumah Tahfiz Kampung KB Desa Wawonduru

Isi Liburan dengan Jalan-Jalan? #KenapaNggak!

PERNAH gak sih kamu ngerasain bosen sama rutinitas yang gitu-gitu aja? Kalo iya, berarti waktunya kamu untuk liburan nih! Waktunya diri kamu untuk refreshing biar bisa balik lagi semangat menjalani rutinitas. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kamu lakuin saat liburan adalah traveling. Yes, jalanjalan atau traveling ini merupakan kegiatan yang bisa mengisi liburan kamu dan pastinya menyenangkan! Apalagi kalau kamu traveling-nya bareng sama sahabat-sahabat kamu, pasti bakal tambah seru deh.

Ada yang pernah bilang kalau “friends that travel together, stay forever” jadi kalau kamu pergi jalan-jalannya bareng sama sa-

habat-sahabat kamu, persahabatan kalian bakal long lasting atau awet sampai tua nanti.

Saat kamu traveling, bakalan ada banyak banget hal positif yang bisa kamu dapetin.

Kamu bisa belajar mengenai sejarah, budaya atau bahkan adat istiadat dari tempat yang kamu datangi. Gak cuma itu, bahkan kadang kalau kamu mengunjungi tempat yang masih belum populer, kamu bisa ketemu dan ngobrol bareng sama warga lokal di sana. Buat kamu yang pengen cari referensi destinasi wisatanya, bisa dicari lewat sosial media, melalui Instagram salah satunya. Tinggal cari lewat hashtag “#” atau location tag kamu bisa nemuin destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Kamu gak perlu takut kuota internet kamu abis pas lagi nyari info di sosial media untuk cari destinasi wisata yang bakal di datangi saat kamu traveling, karena sekarang AXIS punya paket OWSEM! Karena paket OWSEM bakalan ngasih kamu Kuota Utama, Kuota Malam (untuk internetan di pukul 00.00 – 06.00 WIB), Kuota Sosial Media (untuk akses aplikasi Instagram, Twitter, Facebook dan TikTok), Kuota Musik (untuk akses aplikasi JOOX dan Smule), dan yang paling owsem-nya lagi ada Unlimited Gaming (untuk akses AoV, Free Fire, Vain Glory, Mobile Legends, Asphalt 9, Modern Combat 5 dan HAGO) lho! Seru banget kan? Jadi selain kamu bisa sosmed-an, kamu juga bisa mabar bareng sama sahabat-

sahabat kamu pas lagi liburan!

Tunggu apalagi? Buruan beli Paket OWSEM sekarang di

AXISnet! Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa kunjungi www.axisnet.id/owsem. (r/*)