Edisi Rabu 20 Maret 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 20 MARET 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 15 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembangunan RTG Tak Boleh Serampangan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan gempa beruntun magnitudo 5,4 dan 5,1 yang kembali mengguncang NTB khususnya Lombok Timur (Lotim) harus dijadikan pelajaran. Bahwa pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) tidak boleh serampangan. boleh serampangan. Kita ingin cepat tapi kualitasnya jadi bumerang. Kemarin itu (pembangunan hunian tetap) lambat sekali, banyak yang komplain. Tapi ternyata baru goyang dikit langsung jatuh juga,’’ ujarnya. Data BPBD Lotim menyebutkan kerusakan rumah sebanyak, 4.456 unit untuk di Kecamatan Montong Gading. Data ini terus berkembang seiring dilakukan pendataan baik di Kecamatan Montong Gading maupun lima kecamatan lainnya yang terdampak bencana gempa. Di antaranya data yang masih terus bergerak, seperti di Kecamatan Sikur, 2 rumah, Sembalun 1 rumah, Sambelia 1 rumah. Sedangkan untuk fasilitas umum, berupa masjid, sekolah, maupun infrastruktur jalan belum ada laporan yang masuk.

TO K O H

(Suara NTB/yon/ars)

HANCUR - Seorang ibu rumah tangga di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur duduk termenung di depan rumahnya yang hancur akibat gempa. Gempa dengan magnitudo 5,4 pada Minggu (17/3), merusak ratusan rumah di wilayah itu.

Disiapkan Rp1,2 Triliun PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pembangunan proyek by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk pembebasan lahan sepanjang 17 Km tersebut. ‘’Kurang lebih (dananya pembebasan lahan dan konstruksinya),’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/3) siang. Bersambung ke hal 15

Di Kecamatan Montong Gading berdasarkan data sementara rumah rusak akibat gempa 17 Maret 2019 di 8 desa, untuk Desa Pesanggrahan, rusak berat (RB) sebanyak 26 rumah dan rusak sedang (RS) 618 rumah dengan total 644 rumah. Desa Kilang, rusak sedang (RS) 26 rumah total 26

Gubernur Bicarakan Pengisian Pejabat Definitif Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menerima tiga besar nama-nama calon dua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB. Terkait dengan pengisian dua Kepala OPD defenitif, gubernur mengatakan akan membicarakannya dengan Wakil Gubernur (Wagub), Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah. ‘’Nanti saya ngomong sama pimpinan-pimpinan yang lain. Nanti ada Rapim

pukul 14.00. Kita bahas terbuka, ndak ada rahasia-rahasiaan,’’ kata gubernur dikonfirmasi, Selasa (19/3) siang. Gubernur mengatakan, tiga besar nama untuk masing-masing JPTP hasil seleksi terbuka yang dilakukan Pansel semuanya bagus. Bahkan nilai dan kemampuan mereka hampir sama. Melihat hasil seleksi terbuka dua JPTP Pemprov NTB itu, gubernur mengatakan NTB tak kekurangan stok pejabat yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Bersambung ke hal 15

Sambut MotoGP 2021, Pemprov Bangun RS Khusus di KEK Mandalika

(Suara NTB/humasntb)

RAPIM - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Wagub, Hj. Rohmi Djalilah saat Rapim di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (19/3) sore.

Mataram (Suara NTB) NTB akan menjadi tuan rumah pegelaran MotoGP 2021. Menyambut perhelatan balapan motor terakbar di dunia itu, Pemprov NTB telah menyiapkan langkah-langkah konkrit. Selain telah membentuk Tim Khusus MotoGP, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Serta pembenahan infrastruktur jalan. Pemprov juga akan membangun rumah sakit (RS) khusus di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang menjadi venue race tersebut, sebagai pusat penanganan trauma atau trauma center. Bersambung ke hal 15

Wedha Magma Ardhi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Perlu Rambu Mitigasi Bencana PESONA destinasi wisata alam Lombok tidak lantas tergerus dampak bencana gempa bumi. Perlindungan wisatawan ditunjukkan dengan memperbaiki kualitas destinasi. Sampai pada peta mitigasi bencana di setiap destinasi wisata. Ketua Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB Dewantoro Umbu Joka mendesak penataan ulang destinasi wisata alam untuk mengurangi dampak bencana. Bersambung ke hal 15 Dewantoro Umbu Joka (Suara NTB/dok)

Wisatawan Diminta Tak Dekati Destinasi Wisata di Kawasan Rinjani

Survei Jalur Pendakian Rinjani Dihentikan

Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) meminta masyarakat atau wisatawan agar tidak mendekati destinasi-destinasi wisata yang berada di Kawasan Gunung Rinjani terutama destinasi wisata air terjun. Pasalnya, kondisi tanah di kawasan Rinjani masih labil. ‘’Kami mengimbau agar untuk sementara menghindari wisata di aliran sungai yang bermuara di Gunung Rinjani. Karena saat gempa kemarin, petugas kami mendengar suara longsoran sangat keras ketika di dalam kawasan,’’ kata Kepala Balai TNGR, Sudiyono dikonfirmasi Suara NTB, kemarin. Pihaknya khawatir, jika hujan turun akan berdampak pada banjir kiriman. Sudiyono mengatakan, destinasi wisata yang berada di sekitar kawasan Gunung Rinjani menerapkan sistem buka tutup. Bersambung ke hal 15 DIHENTIKAN - Tim survei gabungan saat mengecek jalur pendakian dari Sembalun ke Pelawangan mendapati permukaan tanah longsor dan retak. Survei dihentikan karena gempa.

(Suara NTB/ist_TRC BPBD NTB)

Akibat gempa beruntun tersebut, ribuan rumah warga rusak berat, sedang dan ringan. Namun menurut gubernur, rumah warga yang rusak rata-rata bukan rumah bangun baru yang rusak akibat gempa tahun lalu. ‘’Tapi rumah yang tadinya rusak ringan jadi rusak sedang. Yang tadinya rusak sedang jadi rusak berat. Ada peningkatan derajat kerusakan akibat gempa,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Selasa (19/3) siang. Meskipun rata-rata rumah warga yang rusak akibat gempa bukan Rumah Tahan Gempa yang dibangun sebelumnya. Namun Dr.Zul mengatakan, hal ini menjadi pelajaran. Bahwa pembangunan RTG tak boleh serampangan. ‘’Ini semakin membuka lebar mata kita bahwa ndak

rumah. Desa Montong Betok, rusak berat (RB) 5 rumah dan rusak ringan (RR) 60 rumah, total 65 rumah dan untuk Desa Pringgajurang rusak berat (RB) sebanyak 470 rumah, rusak sedang (RS) 342 rumah, dan rusak ringan (RR) 345 rumah, totalnya 1.157 rumah. Selanjutnya untuk di Desa Pringgajurang Utara, rusak berat (RB) 130 rumah, rusak sedang (RS) 85 rumah dan rusak ringan (483) rumah, totalnya, 698 rumah. Bersambung ke hal 15

GEMPA magnitude 5,4 yang mengguncang NTB Minggu (17/3) lalu memaksa tim survei jalur pendakian Rinjani menghentikan aktivitasnya. Sedianya tim akan berlanjut hingga Selasa (19/3) kemarin, tapi demi pertimbangan keselamatan, dihentikan saat baru sampai Pelawangan. Tim survei terdiri dari unsur Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, ahli dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Dinas Pariwisata NTB dan Basarnas Mataram, juga unsur TNI. Mereka berangkat Sabtu (16/3) pagi lalu. Dibagi dua tim, sebagian menjajal jalur Senaru menuju Pelawangan dan tim lainnya melalui jalur Pelawangan. Masing-masing tim terdiri dari 27 orang, dengan pembagian tugas pembuka jalan dan surveyor.

‘’Demi kepentingan keselamatan, survei dihentikan. Karena kita ketahui bersama saat itu gempa,” kata Kepala Balai TNGR Sudiyono kepada Suara NTB, Selasa (19/3). Masih masih tersisa waktu dua hari, namun pihaknya menginstruksikan agar semua tim turun. Saat itu posisi tim sudah sampai ke Pelawangan, spot yang selama ini jadi lokasi camp pendaki. Sekitar 10 menit setelah tim tiba, gempa dua kali mengguncang pukul 15.07 Wita dan pukul 15.09 Wita. ‘’Tim yang dari Sembalun dan tim yang dari Pelawangan juga tidak bisa melanjutkan survei,’’ ujarnya. Titik yang dilakukan survei mulai dari Pos I sampai dengan Pos III hingga jalur cemara siyu. Siang hari, tim baru tembus ke Pelawangan dan saat bersamaan terjadi gempa. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

BPK Temukan Kelebihan Pembayaran di Empat OPD Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan NTB telah menyelesaikan audit pendahuluan terhadap laporan pertanggungjawab pengelolaan keuangan Pemkot Mataram di tahun 2018. Empat organisasi perangkat daerah (OPD) ditemukan telah melakukan kelebihan pembayaran terhadap perogramnya. Auditor negara kembali dijadwalkan mengaudit mulai 27 Maret hingga 3 Mei untuk melakukan audit rinci terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 2018. Sekretaris Daerah Kota

Mataram Ir. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, pertemuan bersama BPK dan Inspektorat sifatnya laporan bahwa mereka telah menyelesaikan audit pendahuluan selama 30 hari kerja. BPK mulai

27 Maret hingga 3 Mei akan turun lagi untuk audit secara detail. “Mereka cuma laporan bahwa sudah selesaikan lakukan audit pendahuluan,” kata Sekda ditemui, Selasa (19/3). Dari hasil audit pendahulu-

an tersebut, BPK memberikan gambaran secara umum. Bahwa, di empat OPD ditemukan kelebihan pembayaran. Tetapi demikian kata Sekda, tidak disebutkan OPD mana saja. Terlepas dari itu, ia meminta OPD terkait segera memperbaiki dan menyelesaikan temuan itu. Dan, diharapkan proaktif karena waktu mereka sangat terbatas. “Dalam waktu dekat akan mengundang SKPD setelah diberikan secara lengkap hasil pemerik-

TKI Asal Kota Mataram Terus Berkurang

(Suara NTB/cem)

PANEN CABAI - Petani di Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, Senin (18/3) memanen cabai miliknya. Saat harga cabai dan tomat cukup bagus di luar daerah, petani merasa kesulitan mengirim hasil panennya, mengingat mahalnya harga tarif bagasi. Pemerintah diharap memperhatikan keluhan mereka.

(Suara NTB/dok)

Sosialisasikan Perubahan RTRW KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., meminta Pemkot Mataram melakukan pengecekan kembali mana-mana lahan yang masuk dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) pascapenetapan Perda RTRW Kota Mataram. Hal ini menyusul adanya kecemasan dari masyarakat bahwa lahan mereka masuk dalam katagori LP2B atau lahan abadi yang tidak boleh dibangun. ‘’Memang yang membuat perubahan RTRW ini I Gede Wiska adalah konsultan yang ditunjuk oleh Bappeda. Secara teknisnya mereka yang tahu. Cuman, mana-mana yang menjadi LP2B itu, melalui proses kajian,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (19/2). Karena, perubahan dari lahan persawahan yang kemudian ditetapkan menjadi LP2B, melalui beberapa tahapan. Ketika masuk ke DPRD, lanjut Wiska, RTRW perubahan ini dapat dikatakan sudah matang. ‘’Ketika sosialisasi, memang LP2B itu menjadi kewenangan pemerintah,’’ ucapnya. Persoalannya adalah ketika penetapan LP2B. Politisi PDI Perjuangan ini menyadari, dalam penetapan LP2B ini pasti ada pro dan kontra. ‘’Karena memang, tidak ada yang menginginkan sawah atau lahan mereka ditetapkan menjadi LP2B,’’ katanya. Konsekuensinya jelas. Ketika ditetapkan menjadi LP2B, lahan itu menjadi lahan abadi yang tidak boleh dialihfungsikan. Ketika penetapan LP2B inilah Pemkot Mataram seharusnya dapat melihat mana lahan yang perkembangannya lambat. Contohnya daerah-daerah yang tidak memiliki akses jalan. ‘’Kalau bisa yang dekat dengan daerah aliran sungai. Artinya kan itu lahan yang produktif, lahan yang subur,’’ cetusnya. Mantan Wakil Ketua Pansus RTRW ini menegaskan, bahwa lahan yang di atasnya sudah berdiri bangunan sejak lama, tidak mungkin menjadi LP2B. ‘’Nah ini harus dicek kembali. Konyol namanya kalau menetapkan LP2B di lahan yang sudah ada bangunan di sana,’’ ujarnya. Pasalnya, peta RTRW yang ditetapkan itu merupakan kondisi terkini Kota Mataram. Agar tidak terjadi penafsiran yang bukan-bukan terhadap Perda RTRW ini, Wiska meminta Pemkot Mataram mengintensifkan sosialisasi aturan baru ini. ‘’Justru kalau setelah ada LP2B kemudian di atasnya dibangun, ini yang harus ditelusuri, berarti dari awal memang tidak bener,’’ pungkasnya. (fit)

Jabatan Kosong di Pemkot Segera Diisi Mataram (Suara NTB) – Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram mulai mempersiapkan proses mutasi. Sejumlah jabatan kosong akan diisi. Tim Baperjakat pada Selasa (19/3) menggelar rapat tertutup di ruang kerja Sekda Kota Mataram. Rapat evaluasi kinerja pegawai dipimpin langsung Ketua Baperjakat, Ir. H. Effendi Eko Saswito dan dihadiri oleh Asisten I Lalu Martawang, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati dan Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri.

Jabatan lowong di antaranya Kepala Bagian Kesra, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bagian Hukum, Camat Cakranegara serta sejumlah posisi sekretaris, kepala seksi dan lurah. Eko mengakui, Baperjakat sedang mempersiapkan sekaligus mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara dalam persiapan mutasi jabatan. Dia melihat, sejumlah posisi baik eselon III dan IV banyak yang lowong. Kemungkinan ini akan diisi tergantung dari kebijakan kepala daerah. “Yang jelas Baperjakat mempersiapkan dulu. Kapan dibutuhkan oleh Pak Wali, kita sudah siap,” jawab Eko. Gerbong mutasi apakah dilaksanakan bertahap atau sekaligus belum

en bayi di NTB mengalami stunting. Salah satunya, adalah Kota Mataram sebanyak 7,26 persen. Anak berbadan pendek memiliki banyak faktor. Antara lain, pola asupan gizi saat balita, ibu hamil memiliki penyakit anemia, gangguan gizi, kekurangan kalori sehingga memicu anak lahir rendah. Hal ini berpotensi terjadinya gizi buruk, kekurangan gizi bahkan stunting. “Jadi memang ada kasus stunting,” kata Usman ditemui, Selasa (19/3). Ada juga tambah Usman, bayi memiliki tubuh pendek karena faktor keturunan. Resiko sangat kecil dibandingkan dengan kekurangan

berani dipastikan oleh Sekda. Sebab, kebijakan itu tergantung dari keinginan pejabat pembina kepegawaian. Pun diminta keseluruhan dipastikan tidak ada masalah. “Iya, kita tunggu perintah Pak Wali saja,”ucapnya. Soal pengisian jabatan Kadis Naker, surat rekomendasi pengisian jabatan dimaksud telah diajukan pekan kemarin. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebelumnya memiliki keinginan untuk melaksanakan mutasi sekaligus. Sebab, banyak jabatan lowong yang mendesak harus diisi. Persoalannya ruangan digunakan untuk melantik belum ada yang representatif. (cem)

Distan Demonstrasikan Penggunaan Mesin Panen Padi ke Petani Mataram (Suara NTB) – Dinas Pertanian Kota Mataram, Senin (18/3) mendemonstrasikan penggunaan mesin panen padi atau combine harvester ke petani. Alat ini mempercepat proses panen dan mengurangi resiko padi tercecer. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli mengatakan, pihaknya sengaja turun langsung mengecek bantuan alat pertanian diberikan oleh pemerintah, apakah masih dimanfaatkan atau tidak. Kelompok petani Karya Sejahtera sampai saat ini tetap eksis menggunakan mesin dimaksud. Bahkan, sudah mampu membeli kendaraan dari hasil operasionalnya. “Kita bersyukur ada kelompok petani yang berhasil, bahkan membeli kendaraan dari keuntungannya,” kata Mutawalli. Menurutnya, alat panen padi seperti ini dibutuhkan oleh petani. Selain faktor sulitnya mencari buruh tani di Mataram, juga mesin itu efektivitasnya lebih cepat, tepat dan efisien. Efisien dimaksud, resiko lost atau hilangnya padi saat panen lebih rendah atau sekitar tiga persen

(Suara NTB/cem)

MESIN PANEN - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, H. Mutawalli melihat langsung demonstrasi penggunaan mesin panen combine harvester di Poktan Karya Sejahtera di Kelurahan Pagutan, Senin (18/3). dibandingkan menggunakan sistem manual lebih dari lima persen. “Petani di Mataram membutuhkan alat seperti ini,” terangnya. Selain menunjukkan cara penggunaan alat tersebut, Dinas Pertanian

Tujuh Persen Balita di Mataram Mengalami Stunting Mataram (Suara NTB) – Bukan saja masalah gizi buruk, Pemkot Mataram memiliki pekerjaan rumah terhadap penyelesaian kelambanan pertumbuhan bayi atau stunting. Data tahun 2018, tercatat 7,26 persen balita di Kota Mataram mengalami tubuh pendek. Data ini diperoleh dari hasil timbang 176 balita di posyandu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi tak membantah adanya kasus bayi tubuh pendek atau stunting di Mataram. Dari rapat Rikesdas bersama Pemprov NTB, ditemukan ada 33,49 pers-

saan pendahuluannya,” terangnya. Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri menambahkan, audit rinci akan dilakukan oleh BPK diharapkan proaktif dari OPD. Kekurangan dokumen dibutuhkan agar segera dilengkapi. Saat audit rinci, OPD tidak diberikan waktu lagi memperbaiki dan menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). “Iya, kita minta juga SKPD proaktif menyerahkan data,” tambahnya. (cem)

asupan gizi dan lainnya. Faktor genetik dapat dilakukan pencegahan. Untuk mengurangi bayi memiliki badan pendek (stunting), Dikes mulai melaksanakan program di posyandu dengan memberikan makanan tambahan bagi anak dan bayi dan program amaris atau memberi makanan ibu hamil, agar tidak anemia. “Kita sudah mulai berikan makanan tambahan,” tandasnya. Kasus stunting ini dicegah tidak terlepas dari pola asupan gizi ibu saat melahirkan. Perempuan hamil diingatkan memperhatikan pola asupan gizi. Terlebih mengkonsumsi vitamin agar tidak terjangkit

penyakit anemia. Usman pernah menyebutkan, 30 persen perempuan hamil mengalami anemia, sehingga perlu asupan vitamin. (cem)

H. Usman Hadi (Suara NTB/cem)

juga mensosialisasikan ke kelompok petani lainnya. Sharing pengalaman dari petani satu dan petani lainnya menjadi agenda. Mutawalli menambahkan, petani akan berbagi pengalaman keberhasilan serta kendala menggunakan alat tersebut. Ketua Poktan Karya Sejahtera, H.Ahmad Saihu merasa terbantu dengan alat pertanian yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Pasalnya, ia bisa memberikan pekerjaan kepada lima warga lainnya. Hasil dari pengoperasian alat itu dapat membeli kendaraan. “Alhamudillah, hasilnya sudah kita beli truk,”sebutnya. Pengembangan modal usaha juga berjalan. Saihu menyebutkan, dari dana awal Rp100 juta, kini dapat dikembangkan menjadi Rp600 juta. Hal senada dirasakan oleh Abdul Khalik. Mesin tersebut memberikan kemudahan baginya memanen padi. Hasilnya cukup memuaskan. Artinya, operasi alat itu per hari dapat memanen 12 hingga 15 ton. Resiko kehilangan padi lebih kecil dibandingkan dengan sistem manual. “Jujur, kami terbantu sekali dengan alat ini,”ucapnya Sebelum diberikan bantuan alat panen padi itu, ia selalu kesulitan mencari buruh tani di Kota Mataram. Panennya membutuhkan waktu lama. Demikian pula, banyak padi yang tercecer. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram mencatat pemberangkatan TKI ke luar negeri terus berkurang. Dari tahun 2016 sebanyak 760 orang, berikutnya tahun 2017 sama dengan tahun 2016. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 500 orang. Hingga dua bulan pertama tahun 2019 ini baru 62 orang TKI. Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnaker Kota Mataram, Siti Nuraini, SH mengatakan TKI di Kota Mataram mendominasi berangkat ke negara Malaysia. Alasannya, karena sesuai dengan SDM yang dimiliki oleh calon TKI atau tidak memiliki pendidikan yang tinggi. “Tidak mesti harus yang tinggi skill-nya. Cukup dengan pendidikan tamatan SD mereka bisa melakukan pekerjaan di luar negeri, seperti yang potong buah di ladang sawit,” ujar Siti Nuraini kepada Suara NTB, Selasa (19/3). “Dengan sedikitnya masyarakat kami yang berangkat, berarti program pemerintah Kota Mataram melalui APBD-nya berhasil menekan tinggkat pengangguran dan mensejahterakan masyarakatnya,” sambungnya. Disnaker tidak asal-asalan memberangkatkan para calon TKI ke luar negeri. Mereka harus memenuhi persyaratan, tentu melalui verifikasi kelengkapan dokumen, antara lain KTP, KK, surat izin dari suami, surat izin dari orang tua bagi yang belum berkeluarga dan berstatus janda. “Tentu harus ada izin karena kalau tidak ada izin, nanti yang bertanggungjawab siapa jika terjadi permasalahan. Permasalahan-permasalahan TKI kami yang berangkat ke luar negeri untuk Kota Mataram hampir nol persen,” jelas Siti Nuraini. Lanjut dia, selain memverifikasi dokumen, calon TKI harus dilakukan tes wawancara. Wawancara itu pun, kata Siti Nuraini menghadirkan pihak perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) yang memberangkatkan calon TKI tersebut. “Di sana kami melakukan seleksi yang cukup ketat, sebelum mereka menandatangani di depan kami selaku aparat pemerintah yang mengeluarkan rekomendasi, seperti pengantar paspor, berita acara dan id card online,” katanya. Selanjutnya dalam penandatanganan perjanjian itu sudah jelas berbunyi hal-hal yang normatif, baik mengenai kontrak kerja maupun berkaitan upah. Agar jelas menjadi hak dan kewajiban para TKI maupun perusahaan yang mengirim, menghadirkan kedua bela pihak supaya tidak ada muncul permasalahan. Mereka memilih menjadi TKI. Menurut Nuraini, mungkin dulu mereka kerja di salah satu perusahaan di sini dengan Upah Minimum Kota (UMK). Sehingga memilih menjadi TKI karena merasa di sana menjanjikan memberikan kesejahteraan, dengan mendapatkan penghasilan dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat. Tetapi bisa saja pihak Disnaker membatalkan keberangkatan TKI jika setengahsetengah atau hanya ingin bermain-main, apalagi dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW). “Takutnya kita ada terjadi trafficking apalagi yang janda, kami selalu selektif. Itu hal-hal yang kami lakukan selaku pemerintah, khususnya Disnaker di dalam pemberangkatan TKI,” tegasnya. Kalau mereka menjadi TKI di Singapura atau di Taiwan minimal tamatan SMA, itu juga diharuskan mengikuti pembekalan. Kalau mereka sudah mempunyai kemampuan bahasa Inggris atau sudah pernah ke Taiwan dan bisa bahasa mandarin itu bisa 3-5 bulan mengikuti pembekalan. “Tapi paling lama itu 8 bulan diberikan pelatihan-pelatihan seperti berbahasa Inggris,” kata Nuraini. (mhj)

”

Dengan sedikitnya masyarakat kami yang berangkat, berarti program pemerintah Kota Mataram melalui APBD-nya berhasil menekan tingkat pengangguran dan mensejahterakan masyarakatnya

Siti Nuraini

(Suara NTB/mhj)

(Suara NTB/mhj)

Membantu Kebutuhan Dapur LURAH Mataram Barat, Lisdiyanto merencanakan pekarangan yang ada di setiap rumah warga dimanfaatkan untuk menanam sayur-sayuran seperti cabai, tomat dan tanaman sejenisnya, yang merupakan bagian dari kebutuhan dapur. Dengan adanya rencana ini, diharapkan masyarakat bisa lebih efisien menggunakan biaya untuk kebutuhan dapur. “Itu bisa pakai polybag, kalau setiap rumah minimal bisa membantu kebutuhan di masing-masing Lisdiyanto warga yang ada di Kelurahan Mataram Barat ini,” kata Lisdiyanto kepada Suara NTB, Selasa (19/3). Mengelola program ini, dia sudah meminta bantuan kepada Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian Kota Mataram, untuk memberikan penyuluhan kepada warga mengenai pengelolaan atau cara perawatan tanaman tersebut. “Cuma kayaknya petugas penyuluhan lapangan ini, dia masih fokus ke kelompok-kelompok besar pertanian,” ujar Lisdiyanto. Program ini masih dalam tahap perencanaan namun dengan keterbatasan lahan karena memang wilayah Kelurahan Mataram Barat sebagai jantung Kota Mataram. Kata Lisdiyanto, yang jelas tidak memiliki lahan pertanian dan berharap masyarakat harus bisa mendapatkan kesejahteraan. “Untuk itu kami manfaatkan untuk menambahkan kesejahteraan pada masyarakat,” harapnya. Jika sudah dilakukan pembinaan, pihaknya akan siapkan bibit sebanyak limat jenis bibit per rumah dan masyarakat akan buatkan pupuk secara mandiri. Kemudian untuk polybag bisa dibuatkan dari limbah seperti dari bungkusan minyak atau sejenisnya. “Kemarin sebenarnya saya anggarkan tapi waktu kemarin mendesak jadi belum bisa. Jadi kami melalui PPL itu sudah bagaimana memesan bibit tapi satu rumah tangga lima bibit berarti kalikan per rumah tangga,” ujarnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan kader dan PPL karena yang lebih tahu bagaimana cara pengelolaan atau perawatan. Sementara pihak kelurahan hanya memprogramkan, kalau PPL siap memberikan penyuluhan maka pihaknya juga siap menganggarkan. “Tapi kalau untuk pembinaan harus dibentuk kelompok oleh PPL, satu kelompok itu 10 KK. Kalau kita lepas tanpa pembinaan susah juga memaksimalkan hasilnya,” tutupnya. (mhj)

Halaman 2

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 3

NTB Kehilangan Pendapatan dari Sektor Kelautan Perikanan Mataram (Suara NTB) Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Provinsi NTB, Suprayogi menyayangkan Provinsi NTB kehilangan demikian besar pendapatan dari sektor kelautan perikanan. Alasannya, hasil kelautan perikanan yang demikian melimpah hanya di ekspor atas nama daerah luar. (Suara NTB/bul)

L. Heri Prihatin

(Suara NTB/bul)

H. Hasmudin

Kadin dan Inkindo akan Datangi ITDC Mataram (Suara NTB) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) berencana akan mendatangi Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) untuk meminta agar pengusaha lokal dilibatkan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Lombok Tengah. Keberadaan KEK Mandalika jangan sampai hanya dinikmati pengusaha-pengusaha luar. Sementara pengusaha lokal hanya mendapat jatah sebagai penonton. Karena itu, dua asosiasi profesi ini ingin “menuntut” hak pengusaha lokal terlibat dalam pembangunan di daerahnya. “Ndak ada lain nawaitu kita, supaya berkeadilan dan pemerataan,” kata Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. L. Heri Prihatin IR. Kedua asosiasi profesi ini akan bersatu untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan kepada pengelola KEK Mandalika agar pengusaha lokal mendapat keberpihakan. Tuntuan ini datang karena belum adanya keberpihakan yang lebih besar ITDC terhadap kearifan lokal. Pada prinsipnya, ITDC memberi ruang kepada publik untuk ikut terlibat di dalam pembangunan KEK Mandalika. Sayangnya, tidak bisa demikian, kata L. Heri. Justru dengan pola terbuka seperti itu, membuka pertarungan bagi pengusaha kecil dan pengusaha besar. Harus ada kebijakan khusus kepada pengusaha lokal untuk terlibat. Bisa dengan cara membuat kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha lokal. Atau memberikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh pengusaha lokal. “Tidak bisa head to head, harus ada kepala dan ada ekor,” ujarnya. Beberapa diantaranya telah diakomoir terlibat. Tapi tak banyak kata L. Heri. Itupun hanya pemain-pemain kuat. Tidak banyak pengusaha lokal yang memiliki kesiapan alat untuk melaksanakan proyek. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga diharapkan memberi kesempatan, pemberdayaan kepada pengusaha lokal. Misalnya dengan cara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan daerah atau dinas terkait menyediakan peralatan lengkap yang dapat di sewa oleh pengusaha/ kontraktor lokal agar mampu bersaing dengan pengusaha besar dari luar. Dengan demikian, selain mendapatkan retribusi dari penyewaan alat, daerah juga secara langsung memberdayakan pengusaha lokal. Meningkatkan daya saingnya. “Banyak yang bisa kita (pengsuaha lokal) lakukan, semua bisa dikerjakan, tapi tatkala sudah masuk tender yang mengharuskan ketersediaan peralatan, di situ rontok. Akibatnya yang dapat hanya pengusaha-pengusaha besar dari luar. Ini yang tidak kita inginkan terus berlanjut,” imbuhnya. Dunia kontraktor kata L. Heri sedang berada di masa buruk-buruknya. Sementara proyek-proyek besar terlaksana di NTB. tetapi justru dikerjakan oleh BUMN sebagian besarnya. Ketua Inkindo Provinsi NTB, Ir. H. Hasmudin juga mengatakan hal yang sama. Ada ruang bagi pemberdayaan pengusaha lokal dengan payung undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pengusaha lokal dapat dilibatkan melalui pola Join Operation (JO) atau Kerjasama Operasional antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil lokal. Hal ini dapat memberi kesempatan bagi putra daerah terlibat dalam pembangunan di daerahnya. Selain terjadi transfer teknologi. “Bagaimana skemanya, itu yang ingin kita bicarakan dengan ITDC dan pemerintah, sehingga ada kepastian, tidak tanding bebas seperti sekarang. Harus ada kerjasama saling menguntungkan,” demikian H. Hasmudin. (bul)

Wisata di Perbukitan Sembalun Masih Tutup Selong (Suara NTB) Sembalun merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Semenjak gempa pertama Juli 2019 lalu, aktivitas wisata di Sembalun sepi. Pasalnya, selain pendakian ke Gunung Rinjani, pendakian di perbukitan di Sembalun pun masih tutup. Bukit Pergasingan, Bukit Nanggi, Bukit Selong dan Bukit Telaga belum berani dibuka. Ditambah lagi gempa Minggu (17/3) sore membuat wisata treking bukit di Sembalun nihil. Penutupan pendakian selain karena gempa juga karena jalur treking licin selama musim hujan. Kondisi itu pun membuat kawasan dinilai belum aman dari aktivitas pendakian. Sekretaris Dinas Pariwisata Lotim, Lalu Mertawi menjelaskan, saat gempa pertama juga sudah sempat terjadi gelombang penolakan diaktifkannya pendakian di bukit-bukit yang ada di Sembalun. Ada pandangan negatif terhadap kegiatan wisata. Mendaki perbukitan diyakinkan tidak mengkhawatirkan terjadi longsor seperti mendaki Rinjani. ‘’Akan tetapi, Dispar juga tetap waspada terhadap segala kemungkinan terburuk sampai kondisi alam kembali normal,’’ ujarnya pada Suara NTB, Selasa (19/3). Sementara itu, soal kondisi objek wisata secara keseluruhan di Sembalun dan beberapa tempat lain di Lotim ini disebut masih cukup aman. Tidak tampak kerusakan atau longsor seperti kejadian di Senaru. Destinasi wisata Sembalun diklaim masih sangat aman untuk dikunjungi wisatawan. Beberapa objek wisata selain perbukitan, seperti Air Terjun Mangku Sakti disebut aman dari longsor. Hanya saja, selama musim hujan ini jalurnya licin. Begitupun secara keseluruhan di objek-objek wisata dimiliki Lotim diyakinkan sangat aman. Kerusakan terjadi hanya pada Bale Beleq Sembalun. Itupun terjadi saat gempa dengan magnitudo 7,0 tahun 2018 lalu. Mengenai pendakian Rinjani, diakui pihaknya sudah pernah rapat dengan Balai Taman Nasional Gunung RInjani (TNGR). Diketahui sudah dilakukan survei lokasi jalur pendakian dari Sembalun. Dimungkinkan jalur pendakian dari Sembalun ini akan dibuka mulai 1 April 2019 mendatang. “Kepastiannya belum kita ketahui, kabarnya saat ini sedang disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian,” ucapnya. Bagi para pelaku wisata Sembalun, pendakian Rinjani setelah situasi aman ini hendaknya segera kembali dibuka. Pasalnya aktivitas pendakian ini juga sangat besar dampaknya bagi perekonomian masyarakat Sembalun. Terpisah, Ketua Forum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lombok Timur (Lotim) Zainul Fadli mengatakan secara umum seluruh objek wisata di Sembalun ini sangat aman sebagai tempat wisata. Meski Lotim turut diguncang gempa, namun dipastikan tidak sampai menimbulkan kerusakan. (rus)

NTB adalah provinsi kepulauan di Indonesia, luas laut Provinsi NTB adalah 29.159 km2, bentang pantai sepanjang 2.333 km dan jumlah pulau pulau kecil sebanyak 278 buah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha penangkapan ikan, budidaya perikanan, energi kelautan dan jasa-jasa lingkungan kelautan. Beberapa jenis komoditas kelautan perikanan yang dihasilkan diantaranya lobster dan ikan-ikan ekspor. Belum lagi udang budidaya jenis vanamei. Lobster NTB bahkan masuk kualitas A untuk ekspor. Sayangnya, di NTB hanya menangkap lalu dijual ke pengepul dan dikirim ke luar negeri atas nama daerah lain. “Padahal kita kelas A lobsternya tapi yang punya nama Jakarta karena dari sana eksportirnya. Sebetulnya sudah sudah bisa ekspor sendiri kalau

dilihat dari kuantitas yang dikirim,” kata Suprayogi di ruang kerjanya, Selasa (19/3) kemarin. Demikian juga ikan segar, kemudian ikan hias yang sebagian besar dikemas di Surabaya , atau Bali, kemudian dikirim ke luar negeri menggunakan nama daerah pengirim. Suprayogi menyebut, ada 21 perusahaan eksportir hasil kelautan perikanan di NTB. Dimana 10 diantaranya adalah ekspor untuk komoditas laut konsumsi, 11 perusahaan lainnya ekspor komoditas laut non konsumsi. Dari 10 perusahaan ekspor untuk konsumsi ini, 2 perusahaan di antaranya yang aktif melakukan ekspor, 1 perusahaan ekspornya kembang kempis. Sisanya dari 21 perusahaan itu melakukan pengiriman antar daerah. Tidak melakukan ekspor langsung. “Sayang, kita hanya main sebagai penyuplai

kecil-kecil. Yang menikmati keuntungan besarnya ya orang luar,” kata Suprayogi. Padahal, BKIPM Mataram terus mendorong agar pengusaha lokal melakukan eksportir. Syaratsyarat ekspor ikan, salah satunya sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dipermudah dan BKIPM Mataram jemput bola. Suprayogi mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi para eksportir lokal diantaranya, jaringan luar negeri yang masih kurang. Kemudian infrastruktur pendukung untuk ekspor (pelabuhan ekspor) masih terbatas. Pelabuhan Badas di Sumbawa potensial sebagai pelabuhan ekspor. Hanya saja, masih terbatas kapasitas freezer hanya mampu 20ft dan crane 20 ft. sementara standar minimalnya 40ft untuk kapasita freezer dan crane. Suprayogipun mengkomuni-

kasikannya dengan manajemen Pelindo III di Lembar, Lombok Barat terkait pembangunan pelabuhan peti kemas dan kapal pesiar Gili Mas. Dari komunikasinya tersebut, diketahui, Pelabuhan Gili Mas salah satunya dihajatkan sebagai pelabuhan ekspor bagi komoditas perikanan keluatan di NTB. Sementara ekspor menggunakan angkutan udara, menurut Suprayogi, kuota ekspornya yang terbatas. Harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan PT. Angkasa Pura yang mengelola bandara internasional Lombok. “Kita daerah kaya sebenarnya. Kalau bisa ekspor langsung, multiflier efeknya besar. Perputaran uang juga besar. Karena kita jual antar daerah, dapatnya hanya segitu-segitu saja yang menikmati orang luar,” demikian Suprayogi. Sementara itu, I Putu Yudistira, Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebut kerugian pendapatan daerah bila ekspor SDA NTB mengatasnamakan daerah lain. Berdasarkan catatan, neraca perdagangan ekspor NTB memang tumbuh positif. Tetapi

(Suara NTB/bul)

Suprayogi kontribusinya dari sektor pertambangan (ekspor konsentrat). Sementara, sektor pertambangan hanya padat modal. Penikmatnya hanya perusahaan penambang. Beda halnya jika ekpsor non tambang, komoditas kelautan perikanan misalnya di genjot. Dampak ekonominya tidaklah kecil. “Uang yang berputar di dalam daerah banyak. Ekonomi di daerah ini bisa terdongkrak. Catatan neraca perdagangan kita semakin positif,” demikian Yudistira. (bul)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(Suara NTB/bul)

MASIH BERTAHAN - Di tengah gempuran beragam perkakas pabrikan, industri logam di Babakan, Sandubaya Mataram masih bertahan. Perajin-perajin ini juga masih menjaga warisan turun temurun ini. Dengan perkakas seadanya, mereka tetap berproduksi.Tampak dua orang perajin logam tradisional sedang membuat panci dari pelat besi. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NTB Lumbung Komoditas Kelautan Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB tidak saja terkenal sebagai lumbung pertanian. Bumi Gora ini juga dikenal sebagai lumbung komoditas kelautan perikanan. Tetapi NTB tak memiliki identitas itu. Hal ini juga dikemukakan Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram, Suprayogi. Kelautan perikanan adalah potensi yang tak kecil dimiliki provinsi ini. Hanya saja, tak ada yang memunculkan identitas itu. Fakta lapangan menunjukkan, sektor pariwisata menjadi andalan. Usaha ikutannya salah satunya kuliner. Justru yang menjamur adalah kuliner-kuliner umum yang juga banyak dijumpai di tempat lain. Misalnya, lalapan, kemudian ikan air tawar, lalu pelecing dan ayam taliwang. Belum banyak di jumpai rumah makan khusus seafood (menu laut). Kendatipun ada, relatif harganya mahal, sehingga konsumsi perikanan tak menjadi primadona di masyarakat. Salah satu potensi meningkatkan konsumsi ikan adalah mulai tumbuhnya lapak-lapak. Misalnya di sepanjang jalan Loang Baloq, Mataram. Lalu di Nipah, Lombok Utara yang menyediakan kuliner seafood dengan harga terjangkau. Tapi pemerintah tak menatanya. Ia cenderung dibiarkan tumbuh begitu saja. Beda halnya dengan daerah penghasil komoditas kelautan perikanan lainnya, sebut saja Sulawesi. Pemerintah menunjukkan identitasnya sebagai penghasil ikan dengan menyediakan lapak dan menatanya. Dengan demikian konsumsi ikan meningkat dan kandungan omega3 di otak manusianya menjadi kaya. Keadaan ini juga turut menjadi keprihatian bagi Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Provinsi NTB, Anton Sugiono. NTB disebutnya sebagai penghasil komoditas kelautan perikanan yang beragam. Sayangnya, kekayaan sumber

Kondisi UKM Memprihatinkan

TDA dan ICA akan Gelar Pesta Wirausaha

daya alam tersebut kebanyakan dikirim ke luar daerah (dijual) dan di ekspor. Padahal, kebutuhan di dalam daerah Mataram (Suara NTB) Jika dibiarkan pelaku Usajuga tidak kecil. ICA NTB memiliki anggota 80 orang yang ha Kecil Menengah (UKM) tersebar di hotel dan restoran menjawab nasibnya oleh wakyang ada di NTB. satu hotel, tu, besar kemungkinan akan sebut saja hotel tempatnya banyak diantaranya gulung menjadi chef, Hotel Puri Indah. tikar, lalu menambah pengaDalam sebulan sekurangnya ngguran. Kondisi pelaku UKM 500 Kg bahan baku seafood dibu- masih memperihatinkan pastuhkan. Belum lagi rumah-ru- cagempa dan kebijakan berbamah makan. Ironisnya, untuk yar bagi bagasi di pesawat denmemenuhi kebutuhan tersebut, gan berat lebih dari ketentuan. Atas keadaan ini, Komuniperjuangan tidak mudah menemukan yang segar langsung. “Ke- tas Tangan Diatas (TDA) banyakan sudah dibawa ke luar menggandeng Indonesian Chef daerah. Saya sampai cari ke se- Association (ICA) Provinsi mua tempat pendaratan ikan. NTB untuk menyelenggaraDi Tanjung luar misalnya. Tapi kan kegiatan pesta wirausatetap susah dapat. Kebanyakan ha pada 28-28 April 2019. Ketsudah dijual ke pengepul untuk ua TDA Kota Mataram, Bambang Parmadi dan Ketua ICA diekspor,” kata Anton. Provinsi NTB, Anton Sugiono Satu hotel kebutuhan Selasa (19/3) kemarin minimalnya 500 Kg sebulan, melakukan pertemuan persiajika dikalikan 80 hotel 40.000 pan kegiatan di Hotel Puri InKg atau tau 40 ton yang dah Mataram. dibutuhkan sebulan. tidak TDA dan ICA ingin inisiajarang, lanjut Anton, tamutif ini terlaksana. Tentu tak tamu hotel meminta menudapat menunggu intervensi menu seafood. Karena pemerintah secara massif. diketahui NTB adalah Karena itulah, kegiatan lumbung hasil laut. Permintswadaya ini akan disaan tersebut juga tak elenggarakan untuk jarang tak bisa dipenuhi berusaha menggerkarena kurangnya akkan kembali pelketersediaan bahan aku UKM yang setbaku segar. engah “terkubur”. “Kalaupun ada di Sebelumnya, pasar Kebon Roek, pada 28 Ampenan. Sudah Maret upkir,” terang 2019 ini, Anton. Untuk akan menyiasati diselengkebutuhan garakan bahan baku diskusi seafood. antara Akibatnya praktisi, harus mendaakadetangkan dari misi dan luar yang telah penentu dikemas. kebijakan. Padahal, yang Diskusi dikemas untuk meitupun adalah leharikan hasil kekayaan solusi atas sumber daya alam kondisi pelyang berasal dari aku UKM perairan NTB. (bul) Anton Sugiono (ASuara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Bambang Parmadi sekarang sebagai tulang punggung pergerakan ekonomi kerakyatan. “Kita ingin membedah langkah-langkah konkrit apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan UKM pascagempa,” jelas Bambang. Beberapa diantaranya yang rencananya akan diajak berdiskusi dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bank NTB Syariah dan para praktisi. Bambang Parmadi mengemukakan, TDA telah melakukan sampling UKM. Dari hasil sampling tersebut, diketahui kondisi yang terjadi di lapangan, UKM sebagian besar “terkapar” menurutnya. Terutama pelaku UKM yang bergerak di sektor terkait pariwisata. “Rata-rata omzet mereka hanya 40 persen, atau 50 persen. ada juga yang 10 persen. Itu UKM yang ada di objek wisata di Senggigi. Kalau dibiarkan waktu yang menyelesaikannya, akan banyak yang gulung tikar,” kata Bambang. Pascagempa situasi ekonomi di usaha-usaha kerakyatan belum membaik. Ditambah lagi kebijakan maskapai yang

menerapkan sistem berbayar bagi bawaan penumpang yang melebihi berat yang telah ditentukan. Kebijakan tersebut dianggap memperparah keadaan. Dampak dari itu, berpotensi terjadi penambahan tingkat pengangguran. Sebab, pelaku UKM tentu tak kuat dalam waktu lama menanggung beban operasional, termasuk di dalamnya penggajian karyawan. Dari fakta lapangan, pelaku usaha yang ada di sekitar kampus, biasanya dalam sehari dapat meraup omzet hingga Rp2 juta, saat ini hanya mampu meraup maksimal Rp300.000 sehari. Karena itu, tidak ada pilihan kalau tak efisiensi, melakukan kegiatan lain yang dapat mengkonversi usahanya. Pemerintah sebetulnya sangat diharapkan hadir. Mencarikan pasar baru bagi produk-produk UKM. Caranya dengan memberlakukan kebijakan penggunaan produk-produk lokal. Di Lombok Barat diketahui sudah terbit edaran untuk menggunakan produk lokal. Hanya saja, kata Bambang Parmadi, eksekusinya yang harus dikawal. Bukan sekedar bersurat lalu didiamkan begitu saja. “Pasar-pasar baru ini harus dimunculkan oleh pemerintah. UKM bantu keluar dari kubangan,” demikian Bambang. Sementara Ketua ICA Provinsi NTB, Anton Sugiono mengatakan pada penyelenggaraan pesta wirausaha mendatang, rencananya akan diselenggarakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kuliner. Kenapa? Karena tak sedikit pelaku-pelaku UKM yang bergerak di usaha kuliner. Mereka harus dihidupkan kembali. ICA sesuai rencana akan mendatangkan chef Juna. (bul)

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

Isyaratkan Diskusi Ulang RENCANA relokasi kampus vokasional Universitas Mataram (Unram) dari kawasan Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan belum sepenuhnya disetujui oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH. Bupati mensyaratkan rencana relokasi harus dibicarakan lebih dulu antara kedua pihak, yakni Pemda Lombok Utara selaku pemilik lahan dan pencetus vokasional, serta PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) selaku pemegang izin lokasi (Inlok) proyek Global Hub. (Suara NTB/ari) “Kita harus mengadakan H. Najmul Akhyar diskusi-diskusi ulang. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali kepada (CEO PT DMK) Pak Son Diamar untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Bupati dikonfirmasi wartawan usai membuka Musrembang Perempuan, di Hotel Medana Bay Marina Tanjung, Selasa (19/3). Bangunan vokasi Lombok Utara kerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) saat ini berada di areal yang sudah ditentukan dalam PP sebagai kawasan andalan nasional - Global Hub. Oleh PT. Diamar Mitra Kayangan, keberadaan bangunan vokasi tidak memungkinkan jika proyek Global Hub sudah masuk. Selain vokasi Lombok Utara yang memakan 10 hektar dari 68 hektar, Pemda juga menyewakan 20 hektar untuk tambak udang dan menghibahkan 10 hektar untuk lokasi Brimob Polres Lombok Utara. Menurut Najmul, Apa yang akan dilakukan PT DMK (pemindahan, red) oleh pihak perusahaan harus melalui diskusi ulang terlebih dahulu dengan pemerintah, termasuk juga adanya klaim penguasaan lahan sekitar 7.000 hektar oleh DMK. Sebagai kepala daerah, Najmul mengaku berkewajiban mendukung langkah pemerintah pusat. Pihaknya bahkan berharap, proyek Global Hub secepatnya terealisasi. Namun demikian, Najmul menilai belum adanya kejaksaan pembangunan oleh DMK justru menghambat langkah pemerintah daerah untuk mendapat manfaat ekonomi di areal 68 hektar tersebut. “Tanah milik kita, program juga sudah berjalan. Seumpama ada keinginan dari perusahaan untuk memindah maka kompensasinya itu tidak boleh merugikan pemerintah dan masyarakat,” cetusnya. Najmul mengklaim, lahan Pemda yang berada di kawasan andalan nasional masih merupakan hak daerah. PT. DMK yang mengklaim memegang Inlok, setidaknya harus mengutarakan bentuk kompensasi kepada daerah atas areal tersebut. “Tidak bisa dong semuanya mau diakuisisi, semua harus ada aturan. Dan aturan juga tidak mungkin merugikan pemerintah maupun masyarakat,” tandasnya. Sebelumnya, PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) sebagai pemegang izin lokasi (Inlok) mega proyek Global Hub, sudah memiliki rencana terkait realisasi proyek tersebut. DMK dalam hal ini, akan memulai proses pembebasan lahan masyarakat sekitar 1.500 hektar pada akhir April (usai Pilpres). Hal itu dikatakan Direktur PT. DMK, Prof. Son Diamar, kepada Suara NTB, Senin (18/3). Awalnya, Son Diamar sempat kecewa mendengar disewakannya 20 hektar dari total 68 hektar lahan di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar. Apalagi titik sewa kepada perusahaan tambak udang itu, merupakan pusat pelabuhan internasional modern. Namun setelah mendengar mekanisme sewa lahan berjangka waktu 5 tahun, DMK memilih “damai”. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Roboh saat Gempa, Kualitas RTG Dipertanyakan Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait adanya rumah tahan gempa (RTG) yang sudah dibangun, namun rusak saat gempa kembali terjadi. Terkait hal tersebut, BPBD mengaku mempertanyakan kualitas dari RTG, karena tidak sesuai dengan namanya dan fungsinya yang tahan terhadap guncangan gempa. “Kalau sudah dibangun lalu rusak dengan gempa 5,8 SR saja. Berarti itu bukan RTG namanya. Pasti masyarakat membangun sendiri tanpa pendampingan tim PUPR. Ini tentu sangat kita pertanyakan,” terang Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/3). Kendati demikian, apa yang menjadi persoalan dan temuan di bawah nantinya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Terkait kerusakan bangunan bantuan rumah inipun, Purnama Hadi menegaskan jika dari BPBD akan mengecek apakah rumah tersebut dibangun oleh aplikator atau merupakan kerja kelompok dengan membeli bahan sama suplayer. Dijelaskan, untuk pembangunan RTG ini masyarakat harus kerja kelompok dalam bentuk pokmas. Ketua pokmas membeli bahan pada suplayer. Sementara dalam proses perencanaan, pengawasan,

pendampingan sampai dengan laporan SPJ harus tetap melibatkan tim teknis PUPR. “Dalam pembangunan RTG itu harus tetap dalam pengawasan dan pendampingan tim PUPR dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Jadi tidak asal-asalan masyarakat membangun,” terangnya. Proses evaluasi akan dilakukan. Termasuk akan meminta pertanggungjawaban dari aplikator jika yang mengerjakannya aplikator. Untuk dana bantuan untuk RTG saat ini masih terus diperjuangkan di BNPB pusat. Di mana saat ini bantuan yang sudah cair untuk pembangunan RTG ini sebesar Rp384.290 miliar dari usulan Rp766.288 miliar. “Dana yang belum keluar sekitar Rp382 miliar. Inilah yang masih kita perjuangan di pusat,” ujarnya. Ketua Komisi I Bidang Infrastruktur Pembangunan DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman, mengungkapkan semestinya RTG harus diuji ter-

(Suara NTB/yon)

TINGGAL - Warga di Lotim yang kembali tinggal di tenda akibat gempa, Minggu (17/3). lebih dahulu. Termasuk melihat elevasi tanah, sehingga itu menjadi rujukan jenis RTG yang dibangun, baik itu Risha, Riko, Rika maupun beberapa jenis RTG lainnya. Karena bagaimanapun kekuatan bangunan ketika elevasi tanah tempatnya didirikan dibangun tidak sesuai. Maka itu tidak menjamin RTG itu bisa bertahan dari guncangan gempa yang terjadi. “Tanahnya kalau rawan terjadi gempa, harus ditempatkan

Nihil, Kasus Dilimpahkan ke Inspektorat Provinsi Selong (Suara NTB) Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Drs. Haris, MAP, menegaskan jika pihaknya sejauh ini belum pernah melimpahkan kasus yang diauditnya ke Inspektorat provinsi. Pasalnya, sejumlah kasus yang ditangani oleh Inspektorat baik berdasarkan temuan dan aduan selalu tuntas diselesaikan. “Tidak ada yang kita limpahkan ke provinsi. Semua aduan tuntas kita lakukan audit,” terangnya ditemui Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (19/3). Sementara apabila ada indikasi dugaan pidana, kasus itu diserahkan ke aparat penegak hukum (APH). Itupun diserahkan oleh bupati berdasarkan hasil audit Inspektorat yang dievaluasi oleh bupati. Apabila bupati menilai bahwa suatu kasus yang

Musrenbang Perempuan dan Anak

Bahas 6 Isu Strategis, Pastikan Program ”Pro Gender” Tanjung (Suara NTB) Untuk ketiga kalinya, Pemkab Lombok Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Lansia dan Anak, Selasa (19/3). Musrenbang kali ini mengangkat 6 isu strategis terkait perempuan, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Hadir dalam Musrenbang kali ini, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Sekda KLU, Drs. Suardi, MH., dan pejabat OPD. Hadir pula narasumber dari kalangan akademisi, LSM pemerhati gender dan tokohtokoh perempuan di Lombok Utara. Adapun 6 isu yang diangkat mencakup, Pengembangan Ekonomi Perempuan, Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Anak (5 Kluster), Pendewasaan Usia Perkawinan, Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Disabilitas, Pencegahan Stunting, Pemenuhan Kebutuhan dan Perlindungan Sosial untuk Warga Lanjut Usia. Bupati KLU H. Najmul Akhyar, saat pembukaan musrenbang mengatakan musrenbang ini merupakan wadah untuk memfasilitasi perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Musrenbang kali ini menjadi lebih istimewa jika dibandingkan dua musrenbang sebelumnya, karena tahun ini dapat memfasilitasi para orang tua yang telah lanjut usia dan para penyandang disabilitas untuk dapat memberikan sumbang saran dalam musrenbang. Agenda ini sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menyelaraskan pendekatan perencanaan secara teknokratik, politik dan partisipatif. Terlebih lagi, pascabencana yang melanda KLU dan sekitarnya, semua aspek terkena dampaknya dengan total kerugian mencapai Rp 9 triliun lebih dan untuk mengembalikan ke kondisi semula, seperti keadaan sebelum bencana membutuhkan anggaran Rp5 triliun lebih. Diutarakan bupati, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu pula dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Terdapat 5 klaster untuk menjadi Kabupaten Layak Anak, namun KLU baru melaksanakan satu klaster saja, yaitu klaster perlindungan khusus yang mana dilakukan ketika telah terjadi kasus. Sedangkan 4 klaster lainnya yang masuk

Halaman 4

(Suara NTB/ari)

BUKA - Pembukaan Musrenbang Perempuan, Lansia dan Anak yang dihadiri Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KLU H. Najmul Akhyar dengan cara memukul gong, Selasa (19/3). dalam segmen pemenuhan hak anak belum dilaksanakan secara optimal. Sementara, Panitia Musrenbang Perempuan, sekaligus Sekretaris Bappeda KLU, Yuni Kartika, M.Si., menambahkan musrenbang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Musrenbang reguler Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 KLU yang digelar 28 Maret mendatang. Musrenbang ini sangat penting untuk merumuskan rencana dan solusi bagi berbagai isu krusial terkait perempuan, ibu, anak, remaja, lansia dan disabilitas yang masih kita hadapi. Beberapa isu meliputi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih terendah di NTB. Namun demikian, terjadi peningkatan IPG tahun 20152017 dari 84,01 menjadi 85,34. Sementara IPG NTB adalah 90,36. Selanjutnya, perempuan Lombok Utara tertinggal dari sisi pendidikan dan ekonomi (pengeluaran), sementara Usia Harapan Hidup Perempuan lebih panjang (68,06 tahun) dibandingkan dengan laki-laki (64,17 tahun). Persentase Kemiskinan KLU masih tinggi 28,83 persen (pada Maret 2018 sebelum gempa) sementara pascagempa belum diketahui, karena BPS tengah melakukan survei pada bulan Maret 2019 ini. KLU juga masih mencatatkan kasus kematian ibu hamil di mana tahun 2018 lalu sejumlah 2 orang. KLU juga masih menghadapi tingginya kasus kematian bayi (baik neonatal maupun sampai usia 1 tahun) dengan jumlah kasus 87 orang di tahun 2018. Sementara, stunting berhasil diturunkan secara sangat signifikan dari 36 persen di tahun 2017 menjadi 29 persen di 2018. Berikutnya, Rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah, belum terwujudnya Kabupaten Layak Anak dengan 5 Kluster Konvensi Hak Anak, masih

tingginya kasus pernikahan usia anak, masih tingginya anak-anak usia sekolah yang Drop Out, belum optimalnya partisipasi pendidikan menengah dan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi, ancaman kasus kekerasan baik fisik dan verbal terhadap perempuan dan anak, serta lansia dan disabilitas belum mendapatkan perlindungan sosial dan pendampingan yang memadai. Pelaksanaan musrenbang ini, maksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berperspektif gender dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun lakilaki, perlindungan anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa. Sementara tujuannya, untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa, lansia dan disabilitas agar terlibat dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Memastikan adanya keterwakilan perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia dan disabilitas sebagai team delegator yang terlibat dalam musrenbang regular kabupaten. Selain itu memastikan adanya isu-isu perempuan, anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa, lansia dan disabilitas tertuang dalam dokumen perencanaan, terealisasi dan tersedia alokasi anggaran dalam perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender, inklusif dan pro-poor mulai desa sampai kabupaten. Sementara, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd., mengapresiasi langkah Pemerintah KLU mengakomodir perempuan, anak, pelajar/ mahasiswa, pemuda, lansia maupun disabilitas dalam pembangunan. Menurutnya, Pemda Lombok Utara adalah pemerintahan yang akomodatif. (ari/*)

diaudit itu ada indikasi, maka bupati yang menyerahkan langsung ke APH untuk ditindaklanjuti. “Posisi Inspektorat hanya memeriksa kasus sesuai dengan pengaduan yang masuk. Selebihnya bupati yang memiliki kewenangan apakah dilimpahkan ke APH atau tidak,” terangnya. Kecuali kasus yang diaudit itu atas permintaan APH kepada bupati. Maka hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat langsung diserahkan ke APH tanpa menyerahkan terlebih dahulu ke bupati. Disebutkan Haris, terdapat sejumlah kasus yang diaudit oleh Inspektorat berdasarkan pengaduan masyarakat. Materi yang dilaporkan atau diadukan mendominasi dari pemerintah desa terutama penggunaan dana desa terkait ketidaktransparan pemerintah desa. Bentuk audit yang dilakukan berupa audit khusus. Misalnya, beberapa waktu lalu dilakukan audit khusus terhadap 12 desa yang diduga melakukan penyimpangan anggaran desa berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Sedangkan terkait kebenaran adanya penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, lanjut Haris, diberikan waktu 60 hari setelah desa yang bersangkutan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk dikembalikan seiring dengan diberikan teguran hingga pemberian sanksi pelanggaran disiplin. Jika tidak diberikan dalam kurun waktu 60 hari, maka dibawa ke majelis untuk menghitung kerugian yang memiliki kewenangan untuk dilakukan sita jaminan senilai harga anggaran desa yang diselewengkan baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak milik oknum yang bersangkutan. Apabila tidak diindahkan, maka barulah diserahkan ke aparat penegak hukum melalui bupati berdasarkan kelayakan persyaratan. Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Lotim, H.M.Juaini Taofik, menjelaskan, penggunaan anggaran desa terutama yang bersumber dari dana desa (DD) saat ini terus ditata aturan dalam penggunaannya. Salah satunya yakni penggunaan DD dalam mengerjakan suatu proyek tidak lagi dikerjakan oleh kontraktor, melainkan hanya boleh dikerjakan masyarakat desa secara swakelola. Ditegaskan kembali, aturan baru saat ini bahwa DD tidak bisa dipihakketigakan, melainkan harus diswakelolakan dengan sistem padat karya tunai, sehingga dari awal masyarakat akan merasa memiliki terhadap suatu proyek yang dikerjakan oleh pemerintah desa melalui anggaran dana desa. (yon)

jenis RTG yang tepat. Pondasi dari rumah itu juga menjadi penentu selain dari perekat antara sudut bangunan yang dibangun,” jelasnya. Politisi partai Golkar ini juga mengimbau kepada tim pendataan untuk mendata kembali masyarakat yang bangunan RTG rusak. Menurutnya, masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa sebagian besar merupakan masyarakat miskin. “Harus didata ulang untuk mendapat

bantuan. Jangan sampai ditelantarkan,” pintanya. Sebelumnya, Kades Pesanggrahan, H. Badrun, menyebutkan akan melakukan pendataan kembali terhadap rumah-rumah yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan sebanyak 644 rumah. Dari jumlah ini, sebanyak 24 rumah yang roboh. Adapun untuk RTG yang kembali rusak akan dilakukan pendataan kembali dan dilaporkan ke BPBD. (yon)

Surat Suara Belum Lengkap Tiba di Lotim Selong (Suara NTB) Surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang belum lengkap tiba di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Surat suara DPD RI dan DPRD Provinsi belum juga datang. Kabar dari percetakan di Surabaya, pekan ini semua surat suara tersebut tiba di Lotim. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Dr. M. Junaidi kepada Suara NTB mengaku belum bisa memastikan waktu kedatangan surat suara tersebut. Pasalnya, proses pengiriman ini terus menerus dilakukan percetakan ke berbagai daerah. Melihat tahapan proses Pemilu, diyakinkan dokumen negara yang paling penting dalam proses pemilu tersebut tidaklah sampai terlambat tiba di Lotim. Menurut Junaidi, proses distribusi logistik akan dimulai tanggal 12 April sampai 15 April 2019 dari KPU Lotim di Selong menuju ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkatdesa. Selanjutnya, H-1 sebelum pencoblosan harus sudah tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “di TPS itu tanggal 16 April,” jelasnya. Jika semua logistik tersebut tiba di Lotim sepekan ke depan, atau tanggal 25 Maret dan dilakukan pelipatan langsung sampai tanggal 30 Maret. Maka tanggal 1 sampai 12 April sudah siap untuk didistribusikan. Soal tidak dilakukannya pendistribusian langsung secara keseluruhan ke daerah, tidak diketahui Komisioner KPU.

(Suara NTB/rus)

Muhammad Junaidi Situasi gempa dan cuaca yang tidak menentu diakui memang perlu diantisipasi. “Termasuk dengan cuaca, mendung dan hujan, KPU sudah persiapkan diri melakukan pemahaman logistik dengan menyiapkan tenda dan terpal,” paparnya. Mengenai proses distribusinya jawab Junaidi yang dimulai tanggal 12 April mendatang akan melihat skala prioritas. Wilayah yang jangkauan terjauh dari Selong itu yang akan diprioritaskan. Seperti Gili Maringkik, Gili Belek dan wilayah-wilayah jauh dari kota menjadi atensi KPU untuk diprioritaskan proses pendistribusiannya. Kondisi cuaca di tengah laut pun dikatakan harus diantisipasi agar pendistribusian tidak terganggu dan terkendala. Harapannya selama proses distribusi nantinya, surat suara bisa sampai tepat pada waktu dan sesuai tahapan pelaksanaannya. (rus)

Pariwisata Lesu, Pengusaha Senaru Rumahkan Karyawan Tanjung (Suara NTB) Pascagempa 29 Juli 2018 lalu, aktivitas wisata Desa Senaru, kecamatan Bayan mengalami mati suri. Disusul dengan aktivitas gempa berulang kali selama Agustus 2018, para pengusaha terpaksa merumahkan karyawan. Diakui salah satu pengusaha, H. Rudy, usahanya praktis ditutup sejak gempa pertama tahun lalu. Karyawan yang ia rumahkan cukup banyak, terdiri dari 40 orang di bagian layanan penginapan, 25 guide, 80 porter, dan 7 sopir. Khusus untuk porter dan guide, beberapa orang masih dipanggil untuk mengantar tamu melalui jalur pendakian di Lombok Tengah dan Lombok Timur. “Recovery pascagempa, kita jalan sendiri. Sejak (gempa) 29Juli saya sudah merumahkan karyawan, satu pun belum dipanggil kembali dengan kondisi sekarang ini,” ujarnya. Ia menjelaskan, sejak gempa banyak persoalan yang dihadapi pelaku usaha pariwisata Senaru. Di antaranya, suplai air yang tersendat, kerusakan bangunan (penginapan) dan sepinya wisatawan akibat situasi pariwisata yang belum pulih. “Sejak gempa, mata air Lokok Prabu mengalami gangguan. Sehingga kalau ada tamu datang, pemilik hotel harus beli air, setiap

(Suara NTB/ari)

H. Rudy 1.100 liter itu kami harus bayar Rp 75 ribu,” klaimnya. Pada tahap renovasi tempat usaha, pemilik Rudi Trakker ini mengaku sampaI harus menghabiskan ratusan juta. Sebaliknya, ia tidak memiliki sumber pemasukan seperti sebelumnya. Situasi saat ini pun, tingkat okupansi perhotelan di kawasan Senaru sangat rendah. Rudi mengklaim, angka okupansi masih di bawah 1 persen. “Harapan kami, April ini sudah

mulai ada tamu, tapi ya begini, kita disusul gempa lagi. Kemarin tim survei turun untuk mengkaji ulang. Kalau tidak dibuka, usaha kami akan mati,” imbuhnya. Sehubungan dengan gempa 17 Maret yang menimbulkan korban jiwa dari wisatawan asing asal Malaysia, Rudy juga berharap pihak Kerajaan Malaysia tidak mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk ke Indonesia khususnya Lombok. Terlebih lagi, jelang dibukanya akses wisata pendakian ke Danau Segara Anak, wisatawan sudah melakukan booking. “Setelah gempa 7.0, tingkat keamanan tidak bisa prediksi. Sudah clear seharusnya imbauan apakah itu aman atau tidak. Sampai sekarang, belum ada garansi. Sampai sekarang warga inisiatif buka sendiri, tutup sendiri,” ucapnya. Munculnya korban gempa kalangan anak-anak, turut menjadi atensi pelaku usaha setempat. Pihaknya berharap adanya bimbingan atau pengawasan dari Pemda. Sebab anak-anak di lokasi wisata cukup banyak. Mereka juga beraktivitas atas dasar kesadaran sendiri karena sudah mengenal medan setempat. “Anak-anak di lokasi wisata banyak. Pulang sekolah maupun tidak sekolah, mereka ngetamp di situ. Tapi memang, pemandu guide di sana belum terorganisir,” pungkasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 5

Perizinan Harus Satu Pintu PIMPINAN DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang menarik retribusi tidak mau melepas rekomendasi izin untuk pengurusan perizinan. Seperti halnya, di salah satu OPD yang melayani rekomendasi bagi masyarakat yang mengurus izin. Hal ini pun dikeluhkan masyarakat, lantaran mereka disuruh ke beberapa OPD untuk mengurus perizinan. Seharusnya pelayanan perizinan ini satu pintu di Di(Suara NTB/dok) nas Penanaman Modal PelaySulhan Mukhlis anan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di mana OPD harus menempatkan aparatur di kantor DPMPTSP untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis terkait keluhan dari para sopir angkutan umum terkait berbelitbelitnya pengurusan izin trayek di Lobar, Selasa (19/3). Sulhan menegaskan, pelayanan perizinan ini hanya jargon sebab faktanya masyarakat mengurus izin dipimpong dari satu OPD ke OPD lain. “Ini sering kita kritik, pelayanan ini slogannya saja satu pintu, tapi jendelanya banyak,” kritiknya. Banyaknya jendela dalam pengurusan ini kata dia, disebabkan adanya rekomendasi-rekomendasi dari OPD. Kalau bisa, kata dia, rekomendasi ini dihilangkan saja. Bila perlu, kalau harus ada aparatur OPD di DPMPTSP bisa ditempatkan untuk melayani masyarakat. “Kalau memang itu harus ada, maka aparatur dinas itu harus ditempatkan di Dinas Perizinan, jangan suruh masyarakat bolak-balik mengurus,” jelas dia. Sebab kalau masyarakat yang mengurus bolak balik akan menambah beban biaya. Sebab belum lagi ongkos mereka mengurus izin itu. Termasuk, kata dia, dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), warga harus meminta rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Lalu kembali lagi mengurus ke DPMPTSP untuk penerbitan izin. Setelah itu warga balik lagi ke Dinas PUPR lagi. “Kan ndak bolak-balik jadinya orang. Belum lagi biaya membengkak karena mengurus sana sini,” ujarnya. Menurut dia, hal ini harus diperbaiki oleh pemda. Sebab jangan sampai orang menilai bahwa pelayanan di Lobar kalah dengan daerah lain, salah satunya adalah Kota Mataram. Sebab di sana pelayanannya mudah dan ada kepastian kapan izin itu jadi. Tak adanya kepastian perizinan ini menyebabkan biaya membengkak, sebab ongkos bolak-balik ke kantor pemda. (her)

Wisata Kuliner Tanjung Bias, Ikon Baru Pariwisata NTB Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengunjungi lokasi wisata kuliner Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batulayar. Wisata kuliner tepi pantai ini menyedot perhatian pihak kementerian, sehingga dikunjungi, Senin (18/3). Kementerian terkait siap mendukung pengembangan wisata kuliner ini. “Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kades Senteluk. Keberadaan wisata kuliner ini merupakan pembangunan desa yang bisa menyerap lapangan kerja dari kalangan pemuda desa,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi. Keberadaan wisata kuliner Desa Senteluk, menurutnya, salah satu langkah nyata upaya membangun desa. Inilah yang kemudian membuat pihak kementerian memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan wisata kuliner ini. Terlebih setelah melihat sejumlah rumah makan berdiri berjejer di pinggir Pantai Senteluk. Ini diyakininya akan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Desa Senteluk yang kini menjadi salah satu desa wisata di Lobar. “Wisata Kuliner Desa Senteluk bisa menjadi salah satu ikon wisata halal di NTB,” klaimnya. Sementara Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman menuturkan bagaimana awal mula dirinya membangun kawasan wisata kuliner tepi Pantai Tanjung Bias. Ia mengaku semua berawal dari kegelisahannya yang selama ini melihat kawasan pantai ini kotor dipenuhi sampah. Belum lagi semak belukar yang ada di pesisir membuat pantai ini terkesan tidak terurus. “Maka saya ajak pemuda desa dan seluruh elemen untuk mulai membangun pusat wisata kuliner ini. Alhamdulillah, berkat tekad yang sama, pusat wisata kuliner ini bisa terbangun,” ungkap Fuad, sapaannya. Keberadaan wisata kuliner ini akhirnya membawa angin segar bagi pariwisata Desa Senteluk. Keberadaan rumah makan yang kini hampir setiap hari ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah ini menyerap lapangan kerja. “Terlebih sejak adanya gempa, banyak warga kami yang dirumahkan. Namun keberadaan wisata kuliner ini bisa menampung mereka,” paparnya. Beberapa rumah makan tepi pantai menyajikan menu laut segar hasil tangkapan nelayan. Cita rasa yang nikmat dengan pemandangan pantai menjadi andalan wisata kuliner ini. Harga yang jauh terjangkau dibandingkan menu restoran atau kafe membuat wisata kuliner Senteluk menjadi primadona. Pantas jika pihak kementerian desa meyakini Wisata Kuliner Pantai Tanjung Bias bakal menjadi salah satu ikon wisata halal NTB. (her)

(Suara NTB/ist)

SAMBUT - Kades Senteluk Fuad Abdul Rahman menyambut kedatangan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi didampingi Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti.

(Suara NTB/her)

LAHAN - Lahan LCC di Gerimaks Narmada yang dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Siap Dipanggil Kejati

Bupati Lobar Akui Sertifikat Lahan LCC Diagunkan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku telah lama mengetahui sertifikat lahan Lombok City Center (LCC) diagunkan di bank. Begitu mengetahui sertifikat lahan diagun di bank, pihaknya langsung membentuk Tim Negosiator untuk melakukan re-negosiasi dengan pihak ketiga (PT Bliss). Tim negosiator ini terdiri dari Pihak Pemkab dan PT Tripat. “Kalau LCC itu bukan masalah Pemkab lagi, karena lahan itu sudah dihibahkan ke Perusda. Tugas saya sebenarnya sudah. Masalah agunan (sertifikat diagunkan) sudah lama saya tahu,” katanya saat dikonfirmasi selepas menghadiri acara di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (19/3). Diakui Fauzan, terdapat beberapa poin dari negosiasi yang dilakukan Tim Negosiator dengan pihak PT Black Steel Group yang menaungi PT Bliss, mulai dari negosiasi agar sertifikat lahan yang di-

agunkan bisa kembali lagi ke tangan Pemkab hingga mengubah isi Kerjasama Operasional (KSO) antara PT. Tripat dengan PT Bliss. “Nego dengan PT Black Steel Group, tapi tidak berhasil,” akunya. Iapun tidak membantah jika dalam isi KSO memperbolehkan sertifikat tersebut diagunkan. Hal ini membuat kemungkinan lahan aset tersebut terancam hilang dari tangan Pemkab Lobar.”Kita berusaha untuk jangan (hilang), tetapi memang KSO-nya seperti itu (isinya),” imbuhnya. Sejauh ini kasus lahan LCC

itupun masih terus berproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Semua pihak terkait dan mengetahui Lahan yang menjadi penyertaan modal itupun sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Bahkan kabarnya mantan Bupati Lobar saat itu Dr. H. Zaini Arony, MPd., juga akan turut dipanggil untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini, Fauzan mengaku juga siap dimintai keterangan jika nantinya pihak Kejaksaan memanggil dirinya. “Kalau ada panggilan ke saya, kita tidak boleh nolak, dan kita sampaikan apa yang

kita tahu, itu saja,” tegasnya. Meski demikian hingga kini belum ada surat penggilan dari pihak Kejaksaan yang datang ke dirinya. Baru hanya Sekda Lobar saja yang sudah dimintai keterangan.”Sebab saya ini (menjabat sebagai bupati setelahnya (LCC), jadi saya tidak tahu proses itu,” pungkasnya. Fauzan mengaku tidak tahu proses kerjasama tersebut, sebab saat itu ia belum menjabat kepala daerah. Ia menjabat wakil bupati ketika empat tahun setelah proses kerjasama lahan ini selesai. Selain meminta keterangan kepada sejumlah Pejabat Pemkab Lobar. Pihak Kejati juga sempat mendatangi pihak Inspektorat Lobar untuk memintai dokumen. Hanya saja pihak Inspektorat tidak bisa memberikan hal itu, karena

tidak memegang dokumen tersebut.”Cuma saya bilang kalau dokumen kita tidak ada. Yang ada di pemerintahan daerah di bagian Asset dan di PT Tripat itu sendiri. Kita tidak memegang dokumen,” tambah Inspektur Inspektorat Lobar, H Rahmat Agus Hidayat. Menurutnya, berdasarkan temuan BPKP terkait Kerja Sama Operasional (KSO) lahan mal LCC antara PT Tripat dengan PT Bliss ada beberapa rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti. Namun sampai saat ini rekomendasi itu belum ditindaklanjut sama sekali oleh pihak ketiga. Sejumlah rekomendasi itu antara lain, terkait batas waktu kerjasama, tahapan pembangunan setelah dua tahun diresmikan dan besaran persentase pembagian dividen ke daerah yang sangat kecil. (her)

Camat Prabarda Terancam Dikes Loteng Diminta Susun Proposal Dipecat Jadi ASN

Bangun Rumah Sakit Internasional

Praya (Suara NTB) Rumah sakit berstandar internasional direncanakan akan dibangun di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh pemerintah pusat. Pembangunan rumah sakit tersebut guna mendukung rencana gelaran balap dunia MotoGP di kawasan The Mandalika yang akan dimulai tahun 2021 mendatang. Pemkab Loteng pun sudah diminta untuk menyusun proposal pembangunan rumah sakit sekaligus diminta menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunannya. “Akhir pekan kemarin, kita sudah menghadap Kementerian Kesehatan. Dan, sudah ada lampu hijau untuk itu (pembangunan rumah sakit internasional),” aku Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, H. Omdah, S.KM., kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Selasa (19/3). Untuk itu, ujarnya, Pemkab Loteng diminta menentukan lokasi pembangunan rumah sakit, apakah di sekitar kawasan The Mandalika atau di dalam kawasan The Mandalika. Kalau di dalam kawasan The Mandalika, maka Pemkab Loteng diminta untuk berkoor-

dinasi dengan pihak Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan The Mandalika. Memang saat ini masih pada tahap penyiapan proposal. Walaupun sebelumnya Pemkab Loteng sudah mengajukan proposal ke pemerintah pusat, namun pemerintah pusat meminta untuk dilakukan perbaikan di beberapa bagian proposal. ‘’Tapi yang jelas sudah ada lampu hijau dari pemerintah pusat. Rumah sakit internasional ini selain untuk mendukung gelaran MotoGP, sekaligus untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah ini secara lebih luas,” ujarnya. Omdah menambahkan, pembangunan rumah sakit internasional tidak akan sampai mengganggu rencana pembangunan empat puskesmas tambahan yang sudah lebih dulu masuk dalam program pusat. Dalam arti, pembangunan empat puskemas tambahan tetap berjalan sesuai rencana. Begitu pula halnya dengan rumah sakit internasional ini. Sehingga pemerintah pusat berpesan, supaya Pemkab Lo-

teng bisa lebih cermat dalam menentukan lokasi pembangunan rumah sakit internasional tersebut. Jangan sampai terlalu dekat dengan puskesmas yang sudah ada supaya pelayanan di puskemas tidak terpengaruh dengan keberadaan rumah sakit internasional yang akan dibangun itu nantinya. Disinggung besaran anggaran pembangunan rumah sakit internasional tersebut, Omdah mengaku belum bisa dipastikan. Tapi jika merujuk usulan dari pihaknya, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 112 miliar. Itu sudah lengkap dengan gedung dan fasilitas serta peralatan kesehatan pendukung lainnya. “Sumber anggarannya kemungkinan dari DAK (Dana Alokasi Khusus) pusat,” sebutnya. Dengan kebutuhan luas lahan minimal 5 hektar. Dimana beban anggaran pembebasan lahan, kemungkinan akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Tapi kalau lokasinya di dalam kawasan The Mandalika, kemungkinan tidak butuh pembebasan lahan. Tinggal soal komunikasi saja dengan pihak ITDC. (kir)

Praya (Suara NTB) Sanksi berat kini tengah menanti Camat Praya Barat Daya, Kamarudin, S.H., tersangka kasus dugaan penyelewengan dana insentif marbot masjid. Selain sanksi pencopotan dari jabatannya. Tersangka kini juga terancam dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kehilangan seluruh haknya sebagai ASN. Namun, semua ini diterapkan, jika Kamarudin terbukti dinyatakan bersalah oleh pengadilan nantinya. Sebagaimana diketahui, Polres Lombok Tengah (Loteng) menjerat tersangka dengan pasal kasus korupsi, yakni pasal 8 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan selaku penyelenggara negara. Ancamannya kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Pengenaan pasal korupsi tersebut memungkinkan tersangka bisa pecat sebagai ASN, jika benar dinyatakan dan terbukti bersama oleh pengadilan nantinya. “Soal itu (sanksi, red), yang jelas kita akan tegakkan aturan,” tegas Sekda Loteng,

H.M.Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada Suara NTB, Senin (18/3). Mengingat proses hukumnya masih berjalan maka Pemkab Loteng belum akan mengambil tindakan, karena harus menunggu proses sampai tuntas terlebih dahulu yang sedang dilakukan Pemkab Loteng saat baru sebatas penyiapan pejabat pelaksana tugas (Plt) Camat Praya Barat Daya saja. Pasalnya, pejabat yang ada saat ini sudah bersatus sebagai tahanan pihak kepolisian, sehingga dianggap tidak bisa menjalankan tugas. Untuk menjamin alannya pemerintahan di kecamatan bisa tetap berjalan, maka harus ada penunjukan Plt. Camat sampai ada penetapan pejabat definitif. Pemkab Loteng sebelumnya sudah melayangkan surat ke Polres Loteng untuk menanyakan status resmi dari Camat Praya Barat Daya. Surat jawaban dari pihak kepolisian itulah yang nantinya menjadi dasar bagi Pemkab Loteng dalam menunjuk Plt. Camat Praya Barat Daya. Dalam hal ini Pemkab Loteng tidak bisa begitu saja menunjuk Plt. Camat, kalau belum ada pemberitahuan secara resmi dari polisi. (kir)

Lobar dan Loteng Berhentikan Oknum ASN Mantan Napi Korupsi Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) memberhentikan dengan tidak hormat lima oknum ASN mantan napi korupsi. Pemberhentian lima oknum ASN ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SK) tiga menteri. Sebab jika pemda tak memecat para oknum ASN ini, maka kepala daerah dan sekda terancam sanksi dari pemerintah pusat. Para ASN ini pun telah berhenti menerima gaji dan tunjangan apapun setelah diberhentikan dari status ASN. Sekda Lobar H. Moch. Taufiq yang dikonfirmasi, Selasa (19/ 3) mengatakan, sesuai surat dari Menpan dan RB bahwa kepala daerah harus memberhetikan ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Di Lobar dari hasil pendataan, terdapat lima oknum ASN yang terlibat kasus korupsi. “Sudah diberhentikan dengan tidak

hormat lima orang ASN. itu berdasarkan surat dari Menpan harus diberberhentikan dengan tidak hormat,” tegas dia. Menurut dia, jika kepala daerah tidak menindaklanjuti surat Menpan ini sampai bulan April mendatang, maka kepala daerah dan sekda akan dijatuhkan sanksi. Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar Suparlan, S.Sos., ada 5 ASN yang diberhentikan Pemda. Ia menolak menyebut nama dan instansi di mana empat oknum ASN bertugas sebab hal ini dinilai kurang pantas. Yang jelas tegas Suparlan, oknum ASN ini dirumahkan sebagai bentuk komitmen pemda menindaklanjuti SKB tersebut. Terhitung sejak bulan Januari para oknum ASN tersebut mulai dirumahkan dan pemberikan gaji dihentikan. “Mulai Januari sudah mereka dirumahkan dan gaji dihentikan,” tegasnya. Tindaklanjut dari SKB ini

sendiri berdasarkan rapat BKD seluruh NTB di provinsi beberapa waktu lalu. Di mana sesuai dengan kesepakatan dengan provinsi, seluruh kabupaten/kota harus menindaklanjuti SKB tersebut. Sebab jika tidak ditidaklanjuti maka sanksi akan dijatuhkan kepada bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian (PPK). Suparlan menambahkan, implementasi dari SKB ini komitmen dilaksanakan pemda. Sehingga kata, dalam hal ini PPK tidak bersalah karena belum melaksanakan SKB tersebut. “Yang jelas kita sudah laksanakan,” ujarnya. Dalam dua bulan terakhir, empat oknum ASN yang bertugas sebagai staf biasa hingga pejabat di Lobar dibebastugaskan, akibat diduga melakukan pelanggaran dan terlibat kasus. Empat Oknum ASN ini bertugas di Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dikbud dan Di-

nas Lingkungan Hidup (DLH). Dua di antara oknum ASN ini pun terlibat kasus narkoba, sedangkan dua lagi ada yang indisipliner dan kasus korupsi. Begitu juga di Lombok Tengah (Loteng). Pemkab Loteng memastikan semua ASN yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi, sudah diberhentikan. ‘’Surat Keputusan (SK) pemberhentian pun sudah ditandatangani Bupati Loteng, beberapa waktu lalu,’’ tegas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M.Nazilli, S.IP.. Laporan dari pemerintah pusat ada 10 ASN Loteng yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi dan saat ini semuanya sudah diberhentikan. Hanya saja, pihaknya tidak berhenti sampai di situ saja. BKPP Loteng sampai sejauh ini terus melakukan penelusuran, untuk mencari tahu apakah masih ada

ASN mantan terpidana kasus korupsi yang belum terdata. Hasilnya, BKPP menemukan ada satu lagi ASN Loteng yang juga berstatus mantan terpidana korupsi, namun sampai saat ini belum diproses pemberhentiannya. “Dari data yang diberikan oleh pemerintah ternyata ada ASN yang luput. ASN tersebut saat ini dalam proses pemberhentian,” sebutnya. Dari hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya, setidaknya ada sekitar 15 ASN Loteng yang berstatus mantan terpidana korupsi. Di mana 10 orang di antaranya sudah diberhentikan, karena itu sesuai data dari pusat. Satu orang tengah dalam proses pemberhentian. Sedangkan sisanya tidak bisa diproses, karena tidak lagi sebagai ASN Loteng. Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng ini pun

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. M. Nazili

H. Moch. Taufiq

menegaskan, kalau Pemkab Loteng tidak tebang pilih dalam menjalankan aturan. Jika memang benar ASN tersebut tercatat sebagai mantan terpidana korupsi, pasti akan dipecat sesuai instruksi pemerintah pusat. Masyarakat pun jika mengetahui masih ada ASN Loteng

yang berstatus mantan terpidana korupsi yang mungkin belum terdata oleh pihaknya bisa melaporkan asalkan didukung dengan bukti yang kuat. ‘’Jangan hanya melapor, tapi tidak didukung bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan,’’ ungkapnya. (her/kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 6

Suara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbawa

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bakal Bedah Sejumlah Buku Sejarah Lokal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Sumbawa, akan membedah sejumlah buku hasil karya dari pemenang lomba penulisan sejara lokal. Untuk mengambil nilai nilai sejarah yang terkandung didalamnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpusip Sumbawa, Ir. H. Ibrahim, Selasa (19/3). Kegiatan bedah buku dimaksud rencananya digelar pada akhir April mendatang. Beberapa buku hasil pemenang lomba yang dinilai cukup representatif untuk dibedah dan dibutuhkan masyarakat Sumbawa saat ini, diantaranya, peran dan

fungsi pimpinan daerah Sumbawa di masa lalu. Salah satu contohnya, cerita tentang kiprah Sultan Kaharuddin III dengan judul buku “Pemimpin yang Tidak Melawan Arus”. “Ini salah satu buku yang akan kita bedah,” sebutnya. Salah satu poin yang menarik dalam buku “Pemimpin yang tidak melawan arus”, ketika sikap negarawan seorang Sultan dengan kearifan dan kebesaran jiwanya mampu menerima segala keanekaragaman dan perbedaan yang ada di tengah masyarakatnya. “Di buku itu diceritakan bahwa tanah tempat mendirikan salah satu gereja terbesar

di Sumbawa, Gereja Baitani itu adalah diberikan oleh Sultan kala itu. The founding kita sudah mempraktikkan bagaimana toleransi beragama. Kemudian yang kedua ketika ada penduduk dari belahan timur tepatnya dari NTT, Flores dan seterusnya datang ke daerah ini, Sultan juga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi saudara-saudara kita. Artinya pembelajaran yang ditorehkan oleh pemimpin kita itu adalah sesuatu yang sangat amat menarik. Untuk bagaimana berdampingan dalam perbedaan. Bagaimana indahnya sebuah sebuah

perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” ulas H. Ibrahim secara singkat. Kemudian buku tentang peran Nahdatul Ulama yang bergerak di bidang pendidikan yang meletakkan dasar pendidikan formal di Sumbawa. Ketika nantinya buku ini dibedah, masyarakat bisa memviralkannya secara lebih luas. Organisasi masyarakat (ormas) besar seperti NU, memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan, teknologi dan lainnya. Buku lainnya, juga masalah sejarah Islam di Sumbawa. Termasuk andil sejumlah tokoh di dalamnya dalam memH. Ibrahim pertahankan nilai nilai

keislaman di daerah ini. ”Para penulis kita, tidak kalah dengan penulis penulis besar. Mereka bisa menceritakan kembali sejarah hebat pada pendahulu kita di daerah ini,” ujar H. Ibrahim. Rencana bedah buku tersebut rencananya akan menghadirkan para pembedah nasional. Salah satunya, putra Sumbawa, Taufik Rahzen (Tim Ahli Menko PMK) yang sekaligus akan menyumbangkan sekitar 2000 judul buku untuk perpustakaan daerah. Selain bedah buku, H. Ibrahim bersama jajarannya kini juga tengah fokus mmebenahi peran perpustakaan. Mengingat kian hari, kunjungan ke

Perpustakaan Daerah juga semakin bertambah. Sekarang perlu difikirkan bagaimana menciptakan tempat ruang baca yang lebih nyaman di Perpusda. Sehingga akan makin menambah minat baca masyarakat. Kini, perpustakaan sekolah dan desa akan lebih diaktifkan lagi. Begitu pula perpustakaan keliling yang akan hadir setiap saat di tengah masyarakat. “Dan Saya ingin kedepan itu di harihari libur itu, bukan saja kendaraan Samsat yang hadir keliling, tetapi juga ada mobil perpustkaan keliling di tempat-tempat public,”terangnya lebih jauh. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Inspektorat Beri Teguran Sejumlah Desa Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Daerah masih terus menggenjot pemeriksaan Dana Desa (DD). Delapan tim yang diturunkan masih menuntaskan pemeriksaan pada 157 desa di Sumbawa. Dari hasil pemeriksaan sementara, masih ditemui sejumlah duagaan pelanggaran. Terutama kekurangan volume pekerjaan pada fisik, sehingga Inspektorat langsung memberikan teguran. Demikian diungkapkan Insepktur, Drs. H. Baharuddin M.M, saat ditemui Suara NTB, Selasa (19/3). Sejauh ini, sudah sekitar 96 desa yang diperiksa dan dilakukan klariifikasi atas penggunaan dan pengelolaan dana desa. Termasuk administrasi keuangan terutama berkaitan dengan pajak. Begitu pula soal inventarisasi aset desa yang mesti dibenahi. Dalam hal ini, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pembinaan. Dalam melakukan pemeriksaan, Inspektorat memiliki pemetaan desa desa mana saja yang menjadi perioritas. Hal ini juga tidak lepas dari laporan laporan pengaduan masyarakat desa yang masuk ke Insepktorat.”Kita mendahulukan desa desa yang berpotensi terjadinya duagaan pelanggaran, sesuai hasil pemetaan kita,”jelasnya. Beberapa masalah yang ditemui di lapangan, ada beberapa pekerjaan fisik desa yang kekurangan volume pekerjaan. Pelanggaran administrasi juga terjadi pada keterlambataan desa dalam membayar pajak. Kalau nantinya ditemukan adanya pengendapan dana desa, pihaknya juga langsung meminta Kades untuk segera merealisasikan anggaran desa yang ada sesuai peruntukkan. “Kalau ada pelanggaran, baik itu administrasi maupun fisik, kita langsung berikan teguran secara lisan. Kalau masih juga tidak dibenahi, kita kirim teguran secara tertulis dan itu sudah kami lakukan,” pungH. Baharuddin kasnya. (arn) (Suara NTB/arn)

Masih Ada Perbedaan Penafsiran Batas KS-KSB Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemasangan tanda batas antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KS-KSB) hingga kini belum dilakukan. Hal ini karena masih adanya perbedaan penafsiran terkait titik batas berdasarkan peraturan menteri dalam negeri yang diterbitkan tahun 2017 lalu. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyampaikan, saat ini tinggal dilakukan pemasangan tanda batas untuk kedua kabupaten. Hanya saja perlu adanya berita acara kesepakatan bersama yang harus dilakukan. “Tinggal memasang tanda batas saja. Hanya saja pada saat memasang tanda batas ini, perlu berita acara kesepakatan bersama. Itu yang belum,” ujarnya. Menurutnya, mengenai batas ini sebetulnya sudah tidak ada permasalahan. Karena sudah terbit Permendagri Nomor 123 tahun 2017 lalu. Didalamnya sudah jelas mengenai titik koordinatnya. Meskipun demikian, terdapat kalimatkalimat yang multi tafsir dalam penetuan tanda batas. Dimana Kabupaten Sumbawa menterjemahkan dari PABU A (Pilar Acuan Batas Utama) 500 meter ke arah barat disitulah tanda batas harus dipasang. Tetapi KSB mengatakan PABU A adalah tanda batas. “Permen Nomor 123 tahun 2017 sudah jelas titik koordinatnya. Cuma karena ada kalimat-kalimat yang muti tafsir, misalnya dari Pabu A 500 meter ke arah timur laut, itu yang perlu kesepakatan menafsirkan kalimat itu. Yang namanya PABU itu pilar acuan bukan tanda batas,” terangnya. Terkait hal tersebut, lanjutnya, Pemkab Sumbawa dan KSB sudah menghadap Direktur Batas Wilayah di Kementerian Dalam Negeri PADA November lalu. Disana juga diakui bahwa kalimat dalam Permen yang sudah terbit multi tafsir. Dimana kalimat yang ada tidak bisa dipahami secara gampang. Sehingga disepakati untuk disederhanakan kalimatnya. Tidak lagi menggunakan PABU tetapi langsung menentukan Pilar Batas Utama (PBU). Selanjutnya, tinggal menunggu adanya fasilitasi selanjutnya. “Tahun lalu bulan November Sumbawa dan KSB sudah menghadap Direktur Batas Wilayah di Kementerian Dalam Negeri. Direktur bilang mau disederhanakan kalimatnya. Mungkin langsung saja Pilar batas utama. Jangan p a k a i P A B U . Mungkin nanti akan ada lagi fasilitasi oleh Kemendagri,” pungkasnH. Muhammad Ikhsan ya. (ind) (Suara NTB/ind)

Mantan Anggota Dewan Mulai Kembalikan Gawai

Taliwang (Suara NTB) Fasilitas gawai milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sebelumnya sempat dibawa 24 mantan anggota DPRD Periode 2009-2014 mulai ada yang dikembalikan. Sekretaris DPRD KSB, Agus Hadnan, S.Pd mengatakan, baru-baru ini pihaknya telah menerima pengembalian satu unit gawai berupa tablet tersebut dari seorang anggota yang kini masih aktif menjabat. “Jadi beliau secara kooperatif sudah mengembalikannya. Dan saya juga sudah menandatangani berita acara pengembaliannya, sekarang barangnya sudah di tangan bendahara barang sekretariat,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (19/3). Gawai yang dikembalikan itu ternyata sudah tidak normal lagi. Kondisinya mati dan tanpa dilengkapi cash atau perangkat pengisi baterainya. Menurut Agus Hadnan, secara teknis kembalinya gawai tersebut sudah menjadi tanda niat baik bersangkutan. Dan dengan kondisinya itu, pihak sekretariat akan mendatanya sebagai aset rusak dan tidak dapat digunakan lagi. “Memang beliau sebelumnya sudah sampaikan kalau kondisinya rusak. Dan akhirnya benar dikembalikan ke kami,” timpalnya. Ia menyebutkan, masih ada beberapa anggota yang masih aktif menyampaikan akan mengembalikannya. Hanya saja hingga kini baru satu anggota tersebut yang benar-benar menyerahkan ke pihak sekretariat. “Ada juga anggota dari partai Golkar. Dia bi-

lang barangnya ada, tapi kondisinya juga rusak. Tapi kami bilang tetap kembalikan karena itu aset daerah,” cetusnya. Diakui Agus Hadnan, penelusuran gawai berupa iPad pabrikan Apple itu sedikit menyulitkan pihaknya. Terutama yang berada di tangan anggota yang saat ini sudah tidak menjabat lagi. “Kalau yang masih menjabat setelah kami sampaikan mereka bilang akan mengembalikan. Nah yang tidak menjabat lagi ini yang kami kesulitan komunikasinya,” ujarnya. Ia menyatakan, sebagai aset daerah gawai yang diperuntukkan bagi para mantan anggota DPRD KSB periode 2009-2014 itu harus tetap dikembalikan. Sebab barang-barang tersebut tetap tercatat dalam invetarisasi milik Pemda dan harus diketahui keberadaannya. “Kalau misalnya tidak kembali maka pemegang bisa dibilang menguasai aset daerah. Dan kami di sini (sekretariat) tetap akan diberi tugas menagihnya,” tegasnya. Untuk diketahui gawai milik Pemda KSB yang status dipinjamkan kepada para mantan anggota DPRD KSB Periode 2009-2014 itu berupa tablet/iPad pabrikan Apple. Saat diadakan pada tahun 2011 silam, pagu anggaran untuk satu unitnya dihargai senilai Rp 20 juta. Adapun jumlah unit yang diadakan Pemda KSB saat itu sebanyak 24 unit. (bug)

(Suara NTB/bug)

RUSAK - Inilah salah satu gawai berupa iPad yang telah dikembalikan oleh mantan anggota DPRD KSB 2009-2014 ke pihak sekretariat DPRD setempat.

Sumbawa Segera Salurkan DD Tahap Pertama Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa sudah menerima transfer Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2019 dari pemerintah pusat. Dana sebesar 20 persen atau Rp28.810.536.600 tersebut segera disalurkan ke desadesa yang sudah mengajukan persyaratan pencairan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa, Wirawan Ahmad, S.Si., MT kepada wartawan, Selasa (19/3) kemarin mengakui, DD tahap pertama tahun 2019 untuk Sumbawa sudah masuk ke kas daerah. Saat ini pihaknya sedang melakukan melakukan proses verifikasi terhadap 38 desa yang sudah mengajukan persyaratan pencairan. Terutama APBDes yang sudah disahkan dan laporan penggunaan keuangan desa di tahun 2018. Termasuk persiapan laporan jika ada bantuan pemerintah yang bersifat khusus. Meskipun demikian,

proses pencairan tersebut akan segera dilakukan. “Ini sedang dalam proses verifikasi. Hari ini kita targetkan SPMnya (Surat Perintah Membayar). 38 desa itu kita kejar target hari ini Insya Allah bisa dicairkan. Kalau menyusul desa lain, segera juga kita proses. Karena uang sudah stanby di Kasda,” imbuhnya. Dijelaskannya, sesuai dengan aturan, dana desa yang sudah berada di kas daerah paling lambat 7 hari sudah disalurkan ke rekening kas desa. Namun jika persyaratan belum terpenuhi, maka pemerintah juga tidak bisa menyalurkan. Karena uang negara harus dikelola secara akuntabel. ”Sudah ma-

suk (ke kas daerah) hari Jumat minggu lalu. Sudah lebih dari 7 hari. Tapi intinya segera kita salurkan ketika sudah memenuhi syarat,” t e r a n g Wirawan. (ind)

Wirawan Ahmad (Suara NTB/ind)

Kunjungan Wisatawan ke KSB Belum Sesuai Target Taliwang (Suara NTB) Hingga saat ini tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum sesuai target. Contohnya, pada 2018, dari target 15.000 yang tercapai hanya 10.000 wisatawan. Itupun didominasi wisatawan nusantara (Wisnus). Minimnya kunjungan wisatawan ke KSB ini dipicu kendala transportasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. IGB Sumbawanto M.Si kepada Suara NTB, Selasa (19/3). “Memang secara keseluruhan tingkat kunjungan wisatawan ke KSB masih sangat rendah karena akses utama ke destinasi wisata belum maksimal. Kita juga sudah mencoba menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait destinasi wisata yang dimiliki. Tetapi hasilnya masih belum maksimal untuk mengdongkrak tingkat kunjungan ke KSB. Salah satunya dengan mencoba menghadirkan festival yang berbeda,” ujarnya.

Dikatakanya, meskipun di tahun 2018 tidak mencapai target, tetapi angka kunjungannya anggap jauh lebih baik dari tahun 2017 lalu. Dimana di tahun 2017 tingkat kunjungan hanya berada di angka 8.500 pengunjung saja atau mengalami kenaikan 10 persen. Atas dasar itulah, pihaknya kemudian meningkatkan target menjadi 16.000 di tahun 2019. Peningkatan target ini tentu sangat beralasan, karena ikon yang disiapkan akan berbeda dari tahun sebelumnya. Bahkan pola yang akan dilakukan yakni menggandeng antara event barapan kebo dengan kesenian. Ini dianggap merupakan hal yang unik, sehingga angka kunjungan ke KSB juga diharapkan akan semakin meningkat. Hanya saja yang menjadi kendala tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. “Kita masih stagnan di tingkat kunjungan wisman, kalau wisatawan nusantara sudah sangat maksimal. Meskipun demikian, kita tetap akan mengupayakan terjadi kenaikan di tahun 2019,” tandasnya. (ils)

Warga Miskin Dapat Rp200 Ribu Setiap Bulan Taliwang (Suara NTB) Sekitar 1.568 masyarakat miskin di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hasil dari deklarasi program pengentasan kemiskinan tahun 2017 lalu, mendapatkan dana stimulan Rp200 ribu setiap bulan. Anggaran yang bersumber dari dana CSR sejumlah perusahaan dan APBD tersebut, diharapkan menjadi salah satu ikhtiar mengeluarkan penduduk yang berstatus sangat miskin (kerak kemiskinan) di

tahun 2019. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, dr. H. Syaifuddin kepada Suara NTB, Selasa (19/3). “Sudah empat bulan program itu kita jalankan dengan rincian Rp200 ribu per bulan. Sehingga total anggaran yang sudah kita gelontorkan untuk empat bulan pertama mencapai Rp951 juta. Kita berharap dengan intervensi yang sudah kita lakukan, angka kemiskinan yang tersisa saat ini semakin ditekan sesuai tar-

get penurunan di angka dua persen,” ungkap. Ia menjamin, penentuan para penerima dana stimulan tersebut sudah sesuai aturan. Bahkan 1.586 jiwa tersebut juga sudah tidak ada masalah lagi dengan data karena terintegrasi dengan data yang dimiliki (by name by address). Karena data penduduk tersebut berada di kerak kemiskinan, maka pihaknya juga akan memperlakukan khusus. Dari anggaran yang diberikan, pihaknya mengimbau kepada

para agar bisa membeli kebutuhan pokok. Bahkan 76 persen dari bantuan itu dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara sisanya untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat. Selain upaya perlindungan, pihaknya juga akan terus mengintervensi dari program pemberdayaan lainnya. “Tidak hanya dana stimulan (Rp200 ribu) tapi kita juga akan intervensi dari program yang lain. Sehingga penduduk

yang berada di kerak kemiskinan statusnya bisa meningkat,” sebutnya. Ditambahkannya, penduduk yang berada di kerak kemiskinan tersebut, tidak hanya diberikan dana dalam bentuk stimulan 1.586 jiwa saja. Tapi mereka juga akan diusulkan untuk mendatapkan program PKH dan juga program lain. Sehingga penanganan masalah kemiskinan ini akan semakin fokus dan maksimal. (ils)

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

HBY Minta Segera Normalisasi Hulu Sungai Soro Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin meminta jajarannya segera melakukan normalisasi hulu sungai Soro Kecamatan Kempo. Banjir yang menyapu beberapa rumah dan menggenangi pemukiman warga, Sabtu (16/3) lalu merupakan dampak penyempitan dan pendangkalan sungai.

(Suara NTB/ula)

TERPUTUS - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin didampingi jajarannya bersama Camat Kempo, Lukman BA, Selasa (19/3) saat meninjau jalan dan jembatan di Soro Kempo yang terputus akibat banjir bandang, Sabtu (16/3) lalu.

Tiga Bulan Enam Kasus, DP3A Sebut Huu Darurat Bunuh Diri Dompu (Suara NTB) Selama tiga bulan terakhir di tahun 2019, sudah enam kasus bunuh diri di Kecamatan Huu. Sebagian besar korbannya ialah pelajar di bawah umur. Dua korban terakhir pada Senin 18 Maret kemarin berhasil diselamatkan. Sementara, empat lainnya tewas setelah meneguk racun serangga. Melihat fenomena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dompu, Hj. Daryati Kustilawati, SE, M. Si menilai wilayah tersebut darurat bunuh diri. “Dalam tempo yang tidak terlalu lama ini, kan sudah enam kasus, baik yang bunuh diri maupun melakukan percobaan jadi bisa kita katakan darurat,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (19/3). Menurutnya, banyak hal yang menjadi pemicu maraknya bunuh diri di kalangan pelajar ini. Selain kurangnya komunikasi keluarga dan rapuhnya iman sang anak, juga banyak dari mereka berasal dari keluarga miskin yang bermasalah. Seperti ditinggal cerai dan menjadi TKI oleh orang tuanya. Penyebab lain, ungkap Daryati Kustilawati, gagal dalam menjalin hubungan asmara serta kecewa tidak mampu dipenuhi keinginannya oleh keluarga. “Anak-anak ini cepat sekali putus asa dan mencari jalan pintas dengan bunuh diri, padahal persoalan sepele yang tidak perlu diakhiri dengan bunuh diri. Sebetulnya masalah – masalah itu masih bisa dikomunikasikan,” jelasnya. Berbekal akar persoalan yang sudah dikantongi itu, DP3A berencana menggencarkan langkah pencegahan. Seperti masuk ke tiap sekolah dan rumah warga untuk memberi perhatian lebih pada anak-anak. Disamping itu, bersama camat, lurah dan aparatur terkait akan dikeluarkan edaran pelarangan menjual racun serangga pada anak. “Jadi toko-toko itu diminta tidak menjual Lannate ini ketika dibeli oleh anak-anak, karena racun ini yang paling banyak disalahgunakan untuk bunuh diri,” jelasnya. Kendati berbagai upaya itu gencar dilakukan, Daryati Kustilawati menegaskan, tanpa adanya keterlibatan instansi terkait di lingkup pemerintah daerah akan percuama. Sebab disadari faktor pemicunya cukup kompleks, sehingga harus ditangani dari semua lini kehidupan masyarakat. Sekertaris Dikpora setempat, Abdul Syahid, SH dikonfirmasi wartawan terkait persoalan ini mengaku prihatin. Hanya saja mereka belum menentukan langkah apa yang akan diambil karena masih disibukan persiapan menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN). “Terkait kasus bunuh diri ini, kami akan menangani siswanya, cuma bagaimana caranya kami harus pertemuan dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekarang kita masih disibukan persiapan ujian,” tandasnya. Sementara anggota DPRD Dompu dari daerah Huu, Abdullah, S.Kel langsung membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Dompu dan ditembuskan ke Gubernur NTB. Dalam suratnya tersebut, Abdullah meminta ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) kasus bunuh diri dengan racun di Kecamatan Huu. Status itu kemudian ditetapkan tim khusus yang bekerja secara sistimatik dan melibatkan pihak – pihak terkait dalam penyelesaian kasus KLB ini. “Menugaskan khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar melakukan pendampingan dan Monev (monitoring dan evaluasi) terkait KLB (bunuh diri) di kecamatan Hu’u,” katanya. Ia juga meminta semua toko penjual obat – obatan pertanian dan sejenisnya agar tidak melayani pembelian obat berbahaya oleh anak – anak dan remaja atas kebutuhan apapun. Para orang tua, sekolah dan pemerintah Desa (Pemdes) agar bahu membahu melakukan upaya bersama menciptakan iklim ramah anak dan penyuluhan iman dan taqwa. “Meminta kepada MUI kabupaten Dompu agar mengambil peran dalam pembinaan mental spiritual masyarakat,” kata Abdullah. Abdullah yang juga kelahiran Desa Sawe Kecamatan Huu ini menyebut, kasus bunuh diri dan upaya bunuh diri di Kecamatan Huu meninggat tajam sejak 2017 lalu. Bahkan pada Minggu (17/3/2019) dan Senin (18/3/2019) ini, sebanyak 3 orang korban. Yaitu Sk (17) warga Sawe Huu tidak berhasil diselamatkan, Rn (15) siswi kelas 3 SMP sederajat asal Rasabou Huu berhasil diselamatkan, dan Nv (21) ibu rumah tangga dari Daha Huu berhasil diselamatkan. Ketiga – tiganya berupaya mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. (jun/ula)

Hal itu ditegaskan Bupati saat meninjau langsung hulu sungai Soro Kecamatan Kempo, Selasa (19/3). Kepala BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan, Kabag Humas Setda Dompu, M. Ikhsan, S.St, MM, Kepala Bappeda dan Litbang Dompu, Drs. H. Abdul Haris, M.Ap, Sekretaris Dinas PUPR bersama kepala bidang Pengairan dan kepala bidang Bina Marga ikut mendampingi H. Bambang M. Yasin meninjau hulu sungai Soro. H. Bambang langsung meminta agar normalisasi hulu sungai hingga bendungan di atasnya segera dilakukan. Sempit dan dangkalnya hulu sungai diduga menjadi pemicu meluapnya air banjir ke pemukiman warga Soro. Bila normalisasi sudah dilakukan dan banjir masih terjadi, maka jembatan yang dibuat dari program PNPM Mandiri di bibir pantai Soro tersebut diupayakan untuk dibongkar dan dibuat jembatan baru yang lebih besar. “Masalah utamanya itu ada di hulu sungai yang menyempit dan dangkal, sehingga luapan banjir mencari dataran rendah lain ke laut. Kalau hulu sungain-

ya sudah dinormalisasi, jalan – jalan yang putus ini bisa ditimbun kembali,” kata H. Bambang. Jembatan yang putus sekitar kantor Desa Soro, kata H. Bambang, cukup dibuat kembali jembatan kecil karena hanya menghantar air sawah di atas perkampungan ke laut. Upaya ini harus segera dilakukan agar warga Soro di Dusun Toro Wuwu itu tidak terisolir. “Ini yang harus segera dilakukan agar warga bisa menggunakan jalannya,” terangnya. Tidak hanya normalisasi hulu sungai Soro yang diminta H. Bambang, tapi 7 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak banjir bandang hingga rumah serta perlengkapan dapurnya ikut hanyut juga diminta untuk dibantu. Program bedah rumah dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Dompu akan diupayakan untuk membantu warga yang hanyut rumahnya oleh banjir. “Program bedah rumah di pak Muhammad, ST (Dinas Perumahan dan Pemukiman Dompu), kalau masih ada agar diarahkan bantu warga (korban banjir Soro),” harap H. Bambang ke Kabag Humas Setda Dompu.

Wabup Sebut Banjir di Sanggar Pelajar di Huu Banyak Terima Materi dalam Akibat Hutan Gundul Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd mengatakan banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Sanggar akhir pekan kemarin, akibat gundulnya hutan yang dijadikan lahan tanaman jagung. Wabup mengaku salahsatu Desa di Sanggar yakni Piong yang salama ini belum pernah merasakan banjir, juga kena dampak. Bahkan yang paling terdampak kerusakan paling parah ketimbang desa yang lain. “Tahun ini sejarah bagi Desa Piong dilanda banjir. Kondisinya cukup parah ketimbang desa lain. Penyebabnya karena gunung sudah gundul, dijadikan lahan tanam jagung,” katanya. Saat meninjau lokasi banjir pada Senin (18/3) sore, Dahlan mengaku menerima keluhan dan aspirasi dari warga Desa Piong, meminta agar perladangan liar di kawasan gunung yang mengelilingi desa setempat segera ditertibkan. “Keluhan dan aspirasi masyarakat Ini akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB, karena wewenang soal hutan ditangani Pemprov,” katanya. Dahlan mengaku selain ra-

Pengaruh Alkohol

(Suara NTB/Ist)

TINJAU - Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer meninjau banjir di Desa Piong Kecamatan Sanggar, Senin (18/3) sore. tusan rumah, dam, jalan, jembatan hingga sekolah yang ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Lahan pertanian warga juga terancam gagal panen akibat terendam banjir bercampur lumpur tersebut. “Saat ini kita upayakan untuk mendata dan kita laporkan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi,” katanya. Dahlan menambahkan, banjir yang melanda di Kecamatan Sanggar sudah ditetapkan tanggap darurat selama 7 hari. Terhitung sejak Minggu 17 Maret

kemarin hingga 23 Maret mendatang. “SK tanggap darurat selama 7 hari sudah dikeluarkan kemarin. Penetapan ini akan disesuaikan dengan hasil penanganan kedepan,” katanya. Karena menurutnya hingga saat ini lumpur dan material yang dibawa banjir, terutama kayukayu besar yang berasal dari gunung masuk ke areal pemukiman warga masih berserakan. “Pembersihan material banjir dan pemberian bantuan logistik akan difokuskan selama tanggap darurat,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima Hasilkan 70 Ton Sampah Setiap Hari Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima memiliki pekerjaan besar untuk menanggulangi persampahan. Pasalnya masyarakat yang tersebar pada 43 Kelurahan di daerah setempat menghasilkan 70 ton sampah setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Drs. H. Fakhruranji mengatakan voleme sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 70 persen. Sampah-sampah itu diangkut sebanyak 19 truk setiap hari. Satu truk bisa mengangkut hingga tiga kali. “Dengan jumlah armada yang ada. 47 persen yang bisa tertangani dari target 50 persen,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (19/3). Diakuinya melihat kondisi tersebut, tidak memungkinkan Kota Bima bisa bebas sampah, karena baru 47 persen kawasan bebas sampah. Sementara sisanya yakni 53 persen masih belum diatasi. “Dengan kondisi ini wajar masih banyak terlihat sampah,” katanya. Menurutnya kendala yang dihadapi saat ini Kota Bima tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sehingga masyarakat bebas menentukan TPS dan membuang sampah sem-

H. Fakhruranji barangan. Bahkan tempat-tempat umum juga sudah dianggap TPS oleh masyarakat. “Misalnya di pasar lama, di depan kuburan cina Amahami, sebelah barat pasar Amahami dan bagian selatan Taman Ria sudah dianggap TPS. Sekarang ada fenomena baru, di depan pertokoan Lancar Jaya,” katanya. Diakuinya, di sejumlah tempat tersebut sudah secara reguler ditangani oleh pihaknya setiap hari. Bahkan di beberapa titik juga menyiapkan kontainer sampah. Termasuk di Wadu Mbolo, dua kontainer yang disimpan sekaligus.

“Namun isi kontainer sampah yang disiapkan kosong, karena sampah berserakan di luar,” katanya. Dengan keterbatasan sarana dan prasanana, pihaknya memberikan pelayanan jadwal. Yakni satu Kelurahan tiga kali dalam sepekan. Hanya saja tingkat kesadaran untuk membuang sampah sangat tinggi. “Ada 15 dum truk yang melayani 30 Kelurahan. Dalam APBD perubahan nantinya akan dibuatkan depo TPA di Kelurahan Kodo,” katanya. Ia mengaku, ideal satu Kelurahan yakni satu truk. Jika hal itu diterapkan maka tidak akan ada sampah yang keteteran. Apalagi jam operasional dari jam 5 sampai jam setengah delapan pagi. “Tapi persoalannya kadang pemilik sampah telat menyetor sampahnya sehingga terlewatkan,” katanya. Dia menambahkan jumlah sampah yang dihasilkan tahun depan akan meningkat sekitar 85 ton setiap hari, karena jumlah penduduk yang terus bertambah. Hal itu menjadi PR besar bagi DLH setempat. “PR besar kita sekarang membersihkan laut yang kotor. Sampah sudah menumpuk di laut Kota Bima,” pungkasnya. (uki)

NTB, Selasa (19/3), menyusul kritikan dari LSM pemerhati hewan atas upaya eliminasi HPR. Abdullah mengingatkan, manusia harus lebih diprioritaskan untuk diselamatkan dari apapun termasuk hewan ternak dan binatang lainnya. Status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies atas anjing menyusul ditemukan anjing positif rabies dan banyaknya korban gigitan anjing di Dompu, harus bisa disikapi secara bijak oleh pemerintah dan warga. Bila tidak diantisipasi dari sekarang, ke depan Kabupaten Dompu terancam tidak bisa membangun karena fokus untuk pembelian obat bagi kor-

Abdullah Abdullah

(Suara NTB/ula)

Dewan Ingatkan Pemerintah Prioritaskan Manusia dari HPR Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan anjing masih menghantui warga di Kabupaten Dompu menyusul masih tingginya jumlah populasi anjing. Ancaman anjing sebagai hewan pembawa rabies (HPR) masih cukup tinggi karena anjing yang selama ini dijadikan penjaga ladang jagung dan belum divaksin akan kembali ke kampung pasca panen jagung. Dewan pun meningatkan pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan manusia dari HPR tanpa mengabaikan upaya preventif melalui vaksin. Hal itu disampaikan Anggota Komisi 2 DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel kepada Suara

Kepala bina Marga Dinas PUPR Dompu, Muhammad Irfan, ST mengatakan, pihaknya akan mendesain dan menghitung kebutuhan biaya untuk normalisasi sungai serta pembuatan kembali jalan serta jembatan yang terputus akibat banjir bandang, Sabtu (16/3) lalu. Akhir pekan ini paling tidak sudah bisa dikerjakan untuk normalisasi sungai secara bertahap, sehingga dapat mencegah meluapnya air banjir ke pemukiman warga. “Satu dua hari ini kita akan menghitung kebutuhan biayanya, sehingga bisa langsung dieksekusi pekerjaannya (melalui dana tanggap darurat),” terangnya. Sebelumnya, Sekretaris Dinas PUPR Dompu, Abdullah, S.Sos mengaku pada 2016 lalu di hulu sungai Soro ini sudah dilakukan normalisasi. Tapi banjir masih tetap meluap ke pemukiman warga karena tertahan oleh jembatan buatan PNPM Mandiri. “Jembatan ini harus diubah dan dibuatkan jembatan yang lebih besar, sehingga tidak menahan banjir yang datang,” katanya. (ula)

ban gigitan anjing. Karena korban gigitan anjing harus ditangani secara komprehensif untuk menghindari penye-

baran virus rabies pada manusia. Yaitu mencuci bekas gigitan untuk menghilangkan virus dari air liur anjing, baru dilakukan vaksin. Pemberian vaksin harus lengkap yaitu empat dosis bagi setiap korban gigitan anjing. “Untuk langkah awal, mungkin pemerintah atasan akan membantu vaksinnya. Karena bukan hanya Dompu yang diurus dan banyaknya korban, mau tidak mau daerah harus mengadakan sendiri vaksinnya. Saat ini sudah mulai dirasakan Pemda, Dinas Kesehatan sudah mulai terbatas vaksinnya,” ungkapnya. Mereka yang positif rabies, secara medis belum ada obatnya.

Pemberian vaksin untuk membentuk kekebalan tubuh agar virus mati sebelum menyerang otak melalui syaraf. Karenanya, Abdullah mengingatkan pemerintah tetap melakukan pengendalian HPR, selain melakukan vaksin. “Anjing di Dompu ini rata – rata dilepas liar. Sangat jarang diikat oleh pemiliknya. Resiko akan menggigit orang itu sangat tinggi,” ungkap Abdullah. Ia pun mengingatkan, penanganan kasus rabies tidak bisa oleh pemerintah sendiri, tapi juga harus didukung masyarakat luas. Pemerintah Desa juga diharapkan ikut mendukung penanganan rabies di daerah.(ula)

Dompu (Suara NTB) – Kecamatan Huu tidak saja dihebohkan maraknya kasus bunuh diri. Tetapi, daerah wisata tersebut juga menjadi sorotan karena perilaku peserta didiknya. Banyak dari mereka ditemukan menerima materi pelajaran dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan. Demikian pengakuan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dikpora Kabupaten Dompu, M. Yusuf, M. Pd., di kantornya, Selasa (19/3). Ia mengatakan, guru SMP/SMA Sederajat di wilayah itu mengeluh kesulitan memberi materi pelajaran pada siswa. Pasalnya, banyak dari generasi penerus ini sebelum masuk lingkungan sekolah sudah dalam pengaruh miras dan sejenisnya. “Keluhan guru-guru jadi susahnya mengajar itu karena kondisi anak-anak terutama SMP dan SMA sudah dalam pengaruh alkohol,” cetusnya. Prilaku siswa itu membuatnya pesimis melihat generasi wilayah ini kedepan. Karena diyakini materi pelajaran yang diberikan tidak terserap dengan baik. Pengaruh alkohol saat menerima materi bahkan kerap menimbulkan konflik

antar guru dan siswa. Fenomena tersebut, lanjut M. Yusuf, menunjukan masih beredar luasnya peredaran tramadol, sabu, miras dan sejenisnya di daerah wisata itu. “Yang perlu kita cari sekarang itu peredaran obat-obat terlarang. Ini yang harus segera kita turun lapangan,” ujarnya. Masalah krusial yang dihadapi satuan pendidikan tersebut, jelas dia, bukan saja menjadi tanggung jawab Dikpora atau guru selaku pendidik. Tetapi semua elemen masyarakat terutama orang tua juga dituntut berperan aktif, terlebih tidak menjadikan sekolah sebagai tempat penitipan anak. Selain mengontrol pergaulan anak di rumah keluarga mesti memantau keberadaan anak di sekolah. Karena tak sedikit dari mereka yang berangkat sekolah justru tak sampai tujuan, tetapi ditemukan nongkrong di pinggir jalan atau warung-warung kecil. “Ini masalah kita bersama bagaimana keluarga itu jangan menjadikan sekolah sebagai tempat penitipan anak. Inikan seolah-olah anaknya di sekolakan di sekolah ini terus tidak mau diurus,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Ist)

SOSIALISASI - Kantor Imigrasi Kelas III Non TP Bima, memperkenalkan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) kepada masyarakat umum, di Hotel La Ila Kota Bima, belum lama ini.

Imigrasi Bima Perkenalkan APAPO, Aplikasi Antrean Online Kota Bima (Suara NTB) Kantor Imigrasi Kelas III Non TP Bima, mengadakan sosialisasi Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) kepada masyarakat umum, di Hotel La Ila Kota Bima, belum lama ini. Kasubsit Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas III Non TP Bima, Ardyansah mengatakan, aplikasi APAPO bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengambil nomor antrean secara online. Menentukan hari pembuatan atau penggantian paspor, bahkan memilih jam yang dikehendaki. Dikatakannya, terobosan itu dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka menyediakan platform yang mudah diakses seiring perkembangan teknologi jaman sekarang. “Aplikasi itu bisa diunduh melalu Smartphone OS Android atau diakses melalui

portal antrean.imigrasi.go.id,” katanya. Diakuinya, adanya antrean pendaftaran berbasis online tersebut menghindari adanya tindakan keimigrasian dalam mengambil antrean. Selain itu, bisa memberikan transparansi bagi calon pemohon paspor. Yakni berupa jumlah pemohon paspor pada hari yang di kehendaki dan nomor urut yang otomatis dikelola sistem. “Kita berharap para peserta yang hadir dapat menyebarluaskan informasi terkait APAPO ini, supaya masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan APAPO ini dengan mudah,” harapnya. Dalam kegiatan tersebut dihadiri pelajar SMAN/ SMKN, Mahasiswa, Biro Travel Umroh, PJTKI, Perwakilan Kemenag Kota Bima, Disnakertrans Kota Bima dan Disnakertrans Kabupaten Bima. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 8

KPPS dan PPK Rentan ’’Diganggu’’ Peserta Pemilu Mataram (Suara NTB) Penyelenggara pemilu di tingkat bawah yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan juga Penyelenggara Pemungutan Kecamatan (PPK) menjadi sasaran yang paling rentan diganggu oleh peserta pemilu untuk melakukan kecurangan pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di Pemilu 2019 ini. Karena itu, penyelenggara pada tingkat bawah itu, harus benar-benar dipastikan memiliki integritas yang tinggi untuk tidak mudah tergiur dengan berbagai godaan-godaan yang ditawarkan oknum peserta pemilu untuk melakukan kecurangan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Jaringan Demokrasi (Jadi) Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori yang juga merupakan mantan Ketua KPU Provinsi NTB periode 2014-2019. Menurutnya potensi kecurangan paling besar bisa terjadi pada level penye-

lenggara paling bawah. “Karena itu kemungkinan caleg (peserta pemilu) akan menggangu penyelenggara itu makin intensif, terutama di KPPS dan PPK. Kalau menganggu, KPU sulit karena KPU itu terima sudah jadi,” kata Aksar kepada Suara NTB. Dikatakan Aksar, bahwa Pemilu sudah semakin dekat, dan di sisa waktu sampai hari H pencoblosan surat suara tanggal 17 April mendatang, peserta pemilu akan mulai mempengaruhi penyelenggara di bawah untuk diajak

melakukan praktik kecurangan. Oleh karena itu, integritas sangat penting dimiliki oleh kelompok penyelenggara pada level bawah. “Tapi menurut hasil survei, bahwa 80 persen masyarakat Indonesia itu percaya dengan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan jujur dan adil. Nah saya kira ini jadi modal besar bagi KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pemilu dengan beritegritas, tanpa dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh pihak manapun,” jelasnya.

Lanjut disampaikan Aksar dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilu 2019, hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan KPU yakni terkait dengan kerapian dalam pengadministrasian. Baik dalam proses pemungutan suara maupun rekapitulasi suara. Terutama bagi penyelenggara di tingkat bawah. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu harus dapat memastikan kemampuan penyelenggara di tingkat bawah terkait tugas dan teknis Pemilu. “Karena pemilu 2019 ini tantangannya jauh lebih berat, dari Pilkada dan juga pemilu 2014. Karena itu yang paling pokok mereka paham tugasnya, proses memperlakukan pemilih, paham urutan perhitungan, paham menentukan suara sah dan tidak sah, serta

terkait administrasi. Karena akuntabailitas itu adalah administrasi,” jelasnya. Lanjut, yang tidak kalah penting juga yakni pendidikan pemilih. Menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang tatacara memilih dengan banyaknya jenis surat suara yang akan dipilih. Sehingga hal ini menimbulkan potensi suara tidak sah akan tinggi. “Banyak caleg yang khawatir mereka kalah karena pemilihnya salah pilih. Nah hal ini kemudian mendorong adanya potensi kecurangan, caleg menggunakan jalan pintas untuk memastikan kemenangannya yakni bekerja sama dengan penyelenggara. Karena itulah penyelenggara di tingkat KPPS dan PPK paling rawan diganggu, kalau di

KPU sulit, karena KPU terima sudah jadi,” jelasnya. Senada dengan Aksar, komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi data dan informasi, Suhardi menjelaskan bahwa praktik kecurangan paling rentan terjadi di penyelenggara tingkat bawah. Sebab kalah menangnya peserta pemilu itu ditentukan oleh suara di TPS. Karena itu tidak heran jika penyelenggara paling bawah merupakan pihak yang paling rentan mendapatkan gangguan untuk melakukan kecurangan. “Karena kalau KPU itu sifatnya hanya mengesahkan hasil pemungutan suara yang ada di TPS. Jadi benar kalau di TPS itu sangat rawan, karena itulah Bawaslu juga menempatkan pengawasnya di tiap-tiap TPS,” kata Suhardi. Ditempat terpisah, Koordi-

nator divisi teknis KPU NTB, Agus Hilman menyampaikan dalam mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan tersebut, pihkanya dalam melakukan proses rekrutmen anggota KPPS yang sedang berlangsung saat ini dengan seselektif mungkin. Sehingga kekhawatiran tersebut tidak bisa diminimalisir. “Kita sudah antisipasi hal itu, dan memang dalam aturan juklak dan juknis rekrutmen ditegaskan salah satu syaratnya adalah calon anggota KPPS tidak pernah menjabat sebagai pengurus atau anggota parpol dan tidak pernah jadi tim sukses selama lima tahun. Jadi anggota KPPS yang kita rekrut adalah orang-orang yang punya integritas tinggi, dan tidak punya afiliasi politik dengan peserta,” katanya. (ndi)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 na faktor kesengajaan dan juga fak- terhadap DPTb ini, Bawaslu Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Penggunaan Surat suara tor kelalaian dari petugas pemun- akan melakukan pemetaan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 oleh pemilih yang masuk dalam gutan suara. Jika sampai hal itu ter- pada TPS mana pemilih tam123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Daftar Pemilih Tambahan jadi, maka pengaruh yang akan dit- bahan ini menyalurkan hak pil123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 (DPTb) Pemilu 2019 dinilai imbulkan cukup besar, yakni otom- ih mereka. Sehingga di sana 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 rentan diwarnai kecurangan. atis akan ada pengurangan hak Bawaslu akan melakukan pen123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 gawasan lebih ketat. Sebab, dalam ketentuannya suara pada pemilih lainnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Ditempat terpisah, kordinator “Saya kira rentan, karena potenpemilih tambahan dipastikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 tidak bisa melakukan pencob- si penyalahgunaan suara itu bisa Divisi Tekhnis KPU Provinsi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 losan terhadap lima jenis ker- karena kelain kita, karena itu harus NTB, Agus Hilman, dengan adan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 benar-benar cermat. Kalau ini kita ya pemilih tambahan ini, maka tas surat suara. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Karena itu, Bawaslu akan lalai, maka akan berlanjut ke pel- tingkat partisipasi pemilih di 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 antara lima jenis pilihan pada melakukan pengawasan dengan anggaran berikutnya,” katanya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Lebih lanjut dijelaskannya bah- Pemilu 2019 ini akan berbedaketat terhadap proses pemili123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 han bagi pemilih tambahan di wa jika ada perpindahan pemilih beda. Kemungkinan tingkat par123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 tiap-tiap Tempat Pemungutan antar daerah provinsi, maka mere- tisipasi paling tinggi akan terja123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Suara (TPS). Demikian di- ka hanya berhak menerima satu su- di pada Pilpres. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 “Ya betul itu, akan ada kesenungkapkan oleh Komisioner Ba- rat suara, yakni hanya untuk Pilpres 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 jangan tingkat partisipasi dalam saja. Kemudian jika masih dalam waslu Provinsi NTB, Itratif ke123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 satu provinsi namun berbeda daer- lima jenis pilihan. Namun secara pada Suara NTB, Selasa (19/3). 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 “Karena DPTb itu dari lima ah pemilihan (dapil) maka surat umum dengan adanya kebijakan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 jenis surat suara tidak semua suara yang berhak diterima hanya pindah memilih ini justru akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 meningkatkan partisipasi,” katsurat suara bisa mereka coblos. ada dua, yakni pilpres dan DPD. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 “Kalau masih dalam satu dapil anya. Pihaknya juga akan Kita akan pastikan betul beber123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 apa surat suara yang berhak tapi berbeda daerah kabupaten/ melakukan pencatatan dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 mereka terima,” tegas Itratif ke- kota maka ada tiga surat suara cermat terkait distribusi tempat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 yang diterima, pilpres, DPD dan pencoblosan bagi pemilih tamtika ditemui di ruang kerjanya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Dikatakan Itratif, penyalah- DPR RI, jadi yang DPRD Provinsi bahan. Karena di sana berkaitan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 gunaan surat suara pada pemil- dan Kabupaten itu hilang hak dengan distribusi jenis surat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 suara yang akan diterima oleh ih tambahan tersebut sangat suaranya,” jelas Itratif. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Untuk melakukan pengawasan masing-masing TPS. (ndi) rentan. Hal itu bisa terjadi kare123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

Bawaslu Awasi Ketat Penggunaan Surat Suara Pemilih Tambahan

(Suara NTB/why)

PEMAPARAN - Penanggungjawab Harian Suara NTB H Agus Talino (kedua kanan) memberi pemaparan dalam FGD implementasi nilai pancasila guna menangkal gerakan radikal, Selasa (19/3), bersama Kasubag Hukum Kanwil Kemenag NTB H Suardi (paling kanan); Kabinda NTB Tarno Suwarno (paling kiri); dan Ketua MUI NTB H Saiful Muslim (kedua kiri).

Kerja Bersama Menangkal Gerakan Radikal Mataram (Suara NTB) – Nilai-nilai Pancasila sebagai palsafah negara Indonesia menjadi tumpuan menangkal ideologi radikal. Kerja bersama antara lembaga pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan. Penegakan hukum pilihan terakhir setelah pendekatan agama dan ekonomi menemui jalan buntu. Demikian terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Mengimplementasikan Nilai-nilai Luhur Pancasila Guna Menangkal Kelompok Radikal dan Anti Pancasila di NTB, Selasa (19/3) di Mataram. Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin menerangkan, Pancasila selama ini sukses mempersatukan elemen bangsa dengan nilai-nilai saling menghargai, menghormati, dan toleransi beragama. “Pancasila itu pedoman hidup bertoleransi beragama,” ucapnya. Kegiatan tersebut dipandu panelis Kabinda NTB Tarno Suwarno, Ketua MUI NTB Prof Saiful Muslim, Penanggung Jawab Harian Suara NTB H. Agus Talino, Kasubbag Hukum Kanwil Kemenag NTB H Suardi dan tokoh aga-

ma TGH. Subki Sasaki. Tajuddin menambahkan, pihaknya memantau aktivitas gerakan kelompok radikal tersebut masih terdeteksi di wilayah NTB. “Tetapi tidak terlalu signifikan. Nah kegiatan ini untuk menangkal seperti itu. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, jadi niatnya kelompok ini jadi tidak terwujud,” jelasnya. Saiful mengemukakan, pemahaman generasi bangsa Indonesia terhadap Pancasila tidak boleh terputus. Pengetahuan Pancasila wajib ditanamkan kepada setiap generasi. Selain itu juga melalui pendekatan agama, pendekatan ekonomi dan pilihan terakhir pendekatan penegakan hukum. “Maka perlu pemahaman kontekstual mengenai apa itu jihad, sehingga tidak tekstual yang selama ini dipahami kelompok-kelompok ini,” ujarnya. Tahun 2019, sambung dia, Kementerian Agama bekerja sama dengan MUI mencanangkan tahun moderasi beragama. Tujuannya untuk menggeser paham radikal. Sementara Suardi menjelaskan, kunci menangkal gerakan radikal ada

pada aspek toleransi. Memperkuat pengetahuan agama tanpa harus menyalahkan agama yang lain. Upaya lunak dibarengi dengan gerakan moderasi agama dan deteksi dini. ‘’Upaya yang bisa dilakukan yakni memperkuat gerakan moderasi agama di semua lini, di satuan pendidikan, untuk sosialisasikan Islam rahmatan lil alamin,” ucapnya. Sementara itu Agus menguraikan bahwa ruang masyarakat untuk mendapatkan informasi sangat terbuka. Dunia hampir tidak punya sekat karena kemajuan teknologi. Media massa setidaknya berpegang teguh pada UU No 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Peraturan Dewan Pers. “Fungsi media itu jelas, media sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan sosial kontrol,” ucapnya. Untuk menangkal pengaruh kelompok radikalisme kita harus melakukannya secara bersamasama. Termasuk Pers. Peran pers ini sangat efektif karena daya jangkau pers itu sangat luas dalam memberi informasi kepada masyarakat. (why)

Satgas TMMD Kebut Pengerjaan Jembatan Tekasire Dompu Dompu (Suara NTB) Satgas TMMD terus memaksimalkan pengerjaan Jembatan Tekasire Kecamatan Manggelewa Dompu. Meski hujan deras terus mengguyur dan jadi kendala percepatan fisik, namun tak jadi halangan Satgas TMMD ke 104 tahun 2019 Kodim 1614/Dompu. Seperti yang dialami personel Satgas TMMD di Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa dalam pembuatan jembatan di sasaran I dan II. Menurut Letnan Satu Kav M. Kasim, kondisi hujan setiap hari berdampak terhambatnya pembangunan jembatan di dua sasaran. Namun ia bersyukur di sasaran I sudah dalam kondisi aman. “Alhamdulillah jembatan di sasaran I tadi membuat mata kucing pada tembok batu sebagai finishing dan sudah selesai,” kata Kasim. Dilanjutkannya, untuk jembatan di sasaran II bangunan tembok penyangga lantai jembatan sudah jadi. Kemarin, pi-

(Suara NTB/penrem)

SATGAS TMMD - Kerja keras Satgas TMMD dan masyarakat saat mengejar percepatan pengerjaan Jembatan Tekasire. haknya masih memasukan material batu untuk bangunan sayap kiri kanan tembok yang merupakan bangunan utama. “Mudah-mudahan besok cuaca

cerah sehingga bisa melaksanakan penembokan sayap kiri kanan dan merakit besi atau pemasangan papan bekisting untuk jembatan,” harapnya. (ars/*)

KPU akan Lakukan Hitung Cepat Hasil Pemilu 2019 Mataram (Suara NTB) Pada pemilu 2019 ini, KPU juga akan melakukan perhitungan cepat hasil pemilihan melalui sistem hitung cepat (Situng) yang akan ditampilkan secara online di website KPU. Sehingga dalam yang tidak terlalu lama, masyarakat sudah bisa mengetahui gambaran umum tentang hasil pemilu. Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB menjelaskan bahwa hasil perhitungan suara Pemilu 2019 yang akan ditampilkan dalam Situng KPU tersebut merupakan tabulasi dari salinan form C1 (hasil pemili-

han) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Situng merupakan bagian dari pelayanan KPU kepada masyarakat yang haus akan hasil pemilihan. Kan masyarakat ingin segera tahu hasil pemilihan. Nah KPU lewat Situng ini bisa memberikan gambaran umum tentang hasil Pemilu kepada masyarakat,” katanya. Lantas bagaimana persiapan KPU dalam melakukan pelayanan hitung cepat tersebut. Mengingat pengalaman pada pilkada serentak 2018 lalu, dimana KPU pertama kali menggelar hitung cepat, banyak menemui data eror. Hal ini ke-

mudian sempat dianggkat menjadi persoalan oleh peserta pemilu. Menjawab hal itu, Suhardi mengatakan bahwa hasil hitung cepat KPU tersebut bukan merupakan hasil resmi, tapi melainkan hanya sebagai informasi kepada masyarakat terkait gambaran hasil pemilihan. Karena itu hasil hitung cepat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan hasil pemilu resmi. ”Hasil pemilu resmi tetap lewat rekapitulasi manual secara berjenjang, mulai dari TPS, PPK, kemudian KPU kabupaten/kota dan KPU Provinsi sampai KPU RI,” pungkasnya. (ndi)

Diinisiasi Anggota DPR RI Dr H. Kurtubi

BPPT Jalin Kerjasama Desiminasi Teknologi Peternakan di Lobar Giri Menang (suara NTB) – Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Lombok Barat (Lobar) patut berbangga karena terpilih menjadi lokasi kerjasama desiminasi teknologi peternakan. Kerjasama ini diinisiasi oleh anggota DPR RI Komisi VII, H. Kurtubi menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kerjasama ini diawali dalam bentuk pertemuan dengan ratusan kelompok tani (Poktan) se-Lobar di Aula Utama Kantor Bupati di Giri Menang, Selasa (19/3). Hadir dalam kesempatan itu, kepala Dinas Pertanian dan jajaran, ratusan petani peternak, tokoh masyarakat, tokoh agama, para Kadus dan para kepala desa. Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian BPPT, Dr. Ir. Dudi Iskandar menyatakan, dalam rangka menghasilkan inovasi teknologi di berbagai bidang, pihaknya melakukan kerjasama sebagai mitra kerja dengan pemerintah daerah Lobar. Karena diakui, BPPT tidak memiliki kepanjangan tangan. “Khusus di Lobar, dipilih untuk teknologi bidang peternakan. Karena ini baru kerjasama awal, kami dari tim akan memberikan penjelasan kepada kelompok tani,” kata Dudi. Menurut dia, permasalahan yang cukup krusial di Lobar adalah masalah pakan ternak. Untuk itu, BPPT akan menjelaskan berbagai hal sesuai aplikasi yang dimiliki seperti si Pandai dan si Pintar. Si Pandai, lanjutnya, merupakan aplikasi yang bisa membuat pakan ternak berbasis bahan baku lokal. “Sesuai penjelasan bupati di sini ada dedak, ada jerami yang nanti bisa diinovasikan yang cocok untuk pakan ternak,” jelas Dudi. Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI, H. Kurtubi menegaskan, desiminasi ini dimaksudkan agar petani dan peternak di Lobar bisa menggunakan teknologi dari BPPT dalam hal pengolahan makanan ternak menggunakan bahan baku lokal seperti jagung. Sehingga, ke depan kata dia dengan teknologi pengolahan makanan ternak ini bisa membantu petani dalam meningkatkan produksi peternakannya. Tentunya hal ini perlu dibarengi dengan desiminasi yang lain, seperti dari Lippi. Di komisi VII, katanya, mitra kerja dengan lembaga non kementerian memil-

iki anggaran yang cukup besar melakukan terobosan teknologi sederahana tepat guna untuk membantu peternak dan petani. Misalnya teknologi sederhana untuk pengeringan cabai. Pihaknya sudah memberikan bantuan kepada 7 desa di Lombok. Pihaknya juga akan terus mengupayakan bantuan lain yang ada di kementerian dan non kementerian untuk dibawa sebanyak-banyak ke Lombok NTB. “Ini bagian dari tugas saya di komisi VII sebagai satusatunya wakil NTB di komisi VII untuk mengarahkan sebanyak mungkin dana APBN yang diperuntukkan di bidang peneletian agar bisa membantu peternak, petani dan nelayan di NTB ini,” jelas dia. Teknologi ini bisa diterapkan sebab dilakukan pendampingan terhadap masyarakat yang diberikan bantuan. Kedepan kata dia perlu ditingkatkan kolaborasi dengan RPH Banyumulek lebih ditingkatkan dalam penerapan teknologi sederhana tepat guna ini. Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bupati beralasan, karena dalam rangka menambah SDM Lobar di

bidang teknologi peternakan. Lebih-lebih di daerah Patut Patuh Patju ini sedang menerapkan Pariwisata sebagai power of industry. Karena pariwisata sebagai lokomotif, kata bupati, tentu dibackup oleh produk lokal. “Yang namanya pariwisata, tentu manusia butuh makan. Padi, buah, ternak, daging dan sebagainya kita usahakan bersumber dari kita sendiri, tak perlu dari impor,” harap Fauzan. (her/*)

(Suara NTB/her)

Anggota DPR RI H. Kurtubi

(Suara NTB/her)

Anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi bersama Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat desiminasi teknologi peternakan yang digelar BPPT kerjasama dengan Kurtubi di aula kantor bupati.

(Suara NTB/her)

Kurtubi bersama ratusan petani dan peternak

SUARA NTB

Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 9

Semua Desa di Lotim Adukan Dugaan Pungli PTSL Selong (Suara NTB) Program pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang diprogramkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) diadukan masyarakat. Semua desa di Lotim mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan PTSL yang dilakukan oleh pemerintah desa ke Inspektorat dan APH. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memahami jika pembuatan PTSL ini tidak ada pungutan biaya alias gratis.

(Suara NTB/ist)

PELIMPAHAN - Kasi Pidsus Kejari Lotim Wasita Triantara (kiri) memeriksa administrasi pelimpahan tahap dua para tersangka dugaan korupsi penataan kawasan Pusuk Sembalun, Selasa (19/3).

Jaksa Tahan Dua Tersangka Kasus Pusuk Sembalun

Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lotim, Drs. Haris, MAP, membenarkan jika PTSL ini diwarnai dengan pengaduan masyarakat yang secara merata terjadi di semua desa di Kabupaten Lotim terutama yang mendapat jatah PTSL tahun 2018 lalu. Menurut Haris, PTSL memungut tidak melalui mekanisme APBD. Sementara masyarakat menilai jika pungutan kepada pemohon sertifikat PTSL ini masuk dalam kategori pungutan liar. Sehingga inilah yang belum dipahami betul oleh masyarakat karena pembiayaan gratis itu hanya masuk ke BPN. Sementara dalam peraturan dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) dan Menteri Agraria, sehingga diberikan batasan bahwa pemerintah desa boleh melakukan pemungutan terhadap penerbitan sertifikat prona/PTSL tapi tidak boleh lebih dari Rp350 ribu. Sehingga pemerintah desa harus menguatkan kembali dengan peraturan desa (Perdes) untuk penyelesaian kepemilikan. Inspektorat tetap melakukan audit terhadap setiap pengaduan yang masuk. Misalnya mencari jumlah permohonan PTSL serta nominal yang ditetapkan apakah melebihi angka Rp350 ribu atau tidak. Menelusuri poin-poin jenis pungutan yang tertuang didalamnya. Pasalnya dalam aturan, pungutan itu tidak

diperbolehkan selain untuk proses kepemilikan PTSL. “Kita tetap melakukan audit. Bahkan audit khusus yang kita lakukan karena adanya pengaduan,” jelasnya. Sementara sebelum adanya keputusan dua menteri. Terdapat beberapa kepala desa yang memungut sebesar Rp1 juta meskipun sudah disepakati dengan BPD bahkan pemohon. Dimana terdapat 5 kepala desa yang sudah dinyatakan bersalah seperti Kepala Desa Pringgabaya Utara, Tete Batu Selatan dan beberapa kepala desa lainnya. “Jadi dasar hukum dan pengelolaannya yang tidak ada. Sehingga itu yang menyebabkan terjerat hukum,” jelasnya. SEperti diketahui, BPN

Mataram (Suara NTB) – Dua tersangka dugaan korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur, Anwar Mahdi dan Syamsul Ahyar menjalani pelimpahan tahap dua, Selasa (19/3). Mantan Kadispar Lombok Timur dan Direktur CV Perames Raya ini ditahan. “Hari ini (kemarin) pelimpahan tersangka dan barang bukti,” kata Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur Wasita Triantara mengonfirmasi dihubungi dari Mataram, kemarin. Pelimpahannya dari penyidik Polres Lombok Timur. “Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan,” imbuhnya. Selanjutnya jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pelimpahan tersebut menindaklanjuti berkas dua tersangka yang sudah dinyatakan lengkap atau P-21 pekan lalu. “Segera akan kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” pungkas Wasita. Dua tersangka diduga bersama-sama melakukan korupsi dalam proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur yang anggarannya Rp2 miliar. Anggaran yang bersumber dari Tugas Perbantuan Kemenpar RI tahun 2016. Dana sebesar Rp1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti gapura di Sebau, rest area, dan gerbang selamat datang. Proyek fisik diduga tidak sesuai dengan spesifikasi namun tetap dibayar 100 persen. Dalam proyek itu, Anwar bertindak selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK). Proyek dikerjakan CV Perames Raya miliki tersangka Ahyar. Dugaan korupsi pada kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp280 juta, sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan NTB. (why)

(Suara NTB/yon)

Haris heran jika hampir setiap hari menerima permintaan untuk lokasi PTSL. Ditegaskannya, apabila semua tanah terdata, maka pelayanan akan lebih maksimal. Cukup online terutama dalam jual beli untuk mengetahui jelas tidaknya status lahan tersebut. Termasuk melalui kegiatan ini, maka peluang untuk diketahui adanya sertifikat ganda. (yon)

Trauma Gempa Diklaim Tidak Separah Sebelumnya

(Suara NTB/why)

Hindari Gagal Berangkat

SABU - Kepala BNNP NTB Muhamad Nurochman Selasa (19/3) menunjukkan barang bukti sabu milik tersangka RD yang disinyalir pemain narkoba jaringan Sumatera.

JCH Lotim Diingatkan Segera Lunasi ONH

Pengedar Jaringan Riau-Lombok Transaksi Sabu Modus Paket Sabun

Selong (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada 1.123 jemaah calon haji (JCH) Lotim untuk secepatnya melunasi ongkos naik haji (ONH). Pelunasan ini penting diperhatikan oleh para JCH sebagai salah satu penentu keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Jika hal tersebut tidak diindahkan, maka dapat menjadi penyebab gagalnya berangkat ke tanah suci. Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, menjelaskan bahwa Selasa kemarin merupakan hari pertama hingga tanggal 15 April mendatang waktu pelunasan ONH/BPIH oleh JCH Lotim tahun ini. Diharapakannya, peristiwa tahun lalu sekitar 3 orang dari 830 JCH tahun lalu yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji karena tidak melakukan pelunasan ONH. Untuk itu, pihaknya sudah mengumpukan seluruh kepala KUA tingkat kecamatan untuk menyebarkan informasi terkait pelunasan ONH haji. Dimana untuk tahun ini, BPIH/ONH sebanyak Rp38 juta. Artinya biaya haji tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp600 ribu hitungan rupiah murni. “Padahal untuk tiga orang itu intens membangun komunikasi. Untuk tahun ini, jumlah JCH Lotim sebanyak 1.123 JCH,” sebutnya. Alasan tidak menggunakan dolar penghitungan ONH ini karena terjadi perbedaan pelunasan yang dilakukan oleh masing-masing JCH tersebut karena tergantung kurs dolar pada hari itu. Sementara bila mengguna rupiah, perubahan biaya ONH tahun ini tidak mengalami perbedaan. Menurut dia, bertambahnya kuota haji yang didapatkan oleh Pemkab Lotim dimungkinkan dikarenakan pada waktu itu jumlah pendaftar haji cukup banyak. Sehingga, untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin mengerjakan ibadah rukun Islam ke lima itu, maka pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenag NTB menambah kuota atau jatah untuk Kabupaten Lotim. “Alhamdulillah kuota haji kita tahun ini bertambah,” ujarnya. Ditambahkannya, dari jumlah ini, sebanyak 1.123 orang ONH yang sudah tertera namanya, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang tidak menMataram (Suara NTB) – yanggupi dengan berbagai perAsosiasi Hotel Mataram soalan. Baik meninggal dun(AHM), Selasa (19/3) berteia, sakit, ataupun tidak mammu dengan Ketua DPRD pu melunasi ongkos naik haji Kota Mataram, H. Didi (ONH) atau BPIH meskipun Sumardi, SH. AHM mensudah dilakukan pemanggigadukan banyak hal sepulan. Akan tetapi, hal tersebut tar persoalan hotel. Mulai dapat diketahui ketika waktu dari perizinan yang terkesan pelaksanaan pelunasan biaya menyulitkan hingga meminpenyelenggaraan ibadah haji ta kebijaksanaan penguran(BPIH) tersebut. Termasuk gan pajak. Kebijakan penberapa jumlah yang lansia gurangan pajak ini menydan kriteria-kriteria lainnya. usul kondisi pariwisata “Dengan adanya penamKota Mataram pascagempa bahan kuota ini, maka daftar belum sepenuhnya pulih. tunggu bagi masyarakat yang AHM yang diketuai Ertelah mendaftar menjadi lebnanda Agung D, menggamih pendek,”terangnya. Jebarkan bahwa okupansi maah yang berangkat tahun hotel-hotel di Mataram ini, lanjutnya, berdasarkan masih di bawah 30 persen. urutan pendaftarannya dan Kondisi ini dirasakan santidak ada unsur permainan gat memberatkan. Menyurutan pemberangkatan. ikapi keluhan AHM, Ketua Misalnya masyarakat yang DPRD Kota Mataram, H. baru mendaftar namun dapDidi Sumardi berjanji akan menyampaikan persoalan at berangkat menunaikan ini kepada Walikota dan ibadah haji lebih cepat Wakil Walikota Mataram. dibandingkan yang lain. “Itu Untuk itu, AHM diminta sudah sesuai urutan pendaftbersurat secara resmi kepaaran. Kita pastikan tidak ada permainan,” terangnya. (yon)

Lotim berhasil mencapai target penerbitan sertifikat PTSL. Dimana dari target 33.643 bidang tanah. BPN Lotim sudah berhasil mencapai 100 persen. Untuk Kabupaten Lotim diberikan jatah penerbitan sertifikat dengan jumlah tersebut. Dari 25.000 bidang yang kemudian naik menjadi 27.500 dan terakhir mengalami kenaikan lagi hingga angka 33.643 bidang yang merupakan tambahan jatah dari KLU atau sebanyak 8.500 bidang. Dari 33.643 bidang itu tersebar di 22 desa yang ada di Kabupaten Lotim, dua desa merupakan lanjutan tahun 2017. Adapun untuk penyerahan sudah dilakukan di sejumlah wilayah seperti di Masbagik, Pringgasela, Jerowaru, Montong Baan Selatan dan sejumlah desa lainnya hingga tuntas. Dari 500.000 bidang tanah yang ada di Kabupaten Lotim, yang sudah tersetifikat masih sedikit. Maka untuk mencapai itu seharusnya setiap tahun 100 ribu bidang. Maka tidak

Mataram (Suara NTB) – BNN Provinsi NTB menggagalkan peredaran sabu asal Riau dengan menangkap tersangka, RD (41). Tersangka diduga sebagai pemesan barang yang dikirim lewat jasa paket kilat. Modusnya, sabu disembunyikan dalam boks berisi sabun. Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Muhammad Nurochman menjelaskan, tersangka yang tinggal di Sandik, Batulayar, Lombok Barat ditangkap saat mengambil paket di kantor agen pengiriman paket kilat. “Dia ini pemain lama yang barangnya diedarkan di wilayah NTB,” ucapnya dalam konferensi pers Selasa (19/3) di Mataram. Rochman menjelaskan, paket dikirim dengan tujuan Lombok. Alamat pengirim teridentifikasi berasal dari Riau, menurut manifes paket

tersebut. “Barang dikemas dalam paket disamarkan sabun. Di dalamnya ada lima bungkus. Sengaja pakai sabun mungkin agar baunya tersamar,” terangnya. Tersangka RD ditangkap di Jalan Raya Midang Belencong, Gunungsari, Lombok Barat, Senin (18/3) pagi sekitar pukul 13.27 Wita. Sebelumnya, petugas BNN menerima informasi akan adanya pengambilan paket tersebut. Paket yang diambil tersangka memiliki ciri bungkus kertas kado motif bunga. Saat dibuka, sabu dibungkus dengan karbon hitam berlakban cokelat. Sabu ditemukan di dalam lima bungkus klip. “Berat kotornya 430 gram. Barang ini tidak ada nilainya, karena ini racun,” tegasnya. Hasil tes urine tersangka menunjukkan tanda positif. “Dia ini juga pengguna,” im-

buh Rochman. Terasngka RD dijerat dengan pasal 114 ayat (2) dan atau 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukuman penjaranya paling lama 20 tahun. Bongkar Jaringan Ganja 5 Kg Sementara Polda NTB mengungkap peredaran ganja 5,04 Kg dengan tersangka seorang pria berinisial SS (42) dan ibu rumah tangga, SR (34). Dua tersangka itu digerebek di Lingkungan Pelita, Dasan Agung, Selaparang, Mataram. “Barang bukti ganja di dalam jerigen,” ucap Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama Selasa (19/3). Para tersangka digerebek pada Sabtu (9/3) lalu. Ganja di dalam jeriken ditemukan di lantai tiga kos-kosan milik tersangka SS. (why)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 aram ini berencana mengun12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dang OPD terkait untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mencari solusi terbaik atas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 persoalan yang dialami 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 AHM. Didi mengaku, jauh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sebelumnya sudah mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 prediksi bahwa bagian tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 terpisahkan dari ekses pas12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 cagempapasti pariwisata. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Persoalan yang disam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 paikan AHM akan menja12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 di atensi Dewan untuk seg12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 era ditindaklanjuti. Bah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan, Didi bertekad menye12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lesaikan persoalan ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dalam pekan ini. ‘’Hotel-ho12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tel di Mataram dihadap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan pada kondisi tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bisa survive,’’ katanya. Ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sesuai hasil pemantauan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nya ke semua sektor usa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ha. Keluhan AHM ini dap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 at dimaklumi. Dewan, kha12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 watir kalau hal ini tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi melakukan segera disikapi akan men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 imbulkan persoalan lain. audiensi dengan AHM. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Seperti PHK besar-besa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 da Walikota Mataram dan red),’’ katanya di ruang kerjan- ran, pengangguran, angka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya kemarin. Selain Walikota kemiskinan meningkat dan merinci permintaan mereka. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ‘’Surat itu juga tembuskan dan Wakil Walikota, orang no- kriminalitas. ‘’Ini sifatnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ke kami (DPRD Kota Mataram, mor satu di DPRD Kota Mat- kompleks,’’ cetusnya. (fit) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

AHM Mengadu ke DPRD Kota Mataram

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Trauma akibat gempa pada Minggu (17/3) sore lalu diklaim tidak separah seperti yang terjadi sebelumnya. Keyakinannya, sebagian besar masyarakat Lombok Timur (Lotim) sudah mulai terbiasa dengan musibah gempa dan bisa mengantisipasinya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lotim, H. Marwan ketika dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan dulu semua korban gempa dua kali guncangan dengan magnitudo 5,4 dan 5,1. Di mana, kondisi terparah terjadi di Kecamatan Montong Gading. Saat ini penanganan trauma juga sedang dilakukan dengan menerjunkan petugas. “Ada tidak yang sampai trauma berat,” ucapnya meyakinkan. Meski demikian, penanganan trauma ini akan tetap dilakukan agar tidak sampai menimbulkkan masalah trauma mendalam bagi warga. Diakui, gempa pada Minggu lalu telah membangkitkan trauma warga Lotim, sehingga diperlukan juga untuk trauma healing. Namun untuk fokus utama

saat ini, hanya pendataan seluruh kerusakan dan warga-warga yang terkena dampak. Gempa terakhir ini memang menambah jumlah korban gempa tahun sebelumnya. Warga yang sebelumnya sudah menjadi korban rumah rusak ringan, kini banyak yang menjadi rusak berat dan harus mendapatkan atensi. “Itu semua akan didata ulang kembali,” urainya. Dituturkan saat hari pertama kejadian, langkah sigap aparat pemerintah kabupaten sudah dilakukan dengan menerjunkan bantuan logistik berupa terpal dan bantuan lainnya. “Pada hari pertama kita sudah terjun ke lokasi dan membagi-bagikan nasi bungkus yang kita kumpulkan swadaya dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lotim,” sebutnya. Dapur umum dinilai belum terlalu dibutuhkan. Tidak seperti kejadian gempa susulan beberapa kali tahun 2018 lalu yang menyebabkan ribuan warga mengungsi. “Dapur umum tampaknya belum dibutuhkan karena warga bisa masak sendiri,” paparnya. (rus)

Calon Senator Lolos dari Jerat Tipilu Praya (Suara NTB) Salah seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTB, Hj. Rabiatul Adawiyah, lolos dari jerat hukum terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu (tipilu). Setelah diduga melakukan kegiatan kampanye pada kegiatan reses di salah satu lembaga pendidikan di Lombok Tengah (Loteng) akhir Bulan Februari kemarin. Kasus tersebut sebelumnya ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Loteng. Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (19/3), mengatakan, sebelumnya pihaknya mendapat laporan soal dugaan kegiatan kampanye yang dilakukan anggota DPD RI yang juga calon anggota DPD RI pada Pemilu April mendatang, Hj. Rabiatul Adawiyah. Dimana dalam kegiatan reses tersebut, senator senayan itu diduga melakukan aksi bagi-bagi stiker. Tidak hanya itu, dalam kegiatan kampanye tersebut juga diduga melibatkan aparatur sipil negara (ASN). “Namun setelah melalui proses penyelidikan dan klarifikasi dari sejumlah pihak, tidak ditemukan alat bukti yang kuat soal dugaan kampanye tersebut. Sehingga oleh pihak Gakkumdu Loteng, menyatakan kasus tersebut tidak terbukti,” sebutnya. Hal itu merujuk dari beberapa keterangan, bahwa memang ada pembagian

stiker. Tetapi itu tidak di area kegiatan reses. Yang membagikan pun bukan termasuk tim dari pihak calon anggota DPD RI itu sendiri. “Jadi memang ada kita temukan salah seorang peserta yang baru ikut kegiatan reses membawa stiker calon DPD RI tersebut. Tapi setelah ditelusuri ternyata peserta tersebut dapat stiker di luar arena reses. Bukan di arena reses tersebut,” jelasnya. Sehingga pihak Gakkumdu Loteng berpandangan, kalau ada peristiwa hukum yang terputus antara reses dengan pembagian stiker tersebut. Dan, tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan kata lain, dugaan kampanye yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan reses anggota DPD RI, Hj. Rabiatul Adawiyah, tidak terbukti. Soal pelibatan ASN dalam kegiatan tersebut, Hanan mengatakan, karena itu bukan kampanye jadi bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah status ASN bersangkutan atas nama L. Munawir Haris tersebut. Selain menjadi guru juga masuk dalam SK tim fasilitator pada kegiatan reses anggota DPD RI tersebut. “Terkait ASN atas nama L. Munawir Haris, kita serahkan rekomendasikan ke pembina ASN atau Komisi ASN, untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (kir)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 10

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Desa Senteluk Giri Menang (Suara NTB) Tim pelaksana pengabdian masyarakat kelompok VI dan pelatihan keagamaan Jurusan Brahmawidya Prodi Filsafat Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian masyarakat di Banjar Suka Duka Griya Pramana Asri, Dusun Aiq Genit Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Kegiatan itu dilaksanakan sejak Senin (18/3) sampai dengan Jumat (22/3). Ketua Panitia Tim Pengabdian yang juga Ketua Jurusan Brahma Widya, I Gusti Komang Kembarawan, S.Ag., M.Ag., mengatakan, pengabdian masyarakat merupakan salah satu unsur tri dharma perguruan tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Tema yang diusung dalam kegiatan pengabdian itu yaitu melalui pengabdian masyarakat kita

tingkatkan sumber daya manusia berkualitas di era revolusi 4.0 “Dengan adanya pengabdian masyarakat, bagaimana dosen dan mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama dalam bidang pembinaan keagamaan sekaligsu sebagai ajang sosialiasi penerimaan mahasiswa baru,” jelasnya. Materi yang disampaikan di pengabdian masyarakat ini yakni dharma wacana bahasa Inggris dan Indonesia, prawakara wirama, tattwa, sradha bhakti, dan yoga. I Gusti Komang Kembarawan menekankan, kegiatan pengabdian ini mengkhususkan pembinaan di STT Yowana Dharma Prama dengan jumlah peserta 40 orang. Sedangkan panitia yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, dan anggota sebanyak 14 orang.

Sementara itu, Ketua Banjar Suka Duka Griya Pramana Asri, sekaligus Ketua Krama Pura Peninjauan Bukit Sari, Dusun Aiq Genit Desa Senteluk, I Wayan Budiarta, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua dan Tim Pengabdian STAHN Gde Pudja Mataram. Ia juga berharap ke depan akan ada kerja sama lainnya seperti penempatan KKN di Banjar Suka Duka Griya Pramana Asri. Wayan Budiarta berharap kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan manfaat, terutama tantangan yang dihadapi pihaknya yang berada di wilayah pariwisata. “Seiring kegiatan yang dilakukan di masyarakat, seiring sinergi antara masyarakat dan perguruan tinggi, diharapkan bisa menambah wawasan bagi kami,” harapnya. Ketua STAHN Gde Pudja

Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan STAHN Gde Pudja dalam kegiatan seperti ini ingin mendekatkan diri ke masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa STAHN Gde Pudja Mataram tidak hanya sekolah yang menghasilkan pemangku. Masyarakat bisa memilih prodi umum seperti Prodi Ekonomi atau Prodi Hukum yang memiliki kurikulum sama dengan perguruan tinggi lain. “Keunggulannya mendapatkan tambahan pelajaran agama,” katanya. Tugas utama STAHN Gde Pudja untuk mengembangkan sumber daya manusia Hindu. Tak kurang dari seribu lulusan sudah dihasilkan oleh STAHN Gde Pudja. “Tiga hal yang harus dikembangkan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Di STAHN bisa mengembangkan tiga ilmu itu,” katanya. (ron/*)

(Suara NTB/ron)

SAMBUTAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., saat memberikan sambutan di kegiatan pengabdian masyarakat di Banjar Suka Duka Griya Pramana Asri, Dusun Aiq Genit Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Kegiatan itu dilaksanakan sejak Senin (18/3) sampai dengan Jumat (22/3).

Lakukan Seleksi Calistung Dukungan Penuh Guru SAAT ditunjuk mewakili sekolah mengikuti pemilihan Puteri Indonesia NTB 2019 awal Februari lalu membuat Frisila Stevani, siswi Kelas 12 Akuntansi SMKN 2 Mataram merasa minder dan tidak mampu untuk ikut. Namun, atas dukungan penuh dari guru di sekolah dan keluarga membuat Frisia Stevani bertekad untuk memberikan yang terbaik. Hasilnya, Frisia Stevani berhasil menjadi finalis Puteri Indonesia NTB 2019. ‘’Awalnya saya minder dan berpikir ngak mampu untuk ikut itu. Tetapi guru saya tetap terus semangatin saya memberi dukungan. Lalu siap ngak siap saya harus siap, karena saya percaya diri dan selalu yakin pasti bisa berikan yang terbaik untuk sekolah,’’ tuturnya, Selasa (19/3). Diakuinya, perjuangan menjadi finalis tidak mudah, karena bersaing dengan banyak orang se NTB. Apalagi saat pemilihan Puteri Indonesia NTB 2019, dirinya mengikuti karantina selama 3 hari. Selama mengikuti karantina, ujarnya, banyak pelajaran yang didapatkan, seperti, pembekalan serta pembelajaran lainnya, sehingga saya lebih mengetahui wawasan dalam modeling. Berbekal pembekalan yang diperoleh selama karantina, dirinya lebih percaya diri dan mampu menjadi finalis. Bahkan, saat mengikuti grand final, dirinya tidak menyangka bisa masuk Top Ten Puteri Indonesia NTB 2019 dari 20 finalish yang hebat-hebat. ‘’Saya sangat bersyukur akhirnya saya bisa membuktikan dengan usaha dan keyakinan saya sendiri. Motivator saya dalam mengikuti ajang ini yaitu mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua saya , dari guru-guru saya di sekolah dan orang yang ada di sekitar saya,’’ ujarnya. Dalam mengikuti pemilihan Puteri Indonesia NTB, dirinya mendapat pengalaman yang sangat berharga dan berkesan, seperti meningkatkan keberanian dan kompetensi diri, membuka pikiran menjadi luas, meningkatkan daya saing yang sportif. Apalagi motivasi dirinya ingin membanggakan dan membahagiakan orang tua dan keluarga. ‘’Dalam mengikuti kompetensi modeling dan membuktikan kepada orangorang yang sudah meremehkan,’’ tambahnya. (ham)

Frisila Stevani

SD Dikenakan Sanksi Penundaan Pencairan BOS

Mataram (Suara NTB) Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) tahun 2019 nanti, sekolah dilarang melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) bagi calon murid baru. Jika SD tertentu tetap melakukan tes calistung, maka SD itu akan dikenakan sanksi penundaan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu ditegaskan Direktur Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr. Khamim, M.Pd., ditemui di Mataram, Selasa (19/3). Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, SD tidak boleh mensyaratkan calistung saat PPDB. “Tidak ada tes macammacam itu. Termasuk prestasi

tidak boleh juga. Yang penting anak itu berusia tujuh tahun, wajib diterima. Sesuai Permendikbud untuk SD sesuai domisili sebanyak 90 persen zonasi, dan sisanya jalur perpindahan orang tua,” katanya. Khamim menegaskan, berdasarkan arahan Mendikbud, jika SD tetap menerapkan tes calistung saat PPDB, maka pencairan dana BOS bagi sekolah itu akan ditunda. “Ini sebenarnya peringatan bagi sekolah. Jika sekolah tetap menerapkan itu, maka akan di-pending pencairan BOS-

nya” katanya. Pemerintah daerah juga diminta memberikan pencerahan kepada sekolah terkait aturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pemerataan pendidikan. Seperti memetakan jumlah guru bersertifikasi, guru itu dibagi rata di setiap sekolah agar perbedaan antara sekolah atau wilayah tidak terlalu ekstrem. “Sehingga terjadi pemerataan mutu, tidak ada istilah sekolah favorit seperti dulu,” harapnya.

Unram akan Surati PLN Minta Jaminan Listrik Saat Tes UTBK Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) dalam waktu dekat akan menyurati PLN untuk memastikan pelaksanaan tes SBMPTN yang seluruh proses tesnya menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dapat berjalan tanpa gangguan. Hal itu disampaikan Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan belum lama ini. Ruspan menyebut, upaya bersurat ke PLN dilalukan untuk memastikan listrik aman saat tes dilakukan. “Kita akan bersurat nanti ke PLN agar Lombok - Sumbawa aman saat tes berlangsung,” terang Ruspan. Dikatakan Ruspan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji coba tes UTBK pada sembilan sekolah yang tersebar di lima sekolah SMA Mataram dan empat sekolah di Sumbawa, hal-hal teknis seperti mati lampu sangat penting diantisipasi dengan matang. “Yang paling penting diperhatikan ialah listrik, meminta bersurat agar tidak ada kendala pemadaman atau hal yang menggangu jaringan listrik” ujarnya. Selain berkirim surat, kesiapan lainnya ialah sekolah juga harus siapkan genset untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Termasuk Unram sendiri juga telah menyediakan genset. “Saat tes tidak ada kendala, berjalan baik. Ujicoba mengoperasikan komputer, semua komputer sudah terkoneksi. Sekolahsekolah juga siapkan genset. Hal hal teknis itu dari sekarang kita antisipasi semua. Sudah tinggal action,” jelasnya (dys)

Khamim (Suara NTB/ron)

Santri Ponpes Komite Sekolah Tak Berdaya Libatkan Partisipasi Masyarakat Assulamy Dilatih Miliki Mataram (Suara NTB) Keterlibatan masyarakat membangun dunia pendidikan sangat penting. Komite sekolah sebagai wadah yang menjembatani kepenting orang tua siswa dengan pihak sekolah dinilai sangat strategi. Hanya saja, komite sekolah tak memiliki kewenang memaksakan masyarakat untuk terlibat penuh membangun dunia pendidikan. Hal itu dikeluhkan Kepala SMPN 11 Mataram Hj. Zohriah. Menurutnya, meski komite sekolah sudah ada tapi tidak bisa berperan maksimal. Selain tak memiliki kewenangan memaksa, ada larangan terkait dengan meminta sumbangan kepada masyarakat.

Sebagai pengalaman tak berdayanya komite sekolah di tempatnya. Suatu ketika orang tua siswa dikumpulkan perihal dengan akan dilakukannya perluasan musala sekolah. Pada saat pertemuan berlangsung, dihadiri sekitar 300 lebih orang tua siswa. Mereka sepakat akan urunan membantu penyelesaian pembangunan musala dengan mengeluarkan uang masing-masing Rp150 ribu yang bisa dicicil selama tiga kali. “Komite mengundang orang tua. Kita sewa terop Rp800 ribuan. Sepakat lah orang tua untuk menyumbang masing masing Rp150 ribu yang dibayar selama tiga kali,” cerita

Zohriah. Hanya saja karena uang sumbangsih tidak boleh ditagih, komite tak bisa berbuat banyak. Setelah tahun pelajaran berakhir, uang yang terkumpul dari 300 anak hanya Rp1.500.000 saja. “Itu dipotong untuk sewa terop. Untuk bangun sebuah musala apa yang bisa dibeli dengan uang segitu. Susah sekali karena memang kondisi orang tua di sini lebih dari 80 persen masih kurang mampu,” jelasnya. Ditambah lagi kesadaran orang tua membangun pendidikan masih sangat kurang, sehingga ketika diajak berpartisipasi membangun pendidikan juga tidak mampu. (dys)

Rawan Pencurian, Penjagaan Sarana UNBK Harus Diperketat (Suara NTB/ist)

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., mengatakan tidak boleh tes membaca, menulis, dan berhitung saat PPDB SD. Dalam Permendikbud tentang PPDB, di pasal 24 dengan tegas disampaikan dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Sekolah juga wajib menerima peserta didik yang berusia tujuh tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. (ron)

Mataram (Suara NTB) beberapa tahun lalu sempat Seluruh SMA/SMK negeri terjadi di salah satu tempat dan swasta di Kabupaten adanya komputer UNBK yang Lombok Timur (Lotim) dipas- hilang sehari sebelum pelaktikan akan melaksanakan sanaan UNBK. “Tingkat kerUjian Nasional Berbasis Ko- awanan itu perlu ditingkatkan mputer (UNBK) tahun 2019. penjagaannya, sebab beberapa Sebagian sarana UNBK teru- tahun lalu sempat kejadian di tama client atau komputer dan salah satu tempat , begitu belaptop di sekolah bersumber sok mau pelakdari meminjam di orang tua s a n a a n siswa atau lembaga. Salah UNBK komsatu yang menjadi perhatian puter banyyaitu keamanan terhadap saak yang hirana UNBK itu. lang,” ujar Kepala UPTD Layanan Mashun. Pendidikan Menengah dan ManPendidikan Khusus-Pendiditan Kepakan Layanan Khusus (Dikla Bidang men dan PK-PLK) KabupatPembien Lombok Timur, H. naan PKMashun, S.Pd., M. AP., ditemui PLK Dinas di Mataram, Selasa (19/3) Pendidimengatakan, persiapan kan UNBK di Lotim sudah dilaksanakan sejak bulan Januari lalu. Termasuk penyiapan client seperti laptop dan komputer dengan cara kerja sama dengan orang tua siswa dan lembaga lain. N a m u n demikian salah satu kekhawatiran yaitu tingkat kerawanan pencurian di daerah H. Mashun pelosok. Karena (Suara NTB/ron)

dan Kebudayaan (Dikbud) NTB ini, mengatakan, untuk mengantisipasi itu pihaknya sudah bersurat ke masingmasing sekolah untuk memperketat penjagaan. Ia menegaskan tidak ada waktu lengang baik siang hari ataupun malam hari. “Kegiatan penjagaan lokasi ujian tetap terjaga,” katanya. Selain itu, yang menjadi kekhawatiran pihaknya yakni masalah listrik. Sekolah negeri di Lotim mulai tahun ini sudah meningkatkan daya listrik. Persiapan generator set (genset) juga sudah dilakukan oleh sekolah. “Rata-rata sudah ada persiapan untuk sekolah negeri kita,” imbuh Mashun. Persiapan lainnya, sudah dilaksanakan pelatihan proktor mandiri. Proktor yang sudah dilatih di provinsi melatih proktor yang ada di Lotim. Seluruh SMA/SMK di Lotim mengikuti UNBK, dengan rincian 23 SMA negeri, 43 SMA swasta, 10 SMK negeri, dan 73 SMK swasta. Bagi sekolah swasta yang belum memiliki laboratorium komputer sendiri, diarahkan untuk bekerjasama dengan SMP atau meminjam ke siswa atau wali murid. “Sekarang semua itu mengikuti UNBK, tidak ada yang tidak UNBK,” pungkas Mashun. (ron)

Kemampuan Menulis

Giri Menang (Suara NTB) Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat menggelar Road Show Pelajar Menulis di Ponpes Assulamy Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat (Lobar), Sabtu (16/3) lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) NTB. Selama kegiatan Road Show Pelajar Menulis, diisi dengan acara pelatihan menulis yang menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Sekretaris Daerah NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD. Dalam kesempatan itu, Sekda NTB H. Rosiady Sayuti, memberikan semangat dan motivasi kepada kader-kader IPNU-IPPNU yang ada di Pondok Pesantren Assulamy Langko. Menurutnya, menjadi penulis itu sangat penting. Dan menulis itu sangat mudah, asalkan ada kemauan dan ingin memulai. “Kunci menjadi seorang penulis itu asalkan ada kemauan dan keinginan untuk memulai. Dan teruslah menulis, jangan pikirkan bagus dan tidak bagusnya,” katanya. Mantan Asisten 1 Setda NTB ini juga menuturkan, dirinya juga seorang penulis. Berbagai karya tulis telah dihasilkan dengan tujuan menyemangati para santri. “Saya juga penulis, sudahnya banyaklah buku-buku yang saya terbitkan. Artikel saya pun cukup banyak, bisa dicek di blogger saya,” katanya sambil memberikan nama akun med-

sosnya kepada peserta. Sekda juga mengingatkan pada peserta untuk terus melanjutkan studinya hingga ke jenjang lebih tinggi, dari S1, S2 bahkan S3. “Sekarang program Gubernur NTB itu beasiswa ke luar negeri. Harus adik-adik manfaatkan agar bisa lanjut kuliah S1, S2, bahkan S3 ke luar negeri. Tapi harus menguasai bahasa Inggris,” terangnya. Ketua Pimpinan Wilayah IPNU NTB Pauzan Basri, menyampaikan bahwa menulis adalah salah satu cara mengabadikan momen-momen yang tidak bisa diingat seketika. Namun dengan menulis, semua hal-hal di masa lalu akan menjadi sejarah. “Dengan menulis banyak hal yang bisa kita dapatkan, di era serba digital ini maka sebagai kader-kader IPNU harus mempersiapkan sedemikian baik untuk masa yang akan datang,”ungkapnya. Sementara itu, Suaeb Qury yang merupakan mentor dalam kegiatan road show pelajar menulis yang digelar oleh PW IPNU NTB menyampaikan bahwa menulis itu adalah bagaimana berimajinasi dan berhayal setinggi langit. Khayalan itu kemudian ditulis dan dinarasikan dengan baik dan diabadikan. “Menulis itu harus dijadikan sebuah kewajiban dan keharusan. Karena di zaman ini menjadi penulis itu sangat banyak sekali keuntungannya, di samping keuntungan secara ekonomi,”tutur mantan Ketua GP Ansor NTB ini. (dys)

(Suara NTB/ist)

BERIKAN MATERI - Sekda NTB H. Rosiady H. Sayuti memberikan materi pada pelatihan menulis yang digelar IPNU NTB di Pondok Pesantren Assulamy Langko Lingsar.

SUARA NTB

Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 11

Perkemi NTB Gelar Selekda Atlet Pra-PON Mataram (Suara NTB) Menghadapi Prakualifikasi PON di Kalimantan Selatan (Kalsel), 10-16 November 2019, Perkemi NTB akan melaksanakan Seleksi Daerah (Selekda) atlet di Mataram, akhir Maret mendatang. Ketua Harian Perkemi NTB, Agus Suharian yang dihubungi Suara NTB, di Mataram, Selasa (19/3) kemarin mengatakan Selekda atlet cabang olahraga beladiri kempo akan digelar di Mataram, akhir Maret 2019. Selekda nanti akan melibatkan seluruh atlet-atlet terbaik dari kabupaten/kota di NTB. “Untuk Selekda nanti kita akan mengundang semua atlet terbaik dari kabupaten/kota. Terutama atlet juara Porprov NTB dan juara nasional tahun lalu akan kami undang,” ucapnya. Rencana Selekda atlet olahraga beladiri kempo sangat serius, sebab pihak Perkemi NTB akan mengikuti sertakan stlet-atlet unggulan mengikuti event itu. Sehingga perlu dilakukan seleksi agar NTB dapat menyiapkan atlet-atlet terbaik mengikuti single event itu. Menurut Agus, saat ini Perkemi NTB punya satu atlet yang dibina di Pelatda Mayung 2018, yakni Anas. Namun NTB tak mungkin mengirim satu atlet di ajang seleksi atlet memperebutkan tiket PON XX 2019,alasannya Pra-PON merupakan ajang prakualifikasi yang mempertandingkan sedikitnya 17 kelas. “Pra-PON kempo akan pertandingkan sebanyak 17 kelas. Kita akan melaksanakan Selekda akhir bulan Maret ini untuk menetapkan jumlah atlet yang dikirim,” tuturnya seraya menambahkan bahwa Selekda nanti dalam rangka menyeleksi atlet Embu dan randori putra/putri. (fan)

NPC akan Usulkan Zakariah Ikut Seleknas Mataram (Suara NTB) Pengurus National Paralympic Committee (NPC) NTB mengatakan akan ada Seleksi Nasional (Seleknas) bagi atlet atletik Indonesia persiapan mengikuti Asean Para Games (APG) yang akan berlangsung di Manila Filipina tahun 2020. Seleknas untuk cabor atletik dipastikan akan dilaksanakan tahun ini, karena cabor lainnya seperti catur, yudo dan lainnya sudah berlangsung. Bila sudah keluar jadwal Seleknas untuk cabor atletik, NPC NTB (Suara NTB/fan) akan mengusulkan nama Zakariah Zakariah untuk mengikuti Seleknas atlet APG. Demikian dikatakan Sekretaris NPC NTB,Heri Subardjo kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini. “Tahun ini sudah mulai di gelar seleknas untuk atlet Asian Para Games Indonesia. Untuk seleknas atlet atletik kita akan mengirim Zakariah untuk wakili atlet NPC NTB,” ucapnya. Heri Subardjo yang biasa disapa Heri mengatakan keinginan pihaknya mengusulkan nama Zakariah untuk mengikuti Seleknas atlet para difabel itu berdasarkan informasi dari pelatih atletik NTB. Dimana Zakariah mengalami cacat pada salah satu tangannya. “Kami dengar Zakariah cacat pada salah satu tangannya. Jadi Zakariah akan kita usulkan mengikuti Seleknas untuk tim atletik Indonesia, persiapan APG di Manila,” ucapnya. Menurut Heri, bila Zakariah bisa ambil bagian di Seleknas Asian Para Games tahun ini, dirinya yakin Zakariah akan lolos memperkuat tim Indonesia di Asian Para Games 2020. Pasalnya catatan waktu Zakariah di nomor 100 meter sudah tembus 10.80 detik. Dan catatan waktu tersebut tercepat di level nasional. “Untuk nomor 100 meter atlrtik, di Indonesia belum ada yang bisa lari mencapai limit waktu 10.80 detik. Kalau Zakariah ikut, sudah pasti dia akan lolos Seleknas,” jelasnya. (fan)

Razak Masih Dijagokan di Event Nasional Mataram (Suara NTB) Usia Abdul Razak boleh dibilang sudah tua untuk ukuran atlet. Namun atlet 29 tahun ini masih mendapat kehormatan mewakili NTB di kancah nasional. Atlet kelahiran 8 Desember 1989 ini akan dijagokan meraih medali di nomor 4x400 meter di Kejurnas Atletik Jatim Open di Surabaya, Jatim, 28-31 Maret 2019. Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar Diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (19/3) kemarin mengatakan Abdul Razak akan ikut serta di babak kualifikasi PON Atletik “Jatim Open 2019”. Atlet asal Dompu itu akan dipasang di nomor estafet 4x400 meter putra bersama, Arif Rahman, Andrian dan M. Suryono. “Razak masih kita unggulkan di event nasional. Dia akan memperkuat tim estafet 4x400 meter putra,” ucapnya. Menurut Muhdar, para atlet yang perkuat tim estafet 4x400 meter putra bukanlah tim sembarangan. Namun mereka merupakan atlet yang sukses mendulang medali emas NTB di beberapa event nasional. Di Kejurnas Atletik Jatim Open tahun 2018 misalnya, tim estafet 4x400 meter yang diperkuat Abdul Razak, Arif Rahman, Andrian dan M. Suryono juga sukses mendulang medali emas. Begitu juga di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) tahun 2016, tim estafet 4x400 meter yang diperkuat Razak dan kawan-kawan sukses meraih medali emas. Selanjutnya di PraPON atletik tahun 2019, Abdul Razak dan kawankawan masih dijagokan oleh pengurus cabor atletik NTB. Bila sukses meraih medali emas di Jatim Open 2019, pihak Pengprov PASI NTB dan KONI NTB pun kembali memasang target medali emas lewat tim esatfet 4x400 meter putra yang diperkuat Abdul Razak dan kawan-kawan di PON tahun 2020. (fan) Abdul Razak

(Suara NTB/her)

SERAHKAN BONUS - Asisten I Setda Lobar, M. Ilham, bersama Ketua KONI Lobar, H. Suherman, Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Munawir Haris, menyerahkan bonus kepada atlet dan pelatih peraih medali pada Porprov 2018.

KONI Lobar Beri Bonus Atlet dan Pelatih Peraih Medali Porprov 2018 Giri Menang (Suara NTB) – KONI Lombok Barat (Lobar) memberikan bonus kepada atlet dan pelatih peraih emas di Porprov 2018. Sebanyak 115 peraih medali diberikan bonus ditambah penghargaan bagi pelatih dan atlet terbaik. Total bonus mencapai Rp653 juta lebih. Pemberian bonus ini sebagai bentuk penghargaan Pemda dan KONI terhadap para atlet dan pelatih peraih medali. Diharapkan dengan pemberian bonus ini melecut semangat atlet dan pelatih untuk berprestasi lebih baik lagi kedepan. Hadir dalam pembagian bonus itu, Asisten I Setda Lobar, M. Ilham, Ketua KONI Lobar, H. Suherman, Ketua Komisi IV DPRD Lobar yang juga Sekretaris KONI Lobar,

Munawir Haris dan segenap pengurus KONI Lobar. Ketua Harian KONI Lobar Baharudin mengatakan, pembagian bonus dilakukan Senin Malam di pendopo Bupati Lobar. Bonus diberikan kepada 32 peraih medali emas, 39 peraih perak dan 44 perunggu sehingga totalnya sebanyak 115 peraih medali. Atlet peraih medali emas diberikan 10 juta per medali emas. Jumlah ini diklaim lebih tinggi diband-

ingkan Kota Mataram. Peraih medali perak masing-masing diberikan Rp1,5 juta per medali. Sedangkan peraih perunggu diberikan Rp1 juta per medali, dimana peraih medali perunggu yang diberikan sebanyak 44. “Total bonus yang diberikan Rp653 juta lebih,” jelas Baharudin. Mengapa selisih bonus antara peraih medali emas dengan medali perunggu terlalu jauh? Kata Baharudin ini bertujuan untuk mencipta-

Harga Gabah Turun, Tapi Masih di Atas HPP Dompu (Suara NTB) – Harga Gabah Kering Panen (HKP) di awal panen tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp350,- per kg. Harga ini jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp3.700/Kg. Namun Pemkab Dompu mengklaim harga masih di atas HPP. Salah seorang petani di Lingkungan Swete Kelurahan Bali I, Siti Mariam menyebutkan, saat ini hasil panen padinya hanya berani diambil pengusaha Rp3.500/Kg. Harga tersebut turun jika dibanding pembelian gabahnya pada masa tanam sebelumnya, yakni berkisar Rp3.700 – Rp4.000/Kg. “Biasanya empat ratus ribu per seratus Kg diambil, sekarang sudah turun sampai tigas ratus lima puluh ribu,” kata dia kepada Suara NTB, Selasa (19/3). Tak diketahui jelas penyebab turunnya harga gabah saat ini. Yang pasti kondisi tersebut membuat petani mengalami kerugian. Apalagi biaya produksi yang sudah dikeluarkan cukup tinggi. Karenanya, Siti Mariam, berharap pemerintah bisa sesegera mungkin mengambil sikap. “Kita cuma minta harga dinaikan karena

(Suara NTB/jun)

JEMUR – Petani di Lingkungan Swete, Dompu saat menjemur hasil panen padinya, Selasa (19/3). obat-obatan dan pupuk inikan mahal, kalau begini harganya sudah pasti rugi,” jelasnya. Sementara Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, H. Iskandar dikonfirmasi persoalan itu meresponnya biasa-biasa saja. Bahkan menganggap masalah ini sudah lumrah terjadi ketika memasuki masa panen. Disperindag pun tak akan mengupayakan langkah intervensi dengan alasan turunnya harga gabah belum dibawah HPP. “Ka-

lau turun di bawah HPP itu menjadi persoalan kita. Itu baru kita intervensi. Kalau masih di atas, buat apa?,” ungkap. Disinggung hasil pendataan pihaknya terkait harga gabah ditingkat petani saat ini, Iskandar justru tak mengetahuinya. Ia menganggap pengusaha masih mengambil hasil panen padi masyarakat di atas Rp4.000/Kg. “Sekarang ini kan empat ratus ribu lebih. Kalau semua, memang biasa turun tapi jarang di bawah HPP,” tandasnya. (jun)

Pasokan Gas Subsidi 3 Kg Belum Masuk KSB Taliwang (Suara NTB) Pasokan gas 3 kilogram untuk program konversi bahan bakar minyak (BBM) hingga kini belum masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Meski pembagian unit bantuannya berupa tabung komplet dengan kompornya telah dilaksanakan akhir tahun 2018 lalu. Nyatanya warga penerima bantuan tetap kesulitan mendapatkan gas 3 kilogram dengan harga murah alias bersubsidi. Sejauh ini warga KSB penerima bantuan program konversi BBM itu memperoleh gas 3 kilogram isi ulang secara “ilegal”. Dikatakan ilegal, karena gas tersebut berasal dari pulau Lombok yang didatangkan secara sembunyi-sembunyi oleh sejumlah pedagang. Karena tidak berlabel subsidi dan tidak resmi untuk kebutuhan konversi, setiap tabung dihargai tinggi. Kasubag Investasi dan Sumber Daya Alam, Bagian Ekonomi Setda KSB, Hamdon tak menampik kondisi tersebut. Ia mengakui, sejauh ini belum ada pa-

sokan tabung gas 3 kilogram yang khusus diperuntukkan program konversi masuk ke KSB. “Ya memang belum ada sampai sekarang,” sebutnya kepada Suara NTB, Selasa (19/3). Sebenarnya kata Hamdon, distributor yang ditugaskan mendistribusikan tabung gas 3 kilogram program konversi untuk KSB telah ditunjuk. Hanya saja sementara ini pihak distributor bersangkutan belum berani melakukan penyaluran karena belum adanya standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk wilayah KSB. “Karena belum ada HET (harga eceran tertinggi) resmi. Maka pihak distributor belum berani menyalurkan. Dan kami juga masih menunggu penetapan HETyangjadikewenanganprovinsi (gubernur),” sebutnya. Sebelumnya pihak Hiswana Migas pernah memberikan HET sementara kekepada Pemda KSB dan pihak distributor, sembari menunggu beroperasinya Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang akan melayani pulau Sumbawa.

Hanya saja kembali pihak distributor bersihkeras meminta ketetapan HET resmi pemerintah “Distributor maunya standar harga resmi. Bukan sementara,” ungkapnya Hamdon. Karena belum adanya penyaluran tabung gas isi ulang 3 kilogram program konversi, Hamdon mengatakan, para penerima bantuan tidak punya pilihan lain dan akhrinya membeli tabung gas isi ulang yang masuk secara ilegal ke KSB. Tentu konsekuensinya untuk memperolehnya warga harus merogoh kocek lebing dalam. Berdasarkan laporan warga, ia menyebutkann, untuk mendapatkan 1 tabung gas warga harus mengeluarkan biaya antara Rp35.000 hingga Rp37.000 di dalam kota Taliwang. Bahkan di kecamatan Sekongkang dihargai hingga Rp60.000 per tabungnya. “Warga memang mengeluh. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami tidak bisa juga menekan distributor agar mulai menyalurkannya,” cetusnya seraya menambahkan Pemda KSB

kan pesaingan antara atlet dan pelatih sehingga mereka berloma-lomba menjadi juara I. Hal ini kata dia ingin dicapai, sehingga nominal bonus bedanya jauh sekali. Bonus ini, kata dia, sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet dan pelatih perah medali. Selain memberikan bonus kepada atlet dan pelatih periah medali, pihak KONI juga memberikan penghargaan kepada pelatih dan atlet terbaik karena paling banyak menyumbangkan medali emas. Pelatih terbaik, kata dia, diberikan kepada cabor bola basket. Pada Porprov lalu, semua medali emas diborong

oleh Lobar. Peltih ini diberikan penghargaan berupa uang Rp5 juta. Selain itu atlet terbaik berasal dari Cabor Renang, dimana atlet ini menyumbang 3 medali emas dan 2 perak. Ditambahkan pemberian bonus ini bukan telat, sebab dari awal pihaknya menyampaikan bahwa bonus porprov diberikan ditahun 2019. Awalnya, memang bonus dialokasikan pada APBD P namun karena kejadian gempa maka dialihkan untuk penanganan korban. Sehingga bonus pun dialokasikan pada APBD 2019. “Artinya tidak pernah ada kesengajaan mengulur, ini memang sesuai penyampaian awal,”jelas dia. (her)

KPU KSB Data 305 Karyawan PTAMNT Pindah Memilih Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menyelesaikan pendataan terhadap karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang menyatakan pindah memilih pada Pemilu 17 April mendatang. Hasilnya sebanyak 305 karyawan perusahaan proyek tambang Batu Hijau itu masuk sebagai pemilih di KSB. 305 karyawan itu terdiri dari 223 pemilih laki-laki dan 72 pemilih perempuan. Oleh KPU KSB mereka didata masuk sebagai pemilih di 2 kecamatan yakni di kecamatan Maluk dan Sekongkang. Dengan rincian di kecamatan Maluk sebanyak 151 pemilih dan kecamatan Sekongkang 154 pemilih. “Kami klasifikasi mereka di 2 kecamatan berdasarkan kedekatan lokasi kerja mereka mereka dengan masing-masing kecamatan,” kata ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (19/3). Ia menjelaskan, untuk mengakomodir 305 karyawan PTAMNT itu pihaknya selanjutnya mendistribusikan ke 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 5 desa di kecamatan Maluk. Sementara di kecamatan Sekongkang 154 pemilih pindah itu dibagi ke 13 TPS di 4 desa. “Mereka tidak bisa kami satukan di 1 TPS karena jumlahnya sangat banyak. Akhirnya kita distribusi per TPS,” urainya. Terhadap karyawan PTAMNT yang menetapkan diri pindah memilih ke KSB itu. Denny mengatakan, pihaknya telah memberikan penjelasan sebelumnya. Terutama ter-

kait hak-hak memilih mereka. Di mana pemilih pindahan itu di Pemilu 17 April nanti hanya berhak memilih sesuai dengan asalnya. “Jika bersangkutan merupakan pemilih pindahan antar provinsi, maka hak pilihnya hanya untuk Pilpres saja. Kalau kemudian pindahnya antar kabupaten tidak satu Dapil untuk DPR provinsi, mereka hanya bisa memilih presiden, DPR RI dan DPD. Dan selanjutnya seperti itu sesuai status pindahnya,” papar Denny. Ia berharap, para karyawan PTAMNT yang telah menyatakan pindah memilih ke KSB itu pada hari pencoblosan nanti benar-benar menyalurkan hak suaranya. Denny pun meminta kerjasama manajemen PTAMNT agar memberikan kompensasi waktu kepada para karyawannya itu serta memfasilitasi mereka menuju ke TPS yang telah ditentukan. “Dulu waktu Pilgub, AMNT memfasilitasi karyawannya ke TPS dengan menyiapkan transportasi. Nah mudah-mudahan 17 April nanti juga demikian,” imbuhnya. (bug)

Denny Saputra

SUARA NTB

Rabu, 20 Maret 2019

Halaman 12

Molor, Pencairan Dana Desa di Lobar

(Suara NTB/dok)

Lalu Edy Sadikin Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan miliar dana desa

(DD) yang dikucurkan pada tahap I ini masih mengendap di rekening desa, lantaran sebanyak 96 desa sejauh ini belum bisa mencairkan dana desa akibat terkendala belum menyerahkan persyaratan seperti APBdes. Pencairan DD ini pun molor dari target yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK), di mana seharusnya penyerahan syarat pencairan DD dilakukan bulan Januari. Kepala Dinas PMD Lobar, Lalu Edy Sadikin mengakui sampai saat ini jumlah desa yang sudah direkomendasikan mencairkan DD sebanyak 23 desa. “Baru 23 desa yang sudah direkomendasikan cairkan DD, sisanya terus berproses. Kami

setiap hari turun melakukan pembinaan,” kata Edy Sadikin. Setiap hari kata dia, ada desa yang memasukkan persyaratan pencairan DD. Sehingga pencairan DD pun terus berprogres dari hari ke hari. Saat ini kata dia desa lain yang belum mencairkan segera menyusul sebab tengah berproses. Untuk mempercepat desa menyelesaikan APBdes ini, pihaknya gencar turun ke desa. Pihaknya bersama kecamatan melakukan pendampingan setiap hari ke desa-desa untuk membantu desa. Kasi Bantuan

Keuangan Desa, Ahmad Maryuki mengatakan sejauh ini ada 23 desa dari 119 desa yang mencairkan DD. Sedangkan desa yang lain kata dia,saat ini tengah dalam proses di kecamatan untuk dievaluasi. Banyak juga desa yang sudah dievaluasi kecamatan, namun belum menyerahkan ke dinas.”Banyak juga yang datang ke kantor, namun sekadar berkonsultasi. Pihak desa belum meminta rekomendasi dari kecamatan,” jelas dia. Dijelaskan, ada juga desa yang belum sama sekali melakukan entry karena belum menyelesai-

kan RAB APBdes. Namun ada juga desa yang sudah menyelesaikan APBDes namun mereka lalai menyerahkan ke dinas.”Paling besok banyak yang menyerahkan APBdes,” jelas dia. Diakui Maryuki, proses pencairan mulai dari penyerahan APBdes sangat molor dari target jika mengacu ketentuan PMK. Seharusnya sesuai ketentuan, bulan Januari seharusnya sudah selesai penetapan APBdes. Selanjutnya dana bisa dicairkan oleh desa. Molornya pengajuan APBdes sebagai syarat pencairan DD ini menyebabkan eksekusi DD pun

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi :

molor. Paling telat pencairan DD sendiri kata dia bulan Juni mendatang. Untuk mempercepat pencairan DD ini sediri, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada semua desa agar menyelesikan APBdes awal bulan Maret ini. Pihaknya meminta desa menyelesaikan APBdes paling telat minggu pertama bulan Maret. “Tapi kan nyatanya sampai minggu ketiga ini molor juga,” jelas dia. Menurut dia, penyebab molornya proses pencairan DD ini diakibatkan beberapa hal, di antaranya desa terlalu santai sehingga belum menyerahkan ke dinas. Padahal banyak desa sudah dievaluasi di kecamatan. Selain itu kata dia, perubahan aturan menyusul adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018,

sehingga desa pun perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pengalokasian DD. Termasuk menyesuaikan dengan siskeudes versi terbaru. Diketahui Dana Desa (DD) tahap I senilai Rp31 miliar atau 20 persen sudah masuk ke rekening daerah bulan Februari lalu. Transfer dana DD ini sendiri ada tiga termin, termin I 20 persen, termin II 40 persen dan termin III 40 persen. (her)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR.3921 TD NOKA : NOSIN / MH1HB61198K522997 : HB61E – 1519996 AN.DANU DAYAKO BANDRANG HLG D’SKTR RUMAH

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

q

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 HONDA DR.5889 CT NOKA/NOSIN : MH1JM3119HK024535/ J M 3 1 E - 1 0 2 6 8 9 5 AN.FATIMAH HLG D’SKTR JL.RAYA SENGGIGI MENUJU AMPENAN KOTA MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 20 Maret 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 SELAIN kasus gizi buruk Pemda fokus menangani ka1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sus stunting. Karena tidak hanya di pedesaan, kasus stunt1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ing juga dijumpai di Mataram yang notabene ibukota provin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 si. Data tahun 2018, tercatat 7,26 persen balita di Kota 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Mataram mengalami tubuh pendek. Data ini diperoleh dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hasil timbang 176 balita di posyandu. Dari rapat Rikesdas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dikes Kota Mataram bersama Pemprov NTB, ditemukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ada 33,49 persen bayi di NTB mengalami stunting. Salah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 satunya, adalah Kota Mataram sebanyak 7,26 persen. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Anak berbadan pendek memiliki banyak faktor. Antara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lain, pola asupan gizi saat balita, ibu hamil memiliki peny1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 akit anemia, gangguan gizi, kekurangan kalori sehingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memicu anak lahir rendah. Hal ini berpotensi terjadinya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gizi buruk, kekurangan gizi bahkan stunting. Tidak hanya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dikes, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Nasional (BKKBN) NTB juga mencatat jumlah kabupaten 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 stunting di NTB pada 2019 meningkat dibanding tahun se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 belumnya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sebelumnya, jumlah kabupaten stunting di NTB ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 enam, namun sekarang sudah bertambah menjadi dela1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pan kabupaten. Yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dompu. Suatu daerah disebut kabupaten stunting apabila 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 minimal 40 persen Balita di daerah tersebut kena stunting. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Angka absolut Balita yang kena stunting pada 2018 pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 enam daerah yang menyandang status kabupaten stunt1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ing, yakni sebanyak 5.764 Balita. Dengan rincian, Dompu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 675 balita, Lombok Timur 1.193 balita, Lombok Tengah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 967 balita, Lombok Barat 2.030 balita, Sumbawa 332 balita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dan Lombok Utara 567 balita. Untuk menekan kasus stunt1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ing di NTB, berbagai intervensi dilakukan BKKBN. Baik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 melalui kearifan lokal maupun media-media lainnya. Bah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan diadakan pertemuan di setiap kabupaten/kota sampai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ke desa-desa. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Stunting bukan dominan disebabkan persoalan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ekonomi. Berdasarkan hasil survei, 30 persen orang kaya, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 balitanya menderita stunting. Artinya, masalah stunting bu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan disebabkan masalah ekonomi, tetapi faktor pola asuh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 orang tua. Upaya mengurangi angka stunting merupakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 program prioritas nasional yang langsung di bawah Wakil 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Presiden (Wapres). Sehingga melibatkan berbagai sektor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terkait. Tetapi dalam praktik di lapangan, instansi yang lang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sung menyentuh kegiatan itu hanya BKKBN dan Dinas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kesehatan yang cukup menonjol. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 prov sejak 2018 fokus menangani 60 desa yang memiliki 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kasus cukup tinggi di NTB. Dalam Rancangan Rencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 2018-2023, Pemprov menargetkan penurunan angka stunt1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ing satu persen tiap tahun. Dalam dokumen Rancangan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 RPJMD yang diperoleh Suara NTB, kondisi awal RPJMD, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pada 2017, angka stunting di NTB sebesar 37,20 persen. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pada 2018, angka stunting sebesar 36 persen. Pada 2019, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 angka stunting ditargetkan turun menjadi 35 persen. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sebanyak 60 desa yang diintervensi tersebut merupa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kan desa yang paling banyak ditemukan kasus stunting. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu intervensi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sederhana menekan stunting, gizi buruk dan gizi kurang di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 NTB. Masyarakat yang memanfaatkan atau mendatangi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Posyandi baru 67 persen. Artinya, 33 persen masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak mendatangi Posyandu. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Perbaiki Pola Asuh Anak

OPINI

Halaman 14

Pantai Ampenan dan Amahami : Bentuk Lain dari KEK Mandalika ECARA spasial, posisi pantai di tengah kota merupakan anugerah Allah yang teramat besar. Walaupun kita takut dampak tsunami akibat dekat pantai, namun tidak ada yang tahu kapan tsunami menerjang dan biarlah itu menjadi ketetapan Allah SWT. Pantai dalam kota harusnya dapat dikreasi menjadi pusat kunjungan (kerumunan bisnis) karena ada pasar potensial (masyarakat Kota), infrastruktur memadai dan akses barang dan jasa di situ. Kota yang memiliki pantai, berpotensi jadi KEK Mandalika namun dalam bentuk lain. Pantai Ampenan dan Pantai Amahami adalah di antaranya. Pantai Ampenan strategis karena ada di kawasan yang kaya sejarah yaitu kota tua Ampenan, jalurnya jalur utama menuju ke Senggigi. Sedangkan Pantai Amahami merupakan pintu gerbang masuk Kota Bima. Di media sosial, beredar kabar KEK Mandalika di tahun 2021 akan menjadi tuan rumah Motor GP. Bila ini terealisir, NTB akan menikmati multiplier efek ekonomi yang relative besar, itupun bila mampu dikreasi pemangku kepentingan. KEK Mandalika akan punya satu brand baru yaitu Moto GP. Tugas pemangku kebijakan selanjutnya mengkreasi model KEK baru, dengan investasi yang lebih murah. KEK Mandalika merupakan investasi mahal dan prosesnya memakan waktu. Setahu saya, rancangannya merupakan bentuk dari implementasi konsep Industrial Tourism Cluster (ITC) yang didesain tidak saja membangun kawasan wisata pantai, namun ada kawasan untuk hotel, perdagangan, kuliner, pertunjukan, olah raga dan seterusnya. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep ITC di Pantai Ampenan dan Pantai Amahami, sehingga dapat menggerakan ekonomi local di dua kota itu. Penataan Kawasan Kekuatan konsep ITC atau kluster bisnis ada pada penataan atau

Oleh : Dr. M Firmansyah (Dosen FEB UNRAM dan Tim Ahli beberapa OPD di Provinsi NTB) pengaturan kawasan. Kluster dimaknai sebagai terbangunnya satu kawasan berisi beberapa bisnis yang sama. Di kawasan pantai misalnya, Ada bisnis inti (jasa pantai) dan ada bisnis turunan (determinasi). Ada dua kluster atau aglomerasi bisnis yang dikembangkan di negaranegara maju, yaitu industri manufaktur dan perdagangan. Belt Manufacture di Inggris, Silicon Valley di USA, industri perfilman Hollywood di USA, Wine cluster di New Zailand, Kota Jepara dengan mebel ukirnya merupakan contoh gambaran kesuksesan pola aglomerasi atau kluster manufaktur. Ada juga kluster perdagangan, salah satu yang paling mudah ditemukan adalah mall, pasar glodok yang menjadi sentra perdagangan elektronik dan juga Malioboro Jogjakarta. Kluster perdagangan berkembang dan popular karena memberi kenyamanan pada konsumen berupa comparison cost yang lebih murah dan menjadi pusat kunjungan (kerumunan). Ketika menikmati keindahan pantai, pengunjung juga dilayani dengan adanya perdagangan barang dan jasa, kuliner, perbankan, teater dan pertunjukan. Di situ logikannya. Pantai Ampenan dan Amahami dapat ditata seperti itu. Walaupun dalam skala kecil dan terbatas. Dua kawasan ini dapat menjadi kluster kuliner khas dengan lapak-lapak kecil yang benar-benar didesain kelembagaannya, ada juga kluster pertunjukan, kluster edukasi sejarah, kluster wahana permainan, kluster perdagangan produk industry kecil dan kluster jasa-jasa (barber shop, pijat refleksi dan seni lukis). Pemangku kebijakan menawarkan pada pelaku bisnis untuk menempati kluster yang sebelumnya telah didesain pemerintah.

al) mengacu pada the rule of the game (aturan main). Dalam ilmu ekonomi ada satu cabang ilmu yang bicara kelembagaan ini, yaitu institutional economics, penggagasnya Thorsten B Veblen. Unsur yang memainkan peran menegakan aturan main adalah lembaga atau organisasi. Maka, penataan kelembagaan dengan menata aturan main kawasan dan mendirikan lembaga atau organisasi pengelola. Organisasi pengelola tentu kumpulan dari pihak yang terlibat dalam kawasan. Beberapa hal penting untuk diatur, 1). Menjaga kebersihan. Kawasan Pantai Ampenan dan Amahami dapat menjadi kawasan bebas sampah dengan menetapkan aturan denda bagi yang buang sampah sembarangan. 2). Operasional seperti model one stop service, pembagian profit, biayabiaya dan peran. 3). Produk yang boleh dan tidak boleh dijual, misal tidak diperkenankan menjual miras, hanya menjual produk-produk lokal bukan produk pabrikan apapun jenisnya, kita punya kopi tambora atau rinjani, ayam taliwang, sate bulayak, sate rembige, plecing kangkung, produk-produk UMKM. Di Bima kita punya mina sarua, bandeng bakar, presto dan palumara, kagape, baneba, kadodo wera, bohidungga dan masih banyak lagi. Dan ke 4) aturan layanan, pelaku kawasan harus mampu memberi layanan yang baik, menjunjung kebersihan diri, higenitas produk serta kesopanan pelayanan. Sekali pelaku usaha tidak menunjukan kesopanan mungkin masyarakat tidak akan berkunjung lagi. Tata kelembagaan perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan secara serius.

berkunjung ke NTB bila tidak mengunjungi dua kawasan ini. Dalam menarik minat orang luar berkunjung dapat pula diadakan lomba memasak tingkat nasional misalnya dengan menghadikan ahli-ahli masak nasional di kawasan itu. Di Bima pernah diselenggarakan lomba memasak, ini perlu dipertahankan dan diperluas pada perlombaan lain. Kota Mataram dan Kota Bima insya Allah akan memiliki industrial tourism cluster (ITC) yang serupa dengan KEK Mandalika. Dengan ITC daerah dapat menerima lebih banyak pendapatan asli daerah (PAD). Prinsipnya masyarakat kota perlu disiapkan wadah namun tidak menghilangkan nilai-nilai lokal.

PEMPROV

Penataan Kelambagaan Pengertian kelembagaan (institution-

RADIO

Pasarkan dan Viralkan Di media-media sosial kawasan kluster perlu diviralkan, sehingga ada image yang berkembang tidak lengkap

POJOK NTB lumbung komoditas kelautan Komoditas besar yang belum digarap maksimal

***

Roboh saat gempa, kualitas RTG dipertanyakan Pembangunan RTG tak boleh serampangan

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 20 Maret 2019

Wisatawan Diminta Tak Dekati Destinasi Wisata di Kawasan Rinjani Dari Hal. 1 Tetapi pihaknya hanya mengimbau kepada masyarakat atau wisatawan agar tetap waspada. Terkait dengan destinasi wisata air terjun Tiu Kelep, tempat puluhan wisatawan terjebak longsor, Minggu (17/3) lalu, Sudiyono mengatakan destinasi wisata air terjun Tiu Kelep bukan masuk wilayah TNGR. Pengelolaan destinasi wisata air terjun tersebut bukan berada di bawah TNGR. Dari aspek sarana prasarana menuju air terjun tersebut, Sudiyono mengatakan belum tertata rapi. Sehingga wisatawan yang datang ke sana perlu waspada dan hati-hati. “Karena untuk mencapai air terjun itu menusuri aliran sungai. Kami mengimbau, sebaiknya dihindari wisata di sana dulu sampai kondisi cukup cerah, cuaca cukup bagus,” sarannya. Pada saat terjadinya gempa beruntun magnitudo 5,4 dan d,1 pada Minggu (17/3), Sudiyono mengatakan sebanyak 72 anggota Tim Survei Gunung Rinjani sedang berada di atas. Tim tersebut dibagi dua, yakni Tim Survei Jalur Pendakian Senaru dan Tim Survei Jalur Pendakian Sembalun. Untuk Tim Survei Jalur Pendakian Senaru sebanyak 28 orang, sedang Tim Survei Jalur Pendakian Sembalun 44 orang. Untuk Tim Survei Jalur Pendakian Senaru, kata Sudiyono semuanya sudah sampai ke Senaru. “Pendakian sampai ke Pelawangan ketika ada gempa. Semuanya selamat,” ucapnya.

Sementara untuk Tim Survei Jalur Pendakian Sembalun sebanyak 44 orang posisinya sekarang (kemarin, Red) berada di antara Pos 2 dan Pos 3 Jalur Pendakian Sembalun. Sudiyono mengatakan mereka sedang turun ke Sembalun, namun masih berada di dalam kawasan Gunung Rinjani. ‘’Semua anggota selamat. Sempat satu orang pingsan karena shock. Posisi setelah gempa di sekitar Pos 2. Saat gempa posisi mereka di Pelawangan Sembalun,” jelasnya. Sudiyono menambahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, masih dirasakan gempa susulan di kawasan Gunung Rinjani. Gempa susulan dirasakan sekitar pukul 09.00 Wita. Sudoyono mengatakan Tim Survei Jalur Pendakian Sembalun ini kemungkinan sedang memperbaiki jalur pendakian. Untuk keselamatan pihaknya sudah meminta mereka turun. “Mereka sudah kita mandatkan mengutamakan keselamatan. Kalau memang dirasa aman, silakan diambil keputusan. Karena yang tahu lapangan yang ada di sana,” tandasnya. Ia mengatakan tim survei jalur pendakian Rinjani berasal dari TNGR, TNI, Polri, Dinas Pariwisata Lombok Utara dan Lombok Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung, BMKG, trekking organizer , porter, ada beberapa mitra lainnya. (nas)

Disiapkan Rp1,2 Triliun Dari Hal. 1 Ardhi menjelaskan, proyek pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika sudah dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) di Balikpapan belum lama ini. Dalam Rakortekbang tersebut dihadiri pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR dan Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Alhamdulillah, (pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika) sudah kita bahas di Rakortekbang di Balikpapan,’’ tandasnya. Terkait dengan pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika untuk mendukung kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah bersurat ke Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Menteri PUPR memberikan sinyal masalah pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan akses jalan dari bandara menuju lokasi sirkuit Mandalika akan ditanggung lewat dana APBN. ‘’Pak Menteri PU sudah memberikan sinyal, itu APBN akan membebaskan tanahnya sama konstruksinya,’’ kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM. Berkaitan dengan percepatan pembangunan akses jalan sepanjang 17 Km dari LIA ke KEK Mandalika, Dinas PUPR NTB mengundang sejumlah pihak terkait membicarakan hal tersebut pada 18 Maret lalu. Pihak-pihak yang diundang antara lain Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata, Indonesia Tourism Development Corporation dan Pemkab Lombok Tengah. Pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika cukup krusial. Karena belum ada akses jalan yang memadai untuk keperluan MotoGP dari bandara ke lokasi penyelenggaraan Mo-

toGP di KEK Mandalika. Saat ini memang sudah ada jalan dari LIA-KEK Mandalika. Namun yang dikhawatirkan ketika penonton atau pengunjung yang akan menyaksikan gelaran MotoGP apabila membeludak. Maka ruas jalan yang ada sekarang bisa crowded. ‘’Makanya segera akan kita selesaikan jalan LIA KEK Mandalika, yang dua jalur empat lajur itu sepanjang 17 Km. Ini yang akan kita bahas,’’ kata Syahdan. Pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika selama ini terkendala masalah pembebasan lahan. Pemerintah pusat meminta provinsi dan kabupaten Lombok Tengah yang membebaskan lahan. Sementara untuk konstruksi jalan ditanggung pemerintah pusat. Berkali-kali dilakukan rapat antara Pemprov dan Pemkab Loteng namun tak ada kesepakatan soal skema pembebasan lahan tersebut. Sehingga, Gubernur menyampaikan surat ke Menteri PUPR untuk meminta pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemda tak sanggup membebaskan lahan untuk pembangunan jalan tersebut karena anggaran daerah yang sangat terbatas. Belum lagi NTB baru saja dilanda bencana gempa. Pada 2019 ini akan fokus pada pembebasan lahan. Selanjutnya pada 2020, konstruksi harus sudah mulai dilakukan. Pasalnya, pada 2021, lomba balap MotoGP sudah mulai dilaksanakan di KEK Mandalika. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan seluas 87 hektare untuk pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika sekitar Rp200 miliar. Rencananya jalan akan dibangun jalan dua jalur dan empat lajur. (nas)

Perlu Rambu Mitigasi Bencana Dari Hal. 1 Terutama gempa bumi yang rawan melanda Lombok. “Saya kira itu perlu. Paling tidak pengunjung mewaspadai, untuk hati-hati. Kalau memang sesuai hasil penelitian, itu perlu. Ada petunjuk mitigasi bencana di lokasi (wisata),” terangnya dihubungi Senin (18/3). Selanjutnya, upaya lain dengan menata agen perjalanan wisata. Paket wisata yang ditawarkan menurutnya harus melalui pertimbangan dampak bencana. apalagi Lombok baru saja pulih dari gempa bumi. “Kalau travel agent yang resmi tentu dia mikir-mikir mau jual paket kalau ragu keamanannya karena tanggung jawab travel agent itu besar. Ke depannya perlu benar-benar ditata ulang,” ucapnya menanggapi musibah yang menimpa wisatawan di Air Terjun Tiu Kelep, Senaru, Lombok Utara. Dia menegaskan, kelalaian agen perjalanan mengatur keamanan dan keselamatan wisatawan berdampak tidak hanya kepada agen perjalanan lainnya. Tetapi juga kepada upaya pemerintah yang sedang menjual kembali wisata NTB

yang terdampak bencana. “Kalau travel agent ecekecek, mana tahu dia. Yang penting kan laku, paketnya murah. Mau tempat itu belum aman,” tegas Dewantoro. Agen perjalanan, sambung dia, bertanggung jawab terhadap keselamatan tamu yang dibawanya. Salah satunya dengan menyertakan asuransi di dalam paket perjalanan yang dijual. “Asuransi ya ada tanggung jawabnya di travel agent. Memang bisa juga terjadi force majeure, tapi travel agent tidak lepas begitu aja. Kalau resmi, itu semuanya pasti diurus. Bahkan sampai pemulangannya,” terangnya. Meski demikian, Dewantoro optimis pariwisata NTB tidak banyak terdampak. Sebab, pilihan destinasi khususnya wisata unggulan masih aman. “Senggigi aman. Kuta (Mandalika Lombok Tengah) aman. Benang Setokel (air terjun di Lombok Tengah) aman. Tapi memang kalau di wisata alam dekat gunung kita masih agak ragu kita jual,” tutupnya. (why)

Halaman 15

2019, Pemprov Targetkan Perusda dan BUMD Setor Dividen Rp65,4 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menargetkan setoran dividen semua Perusahaan Daerah (Perusda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2019 sebesar Rp65,4 miliar lebih. Target ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp60,3 miliar. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH, Selasa (19/3) siang mengatakan, ukuran kinerja Perusda dan BUMD dilihat dari dividen yang dapat disetorkan ke kas daerah tiap tahun. Dividen yang disetor 60 persen dari laba yang diperoleh masing-masing Perusda dan BUMD.

Wirajaya menyebutkan, target dividen tertinggi di Bank NTB Syariah. Pada 2019 ini, Pemprov menargetkan dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp55 miliar. Kemudian PD. BPR NTB sebesar Rp9,01 miliar, PT. GNE Rp841 juta, PT. Jamkrida NTB Bersaing Rp500 juta dan PT. Askrida Rp96 juta lebih.

Wirajaya merincikan untuk PD. BPR NTB, dividen berasal dari 8 PD. BPR NTB yang berada di kabupaten/kota. Dengan rincian, PD. BPR NTB Mataram ditargetkan menyetor dividen Rp257 juta, PD. BPR NTB Lombok Barat Rp1,9 miliar. Kemmudian PD. BPR NTB Lombok Tengah Rp2 miliar lebih, PD. BPR NTB Lombok

Rp841 juta, PT. JamkrTimur nol, PD. BPR NTB ida NTB Bersaing Sumbawa Barat Rp 432 Rp554 juta, PT. Askrjuta, PD. BPR NTB ida Rp96 juta dan PD. Sumbawa Rp2,25 milBPR NTB Rp9,485 iar, PD. BPR NTB Dommiliar. 5ividen yang pu Rp1,1 miliar lebih disetor Perusda dan dan PD. BPR NTB Bima BUMD pada 2018 Rp1,01 miliar lebih. lalu jauh dari Pada tahun setarget yang belumnya, realditetapisasi dividen kan sebePT. Bank s a r NTB SyariRp91,49 ah Rp49,3 miliar. miliar, (nas) P T . H. Wirajaya Kusuma G N E (Suara NTB/nas)

Rajin Bayar Tagihan, Dapat Mobil Mataram (Suara NTB)Tak terlintas dalam benak Ristania Ellya John (22), jika dirinya bakal mendapatkan hadiah mobil lantaran kerap melakukan transaksi pembayaran di Alfamart. “Kebetulan saya sering belanja di Tokopedia, dan bayarnya di Alfamart karena dekat rumah,” katanya girang. Menurut dia, kemudahan yang ditawarkan Alfamart dan Tokopedia ini sangat membantu konsumen. “Tokopedia menawarkan banyak cashback. Jaringan toko Alfamart juga banyak di pelosok. Jadi lebih praktis,” ujar mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Mataram ini. Ristania mengatakan, dirinya lebih suka bayar di Alfamart dibandingkan transfer. “Keuntungannya, selain bukti fisiknya kelihatan, transfer sering kali kendala jaringan. Lagipula orangtua saya mintanya ada print out bukti pembayaran buat diarsip,” lanjutnya. Setiap bulan, sulung dua

bersaudara ini rutin melakukan pembayaran di Alfamart untuk tagihan listrik, PDAM, telepon, dan BPJS. Deputy Branch Manager Alfamart Lombok Dikdik Dirgantara mengatakan, minat masyarakat melakukan pembayaran tagihan di toko terus naik. “Untuk itu kami berupaya menawarkan kemuda-

han dan meningkatkan kualitas serta jumlah produk layanan yang lebih banyak,” imbuhnya. Marketing Manager Alfamart Cabang Lombok Henny Marlina menambahkan, saat ini, tak kurang dari 250 produk layanan pembayaran yang bisa diakses konsumen di toko Alfamart secara nasional. (r)

Dikes Temukan Satu Kasus Kematian Ibu Melahirkan di 2019 Taliwang (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebutkan, kasus kematian ibu melahirkan masih tetap saja ditemukan di wilayah setempat. Bahkan di awal tahun 2019 sudah ada satu kasus tersebut yang dilaporkan ke Dinas terkait untuk bisa diidentifikasi penyebab kematiannya. Kepala Dinkes KSB, H.Tuwuh, S. Ap, Selasa (19/ 3) membenarkan adanya laporan terkait kasus terse-

but. Hanya saja sampai dengan saat ini, pihaknya masih melakukan identifikasi terkait penyebab munculnya kasus tersebut. Karena sejak beberapa tahun terakhir hampir tidak ada kasus AKI ditangani. Karena masalah ini kembali muncul, maka pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara intens ke lapangan terutama kepada ibu-ibu hamil. Hal itu sengaja dilakukan untuk meminimalisir kasus itu muncul lagi di tahun berikutnya. Bahkan bidan

yang berada di masingmasing desa juga tetap diminta agar memantau kondisi ibu hamil termasuk asupan nutrisinya. Sementara dari segi peralatan sudah tidak ada masalah lagi karena diklaim lengkap semua. “Memang sudah ada laporan yang masuk terkait kematian ibu melahirkan ini, makanya tim kita masih berada di lapangan untuk bisa memastikan penyebab kematian itu,” ungkapnya. (ils)

Pembangunan RTG Tak Boleh Serampangan Dari Hal. 1 Desa Lendang Belo, rusak berat (RB) 65 rumah, rusak sedang (RS) 170 rumah, dan rusak ringan (RR) 264 rumah, totalnya, 499 rumah. Sedangkan untuk Desa Perian, rusak berat (RB) 142 rumah, rusak sedang (RS) 183 rumah, rusak ringan (RR) 367 rumah, totalnya 692 rumah dan terakhir untuk Desa Jenggik Utara, rusak berat (RR) 5 rumah, rusak sedang (RS)170 rumah dan rusak ringan (RR)

500 rumah totalnya 675 rumah. Total keseluruhan sebanyak 4.456 unit rumah di Kecamatan Montong Gading Mengenai kerusakan rumah warga akibat gempa ini, Dr. Zul ini mengatakan akan ada verifikasi ulang yang akan dilakukan petugas untuk penanganan lebih lanjut. Untuk bantuan, kata Dr. Zul, Presiden Jokowi telah meminta Menteri Sosial (Mensos) turun langsung ke lapangan. ‘’Untuk bantuan pusat meli-

hat kita sigap juga. Kemarin pusat langsung datang juga. Pak Jokowi mengirim Pak Menteri Sosial. Bahkan Pak Jokowi mau datang juga,’’ ungkapnya. Melihat bencana yang bertubi-tubi di NTB, masyarakat semakin bijak menyikapinya. Memang, ketika datang gempa masyarakat agak kaget. ‘’Memang agak sedikit kaget, tapi tidak seperti dulu. Sekarang masyarakat bisa semakin berdamai dengan musibah,’’ tandas Dr. Zul. (nas)

Gubernur Bicarakan Pengisian Pejabat Definitif Dari Hal. 1 ‘’Saya lihat orang-orangnya bagus. Dan kita lihat untuk kebutuhan tim kita juga, tak kekurangan stok orang hebat,’’ ujarnya. Melihat kemampuan tiga besar nama-nama calon dua Kepala OPD tersebut, gubernur mengatakan meminta Sekda agar mereka dimanfaatkan di tempat lain juga. ‘’Karena kemampuannya sudah terbaca,’’ katanya. Gubernur menyebutkan, tiga besar nama calon Kepala Biro Humas dan Protokol hasil seleksi terbuka Pansel adalah Najamudin, S. Sos, MM, Aulia Purnama Sari, SE, MT dan Baiq Nelly Yuniarti, S. STP. Sedangkan tiga besar calon Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) adalah H. Sadimin, ST, MT, Ir. M. Ilham, MM, dan Muhammad Nazarudin Fikri, S. Sos, M. Si, MRP. Diketahui, sebanyak 17 pejabat memperebutkan dua jabatan Kepala OPD Pemprov NTB. Untuk jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol, pe-

jabat yang ikut seleksi berasal dari Pemprov NTB, seperti Najamuddin Amy, S. Sos, MM, Arifin, SH, MH, Aulia Purnama Sari, SE, MT, Lalu Fatanah, S.Sos, MH, Anang Zulkarnain, SH dan Baiq Nelly Yuniarti, S.STP. Sedangkan satu pejabat berasal dari Pemda Lombok Barat atas nama H. Isnanto Karyawan, SP. Sedangkan untuk jabatan Kepala Biro BAPP dan LPBJP sebanyak 10 pejabat. 10 pejabat tersebut antara lain dari Pemprov NTB, yakni Ir. H. Ahmadi, SP-1, H. Sadimin, ST, MT, Ir. M. Ilham, MM, Ali Fikri, ST, Ir. Lies Nurkomala Sari, MT, Jamaluddin, S. Sos, MT. Kemudian pejabat dari Pemkot Mataram, antara lain Muhammad Nazarudin Fikri, S. Sos, M. Si, MRP. Dan satu pejabat dari Pemkab Lombok Barat atas nama H. L. Najamuddin, ST, MM. Pelaksanaan seleksi terbuka dua JPTP Pemprov NTB itu mendapatkan pengawasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN memuji Pansel JPTP yang dibentuk Pemprov NTB untuk menjaring tiga besar nama calon Kepala Biro Humas dan Protokol serta tiga besar nama

calon Kepala Biro Bina Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB. Sebanyak tiga orang dari KASN melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan seleksi terbuka dua JPTP Pemprov NTB di Kantor Bappenda NTB, Kamis (14/3) lalu. Asisten Komisioner Bidang Monev KASN Kusen Asdiana mengaku bangga dengan Pansel JPTP Pemprov NTB. Dalam kegiatan Monev tersebut, KASN juga telah mengamankan salinan nilai hasil seleksi JPTP Pemprov NTB. Kusen menjelaskan tugas Pansel sesuai ketentuan adalah menjaring tiga besar nama-nama calon JPTP. Selanjutnya hasil tersebut diserahkan ke Gubernur. Mengenai pejabat yang dipilih dari tiga besar hasil seleksi sepenuhnya menjadi hak proregatif gubernur sebagai user. ‘’Tidak mesti yang tertinggi nilainya diambil, ada pertimbangan gubernur sebagai user. Dari tiga yang wajib disampaikan boleh salah satu dipilih Pak Gubernur,” ujarnya. (nas)

KY Berwenang Awasi Sidang Perkara Pemilu Mataram (Suara NTB) Komisi Yudisial (KY) kedepan akan punya kewenangan mengawasi sidang sengketa Pemilu, khususnya pemantauan terhadap perilaku hakim. Kewenangan diperkuat dengan kesepakatan antara KY dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terkait pemantauan dan pengawasan perkara Pemilu di pengadilan serta advokasi hakim perkara Pemilu. Penandatanganan kesepakatan itu berlangsung Senin (18/3) lalu di Auditorium KY, Jakarta, selanjutnya ditindaklanjuti instruksi ke semua Kantor Penghubung KY termasuk di NTB. Menurut Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH, MoU itu untuk mempererat hubungan kerja sama antara kedua lembaga terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu maupun penyelesaian perkara pemilu di Pengadilan. ‘’Bawaslu memiliki peran strategis untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Se-

mentara KY berwenang untuk mengawasi hakim yang menangani perkara Pemilu di Pengadilan,’’ ungkapnya Selasa (19/3), terkait latarbelakang kesepakatan. Kerja sama itu diwujudkan dengan tukar menukar informasi terkait dengan pelanggaran Pemilu dan penanganan perkara-perkara Pemilu, khususnya Pengadilan. Sehingga pelanggaran Pemilu dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penyelesaian perkara di pengadilan dapat berjalan secara fair, objektif dan transparan. ‘’Bawaslu juga dapat meminta bantuan kepada KY apabila pada waktu menjalankan tugasnya menghadapi permasalahan hukum hingga berujung pada penyelesaian di pengadilan,’’ ujarnya. Pelaksanaan Pemilu 2019 perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya juga berharap agar masyarakat membantu KY untuk melakukan pemantauan persidangan Pemilu agar berlangsung bersih dan adil. (ars)

Sambut MotoGP 2021, Pemprov Bangun RS Khusus di KEK Mandalika Dari Hal. 1 Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A di hadapan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Utama, Selasa (19/3). ‘’Kita akan bangun rumah sakit tipe B khusus, untuk trauma center. Segala sesuatunya menyangkut trauma,’’ kata Nurhandini. Untuk penganggarannya, ia menjelaskan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit itu dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Karena itu, sebelum tanggal 16 April 2019 mendatang, seluruh kajian, visibility study sudah harus masuk di Kemenkes. Untuk perencanaan DED, lanjutnya diserahkan ke Pemprov NTB. Sehingga tahun 2020 bangunan rumah sakit

itu sudah jadi. Kemudian tahun 2021, seluruh fasilitas kesehatannya sudah tersedia dan langsung beroperasi. ‘’Kalau dana, kita tidak dibatasi berapa yang kita butuhkan. Namun kita saat sedang menghitung, termasuk untuk pembebasan lahan, ‘’ jelasnya. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit itu katanya, sekitar 3-5 hektar. Sebab, kalau rumah sakit ini berkembang, maka lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengembangan. Rumah sakit itu juga tidak hanya untuk perhelatan MotoGP. Namun akan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan Kawasan Mandalika. ‘’Kalau Mandalika sudah jalan dan berkembang, rumah sakit jenis apa, tinggal kita kembangkan,’’ jelasnya. Sehingga kemanfaatan rumah sakit itu, tidak hanya saat MotoGP, namun juga berkelanjutan bagi masyarakat di masa yang akan datang. (nas)

Survei Jalur Pendakian Rinjani Dihentikan Dari Hal. 1 Seharusnya titik yang dicek tidak sampai Pelawangan, namun berlanjut ke Danau Segara Anak melalui dua jalur tersebut. Namun karena situasi tidak memungkinkan. Apalagi jalur menuju Segara Anak yang terjal, semakin hancur akibat gempa sebelumnya. Akhirnya diputuskan survei dihentikan di tengah jalan. Kendati demikian, hasil survei itu tetap dibawa pulang untuk jadi kajian. Selain kajian pihaknya, juga untuk mitigasi bencana oleh BPBD, tidak kalah penting oleh PVMBG untuk meneliti struktur tanah setelah guncangan gempa. Tapi dari gambaran awal, titik longsor sepanjang dua jalur akibat gempa Juli dan Agustus lalu masih membekas. Retakan di Pelawangan juga masih menganga, dianggap masih berbahaya, termasuk di jalur menuju puncak Rinjani retak, berpasir bercampur krikil. Sehingga kesimpulan hasil pengecekan sementara, jalur pendakian belum aman. Sedianya sesuai rencana, jalur Sembalun dan jalur Pelawangan akan dibuka April

2019, dengan pertimbangan situasi berangsur kondusif. Namun gempa susulan Minggu lalu dan melihat situasi jalur yang masih labil, akan jadi pertimbangan keselamatan pendakian. ‘’Sebab kan keselamatan yang lebih utama, daripada soal pendapatan dibidang pariwisata. Tapi masalahnya adalah ini soal perut, soal kebutuhan orang-orang yang menggantungkan harapan dari Rinjani,’’ jelasnya. Selain hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), ada 1.900 porter yang selama ini kehilangan pekerjaan. Sedikitnya 91 tour guide baik perorangan maupun perusahaan juga terpaksa berusaha beralih profesi atau mencari objek wisata lain. ‘’Belum lagi transportasi dan penginapan,’’ ujarnya. Atas situasi itu, akan jadi pertimbangan pihaknya tetap akan membuka jalur pendakian Rinjani. ‘’Tetap akan kita buka April, tapi nanti ada pembatasan sampai jalur mana dan berapa lama waktunya,’’ ujarnya memberi gambaran singkat. Detailnya, akan dibahas lagi pada rapat tanggal 22 April mendatang. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 20 Maret 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Mutasi Kepsek di Loteng Diprotes

(Suara NTB/ist)

PROTES - Para Kepala UPT Disdik Loteng menggelar hearing di DPRD Loteng, Selasa (19/3). Mereka protes kebijakan bupati soal mutasi Kepsek beberapa waktu lalu.

Praya (Suara NTB) Sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) menggelar hearing ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (19/3). Para pejabat tersebut memprotes kebijakan Bupati Loteng, terkait mutasi kepala sekolah (Kepsek) yang diduga banyak yang tidak sesuai aturan. Para kepala UPT juga protes lantaran banyak usulan calon Kepsek yang diajukan tidak diakomodir. Di hadapan anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., yang memimpin pertemuan, para kepala UPT mengeluhkan banyaknya usulan Kepsek yang diajukan tidak diakomodir dalam mutasi yang baru lalu. Misalnya di wilayah kerja UPT Disdik Praya Timur, dari 11 orang calon Kepsek yang diusulkan, hanya 8 orang yang diakomodir. Sedangkan tiga orang Kepsek yang dilantik, bukan usulan UPT Disdik setempat. “Di Kecamatan Praya Timur ada 11 sekolah yang lowong. Dari semua yang diusulkan ada tiga orang yang bukan dari usulan UPT,” sebut Kepala UPT Disdik Praya Timur, H. Najamudin. Hal senada juga disampaikan Kepala UPT Disdik Praya Barat Daya, Lalu Junaidi. Dikatakanya, di wilayah kerjanya ada dua Kepsek yang bukan dari usulan UPT. Bahkan keduanya belum menyandang status sarjana S1, sebagai syarat untuk menjabat sebagai Kepsek. Dan, belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) yang menandakan kalau yang bersangkutan sudah pernah dan lulus ujian cakep (calon kepala sekolah). Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., mengungkapkan memang pihaknya mendapat kabar miring soal proses mutasi Kepsek yang baru. Salah satunya soal dugaan permainann uang. Di mana pihaknya mendapat laporan ada calon Kepsek yang dimintai sejumlah uang oleh oknum supaya bisa ditempatkan sebagai Kepsek. Tetapi pada akhirnya calon Kepsek tersebut tidak jadi dilantik pada mutasi Kepsek yang baru lalu. Meski sudah menyerahkan sejumlah uang. Persoalan tersebut pun sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng. “Pak Sekretaris Disdik tahu kok siapa calon Kepsek tersebut,” ujarnya. Terlepas dari hal itu, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi para kepala UPT Disdik Loteng diharapkan segera diserahkan ke pihaknya. Sebagai bahan pembahasan dengan unsur pimpinan DPRD Loteng nantinya. Sebelum nantinya DPRD Loteng mengambil sikap secara resmi terkait persoalan tersebut. Ditempat yang sama, Kepala Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., menegaskan kalau proses penentuan posisi Kepsek sudah melalui aturan yang berlaku. Diawali dengan usulan dari semua UPT, untuk kemudian usulan tersebut bahas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Baru setelah ditetapkan melalui keputusan Bupati Loteng. “Tidak benar kalau proses penentuan Kepsek tidak melalui aturan atau prosedur yang ada. Semua sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya. (kir)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257