Edisi Rabu 20 Februari 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 20 FEBRUARI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 286 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penyidik Kejaksaan Cek Fisik Proyek Dam di Kota Bima Mataram (Suara NTB) Tim penyidik Pidsus Kejati NTB menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ambruknya dua dam di Kota Bima. Tim turun Selasa (19/2) kemarin untuk cek fisik.

Kedatangan tim ke lokasi proyek untuk menindaklanjuti laporan Gerakan Mataroa (Gem) yang dipimpin Amrin. ‘’Benar, hari ini (kemarin) ada tim dari Kejati. Tapi cuma pinjam tempat saja,’’ kata Kasi Intel Kejari Bima, M. Ihkwanul Fiaturahman SH, kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_gem)

CEK - Dam yang dibangun untuk penahan banjir tahun 2017 lalu yang rusak dicek tim Kejaksaan.

Program ’’NTB Zero Waste’’

Masih Minim Gerakan di Kabupaten/Kota

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Pemprov mencanangkan NTB Zero Waste atau bebas sampah sejak pertengahan Desember 2018 lalu. Namun, gerakan masyarakat ini di kabupaten/kota untuk mewujudkan NTB bebas sampah masih minim.

Serius Perangi Kemiskinan PEMERINTAH sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran. Salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). ‘’Ada empat faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Murah, mudah, berkah dan cerah ,’’ sebut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, saat menyalurkan bantuan sosial non tunai PKH dan BPNT di GOR 17 Desember Mataram, Selasa (19/2).

Dikatakan, pertama, PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar.

Bersambung ke hal 15 Airlangga Hartarto

Pemprov NTB menepis anggapan bahwa program Zero Waste hebat di atas kertas saja. Karena masih minimnya keterlibatan dan gerakan Pemda maupun masyarakat di kabupaten/kota.

Namun, Pemprov mengakui bahwa pada tahap awal ini, pihaknya masih

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya jangan bermain proyek. Orang yang diberikan pekerjaan melaksanakan suatu proyek harus benarbenar bekerja.

Gubernur mendapatkan informasi bahwa ada yang

KO M E N TTAA R

Kurang 1.000 Fasilitator

H. Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

bank sampah. Dalam upaya mewujudkan NTB bebas sampah, peran bank sampah sangat penting.

Mereka inilah yang intens ke masyarakat. Karena bank sampah memiliki orang-orang yang akan mendatangi setiap rumah dan membeli sampah yang telah dipilah masing-masing rumah tangga. ‘’Sekarang bank sampah belum terbentuk di semua desa dan kelurahan.

Sehingga kelihatannya belum terlihat gerakannya.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Ingatkan Kepala OPD Jangan Bermain Proyek

(Suara NTB/humasntb)

’’

(Suara NTB/humasntb)

PERBAIKAN rumah rusak berat akibat gempa belum bisa maksimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) kekurangan 1.036 fasilitator.

Dalam catatan PUPR NTB, saat ini baru siap 1.364 fasilitator. Sementara kebutuhan fasilitator sekitar 2.400 orang, karena harus menangani 78.000 lebih rumah rusak berat. ‘’Sehingga kita kekurangan 1.036 fasilitator,’’ ujar Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Selasa (19/2).

Bersambung ke hal 15

terkesan jalan sendiri. ‘’Memang seperti itu. Kita awalnya harus provinsi duluan bergerak. Secara bertahap komitmen kabupaten/ kota akan tumbuh,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom,

B.Sc.F, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/2) sore kemarin.

Madani mengatakan, untuk gerakan NTB bebas sampah ini, gubernur dan wakil gubernur terus berkoordinasi dengan para bupati dan walikota. Selain itu, Dinas LHK NTB juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota yang ada di NTB. Menurut Madani, belum terlihatnya gerakan NTB bebas sampah di kabupaten/kota diduga karena belum semua desa dan kelurahan memiliki

mengaku tim sukses mengerjakan suatu proyek di OPD. Setelah dapat proyek, tak dikerjakan tapi dijual atau diberikan kepada orang lain. ‘’Teman-teman kepala dinas harus punya keberanian memberikan pekerjaan pada orang yang betul-betul mengerjakan. Ndak boleh lagi diberikan kepada orang yang jual proyek. Apalagi ternyata orang yang jual proyek bekerjasama dengan pimpinan OPD,’’ kata gubernur saat rapat pimpinan (Rapim) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (19/2) sore.

Bersambung ke hal 15

Teman-teman kepala dinas harus punya keberanian memberikan pekerjaan pada orang yang betul-betul mengerjakan. Ndak boleh lagi diberikan kepada orang yang jual proyek. Apalagi ternyata orang yang jual proyek bekerjasama dengan pimpinan OPD

H. Zulkieflimansyah

Surplus 100 Ribu Ton

Cabai Diekspor ke Asia Tenggara dan Eropa Mataram (Suara NTB) Data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, produksi cabai di daerah ini mencapai 125 ribu ton setahun.

Sementara jumlah konsumsi di dalam daerah hanya 25 ribu ton.

Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/2) siang mengatakan, dari sisi produksi sudah tidak ada masalah. Sekarang tinggal masalah industrialisasi komoditas cabai. ‘’Kalau saya menawarkan investasi dalam bidang industrialisasinya. Akan ada yang mengambil (produksi cabai petani).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

MELIMPAH - Produksi cabai di NTB melimpah. Setiap tahun, produksi komoditas ini surplus 100 ribu ton. Tampak petani cabai di wilayah Sekotong, Lombok Barat, sedang merapikan hasil panennya.

(Suara NTB/humasntb)

RAPIM - Suasana Rapim yang dipimpin Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Wagub, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, dihadiri seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, Selasa (19/2).

Soal Program Industrialisasi, Banyak yang Skeptis Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan program industrialisasi tak harus identik dengan pabrik-pabrik besar dan teknologi canggih. Namun, inti dari industrialisasi adalah pendalaman struktur industri.

Hal tersebut dikatakan gubernur saat memimpin rapat pimpinan (Rapim) yang dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, Selasa (19/2) sore kemarin. Gubernur mengatakan industrialisasi merupakan salah satu yang diidamkan dalam lima tahun ke depan. ‘’Banyak orang yang skeptis. Industrialisasi ini jangan sampai omongan saja yang besar, tapi kenyataannya tidak ada,’’ katanya.

Gubernur mengatakan, industrialisasi tidak harus identik dengan pabrik-pabrik besar atau teknologi yang canggihcanggih. Namun sebenarnya inti dari industrialisasi itu adalah pendalaman struktur industri. ‘’Kalau tadi yang kita cuma bisa mengirim jagung, dengan adanya industrialisasi yang kita maksudkan, sebisanya pengolahan dilakukan di NTB,’’ katanya.

Jika sebelumnya NTB cuma mengirim sapi hidup ke luar daerah. Maka dengan adanya industrialisasi, sebisa mungkin dilakukan pemotongan di dalam daerah. Sehingga yang dikirim bukan sapi hidup tetapi dalam bentuk daging.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

KELURAHAN Pagesangan sejauh ini aman dari serangan rabies dan sampai sekarang, tidak ada warga yang terkena gigitan anjing, baik itu anjing liar, lebih-lebih anjing peliharaan. Untuk itu juga tetap diupayan untuk mengantisipasi dengan memberikan vaksin bahkan pemusnahan untuk anjing liar.

Lurah Pagesangan, Ida Bagus Made Ariawan mengatakan, sampai sakarang belum ada warganya yang digigit anjing, karena diketahui juga belum ada warganya yang melapor. “Ka(Suara NTB/mhj) lau untuk di wilayah kami Ida Bagus Made Ariawan selama ini belum ada laporan, sebenarnya kita pastikan pembasmian anjing liar,” ujar Ida Bagus Made Ariawan, Selasa (19/2).

Lurah Pagesangan mencoba untuk mengantisipasi persebaran rabies dengan melakukan upaya pencegahan bersama Dinas terkait. Memberikan vaksin untuk hewan peliharaan, dia memastikan anggaran karena masih awal tahun.

“Mungkin kita hubungi Dinas terkait untuk melaksanakannya, apakah sudah ada program di sana atau belum karena ini baru awal tahun,” bebernya. Lanjut dia, untuk upaya pencegahan rabies ini, dilakukan pemusnahan untuk anjing liar sementara anjing peliharaan diberikan vaksin. “Kalau hewan liar biasanya diracun atau dimusnahkan, kalau untuk hewan peliharaan jelas dikasih vaksin,” jelasnya.

Di Kelurahan Pagesangan belum dilakukan pemusnahan dan pemberian vaksin, tetapi tetap diuyapakan. Langkah selanjutnya untuk melakukan hal tersebut, pihaknya akan melakukan sosialiasi dan didampingi Dinas terkait serta rapat koordinasi seluruh Kepala Lingkunga.

“Kalau sekarang belum ada. Tapi kita akan sosialisasikan bersama Dinas terkait, dan juga kita akan rapat koordinasi dengan Kepala Lingkungan dulu,” tutupnya. (mhj)

Satu Warga Mataram Meninggal Terjangkit Demam Berdarah Mataram (Suara NTB) Deman Berdarah Dengue (DBD) kembali menelan korban. Seorang warga Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, meninggal dunia. Korban gigitan nyamuk aedes aegepty itu semakin bertambah, dalam rentang waktu Januari hingga Februari mencapai 101 kasus.

Hingga Selasa (19/2), sebanyak 79 warga tercatat positif DBD, 16 kasus suspect dan enam kasus DBD. Pencegahan terhadap gigitan nyamuk masif dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dimulai dari sosialisasi ke kelurahan, mengerahkan petugas jumantik, pembagian abate hingga fogging.

“Fogging (pengasapan) sudah kita lakukan. Di mana ada positif DBD, kita lakukan fogging,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi. Usman tak membantah

jika kasus DBD di Kota Mataram meningkat dibandingkan Kabupaten Lombok Barat.

Sebanyak 101 kasus dengan 79 positif DBD, 16 kasus suspect dan 6 kasus deman DBD. Bahkan, satu warga meninggal dunia. “Satu orang meninggal,” katanya. Meninggalnya bocah usia tujuh tahun asal Kelurahan Babakan itu karena orangtua terlambat memberikan pertolongan. Korban dibawa ke rumah sakit setelah deman tinggi parah.

Usman menambahkan,

penyebaran penyakit DBD tidak bisa dipungkiri.Seluruh wilayah sangat rentan terjangkit. Ini dipicu oleh perubahan cuaca serta pola hidup masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat menjaga pola hidup sehat, menguras bak di kamar mandi dan melakukan pencegahan menggunakan abate. “Kita harapkan jaga pola hidup sehat,” imbuhnya.

Terkait status kejadian luar biasa terhadap penyakit DBD? Ditegaskan, Pemkota

H. Muhtar (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

DIALOG - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berdialog dengan penerima bantuan saat mengunjung stand di Gelanggang Olahraga 17 Desember, Turida, Selasa (19/2).

Gubernur Minta Penerima PKH dan BPNT Ditambah Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meminta Kementerian Sosial menambah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Dia berharap perekonomian masyarakat lebih meningkat, terlebih NTB telah dilanda gempa.

Penyaluran PKH dan BPNT di Gelanggang Olahraga Pemuda 17 Desember, Turida, dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, anggota DPR RI dan pimpinan OPD lainnya.

Gubernur mengatakan, PKH dan BPNT dinilai memiliki efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Sayangnya, penerima bantuan stimulan belum berani keluar dari zona nyaman. Artinya, saat mereka berwisausaha, takut usahanya tidak berkembang.

“Ibu – ibu masih takut usahanya tidak berkembang,” kata Dr. Zul, sapaan akrabnya.

Secara keseluruhan penerima bantuan PKH sebanyak 308.937 keluarga dan total bantuan Rp368,4 miliar lebih. Sementara, penerima BPNT di NTB 481.268 keluarga. Nilai bantuan

Pengisian Jabatan Kadis Naker

Pemkot Mataram Bersurat ke KASN Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram kembali akan menggelar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Surat permintaan rekomendasi pengisian jabatan kepala dinas tenaga kerja (Kadis Naker) telah dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan administrasi pengisian jabatan Kadis Naker. Pada Selasa (19/ 2), surat dikirim ke KASN. “Kalau sudah ditandatangani

Pak Wali. Hari ini (kemarin, red) kita kirim surat ke KASN,” kata Yoyok, sapaan akrabnya.

Pengisian jabatan Kadis Naker katanya, sesuai permintaan Walikota. Alasannya, tahun anggaran masih baru dimulai. Di samping itu, tidak terlalu efektif jika posisi itu dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Mekanisme pelaksanaan seleksi tidak jauh beda dengan sebelumnya. Artinya demikian kata dia, pelamar mengisi formulir serta menyerahkan persyaratan lainnya. Yoyok berharap, pejabat yang ikut seleksi yakni yang pernah ikut pekan lalu. Mereka tidak lagi mengurus surat keterangan sehat dari

”

Meninggalnya bocah usia tujuh tahun asal Kelurahan Babakan itu karena orangtua terlambat memberikan pertolongan.

Korban dibawa ke rumah sakit setelah deman tinggi parah H. Usman Hadi

Objek Wisata Religi Mataram Ditata Bertahap

Penanganan Sampah Belum Optimal MEWUJUDKAN Kota Mataram yang bersih, sebetulnya bukan hal sulit. Sepanjang ada kemauan yang kuat dari para pemangku kebijakan. Demikian dikakatan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., kepada Suara NTB di Mataram. Dia melihat, selama ini kerja-kerja penanganan masalah kebersihan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) masih belum optimal. Indikator belum optimalnya DLH terlihat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan. ‘’Jadi sebenarnya bukan pada kekurangan alat angkut maupun potensi-potensi orang-orang yang ada di DLH, tapi pada prinsipnya ini adalah kemauan untuk kita bekerja keras. Kalau tetap mengandalkan prasarana untuk bagaimana maksimal, sementara tidak didukung dengan kemauan yang keras untuk membuat Kota Mataram bersih, saya rasa tidak akan maksimal,’’ terangnya.

Politisi Gerindra ini tidak menyangkal kalau DLH masih terjebak pada penanganan sampah secara konvensional, yakni mengandalkan pola angkut - buang. Kondisi ini, lanjut Muhtar, tidak terlepas dari masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat hampir tidak pernah diberikan pengertian bagaimana menata sampah yang baik.

Artinya, karena sosialisasi yang minim sehingga masyarakat belum juga sadar. Padahal di satu sisi, walaupun masyarakat sudah diberikan fasilitas TPS (Tempat Pemuangan Sampah), namun masih ada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Contohnya di Taman Udayana, walaupun pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah, nyatanya, masih ada saja masyarakat yang membuang sampahnya di sana sini. ‘’Memang ini juga tergantung kualitas SDM masyarakat,’’ cetusnya. Kondisi ini diperparah dengan SDM dari petugas kebersihan yang terkesan cuek. ‘’Kalau sudah amburadul seperti itu ya dibiarkan begitu saja,’’ sesalnya. Seharusnya, ada inisiatif dari petugas kebersihan untuk membersihkan sampah yang masih tercecer. Muhtar mengaku, terus memantau seperti apa kinerja para petugas kebersihan di Kota Mataram.

Menurut anggota Dewan dari dapil Ampenan ini, kalau tidak ada komitmen kuat dari semua komponen, baik masyarakat maupun petugas yang seharusnya memberikan contoh yang baik, Muhtar menyakini, upaya memciptakan Mataram bebas sampah, tidak akan maksimal. (fit)

Mataram tidak berpikir mengeluarkan status KLB. Sesuai peraturan penetapan KLB memiliki kriteria – kriteria. Di samping itu, pemerintah juga berpikir panjang. Karena, ada berpengaruh terhadap persoalan ekonomi dan sosial masyarakat. (cem)

dokter dan bebas narkoba.

“Kan masih berlaku sampai enam bulan,” jelasnya.

Pada bulan November mendatang, Pemkot juga akan membuka pansel lima JPTP. Lima pejabat eselon II yakni, Kepala Dinas Pariwisata I Made Swastika Negara, Dinas Ketahanan Pangan Dra. Hj. Tasnim, Staf Ahli H. Rumasih, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Drs. Sutrisno dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dra. Cokorda Sudira Muliarsa bakal pensiun.(cem)

telah diterima masyarakat Rp52,9 miliar lebih.

Khusus di Kota Mataram, sebanyak 17.520 keluarga menerima bantuan PKH dengan total anggaran Rp22,2 miliar lebih. Dan, BPNT berjumlah 21.533 keluarga. Dana masuk ke rekening warga Rp2,3 miliar lebih.

Harry menambahkan, ada penambahan dana diterima oleh masyarakat. Sebelumnya, Rp110.000, kini menjadi Rp250.000 di tahun 2019.

Penyaluran kali ini, merupakan tahap pertama.Untuk tahap selanjutnya, tergantung kevalidan data dilaporkan oleh pemerintah daerah.

Khusus di NTB, ada keluaga yang jatuh miskin akibat gempa.Sebaliknya, ada pula masih memiliki kekayaan dengan menyimpan uang di bank. “Penyaluran ini mundur, yang seharusnya bulan Januari,” ucapnya.

Harry menanggapi permintaan Gubernur NTB, bahwa dari sisi anggaran bantuan PKH naik lebih dari 100 persen. Di tahun sebelumnya hanya Rp100 miliar lebih.

Saat ini, sekitar Rp258 miliar. Hanya saja, jumlah penerimanya tidak bertambah.

Dari hasil rapat kabinet sedang diupayakan penyaluran bantuan PKH dilaksanakan tiap bulan. Pemerintah

pusat menginginkan bantuan dinikmati masyarakat seperti bantuan pangan non tunai.

“Kalau BPNT sudah setiap bulan. Kalau hasil evaluasinya bagus, bisa dilakukan setiap bulan,” ucapnya.

Penyaluran bantuan PKH maupun BPNT oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo tambah Airlangga, diminta dimajukan.Selain itu, pendistribusiannya digabungkan dengan kewirausahaan. Program ini mendorong anak – anak tetap sekolah dan keluarga cepat mandiri.

Sementara itu, Jumisah, warga Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika mengaku, terbantu dengan program tersebut. Dana diterima tiap tiga bulan digunakan untuk keperluan pendidikan anak – anaknya. “Iya, pakai beli buku, seragam dan tas. Kalau ada sisa, baru beli beras,” ucapnya.

Jumisah mengaku beberapa bulan terakhir tidak bisa mengambil uang di buku tabungan miliknya. Dia tidak tahu penyebabnya, padahal saldonya masih ada. “Pertama itu bisa ngambil Rp500 ribu. Lagi dapat Rp250 ribu,” sebutnya. Bantuan stimulan seperti ini, diharapkan tetap berlanjut. Paling tidak kata dia, bisa mengurangi beban terutama biaya sekolah kedua anaknya. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram berkomitmen menata destinasi wisata religi maupun juga wisata sejarah.

Hanya saja karena anggaran terbatas, maka penataannya dilakukan secara bertahap.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs I Made Swastika Negara mengatakan semua destinasi wisata akan ditata, baik itu objek wisata religi maupun wisata sejarah.

“Mungkin penataannya bertahap. Wisata religi kita akan perhatikan secara prioritas,” ujar I Made Swastika Negara, Senin (18/2).

Dalam proses penataan, selain membutuhkan waktu juga membutuhkan anggaran. Maka dari itu, I Made Swastika Negara berharap Pemkot Mataram menganggarkan melalui APBD di tahun ini, sebagai komitmennya untuk menata beberapa wisata yang ada di Kota Mataram. “Dana kita kan terbatas.

Ketika kita bicara uang, maka kita berharap di situ APBD sama APBN,” harapnya.

Setelah wisata ditata dengan baik, kata dia, pihaknya akan promosikan tidak hanya pada wisatawan lokal bahkan sampai di luar daerah. Promosinya dengan membawa potensi-potensi yang menarik yang ada seperti kesenian, ekonomi kreatif dan beberapa hotel-hotel untuk menarik perhatian para wisatawan.

“Kita ingin objek wisata ini menjadi seksi sehingga bisa menarik minat para wisatawan, dengan itu otomatis wisatawan akan hadir ke Kota Mataram,” ujarnya.

Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Dispar Kota Mataram, Hj. Baiq Nurhayati mengatakan ada tiga objek wisata religi, masing-masing Makam Loang Baloq, Makam Bintaro, Makam Dende Seleh.

Sedangkan Makam Mayura merupakan makam sejarah. Atas hal itu, dia berharap agar Pemkot lebih memperhatikan, guna memperbaiki sarana prasana dari beberapa objek wisata tersebut.

“Kita ingin supaya wisata religi yang ada di Kota Mataram lebih diperhatikan, supaya sarana prasarana yang ada di sana lebih bagus, lebih baik lagi kedepannya,” harap Hj. Baiq Nurhayati.

Sementara, Kepala Seksi Penyediaan Prasarana Dispar Kota Mataram, I Ketut Parditha membeberkan, Dispar Kota Mataram sudah memperbaiki fasilitas di Makam Bintaro dari anggaran APBD tahun 2017, dan pembangunan toilet dari Dinas Perkim Kota Mataram.

“Sumber anggaran dari APBD tahun 2017 untuk listriknya dengan anggaran Rp10 juta. Sedangkan anggaran pembangunan toilet, itu Perkim yang tahu karena di sana yang bangun,” jelasnya. (mhj)

Lawatan ke Malaysia Diduga sebagai Liburan Mataram (Suara NTB) Rencana lima belas pejabat Pemkot Mataram lawatan ke Malaysia dikritik. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, mencurigai kunjungan ke Negeri Jiran itu hanya sekadar pelesiran atau liburan.

Direktur Fitra NTB, Ramli menyarankan Pemkot Mataram membatalkan jadwal kunjungan balasan tersebut.

Agenda itu dinilai tidak mendesak. Fitra meminta sebaiknya uang ratusan juta itu digunakan untuk pelanggaran tata ruang yang seolah membuat Pemkot Mataram tidak berdaya. “Saran dari kami sebaiknya dibatalkan,” kata Ramli, Senin (18/2).

Apabila Pemkot Mataram bersikeras, masyarakat butuh penjelasan logis. Karena mereka berangkat menggunakan uang rakyat. Dan, hasil dari perjalanan mereka dipertanggungjawabkan. Dan, apa diperoleh dari masyarakat.

Ramli justru curiga pemilihan waktu kunjungan di hari libur, bukan memiliki kepentingan dinas. Kepergian lima belas pejabat diduga pelesiran. “Aneh

juga mereka mau berangkat akhir pekan. Jangan - jangan mau pada liburan,” kritiknya.

Pemkot Mataram sebaiknya memikirkan penanganan dan percepatan rehab dan rekon korban gempa yang masih jadi pekerjaan rumah. Termasuk penanganan kemiskinan dan pengangguran. “Saya kira itu lebih urgen,” jawabnya.

Asisten II Setda Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura sebelumnya membantah keberangkatan rombongan ke Negeri Jiran, Malaysia, untuk pelesiran. Tetapi menindaklanjuti rencana kerjasama pengiriman tenaga kerja profesional khususnya di bidang kesehatan dan penataan kota Selain itu, kunjungan bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tanggal 7 Maret mendatang sebagai kunjungan balasan Pemerintah Shah Alam, Selangor, Malaysia.Anggaran perjalanan dinas satu pejabat dialokasikan Rp15 juta. Artinya, kas daerah untuk membiayai satu kali perjalanan ke luar negeri Rp225 juta. Ini belum termasuk SPPD Walikota. (cem)

DPPKB Lakukan Konseling KB Mataram (Suara NTB) – Tidak hanya pelayanan KB gratis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram juga secara masif melakukan konseling KB ke masyarakat.

Konseling KB di posyandu Melati V Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, difokuskan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. ‘’Penyuluhan dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader KB dan aparatur pemerintah setempat,’’ kata Kepala DPPKB Drs. Sutrisno dikonfirmasi Selasa (19/2), guna meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan upaya

pengaturan kelahiran yang sehat.

Menurutnya, penyuluhan tersebut dilaksanakan di semua wilayah di Kota Mataram. Secara perlahan masyarakat diberikan edukasi. “Kita lakukan di semua wilayah di Kota Mataram,” kata Sutrisno. Implementasi dari konseling adalah, masyarakat dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari. Sehingga dapat tercipta peserta KB yang lestari.

Ditambahkan Sutrisno, penyuluhan seperti ini dinilai sangat efektif. Pihaknya membuka pemahaman warga. Hasilnya banyak masyarakat menjadi peserta KB aktif. “Iya, kita bersyukur setelah penyuluhan banyak yang mau ber KB,” tambahnya.

Untuk mengajak masyarakat ikut program kependudukan, ke-

(Suara NTB/cem)

PENYULUHAN - Pegawai DPPKB Kota Mataram memberikan penyuluhan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Posyandu Melati V Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan Pagesangan Timur, Selasa (19/2). luarga berencana dan pembangunan keluarga tidak mudah.

Kader perlu bersabar dan tetap istiqomah memberikan pema-

haman. Setelah dirasakan manfaatnya, masyarakat dengan sendirinya mau mengikuti program KB. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

Akan Musnahkan Anjing Liar

Halaman 2

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

OJK Perkuat Sinergi untuk Literasi, Inklusi dan Pencucian Uang Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat tugas dan kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keterangan resmi yang disampaikan OJK NTB, Selasa (19/2), bahwa di tingkat pusat telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara OJK dan Kemendagri dan PPATK kemarin. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dan Ketua PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin menjadi penandatangan Nota Kesepahaman tiga lembaga tersebut. Wimboh Santoso mengatakan OJK perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen keuangan.

Nota Kesepahaman OJK dan Kemendagri merupakan pembaruan dari kesepahaman sebelumnya yaitu tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP dalam lingkup tugas OJK dan tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Ruang lingkup Nota Kesepahaman OJK dan Kemendagri yang baru mencakup, pemanfaatan data kependudukan, nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk eletronik oleh OJK dan lembaga yang diawasi OJK dengan prinsip kesetaraan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan undangundang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

Selain itu, pemanfaatan produk dan/atau jasa keuangan dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan di daerah. Pendirian dan pengembangan lembaga penjamin di daerah, dukungan para pihak dalam pengawasan dan sikronisasi kebijakan terkait lembaga jasa keuangan milik pemerintah daerah. Pelatihan SDM. Bidang kerjasama lain yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wimboh mengatakan akses data kependudukan sangat penting bagi perkembangan industri jasa keuangan, diantaranya untuk keperluan pembukaan rekening simpanan, pinjaman maupun rekening efek, karena verifikasi data kependudukan menjadi lebih efisien dan akurat.

Selain itu, OJK mengharapkan kerjasama dengan Kemendagri bisa mempercepat Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mengimplementasikan Program Transformasi BPD, antara lain meliputi penguatan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), pendalaman produk dan peningkatan kualitas layanan, penerapan tata kelola dan pengendalian risiko, serta pengembangan teknologi dan sistem informasi.

Mengenai Lembaga Keuangan Mikro, sesuai amanat undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK juga mengharapkan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro yang jumlahnya banyak dan tersebar.

OJK juga menegaskan pentingnya efektivitas peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah. Saat ini telah terbentuk 73 TPAKD yang tersebar di 31 provinsi dan 42 Kabupaten/Kota.

Sementara, untuk Nota Kesepahaman antara OJK dan PPATK merupakan perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya. Kerjasama antara OJK dengan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

Di NTB, kata Kepala OJK NTB, Farid Faletehan, OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi melalui wadah TPAKD. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

IPI NTB Soroti Persoalan di Pelabuhan Lembar Mataram (Suara NTB) Dewan Pimpinan Daerah Insan Pariwisata Indonesia (DPD IPI) NTB menyorot persoalan berkepanjangan di pelabuhan penyeberangan di Lembar, Lombok Barat. Seyogiyanya pelabuhan juga menjadi alternatif bagi wisatawan berkunjung ke NTB. Namun tidak demikian yang terjadi.

Pelabuhan Lembar masih diselimuti berbagai persoalan.

Diantaranya, kondisi pelabuhan yang tak nyaman, pintu keluar masuk pelabuhan yang dinilai amburadul. Belum lagi persoalan utama pada lambannya proses bongkar muat. “Bagaimana mungkin wisatawan tertarik menggunakan jalur penyeberangan pelabuhan,” kata Ketua Divisi Humas dan Komunikasi IPI NTB, Gede Gunanta.

Ia menyebut durasi penyeberangan selat Lombok (Lembar-Padang Bai) yang memakan waktu cukup lama. Bahkan rata-rata di atas 5 jam. Sesampai di pelabuhanpun, menung-

gu jadwal turun dari kapal memakan waktu berjam-jam bagi kapal benar-benar sandar.

Proses sandar di Pelabuhan Lembar, penumpang yang tak menggunakan kendaraan juga harus berjalan cukup jauh agar sampai ke piuntu dermaga. Apalagi bila bongkar kapal pada siang hari, penumpang harus bersiap-siap dengan teriknya panas.

“Kenapa di pelabuhan ini tidak ditanami pohon agar dia rindang. Dan jadi tempat yang nyaman bagi orang datang dan pergi,” kata Gede Gunanta di hotelnya di Bidari, Mataram.

Tentunya, pertimbangan-

pertimbangan itulah yang membuat wisatawan tak menjadikan pelabuhan sebagai alternatif. Padahal, bila Pelabuhan Lembar benar-benar representatif, bisa jadi, wisatawan dapat menambatkan hatinya menggunakan jasa penyeberangan laut, di tengah mahalnya harga tiket pesawat.

“Bagaimana caranya pelabuan kita ini nyaman dan menjadi pilihan bagi wisatawan agar tidak menyeberang langsung dari Bali ke Gili Air. Wisawatan hitung-hitung juga waktu penyeberangan dan tunggu, apalagi mereka ke sini berlibur, maunya cepat dan nya-

man,” jelas Gede Gunanta.

Hal inilah salah satunya yang menjadi perhatian bagi DPD IPI NTB untuk memberikan sumbang pemikiran dalam pemulihan pariwisata Lombok. Banyak alternatif asal jaminan kenyamanan dipastikan kepada wisatawan.

Selain itu, Gede Gunanta juga menyinggung soal kasus-kasus yang menimpa wisawatan. Contohnya kasus perampokan dengan kekerasan kepada wisatawan. Harapannya, cukup kasus ini dilaporkan dan ditangani oleh aparat. Tanpa semua harus menyebarluaskannya secara massif. Apalagi menggunakan media sosial. Dampaknya cukup besar terhadap citra NTB. “Bila perlu media juga cukup beritakan sebagaimana mestinya saja. jangan terlalu besar di publish. Lihat Bali, sebisa mungkin kasus-kasus

(Suara NTB/bul)

Gede Gunanta yang menimpa wisatawan di selesaikan tetapi tidak dimunculkan secara luas. Itu yang lebih bijak bagi daerah pariwisata seperti kita,” demikian Gede Gunanta. (bul)

UMKM Mulai Membaik Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM menyebut keadaan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi NTB berangsur membaik, sejalan dengan proses pemulihan Lombok pascagempa. Seperti diketahui, saat ini kondisi UMKM sedang terpukul setelah Lombok dan Sumbawa diguncang gempa akhir tahun lalu. Pemerintah sedang melakukan pemulihan terhadap mereka yang terdampak langsung gempa.

Keadaan diperparah dengan kebijakan oleh maskapai yang menaikkan harga tiket pesawat dan pemberlakukan bagasi berbayar bagi bawaan dalam berat tertentu. Keadaan ini membuat sektor pariwisata NTB terpukul. Hingga saat ini masih berat bergerak. Wisatawan sepi. Pusat oleh-olehpun merasakan penurunan omzet lebih dari 50 persen. Akibatnya, produk makanan dan kerajinan tangan UMKM penjualannya juga terganggu.

“Tapi sudah mulai membaik,” jelas L. Saswadi kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (19/2) kemarin. Yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan UMKM ini, tambah kepala dinas, diantaranya dengan diberikannya dana hibah masing-masing Rp5 juta kepada UMKM yang terdampak langsung. Total 150 UMKM yang mendapatkannya.

Dana hibah ini diberikan untuk membangkitkan kembali semangat UMKM. Membeli peralatan atau memenuhi sarana dan prasarana pendukung untuk menggeliatkan kembali usahanya.

“Karena itu, jangan sampai dana stimulus ini digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, beli TV atau bayar utang. Ini diawasi dan akan diminta pertanggungjawabannya,” kata L. Saswadi.

Lalu upaya mengangkat kembali UMKM dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pameran. Pada beberapa kegiatan pertemuan, produk-produk UMKM dipamerkan. Lalu yang ketiga, menurut penjelasan kepala dinas, promosi – promosi juga dilakukan secara online untuk menegaskan bahwa UMKM NTB masih tetap eksis.

Untuk penanganan UMKM, atau para pelaku usaha lokal ini, tidak saja kewenangannya di Dinas Koperasi dan UMKM NTB, tetapi sinergi dilakukan bersama dinas dan instansi terkait lainnya. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Kepala dinas juga mengharapkan akan kondisi pariwisata NTB kembali normal agar UMKM-UMKM ini bangkit kembali.

Untuk kebijakan maskapai, L. Saswadi juga mengatakan agar dinormalkan kembali keadaan lama.

Tidak memberlakukan bagasi berbayar kepada penumpang agar produk-produk UMKM terjual.

Khusus untuk kebijakan maskapai, keadaannya berlaku secara nasional. Sebagai daerah pariwisata, pihaknya juga telah menyuarakan langsung kepada Menteri Koperasi dan UKM RI, Puspayoga agar di tingkat pusat juga didorong pemulihan kembali kebijakan maskapai. (bul)

HL. Saswadi

(Suara NTBbul)

BAKAR SAMPAH - Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi (dua dari kanan) dan Kepala Lingkungan Bangsal Tanjung Karang dan jajaran BKIPM Mataram mengumpulkan dan membakar sampah di sekitar muara Tanjung Karang

Biota Laut Terancam

BKIPM Mataram Galakkan ”Zero Waste” di Pesisir Mataram (Suara NTB) Program strategis bebas sampah atau zero waste yang digalakkan oleh Pemprov NTB di bawah komando Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah rupanya dilakukan serupa oleh Kantor BKIPM (Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu) Mataram.

Sasarannya, menyelamatkan biota laut dari keterancaman.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang gencar-gencarnya mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Diperkuat melalui misi penciptaan Kedaulatan (Sovereignty),

Kesejahteraan (Prosperity) dan keberlanjutan (Sustainability).

Salah satu kegiatan untuk mewujudakan misi tersebut adalah melalui Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) yang tujuannya mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, serta menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Dan bermaksud untuk merwujudkan rasa memiliki dan kepedulian generasi muda, masyarakat, wanita pesisir dan aparat untuk menjaga kelestarian laut serta menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Hal ini juga yang dilakukan

oleh BKIPM Mataram melalui kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan pesisir, terutama di sekitar muara. Selasa (19/2) kemarin, Kepala BKIPM Mataram, Suprayogi mengerahkan jajarannya membersihkan kawasan pantai Tanjung Karang, Mataram.

Pantai Tanjung Karang diketahui menjadi bagian akhir aliran Sungai Jangkuk.

Setiap musim hujan, pantai di Tanjung Karang menjadi keranjang sampah-sampah kiriman yang dibawa oleh air di sepanjang sungai.

Kepala Lingkungan Bangsal, Tanjung Karang, H. Multazam yang turut serta dalam kegiatan ini bersama warganya mengatakan tidak sedikit

sampah yang bermuara di lingkungannya. Umumnya sampah kiriman. Setiap kali datang hujan, masyarakat harus siap dengan pemandangan sampah. Cukup mengganggu bagi lingkungan dan nelayan yang melaut.

“Sekali naikkan bisa sampai 3 truk sampah kiriman.

Cukup mengganggu lingkungan ini dan kami sebagai pelimpahan,” katanya.

Suprayogi menegaskan, soal kelestarian lingkungan tidak saja menjadi perhatian kementeriannya, presiden RI, Joko Widodo juga memberi perhatian pada isu ini. terutama kelestarian lingkungan laut.

“Terutama untuk sampahsampah plastik yang sulit di-

urai. Kita mengedukasi masyarakat, termasuk semua kita untuk mengurangi sesedikit mungkin penggunaan sampah plastik. Jangan sampai sampah plastik ini masuk ke laut, pencemaran laut. Bisa dimakan ikan. Ini sangat berbahaya,” jelasa Suprayogi.

Kegiatan ini bukan pertama kali dilakukan oleh BKIPM Mataram. Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan imbauan jajaran teknisnya yang ada di daerah untuk turun langsung ke masyarakat. Karena itu, BKIPM Mataram turun tanpa seragam agar masyarakat pesisir ikut tergerak dan lebih peduli menyelamatkan lingkungan laut. (bul)

Telkomsel Umumkan 10 Peserta Terbaik IndonesiaNEXT 2018 yang Difasilitasi Kursus di Tokyo Mataram (Suara NTB) Telkomsel mengumumkan 10 peserta terbaik IndonesiaNEXT 2018 yang terpilih menjadi peserta terbaik nasional setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang melibatkan lebih dari 17.000 peserta dari seluruh Indonesia. Para pemenang tersebut berkesempatan mendapatkan short course di perguruan tinggi dan beberapa perusahaan profesional ternama di Tokyo, Jepang Kesepuluh pemenang tersebut adalah Anastasya Cindy Grissherin (Universitas Lampung), Andika Deni Prasetya (Universitas Indonesia), Tita Aprilya Marpaung (Institut Teknologi Bandung), Michael Soritua Hasibuan (Institut Teknologi Bandung), Dexan Seganoval Cahyadi (Institut Pertanian Bogor), Ulya Nuzulir Rohmah (Universitas Brawijaya), Muhammad Fahmi Faisal Hikmawan (Universitas Dian Nuswantoro), Muhammad Yoga Izzani (Universitas Islam Indonesia), Bimo Aji Nugroho (Universitas Brawijaya) dan Vivi Yunika (Universitas Tanjungpura).

Direktur Human Capital Management Telkomsel Irfan A. Tachrir menyampaikan se-

lamat kepada para pemenang yang sudah membuktikan diri menjadi yang terbaik dalam IndonesiaNEXT 2018.

Sebelumnya, para peserta terbaik ini telah melalui beberapa seleksi, mulai dari pelatihan dan pengujian kemampuan menggunakan aplikasi presentasi dan desain bersertifikasi, kemampuan berkomunikasi di depan publik, hingga pelatihan soft dan hard skills lainnya. Babak kualifikasi yang berlangsung pada bulan Mei hingga Desember 2018 di delapan kota tersebut menghasilkan 32 peserta terbaik nasional.

Pada tahap akhir kualifikasi tingkat nasional yang berlangsung pada 10-12 Februari 2019 di Jakarta, para peserta mengikuti serangkaian kegiatan bootcamp yang menguji kemampuan mempresentasikan ide secara menyeluruh di hadapan para juri, Mardi FN Sinaga (Vice President People Development Telkomsel), Arief Pradetya (Vice President Enterprise Mobile Product Marketing Telkomsel), Denny Abidin (POH VP Corporate Communication Telkomsel), Tyo Guritno (CEO/ Co-Founder Inspigo.id) dan

Shahnaz Haque (Praktisi Komunikasi, Talk Inc Fasilitator).

Selain sepuluh peserta terbaik IndonesiaNEXT 2018 yang akan berkunjung ke Tokyo, 22 peserta runner-up IndonesiaNEXT lainnya juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan mengenai dunia profesional di beberapa perusahaan di Singapura.

IndonesiaNEXT yang merupakan program unggulan CSR Telkomsel berupa sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan keahlian mahasiswa dalam menghadapi persaingan global yang lebih kompetitif.

Mengambil tema “Yes I AM THE NEXT”, program ini dihadirkan untuk dapat menjawab kebutuhan persaingan di dunia profesional yang semakin kompetitif, di mana sertifikasi merupakan salah satu modal mahasiswa ketika memasuki dunia kerja. IndonesiaNEXT 2018 diisi dengan rangkaian acara berupa seminar yang memberikan inspirasi bagi para mahasiswa, pelatihan kompetensi, dan ditutup dengan program ujian sertifikasi tingkat nasional dan internasional.

Sementara itu, dalam sesi

Suara NTB/ist)

HADIAH - (Ka-ki) Director of Finance Telkomsel Heri Supriadi, Director of Human Capital Management Telkomsel Irfan A.Tachrir dan Executive Vice President Telkomsel Area Jawa Bali Agus Setia Budi secara simbolis memberikan hadiah kepada salah satu pemenang terbaik IndonesiaNEXT 2018 di Malang (14/2). pelatihan untuk sertifikasi, para peserta IndonesiaNEXT 2018 mendapatkan pelatihan yang mengasah kemampuan mereka dalam menggunakan perangkat lunak, serta kemampuan dalam berkomunikasi. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini memperkenalkan mahasiswa berbagai skill dan knowledge terkini terkait berbagai bidang, seperti manajemen, ekonomi, teknologi informasi, sistem komputer, hingga multimedia.

Peserta yang lulus dari ujian sertifikasi pada program IndonesiaNEXT mendapatkan sertifikat keahlian yang dapat digunakan oleh para mahasiswa sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pada tahap akhir program, para peserta terbaik tingkat nasional dipilih untuk memperoleh pengetahuan mengenai dunia kerja dengan berkunjung ke beberapa perusahaan teknologi ternama di tingkat internasional. (bul)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

Utamakan Pencegahan Korupsi KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong, Tri Cahyo Hananto menekankan saat ini dalam upaya pemberantasan korupsi pihaknya lebih menekankan upaya pencegahan. Karena itu, ujarnya, ditingkatkan peranan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Selong dalam melakukan pendampingan hukum terhadap proyekproyek pemerintah. ‘’Dalam waktu dekat akan dibentuk tim gabungan yang ada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Meliputi TP4D Kejari Selong dan ada di dalamnya yang (Suara NTB/rus) bergabung bersama Tri Cahyo Hananto dengan Inspektorat, Kepolisian serta Pengadilan,’’ ujarnya usai penandatanganan pencanangan Zona Integritas Lotim sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Pendopo Bupati Lotim Selasa (19/2).

Khusus dalam upaya pencegahan, kehadiran TP4D di lingkup Kejari Selong diklaim sudah sangat efektif menekan tindak pidana korupsi. Selama ini yang sudah dilakukan pendampingan TP4D tahun 2018 saja 23 proyek. Diakuinya, tidak semua proyek yang selama ini dijalankan di Pemkab Lotim mendapatkan pendampingan TP4D dan masih banyak proyek pemerintah yang tak bisa didampingi. Pilihannya hanya 23 proyek, karena keterbatasan personel, sehingga, pihak kejaksaan lebih memilih mana yang dianggap skala prioritas dengan nilai proyek besar yang didampingi.

TP4D selama ini pun diakui hanya bersifat pasif dalam melakukan pendampingan saat ada permintaan dari dinas atau badan yang memiliki proyek. Meskipun diminta, tidak langsung pula disanggupi karena dipilah dulu mana dianggap paling prioritas untuk dilakukan pendampingan. “Kita utamakan yang penting-penting itu yang mana, yang kami utamakan yang berdampak besar,” terangnya.

Harapannya untuk tahun2019 ini, agar semua proyek dapat terlaksana dengan baik, pemerintah daerah kabupaten segera mengeksekusi anggarannya. Segeralah sarannya proyek itu dilaksanakan sehingga pihak kejaksaan bisa memilah mana yang penting-penting untuk dilakukan pendampingan. Khawatirnya, kalau tidak dilaksanakan segera maka proyek-proyek besar tidak ada waktu untuk melakukan pendampingan.

Selain meningkatkan efektivitas kerja TP4D, Kejari sudah menandatangani kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara. Kewenangan perdata yang dijalankan Kejari ini pun berujung upaya pencegahan korupsi. Di mana ada penegakan hukum, pelayanan hukum. Semisal kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Semua pelaku usaha wajib memasukkan karyawan sebagai peserta. Semua pelaku usaha yang membadel memasukkan karyawannya bisa dipanggil oleh pihak kejaksaan sebagai mediator dan mengajak untuk memasukkan karyawannya sebagai peserta. (rus)

Forum Bintang Bersinar Desa Danger Talut Saluran Irigasi Selong (Suara NTB) Forum Bintang Bersinar Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapatkan bantuan dana dalam program keserasian sosial dari Kementerian Sosial.

Bantuan yang didapatkan pada tahun 2018 ini, Forum Bintang Bersinar Desa Danger memanfaatkannya untuk pentalutan saluran irigasi yang ada di desa setempat.

Ketua Forum Keserasian Sosial (FKS) Bintang Bersinar Desa Danger, H. Suryadi, menjelaskan, proyek pentalutan saluran irigasi ini (Suara NTB/ist) sumber anggarannya GOTONG ROYONG - Masyarakat dari Kementerian Sosial Desa Danger saat bergotong RI melalui program royong mengerjakan proyek keserasian sosial tahun pentalutan saluran irigasi di 2018. Awalnya, kata dia, antara Dusun Danger Selatan usulan pertama yaitu dan Dusun Semat. untuk pembuatan gedung serba guna. Namun dari musyawarah yang dilakukan bersama masyarakat, disetujui untuk pentalutan saluran irigasi di Dusun Berembun dan Dusun Danger Selatan.

“Program keserasian sosial ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik serta menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya, kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Proyek pentalutan saluran irigasi itu memiliki panjang 250 meter. Namun berhasil dikembangkan menjadi 300 meter dengan kualitas hasil pengerjaan cukup baik. Adapun besaran pembiayaan secara keseluruhan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) total sebesar Rp150 juta. Ditunjuknya Dusun Berembun Danger Selatan dan Dusun Semat sebagai titik pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi konflik sosial dalam pemenuhan air saluran irigasi persawahan. Pasalnya, masyarakat di dua dusun tersebut kerap diterjadinya konflik dalam pembagian air. Adapun, proyek ini dikerjakan selama tiga bulan pengerjaan dengan menggunakan sistem gotong royong.

Program inipun disambut baik disambut baik oleh masyarakat dengan dirasakan dampak positifnya. Kondisi sebelumnya, kata H. Suryadi, berdampak terhadap terjadi longsor pada saluran irigasi, kondisi air persawahan masyarakat yang semakin menipis dan beberapa persoalan lainnya yang dapat memicu konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam proyek ini, dibuatkan dua titik pembagian air untuk wilayah timur jalan dan barat jalan.

Selain mengerjakan saluran irigasi, proyek tambahan yang dikerjakan berupa jembatan menuju Dusun Peresak Selatan Desa Danger, pembangunan jembatan dan pembangunan tugu keserasian sosial, serta beberapa item proyek lainnya. Untuk di Kabupaten Lotim, program ini didapatkan Desa Danger melalui Forum Bintang Bersinar dan Desa Rumbuk dari Kemensos RI melalui Dinas Sosial kabupaten dan provinsi. Adapun pencairan dana bantuan ini sebanyak dua tahap, tahap pertama anggaran Rp90 juta berupa pentalutan dan tahap kedua terbagi dalam beberapa item kegiatan, seperti ATK, sosialisasi, tugu, dan beberapa item lainnya. “Lama pengerjaan, Oktober, November, Desember 2018. Pelaksanaan kegiatan ini bertepatan dengan pembukaan jalan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Danger,”ujarnya. (yon/*)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Sebagian Besar Pejabat Lotim Belum Lapor LHKPN Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selama dua tahun berturut-turut sudah mengantongi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Hanya saja, Laporan Hasil Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para pejabat Lotim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut masih rendah. ‘’Sebagian besar pejabat Lotim, seperti kepala dinas, kepala bidang, termasuk camat belum melaporkan kekayaannya ke KPK,’’ ungkap Bupati Lotim. H. M. Sukiman Azmy pada acara pencanangan Zona integritas Lotim sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (19/2).

Diakuinya, dari catatan yang dimiliki pihaknya, pejabat atau ASN yang sudah melaporkan kekayaannya baru 42,35 persen atau 358 orang.

Itu artinya, masih ada 57 persen lebih yang belum melaporkan kekayaannya.

Untuk itu, bupati memerintahkan sekda segera memfasilitasi seluruh pejabat melaporkan kekayaannya ke KPK. Termasuk, mencari tahu apa yang menjadi kesulitan dari para pejabat di lingkup Pemkab Lotim ini, sehingga masih ban-

yak yang tidak melapor. “Mungkin kesulitan dalam tata cara menulisnya, kan ada coachingnya ada pelajarannya, ada penatarannya,” ujarnya.

Menurutnya, LHKPN ini adalah salah satu kunci dari integritas dan bersih. Apalagi bicara soal integritas, ada kata korupsi dan kata bersih melayani. Ungkapan tersebut diminta harus menjadi catatan di dalam batin para pejabat dan menjadi catatan dalam setiap gerak laku.

Pengertian integritas, terangnya, adalah dengan kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh baik kata maupun perbuatan. Integritas dalam pandangan para ahli, adalah memiliki kepribadian dan karakter. Selain jujur dan dapat dipercaya, juga bertanggung jawab serta dapat menepati

(Suara NTB/rus)

BACA IKRAR - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, Kapolres Lotim, Bagus Winata, Ketua PN Selong Wari Yunianti, Ketua PA Selong H. Gunawan dan Kepala BPN Lotim membaca ikrar bersama pada acara pencanangan Zona integritas Lotim sebagai WBK dan WBBK di Pendopo Bupati Lotim, Selasa (19/2). ucapannya. “Inilah jati diri seseorang yang dikatakan memiliki integritas, lawan dari kata integritas ini adalah kemunafikan,” imbuhnya.

Sementara Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB H. Ahmad Fadlil Sumadi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membangun budaya kerja birokrasi. Budaya kerja tersebut adalah, bebas korupsi dan bersih melayani.

Selain itu, ASN hendaknya tidak menjadi pengkhianat bangsa dan negara.

Mantan Hakim Mahkamah

Konstitusi (MK) ini juga menyebut perilaku-perilaku kerja birokasi yang hanya menginginkan imbalan itu adalah praktik memeras. Kondisi ini, ujarnya, jauh dari apa yang menjadi tugas dan fungsi ASN, yakni sebagai penyelenggara negara yang turut menjalankan amanah dari rakyat. Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi Pemkab Lotim yang menggelar kegiatan ini.

Bupati disebut sebagai orang yang hebat bisa memprakarsai lahirnya pembacaan ikrar bersama dan pencanangan bersama zona

integritas. “Mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh bagi instansi yang lain atau kabupaten yang lain,” sebutnya.

Pembacaan ikrar bersama intansi pemerintah di lingkup Pemkab Lotim ini menandakan adanya kekompakan dan kerjasama yang harmonis. Inilah yang dinilai khas di Lotim. “Tentu aja penandatanganan zona intergitas ini terjadi karena kerjasama yang harmonis di antara pimpinan pimpinan yang ada di daerah, nggak mungkin ini terlaksana tanpa ada kerjasama yang harmonis,” pujinya. (rus)

Sewa Randis Pribadi, Sekda Akui Wabup Sebut Bodong Penyisihan Anggaran Sumber Penggajian PPPK

Tanjung (Suara NTB) Praktik sewa mobil dinas yang melibatkan kendaraan pribadi milik oknum pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi atensi Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH. Orang nomor dua di KLU itu menuntut pengelolaan ulang peredaran mobil dinas sewa di semua OPD. “Inspektorat harus lebih teliti lagi, Sekda juga harus menegaskan kepada jajaran di bawah. Jangan sampai persoalan ini (sewa randis pribadi), menjadi temuan BPK,” tegas wabup, Selasa (19/2).

Menurut wabup, praktik sewa mobil sebagai kendaraan dinas kalangan pejabat dari Sekretaris Dinas sampai Kepala Bidang harus dikelola ulang.

Ia meminta agar sewa mobil tidak dikelolakan oleh OPD bersangkutan, melainkan dilakukan terpusat oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Setda.

“Oya, harus Sekretariat Daerah yang menyewa, karena sekretariat membawahi semua OPD. Karena sewa menyewa berkaitan dengan hak pejabat yang menyangkut

anggaran daerah,” tegasnya.

Wabup tidak menyangkal, tidak sedikit dari pejabat di KLU yang memanfaatkan mobil sewa untuk memperlancar tugas dinas. Hanya saja, sejauh ini pihaknya masih berasumsi bahwa praktik sewa semua randis dilakukan secara benar.

Pihaknya tidak mengetahui bahwa oknum pejabat ternyata menyewa mobil milik pribadi mereka sendiri. Jika hal itu benar, maka Inspektorat harus tegas. Setidaknya Inspektorat harus memberi laporan secara benar menyangkut praktik sewa di OPD, dan tidak ABS (Asal Bapak Senang). Setidaknya, praktik sebagaimana menyewa kendaraan pribadi dengan pertanggungjawaban kuitansi rental car, wabup tegas mengklaim, bodong. “Ini bodong namanya. Inspektorat, BPKAD, Bagian Umum harus benar-benar ini (mengelola),” tegasnya.

Sarifudin menyatakan, sewa randis di kalangan pejabat harusnya melalui mekanisme yang sah dan diatur secara hukum dan perundangan-undangan. Dalam hal ini, sewa melibatkan institusi daerah dengan pihak ketiga yang diakui oleh

negara. Misalnya, pihak ketiga dimaksud adalah lembaga yang mampu memenuhi akad perjanjian sewa sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Sebaliknya dengan cara yang dilakukan oknum pejabat sejauh ini, Wabup tegas menyebut sebagai upaya memermudah, bahkan memperkaya diri. Bukan tidak mungkin, oknum pejabat memiliki motif tertentu untuk mengejar kekayaan dengan melalui mekanisme sewa mobil pribadi tersebut. Dicontohkannya, uang muka untuk kredit mobil masih bisa disiasati oleh pejabat. Namun dalam pembayaran cicilan bulanan, menggunakan uang daerah. Bahkan termasuk biaya perawatan mobil pribadi itu pun, dikhawatirkan akan dibebankan ke daerah.

“Pertanyaan, di BPK boleh tidak seperti itu? Kenapa sih mereka berani sekali? Harusnya di STNK kendaraan, atas nama perusahaan (leasing).”

“Saya minta Inspektorat usut itu semua, mekanisme diatur, regulasi juga harus dibuat agar kita semua aman. Jangan merasa baru jadi Kepala Dinas, apa, Kepala Bidang saja, sudah mau pakai mobil,” tegasnya lagi. (ari)

Gempa Pengaruhi Kuantitas Ayam Petelur Tanjung (Suara NTB) Gempa yang terjadi pada 5 Agustus 2018 silam, membuat hampir semua potensi ekonomi warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) berubah.

Mulai dari bangunan usaha milik kelompok atau perorangan yang rusak, hingga volume usaha masyarakat menurun.

Hal itu juga terjadi pada usaha budidaya ayam petelur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., Selasa (19/2) mengakui, ikhtiar keberlanjutan program pemenuhan telur di KLU kembali mengalami hambatan. Pasalnya, gempa yang berdampak di masyarakat menyebabkan masyarakat tidak mampu mengelola usaha secara maksimal.

“Akibat gempa semua

berubah, cuaca saja mengalami anomali, begitu juga usaha masyarakat. Pada petani ayam petelur saja, tadinya punya 20 ribu ekor, sekarang tinggal 14 ribu ekor,” ungkap Nanang.

Berkurangnya kuantitas ayam petelur menyebabkan penurunan pada produksi telur itu sendiri. Hingga saat ini, produksi per hari mencapai 20.000 butir di kalangan masyarakat tidak terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Secara otomatis, komoditas telur secara berkelanjutan masih bergantung pada pasokan luar daerah.

Menurut mantan Kepala Bappeda dan Asisten I Pemda KLU ini, gempa menjadi faktor utama yang mempengaruhi konsistensi usaha masyarakat.

Betapa tidak, pascagempa hampir semua penduduk men-

galami kekurangan air bersih.

Untuk kebutuhan konsumsi manusia saat itu, bergantung pada bantuan donatur dan pemerintah pusat.

“Waktu gempa, pakan tidak ada, air tidak ada. Pengusaha akhirnya memilih, daripada mati akibat gempa, mereka juallah ke Mataram untuk dipotong. Di samping itu juga banyak yang stres, tidak mau bertelur dan mati,” ujarnya.

Nanang menyebut, budidaya apapun yang berkembang di masyarakat memerlukan intervensi pemerintah daerah, baik kabupaten/ kota maupun provinsi hingga pemerintah pusat. Laju percepatan usaha ekonomi masyarakat tidak akan berjalan cepat, jika mengandalkan minimnya anggaran APBD Lombok Utara.(ari)

Masih Dikaji

Selong (Suara NTB) Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih menjadi momok bagi pemerintah daerah. Pasalnya, proses pengangkatan yang penggajiannya dibebankan pada APBD itu membuat pemerintah daerah kelimpungan, termasuk Pemkab Lotim.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, (19/2), Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly, menjelaskan, dari sejumlah sisa honorer eks kategori II, sampai saat ini anggaran yang mungkin diarahkan untuk membiayai P3K itu di bawah 100 orang untuk tahap pertama. Namun Pemkab Lotim masih mempelajari sumber anggarannya dari mana agar tidak melanggar aturan. Termasuk menunggu regulasi dan petunjuk yang ada mengingat penerimaan P3K bersifat sangat baru, ketika APBD tuntas dievaluasi gubernur. Setelah itu, Pemkab dipanggil ke Batam untuk membahas pengangkatan P3K ini.

Sementara Kadis PUPR Lotim, Toni Satriawibawa, mengaku tidak bisa berkomentar banyak terkait rencana pembayaran gaji P3K dengan akan mengambil anggaran dari pembangunan infrastruktur.

Namun, katanya, itu tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah. “Kita tunggu perintah saja, terpenting saat ini kita di Dinas PU bekerja,” jelasnya.

Toni mengatakan, apabila anggaran di PU diambil untuk pembayaran gaji P3K itu dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA. Maka dari Dinas PUPR siap mempersilakan selama sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Terutama ketika Perda APBD diubah, karena semuanya harus disinkronkan lagi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPSDM Lotim, Muhammad Hairi, menjelaskan, berdasarkan hari koordinasi bersama bupati, Pemkab Lotim melalui BKPSDM kemudian mengambil tindakan untuk memotong dana untuk pembangunan infrastruktur dan dialihkan untuk menggaji P3K tersebut. Untuk itu, dari jumlah pendaftar sebanyak 508, nantinya yang akan diterima sekitar 73 orang. Hal tersebut dikarenakan hanya jumlah itu yang mampu diakomodir untuk penggajiannya dari hasil pemotongan berupa pengaspalan jalan, pembangunan sekolah, dan lain sebagainya.

Pantauan Suara NTB, ratusan eks honorer ketagori II, Selasa kemarin memadati kantor BKPSDM Lotim untuk menyerahkan berkas untuk rekrutmen P3K ini. Berkas yang dikumpulkan mulai dari ijazah, identitas serta SK-SK selama mengabdi menjadi honorer puluhan tahun. “Kita menyerahkan berkas dari eks K2,”kata Nopiana, eks K2 Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN BERKAS - Ratusan eks kategori II Lotim berdesak-desakan untuk menyerahkan berkas rekrutmen P3K di kantor BKPSDM Lotim, Selasa (19/2).

Penundaan Pencairan DD, Akibat Terlambat Unggah Perbup Selong (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengakui tertundanya pencairan dana desa (DD) tahap I untuk seluruh desa di Kabupaten Lotim. Pasalnya, kondisi itu dikarenakan keterlambatan dalam meng-upload (unggah) Perbup Pengelolaan APBDes yang sudah disusun. Namun untuk saat ini, katanya, sudah diunggah dan secepatnya dapat dilakukan pencairan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. M. Juaini Taofik, mengungkapkan,

pada tahun 2019 nilai DD yang dikelola oleh pemerintah desa mengalami peningkatan yang cukup besar. Di mana, dari DD tahun 2018 sebesar Rp252 miliar, di tahun 2019 ini meningkat menjadi Rp370 miliar. Bahkan DD yang didapatkan oleh Kabupaten Lotim terbesar di NTB. Dalam pembagian DD ini mengalami perbedaan. Di mana pada tahun lalu pembagian pukul rata lebih banyak, sementara untuk tahun 2019 pembagian pukul rata dikurangi dan dilihat dari afirmasinya. Di antaranya luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah warga miskin dan

tingkat kesulitan geografis.

Meningkatnya DD yang didapatkan oleh Pemkab Lotim pada 2019 menunjukkan bahwa desa-desa yang ada di Lotim ukurannya masih besar dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Indonesia. Sehingga secara otomatis desa-desa di Lotim akan mendapatkan peningkatan DD pada tahun 2019.

Disebutkan, dari 259 desa yang ada di Kabupaten Lotim, desa yang tertinggi mendapatkan DD tahun 2019 yakni Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya sebesar Rp2,9 miliar. Dikelola DD dengan nilai yang cukup fantastis ini,

maka Dinas PMD mendorong kepada semua desa di Lotim supaya ikut pendampingan TP4D, meski secara internal ada review dari Inspektorat.

“Tidak cukup dengan internal saja. Tapi dari awal kita mendorong desa-desa ini supaya terbuka APBDesnya itu dengan APH,” jelasnya.

Salah satu persyaratan untuk menggandeng TP4D, yakni harus ada perjanjian pihak kejaksaan dengan pengguna anggaran dalam ini kepala desa. Apabila ada pengelolaan anggaran oleh desa terbuka dengan APH. Maka sudah ada i’tikad baik oleh pengelola anggaran. Didor-

ongnya desa menggandeng TP4D dengan mengutamakan pencegahan, karena pada dasarnya pemerintah tidak ingin banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi.

Terjeratnya pemerintah desa dalam pengelolaan DD itu bukan dikarenakan salah merencanakan, melainkan karena salah melaksanakan.

Apabila salah melaksanakan dan menyebabkan indikasi kerugian negara. Juaini Taofik mengharapkan kepada semua kepada desa di Lotim untuk menjadikan pembelajaran dan upaya pencegahan di dalam mengelola anggaran di tingkat desa. (yon)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

Didukung Penuh APH APARAT Penegak Hukum (APK) baik dari unsur Polri/ TNI, kejaksaan mendukung penuh langkah Pemda Lombok Barat (Lobar) melakukan penertiban terhadap bangunan bodong yang ada di wilayah Lobar. Selain APH, pihak BPN juga diikutsertakan dalam penertiban. Pihak APH menekankan agar tim pemda melakukan penertiban sesuai dengan aturan dan SOP. “Aparat, TNI dan Polri serta Kejaksaan siap back up langkah pemda, namun penekanannya tetap mengacu pada aturan dan SOP. Itu prinsip yang harus dipegang,” tegas Kasat(Suara NTB/dok) pol PP Lobar, Mahnan S.STP., Mahnan Selasa (19/2).

Pihaknya bersama segenap OPD terkait menggelar rapat melibatkan aparat terkait seperti TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polres Lobar dan Polres Mataram serta BPN. Dalam rapat yang dipimpin Plh Bupati Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih itu, tim pemda, jelas dia mendukung langkah pemda melanjutkan ke tahapan berikutnya mengacu pada SOP. Begitu pula dari pihak APH mendukung langkah pemda.

Namun ditekankan agar ketika masuk tahapan eksekusi dipertimbangkan pelaksanaan eksekusi dengan jadwal pemilu pada bulan April nanti. Sebab hal ini menjadi instruksi dari markas besar. Namun, kata dia, hal ini tidak menunda proses, sebab proses sendiri tetap berjalan.

Selain itu, tim pemda ditekankan harus mengacu pada aturan dan SOP mengantisipasi adanya gugatan balik dari pemilik bangunan. Akan tetapi tegas dia, meskipun ada gugatan balik pemda kuat dari sisi administrasi.

Menyoal langkah teguran kepada pemilik bangunan, pihaknya akan melaksanakan langkah itu sesuai SOP. Namun kata dia, pihak OPD pengampu yang nantinya melakukan tindakan administrasi, baik berupa teguran, seperti halnya ada pelanggaran Perda RTRW yang dilanggar atau Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, maka instansi teknisnya adalah Dinas PU PR. Hal inilah yang diperkuat dalam rapat bersama tim APH. Jika tahapan ini telah dilaksanakan lanjut dia, lantas tidak ada iktikad baik dari pemilik bangunan, maka OPD teknis melimpahkan proses penertiban ke tahapan berikutnya ke Satpol PP. Yang jelas OPD melakukan langkah dulu sesuai kewenangan. (her)

Pansus Tunda Persetujuan Penjualan Aset di Malang Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menunda sementara waktu pemberian persetujuan soal rencana penjualan aset berupa tanah dan wisma di Kota Malang Jawa Timur (Jatim) yang diusulkan pemerintah daerah. Alasan penundaan dilakukan, karena Pansus DPRD belum memperoleh kepastian soal pengganti aset yang bakal dijual.

“Sementara pansus menunda keputusan soal pejualan aset yang seyogyanya akan dilakukan pada rapat klinis hari ini (Selasa kemarin,red),” sebut Ketua Pansus DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, Selasa (19/2).

Dalam hal ini, ujarnya, sebagian anggota pansus mengaku perlu melakukan kajian sosial dan historis terhadap aset, mulai dari proses bagaimana asrama itu ada. Termasuk soal bagaimana aset diperoleh, apakah dibeli atau merupakan pemberian dari pihak lain. “Kita tidak tahu asal usul aset ini.

BPKAD selaku pengelola aset juga bingung,” jelasnya.

Yang paling penting ialah soal kejelasan pengganti aset itu nanti setelah terjual, sejak awal harus ada kepastian. Pihaknya pemda hanya asal jual, sementara penggantinya belum pasti.

“Pansus ini lokasi asrama baru sebagai pengganti wisma yang akan dijual tersebut sudah jelas dulu, di mana lokasinya. Tidak perlu menunggu asrama lama laku dulu. Karena tidak ada yang bisa menjamin kapan asrama lama tersebut laku terjual dan siapa pembelinya,” tandasnya seraya menambahkan soal taksiran harga wisma Malang pansus sudah berkoordinasi dengan lembaga appraisal di Malang, yakni berada di kisaran harga Rp2 miliar.

Terkait lokasi asrama yang baru, pansus juga sudah meminta perwakilan mahasiswa Loteng yang ada di Malang untuk mencari lokasi yang dinilai bagus. Setelah itu baru disampaikan ke pansus dan pansus akan menyampaikan ke pemerintah daerah.

“Kalau jika itu semua sudah ada kejelasan, baru pansus akan melanjutkan pembahasan dan pengambilan keputusan.

Jadi sementara kita akan bersurat untuk perpanjangan waktu sampai semua sesuai tuntutan mahasiswa dan permintaan anggota pansus yang lain bisa dijalankan oleh pemerintah daerah,” tandas politisi asal Partai Demokrat ini. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Semua Desa di Lobar Belum Bisa Cairkan DD Giri Menang (Suara NTB) – Dana Desa (DD) tahap I senilai Rp 31 miliar atau 20 persen sudah masuk ke rekening daerah, Senin (19/2) sore. Selanjutnya dana ini akan ditransfer ke rekening masing-masing desa dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Namun pihak desa belum bisa mencairkan DD, lantaran belum memenuhi syarat pencairan DD, yakni APBdes, karena belum diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka, mengatakan transfer DD sudah masuk ke rekening pemda. Pihaknya tinggal memproses untuk pengajuan transfer DD ke rekening masing-masing desa. “Belum ada satupun desa memenuhi syarat, karena belum menyerahkan APBDes, setelah menyerahkan APBDes baru bisa mencairkan DD,” katanya. Idealnya, kata dia, sesuai ketentuan APBDes seharusnya sudah selesai setelah APBD. Namun sejauh ini belum ada satupun

menyerahkan ke dinas.

Saat ini, tambahnya, sedang proses penyelesaian APBDes di semua desa, baik evaluasi melalui kecamatan. Namun yang pasti kata dia, rencana APBDes telah masuk berbasis siskeudes, namun perlu dievaluasi oleh kecamatan.

Ditanya apa kendala yang dihadapi desa menyelesaikan APBDes, Kesuma Supaka, menjelaskan, salah satunya pilkades serentak. Di 77 desa yang menggelar pilkades saat ini tengah proses untuk RPJMDes sedangkan yang lain tengah dalam

proses pelaksanaannya sambil menunggu tentatif DD yang diterima. Namun pihaknya mengarahkan agar desa bisa menggunakan kondisi DD tahun lalu.

Untuk mempercepat desa menyelesaikan APBDes, pihaknya sudah menyebar tim ke bawah untuk pendampingan ke desa.

Pihaknya berkoordinasi dengan kecamatan untuk turun ke desa.

Pekan depan, pihaknya bersama pendamping desa akan turun melakukan pembinaan dan bisa rampung serta masuk dinas.

Kabid Keuangan pada BPKAD Lobar, Adnan mengatakan

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Adnan

Kesuma Supaka

bahwa DD termin I sebesar Rp 31 miliar sudah masuk ke rekening daerah. Setelah dana ini masuk, pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas PMD agar segera mengajukan syarat pencair-

an dari rekening daerah ke rekening masing-masing desa. “Kami segera bersurat ke Dinas PMD untuk segera proses persiapan pencairan, kami tengah buatkan surat ini,” jelas dia. (her)

Festival Peresean ’’Bau Nyale’’ Resmi Dibuka Praya (Suara NTB) Puluhan pepadu (petarung) top Pulau Lombok ambil bagian pada Festival Peresean yang digelar untuk menyemarakkan perayaan Festival Pesona Bau Nyale tahun 2019 yang dibuka secara resmi, Selasa (19/2).

Para pepadu bakal beradu ketangkasan memainkan stik dari rotan serta tameng hingga Sabtu (23/2) mendatang.

Event yang merupakan kesenian khas masyarakat suku Sasak tersebut digelar di Pantai Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng) dan disambut antusias oleh wisatawan.

“Peresean menjadi salah satu event yang menjadi bagian dari Festival Bau Nyale,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si. Para pepadu yang bertarung bukan hanya dari lokal Loteng saja. Banyak juga pepadu asal luar Loteng yang diundang untuk menye-

marakkan event ini dengan harapan bisa memberikan hiburan bagi masyarakat dan wisatawan yang ada di daerah ini sampai menjelang puncak perayaan Bau Nyale mendatang.

Tidak hanya itu, event ini menjadi ajang pelestarian dan promosi kekayaan seni budaya masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok dan Loteng pada khususnya. “Untuk pelaksanaannya sendiri, diserahkan sepenuhnya ke pemerintah desa. Pemerintah daerah hanya mendukung anggaran saja,” tandasnya.

Terpisah, Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., mengatakan, untuk pengamanan Festival Peresean pihaknya menerjunkan sekitar 25 personel setiap harinya ditambah pengamanan personel berpakai preman.

“Kalau eventnya berjalan sukses dan lancar, masyarakat juga yang akan memperoleh

(Suara NTB/kir)

PERESEAN - Dua pepadu sedang unjuk kemampuan pada Festival Peresean yang digelar serangkaian event Bau Nyale, Selasa (19/2). manfaatnya. Nama daerah juga terangkat. Kesenian pere-

sean juga akan semakin dikenal luas. Karena perhatian

wisatawan juga ternyata cukup tinggi,” tandasnya. (kir)

Pinjaman AIIB Cair

ITDC Alokasikan Rp900 Miliar untuk KEK Mandalika

(ITDC/kir)

KAWASAN MANDALIKA - Penataan kawasan Pantai Kuta oleh ITDC sudah hampir tuntas. Selanjutnya, konsentrasi ITDC akan beralih ke kawasan tengah kawasan The Mandalika.

Praya (Suara NTB) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) tahun ini bakal mulai mencairkan pinjaman tahap pertama bagi Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC). Dana pinja-

man ini untuk mendukung rencana pengembangan kawasan The Mandalika Kuta Lombok Tengah (Loteng). Di mana ITDC bakal mengalokasikan sekitar Rp700 sampai Rp900 miliar untuk membangun sejumlah in-

frastruktur pendukung.

Demikian diungkapkan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/2).

Diakuinya, AIIB telah menyiapkan pinjaman sebesar 240 juta Dolar Amerika atau sekitar Rp3,6 triliun untuk ITDC. Di mana, keseluruhan dana ini akan digunakan untuk membiayai pengembangan kawasan The Mandalika.

Namun pinjaman tersebut tidak akan dicairkan sekaligus. Tetapi bertahap sesuai kebutuhan.

Untuk tahun ini, ujarnya, untuk pembangunan fisik akan mulai bergeser ke bagian tengah kawasan, karena di bagian barat, fisik kawasan sudah bisa dikatakan selesai dan tinggal penambahan beberapa fasilitas pendukung lain.

“Jadi mulai tahun ini kon-

sentrasi pembangunan fisik akan bergeser ke bagian tengah kawasan. Ini untuk mendukung rencana pengembangan kawasan yang akan dikelola oleh Vinci. Yang nantinya akan membangun sirkuit MotoGP dan fasilitas pendukung lainnya,” terangnya.

Infrastruktur yang akan dibangun di kawasan tengah nantinya akan lebih banyak berupa jalan kawasan, termasuk jaringan saluran drainase, pengelolaan limbah serta fasilitas air bersih. Berbeda dengan kawasan barat yang kebanyakan berupa penataan publik area dan fasilitas umum lainnya.

Ia menjelaskan, untuk rencana pembangunan fisik baru akan berjalan pada bulan Oktober mendatang. Saat ini ITDC masih melakukan persiapan konsep serta penataan kawasan dulu. Ter-

masuk menyesuaikan rencana dan jadwal pembangunan dengan pihak Vinci selaku investor yang akan mengembangkan kawasan itu nantinya. Pihaknya tidak ingin, rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh ITDC justru berbeda dengan yang disiapkan oleh pihak Vinci. “Oktober nantinya, konstruksi besar-besaran untuk kawasan tengah The Mandalika dimulai,” terangnya.

Di mana untuk pembangunan di kawasan tengah tersebut direncanakan hingga tahun 2021 mendatang. Bersamaan dengan selesainya pembangunan sejumlah hotel yang ada di bagian barat, sehingga progres pengembangan kawasan The Mandalika nantinya sudah tampak jauh lebih baik. “Prinsipnya seluruh kawasan The Mandalika akan dikembangkan. Tapi secara bertahap,” tandasnya. (kir)

Distan Lobar Eliminasi Ratusan Anjing Liar Terduga Pelaku Pembunuhan Mahasiswi Poltekkes Ditembak Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melakukan eliminasi (pemusnahan) ratusan anjing semenjak merebaknya kasus penularan penyakit rabies di NTB. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit rabies melalui media hewan, anjing, monyet dan kucing. Ratusan anjing liar yang dimusnahkan tersebar di sejumah daerah di Lobar, salah satunya di wilayah pintu masuk Pelabuhan Lembar. ‘’Selain langkah eliminasi, kita juga melakukan tindakan pemberian vaksin ke hewan yang rawan menularkan penyakit rabies,’’ tegas Kepala Dinas Pertanian Lobar, Muhur Zohkri, Selasa (19/2).

Muhur mengatakan terkait penanganan penularan rabies pihaknya sudah melakukan langkah-langkah penanganan.

Semenjak adanya penyebaran rabies di Dompu mengakibatkan status KLB, pihaknya langsung tanggap dengan melakukan eliminasi. Langkah yang dilakukan pihaknya menggelar rapat koordinasi mengundang semua petugas di kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa.

Kemudian lanjut dia, hasil rakor itu ditindaklanjuti oleh petugas, dengan melakukan sosialisasi di semua kecamatan. Dan semua kepala UPTD sudah mengundang tokoh masyarakat untuk disosialisasikan terkait rabies ini.

(Suara NTB)/her)

ANJING LIAR - Anjing liar banyak berkeliaran di wilayah Gerung Selatan Kecamatan Gerung. Untuk mengantisipasi ada warga yang terkena rabies, Pemkab mengeliminasi anjing liar di wilayah Lobar.

Menurutnya warga Lobar sebagian besar memahami terkait penyakit ini, sebab begitu ada gejala-gejala langsung melaporkan ke dinas untuk segera ditangani.

Diakuinya, ada sejumlah surat permohonan yang masuk dari desa ke dinas untuk permintaan eliminimasi. Di antaranya wilayah Pelabuhan Lembar, Gerung Selatan dan Desa Kuranji Kecamatan Labuapi.

Dari permintaan warga ini, pihaknya sudah mulai melakukan tindakan eliminasi terhadap anjing liar, mencegah penularan penyakit ini.

Salah satunya di wilayah Lembar, pihaknya bekerjasama dengan Balai Karantina mengeliminasi ratusan ekor anjing liar. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan eliminasi di Gerung Sela-

tan dan Kuranji. Bagaimana dengan langkah vaksiniasi? pihaknya sudah memiliki cadangan vaksin tahun lalu.

Diharapkan cadangan vaksin ini bisa mencukupi. Kalaupun nanti terjadi kekurangan vaksin, pihaknya akan melakukan penambahan cadangan vaksin pada APBD-P. Selain itu, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Balai Karantina untuk mengawasi pintu masuk pelabuhan baik yang resmi dan tidak resmi. Sejauh ini tambah dia, baru ada satu kasus gigitan anjing di Lobar yakni di Desa Karang Bongkot Labuapi. Namun setelah dicek oleh petugas, anjing itu bukan hewan penular. Namun demikian pihaknya tetap melakukan eliminasi untuk mencegah terjadinya penularan. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Terduga pelaku pembunuhan Putu Winda Dewi Kartika, mahasiswi Poltekkes di Mataram akhirnya dibekuk oleh Satuan Reskrim Polres Lombok Barat (Lobar), Senin (18/2) lalu. Penangkapan terduga pelaku inisial IBW warga Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar cukup tegang, karena saat digelandang menuju Polres Lobar, IBW mencoba melarikan diri dengan memecahkan kaca mobil dengan kepalanya. Setelah itu, IBW langsung meloncat keluar dari mobil. Pihak kepolisian pun terpaksa menghadiahkan timah panas di kedua kaki pelaku.

“Dia memecahkan kaca mobil belakang dengan kepalanya.

Dan pelaku mencoba merampas senjata anggota, maka kita lumpuhkan,” ujar Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi saat jumpa pers di Makopolres Lobar, Selasa (19/2).

Dari pengakuan IBW, ujar kapolres, terkuak alasannya membunuh korban hanya karena hal sepele. IBW tersinggung oleh korban yang saat hari kejadian, Selasa (22/1) lalu, tanpa sengaja terkena cipratan air ketika pelaku melintas mengunakan sepeda motor.

“Pelaku ini sedang mencari belut saat itu. Karena tidak terima, pelaku mengikuti sampai kos-kosannya di daerah Cakranegara (Mataram),” ungkapnya.

Pelaku pun sempat menegur

korban untuk meminta maaf atas kejadian itu. Merasa tidak berbuat salah korban tak mempedulikan dan tetap masuk ke kamar kosnya. Tak terima, pelaku ikut masuk ke dalam kamar kos korban dan langsung mencekiknya hingga terjatuh.

Bahkan menindih perut korban mengunakan kakinya.

Menyadari korban yang telah mati lemas. Pelaku lantas mengikat kaki, tangan dan leher korban mengunakan tali sepatu. “Setelah itu dimasukkan ke dalam ember disimpan di belakang kos-kosan dan ditutupi mengunakan jas hujan milik korban,” jelas Heri.

Kondisi tempat kos yang sepi, lantaran ditinggal penghuninya membuat tidak ada yang mengetahui kejadian itu. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kembali ke kamar kos korban dan merapikannya. Bahkan pelaku mengambil handphone dan laptop korban. “Selang beberapa jam pelaku membawa mayat korban di dalam ember itu mengunakan sepeda motor korban ke arah Jembatan Bakong Lembar,” sambungnya.

Sebelum membuang mayat korban. Pelaku yang diketahui seorang residivis pencurian itu sempat menelanjangi dan memasukannya ke dalam karung.

Diakuinya, pihak kepolisian membutuhkan waktu hampir sebulan untuk mengungkap kasus ini, karena kesulitan melacak HP milik korban yang sempat dimatikan oleh pelaku. HP korban tersebut sempat dijual

(Suara NTB/her)

JUMPA PERS - Kapolres Lobar Heri Wahyudi didampingi Kasatreskrim Priyo Suhartono menggelar jumpa pers terkait penangkapan pelaku pembunuhan Putu Winda Dewi Kartika, Selasa (19/2). pelaku secara online kepada warga Loteng yang sedang magang di Bali. “Tanggal 17 Februari HP korban menyala. Berdasarkan trekking dan IME HP korban kita telusuri sempat mengarah ke Bali, kemudian kita ikuti dan swipping di wilayah lembar dan tim mendapatkan HP tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya dari pengakuan pembeli HP itu dibeli oleh pamannya secara online.

Dari keterangan pembeli tersebut, sehingga diperoleh ciri-ciri pelaku. “Akhirnya berdasarkan ciri-ciri itu kita berhasil mengamankan pelaku,” imbuhnya.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono menambahkan ciri-ciri pelaku itu dipastikan pihaknya dari sejumlah foto terduga pelaku

yang disodorkan kepada pembeli. Di mana sejumlah terduga pelaku itu diperoleh dari sejumlah aktivitas HP yang ada di lokasi kejadian perkara di hari kejadian terjadi.

“Di tanggal 22 Januari itu kita cek di sekeliling TKP, ada nomor HP siapa saja yang di kawasan itu,” jelasnya. Kini pelaku hanya mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Sebab ia mengaku tidak bermaksud ingin membunuh korban. “Cuma mau negur aja awal. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya tidak ada niat saya membunuh,” sesalnya. Pelaku pun dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama lima belas tahun. (her)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

Sudah Tersalurkan 9.042 Ton Pupuk di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berbagai jenis di tahun 2019 ini. Penyalurannya sudah mulai dilakukan untuk kebutuhan tanam Musim Hujan (MH) ini. Berdasarkan data hingga bulan Januari lalu, diketahui sudah tersalurkan sebanyak 9.042,93 ton pupuk.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin menjelaskan, alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumbawa tahun 2019 sebanyak 52.796. Rinciannya pupuk Urea 30.402 ton, SP-36 (Suara NTB/ind) 834 ton, ZA 4.584 ton, NPK Talifuddin 14.774 ton, dan organik 2.202 ton. Dari jumlah tersebut sudah tersalurkan hingga bulan Januari lalu sebanyak 9.042,93 ton. Terdiri dari 5956,35 ton Urea, 2.383,45 ton NPK, 479,45 ton ZA, 102,40 ton SP-36, dan 121,28 ton organik. “Sampai bulan Januari, dari total pupuk yang ada, baru 9.042,93 ton yang sudah disalurkan,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari penyaluran yang dilakukan masih tersedia sebanyak 43.753,07 pupuk. Jumlah ini diakuinya masih cukup tersedia. Hanya saja jika dibagi sesuai dengan permintaan petani dalam RDKK, maka tidak bisa dipenuhi secara keseluruhan sesuai dengan permintaan. Untuk itu pihaknya berharap petani juga dapat membeli pupuk alternative seperti pupuk cair dan pupuk daun. “Masih ada sekitar 40an ribu ton. Cukup tersedia di sini. Memang kalau full tidak bisa.

Sekarang kan subsidi pemerintah sekitar 50 persen bahkan kurang. Artinya kalau petani kita mengajukan RDKK 250 kilogram perhektar urea, maka dia hanya dapat paling 125 kilogram. Karena memang di subsidi sekian. Jadi masyarakat kita harapkan beli pupuk alternatif, ada pupuk cair dan pupuk daun.

Ada juga pupuk non subsidi, dua kali lipat harganya,” jelasnya.

Sementara ini, diakuinya ketersediaan pupuk masih aman.

Meskipun di musim hujan ini, tanaman padi masih ada yang dipupuk. Karena ada yang baru saja selesai melakukan tanam. Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya agar para petani tetap mendapatkan pupuk. “Cuma kita dengan terbatas subsidi pemerintah jangan sampai ada petani yang tidak dapat. Itu saja kontrol kita dari pemerintah,” tandasnya.

Di musim kemarau (MK), lanjutnya, nantinya kemungkinan akan berkurang untuk pupuk tanaman padi. Karena lahan yang ada, misalnya satu kali tanam, maka tidak menggunakan pupuk. Kemungkinan kebutuhan pupuk untuk lahan dua kali tanam padi dan satu kali tanam jagung. Ada juga yang hanya menanam padi dua kali, atau satu kali tanam padi dan satu kali tanam jagung. Atau juga ada yang satu kali tanam padi dan dua kali tanam jagung. “Insya Allah itu cukup, kalau merata. Kalau kurangnya, makanya kita sarankan untuk pupuk organik cair ataupun daun. Karena kita luas tanam jagung cukup tinggi,” pungkasnya. (ind)

Kominfotik Sumbawa akan Adopsi E-Government Kota Surabaya Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa akan mengadopsi sebagian penerapan Government Electronic (e-Gov) Kota Surabaya. Guna memantapkan implementasi Smart City, sebagai bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, M.Se, Selasa (19/2).

Beberapa waktu yang lalu (Suara NTB/arn) tim dari Diskominfotik SumRachman Ansori bawa bertolak ke Surabaya untuk mempelajari penerapan e-Gov di Kota Surabaya, yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Surabaya. Tim yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa diterima oleh Walikota Surabaya melalui Diskominfo Kota Surabaya, Jumat lalu.

Lanjut Ansori, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan, selaku Ketua Tim menyampaikan harapannya, setelah berkunjung ke Kota Surabaya, pihaknya dapat mengetahui lebih dalam mengenai penerapan e-Government untuk proses pelayanan publik di Kota Surabaya. Nantinya Asisten berharap ilmu yang didapat dari kunjungannya ini dapat diterapkan di Pemkab Sumbawa.

“Pak Asisten berharap agar kedepan Pemkab Sumbawa dan Pemkot Surabaya dapat menjalin kerjasama dalam penerapan dan pengembangan tata kelola e-Government, khususnya dalam rangka menyukseskan Smart City di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Selanjutnya Ansori memaparkan, penerapan e-Government Kota Surabaya diatur dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2013 Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keterangan yang disampaikan oleh Cahyo Utomo, e-Government yang diterapkan di Kota Surabaya dibagi menjadi dua yaitu e-Government Eksternal yaitu mengenai pelayanan masyarakat, informasi public, penampung keluhan masyarakat, dan lain-lain. Dan e-Government Internal mengenai proses pengelolaan operasional daerah.

“Seluruh proses e-Government di Kota Surabaya telah terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, sehingga memudahkan bagi pengguna khususnya bagi pimpinan daerah untuk mengakses sekaligus memonitor aktivitas pemerintahan serta memungkinkan secara cepat mengambil keputusan strategis,” papar Ansori.

Untuk penerapan e-Government Internal salah satunya yaitu dengan e-Planning. Dalam perencanaannya, e-planning terdiri dari 3 sistem. Yang pertama adalah e-Musrenbangyaitu proses usulan pembangunan kota yang dapat di akses oleh setiap RW di Kota Surabaya yang dapat mengusulkan pembangunan di daerahnya.

Setelah usulan dari e-musrembang usulan nantinya akan masuk ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk dimasukan ke e-Budgeting sehingga dapat segera dilakukan rencana penganggaran, setelah dari e-Budgeting akan diteruskan ke e-Project, dimana usulan tersebut akan dilaksanakan. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Penderita DBD Terus Bertambah di KSB Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar sepuluh kasus penderita DBD yang berhasil ditemukan hingga pertengahan Februari. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya hanya tiga kasus dan jumlah kasus tersebut diprediksi akan terus bertambah.

Kepala Dikes KSB, kepada Suara NTB melalui Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2M), H. Yusfi Khalid S. KM, Selasa (19/2) tidak memungkiri jumlah kasus penderita DBD cenderung bertambah dari sebelumnya sebanyak tiga kasus saja. Hanya saja dari jumlah kasus itu, rata-rata sudah ditangani, sehingga para pasien kini kondisinya berangsur pulih dan tidak menimbulkan korban jiwa (meninggal).

Kasus DBD tersebut banyak ditemukan di Taliwang yang mencapai tujuh kasus, Seteluk hanya satu kasus dengan tiga kasus lainnya hanya demam.

Selain itu, Maluk juga menyumbang satu kasus, Jereweh, dan Sekongkang masing-masing satu kasus. Sementara untuk kecamatan Brang Rea dan Brang Ene, sudah ada laporan ke dinas, tetapi tim masih ada dilapangan untuk melakukan evaluasi apakah DBD atau demam saja.

“Rata -rata pasien DBD sudah kita tangani dengan baik sehingga tidak menjadi masalah yang serius. Kita juga tetap akan memantau kondisi terkini di lapangan terkait penyakit tersebut,” sebutnya.

Sebenarnya jumlah kasus DBD di KSB sudah berhasil ditekan, sebut saja di tahun 2016 ada 74 kasus, di 2017

gai daerah yang memiliki wilayah terluas di Provinsi NTB, menjadikan Kabupaten Sumbawa memiliki rentang kendali pemerintahan yang cukup luas, yang terbagi dalam 24 kecamatan, 157 desa, 671 dusun, dan 8 kelurahan. Denganpenduduk Sumbawa menurut data terbaru berjumlah 509.234 jiwa. Jumlah penduduk asli (etnis samawa) mencapai sekitar 68%, selebih-

menjadi 51 kasus dan di tahun 2018 mencapai 14 kasus. Tentu upaya lain yang dilakukan untuk menekan kasus ini dengan melibatkan tenaga medis yang berada di masing-masing desa untuk memantau kondisi masyarakat. Bahkan di beberapa titik dianggap rawan juga sudah dilakukan fogging (pengasapan) seperti di lingkungan Beleong, kelurahan Dalam beberapa waktu lalu.

Selain itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk ke desadesa dengan harapan kasus ini bisa ditekan. Selain itu, para petugas medis juga diminta untuk tetap intens turun meman-

tau kondisi masyarakat.

“Kasus DBD kita sudah berhasil kita tekan di tahun-tahun sebelumnya. Makanya salah satu upaya kita dengan meminta para petugas dari Promosi Kesehatan juga berperan menekan kasus tersebut,” imbuhnya.

Ia meminta, kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan baik itu kesehatan badan dan lingkungan. Apalagi musim-musim seperti ini tidak diketahui secara pasti kadang panas kadang juga hujan. Sehingga sangat rawan munculnya DBD yang saat ini sudah terjadi di beberapa daerah. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan tim khusus (surveylen) untuk melakukan pemantauan jentik sekaligus pemberantasan. Tapi upaya yang paling jitu, yakni kesadaran diri dari masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan.

“Kita sudah siapkan tenaga

(Suara NTB/ils)

H. Yusfi Khalid pemantau jentik nyamuk di masing-masing wilayah Puskesmas untuk terus turun ke masyarakat.

Sehingga angka DBD ini bisa semakin ditekan di Sumbawa Barat,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/bug)

DIREVISI - Sempat menuai protes masyarakat KSB karena tidak memuat tulisan “Lebo”, Landmark danau kebanggaan masyarakat KSB itu kini sudah direvisi. Sebelumnya di papan beton yang dibangun oleh BKSDA NTB itu hanya bertuliskan “Danau Rawa Taliwang”.

PDAM KSB Diminta Benahi Pengelolaan Air Bersih Sekongkang Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PADM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta membenahi pengelolaan air bersih di kecamatan Sekongkang. Sejak diambil alih oleh perusahaan plat merah itu, kondisi air bersih di salah satu kecamatan lingkar tambang itu justru memprihatinkan.

“Ini harus jadi perhatian PDAM ya. Karena kualitas air bersih di Sekongkang terus menurun sejak mereka kelola. Jadi harus ada pembenahan segera,” kata tokoh masyarakat Sekongkang, Abidin Nasar, SP kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Ia menyatakan, sangat prihatin dengan kualitas air bersih yang melayani 3 desa di kecamatan Sekongkang itu. Sejak diambil alih pengelolaannya oleh PDAM, secara perlahan terjadi penurunan. Mulai dari airnya yang sudah mulai keruh, belum lagi kerap terjadi pemadaman sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih.

Kondisi ini lanjut dia, berbeda ketika sebelum diambil alih oleh PDAM. Fasilitas air bersih itu sebelumnya dibangun oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) saat mengelola pertambangan Batu Hijau. Namun beberapa tahun terakhir, fasilitas tersebut akhirnya dialihkan ke pemerintah KSB dan ditangani langsung oleh PDAM. “Sebenarnya sempat akan dikelola desa. Tapi desa tidak mampu. Makanya pilihannya jatuh ke PDAM dengan harapan bisa terus dikelola dengan baik.

Tapi faktanya juga sama, justru kualitasnya terus menurun,” timpal Abidin yang juga menjabat anggota DPRD KSB ini.

Ia menyarankan, PDAM KSB harus segera mengambil tindakan

(Suara NTB/bug)

Abidin Nasar pembenahan. Pasalnya fasilitas air bersih peninggalan PTNNT itu sangat dibutuhkan masyarakat Sekongkang. Terlebih fasilitas itu harus terus dipelihara mengingat aset yang telah terpasang untuk menunjangnya dibangun dengan biaya besar. “Kan mubazir kalau tidak dipelihara dengan baik mulai sekarang. Kalau dibiarkan lama, nanti makin banyak yang rusak dan pasti membutuhkan dana lebih besar lagi,” cetusnya.

Di bagian lain, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mendorong PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) turut ambil bagian merevitalisasi pengelolaan air bersih di kecamatan Sekongkang itu. Sebagai bagian dari wilayah lingkar tambang, Sekongkang selayaknya mendapat perhatian perusahaan melalui kegiatan pemberdayaannya.

“Tidak saja air bersih ya. Fasilitas masyarakat lainnya harusnya juga jadi perhatian PTAMNT. Karena saya pribadi menilai, sejauh ini Amman belum banyak membantu masyarakat lingkar tambang sejak mengelola Batu Hijau,” tandasnya. (bug)

Pemkab Terima Dokter Magang di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan menerima 18 peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI), Selasa (19/2).

Pada kesempatan tersebut, Dr. Ikhsan menyampaikan gambaran umum tentang kabupaten Sumbawa. Seba-

Halaman 6

nya adalah berasal dari lain.

Namun dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Sumbawa, suasana damai, harmonis, dan kondusif tetap terpelihara dengan baik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Drs. H. Didi Darsani, A.Pt melaporkan bahwa 18 dokter internship akan ditempatkan di Rumah Sakit

Umum Daerah Sumbawa, Puskesmas Unit I Sumbawa, dan Puskesmas Kerato Unter Iwes. Ke 18 dokter internship datang dari berbagai kampus di Indonesia.

Antara lain dari Universitas Indonesia, Unsyiah, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lainnya. (arn)

Dikes Temukan Lima Korban Diduga Digigit Anjing Taliwang (Suara NTB)Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar lima orang warga diduga menjadi korban gigitan anjing liar di wilayah setempat. Hanya saja kelima orang tersebut hingga saat ini belum dipastikan apakah sudah terjangkit virus rabies atau tidak, karena butuh proses pengecekan laboratorium.

Kepala Dikes KSB, kepada Suara NTB melalui Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2M) H. Yusfi Khalid S. KM, Selasa (19/2) membenarkan adanya korban gigitan anjing liar yang dilaporkan ke pihak terkait belum lama ini. Kendati demikian, pihak terkait masih belum bisa memastikan apa-

kah anjing yang menggigit tersebut terinsfeksi rabies atau tidak. Karena untuk memastikan hal itu butuh pengecekan lanjutan di laboratorium. Tetapi untuk sementara ini, para korban yang tergigit sudah diberikan penanganan khusus supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Para korban ini juga tetap dipantau secara intensif, sehingga bisa disikapi dengan cepat saat terjadinya gejala awal penyakit itu berkembang dalam tubuh korbannya. “Kita sudah tangani kelima korban tersebut, kita berharap anjing yang menggigit mereka bukan pembawa rabies. Kita juga akan tetap memantau kondisi kesehatan kelima orang ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika tergigit anjing yang membawa virus ra-

bies, upaya utama yang dilakukan yakni mencuci bekas gigitan dengan air mengalir selama 15 menit menggunakan deterjen, setelah itu dibawa ke puskesmas untuk bisa mendapatkan penanganan lanjutan.

Adapun gejala rabies biasanya akan muncul sekitar 4-12 minggu setelah pasien tergigit hewan yang terinfeksi. Gejala munculnya penyakit ini yakni, demam, otot melemah, dan sakit kepala berkepanjangan. Jika gejala itu muncul maka harus memeriksakan diri ke dokter. “Fahami semua gejala yang muncul setelah tergigit anjing, supaya penanganan lanjutan akibat gigitan tersebut bisa dilakukan.

Kami juga menghimbau agar masyarakat waspada akan anjing liar supaya tidak tergigit,” tandasnya. (ils)

SiANDINI Sumbawa Siap Melaju ke Pentas Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Acara puncak Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTB (NTBNovik) ditandai dengan Penganugerahan TOP-10 Inovasi oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah. Salah satu inovasi yang masuk TOP-10 yakni, SiANDINI. Bagian Perekonomian Setda Sumbawa yang mengusung SiANDINI (Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi) siap melaju ke pentas nasional. Serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Seperti disampaikan Kabag Perkonomian Setda Sumbawa, Drs. Irawan Subekti, Selasa (19/2) kemarin, SiANDINI sebagai Inovasi Sistem Pendukung Keputusan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menstabilkan harga barang pokok dan barang penting. SiANDINI, akan ditingkatkan secara berkelanjutan. Tahun 2018, system sudah dibangun dan diimplementasikan. Sedangkan Tahun 2019 direncanakan pengembangan, peningkatan kehandalan basis data, kerjasama, dan sinergitas implementasi di tingkat lapangan. Hal inilah yang menjadi basis TPID dan Bupati dalam mewujudkan harga barang yang stabil.

“SiANDINI, sebagaimana konsep yang ada di dalamnya ingin memberikan kontribusi bagi upaya Pemda dalam pengendalian harga barang pokok dan barang penting di daerah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”, sebut Bekti, panggilan akrabnya.

Lanjut Bekti, mengikuti kompetisi di tingkat Provinsi dan Nasional adalah bagian dari upaya memotivasi tim dan organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Di atas itu semua, kepentingan publik adalah yang utama. Kepentingan kaum ibu yang mengelola ekonomi keluarga, dan kepentingan para petani yang menerima seluruh risiko produksinya yang harus dibela. “Kami Optimis SiANDINI akan memberikan kontribusi yang positif dan fokus mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkinerja tinggi. Penganugerahan di tiap level hanyalah bonus dari upaya seri-

(Suara NTB/Diskominfotik Sumbawa)

POSE BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah berpose bersama Kabag Perekonomian Sumbawa, Irawan Subekti di Kantor Gubernur NTB. us Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang sangat komit dengan inovasi,”tambahnya.

Diketahui, Kabupaten Sumbawa memang memberikan perhatian khusus bagi inovasi-inovasi di daerahnya. Bupati Sumbawa mewajibkan “Satu OPD, Satu Inovasi” dan dilombakan dengan seleksi ketat di Kabupaten Sumbawa melalui Bappeda. O-Samawa Start Up, SiANDINI dan SiJINAK, 3 inovasi Kabupaten Sumbawa dalam TOP-10 NTB Novik adalah produk Lomba Inovasi Sumbawa yang diseleksi dan dibina sejak awal tahun 2018 oleh Bappeda.

Menurut Irawan Subekti, Bupati Sumbawa menjadikan inovasi sebagai tema besar RKPD Tahun 2019. “Hanya dengan inovasi, percepatan, efektifitas dan efisiensi pembangunan bagi publik dapat diselenggarakan”, tuturnya dengan nada optimis. (arn)

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Tiga Tahun HBY-Arif, Gelar Syukuran dan Berharap Dukungan Tuntaskan Amanah

(Suara NTB/ula)

PIDATO - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan pidato di hadapan tokoh dan anggota masyarakat Dompu pada acara tasyakuran tiga tahun kepemimpinannya bersama Arifuddin, SH di pendopo Bupati, Senin (18/2).

Suasana zikir tiga tahun kepemimpinan HBY-Arif (foto kiri).

Dompu (Suara NTB) Tiga tahun sudah kepemimpinan Drs. H. Bambang M. Yasin sebagai Bupati Dompu bersama Arifuddin, SH selaku Wakil Bupati Dompu, secara bertahap berhasil mewujudkan target-target kepemimpinan. Berbagai proyek infrastruktur diselesaikan dan diharapkan bisa mempercepat penurunan kemiskinan menjadi 9 persen tahun 2021.

Rasa syukur atas capaian pembangunan dan kepemim-

pinan Drs. H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH dilangsungkan acara dzikir dan haflah al quran bersama qari’ Internasional ustaz Salman Amrillah dan ustaz H. Sidiq Mulyana di pendopo Bupati, Senin (18/2) malam. Kegiatan yang dirangkaikan dengan shalat magrib dan isya’ berjamaah ini tidak hanya diikuti oleh pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, tapi juga tokoh dan anggota masyarakat Dompu. Wakil Bupati Dompu,

Banyak Warga Butuh Pengobatan Mata Dompu (Suara NTB) – Penyakit katarak atau gangguan lain pada mata masih banyak dialami masyarakat. Tersebar merata di delapan kecamatan di Kabupaten Dompu. Hanya saja, baru sebagian kecil dari mereka yang tersentuh bantuan pengobatan, seperti yang baru-baru ini dilakukan Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) di RSUD Dompu.

Dari 344 warga yang terdeteksi memiliki gangguan mata, hanya 157 orang yang mampu ditangani melalui proses operasi. Jumlah tersebut diakui melebihi kuota 150 orang yang ditargetkan awalnya.

Kabid P2P Dikes Dompu, Rahmat, Skm., mengungkapkan, program kerjasama Perdami, Dikes Provinsi NTB, RSUD Dompu dan LSM itu meski sudah melebihi target pasien yang direncanakan tetapi sebetulnya masih banyak warga yang sangat membutuhkan pengobatan mata tersebut, hanya saja mereka terkendala belum disentuh proses skrening.

“Kalau kita mau lihat fakta lapangan sebenarnya bukan tidak ada kasus, yang kita skrening kemarin kan belum semua padahal banyak masyarakat yang membutuhkan itu,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/2).

Tak tersentuhnya proses penjaringan penderita katarak di lapangan, menurut dia, lantaran masyarakat tidak semuanya mengetahui adanya program pengobatan mata gratis tersebut. Karenanya, Dikes berencana mulai menggencarkan advokasi dan meminta adanya kegiatan lanjutan dari Perdami agar jumlah penderita bisa ditekan signifikan. (jun)

Tren Gigitan Anjing Liar Menurun Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Rahmat, Skm., mengklaim tren kasus gigitan anjing liar terus mengalami penurunan. Hal itu berkat upaya pengendalian populasi yang dilakukan tim terpadu sebulan terakhir.

Kendati begitu, pihaknya masih terkendala terbatasnya vaksin anti rabies bagi 709 korban gigitan.

“Kalau kita lihat tren kasus gigitan sebenarnya mengalami penurunan,” kata dia di ruang kerjanya, Selasa (19/2).

Kasus gigitan anjing itu diklaim menurun menyusul angka korban tiap harinya tidak lagi signifikan sebagaimana yang ditemukan pada awal-awal penetapan status KLB 21 Januari lalu. Hanya memang, lanjut dia, kendala saat ini ialah stok 350 vaksin yang tersisa belum cukup memadai untuk menangani total korban gigitan.

Karenanya, Dikes selain mengupayakan penambahan kebutuhan vaksin dengan mamakai anggaran APBD, juga telah melayangkan surat permohonan bantuan 1.000 vaksin VAR dan 30 Serum Anti Rabies (Sar) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kalau kita lihat kebutuhan empat dosis untuk satu orang korban gigitan, maka vaksin yang ada ini sudah pasti kurang makanya kami minta bantuan ke Kemenkes,” ujarnya.

Tak diketahui jelas berapa kebutuhan ideal vaksin untuk penanganan korban di wilayah ini. Sebab kasus gigatan anjing liar belum bisa dipastikan berhenti. Baiknya, stok vaksin disediakan lebih agar penanganan para korban gigitan lama maupun baru bisa berjalan maksimal.

Meski tren kasus gigitan mulai menurun ditekankan agar masyarakat tidak lengah. Apalagi menganggap biasa ketika menjumpai anjing-anjing yang berkeliaran bebas di perkampungan. Tidak menutup kemungkinan binatang yang menyerang tanpa gonggongan terlebih dahulu itu telah terpapar virus rabies.

“Penekanan kita sekarang bagaimana masyarakat tidak lagi menganggap biasa anjing ini, karena binatang ini dia tidak menggonggong tetapi menyerang tiba-tiba,” pungkasnya.

Kasus gigitan baru anjing di Kabupaten Dompu masih terjadi dan seorang anak – anak kembali jadi korban yang dilayani Puskesmas Dompu Barat. Terus munculnya kasus gigitan baru membuat pihak Dinas Kesehatan (Dikes) kewalahan, terlebih stok vaksin yang terbatas.

Bahkan anak yang menjadi korban gigitan anjing asal Mumbu dikabarkan tidak langsung disuntikan vaksin VAR karena tidak tersedianya vaksin.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes yang dikonfirmasi menegaskan, semua korban gigitan anjing langsung divaksin pihaknya termasuk kepada anak yang ditangani Puskesmas Dompu Barat, Senin (18/2/2019) pagi. “Sudah divaksin. Tadi teman – teman di (puskesmas) Dompu barat datang ngambil cadangan vaksin di Dikes,” katanya.

Kendati ketersediaan vaksin terbatas, Maman mengaku, pihaknya terus mengupayakan agar tiga tahap vaksin bagi korban gigitan anjing tersedia. Karena pihaknya telah menerima tambahan vaksin dari Provinsi NTB sebanyak 300 dosis dan juga diajukan tambahan ke Kementrian Kesehatan sebanyak 2.000 dosis. Pengadaan dari dana tanggap darurat Kabupaten Dompu juga akan sampai di daerah.

“Kalau ketersediaan vaksin, tetap ada. Yang masih kurang ini, kebutuhan vaksin lengkap (empat dosis), itu yang kita ajukan tambahan ke Kementerian Kesehatan,” ungkapnya. (jun/ula)

Arifuddin, SH bersama istri Dina Imayanti, STP juga tampak hadir berbaur bersama masyarakat yang ada.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua elemen masyarakat Dompu yang ikut mendukung kepemimpinannya bersama Arifuddin, SH sejak 17 Februari 2016 lalu. “Saya mohon doa dan dukungan, semoga kami bisa menyelesaikan amanah ini

dengan baik hingga tahun 2021 mendatang,” katanya.

Ia pun menyampaikan berbagai kemajuan pembangunan yang berhasil diwujudkan selama kepemimpinannya. Diantaranya mega proyek Rababaka kompleks dengan 2 bendungan utama yaitu bendungan Tanju dan Mila berhasil diselesaikan serta diresmikan Presiden Joko Widodo pada 30 Juli 2018 lalu. Selain dua bendungan utama ini, dua bendungan lain berhasil diselesai-

kan lebih awal yaitu bendungan Rababaka yang jebol tahun 2015 lalu, serta bendungan Saneo sebagai bendungan pengalih untuk bendungan Tanju dan bendungan Mila.

Keseluruhan mega proyek Rababaka kompleks ini ditargetkan rampung tahun 2021 mendatang. Namun saluran kiri dan kanan untuk bendungan Tanju untuk saluran irigasi saat ini sudah mencapai 30 persen kemajuan fisik dan ditargetkan rampung akhir tahun 2019. Begitu juga dengan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo, Pemda Dompu sudah menyelesaikan pembebasan lahan 25 ha dari target 35 ha. Lahan yang dibebaskan ini sudah diproses untuk pengalihan ke Kementrian Perhubungan RI sebagai syarat pembangunan pelabuhan.

Ia juga menyampaikan, berbagai program pembangunan di Dompu tidak lepas dari dukungan masyarakat utamanya program jagung. Karena baru dalam bentuk jagung pipilan, kreatifitas dan hilirisasi produk unggulan untuk memberi nilai tambah menjadi target untuk disinergikan ke pemerintah Provinsi NTB kedepan. “Itu (pabrik pakan dan olahan) akan memberi

dampak kepada pasar, kepastian harga dan pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di pulau Sumbawa dan NTB,” kata H. Bambang.

H. Bambang menyadari, sisa 12,40 persen kemiskinan Kabupaten Dompu tahun 2018 akan semakin berat untuk turun karena mendekati kerak kemiskinan. Tapi mewujudkan target 9 persen diyakini bisa diwujudkan dengan program unggulan daerah dan program hilirisasi produk unggulan.

Dukungan infrastruktur oleh pemerintah dan program percepatan penanganan kemiskinan, diyakini akan mempercepat pengurangan kemiskinan jadi 1 digit di tahun 2021.

“Bisa di angka 9 persen atau lebih rendah dari itu, tapi saya optimis bisa lebih rendah dari pada itu. Itu berarti kita masih sisa tiga persen,” katanya.

Pembangunan di Kabupaten Dompu tidak hanya ditarget pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dan daerah, juga pada pembangunan spiritual masyarakatnya. Dzikir dan haflah al quran yang diselenggarakan pada peringatan tiga tahun kepemimpinan menjadi syiar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ten-

tu kegiatan – kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada agama akan terus didorong kedepan. “Alhamdulillah saya sudah mendapat jadwal dari ustaz Abdul Shamad untuk datang ceramah ke Dompu, Agustus (2019) mendatang,” ungkapnya.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH pada kesempatan yang sama mengungkapkan, basis data terpadu (BDT) menjadi rujukan data kemiskinan dan upaya penanganannya.

Karena data ini sudah lama dan akan ada perubahan tingkat kesejahteraan rakyat, sehingga akan dilakukan pembaharuan data di Desa/Kelurahan. “Saya akan turun langsung ke Desa (bersama tim Kabupaten) untuk mengecek dan melakukan pembaharuan data kemiskinan (agar menghasilkan data yang akurat),” ungkapnya.

Data ini, lanjut Arifuddin, menjadi acuan dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan dan program pembangunan lainnya. Sehingga lebih tepat sasaran dan penurunan kemiskinan akan semakin cepat dilakukan. “Kita optimis bisa tercapai (target penurunan kemiskinan) di tahun 2019 sampai 2021 mendatang,” katanya. (ula/*)

Tiga Tahun Dinda-Dahlan, Birokrasi dan Pendidikan Jadi Sorotan Bima (Suara NTB) – Sejumlah Akademisi menyoroti perjalanan tiga tahun Hj. Indah Dhamayanti Putri Putri SE, dan Drs. Dahlan M. Noer M.Pd sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima. Salah satu aspek yang disoroti adalah tata kelola pemerintahan. Terutama, di internal birokrasi dan sektor pendidikan.

Akademisi, Taufik SH, MH, menyinggung persoalan internal birokrasi Pemerintahan yang tidak transparan. Karena ada sejumlah Pejabat yang terjerat kasus korupsi ditunjuk sebagai kepala OPD. Dosen yang mengajar mata kuliah Pengantar Anti Korupsi pada PTS di Bima ini menilai penempatan dan penunjukan pejabat yang tersandung korupsi tersebut karena tidak ada ketegasan dari Kepala Daerah.

“Seharusnya tiga tahun roda Pemerintah sudah membaik. Jabatan birokrasi ditempati oleh Pejabat yang berintegritas, teruji dan jauh dari persoalan hukum,” katanya.

Dikatakannya, selama ini Pemerintah mendengungkan visi-misi Bima Religisu Makmur, Aman dan Handal (RAMAH). Jika dilirik, penempatan pejabat terjerat hukum tersebut jauh dari kata Handal. “Bagaimana ingin mewujudkan daerah yang andal.

Sementara menunjuk pejabat tersandung hukum. Bahkan kasus korupsi,” katanya.

Ia berharap perjalanan em-

pat tahun kepemimpian Dinda-Dahlan tersebut, perlu dievaluasi total mulai dari internal. Terlebih lagi Kepala Daerah harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Sementara di sektor Pendidikan juga dinilai ada ketimpangan dari Akademsi, Aidin M.Si. Karena menurutnya, masih banyak sarana dan fasilitas sekolah yang kondisinya jauh dari kata layak. “Terutama di wilayah pedalaman atau pelosok seperti Tambora dan Langgudu. Kita bisa bedakan di kondisi sekolah di Bolo dan Woha. Masih ada ketimpangan,” katanya Aidin mengaku tiga tahun kepemimpinan Dinda-Dahlan tidak begitu cermat dan peka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Sebab di daerah pelosok masih ada sekolah yang tidak memiliki bangku.

“Belum lagi gedungnya di bangun dari bambu dan beratapkan alang-alang. Sekolah ini ditemukan di Langgudu,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut lantaran tidak optimal-

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Taufik

Aidin

Indah Dhamayanti Putri

kannya peran UPTD yang berada di Kecamatan, sebagai perpanjangan tangan OPD tingkat Kabupaten, yang selama ini hanya terlihat kantor tapi tidak ada aktivitas.

“Jika UPTD peka dan koordinatif saya kira tidak akan ada sekolah yang tidak layak. Saya berharap ini sebagai bahan evaluasi Dinda Dahlan kedepan,” katanya. Tidak hanya itu, Aidin meminta agar Kepala Dikbudpora yang dijabat oleh Sekda sebagai PLt, supaya diisi pejabat lain secara definitif.

Supaya sektor pendidikan bisa berjalan optimal.

“Kalau Sekda merangkap Kepala OPD meski jabatan Plt, tentu akan mengganggu.

Apalagi jabatan OPD yang vital, Dikbupora,” katanya.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri Putri Sem mengaku ada sejumlah capaian yang telah diraih dalam tiga tahun kepemimpinanya bersama Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd. Salahsatunya yakni bidang Pendidikan.

“Di pendidikan kita telah berhasil meningkatkan angka melek huruf dari 92,87 persen pada tahun 2015 menjadi 93,89 pada tahun 2017,” katanya.

Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklaim oleh Bupati telah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Bima berada di angka 63,48 dan tahun

2016 sebesar 64,15 dan naik menjadi 65,01 di tahun 2017.

“Kondisi ini menggambarkan Pembangunan daerah kita telah berada pada jalur dan tujuan yang benar dimana hasil pembangunan itu sendiri secara bertahap telah dapat dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan masukan dan kritikan dari berbagai elemen dan unsur masyarakat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah saat ini, karena dalam membangun daerah diperlukan keterlibatan semua pihak.

“Ide dan masukan semua pihak akan menjadi evaluasi kami dalam menjalankan pemerintah dalam dua tahun kedepan,” pungkasnya. (uki)

Tabung Elpiji Meledak, Puluhan Rumah di Bima Hangus Bima (Suara NTB) – Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Dusun Co’o Dompo Desa Renda Kecamatan Belo pada Senin, (18/2) malam sekitar pukul 22.30 wita. Mengakibatkan puluhan unit rumah hangus terbakar dilahap si jago merah.

Menurut warga setempat, Suhendi, kobaran api bersumber dari rumah, Agus (38 tahun) warga RT 13 Dusun Co’o Dompo yang diduga akibat ledakan gas Elpiji ukuran 3 kilogram bantuan Pemerintah beberapa waktu lalu.

“Ledakannya menyambar rumah warga sekitar. Dengan cepat api menjalar ke bangunan lain dan menghanguskan puluhan rumah warga,” katanya kepada Suara NTB. Diakuinya, kobaran api dapat dipadamkan dua jam kemudian. Setelah dikerahkan beberapa unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. “Warga bersama TNI/Polri juga membantu memadamkan api dengan cara melempar tanah basah,” katanya.

Suhendi tidak mengetahui secara pasti jumlah rumah warga yang terbakar. Akan tetapi Ia memprakirakan jumlah rumah yang terbakar melebihi 30 unit dan kerugian materil ditaksirkan mencapai ratusan juta rupiah.

“Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sejak musibah kebakaran, korban hingga saat ini masih mengungsi di rumah tetangga dan keluarga,” katanya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima,

(Suara NTB/Uki)

BERSIHKAN - Aparat TNI, warga dan petugas BPBD membersihkan puing siang kebakaran yang melanda Desa Renda Kecamatan Belo, Selasa (19/2) pagi.

Taufik Rusdy ST, mengaku penyebab kebakaran di Desa Renda masih diindentivikasi oleh pihak Polres Bima. “Tapi berdasarkan informasi, penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek listrik dan meledaknya tabung gas Elpiji. Tapi kita tunggu hasil indentifikasi tim Inavis Polres Bima,” katanya.

Diakuinya, berdasarkan ha-

sil pendataan sementara, rumah warga yang terbakar tercatat sebanyak 44 unit rumah panggung 12 tiangh. Diantaranya rusak berat ada sebanyak 24 unit dan 20 unit mengalami rusak ringan.

“Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara kerugian secara material diprakirakan mencapai Rp1 miliar,” katanya.

Taufik mengaku kendala ataupun kesulitan pihaknya dalam memadamkan kobaran api, lantaran gang yang sempit serta pemukiman padat penduduk, sehingga menghambat jalur masuk mobil Damkar. “Namun api dapat dipadamkan dua jam kemudian, pemadaman juga dibantu oleh aparat TNI/Polri dan warga setempat,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sudah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada korban kebakarasn. Seperti selimut, obat-obatan, makanan siap saji serta kebutuhan logistik lainnya. “Kita bersama anggota TNI dan warga juga sejak pagi masih membersihkan puing-puing sisa kebakaran tadi malam,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

Halaman 8

TGB Ajak Masyarakat Kasus Sampan Fiberglass 2012 NTB Menangkan Jokowi Demi Keberlanjutan Pembangunan Mataram (Suara NTB) Mantan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) mengajak masyarakat NTB untuk kembali memilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam periode keduanya di Pilpres 2019 mendatang. Bukan tanpa alasan TGB mengajak masyarakat NTB untuk memilih kembali Jokowi menjadi presiden periode kedua. Menurutnya, selama empat tahun terakhir ini, Jokowi telah banyak melakukan pembangunan, khususnya di NTB. “Saya mengajak kepada semua untuk melihat kenyataan, bagaimana progres pembangunan termasuk kita di NTB bagaimana perhatian Bapak Jokowi selama empat tahun memimpin, bahkan beliau langsung mensuvervisi proyek besar di sini,” katanya.

Dikatakan TGB, bahwa proses pembangunan di NTB masih belum selesai, masih banyak hal yang perlu dibangun untuk dapat mencapai kemajuan. Karena itu, proses pembangunan tersebut harus tetap dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Salah satu caranya yakni dengan memperhitungkan kembali Jokowi menjadi presiden dua periode.

“Maka untuk keberlanjutan dan kemaksimalan kemanfaatan pembangunan di NTB, kita harus dukung bersama, sehingga pak Jokowi menang,” tegas politikus Partai Golkar itu, Selasa (19/2) kemarin usai menghadiri acara konsolidasi partainya.

Ketika dikonfirmasi terkait hasil survei Jokowi di NTB baru-baru ini, menunjukkan bahwa posisi Jokowi masih kalah jauh dari pesaingnya, TGB tidak menampik bahwa Jokowi belum aman di NTB. Namun demikian, TGB yakin bahwa elektabilitas Jokowi di NTB masih berpeluang untuk naik, mengingat masih ada cukup waktu untuk mensosialisasikannya. “Kan pemilunya tanggal 17 April, masih ada waktu,” katanya. (ndi)

Jaksa Tahan Kepala BPBD Kabupaten Bima

Mataram (Suara NTB) – Kepala BPBD Kabupaten Bima, Taufik Rusdi terpaksa mendekam di sel tahanan Lapas Mataram. Jaksa penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 ini. Rusdi disangka korupsi saat menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima.

Tersangka Rusdi digiring penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Selasa (19/2) pagi. Bundel berkas barang bukti turut menyertainya dalam pelimpahan tahap dua di kantor Kejati NTB. Setelah pemeriksaan berkas selesai, Rusdi langsung dibawa ke Lapas Mataram. Rusdi Ditahan untuk 20 hari ke depan. “Untuk memudahkan proses penuntutan ke pengadilan,” jelas Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan menjelaskan alasan penahanan tersangka.

Rusdi akan dibawa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Segera setelah ini jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan. Berkasnya juga segera kita

limpahkan ke pengadilan agar cepat disidangkan,” imbuhnya.

Penasihat hukum Rusdi, Muhamad Nukman menghormati upaya jaksa yang menahan kliennya. Sebab prosedur itu ditempuh merujuk hukum acara pidana. “Kita juga akan pakai hak kita untuk mengajukan penangguhan penahanan. Kita akan upayakan,” kata Nukman. Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, pelimpahan tahap dua itu menindaklanjuti berkas tersangka yang sudah dinyatakan lengkap sebelumnya.

“Penyidikannya kan sudah selesai.

Jadi dilimpahkan ke jaksa,” cetusnya.

Tersangka Rusdi disangka menyalahgunakan kewenangannya saat masih menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Bima tahun 2012 silam. Hal itu berkaitan dengan proyek pengadaan lima sampan

(Suara NTB/why)

GIRING TERSANGKA - Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB menggiring tersangka korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima, Taufik Rusdi, Selasa (19/2). fiberglass yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bima tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar. Tersangka diduga kongkalikong dengan rekanan mengadakan sampan dengan nilai yang di-mark up dan di

bawah spesifikasi standar. Kerugian negara yang timbul mencapai Rp159,8 juta. Penanganan kasus itu sebelumnya mengendap di Polres Bima Kota sampai akhirnya diambil alih Polda NTB tahun 2016 lalu. (why)

Satu SSK Yonzipur akan Diterjunkan ke Lombok Barat

(Suara NTB/ndi)

KONSOLIDASI - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, didampingi Ketua DPP Bidang Keumatan,TGH.M.Zainul Majdi dalam konsolidasi pemenangan di NTB, Selasa (19/2).

Airlangga: Kebangetan Kalau Golkar Sampai Kalah di NTB Mataram (Suara NTB) Menjelang Pemilu 2019, DPP Partai Golkar mulai meningkatkan pergerakannya untuk merebut suara rakyat.

Setelah melakukan konsolidasi di berbagai daerah di Indonesia, Selasa (19/2) giliran Provinsi NTB menjadi tempat konsolidasi.

Ribuan kader dan seluruh calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar NTB pada semua tingkatan dikumpulkan untuk menggelar rapat konsolidasi dan sekaligus silaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Golkar terus kita konsolidasikan, untuk wilayah timur NTB dan NTT yang terakhir, kita sudahi keliling semua daerah. Di NTB Golkar memiliki semangat tinggi untuk menang,” kata Airlangga saat dikonfirmasi wartawan usia memberikan arahan kepada kader-kader Golkar NTB. Pada kesempatan itu, Airlangga memberikan target perolehan kursi legislatif bagi Partai Golkar NTB. Ia menyebutkan untuk DPR RI dari dua dapil di NTB, Golkar diharapkan bisa mendapatkan tiga kursi. Sedangkan untuk DPRD Provinsi NTB, Airlangga memberikan target 14 kursi dari 11 kursi yang ada saat ini.

“Target NTB untuk Provinsi menang, maka wajarnya kita dapat kursi 14. Untuk DPR RI tiga kursi baru kita bisa dikatakan menang. Hari ini kan kita punya satu, kalau targetnya hanya dua, masak menang dua, kalau hanya dapat nambah satu bukan menang itu,” tegasnya.

Ditegaskan Airlangga, Golkar NTB memiliki modal yang cukup besar untuk meriah kemenangkan itu. Salah satunya yakni dengan kehadiran TGB di Partai Golkar. Airlangga menilai, dengan keberadaan TGB di Golkar, ia sangat yakin akan meningkatkan perolehan suara Golkar di NTB. “Kalau kemarin Pak Suhaili sendiri, sekarang dibantu sama TGB. Jadi TGB itu debutan baru Golkar, kader asli dari NTB yang diberikan penugasan sebagai Ketua bidang keumatan sekaligus wakil Bapilu. Jadi kalau di NTB Golkar tidak menang kebangetan,” ungkapnya.

Ditegaskan Airlangga, pelaksanaan Pemilu sudah sangat dekat. Karena itu, konsolidasi partai sangat penting. Dalam rangka mendukung proses pemenangan partai di daerahdaerah, DPP telah menyiapkan berbagai bahan dan alat kampanye.

“Saya instruksikan kepada kader-kader, saya minta untuk pasang spanduk isinya calon presiden dan caleg, masing-masing 50 spanduk, nanti akan diganti ongkos cetak, yang sudah pasang dikasi bonus bendera seratus,” katanya.

“Jadi DPP sudah berikan logistik ke DPD kabupaten/kota, sudah dapat bendera dan kaos, jadi ndak ada alasan tidak dipasang. Untuk dana saksi juga kita tanggung, satu saksi Rp100 ribu,” sambungnya.

Menanggapi harapan dari Airlangga tersebut, TGH. M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, tentu butuh soliditas partai. Karena kemenangan tidak bisa dicapai dengan kerja individu.

“Itu kerja kolektif, semua harus bekerja, seluruh perangkat partai, mulai dari ketua sampai kader. Karena itu soal target kursi, itu tergantung dari kerja kolektif semua. Karena partai di NTB itu adalah ketua DPD, saya posisinya adalah memperkuat, tapi komandonya di ketua DPD Pak Haji Suhaili. Sehingga kalau pemenangan di NTB beliau (Suhaili) lah yang lebih tahu petanya, tapi kita harus tetap optimis,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Suhaili FT mengatakan, pihaknya akan berjuang keras seusai dengan instruksi dari ketua umum. Namun soal apakah target tersebut bisa dicapai atau tidak, itu soal lain, yang jelas pihaknya akan berjuang lebih keras sesuai dengan batas kemampuan.

“Begitu juga untuk Pilpres, Insya Allah, paling tidak untuk presiden, kan beliau (TGB) ya siap, kan beliau pengurus dan kader juga. Saya tadi sudah komunikasi, ya kita akan road show bareng, itu sudah diagendakan untuk memenangkan Partai Golkar,” pungkasnya. (ndi)

Praya (Suara NTB) Sebanyak satu SSK pasukan Yonzipur 9/Langlang Bhuwana Divisi I Kostrad tiba di Bandara Lombok International Airport (LIA), Selasa (19/2).

Seratus orang personel tambahan dari Divisi I Kostrad tersebut turun dari Pesawat TNI AU, disambut Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori. Selama dua bulan, mereka akan membantu penanganan rumah rusak berat khusus di Lombok Barat.

Penyambutan ditandai dengan pengalungan selendang tenun Lombok kepada Komandan SSK Kapten Czi Sunardi.

Dalam arahannya, Kasrem 162/WB meminta kepada personel Satgas agar setelah tiba di lokasi tempat tugas, segera mengubah wajah sangar pasukan tempur dengan lebih banyak tersenyum kepada masyarakat. Bentuknya, pendekatan teritorial sebagai tugas kemanusiaan dalam rangka proses percepatan rehab rekon rumah rusak berat di wilayah Kodim 1606/Lobar.

“Jaga faktor keamanan dan keselamatan selama dalam perjalanan ke Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara tempat bertu-

(Suara NTB/ist_Penrem)

SAMBUT PASUKAN - Penyambutan pasukan tambahan satu SSK untuk penanganan gempa di Lombok Barat. gas, jaga kesehatan sehingga tidak menghambat proses rehab rekon selama melaksanakan tugas,” harap Kasrem.

Ia juga meminta agar selama melaksanakan tugas dan

berkumpul dengan masyarakat, para personel Satgas tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat merugikan masyarakat setempat yang dapat merusak

nama baik satuan dan citra TNI di masyarakat.

Sementara, Dan SSK Yonzipur 9/Langlang Bhuwana mengatakan baru pertama kali melaksanakan tugas di wilayah

Provinsi NTB sebagai tugas kemanusiaan. “Kami membawa alat perlengkapan personel seperti tools kit untuk pertukangan serta dua unit SPM untuk mobile,” tutupnya. (ars/*)

Sertifikat Hak Milik Kodim 1608/Bima Terjun Tangani Lahan di Hutan Lindung Kebakaran di Renda Mataram (Suara NTB) Sebagai wujud kepedulian Kodim 1608/Bima atas musibah kebakaran di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB, Selasa (19/ 2), Komandan Kodim 1608/ Bima yang diwakili Kepala Staf Kodim Mayor Inf. Hardani, menyerahkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Renda. Selain bantuan logistik, personel juga diterjunkan untuk membersihkan puing puing sisa kebakaran.

Bantuan yang disalurkan berupa 40 dus mie instan, 45 dus air mineral, 1 dus deterjen, nasi 200 bungkus dan pakaian layak pakai 9 dus. Penyerahan bantuan untuk korban kebakaran itu langsung oleh Kasdim kepada korban kebakaran yang didampingi Danramil Woha Kapten Kav. Sukahar dan Ibu-ibu Persit.

Kasdim menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian keluarga besar TNI terhadap korban kebakaran rumah di Desa Renda. “Meskipun nilai bantuan tidak seberapa, namun diharapkan bisa sedikit meringankan beban korban kebakaran, semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat,”

Sekaroh Batal

(Suara NTB/ist_kodim bima)

BANTU KORBAN KEBAKARAN - Personel Kodim Bima terjun ke lokasi kebakaran Desa Renda untuk membantu para korban. ungkap Kasdim.

Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra mengatakan, langkah yang dilakukan itu sebagai tindakan cepat demi wujudkan perhatian atas musibah yang dialami warga.

“Sebenarnya keterlibatan personel Koramil Woha dalam penanganan musibah kebakaran ini telah dimulai pada saat musibah itu terjadi tadi malam,’’ ujar Dandim.

Personel TNI yang diturun-

kan dalam membantu korban kebakaran melibatkan seluruh pesonel jajaran Kodim Bima dan para Babinsa di jajaran Koramil Woha, guna terjun langsung dalam membantu warga dalam proses memadamkan kobaran api dengan mengunakan alat seadanya.

Personel juga mengatur jalan, agar mobil Damkar bisa masuk ke titik lokasi kebakaran serta mengarahkan personelnya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13 sertifikat hak milik lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh, Lombok Timur terbukti tidak sah.

Hal itu setelah majelis kasasi tata usaha negara Mahkamah Agung RI membatalkan putusan banding PT TUN Jakarta.

Majelis kasasi mengabulkan kasasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Menanggapi putusan itu, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Madani Mukarom mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB. “Karena konsekuensinya dari putusan itu semua sertifikat di kawasan hutan batal. Bakal dicabut,” ucapnya. Dalam perkara gugutan TUN itu, sebanyak 13 pemilik sertifikat yang mengajukan gugatan TUN melalui PTUN Jakarta, sebab sertifikat mereka berada di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh.

Pemohon Kasasi Menteri LHK RI dikabulkan kasasinya. MA RI juga sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang mengabulkan gugatan pemohon banding I Ketut Wathin Ciptawan, salah satu pemilik sertifikat asal Sidoarjo, Jawa Timur.

Pelibatan BPN selaku penerbit sertifikat dengan dasar putusan kasasi MA tersebut. Lahan yang sebelumnya menjadi hak milik akan kembali menjadi milik negara dalam bentuk kawasan hutan lindung. “Lahan yang SHM itu kan masuk kawasan hutan. Semua kita ambil alih,” kata Madani.

Langkah selanjutnya, setelah BPN mencabut sertifikat SHM itu, pihaknya akan menerjukan tim dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Rinjani Timur untuk melakukan penertiban.

Meski demikian, kata Madani, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari MA tersebut.

Sementara Kepala KPH Rinjani Timur, Saladin mengungkap bahwa terdapat 34 SHM di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh. Meski di dalam putusan TUN hanya 13 sertifikat dibatalkan, tetapi hal itu menjadi rujukan bahwa sertifikat lainnya juga tidak sah. “Semua yang 34 itu gugur. Karena sertifikat itu masuk dalam kawasan hutan,” jelasnya. (why)

Kades Pringgabaya Utara Dituntut 1,5 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) – Kepala Desa Pringgabaya Utara Zulkarnaen terancam penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dia diyakini jaksa penuntut umum bersalah menerima hadiah dalam pengurusan sertifikat Prona Desa Pringgabaya Utara tahun 2016.

Jaksa penuntut umum Wasita Triantara menuntut

majelis hakim agar menjatuhkan vonis bersalah terhadap tersangka, sesuai pembuktian pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Oleh karenanya menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Zulkarnaen selama satu tahun dan enam bulan,”

ujarnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (19/2) lalu. Zulkarnaen menurut jaksa terbukti menerima pemberian sebesar Rp5 juta. Uang itu sebagai jasa pengurusan sertifikat Prona dari warga yang mengajukan.

Meskipun dia sebagai kepala desa sudah menerbitkan Perdes yang mengatur perihal

pungutan terhadap biaya administrasi. Khususnya biaya penerbitan sporadik, berkas hibah tanah, dan akta jual beli tanah. Uang untuk keperluan tersebut sebagian diambil terdakwa untuk keperluan pribadi. Selain juga sebagiannya diberikan ke petugas BPN. Di tahun 2016 lalu, Desa Pringgabaya Utara mendapat jatah Prona sebanyak 150 ser-

tifikat. Terdakwa kemudian memungut dana bervariasi sehingga totalnya terkumpul Rp38 juta. Juru Bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi mengatakan, sidang ditunda sampai Senin pekan depan dengan agenda penyampaian nota pembelaan terdakwa. (why)

SUARA NTB

Rabu, 20 Februari 2019

Polisi Kesulitan Ungkap Kasus Dugaan Pembakaran Rumah Direktur Walhi NTB Praya (Suara NTB) Upaya penyelidikan terhadap kasus dugaan pembakaran rumah Direktur Walhi NTB, Murdhani, masih terus dilakukan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng). Namun pihak kepolisian sampai sejauh ini masih kesulitan mengungkap pelaku maupun motif dari kasus tersebut, karena terkendala saksi mata.

“Kalau saksi memang banyak yang sudah kita mintai keterangan.

Tetapi untuk saksi mata yang mengetahui dan melihat langsung kejadian kebakaran itu yang belum ada,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H., kepada wartawan, Selasa (19/2).

Dikatakannya, keterangan yang diberikan para saksi sejauh ini masih sangat subjektif. Belum ada yang mengarah pada motif ataupun dugaan pelaku pembakaran tersebut. Kalau pun ada yang mengarah ke pihak tertentu, pembuktiannya juga belum kuat. “Memang ada keterangan saksi yang mengatakan ada tiga orang yang diduga sebagai pelaku. Tapi untuk membuktikan keterlibatan ketiga orang itu yang belum ada,” terangnya.

Pun demikian, tegas Budi, pihak kepolisian tetap akan berupaya maksimal mengungkap kasus tersebut. Sebagai bentuk keseriusan, pihaknya sudah mengundang tim dari laboratorim forensik (labfor) Denpasar serta menggunakan teknologi canggih. Walaupun sampai sejauh ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

“Kami sangat serius mengungkap kasus ini. Tapi karena terkendala saksi mata, kasusnya belum menemukan titik terang. Namun bukan berarti kita akan berhenti berupaya,” tegas Budi. (kir)

Halaman 9

Nihil OPD di Lotim Minta Pendampingan TP4D Selong (Suara NTB) Memasuki bulan kedua tahun 2019 ini, pemerintah desa (Pemdes) maupun organisasi perangkat daerah (OPD) masih nihil meminta pendampingan TP4D dalam pengerjaan proyek yang dikelolanya. Padahal pendampingan penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengerjaan suatu proyek.

“Kita dari TP4D masih menunggu dari OPD dan lainnya. Selain itu, untuk pengerjaan proyek yang didampingi juga dipilah,” terang Ketua TP4D Lotim, Irawan Soehendra, dikonfirmasi, Selasa (19/ 2). Dari tahun 2018, katanya, pendampingan sudah dilakukan. Sehingga sudah semestinya proses pendampingan ini dilakukan secara kontinyu.

Terlebih dari TP4D sudah melakukan pendekatan dan sosialisasi. Adapun pada tahun 2018 terdapat sekitar 24 instansi yang meminta pendampingan TP4D, diantaranya Dinas PUPR, Dinas

Pariwisata, Dinas Sosial, BPN, Dinas Dikbud dan beberapa instansi lainnya.

Sedangkan pada tahun 2017 lalu terdapat beberapa OPD yang melibatkan TP4D dalam pengerjaan proyek.

Salah satunya yakni revitalisasi Taman Rinjani Selong (TRS). Meskipun didampingi TP4D, namun pengerjaan proyek senilai sekitar Rp5 miliar itu kandas di tengah jalan. Pihak kontraktor hanya dapat melakukan pekerjaan sekitar 25 persen berupa pemerataan tanah dan pembangunan beberapa fasilitas. Setelah itu, Dinas LHK memutus

kontrak pihak ketiga karena tidak memenuhi batas kontrak yang sudah ditentukan pada akhir tahun lalu.

Selain TRS, proyek yang didampingi oleh TP4D yakni pembangunan tiga tambatan perahu di Lotim dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lotim. Saat ini, tiga tambatan perahu itu sudah tuntas pengerjaannya dapat difungsikan. “Iya untuk pendampingan ini tergantung dari kesiapan dari OPD itu sendiri. TP4D lebih kepada pencegahan, TP4D pendampingan dari segi regulasi dan bukan melakukan peninda-

kan,” terangnya.

Digencarkannya sosialisasi kepada instansi-instansi lingkup Setda Kabupaten Lotim hingga kepala desa terkait keberadaan TP4D untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kebijakan untuk melibatkan TP4D dalam setiap pembangunan fisik yang dilakukan.

“Memang hingga sekarang belum ada yang minta pendampingan. Tapi untuk sosialisasi tetap kita laksanakan,” ujarnya. (yon) Irawan Soehendra (Suara NTB/yon)

Mahasiswa UIN Mataram Tolak Pemindahan Kampus Sementara Mataram (Suara NTB) Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menolak pemindahan kampus bagi sejumlah program studi dan fakultas di luar kampus UIN Mataram.

Nizar, perwakikan mahasiswa pendemo dalam orasinya menilai, pemindahan kampus di luar UIN Mataram sangat merugikan mahasiswa. Mahasiswa merasa sangat dirugikan, karena harus bolak-balik ke lokasi perkuliahan yang jauh dari tempat kos mereka.

Selain itu juga mengingat bahwa banyak mahasiswa yang tidak mempunyai akses kendaraan. Sehingga cukup menyulitkan bagi mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan setiap hari.

Mereka pun meminta agar TOLAK - Aksi mahasiswa UIN Mataram menolak pemindahan kampus sementara di luar Mataram, Selasa (19/2).

(Suara NTB/dys)

pihak kampus meninjau ulang kebijakan tersebut demi kemudahan bersama. Apalagi sebagian besar mahasiswa sudah terlanjur membayar kos di lokasi yang dekat dengan kampus dua Jempong.

Sebelumnya Wakil Rektor II bidang Keuangan Sarana dan Prasarana UIN Mataram Dr. Hj. Faizah, menjelaskan, pemindahan kampus UIN Mataram dilakukan karena gedunggedung perkuliahan yang ada saat ini masih dalam tahap rehab pascagempa. “Kita sedang rehab gempa,” ungkap Faizah.

Selain sedang dalam proses rehab gedung akibat kerusakan yang diakibatkan gempa, UIN Mataram saat ini juga sedang membangun sembilan gedung baru di Jempong.

Adapun pemindahan dilakukan untuk Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama ke kampus Stikes Yarsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan dipindahkan ke Ponpes Darul Quran Bengkel dan Ponpes Nurul Islam Sekarbela. (dys)

Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Dorong Kampung KB Beri Edukasi Maksimal untuk Masyarakat Selong (Suara NTB) Kegiatan Sosialisasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Mitra Kerja Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS di awal tahun 2019 ini terus digelar.

Pada Selasa (19/2), kegiatan berlangsung di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim).

Hadir dalam acara itu, Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr.Drs.Lalu Makripuddin, M.Si, Kepala Lotim, Drs. H. Suroto, SKM, Ketua Kampung KB Desa Sepapan, Hidir Aswandi dan pihak lainnya.

Adapun jumlah peserta di lokasi ini sebanyak 250 orang. Mereka terlihat sangat antusias mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang memberikan materi soal pentingnya mengatur jarak kehamilan, mengatur jumlah kehamilan serta upaya untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang terbaik.

Ketua Kampung KB Hidir Aswandi menuturkan, Kampung KB di desa ini terbentuk tahun 2012 lalu, namun tak pernah diluncurkan secara resmi. “ Akan tetapi berkat dorongan pemerintah, pihak desa meneruskan program tersebut di tahun 2018 dengan sejumlah program yang langsung melibatkan masyarakat,” katanya.

Sejumlah program Kampung KB di Desa Sepapan itu cukup beragam, mulai dari program Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Bina Keluarga Balita (BKB).

Menurutnya, semua program KB disini cukup aktif.

Kepala Dinas PPPAKB Lotim, Drs.H. Suroto, SKM dalam kesempatan itu mengajak masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam KB, terlebih ada banyak pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat.

Untuk pria, ada dua jenis metode KB yang bisa dipil-

ih yaitu menggunakan kondom dan MOP atau Metode Operasi Pria. Sementara untuk perempuan, mereka bisa memilih lima jenis KB, mulai dari metode pil, suntik, implan, IUD atau spiral serta MOW (Metode Operasi Wanita).

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr.Drs.Lalu Makripuddin, M.Si berpesan agar masyarakat tidak menikah di usia dini.

“Harus diupayakan agar jangan sampai anak yang menikah di usia 18 tahun ke bawah, karena masih berstatus anak anak.

Menikahlah minimal di usia 21 tahun. Kita jadikan nol menikah muda di desa ini ya,” kata Lalu Makripuddin.

Kepala Perwakilan BKKBN NTB justru mendorong anakanak remaja agar mengejar cita-cita melalui pendidikan.

Anak usia sekolah haruslah bersekolah untuk menciptakan generasi yang baik.

Selain itu, ia mengajak pasangan suami istri agar merencanakan kehamilan. Karena kehamilan yang terencana akan jauh lebih baik untuk keluarga.

Mulai dari pemberian ASI yang optimal, hingga kesehatan ibu dan bayi yang terjaga.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS dalam arahannya mengatakan, luas pulau yang menjadi tempat tinggal tidak pernah bertambah, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Karena itulah BKKBN mengatur jumlah pertumbuhan penduduk ini.” Kita perlu Kampung KB. Kampung KB ini bertugas memberikan penjelasan dan edukasi tentang pengaturan kelahiran dan lain sebagainya,” katanya.

Ermalena mengajak para remaja untuk tidak menikah di usia dini. Karena dampak buruknya banyak dirasakan oleh masyarakat. Misalnya anak remaja cenderung belum bisa mendidik anak. Dari segi kesehatan juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

“Kenapa saya datang bersama BKKBN? karena ini tugas konstitusi saya. Saya

(Suara NTB/ris)

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr.Drs.Lalu Makripuddin, M.Si (tengah), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS (kanan) dan Ketua Panitia Samsul Anam, foto bersama peserta seusai pelaksanaan sosialisasi.

(Suara NTB/ris)

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr.Drs.Lalu Makripuddin, M.Si, saat pemaparan materi dan berdialog dengan peserta Sosialisasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Mitra Kerja di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, LombokTimur . ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lalu Makripuddin, meyerahkan hadiah kepada salah satu peserta pemenang doorprize

(Suara NTB/ris)

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Dr.Drs.Lalu Makripuddin, M.Si menyerahkan Laptop perwakilan dari Kampung KB

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

tidak mau masyarakat tidak tahu bagaimana pengaturan pertumbuhan penduduk. Kita ingin kampung ini menjadi Kampung KB teladan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Ermalena menyerahkan satu unit laptop dan satu unit wireless untuk kelompok kerja kampung KB. Di akhir acara, masyarakat dimanjakan dengan aneka doorprize barangbarang elektronik. Bagi peserta yang beruntung, mereka mendapatkan undian barang elektronik seperti magic jar, kipas angin, kompor gas, oven, rice cooker dan lainnya. (ris/*)

(Suara NTB/ris)

(Suara NTB/ris)

(Suara NTB/ris)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalena, MHS saat memaparkan materi sosialisasi kepada peserta.

Suasana penarikan undian pemenang doorprize oleh para narasumber

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

Halaman 10

Akses Terganggu Target Dapat Mahasiswa Terbaik SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menargetkan mendapat mahasiswa baru sebanyak 1.000 orang di tahun 2019 ini. Juga menargetkan untuk mendapat calon mahasiswa baru yang terbaik dari sekolah-sekolah terbaik. Terutama bagi mahasiswa yang memiliki tekad dan motivasi yang kuat untuk menjadi perawat dan bidan.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., pada Selasa (19/2) mengatakan, pihaknya menargetkan 1.000 mahasiswa baru mendaftar di STIKES Yarsi Mataram. “Juga mengharapkan mahasiswa (Suara NTB/dok) yang punya tekad dan motivasi H. Zulkahfi yang kuat untuk menjadi perawat dan bidan bukan karena dipaksa orangtuanya,” ujarnya.

Zulkahfi menekankan, menjadi seorang perawat atau bidan adalah panggilan hati nurani. Diperlukan kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan. Pendaftaran mahasiswa baru di STIKES Yarsi Mataram sudah mulai dibuka.

Berbagai cara dilakukan STIKES Yarsi untuk mencapai target mahasiswa baru. Berbagai hal yang dilakukan antara lain sosialisasi ke seluruh SMA, pondok pesantren, dan kerja sama dengan pihak sekolah. Juga melakukan kerja sama dengan pihak kepala daerah dan rumah sakit. Zulkahfi menambahkan, pihaknya juga mengadakan lomba antara siswa SMA, pengabdian kepada masyarkat, bakti sosial, dan penyebaran informasi melalui media sosial.

STIKES Yarsi mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing, baik di dalam maupun luar negeri. STIKES Yarsi Mataram sendiri memiliki empat program studi, yaitu S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan Profesi Ners.

Dalam upaya mengimbangi ketatnya persaingan tenaga perawat dan bidan di dalam negeri. STIKES Yarsi melebarkan sayap dengan memfokuskan mahasiswa untuk dipersiapkan ke luar negeri. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan, antara lain laboratorium bahasa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris.

Selain mengembangkan ilmu bidang keperawatan dan kebidanan, Zulkahfi mengatakan, STIKES Yarsi Mataram juga menaruh perhatian untuk kajian-kajian ke-Islaman sesuai dengan visi STIKES Yarsi, profesional dan Islami. (ron)

Pembinaan ke Sekolah, IKIP Gelar Workshop Mataram (Suara NTB) IKIP Mataram dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2018 yang lalu telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk kegiatan peningkatan kualitas guru di Kabupaten Lombok Tengah dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari MoU dibuat perjanjian kerjasama untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti KKN Tematik Keaksaraan Fungsional, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, serta penandatanganan kerjasama dengan SMPN 4 Praya dalam bidang pelatihan penulisan karya tulis ilmiah bagi guru sekolah tersebut serta guru lainnya di Lombok Tengah. Kegiatan workshop dilaksanakan pada 7 Februari hingga 31 Maret mendatang.

Rektor IKIP Mataram Prof. Kusno, DEA., Ph.D, mengapresiasi Dinas Pendidikan Lombok Tengah yang sangat progresif dalam memperjuangkan peningkatan kualitas SDM khususnya guru. Selain itu, rektor juga menyampaikan terima kasih kepada SMPN 4 Praya yang telah bersedia dengan penuh kesungguhan menyiapkan semua kebutuhan untuk kesuksesan pelaksanaan workshop penulisan karya tulis ilmiah.

Menurutnya, workshop penulisan karya tulis ilmiah merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dosen seraya berharap agar peserta bisa mengikuti semua tahapan workshop dengan sungguh-sungguh.

Sementara itu Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kabid Pembinaan SMP, H. Jumadi, M.Pd., mengungkapkan pelaksanaan workshop penulisan karya tulis ilmiah merupakan wujud dari pelaksanaan nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh rektor dan kepala dinas. Workshop ini, ujarnya, diikuti 90 peserta dan nanti pada saat pelaksanaannya akan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai rumpun mata pelajaran. Direncanakan workshop akan terus berlanjut dengan pendampingan setiap guru sampai bisa menghasilkan karya tulis dan publikasi jurnal ilmiah. “ Ini kesempatan langka, karena itu saya berharap semua peserta mengikuti semua tahapan dengan sungguh-sungguh”.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Workshop, Dr. Haerazi, mengungkapkan untuk efektivitas pelaksanaan workshop dan pendampingan, tim menyiapkan fasilitator andal dan memiliki track record yang baik dalam menghasilkan karya tulis dan publikasi. Fasilitator diambil dari dosen sesuai dengan kelompok mata pelajaran guru-guru peserta. (dys)

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Workshop penulisan karya ilmiah bagi guru SMP yang digelar IKIP Mataram di Loteng.

LTMPT Kembali Perpanjang Pendaftaran SNMPTN Mataram (Suara NTB) Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) akhirnya kembali untuk kedua kalinya memperpanjang masa pendaftaran calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN 2019.

Sebelumnya perpanjangan masa pendaftaran SNMPTN sempat dilakukan hingga tanggal 16 Februari lalu. Kini untuk kedua kalinya, kebijakan perpanjangan kembali dilakukan hingga tangggal 19 Februari pukul 22.00 WIB. Awalnya, pendaftaran dan finalisasi SNMPTN 2019 ditutup Kamis 14 Februari 2019 lalu.

Kepada Suara NTB, Selasa (19/2) siang, Kepala Biro Akademik Perencanaan dan

SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2019 untuk kedua kali sampai tanggal 19 Februari.

Ruspan mengaku hingga kini masih banyak siswa yang telah belum melakukan pendaftaran.

Banyak di antara mereka belum melakukan finalisasi, sehingga adanya tambahan waktu diharapkan agar mereka mampu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

“Perpanjangan SNMPTN

Kerjasama Unram, Drs. Ruspan, mengungkapkan kebijakan tersebut diambil setelah laman pendaftaran SNMPTN dikeluhkan calon pelamar SNMPTN 2019 yang tak bisa melakukan finalisasi.

Dalam surat yang dikirimkan ke Unram, Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof. Ravik Karsidi menyampaikan pengumuman perpanjangan masa pendaftaran dan finalisasi

Mataram (Suara NTB) Sejumlah SMP di Kota Mataram yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 mulai mematangkan persiapan.

Pengayaan, simulasi bersama, maupun try out mandiri dilaksanakan untuk mematangkan persiapana saranan maupun kesiapan siswa dalam mengerjakan soal UNBK. Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, mengatakan, persiapan menghadapi UN sudah dimulai sejak semester lalu, hanya saja sifatnya tidak mewajibkan, tapi menawarkan kepada siswa yang mau terutama kepada peraih ranking lima besar. “Tapi di semester ini, diwajibkan kepada semua kelas IX untuk mengikuti pengayaan,” katanya.

Selain memberikan pengayaan dan imbauan untuk mempersiapkan diri secara langsung kepada siswa pada pertengahan Januari lalu, pihaknya juga telah memberikan sosialisasi UN kepada orang tua siswa. “Ini juga bertujuan untuk memantapkan persia-

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Pelaksanaan simulasi UNBK di SMPN 6 Mataram beberapa waktu lalu. Sejumlah SMPN di Kota Mataram yang akan mengikuti UNBK tahun 2019 mulai mematangkan persiapan.

Mataram bekerjasama dengan SMAN 6 Mataram untuk melengkapi fasilitas UNBK. “Kami sudah sepakat kerja sama untuk saling backup, saling pinjam sesuai kebutuhan

pan siswa,” ujar Mustajib.

Sebanyak 244 siswa kelas IX di SMPN 12 Mataram akan melaksanakan UNBK di tahun ini. Disiapkan dua laboratorium untuk tiga sesi. SMPN 12

tanpa berbiaya,” katanya.

Sementara itu, di SMPN 6 Mataram juga sudah memantapkan persiapan melaksanakan UNBK tahun 2019 ini. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin,

S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya sudah melaksanakan simulasi pertama dan kedua serta try out UNBK. Sebanyak 433 siswa kelas IX di SMPN 6 Mataram akan mengikuti UNBK tahun ini.

“Progres anak-anak alhamdulillah lancar, sudah terbiasa tentang penggunaan teknologi informasi,” ujar Azizudin.

Dibutuhkan setidaknya 150 komputer untuk UNBK di SMPN 6 Mataram. Pihak sekolah memiliki 40 komputer, sisanya akan meminjam laptop orang tua siswa. Sebanyak empat ruangan akan digunakan untuk UNBK. Azizudin mengaku optimis pelaksanaan UNBK tahun ini dapat berjalan lancar. Pengayaan tetap dilakukan, meskipun untuk minggu ini siswa diistirahatkan setelah mengikuti try out. Pengayaan akan dilanjutkan lagi pada bulan Maret nanti. Pihaknya juga akan mempersiapkan gladi bersih yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. “Kami optimis lancar, anak-anak juga tetap semangat,” katanya. (ron)

Belum Ada Kepastian tentang PPDB Zonasi Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri terutama berkaitan dengan zonasi, masih belum ada kepastian.

Kemungkinan penerapannya akan mempertimbangkan aturan PPDB tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB mensyaratkan 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah.

Kepala UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PKPLK) Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, belum ada kepastian terkait PPDB tahun 2019 nanti. “PPDB belum ada kepastian, kita masih akan mengombinasikan PPDB 2018 dan Permendikbud 2018,” katanya.

Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedan-

gkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi. Serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antar daerah.

Rosyidin menekankan, pembahasan akan berfokus pada apakah sekolah akan mengikuti secara persis aturan Permendikbud atau ada varian pilihan. Namun, ia memastikan zonasi tetap akan diterapkan. “Tinggal sekarang kita ingin persis seperti Permendikbud ataukah kita siasati varian pilihannya, tapi zonasi tetap,” ujar mantan Kepala SMAN 5 Mataram ini.

Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota.

Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya. (ron)

Perjuangan Siswa SMPN 2 Gunungsari ke Sekolah

Tiap Hari Diantar Jemput Kendaraan Perintis Giri Menang (Suara NTB) Siswa SMPN 2 Gunungsari berasal dari sejumlah daerah pelosok dan terpencil. Mereka pun cukup kesulitan ke sekolah lantaran kondisi akses jalan terjal dan rusak parah. Jarak pemukiman mereka dengan sekolah pun cukup jauh. Agar tidak terlambat ke sekokah mereka harus berangkat pagi pukul 06.00 wita, itupun mereka ekstra hati-hati di jalan. Sebagian dari siswa di sekolah yang saat ini segera eksekusi itu, diantar jemput menggunakan kendaraan perintis yang dimiliki sekolah. Untuk biaya bensin, para guru setempat urunan dari sertifikasi yang mereka peroleh.

Salah seorang guru SMPN 2 Gunungsari, Suarni mengatakan siswa di sekolah itu berasal dari perdusunan di atas bukit yang ada di sejumlah desa di daerah sekitar. Sejumlah desa yang menjadi sumber siswa tersebut, seperti Desa Mambalan, Bukit Tinggi, Penimbung dan Mekar Sari. “Jauh-jauh mereka tinggal, di samping jauh jalur juga terjal. Sebagian siswa diantar jemput menggunakan kendaraan perintis,’’ akunya.

Anak-anak dijemput di lokasi kumpul masing-masing desa sekitar pukul 06. 00 pagi. Bi-

ahmi dengan seluruh kepala RA se-Kota Mataram kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu kinerja sebagai Kepala RA. Jadi kegiatan ini diadakan tentu dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah meningkatkan mutu kita sebagai tenaga pendidik. Selain itu, jadi di era digital ini bagaimana seorang pendidik khususnya pada tingkat RA dapat terus memperbaharui ilmunya dan selalu mengembangkannya.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Foto bersama seluruh peserta dan narasumber Pelatihan Kinerja Kepala RA Tahap 1 di Aula RA Perwanida 2, Selasa (19/2).

’’Jadi harus lebih berinovasi lagi dalam setiap proses pembelajarannya,” tuturnya Dalam kegiatan ini, tambahnya, peserta yang hadir sebanyak 50 orang, selain Kepala RA, ada wakil Kepala RA, serta ada perwakilan dari guru-guru.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Drs. H. Burhanul Islam, menjelaskan, kepala dan guru RA mempunyai tiga tugas dan kompetensi dasar, yaitu tugas manajerial, tugas supervisi, dan tugas kewirausahaan. Selain itu juga harus dapat mengelola hubungan dengan masyarakat sekitar.

Pihaknya mengharapkan dengan kegiatan ini kepala RA dan guru-guru RA dapat meningkatkan mutu dan harus dapat menjadi teladan. Tidak hanya itu, harus mempunyai integritas serta memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan keterampilannya. ‘’ Dan ke depannya dapat mendorong KKRA yang lain untuk dapat mengajukan proposal kembali, agar dapat disetujui oleh pemerintah pusat jadi kegiatan seperti ini dapat terselenggara lagi,” harapnya. (r)

(Suara NTB/ist)

laporan nanti yang akan diserahkan ke pusat. Diakuinya, ada perbedaan antara pelatihan tahap 1 dan tahap 2, terutama dari materi yang disampaikan. Untuk tahap 1 berfokus pada tupoksi kepala sekolah dan guru serta bimbingan akreditasi, sedangkan untuk tahap 2 materinya akan berfokus pada perangkat pembelajaran, APE, dan trauma healing.

Aluh menuturkan kegiatan ini bertujuan selain untuk bersilatur-

(Suara NTB/dys)

Ruspan

Sejumlah Sekolah Matangkan Persiapan UNBK

KKRA I Mataram Gelar Pelatihan Kinerja Kepala RA Tahap 1 Mataram (Suara NTB) Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA)1 Mataram menggelar pelatihan kinerja Kepala RA 1 di Aula RA Perwanida 2 Mataram, Selasa (19/2). Tema pelatihan ini adalah peningkatan kinerja kepala RA dalam mengawal peningkatan standar mutu RA digelar selama tiga hari mulai tanggal 19-21 Februari 2019.

Ketua KKRA 1 Mataram Hj. Aluh Nurhamidah, S.Ag., menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan perdana yang digelar dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap 1 diselenggarakan pada bulan Februari, dan tahap 2 akan dilaksanakan pada bulan Maret. ‘’Kegiatan ini atas bantuan dana dari pemerintah, jadi dari 4 KKRA yang ada di Kota Mataram yang sudah mengajukan proposal, yang baru disetujui hanya KKRA 1, jadi terselenggaralah kegiatan pada hari ini,” ujarnya, Selasa (19/2).

Hj. Aluh menambahkan kegiatan ini harus dilaksanakan setelah 6 bulan dari pencairan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. Apalagi menurut juknis kegiatan ini harus segera dilaksanakan karena berkenaan dengan

dikarenakan masih banyaknya siswa yang belum melakukan finalisasi SNMPTN. Perpanjangan itu dilakukan untuk memberi kesempatan bagi siswa yang lakukan finalisasi,” ungkap pejabat asal Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya Lotim ini.

Akibat belum rampungnya finalisasi pendaftaran secara nasional, data jumlah siswa yang berasal dari sekolahsekolah di NTB atau jumlah siswa yang mendaftar dengan Unram sebagai pilihan perguruan tinggi belum diketahui secara pasti. “Secara nasional belum selesai, belum ada datanya,” aku Ruspan. (dys)

asanya mereka pulang sekolah pukul 13.30 siang. Kalau anak yang jalan kaki, tidak bisa diantar jemput kendaraaan, mereka biasanya tiba di rumah jam 16.00 sore. Kalau hujan, jelas dia, anak-anak mengalami basah kuyup, sehingga terkadang memakai sandal ke sekolah. Guru yang sudah mengajar hampir 23 tahun di sekolah itu mengaku, perjuangan anak-anak ke sekolah begitu berat. “Tapi semangat anak-anak ini tetap tinggi sekali,” ujarnya Diakuinya akibat kondisi

jalan yang terjal, beberapa kali siswa dan guru mengalami kecelakaan. Namun itu tak menyurutkan semangat mereka.

Para guru sangat memahami kondisi para siswa, sehingga dengan kerelaan para guru menyumbang sedikit dana sertifikasi untuk biaya bensin kendaraan perintis yang antar jemput siswa.

Atas dasar inilah, para guru dan siswa berharap agar relokasi sekolah itu tidak terlalu jauh.

“Kami berharap kalau jadi direlokasi. Kami harapkan di Puskesmas Penimbung,” jelas dia. (her)

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Siswa SMPN 2 Gunungasari sedang belajar di kelas.

Siswa SMPN 2 Gunungsari.

SUARA NTB

Rabu, 20 Februari 2019

Halaman 11

Peselancar NTB Berpeluang Wakili Indonesia di Kancah Internasional

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan kagum melihat potensi atlet surfing NTB yang berlaga di Kejuaraan Surfing di Festival Bau Nyale yang berakhir di Pantai Seger Pantai Mandalika, Lombok Tengah (Loteng), Senin (18/2) lalu. Ia menilai atlet Surfing NTB berpotensi berprestasi di level internasional, seperti SEA Games dan Asian Games.

“Atlet Surfing NTB sangat berbakat, kita bisa mendorong atlet ini untuk mengharumkan nama Indonesia di level internasional,” ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto diwawancara Suara NTB, di Mataram, Selasa (19/2).

Pernyataan ini dilontarkan oleh pimpinan KONI NTB set-

elah melihat penampilan para atlet surfing kabupaten/kota di Festival Bau Nyale di Loteng belum lama ini. Andy mengaku terbuai dengan penampilan para atlet muda NTB di event yang digelar PSOI Loteng itu.

Selanjutnya, Andy mengaku semakin terbuai setelah

mendengar prestasi atlet olahraga surfing NTB yang sudah tembus level internasional. Diakuinya sudah ada beberapa atlet surfing NTB yang berprestasi level internasional dan atlet itu tengah berlatih di Australia.

“Ada atlet asal Dompu, namanya One sudah menjuarai

event internasional. Tapi dia sekarang latihan di Australia,” jelasnya.

Atlet surfing NTB itu kata Andy seharusnya bisa diandalkan untuk meraih medali di PON, namun sayangnya cabor surfing belum dipertandingkan di multi event nasional, karena belum resmi bergabung dengan KONI Pusat. Meski belum dipertandingkan di level nasional, namun Andy akan berusaha mendukung atlet surfing NTB untuk berprestasi di level internasional. Pasalnya, olahraga surfing kata Andy sudah dipertimbangkan di

SEA Games dan Asian Games.

Sebelum mempersiapkan atlet di multi event nasional, namun KONI NTB akan mengupayakan organisasi PSOI Pusat dibentuk dulu. Sehingga legalitas formalnya bisa diakui oleh KONI Pusat. Menurutnya untuk dapat bergabung dengan KONI Pusat, PSOI harus punya minimal 10 pengurus provinsi di Indonesia. Sayangnya saat ini organisasi PSOI di Indonesia baru terbentuk enam Pengprov. Masih harus dibentuk empat Pengprov lagi agar bisa dipertandingkan di PON dan mengikuti SEA Games. (fan)

(Suara NTB/KONI NTB)

SELANCAR - Salah seorang atlet selancar ombak sedang berusaha melewati gulungan ombak saat melakukan surfing di Kejuaraan Surfing di Festival Bau Nyale di Pantai Seger Mandalika, Loteng, Senin (18/2) lalu.

Delapan Master Nasional Adu Strategi

KONI NTB Perkuat Sinergi dengan Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melakukan road show ke KONI Kabupaten Bima dan KONI Kota Bima, Selasa (19/2). Kegiatan itu untuk memperkuat sinergi program KONI guna meraih target 17 emas PON/ 2020 dan mencetak atlet berprestasi berprestasi dunia.

Road show KONI NTB di Pulau Sumbawa, Selasa (19/2) dimulai dari Kabupaten Bima dan Kota Bima. Dalam kegiatan itu Andy mengingatkan kepada jajaran pengurus KONI Kabupaten Bima dan Kota Bima agar segera melakukan Rapat Anggota Tahunan(RAT) tahun ini. RAT harus segera dilakukan oleh KONI kabupaten/kota guna mensinergikan program KONI NTB dengan kabupaten/kota dalam mencetak atlet berprestasi nasional hingga dunia.

“Kita menginginkan KONI kabupaten/kota segera melakukan Rapat Anggota Tahunan. Selambat-lambatnya bulan Maret ini. RAT penting untuk mengarahkan program kita dalam rangka melahirkan prestasi atlet NTB untuk Indonesia,” ucapnya.

Andy mengatakan hal demikian untuk mensinergikan program KONI NTB dengan KONI kabupaten/kota. Sebagaimana hasil RAT KONI NTB di Mataram 2018 bahwa KONI NTB bersamamu anggota KONI sepak melanjutkan Pelatda Mayung 2019. Lewat program tersebut NTB memasang target meraih 17 medali emas di PON XX di Papua 2020. Dan mencetak atlet berprestasi dunia.

Terkait dengan hal itu, KONI kabupaten/kota diminta memfokuskan penggunaan anggaran untuk pembinaan atlet berprestasi. Sehingga kedepan NTB dapat mencetak atlet berprestasi dunia. “ Selain meraih target 17 emas, sasaran kita kedepan mencetak atlet berprestasi dunia untuk Indonesia”tutur Andy seraya menambahkan bahwa anggaran olahraga harus terarah penggunaannya.

Dijelaskan Andy, sebanyak 52 atlet telah dipanggil masuk dalam Pelatda Mayung NTB 2019, terdiri dari 30 atlet utama dan 22 atlet harapan. Kota Bima punya 7 atlet yang masuk Pelatda, diantaranya Fadlin, Nurul Iqamah, Desi Ratnasari, Alyssa Mutakhara, Imam Mahdin, Sofian Anas dan Muhammad Abim.

Selama Pelatda, para atlet mendapat uang saku sebesar Rp1,5 juta setiap bulan. Uang saku atlet tersebut diakui relatif kecil KONI NTB berharap ada sharing anggaran dari KONI kabupaten/kota masing Rp1.5 juta setiap bulan.

“Kami berharap ada tambahan Rp1.5 juta tiap bulan.

Itu diharapkan bisa diputuskan di RAT KONI kabupaten/ kota,” jelasnya.

Lanjut Andy, KONI di NTB harus punya nyali untuk mencetak juara dunia. Di NTB sudah banyak juara dunia, ada delapan atlet yang sudah meraih prestasi dunia. Selanjutnya, Andy juga menyampaikan soal agenda Porprov NTB akan di gelar satu kali dalam dua tahun.

Menurut Andy terkait Porprov NTB bisa di gelar di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Hal itu dilakukan agar pembangunan fasilitas olah raga di kabupaten/kota di NTB merata. Selain itu, penyelenggaraan Porprov di kabupaten/ kota dipercaya dapat menggerakkan perekonomian di masing-masing kabupaten/kota di NTB. Kegiatan road show KONI kabupaten/kota melibatkan jajaran pengurus KONI kabupaten Bima dan KONI Kota Bima.

Masing-masing kegiatan digelar terpisah di masing-masing Sekretariat KONI kabupaten/kota masing-masing. (fan)

(Suara NTB/ils)

Mustofa mor LP 01/ I / 2019 / NTB/ RES KSB/ tanggal 1 Januari. Tetapi untuk penetapan tersangkanya be-

poin untuk bisa meraih podium satu, dua dan tiga.

Pantauan Suara NTB di lokasi kejuaraan itu berlangsung me-

riah. Selain disaksikan oleh Dandim 1608 Bima, event itu juga disaksikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang saat

itu tengah melakukan silaturahmi dengan KONI Kota Bima dan KONI Kabupaten Bima. Usia menggelar silaturahmi dengan

KONI Kota Bima dan Kab. Bima.

Andy yang saat itu bersama jajaran KONI NTB menyaksikan turnamen catur.(fan)

Divonis Penjara, Caleg PPP Kampung Inggris Kini Hadir di Sumbawa Dicoret dari DCT Bima (Suara NTB) Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah itu sepertinya berlaku bagi salaseorang Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Bima dari PPP, Daerah Pemilihan Bima 1 (Dapil 1), Ir. Rajiman M.Si. Pasalnya, setelah terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) dan divonis Pengadilan Negeri (PN) Bima dua bulan penjara, karena mengikutsertakan ASN dalam aktivitas kampanye.

Kini Rajiman juga dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Bima Divisi Hukum dan Pengawasan, Arifuddin SH, pencoretan Rajiman melalui rapat pleno perubahan keputusan KPU Kabupaten Bima, nomor 96/HK.03.1Kpts/5206/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Bima dalam Pemilu 2019.

“Pleno perubahan ini mencoret Ir. Rajiman M.Si, Caleg PPP nomor urut 1 Dapil I,”

(Suara NTB/Uki)

Arifuddin katanya kepada Suara NTB, Selasa (19/2).

Diakuinya, pencoretan tersebut berdasarkan pasal 285 huruf a Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni pembatalan nama Caleg yang diputuskan Pengadilan karena melanggar kampanye Pemilu.

“Caleg dari PPP ini dicoret setelah ada putusan PN Bima

yang berkuatan hukum tetap (inkrah),” katanya.

Dikatakannya, Rajiman tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima. Hal itu berdasarkan hasil rapat pleno pembahasan menindaklanjuti putusan PN tersebut.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pencoretan tersebut menindaklanjuti surat KPU RI nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPI/ I/2019, perihal Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) pasca penetapan DCT. “Keputusan perubahan DCT ini telah disampikan kepada DPC PPP Kabupaten Bima,” katanya.

Sebelum dicoret dari DCT, lanjut Arif, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap pengurus DPC PPP Kabupaten Bima serta pihak PN Bima terkait perkara Tipilu yang diputuskan tersebut. “Kita juga konsultasi ke KPU Provinsi perihal adanya putusan PN ini,” beber Arifuddin. (uki)

Mangkraknya Kapal KKP di KSB karena SDM Minim Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) menyebutkan, mangkraknya kapal bantuan

Polisi Butuh Tambahan Saksi Tangani Kasus Desa Kemuning Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, mengaku masih membutuhkan tambahan saksi dalam penanganan kasus penyimpangan APBDes di desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang di tahun 2017 lalu. Kasus yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp820 juta (hasil audit dari Inspektorat) tersebut ditargetkan tuntas dalam dua bulan kedepan.

Kapolres KSB, AKBP Mustofa SIK, MH kepada Suara NTB, Selasa (19/2) kemarin mengatakan, meskipun kasus ini sudah naik tahap penyidikan bulan Januari dengan no-

(Suara NTB/fan)

ADU STRATEGI - Master Percasi (MP), Muslim dan Ramlin sedang beradu strategi dalam Kejuaraan Catur Danrem Cup di Halaman Kodim 1608 Bima, Selasa (19/2). Pertandingan dua master itu disaksikan oleh Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto.

lum dilakukan. Sebab, dibutuhkan tambahan saksi ahli lainnya untuk memperkuat unsur penyimpangan dalam kasus itu. Sehingga dalam penanganan kasus ini bersifat independen, dalam artian supaya tidak kesan negatif dalam penuntasan kasus tersebut.

Untuk saksi ahli, pihaknya tidak akan mengambil dari KSB melainkan harus dari luar. Sehingga pada saat turun ke lapangan melakukan pengecekan tidak ada intervensi. Bahkan perkara ini diharapkan bisa lebih transparan dan tidak ada yang ditinggalkan nanti dalam penanganannya. (ils)

KKP di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipicu persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim. Bantuan yang diberikan sejak tahun 2005 dengan kapasitas mesin diatas 35 GT tersebut, saat ini sudah sangat memprihatinkan karena tidak lagi terawat.

Kepala Dislutkan KSB, kepada Koran ini, melalui Kabid Perikanan Tangkap Arkamuddin S.Pi., M.Si, Selasa (19/2) tidak memungkiri kondisi kapal yang tidak kunjung digunakan itu. Bahkan mangkraknya kapal ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Yang menjadi akar permasalahan sehingga kapal tersebut tidak bisa digunakan karena SDM yang minim.

Selain itu, izin pengoperasian kapal yang tidak kunjung dilengkapi juga menjadi hal lain. Meskipun demikian, pihaknya berencana untuk kembali melakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kapal yang sudah tidak digunakan itu.

“Memang kapal ini sudah lama tidak beroperasi dan dibiarkan tidak terawat. Makanya kami dalam waktu dekat akan kembali melakukan pengecekan di lapangan memastikan kondisi kapal tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, selain masalah izin dan SDM yang minim, pengoperasian kapal tersebut juga butuh biaya yang tinggi. Bayangkan saja untuk satu kali trip membutuhkan bahan bakar minimal satu drum solar dengan estimasi biaya mencapai Rp30 juta. Kapal ini juga dianggap sangat tidak cocok dengan pola nelayan tradisional yang ada di KSB. Biaya yang dikeluarkan tersebut tentu tidak sebanding dengan SDM yang dimiliki saat ini. Untuk itu upaya pengecekan secara langsung segera dilakukan supaya masalah ini tidak lagi berlarut.

“Kita tetap upayakan ada jalan keluar terhadap masalah ini. Tapi kita harus memastikan kondisi lapangan untuk mengambil langkah lanjutan supaya kapal ini bisa bermanfaat,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Nama Kampung Inggris sudah lama terkenal di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namun model Kampung Inggris ini juga sudah hadir di Kabupaten Sumbawa, NTB. Sebuah lembaga kursus bahasa Inggris dengan intensif ini terletak di Jalan Cendrawasih No. 38 Brang Biji, Kelurahan Brang Biji.

Perintis Kampung Inggris Samawa, Husaini Ahmad menyampaikan, berdirinya Kampung Inggris Samawa ini karena terinspirasi dari beberapa tempat terutama di Pare.

Program yang ditawarkan juga sama dengan yang di Pare. Semua programnya durasinya selama dua bulan. Seperti halnya Camp (speaking, grammar, vocabulary) disediakan ruang penginapan dengan jadwal tiga kali sehari.

Kemudian program regular (speaking, grammar), jadwalnya satu kali sehari, Toefl dua kali seminggu, English for business dua kali seminggu dan Writing dua kali seminggu. Untuk bisa berbahasa inggris, pelajar diajar oleh tenaga profesional alumni luar negeri dan Kampung Inggris Pare. Program ini pertama di Sumbawa dengan metode belajar yang milenial sangat menyenangkan. “Semua programnya kita coba copy paste dari Pare. Saya dulu juga alumni sana,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Kampung Inggris Samawa ini, sudah berjalan dua bulan sejak dimulai awal Januari 2019 lalu.

Sejauh ini baru 20 peserta yang mengikuti kursus, mulai dari SMA, kuliah, bahkan ada yang

(Suara NTB/ind)

(Suara NTB/fan)

SAMPAIKAN PROGRAM - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menyampaikan program kerja KONI NTB melalui acara road show yang berlangsung di Sekretariat KONI Kabupaten Bima, Selasa (19/2). Rombongan KONI NTB diterima Wakil Ketua KONI Kabupaten Bima, H. Sudirman bersama jajaran pengurus intinya.

Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Catur Danrem Cup digelar di Halaman Kantor Kodim/1608 Bima, Selasa (19/ 2). Sebanyak delapan Master Nasional ambil bagian di kejuaraan yang melibatkan 199 atlet dari kabupaten/kota di NTB itu.

Panitia Pertandingan, Abdul Syukur yang diwawancara Suara NTB disela-sela kejuaraan berlangsung mengatakan kejuaraan catur tersebut dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Event itu memperebutkan piala Danrem 162/Wira Bhakti (WB) “Ini kejuaraan catur memperebutkan piala Danrem 162/ WB. Diikuti 199 atlet,” ucapnya.

Event yang dimulai tanggal 18 hingga 21 Februari 2019 itu melibatkan sedikitnya 199 atlet dari kabupaten/kota. Dari ratusan jumlah atlet itu terdapat delapan pecatur bergelar master, dan sisanya merupakan pecatur pemula atau non master. Diantara delapan pecatur yang bergelar master tersebut adalah Muslimin, Amiruddin, John Edison, Nasruddin, Taufiq Werang dan Ardiansyah.

Kejuaraan yang akan berlangsung selama empat hari itu mempertandingkan kategori catur klasik dengan menggunakan sistem Swiss sembilan babak. Itu artinya setiap atlet akan memperebutkan

Husaini Ahmad

sudah kerja. Dalam memberikan kursus pihaknya menjamin para peserta bisa bahasa Inggris. Khusus yang tinggal di Camp bisa berbahasa Inggris dalam waktu dua bulan. Sedangkan untuk yang regular juga tetap diusahakan. Karena setiap peserta yang dipantau dipastikan cepat bisa berbahasa Inggris. Kedepannya pihaknya berharap Kampung Inggris Samawa ini tidak hanya slogan semata. Makanya khusus untuk warga di Brang Biji, pihaknya mempunyai program nantinya.

Rencananya di bulan Maret mendatang ingin membuka kelas gratis untuk warga setempat. Mereka hanya akan ditarik biaya pendaftaran.

“Kalau untuk warga sekitar sini justru kita punya program. Insya Allah kita rencananya bulan tiga ini mau buka kelas gratis khusus untuk orang Brang Biji. Karena target kami dari tim, tidak Cuma slogan Kampung Inggris. Tapi benar-benar kami ingin cetuskan dimana letaknya di situ,” jelasnya.

Terkait keberadaan Kampung Inggris Samawa ini, lanjutnya, tidak untuk mematikan lembaga kursus lainnya. Karena semakin banyak lembaga membuktikan semakin banyak semangat orang-orang untuk membangun daerah. “Justru menurut kami itu penyemangat buat yang lain karena misalnya di sini kualitasnya di jamin bisa bahasa Inggris dalam dua bulan, yang lain juga harus punya sistem yang misalnya hampir sama dengan kami. Harapan kami kedepannya semoga semakin banyak orang yang semangat untuk belajar bahasa inggris,” pungkasnya.

Sementara salah seorang warga Brang Biji, Ahmad, menyambut baik adanya kursus tersebut. Selama hal tersebut positif sebagai masyarakat tetap mendukung. Apalagi adanya rencana kursus gratis untuk masyarakat di Brang biji juga dinilainya baik terutama untuk menambah ilmu siswa yang tidak mampu dari segi biaya untuk mengikuti les ataupun kursus. “Kami menyambut baik, apalagi hal yang positif. Apabila ada rencana dibuka yang gratis tentu ini sangat bagus bagi pelajar yang tidak mampu,” tandasnya.(ind)

SUARA NTB

Rabu, 20 Februari 2019

Halaman 12

HBK Dorong Pemda NTB Gali Potensi Perusda Majukan Sektor Pertanian

(Suara NTB/ist)

TURUN KE SAWAH - H. Bambang Kristiono (HBK) saat turun ke sawah dan berdiskusi dengan beberapa petani soal konsep meningkatkan nilai tukar petani.

Mataram (Suara NTB) TekadPemprovNTBuntukbisa menjadi sentra sejumlah kebutuhan bahan pokok dan hasil pertanian serta perkebunan bagi kawasan Indonesia tengah, dirasa

sudah tepat. Hanya saja keinginan itu perlu diwujudkan dalam satu sistem kerja yang komprehensif.

Pasalnya, Provinsi NTB memang dikenal memiliki potensi produk pertanian dan hortikul-

tura yang sangat melimpah. Di antaranya Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Selain itu, juga ada potensi Tomat, Stroberi dan Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi), yang bisa tumbuh dengan sangat subur di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Meski demikian, potensi tersebut masih belum mampu dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, yaitu di tingkat pascaproduksi dan pemasaran. Akibatnya, saat panen serentak serta dampak musim penghujan, acap kali harga jual produk-produk pertanian NTB, kemudian jatuh.

“Di sinilah perlunya intervensi

dari Pemda. Bisa saja Pemda melalui Perusda-perusda yang dibangunnya menjadi pembeli produk pertanian rakyatnya, sehingga petani kita tidak mengeluh manakala terjadi musim panen serentak atau adanya gangguan alam, yang salah satunya adalah terjadinya musim penghujan,” ujar Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut-1, dari Dapil NTB-II/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono (HBK), Selasa (19/2).

HBK mengaku, keberhasilan Pemprov Bali yang telah mampu mendorong Perusahaan Daerah (Perusda)-nya untuk masuk menjadi pemain utama pada sektor pertanian, layak ditiru oleh Pemprov NTB. Selain itu,

sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang ikut masuk mengintervensi kebijakan warganya terkait persoalan pertanian melalui rantai TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), secara online, harus pula ikut diterapkan oleh Pemprov NTB. Menurut HBK, intervensi Pemprov NTB sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan pertanian NTB. “Ketimbang kita punya Perusda, tapi banyak di antaranya yang merugi dan tidak optimal kinerjanya.

Mendingan Perusda yang ada itu diperkuat dan dioptimalkan di sektor pertanian dan hortikultura NTB,” kata HBK .

HBK menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTB yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2017 lalu, tidak lain semenjak adanya kebijakan ekspor tam-

bang dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi NTB terbantu atau terdorong oleh sektor pertanian.

Sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani. Apalagi, kendala utama dari sektor pertanian NTB sesungguhnya sudah sangat jelas, yaitu terletak pada distribusi, pemasaran dan nilai tambah, khususnya industrialisasi sektor pertanian ini.

“Nah, di situ Pemda NTB itu harus hadir. Perusda kita dorong untuk masuk dan mengambil peran strategis dalam bidang pertanian. Caranya, tinggal bekali Perusda itu dengan sentuhan teknologi informasi atau Startup

HILANG HILANG SERTIIKAT TANAH HAK MILIK NO.1552 ATAS NAMA H.DJAMILUDDIN AZHAR,BA HLG D’SKTR LENDANG LEKONG MANDALIKA HLG SERTIPIKAT SEBIDANG TANAH HGB NO.574,SURAT UKUR NO.657/SANDIK/2007 AN.SALMAN FARIZ, Amd HLG D’SKTR DESA SANDIK

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

terkait pemasaran, sehingga arus distribusi ke penjual utamanya atau end user bisa langsung dilayani oleh Perusda NTB,” jelas HBK. “Di situlah, fokus yang harus disasar oleh Pemda NTB. Makanya, pilihan mengoptimalkan Perusda agar tidak rugi adalah opsi utamanya. Yang pasti, jika pemain pertanian adalah Pemda sendiri, saya yakin kesejahteraan petani NTB tinggal menunggu waktu, karena kendala-kendala yang ada selama ini sudah bisa dicover, atau diatasi dengan adanya Perusda yang bakal menjadi pembeli, pengumpul, serta penjual produk pertanian para petani NTB,” tandas HBK. (038/*)

HILANG HLG STNK R2 HONDA NOPOL EA 3073 ED NOKA/ NOSIN : MH1JFZ120HK055047/JFZ1E-2059390 AN.SYARAFUDIN HLG D’SKTR GOMONG KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA JUPITER Z DR.3869 BC NOKA/NOSIN : MH32D20027K301534/2D2-301554 AN.MAWARDI HAKIM HLG D’SKTR JL.RAYA DESA UNGGA KEC.PRAYA BARAT DAYA LOMBOK TENGAH MENUJU MATARAM HLG BPKB R4 ISUZU DR.1391 AM NOKA/NOSIN : MHCTBR54F9KK302407/ E302407 NO.BPKB AN.SUDIARSO HLG D’SKTR JL.TERATAI VII BLOK G 315 BTN SWETA

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 20 Februari 2019

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

OPINI

Halaman 14

Siswa Barbar, Salah Siapa?

Belajar dari Surabaya PROGRAM zero waste Pemprov NTB, sejatinya merupakan program yang sangat positif. Zero waste atau NTB bebas sampah dalam tataran penyebutan di masyarakat, sudah mulai dikenal. Tetapi dalam kondisi nyata, program ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk mewujudkan NTB bebas sampah tidak bisa dilakukan seorang diri oleh Pemprov NTB. Eksekusi dari program NTB bebas sampah ini adalah kabupaten/kota.

Ini tentu harus dikoordinasikan dengan kabupaten/kota di NTB. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah koordinasi ini sudah dilakukan oleh Pemprov NTB sebagai inisiator program zero waste ini. Karena kalau dicermati di semua kabupaten/kota di NTB, penerapan zero waste ini, masih sangat berat. Tidak usah jauh-jauh. Lihat saja Kota Mataram. Sebagai ibukota provinsi, Mataram masih belum mampu mengatasi sampah.

Padahal, Mataram ini kecil, hanya 63 kilometer persegi. Namun sampah masih sangat mudah dijumpai di sana sini. Tidak hanya sampah yang dibuang sembarangan tapi juga ulah masyarakat membakar sampah masih saja terjadi. Padahal, aturan melarang memusnahkan sampah dengan cara dibakar.

Karena, membakar sampah, akan menimbulkan masalah baru, tidak hanya polusi udara tetapi dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Ironisnya di Kota Mataram, mereka yang membakar sampah masih ada dari kalangan terpelajar. Seperti di komplek-komplek perumahan. Pemkot Mataram terkesan gagal mengedukasi masyarakat bagaimana seharusnya menangani sampah.

Sekarang dengan adanya program NTB bebas sampah diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi terwujudnya daerah yang bersih dan nyaman.

Kabarnya, Pemprov NTB akan mengirim sejumlah ASN dari semua kabupaten/kota ke luar negeri untuk penanganan masalah sampah di daerah ini. Rencana ini perlu dikaji, terutama efektivitasnya. Jangan sampai pemerintah telah merogoh kocek dalam-dalam, ternyata apa yang dipelajari di luar negeri itu tidak dapat diterapkan di NTB. Harus dilihat juga, bagaimana karakter masyarakat di Polandia, Negara yang katanya akan menjadi tujuan NTB belajar masalah penangan sampah.

Apakah karakter masyarakat di sana sama dengan masyarakat di NTB? Kalau memang sama, mungkin saja apa yang dipelajari ASN di sana nantinya dapat diterapkan. Sebenarnya kalau belajar kebersihan, tidak perlu terlalu jauh sampai ke luar negeri. Karena di dalam negeri juga ada daerah yang berhasil menangani sampah. Seperti Kota Surabaya. Dibawah kepemimpinan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Surabaya disulap menjadi kota yang bersih dan nyaman.

Kerja nyata dari kepala daerah yang menjadi teladan masyarakat di Surabaya membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Ini terbukti Surabaya menjadi langganan menerima penghargaan. Tidak hanya penghargaan di tingkat nasional, tapi juga internasional. Keteladanan yang ditularkan Walikota Surabaya ini bisa diadopsi oleh semua kepala daerah yang ada di NTB, tanpa harus membuang-buang anggaran belajar pengelolaan sampah di luar negeri.

Sebagai penggagas, Pemprov NTB harus menjalin komunikasi dan koordinasi intens dengan kabupaten/kota di NTB. Jangan sampai karena koordinasi yang terbatas, kabupaten/kota lantas tidak mampu menterjemahkan apa yang menjadi keinginan provinsi. Pemprov NTB katanya sudah membangun seratus bank sampah yang tersebar di semua kabupaten/kota seNTB. Langkah yang sama juga diharapkan dilakukan oleh kabupaten kota. Seperti diketahui, bank sampah ini tempat memilah sampah organik dan non organik. Namun masalah sampah di daerah ini bukan sebatas pemilahan. Menggugah kesadaran masyarakat juga masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat dalam pelaksanaan zero waste itu. (*)

ULAN kedua di 2019 ini dunia pendidikan sedikit dikejutkan dengan adanya berita penganiayaan di lingkungan sekolah. Pertama, berita tindakan barbar dari siswa terhadap guru terjadi di SMP PGRI Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berita yang tersiar pertama kali melalui media sosial instagram itu langsung menuai respon dari para warganet. Selang beberapa waktu, berita tindakan tak beradab lainnya datang dari SMP Negeri 2 Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan.

Komentar atas dua kejadian tersebut terbelah menjadi dua kubu: pembela guru atau penjaga sekolah dan pembela anak-anak.

Hal ini dirasa wajar mengingat manusia dibekali cara pandang dengan berbagai referensi yang didapat secara otentik. Akan tetapi, kasus ini perlu dilihat secara objektif, tidak sekedar membenarkan salah satu kubu.

Saya menyayangkan kasus di Gresik Jawa Timur tersebut berakhir damai. Tentu bukan karena saya anti damai dan menolak sikap si guru yang telah sangat lapang dada memaafkan kelakuan siswanya. Masalah ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan.

Ia menyusup ke dalam tubuh manusia sebagai tabiat. Terlebih terhadap anak-anak. Akan sangat berbahaya jika sikap tersebut dimaafkan tanpa diupayakan untuk diubah oleh guru maupun orangtua. ‘’Kalau ada siswa yang bandel, jangan langsung main tangan. Tetapi jadi guru profesional. Bisa jadi siswa marah karena cara mengingatkan guru kurang pas. Kalau tindakan nakal diatasi dengan kekerasan nanti malah berurusan dengan hukum. Sekarang jadi guru harus lebih bersabar.”

Paragraf di atas saya kutip dari salah satu portal berita daring.

Ungkapan Nur Khalim selaku guru korban kekerasan siswanya memang sungguh bijak. Dan benar adanya; sekarang jadi guru harus lebih bersabar. Akan tetapi saya justru tertarik membahas dua pernyataannya yang lain. Pertama, masalah pola komunikasi guru dan siswa sehingga terjadi ketidakcocokan. Saya pikir ini berlaku di seluruh hubungan manusia—bahkan makhluk hidup lain. Jika pola komunikasi yang diterapkan tepat, niscaya kebrutalan siswa takkan terjadi.

Cara Nur Khalim menegur siswanya yang masih di luar sekolah pada jam belajar tidaklah berbeda dari cara menegur kebany-

Oleh: Ilda Karwayu (Komunitas Akarpohon Mataram)

Tiga titik sumber pendidikan dalam kehidupan manusia remaja adalah orangtua di rumah, guru di sekolah, dan teman sepermainan di lingkup pergaulan. Bisa kita bayangkan jika nilai-nilai luhur manusia hanya diserap oleh siswa di sekolah—satu titik—saja. Sedangkan di rumah ia mencontoh orangtuanya yang bersikap arogan, dan di lingkup pergaulan ia mencontoh teman-temannya yang merokok. Satu banding dua: sekolah kalah.

Penanaman nilai luhur gagal. akan guru. Bahkan cenderung jauh dari kekerasan. Respon siswa terhadap teguran itulah yang menjadi pemicu kasus ini muncul dan akhirnya menjadi berita. Bersikap arogan dan merokok di kelas bukanlah tindakan yang patut dilakukan di sekolah—baik oleh siswa maupun guru.

Sebelumnya, perlulah kita menengok ke dalam tubuh si siswa.

Bagaimana sih tubuhnya menyerap pengalaman dari lingkungan rumah, sekolah, dan pergaulan? Darimana ia mendapat contoh sikap arogan dan hak merokok? Di sini, saya tekankan bahwa mendidik bukan hanya tugas sekolah!

Tiga titik sumber pendidikan dalam kehidupan manusia remaja adalah orangtua di rumah, guru di sekolah, dan teman sepermainan di lingkup pergaulan. Bisa kita bayangkan jika nilai-nilai luhur manusia hanya diserap oleh siswa di sekolah—satu titik—saja. Sedangkan di rumah ia mencontoh orangtuanya yang bersikap arogan, dan di lingkup pergaulan ia mencontoh teman-temannya yang merokok.

Satu banding dua: sekolah kalah.

Penanaman nilai luhur gagal.

Kedua, hubungan guru dengan hukum yang berlaku di Indonesia ternyata tak sedekat yang terlihat.

Guru-guru ternyata tidak bisa bergantung pada UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ketika terjerat pasal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh siswa di sekolah. Hal tersebut dijadikan pelajaran penting oleh mereka untuk tidak mudah tersulut emosi sehingga melayangkan tangan kepada siswa. Mereka paham bahwa pelanggaran HAM pun masih belum jelas batasannya. Apakah menyen-

RADIO

til telinga siswa termasuk pelanggaran HAM? Tak heran jika justru kasus yang banyak diusut tuntas adalah yang tidak benar-benar sesuai dengan pelanggaran HAM. Apa kabar kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah? Kasus ini jarang diusut dan dikawal masyarakat sebagaimana mereka mengawal kasus pemukulan atau penyubitan.

Fenomena ironi tersebut menjadikan tindakan guru honorer ini— memaafkan siswanya—masuk akal. Lantas, apakah dengan memaafkan, para siswa akan sadar bahwa bersikap arogan dan merokok di usia mereka bukanlah hal terpuji? Siapa yang akan menjamin hal tersebut tanpa menyalahkan institusi pendidikan?

Sama halnya dengan berita kedua. Nilai-nilai luhur dan adab jelas terikis dalam diri para siswa pelaku kekerasan ini. Akan tetapi, sekali lagi, kita perlu objektif dalam mengusut asal muasal sikap mereka. Setelah membaca beritanya secara lengkap, kita pun dengan mudah bisa melihat sikap orangtua siswa dalam membantu anaknya memecahkan masalah.

Kesalahan Bisa Diperbaiki Hasil penguraian masalah di atas membuktikan bahwa peran orangtua sangat besar dalam mendidik anak. Sekaligus menjadi bukti bahwa ketidakmampuan bekerjasama tiga titik sumber pendidikan berakibat fatal bagi anak selaku peserta didik. Oleh karena itu, sehebat apapun kurikulum yang diterapkan di sekolah, hasilnya akan sama. Kemajuan pendidikan akan tetap jauh, bahkan semakin jauh.

Pertemuan rutin orangtua dan

guru rasanya masih sangat dibutuhkan guna menyelaraskan pola pendidikan anak. Di rumah, orangtua berperan sebagai panutan anakanak dalam belajar. Maka perhatikan sikap Anda sebagai orangtua di rumah. Begitu pula dengan guruguru di sekolah; yang semata-mata bukan hanya sebagai jembatan ilmu pengetahuan. Ia adalah sosok yang digugu dan ditiru dalam mengimplementasikan ilmunya.

Dua banding satu; selanjutnya, titik terakhir akan berubah jika rumah dan sekolah kompak bekerjasama. Lingkup pergaulan adalah sekumpulan anak-anak dari latar belakang keluarga dan pendidikan berbeda. Jika mereka semua berangkat dari titik rumah dan titik sekolah yang baik, maka mereka akan membentuk lingkup pergaulan yang baik pula.

Tentu ini tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Berhentilah saling menyalahkan dan berharap titik lain membenahi perilaku anak. Mulailah bekerjasama!

Karena dengan kerjasama yang baik antara orangtua dan guru, para manusia remaja akan membentuk pergaulan senada dan terciptalah lingkar pendidikan karakter yang baik.

POJOK Gubernur ingatkan Kepala OPD jangan bermain proyek Jika terbukti harus ada sanksi tegas

*** IPI NTB soroti persoalan di Pelabuhan Lembar Persoalan lama yang belum ada solusi

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 20 Februari 2019

Masih Minim Gerakan di Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Kalau bank sampah terbentuk, dia akan bergerak, jalan,’’ ujarnya.

Menurut Madani, bank sampah merupakan kekuatan untuk mewujudkan NTB bebas sampah 2023 mendatang. Agar setiap desa memiliki bank sampah, Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) akan meminta setiap desa mengalokasikan dana desa (DD) untuk membentuk bank sampah. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), setiap desa akan diminta untuk mendirikan bank sampah.

Ditanya anggapan yang menyebut program Zero Waste hanya hebat di atas kertas saja. Madani menepis anggapan tersebut. Ia menjelaskan program Zero Waste baru berjalan kurang lebih dua bulan. ‘’Zero Waste bukan hebat di kertas, kita baru mulai dua bulan, Januari - Februari,’’ tegasnya.

Untuk mewujudkan NTB bebas sampah 2023, saat ini sedang disusun Perda tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini ini sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD NTB. Dalam Perda ini, nantinya peran provinsi dan kabupaten/kota akan diatur secara jelas.

Madani menyatakan, bentuk keseriusan Pemprov dalam mewujudkan NTB bebas sampah salah satunya dukungan anggaran dalam APBD. Dalam APBD murni 2019, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk pembentukan bank sampah dan TPA Regional Kebun Kongok.

Sebelumnya, kata Madani, anggaran untuk pengelolaan sampah hampir tidak ada. Diakuinya, anggaran sebesar Rp13 miliar tersebut masih jauh dari jumlah kebutuhan. ‘’Daripada ndak ada, kayak dulu ndak ada sama sekali.

Sekarang dari nol menjadi Rp13 miliar,’’ ucapnya.

Selain itu, Pemprov juga akan membentuk tim koordinasi penanganan sampah dengan Pemda kabupaten/ kota. Seperti pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD), untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan yang ada mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Program NTB Zero Waste atau bebas sampah bukan suatu yang mustahil dapat diwujudkan 2023 mendatang.

Saat ini sedang disusun regulasi yang akan mengatur keterlibatan Pemda kabupaten/ kota mewujudkan program ambisius tersebut.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Syamsuddin, S. Hut, M. Si menjelaskan pada 2019 ini, program yang dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov dan sekolah-sekolah. Termasuk membangun 100 bank sampah di seluruh NTB. Ditargetkan, dengan keterlibatan Pemda kabupaten/kota, seluruh desa yang ada di NTB memiliki bank sampah. ‘’Detailnya, nanti satu desa satu bank sampah. Bank sampah di destinasi wisata dan lokasi strategis serta TPA Regional,’’ kata Syamsuddin.

Dijelaskan, untuk regulasi sedang disusun. Dinas LHK sedang menyusun Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Begitu juga masterplan tentang pengelolaan sampah sedang juga sedang susun. ‘’Dalam Perda itu nanti akan ditekankan tentang berbagi peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,’’ ujarnya.

Pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga akan diatur peran pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian bagaimana proses pengangkutan sampahnya dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Selanjutnya pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta integrasi dengan pengolahan sampahnya.

Ia menjelaskan sampah organik dan anorganik dapat diolah lagi. Dalam Perda tersebut, lanjutnya akan diatur mengenai sanksi, tetapi akan melihat terlebih dahulu aturan yang lebih tinggi.

Untuk memastikan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan sampah, Pemprov akan menggunakan dua instrumen. Yakni pengawalan RPJMD kabupaten/kota dan evaluasi APBD kabupaten/kota. ‘’Kita pastikan kabupaten/ kota harus menyiapkan alokasi anggaran untuk samasama dalam penanganan sampah ini. Anggaran kabupaten/kota untuk penanganan

sampah harus dipastikan teralokasi di APBD masing-masing,’’ katanya.

Syamsuddin menyebutkan dari 10 kabupaten/ kota di NTB, baru Lombok Timur yang mengalokasikan anggaran untuk pembentukan bank sampah.

Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membentuk bank sampah. ‘’Makanya kita akan cek lagi detailnya di RPJMD dan APBD mereka. Mereka berkewajiban membangun bank sampah. Dengan kerjasama itu kita wujudkan Zero Waste. Kalau komitmen kita sama-sama antara provinsi dan kabupaten/ kota, yakin bebas sampah 2023,’’ pungkasnya.

Pengurangan produksi sampah akan dimulai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Dr. Ahmad Fathoni, SP, MT mengatakan seluruh OPD harus mengurangi penggunaan plastik dan kertas.

Dinas LHK NTB akan melakukan penilaian kepada seluruh OPD, Juni mendatang. Jika ada OPD yang buruk pengelolaan sampahnya atau Kantor OPD jorok, maka Kepala OPD akan ada rekomendasi ang dikeluarkan.

Fathoni mengatakan, program ini di bawah pengawasan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. ‘’Kalau dia tidak taat, artinya Kantor OPD jorok, kita kasih sertifikat merah. Yang merah nanti ditegur Ibu Wakil Gubernur.

Karena ini di bawah pengawasan Ibu Wakil Gubernur,’’ kata Fathoni.

Ada tiga kategori OPD nantinya setelah dilakukan penilaian oleh Dinas LHK. Pertama, OPD yang kategori merah. OPD masuk kategori merah apabila pengeloaan sampah buruk. Kategori kuning apabila ada kekurangankekuragan yang masih bisa diperbaiki.

Pada Januari lalu pihaknya fokus melakukan sosialisasi ke seluruh OPD. Mulai Februari dilakukan pembinaan. Sedangkan penilaian kepada OPD akan dilakukan Juni mendatang. ‘’Akan ada raport OPD setiap bulan,’’ terangnya.

Sejak Januari, seluruh rapat di OPD lingkup Pemprov NTB tidak ada lagi penggunaan plastik dan mengurangi penggunaan kertas. Makanan akan dibungkus menggunakan bahan-bahan organik. Begitu juga gelas untuk minum, tidak lagi menggunakan air kemasan gelas. ‘’Semua snack atau kue tak boleh dibungkus plastik. Tapi dibungkus pakai daun pisang. Kertas undangan diminimalisir.

Hanya untuk arsip saja.

Kalau undangan ke OPDOPD, kirim via WA (Whatsapp). Karena kalau pakai email agak malas buka.

Atau kalau tidak membuka WA dihubungi lewat telepon,’’ tuturnya.

Setiap OPD akan ada dua petugas yang khusus menangani sampah. Kemudian Dinas LHK akan menerjunkan 14 petugas setiap hari untuk keliling ke seluruh OPD melakukan pemantauan dan pembinaan.

Produksi sampah di NTB dalam sehari sebanyak 3,5 juta Kg. Dari jumlah produksi sampah sebanyak itu, baru 17 persen atau 600.000 Kg yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya, 2,9 juta Kg dibuang sembarangan.

Dari sisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), NTB masih berada di bawah Bali dan NTT. Tahun 2017, IKLH NTB sebesar 56,99. Sedangkan Bali dan NTB sudah mencapai 70.06 dan 61,81. Angka IKLH NTB juga masih berada di basah rata-rata nasional, sebesar 66,88.

IKLH terdiri dari tiga komponen yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Indeks Kualitas Air di NTB paing rendah, yakni 20,25. Sedangkan indeks kualitas udara cukup baik, berada di atas rata-rata nasional yakni 88,02. Begitu juga indeks kualitas tutupan lahan juga masih lebih baik dari nasional sebesar 61,27. (nas)

Halaman 15

Sejumlah Kades Baru Minta Audit Khusus Praya (Suara NTB) Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah melakukan audit khusus di beberapa desa, terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2018 lalu.

Audit khusus dilakukan atas permintaan langsung dari pihak kepala desa (Kades) yang baru dilantik akhir tahun kemarin. ‘’Yang sudah mengajukan permintaan audit khusus sejauh ini ada empat desa. Dan, rata-rata diajukan oleh kades yang baru menjabat,’’ ungkap Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, kepada Suara NTB, Senin (19/2) kemarin.

Hanya saja, mana saja desa yang diaudit khusus tersebut masih enggan diungkapkan Aswatara. Karena pertimbangan kepentingan audit. ‘’Saya lupa mana saja desa yang sedang kita audit khusus. Tapi yang jelas, memang ada permintaan dari pihak desa untuk dilakukan audit khusus,’’ terangnya.

Audit khusus sendiri dilakukan untuk mengklarifikasi beberapa dugaan penyimpangan pada pengelolaan ADD tahun sebelumnya.

Walaupun memang tetap ada audit reguler.

Tapi kades rupanya ingin ada audit yang lebih mendalam.

Dengan harapan, jika memang ada indikasi penyimpangan bisa segera diselesaikan. Kalau pun tidak ada, maka Kades yang baru bisa bekerja dengan tenang. Karena tidak ditinggalkan beban oleh pejabat Kades sebelum. ‘’Audit khusus ini dilakukan jika memang ada indikasi penyimpangan. Proses auditnya lebih mendalam. Jika dibandingkan dengan audit reguler,’’ tandasnya. Jika memang dari hasil audit khusus itu nanti ada ditemukan penyimpangan, maka tentu ada tindaklanjutnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Apakah sudah ada hasil? Aswatara mengaku, sampai sejauh ini belum ada. Karena memang proses audit masih berlangsung. Dan, audit khusus tersebut tidak bisa cepat. Butuh waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan audit reguler. Karena memang proses auditnya lebih mendalam dan mendetail. (kir)

Cabai Diekspor ke Asia Tenggara dan Eropa Dari Hal. 1 Tapi Pak Gubernur minta ada industrialisasi hilirnya, jangan mengirim dalam bentuk mentah,’’ katanya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di daerah lain di Indonesia. Komoditas cabai NTB juga diekspor ke negara-negara Asia Tenggara dan Eropa. Negara tujuan ekspor cabai NTB lewat Batam adalah Malaysia, Singapura, Thailand. Sementara untuk tujuan Eropa yakni Inggris. Jenis cabai yang diekspor adalah cabai hijau.

Agar cabai tetap segar maka perlu ada cold storage. Dengan adanya cold storage akan memberikan nilai tambah bagi pet-

ani. Apabila harganya rendah, di bawah Rp10 ribu per Kg, dapat disimpan dulu dalam cold storage dan dijual ketika harganya di atas Rp15 per Kg. Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si mengatakan pengiriman cabai NTB ke Batam sudah mulai kembali dilakukan Selasa (19/2) kemarin menggunakan pesawat Garuda.

Selama ini, pengiriman cabai NTB ke Batam, yang selanjutnya diekspor ke Malaysia dan Singapura terhenti akibat mahalnya biaya kargo pesawat. ‘’Kaitan dengan cabai, hari ini (kemarin) sudah ada pengiriman ke Batam,’’ kata Selly dalam rapat pimpinan (Rapim) yang dipimpin Guber-

nur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Si dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Selasa (19/2) siang.

Selly mengatakan cabai NTB yang dikirim ke Batam, selanjutnya akan diekspor ke Malaysia dan Singapura. Dalam kondisi seperti ini, kata Selly, NTB sebenarnya dirugikan. ‘’Daripada kami direcoki setiap saat, kami koordinasi dengan Kargo Garuda, keinginan pemain cabai untuk sementara diizinkan dulu. Mulai pengiriman perdana ke Batam,’’ katanya.

Menurutnya, perlu dibangun tempat penyimpanan cabai di NTB. Sehingga cabai tetap segar dan punya nilai tambah. (nas)

Akibat Akses Jalan Rusak

Potensi Wisata di Mekarsari Jadi Terbengkalai Giri Menang (Suara NTB) Cukup banyak potensi yang dimiliki Mekarsari, salah satu desa yang berada di perbukitan Gunungsari. Di desa itu ada potensi wisata air terjun dan goa, namun belum bisa digarap maksimal akibat kondisi jalan yang rusak parah. Pun demikian dengan potensi gula aren yang berlimpah di desa itu, tak disentuh lantaran terkendala akses pengangkutan hasil produksi.

Kades Mekarsari, Nasruddin menuturkan, potensi gula aren yang sangat berlimpah di desanya menjadi terbengkalai akibat kondisi jalan rusak.

“Gula aren dan potensi pariwisata kami tak bisa digarap karena kondisi jalan rusak parah ini,” tutur dia kemarin. Menurut dia, di desanya banyak potensi perkebunan. Selain aren ada juga potensi yang sangat menjanjikan seperti kelapa, durian, mangga, rambutan.

Namun sejauh ini yang bisa dijual di daerah itu hanya durian, sedangkan yang lain belum.

Untuk gula aren jelas dia, belum ada disentuh oleh pemda.

Padahal di kawasan itu hampir semua warga menjadi petani. Air aren yang dihasilkan hanya diolah secara tradisional berwujud gula dan dijual ke pasar dengan harga Rp5 ribu satu biji. Ia menyebutkan, produksi dalam

sehari dalam 1 KK mampu menghasilkan 10 biji gula. Luas lahan pengembangan aren ini sendiri kata dia 1.225 hektar termasuk dengan tanaman perkebunan lainnya.”Potensinya sangat besar, hanya saja belum tersentuh maksimal,” aku dia.

Untuk mengembangkan potensi aren ini sendiri warga sudah lama mengeluhkan akses jalan yang rusak parah. Jalan penghubung desa sepanjang 7 kilometer dari Mekarsari ke Gelangsar dan Mekarsari ke Bukit Tinggi kondisinya rusak parah. Padahal jalan ini termasuk jalan kabupaten.

Warga setempat juga mengeluhkan kondisi kabel listrik di kawasan ini yang tidak ada tiangnya. Kabel yang terpasang ke pemukiman warga tanpa dibangun tiang. Warga sendiri terpaksa menyambung kabel secara swadayakepemukimanwarga.”Sudah kami usulkan ke PLN agar dibangunkan tiang, tapi tidak ada respon sampai saat ini,” kata Nasruddin. Sebab kata dia akibat kondisi kabel yang amburadul ini pernah menyebabkan ternak kesetrum sampai mati, sejumlah warga juga pernah kesetrum.

Menurutnya PN harus memperhatikan warga setempat, sebab konsumen listrik di desa ini mencapai 1.600 KK dengan jumlah jiwa 6 ribu orang lebih. (her)

Kurang 1000 Fasilitator Dari Hal. 1 Namun sebagai solusi, Satgas PUPR sedang melakukan rekrutmen fasilitator sebanyak 1.310 orang. Mereka akan ditempatkan di daerah terdampak, melengkapi jumlah fasilitator yang sudah direkrut sebelumnya.

Kebijakan rekrutmen fasilitator PUPR itu, tidak hanya untuk kalangan sipil. Sehingga perlu tambahan fasilitator dari TNI/ Polri minimal 500 orang untuk rusak berat. Sedangkan untuk fasilitator rusak sedang dan ringan sudah tersedia 1.000 personel tenaga sipil, ditambah 500 personel TNI dan 200 personel Polri.

Kendala lain soal kriteria Rumah Tahan Gempa (RTG) sesuai Instruksi Presiden (Inpres ) Nomor 5 tahun 2018, salah satunya jenis beton untuk bangunan Risha. Fakta didapat di lapangan, masyarakat masih trauma dengan beton. Sehingga perlu memperbanyak tipe rumah yang tidak menggunakan unsur beton.

Seperti tipe rumah yang menggunakan baja yaitu Risba dan kayu seperti Rika.

Prosesnya penanganan diakui masih lamban. Karena dukungan masyarakat, khususnya korban belum maksimal. Swadaya masyarakat yang diharapkan, juga tak optimal. Karena kondisi masyarakat belum pulih secara

materi maupun mental. ‘’Sehingga pembangunan hunian tetap dilaksanakan dengan metode kontraktual dengan penyedia jasa.

Dalam arti, pelibatan pihak ketiga seperti Kadin dan asosiasi perusahaan lainnya,’’ paparnya.

Masalah lain diungkapkannya, ketersediaan material setelah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ditandatangani. Dalam kesepakatan yang ditandatangani melalui Pakta Integritas beberapa waktu lalu, seharusnya material sudah tersedia dua hari setelah SPK. Namun faktanya, hingga jelang sepekan, dana belum juga digunakan membeli material. Praktis uang masih tertahan di Pokmas. ‘’Sebab tergantung aplikatornya. Jika ada barang, mereka akan langsung droping ke Pokmas pemesan. Tapi kalau tidak ada barang, mereka ndak bisa drop.

Ini masalahnya,’’ kata Rum. Situasi di lapangan, kata dia, setelah SPK ditandatangani, tidak lantas material tersedia.

Karena mereka harus memesan dari Surabaya atau daerah lain.

Pemesanan ini pun tergantung banyak pemesan, semakin banyak, akan cepat diajukan permintaan. ‘’Apalagi tidak semua sudah bikin pabriknya. Mereka kebanyakan pabriknya di daerah lain, sehingga harus pesan,’’ jelasnya.

Maka idealnya, aplikator yang dilibatkan dalam kontrak harus bonafid. Punya modal, perusahaan yang jelas, memiliki pabrik material di NTB. Namun syarat ideal itu masih sulit dipenuhi. ‘’Ukuran bonafit itu, kalau sudah SPK, harusnya langsung tersedia materialnya. Tapi memang masih ada kelemahan di aplikator,’’ ujarnya.

Saat ini, lanjut Rum, bolanya ada di aplikator, karena urusan transfer sudah beres dari rekening masyarakat penerima manfaat kepada Pokmas.

Dalam agreement sebelumnnya, aplikator harus menyediakan material untuk 78.000 lebih rumah rusak berat. Namun setelah dievaluasi, aplikator hanya siap membangun 58.000 rumah. Targetnya semakin kecil menjadi 24.000 rumah rusak harus ditangani. ‘’Sebab baru 28 ribu rumah yang 100 persen ditransfer. Ya selesaikan yang 24 ribu itu saja dulu,’’ katanya.

Proses ini benar-benar tidak mudah. Diakuinya, ada tahapan alot. Meski dana sudah ditransfer dan tinggal dibelanjakan ke aplikator. Korban penerima bantuan yang sudah memilih jenis Rika, Riko, Risha, Risbari atau jenis lain, belum tentu tersedia materialnya. Sehingga pemesanan yang material tersedia bisa terpenuhi lebih awal. (ars)

Penyidik Kejaksaan Cek Fisik Proyek Dam di Kota Bima Dari Hal. 1 Tim yang turun dari unsur Pidsus, hanya pinjam ruangan untuk transit sebelum turun lapangan cek proyek yang terletak di Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima itu. ‘’Kita tidak terlibat, hanya tim dari Kejati,’’ ujarnya.

Sementara informasi lain diperoleh Suara NTB, pelapor Amrin sudah dilayangkan panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Panggilan perihal permintaan keterangan itu, terkait laporan yang dilayangkan ke Kejati NTB tanggal 10 Januari 2019. ‘’Saya dipanggil sebagai saksi pelapor Jumat yang lalu. Saya diperiksa di Gedung Pidsus,’’ ujarnya dihubungi Suara NTB di Mataram. Menurut rencana pemeriksaan akan dilakukan dalam pekan ini.

Ditambahkan, pemanggilan untuk klarifikasi itu terkait dua proyek yang dilaporkan, masing masing rekonstruksi Dam Dadi Mboda di Kelurahan Kodo. Dikerjakan tahun 2017 dengan nilai pekerjaan Rp 2.247.517.000. Item

kedua, rekonstruksi Dam Kapao di Kelurahan Lampe tahun 2017 senilai Rp 5.653.043.000.

Proyek itu diketahui sumber anggarannya dari hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dilimpahkan penanganannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. Menurut Amrin, proyek itu sebenarnya sudah tuntas tahun 2017. ‘’Tapi di tahun yang sama roboh,’’ ujar Amrin menguatkan informasi data laporan sebelumnya.

Ia menduga, perencanaan proyek tidak beres, sehingga rusak ketika digerus banjir. Dugaan sama terjadi pada proyek Dam Kapao. Pihaknya sudah cek lokasi, kondisinya pun masih rusak.

Amrin juga menunjukkan bukti tanda tangan masyarakat petani yang protes karena dam tersebut rusak. Dampaknya pada pengairan lahan pertanian warga. Sebenarnya sudah ada perbaikan pada fisik proyek.

Namun ia menilai, perbaikan tidak maksimal, karena hanya

menempelkan semen pada retakan. Untuk itu, ia mendorong Kejaksaan turun mengusut dugaan penyimpangan pada pengerjaan proyek tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek rehabilitasi dam Kota Bima, Awang Darmawan membantah rusaknya dam karena kualitas pekerjaan yang buruk. Kerusakan murni dipicu banjir yang sporadis. ‘’Kondisinya 2018 sebenarnya masih bagus. Hanya saja, awal Desember beberapa kali banjir, sehingga rusak lagi bagian sayap. Memang sudah tergerus akibat banjir pertama, kemudian rusak lagi. Karena kekuatan konstruksinya berkurang. Tapi kan sudah diperbaiki,’’ katanya.

Soal tudingan perencanaan tidak beres dibantahnya. Sebab perencanaan melibatkan konsultan, kemudian dikoordinasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima.’’Saya pikir tidak ada masalah soal perencanaan,’’ tandasnya. (ars)

Soal Program Industrialisasi, Banyak yang Skeptis Dari Hal. 1 ‘’Begitu juga dengan hasil tambang, laut dan lain-lain,’’ katanya.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menyatakan, memaknai industrialisasi tidak harus semuanya berskala besar. Tetapi ada juga industri skala kecil. Bahkan, kata Dr. Zul, ada yang hanya berupa ide namun tidak punya modal dan tempat untuk merealisasikan ide tersebut. ‘’Untuk mempermudah ideide baik ini tumbuh subur, maka disediakan tempat yang disebut STIP (Science Teknologi and Industrial

Park),’’ ujarnya.

Dr. Zul berharap STIP dapat dijadikan sebagai tempat pebisnis yang kekurangan modal dan tidak mampu membeli fasilitas untuk mempermudah mereka untuk menjadi pengusaha andal di masa yang akan datang. Karena Pemprov akan menyiapkan alat, bantuan keuangan dan lain-lain di dalam STIP. ‘’Kalau ada industri yang ingin mengemas makanannya, kalau ada industri yang ingin mengolah daging jadi ini itu karena belum ada mesinnya dan butuh modal besar, sebagai pemerintah kita hadir di

situ,’’ kata Dr. Zul. Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan mengenai upaya percepatan industrialisasi di NTB yang disampaikan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM. Ia memaparkan sejumlah komoditas yang dapat diolah di NTB. Untuk pengembangan industrialisasi ini, setiap OPD mulai dari hulu dan hilir memiliki peran masing-masing.

OPD akan mengidentifikasi potensi komoditas-komoditas produk olahan dan lokasinya di NTB. (nas)

(suara NTB/her)

RUSAK PARAH - Akses jalan menuju kawasan desa Mekarsari yang rusak parah sehingga mengakibatkan potensi wisata dan perkebunan terbengkalai.

Serius Perangi Kemiskinan Dari Hal. 1 Dengan bantuan PKH dan BPNT, KPM bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah. ‘’Sehingga kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan.

Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk,’’ tegas Airlangga.

Faktor kedua, PKH melalui para pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH, untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga.

Sehingga hidup mudah.

“Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga ke depannya taraf hidup KPM men-

ingkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri,’’ harapnya.

Faktor ketiga, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerjakerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah. Dan faktor keempat, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantua peralatan wirausaha kepada KPM PKH untuk menunjang kemandirian. ‘’Dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, KPM PKH diharapkan dapat ke luar dari kondisi keterpurukan ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah,’’ pungkasnya. (nas)

Gubernur Ingatkan Kepala OPD Jangan Bermain Proyek Dari Hal. 1 Gubernur mengaku beberapa kali ada informasi yang diterimanya mengenai hal ini. Ia mengaku kaget juga. Gubernur menyampaikan kepada seluruh Kepala OPD yang hadir bahwa ingin tetap bekerja bersama.

Namun, jika ada Kepala OPD yang bermain proyek. Maka dengan berat hati tidak akan bekerja bersama-sama lagi. ‘’Karena salah satu visi dan misi kami adalah NTB bersih dan melayani. Kalau masih ada yang bermain-main ngasih proyek sembarangan kemudian dapat fee, jangan. Ke depan kita harus lebih terbuka demi kenyamanan kita bersama,’’ katanya.

Terkait dengan pengerjaan proyek masing-masing OPD, Gubernur meminta laporan secara detail. Ia ingin mengetahui siapa saja yang mengerjakan proyek di masing-masing OPD. Apakah pengusaha luar atau pengusaha lokal.

Jika yang mengerjakan proyek adalah pengusaha lokal, kata gubernur, maka Pemda dapat ‘’memaksa’’ mereka menggunakan produk lokal dan tenaga kerja lokal. Sehingga mimpi industrialisasi bisa nyata dari hal sederhana.

Dalam Rapim tersebut hadir Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Data yang diperoleh Suara NTB, hanya 15-20 persen kontraktorlokalkategorikecilyangmengerjakan proyek di seluruh NTB. Kontraktor besar asal luar daerah masihmendominasiproyek-proyek besar yang ada di daerah ini.

Hingga Desember 2018, jumlah konsultan di NTB mulai kelas kecil (K1) sampai kelas menengah (M) sebanyak 198 perusahaan. Sedangkan jumlah kontraktor di NTB mulai kelas K1 sampai menengah (M) sebanyak 2.710 rekanan.

Dengan rincian kontraktor kelas K1 sebanyak 2.265 rekanan. Jumlah kontraktor dan rekanan kategori kecil di NTB cukup besar tapi pekerjaan untuk kontraktor K1 hanya dapat kerjaan 15 sampai 20 persen.

Sebaran kontraktor di 10 kabupaten/kota. Kontraktor katagori kecil K1 sebanyak 2.265 rekanan, K2 175 rekanan dan K3 sebanyak 106 rekanan. Untuk kontraktor kategori menengah dibagi dua, M1 dan M2. Untuk kontraktor menengah M1 sebanyak 121 rekanan dan M2 sebanyak 32 rekanan. Sedangkan kontraktor besar, juga dua jenis B1 dan B2. Jumlah kontraktor besar B1 sebanyak 9 rekanan dan B2 sebanyak 2 rekanan.

Kontraktor kecil K1 dan K2 banyak tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk kontraktor kecil K1 di Lombok Barat sebanyak 190 rekanan, Lombok Tengah 331 rekanan, Lombok Timur 252 rekanan, Sumbawa 307 rekanan, Dompu 190 rekanan, Bima 69 rekanan, Sumbawa Barat 305 rekanan, Lombok Utara 127 rekanan, Kota Mataram 308 rekanan dan Kota Bima 186 rekanan.

Sedangkan kontraktor kecil K2 di Lombok Barat 23 rekanan, Lombok Tengah 20 rekanan, Lombok Timur 19 rekanan, Sumbawa 17 rekanan, Dompu 12 rekanan, Bima 4 rekanan, Sumbawa 16 rekanan, Lombok Utara 6 rekanan, Kota Mataram 39 rekanan dan Kota Bima 19 rekanan. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 20 Februari 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Geliat KIM di Sumbawa

Promosikan Potensi hingga Galakkan Desa Hijau ELOMPOK Infomasi Masyarakat (KIM) di Sumbawa mulai menunjukkan geliatnya.

Tak lagi sebatas memberikan informasi tentang desa, tetapi sudah merambah ke ranah pemberdayaan masyarakat melalui sejumlah program yang telah dan akan mereka lakukan.

KIM Beringin Jaya desa Uma Beringin kecamatan Unter Iwes bisa menjadi contoh bagaimana eksistensi KIM saat ini di Sumbawa. Sejak berdiri pada 2015 lalu, sudah gencar mempromosikan potensi ekonomi dan produk unggulan desa.

Memanfaatkan website desa dan media sosial seperti facebook. Berkat bantuan internet desa dari Kementerian Kominfo RI. Termasuk membantu memasarkannya lewat website dan medsos.

Bahkan ikut memfasilitasi warga agar bisa mendapatkan izin pembuatan produksi industri rumah tangga.

Profil UMKM di wilayah Uma Beringin juga tak luput dari perhatian. ”Lewat website kami juga mempromosikan seni budaya yang tumbuh di desa kami,” terang Ketua KIM Beringin Jaya, Juadi, saat ditemui Suara NTB ketika mendampingi Tim dari Dinas Kominfotik Sumbawa, Senin (18/2).

Selain itu, tambah pengurus KIM Beringin Jaya, Andripeta Jusniati, juga terus melakukan penguatan kapasitas pengurus dan anggotanya. Terutama latihan menulis, pengambilan foto dan video yang bagus untuk liputan potensi desa.

Serta meneruskan informasi informasi penting bagi masyarakat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Terutama soal pendidikan dan kesehatan. Hanya saja, diakuinya, semangat anggota KIM mesti terus dipupuk agar lebih produktif.

Keberhasilan desa Uma Beringin menjadi Juara Umum tingkat nasional dalam Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) beberapa tahun lalu, juga tak lepas dari peran KIM Beringin Jaya. Perannya yang begitu besar dalam membantu pemerintah desa Uma Beringin, membuat Pemdes setempat, memberikan bantuan dalam bentuk program dan fasilitas.

Seperti dikatakan Kepala Desa Uma Beringin, Suraiman dan Sekdes A. Hafiz, tahun ini telah dianggarkan dalam APBDes dana sebesar Rp46 juta untuk KIM dan Karang Taruna. “Kami yakin asalkan itu untuk kebaikan desa darat, kami akan support. Apalagi KIM yang begitu jelas perannya menyebarluaskan informasi yang berguna bagi Pemdes dan masyarakat. Sehingga dengan keberadaan KIM, nilai transparansi dan akuntabilitas juga ikut terjaga,”kata Suraiman seraya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kominfotik selaku pembina KIM di Sumbawa.

Peran yang sama juga dilakukan KIM Gerbang Inspirasi desa Jorok kecamatan Unter Iwes. Penyambung informasi publik di wilayahnya, dengan keberadaan internet desa membuat

website yang akan terus di-upgrade dengan kapasitas yang lebih besar. Mengingat kebutuhan masyarkat desa akan informasi juga cukup tinggi. Apalagi berkaitan dengan potensi dan produk desa. Makanya diupayakan pula melalui papan informasi di setiap dusunnya.

Meski usia KIM ini baru seumur jagung karena baru berdiri 2018, namun sudah masuk pada program pemberdayaan, dengan menggalakkan desa hijau. Bekerjasama dengan Rumah Zakat membuat penangkaran bibit tanaman hortikultura, seperti sayur sayuran. Lalu ditanam pada semua pekarangan rumah penduduk di desa tersebut. Harapan besarnya, desa Jorok akan menjadi maskot desa hijau di NTB. “Sekarang ini, dari bibit yang ada, sudah 70 persen telah didistribusikan ke warga. Warga pun antusias menanamnya di pekarangan rumah mereka. Program ini terus kita lakukan,” terang Ketua KIM Gerbang Inspirasi, Ryan Juansyah.

Tahun ini, KIM Gerbang Inspirasi akan fokus memanfaatkan potensi bukit Olat Ojong, sebagai sentral wisata alam pegunungan kecamatan Unter Iwes. Hal ini telah dirintis sejak digelarnya Festival Seni Budaya Olat Ojong tahun 2018 lalu.

Di wilayah perbukitan Olat Ojong juga akan dibangun sarana olahraga alam yang menantang. Selain itu, keberadaan Reban Aji akan dioptimalkan untuk perbenihan ikan air tawar. ”Itulah beberapa porgram yang sedang kami gagas,”sebut Ryan, seraya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, tentu dibutuhkkan dukungan dari Pemerintah Desa (Pemdes). Melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Jorok, Imam Fahruddin, menyatakan dalam APBDes 2019 ini telah dianggarkan operasional KIM. Mengingat keberadaan KIM sangat berarti dalam menunjang kebutuhan informasi di Jorok. Serta bisa bersinergi dengan Pemdes dalam menjalankan program pemberdayaan di desa.

“Kita berusaha tunjang kegiatan KIM ini. Terutama dalam publikasi profil desa dan potensi unggulannya. Kami juga apresiasi Dinas Kominfotik Sumbawa atas perhatian dan pembinaannya,” kata Imam.

Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Sumbawa, Suparman S.E, didampingi Kasi Kemitraan Layanan Informasi Publik, Karman Hartono S.E, berupaya membantu memfasilitasi keberadaan KIM di Sumbawa. Salah satunya, dengan memberikan bantuan satu unit komputer di Uma Beringin dan Jorok.

Harapannya kedepan, jaringan informasi di kedua KIM tersebut dapat semakin kuat. Sehingga masyarakat dengan mudah menerima informasi yang disampaikan melalui KIM. “Kami juga apresiasi program peberdayaan dan gagasan setiap KIM sebagai mitra Pemdes di wilayahnya masing masing,” pungkas Suparman. (arn/*)

Kabid Karman bersama Sekdes Jorok dan Ketua KIM, Ryan

Kades Suraiman didampingi Sekdes Fafiz foto bersama dengan Suparman dan Karman Hartono di aula KIM Uma Beringin

Ketua KIM Beringin Jaya, Juadi dengan Sekdes

Inilah rumah bibit hortikultura KIM Gerbang Inspirasi bersama Rumah Zakat yang nantinya dibagikan kepada warga.

Karman Hartono dan pengurus KIM, Andripeta Jusniati

Tim dari Kominfotik brsama KIM Gerbang Inspirasi di depan pekarangan salah satu rumah penduduk yang ditanami sayur sayuran

Re- Sertifikasi Hotel Berbintang Empat Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Tim auditor dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bina Harapan Mulya yang diketuai oleh I Ketut Sutapa yang juga merupakan salah satu LSU di bawah naungan Komisi Akreditasi Nasional (KAN) melakukan Re-Sertifikasi Bintang di Golden Palace Hotel Lombok. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap tiga tahun sekali ini bertujuan untuk menilai hotel dari segi kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan/manajemen dalam rangka memenuhi segala kebutuhan tamu.

Re-Sertifikasi Bintang berlangsung cukup lama yaitu mulai Pkl. 08.00 wita hingga Pkl. 14.00 wita. Selama waktu tersebut, tim auditor melakukan penilaian melalui observasi ke semua area ditemani dengan auditi yaitu para manajer masing – masing department dari Golden Palace Hotel Lombok.

Untuk mendapatkan sertifikat berbintang 4, maka poin yang harus dicapai adalah minimum 728 dari 208 sub unsur yang dinilai. Setelah melakukan observasi, para tim audit kemudian memberikan presentasi terhadap penilaian yang mengalami peningkatan dari sertifikasi pada tahun 2016 dan mengatakan bahwa Golden Palace Hotel Lombok mendapatkan nilai 856 yang melebihi nilai sertifikasi pertama yaitu nilai 797 dan tentunya jauh melebihi nilai minimum yang dibutuhkan untuk mendapat sertifikat bintang 4.

Artinya hotel yang terkenal dengan kebersihan dan kelezatan makanannya ini telah mengalami peningkatan yang signifikan dan sangat layak untuk mendapatkan sertifikat hotel berbintang empat. “Hasil penilaian dari Re-Sertifikasi Bintang sangat memuaskan dan kami selaku management Golden Palace Hotel Lombok merasa sangat bangga dengan pencapaian tersebut,’’ kata General Manager Golden Palace Hotel

(Suara NTB/ist)

TIM OBSERVASI - Tim LSU Bina Harapan Mulya seusai melakukan observasi terhadap berbagai kelengkapan sarana dan prasarana Golden Palace Hotel Lombok, hotel bintang empat di Kota Mataram, Sabtu.

Lombok, Ernanda Agung D. Kedepannya Golden Palace Hotel Lombok akan terus meningkatkan dari semua sisi, baik kualitas maupun pelayanan yang saat ini dinilai sudah sangat baik. “Di setiap tahunnya juga dilakukan surveilen oleh LSU tersebut,” imbuhnya.

Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok untuk beristirahat sembari menikmati

makanan khas Pulau Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com (r)