Edisi Jumat 20 Maret 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

JUMAT, 20 MARET 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 17 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Kekurangan Disinfektan dan APD

Nurhandini Eka Dewi

Rabu (18/3) lalu. Pertemuan itu membahas tentang perubahan anggaran untuk penanganan virus Corona. ‘’Kita kemarin sudah dikumpulkan untuk mengubah anggaran kita. Anggaran mana saja yang kira-kira, kita ubah menjadi pengadaan disinfektan, APD dan lainnya,’’ kata Eka dikonfirmasi usai penyemprotan disinfektan di Kawasan Islamic Center (IC) NTB, Kamis (19/3) kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan, pihaknya sudah dikumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehabis pulang dari kegiatan sterilisasi kawasan tiga gili (Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno) dari penyebaran virus Corona,

Pengalihan anggaran untuk penanganan virus Corona memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.

Penyesuaian penyaluran

dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah merupakan respons tanggap pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa. Proses penyesuaian dimaksud pada persyaratan penyaluran dan penggunaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam PMK tersebut, ruang lingkup pengaturan meliputi penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari DBHCHT, DBHSDA selain DBHSDA Kehutanan, dan DBHSDA Migas dalam rangka Otonomi Khusus. Kemudi-

an Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah. ‘’Memang ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang meminta kita langsung mengubah (anggaran) untuk penanganan virus Corona.

Karena Covid-19 ini tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dan harus diselesaikan,’’ katanya.

Pengalihan atau perubahan anggaran ini diharapkan selesai pekan ini. Sehingga mulai minggu depan, anggarannya sudah dapat digunakan untuk penanganan virus Corona. Eka tak menyebutkan jumlah anggaran yang akan diubah atau dialihkan untuk penanganan Corona.

Namun yang jelas, anggaran-

nya akan dipergunakan untuk pengadaan disinfektan, APD dan lainnya. Untuk disinfektan, Eka menyebutkan Dikes punya stok sebanyak tiga galon atau sekitar 75 liter. Sebanyak 75 liter tersebut dapat menjadi 7.500 cairan. Dalam satu liter disinfektan, dapat mensterilisasi suatu tempat dari penyebaran virus Corona sekitar 100 meter persegi.

Dalam sterilisasi sejumlah fasilitas umum dan destinasi wisata, Dikes NTB juga berkolaborasi dengan Satuan Brimob Polda NTB yang juga punya stok disinfektan. Selain disinfektan, NTB masih kekurangan APD. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalihkan sejumlah anggaran untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Dinas Kesehatan (Dikes) NTB masih kekurangan disinfektan untuk sterilisasi tempat-tempat umum dan alat perlindungan diri (APD) untuk petugas kesehatan yang menangani pasien dalam pemantauan.

PENCEGAHAN - Penyemprotan disinfektan di kawasan Islamic Center (IC) NTB, Kamis (19/3) kemarin. Langkah-langkah mencegah penyebaran Covid-19 terus gencar dilakukan Pemprov NTB.

TO K O H

NTB Hentikan Pengiriman Turis Mulai Masuk Ribuan TKI ke Luar Negeri ke Tiga Gili

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, resmi mengeluarkan Surat Edaran, Kamis (19/3), terkait penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) untuk melaksanakan tugas dari rumah atau work from home.

Khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di lingkungan pemerintahan.

Sekda NTB, Drs.H.Lalu Gita Ariadi,M.Si menerangkan edaran tersebut merupakan Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

ASN Bekerja dari Rumah

H.Lalu Gita Gita Ariadi Ariadi H.Lalu (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Periksa Lima Saksi Baru SEDIKITNYA lima saksi diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan dana operasional Asrama Haji Embarkasi Lombok. Pemeriksaan berlangsung pekan kemarin. Para saksi merupakan baru dari rangkaian pemeriksaan sebelumnya. ‘’Lima saksi ini merupakan saksi tambahan. Di luar saksi yang pernah diperiksa sebelumnya,’’ Bersambung ke hal 15

PASCAKELUARNYA surat edaran Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc soal kewaspadaan penyebaran virus Corona (Covid-19), Pemprov menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB juga telah mengeluarkan surat edaran kepada Disnakertrans kabupaten/kota M. Agus Patria untuk

menghentikan pelayanan pengurusan dokumen calon TKI. Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menyebutkan, jumlah TKI NTB yang dikirim ke luar negeri mencapai ribuan orang dalam satu bulan. Menjelang puasa Ramadhan, biasanya ribuan TKI NTB banyak yang pulang kampung.

Terhadap TKI yang pulang kampung, diberikan atensi khusus untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Agus mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan petugas bandara untuk mendata TKI yang pulang kampung.

Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Diterangkan Aryadi, (Diskominfotik) NTB, I Gede Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemprov NTB melalui Putu Aryadi, selaku Penang- pasien yang berasal dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Posko Penangganan Virus gung Jawab Informasi Posko Kecamatan Soromandi, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Corona NTB membantah Penanganan Virus Corona Kabupaten Bima tersebut 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pemberitaan di beberapa NTB menerangkan bahwa pulang dari Tangerang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 media massa terkait seor- pasien yang meninggal pada pada 27 Februari Lalu. Set123456789012345678901234567890121234567890123456789 ang pasien perempuan di Kamis (19/3) dini hari tersebut elah sampai di rumah, 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rumah Sakit Umum Daer- masuk dalam kategori Pasien pasien mengalami bebera123456789012345678901234567890121234567890123456789 pa keluhan klinis seperti ah (RSUD) Kabupaten Dalam Pengawasan (PDP).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 ‘’Itu informasi yang belum batuk berdahak, demam, Bima yang dikabarkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 meninggal karena virus Co- bisa dipastikan kebenarannya. sesak nafas, dan lain-lain.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sebelum masuk RSUD rona (Covid-19). Pasalnya, Karena yang bisa memastikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sampai saat ini hasil lab meninggal karena Covid-19 Kab. Bima, pasien juga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 dari pasien tersebut belum atau tidak, harus menunggu ha- menjalani perawatan di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sil lab dari Surabaya. Sampel- Kabupaten Dompu pada selesai diuji.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Kepala Dinas Komunika- nya sudah dikirim,’’ ujar Aryadi awal Maret 2020.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 si Informatika dan Statistik saat dikonfirmasi, Kamis (19/3). Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Mataram (Suara NTB) Aktivitas wisata di tiga gili Lombok Utara mulai menunjukkan tanda tanda pulih. Kamis (19/3) sejumlah wisatawan asing mulai masuk melalui Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara sesuai surat Gubernur NTB. Catatan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pemenang, sampai Kamis siang kemarin ada tujuh wisatawan asing yang masuk. Mereka datang dari sejumlah negara tiba di Pelabuhan Bangsal setelah melalui perjalanan darat. Hingga sore, bertambah empat wisatawan asing.

Bersambung ke hal 15

Pasien Meninggal di Bima Masih Tunggu Hasil Laboratorium

(Suara NTB/syahbandar)

PERIKSA - Petugas Syahbandar melakukan pemeriksaan suhu tubuh wisatawan asing yang akan masuk tiga gili.

Kontrak Akomodasi Haji Luar Negeri Direvisi

Dedi Irawan (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Persiapan pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) NTB tahun 2020 tetap jalan.

Mengantisipasi tertundanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag memutuskan kontrak akomodasi haji luar negeri tanpa pembayaran uang muka.

Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB, H. M. Ali Fikri menjelaskan pada tahun sebelumnya ketika kontrak akomodasi haji

luar negeri sudah ditandatangani. Baik itu kontrak akomodasi mengenai perhotelan, maskapai penerbangan dan transportasi, maka 10 hari sejak penandatangan kontrak wajib diberikan uang muka sebesar 20 persen.

“Sekarang pak Dirjen merevisi itu semua, kontrak tetap berjalan tetapi tanpa uang muka. Untuk mengantisipasi seandainya ibadah haji tertunda untuk tahun ini,” jelas Fikri dikonfirmasi Kamis (19/3) kemarin.

Ketika uang muka kontrak

akomodasi luar negeri belum dibayarkan, maka uang masih berada di dalam negeri. Jangan sampai uang muka sudah dibayarkan kemudian pelaksanaan ibadah haji ditunda, maka uang tersebut akan lama kembali ke dalam negeri.

Seperti pengalaman beberapa tahun lalu ketika kuota jemaah calon haji (JCH) dikurangi Pemerintah Arab Saudi.

“Yang jelas untuk antisipasi kita, Dirjen PHU meminta kepada semua maskapai yang menang tender untuk pelaksanaan haji untuk tidak dibayarkan

uang muka dulu. Sampai ada kepastian resmi dari Arab Saudi,” katanya.

Lantas apakah pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 berpotensi ditunda? Fikri meyakini tak ada penundaan. Pasalnya, persiapan haji 2020 sudah dilaksanakan. Mulai dari rekrutmen petugas, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) termasuk bimbingan manasik haji.

Bersambung H. M. Ali Fikri ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Persiapan Pemberangkatan 4.499 JCH NTB Tetap Jalan

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 2

Pawai Ogoh - ogoh Tetap Digelar

Tak Abai dengan Kebersihan Lingkungan BEBERAPA wilayah di kelurahan Tanjung Karang masih rawan terpapar kasus demam berdarah dengue (DBD). Kondisi geografinya yang merupakan daerah pesisir pantai merupakan wilayah perkembangbiakan nyamuk. Karenanya warga di kelurahan Tanjung Karang diminta jangan abai terhadap kebersihan lingkungan.

Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi mengatakan, mewabahnya kasus DBD di enam lingkungan kelurahan Tanjung Karang perlu diantisipasi secara simultan. Ia pun berpesan kepada seluruh warga masyarakat di kelurahan untuk selalu menja(Suara NTB/viq) ga kebersihan lingkungan.

Rusmaladi “Antisipasi sudah kita lakukan, baik berupa pengasapan di beberapa lingkungan yang dilakukan oleh puskesmas Tanjung Karang. Juga kita sudah laksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di beberapa lokasi. Selain itu juga kita sudah berikan sosialisasi kepada seluruh warga terkait langkah antisipasi kasus DBD di Tanjung Karang,” katanya Kamis (19/3).

Selain itu jelas Rusmaladi, pihaknya sudah melakukan kegiatan gotong - royong untuk membersihkan selokan di lingkungannya. Kegiatan gotong-royong itu bisa memperlancar arus air di beberapa selokan yang kerap tertimbun sampah. “Karena sampah yang di selokan kerap membuat mampet sehingga ada genangan, itu kan perlu dibersihkan,” jelasnya.

Hingga saat ini ujar dia, cuaca yang tidak menentu di Mataram membuat pihaknya kewalahan. Sebab, beberapa titik di lingkungan Tanjung Karang menjadi langganan genangan.

Untuk mengantisipasi itu, pihaknya sudah memproyeksikan semua operator sampah di lingkungannya untuk bekerja keras dalam membersihkan sampah di masing-masing lingkungan.

“Kita ada enam lingkungan. Jadi kita upayakan semua operator sampah kita selalu membersihkan dengan mengangkut sampah untuk menghindari adanya jentik nyamuk,” paparnya.

Rusmaladi menjelaskan, kasus DBD di kelurahan Tanjung Karang pada tahun 2019 lalu capai 30 orang. “Sekitar itu yang sudah positif. Itu tersebar di enam lingkungan,” katanya.

Dari enam lingkungan yang tepapar kasus DBD jelas dia, lingkungan Bendege merupakan satu-satunya lingkungan paling rawan terpapar. Daerah yang berada di bibir pantai itu menjadi rentan terpapar kasus DBD. “Tapi kita sudah menghimbau masyarakat di sana lewat kepala lingkungan dan surat imbauan dari Dikses Kota Mataram, kita berikan satu rumah satu Jumantik. Jadi, itu yang kita laksanakan. Semoga saja tahun ini tidak bertambah jumlah kasus DBD di sana,” tutupnya. (viq)

Jangan Menimbun ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., sepakat dengan kebijakan Pemkot Mataram yang membatasi pembelian bahan kebutuhan pokok. Hal ini menyusul reaksi warga menyikapi wabah viros corona. ‘’Di Mataram ini kan ada motto maju, religius dan berbudaya. Religius di sini jangan sampai kebalikan. Perilaku masyarakat bertentangan dengan motto itu sendiri,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerja Komisi II kemarin.

Misban mengimbau kepada masyarakat agar bijak menyikapi kondisi ini. ‘’Jangan mementingkan diri sendiri.

(Suara NTB/fit) Terutama mereka yang punMisban Ratmaji ya modal besar. Manakala itu dilakukan oleh mereka, tentu harga-harga akan naik,’’ ujarnya.

Walaupun sebenarnya stok kebutuhan, sebenarnya ada. ‘’Saya setuju dengan apa yang dilakukan Pemkot Mataram, membatsi pembelian. Kalau perlu lebih tegas lagi,’’ pintanya.

Siapapun yang berniat melakukan pembelian dalam jumlah besar, sambung politisi PKPI ini, sebaiknya ditangkap. ‘’Silahkan diproses hukum. Dibawa ke polisi. Kalau yang seperti itu kan sudah ada indikasi menguntungkan diri sendiri,’’ demikian Misban. Menurut dia, apapun alasannya, aksi menimbun tidak dibenarkan.

Anggota dewan dari daerah Pemilihan Ampenan ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondusivitas daerah. ‘’Disamping masyarakat sudah resah dengan kondisi wabah corona, jangan lagi ditambah dengan kepanikan aksi borong memborong,’’ ucapnya.

Diakui Misban, memang sulit melakukan pengawasan maksimal terkait pembatasan pembelian kebutuhan pokok masyarakat. Namun demikian, kata dia, hal itu bisa dilakukan oleh para pedagang. ‘’Jadi pengawasan ini sekaligus dilakukan oleh para pedagang,’’ imbuhnya. Apalagi di retail modern sudah dilengkapi dengan kamera pengawas.

Sehingga, ketika ada masyarakat yang melakukan aksi borong, hal itu bisa disampaikan kepada pihak terkait. ‘’Jadi dengan cara itu mungkin mereka akan menjadi berpikir dalam jumlah banyak. Walaupun misalnya untuk diri sendiri. Dikhawatirkan aksi menimbun ini, akan berdampak pada naiknya harga-harga. ‘’Masker aja misalnya. Padahal mereka gak makai, tapi kenapa tiba-tiba menjadi langka. Jadi memang ada penimbunan,’’ ungkapnya. Misalnya kebutuhan beras sehari satu kilogram, kata Misban, masyarakat cukup membeli tiga kilo untuk kebutuhan tiga hari. ‘’Ya seperti beras, gula itu tidak perlu ditimbun, karena memang kebutuhan kita segitu saja.

Mau ada penyakit, mau tidak, tetap segitu,’’ pungkasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Pawai Ogoh – ogoh sebagai rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942 tetap digelar pekan depan. Kegiatan ini dipastikan akan melibatkan banyak orang. Namun setiap peserta harus mengikuti protokol pencegahan virus corona.

Keputusan tersebut setelah digelar rapat di Wantilan Taman Mayura, Rabu (18/3).

Rapat dihadiri oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB, PHDI Kota Mataram, Ketua Krama Pura Meru, Camat Cakranegara, Dandim dan Polsek Cakranegara serta lurah.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, permasalahan pawai ogoh – ogoh telah disampaikan saat rapat bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah beserta jajarannya.

Bahwa, pemerintah perlu mengatensi bersama karena tidak bisa dihindari akan terjadi pengumpulan dan melibatkan massa dalam jumlah banyak dalam kegiatan tahunan tersebut.

Pertimbangan sebagai kegiatan keagamaan mesti diambil kebijakan yang sensitif dan dapat diterima dengan bijaksana. “Ini sudah saya sampaikan di hadapan Pak Gubernur.

Oleh bapak Gubernur diambil kebijakan untuk diatensi oleh Forkopimda NTB,” jelasnya.

Berbagai rangkaian yaitu antara lain Melasti, pengerupukan atau pacaruan yang terdapat di dalamnya ialah pawai Ogoh serta catur brata penyepian tetap dilaksanakan.

Pengurus PHDI NTB mem-

berikan imbauan. Pertama, upacara melasti tingkat provinsi NTB tetap dilaksanakan tanggal 22 Maret di pantai Loang Baloq dengan sederhana. Masing – masing banjar krama putar mengutus pamedek maksimal lima orang. Peserta yang diikutsertakan ialah anggota masyarakat yang sehat dan paham mengenai protokol pencegahan dan penularan covid-19.

Pawai Ogoh – ogoh dilaksanakan di wilayah masing – masing dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penularan covid-19. Dan, jumlah pengusung Ogoh – ogoh diminimalkan.

Warga Cakranegara, Ida Bagus Ari Widya Utama mengatakan, pelaksanaan pawai Ogoh – ogoh telah dibahas bersama Ketua Panitia di Taman Mayura, kecamatan, kelurahan serta instansi teknis dari Pemkot Mataram. Keputusannya pawai Ogoh – ogoh sebagai rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi tetap dilaksanakan di daerah masing – masing. Dengan catatan, peserta harus mematuhi protokol pencegahan penularan covid-19.

“Ndak bisa kalau ndak diadakan. Bisa jadi pro – kontra nanti di masyarakat,” jawabnya.Kecuali pemerintah sejak sebulan lalu meng-

informasikan ke masyarakat terutama Umat Hindu kemungkinan bisa ditiadakan. Termasuk mengurangi peserta pawai. Satu banjar saja memiliki 80 – 100 perwakilan. Artinya, sulit membendung keinginan anggota untuk ikut pawai.

Ari menambahkan, Ogoh – ogoh dengan karakter Rahwana dibuat hampir rampung.

Pengerjaan membutuhkan waktu dua bulan. Dan, menghabiskan dana sekitar Rp8 juta – Rp9 juta. “Kalau kerjanya dari pagi sampai sore bisa dua – tiga minggu. Kalau ini hampir dua bulan dikerjakan,” jelasnya.

Saran pemerintah dengan memperhatikan standar pencegahan akan diperhatikan. Misalnya, dengan menggunakan masker dan jaga jarak antar peserta. (cem)

(Suara NTB/cem)

OGOH-OGOH - Ida Bagus Ari Widya Utama, warga Cakranegara memasang atribut ogoh – ogoh, Kamis (19/3).

Pelaksanaan pawai ogoh – ogoh sebagai rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1942 tetap digelar.

Peserta harus mengetahui protokol pencegahan virus corona atau covid-19.

Pasar Tradisional Tidak akan Ditutup Mataram (Suara NTB) Isu penutupan 19 pasar tradisional di Mataram akibat wabah Corona Virus Disease (Covid-19) sempat gembargembor di tengah masyarakat kota Mataram. Namun, isu tersebut dinyatakan tidak benar. Hal itu ditegaskan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kamis (19/3).

Dijelaskan Martawang, Pemkot Mataram sudah memastikan normalisasi aktivitas warga di semua pasar bisa berjalan seperti biasanya. “Meskipun kita memang berikan imbauan ke warga kota Mataram untuk lakukan “social distancing. Bukan berarti kita tutup semua pasar,” tandasnya.

Menyikapi ikhtiar Pemkot Kota Mataram dalam mengurangi mewabahnya Covid19, pihaknya tak pernah mengeluarkan imbauan kepada penutupan pasar tradisional.

Martawang pun menghimbau, semua warga Mataram selalu membangun social trust di tengah publik. “Jangan ada di antara kita yang memiliki kapasitas ekonomi yang lebih lalu melakukan cara-cara penimbunan yang merujuk kepada kepentingan pribadi saja.

Itu kita larang,” katanya.

Sejauh ini, Pemkot Mataram tidak ada niatan untuk melakukan penutupan pasar tradisional maupun modern. Ia memerintahkan, semua warga untuk beraktivitas seperti biasa. “Masyarakat tidak perlu khawatir atau panic buying.

Insha Allah kita berada pada posisi aman terhadap Covid-19 di Mataram,” katanya.

(Suara NTB/viq)

NORMAL - Aktivitas di pasar tradisional Monjok masih berjalan normal seperti biasanya, Kamis (19/3). Isu penutupan semua pasar tradisional di Mataram dipastikan informasi tidak benar.

“Kita juga sudah menyiapkan (antisipasi untuk) itu, kita akan menyemprotkan disinfektan di semua pasar tradisional nanti. Kemarin mumpung siswa sedang sekolah dari rumah, kita sudah menyemprot semua sekolah. Perkantoran juga sudah kita lakukan.

Nah baru berikutnya kita semprot semua pasar tradisional. Yang jelas, warga dilarang menyetok kebutuhan pokok yang bisa menimbulkan masalah,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menjelaskan, penutupan pasar akibat wabah Cobid-19 yang belum terjadi di Mataram sangat tidak memungkinkan. Sebab, aktivitas ekonomi warga Mat-

aram masih bertumpu pada semua pasar tradisional.

“Tidak mungkin ditutup. Kalau pun akan disemprot disinfektan, kita akan cari alur dan strateginya,” katanya.

Kepada Suara NTB, salah satu pedagang di Pasar Monjok, Indah mengatakan, jika penutupan pasar dilakukan, merupakan langkah yang kurang tepat. Sebab jelas dia, aktivitas jual beli di pasar merupakan tulang punggung bagi warga Mataram untuk memasok kebutuhan pangan warga. “Jadi, bayangkan saja kalau ditutup. Saya yakin semua pedagang pasti demo.

Karena kalau ditutup ke mana lagi warga akan membeli kebutuhan makannya,” tutup Indah. (viq)

Pemkot Mulai Lelang Proyek Mataram (Suara NTB) – Bagian Pengadan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, akhir triwulan pertama mulai melelang lima paket proyek. Penyebaran virus corona diharapkan tidak mengganggu lelang dokumen.

Paket proyek yang ditender yakni peningkatan kualitas jalan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp12 miliar, perbaikan irigasi Rp4,5 miliar dan pengadaan mobil derek Dinas Perhubungan sekitar Rp1,6 miliar.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, beberapa paket pengadaan barang dan jasa sudah mulai diumumkan. Dinas PUPR telah mengajukan dokumen lelang ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Di samping itu, Kejaksaan sudah memberikan lampu hijau untuk pendampingan.

Dokumen lelang diajukan PUPR adalah, pekerjaan fisik berasal dari DAK. Yakni, proyek jalan senilai Rp12 miliar dan irigiasi. Satu paket pengadaan mobil derek Dinas Perhubungan.

“PU sudah serahkan dokumen lelang. Prioritas kita adalah DAK ini harus segera ditender,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/3).

Alokasi DAK diterima Pemkot Mataram tahun ini sekitar Rp60 miliar. Anggaran ini tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mahmuddin menambahkan, ada beberapa dinas yang masih membuat detail engineering design (DED). Seperti, penataan kawasan wisata Taman Loang Baloq Rp3,4 miliar di Dinas Pariwisata. Ekspose sudah dilakukan di hadapan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Pengajuan dokumen lelang masih menunggu finalisasi DED.

(Suara NTB/cem)

H. Mahmuddin Tura “Diprioritaskan adalah DAK harus segera terkontrak hingga akhir bulan Juni. Jika melebihi waktu itu anggaran akan dikembalikan alias hangus,” jelasnya. Sebelumnya, sumber daya manusia (SDM) di OPD jadi kendala. Kendala itu kata Mahmuddin, telah diselesaikan. Seperti Dinas Pertanian telah difasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menunjuk pejabat pembuat komitmen dari instansi lain.

Evaluasi penyerapan anggaran di triwulan pertama digelar pertengahan bulan April mendatang. Mahmuddin menambahkan, penyebaran wabah virus corona atau covid-19 diharapkan tidak mengganggu lelang. Sebab, pemerintah pusat menyarankan penyesuaian jam kerja bagi pegawai mengantisipasi penyebaran covid-19.

“Saya kira di rumah pekerjaan bisa dikerjakan di rumah,” tandasnya. BPBJ diminta mengeluarkan surat imbauan ke OPD – OPD untuk mempercepat pengajuan lelang. Sehingga, dokumen bisa ditender dan pengerjaan fisik bisa dikerjakan tepat waktu. (cem)

Mataram Masih Siaga Banjir Mataram (Suara NTB) Sesuai prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), daerah kota Mataram ditetapkan siaga hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang hingga 25 Maret 2020 mendatang. Untuk itu, Pemkot melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menghimbau, agar warga Mataram selalu siaga banjir dan genangan.

Kepala BPBD Kota Mataram, Mahfuddin Noer mengatakan, di samping fokus melakukan upaya pencegahan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di

Mataram, pihaknya tak akan mengesampingkan penanganan masalah banjir dan genangan di beberapa titik. Sebab, dari imbauan yang dikeluarkan BMKG Pusat jelas Mahfuddin, status kota Mataram ialah siaga hujan lebat disertai angin kencang.

“Kita di samping fokus menangani antisipasi wabah Covid-19, kita juga akan fokus lakukan penanganan siaga banjir di Mataram. Karena, beberapa hari belakangan ini, kota Mataram kerap diterpa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,” katanya, kepada Suara NTB, Kamis (19/3).

Menurutnya, beberapa lokasi di Mataram masih menjadi langganan genangan.

Baik di Jalan Udayana, Jalan Sudirman, Jalan Lingkar Selatan, dan Jalan Airlangga.

Untuk itu, warga Mataram pun dihimbau, jika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat agar menghindari ruas jalan tersebut. “Karena curah hujan cukup lebat beberapa hari terakhir ini.kadang disertai petir juga,” katanya.

Di samping ada genangan, perlu juga diantisipasi adanya pohon tumbang akibat terpaan angin. Untuk wilayah yang perlu diantisipasi adanya pohon tumbanng, warga diminta tak melewati beberapa ruas jalan.

“Seperti jalan Sudirman, Majapahit, Udayana, dan beberapa ruas jalan di wilayah Ampenan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menjelaskan, khusus genangan di jalan Lingkar Selatan kota Mataram, ada beberapa faktor yang menyebakan terjadinya genangan. Kapasitas saluran yang tidak mampu menampung air dari arah timur, salah satu penyebab adanya genangan jika hujan turun.

“Bagian hilir saluran pembuangan tidak bisa mengalir langsung ke laut sehingga mengalami antrean air. Juga faktor sampah di sana yang menyebabkan tersumbatnya saluran air di gorong-gorong sehingga menghambat air masuk ke laut,” jelas Miftah.

Ia pun menerangkan, kondisi saluran di Lingkar Selatan tidak bisa menerima limpahan air karena selokan yang kecil. “Selokan itu tak mampu menampung, sehingga air melimpah,” katanya. Miftah pun sudah mengekspose, untuk selokan di wilayah selatan Kota Mataram, Pemkot Mataram dan BWS NT-1 akan skenariokan memperbesar dimensi saluran di wiayah Lingkar Selatan. “Kita juga akan membangun jetty di muara sungai Sembalun untuk memecah ombak agar aliran air berjalan lancar di sana,” tutupnya. (viq)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 3

Kurangi Dampak Corona

Hipmi Minta Perbankan Bijaksana Mataram (Suara NTB) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB mengharapkan, sekaligus mendorong lembaga keuangan bank memberikan kebijaksanaan kepada nasabah. Dorongan ini diharapkan turut disuarakan kepala daerah di NTB, sebagai langkah penyelamatan keberlangsungkan perekonomian di provinsi ini.

Bagi Ketua Hipmi Provinsi NTB, Sawaluddin, dampak yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona sangat dahsyat. Denyut nadi ekonomi seolah berhenti seketika. Usahausaha menjadi mandek. Rantai ekonomi seperti dikejutkan.

Aweng, sapaan akrabnya kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (19/3) kemarin, memberikan tanggapan terkait penyebaran virus corona yang telah mewabah ke lebih dari 100 negara. Tanpa terkecuali di Indonesia.

Seluruh masyarakat, diharapkan memberikan saran, pendapat dan masukan secara sehat. Serta saling menguatkan melawan ancaman virus corona. Indonesia saat ini memberlakukan situasi darurat bencana. Dampaknya, dirasakan langsung seluruh elemen bangsa ini. Karena itu, kepada lembaga keuangan bank agar memberikan kebijaksanaan re angsuran, atau menunda sementara cicilan kredit nasabah, sampai situasi negara membaik. Harapannya re angsuran selama enam bulan ke depan.

Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat corona sampai akhir Mei 2020. Jika virus corona ini berhasil dikendalikan selama masa tanggap darurat ini, harus ada waktu tiba bulan berikutnya untuk recovery. “Terutama nasabah pengusaha, UMKM, maupun start up yang saat ini masih proses kredit di pebankan,” ujarnya.

Penundaan angsuran ini menurutnya akan sangat membantu bagi dunia usaha bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi global yang sangat berat. Keringanan pembayaran angsuran kredit ini dipandang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan beban psikologis masyarakat pengusaha. “Kita bisa berkaca dari pusat-pusat perbelanjaan yang saat ini sudah sepi. Pergerakan perputaran uang sangat berat. Ini bencana global. Karena itu harus ada kebijaksanaan,” imbuhnya.

Kepada kepala daerah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga diharapkan turut mendorong lembaga keuangan untuk membijaksanai nasabah di NTB. Apalagi provinsi ini saat ini masih proses recovery pascagempa tahun 2018 lalu. Harapan Hipmi NTB, setidaknya gubernur mengeluarkan edaran kepada lembaga keuangan terkait yang disuarakannya. “Saya berdiskusi dengan sopir taksi, ojek online, rumah makan rumah makan. Sepi. Mereka merasakan dampak luar biasa corona ini. Kan tidak mungkin mereka diberatkan lagi, meskipun pembayaran kredit adalah kewajiban nasabah. Situasinya seperti ini,” terang Aweng.

Hipmi NTB telah berdiskusi dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Apa yang disuarakan Hipmi NTB juga mendapat sinyal lampu hijau dari orang nomor satu di NTB ini. Rencananya Gubernur akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal itu. “Situasi batin para wirausaha ini harus dijaga untuk kelangsungan ekonomi kita,” tambahnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

PENGARAHAN - H. Muhammadun memberikan pengarahan kepada puluhan calon pekerja migran di BLK LN Lombok Mandiri. Para calon pekerja migran ini akan dipulangkan sementara, sembari menunggu dunia pulih akibat wabah virus corona.

Calon Pekerja Migran di Penampungan Dipulangkan Giri Menang (Suara NTB) Para pekerja migran yang sedianya akan diberangkatkan ke masing-masing negara penempatan, terpaksa harus dipulangkan. Sembari menunggu situasi global akibat penyebaran Covid-19 memulih. Disalah satu penampungan, sekaligus tempat pelaksanaan pelatihan luar negeri di Desa Lelede, Kabupaten Lombok Barat, saat ini ada puluhan calon pekerja migran sedang mengikuti pelatihan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pelatihan keterampilan.

Sesuai jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan penempatannya. Rencananya puluhan pekerja migran dari kabupaten di Pulau Lombok ini akan diberangkatkan ke Timur Tengah dalam waktu dekat ini. Hanya tinggal menunggu paspor untuk pemberangkatannya. “Kita masih menunggu surat dari pusat untuk penghentian pengiriman, dan perekrutan. Kegiatan berkumpul juga dikurangi,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga

Kerja Indonesia (Apjati) Provini NTB, H. Muhammadun.

Kamis (19/3) kemarin, ia memberikan permakluman kepada puluhan calon pekerja migrant, di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) “Lombok Mandiri”, seluruhnya perempuan. H. Muhammadun memberikan semangat, kondisi global saat ini yang mengharuskan seluruh aktivitas yang melibatkan banyak orang ditiadakan. Sementara waktu, seluruhnya akan dikembalikan kepada keluar-

ganya masing-masing.

Calon pekerja migran ini juga diberikan pilihan untuk tetap tinggal. Karena dipahami, beban psikologis bagi mereka yang harus kembali ke keluarganya. Rekrutmen calon pekerja migran untuk seluruh negara penempatan, Timur Tengah, maupun Asia Pasifik sementara ini tidak boleh dilaksanakan. Pengiriman calon pekerja migran ke Arab Saudi dengan sistem satu kanal juga dihentikan. “Aktvitas sudah tidak boleh lagi. Kalaupun kita

mau proses di Indonesia, di negara tujuan tidak boleh masuk. semua harus memakluminya. Kalau sudah situasi aman, kita jemput lagi untuk diberangkatkan,” pesan Owner PT. Tekad Jaya Abadi ini.

Tidak ada pilihan bagi PPTKIS untuk tidak memulangkan sementara para calon pekerja migran. Harapannya, agar situasi secepatnya membaik. Agar para calon pekerja migran yang sudah dipastikan siap ini dapat diberangkatkan. Menjadi pekerja migran menurutnya sangat membantu, tidak saja ekonomi keluarga. Daerah juga akan sangat terbantu dengan banyaknya remitansi (kiriman uang) dari pekerja migrant Indonesia di luar negeri.

“SDM kita juga terbantu.

Dari tadinya tidak tau apa-apa

menjadi paham. Dari yang tadinya tidak tau keadaan dunia luar, menjadi paham.

Kita bersyukur juga, perhatian pemerintah daerah terhadap buruh migran juga sangat besar,” katanya.

Karena itu, pintanya, daerah juga dapat melakukan pemberdayaan kepada eks buruh migran yang telah kembali ke tanah air membawa modal.

Meraka dapat diberikan pelatihan. Baik menjahit, membatik, atau berwirausaha sesuai kecocokannya.

“Agar mereka tidak terus-terusan menjadi buruh migran.

Pulang, pergi, pulang, pergi.

Mereka bisa menguatkan ekonomi daerah. Asal pemberdayaannya dilakukan secara massif,” demikian H. Muhammadun. (bul)

Astra NTB Umumkan Delapan Orang Paling Beruntung

(Suara NTB/bul)

BERTEMU - Ketua Hipmi NTB, Sawaludin melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkielimansyah.

Salah satu permintaannya mendorong kepala daerah mengeluarkan edaran agar bank membijaksanai nasabah, terutama pengusaha. Selama darurat bencana corona ini.

Mataram (Suara NTB) Astra Motor NTB mengundang para pemenang yang beruntung pada program “UMROH Akhir Tahun” ke Kantor Main Dealer Astra Motor NTB yang berada di Jl. TGH Saleh Hambali Dasan Cermen Mataram, Selasa (17/ 3) kemarin. Secara resmi Astra NTB telah mengumumkan pemenang program spektakuler yang diselenggarakan pada 29 Februari 2020.

Program bertajuk “UMROH Akhir Tahun” ini merupakan bentuk apresiasi Astra Motor NTB kepada konsumen setianya yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Periode program UMROH Akhir Tahun mulai 01 November 2019 hingga 31 Januari 2020 lalu dengan melakukan pembelian sepeda motor Honda secara kredit melalui finance yang telah ditunjuk dengan DP minimal 20%.

Pengundian pemenang hadiah UMROH Akhir Tahun di-

hadiri langsung oleh Manajemen Astra Motor NTB, perwakilan Pimpinan Cabang Dealer dan Finance yang ada di area Lombok Barat. Selain itu sebagai saksi turut hadir pula perwakilan notaris, kepolisian dan dinas sosial. Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub.Dept Head Astra Motor NTB menyebut Astra NTB telah memperoleh namanama para pemenang program UMROH Akhir Tahun ini.

“Total pemenang ada 8 orang. 3 orang pemenang mendapatkan 1 paket umroh (1 paket berlaku untuk 2 orang) dan 5 orang pemenang mendapatkan masing-masing 1 unit Honda Genio.” papar Kresna Murti. “Program ini kami berikan untuk konsumen setia sepeda motor Honda khususnya di wilayah NTB. Terimakasih atas loyalitas yang diberikan hingga saat ini produk sepeda motor Honda tetap menjadi produk otomotif terdepan hingga pelosok

Pekerja di Malaysia Diliburkan dengan Gaji Tetap Mataram (Suara NTB) Pemerintah Diraja Malaysia telah mengeluarkan edaran membatasi seluruh aktivitas untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Tanpa terkecuali, perusahaan-perusahaan perkebunan di negara penempatan terbesar pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah melaksanakan edaran tersebut. “Pekerja diliburkan, sampai 31 Maret,” terang Zarif Zainul, Ketua Jabatan Tenaga Kerja & Hal Ehwal Peneroka Felda Global Ventures (FGV) Holdings Berhad dihubungi via telepon, Kamis (19/3) kemarin.

Edaran yang dikeluarkan pemerintah Diraja Malaysia diantaranya agar melakukan pemeriksaan suhu badan, mengenal gejala seperti demam, batuk dan susah bernafas. Diminta agar menghindari keramaian. Dengan mengacu pada pernyataan dari Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas (MPIC) yang memberikan pengecualian bagi sektor pertanian dan komoditas untuk beroperasi selama pembatasan waktu yang diberlakukan.

Sektor Perkebunan FGV

(Suara NTB/ist)

distribusi barang.

(FGV) Holdings Berhad adalah sebuah perusahaan pertanian dan agrikomoditas global yang berbasis di Malaysia. Perusahaan ini mempekerjakan sebanyak 12.000 orang pekerja Indonesia. Dari Lombok, FGV mempekerjakan sebanyak 6.000 orang. FGV mengelola lahan perkebunan untuk sawit dan getah seluas 400-an ribu hektar di Malaysia. Kebutuhan tenaga kerjanya mencapai 32.000 orang.

Operasional perusahaan juga

(Suara NTB/bul)

HADIAH - Kresna Murti Dewanto, Marketing Sub.Dept Head Astra Motor NTB menyerahkan hadiah secara simbolis undian paket umroh kepada salah satu pembeli Sepeda Motor Honda yang beruntung.

Nasabah Diimbau Minimalisir Transaksi Tunai

PENGARAHAN - Para pekerja di perkebunan yang dikelola FGV sedang diberikan pengarahan memulai kembali kegiatan perkebunan dengan jumlah minimum pekerja dan mematuhi semua pedoman pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan semua pekerja, termasuk pemukim dan petani kecil Felda yang mengirimkan buah sawit mereka ke pabrik FGV. Sektor Bisnis Logistik dan Dukungan juga terus mendukung kegiatan Sektor Perkebunan termasuk pengiriman minyak sawit mentah ke kilang dan

Nusantara. Harapannya melalui program Umroh Akhir Tahun ini dapat mengapresiasi konsumen setia kami,’’ demikian Kresna.

Husliana, seorang karyawan honorer pemenang hadiah umroh masih merasa tidak percaya bisa memenangkan kejutan besar ini. “Saat diberitahu pihak Dealer NSS tempat saya membeli Honda PCX150, katanya nama saya keluar sebagai pemenang.

Awalnya sempat tidak percaya. Tapi ternyata betul.

Nama saya keluar sebagai konsumen terpilih yang mendapatkan hadiah 1 paket umroh gratis bersama Honda.

Rasanya seperti mimpi, karena benar-benar tidak menyangka. Alhamdulilah rasanya senang sekali. Saya akan ajak suami untuk ibadah umroh. Terimakasih Honda, semoga Honda semakin maju dan tetap menjadi pilihan nomor 1 masyarakat NTB,” ucapnya. (bul)

didukung kerja keras tenaga kerja- tenaga kerja dari Lombok.

“Karena itu, selama diliburkan, pekerja tetap digaji penuh.

Keluarga di Lombok tidak usah khawatir,” katanya. Perusahaan menjamin keselamatan pekerja dengan telah diambilnya langkah-langkah untuk mengalakkan penularan potensi virus corona di semua ladang yang dikelola FGV. Pengamanan pekerja dilakukan seperti SOP yang diarahkan oleh pemerintah Malaysia. (bul)

Selong (Suara NTB)Transaksi tunai diketahui menjadi salah satu media yang bisa menjadi penyebar virus corona. Terhadap hal itu, para nasabah diimbau untuk menggunakan transaksi elektronik. Nasabah bisa transaksi dari rumah baik menggunakan mobile banking dan atau internet banking.

“Meminimalisir menggunakan uang tunai,” ungkap Pimpinan Cabang BRI Selong, Bayu Adityo menjawab Suara NTB di Selong, Kamis (19/3) kemarin. Pimpinan cabang bank dengan jumlah nasabah terbesar di Lotim mengimbau juga agar tetap waspada terhadap dampak dari sebaran covid-19.

Adanya kabar sejumlah perbankan melakukan pengereman kredit, kata Pinca BRI ini ia belum mengetahui informasi detailnya. Dia jelaskan, khusus BRI Cabang Selong sendiri sejauh ini aktivitasnya masih berjalan normal. Penyaluran kredit pun masih berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Dikatakan, tidak ada yang di rem-rem. Semua masih berjalan dan pada batas normal saja.

Kegiatan pelayanan di kantor BRI Cabang Selong pun terlihat berjalan normal seperti

hari-hari biasanya. Kantor BRI pusat, kata Bayu Adityo memang memerintahkan waspada. Pada kantor BRI Cabang Selong ini, Pinca BRI ini memberlakukan ketentuan memasang batas antrean. “Buat jarak antara antrean satu dengan yang lainnya,” paparnya.

Sudah disiapkan pula hand sanitizer untuk tetap menjaga kebersihan. Untuk para petugas BRI yang kontak langsung dengan nasabah tetap menggunakan masker. Terpenting, tegasnya harus menjaga lingkungan kerja tetap sehat dan bersih agar jauh dari dampak virus corona. “yang kotor kita bersihkan dan selalu jaga kerapian, sisi ruangan yang gelap kiat berikan cahaya yang cukup,” urainya.

Setelah doa bersama setiap pagi sebelum mulai bekerja, sejumlah karyawan BRI Cabang Selong ada yang memiliki kebiasaan berjemur. Pinca BRI ini mengklarifikasi kabar sebelumnya menyebut karya-

wannya dijemur. “Berjemur bukan dijemur,” tegasnya.

Dia jelaskan, salah satu yang membuat badan sehat adalah selalu terkena paparan mentari pagi.

Sinar matahari pagi ini diketahui mengandung vitamin D. Agar badan tetap sehat dan bugar, maka perlu menikmati sinar matahari pagi. “Mudahmudahan setelah kita ikhtiar, kita berdoa semua Allah menjaga kita dan keluarga dari ancaman virus corona,” demikian ucapnya. (rus)

Bayu Adityo (Suara NTB)

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Antisipasi Penyakit Corona

Pemda Lotim Bentuk Tim Satgas Selong (Suara NTB) Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Virus Corona Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadi ledakan pasien yang terpapar virus. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong sebagai rumah sakit rujukan disebut tidaklah akan mungkin bisa menampung. Lotim pun mempersiapkan khusus Rumah Sakit Lotim yang ada di Labuhan Haji sebagai tempat isolasi pasien suspect Corona.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim, dr. H. M. Hasbi Santosa saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/3), menyebut ada tiga orang awalnya warga di Lotim dalam pengawasan. Dua orang sudah dinyatakan negatif dan satu orang masih dalam proses isolasi. Sedangkan ada 33 orang masih dalam pemantauan.

Aktivitas pemantauan dan pengawasan di lapangan juga terus dilakukan di tengah

masyarakat. Mulai dari pemeriksaan khsusus seluruh TKI yang baru pulang dari luar negeri, seperti dari Malaysia.

Beberapa orang TKI kabarnya sudah diperiksa dan memastikan agar tidak terjadi penyebaran virus.

Dituturkan, beberapa waktu lalu juga ada jenazah TKI yang dipulangkan dari Malaysia turut dikawal proses pemulangan dan pemakamannya. Terlepas apakah ia membawa virus Co-

rona atau tidak. TIndakan pengawasan dilakukan semata untuk memastikan tidak ada paparan virus yang cukup menggemparkan dunia tersebut turut terbawa dan menyebar di tanah Lotim.”Yang kita lakukan secara prosedural, tidak boleh ada virus ini singgah di tempat manapun di Lotim,” ucapnya.

Kegiatan penyemprotan cairan disinfektan juga terus dilakukan. Setelah diawali di kantor Bupati Lotim, kegiatan penyem-

protan di tempat umum dan perkantoran lainnya juga akan dilakukan. Satu liter cairan disinfektan ini dicampur air 200 liter.

“200 liter pertama habis di gedung pemda tok,” paparya.

Kamis kemarin penyemprotan dilakukan di Mapolres Lotim dan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim. Gedunggedung perkantoran yang besar menjadi titik interaksi publik didahulukan. Sejumlah petugas di puskesmas seperti Lendang Nangka, Keruak dan Selong berinisiatif sendiri melakukan penyemprotan di sejumlah fasilitas umum. “Ini kita apresiasi,” pujinya.

Sudah diinstruksikan juga kepada puskesmas agar menarik semua karpet masjid agar dicuci dan dijemur dulu

serta untuk sementara waktu tidak digunakan dulu. “Tunggu sampai tiga sampai empat minggu ke depan baru dipakai lagi,” imbuhnya.

Khusus pasar, katanya tidak ada prosedur penyemprotan.

Pasar, diminta disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan disiapkan sabun cair.

Sabun ini dinilai juga mengandung disinfektan yang ampuh membunuh virus.

Selanjutnya, untuk antisipasi sebaran virus di sekolahsekolah juga sudah dipersiapkan penyemprotan dua kali sebelum siswa masuk kembali.

Penyemprotan ratusan sekolah di Lotim ini membutuhkan biaya dan tenaga cukup banyak.

Bupati sudah menekankan agar mengerahkan segala daya

(Suara NTB/rus)

TEMPAT KHUSUS - Rumah Sakit Lotim di Labuhan Haji dipersiapkan sebagai tempat khusus isolasi pasien suspect Corona. untuk penanganan virus Corona. Berapapun dibutuhkan akan diberikan dukungan dari pemerintah daerah. “Insya Allah kita bisa berbuat,” ujarnya.

Soal keterbatasan alat pelindung diri (APD) ini diakui tidak

saja terjadi di Lotim. Akan tetapi menjadi masalah dunia saat ini. Akan tetapi, keterbatasan tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak berbuat memberikan pelayanan terbaik dalam pencegahan virus. (rus)

Kunjungi Rumah Sakit

Sekda Imbau Masyarakat Tak Bawa Anak

(Suara NTB/yon)

Kedepankan Promotif dan Preventif IKATAN Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait penyebaran virus Corona (Covid-19). IDI memandang, langkah dalam melawan penularan Covid-19 ini salah satunya dengan mengedepan promotif dan preventif, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dalam melindungi dirinya sendiri.

Demikian disampaikan, Ketua IDI Cabang Lotim, dr. Kurnia Akmal, dikonfirmasi, Kamis (19/3). Dikatakannya, virus Covid19 sudah nyata masuk ke Indonesia meskipun tidak ada masyarakat yang positif di Lotim maupun di NTB. Akan tetapi, belum tertutup totalnya pergerakan manusia maupun barang dan jasa sangat memungkinkan terjadi penyebaran virus Covid-19. Sementara di satu sisi, Indonesia belum siap sepenuhnya untuk menghadapinya ketika virus tersebut menjangkit masyarakat, sehingga inilah yang sangat dikhawatirkan.

Menurut Kurnia Akmal, dari sisi kesiapan medis memang sudah ada dengan adanya ruang isolasi, dibentuknya tim penangulangan virus Corona mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Akan tetapi, yang paling dibutuhkan saat ini harus dikedepankan promotif dan preventif atau edukasi kepada masyarakat lantaran proses pencegahan jauh lebih penting dilakukan. Sementara untuk pengobatan dilakukan setelah adanya kasus.

“Promotif dan preventif inilah semestinya yang digalakkan dan digencarkan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara. Sehingga masyarakat memahami cara melindungi diri dari virus Covid-19 ini,” terangnya.

Dijelaskannya, virus Covid-19 merupakan makhluk hidup yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Hanya saja wujudnya yang sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi virus ini terus bergerak layaknya makhluk hidup, ia bisa menempel atau terbawa oleh manusia, binatang maupun pada benda. Sehingga apabila terbawa, sudah tentu menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang sehat. Untuk itu, hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah memantau dan menghalangi penyebaran dari virus Covid-19 atau secara etimologi memutus matai rantai penularan.

Terkait proses disinfektan atau penyemprotan yang dilakukan oleh pemerintah ke sejumlah tempat, IDI mempertanyakan apakah langkah itu sudah dilakukan dan dikaji dengan baik bersama ahlinya.

Termasuk lokasi itu rentan atau tidak dengan virus Covid-19 seperti di tempat keramaian seperti bandara dan penyeberangan jalur laut yang memungkinkan virus berkeliaran. Dibutuhkan skala prioritas di samping virus Covid-19 dapat menyebar ke seluruh area dengan segala rute yang ada. “Inilah yang harus dianalisis oleh pemerintah supaya tindakan-tindakan yang diambil tepat sasaran,”tutupnya. (yon) Kurnia Akmal

(Suara NTB/ist)

DICEGAH - Dua wisatawan yang dicegah masuk ke gili oleh salah satu petugas pelabuhan.

Padahal, wisatawan ini masuk lewat bandara atau Pulau Lombok.

Wisatawan ke Tiga Gili, Petugas Masih Salah Paham Tanjung (Suara NTB) Mispersepsi atau salah paham terkait buka tutup akses masuk tiga Gili masih terjadi.

Tidak terkecuali di tataran pelaksana kepelabuhanan.

Sebagaimana video yang beredar, salah seorang staf Syahbandar Pelabuhan Bangsal, Pemenang, terlihat mencegah wisatawan yang hendak menyeberang ke Gili. Padahal, kedua wisatawan asing itu mengakses Lombok melalui Lombok International Airport (LIA). Mereka tidak datang ke Bangsal melalui jalur yang ditutup pemerintah, yakni fastboat langsung Bali - Lombok.

“Saya tidak boleh ke Gili dan harus pulang?” tanya wisatawan kepada petugas Syahbandar di Pelabuhan Bangsal sebagaimana video yang beredar.

Menyikapi persoalan itu, pengusaha Gili, H. M. Taufik, menyayangkan masih dicegahnya wisatawan masuk ke Gili setelah melalui screening di BIL. Ia meminta, agar setiap staf dari instansi yang berwenang mempunyai persepsi yang sama ter-

hadap akses masuk Gili.

Mantan Kepala Dusun Trawangan ini berpendapat, akses masuk tidak harus diperketat khususnya bagi wisatawan yang datang melalui BIL atau Pelabuhan Lembar. Pihaknya juga berharap screening di pintu masuk Bangsal ditambah untuk mendukung pencegahan.

“Kalau kami sederhana, posko screening diperbanyak.

Bila perlu beri tahu kami harga alatnya, biar kami belikan,” cetusnya.

Menurut Taufik, pihaknya juga berkepentingan untuk menjaga keselamatan masyarakat, sehingga tidak masalah baginya, jika pengusaha Gili ikut berkontribusi dengan catatan akses masuk tidak disikapi dengan panik.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, menyebut permintaan masyarakat agar disiapkan posko sreening Covid19 di masing-masing Gili cukup sulit dipenuhi. Selain kekurangan alat, Pemda juga kekurangan tenaga.

“Untuk posko screening di Gili, masih bisa kita layani melalui pustu. Masyarakat atau warga asing sebisa mungkin diarahkan ke petugas yang ada di pulau,” ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk sementara screening terpusat di Bangsal dengan perpanjangan waktu pelayanan. Semula pengunjung di-screen sampai pukul 12 siang, ditambah menjadi pukul 5 sore. Awalnya pemeriksaan hanya mengarah untuk penumpang kapal cepat. Seiring kebijakan, pemeriksaan meluas kepada pengunjung yang masuk dan keluar Gili.

“Alhamdulillah kasus untuk KLU belum ada. Kewaspadaan kita tingkatkan, tapi tidak boleh panik,” ujarnya.

Upaya lain yang disiapkan adalah, menyiapkan dua ruang isolasi di RSUD KLU. Terkait ruangan itu, sudah dilakukan pengecekan agar sesuai standar. “Masker memang kita juga kesulitan. Kemarin kita stok 16 ribu sudah tersalur semua melalui puskesmas,” tambahnya. (ari)

Pemda KLU Bentuk Satgas Pencegahan Lancar, Pelaksanaan UNBK di Lotim Pandemi Corona Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah membentuk Satgas Pencegahan dan Pengendalian penyebaran Corona (Covid-19) sebagai tindak lanjut instruksi pusat dan provinsi. Satgas tersebut bekerja sesuai tugas pokok sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Demikian disampaikan Kabag Humas dan Protokol, Setda KLU, Mujaddid Muhas, Kamis (19/3). Mujaddid mengatakan kebijakan Pemda KLU sejalan dengan upaya pencegahan penyebaran pandemi virus.

Rakor perangkat daerah pada tanggal 16 Maret yang dipimpin langsung Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH., ditindaklanjuti dengan sejumlah langkah. “Pemkab telah menentukan status siaga darurat penyebaran virus Covid19, serta membentuk Satgas Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19. Ketua Satgas Pak Sekda ex - officio Kalak BPBD,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemkab juga membuat surat edaran baik melalui Sekretariat Daerah maupun edaran yang bersifat teknis melalui masing-masing instansi. Surat imbauan No. 188.64/122/Bup/2020 tentang Upaya Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19, mengajak masyarakat KLU untuk tidak panik dan tetap waspada. Masyarakat diminta untuk tetap membiasakan diri sesering mungkin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer.

Selanjutnya, bagi yang sedang sakit agar tetap menggunakan masker dan menghindari keramaian (self distancing), menjaga kesehatan diri dan lingkungan dengan mengonsumsi sayuran dan buah -buahan. Dan apabila terjadi gejala seperti flu terus menerus, demam tinggi, serta batuk-batuk, agar sesegara mungkin memeriksakan diri menuju puskesmas, fasilitas layanan kesehatan atau rumah sakit terdekat.

Khusus untuk tugas dinas di lingkup Bagian Humas dan Protokol, Mujaddid mengambil langkah strategis dengan menerapkan kerja shift (rolling). Hal ini sejalan dengan arahan self distance pemerintah pusat. “Staf Humas sudah kita atur, mulai besok berlaku rolling piket,” imbuhnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Menyebarnya virus Corona ke seluruh dunia atau pandemi berdampak langsung terhadap segala akses kehidupan. Salah satunya di sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Kendati demikian, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selama empat hari berjalan lancar.

Kepala SMKN 2 Selong, Hasbi Ahmad, S.Pd, M.Pd, menjelaskan, jika pihaknya tetap menjalankan apa yang menjadi amah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Di mana untuk siswa kelas 10 dan 11 diliburkan selama dua pekan. Sementara untuk kelas 12 tetap masuk untuk mengikuti UNBK dengan jumlah peserta di SMKN 2 Selong sebanyak, 329 siswa.

“Alhamdulillah pelaksanaan UNBK hingga hari terakhir (kemarin,red) berjalan dengan lancar,” jelasnya saat ditemui Suara NTB, Kamis (19/3).

Di samping itu, pihaknya juga tetap mengutamakan kewaspadaan di tengah merebaknya virus Corona (Covid-19).

Pasalnya, siswa yang menjadi peserta UNBK maupun guru pengawas diharuskan untuk mencuci tangan, baik sebelum

(Suara NTB/yon)

UNBK - Siswa peserta UNBK di SMKN 2 Selong sedang mengikuti UNBK, Kamis (19/3). maupun sesudah ujian. Pihak SMKN 2 Selong menyediakan hand sanitizer atau antiseptik supaya mencegah penularan virus Corona tersebut.

“Dalam pelaksanaan UNBK di SMKN 2 Selong terbagi dalam dua sesi dengan 329 peserta yang terbagi dalam tujuh ruangan,” terang Hasbi Ahmad yang juga Ketua MKKS SMK Lotim ini.

Sementara untuk terkendala sarana prasarana dalam pelaksanaan UNBK, diakuinya sebelumnya sempat terkendala jaringan, sinkronisasi, serta listrik. Namun segala ken-

dala teknis tersebut dapat diatasi sebelum pelaksanaan UNBK dimulai. Biasanya, kendala yang rentan dihadapi pada server dan kesulitan dalam mengakses laporan.

Tapi itu bisa diatasi sejak awal, bahkan UNBK tahun ini diklaimnya paling baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena tidak ada kendala yang cukup signifikan.

“Intinya pelaksanaan UNBK di SMKN 2 Selong untuk tahun ini berjalan lancar.

Tidak terkendala sarpras maupun virus Corona,” pungkasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah saat ini tengah melakukan berbagai upaya dalam menangkal penularan virus Corona (Covid-19). Salah satunya berupa kebijakan diliburkannya satuan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sayangnya, kebijakan libur sekolah ini belum difahami betul oleh masyarakat atau para orang tua. Anak yang semestinya berada di rumah malah dibawa datang ke rumah sakit ketika membesuk keluarganya.

Kepada Suara NTB, Kamis (19/3), Sekda Lotim atas nama Ketua Gugus Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, sangat menyayangkan fenomena tersebut. Ia mengungkapkan selama masa libur sekolah berlangsung, diamatinya jika terjadi peningkatan jumlah kunjungan keluarga pasien, baik ke RSUD R. Soedjono Selong maupun ke rumah sakit swasta di Kabupaten Lotim. Bahkan, pengunjung cenderung membawa anakanaknya yang pada saat itu semestinya berada di rumah ketika sedang libur sekolah.

Untuk itu, kata Sekda, hal tersebut perlu menjadi perhatian pihak rumah sakit negeri maupun swasta untuk memperketat pengawasan terhadap pengunjung. Sekda sangat berharap selama dua minggu ke depan, masyarakat yang datang membesuk keluarganya di rumah sakit tidak

(Suara NTB/yon)

H. M. Juaini Taofik membawa anak-anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Selama masa libur sekolah, saya amati terjadi peningkatan jumlah pengunjung ke rumah sakit. Bahkan orang tua cenderung membawa-anaknya. Ini penting untuk kita lakukan langkahlangkah lebih ketat di rumah sakit,” tegas sekda.

Menyikapi hal tersebut, tim Gugus Pencegahan Penyebaran virus Covid-19 kepada masyarakat akan mengambil langkah-langkah yang lebih ketat di RSUD maupun meminta kepada rumah sakit swasta untuk memperketat pengawasan terutama terhadap keluarga pasien untuk antisipasi lebih dini. “Kita patut bersyukur sampai saat ini belum ada yang positif Covid-19 di Lotim. Namun demikian, Pemda sudah menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi,”tandasnya. (yon)

Libur Dua Pekan

SMKN 2 Selong Manfaatkan Pembelajaran Sistem Daring Selong (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) meliburkan siswa SMA/SMK selama dua pekan sejak tanggal 16 Maret lalu. Langkah tersebut dilakukan menyusul merebaknya virus Corona (Covid-19). Terkait kebijakan itupun, SMKN 2 Selong memanfaatkan pembelajaran sistem daring atau online antara guru dan siswa.

Kepada Suara NTB, Kamis (19/3), Kepala SMKN 2 Selong, Hasbi Ahmad, S.Pd,M.Pd, mengungkapkan pada dasarnya pembelajaran sistem daring ini sudah lama diterapkan di SMKN 2 Selong. Salah satunya antara guru dan siswa sudah memiliki grup WhatsApp maupun melalui email untuk mengirimkan materi pembelajaran oleh guru rumpun mata pelajaran tersebut.

Dikatakannya, pada umumnya pembelajaran sistem daring di SMKN 2 Selong sudah lama diterapkan, hal tersebut dikarenakan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak cukup, sehingga diimbangi antara praktik dan teori melalui pembelajaran sistem daring untuk semua mata pelajaran. “Bahkan untuk ujian semester dilakukan online, terutama yang sedang praktik lapangan,” jelasnya.

Di samping itu, pihak dari SMKN 2 Selong juga sudah menarik semua siswanya yang sedang men-

(Suara NTB/yon)

Hasbi Ahmad jalankan praktik lapangan, mulai dari jurusan perhotelan, perjalanan wisata, bisnis daring pemasaran, multimedia, dan akutansi.

“Untuk yang sedang menjalankan praktik lapangan.

Rata-rata sudah kita tarik sebagaimana imbauan dari gubernur dan Dinas Dikbud,” terangnya.

Selama libur dua pekan ini, ditambahkannya jika tenaga pendidikan di SMKN 2 Selong secara aktif memantau aktivitas siswanya supaya tidak dimanfaatkan untuk pergi rekreasi. Salah satu pengontrolan yang dilakukan dengan pemberian tugas, sehingga dapat diketahui keberada dari siswa itu apakah di dalam rumah atau di luar.

“Hari Sabtu (besok,red) kita akan menggelar rapat bersama seluruh wakasek dan guru untuk mengevaluasi hasil pemantauan dan pembelajaran daring selama sepekan ini,”pungkasnya. (yon)

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

31 Formasi Terancam Tak Terisi Hentikan Pelayanan Langsung DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Tengah (Loteng) menghentikan seluruh pelayanan pembuatan dokumen kependudukan secara langsung, pascapenetapan status siaga darurat virus Corona (Covid-19). Namun demikian masyarakat masih bisa tetap memperoleh pelayanan tetapi secara online.

Demikian diungkapkan Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/3).

(Suara NTB/dok) “Sekarang pelayanan Baiq Anita Nindiana pembuatan dokumen kependudukan hanya melalui online. Karena untuk pelayanan langsung sementara dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini sesuai instruksi pusat,” terangnya.

Ia menjelaskan, untuk pelayanan online pihaknya sudah menyiapkan sejumlah nomor kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Yang nantinya akan memproses kebutuhan dokumen kependudukan yang ingin dibuat oleh masyarakat. Fisik dokumen kependudukan tersebut nantinya akan dikirim ke masing-masing desa melalui petugas registrasi desa yang ada.

“Jadi proses pengurusannya secara online. Adapun fisik dokumen kependudukan bila sudah jadi, akan dikirim ke desa.

Dan, masyarakat bisa mengambilnya di masing-masing petugas registrasi yang ada di desanya masing-masing,” ujarnya.

Anita mengatakan, penghentian layanan pembuatan dokumen kependudukan secara langsung khusus di kantor Disdukcapil Loteng untuk mengantisipasi muncul keramaian, karena kalau layanan langsung tetap dibuka, kantor Disdukcapil Loteng pastinya tetap akan dipadati masyarakat, sehingga berpotensi terjadi penyebaran virus Corona.

“Pemerintah pusat sudah menginstruksikan jangan ada keramaian dulu selama masa siaga darurat Corona ini. Jadi semua bentuk pelayanan langsung berpotensi memicu keramaian, termasuk pelayanan pembuatan dokumen kependudukaan dihentikan untuk sementara waktu,” ujarnya.

Pun demikian, jika ada masyarakat yang tetap ingin memperoleh pelayanan langsung seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) bisa datang ke unit pelayanan yang ada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat Daya, Praya Tengah serta Kecamatan Batukliang Utara. Karena untuk pelayanan langsung di tiga kecamatan tersebut tidak dihentikan.

Hanya saja, untuk petugas pelayanannya sudah diingatkan agar tetap waspada dan menjaga diri dengan melindungi diri menggunakan masker dan sarung tangan.(kir)

Dampak Corona, Pelaku Wisata Terpukul Praya (Suara NTB) Para pelaku wisata menjadi salah satu pihak yang paling terpukul terkena dampak penyebaran virus Corona (Covid-19), termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Semenjak penetapan status siaga darurat virus Corona oleh pemerintah daerah, omzet pelaku wisata di daerah ini khususnya para penyedia jasa perjalanan pariwisata turun hingga 50 persen. Akibat banyak wisatawan yang memutuskan menunda bahkan membatalkan rencana wisata di daerah ini.

Marketing Lombok Travel Husni, Kamis (19/3), mengatakan sebelum penetapan status siaga darurat Corona, omzetnya masih normal. Bahkan, cenderung meningkat. Karena banyaknya wisatawan yang memesan paket wisata. Namun begitu, begitu penetapan status siaga darurat dilakukan omzet langsung turun drastis.

“Sebenarnya, sebelum ada penetapan status siaga darurat tren pariwisata kita cukup bagus. Tapi setelah ada penetapan status siaga darurat, banyak wisatawan yang memutuskan menunda rencana wisata di daerah ini. Bahkan, tidak sedikit yang memutuskan untuk membatalkan rencana datang ke Pulau Lombok,” terangnya.

Begitu pula terkait penjualan tiket pesawat. Kalau sebelumnya penetapan status siaga darurat Corona, rata-rata pihaknya bisa menjual sampai 25 tiket per hari. Tetapi untuk hari ini (kemarin, red) pihaknya baru bisa menjual satu tiket saja. “Jadi kalau bicara dampak, kita para pelaku wisata ini benar-benar terpukul,” akunya.

Pun demikian, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, karena itu sudah menajdi keputusan pemerintah daerah. Pihaknya hanya bisa berharap kondisi penyebaran virus Corona bisa segera berakhir sebagaimana yang diharapkan banyak kalangan.

Terpisah, Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan, mengatakan, untuk kawasan The Mandalika mesti terjadi penyebaran virus Corona tidak ditutup. Kawasan The Mandalika masih bisa diakses oleh wisatawan. Hanya saja untuk mengantisipasi merebaknya virus Corona pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi.

Misalnya dengan menyiapkan hand sanitizer di sejumlah lokasi fasilitas umum yang ada di kawasan The Mandalika. Tidak hanya itu, di area publik dan fasilitas umum, seperti di pintu masuk, toilet dan common area serta balawista, beach facility di Kuta Beach Park, dan Masjid Nurul Bilad di The Mandalika juga secara berkala dilakukan penyemprotan disinfektan.

Bagi para tamu yang hendak berkunjung ke kantor ITDC di kawasan The Mandalika juga telah disiapkan protokol penanganan berupa pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap tamu dan cuci tangan sebelum memasuki lokasi kantor. “Kegiatan pencegahan ini kami lakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghambat penyebaran virus Corona,” tegasnya.

Para pengelola tenant yang ada dikawasan The Mandalika juga sudah diimbau untuk melakukan kegiatan preventif seperti pemeriksaan suhu tubuh para pengunjung yang datang ke hotel, restoran atau tempat usaha lainnya. Bahkan jika dimungkinkan membagikan masker kepada para tamu atau pengunjung yang berkunjung serta menyediakan hand sanitizer di beberapa lokasi yang mudah dijangkau untuk umum. (kir)

Pelaksanaan SKB CPNS di Lobar Ditunda

Giri Menang (Suara NTB) Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dipastikan tetap sesuai jadwal. Sesuai jadwal, pengumuman akan dilakukan serentak tanggal 22 -23 Maret. Namun pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditunda akibat virus Corona. Pelaksanaan tes ini ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, mengingat wabah Corona semakin meluas.

“Pengumuman perankingan hasil tes Seleksi Kompetesi Dasar (SKD) untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tetap sesuai jadwal tanggal 22-23 Maret nanti. Yang ditunda pelaksanaan tes SKB,” terang Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos, Kamis (19/3).

Pihaknya sudah mendap-

atkan kepastian dari pusat tentang pengumuman peserta yang lolos SKB yang rencananya akan diterima tanggal 22 Maret dari BKN. Menurut Suparlan kemungkinan pelaksanaan SKB akan ditunda.

Awalnya direncanakan serentak se-Indonesia, namun mengingat dampak Corona, sehingga diputuskan ditunda

sampai bahas waktu belum ditentukan.

Meski demikian, sebelumnya hasil validasi antara data Panselnas dengan BKDPSDM Lobar sudah dilakukan. Sebanyak 31 formasi dari jumlah 197 formasi yang dilamar CPNS Lobar terancam kosong. Hasil validasi data pihak Panselnas

PMI untuk Ikut membantu penyemprotan disinfektan masjid dan ponpes. Cairan disinfektan disiapkan Pemda, selanjutnya pihak PMI melakukan penyemprotan. Menurutnya penyemprotan akan memakan waktu diakibatkan keterbatasan personel.

Sementara itu, ditemui saat penyemprotan Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dikes Lobar I Made Santiana yang sedang memimpin tim penyemprotan menyebutkan jika penyemprotan diharapkan bisa membunuh virus Covid-19 di tempat-tempat tertentu.

“Ini diharapkan bisa membunuh virus penyebab penyakit Covid-19, dan rencana sekarang kita mulai dari pendopo dulu, nanti ke kantor bupati lalu kita prioritaskan ke tempat-tempat umum yang sering dikunjungi masyarakat, kita sudah ada jadwalnya,” jelasnya.

(Suara NTB/dok)

Suparlan

Pemda Lobar akan Batasi Pembelian Sembako Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) memastikan harga bahan pokok masih stabil dan ketersediaan bahan pokok aman di tengah wabah virus Corona atau Covid-19. Langkah antisipasi menghadapi Covid-19 dilakukan melalui pengecekan ketersediaan pasokan di wilayah Lobar. Di samping itu, Pemda bakal memberlakukan pembatasan pembelian sembako mencegah gejolak, sesuai dengan kebijakan provinsi.

“Semua kita tindaklanjuti (termasuk rencana pembatasan pembelian sembako), kami turun sidak ke gudang memastikan stok,” tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (19/3).

Ia menyampaikan stok untuk sekarang relatif aman dan juga harga masih stabil. Namun yang perlu diperhatikan ialah masyarakat ekonomi ke bawah.

Itu yang perlu dipikirkan, ujar Fauzan. “Tidak apa-apa kalau situasi mendesak kita akan berikan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan stok yang kita punya, Perindag (Perindustrian dan Perdagangan) secara aktif memantau terus harga pasar,” imbuhnya.

(Suara NTB/her)

SEKDA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Sekda Baehaqi dan jajaran Asisten serta kepala OPD sidak ke gudang untuk memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok, Kamis (19/3).

Ditegaskan, Pemda secara sistem sudah siap melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan Corona. Sebab begitu satgas dibentuk, sekda bersama jajaran langsung menindaklanjuti hasil rapat di provinsi dan kabupaten. Setiap hari dicek seperti apa tindaklanjutnya. Pemda tegas

dia turun melakukan sidak seperti apa progres penanganan.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Lobar, Ir. Hj. Lale Prayatni menyebutkan komoditas yang dinyatakan aman di antaranya beras, gula, bawang merah, bawang putih

dan bahan pokok lainnya.

“Kami akan monitor terus masalah ketersediaan bahan pokok dan harga, hanya saja dari bahan pokok tersebut harga yang masih tinggi ialah cabai rawit,” ungkapnya saat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kamis (19/3).

Untuk bahan pokok seperti

beras, ujarnya, ketersediaan di Bulog masih aman, di mana Bulog mengalokasikan setiap tahun sekitar 100 ton untuk Lobar. Begitu juga halnya ketersediaan padi relatif masih aman dengan stok sekitar 30 ton. “Perum Bulog sampai saat ini masih tetap mensuplay beras ke toko-toko modern sekitar 1 ton/hari,” sambungnya.

Dari pemantauan, lanjutnya, termasuk di Gudang Jembatan Baru ketersediaan pasokan gula masih kurang, karena pengirimannya dari luar, tapi ia memastikan ketersediaan gula tetap aman. Sedangkan di gudang Indomarko dua bulan ke depan masih ada stok. Untuk menjaga ketersediaan pangan Pemkab Lobar akan membuat surat edaran guna stok bahan pokok tetap ada dengan membatasi pembelian seperti bahan pokok beras, gula, minyak goreng, mie instan dan bahan pokok lainnya. “Sebelumnya satgas pangan nasional membatasi pembelian beras maksimal 10 kg per pembeli, gula maksimal 2 kg, minyak 4 liter, hal itu juga kita lakukan agar ketersediaan bahan pokok tetap tersedia,” tandasnya.(her)

Pemda Lobar Otoritas Bandara Terapkan Tegaskan Tak Wajibkan Hiburan Tutup ’’Social Distancing’’ di Area Publik

Antisipasi Virus Corona

Praya (Suara NTB) Upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran virus Corona terus dilakukan pihak otoritas Lombok International Airport (LIA), kendati belum ada kasus virus Corona positif yang ditemukan di kawasan bandara. Selain dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan, otoritas LIA juga mulai menerapkan social distancing atau jarak sosial di area-area pelayanan publik, mulai Kamis (19/3).

“Social distancing yang dimaksud yaitu upaya pengaturan jarak minimal satu meter antar orang di area pelayanan publik dengan menempelkan stiker panduan jarak,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, Nugroho Jati, Kamis siang.

Upaya tersebut merupakan salah satu langkah pihak pengelola bandara untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19, utamanya di area-area pelayanan publik dan langkah tersebut merupakan yang pertama dilakukan di wilayah Provinsi NTB. Langkah tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pen-

(Suara NTB/kir)

JARAK - LIA mulai memberlakukan jarak sosial mengantisipasi potensi penyebaran virus Corona, Kamis (19/3). anganan penyebaran dan dampak virus Corona. Juga sesuai surat edaran Menteri BUMN dan surat edaran Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) terkait kesiapsiagaan dan pencegahan Covid-19.

Area penempelan stiker panduan jarak tersebut dilakukan antara lain di area security check point, area check-in, area pintu lobi keberangkatan, area scan boarding pass, ruang tunggu keberangkatan, serta area pemeriksaan dokumen imigrasi. Di eskalator dan di dalam lift penumpang juga diberikan tanda serupa.

Khusus di lift penumpang

diberi label stiker jarak dan posisi hadap penumpang saat di lift. Jarak duduk antar orang di area ruang tunggu keberangkatan juga diatur agar setiap orang duduk tidak bersebelahan dengan mengosongkan satu kursi. Hal ini dilakukan dengan pemberian label stiker petunjuk.

“Kami berharap pengguna jasa bandara agar dapat disiplin mengikuti imbauan ini. Sehingga upaya bersama ini dapat meminimalisir potensi penularan Covid-19 dan tetap menjaga kenyamanan publik di tengah kondisi pandemi seperti saat ini,” tegasnya. (kir)

Pemda Lobar Sterilkan Perkantoran, Ponpes dan Masjid Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) tanggap mengantisipasi penyebaran virus Corona. Pemda melalui Dinas Kesehatan (Dikes) melakukan penyemprotan disinfektan di perkantoran tempat pelayanan publik. Selain itu, pemda bekerjasama dengan PMI akan menyasar pondok pesantren (ponpes) dan masjid untuk disemprot disinfektan agar steril dari wabah Corona, Kamis (19/3).

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid diwawancara usai sidak kesiapan penanganan Corona di RSUD Tripat mengatakan, pihaknya tetap mengikuti instruksi gubernur. Termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di perkantoran dan tempat tertentu hingga ponpes dan masjid.

“Kita sudah mulai hari ini (kemarin, red) melakukan penyemprotan disinfektan, mulai dari kantor pemda,” jelas dia.

Pihaknya sudah meminta

dengan BKDPSDM Lobar.

Diungkapkan Suparlan, dari hasil BKN terdapat sekitar 31 formasi yang pesertanya tak lolos passing grade. Sedangkan data BKDPSDM terdapat sekitar 20-an formasi yang tak masuk.

Formasi itu hampir ratarata tenaga guru, baik guru SD maupun guru kelas, sehingga kemungkinan jumlah formasi kosong kemungkinan bertambah dari 8 formasi menjadi 39 formasi.”Kalau tidak ada kebijakan lain (untuk kekosongan itu), yang akan kosong kemungkinan 39 formasi,” pungkasnya. (her)

Untuk bahan penyemprotan dijelaskannya cukup sederhana dan mudah didapat.

“Ini bahannya itu kita gunakan cairan chlorine dicampur air, dengan perbandingan 1:9, itu bahan paling sederhana yang bisa kita dapatkan di pasaran,” lanjutnya.

Untuk diketahui kandungan cairan chlorine bisa didapatkan pada bahan pemutih pakaian seperti Bayclin dan dicampurkan dengan air, 1 liter chlorine dapat dicampur dengan 9 liter air.

Melihat bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah didapat, Made juga mengungkapkan jika penyemprotan bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, namun tetap memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan dan kacamata untuk menghindari kontak langsung dengan cairan chlorine yang mengandung zat yang bisa

(Suara NTB/her)

SEMPROT - Petugas Dikes Lobar melakukan penyemprotan di Pendopo Bupati Lobar, Kamis (19/3). membahayakan mata, kuliat dan sistem pernapasan.

Walaupun penyemprotan bisa dilakukan secara mandiri, Dikes juga tetap berencana akan turun ke masyarakat untuk melakukan penyemprotan.

“Kita juga nanti akan ke masjidmasjid, dan untuk ke perumahan masyarakat, nanti kita harapkan bisa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, namun tetap dalam pengawasan Dikes,” tukas Made.(her)

Giri Menang (Suara NTB) Pengusaha hiburan di Senggigi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) mendukung penuh langkah Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona. Mereka pun telah melaksanakan langkah pencegahan dengan menyiapkan peralatan deteksi suhu tubuh dan hand sanitizer. Hanya saja pihak pengusaha hiburan berharap imbauan penutupan operasional hiburan seperti tertuang dalam Surat Edaran (SE) ditinjau ulang.

Menjawab hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Hj. Lale Prayatni, menegaskan SE tersebut bersifat imbauan, sehingga tidak wajib bagi pengusaha menutup operasional usahanya. Namun harus melaksanakan langkahlangkah pencegahan, seperti menyiapkan alat deteksi suhu tubuh dan hand sanitizer di masing-masing tempat hiburan.

“Imbauan itu sifatnya tidak wajib. Boleh mereka (hiburan) buka, namun harus melaksanakan pencegahan seperti pasang alat pendeteksi suhu tubuh dan hand sanitizer,” jelasnya, Kamis (19/3).

Dijelaskan Lale, imbauan Pemda melalui SE kepada semua hotel, restoran dan pelaku usaha hiburan menindaklanjuti SE Gubernur dan bupati. SE ini pun tegas dia, tetap berlaku, namun tidak ada kata wajib tutup akan tetapi pihaknya sebatas mengimbau.

Pihaknya pun akam memastikan imbauan tersebut dilaksanakan oleh pengusaha hiburan dengan turun melakukan monitoring dan evaluasi. Misalnya kalau ada hotel dan hiburan tetap buka, maka akan dicek apakah mereka sudah siapkan semua perangkat dalam rangka pencegahan tersebut. Di samping itu, kalau mereka tetap operasional, maka tidak ada alasan bagi mereka meminta keringanan, atau pembatalan pembayaran pajak.

“Kalau dia tetap buka jangan minta penundaan, pengurangan atau keringanan bayar pajak.

Jangan,” tegas dia.

Seperti salah satu hotel tidak operasional, ketika nanti kata dia Pemda memberlakukan kebijakan dengan memberikan keringanan bayar pajak. Maka pengusaha yang tutup akan diberi-

(Suara NTB/dok)

Hj. Lale Prayatni kan keringanan, sedangkan pengusaha yang tetap operasional harus tetap membayar pajak, karena mereka membuka usaha.

Jangan sampai nantinya mereka meminta keringanan seperti pengusaha lain yang tutup.

Ia menambahkan imbauan ini sebagai bentuk langkah Pemda memproteksi agar virus Corona tidak menyebar. Pihaknya tidak ingin ada warga yang sakit terkena virus baru bergerak. Justru di situ pemda akan disalahkan.

Sementara Ketua APH Senggigi Suhermanto menyatakan APH bukan menolak, namun meminta agar SE ditinjau kembali.

“Kami bukan menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata Lobar, melainkan agar mengusulkan untuk ditinjau kembali surat itu mengingat langkah-langkah yang kami tempuh di lapangan untuk mengantisipasi Penyebaran Virus Covid19 telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan seperti menyiapkan alat diteksi suhu badan disetiap cafe dan menyiapkan Antiseptik untuk cuci tangan bagi karyawan dan setiap pengunjung yang datang,”jelas dia.

Ditambah lagi, Pihaknya hanya memiliki waktu 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, dan pengusaha harus memberikan THR kepada karyawannya. “Bila semua tempat hiburan ditutup 14 hari ke depan saya yakin akan semakin sulit bagi teman teman untuk bangkit lagi,sementara di kabupaten lain tempat hiburan tetap berjalan, namun di bawah pengawasan yang ketat dari pemerintah daerahnya,” ujar dia. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 6

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dinas Pangan Sumbawa Prioritaskan Program P2L dan Desa Mapan untuk Desa Stunting

Syafruddin Nur

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sasaran intervensi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Kabupaten Sumbawa diprioritaskan kepada desa-desa stunting. Dari pelaksanaan program ini, diharapkan dapat mengurangi angka stunting di kabupaten Sumbawa khususnya di desa sasaran.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Safruddin Nur, menyebutkan terhadap kedua program ini pihaknya sedang melakukan penyiapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Dari hasil CPCL nantinya, barulah ditentukan kelompok yang

(Suara NTB/ist)

Selesaikan Temuan Banpol, Inspektorat Tunggu Bakesbangpoldagri Taliwang (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa Barat, masih menunggu penyerahan berkas dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) terkait tindak lanjut LHP dana bantuan partai politik (Parpol) yang diterima belum lama ini. Hal tersebut dilakukan supaya Inspektorat bisa langsung melayangkan surat kepada pengurus Parpol untuk menyelesaikan apa yang menjadi catatan di LHP BPK dimaksud. Karena jika hal ini dibiarkan berlarut dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari.

“Pada intinya kami masih menunggu adanya penyerahan berkas penyelesaian tindak lanjut dari Bakesbangpoldagri terlebih dahulu sebelum kita (Inspektorat) ambil alih. Jika sudah dilimpahkan ke kita maka akan langsung kita surati parpol untuk bisa segera menyelesaikan rekomendasi dalam LHP dimaksud. Jika masalah ini dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari dan akan selalu muncul di setiap pemeriksaan BPK terkait bantuan tersebut,” ungkap Inspektur Inspektorat KSB, I Made Budi Artha S.Sos., MM, kepada wartawan, Kamis (19/3).

Dikatakannya, sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara rinci apa yang menjadi masalah di penggunaan dana Parpol tersebut, karena masih berada di leading sektor terkait (Kesbangpoldagri). Apakah ada temuan negara dalam pengelolaan bantuan itu atau hanya sebatas administrasi saja juga masih belum jelas, karena belum dilimpahkan.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu adanya penyerahan dokumen terlebih dahulu untuk ditindak lanjuti oleh Inspektorat. Jika ada temuan dan diminta untuk dikembalikan, maka pihaknya akan langsung meminta supaya pengurus Parpol bisa menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi BPK tersebut agar tidak menjadi masalah.

Khusus untuk KSB, hasil LHP yang diterima setiap tahunnya tidak ada masalah yang fatal bahkan sampai dengan pengembalian kerugian negara meski untuk tahun ini (2020) belum diterima pihaknya. Karena yang selalu menjadi catatan negatif dalam pengelolaan dana bantuan Parpol lebih kepada administrasinya saja. Untuk itu, pihaknya meminta agar Bakesbangpoldagri bisa terus semaksimalkan fungsi pembinaan terhadap pengurus partai politik, supaya temuan rutin di bidang administrasi bisa diminimalisir.

“Kami belum tau apakah ada temuan kerugian negara atau tidak terkait pengelolaan bantuan dana Parpol, karena kami belum menerima pelimpahan berkas dari leading sector terkait.

Tetapi yang jelas jika ada temuan maka akan tetap kita tindak lanjuti supaya tidak menjadi masalah,” pungkasnya. (ils)

270 CJH 2020 Kota Bima Terancam Batal Diberangkatkan Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 270 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kota Bima, terancam batal diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah pada musim haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi.

Kabag Kesra Setda Kota Bima, H. Ahmad S.Ag, M.,M mengaku, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar dan informasi dari Kementrian Agama (Kemenag) terkait keberangkatan CJH tahun 2020.

“Kita masih menunggu karena sampai saat ini masih belum ada informasi apakah CJH akan diberangkatkan tahun ini atau tidak,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (19/3).

Meski begitu lanjut Ahmad, pihaknya di daerah hanya diarahkan oleh Kemenag untuk tetap menyelesaikan administrasi, seperti pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) tahun 2020.

“Pelunasan BPIH sendiri mulai hari ini sampai 17 April untuk tahap 1. Kemudian tahap II mulai pelunasan Tanggal 30 April sampai 15 Mei 2020,” ujarnya.

Menurutnya, apabila terjadi pengehntian ibadah haji tahun 2020 oleh pemerintah Arab Saudi, Jamaah Haji yang telah melunasi BPIH tahun ini akan diprioritaskan keberangkatannya tahun 1442 hijriah atau 2021 mendatang.

“Bila ada penghentian 2002 akan diprioritaskan keberangkatan tahun 2021,” katanya.

Ahmad, mengaku berdasarkan jadwalnya, CJH Kota Bima akan mulai diberangkatkan pada akhir Bulan Juni atau awal Juli 2020 mendatang. Hanya saja, sampai saat ini jadwal tersebut belum bisa dipastikan.

“Intinya tergantung kebijakan Pemerintah Arab Saudi,” katanya.

Ahmad menjelaskan langkah yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi itu untuk mengatisipasi covid19. Sebab satu orang terkena akan berdampak pada ribuan jamaah lainnya bahkan masyarakat arab saudi.

“Kemungkinan ini pertimbangannya, karena covid19 bukan virus biasa. Kalau flu tidak ada masalah,” katanya.

Ia mengaku apabila CJH gagal diberangkatkan tahun ini, akan berdampak semakin banyaknya antrian. Pasalnya CJH yang gagal berangkat tahun akan diberangkatkan tahun mendatang.

“Dampak dari Calon jamaah haji belum ada. Namun jumlah antrian CJH akan semakian bertambah,” katanya.

Selain itu, lanjutnya ada puluhan calon jamaah umroh asal Kota Bima yang sedianya diberangkatkan ditunda sementara. Mengingat sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tidak menerima jamaah umroh, pasca merebaknya wabah covid-19.

“Ibadah umroh masih ditutup. Bahkan akan diperpanjang masa pendemi corona sampai Bulan Mei mendatang,” pungkasnya. (uki)

akan diberdayakan.

“Jadi KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang sekarang menjadi P2L, sementara ini sedang kita melakukan CPCL-nya dulu.

Termasuk program Demapan (Desa Mapan) Baik yang sifatnya APBD maupun APBN. Setelah itu baru ditentukan kelompok. Yang jelas itu lebih fokus kepada desa-desa stunting,” ujarnya.

Program tersebut, lanjutnya, sebagai upaya agar tersedianya pangan bergizi di lokasi sasaran. Sehingga harapannya dapat menurunkan angka stunting di Sumbawa. “Riilnya adalah bagaimana agar di

situ tersedia pangan yang bergizi yang sifatnya sensitif, seperti sayur mayur. Karena dari segi beras kita sudah cukup.

Yang kurang kita adalah mengkonsumsi sayur mayur.

Sehingga stunting itu bisa kita entaskan dari Sumbawa,” pungkasnya Sementara, intervensi pemerintah terhadap desa mandiri pangan bisa dalam bentuk pengembangan industri rumah tangga yang mengarah pada penguatan UMKM. Sesuai potensinya, Pulau Bungin kaya akan tripang.

“Kita sudah turun ke Bungin. Setelah kita lihat berbagai komoditi, dari ikan laut dan

lainnya, (pilihannya) jatuh ke tripang. Jadi Tripang punya potensi ketersediaan cukup banyak. Dia juga manfaat fungsinya bukan hanya untuk pangan tetapi juga untuk kosmetik. Jadi nanti akan disuport diberikan peralatanperalatan. Termasuk pengolahan,” terangnya.

Sementara desa mandiri pangan satunya lagi yang akan ditetapkan pada tahun ini masih dalam pemetaan Dinas Pangan. Yang jelas, pada tahun 2020, Dinas Pangan memadukan berbagai program dalam mendukung ketahanan di Sumbawa. Dengan menjaga tiga pilar, yakni ket-

ersediaan pangan, akses atau distribusi pangan serta pemanfaatan atau konsumsi pangan. Sebab targetnya, tidak boleh ada satu pun penduduk di Sumbawa yang kelaparan.

Konsentrasi Dinas Pangan pada 2020 ini fokus pada persoalan pangan. Dengan mengutamakan tiga pilar. Yakni, pertama, ketersediaan pangan, dengan menjaga stok pangan. Kedua, distribusi atau akses pangan itu sendiri. Sebab percuma tersedia dan stok pangan numpuk di satu tempat, tetapi tidak bisa diakses orang lain yang tidak menanam padi misal-

nya. Jadi harus bisa terakses. Ketiga, bagaimana pemanfaatan atau konsumsi.

Banyak melimpah tapi pola makan yang keliru, sama dengan pemanfaatan yang kurang tepat juga.

“Jadi prinsipnya adalah pangan yang beragam dan juga berkualitas. Sesuai dengan standar-standar tentang pangan dan gizi. Mengacu pada UU Nomor 18 tahun 2012, tidak boleh ada satupun penduduk Indonesia , dalam hal ini Sumbawa yang kelaparan. Jadi kita menjaga tiga pilar itu, ketersediaan, akses dan konsumsi,” terangnya. (arn/ind/*)

Dinkes KSB Sebut Satu PDP Sejak Awal Dirawat di Mataram Taliwang (Suara NTB) Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB merilis data waspada Covid-19. Dalam data per 18 Maret itu, disebutkan untuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terdapat 15 orang terindikasi, dengan rincian 14 orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan satu orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

H. Tuwuh

Untuk satu orang yang terindikasi PDP tersebut menjadi sebuah informasi baru.

Sebab sebelumnya, dari keterangan Dinas Kesehatan (Dinkes) KSB, sejauh ini dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona di daerah, semua yang terindikasi baru dalam status ODP. Kepala Dinkes KSB, H. Tuwuh yang dikonfirmasi mengenai data BPBD NTB itu tetap menyata-

kan, selama dalam upaya antisipasi resiko penyebaran COVID19 pihaknya belum menemukan warga berstatus PDP. Karenanya, mengenai data BPBD NTB itu, ia memperkirakan sejak awal warga bersangkutan memang dirawat di salah satu rumah sakit di Mataram.

“Kami belum pernah menemukan yang PDP di sini.

Tidak ada juga rujukan dari sini pasien seperti itu. Jadi mungkin memang sejak awal sakit di sana (Mataram) dan

dirawat di sana juga. Hanya kebetulan warga itu beralamat KSB. Makanya masuknya data KSB,” terang H. Tuwuh kepada Suara NTB, Kamis (19/3).

Mengenai bertambahnya data warga yang berstatus ODP. Tuwuh tak menampiknya. Ia menyebutkan bertambahnya jumlah orang yang dipantau itu karena akhir-akhir ini banyak warga KSB yang baru datang dari luar daerah. Terutama anak-anak yang sedang studi di luar daerah berdatangan karena efek kebijakan meliburkan kegiatan perkuliahan yang diambil pemerintah.

“Ada yang datang pulang karena libur. Dan karena mereka dari luar daerah ya tetap kita pantau kesehatannya,” bebernya.

Selanjutnya Tuwuh menyampaikan, dalam rangka antisipasi penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu, Pemda KSB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) COVID-19.

Dan sejak kemarin, satgas yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) KSB ini telah melaksanakan sejumlah kegiatan lapangan.

Salah satu kegiatan pencegahan yang tengah dijalankan, yakni bekerja sama dengan otorita pelabuhan Poto Tano melakukan testimoni pengecekan suhu tubuh para penumpang yang melalui pintu keluar masuk pulau Sumbawa di arah barat tersebut.

“Kami juga tetap menggelar sosialisasi. Kemarin sosialisasi langsung dikawal pak Wabup kok,” tukasnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

SEPI - Aktivitas pelayanan di LTSP Kabupaten Sumbawa tampak sepi pasca ditundanya layanan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Semua Layanan CPMI di Sumbawa Dihentikan Sementara Sumbawa Besar (Suara NTB) Semua proses layanan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kabupaten Sumbawa dihentikan sementara hingga 14 hari kedepan.

Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan corona virus disease tahun 2019 (Covid-19).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri membenarkan hal tersebut. Keputusan yang diambil sesuai arahan Bupati dan pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi.

“Penundaan mulai hari ini

(Kamis red) hingga 14 hari kedepan. Tidak hanya untuk Job Fair, tetapi semua layanan untuk proses CPMI,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/3).

Dijelaskannya, penghentian semenara ini sudah disampaikan kepada Apjati dan Aspataki. Tidak hanya hanya untuk pemberangkatan ke

Arab Saudi, tetapi seluruh negara lainnya. Nantinya, juga akan dilakukan evaluasi dan dibuka kembali sesuai dengan perkembangan terakhir. Sehingga pihaknya berharap kepada CPMI agar bersabar dan bisa menahan diri sambil mempersiapkan dokumen serta fisik sementara ini. Kare-

na kondisi tidak memungkinkan untuk berangkat ke luar negeri. Selain itu, jika layanan dibuka kembali CPMI juga diminta untuk memanfaatkan jalur procedural.

“Jangan menggunakan jalur non prosedural atau illegal karena akan merugikan diri sendiri,” harapnya. (ind)

Aktivitas Belajar Siswa Dispopar Sumbawa Tunda di Rumah Tetap Dipantau Satu Perhelatan Pariwisata Sumbawa Besar (Suara NTB) diberikan quota internet.

Aktivitas belajar siswa di Sumbawa “Itulah bentuk-bentuk intervensi pasca dirumahkan tetap dipantau. Guna pemerintah, untuk memastikan akmemastikan prosesnya berjalan efektif, tifitas anak yang kita liburkan itu selain mengatur pola belajar juga meng- tetap melakukan proses belajar,” unintensifkan pengawasan di luar. gkapnya.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sejauh ini, kata H. Sahril, pihaknya Sumbawa, H. Sahril, S.Pd., M.Pd juga sudah berkoordinasi dengan menyebutkan, para guru dengan Dinas Pol PP Sumbawa. Hal berbagai cara tetap berkomuini guna mengantisipasi nikasi untuk memantau keadanya siswa yang tidak pastian aktifitas siswa di rumengikuti proses belajar mah. Salah satunya mendi rumah sesuai dengan girim soal melalui grup Whatjadwal yang ditentukan. sApp. Termasuk berkomuni“Ini dalam rangka kasi dengan orang tua siswa. menjamin anak-anak Selain itu, juga ada portal dari melakukan proses belaKementerian seperti Ruang jar di rumah dan tidak Guru yang sudah diatur jadwal memiliki akses keluar. belajar di rumah untuk Kemudian yang kedua masing-masing jenkita ingin memasjang pada semua tikan targetmata pelajaran. target kurikuBahkan pemerlum tercapai intah melalui dengan berbTelkom sudah agai mememberikan todelogi kemudahan pembelabagi siswa jaran di mengakrumah,” ses fitur pungkastersebut n y a . dengan (ind) H. Sahril (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa terpaksa menunda pelaksanaan satu event pariwisata. Event dimaksud yakni pembukaan sekaligus pelaksanaan seri pertama Saka Buffalo Race yang sedianya dilaksanakan pada 22 Maret mendatang.

Sekretaris Dispopar Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irfan, S.P., MM, menyebutkan, event Saka Buffalo Race ini ditunda dalam rangka mencegah penularan virus corona.

Penundaan akan dilakukan hingga adanya instruksi lebih lanjut. Adapun event lain seperti Wonderful Sail Indonesia, pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan.

Komunikasi terakhir dengan Event Organizer, belum ada perubahan jadwal dan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada September mendatang.

Sedangkan Festival Pesona Moyo dan event lainnya yang waktu penyelenggaraannya masih lama, tetap menunggu instruksi lanjutan. “Kami tetap menunggu instruksi lanjutan dari pimpinan,” terangnya.

Selain pelaksanaan event, jelas Epun, pihaknya juga sudah memberikan himbauan kepada pihak hotel dan restoran. Supaya tetap menjaga

(Suara NTB/ind)

Muhammad Irfan kebersihan, terutama di area dapur dan kamar mandi. Kemudian tetap melakukan pengecekan kesehatan dan suhu tubuh sesuai dengan SOP yang sudah diterima. “Itu kami sampaikan kepada teman-teman hotel dan restoran, supaya kita sama-sama mengantisipasi dan mencegah,” pungkasnya. (ind)

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

Rp2,4 Miliar Diusulkan untuk Penanggulangan Corona Dompu (Suara NTB) – Tim Kerja Siaga Darurat Corona Kabupaten Dompu, mengusulkan anggaran Rp2,4 miliar untuk menanggulangi ancaman virus Corona. Hal itu berdasarkan kesepakatan tim setelah menginventarisir berbagai kebutuhan. Mulai dari penanganan teknis warga terpapar hingga pencegahan.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kerja Siaga Corona Dompu, M. Jufri, ST. M.Si., usai mengikuti rapat teknis penanganan Covid-19 di Aula Rapat Bupati, Kamis (19/3).

(Suara NTB/jun) Ia menegaskan, miliaran M. Jufri anggaran yang diusulkan itu untuk memenuhi semua kebutuhan selama status siaga darurat Corona. Seperti misalnya obat-obatan, cairan desinvektan serta peralalatan keamanan bagi petugas kesehatan dan sebagainya.

“Termasuk masker-masker juga masuk disitu,” ungkapnya.

Dari sekian banyak kebutuhan yang diperlukan untuk penanggulangan virus mematikan itu. Cukup mendesak saat ini ialah pengadaan masker bagi petugas dan masyarakat. Termasuk penyemprotan cairan disinfektan ke sekolah dan instansi pemerintahan.

Disinggung kebenaran informasi soal meninggalnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirujuk ke RSUD Bima beberapa waktu lalu. M. Jufri dengan tegas membantah. Pasien tersebut masih hidup, bahkan kondisi kesehatannya membaik. “Pasien kita itu kondisi fisiknya semakin baik. Walaupun sampai sekarang ini hasil pemeriksaan di Surabaya belum keluar,” jelasnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Dompu, Muhammad, ST., dikonfirmasi kesiapan anggaran daerah menjelaskan, dalam hal penanggulangan ancaman penyebaran virus Corona ini daerah bisa menggunakan dana DAK Fisik pada Dinas Kesehatan. Sistimnya tinggal merubah rencana kegiatan yang ada.

Disamping itu, berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2020 daerah juga diberikan peluang untuk memanfaatkan dana tak terduga. Kalau pun tak memadai, alternatifnya yakni mengevaluasi kembali program yang ada dan atau menggunakan kas daerah. “Itukan baru diusulkan, rencananya sekitar Rp2 miliar untuk penanganan ini (corona). Kalau Rp2 miliar dengan dana tak terduga saja sudah cukup, cuma kan kita ndak mau langsung habiskan siapa tahu ada bencana lagi dikemudian hari,” pungkasnya. (jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Seorang PDP Meninggal di RSUD Bima Bima (Suara NTB) – Seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang diduga memiliki gejala dan tanda-tanda terpapar Corona meninggal dunia di RSUD Bima, Kamis (19/3) dinihari. Sehari sebelumnya, ia sempat dirawat dan mendapat penanganan tim medis di RSUD setempat.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, pasien itu baru pulang dari Jakarta lantaran menderita batuk, sesak napas dan panas tinggi, sehingga terpaksa dilarikan ke RSUD Bima untu mendapat perawatan intensif dan pengawasan.

Namun baru sehari dirawat, pasien berjenis kelamin perempuan itu, lebih dulu meninggal dunia. Saat dikeluarkan Kamis (19/3) pagi, jenazahnya dibungkus dengan plastik dan sempat dikomplain pihak keluarga. Setelah itu, dimandikan di salahsatu tempat medis di Kota Bima.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Bima, dr. Ihsan enggan memberikan komentar.

Hanya saja Ia mengarahkan

agar informasi pasien yang meninggal tersebut dikonfirmasi ke Tim Penanganan dan Pencegahan Corona Kabupaten Bima atau Humas Pemda Kabupaten Bima.

“Konfirmasi saja ke Tim atau Humas Pemda, karena soal corona Kabupaten Bima sudah tetapkan satu pintu,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (19/3).

Terpisah, Bupati Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma M.AP mengaku psien yang meninggal di RSUD Bima, belum dipastikan mengidap Corona. Pasalnya hal itu harus berdasarkan hasil uji laboratorium.

Berdasarkan penjelasan pihak RSUD Bima, lanjutnya, pasien tersebut masuk dan dirawat sejak Rabu (18/3) dengan keluhan sesak napas, batuk berdahak dan demam selama seminggu lebih berada di rumah.

“Baru sehari dirawat, pasien meninggal dunia tepatnya Kamis (19/3) sekira pukul 01.38 wita dan paginya diserahkan ke pihak keluarga,” katanya.

Sebelum dirawat di RSUD Bima, pasien itu selama beberapa waktu berada di Jakarta dan baru tiba di Bima Tanggal 27 Februari 2020 kemarin.

Saat itu yang bersangkutan sudah mengeluhkan batuk, nyeri tenggorokan dan demam yang serta sesak napas.

“Kepulangan almarhumah

diantar suaminya yang bekerja di Jakarta dan dirawat di rumahnya. Namun selama dirawat di rumah kondisinya semakin memburuk, lemas dan sering mual,” katanya.

Karena kondisinya kian parah, pihaknya keluarga membawanya ke RSUD Dompu pada awal Bulan Maret dan diberikan obat. Hanya saja tidak ada perubahan hingga dibawa ke RSUD Bima untuk dilakukan pemeriksaan.

“Berdasarkan riwayat perjalanan almarhumah dari Jakarta, Tim Dokter RSUD Bima memasukkan dalam kategori PDP,” katanya.

Menurut Tim RSUD Bima, kata Chandra untuk mengetahui apakah pasien tersebut terpapar Corona atau tidak membutuhkan hasil laboratorium dan keputusan dari Balitbang RI Kemenkes.

“Sebelum pasien meninggal dunia, sample darah dan dahaknya telah dikirim ke

Jakarta. Perawatan yang dilakukan RSUD Bima telah melalui SOP,” katanya.

Tidak hanya itu, Chandra juga berharap seluruh masyarakat agar dapat memahami bahwa istilah PDP Corona adalah seseorang yang menunjukkan gejala influenza sedang sampai berat. “PDP ini tadinya berstatus sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP),” katanya.

Ia menambahan, jika orang dalam pemantauan menunjukkan gejala batuk, pilek, demam, dan gangguan nafas seperti sesak. Statusnya akan berubah menjadi PDP. Begitupun ODP akan langsung statusnya menjadi PDP. “Jika PDP itu berarti orang itu harus dirawat. Meskipun dirawat sebagai PDP Corona, belum tentu statusnya menjadi suspect covid-19. Karena untuk menentukan positif dan negatif corona harus melalui uji laboratorium,” pungkasnya. (uki)

Dua Oknum Warga Diduga Jual Aset Daerah Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) resmi melaporkan dua oknum warga ke pihak kepolisian atas dugaan penjualan aset daerah.

Kedua warga yang diketahui beralamat di kecamatan Maluk itu, diduga telah menjual aset daerah berupa lahan pemerintah di desa Benete yang luasnya mencapai sekitar 700 meter persegi. “Benar dan kasusnya sudah kami laporkan ke polisi atas nama (Suara NTB/ist) Pemda KSB,” terang kepala Yusuf BPAD KSB, Muhammad Yusuf kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/3).

Ia menjelaskan, kedua oknum warga yang dilaporkan tersebut masing-masing punya peran berbeda. Pertama warga yang statusnya menjual lahan tersebut kepada pemerintah, sementara yang kedua adalah pihak yang menjual lahan itu ke sejumlah masyarakat. “Jadi mereka punya keterkaitan,” timpalnya.

Yusuf menuturkan, lahan pemerintah yang diselewengkan oknum warga tersebut sudah menjadi aset Pemda KSB sejak tahun 2012 lalu. Pengadaannya dilaksanakan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) dengan peruntukan sebagai tanah cadangan pemerintah seluas 1,6 hektar.

Pada perkembangannya, di atas lahan itu Pemda KSB melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) memanfaatkan sebagiannya untuk pembangunan pasar ikan.

Namun belakangan, sisa lahan kosongnya ternyata diserobot oknum warga bersangkutan dengan cara di jual ke warga lainnya.

“Padahal jelas di atas lahan itu sudah ada bangunan. Pal batas tanah sudah kita tempatkan. Bahkan ada papan nama berisikan keterangan lahan itu milik pemerintah. Tapi tetap saja diserobot,” sesal Yusuf. Sebelum melaporkan, pihaknya ungkap Yusuf, sempat melakukan pendekatan kepada kepada kedua oknum warga tersebut. Dengan harapan mereka mengembalikan lahan aset milik pemerintah itu. Sayangnya upaya yang berjalan hampir 1 tahun itu tidak membuahkan hasil.

“Ini ketahuannya sudah lama. Kita lakukan pendekatan ke mereka, tapi tidak pernah ada itikad baiknya. Maka ini (proses hukum) jadi jalan terakhir kita menyelesaikannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, lahan Pemda KSB yang memiliki luas total sekitar 1,6 hektar itu masuk dalam kawasan lokasi kawasan industri smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Dijelaskan Yusuf, lahan itu tepatnya masuk dalam kawasan smelter untuk lokasi industri turunannnya. “Iya benar masuk.

Tapi bukan lokasi smelternya langsung. Tapi pengembangan industri turunannya ke depan,” pungkasnya. (bug)

Masuk ODP, Dua Warga Dompu Diisolasi Dompu (Suara NTB) Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dompu didorong untuk lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19. Yang terbaru, dua warga Dompu yang memiliki riwayat menjadi TKI dan menderita sesak napas, terpaksa dimasukkan dalam daftar orang dalam pengawasan (ODP) di RSUD Dompu.

Hal itu ditegaskan Ketua Tim Kerja Siaga Corona Dompu yang juga Kepala BPBD Dompu, M. Jufri, ST, MSI kepada Suara NTB, Kamis (19/3). Ia mengatakan, warga Dompu dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hanya satu orang warga Manggelewa yang dirujuk ke RSU Raba Bima. “Pasien itu, kondisi fisiknya semakin membaik walaupun sampai saat sekarang ini bahwa hasil pemeriksaan lab di Surabaya belum keluar,” kata Jufri.

Untuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak dua orang dan saat ini berada di ruang Isolasi RSUD Dompu.

Keduanya ini memiliki riwayat baru pulang dari menjadi TKI dan memiliki gejala sesak napas. Mereka ini berasal dari Manggelewa dan Pajo. “Keduanya saat ini masih di Rumah Sakit Dompu. Masih sebagai pemantauan,” katnya.

Jufrin menyebutkan, pasien dalam pemantauan yang dirawat di RSU Raba Bima sempat dikabarkan meninggal dunia dan itu langsung dibantah pihaknya. Ia pun meminta kepada warga untuk tidak cepat menyimpulkan informasi yang berkembang. Karenanya, tim kerja akan terus menyosialisasikan pencegahan Covid-19 seperti yang menjadi himbauan Bupati dengan melakukan pembatasan diri berada di keramaian, menjaga kebersihan diri dan lingkungan di sekitar.

Sementara Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu untuk melakukan‘pendataan warga Dompu yang menjadi TKI di negara yang terpapar Covid-19 atau daerah yang terpapar Covid-19, sehingga dilakukan pemantauan.

“Lebih khusus kepada TKI yang ingin pulang ke Dompu agar bisa dikoordinasi dengan pihak terkait, sehingga bisa dilakukan karantina sebelum masuk ke Dompu,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

RAPAT - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin didampingi Kapolres Dompu saat memimpin rapat tim kerja Covid-19 di ruang rapatnya, Kamis (19/3).

Pemkab Dompu Tetap Terima Tim ”Offroad” Indonesia Dompu (Suara NTB) Tim “Offroad” Indonesia yang sedang melakukan jelajah alam Indonesia dijadwalkan akan mampir di Kabupaten Dompu dan menjelajah alam di lereng gunung Tambora. Tim yang akan tiba pada 23 Maret ini akan diterima secara resmi oleh Pemda Dompu di kantor Bupati.

“Saya sebenarnya berencana untuk mengacarakan penerimaan mereka di bendungan

Mila agar menghindarkan dari keramaian warga di Kota.

Tapi katanya, sudah tidak bisa diubah dan sudah terjadwalkan,” kata Drs. H. Bambang M. Yasin saat memimpin rapat tim kerja Covid-19 di ruang rapatnya, Kamis (19/3).

Tim offroad yang datang dari Indonesia timur dan merupakan tim offroad dalam negeri, kata H Bambang, diyakini bebas dari Covid-19. Karena mere-

ka sudah melakukan perjalanan lebih dari 14 hari, sehingga masa inkubasinya sudah lewat dan akan kelihatan ketika mereka terjangkit Covid-19.

Di Kota Dompu, tim hanya dijamu untuk penerimaan di kantor Pemda Dompu. Setelah itu mereka akan melakukan offroad di lereng gunung Tambora hingga 25 Maret 2020. “Mereka akan menikmati alam di lereng Tambora

sampai 25 Maret,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, H. Khairul Insan, SE mengaku, tim offroad ini memiliki tim medis yang selalu mendampinginya.

Ketika terjadi insiden dan kecelakaan, tim akan langsung ditangani tim medis hingga dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. “Mereka ada tim medis yang selalu mendamp-

inginya,” ungkapnya.

Kendati demikian, H. Bambang meminta jajarannya di Pemda Dompu untuk menyiapkan tim medis dan alat kesehatan, termasuk untuk melakukan penyemprotan disinfektan bagi tim offroad yang datang.

Atau paling tidak menyiapkan tempat cuci tangan dengan sambut sebelum masuk ke halaman kantor, tempat acara penerimaan dilakukan. (ula)

Bupati Minta Eks TKI Terdata

(Suara NTB/ist)

SIAP LELANG - Kendaraan dinas jenis roda dua yang telah dikumpulkan pihak BPAD KSB untuk selanjutnya dilelang.

Jadwal Lelang Aset Pemda KSB Ditunda Taliwang (Suara NTB) Kesiagaan mengantisipasi merebaknya virus corona membuat sejumlah agenda pemerintah tertunda. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) salah satu agenda yang terpaksa dihentikan prosenya adalah kegiatan lelang aset daerah.

Sedianya kegiatan pelelangan aset itu akan dimulai pada akhir Maret ini. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, akan memulai tahapannya dengan terlebih dahulu melaksanakan penilaian terhadap setiap barang aset yang akan dilelang itu.

Namun dengan adanya kebijakan pemerintah menghentikan sementara waktu (meliburkan) seluruh aktivitas di luar kantor. Maka KPKNL Bima tidak bisa melaku-

kan turun lapangan melakukan proses penilaian. “Sebenarnya akhir bulan ini KPKNL akan mulai tahapan lelangnya. Tapi karena (antisipasi virus) corona itu. Ya terpaksa ditunda dulu,” kata kepala BPKD KSB, Muhammad Yusuf, Kamis (19/3).

Penundaan tahapan lelang aset Pemda KSB itu akan berlangsung hingga waktu yang tidak ditentukan. Menurut Yusuf, pihaknya tidak berani memastikan kapan akan dimulai prosesnya mengingat kegiatan penghapusan aset pemerintah yang ada di daerah saat ini sepenuhnya berada di tangan Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui KPKNL setempat. “Kalau kami ditanya sampai kapan kami tidak tahu. Kan kami hanya mengajukan permohonan lelang

saja, soal waktunya tergantung KPKNL,” timpalnya.

Penundaan akibat antisipasi virus corona itu menambah panjang waktu penantian Pemda KSB. Sebab sebelumnya, rencana pelelangan itu sudah sejak tahun 2019 lalu diajukan oleh BPAD KSB. Namun karena banyaknya agenda lelang yang harus ditangani oleh KPKNL Bima di pulau Sumbawa, membuat permohonan Pemda KSB belum dapat dipenuhi.

Menurut Yusuf, selama masa penundaan tersebut pihaknya akan terus melalukan pengumpulan barang-barang yang akan dimasukkan dalam item lelang. “Masih ada yang belum kita bawa ke sini. Tapi mudah-mudahan bisa semua terkumpul sebelum KPKNL turun melalukan penilaian,” imbuhnya. (bug)

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin meminta instansi terkait, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mendata eks TKI yang baru tiba di kampung halamannya. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir potensi penyebaran virus Corona. Pun langkah serupa juga diberlakukan bagi mereka yang datang dari luar daerah dengan temuan kasus positif Covid-19.

“Kita khawatirkan ini adalah orang-orang dari luar daerah yang sudah terjangkit. Lebih khusus lagi itu mereka dari negara-negara yang sudah terjangkit virus Corona,” ungkap Bupati dalam rapat teknis penanganan Covid-19, Kamis (19/3).

Jika pergerakan orangorang ini mampu dibatasi dan dikontrol dengan baik, menurutnya sangat mungkin penularan virus mematikan tersebut tak sampai menjangkit warga Dompu. Karenanya, pendataan untuk mengidentifikasi keberadaan mereka sangat penting dilakukan. “Kalau saya sih maunya tidak ada lagi orang Dompu yang jadi TKW, bila perlu hentikan pelayanan untuk pengiriman TKW itu,” ujarnya.

Atas harapan besar itu, Kadisnakertrans Dompu, Abdul Syahid yang dikonfirmasi Suara NTB menegaskan, data pemberangkatan TKI dari tahun 2019 hingga Maret 2020 ini sudah dikantongi dan diserahkan ke Tim Kerja Siaga Darurat Corona.

Sementara untuk mereka yang baru pulang ke kampung halaman, karena tak pernah sama sekali dilakukan pendataan dari sebelumnya dirasa sulit.

Meski demikian, dengan munculnya kasus Corona dan adanya harapan pemangku kebijakan tersebut, langkah ini akan secepatnya dilakukan.

Untuk sementara, informasi yang diterima pihaknya dari Puskesmas Rasabou dalam sebulan terakhir ini ada 21 orang TKI asal Huu tiba di kampung halamannya. Sementara dalam perjalanan pulang masih terdapat 11 orang. “Mereka dalam pemantauan, untuk yang 11 orang masih menunggu karena dalam perjalanan,” terangnya.

Belasan TKI yang masih dalam perjalanan pulang tersebut, sebagian besar diantaranya merantau ke negara-negara asia pasifik.

Tetapi untuk kepastian tempat tinggalnya di Dompu, belum diketahui jelas.

Mengingat kedatangan mereka melewati beberapa daerah dengan pemeriksaan ketat terkait virus Corona.

Selain bertugas mendata, Disnakertrans akan ikut melakukan pemantauan.

Karena jangan sampai mereka menjadi sumber penularan Corona di wilayah ini.

“Kalau terpaparkan pasti diisolasi (di daerah yang dilewati). Tapi kan mereka ini masih sehat, cuma kita punya kewajiban mematau perkembangan mereka,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

POLHUKAM

Halaman 8

Lagi, Musda Golkar NTB Diundur Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar NTB kembali diundur untuk yang ketiga kalinya. Terbaru pelaksanaan Musda diundur sampai tanggal 28 Maret ini yang semula pada penundaan kedua akan digelar pada tanggal 22 Maret. Sebelumnya diketahui penundaan pertama dilakukan pada tanggal 15 dari jadwal pertama tanggal 5 Maret.

Ketua Panitia Musda Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/3) kemarin membenarkan perihal penundaan kembali pelaksanaan Musda Golkar NTB dari tanggal 22 menjadi tanggal 28 Maret. “Ya benar ditunda jadi tanggal 28,” unjar via pesan

singkat WhatsApp. Dari informasi yang beredar bahwa selain Musda diundur lagi sampai tanggal 28, lokasi Musda yang semula akan digelar di Kota Mataram. Informasi yang diserap Suara NTB, lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Isvie yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaku tak

mengetahui jika lokasi Musda akan dipindahkan ke Bali.

Karena sampai sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan lokasi Musda. “Nah kalau soal lokasi saya belum tahu,” katanya.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait alasan di balik penundaan Musda Golkar

NTB tersebut sampai dilakukan sebanyak tiga kali. Apakah penundaan tersebut kaitannya dengan belum solidnya pemilik suara pemilih ketua DPD I Golkar NTB supaya dilakukan secara aklamasi, sesuai dengan arahan dari DPP Golkar. Namun Isvie enggan memberikan jawaban terkait hal itu. Ia beralasan penundaan itu menjadi ranah kewenangan DPP. Namun demikian, seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penundaan Musda Golkar NTB tersebut tidak lepas dari tingginya dinamika

politik yang terjadi dalam internal partai beringin tersebut. Terutama dalam hal kaitannya dengan pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Diketahui ada dua kandidat yang tengah bersaing sengit yakni Bupati Lombok Tengah, H. Suhali FT dan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Diketahui DPP Golkar menginginkan bahwa proses Musda Golkar NTB dapat berlangsung secara aklamasi.

Namun sampai saat ini belum ada tercapai kesepakatan diantara para pemilik suara siapa yang disepakati untuk di-

aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar NTB. Karena itu, DPP Golkar pun memanggil Ketua DPD I Golkar NTB dan 10 Ketua DPD II, dan organisasi saya pendiri dan yang didirikan.

Selain itu para kandidat calon Ketua DPD juga ikut dipanggil ke DPP untuk memutuskan skenario aklamasi dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB. Akan tetapi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Azis Syamsuddin itu tidak mendapati kesepakatan untuk di-

lakukan aklamasi. Karena keinginan DPP berbeda dengan keinginan dari mayoritas DPD II. DPP menginginkan Ahyar Abduh untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar, akan tetapi delapan DPD II masih menginginkan Suhaili kembali memimpin Golkar NTB. ”Artinya apa, Musda ini ditunda karena suara ini belum bulat untuk aklamasi ke Ahyar Abduh, jujur saja kita sampaikan, supaya berita ini jangan bias, ini DPP yang bicara,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi. (ndi)

Pilkada 2020 Tetap Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) – Menyikapi penyebaran virus Corona di Indonesia, KPU RI sudah melakukan rapat pleno untuk memutuskan beberapa hal untuk mengantisipasi penyebaran virus corona tersebut.

Kaitannya dengan pelaksanaan proses tahapan Pilkada serentak 2020 yang sedang berjalan.

Dalam keputusannya, KPU RI menetapkan tidak ada penundaan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Tahapan-tahapan Pilkada yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.

Namun dengan beberapa (Suara NTB/dok) petunjuk teknis pelaksanSuhardi Soud aannya untuk menghindari penyebaran virus Corona. “Iya, tahapan tetap berjalan. Sampai saat ini KPU belum memiliki opsi penundaan tahapan Pilkada, semua proses masih berjalan sesuai dengan tahapan dan program dan jadwal Pilkada,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/3) kemarin. Disampaikan Suhardi, dalam rangka menghindari penyebaran virus Corona dengan tanpa mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Poin pertama dalam SE KPU RI tersebut mengatur terkiat pengaturan pola kerja pegawai di lingkungan Sekretariat KPU dan komisioner di provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020. Pengaturan tersebut terkait dengan pembagian jadwal kerja.

“Jadi sebagian masuk kantor dan sebagian kerja dari rumah atau Work From Home, melindungi diri masing-masing dengan dengan menyediakan sanitizer baik pribadi maupun di ruang kerja. Sehingga perhatian untuk pencegahan virus corona bisa dimaksimalkan,” ucap Suhardi menyampaikan keputusan KPU RI tersebut.

Poin kedua terkait dengan kelanjutan pelaksanaan tahapan pilkada 2020 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, terutama kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Maret-April ini. KPU sudah mengaturnya sedemikian rupa. Dimana agenda tetap berjalan namun tetap dalam rangka mewaspadai penyebaran virus corona.

“Saat ini tahapan rekrutmen PPS sedang berlangsung, yaitu pengumuman PPS terpilih dan akan dilanjutkan dengan pelantikan supaya dilakukan tidak bersamaan dalam jumlah banyak. Pelantikan PPS dapat dilakukan di masingmasing kecamatan, dengan mekanisme komisioner KPU diberikan kewenangan untuk melantik maskimal lima titik.

Jika dianggap masih terlalu banyak bisa dilakukan secara bergelombang, untuk menghindari pengumpulan masa dalam jumlah banyak,” paparnya.

Kemudian terkait pelaksanaan tahapan verifikasi faktual dukungan Bapaslon Perseorangan dilakukan petugas dengan proteksi diri yang ketat. Menjaga jarak dalam berkomunikasi, dan menghindari kontak langsung dan bersihkan badan dengan sanitizer dan menggunakan masker termasuk membersihkan peralatan yang digunakan.

“Kemudian tahapan pemuktahiran data pemilih juga dilaksanakan petugas dengan proteksi diri yang ketat seperti halnya verifikasi faktual dukungan Bapaslon Perseorangan,” ujarnya.

Disampaikan Suhardi, KPU RI juga menginstruksikan kepada jajaran KPU Provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang melaksanakan Pilkada untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar hingga 31 Maret.

Kemudian dijadwalkan ulang mulai 1 April mendatang.

“Misalnya seperti kegiatan Bintek, pelantihan dan launching Pilkada. KPU berharap upaya pencegahan penyebaran virus corona selama dua Minggu ini berhasil dengan baik.

Sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada 2002 juga dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ndi)

Kasus Dermaga Senggigi Jadi Atensi Mataram (Suara NTB) – Hasil pengecekan lapangan proyek Dermaga Senggigi sedang didalami. Proyek yang gagal selesai tahun 2019 lalu ini masuk penyelidikan Polda NTB. Selain turun ke lapangan, penyidik mengumpulkan dokumen. meski demikian saksi-saksi belum dimintai keterangan. “Yang Dermaga Senggigi itu kan masih ada sengketa ya kontraktornya dengan Pemda,” kata Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Kamis (19/3) kemarin.

Gugatan arbitrase rekanan pelaksana dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek adalah hal lain.

Sementara penyelidikan merupakan mekanisme terpisah kepolisian untuk mencari indikasi perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian negara. “Masih penyelidikan. kalau (klarifikasi) saksi belum,” sebutnya. Eka mengatakan, pihaknya mencari dugaan penyimpangan proyek senilai Rp8,74 miliar tersebut. penyelidikan Dermaga Senggigi yang berlokasi di Batulayar, Lombok Barat ini menjadi atensi.

“Kita genjot penyelidikannya yang akurat. Proyek ini kan harusnya dinikmati banyak orang. Jangan malah gagal dan merugikan. Dermaga Senggigi ini kan sampai putus kontrak,” terang Eka. Proyek Dermaga Senggigi dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan Lombok Barat tahun 2019. Proyek kemudian ditender dengan harga perkiraan sendiri Rp8,74 miliar. CV Cipta Anugerah Pratama menang tender dengan penawaran Rp8,3 miliar.

Proyek gagal selesai tepat waktu. Bahkan dengan deviasi yang minus. Pengerjaan proyek molor sampai batas akhir waktu kontrak. Progresnya hanya sampai 60 persen. Belakangan, kontraktor tersebut mengklaim progresnya sudah 70 persen. Sengketa itu berlanjut.

Kontraktor menggugat PPK ke Badan Arbitrase. (why)

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Wakasatreskrim Polresta Mataram Putu Pujangga (depan kiri) Kamis (18/3) menunjukkan dokumentasi barang bukti motor yang diduga dicuri Juli 2019 lalu.

Otak Pelaku Curanmor Ditangkap

Mataram (Suara NTB) – Satu buron kawanan curanmor, Andre (24) mengakhiri pelariannya, Kamis (19/3) kemarin. Pria ini sudah kabur selama delapan bulan dari kejaran polisi atas kasus pencurian motor di Punia, Mataram. dua temannya sudah ditangkap lebih dulu. Sisa satu orang masih diburu.

Wakil Kasatreskrim Polresta Mataram AKP I Putu Pujangga menjelaskan, Andre

sudah menjadi buron sejak Agustus 2019. “Dia lari disitu-situ saja. Tertangkapnya di tempat temannya di Jempong, Sekarbela,” ujarnya.

Andre disangka ikut mencuri motor mahasiswa Juli sembilan bulan silam, tepatnya Juli 2019. Andre berhasil lolos meski dua kawannya diciduk polisi. Sebabnya, dia beruntung karena menumpang motor sendiri.

Dua pelaku lain, Junaidi

alias Botak dan Romi Anjasmara alias Romi sudah ditangkap lebih dulu sehari usai beraksi. Mereka ditangkap di Jalan Raya Bajur dalam perjalanan menuju Perampuan, Labuapi, Lombok Barat. “Mereka mau menjual motor curian. Dua orang yang ditangkap itu menggunakan motor hasil curian. Tersangka A (Andre) ini kebetulan memakai motor lain bersama DPO inisial

Hoaks, Unggahan Medsos Pria Lombok Tengah Positif Corona Mataram (Suara NTB) – Unggahan akun Facebook berinisial AR soal pasien positif Corona di Lombok Tengah cuma bualan belaka. Pemilik akun mencomot gambar dari sumber lain dan mengganti keterangannya. Unggahan itu sudah terhapus. Tim siber Polda NTB menutup unggahan itu kemarin petang. “Akunnya masih ada. Postingannya aja yang kita takedown,” tegas Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Kamis (19/3) dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Pemilik akun itu setelah ditelusuri berada di Bima. namun, unggahannya menyebut pasien positif Corona asal Montong Balok, Kopang, Lombok Tengah. bahkan unggahan itu menyebut pasien dirawat di RSUD Praya. Unggahan itu juga menyertakan foto catatan kesehatan dari Puskesmas Kopang, foto pasien yang dinaikkan ke mobil ambulans, serta suasana rumah sakit.

“Dia hanya mencomot dari sumber lain dan membuat seolah seperti benar,” jelas Artanto.

Dari hasil penelusurandi media sosial, tim cyber troops menindaklanjuti dengan mengajukan laporan permohonan kepada facebook untuk menghapus unggahan dalam bentuk status akun perorangan

(Suara NTB/why)

UNGGAHAN - Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menunjukkan tangkapan layar dari unggahan hoaks penyebaran virus Corona, Kamis (18/3). Unggahan yang dinyatakan hoaks itu sudah dihapus. tersebut. “Jadi malam tadi, status unggahan itu sudah di take down, foto-foto dan informasi dalam statusnya sudah dihapus. Tapi cuma status itu saja, untuk akunnya masih aktif,” ucapnya.

Artanto menyarankan kepada warganet untuk lebih bijaksana dalam bermedia sosial.

Warganet diimbau untuk tidak mengunggah informasi sumir yang belum jelas kebenarannya. Apalagi yang berkaitan dengan kabar virus corona. “Isu Corona itu sekarang sangat sensitif sekali. Apapun informasi tentang Corona,

akan dimakan mentah-mentah oleh banyak orang,” sebutnya.

Tim cyber troops terus melakukan pemantauan setiap unggahan media sosial yang mengandung informasi pasien terjangkit virus Corona. Pihaknya akan menelusuri kebenaran dari setiap isu yang tersebar di media sosial.

“Penting untuk cek dan ricek.

Masyarakat tidak perlu panik dengan isu di media sosial, karena kita dari kepolisian akan terus memonitor isu-isu tentang corona ini dengan mengandalkan tim cyber troops,” tandas Artanto. (why)

D,” terang Pujangga.

Motor Yamaha Mio Soul bernomor polisi DR 3531 LE warna merah langsung disita dari Botak dan Romi. Andre dan DI yang berboncengan dengan motor terpisah berhasil lolos. “Dua orang yang sempat lari itu salah satunya saudara A ini,” imbuhnya. Tersangka DI yang masih buron saat beraksi Juli lalu, bersama Romi menunggu di luar pagar indekos. DI yang menjadi penun-

juk karena tinggal bertetangga kos dengan korban.

Sementara Andre dibantu Botak merusak kunci motor yang diparkir di halaman. “Pakai kunci T,” kata Pujangga.

Romi dan Junaidi sedang menjalani menjalani masa pidana di Lapas. Andre akan menyusul karena disangka melanggar pidana pasal 363 KUHP yang ancaman penjaranya paling lama tujuh tahun. (why)

Antisipasi Virus Corona

Tempat Ibadah Disemprot Disinfektan Mataram (Suara NTB) – Penyemprotan disinfektan antisipasi penyebaran virus Corona COVID-19 terus berlanjut. Kali ini, sasaran penyemprotan meliputi tempat ibadah.

Mulai dari masjid, pura, dan gereja. Penyemprotan itu untuk melindungi umat dari paparan virus saat beribadah.

Tim 28 Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR) Gegana Brimob Polda NTB, Kamis (19/3) melanjutkan gerilya disinfektasi. Tempat pertama yang disemprot cairan mengandung Klorin ini adalah kompleks Islamic Center Masjid Hubbul Wathan, Mataram. Setiap bagian masjid ikon wisata religi NTB ini disemprot disinfeksi. Mulai dari pelataran, eskalator, tempat wudhu, halaman masjid, sampai mimbar imam.

Tim 28 KBR menggunakan pakaian hazmat menyebar ke segala sisi. “Ini merupakan kegiatan lanjutan disinfeksi sanitasi sebagai langkah pencegahan penuluran virus Covid-19,” beber Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto. Masjid disemprot disinfektan karena pada Jumat ini akan digunakan umat

muslim beribadah wajib salat Jumat. Selain salat lima waktu setiap harinya. tempat ibadah merupakan lokasi yang banyak dikunjungi sehingga disinfeksi rutin dilakukan.

Tidak hanya masjid, gereja juga disemprot disinfektan.

Salah satunya Gereja Jemaat Immanuel di Pejanggik, Mataram dan Gereja GPPS Betlehem di Dasan Agung Baru, Selaparang, Mataram. Kegiatan penyemprotan pada Kamis kemarin berlanjut ke tempat peribadatan umat Hindu Banjar Kapitan, Ampenan, Mataram.

Pura Pagesangan, dan Pura Dalem Cakranegara.

“Hal ini sesuai dengan surat edaran Gubernur NTB tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Sebelumnya juga tempat wisata sudah dilakukan hal serupa,” kata Artanto. Tahap awal penyemprotan disinfektan sejak Senin lalu, mulai dari fasilitas pelayanan publik kepolisian, dan bandara. Penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan selama masa siaga darurat bencana nonalam Virus Corona. “Efektifnya seminggu dua kali,” pungkasnya. (why)

SUARA NTB

Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 9

Ahyar Janji Tak Ada Bongkar Pasang Paslon Pilkada 2020 Persatuan Dokter di NTB Keluhkan Sarpras Pelindung Tenaga Medis Selong (Suara NTB) Tenaga medis saat ini harus berjuang ekstra dalam menangani masyarakat yang sakit. Terutama sejak mewabahnya virus Corona (Covid-19). Hanya saja, di tengah perjuangan tenaga medis itu belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana terutama untuk perlindungan dirinya.

Kepada Suara NTB di Selong, Kamis (19/3), Ketua Persatuaan Dokter Umum Indonesia (PDUI) cabang NTB, dr. Kurnia Akmal, mengungkapkan, petugas sebenarnya memiliki prosedur bagaimana untuk menjaga diri terhadap semua penyakit yang kemungkinan terjadi di tempat kerjanya, seperti di Puskesmas, Klinik maupun di Rumah Sakit.

Akan tetapi prosedurnya akan semakin bertambah ketika masuk status wabah, terlebih sudah pandemi virus corona. Sehingga inilah yang perlu diwaspadai mengingat risiko bagi tenaga kesehatan untuk tertular dengan kerentanan cukup tinggi. Kondisi ini dikarenakan tenaga medis merupakan garda terdepan yang setiap saat bersentuhan dengan orang sakit dan menangani Covid-19.

Kurnia Akmal yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Lotim ini menyebutkan, tenaga medis saat ini masih mengeluhkan kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan untuk keamanan tenaga medis. Berdasarkan hal itu, PDUI maupun IDI berharap pemerintah lebih perhatian dan peduli terhadap tenaga kesehatan mengingat garda terdepan dalam penanganan kasus ini adalah tenaga medis.

“Bayangkan apabila tenaga medis terkena duluan. Maka siapa yang kita harapkan bisa menolong. Bahkan masker standar untuk tenaga kesehatan terjadi kekurangan,”ungkapnya.

Disamping itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, apabila masyarakat sadar cara menjaga dan melindungi diri, maka proses transmisi penularan virus Covid-19 dapat dihindari dengan risiko penularan berkurang. Kemudian masuk pada perlindungan diri dengan menggunakan masker, antiseptik dan alat pelindung diri (APD) yang standar sesuai waktu dan tempat.

Kurnia Akmal juga menilai masih belum diperhatikannya

(Suara NTB/yon)

POSKO - Posko Media Center Satgas Penanggulangan Corona yang dibentuk oleh Pemkab Lotim. fasilitas kesehatan swasta yang ikut berjuang menghadapi virus Corona ini. Sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah terutama dalam mensuplay kebutuhannya karena selama ini RS swasta berjuang dan melakukan pengadaan sendiri.

(Suara NTB/dok)

Menanggapi hal ini, Sekda Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, atas nama Ketua Gugus Pencegahan Penyebaran Covid-19, segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan para tenaga medis. Terutama sarana dan prasara-

na serta alat perlindungan diri (APD) dalam penanganan virus Corona. Lotim juga sudah membentuk Satgas Penanggulangan Corona serta media center untuk menjami informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. (yon)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memiliki peluang besar untuk memimpin Partai Golkar NTB. Pasalnya dialah yang mendapatkan restu dari DPP Golkar untuk diaklamasikan sebagai Ketua DPD I Golkar NTB dalam arena Musda yang akan digelar pada tanggal 28 Maret mendatang.

Namun demikian langkah Ahyar untuk diaklamasikan sebagai Ketua Golkar NTB itu, masih memiliki tantangan, yakni ia harus meyakinkan sejumlah DPD II Golkar selaku pemilik suara dalam Musda untuk mengikuti arah dari DPP Golkar memilih Ahyar secara aklamasi.

Sejumlah DPD II yang belum yakin kepada Ahyar untuk menjadi ketua DPD Golkar NTB itu muncul lantaran kekhawatiran, Ahyar dianggap akan melakukan aksi bongkar ulang paket pasangan bakal calon kepala daerah yang sudah dinilai clear di bawah kepemimpinan Ketua DPD Golkar NTB, Suhaili FT. Menanggapi hal itu, Ahyar Abduh yang ditemui Suara NTB di pondopo Walikota Mataram, Kamis (19/3) kemarin menepis isu dirinya akan melakukan bongkar ulang paket pasangan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah dari Golkar yang sudah mengerucut saat ini, jika dirinya akan diberikan amanah untuk memimpin Golkar NTB. “Itu khawatiran yang tidak perlu ada, dan jangan diada-adakan untuk kepentingan itu. Saya sebagai kader partai yang sudah sangat lama, sangat memahami AD/ ART partai, bagaimana aturan organisasi partai dan kultur partai yang selalu kita pegang dan bangun bersama,” ujar Ahyar.

Ahyar memastikan bahwa dirinya tidak akan merombak hasil tahapan penjaringan Pilkada yang sudah berlangsung selama ini sampai dengan saat ini sudah mengeru-

Pemda KLU Minta PA Segera Dibangun Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara melalui Dinas Dukcapil Lombok Utara meminta agar Pengadilan Agama (PA) dapat segera dibangun.

Pasalnya, lembaga tersebut sangat dibutuhkan masyarakat seiring rendahnya akta perceraian di kalangan masyarakat.

“Dokumen yang paling rendah di masyarakat, akta perceraian. Persoalannya sudah jelas, lokasi Pengadilan Agama jauh, di Gerung, Lombok Barat, jadi masyarakat malas mengurus,” ungkap Sekretaris Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) KLU, H. Tresnahadi, H. Tresnahadi

S.Pt., Kamis (19/3). Selain akta cerai, Tresnahadi juga mensinyalir banyak masyarakat yang tidak memiki akta nikah. Khususnya buku nikah baru dari status pernikahan kedua.

Sinyalemen itu terlihat dari animo masyarakat yang banyak mengajukan permohonan penetapan status nikah melalui program Dinas. Setiap pelaksanaan isbat nikah, masyarakat berbondong-bondong mengajukan diri mendapatkan buku nikah. “Banyak keluarga menikah secara agama tapi belum secara negara sehingga banyak tidak punya buku nikah. Kedua, yang sudah ada buku nikah dan cerai, malas mengurus ke pengadilan karena jauh. Sehingga mereka yang kawin lagi hanya dilakukan secara agama,” paparnya.

Terhadap kondisi itu, pihaknya berharap banyak agar PA Lombok Utara

dapat segera terbangun. Pemda bahkan siap menghibahkan tanah untuk keperluan dimaksud. “Waktu itu PA Gerung berkunjung ke KLU, di sana Pak Bupati sudah menyanggupi hibah untuk kantor. Tinggal ditindaklanjuti saja,” katanya. Tresnahadi menyatakan, sebagian instansi vertikal sudah berdiri di KLU. Seperti Polres, BOS, Syahbandar, dan menyusul Kodim. Instansi lain termasuk PA dianggap urgen karena bersentuhan langsung dengan kondisi sosial masyarakat.

“PA kita anggap mendesak karena terkait kebutuhan masyarakat untuk mengurus dokumen, termasuk pengesahan anak, isbat, dan dispensasi nikah. Undanng-Undang No. 16 tahun 2019, menyatakan umur menikah bagi perempuan 19 tahun. Boleh ajukan dispensasi ke PA sehingga bisa menikah secara negara,” tandasnya. (ari)

cut ke satu pasang calon yang akan diusung Golkar dalam Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah di NTB. “Yakin saja saya tidak akan melakukan itu karena kepentingan saya. Kalau saya dapatkan amanah, langsung saya akan kocok ulang, termasuk menyangkut ada kehawatiran soal pasanganpasangan Pilkada di tujuh daerah yang sudah diproses dan digodok sedemikian rupa, tidak bisa dilakukan serta merta,” tegasnya.

Akan tetapi, jika diamanatkan memimpin Golkar NTB, tentu dirinya akan melakukan evaluasievaluasi terkait pelaksanaan tahapan proses pencalonan Pilkada 2020 di Partai Golkar yang sudah berjalan sejauh ini. Karena bagaimapun menurutnya, dirinya punya tanggungjawab besar untuk memastikan bahwa keputusan Golkar di Pilkada serentak 2020 harus dipastikan dapat membesarkan partai.

“Kalau saya akan melakukan evaluasi karena tanggungjawab sebagai ketua, itu pasti saya lakukan.

Tapi evaluasi itu tidak harus menggantikan. Jangan kemudian ditekankan ke arah bongkar ulang pasangan. Maksudnya kita evaluasi adalah kita berikan pertimbangan terkait komitmen-komitemen yang harus dibangun bersama pasangan calon, karena anda ini memakai kendaraan Golkar, dan kita tidak hanya di atas kertas mendukung, tapi akan berjuang, bukan pakai kendaraan lalu hilang,” paparnya.

“Pasti akan saya panggil, saya tanya apa adanya, siapa pasangan diinginkan untuk memastikan sejauh mana pasangan ini akan loyalitas memberikan kontribusi kepada partai, karena kita ingin mengembalikan kejayaan Golkar.

Baik lewat Pilkada, Pileg dan Pilpres nanti. Karena kita bertekad bagaiamana membangun kejayaan Golkar ke depan,” sambungnya.

Terakhir disampaikan mantan Ketua DPD II Golkar Kota Mataram itu bahwa jika diamanatkan menjadi ketua DPD Golkar NTB, ada tiga hal yang akan dia lakukan dalam upaya membesarkan partai. Yakni konsolidasi, rekonsiliasi, dan akselerasi. Menurutnya, konsolidasi sangat penting bagaimana membangun komitmen bersama soliditas membesarkan partai di mana pun tempatnya.

Kemudian rekonsiliasi harus dilakukan karena banyak tokoh Golkar yang tidak ke mana-mana, tapi kurang mendapat ruang dalam dinamika kepartaian sehingga tidak tersentuh. ‘’Kita diajak kembali bergabung,’’ cetusnya. Terakhir soal akselerasi akan membangun tanggungjawab besar bersama membesarkan partai. (ndi)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

Lompatan Penting Dunia Pendidikan HAMPIR 72 tahun bangsa Indonesia merdeka, kemajuan di sektor pendidikan belum terlihat signifikan. Padahal negara-negara dunia pada saat yang sama memulai bangsanya kini jauh berada pada kemajuan. Demikian disampaikan Pengamat Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) Dr. Asrin.

Asrin, menegaskan selama sekian tahun Indonesia merdeka ini ada kemajuan yang belum signifikan dicapai dalam pembangunan pendidikan. ‘’Banyak tugas yang belum terselesaikan para pemangku kebijakan,’’ ujarnya pada Suara NTB, Kamis (19/3).

Namun begitu, angin segar upaya memperbaiki kekurangan dalam pembangunan pendidikan kini mulai nampak memberi harapan baru. Tidak lain tidak bukan kata Asrin ialah sejak adanya kebijakan merdeka belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia menilai kebijakan ini sangat bagus dan akan menjadi tonggak penting sejarang pembangunan pendidikan di Indonesia. “Jadi sehingga menteri mencoba membuat suatu terobosan untuk bisa melompat,” ujarnya.

Meski dari segi ide merdeka belajar secara substantif telah dilakukan para pendahulu bangsa ini. Jika berkaca pada sejarah masa lampau, semangat merdeka belajar ini telah ditularkan di tengah masyarakat. “Dari segi ide merdeka belajar sesungguhnya suatu hal lecutan energi baru, sekalipun dari perspektif sejarah itu pernah dilakukan. Seperti ketika Tan Malaka pulang ke Indonesia itu mengumpulkan petani petani untuk sekolah, kemudian dilakukan oleh Ahmad Dahlan, Sukarno dan lainnya,” ujar Asrin menjelaskan.

Dia pun sangat optimis kebijakan merdeka belajar ini bisa membuat suatu lompatan berarti dalam mengembankan dunia pendidikan dan melahirkan genrasi berkualitas.

“Ketika menteri membuat ide lecutan adalah ingin membuat suatu loncatan,’’ jelasnya.

Namun dia juga mengingat kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan agar tidak saja sistemnya yang dibuat melalui kebijakan, namun juga budaya manusia yang akan melakukan itu. “Bukan sekedar sistem tapi juga kultur bahwa belajar itu kapan saja di mana saja. Dan itu kita bangun ketika kultur kita kondisikan baik di tingkat sekolah birokrasi itu terbangun. Jadi tidak saja merapikan administrasinya tapi juga dibangun kulturnya,” Asrin terangnya. (dys)

Halaman 10

Orientasi Pembelajaran Siswa Masih Berbasis Hafalan

Mataram (Suara NTB) Pembelajaran siswa di kelas selama ini selalu saja berorientasi pada peningkatan daya hafalan pada anak. Padahal dalam mengarungi kehidupan di masa mendatang, banyak aspek yang dibutuhkan anak di luar sekedar kemampuannya dalam menghafal dan mengingat pelajaran.

Rektor Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Prof.

Kusno Dea, melihat pembelajaran siswa selama ini masih selalu berbasis pada hafalan dan paper. Orientasinya ialah pada pembelajaran tekstual. Hasil dari pembelajaran ini dapat dilihat seolah-olah anak didik terpisah dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Padahal pembelajaran sejatinya ialah harus berbasis pada kontekstual yang memadukan antara teori di buku dengan praktisnya, sehingga anak bisa lebih memahami

dunia sekitar mereka. Kini dengan adanya revolusi industry 4.0 banyak pihak menyadari bahwa setiap orang harus kembali ke alam. Hal itu berarti anak akan menemukan ruangnya secara alamiah.

“Kami melihat dengan adanya revolusi industri kita mencoba kembali ke suatu persoalan. Secara general kalau kita lihat di bawah itu anak-anak kita itu belum diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya melalui proses alami,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu Prof. Kusno melihat jika selama ini pembelajaran saintifik dengan pembelajarannya memungkinkan jarak anak dengan lingkungan sekitar mereka dipangkas. “Yang ada bagaimana dia bisa menangkap sinyal-sinyal apakah yang dekat ke penglihatan pendengaran yang dia rasakan. Sehingga muncul keinginan tahu kemudian apa yang dia lihat itu dia sampaikan,” terangnya.

Namun jika melihat kondisi yang selama ini pola pembelajaran membuat siswa berjarak dengan lingkungan

sekitar mereka. “Tapi kita lihat anak-anak kita itu dimasukkan dalam gedung, jarang berinteraksi dengan alam, masalah-masalah yang sehari-hari itu artinya dia itu tidak memiliki kecenderungan dengan alam. Dampaknya dia hanya membaca, menghafal, diasumsikan. Berbasis kertas dan hapalan,” jelasnya.

Contoh sederhana saja, kata dia, bagaimana mengajarkan anak-anak itu untuk bersabar dalam antrean. Ini saja masih belum tuntas dilaksanakan. “Kita paham bahwa kalau mau pelayanan publik itu, antre sebuah kewajiban. Tapi dalam prakteknya tidak karena tidak dilatih.

Kalau di Eropa belajar empat hari satu hari belajar di alam,” terangnya. (dys)

(Suara NTB/dok)

Kusno Dea

(Suara NTB/ist)

Koordinasi Diperlukan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Mataram (Suara NTB) Penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen yang ada. Untuk peningkatan mutu satuan pendidikan secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama memiliki budaya mutu.

Oleh karena itu, Lembaga Penjaminan Mutu Pen(Suara NTB/dok) didikan (LPMP) NTB meMohammad Mustari laksanakan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di setiap kabupaten/kota. Kepala LPMP NTB Bapak Mohammad Mustari, Ph.D., mengatakan, kegiatan itu bertujuan menyosialisasikan Program Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP NTB tahun 2020. Juga memberikan data dan informasi tentang pencapaian mutu pendidikan kepada stakeholders pendidikan pada level provinsi, kabupaten, dan kota.

“Juga menyampaikan gambaran dan data peta mutu sekolah berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada masing-masing wilayah kerja.

Memberikan informasi tentang permasalahan dan upaya peningkatan mutu pendidikan,” kata Mustari belum lama ini.

Di samping itu, memberikan informasi data sebagai baseline dalam menentukan arah kebijakan peningkatan mutu Mataram (Suara NTB) yang sistematis, terintegrasi, Universitas Nahdlatul terkontrol dan berkelanjutan.

Ulama (UNU) NTB mengeMustari juga menyampaikan, luarkan surat edaran untuk kegiatan itu untuk melakukan menghentikan kegiatan kerjasama peningkatan kualitas perkuliahan atau pembimbpembelanjaan anggaran untuk ingan tatap muka. Kegiatan peningkatan mutu di Provinsi/ akademis yang melibatkan Kabupaten/Kota berupa penankerumunan orang juga akan datanganan Komitmen Bersama dijadwalkan ulang untuk antara LPMP NTB dengan Pemencegah penyebaran virus merintah Daerah.

Corona (Covid-19).

Rapat koordinasi dilaksanRektor UNU NTB, Dr. akan di semua kabupaten/ Baiq Mulianah, M.Pd.,I., kota secara bergiliran mulai 9 pada Kamis (19/3) mengaMaret sampai dengan 30 takan, pihaknya sudah Maret. Sasaran peserta yang mengeluarkan surat edaran diundang sebanyak 40 orang pada Senin (16/3) lalu. Kegdengan melibatkan unsur Peiatan perkuliahan dan merintah Daerah, Bappeda, pembimbingan mahasiswa Komisi Pendidikan DPRD, Disecara tatap muka ditiadanas Pendidikan Kabupaten/ kan mulai Selasa (17/3) Kota dan Provinsi, Pengawas sampai dengan Sabtu Sekolah, Kepala Sekolah dan (28/3). Diganti dengan Guru dari semua jenjang di seperkuliahan, pemtiap daerah. bimbingan dalam “Keberhasilan pelaksajaringan (daring) naan kegiatan Koordinasi dan atau online berbagai Konsolidasi Penjaminan Mutu platform komuniPendidikan Dasar dan Menenkasi. Selain itu gah Provinsi Nusa Tenggara kegiatan yang Barat Tahun 2020 ditentukan melibatkan oleh dukungan dan kesungguhan dan mensemua pihak. Kegiatan ini menimbulkan jadi harapan dan platform bagi kerupembangunan pendidikan di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya serta berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia pada umBaiq Mulianah umnya,” kata Mustari. (ron)

(Suara NTB/ist)

UNBK SMK - Siswa SMKN 4 Mataram saat mengikuti UNBK SMK di tahun 2020 ini. Secara umum pelaksanaan UNBK tahun 2020 berjalan lancar, tapi masih ada gangguan berupa listrik padam dan gangguan server yang terjadi di beberapa sekolah.

Listrik Padam dan Gangguan Server Jadi Kendala UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK sejak Senin (16/3) sampai dengan Kamis (19/3) secara umum berjalan lancar. Namun ada sejumlah masalah yang dihadapi sekolah selama pelaksanaan UNBK. Gangguan listrik padam dan gangguan server jadi kendala yang cukup berarti dialami beberapa sekolah selama pelaksanaan UNBK SMK. Koordinator UNBK pada Tim Helpdesk UN Provinsi NTB, Susanto pada Kamis (19/3) menyampaikan, pelaksanaan UNBK SMK sampai dengan hari ke empat dapat dikatakan berjalan lancar. Ia mengungkapkan, pada hari

pertama masalah saat UNBK dirasakan di 13 sekolah, di hari ke dua sebanyak empat sekolah yang mengalami masalah, di hari ke tiga sebanyak dua sekolah, dan hari ke empat hanya satu sekolah yang mengalami masalah.

Susanto menyebutkan, permasalahan yangterjadi saat UNBK antara lain adanya listrik padam, sekolah juga belum melengkapi suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS). Di samping itu, server yang belum terstandar, sehingga membuat server tidak bisa menyesuaikan, dan proktor yang belum memahami secara keseluruhan terkait UNBK. Listrik

padam dan gangguan server itu berakibat tidak bisa dilaksanakannya UNBK pada sesi yang terganggu. Jalan keluar yang dilakukan dengan penambahan sesi setelah sesi ke tiga.

Oleh karena itu, sebagai pembelajaran dan menjadi evaluasi untuk UNBK SMA nantinya, Susanto meminta agar sekolah melengkapi UPS, melakukan standarisasi server, dan lebih mensosialisasikan literasi bagi proktor. “Untuk mengantisipasi pelaksanaan UNBK selanjutnya perlu lebih koordinasi dengan PLN, Meningkatkan kemampuan SDM bagi proktor.

Intinya Pelaksanaan UNBK SMK tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris I Panitia UN Provinsi NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan pelaksanaan UNBK jenjang SMK berjalan lancar dan hampir tidak ada kendala. Hanya beberapa sekolah SMK yang terkendala masalah gangguan listrik padam. “Cepat kita koordinasi dengan PLN, semua bisa diatasi dengan cepat,” katanya.

Menurut Umar yang juga Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah kesigapan kepala sekolah dan proktor agar lebih cepat merespon segala permasalahan, dan segera

melaporkan ke tim helpdesk di kabupaten/kota atau provinsi.

“Untuk dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Yang jelas pelaksanaan UNBK tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu,” pungkasnya.

UNBK SMK dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 18, dan 19 Maret tahun 2020 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-turut Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Jumlah SMK yang tercatat mengikuti UNBK sebanyak 322 sekolah, dengan rincian 232 SMK swasta, dan 90 SMK negeri. Jumlah siswa, SMK negeri sebanyak 14.861 orang, dan SMK swasta sebanyak 6.056 orang. (ron)

Stikes Mataram Tarik Sementara UNU NTB Jadwalkan Ulang Mahasiswa Praktikum Kegiatan Melibatkan Banyak Orang

munan orang ditunda atau dijadwalkan ulang.

“Kegiatan praktikum, baik di laboratorium dan lapangan agar dilakukan penjadwalan ulang atau diganti dengan metode lain. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat agar dilakukan penjadwalan ulang,” ujar Baiq Mulianah.

Ia juga menyampaikan agar dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan menunda atau menjadwal ulang berbagai kegiatan yang melibatkan dan menimbulkan kerumunan banyak orang.

Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidi-

(Suara NTB/dok)

kan untuk menunda atau menjadwal ulang perjalanan ke dalam dan luar negeri. “Pimpinan fakultas atau lembaga agar berkoordinasi dengan perguruan tinggi atau lembaga mitra untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya atas segala konsekuensi akademik dan administratif dari penundaan tersebut,” ujar Baiq Mulianah.

Sementara itu, bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang memiliki salah satu keluhan seperti demam, pilek, batuk, dan radang tenggorokan agar segera memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit dan beristirahat di rumah masing-masing.

Semua unit kerja diminta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana kantor dan perkuliahan dengan perlengkapan perlindungan diri dan dampak penularan virus Corona.

“Civitas akademika diimbau untuk menjaga kesehatan diri dan memperbanyak wudu. Jika ada pertemuan penting dan mendesak yang tidak bisa ditunda maka diwajibkan terlebih dahulu untuk cek kesehatan,” pungkas Baiq Mulianah. (ron)

Mataram (Suara NTB) Setelah jumlah penderita positif Corona atau Covid-19 setiap hari terus bertambah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mataram Dr. Chairun Nasirin memastikan seluruh civitas akademika kampus tidak terpapar Corona.

Salah satu strategi preventif yang dilakukan pihak kampus ialah dengan menarik seluruh mahasiswa Stikes Mataram yang tengah melaksanakan praktikum baik di dalan dan luar daerah. “Menarik seluruh mahasiswa yang melaksanakan praktik dalam maupun di luar provinsi,” ujarnya dalam surat edaran yang diterima Suara NTB, Kamis (19/3).

Selain ingin memastikan dan menjamin seluruh mahasiswa di kampusnya aman dan terhindar dari ancaman Covid-19, pihaknya juga mengambil keputusan peliburan sementara mahasiswa. Proses bimbingan perkuliahan teori di kelas untuk sementara waktu dilakukan dengan menggunakan platform media dalam jaringan atau online, seperti menggunakan Google Classroom dan email. “Ya kita kuliah online,” ujar Nasirin.

Selain itu, seluruh kegiatan praktikum laboratorium atau sejenisnya sementara waktu

(Suara NTB/ist)

AKTIVITAS - Suasana kegiatan mahasiswa Stikes Mataram.

Kini seluruh aktivitas kampus diliburkan sementara. ditangguhkan. Kegiatan praktikum laboratorium diganti dengan penugasan atau dilakukan penjadwalan ulang.

Sementara itu untuk tugas akhir penyusunan skripsi, mahasiswa dapat melaksanakan seperti biasanya. Termasuk juga jika ingin berkonsultasi dengan menggunakan platform lain yang pelaksanaannya diatur oleh progam studi.

Lebih jauh dikatakan Nasirin, tidak saja aktivitas aka-

demik saja yang diliburkan sementara waktu, namun aktivitas non akademik juga ditiadakan seluruhnya. Terdapat banyak ektrakurikuler yang dimiliki kampus ini sebagai pilihan beraktivitas bagi mahasiswa, baik di bidang seni, fotografi dan lain sebagainya.

“Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler dam atau aktivitas berkumpul baik menggunakan fasilitas kampus maupun luar kampus,” terangnya. (dys)

SUARA NTB

Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 11

(Suara NTB/uki)

SEMPROT - Salah satu dari beberapa ruang di kantor Sat Lantas Polres Bima Kota disemprot cairan disinfektan, Kamis (19/3).

Ruang Pelayanan Satlantas Disemprot Disinfektan Kota Bima (Suara NTB) Khawatir dengan penyebaran covid-19, sejumlah unit atau ruang pelayanan publik di Kantor Satuan Lantas (Sat Lantas) Polres Bima Kota, disemprot cairan disinfektan, Kamis (19/3).

Kasat Lantas Polres Bima Kota, Iptu Risqi Ardian STr.K mengaku penyemprotan disinfektan tersebut untuk memberikan kenyamanan dan terhindarnya dari virus corona. “Ini untuk mencegah dan mengantipasi penyebaran virus corona,” katanya, Kamis (19/3).

Menurutnya sasaran penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah unit atau ruang pelayanan publik Sat Lantas. Seperti ruang pelayanan Sim, BPKB, Laka Lantas Urmin, Dikyasa dan mobile simling. “Semua ruang bagian pelayanan publik masyarakat disemprot cairan disinfektan,” katanya.

Risqi mengatakan, sejumlah unit dan ruang yang disemprot tersebut, kerap kali didatangi oleh masyarakat, salahsatunya yang mengurus SIM, sehingga perlu diantisipasi terkait penyebaran covid-19. “Bukan saja saat merebaknya wabah corona ini. Kebersihan ruang pelayanan masyarakat terus kita tingkatkan,” katanya.

Ia menambahkan penyemprotan cairan disinfektan tersebut, juga untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan aman dan nyaman ditengah wabah corona.

“Penyemprotan cairan disinfektan ini juga untuk membunuh virus, bakteri dan kuman penyakit,” pungkasnya. (uki)

Tangani Corona, Sumbawa Butuh Rp1,5 Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar dalam melakukan percepatan penanganan mengantisipasi penularan virus corona selama masa siaga darurat. Kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah OPD teknis, di Kantor Bappeda setempat, Kamis (19/3).

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si mengakui, rapat yang digelar menindaklanjuti Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 458 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan dan penanggulangan virus corona di Sumbawa. Dalam pertemuan dibahas tentang usulan kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dalam penanganan. Masingmasing OPD yang hadir juga sudah menyampaikan usulan.

Dari pertemuan tersebut, tergambar kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan antisipasi selama masa siaga darurat. “Tadi sudah kami bahas. Dari Dikes Rp1,4 miliar lebih, kemudian beberapa OPD lainnya juga membutuhkan biaya operasional.

Sehingga yang dibutuhkan sekitar Rp1,5 miliar untuk biaya penanganan,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan.

Terhadap kebutuhan ini, kata H. Jun, pihaknya sedang menginventarisir pos-pos pembiayaan yang bisa digeser di dalam APBD 2020. Di mana penggeseran anggaran ini, diperbolehkan dari segi regulasi. Yakni sesuai dengan amanat dari Permendagri RI Nomor 20 tahun 2020 tentang diperlukannya langkah-langkah percepatan penanganan virus corona secara fokus, terpadu, dan sinergi antar pemerintah. Kemudian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran DAK fisik bidang kesehatan dan Dana Bantuan Operasional kesehatan dalam rangka penanganan virus corona.

“Ada ruang untuk melakukan pergeseran anggaran kaitan DAK khusus bidang kesehatan termasuk bantuan operasional kesehatan. Ini yang tadi kami bahas, selain juga ada ketentuan yang memperbolehkan kaitan dengan sumber-sumber lain, seperti Dana Bagi Hasil yang berkaitan dengan cukai. Termasuk juga dengan anggaran lain yang bersumber dari dana tidak terduga,” ungkapnya.

Memang diakuinya, dari sekian banyak sumber anggaran yang bisa digeser, ada yang sudah terpakai dan ada yang sudah berproses perencanaan dan persiapan lelang. Namun karena adanya regulasi yang memperbolehkan dan mendukung, sehingga pihaknya harus melakukan upaya pergeseran.

“Karena upaya percepatan, kami meminta Dikes untuk langsung mengecek kembali pospos belanja dari DAK yang kiranya bisa segera dilakukan revisi atau pergeseran. Sehingga seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan itu bisa segera teralokasi untuk bertindak,” tukasnya.

Terkait pergeseran anggaran ini, lanjutnya, pihaknya juga tetap melakukan pengkajian dari berbagai macam aturan dan ketentuan. Sehingga prosesnya tidak menyalahi aturan dan di sisi lain penanganan bisa dipercepat.

“Dalam langkah-langkah percepatan, diharapkan bisa berjalan cepat. Tentu ini juga tidak lepas dari kesiapan kita dari segi belanja dan alokasi anggaran. Inilah langkah yang kami lakukan H. Junaidi tadi,” pungkasnya. (ind) (Suara NTB/ind)

SEA Youth Athletic Championship Diundur, Mirawan Pulang Mataram (Suara NTB) Impian atlet atletik pelajar NTB, Mirawan tampil di kejuaraan internasional di Jakarta bulan April 2020 mengalami hambatan. Atlet yang sudah satu bulan menjalani Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Junior itu dikembalikan ke NTB lantaran SEA Youth Athletic Champhionship di Jakarta, 4-5 April mendatang ditunda.

Mirawan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (19/3) kemarin mengatakan kejuaraan atletik level Asia Tenggara di Jakarta (Suara NTB/fan) Mirawan bulan April ditunda akibat adanya wabah virus Corona. Akibatnya semua atlet yunior yang ada di Pelatnas dipulangkan.

“Saya tiba di Mataram tanggal 18 Maret lalu. Soalnya semua atlet Pelatnas dipulangkan sampai kondisi di Jakarta aman dari Virus Corona,” ucapnya.

Selama berada di Mataram, Mirawan mengaku akan tetap menjalani latihan seperti biasa di Lapangan Atletik Lawata Mataram. Latihan tersebut merupakan latihan rutin atlet PPLP NTB dalam rangka meningkat teknik dan daya tahan fisik.

Atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini tak sendiri dipulangkan dari Pelatnas. Ia bersama rekannya Jumratun dan Gabriel juga telah kembali ke daerah, dan saat ini tetap mengikuti pemusatan latihan di PPLP NTB. Sebagaimana diketahui, Mirawan merupakan atlet terbaik PPLP NTB yang belum lama ini sukses mendulang medali emas di nomor 400 meter putra pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta 2019. Sukses di multi event tingkat pelajar nasional, Mirawan mendapat kepercayaan mewakili tim atletik Indonesia di event internasional. Saat ini dia dipersiapkan untuk memperkuat tim Indonesia di Kejuaraan Atletik level Asia Tenggara tahun 2020. (fan)

(Suara NTB/fan)

PEMONDOKAN - Tampak atlet atletik Pelatnas, Lalu Muhammad Zohri (kiri) dan Fadlin tengah memasuki pemondokan atlet di Rusunawa Batu Layar Lobar, Kamis (19/3).

Zohri dan Fadlin Bergabung di Pelatda PON

Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Lalu Muhammad Zohri dan Fadlin sepertinya tidak ingin istirahat total selama di Mataram. Atlet yang baru dipulangkan dari Pelatnas Atletik ini akan bergabung latihan bersama tim atletik Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON NTB mulai, Jumat (19/3) hari ini.

Asisten Pelatih Atletik, Fadlin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (19/ 3) kemarin mengatakan setiba di Mataram, Rabu (18/3) lalu, ia bersama atlet Pelatnas, Lalu Muhammad Zohri langsung mengecek lokasi pemondokan atlet Pelatda PON di Rusunawa Batu Layar,

Lombok Barat (Lobar), Kamis (19/3). Rencananya atlet asal Kota Bima ini bersama Zohri akan menginap di lokasi pemondokan atlet.

“Tadi pagi saya sudah ke Rusunawa Bayu Layar. Selama di Mataram kita akan menginap di Rusunawa,” ucap Fadlin yang juga akan mem-

perkuat tim estafet 4x100 meter atletik NTB di PON XX di Riau 2020.

Fadlin dan Zohri akan mulai mengikuti pelatda terpusat di Mataram, mulai Jumat (19/ 3) hari ini. Rencananya Fadlin dan Lalu Muhammad Zohri akan latihan di Lintasan Atletik Sintetis GOR 17 Desember

Turide Mataram, bersama atlet atletik NTB lainnya.

Fadlin akan fokus latihan di nomor estafet 4x100 meter putra, sementara Lalu Muhammad Zohri fokus di nomor 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter putra. “Kalo saya fokus latihan di nomor estafet saja, dan Zohri berlatih di nomor 100 meter, 200 meter dan estafet,” tuturnya.

Kedatangan Fadlin dan Zohri bergabung latihan di Mataram menyusui adanya Wabah Corona (Covid-19) saat ini. Se-

lain Zohri dan Fadlin, semua atlet Pelatnas asal NTB dan dari provinsi lain juga telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Fadlin akan berada di Mataram sampai pihak PB PASI mengeluarkan surat pemanggilan atlet Pelatnas.

“Kami berada di Mataram sepertinya cukup lama, soalnya dalam Surat PB PASI tidak dijelaskan sampai kapan atlet berada di daerah. Yang pasti sampai kondisi aman dari wabah virus Corona,” jelasnya. (fan)

Atlet Diminta Utamakan Jaga Keselamatan

(Suara NTB/ist)

Munib

(Suara NTB/ist)

Maad Adnan

Lobar Tunda Seluruh Turnamen dan Kegiatan Olahraga

Pelatda, selalu hindari kerumunan massa agar seMataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mua atlet terhindar dari virus,” jelasnya.

Lanjut Andy, terkait dengan sejumlah atlet menginginkan sejumlah atlet Pelatda NTB agar mengutamakan keselamatan di tengah wabah yang menempati Rusunawa disarankan agar lativirus Corona saat ini. Untuk itu ia meminta atlet han di Asrama saja, khususnya cabang olahraga agar tetap menjaga kesehatan dan kebersihan se- yang bisa latihan di lokasi Rusunawa dianjurkan tidak latihan di luar. Namun bagi atlet cabor yang lama berada di Rusunawa Batu Layar Maharus menggunakan sarana latihan seperti aretaram tempat pemondokan atlet. na panjat tebing, arena balap motor dimu“Saya minta atlet tetap mengutangkinkan latihan di arena. makan keselamatan. Latihan itu Sementara itu pantauan Suara NTB di penting namun selama proses latilokasi atlet beladiri seperti tarung derahan berlangsung atlet harus tetap jat, kempo dan lainnya mulai kemarin menjaga kesehatan dan tetap menjaga kegutamakan latihan di dekat lokasi pengibersihan,” ucap Ketua Umum KONI napan atlet. Hal itu dilakukan seNTB, H. Andy Hadianto saat ditebagai bentuk kewaspadaan atlet mui Suara NTB di Sekretariat dan pelatih agar terhindar dari KONI NTB, Kamis (19/3). terjangkitnya virus Corona.

Dikatakan Andy, im“Mulai kemarin, anak-anak bauan pemerintah terkait kita coba latihan di dekat lokakewaspadaan menghadasi Penginapan. Mungkin pi wabah virus Corona anak-anak latihan kebugaharus diikuti dengan ran di dekat Asrama dulu sebaik. Sebab, informalama 14 hari, setelah hari ke si itu penting agar se15 anak-anak anak kembali mua atlet terhindar latihan di Padepokan Silat,” dari wabah virus yang ujar Pelatih Cabor Kempo, mematikan itu. “Ikuti Andy Hadianto Agus Suharian. (fan) arahan tim kesehatan

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) dan Askab (Asosiasi Kabupaten) PSSI Lobar mengambil kebijakan membatalkan seluruh kegiatan dan turnamen olahraga di daerah, sebagai salah dari bentuk antisipasi penyebaran wabah Corona.

Ajang olahraga yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Lobar, seperti Colour run, sepeda santai dan Popda diputuskan ditunda. Begitu pula, turnamen sepakbola yang diadakan di sejumlah tempat ditunda sementara waktu. Pihak Askab PSSI Lobar juga menunda kursus pelatih lisensi B. Sekretaris Askab PSSI Lobar, Munib mengatakan, berapa turnamen sepakbola dan kursus pelatih ditunda. “Kursus pelatih lisensi B dan turnamen sepakbola ditunda sementara waktu,” jelas Munib. Rencananya, kursus pelatih diadakan tanggal 23-28Maret ini.

Kemudian, semua pertandingan seperti kompetisi Sesela Cup dan Lembah Sari Cup sampai tanggal 31 Maret. Pembatalan ini dilakukan setelah ada Surat Edaran dari Asprov PSSI NTB dan PSSI Pusat sejak Selasa lalu. Dimana, semua turnamen diberhentikan.

Akan tetapi karena kegiatan itu bersifat turnamen terbuka maka pihaknya mengembalikan ke panitia penyelenggara masing-masing.

Pihak panitia pun juga memutuskan untuk menunda sementara.

Sampai kapan penundaan? sesuai arahann SE Pemda sampai tanggal 31 Maret. Pihaknya akan melihat sejauh mana perkembangan wabah Corona ini. “Kami mengambil langkah tegas menunda,” tegas dia. Pihaknya sudah menarik para wasit yang bertugas di semua turnamen terbuka.

Plt. Kepala Dinas pemuda dan Olahraga Lobar, Maad Adnan mengatakan bahwa beberapa kegiatan olahraga ditunda akibat virus Corona karena menghadirkan banyak orang. Diantarnya kegiatan tahunan colour run dalam rangka perayaan HUT Lobar. Rencananya kegiatan ini diadakan 11 April mendatang. Sejauh ini jumlah peserta yang mendaftar daring sebanyak 2.800 lebih. “Itu terpaksa kami tunda sebagai langkah pencegahan Corona,” jelas dia.

Konsep colour run diubah kali ini, dengan sunset ditambahkan dengan seni hiburan.

Selain itu yang Ditunda pelaksanaannya Popda yang diadakan dua tahun sekali. Rencana Popda diadakan tanggal 2-9 April. Namum ada Surat dari Dispora NTB untuk menunda pelaksanaannya hingga bulan JuliAgustus mendatang, itupun dilihat perkembangan. Disamping itu, pelaksanaan even sepeda santai dan liga futsal antar OPD ditunda dulu. Kalau kondisi sampai lewat April masih terjadi kondisi Corona ini maka kegiatan-kegiatan ini akan dialihkan ke perayaan HUT RI. (her) (Suara NTB/fan)

SUARA NTB

Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 12

KPU Loteng Verifikasi Berkas Dua Bakal Paslon Perseorangan

(Suara NTB/kir)

VERIFIKASI - Petugas KPU Loteng tengah melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan dua bakal pasangan calon kepala daerah, Kamis (19/3).

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan verifikasi administrasi berkas dukungan bakal pasangan calon (Paslon) kepala daerah perseorangan, setelah putusan Bawaslu Loteng yang mengabulkan sebagian gugatan dua bakal paslon perseorangan pada sengketa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng, Sabtu (14/3) lalu. Verifikasi administrasi berkas dukungan tersebut ditargetkan selesai tanggal 25 Maret mendatang.

“Sesuai putusan Bawaslu Loteng, mulai tanggal 17 Maret sampai 25 Maret mendatang akan melakukan verifikasi administrasi berkas dukungan dua bakal

pasangan calon kepala daerah perseorangan,” terang Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan kepada Suara NTB, Kamis (19/3).

Dikatakannya, verifikasi administrasi bertujuan untuk mengecek kegandaan dukungan internal bakal pasangan calon.

Kemudian mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, jenis kelamin serta tanggal lahir pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang ada di form B.1 KWK dan B.1.1 KWK dengan salinan KTP elektronik atau surat keterangan pendukung.

Jika ada yang ganda, maka syarat dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Begitu pula jika datadata pendukung di form yang ada

tidak sesuai dengan disalinan KTP elektronik maupun surat keterangan pendukung, juga dinyatakan TMS. Yang secara otomatis akan mengurangi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut.

“Berapa syarat dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) itulah yang kemudian akan diverifikasi faktual. Dengan menanyakan langsung ke pendukung bersangkutan, apakah mendukung bakal pasangan calon tersebut atau tidak,” timpalnya.

Jadi di tahap verifikasi administrasi ini, tidak ada pencoretan bakal pasangan calon perseorangan. Hanya untuk mengecek berapa syarat dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat saja. Dengan kata lain, meski jumlah syarat dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi administrasi ini kurang dari syarat dukungan minimal, tidak akan dicoret.

Kecuali jika pada verifikasi faktual nantinya, bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan tidak bisa memenuhi kekurangan syarat dukungan, baru kemudian akan dicoret. “Verifikasi administrasi syarat dukungan bukan untuk mencoret bakal pasangan calon kepala daera perseoranga. Tapi hanya untuk melihat jumlah dukungan yang memenuhi syarat serta yang tidak memenuhi syarat,” ujar Darmawan.

Untuk verifikasi administrasi sendiri, pihaknya menugaskan sebanyak 72 orang. Baik itu dari pegawai KPU Loteng dibantu dari PPK dari semua kecamatan. Adapun untuk verifikasi faktual nantinya baru akan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada ditingkat desa. (kir)

(Suara NTB/viq)

DISTOP - Meskipun kunjungan distop, salah satu murid SD kelas V di Mataram, Azza tetap mendatangi kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah kota Mataram, Kamis (19/3).

Kunjungan ke Perpustakaan Kota Mataram Distop Mataram (Suara NTB) Adanya pencegahan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) untuk beberapa area kantor dan instansi di Mataram, Pemkot menyetop kunjungan warga ke Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah kota Mataram selama dua pekan. Hal itu untuk meminimalkan sebaran wabah Covid-19 di lingkungan Perpustakaan kota Mataram.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, Dra. Hj. Siti Miftahayatun menjelasakan, penutupan kunjungan ke perpustakaan kota Mataram sengaja dilakukan untuk mensterilkan sebaran wabah Covid-19. Selain penutupan kunjungan, ia juga meliburkan pelayanan terkait kearsipan di perpustakaan kota Mataram.

“Padahal anak-anak yang berkunjung ke sini sudah nyaman. Baru selesai kita renovasi akibat gempa 2018 lalu, sudah ada heboh terkait isu Corona, terpaksa kita tutup,” katanya

kepada Suara NTB, Kamis (19/ 3). Selain penutupan pelayanan kearsipan dan kunjungan di perpustakaan kota kata dia, tiga taman baca di Mataram juga ditutup. Baik taman baca di Taman Sangkareang, Ampenan, juga taman baca di jalan Udayana. “Kita tutup semua. Namun kan, aktivitas ASN kita tetap berjalan,” jelasnya.

Selama penutupan itu jelas Mifah, sapaannya, kesempatan bagi petugas Perpustakaan kota Mataram untuk membenahi posisi semua buku. “Memang ada instruksi untuk pe-

kerja fungsional boleh tidak masuk. Tapi apa merapikan buku bisa dikerjakan dari rumah. Tidak bisa kan? Makanya kita tetap masuk,” katanya.

Untuk sterilisasi dari penyebaran Covid-19 di lingkungan Perpus kota Mataram sendiri jelas Miftah, pihaknya sudah menyediakan cairan hand sanitizer sebelum adanya isu wabah Covid-19 merebak di Indonesia. “Sebelum isu Corona kita sudah sediakan hand sanitizer di sini,” katanya.

Untuk penyemprotan cairan disinfektan sendiri, pihaknya tidak bisa lakukan di Per-

pustakaan kota Mataram.

Karena, jika dilakukan penyemprotan cairan disinfektan, semua buku-buku di Perpustakaan bisa basah. “Tidak memungkinkan jika harus disemprot disinfektan. Jadi pertimbangannya,mungkin di luar saja kita semprot, Karena tidak mungkin kita singkirkan semua buku,” katanya.

Penutupan ini jalas Miftah, akan disesuaikan dengan waktu masuk siswa di Mataram tanggal 28 Maret 2020.

Juga, mengantisipasi sebaran Covid-19, jika ada petugas dalam kondisi kurang fit, akan istirahat di rumah masingmasing. “Karena ada kemarin pegawai kita sepulang dari Jakarta merasa kurang fit.

Jadi kita suruh istirahat di rumah saja sementara waktu,” tutupnya. (viq)

DPRD Lotim Batasi Rapat

Selong (Suara NTB) Merebaknya virus corona di dunia beberapa pekan terakhir ini berdampak pada semua lini. Terlebih setelah imbauan kurangi aktivitas di luar rumah. Para wakil rakyat

Lotim pun mencoba membatasi aktivitas pengunpulan massa dan rapat-rapat lainnya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Lotim, Murnan, Kamis (19/3). Disampaikan, langkah-langkah teknis yang sudah dilakukan Pemkab Lotim dengan membentuk satuan tugas khusus penanggulangan virus diapresiasi DPRD Lotim. Tim satuan tugas sudah melakukan penyemprotan cairan pembunuh virus corona di mulai di Kantor Bupati Lotim, Rabu lalu. Kegiatan penyemprotan pun berlanjut di kantor-kantor pemerintah lainnya.

“Saya kira, ada progres penanganan yang bagus dilakukan oleh pemerintah,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan. Langkah teknis yang dilakukan Satgas ini diharapkan bisa mencegah penyebaran virus mematikan tersebut.

Diminta, pengawasan terhadap orang-orang yang datang ke Lotim ini juga perlu dilakukan pemeriksaan. Pe-

HILANG

SALON

(Suara NTB/dok)

Murnan

HLG STNK R2 HONDA DR.4364 HY NOKA/NOSIN : MHIJBP117FIK341983/ JBP1E-1340035 HLG D’SKTR KOTA MATARAM AN.HJ SURIANI HLG STNK R2 SUZUKI DR.3596 T NOKA/NOSIN : MH8BG41CABJ54953/ G 4 2 C - 1 D - 6 0 9 7 9 5 AN.NURLIYANI,S,Pd HLG SKTR AMPENAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

meriksaan terhadap TKI yang baru datang dari luar negeri diharap terus bisa dilakukan.

“Yang baru datang dari luar negeri ini perlu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kesehatan lainnya,” ucapnya.

Secara umum, menurt Murnan, Lotim sebenanya cukup aman dari perkembangan virus corona. Covid-19 itu diketahui mudah mati setelah terkena sinar matahari.

Lotim selama beberapa hari terakhir ini tetap panas. Dengan cuaca panas 30 derajat bisa bunuh virus. Meluasnya di Wuhan ina dengan ce-

pat itu karena tengah dilanda musim dingin.

“Kita optimis kondisi cuaca yang bagus bisa kurangi penyebaran virus,” sebutnya.

Tinggal pengawasan ketat adalah mobilitas warga yang datang dari luar Lotim saja.

Informasi dari desa, kepala dusun dan ketua RT ini sangat dibutuhkan. Diyakini, warga yang ada di Lotim sendiri cukup aman. Pasalnya, warga Lotim sebagian besar bekerja di ladang dan sawahsawah. Yang rawan kena virus corona ini adalah orang-orang kantoran. (rus)

RUPA-RUPA

SALON

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST RUPA-RUPA DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2 PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDI DAPUR,GARASI LOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PERANTARA DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS URUS LAPORAN PAJAK NAMA HAJJAH MUSLIHATI SPT TAHUNAN, PPN, HP.087881754089 PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 TANAH KEBUN LUAS 1850 AGATAR PIZZA, Kami dr M2 PINGGIR JL.AHMAD Agatar Pizza mengeluarkan YANI - SELAGALAS HUB. Produk pizza yg berkualitas 087840252288 dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan DIJUAL TANAH LOK.KR melayani Pemesanan Pizza PULE SEKARBELA MTR Via Delivery,Lokasi :KekeriL T . 3 3 5 M 2 ,Kec.Gunung Sari.WA:08133HUB:087755533273 8661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

Jangan Abaikan DBD PERHATIAN orang sekarang ini sedang terpusat pada penyebaran penyakit Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19).

Sementara penyebaran penyakit lain seakan ‘’terabaikan’’. Demam Berdarah Dengue (DBD) misalnya. Penyakit yang selalu berada di sekitar kita ini seakan tidak menjadi perhatian. Padahal, kalau sudah ada warga yang terkena penyakit DBD juga akan menular ke warga lainnya, jika tidak mampu menjaga kesehatan kita dan lingkungan sekitar kita.

Sebagai contoh, jumlah kasus DBD di Mataram mencapai 400 kasus. Padahal, bila dibandingkan dengan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) untuk mencegah penyebaran virus Corona di NTB, jumlah kasus DBD jauh lebih banyak. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, sampai dengan 18 Maret 2020 jumlah PDP menjadi 16 orang dari data sebelumnya yang berjumlah 11 orang. Dari jumlah ini, 10 orang dengan hasil laboratorium negatif dan 6 orang masih dalam pengawasan.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap penanganan DBD, khususnya di Kota Mataram mendapat tanggapan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Apa yang disampaikan Didi Sumardi, jika penanganan kasus DBD di Mataram tak kalah penting dari penanganan sebaran wabah Covid-19, sehingga tidak banyak warga yang terkena dan menjadi korban. Di satu sisi, harus diakui secara mental, warga Kota Mataram dan daerah lain di NTB lebih siap menghindari kasus DBD dibandingkan Covid-19.

Artinya, ketika satu daerah di Indonesia dinyatakan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dan menyebabkan banyak warga yang meninggal, perasaan dan kepanikan masyarakat tidak seperti saat Covid-19 melanda. Masih banyak masyarakat yang justru merasa saat DBD atau malaria mewabah di satu daerah lebih siap mentalnya.

Meski demikian, saat jumlah penderita DBD yang sudah mencapai 400 orang di Kota Mataram, seakan pemerintah tidak begitu ‘’peduli’’. Padahal, jika DBD ini tidak tertangani dengan baik, maka akan banyak menimbulkan korban jiwa. Di sinilah diperlukan kearifan dari pemerintah daerah untuk lebih peka dan fokus terhadap sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk penanganan DBD agar lebih maksimal.

Walau Pemerintah Kota Mataram seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman Hadi, pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani masalah DBD, bukan berarti mampu menekan jumlah penderita DBD. Kegiatan fogging (pengasapan) yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mampu mengatasi masalah DBD ini. Apalagi, yang mati hanya nyamuk dewasa, sementara jentik-jentiknya masih banyak belum dimusnahkan.

Untuk itu, dalam menangani masalah DBD pemberantasan sarang nyamuk, menguras kamar mandi, mengubur barang bekas dan menutup lubang air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk aedes aegypty. Di sinilah diperlukan kerjasama seluruh masyarakat agar penyebaran DBD ini tidak semakin meluas dan tidak menimbulkan korban. Paling tidak, dalam mengatasi ini, pemerintah tidak hanya fokus mengantisipasi penyebaran Covid-19, tapi DBD juga penting. Bagaimana pun, masalah penyakit dan keselamatan masyarakat harus tetap dikedepankan. Jangan hanya fokus pada satu penanganan penyakit, tapi penyakit yang lain terabaikan. (*)

RADIO

OPINI

Halaman 14

Pendidikan Kontekstual dan Transformasi Sosial ENDIDIKAN yang dilaksanakan melalui jenjang sekolah formal tidak sepenuhnya mampu menciptakan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil, aman, dan sejahtera dengan berbagai ukurannya. Itu disebabkan terutama karena sekolah-sekolah formal berada di bawah otoritas negara. Negara, melalui sistem pemerintahan birokratis, membangun sistem, menentukan standar, serta menyusun mekanisme pembelajaran.Kesemuanyaitudigarapdalam tataran ide atau gagasan. Kerap kali sistem, standar, serta mekanisme tersebut dirujuk bukan dari realitas kontekstual, melainkan dari sumber global yang dari pelbagai aspeknya tidak memiliki relevansi dengan kenyataan di mana aktivitas pendidikan itu dilaksanakan.

Artinya, antara apa yang diberikan oleh pendidikan formal dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kerap kali tidak tersambung. Ditambah lagi dengan metode pembelajaran yang cenderung distributif, para siswa didik lebih menyerupai konsumen pendidikan ketimbang pembelajar. Hirarki guru-murid menyebabkan tidak terjadinya dialog serta memosisikan siswa sebagai objek yang harus diubah atau dibentuk sesuai standar yang sudah ditentukan. Proses pendidikan formal bergerak menjadi proses penyeragaman, dan penyeragaman bukanhanyamenghilangkankekayaandari perbedaan,tetapijugamenjadigejalaawal dari penindasan. Ada ungkapan ironis yang kerap diucapkan, bahwa di dalam pendidikan formal, para siswa hanya sibuk sekolah tetapi lupa belajar.

Meskipun begitu, kita tidak bisa hanya berharap bahwa pendidikan formal di negara ini akan berubah menjadi lebih baik. Sebab kita tahu, pendidikan formal ini berkaitan erat dengan politik kekuasaan dan birokrasi pemerintahan, dan kedua hal ini sungguh tak terkira ruwetnya. Sejauh ini kita sudah melihat bahwa seluruh instrumen pendidikan formal terus menerus diperlakukan seperti kelinci percobaan, seiring perubahan struktur di pemerintahan. Celakanya, percobaan-percobaan tersebut tidak merujuk pada konteks di lapangan, tetapi berdasarkan kepentingan di jajaran penentu kebijakan.

Untuk itulah yang dibutuhkan sekarang adalah “pendidikan yang lain”, baik orientasi, gagasan, pendekatan, metode, aplikasi, maupun praktiknya, yang secara politis bisa kita sebut sebagai oposisi dari pendidikan formal.

Melawan Setan Bermata Runcing:

Oleh

:

Kiki Sulistyo

(Komunitas Akarpohon, Mataram) Pengalaman Gerakan Pendidikan Sokola [Sokola Institute, 2019] adalah buku yang berisi catatan pengalaman dalam proses pendidikan semacam itu.

Buku yang ditulis oleh tiga orang pendiri Sokola [Butet Manurung, Aditya Dipta Anindita, Dodi Rokhdian], ditambah dua orang relawan [Fawaz, dan Fadilla M. Apristawijaya] didiskusikan di Museum Negeri NTB [14/2]. Dari tulisantulisan di dalam buku ini kita bisa menyerap sejumlah gagasan, informasi, serta motivasi. Penting memberi garis bawah pada model pendidikan yang diterapkan Gerakan Pendidikan Sokola, yakni Pendidikan Kontekstual.

Kata “kontekstual” di sini mengisyaratkan tingkat fleksibilitas dan eklektisitas yang sangat ditentukan oleh realitas di lapangan. Dengan begitu gagasan, pendekatan, metode, aplikasi, maupun praktik pendidikan kontekstual ini bisa memiliki banyak sekali kemungkinan, tetapi seluruh kemungkinan tersebut diikat oleh satu orientasi, yakni bagaimana pendidikan bisa menciptakan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil, aman, dan sejahtera dengan berbagai ukurannya.

Beberapa poin utama pendidikan kontekstual, seperti yang kita baca dari buku ini, dapat kita jajarkan sebagai berikut.

Pertama, pendekatan empiris. Pelbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan kontekstual berbaur jadi satu, merasakan dan mengalami hal yang sama. Kenyataan dan pengalaman dialami secara langsung. Pendekatan ini tidak cuma memungkinkan untuk memahami kenyataan dan persoalan dari dekat, tetapi juga menumbuhkan ikatan emosi antar semua pihak yang terlibat.

Kedua, metode yang sirkulatif. Apabila pendidikan formal menggunakan metode distributif, artinya satu arah; guru mengajar, murid belajar, pendidikan kontekstualmenggunakanmetodesirkulatif;dua arah, kedua pihak berada dalam posisi sejajar, sama-sama belajar sekaligus mengajar.Denganbegituhirarkidihapuskan, partisipasi diluaskan. Dengan begitu pula pengetahuan tidak beku melainkan bisa berkembang dan saling terintegrasi. Ketiga, tujuan praksis. Pendidikan kontekstual selain membagikan materi pendidikandasar,jugamengarahkanpendidikan dasar itu ke dalam lingkup praksis; langsung bisa dimanfaatkan untuk

RADIO

keperluan sehari-hari. Pada tingkat yang lebihjauh,materipendidikanlainnyajuga serupa, bisa dipergunakan antara lain untuk menyampaikan kritik atau aspirasi, bahkan juga advokasi. Keempat, strategi yang tidak mengubah melainkan mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh seluruh partisipan. Gerakan Pendidikan Sokola dalam buku ini tercatat, misalnya, menerima pelbagai kepercayaan lokal, yang dalam ilmu pengetahuan modern sering dianggap takhayul, sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Dengan begitu seluruh partisipan tidak akan merasa diasingkan dari lingkungannya.

Dan kelima,semuaaspekpendidikankontekstual pada dasarnya melatih dan mengembangkan apa yang paling dilupakan oleh pendidikan formal, yakni nalar; cara kita berpikir. Jawaban bukanlah hal utama, kemampuan mengurai persoalan jauh lebih penting. Kita bisa melihat di dalam pelaksanaan pendidikan formal, menjawab soal sudah jadi seperti kewajiban untuk mendapatkan nilai, sementara inisiatif bertanya, aktivitas mencari tahu, sangat kurang. Efeknya, kerap terlihat di masyarakat, apabila muncul persoalan, yang dicari langsung solusinya, tanpa mengurai dulu persoalannya, akibatnya solusi itu malah sering menjadi persoalan baru.

Di dalam buku ini juga, kita disodorkan informasi betapa masih banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita.

Kelindan antara regulasi pemerintah dan kepentingan industri besar, menggencet sekelompok masyarakat, menyingkirkan komunitas-komunitas lokal, dan menempatkan mereka dalam posisi sulit; terpinggirkan, terpojok dan menjadi marjinal.

Sementara pendidikan formal tidak menyediakan jalan untuk mengatasi persoalan tersebut. Komunitas atau masyarakat adat memang menjadi subjek utama dalam buku ini, tetapi kita bisa memperluas substansi komunitas atau masyarakat adat ini sebagai komunitas atau masyarakat yang tersingkir, termarjinalisasi sebagai akibat dari regulasi pemerintah maupun kepentingan industri besar. Komunitas atau masyarakat adat dipilih bukan karena mereka adalah komunitas atau masyarakat adat semata, tetapi karena mereka adalah kelompok yangrentanterimbasefekregulasipemerintah dan kepentingan industri besar tersebut. Dengan begitu kita bisa meluaskan perspektif; komunitas manapun

yang mengalami hal serupa dapat menjadi tujuan pendidikan kontekstual, baik itu di kota, desa, gunung, hutan, pesisir dan sebagainya.

Lalu bagaimana kita semua bisa berpartisipasi? Tentu saja tidak mudah, tetapi di buku ini setidaknya ada semacam “motivasi”.Pertama,kita‘mengundangdiri’ kita untuk berpartisipasi. Ada niat dan tindakan yang bersumber dari kesadaran diri. Niat dan tindakan ini semestinya didorongolehgairah,rasacintaatasapayang kita lakukan. Gairah dan rasa cinta bisa mengubah tantangan dan kendala menjadi sesuatu yang membangkitkan tenaga.Kedua,kitamengundangrekan-rekan lain,yangmau,yangbersediaberjalanbersama. Tidak perlu sama tingkat pengetahuanmaupundayatahannya,dantidak perlubanyak-banyak,yangpentingpunya semangat dan orientasi yang sejalan.

Jika setiap individu punya kesadaran untuk berbagi, maka sirkulasi pengetahuan akan meluas, energi akan terintegrasi, sinergi akan terbentuk.

Pada saat itu kita bisa yakin bahwa transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil, aman, dan sejahtera dalam berbagai ukurannya itu akan bisa diwujudkan.

POJOK NTB hentikan pengiriman ribuan TKI ke luar negeri Antisipasi pembengkakan angka pengangguran

*** Nasabah diimbau minimalisir transaksi tunai Meminimalisir peluang penyebaran Covid-19

RADIO

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 20 Maret 2020

Halaman 15

‘’Untuk pendataan mereka (TKI) kita koordinasi di lapangan. Berapa yang pulang. Kan ada petugas di bandara juga.

Mendeteksi mereka apakah terkena Corona atau tidak,’’ kata Agus dikonfirmasi Kamis (19/3) kemarin.

Sejak pekan ini katanya, sudah tak ada lagi pemberian pelayanan untuk pengurusan dokumen pengiriman TKI ke luar negeri. ‘’Sudah dihentikan pelayanan pengiriman TKI oleh dinas kabupaten/kota. Sejak kemarin ada surat edaran gubernur langsung kita tindaklanjuti dengan bersurat ke dinas kabupaten/kota,’’ imbuhnya.

Ia mengatakan, tidak ada batas waktu untuk penghentian pengiriman TKI NTB ke luar negeri. Pihaknya akan menunggu selesainya wabah Corona yang saat ini masih merebak di sejumlah negara.

Apabila ada PJTKI yang nekad mengirim TKI ke luar

negeri, maka harus siap menanggung risikonya. Apabila ada PJTKI yang tetap ngotot mengirim TKI maka mereka melanggar aturan. ‘’Kita juga sudah sampaikan kepada seluruh perusahaan untuk tidak mengirim dan kabupaten/kota juga idak memberikan pelayanan.

Jadi, ndak mungkin mereka bisa mengirim karena tidak ada pelayanan,’’ katanya.

Pihaknya juga meminta PJTKI agar berkoordinasi dengan perusahaan penempatan TKI di luar negeri. Supaya tak memu-langkan dulu TKI. ‘’Kita mengimbau perusahaan untuk mendiamkan TKI dulu di sana (luar negeri,red),’’ harapnya.

Agus mengharapkan, TKI yang baru saja pulang dari luar negeri agar melaporkan diri ke pemerintah desa. Supaya mempermudah pengecekan dan monitoring untuk mencegah penyebaran virus Corona. (nas)

ASN Bekerja dari Rumah Dari Hal. 1 tindak lanjut dari Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 440/2431/SJ Tahun 2020 per tanggal 16 Maret lalu. ‘’Itu kita tindak lanjuti di daerah dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani (oleh gubernur),’’ ujarnya dikonfirmasi, Kamis (19/3) di Mataram.

Dalam Surat Edaran tersebut mengatur antara lain kategori ASN yang boleh melaksanakan tugas dari rumah adalah mereka yang memenuhi beberapa kriteria. Antara lain berusia 50 tahun ke atas, sedang mengandung, memiliki riwayat penyakit khusus dan pejabat pengawas dan staf serta pegawai kontrak yang diatur sesuai kebutuhan.

Untuk menjamin kelancaran pelayanan umum, Surat Edaran tersebut juga mengatur Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator harus tetap bekerja di kantor. Kemudian Pejabat Fungsional Non Guru dapat menjalankan tugas kedinasan sesuai kebutuhan. Sedangkan pegawai yang bekerja pada unit pelayanan publik di rumah sakit, pelayanan perizinan dan investasi, unit kerja penerbit rekomendasi perizinan, Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan UPTB Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mengatur penugasan pegawai secara bergantian.

Melaksanakan tugas dari rumah disebut akan memanfaatkan teknologi informasi seperti saluran telepon, email, whatsapp dan aplikasi sejenis. Masing-masing ASN diharuskan mendapat surat tugas dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau satuan unit kerja.

Di sisi lain, ASN yang tetap melaksanakan tugas di kantor diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang menghadirkan lebih dari 10 orang peserta, kecuali Rapat Pimpinan atau rapat lainnya yang harus tetap memperhatikan social distancing atau penjarakan sosial.

Hal itu termasuk larangan untuk mengadakan perjalanan dinas luar daerah, meminimalisir pertemuan tatap muka dengan tamu, mengisi daftar hadir secara manual.

Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, dan segera memeriksaan diri ke rumah sakit rujukan terdekat jika merasa mengalami gejala terjangkit Covid-19.

Selain itu, Surat Edaran tersebut juga mengatur perihal penundaan seluruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

di lingkungan pemerintahan, pelaporan mingguan yang harus diserahkan oleh ASN yang bekerja dari rumah, dan dalam keadaan mendesak ASN yang bekerja dari rumah tetap dapat dipanggil ke kantor sesuai kebutuhan. Masa efektif sistem bekerja dari rumah sendiri dimulai sejak 19 Maret 2020 hingga 31 Maret mendatang.

Keputusan tersebut akan dievaluasi kemudian sesuai kebutuhan. Diterangkan Sekda, pemerintah daerah secara selektif telah memetakan tugas-tugas skala prioritas yang harus dikomunikasikan dengan sistem kerja dari rumah tersebut. ‘’Kita tetap pada asek efektivitas pelaksanaan tugas juga,’’ ujarnya.

Ditegaskan Sekda, pelayanan publik tetap menjadi penekanan. Namun, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan publik juga diharapkan melakukan penyesuaian, khususnya untuk memperhatikan gejala-gejala kesehatan pribadi saat akan berinteraksi dengan orang lain. “Dalam hal ini tim kesehatan tetap berjibaku. Kami dari pemerintah menjamin fungsi-fungsi pelayanan publik tetap dipersiapkan,’’ ujarnya.

Senada dengan itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, menerangan pihaknya telah menyiapkan beberapa alternatif terkait sistem interaksi di pemerintahan.

Khususnya mengikuti penerapan bekerja dari rumah bagi beberapa ASN yang memenuhi kriteria untuk beberapa waktu ke depan. ‘’Apakah nanti rapatnya dengan video conference, kita siapkan fasilitasnya. Atau ada aplikasi yang dibutuhkan supaya kita bisa mengirim file,’’ ujar Aryadi, Kamis (19/3). Diterangkannya, pembatasan yang dilakuan pemerintah terutama untuk menerapkan social distancing sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di NTB. Menurut Ariadi, dengan membatasi beberapa kegiatan yang dapat memicu kerumunan orang, maka tingkat penyebaran Covid19 dapat diamati dengan lebih jelas sehingga langkah-langkah penanganan dapat dilakukan. ‘’Mudahmudahan bisa berjalan, kita sudah punya sistem utuk berkoordinasi dengan seluruh perangkat yang ada.

Tinggal ini dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan seluruh perangkat daerah,’’ pungkasnya. (bay)

Periksa Lima Saksi Baru Dari Hal. 1 kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, Kamis (19/3). Para saksi ini dari kalangan internal UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok. Namun Dedi Irawan enggan menyebut nama dan jabatan saksi tersebut. Sementara dari eksternal disebutnya dari kalangan rekanan pelaksana kegiatan di UPT tersebut. ‘’Pemeriksaannya mulai Selasa pekan kemarin. Mereka dimintai keterangan di Pidsus,’’ jelasnya.

Dari tiga item yang dibidik, Dedi Irawan belum bisa menjelaskan khusus untuk lima saksi tambahan tersebut.

Karena terkait penyidikan untuk item dana rehabilitasi, dana pemeliharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terus didalami. ‘’Apakah lima saksi ini untuk salah satu item atau ada item berbeda, saya belum tahu.

Intinya masih didalami penyidik,’’ jelasnya.

Sementara yang hanya diketahuinya, dari tiga item itu terungkap kerugian nega-

ra mencapai Rp1,2 miliar untuk tahun anggaran 2017.

Kerugian negara itu berdasarkan hasil audit Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pusat. menurut Dedi Irawan, jumlah itu bisa berkembang karena masih ada beberapa item dalam kegiatan di UPT yang masih terus disidik. Terlebih anggaran kegiatan tidak hanya satu tahun, namun dibidik mulai 2017 sampai 2019, dengan total anggaran Rp7 miliar. ‘’Ini baru temuan kerugian negara awal. Berdasarkan hasil audit internal mereka.

Kalau kami untuk audit tentu harus ada pembanding.

Bisa jadi nanti menggunakan BPKP,’’ ujarnya.

Sejauh ini pengembangan pemeriksaan masih terus berlangsung. Penyidik kemungkinan masih akan panggil pihak terkait baik internal maupun eksternal. Setelah itu, dipastikan Dedi Irawan akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara penetapan tersangka. (ars)

(Suara NTB/ars)

Dari Hal. 1

(Suara NTB/penkum)

NTB Hentikan Pengiriman Ribuan TKI ke Luar Negeri

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto dan jajaran menyaksikan langsung prosespenyemprotan desinfektan oleh Tagana Kota Mataram (foto kiri). Penyidik Pidum Kejati NTB saat meminta keterangan berjarak satu meter, menerapkan protokol pencegahan Covid - 19.

Pandemi Corona Pengaruhi Proses Pemeriksaan di Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Virus Corona yang ditetapkan wabah dunia atau pandemi oleh WHO, mempengaruhi aktivitas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Proses pemeriksaan saksi tidak saja dengan SOP, tapi juga protokol penanganan dan pencegahan Covid - 19.

Pantauan Suara NTB, perubahan protap itu nampak mulai dari pintu masuk menuju lobby Gedung Kejati NTB. Petugas piket yang biasanya hanya menanyakan identitas dan keperluan tamu, belakangan punya tugas tambahan.

Mereka harus memeriksa suhu tubuh para tamu dengan alat thermoscan yang disiapkan. Tidak sampai di sana, petugas mencatat suhu tubuh

yang sudah menjalani pemeriksaan. ‘’Sampai saat ini tidak ada yang suhu tubuhnya di atas normal,’’ ujar Agung, SH salah seorang petugas piket.

Protokol pencegahan Covid - 19 juga berlaku terhadap saksi dan tersangka yang menjalani proses pemeriksaan.

Sebagaimana dilakukan penyidik pada Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) saat menerima pelimpahan tahap dua tersangka dari Polda NTB. Jarak antara penyidik dengan terperiksa sekitar satu meter, sesuai protokol pencegahan Covid-19 yang sudah berlaku.

Pemeriksaan pun tidak lagi di ruangan biasanya. Jaksa menyediakan ruangan khusus untuk proses pemeriksaan.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH menjelaskan, SOP tambahan itu tindak lanjut dari imbauan Kejaksaan Agung yang meminta semua jajaran Kejati waspada virus Corona. Instruksi itu langsung ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan tambahan di internal Kejati NTB, baik pejabat hingga pegawai dan staf. ‘’Seperti mencuci tangan dengan hand sanitizer. Para penyidik juga diatur, dalam pemeriksaan saksi harus berjarak satu meter.

Pemeriksaan pun di ruangan khusus,’’ ujarnya.

Disemprot Desinfektan Kejati NTB juga terus melakukan upaya pencegahan

agar tidak terdampak penyebaran virus Covid -19. Setelah sebelumnya dilakukan vaksin, Rabu (18/3) lalu, dilakukan penyemprotan disinfektan.

Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto SH.,MH menyebut, penyemprotan itu sebagai langkah sigap dan upaya tanggap pihaknya antisipasi terpapar Corona. Sebab dampak Corona yang mematikan, harus diantisipasi dengan cara sterilisasi.

Penyemprotan disinfektan dilakukan Tim Tagana Kota Mataram, diawali di ruangan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB dan selanjutnya ke seluruh ruangan Kantor Kejaksaan. ‘’Kejati NTB sangat tanggap dengan merebaknya penyebaran virus Covid-19 di

Indonesia, dengan melakukan berbagai macam upaya. Termasuk penyemprotan disinfektan. Tujuannya, agar pegawai Kejaksaan Tinggi NTB tidak terpapar oleh virus Corona,’’ lanjut Dedi Irawan.

Kegiatan sebelumnya, sosialisasi pengenalan virus Covid -19 dan cara pencegahan agar tidak terpapar virus tersebut. Kejati NTB menggandeng Rumah Sakit Siloam Mataram yang dilaksanakan pada 9 Maret 2020.

Selain di internal Kejati NTB, Nanang Sigit melalui video conference yang diikuti oleh Kejaksaan Negeri se NTB, menyampaikan agar upaya pencegahan yang sama juga dilakukan seluruh Kajari. (ars)

Perbaikan Jalan Kuta-Awang Tunggu Keputusan Pimpinan ITDC Mataram (Suara NTB) – Perbaikan jalan rusak rute Kuta-Awang dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika disebut perlu segera ditangani. Pasalnya, akses jalan yang longsor tersebut sangat dibutuhkan sebagai jalur transportasi masyarakat sekitar kawasan.

Managing Director PT. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), I Wayan Karioka, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pempov) NTB terkait penanganan jalan tersebut. Khususnya

mengikuti kelanjutan permohonan yang disampaikan Dinas PUPR NTB. ‘’Surat (dari PUPR NTB) sudah disampaikan ke Direktur Utama ITDC. Saya masih koordinasikan keputusannya,’’ ujar Karioka dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/3).

Menurutnya, akses jalan tersebut mendesak dibenahi mengingat perannya yang memfasilitasi akses transportasi masyarakat dari daerah barat seperti Kuta lama menuju timur kea rah Pantai Tanjung Aan. Terkait target penyelesaian jalan rusak dalam kawasan,

disebut Karioka menjadi bagian dari penanganan di tingkat pemerintah provinsi. ‘’Yang lebih tahu teman-teman di (pemerintah) provinsi,’’ ujarnya. Sedangkan dari segi fungsi pembenahan secara paralel disebut dapat dilaksanakan secepatnya, mengingat jalan tersebut telah lama dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, Karioka menyebut secara umum posisi ruas jalan yang longsor memang tidak menganggu pengerjaan sirkuit MotoGP di Kasawan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dimana

Menurun, Kapasitas Labuh dan Muat Penumpang Penyeberangan Laut Mataram (Suara NTB) – Ditetapkannya penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan status siaga bencana non-alam secara langsung berdampak pada beberapa sektor usaha. Termasuk usaha penyeberangan laut yang mengalami penurunan kapasitas labuh dan muat penumpang.

Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Denny F. Anggoro, menerangkan sampai saat ini pengoperasian kapal di tiap-tiap pelabuhan penyeberangan memang terbilang masih normal dari segi waktu keberangkatan. Namun, jumlah penumpang yang diangkut diakui menyusut jauh. ‘’Pengoperasian kapal sejauh ini masih normal tiap satu setengah jam sekali. Tapi memang pasar atau muatan itu berkurang atau susut sebagai dampak atau imbas dari merebaknya virus Corona,’’ ujar Denny saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).

Diterangkan, persentase kapasitas labuh kapal sejak ditetapkannya status siaga nasional berkurang dari jadwal rutin 18 kali pelayaran, menjadi rata-rata 16 kali pelayaran. Sementara untuk persentase muat penumpang dan arus barang mengalami penyusutan yang signifikan. ‘’Dalam sehari (setiap) kapal biasanya dinaikan antara 60-100 orang (penumpang).

Sekarang susut, rata-rata hanya (penumpang dari) pengendara juga beberapa penumpang bus,’’sebut Denny. Menurutnya, persentase muat penumpang saat ini didominasi oleh mobil barang dan kendaraan pribadi.

Di sisi lain, pihaknya berharap kondisi tersebut dapat kembali normal dalam waktu dekat.

Terlebih mengikuti puasa pada April dan lebaran pada Mei mendatang. “Secara rekam jejak, biasanya menjelang bulan-bulan itu arus barang relatif padat dan banyak,” ujar Denny. Walaupun begitu, pihaknya juga mengantensi keputusan pemerintah memperpanjang masa siaga darurat hingga 29 Mei mendatang. “Kita akan menjaga operasional (seperti biasa), tiap satu setengah jam sekali berangkat,” sambungnya.

Selain itu, Gapasdap NTB juga telah mengeluarkan imbauan bagi anggotanya. Khususnya untuk memperhatikan kondisi kapal di tengah mewabahnya Covid-19. ’’Jadi upaya dan usaha kita sudah maksimal,’’ ujar Denny.

Dicontohkannya seperti upaya penyemprotan disinfektan di setiap kapal yang mengangkut penumpang. Selain itu, disediakan juga hand sanitizer bagi para penumpang. ‘’Kita siapkan untuk sekadar cuci tangan, tapi yang paling penting lagi di pintu masuk mau naik kapal suhu tubuh masing-masing penumpang pasti dideteksi dengan alat dari KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan),’’ pungkasnya. (bay)

Pemprov Kekurangan Disinfektan dan APD Dari Hal. 1 Eka menyebutkan pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 2.000 baju dan 200 sepatu APD untuk petugas kesehatan. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru memberikan 30 pasang APD. Meskipun APD yang diperoleh masih sedikit, namun kata Eka beberapa rumah sakit milik Pemda seperti RSUD NTB dan RSUD dr.

Soedjono Selong masih memiliki APD yang cukup. ‘’Jadi mungkin APD yang 30 pasang kita arahkan ke rumah sakit yang lain kita tahu mulai menipis cadangannya. Kami yang akan ngatur,’’ jelasnya.

Eka mengatakan, Dikes sudah mengetahui mana saja rumah sakit yang masih

punya stok APD dan rumah sakit yang sudah menipis stoknya. Pihaknya akan memberikan APD ke rumah sakit yang akan habis stoknya.

Diharapkan, pekan depan sudah bisa dilakukan pengadaan untuk APD dengan selesainya pembahasan perubahan atau pengalihan anggaran untuk penanganan Corona.

Eka menyebutkan, kebutuhan APD dalam sehari untuk merawat pasien di ruang isolasi sebanyak 10 APD. Apabila pasien ditangani selama empat hari, maka APD yang dibutuhkan sebanyak 40 pasang.

Ia menjelaskan, Kemenkes mengirim stok APD yang ada saja sekarang ini. Sambil menunggu pengadaan yang sedang dilakukan. Pengiriman APD memang membutuhkan

waktu karena diimpor. Apalagi dengan adanya pembatasan penerbangan ke sejumlah negara, maka APD yang diimpor dari luar negeri butuh waktu.

Data Pemprov NTB soal kewaspadaan Covid-19 hingga Kamis (19/3), jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di NTB sebanyak 17 orang. Dari jumlah itu, 11 orang sudah selesai dalam pengawasan dan 6 orang masih dalam pengawasan.

Dari jumlah PDP sebanyak 17 orang, sebanyak 10 orang dinyatakan negatif Corona sesuai hasil laboratorium. Sementara 7 orang masih menunggu hasil uji laboratorium. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 136 orang. Dengan rincian 90 orang selesai dalam pemantauan dan 46 orang masih dalam pemantauan. (nas)

Persiapan Pemberangkatan 4.499 JCH NTB Tetap Jalan Dari Hal. 1 “Kita sudah lakukan persiapan terhadap calon jemaah haji kita tahun 2020, termasuk perangkat di dalamnya seperti petugas haji. Saya rasa 100 persen, saya meyakini insya Allah berjalan haji seperti biasa,” ucapnya.

Fikri menyebutkan jumlah JCH NTB tahun 2020 sebanyak 4.499 orang. Terdiri dari

4.412 orang jemaah reguler, 45 orang jemaah lansia, 4 orang pembimbing KBIH dan 38 orang Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD). BPIH embarkasi Lombok tahun ini untuk jemaah reguler sebesar Rp37,33 juta lebih sedangkan untuk TPHD sebesar Rp71,27 juta lebih. Pelunasan BPIH tahap pertama sudah dimulai sejak 19 Maret hingga 17 April 2020.

Plt. Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd juga meyakini pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 pasti akan digelar. Karena berdasarkan infromasi yang diperoleh, saat ini pemerintah Arab Saudi sedang mempersiapkan alat pendeteksi kesehatan yang canggih di dua bandara di negara tersebut untuk mencegah penyebaran virus Corona. (nas)

lokasi longsoran berada 500 meter dari sebelah timur pintu masuk menuju proyek pengerjaan sirkuit MotoGP. ‘’Aktivitas dominan di sirkuit masih ke arah barat. Lokasi jembatan ambruk ada di jalan provinsi, sebelah timur entrance (pintu masuk) proyek sirkuit,’’ ujarnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, menerangkan penanganan darurat untuk perbaikan jalur Kuta – Awang di dalam KEK Mandalika tersebut telah dikoordinasikan dengan pimpinan.

Selain itu koordinasi juga dijalin dengan ITDC, dimana ITDC diharapkan dapat membantu untuk penanganan darurat yang disiapkan.

Menurut Sahdan, perbaikan jalan tersebut memang dapat menggunakan dana APBD, tapi prosesnya akan memakan

waktu lama. Sehingga pihaknya berharap ITDC dapat membantu pemerintah daerah untuk penanganan darurat jalan yang putus tersebut.

Memperhitungkan lebar duiker yang hanyut sekitar 4 meter, rencana penanganan disebut akan menggunakan konstruksi jembatan Aramco. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp300 juta.

Dinas PUPR NTB sendiri disebutnya telah mengirimkan desain penanganan ruas jalan yang ambruk tersebut kepada pihak ITDC beberapa waktu lalu. ‘’Kalau bisa, mohon kami dibantu untuk menangani masalah ini. Karena Mandalika ini banyak dikunjungi wisatawan. Kedua, ITDC lagi mengejar progres proyek pembangunan sarana dan prasarana di Mandalika, termasuk pembangunan sirkuit,’’ ujar Sahdan. (bay)

Pasien Meninggal di Bima Masih Tunggu Hasil Laboratorium Dari Hal. 1 ‘’Kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Bima tanggal 18 Maret 2020 pada pukul 10.30 Wita,’’ ujar Aryadi.

Selama di RSUD Kabupaten Bima pasien menjalani perawatan di ruang isolasi mengikuti prosedur penanganan dan pencegahan Covid-19 dan masuk dalam kategori PDP. Sampel Swab pasien sudah dikirim ke Balitbang Kemenkes RI dan sampai saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium.

Di sisi lain, berdasarkan data dari Pemprov NTB sampai dengan 19 Maret 2020 jumlah PDP menjadi 17 orang dari data sebelumnya yang berjumlah 16 orang. ‘’Rinciannya 10 orang dengan hasil lab negatif, dan 7 orang masih dalam pengawasan dan menunggu hasil lab,’’ ujar Aryadi.

Tambahan 1 orang PDP tersebut merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang menunjukkan gejala penula-

ran Covid-19 dan memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Untuk itu, pemerintah daerah mengambil tindakan preventif dengan melakukan isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 di NTB. Selain itu, telah dilakukan karantina terhadap 136 orang dengan status orang dalam pengawasan (ODP). Di mana 90 ODP telah selesai menjalani masa observasi dan 46 ODP lainnya masih menjalani karantina di Grha Mandalika RSUD NTB, di rumah masingmasing, di hotel, dan rumah sakit lainnya yang dijadikan rujukan.

Sampai saat ini 2 orang WNA menajalni karantina di hotel, dan 44 orang di rumah masing-masing dengan rincian; 12 orang di Kota Mataram, 6 orang di Lombok Barat, 2 orang di Lombok Tengah, 19 orang di Lombok Timur, 1 orang di Sumbawa Barat, 1 orang di Sumbawa, 1 orang di Dompu, dan 2 orang di Kota Bima. (bay)

Turis Mulai Masuk ke Tiga Gili Dari Hal. 1 ‘’Sampai dengan siang ada tujuh wisatawan asing yang masuk melalui Bangsal, bertambah empat orang sore tadi,’’ ujar Kepala UPP Kelas II Pemenang, Heru Supriyadi, SH. Para wisatawan itu melanjutkan perjalanan wisatanya menuju tiga gili menggunakan perahu boat domestik atau publik boat.

Sebagian menggunakan fastboat atau kapal cepat yang biasa melayani penyeberangan dari Bali ke tiga gili.

Sebelum naik ke fastboat dan perahu motor, para wisatawan harus melalui pemeriksaan suhu tubuh sesuai protokol pencegahan Covid 19. Selain turis, tim Syahbandar juga melakukan penyemprotan desinfektan pada terminal dan kapal motor. ‘’Kapal motor yang dipakai mengangkut wisatawan juga kita semprot disinfektan. Ini upaya pencegahan berlapis yang kami lakukan,’’ kata Heru.

Dibukanya jalur tersebut penyeberangan itu menindak-

lanjuti surat Gubernur NTB sebelumnya, terkait penutupan terbatas kawasan wisata tiga gili, Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Surat Gubernur tanggal 19 Maret 2020 itu terkait upaya pencegahan pandemi Corona di NTB, termasuk membahas kebijakan penanganan tiga gili.

Keputusan Gubernur, sejak tanggal 17 Maret kawasan tiga gili ditutup sampai dengan 30 Maret, dengan tiga poin kebijakan. Pertama, trip kapal cepat dari Pulau Bali menuju Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Kedua, trip kapal cepat dari Pulau Bali menuju Pelabuhan Bangsal dan Dermaga Senggigi juga ditutup. Poin ketiga, akses keluar masuk tiga gili hanya diijinkan melalui Pelabuhan Bangsal.

Semua pihak berharap tiga gili kembali pulih, tentu saja dengan protokol pengamanan yang ketat. Eksodus wisatawan yang mencapai 2000 lebih sebelumnya, diharapkan kembali memulihkan pariwisata di tiga gili yang lumpuh. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 20 Maret 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Soal Jumatan Diganti Salat Zuhur

Diserahkan kepada Umat Islam

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa salat Jumat diganti salat zuhur di rumah untuk mencegah penyebaran virus Corona. Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB menyerahkan kepada umat Islam di daerah ini untuk mengikuti atau tidak fatwa tersebut.

H. Muhammad Amin

“Jadi kami (Kemenag NTB) tak mengatakan tak boleh salat Jumat, salah nanti. Kita serahkan kepada umat Islam melihat kondisi kita di sini. Karena tak separah daerah lain,” kata Plt Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd dikonfirmasi Kamis (19/3).

Sinyal bahwa salat Jumat akan tetap dilaksanakan di NTB terlihat dari hasil rapat pimpinan khusus (Rapimsus) di Kantor Gubernur, Minggu (15/3) lalu. Amin mengatakan Kanwil Kemenag NTB diminta menyiapkan materi khutbah Jumat di seluruh masjid terkait dengan pencegahan

penyebaran virus Corona.

“Sudah kita sampaikan ke kabupaten/kota. Makanya besok (hari ini, red) khotbahnyatentangpencegahanCorona,” kata Amin. Ia mengatakan kasus Corona di NTB tak seheboh daerah lain seperti Jakarta. Sehingga masyarakat tak perlu was-was. “Terkait dengan itu, karena ini ibadah, bagaimana kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Artinya, dengan kondisi yang ada, kita lihat data-data yang ada tak terlalu riskan,” imbuhnya.

Di tengah merebaknya virus Corona di Indonesia, masyarakat diharapkan lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Selain beribadah, juga menjaga kesehatan secara fisik. Dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. (nas)

UNBK

Perlu Diantisipasi Siswa yang Berpotensi Tidak Hadir Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan UNBK SMK tidak hanya diwarnai kendala listrik padam atau gangguan server dan jaringan internet. Namun masalah siswa yang tidak hadir saat UNBK juga cukup mencuat. Alasan siswa tidak hadir karena sakit dan sudah menikah.Sekretaris II Panitia UN Provinsi NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Purni Susanto, pada Kamis (19/3) menyampaikan, selama pelaksanaan UNBK SMK beberapa siswa tidak hadir karena alasan sakit dan ada juga karena alasan sudah menikah. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pihak sekolah telah mendatangi siswa yang bersangkutan dan memberikan motivasi agar tetap bisa ikut UNBK. Tidak hanya itu, Purni mengatakan orang tua siswa juga telah diberikan pemahaman pentingnya mengikuti UNBK bagi masa depan siswa dan karenanya, mereka diharapkan bisa hadir dalam acara yang sangat penting ini. Begitu juga siswa yang sakit, diharapkan bisa didaftarkan kembali untuk mengikuti UN ulangan. “Kami dari Dinas Dikbud NTB berharap agar sekolah lebih proaktif atau agresif untuk mencoba memahamkan agar siswa yang tidak ikut UN utama bisa ikut UN ulangan,” katanya.

Purni Susanto menekankan, untuk

SMA dan SMP yang akan melaksanakaan UNBK dalam waktu dekat ini, pihaknya mengimbau agar bisa melakukan pendekatan kepada calon peserta UN yang berpotensi tidak hadir. “Misalnya yang sudah menikah agar diupayakan hadir pada hari H. Bila alasannya malu kepada teman temannya, mungkin bisa difasilitasi dengan ujian di tempat terpisah bila memungkinkan,” ujar Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud NTB ini.

Selain itu, masih juga terdapat kendala server, jaringan, dan listrik di beberapa tempat pelaksanaan UNBK SMK. Namun, Purni mengakui frekuensi permasalahan itu jauh berkurang pada hari ke empat bila dibandingkan hari pertam dan ke dua.

“Hari ke empat, misalnya terdapat sedikit gangguan BTS internet di wilayah Jelateng Lombok Tengah karena gempa malam sebelumnya (6,6 SR di Bali) sehingga jaringan di sekitar Jelateng terganggu,” katanya.

Akibatnya, SMKS Darul Amani Jelateng Lombok Tengah menunda ujian sesi satu sampai pukul 10.00 pagi. Kejadian serupa juga pada SMK Husnul Abror Lombok Tengah. “Namun berkat kesigapan semua pihak, termasuk proktor dan helpdesk kabupaten dan juga helpdesk Provinsi, semua teratasi dengan baik,” katanya.

Khusus untuk listrik padam,

Purni mengatakan, kejadiannya bersifat lokal. Listrik padam hanya terjadi di beberapa sekolah tertentu bukan di semua sekolah.

Oleh karena itu, ke depan diharapkan SMA dan SMP yang akan melaksanakan UNBK dalam waktu dekat ini bisa mengantisipasinya dengan menyediakan cadangan seperti menyediakan generator set (Genset) atau cara lainnya yang memungkinkan. (ron)

Pansel JPTP Tetap Digelar Mataram (Suara NTB) – Pemerintah sedang fokus pencegahan dan penanganan virus corona atau covid-19. Meski demikian, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Lingkup Pemkot Mataram tetap digelar. Panitia seleksi (Pansel) menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Jabatan dilelang adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah, Yance Hendra Dirra akan memasuki masa purnatugas pada akhir April mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menyampaikan, sejauh ini belum ada informasi dari Kemendagri maupun KASN, apakah diperbolehkan menggelar pansel atau tidak. Sebab, edaran KemenPANRB hanya melarang kegiatan melibatkan banyak orang. Sementara, pansel hanya terdiri dari beberapa orang saja. “Paling banyak

sih peserta itu lima orang.

Ndak masalah sih,” jawab Nelly dikonfirmasi, Rabu (18/3).

Kepastian pelaksanaan seleksi akan dicek posisi suratnya apakah telah keluar atau tidak.

Untuk izin Kemendagri sambungnya, telah diinput dalam aplikasi siola. Dokumen maupun surat pengajuan proses verifikasi. Sejak awal, pihaknya curi start konsultasi ke pemerintah pusat. Kemendagri pun akan memproses sesuai ketentuan.

“Kalau provinsi kan sudah lolos.

Tinggal nunggu surat izin KASN dan Mendagri saja,” jelasnya.

Nelly menambahkan, pengajuan surat rekomendasi bersamaan dengan pengisian jabatan kepala sekolah. Formasi tim pansel tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Yakni, Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, ekonom Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, Dekan Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. M. Ali dan mantan birokrat Drs. H. Djaswad.

Nelly menambahkan, belum diketahui persis apakah pelantikan pejabat bakal ditunda atau tidak. Pelantikan melibatkan orang dalam jumlah banyak.

Tetapi perkembangan di lapangan akan dipantau terkait kondisi penanganan wabah covid-19 tersebut. “Bisa saja ditunda pelantikan. Masalahnya banyak

yang dilibatkan,” tambahnya.

Jabatan kepala sekolah bisa dilimpahkan ke Dinas Pendidikan. Dikbud bisa menjadwalkan pelantikan berka-

la. Pengambilan sumpah jabatan bisa dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau dilimpahkan ke sekretaris daerah. (cem)