Edisi Kamis 19 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 19 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 235 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Presiden Tetapkan Gita Ariadi sebagai Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Setelah melalui proses yang cukup panjang dan alot, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif akhirnya ditetapkan. Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si sebagai Sekda NTB. Penetapan Gita sebagai Sekda NTB definitif berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 171/TPA Tahun 2019 tentang pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. ‘’Kemarin, Selasa (17/12) sekitar jam 11 - 12 malam, fisik Keppres itu sudah kita terima. Keppres tentang pengangkatan saudara Drs. H.L.Gita Ariadi, M. Si sebagai Sekda NTB terhitung sejak

saat pelantikan,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Rabu (18/12) siang.

Fathurrahman mengatakan, pelantikan Sekda NTB definitif rencananya akan dilakukan Kamis (19/12) pukul 08.00 Wita di Kantor Gubernur. Undangan pelantikan Sekda NTB tersebut sudah disebar.

Gita merupakan salah satu dari tiga nama calon Sekda NTB yang diserahkan guber-

nur ke Pemerintah Pusat. Tiga nama calon Sekda yang diajukan sesuai hasil Pansel adalah Penjabat Sekda NTB yang juga Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Kepala DPMPTSP NTB, Drs. HL. Gita Ariadi, M. Si. Tiga nama calon Sekda yang diajukan gubernur selanjutnya diproses di Tim Penilai Akhir (TPA) Kemendagri.

Ketua TPA adalah Presiden, Wakil Ketua adalah Wakil Presiden dan Sekretaris TPA adalah Mensesneg. ‘’TPA tak melihat ranking tapi melihat seluruh aspek yang dinilai.

Itulah keputusan yang menetapkan L. Gita Ariadi sebagai Sekda definitif,’’ jelas Fathurrahman.

Keppres penetapan Sekda NTB definitif ini sudah dilaporkan BKD ke Gubernur dan Wakil Gubernur. Keppres tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh gubernur dengan melantik nama Sekda yang telah diputuskan Presiden.

Sebelum keluarnya Keppres penetapan Sekda definitif, Bersambung ke hal 15

H. L. Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Kajati NTB Diganti Mataram (Suara NTB) Genap setahun menjabat, Kajati NTB, Arif, SH.,MH diganti.

Arif mendapat promosi sebagai direktur pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Penggantinya, Nanang Sigit Yulianto, SH,.MH. Arif menjabat sejak 7 Desember 2018 lalu, menggantikan Mohamad Dofir, SH.,MH. Arif akan menduduki posisi sebagai Direktur Intelijen, Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Jamintel Kejaksaan Agung RI. Karir Arif sebelumnya pernah menjadi Kajari Bima pada 2007, menjadi Asisten Intelijen pada Kejati Lampung, kemudian jabatan koordinator pada Jampidsus Kejaksaan Agung, sampai akhirnya menjadi Wakajati Aceh sebelum ditetapkan sebagai Kajati NTB. Bersambung ke hal 15

TO K O H Waspada Bertransaksi di ATM

(Suara NTB/dok)

Farid Faletehan

(Suara NTB/humasntb)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, dan Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kapolda NTB, Nana Sudjana dan Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdani foto bersama dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan para investor.

KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan mengingatkan seluruh stakeholders agar lebih waspada saat bertransaksi di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) jelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Kewaspadaan perbankan, dimaknainya sebagai upaya bank agar terus meningkatkan pelayanan keuangan kepada masyarakat. ‘’Jangan sampai ada mesin ATM yang kosong sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat bertransaksi,’’ Farid mengingatkan. Dari pengalaman sebelumnya, saat Natal dan tahun baru, permintaan uang di masyarakat diprediksi akan mengalami kenaikan.

Bersambung ke hal 15

Dari Lima Objek Wisata Super Prioritas

Mandalika Potensi Besar dan Paling Siap Praya (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, bertemu Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan para investor untuk membahas proyek The Mandalika, di Bukit Merese, Selasa (17/12) malam. Dalam kesempatan itu, juga dibahas kesiapan KEK Mandalika sebagai destinasi wisata super prioritas.

KO M E N TTAA R

Sembilan Pejabat Lengkapi Berkas

wasan Mandalika tidak bersahabat dengan turis dan investor. ‘’Tapi setelah saya melihat secara langsung, tidak ada masalah sedikitpun dari masyarakat terhadap bertumbuhnya tourism dan berbagai aksesoris tourism itu sendiri,’’ ujarnya. ‘’Saya rasa, ini satu bukti bahwa persepsi yang mengatakan masyarkat Lombok Tengah tidak terlalu pro investasi itu adalah salah,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 15

PERCEPATAN pembangunan menyambut gelaran MotoGP 2021 di KEK Mandalika terus dilakukan. Selama satu tahun, sepanjang 2020 mendatang, pembangunan fasilitas untuk atraksi dan aksesibilitas, serta fasilitas penunjang seperti hotel dan lain-lain akan menjadi prioritas.

Komisaris ITDC, Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si menerangkan bahwa berbagai percepatan tersebut diutamakan terwujud untuk investor

yang telah menandatangani Land Utilization and Development Agreement (LUDA). Terutama untuk pengembangan distrik entertainment & sport terpadu seluas 131 hektare di The Mandalika. ‘’Karena 2021 itu momentumnya, (maka) 2020 ITDC akan jibaku luar biasa. Selain investor/tenan menyelesaikan rencana investasinya, juga disiapkan infrastruktur dan SDM untuk di kawasan,’’ ujar Gita saat dikonfirmasi, Rabu (18/12) di Mataram.

Bersambung ke hal 15

Persoalan GTI Jadi Rumit

Oknum Pengusaha Diduga di Belakang Penguasaan Lahan oleh Masyarakat

Mataram (Suara NTB) Persoalan aset Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan kian rumit. Disinyalir ada oknum bule dan pengusaha luar daerah berada di belakang penguasaan lahan secara ilegal oleh masyarakat di lahan seluas 65 hektare tersebut.

Kepala Badan H. Fathurrahman (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

SEBANYAK 16 pejabat provinsi dan kabupaten/kota mendaftar ikut seleksi menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dikominfotik) dan Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB. Dari 16 pendaftar, baru sembilan pejabat yang melengkapi berkas-berkas persyaratan.

Sekretaris Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si merincikan 16 pejabat yang mendaftar ikut seleksi terbukan Kepala Diskominfotik dan Disperin.

Bersambung ke hal 15

‘’Ada lima destinasi wisata super prioritas, Danau Toba, Likupang, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dari ke lima objek wisata super prioritas tersebut yang punya potensi paling besar dan paling siap adalah Mandalika,’’ ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini melanjutkan, persepsi yang dulu mencuat adalah, ka-

2020, ITDC Genjot Investasi 10.000 Kamar Hotel

H.Mohammad Rum

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengatakan, persoalan kerja sama aset daerah dengan PT.GTI sedang dalam kajian tim terpadu ang dibentuk gubernur. ‘’Memang agak ruwet, susah. Kita secara formal, secara hukum Pemprov melakukan kerja sama dengan GTI. Tetapi dalam perjalanannya GTI tidak ada action,’’ kata Rum dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (18/12) siang.

Karena tidak ada action, akhirnya lahan tersebut terkesan menjadi tanah kosong. Ketika lahan tersebut kosong, maka warga ramai-ramai masuk menguasainya secara ilegal. Ia menebut, sekitar 80 persen lahan seluas 65 hektare itu sudah dikuasai masyarakat secara ilegal.

Rum mengungkapkan ada oknum bule atau warga negara asing dan pengusaha luar daerah seperti Jakarta yang diduga berada di belakang warga. ‘’Bukan warga saja itu tapi dibelakangnya ada bule, ada orang dari luar NTB, Jakarta, (jadi) bos-bosnya.

Jadi warga itu ada bos di belakangnya. Jadi ada pengusaha yang memback up warga ini,’’ ungkap Rum. Sehingga penertiban agak susah dilakukan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bay)

SUVENIR - Dua orang pedangang suvenir di Bukit Merese menawarkan langsung barang dagangannya kepada para pengunjung yang datang.

Lapak UMKM di KEK Mandalika Kurang Diminati Mataram (Suara NTB) Puluhan lapak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dibangun di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum menarik minat dari pelaku UMKM. Padahal lokasi dari lapak-lapak tersebut cukup strategis, yaitu tepat di bagian tengah kawasan. ‘’Kami sudah siapkan. Tapi sepertinya lapak-lapak itu kurang diminati,’’ ujar General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Brata Suta, Rabu (18/12) di Mataram.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

Minta Penundaan WARGA RT 08 di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro meminta penundaan eksekusi lahan selama tiga hari. Pihak Kelurahan Bintaro sudah meminta kepada semua warga yang tergabung dalam Tim Sembilan berkomunikasi dengan warga untuk membereskan barang-barangnya selama tiga hari ke depan.

Lurah Bintaro, L. Issugiono mengatakan, pihak kelurahan juga sudah meminta agar pemilik lahan menunda eksekusi lahan selama tiga hari. Karena, dalam waktu tiga hari tersebut, akan (Suara NTB/dok) dimanfaatkan oleh warga L. Issugiono untuk membereskan barang-barang yang kiranya penting yang masih bisa diselamatkan. “Kami juga sudah meminta kepada semua warga, siapa saja yang tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang ada di Selagalas dan Mandalika,” jelas Issugiono saat dikonformasi Suara NTB, Rabu (18/12) kemarin. Dalam tiga hari ke depan, Lurah Bintaro juga akan melakukan perundingan dengan warga terkait siapa saja yang tinggal di Rusunawa tersebut.

Dalam penundaan ini juga jelas Issugiono, bukan tidak beralasan. Pasalnya warga juga meminta membereskan barangbarangnya sendiri dan membongkar rumahnya sendiri selagi masih bisa dikerjakan sebelum meninggalkan lahan sengketa tersebut. “Barang-barang yang bisa dibawa, akan diselamatkan juga ke basecamp. Ada juga warga yang mengalihkan barang ke rumah tetangga dan lainnya. Ini sebenarnya bukan penundaan, tapi ini semacam bentuk perhatian terhadap sisi kemanusiaan kita kepada warga,” jelas Issugiono.

Kendati demikian, pada Rabu saat kemarin, ada sejumlah warga sudah mengeksekusi sendiri dengan membongkar rumahnya dan mengangkut barang-barang yang perlu dibawa dan diamankan. “Itu sebenarnya tujuan kita minta penundaan ini, agar warga bisa membereskan barangbarangnya sendiri,” tutup Issugiono. (viq)

Halaman 2

Buang Sampah Sembarang, Warga akan Dikenakan Sanksi Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram sedang mengkaji pemberian sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Langkah ini sebagai upaya pemerintah membangun kesadaran kolektif masyarakat. Sebelum penegakan aturan disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir.H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Selasa (17/12) perlu dikaji sejauh mana instrumen atau kesiapan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana. Jangan sampai masyarakat mengkritisi penerapan aturan tetapi tidak ada fasilitas yang tersedia.

“Kita pernah tegur warga.

Tapi malah mereka nanya lagi kalau bingung harus buang sampah ke mana,” kata Mahmuddin menirukan. Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan

kendaraan roda tiga di masing – masing lingkungan. Rupanya tidak cukup menjangkau keseluruhan masyarakat. Volume sampah perhari mencapai 1.200 meter kubik atau 400 ton

perhari dinilai perlu menambah sarana dan prasarana serta frekuensi pengangkutan.

Dengan ketersedian sarana dan prasarana saat ini saja, hanya mampu mengurangi 80

(Suara NTB/viq)

Pemkot Pinjam Lahan 80 Are untuk Relokasi Warga Pondok Perasi

ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara menyayangkan masih maraknya TPS liar di Kota Mataram. Pasalnya, Pemkot Mataram terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana angkutan sampah di Kota Mataram. ‘’Kendaraan roda tiga kan sudah ada. Saya juga heran, apa yang menjadi kendala sampai muncul adanya TPS liar,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

Oleh karena itu, Yoga mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dengan para kepala lingkungan. Kepala (Suara NTB/fit) lingkungan sebagai perpanI Nyoman Yogantara jangan tangan Pemkot Mataram di tingkat terbawah, seharusnya mengimbau masyarakat supaya tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Karena, setiap lingkungan sudah difasilitasi kendaraan roda tiga untuk fasilitas angkutan sampah. Apalagi masyarakat yang diambil sampahnya oleh kendaraan roda tiga ini juga membayar iuran sampah. ‘’Kalau seperti ini, lingkungan kan lost control,’’ sesalnya. Politisi PDI Perjuangan ini menekankan seharusnya tidak ada alasan lagi munculnya TPS liar.

Hanya saja, kata Yoga, meski semua lingkungan sudah memiliki kendaraan roda tiga, pengawasan oleh kepala lingkungan dianggap masih lemah. ‘’Karena kan semua ada. Untuk perawatan ada, untuk operasional ada,’’ bebernya. Ditambah lagi sumbangsih dari masyarakat juga sudah jelas. ‘’Masyarakat juga tidak pernah keberatan dikenakan iuran,’’ cetusnya.

Munculnya TPS liar, kata anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini, tidak terlepas dari pengawasan kepala lingkungan. ‘’Kalau ada masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, harus ditegur,’’ ucapnya. Menjadikan Mataram bebas sampah, demikian Yoga, dibutuhkan adanya kesungguhan dari semua pihak.

Mantan anggota Komisi I ini tidak menampik ada saja masyarakat yang enggan membayar iuran sampah. ‘’Kalau seperti itu, masyarakat harus siap membuang sampah di tempat yang sudah disediakan (TPS, red),’’ ucapnya. Menertibkan masyarakat yang membuang sampah sembarang, kata Yoga, membutuhkan ketegasan dari aparat pemerintahan.

Yoga melihat, pengawalan Perda Kota Mataram tentang kebersihan, masih mandul. ‘’Aturan memang ada, tapi untuk mengawal aturan itu yang tidak maksimal,’’ imbuhnya. Untuk itu, dia meminta ketegasan Pemkot Mataram dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar Perda ini. Pemberlakuan sanksi diyakini Yoga, mampu member efek jera bagi pihak yang melanggar. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram meminjam lahan tempat warga Pondok Perasi direlokasi seluas 80 are. Lahan tersebut sudah dibangun satu unit tenda peleton dan lima unit tenda family milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Rabu (18/12) kemarin.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengaku, akan berkomunikasi dengan pemilik lahan terkait masalah relokasi tersebut.

Untuk sementara waktu, warga Pondok Perasi yang akan dieksekusi dipindah Pemkot Mataram ke lahan seluas 80 are tersebut. “Kita pinjam untuk sementara warga masyarakat kita yang dieksekusi bisa pindah di eks SMPN 6 Mataram di Jalan Udayana Mataram,” jelasnya, Rabu (18/12) kemarin.

Untuk sementara ini, jelas Martawang, dalam kondisi kedaruratan, Pemkot Mataram akan memastikan langkahlangkah konkret berikutnya untuk penanganan warga Pondok Perasi. “Ini harusnya tadi

pukul 08:00 pagi sudah eksekusi. Tapi, warga meminta ditunda. Kita Pemkot berada pada posisi seminimal mungkin mengurangi dampak dari eksekusi tersebut,” jelasnya.

Ada dampak sosial yang bisa ditimbulkan jelas Martawang, BPBD suah memasang tenda tempat warga direlokasi. Dinas Sosial Kota Mataram juga sudah menyiapkan berbagai kebutuhan sehari-hari untuk menjamin kondisi warga Pondok Perasi selama menempati tenda darurat. “Berikutnya kami akan memikirkannya juga dalam konteks lebih panjang, kebijakannya dari dampak dilakukannya eksekusi ini,” katanya. Ada dua alternatif yang akan dilakukan Pemkot Mataram. “Pertama mengidentifikasi warga berapa jumlah untuk sementara waktu yang menempati lahan relokasi tersebut.

Dan ada berapa yang menempati Rusunawa di Selagalas dan di Mandalika,” imbuhnya.

“Pemkot juga sudah siapkan MCK mobile dari Dinas PUPR. Dan saya sudah minta Dinas PUPR menyiapkan ke-

mereka. Sehingga petugas membantu menyediakan konsumsi.

“Kita menyesuaikan sesuai kondisi masyarakat,” kata Asna ditemui di lokasi pengungsian Rabu (18/12).

Kapasitas dapur umum mampu memasak 4.000 bungkus nasi setiap harinya. Tenaga disiapkan 35 orang secara bergiliran menyediakan makanan bagi pengungsi.

Asna menambahkan, beras, mie instans dan air bersih juga disiapkan bagi 83 kepala keluarga di Lingkungan Pondok Perasi.

Bahan – bahan ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram,

butuhan air bersih yang airnya disuplai oleh PDAM. Dinas Sosial juga membantu,” jelasnya. Dalam jangka pendek, kedaruratannya akan tetap ditangani.

Ada pun warga menempati tenda itu sebanyak 70 jiwa khusus nelayan. Sementara korban dipindah ke eks bangunan SMP 6 Mataram.

“Cuma kita akan tinjau dulu bangunannya. Kita meminta, pembuatan lantai dasar, di mana posisi Huntara ini,” katanya. Adapun di eks SMP 6 tersebut sudah tersedia 5 unit ruangan yang bisa ditempati warga Pondok Perasi.

Ditemui di rumahnya, Amaq Pasti alias Genyot mengatakan, ia kebingungan dengan opsi yang diberikan Pemkot Mataram. Kendati sudah dibuatkan tenda darurat sebagai tempat direlokasi, ia mempertanyakan sampai kapan harus tinggal di dalam tenda tersebut. Ia pun mempertanyakan, kejelasan atas nasibnya dan keluarganya jika harus tinggal di dalam tenda selama musim hujan ini. (viq)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Rakyat Kota Mataram baru memiliki tiga alat pemotong pohon di Mataram. Jumlah ini dinilai tak sebanding dengan luas kawasan yang ditangani. Kepala Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan Rakyat Kota Mataram, H. Kemal Islam mengatakan, untuk satu alat potong pohon di Mataram menangani dua kecamatan.

“Melihat jumlah kawasan pepohonan di Mataram, alat pemotong pohon kita masih kurang,” jelasnya, Rabu (18/2) kemarin. Yang menjadi persoalan saat ini adalah Pemkot Mataram harus segera melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon yang kiranya dikhawatirkan tumbang saat musim hujan disertai angin kencang. “Tapi kita akan coba lakukan secara bertahap sampai hari ini,” tandas Kemal.

“Kondisi pohon tumbang tahun ini paling parah, dalam satu hari ketika angin kencang, bias sampai 10 pohon dan bahkan sampai 23 pohon,” kata Kemal. Menurutnya, pohon yang tumbang ialah pohon yang masih kuat secara fisik. Akan tetapi, dengan kondisi cuaca hujan disertai angin di pusaran sangat kencang. Sehingga menyebabkan banyak pohon tumbang.

“Terutama kita akan perhatikan pohon-pohon yang rentan tumbang sepeti pohon trembesi.

Ini termasuk usia baru, ditanam pada tahun 2000an. Tersebar di Mataram. Dan itu ada di Jalan Nangka Tohpati, Cakranegara, Perempatan Taliwang sampai di Jalan Ahmad Yani, itu

semua ditanam,” jelasnya.

Nanti lanjut Kemal, untuk pemotongan, Disperkim Kota Mataram mempunyai regu di masing-masing kecamatan.

Untuk satu regu baru bisa menangani dua kecamatan di Mataram. “Nanti 2020 kita akan menangani secara khsusus. Pemotong pohon kita upayakan dari hari Senin sampai Sabtu,” tandasnya. Belajar dari pengalaman hari Sabtu (14/12) kemarin, Disperkim Kota Mataram akan mempihakketigakan pemotongan pohon di Mataram. Karena, melihat jumlah regu penanganan pemotongan pohon tak memadai jika melihat kawasan penanganan regu tersebut.

“Juga nanti rencananya kita akan anggarkan di tahun 2020 sebesar Rp150-Rp200 juta untuk alat ini. Tergantung di APBD-P, kita minta, kita kan kekurangan tenaga dalam pengeksekusian,” imbuhnya.

Untuk anggaran pengadaan alat pemotong pohon dan jumlah regu ini akan mulai dianggarkan pada tahun anggaran baru 2020 mendatang. Karena, Disperkim menilai tidak bisa bekerja tanpa adanya anggaran. (viq)

H. Kemal Islam (Suara NTB/viq)

Walikota Jamin Tak Ada Warga Pondok Perasi Telantar Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh langsung menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Rabu (18/ 12). Rapat ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro terpenuhi pascaeksekusi putusan pengadilan. Dia tak ingin masyarakat terlantar.

“Mereka ini warga kita.

Saya tidak ingin mereka telan-

tar,” tegas Walikota. Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten I Lalu Martawang, Asisten II H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman H.M.Kemal Islam, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, H. Rudi Suryawan, Kepala Dinas Kesehatan, dr.

H. Usman Hadi, Kepala Dinas Sosial, Asnayati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah H. Amirud-

Disos Siapkan Dapur Umum bagi Pengungsi Pondok Perasi Mataram (Suara NTB) – Pengadilan menunda eksekusi lahan di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro hingga tiga hari ke depan. Sebelum eksekusi, Dinas Sosial mengantisipasi dengan membangun dapur umum di lokasi pengungsian.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Asnayati menjelaskan, dapur umum disiapkan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Pascadirelokasi kemungkinan warga tidak sempat menyiapkan kebutuhan memasak

Tantangan terberat adalah memulai penegakan aturan ini. Sebaliknya, jika tidak dijalankan akan jadi persoalan.

Maka seterusnya seperti ini atau masyarakat tetap membuang sampah sembarangan.

“Kalau ndak begini maka terus begini,” tandasnya. Bukan berarti penegakan aturan itu semata – mata membangun kesadaran masyarakat. Tetapi masyarakat juga harus membantu pemerintah mewujudkan kebersihan di Kota Mataram. (cem)

Perkim Kekurangan Alat Pemotong Pohon

BERESKAN BARANG - Salah satu warga Pondok Perasi sedang membereskan barang-barangnya sebelum dilakukan eksekusi lahan di RT 8 lingkungan Pondok Perasi, Rabu (18/12) kemarin.

Optimalkan Perda Kebersihan

persen produksi sampah. Sisanya 20 persen tidak terangkut.

“Sisanya ini yang tercecer di mana – mana,” akunya. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah telah diatur sanksi denda sebesar Rp50 juta bagi pelanggar aturan. Untuk pelaksanaan aturan itu sambung Mahmuddin yang juga Asisten II Setda Kota Mataram, perlu duduk bersama dengan kepala daerah. apakah langkah itu telah siap atau tidak.

Jika siap harus ada petugas standby melakukan tindakan.

yang telah dialokasikan pada daftar penggunaan anggaraan Dinas Sosial. “Ini stok rutin yang kita sediakan,” sebutnya. Asna tidak mengetahui jangka waktu dapur umum disediakan di lokasi pengungsian. Tetapi pihaknya tetap memaksimalkan untuk membantu warga yang direlokasi ke lahan milik warga tersebut.

Lurah Bintaro, Lalu Issugiono menambahkan, warga telah siap direlokasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Masyarakat meminta waktu selama tiga hari untuk memindahkan barang berharga mereka. Kepastian berapa

warga yang menempati hunian sementara belum diketahui. Sebagian warga ada yang memilih tinggal di keluarganya dan mengontrak rumah.

“Sampai sekarang kita belum tahu berapa yang memilih tinggal di sini,” tuturnya. Dapur umum yang disiapkan oleh Pemkot Mataram akan cukup membantu di tengah keterbatasan seperti alat memasak dan lain sebagainya. Dia mengharapkan, jalan menuju huntara segera dibuat sehingga memudahkan warga mengangkut barang – barang mereka. (cem)

din, Kepala Badan Keuangan Daerah, H.M.Syakirin Hukmi serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Jika masyarakat dibiarkan begitu saja, sambungnya, dipastikan akan menimbulkan permasalahan lain. Walikota melihat diantara pengungsi banyak anak – anak yang masih sekolah. Pemerintah harus menjamin bahwa fasilitas kesehatan, pendidikan serta akses lainnya terpenuhi. Apa yang menjadi keputusan Mahkamah Agung tidak bisa diintervensi. Pemkot Mataram memahami kondisi tersebut. Demikian pula, aparat penegak hukum yang men-

indaklanjuti putusan pengadilan telah inkracht.

Tindaklanjut dari pemerintah, demikian Walikota, melakukan persiapan pemindahan atau evakuasi 83 kepala keluarga di Lingkungan Pondok Perasi. “Saya tidak ingin sekolah anak – anak terganggu dan lain sebagainya,” tandasnya. Warga dievakuasi ke lahan yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggal sebelumnya. Pemkot Mataram membangunkan hunian sementara. Huntara dibuat dari bekas bahan material membangun sekolah darurat SMPN 6 Mataram di kompleks Taman Bumi Gora.

Selain huntara, sambung orang nomor satu di Kota Ma-

taram, warga juga bisa tinggal di rumah susun sederhana sewa di Mandalika dan Selagalas. Sebab, ada 40 kamar kosong yang bisa ditempati.

Untuk rusunawa nelayan akan dibangun tersebut rencananya akan dibangun triwulan ketiga tahun 2020 mendatang. “Rusunawa akan dibangun di triwulan ketiga tahun 2020,” sebutnya. Masyarakat tidak mungkin tinggal dalam jangka waktu panjang. Lokasi tersebut rawan terjadi genangan. Apalagi kondisi cuaca tidak memungkinkan bagi warga tinggal di sana.

Penanganan jangka panjang butuh perencanaan yang matang dan anggaran cukup besar. (cem)

(Suara NTB/cem)

RAPAT TERBATAS - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memimpin rapat terbatas di rumah jabatannya, Rabu (18/12). Ratas menyikapi eksekusi 83 kepala keluarga di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Inspektorat Segera Telusuri Pejabat Nunggak Pajak Mataram (Suara NTB) – Inspektorat segera menelusuri dugaan pejabat di Lingkup Pemkot Mataram, diduga sebagai salah satu penunggak pajak reklame. Penegakan aturan dipastikan tidak ada tebang pilih.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, sebelum auditor pengawas internal pemerintah turun menelusuri indikasi oknum pejabat menunggak pajak.

Badan Keuangan Daerah selaku instansi teknis diminta menyelesaikan terlebih dahulu. Jika mekanisme telah dijalankan, tapi tidak ada solusi. Inspektorat akan turun membantu.

“Apa masalahnya dari OPD dulu,” kata Alwan. Detail tunggakan pajak itu tidak diketahui. Dimana letak permasalahanan sehingga pemilik reklame tidak membayar kewajibannya kepada daerah. Jika dalihnya reklame itu digunakan oleh pemerintah perlu ditelusuri dari perjanjian kerjasamanya. Apakah ada imbal balik dari kerjasaman itu atau tidak. Dalam kontrak kerjasama sambung Alwan, pasti tertuang tiap pasal mengatur hak dan kewajiban pemilik reklame. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa dilibatkan untuk menelusuri indikasi tunggakan pajak yang melibatkan pejabat.

“Kalau pemerintah yang pakai kita lihat MoU nya seperti apa,” tandasnya. Optimalisasi terhadap penyerapan pendapatan asli daerah sambungnya, tidak saja dari pajak reklame. Sektor pendapatan seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan lain sebagai diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inspektorat ujar Alwan, rutin memberikan laporan progres PAD ke KPK. Untuk penagihan wajib pajak tidak kooperatif melibatkan Kejaksaan. “Setiap bulan kita laporkan progres PAD ke KPK,” tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan mendorong wajib pajak terutama oknum pejabat segera melunasi kewajibannya. Sebagai aparatur sipil negara semestinya memberi contoh bagi pengusaha lainnya. Seperti diberikan sebelumnya papan reklame di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara milik pejabat di Lingkup Pemkot Mataram. Tunggakan pajak mencapai Rp200 juta lebih. Utang ini akumulasi dari tunggakan tiga tahun lalu. (cem)

(Suara NTB/bul)

NGOPI EKSIS - Kegiatan Ngopi Eksis di Pelataran Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Industrialisasi, Pemprov Jemput Potensi Generasi Milenial Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB semakin terbuka melaksanakan program unggulannya. Salah satunya program industrialisasi. Dinas Perindustrian Provinsi NTB menebar virus industrialisasi melalui inisiasi pertemuan pekanan dengan para generasi milenial.

Dikemas dalam dalam kegiatan Ngobrol Ekonomi dan Industri atau “Ngopi Eksis”.

Kegiatan ini mulai dilaksanakan perdana, Selasa malam (17/12). Ngopi Eksis ini adalah upaya jemput bola pada potensi generasi milenial NTB. Wadah mempertemukan kebutuhan – kebutuhan generasi milennial dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah untuk mempertegas arah industrialisasi di provinsi ini.

Puluhan anak-anak milenial mengikuti kegiatan Ngopi Eksis di “berugaq” halaman Kantor Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Ahcris Sarwani hadir, Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME, Kepala Biro Humas Setda NTB, Najamudin, Kepala DP2AKB, Andi Pramar-

ia, dari Dinas Kominfo Provinsi NTB, Direktur STIP, Muh. Ikhwan dan unsur perbankan daerah, Bank NTB Syariah.

Mereka yang hadir, diberi ruang menyampaikan ide-ide mereka tentang hasil-hasil industri, teknologi tepat guna.

Termasuk temuan-temuan yang telah dikembangkan, peluang, serta tantangan yang dihadapi para generasi milenial dalam menghadapi era industri 4.0. Beberapa teknologi yang dikemukakan generasi milenial misalnya, teknologi mesinmesin untuk program zero waste (bebas sampah), mesin sablon baju, mesin penebar pakan ikan yang dikendalikan melalui jaringan internet.

Selanjutnya, pemikiranpemikiran besar generasi mile-

nial dalam pengembangan teknologi tepat guna ini ditindaklanjuti oleh STIP (Sain Teknologi Industri Park) di Banyumulek Lombok Barat untuk dikembangkan. Hj. Nuryanti mengatakan, dengan membuat forum-forum yang dikemas sederhana seperti Ngopi Eksis ini, maka akan bertemu kebutuhan lapangan, dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

“Inilah Musrenbang lapangan kami untuk menyusun rencana strategis kebijakan industrialisasi di NTB. Kebutuhan-kebutuhan lapangan inilah yang kami serap sebagai arah melaksanakan program industrialisasi,” ujarnya.

Ia meyakini, generasi milenial NTB memiliki ide-ide besar tentang teknologi tepat guna.

Apalagi NTB memiliki generasi yang tidak kecil jumlahnya di bidang teknologi tepat guna. Ide-ide dan teknologi temuan para generasi milenial itulah yang dijemput.

Tahun ini, STIP mengakomodir sebanyak 10 orang dibina dalam program incubasi bisnis di STIP Banyumulek. Mereka dibina, kemudian difasilitasi menjadi wirausaha atau pengembang teknologi-teknologi tepat guna.

“Tahun depan (2020) rencananya akan dibina sebanyak 50 orang. Kita jaring mereka yang potensial dari program ini. Lalu bertahap akan diperbanyak jumlahnya yang dibina.

Target kita, akan lahir 2.000 wirausaha baru dari STIP,” ujarnya. Karena itulah, Ngopi Eksis ini akan intens dilaksanakan. Bahkan rencananya akan dilakukan hingga ke kabupaten/kota untuk menjemput generasi-generasi potensi mensukseskan program industrialisasi di NTB. Dihadirkannya Kominfo, karena industrialisa-

si juga berkaitan erat dengan teknologi komunikasi.

Sementara perbankan dihadirkan untuk mendukung pembiayaan generasi-generasi milenial yang tengah mengmebangkan teknologi tepat guna dan kegiatan industri lainnya. Kepala BI NTB, Achris Sarwani menegaskan, inisiatif untuk menularkan virus industrialisasi ke generasi milenial ini sangat tepat. Sebab, dilihat dari potensinya, sektor industri memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap struktur perekonomian NTB. Saat ini sharenya baru 3 persen dari nilai PDRB NTB sebesar Rp120 triliun setahun.

Komposisi PDRB NTB sangat dipengaruhi sektor pertambangan. “Kalau tambang kan pada saatnya akan habis. Ada masanya. Nah, yang paling besar potensinya adalah industrialisasi. Banyak sektor yang hidup dengan industrialisasi.

Karena itu, generasi-generasi milenial harus diperankan,” demikian Achris. (bul)

Sinergi PLN, 6.800 Rumah Tangga Alasan Keamanan Damri Tak Layani Tiga Rute Miskin Nikmati Listrik Gratis Penugasan Kemenhub di Lombok

Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) bersinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Provinsi NTB, beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan, memberikan bantuan pasang baru listrik untuk 6.800 rumah tangga (RT) tidak mampu sebagai upaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi NTB. Sepanjang tahun 2019, komitmen penerimaan bantuan yang disalurkan oleh PLN berasal dari Kementerian ESDM sebanyak 1.525 RT, Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 950 RT, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara International Lombok sebanyak 318 RT, PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara sebanyak 2.500 RT, PT PELNI (Persero) sebanyak 100 RT, PT ASABRI sebanyak 50 RT, dan PT Pontil sebanyak 200 RT. Sementara PLN memberikan bantuan pasang baru listrik untuk 1.157 RT, dengan rincian 1.000 RT dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan 157 RT berasal dari Program One Man One Hope (OMOH).

“Ini merupakan komitmen PLN untuk menyambung listrik ke seluruh masyarakat. Alhamdulillah usaha kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk sinergi melistriki

(Suara NTB/ist)

LISTRIK - Rudi Purnomoloka (paling tengah) dan jajaran usai penyambungan listrik di salah satu rumah tangga tak mampu di NTB. masyarakat tidak mampu,” kata Dengan sinergitas antara PLN General Manager PLN UIW dengan berbagai pihak diharapNTB, Rudi Purnomoloka. Pener- kan dapat terus meningkatkan ima bantuan pasang baru listrik rasio elektrifikasi hingga selugratis ini tersebar di seluruh ruh masyarakat di NTB dapat NTB, yaitu Kabupaten Bima se- terlistriki. Sebelumnya, Guberbanyak 575 RT, Kota Bima se- nur NTB, Dr. Zulkieflimansyah banyak 83 RT, Kabupaten Dom- saat penyerahan bantuan sepu 181 RT, Kabupaten Sumba- cara simbolis menyampaikan wa sebanyak 1.360 RT, Kabupat- apresiasinya atas kerja keras en Sumbawa Barat sebanyak PLN dalam memudahkan 397 RT, Kabupaten Lombok masyarakat menikmati listrik Barat sebanyak 887 RT, Kabu- di Provinsi NTB. “Terima kasih paten Lombok Tengah 2.197 RT, atas kerja keras dan sinerginya, Kabupaten Lombok Timur se- menjalankan tugas mulia tanpa banyak 869 RT, Kabupaten Lom- istirahat, sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik demi kenbok Utara sebanyak 201 RT. Hingga Bulan November yamanan. Banyak hal yang men2019, rasio elektrifikasi di NTB jadi lebih mudah berkat PLN,” telah mencapai 99,6 persen. ujar Dr. Zul. (bul)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Perhubungan menugaskan Perum Damri di Mataram untuk melayani empat rute untuk meningkatkan promosi pariwisata di Pulau Lombok. Dari empat rute yang ditugaskan Kemenhub, hanya satu rute yang diisi oleh Damri. Tiga lainnya tak siap dilayani karena alasan keamanan.

Empat rute penugasan Kemenhub ini seperti dipaparkan Plt. General Manajer Perum Damri di Mataram, Setiyoko, Lembar - Terminal Mandalika (Sweta), Bandara InternasionalLombok-Kuta.Bangsal (Lombok Utara) - Bandara Internasional Lombok. Epicentrum Mall – KEK Mandalika.

“Yang kita layani sampai sekarang hanya rute Bangsal BIL, tapi melintas nurun naikkan muatan juga dari Epicentrum Mall,” kata Setiyoko. Tiga rute lainnya, tidak dijamin alasan keamanan pengemudi, maupun armada yang dioperasikan Damri. Beberapa waktu lalu, armada Damri juga sempat ditahan di jalur Kuta. Menurut Setyoko, pengemudinyapun nyaris menjadi korban pengeroyokan.

Ditiga rute yang disebutkan itu, belum ada pihak yang menjamin keamanannya. Fakta lapangan, masih adanya pengkotak-kotakan wilayah oleh pengusaha transportasi di daerah-daerah tertentu.

Umumnya travel. Kendaraan yang

boleh beroperasi melayani penumpang, hanya kendaraan dari wilayah setempat. Hal ini juga terjadi di Lembar.

Damri mencoba memfasilitasi kemudahan layanan transportasi masyarakat. Namun tak diperbolehkan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kami tidak minta jam, kami minta diberikan masuk. Silahkan saja diatur, kapan kami diberikan masuk. Bahkan tanpa ada penumpangpun, kami akan tetap layani.

Tapitohtetapadapihak-pihakyang tidak membolehkan. Kami putuskan tidak layani Lembar-Terminal Mandalika,” ujarnya.

Persoalan-persoalan yang dikemukakan ini, telah disampaikannya kepada Kementerian Perhubungan.TermasukkepadaDinas Perhubungan di NTB. Damri akan mengisi rute-rute tersebut, bilamana ada pihak yang memastikan keamanan bagi Damri. “Kalau ada yang memberikan kami kepastian keamanan, 2020 kami bisa layani.

Kami sampaikan ke Kemenhub, tapi belum ada respon. Karena seharusnya,rutepenugasaninisudah dimulai sejak 8 Agustus lalu,” demikian Setiyoko. Untuk layanan Damri dari BIL ke KEK Mandalika, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Indonesian Toursm Develoment Corporation (ITDC), palingmemungkinkansetelahterealisasinya jalur by pass bandara KEK Mandalika. (bul)

LLA Dorong Pengelolaan Lobster di Daerah Mataram (Suara NTB) Lombok Lobster Asosiasi (LLA) mendorong Kementerian Kelautan Perikanan agar memberikan mandat kepada daerah untuk mengelola sendiri potensi lobster yang dimilikinya.

Saat ini Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terus mengerucutkan kesimpulan seluruh pihak terakit kebijakan pengelolaan lobster. Beberapa waktu waktu terakhir, KKP seperti kejar tayang melakukan Forum Grup Diskusi (FGD).

Menghadirkan seluruh stakeholders terkait lobster dari seluruh Indonesia. Seperti diketahui, KKP berencana akan membuka kembali keran ekspor lobster. Presiden Joko Widodo juga telah menyerah-

kan keputusannya kepada KKP, agar lobster bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. KKP berencana ingin merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari Wilayah Republik Indonesia.

“Rencana revisi Permen KP, regulasinya, harusnya diserahkan kepada daerah penghasil. Karena daerah yang lebih tahu keadaan masyarakat, dan zonasinya budidayanya dimana. Daerah yang lebih tahu kuantitasnya,” kata Pembina LLA, Mahnan Rasuli.

Kepala Desa Batunampar,

Kabupaten Lombok Timur ini ikut aktif dalam FGD yang diselenggarakan oleh KKP. Ia ngotot memperjuangkan agar daerah yang memegang kewenangan pengelolaan karena besarnya potensi lobster yang ada di perairan selatan NTB. bukan lagi berbicara keberpihakan kepada pebudidaya, ataupun penangkap. Seperti diketahui, ada pro kontra di masyarakat terkait rencana revisi Permen KP ini. Ada yang ngotot meminta keran ekspor benih lobster tetap ditutup, ada juga yang meminta keran ekspor benih lobster harus dibuka.

Mahnan Rasuli mengatakan, dengan memberikan kewenangan kepada daerah, maka daerah yang akan meng-

atur sendiri rumah tangganya.

Tentunya pengaturan yang menyangkut kepentingan semua pihak. Nelayan, penangkap, pembudidaya, hingga pengusaha. Asosiasi diposisikan turut mengawal, awal kebijakan yang akan dilahirkan nanti oleh KKP, tidak sepenuhnya diserahkan kepada kepentingan pengusaha yang tentunya murni beriorientasi bisnis.

“Kuota ekspor ini sedang diincar pengusaha-pengusaha multinasional. Kalau semuanya diserahkan kepada pengusaha, orientasinya murni bisnis,” ujarnya. Produksi benih lobster (penangkapan) di NTB dalam setahun bisa mencapai 11 juta ekor. Sementara, kebutuhan nasional untuk bu-

didaya hanya 1 juta ekor (10 persen). Dari NTB saja, ada sisa 10 juta ekor dari kebutuhan budidaya nasional. 10 juta inilah yang diharapkan daerah yang akan mengaturnya.

Berapa persen untuk budidaya, berapa persen untuk ekspor. Bayangkan, kata Mahnan Rasuli, dalam satu ekor benih lobster, ada keuntungan Rp100 ribu, jika dilakukan 10 juta ekor. Maka tidak sedikit potensi pendapatannya. “Disinilah peran daerah mengaturnya.

Karena itu, sesungguhnya ini perjuangan daerah agar kebijakan yang lahir nanti tidak hanya menguntungkan cukongcukong tertentu saja. Kita (LLA) juga akan terus mengawalnya,” tegas Mahnan Rasuli. (bul)

(Suara NTB/dok)

Dukung Wisata Medis PELAYANAN kesehatan berstandar internasional masih menjadi momok bagi wisatawan di tiga Gili. Klinik ilegal banyak beroperasi dan harus ditutup. Sebagai solusi, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menerapkan layanan puskesmas pembantu (pustu) masing-masing Gili yang setara dengan klinik.

Hal itu diungkapkan Kepala Dikes KLU, dr. H. Lalu Bahrudin, Rabu (18/12). Ia menerangkan, fasilitas kesehatan di tiga akan dibenahi, sehingga bisa dijadikan acuan tempat pelayanan kesehatan kepada warga maupun wisatawan (domestik dan mancanegara).

Masalah kesehatan di Gili sejatinya sudah dianalisis sejak lama. Pemda KLU telah memperoleh dukungan DAK untuk membangun puskesmas rawat inap di Gili Trawangan. Sayangnya, kinerja kontraktor yang tidak beres membuat proyek terputus dan sisa dana DAK kembali ke pusat.

“Tahun 2020 mendatang, kita lanjutkan pembangunan Puskesmas Trawangan. Dana sudah disiapkan di APBD sebesar Rp 4 miliar,” ungkap Bahrudin.

Mantan Direktur RSUD KLU ini meminta, agar pejabat terkait di ULP bisa lebih cepat melakukan pelelangan. Sebab ditargetkan pada triwulan III - 2020, Puskesmas Trawangan sudah beroperasi untuk masyarakat dan wisatawan.

Dengan intervensi itu, Dikes KLU setidaknya bisa mengintervensi opini negatif terkait tarif mahal biaya pengobatan di klinik-klinik milik swasta.

Di 3 Gili sendiri, sebut Bahrudin, klinik yang terdata sebanyak 25 unit, namun yang bergizin resmi sesuai aturan hanya 3 unit milik Blue Island di Meno, Air dan Trawangan. Sedangkan klinik lain, rata-rata membuka di hotel masing-masing dengan dalih fasilitas tambahan. Sebagai fasilitas perhotelan, klinik milik hotel tidak harus menerapkan biaya berobat tinggi kepada wisatawan.

“Kaitan tarif ini, memang berdampak terhadap wisatawan.

Apalagi orang asing ini ada asuransinya, yang membayar adalah asuransi. Kita khawatirnya akan menjadi masalah (persepsi) nanti,” jelas Bahrudin.

Ia menegaskan, Pemda Lombok Utara akan mengintervensi klinik dengan tarif mahal serta menutup klinik ilegal.

“Selanjutnya, khusus tiga Gili ini kita akan hidupkan kembali klinik kita di sana, supaya masyarakat juga bisa berobat di sana.

Masalah di sana, setiap hotel punya klinik sendiri, sehingga pasiennya itu dimasukkan ke sana begitu, dan mereka di sana tetap bayar,” tandasnya.

H. Lalu Bahrudin (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Bupati KLU Blak-blakan Soal Sewa Rumah Dinas

Tanjung (Suara NTB) Tak ingin jadi bulan-bulanan opini miring perihal isu rumah dinas, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., buka suara.

Ia secara tegas menyebut bahwa pemeriksaan pada materi yang sama, telah dilakukan oleh institusi yang berbeda yakni Kejaksaan dan Polda NTB. Kepada Suara NTB belum lama ini, Najmul menegaskan tidak sulit baginya menganalisa secara gamblang maksud dari dilaporkannya anggaran sewa rumah dinas bupati dan wakil bupati. Kendati demikian, ia memastikan bahwa apa yang diterimanya dari APBD sah menurut aturan. Kedua, formulasi anggaran yang diperoleh bupati dan wakil bupati saat ini sama dengan anggaran di era mantan Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH. “Yang perlu dipahami, penganggarannya sama polanya antara Bupati, Pak Wabup, juga pak mantan bupati. Lalu kenapa hanya saya yang dipersoalkan?” tanyanya.

Najmul tak mempermasalahkan laporan masyarakat. Bahkan baginya, kejelasan status hukum pada akhirnya akan menjernihkan opini yang berkembang. “Kalau memang baik menurut mereka (pelapor), silakan.

Karena ini tidak hanya terja-

di di (era) saya, tapi juga era pak mantan,” sebutnya.

Menyinggung rumah dinas sewa yang dianggarkan pada APBD, tidak lepas dari kondisi pemerintahan Najmul dan Djohan Sjamsu sebelumnya. Bahwa di kedua bupati itu, APBD belum mampu menyiapkan anggaran untuk rumah dinas.

Najmul lantas menyikapinya dengan bijak. Di mana ia tidak ingin rumah dinas didahulukan daripada kantorkantor pemerintahan. Menjadi kebijakan tidak populis menurut Najmul, apabila kantor pelayanan OPD lebih buruk dari rumah dinas kepala dan wakil kepala daerah.

Sehingga ia dan wabup, meniatkan pembangunan rumah dinas dilaksanakan paling akhir setelah seluruh kantor dinas selesai dibangun.

“Memang daerah juga belum punya uang untuk membuatkan rumah dinas bupati. Dan kami memprioritaskan pembangunan kantor pelayanan pub-

lik selesai dulu,” tegasnya.

Lantas persoalan mengapa rumah pribadi yang jadi sorotan? Bupati mengakui, telah memanggil Bagian Umum Setda KLU, Denda Dewi Tresni Budiastuti, SE. MM., mengklarifikasi persoalan tersebut. Dijelaskan jika langkah sewa dilakukan karena bupati dan wakil bupati diketahui belum memiliki rumah dinas.

Kedua, rumah dengan harga sewa yang murah sebagaimana diperoleh kepala dan wakil kepala daerah tidak ada di pasaran. Jikapun tersedia, kondisi rumahnya belum memenuhi kriteria untuk ditempati oleh seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Formula anggaran sewa rumah dinas pun tidak dibuatbuat oleh bupati saat ini. Sebagai penerus, Najmul mengklaim pola anggaran sewa saat ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Djohan Sjamsu sebelumnya.

Pun dengan hak-hak kepa-

(Suara NTB/ist

RUSAK PARAH - Inilah kondisi hutan di Sekaroh yang rusak parah. Diperlukan penanaman kembali kawasan ini, sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat. )

800 Hektare Hutan Lindung Sekaroh Rusak Parah Selong (Suara NTB) Sekitar 800 hektare (ha) dari 2.834,20 ha luas kawasan hutan lindung Sekaroh dinilai rusak parah. Berbagai macam upaya dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur untuk mengembalikan kondisi hutan. Akan tetapi selalu gagal akibat maraknya aktivitas masyarakat yang melakukan pengerusakan.

Hal ini disampaikan Kepala KPH Rinjani Timur, Lalu Saladin saat dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (18/12).

Menurutnya, pihaknya telah berusaha sekuat daya dan upaya untuk melakukan pencegahan, reboisasi, rehabilitasi dan pengamanan kawasan. Akan tetapi masyarakat dan pemerintah desa dinilai kurang mendukung.

Saladin menyebut tanaman kayu yang telah bersusah payah ditanam dicabut dan dibakar untuk kepentingan penanaman jagung. Personel dan aparat yang mengimbau serta berusa-

ha mencegah diintimidasi dan disandera. “Seperti peribahasa, siapa yang menanam dia yang memanen,” ungkapnya.

Akibat kondisi kerusakan itu, tidak ditampik akan menyebabkan kerusakan tak saja dalam kawasan hutan tapi juga lingkungan sekitarnya. Menurutnya, siapa tahu dengan kejadian tersebut apa yang disampaikan KPH Rinjani Timur tidak hanya sekedar khayalan dan dongeng.

Diakuinya, pihaknya sudah dilakukan penanaman pohon di atas lahan seluas 100 ha. Jumlah bibit mencapai 110.000 batang yamg terdiri dari bibit buah buahan dan pohon Multipurpose Tree Species) untuk mendukung agrowisata.

Terhadap rencana investasi PT Eco Solution Lombok (ESL) juga diharapkan dapat segera memulai investasinya. Konsorsiun investor asal Swedia tersebut memang mempunyai Izin Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) seluas 339 ha.

Sebagian besar yang rusak juga ada diwilayah izin PT ESL. Saladin mengatakan sudah cukup lama ESL tak kunjung realisasi. Dituturkan, Kementerian sudah sampaikan teguran peringatan ke dua. “Sampai saat ini belum ada action, kalau memang tidak mampu mengelola, dicabut saja,” sarannya.

Menurutnya, jika investor serius dan punya modal diharap segera dimulai pembangunan.

Apalagi masyarakat sudah lama menunggu. Selain itu, kehadiran investasi ini diharap mempunyai dampak terhadap pendapatan masyarakat lokal.

“Terhadap yang belum clean and clear sambil membangun kita selesaikan, masyarakat ingin bukti bukan janji,” ujarnya.

Termasuk soal kerusakan hutan. Menjadi tugas KPH dan bersama unsur pemerintah lainnya dan diminta agar tidak saling menyalahkan, tapi bersama-sama memperbaiki. (rus)

DPRD Panggil PDAM Percepat Pelayanan Air Bersih Tiga Gili

(Suara NTB/yon)

H. Najmul Akhyar la daerah yang lain, Najmul menjawab pertanyaan koran ini dengan terbuka. Bahwa untuk item gaji bupati, tidak berubah sejak tahun 1999.

Semasih menjadi anggota DPRD Lombok Barat, Najmul mengetahui persis gaji bupati, (almarhum H. Iskandar, ketika itu, yakni hanya Rp 6,2 juta.

“Saat saya di DPRD Lombok Barat membahas gaji bupati, saya kaget, gaji bupati hanya Rp 6,2 juta. Ternyata

gaji bupati yang saya bahas dulu dengan sekarang kok sama, jadi tidak ada perubahan,” katanya setengah tertawa.

Apa yang dialami bupati, tidak demikian dengan anggota legislatif. Gaji dewan diukur dari Pendapatan Asli Daerah setempat. “Kalau saya silakan (dikritisi penghasilan kepala daerah, red), karena PAD naik, penghasilan dewan yang naik, bukan penghasilan bupati yang diatur oleh PP,” tandasnya. (ari)

Masyarakat Diminta Tidak Jadi Penonton

Dinsos Berhentikan 15 Agen Penyalur Bantuan PKH

BERAS - Inilah beras bantuan PKH yang diterima masyarakat di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya.

Kondisi beras ini berkutu.

”

Yang perlu dipahami, penganggarannya sama polanya antara Bupati, Pak Wabup, juga pak mantan bupati. Lalu kenapa hanya saya yang dipersoalkan?

Kampung Inggris

Tak Taat Aturan

Selong (Suara NTB) Banyaknya persoalan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PKH dan Non PKH membuat Pemkab Lotim dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) lebih ketat melakukan pengawasan. Pasalnya, bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini diduga kerap disalurkan tak sesuai aturan. Untuk itu, pada tahun 2019 ini sebanyak 15 agen penyalur bantuan PKH tersebut diberhentikan.

Kepada Suara NTB, Rabu (18/12), Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H. Ahmat, menyebutkan jika 15 agen penyalur bantuan PKH yang diberhentikan tersebut rata-rata tidak taat aturan. Untuk itu, ia meminta kepada SDM PKH dan TKSK dan pemerhati BPNT apabila ada agen yang nakal supaya dipecat atau diberhentikan dan menggantinya dengan yang lain.

“Kita harus tegas. Siapa agen yang semau-maunya dan tidak taat aturan kita berhentikan langsung,” terangnya.

Ketidakpatuhan agen seperti halnya dalam penyaluran sembako berupa beras. Di mana, kualitas beras kurang baik bahkan tidak layak konsumsi. H. Ahmat mengimbau kepada masyarakat supaya apabila ada beras yang rusak supaya dilaporkan secepatnya. “Jangan lapor setelah beras itu sudah dibagi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa beras itu dari UD ini dan UD yang lain,” ungkapnya.

Terkait adanya beras berkutu yang ditemukan di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya, H. Ahmat mengaku sudah menginstruksikan supaya ditarik dan diganti dengan beras yang bagus sesuai spesifikasi. Di mana dari informasi masyarakat, beras yang dibagikan tersebut pada bagian atas bagus, namun dari tengah hingga bagian bawah rusak dan kutuan. “Dari tiga sampel beras yang diambil, beras yang didapat rata-rata bagus pada bagian atas saja,”pungkas Isnaini warga setempat. (yon)

Halaman 4

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan memanggil PDAM KLU guna memastikan percepatan pelayanan air bersih untuk tiga Gili. Komisi akan mengkaji lebih dalam kaitan dengan rencana pengembangan PDAM di Gili Air, serta keberadaan BAL di Gili Meno dan Trawangan serta masuknya Tiara Cipta Nirwana di Gili Trawangan.

“Saya sudah minta jadwal untuk menghadirkan PDAM. Kita sebagai pengelola daerah, kita harus cepat memastikan layanan air bersih di objek wisata tiga Gili,” ungkap Narsudin, Rabu (18/12).

Politisi PPP KLU ini menyebut, terdapat tiga opsi berbeda menyangkut layanan air bersih di sana. Sayang, ketiganya masih dikeluhkan oleh pelanggan.

Di Gili Air, PDAM sudah masuk memberikan pelayanan sejak tahun 2016 lalu. Namun suplai air dengan pipa HDPE berdiameter 3 inci. Kapasitas ini tentu tidak rasional dengan perspektif bisnis yang mengakomodir ribuan pelanggan hotel serta rumah tangga. Tidak mengherankan apabila pelanggan hotel belum banyak yang mengakses PDAM, karena dianggap tidak mampu menjaga kontinyuitas, kuantitas dan kualitas air.

Terbukti, masih banyak hotel di Gili yang terindikasi masih menggunakan sumur, karena tidak seluruhnya menjadi pelanggan PDAM. “Kajian bisnis PDAM harus disampaikan

ke DPRD. Karena PDAM setiap tahunnya mendapat alokasi penyertaan modal dari pemerintah,” sebut Narsudin.

Sementara di dua Gili lain yakni Meno dan Trawangan, PT. BAL belum bisa dijamin aman dari perspektif hukum. Status izin BAL yang masih belum jelas, dikhawatirkan akan menambah persoalan baru bagi daerah. Terlebih lagi, BAL juga telah menggandeng BUMD milik Provinsi, PT. Gerbang NTB Emas untuk menjalankan bisnisnya.

“Kita juga tidak mendapat apa-apa dari keberadaan PT. BAL. Sehingga ini pun akan kita diskusikan dengan pemerintah,” imbuh bakal calon wakil bupati ini.

Demikian dengan keberadaan PT. Tiara Cipta Nirwana, perusahaan ini sudah menandatangani MoU Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 300 miliar. Menurut Narsudin, seja dua tahun ditandatanganinya MoU, perusahaan swasta tersebut harus sudah memperlihatkan kinerjanya di lapangan.

“Kalau memang TCN tidak sanggup merealisasikan, kita dorong pemerintah mengambil sikap tegas. MoU TCN di evaluasi, bila perlu di putus. Jangan sampai perusahaan lain yang lebih serius sulit masuk,” tegasnya.

Sementara, Direktur PDAM, Raden Waliadin, yang dikonfirmasi enggan memberi komentar. Namun ia memastikan, akan hadir apabila dibutuhkan oleh Dewan. (ari)

Selong (Suara NTB) Rencana menjadikan Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur akan dijadikan Kampung Inggris disambut positif oleh para pelaku wisata. Adanya penetapan desa ini sebagai Kampung Inggris diyakini akan makin banyak peluang pengembangan ekonomi di TBS. Pelaku Wisata Desa TBS, Zainul Fadli kepada Suara NTB, Rabu (18/12) menerangkan, semua aktivitas wisata dan kegiatan Kampung Inggris haruslah bersinergi dengan masyarakat. Dalam hal ini, harus ada komunikasi sinergis antara pelaku wisata, pelaksana kegiatan Kampung Inggris dan masyarakat sekitar.

Menurutnya, pekerjaan rumah yang berat adalah mensinergikan semua program pemerintah ini dengan masyarakat.

Sesuai namanya, Kampung Edukasi Inggris, maka masyarakat kampunglah yang harus banyak terlibat, termasuk melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Bicara sumber daya manusia yang bisa Bahasa Inggris di Desa TBS, akunya, sudah cukup banyak, mulai dari Kepala Desa (Kades) TBS, Zohri Rahman, pelaku wisata senior Tetebatu Uncle Kus dan tour

guide yang ada di desa ini.

Meski terkesan nantinya nyontek dengan Kampung Pare di Kediri Jawa Timur, ujarnya, sebagai suatu hal yang positif. ‘’Perkembangan Pare yang sudah lama dijadikan sebagai Desa Inggris dinilai bisa dijadikan contoh untuk pengembangannya,’’ ujarnya.

Menurut Zainul Fadli, yang perlu dilakukan tidak mesti sama dengan yang sudah dilakukan di Pare. Bisa saja dari sisi penamaannya menggunakan kearifan lokal di Desa TBS. ‘Bisa saja namanya Desen Turis atau apa mungkin namanya yang sesuai kearifan lokal,” ungkapnya.

Sebelumnya Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy mempersiapkan Rp 1,7 miliar untuk mewujudkan TBS sebagai Kampung Inggris. Nantinya, akan ada pembinaan dengan pelatih didatangkan dari Pare Kediri dengan anggaran Rp 300 juta.

Kepala Desa TBS, Zohri Rahman menyambut baik rencana pemerintah daerah mewujudkan desanya sebagai Kampung Inggris. Zohri yang juga pelaku wisata ini menilai sangat positif rencana tersebut dan ia siap mendukung dan menjadikan tempatnya sebagai pusat pengembangan Kampung Inggris. (rus)

Tiga Pasangan di Luar Nikah Digerebek Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga pasangan di luar nikah digerebek aparat gabungan dalam operasi yustisi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang digelar, Rabu (18/ 12). Tiga pasangan ini ditemukan tengah berduaan dan bermesraan di masing-masing kamar penginapan di Desa Tetebatu Kecamatan Sikur.

Operasi yustisi ini dipimpin langsung Satpol PP Lotim melibat beberapa unsur dari kepolisian, TNI, dan Kejaksaan serta Dinas Dukcapil. Sasaran yustisi lebih kepada penyakit masyarakat, salah satu berupa tindak asusila. Beberapa sasaran wilayah seperti di penginapan Loang Gali Kecamatan Lenek, namun tidak ditemukan hasil. Selanjutnya untuk di wilayah Kecamatan Sikur Desa Tetebatu, petugas berhasil mengamankan tiga pasangan tindak asusila.

“Tiga pasang di luar nikah itu kita amankan di penginapan di Desa Tete Batu. Mereka mengakui sendiri jika mereka bu-

kan hubungan suami istri,” terang Kepala Bidang Penindakan pada Dinas Satpol PP Lotim, Lalu Purwadi,SSTP, MM. Selain mengamankan tiga pasangan di luar nikah, tim gabungan juga berhasil mengamankan beberapa minuman keras jenis bir. Selanjutnya, ketiga pasangan luar nikah tersebut beserta barang bukti dibawa ke kantor Satpol PP Lotim untuk dilakukan interogasi dan penindakan lebih mendalam. “Mereka kita bawa ke kantor (Satpol PP,red) untuk dilakukan penindakan dan interogasi,” ungkapnya.

Adapun, dikatakan Purwadi bahwa pelaksanaan yustisi ini bukan semata-mata menyambut Natal dan tahun baru (Nataru). Melainkan merupakan operasi rutin dilaksanakan selain menggelar operasi pekat (penyakit masyarakat) berupa tindak asusila, minuman keras dan beberapa perilaku negatif lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

GEREBEK - Petugas dari tim yustisi saat menggerebek pasangan di luar nikah dalam operasi yustisi yang digelar, Rabu (18/12).

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Zona Merah Narkoba Dijerat Pasal Korupsi PENYIDIKAN terhadap tiga fasilitator penanganan gempa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) hingga saat ini masih terus berjalan. Ketiganya dipastikan dijerat dengan pasal korupsi. Mengingat, statusnya sebagai penyelenggara negara.

“Awalnya akan kita jerat dengan pasal pemerasan.

Tapi karena statusnya sebagai penyelenggara negara, maka kita jerat dengan undang-undang korupsi,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP (Suara NTB/dok) Rafles Girsang, SIK., kepada Rafles Girsang Suara NTB, Kamis (18/12).

Sejauh ini total sudah ada 14 saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut, termasuk TPK Provinsi NTB serta PPK kabupaten. Sementara saksi ahlinya, pihaknya mendatangkan saksi ahli dari Bali.

“Saksi ahli ini kita periksa untuk memastikan status tersangka. Apakah masuk ketegori penyelenggara negara atau tidak,” sebutnya.

Status ini penting diketahui, sehingga aparat kepolisian bisa memastikan pasal apa yang akan dikenakan kepada para tersangka. Hasilnya, dari keterangan saksi ahli disebutkan kalau ketiga fasilitator penanganan gempa masuk kategori penyelenggara negara, karena digaji dari uang negara. Sehingga oleh penyidik, memutuskan mencerat para tersangka dengan undang-undang korupsi.

“Tersangka kita jerat dengan pasal 12 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun,” tandasnya.

Disinggung aliran dana yang ada, Rafles mengaku sampai sejauh ini pihaknya belum mendapat indikasi adanya aliran dana ke pihak lain baru ketiga tersangka saja. Tapi bukan berarti penyelidikan akan terhenti di situ saja. Terlebih sebelum OTT berlangsung, sudah ada dua kali penyerahan uang oleh pihak rekanan yang berbeda kepada tersangka. Sementara dalam kasus ini, ujarnya, sudah ada indikasi kalau fasilitator lainnya ikut menerima uang dari rekanan tersebut. “Kita fokus ke yang terjaring OTT dulu. Soal pengembangan penyelidikan, menyusul kemudian,” pungkas Rafles. (kir)

Proyek DAK Fisik Dispar Tuntas Giri Menang (Suara NTB) Di tengah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang membelit mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) IJ, tidak berdampak terhadap pengerjaan proyek di lapangan.

Pasalnya, pekerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang menjadi objek kasus ini justru berjalan mulus. Bahkan proyek ini mampu dituntaskan dan sudah serah terima sementara pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).

Kepala Bidang Pengembangan (Suara NTB/her) Destinasi Pariwisata pada Dispar I Gede Aryana Susanta Lobar, I Gede Aryana Susanta, S.Sos., mengatakan progres pengerjaan proyek DAK pada Dispar tuntas sebelum per tanggal 16 Desember, di mana batas akhir masa kontraknya. Dua proyek yakni penataan Sesaot dan Buwun Sejati sudah selesai dibangun dan PHO per tanggal 13 Desember lalu.

“Jadi sebelum berakhir kontrak sudah berakhir, pekerjaannya sudah selesai. Sedangkan untuk proyek penataan Pusuk Lestari Gunungsari, sudah diopname hari Minggu lalu. Hasil opname sudah 100 persen, sehingga dilanjutkan dengan PHO dengan melibatkan tim dari Dinas PU hari Senin lalu,’’ ujarnya, Rabu (18/12).

Tiga proyek DAK ini, ujarnya, tidak ada dikenakan denda, karena rata-rata selesai pekerjaan sebelum kontrak kerja. Dijelaskan lebih lanjut, proses PHO ini merupakan syarat juga untuk penyaluran dana dari pusat. Pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Bagian Keuangan bahwa untuk penyaluran tahap terakhir (termin IV dan V) DAK sudah masuk. Saat ini tengah proses pencairan DAK tahap terakhir tersebut. “Uang dari pusat sudah masuk, sudah dicek di Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN), sudah ada masuk. Lagi proses siapkan dokumen untuk pencairan,”jelas dia.

Meski demikian, ujarnya, pada tahap pertama pencairan DAK terlambat, terutama mulai proses tender dan perencanaan itu mepet waktunya. Terakhir, ujarnya, karena kebijakan dari pusat dan Lobar terdampak gempa batas akhirnya tanggal 21 Agustus.

Selesai tender, kata dia, per tanggal 19 Agustus mulai kontrak.

Seminggu sebelum ada pemenang, dari Inspektorat minta ada review. Namun saat itu tidak memungkinkan karena lelang masih masa sanggah. Sementara saat lelang ini ada kewenangan pokja, sehingga ia pun sudah klarifikasi ke Plt Inspektur. Kendala lainnya, awalnya dokumen dikerjakan oleh PBJ di dinas, sehingga dinas pun belajar membuat dokumen dan bisa diselesaikan.

Dalam proses pengerjaan proyek ini pun lanjut dia, tidak ada terpengaruh OTT, sebab ada pendampingan juga dari kejaksaan. Pihak terkait pun, ujarnya, juga sudah turun mengecek, sehingga pihaknya pun mewanti-wanti kepada kontraktor agar pengerjaannya mengutamakan sesuai dengan spek, kualitas bagus dan jangan sampai terlambat. “Syukurnya sebelum berakhir kontrak, pekerjaan proyek ini sudah selesai,” jelas dia.

Awalnya ada beberapa persoalan non teknis, namun bisa diatasi, seperti deviasi negatif 3 persen lebih bisa dikejar.

Ia menambahkan, proyek penataan Pusuk nilainya Rp 1,5 miliar lebih dari pagu Rp 1,8 miliar. Proyek di Pusuk ini ada tujuh item, di antaranya teater (open stage) untuk memberikan makan monyet, berugak, parkir, musala dan toilet serta jalan setapak. Fasilitas ini boleh dibangun berdasarkan juknis. Proyek ini dikerjakan oleh PT Titian Jati.

Penataan kawasan Buwun Sejati Rp 1,090 miliar, di mana item pekerjaannya jalan rabat beton dan lain-lain. Rekanan yang mengerjakan CV Tiwikrama. Sedangkan untuk penataan Sesaot senilai Rp 1,065 miliar, item pekerjannya rabat jalan beton dengan rekanan Big Beng. (her)

Loteng Jadi Atensi BNNP NTB Praya (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB mengidentifikasi ada tujuh wilayah setingkat kecamatan di NTB yang masuk zona merah peredaran narkoba. Satu di antaranya ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sehingga BNN Provinsi NTB menjadikan Loteng sebagai salah satu atensi pencegahan dan penindakan peredaran narkoba.

Demikian diungkapkan Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol. Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, saat silaturahmi dengan Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT), Rabu (17/12) sore.

Ia mengatakan, peredaran narkoba khususnya di Loteng bisa dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, peredaran narkoba di Loteng tidak hanya menyasar orang dewasa saja. Tetapi juga sudah menyasar kalangan siswa dan pelajar. Terbukti, saat pihaknya menggelar operasi terhadap warnet dan tempat tongkrongan di Kota Praya beberapa waktu lalu, dari 11 or-

ang yang positif narkoba dua di antaranya masih pelajar. “Ini artinya, narkoba sudah menjamah kalangan pelajar di daerah ini,” ujar Sugianyar.

Belum lagi jika melihat daftar pengguna narkoba yang menjalani rehabilitas di BNNP NTB saat ini, banyak di antaranya yang berasal dari Loteng. Itu artinya, tidak ada satu kecamatan pun di Loteng yang bebas dari peredaran narkoba, sehingga ke depan, Loteng menjadi atensi jajarannya.

Di mana upaya-upaya pencegahan akan diintensifkan di Loteng, termasuk juga upaya penindakan berupa operasi dan lainnya, juga akan lebih

diintensifkan lagi. ”Selama ini kita kan jarang sekali menggelar operasi di Loteng. Sekali kita operasi, yang terjaring cukup banyak,” tandasnya.

Namun, ujung tombak dalam pencegahan dan penindakan peredaran narkoba ada di tangan pihak kepolisian. Pihaknya dalam hal ini hanya membantu dan mem-back up saja. Terlebih di Loteng belum ada Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupatennya. Jadi agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba yang dilakukan pihak kepolisian setempat bisa lebih maksimal, maka BNN NTB akan ikut membantu.

dan persyaratan bagi pasangan calon kepala yang berniat ikut sebagai peserta di Pilkada Loteng mendatang melalui jalur independen,” sebut Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Rabu (18/12).

Jadi jika ada pihak yang belum paham atau mengerti soal agenda, tahapan serta persyaratan-persyaratan sebagai calon kepala daerah jalur indepeden bisa memanfaatkan help desk yang sudah disiapkan oleh KPU Loteng, sehingga bisa meminimalisir kesalahan pada saat penyerahan berkas dukungan nantinya. Karena kalau syarat dukungan tidak lengkap, maka pasangan calon kepala daerah tersebut tidak akan bisa lolos sebagai pasangan calon

(Suara NTB/dok)

Gde Sugianyar Dwi Putra batas. “BNK inikan tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Hanya pencegahan saja. Tapi kalau BNN itu bisa melakukan penindakan,” tegas jenderal polisi bintang satu ini. (kir/ris)

Investasi di Sekotong Mandek

Pemda Mengaku Sering Dibohongi Investor ”Abal-abal” Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) sering dibohongi investor abal-abal yang telah mendapatkan izin mengelola lahan, namun investor ini “menjual” lagi izinnya ke pengusaha lain. Kondisi ini menyebabkan investasi di Lobar, termasuk di kawasan wisata Sekotong mandek. Lahan-lahan yang sudah dikuasai izinnya tak kunjung dibangun, seperti yang terjadi di Meang Desa Buwun Mas dan Mekaki.

“Kita di pemda berupaya mempercepat proses perizinan, tidak ada niat kita memperlambat perizinan. Kalau orang serius. Cuma Lobar sering dibohongi (akali), kita percepat izin segala macam ternyata dia abalabal. Akhirnya ndak jadi,” aku Sekda Lobar H. Moch. Taufiq pada Suara NTB belum lama ini.

Ia mencontohkan seperti rencana investasi honeymoon island, romantic island segalanya mau dibangun, namun tidak ada realisasi sampai saat ini. Termasuk kawasan wisata Mekaki, izinnya dipercepat, detail desain sudah selesai, namun dalam eksekusi mereka membohongi pemda. Karena sampai saat ini tidak ada realisasi.

Bahkan, beberapa kali kawasan ini di-groundbreaking.

Dalam hal ini, ujarnya, Pemda Lobar mendukung investor yang

serius membangun. Salah satu caranya adalah mempercepat proses perizinan dan tidak pernah memperlambat perizinan.”Bukan abal-abal, PT “akan”, tahu-tahunya ndak eksekusi,” tegas dia.

Menurut dia, kalau investor serius mengelola gili-gili di Sekotong begitu besar dampaknya. Bahkan bisa lebih bagus dibandingkan wisata di daerah lain.

Lebih jauh kata dia, dalam pengembangan kawasan wisata ini, pemda tidak membeda-bedakan lebih memperhatikan kawasan tertentu. “Sekarang kita perhatikan Sekotong,” jelas dia.

Terkait anggapan pemda masih timpang memperhatikan kawasan Sekotong dengan Senggigi, dirinya justru mempertanyakannya. Pemda, ujarnya, tidak ada pilih kasih dalam pengembangan kawasan. Tentunya pemda melalui proses perencanaan mana yang diarahkan ke kawasan Utara (Senggigi) dan Selatan (Sekotong). Misalnya Sekotong masih dalam proses perencanaan, sehingga belum bisa dieksekusi langsung. (her) POTENSI - Salah satu potensi yang dimiliki Sekotong dan mengundang banyak investor untuk mengelola.

(Suara NTB/her)

Komisi I DPRD Lobar Turun Cek Aset Jagaraga Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) meminta pertimbangan hukum sebagai legal opinion (LO)untuk menangani masalah aset daerah di Desa Jagaraga yang sudah dibeli oleh warga, akan tetapi bayarannya tidak masuk ke daerah. Warga menuntut agar pemda mengeluarkan aset ini dari neraca dan menyerahkan kepada belasan warga yang telah menempati selama tujuh tahun lalu. Terkait hal ini, Komisi I DPRD Lobar membidangi masalah aset turun mengecek langsung aset. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti tuntutan warga yang hearing beberapa hari lalu ke dewan.

Ketua Komisi I DPRD Lobar Romi Rahman, berharap persoalan ini bisa dicarikan alternatif penyelesaiannya.

Hanya saja sampai hari ini, belum ada solusi penyelesaian permasalahan ini.

“Karena masih menunggu

LO dari APH ini kan, seperti apa. Ini belum bisa kita dapatkan. Pemda yang meminta LO,”jelas dia.

Pihak pemda melalui memperkirakan hasil LO bisa keluar dari APH tiga hari lagi. Hasil LO ini akan dikoordinasikan oleh pemda bersama dewan. Pihaknya juga mencari celah terhadap persoalan hasil keputusan pengadilan dalam kasus aset ini.

Apakah ada celah dewan bisa masuk supaya masyarakat yang menuntut persoalan ini segera bisa diselesaikan. “Yang jelas kami dari pemda tetap mengatakan bahwa itu (lahan) hak milik pemda,persoalan solusi kami akan coba mencari tentu berdasarkan regulasi yang ada,”imbuh dia.

Terkait solusi aset itu bisa dihibahkan ke warga? Menurut dia belum bisa diterima. Hanya saja solusi awal bahwa hal ini akan kembali ke dasar, yakni pelepasan hak kembali atas persetujuan dari dewan.

Menurut dia, yang memu-

ngkinkan hal ini akan kembali ke persetujuan pelepasan hak dari dewan untuk diulang pada tahun ini. Itupun, ujanya, ada celah hukum untuk persetujuan pelepasan hak. Artinya tetapi persoalan ini akan ada semacam diskresi. ‘’Artinya lelang aset ini kepada mereka yang sudah kedung membayar meskipun tidak masuk ke daerah,’’ ujarnya.

Meski demikian, tambahnya, proses lelang ini sudah melalui proses yang sudah ada, seperti melalui tahapan appraisal dan warga membayar kembali ke Pemda.”Tapi ini masih dikaji, ini nanti tergantung hasil LO itu juga nantinya”ujar dia. Apakah nanti tidak memberatkan warga, karena dua kali membayar lahan itu? Namun, menurut dia, warga bukan dua kali bayar sebab sebelumnya bayaran dari warga tidak masuk ke kas daerah. (her)

KPU Loteng Siapkan ’’Help Desk’’ Praya (Suara NTB) Sejumlah persiapan mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Di mana, fokus saat ini untuk mengantisipasi tahapan penyerahan berkas syarat dukungan calon perseorangan atau independen yang akan dimulai awal bulan Januari tahun 2020 mendatang.

KPU Loteng pun sudah menyiapkan Help Desk, sebagai tempat konsultasi bagi pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan beserta tim suksesnya. “Help desk ini memang kita siapkan sebagai tempat konsultasi.

Terkait gelaran Pilkada Loteng, terutama soal tahapan

Ke depan, seiring dengan semakin besarnya ancaman peredaran narkoba di Loteng pihaknya mendorong agar segera ada BNN di Loteng dan sudah ada usulan pembentukan BNN di Loteng, karena Loteng termasuk prioritas untuk dibentuk BNN. Tapi karena ada kebijakan moratorium pembentukan lembaga baru oleh pemerintah pusat, maka BNN di Loteng belum bisa dibentuk untuk saat ini. “Nanti kalau moratorium pembentukan lembaga sudah dicabut oleh pemerintah pusat, BNN Loteng yang paling pertama kita dorong untuk dibentuk,” Sugianyar menambahkan.

Sementara menunggu BNN terbentuk di Loteng, pihaknya mendorong Pemkab Loteng membentuk BNK terlebih dahulu untuk membantu upaya-upaya pencegahan. Karena kalau untuk penindakan kewenangannya BNK masih ter-

kepala daerah.

“Jangan sampai hanya karena persyaratan yang tidak lengkap, pasangan calon kepala daerah dari jalur independen tidak bisa lolos untuk ikut kontestasi politik di Pilkada Loteng mendatang. jadi manfaatkan help desk yang ada semaksimal mungkin,” sebutnya seraya menambahkan sampai sejauh ini sudah ada beberapa pihak yang berkonsultasi di Help Desk KPU Loteng.

Zaeroni menjelaskan, tahapan bagi pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangannya itu lebih awal jika dibandingkan pasangan calon kepala daerah dari unsur parpol. Di mana pasangan calon kepala daerah perseorangan sudah harus menyerah-

kan berkas dukungannya ke KPU Loteng mulai tanggal 19 sampai 23 Februari tahun 2020 mendatang dengan syarat dukungan minimal 57.037 dukungan.

Syarat dukungan tersebut nantinya akan diverifikasi oleh KPU Loteng setelah masa penerimaan berkas dukungan selesai. Jika dari hasil verifikasi ternyata syarat dukungan kurang dari ketentuan yang ada, maka pasangan calon bersangkutan diharuskan menyerahkan dukungan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baru setelah semua syarat dukungan dinyatakan lengkap setelah melalui proses verifikasi KPU Loteng, pasangan calon kepala daerah bersorangan tersbut bisa mendaftar sebagai pasangan calon kepa-

la daerah pada bulan Juni. “Di sini bedanya pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan dengan jalur parpol,” jelasnya.

Kalau pasangan calon kepala daerah harus menyerahkan berdukungan terlebih dahulu sebelum mendaftar.

Karena peryaratannya harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Jika syaratnya dinyatakan lengkap, baru kemudian pangan calon kepala daerah jalur perseorangan bisa mendaftar.

Sedangkan pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik menyerahkan berkas dukungan pada saat mendaftar, karena syarat dukungannya tidak perlu diverifikasi, tapi hanya dicek keabsahan dan kelengkapannya saja. (kir)

Logistik Pileg Diusulkan untuk Dilelang Praya (Suara NTB) Seluruh logistik gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2019 lalu, saat ini mulai dirapikan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng). Setalah itu akan diusulkan untuk dilelang secara terbuka melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.

Demikian diungkapkan Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/12).

Ia menjelaskan, seluruh logistik pemilu legislatif tahun 2019 berupa kertas suara, kotak suara dan dokumen lainnya akan dilelang, kecuali dokumen-dokumen yang masih bermanfaat, tidak masuk dalam daftar usulan barang yang akan dilelang. “Semua akan dilelang, kecuali dokumen yang dianggap masih penting,” tegasnya.

Proses lelang pun dilakukan secara terbuka melalui KPKNL Mataram yang punya kewenangan untuk melakukan lelang aset milik negara. ‘’Jadi semua bisa ikut dalam lelang tersebut.

Baik itu perseorangan maupun perusahaan,’’ ujarnya.

Sebagai persiapan lelang, pihaknya tengah mengecek dan menghitung kembali total berat logistik pemilu legislatif tersebut. Hal ini sebagai dasar pengajuan ke KPKNL Mataram nantinya, karena proses lelang tidak akan bisa dilakukan, kalau kuantitas barang yang akan dilelang tidak jelas.

“Karena ini hampir semuanya berupa kertas dan kardus,

maka standar kuantitasnya menggunakan berat. Bukan jumlah,” ujarnya.

Soal harga lelang, nanti akan ditentukan sesuai harga pasar yang berlaku, sehingga bisa jadi harga lelang yang diajukan di Loteng beda dengan daerah yang lain. “Ada batasan harganya.

Dan, itu sudah diatur oleh regulasi. Jadi tidak bisa kita asal tentukan harga,” tandas Suantara.

Kapan lelang akan dilakukan?

Suantara mengaku belum bisa memastikan, karena itu tergantung jadwal yang disiapkan oleh pihak KPKNL Mataram. Tapi yang jelas untuk bulan Desember ini kemungkinan tidak bisa dilakukan, karena jadwal dari KPKNL Mataram sudah penuh.

“Kita upayakan bisa masuk pengajuan lelangnya di bulan Januari mendatang,” ujarnya.

Selain logistik pemilu legislatif, pihaknya juga sudah mengajukan lelang kotak suara alumunium yang sebelumnya telah digunakan di beberapa pemilu dan pilkada di Loteng. Usulan lelangnya sudah masuk ke KPKNL Mataram dan tinggal menunggu jadwal saja.

“Kalau untuk kotak suara berbahan alumunium usulannya sudah masuk ke KPKNL Mataram. Hanya tunggu jadwal saja. Ini bisa lebih cepat, karena memang lebih awal diproses untuk pelelanganya,” terangnya seraya menambahkan, tidak semua kotak suara alumunium yang dilelang dan ada sekitar 2.000 kotak suara yang dihibahkan ke Pemkab Loteng. (kir)

(Suara NTB/kir)

CEK - Salah seorang pegawai KPU Loteng, mengecek kondisi logistik pemilu legislatif yang diusulkan untuk dilelang, Rabu (18/12).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Taliwang (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Bar12345678901234567890123456789012 at, mencatat bahwa angka kemiskinan pada tahun 2019 12345678901234567890123456789012 berada di angka 13,85 persen atau turun sekitar 0,32 per12345678901234567890123456789012 sen dari posisi di tahun 2018 di angka 14,17 persen.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Penurunan angka kemiskinan di tahun 2019 diang12345678901234567890123456789012 gap sangat lambat jika dibandingkan dengan data di 12345678901234567890123456789012 tahun 2018 lalu yang mencapai angka 1,73 persen.

12345678901234567890123456789012 Kendati demikian, penurunan angka tersebut diang12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gap sudah sangat baik, lantaran penurunan angka ke12345678901234567890123456789012 miskinan di provinsi berada di angka 0,19 persen.

12345678901234567890123456789012 “Memang penurunan angka kemiskinan di tahun 12345678901234567890123456789012 2019 bergerak lambat jika dibandingkan dengan tahun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sebelumnya yang berada di angka 1,79 persen. Ken12345678901234567890123456789012 dati penurunan angka kemiskinan yang melambat, kita 12345678901234567890123456789012 tentu sangat apresiasi lantaran penurunan kita jauh 12345678901234567890123456789012 lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi yang han12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ya mampu menurunkan di angka 0,19 persen. Bahkan 12345678901234567890123456789012 angka yang kita hadirkan saat ini jauh lebih baik 12345678901234567890123456789012 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain di 12345678901234567890123456789012 NTB,” ungkap Kepala BPS KSB, Ir. H. Muhammad 12345678901234567890123456789012 Akhyar, SP, kepada wartawan, Rabu (18/12).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menjadi 12345678901234567890123456789012 penyebab angka kemiskinan di tahun 2019 menurun 12345678901234567890123456789012 secara lambat. Faktor utama sehingga penurunan an12345678901234567890123456789012 gka kemiskinan bergerak lambat yakni di pertumbu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 han ekonomi KSB yang merosot ke level 34 persen den12345678901234567890123456789012 gan tambang dan 1,16 persen tanpa tambang.

12345678901234567890123456789012 Selain faktor itu, dampak gempa juga menjadi 12345678901234567890123456789012 menyumbang sehingga angka kemiskinan di tahun 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 2019 juga bergerak lambat. Memang jika dilihat se12345678901234567890123456789012 cara kasat mata, ekonomi KSB sudah mulai membaik 12345678901234567890123456789012 setelah gempa melanda wilayah setempat tetapi per12345678901234567890123456789012 baikannya belum dianggap maksimal. Sehingga be12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lum mampu mendongkrak penurunan angka kemiski12345678901234567890123456789012 nan di tahun 2019 ini. Faktor lainnya yakni kemarau 12345678901234567890123456789012 panjang yang terjadi di wilayah setempat menjadi 12345678901234567890123456789012 masalah lainnya yang harus dihadapi untuk menurun12345678901234567890123456789012 kan angka kemiskinan.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Fenomena inilah yang menjadikan penurunan 12345678901234567890123456789012 angka kemiskinan bergerak lambat termasuk juga di 12345678901234567890123456789012 Kabupaten/Kota yang lainnya. “Memang 12345678901234567890123456789012 faktor-faktor tersebut 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 menjadi salah satu 12345678901234567890123456789012 penyumbang tertinggi 12345678901234567890123456789012 sehingga penurunan 12345678901234567890123456789012 angka kemiskinan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bergerak lambat,” 12345678901234567890123456789012 tukasnya. Kendati 12345678901234567890123456789012 demikian, penurunan 12345678901234567890123456789012 angka kemiskinan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 yang terjadi saat ini 12345678901234567890123456789012 sudah sangat baik 12345678901234567890123456789012 dibandingkan 12345678901234567890123456789012 dengan Kabupat12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 en/Kota yang 12345678901234567890123456789012 lain. (ils) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 H. Muhammad Akhyar 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dompu (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 capil) Kabupaten Dompu, sudah menerima bantuan 12345678901234567890123456789012 1000 keping blangko eKTP dari Dirjen Dukcapil Ke12345678901234567890123456789012 menterian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengadaan 12345678901234567890123456789012 terakhir di tahun 2019 tersebut, prioritas utamanya 12345678901234567890123456789012 bagi pemohon yang melakukan perekaman lebih awal.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Terhitung sejak bulan Agustus 2019.

12345678901234567890123456789012 Sekertaris Disdukcapil Dompu, Abdul Nazib kepa12345678901234567890123456789012 da Suara NTB, Rabu (18/12) menyampaikan, saat ra12345678901234567890123456789012 pat koordinasi di pusat bersama jajaran Kabupaten/ 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kota Se Indonesia beberapa waktu lalu, masing-mas12345678901234567890123456789012 ing daerah mendapat jatah 1000 keping blangko eKTP. 12345678901234567890123456789012 “Kemarin waktu rakor itu dapat 1000 keping. Keten12345678901234567890123456789012 tuannya 1000 ini diprioritaskan untuk yang PRR (Print 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Ready Record),” terangnya.

12345678901234567890123456789012 Melihat alokasi yang terbatas serta ketentuan peng12345678901234567890123456789012 gunaannya itu, lanjut dia, prioritas utama pencetakan 12345678901234567890123456789012 hanya bagi mereka yang sudah melakukan perekaman 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 awal sejak Agustus. Sedangkan untuk perekaman baru 12345678901234567890123456789012 atau pengganti sementara waktu tak bisa dilayani.

12345678901234567890123456789012 Data terakhir pemohon hingga 17 Desember kemarin 12345678901234567890123456789012 tercatat 1.156 orang dengan status PRR. Sedangkan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 untuk mereka yang menerima Surat Keterangan 12345678901234567890123456789012 (Suket) sebagai pengganti eKTP ada 811 orang. “Ka12345678901234567890123456789012 lau hanya dengan 1000 ini pasti masih ada yang tersi12345678901234567890123456789012 sa,” ujarnya.

12345678901234567890123456789012 Disampaikan Abdul Nazib, jumlah pemohon yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tersisa untuk dicetak pada pengadaan blangko tahun 12345678901234567890123456789012 2020 nanti memang terbilang kecil. Tetapi, itu belum 12345678901234567890123456789012 termasuk mereka yang akan melakukan perekaman 12345678901234567890123456789012 baru karena masuk usia wajib KTP. Perkiraanya ada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sekitar 3000an orang sebagaiman data yang pernah 12345678901234567890123456789012 dihimpun tahun 2018 lalu.

12345678901234567890123456789012 Jumlah tersebut bahkan bisa bertambah besar.

12345678901234567890123456789012 Karena kebijakan baru pemerintah pusat saat ini, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mereka yang berusia 16 tahun 12345678901234567890123456789012 lebih satu hari sudah bisa 12345678901234567890123456789012 melakukan perekaman 12345678901234567890123456789012 awal. Hanya saja 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pencetakannya tetap 12345678901234567890123456789012 pada saat usianya 12345678901234567890123456789012 genap 17 tahun.

12345678901234567890123456789012 “Kalau sudah 17 12345678901234567890123456789012 tahun dengan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sendirinya langsung 12345678901234567890123456789012 dicetak. Ini akan 12345678901234567890123456789012 mulai kita sosialisasi 12345678901234567890123456789012 tahun depan,” 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pungkasnya. (jun) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Abdul Nazib 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/ist)

Penurunan Kemiskinan di KSB Bergerak Lambat

Blangko Tersedia, Disdukcapil Dompu Prioritaskan Pencetakan Perekam Lama

(Suara NTB/jun)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pelaku Pembalakan Liar di Pekat Diduga Pengguna Narkoba Dompu (Suara NTB) Peredaran narkoba di sekitar wilayah Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu kian mengkhawatirkan. Banyaknya uang hasil pembalakan liar mendorong warga mengonsumsi narkoba dan dipercaya dapat menambah keberanian serta kekuatan bagi penggunanya.

Pimpinan PT Agro Wahana Bumi (AWB), Dedi Rahadian kepada Suara NTB di kantor Dewan, Rabu (18/12) mengungkapkan keprihatinannya atas peredaran narkoba pada pelaku pembalakan liar di Pekat. Narkoba dijadikan bahan untuk menambah kepercayaan diri dan keberanian bagi pelaku pembalakan liar.

“Ketika anaknya mau naik logging, oleh ibunya, dikasi barang agar lebih kuat. Ketika tanya mereka, itu barang apa? Ndak tau mereka. Itulah sabu – sabu,” kata Dedi saat RDP dengan komisi 1 DPRD Dompu.

Saat dikonfirmasi di sela RDP, Dedi menyoroti, adanya keterlibatan aktor lain yang membuat peredaran narkoba di sekitar Pekat bisa cukup bebas. Penindakan terhadap pengedar beberapa waktu lalu hanya sebagian kecil dari peredaran narkoba di Pekat.

“Sekarang bapak bisa melihat, semua pelaku pembalakan liar adalah pengguna narkoba dan belum ada penindakan sama sekali sekitar itu,” katanya.

Dedi mengaku, tidak mungkin pihaknya harus berhadapan dengan orang – orang yang sudah dipengaruhi narkoba. Jika dibandingkan tahun 2016 – 2017, saat petugas PT AWB datang, warga akan kabur.

“Sekarang, bahkan di depan pintu gerbang kita senjata rakitan itu sudah ada di depan mata kita. Senjata tajam sudah biasa. Senjata rakitan, gerbang kita ditabrak sampai patah beberapa kali, terus kami sebagai pengusaha mau berusaha seperti apa pak?” katanya.

(Suara NTB/Jun)

RUSAK - Kondisi hutan yang mengalami kerusakan serius akibat pembalakan liar. Kondisi ini menjadi topik yang dibahas dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Dompu, Rabu (18/12).

Penggunaan narkoba membuat pelaku pembalakan liar semakin berani melawan aparat dan pihak AWB dari pengambilan kayu dari kawasan Tambora. Sehingga para pelaku mengabaikan keselamatan dirinya dari ancaman kecelakaan dan lainnya. Kondisi ini juga dipicu oleh motivasi para warga bahwa hanya dengan membalak liar, mereka bisa hidup. (ula)

Dedi Rahadian

(Suara NTB/ist)

Kabupaten Bima Belum Miliki Ratusan Kilogram Perda Pengembangan Pariwisata Obat Kedaluwarsa

Bima (Suara NTB) Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bima mengembangkan pariwisata ternyata belum maksimal. Bagaimana tidak Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah ( Perda Ripparda) saja hingga kini tidak ada.

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bima, Muslimin mengakui hingga saat ini belum ada Perda tentang pengembangan pariwisata. Selama ini dalam mengembangkan pariwisata pihaknya hanya menggunakan regulasi lama, yakni Peraturan Bupati (Perbup).

“Memang kita belum ada Perda tentang pengembangan Pariwisata. Acuan kita mengembangkan pariwisata melalui Perbup lama,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (18/12).

Namun sekarang pihaknya

sudah merancang dan menyusun Raperda Ripparda tersebut.

Bahkan rancangan dan penyusunan telah lama dilakukan, hanya saja banyak terkendala teknis. “Kita harapkan 2020 mendatang Perda Ripparda ini bisa diterbitkan,” harapnya.

Menurut Muslimin, keberadaan Perda tersebut sangat diperlukan. Selain sebagai landasan hukum juga mengatur secara detail pengembangan dan pembangunan wisata di Kabupaten Bima kedepan secara bertahap.

“Juga bisa mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Memberikan manfaat dalam peningkatan pendapatan dan pelestarian budaya daerah,” ujarnya.

Sementara Analisis Obyek Wisata Dispar Kabupaten Bima, Nurhandayani mengatakan ada sebanyak 215 des-

tinasi wisata potensial unggulan yang ada di Kabupaten Bima. Jumlah itu tersebar 18 Kecamatan yang dicatat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ini.

“215 destinasi wisata pontesial unggulan ini seperti wisata alam, sejarah, budaya, buatan dan lain-lain,” katanya.

Diakuinya dari 215 destinasi wisata unggulan tersebut yang dikembangkan hanya 10.

Seperti Air terjun Oi Marai Di Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora, Pantai Lariti Desa Soro Kecamatan Lambu dan Uma Lengge serta sawah terasering di Desa Maria Kecamatan Wawo.

“10 ini yang dikembangkan secara bertahap. PAD yang masuk juga belum sampai angka yang ditargetkan sebesar Rp300 juta selama tahun 2019,” ujarnya. (uki)

Masuki Musim Hujan, KSB Keluarkan SK Siaga Bencana Taliwang (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa Barat, berencana mengeluarkan Surat Keputusan (SK) siaga bencana tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung hingga bulan Maret mendatang.

Keluarnya SK tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi hal yang tidak diinginkan jelang puncak musim penghujan. Bahkan cuaca ekstrem yang saat ini tengah melanda NTB termasuk KSB juga diprediksi akan terjadi hingga bulan Maret mendatang.

“Dalam waktu dekat kami akan segera keluarkan SK siaga bencana sebagai salah satu bentuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan untuk SK ini kita rencanakan akan berakhir di bulan Maret seauai dengan prakiraan puncak musim penghujan dan tetap akan kita perpanjang jika dibutuhkan nanti. Sehingga

pada saat terjadi bencana bisa lansung ditangani dengan cepat serta meminalisir terjadinya korban jiwa dari bencana yang terjadi,” ujar Kepala Pelaksana BPBD kepada Suara NTB, melalui Kabid Kedaruratan Logistik (Darlogs), Hendra Adiwinata S. Pd, Rabu (18/12).

Dikatakannya, hingga saat ini sudah ada beberapa bencana seperti angin puting beliung, pohon tumbang, dan gelombang tinggi di wilayah setempat. Bahkan akibat angin puting beliung yang sudah terjadi di kecamatan Brang Rea, Seteluk dan Brang Rea belum lama ini mengakibatkan puluhan rumah mengalami rusak ringan karena atapnya disapu angin.

Selain masalah itu, untuk pohon tumbang juga mulai terjadi bahkan hari ini (kemarin) pohon yang berada di jalur lintas Taliwang- Brang Rea roboh akibat angin kencang dan juga pohon yang berada di

dinas PUPRPP. Untuk itu, sebagai salah satu antisipasi pihaknya akan segera mengeluarkan SK siaga bencana.

Selain upaya demikian, pihaknya juga akan tetap intens turun lapangan untuk memantau kondisi terkini yang ada di masyarakat terutama wilayah yang masuk dalam kategori rawan terjadi bencana. Pihaknya juga sudah mulai melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan baik itu, tanah longsor maupun bencana lainnya.

“Kita harus segera keluarkan SK siaga bencana sebagai salah satu bentuk antisipasi dan, akan kita perpanjang jika dibutuhkan nantinya. Karena cuaca ekstrem masih terus terjadi terutama angin puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya. Jika tidak segera dikhawatitkan kita akan telat melakukan antisipasi ketika bencana terjadi,” pungkasnya. (ils)

Dimusnahkan

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, akhirnya merealisasikan rencana pemusnahan obat kedaluwarsa. Namun demikian, dari sekian ton obat yang tertampung di gudang penyimpanan selama belasan tahun. Hanya 500 Kg yang mampu dimusnakan bersama pihak ketiga, dalam hal ini PT. Pria asal Jawa Timur.

Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/12) menjelaskan, proses pemusnahan yang ditinjau langsung pihaknya itu sudah tuntas dilakukan perusahaan. Hanya saja, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga tak bisa semuanya dibawa untuk pemusnahan. “Ndak bisa semua karena anggaran kita terbatas kemarin hanya untuk 500 kilogram saja,” ujarnya.

Untuk 1 kilogram obat kedaluwarsa baik dalam bentuk cairan atau pil disepakati biaya pemusnahannya Rp60 ribu.

Karenanya, dengan dana yang tersedia hanya mampu memusnahkan 500 Kg. Jumlah ini, lanjut dia, memang masih sangat kecil dari ratusan karung obat yang tertumpuk di gudang.

Tetapi

dengan kerjasama yang sudah mulai dibangun targetnya tahun 2020 nanti, semua jenis obat kedaluwarsa mampu dimusnahkan total.

“Kalau sisanya ini kita akan anggarkan lagi tahun depan supaya bisa dimusnahkan semua. 500 kilogram ini masih kecil, belum sampai setengah dari yang tertampung sekarang,” jelasnya.

Pemusnahan total obat kedaluwarsa jadi target tahun depan menyusul keberadaannya yang kerap diincar oknum penyalahguna.

Ditandai adanya beberapa kali aksi pencurian dengan cara merusak jendela gudang.

Disamping itu, tambah Abubakar Husain, maksud lain yakni agar bisa mulai menata pemanfaatan dan pengadaan obat tiap tahunnya.

“Obat-obat yang kita drop ke puskesmas itu kita harap bisa betul-betul dimanfaatkan maksimal.

Intinya kita minimalisir obat kedaluwarsa ini,” tandasnya. (jun)

Abubakar Husain

Blangko E-KTP Habis, Disdukcapil Kembali Pakai Suket Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa Barat mengaku bahwa jatah 2000 Keping Blangko E-KTP yang sebelumnya diberikan oleh Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini sudah habis. Bahkon kondisi tetsebut sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu, akibatnya kini dinas terkait terpaksa menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti E-KTP. Kepala Dinas Dukcapil KSB, H. Ibrahim S.Sos., MM kepada Suara NTB, Rabu (18/12) mengatakan, memang pada saat kunjungan Dirjen Adminduk ke NTB, Pemkab diberikan jatah 2000 Keping blangko E-KTP. Hanya saja pemberian Blangko tersebut dianggap tidak se-

banding dengan tingginya animo masyarakat mengurus dokumen kependudukan yang mereka miliki. Bahkan dalam sehari saja tercatat ada sekitar 200-300 orang yang datang untuk mengurus perubahan data kependudukannya. Akibatnya blangko yang diprediksi bisa bertahan sampai awal tahun 2020 tidak bisa terealisasi karena dua minggu yang lalu blangko habis.

Melihat tingginya animo masyarakat untuk mengurus dokumen, pihaknya terpaksa menerbitkan Suket kembali dan posisi saat ini sudah ada sekitar 1000 Suket yang sudah diterbitkan. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pusat supaya blangko E-KTP bisa diberikan sebagai bentuk pelayanan kepada masya-

rakat. Selain persoalan blangko, pihaknya juga akan semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melakukan perekaman E-KTP sehingga datanya bisa terhimpun.

“Memang kita sudah diberikan 2000 Keping Blangko EKTP, tetapi karena tingginya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan saat ini posisinya sudah habis.

Meski demikian, pelayanan data Kependudukan yang kami lakukan tidak terganggu karena kami selalu siapkan Suket sebagai pengganti KTP,” ungkapnya.

Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih tingginya jumlah permintaan blangko EKTP di KSB yakni proses pemekaran RT dan Dusun serta

berpindah tempat tinggal yang ada di masing-masing desa.

Selain masalah tersebut tidak sedikit juga masyarakat yang datang membuat KTP baru dengan alasan KTP yang lamanya hilang dan rusak.

Belum lagi anak-anak yang menginjak 17 tahun di bulan November dan Desember tahun ini juga sangat banyak.

Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah membuat langkah strategis untuk menyikapi masalah dengan dengan mengeluarkan surat keterangan (Suket). Karena pada dasarnya Suket ini sama dengan KTP hanya bentuknya saja yang berbeda dan penggunaannya juga sama. Tentu jika masyarakat sudah memegang Suket maka datanya sudah terekam tinggal nanti dilakukan penggantian saja jika blangko tersedia.

Hanya saja upaya tersebut juga belum dianggap maksimal terutama bagi para warga yang akan bekerja ke luar negeri.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya pemerintah bisa segera memenuhi kuota blangko masing-masing daerah. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir, pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak berkecil hati jika hanya menerima Suket, karena peruntukannya sama dengan KTP. “Kita tetap berupaya meminta kebijakan dari Kemendagri untuk meminta supaya stok blangko bisa dipenuhi masingmasing daerah. Kami juga akan menyikapinya kelangkaan EKTP ini dengan menerbitkan Suket, karena peruntukan dan kegunaannya juga sama tidak ada yang beda,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/jun)

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

413 Rumah Rusak Akibat Angin Kencang di Dompu Dompu (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, mencatat 413 rumah warga rusak akibat angin kencang di lima kecamatan beberapa waktu lalu. 141 diantaranya rusak berat, 148 rusak sedang dan 125 rusak ringan.

(SuaraNTB/ist)

DITERJANG ANGIN - Rumah warga di Kabuaten Sumbawa Barat yang rusak pasca diterjang angin puting beliung, Rabu (18/12).

Diterjang Puting Beliung, Sembilan Rumah di KSB Rusak Parah Taliwang (Suara NTB) Hujan disertai angin kencang yang sempat terjadi di Sumbawa Barat mengakibatkan sembilan rumah mengalami rusak parah di bagian atap dan terbalik, Rabu (18/12) sekitar pukul 15.00 Wita. Selain rumah, angin kencang dengan durasi sekitar 20 menit itu juga menumbangkan puluhan pohon di sepanjang jalan KSB. Beruntung kejadian tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kendati demikian, kerugian yang diakibatkan bencana ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

“Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar sembilan rumah yang rusak dan 20 pohon tumbang akibat angin kencang disertai hujan tersebut. Data ini juga masih bisa berkembang karena saat ini tim masih berada di lapangan melakukan pendataan. Yang paling kita syukuri tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena rata-rata penghuni rumah sudah melakukan antisipasi,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD KSB kepada Suara NTB melalui Kabid Darlog Hendra Adiwinata S.Pd, Rabu (18/12).

Dikatakannya, memang dalam seminggu terakhir an-

gin kencang disertai hujan selalu terjadi di KSB dengan durasi sekitar 15-20 menit.

Akibat kondisi tersebut tidak sedikit juga rumah warga yang rusak karena diterbangkan angin. Bahkan salah satu rumah rumah panggung di lingkungan Tiang Nam, Kecamatan Taliwang terbalik akibat terjangan angin.

Akibat kondisi tersebut saat ini pemilik rumah sudah dievakuasi oleh tim TRC ke lokasi yang lebih aman sembari menunggu perbaikan terhadap rumahnya. Selain rumah yang terbalik, terdapat lima pohon yang tumbang dan menutupi jalan raya seperti di jalur lintas Seloto-Taliwang dan Telaga Bertong-Maluk. Akibat kondisi tersebut masyarakat yang hendak melewati jalan itu terpaksa menunggu sekitar satu jam lamanya sembari menunggu tim dari TRC memotong dahan pohon tersebut.

“Kalau untuk pohon tumbang semuanya sudah kita tangani sehingga bisa dilalui oleh masyarakat. Sementara untuk rumah yang rusak dan terbalik kami masih menunggu tim untuk melakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu serta menghitung kebutuhan anggaran perbaikan,” sebutnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada ketika terjadi hujan dan angin kencang. Jika ada kejadian akibat bencana tersebut diharapkan untuk bisa dilaporkan segera supaya bisa langsung disikapi dengan baik.

Pihaknya juga akan tetap intens turun lapangan untuk memantau kondisi terkini dilapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan terhadap rumah yang rusak dan terbalik, pihaknya sudah mengagendakan untuk melakukan aksi gotong royong bersama besok (hari ini, red).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara untuk ganti rugi terhadap kerusakan tersebut pihaknya masih menghitung terlebih dahulu jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk untuk tetap waspada apalagi angin kencang dan hujan akhir-akhir ini masih sering terjadi. Kami juga tetap akan berupaya mencari solusi terbaik terhadap rumah yang rusak akibat bencana tersebut,” pungkasnya. (ils)

Pulihkan Hutan, Penanaman Kelor dan Pinang Digencarkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Wilayah Lunyuk rentan akan banjir dan longsor. Mengingat wilayah hutannya sudah tandus. Sehingga Camat Lunyuk, kini tengah mengencarkan penanaman kembali hutan tersebut. Salah satunya dengan tanaman kelor dan pinang agar memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Camat Lunyuk, Drs. Iwan Sofyan, menyatakan hutan sekitar Plara hingga Perung sudah gundul. Terkait upaya penanaman kembali hutan dimaksud, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPH Brang Beh dan unsur Muspika. Untuk menentukan zona mana saja yang bisa ditanami. Selain akan menanam bibit kayu yang disemai KPH setempat di Sumber Sari desa Perung, juga digalakkan penanaman kelor dan pinang.

“Kita sudah sosialisasi ke semua dusun terkait penamaan kelor dan pinang. Kelornya nanti selain untuk makanan, juga bisa dijual lewat jaringan pengusaha yang kerjasama dengan kami di Lombok. Pinang kita jual ke pengusaha di Jambi dan kami sudah bangun kerjasama. Untuk nanti dieksport ke luar negeri. Kelor dan pinang untuk bahan obat kosmetik dan lainnya,” terang Iwan.

Melalui kelor dan pinang, pihaknya juga ingin mengubah pola pikir masyarakat agar beralih dari jagung ke kelor dan pinang. Jangan lagi hanya bergantung kepada padi dan jagung. Tetapi dengan kelor dan pinang juga mendapakan nilai ekonomis yang cukup menjanjikan.

“Bahkan sekarang, kelor masyarakat di Lunyuk mulai kita jual. Dengan umur empat bulan, kelor sudah mulai dipanen. Target kami 2000 hektar ditanam untuk kelor dan pinang. Minggu depan, kami diundang oleh pabrik yang ada di Jambi, untuk melihat potensi, penyemaian hingga pengolahan pinang,” ulasnya.

Pada 11 Januari 2020 mendatang, pihaknya berencana mengundang Bupati dan Pimpinan OPD untuk melakukan uji petik pertama pinang di Sukamaju. Pihaknya kini juga tengah merancang pembelian kelor dari petani oleh BUMDes. Dari dana desa yang dikelola BUMDes. Nanti, setelah terkumpul, BUMDes yang akan menjual kelor tersebut ke jaringan pen-

(Suara NTB/Camat Lantung)

Persemaian Bibit Pinang di Lunyuk. gusaha di Lombok. Selain itu, gul Wiatno, S.Hut., M.P, pihaknya berharap pemerin- memaparkan wilayah KPH tah melalui OPD terkait bisa Brang Beh kawasannya semembantu memberikan ban- luas 58 ribu hektar. Dari tuan mesin pengolahan kelor jumlah tersebut yang sudah dirambah untuk penanauntuk masyarakat Lunyuk.

“Kami berharap, budidaya man jagung sekitar 4.000-an kelor dan pinang ini tidak hanya hektar atau 7,3 persen. “Todi Lunyuk, tetapi seluruh keca- tal keseluruhan sekitar matan juga bergerak. Mengingat 4.000-an hektar yang dibupangsa pasar kelor ini sangat ka untuk tanam jagung. Perbesar. Selain menghijaukan hu- sentase kerusakan sekitar tan, kelor ini bisa memberikan 7,3 persen dari luas total nilai pendapatan lebih bagi kawasan,”ungkapnya.

Perambahan atau pengmasyarakat,”pungkasnya.

Tahapan pembenahan lah- gundulan hutan ini, sudah an kawasan Lunyuk masuk terjadi belasan tahun lalu pada pengumpulan data data sejak 2002-2004. Sementterkait lahan, potensi tanaman ara KPH baru ada sejak bibit pohon, potensi SDM/Ten- tahun 2017. Adapun peraga yang bisa dimobilisasi se- ambahan ini untuk penancara bertahap namun tetap am jagung. Meskipun kejadian ini sudah terjadi sejak berkesinambungan.

Ketersedian bibit kayu hu- lama, namun yang paling tan yang disemai saat ini di penting sekarang adalah RPH Sumber Sari Perung se- upaya untuk merehabilitabanyak 20.000 pohon dan ter- si kembali fungsi hutan. us akan ditambah/semai. Bib- Dalam hal ini, pihaknya it kelor swadaya masyarakat bersama camat dan semua sekitar 5.000 pohon, Di Lem- unsur sudah melakukan baga Alam Nusantara kurang rapat koordinasi.

“Penggundulan hutan lebih 1.000 pohon yang berasal dari LHK, bibit semai pi- sudah terjadi sejak 2002nang kurang lebih 120.000 dan 2004. Memang dimansisanya 290.000 sudah diam- faatkan masyarakat pada bil langsung masyarakat Kel- waktu itu untuk ditanami jagung sampai sekarang. ompok Tanam Pinang.

“Menghadirkan bibit se- Walaupun sudah lama banyak ini untuk awal hujan terjadi, tetapi yang pentini memungkinkan kita untuk ing sekarang bagaimana melakukan gerak tanam kita kembali memulihkan ekosistem yang ada. Kita cepat,”terangnya.

Langkah penanaman se- sudah melakukan rapat cara massal tentunya juga koordinasi dengan semua melibatkan keterpaduan se- unsur dipimpin oleh camat mua pihak, pengerahan apar- untuk merehabilitasi. Maat TNI-Polri, KPH, semua syarakat yang menanam UPT, Kepala Desa dan Camat juga tetap kita libatkan untuk mengembalikan serta seluruh komponen.

Diketahui sebelumnya, Ke- fungsi kawasan itu,” pala KPH Brang Beh, H. Tung- pungkasnya. (arn/ind)

Sementara, fasilitas umum yang terdampak bencana tahunan tersebut, yakni lima bangunan sekolah, tiga Masjid, satu fasilitas kesehatan berupa Polindes serta pasar tradisional. Kendati cukup parah beruntung tak ada korban jiwa melainkan hanya enam orang menderita luka-luka dalam kejadian ini.

Demikian dirincikan Kalak BPBD Dompu, Drs. Imran M. Hasan melalui Kasi Darurat dan Logistik, Marwan di kantornya, Rabu (18/12).

Ia menegaskan, data kerusakan yang terhimpun ini baru di Desa Huu Kecamatan Huu, Desa Kareke Kecamatan Dompu, Desa Tembalae Kecamatan Pajo, Desa Wowonduru, Bakajaya, Bara, Kelurahan Monta Baru dan Kandai II Kecamatan Woja. Sedangkan Kecamatan Manggelewa tersebar di Desa

Lanci Jaya dan Nusajaya.

“Kalau untuk kejadian yang kemarin Tanggal 17 Desember di wilayah kota masih dalam proses pendataan kita. Baru dilaporkan ini satu rumah rusak parah di Saleko,” ungkapnya.

Terhadap ratusan kepala keluarga terdampak bencana alam itu, sebagian besar diantaranya sudah menerima bantuan logistik. Baik berupa sembako, terpal untuk tenda penginapan serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sementara untuk tindaklanjut perbaikan rumah belum berani dipastikan. BPBD masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) untuk penghitungan kerugian total akibat bencana alam ini, minimal sampai akhir bulan nanti.

(Suara NTB/jun)

TUMBANG - Petugas Dinas LHK Dompu membersihkan sejumlah pohon tumbang akibat angin kencang di Kelurahan Dorotangga, Kabupaten Dompu, tepatnya depan Makodim 1614/Dompu, Rabu (18/12).

“Kalau ini sudah rampung di halaman rumah. Tak terkecbaru kita berani minta bantuan uali harapan tersebut bagi warke BNPB atau BPBD NTB. ga bantaran Sungai Silo, Lanju, Apalagi ini kejadiannya kan be- Baka dan sebagainya atas anlum selesai, siapa tahu besok ada caman banjir bandang.

“Untuk korban angin kencang yang lebih parah lagi,” ujarnya.

Kondisi cuaca ekstrem sebu- tidak ada yang tinggal di tenda, lan terakhir diakui sangat sulit sebagian besar dari mereka mediprediksi. Karenanya, warga manfaatkan rumah keluarga dan ditekankan untuk terus me- kerabat. Bahkan ada juga yang naruh kewaspadaan. Jika terja- sudah kembali menempati rudi angin kencang apalagi diser- mah setelah dilakukan perbaitai hujan lebat segera siap siaga kan sendiri,” pungkasnya. (jun)

Pembangunan RSUD Diyakini Tuntas Sesuai Target Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa yang baru progresnya sudah mencapai sekitar 97 persen. Terhadap pekerjaan yang tersisa, diyakini dapat tuntas sesuai target hingga berakhirnya kontrak.

“Progres sekarang 97 persen.

Tanggal 20 Desember kontrak berakhir. Insya Allah tanggal 20 sudah selesai dan rampung semuanya,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri kepada wartawan, Rabu (18/12).

Pihaknya optimis sisa pekerjaan bisa terkejar hingga berakhirnya kontrak. Karena saat ini sudah dipasangi lampu dan pintu sudah selesai dikerjakan.

Begitupula pengecatan juga sudah diselesaikan. Tinggal penyelesaian pemasangan vinyl atau lapisan lantai.

“Lampu sudah nyala, pasang pintu selesai kemarin semuanya. Kalau cat sudah semuanya.

Pemasangan vinyl tinggal separuh. Jadi Insya Allah tanggal 20 sudah selesai. Mungkin ada perapihan dan pembersihan.

Tinggal serah terima dari pihak kontraktor,” terangnya.

Pembangunan RSUD ini, kata Dede, untuk dua gedung yakni Instalasi Rawat Jalan (IRJ) dan Instalasi Gawat Darurat (IRD). Tahun 2019 ini dibangun satu lantai. Sementara untuk lantai 2 hingga atap akan dilanjutkan tahun 2020 menda-

tang. Selain itu nantinya juga akan dibangun struktur VIV. “Jadi bangunan yang kita bangun itu kalau tidak ada halangan rintangan, tahun depan sudah bisa kita pakai dan bisa kita lanjutkan untuk pembangunan lanjutannya,” terangnya.

Terkait kelanjutan pembangunan, lanjutnya, anggarannya disediakan Rp 21,5 miliar dari APBD. Sedangkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK), diakuinya sifatnya kelanjutan setelah rumah sakit dimanfaatkan.

Nantinya dana DAK berkesinambungan diberikan.

“Terakhir saya ke Kementerian Kesehatan, sifatnya DAK kelanjutan apabila kita sudah manfaatkan (rumah sakit). Nanti akan

(Suara NTB/ist)

Dede Hasan Basri berkesinambungan dana ini akan diberikan. Jadi setelah selesai, baru dikasih dana berkesinambungannya,” pungkasnya. (ind)

Kades di Bima jadi Korban Gigitan Anjing Bima (Suara NTB) Anjing liar tidak hanya menyerang dan menggigit masyarakat umum, tapi juga Kepala Desa (Kades). Seperti yang dialami Kades Bre Kecamatan Palibelo, H. Ruslan H. M. Ali. Naasnya lagi, Kades ini diserang dan digigit anjing saat duduk santai di kediamannya pada Rabu (18/12) siang. Akibatnya, ia menderita luka gigitan pada tangan kiri sehingga dilarikan ke Puskesmas Palibelo untuk dirawat lebihlanjut.

Warga setempat, Sarjan mengaku Kades yang saat itu duduk santai di dalam rumahnya, tiba-tiba masuk seekor anjing yang langsung menerkam dan menggigitnya. Selain di tangan, korban juga mengalami luka ringan di wajah.

“Gigitan di tangan cukup parah.

Sementara di wajah hanya ringan saja. Kemungkinan di wajah hanya diterkam,” katanya.

Keluarga dan tetangga yang mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan

(Suara NTB/Uki)

DITANGANI - Petugas Medis Puskesmas Palibelo menangani Kades Bre Kecamatan Palibelo, Ruslan, yang digigit anjing pada Rabu (18/12). pertama, yakni membersihkan watir. Apalagi kasus itu merugigitan dengan air bersih meng- pakan pertama kali terjadi di gunakan sabun. Sementara Desa Bre. Ia berharap Pemerwarga lainnya mengejar anjing intah Daerah melalui Dinas terkait bisa menyikapi persoalan yang menggigit tersebut.

“Setelah dibersihkan pak itu dengan serius. “Kasus gigiKades langsung dibawa ke tan anjing ini pertama kali terPuskesemas Palibelo untuk ditan- jadi. Selama ini belum ada kasus seperti ini,” katanya. gani medis lebihlanjut,” ujarnya.

Sementara Kabid PemberSarjan mengaku kejadian tersebut membuat warga kha- antasan Penyakit dan Penyeha-

tan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Rifai S.Sos M.Ap mengakui saat ini korban gigitan anjing di Desa Bre sudah ditangani oleh tim medis Puskesmas Palibelo. “Sudah ditangani. Saat ini korbannya masih dirawat di Puskesemas Palibelo,” katanya.

Rifai menjelaskan korban yang digigit tersebut juga telah diberi suntikan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan; meskipun belum diketahui apakah anjing yang menggigitnya positif mengidap virus rabies. “Kita antisipasi dulu dengan memberikan VAR,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Perternakkan dan Keswan untuk menangkap anjing tersebut, karena dikhawatirkan akan menyerang dan menggigit warga yang lainnya.

“Sudah kita koordinasi ke Disnak dan Keswan agar menangkap anjing ini untuk dieliminasi,” pungkasnya. (uki)

Bonus Atlet Peraih Medali SEA Games Diserahkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga atlet asal Kabupaten Sumbawa, yakni Sapwaturrahman, Ahmad Rifqi Mukhlisin dan Desi Ratnasari yang menyumbangkan medali bagi Indonesia pada ajang SEA Games ke-30 tahun 2019 di Philiphina, disambut seacara meriah oleh Pemkab, KONI dan masyarakat Sumbawa sejak tiba di bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Rabu (18/12).

Setelah itu diarak dalam kota Sumbawa hingga akhirnya tiba di Kantor KONI Sumbawa untuk acara penyambutan.

Ketiga atlet berprestasi tersebut tiba di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III sekitar pukul 09.20 Wita.

Mereka disambut oleh Bupati Sumbawa yang diwakili Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Sumbawa, Ketua dan pengurus KONI Sumbawa, beberapa pengurus cabang olahraga di Sumbawa, anggota klub motor dan elemen masyarakat lainnya.

Mereka lalu diajak untuk melakukan konvoi keliling kota Sumbawa. Kehadiran mereka yang telah membuat harum nama Kabupaten Sumbawa juga disambut meriah oleh masyarakat di sepanjang jalan yang dilalui. Hingga akhirnya berakhir di Padepokan KONI Sumbawa lingkungan GOR Mampis Rungan.

Pada acara penyambutan, ketiga atlet diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata hatinya. Mulai dari Sapwaturrahman peraih medali emas lompat jauh, dan medali perunggu lompat jangkit dari cabor atletik yang menceritakan perjalanan hidupnya dari

kecil yang kemudian berhasil menjadi atlet tingkat nasional dan internasional.

Begitu pula dengan Ahmad Rifqi Mukhlisin peraih medali emas cabor menembak, yang berharap ke depan muncul bibit-bibit atlet berprestasi di Sumbawa. Termasuk Desi Ratnasari peraih medali perak pada voli pasir juga tak lupa berterimakasih kepada semua pihak, terutama orang tua yang mendukung dirinya hingga berhasil menjadi salah satu atlet berprestasi di Indonesia.

Ketua KONI Sumbawa, Syamsul Fikri AR sangat bangga atas keberhasilan tiga atlet Kabupaten Sumbawa diajang internasional. Sambil memberikan dorongan motivaasi agar terus berlatih, untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik kedepannya. ‘’Kita harus bisa menyambut tiga atlet ini dengan kemeriahan. Bahwa ada atlet Sumbawa yang bisa mengharumkan nama Indonesia di SEA Games.

Saya sebagai Ketua dan pengurus KONI Kabupaten Sumbawa memberikan harapan kepada atlet kita, banggalah menjadi anak Sumbawa. Harus berpikir untuk bisa menjadi juara dunia,” katanya.

Sementara, Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, MM memenyampaikan ucapan selamat dan terima kasih serta penghargaan kepada tiga atlet dimaksud. Apa yang berhasil diraih tentunya akan menjadi motivasi para atlet lainnya untuk lebih meningkatkan prestasinya di masa mendatang. Tentunya, Pemkab terus berupaya untuk meningkatkan

(Suara NTB/ist)

KONVOI - Ketiga atlet bersama Ketua KONI Sumbawa saat konvoi mengelilingi kota Sumbawa, Rabu (18/12). anggaran pembinaan bagi di PNS, kita siapkan tempat para atlet. Mendorong para at- tinggal. Karena banyak kasus, let kita untuk terus berpresta- banyak atlet mereka dihargai si baik di kancah nasional bah- disanjung ketika mereka memberikan sesuatu kepada daerkan internasional.

Bahkan, Ketua DPRD ah tersebut. Selanjutnya tidak Sumbawa, Abdul Rafiq men- ada, hilang begitu saja. Kalau gusulkan kepada Pemkab dan saya lihat semangat dari PemKONI Sumbawa untuk segera da, Pak Bupati, Wakil, Pak Sekmemikirkan nasib para atlet da, ini tidak akan terjadi di berprestasi ini kedepannya. Kabupaten Sumbawa. Tinggal Paling tidak mereka nanti bisa nanti bagaimana diformasidiangkat menjadi PNS, dan kan,” tukasnya Diketahui, sebagai bentuk diberikan tempat tinggal.

“Kalau bisa saya menawar- perhatian Pemkab dan KONI kan ke Pak Sekda dan bisa dik- Sumbawa, para atlet peraih oordinasikan Pak Ketua KONI, medali di SEA Games Philipipenghargaan hari ini hanya na tersebut diberikan bonus bagian kecil saya yang kita beri- berupa uang 50 Juta masing kan ke mereka. Tetapi yang kita masing untuk Sapwaturrahpikirkan, jangan melihat kon- man dan Ahmad Rifqi disi saat ini mereka adalah at- Mukhlisin yang meraih medlet berprestasi. Namun ketika ali emas. Sedangkan Desi mereka nanti sudah tidak ber- Ratnasari peraih medali perprestasi mau seperti apa. Artin- ak diberikan bonus Rp30 juta. ya harus kita persiapkan dari Begitu pula bagi cabor PASI sekarang. Mungkin kita bisa Sumbawa dan Perbakin masmengacu ke daerah lain, dima- ing masing diberikan dana na mereka kita angkat menja- pembinaan. (arn/ind)

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Baehaqi Rebut Dukungan Partai Demokrat Mataram (Suara NTB) Kandidat bakal calon Pemilihan Kepala Daerah Kota Mataram 2020, H. Baehaqi juga ikut merebut tiket dukungan di Partai Demokrat. Rabu (18/12), ia resmi mendaftarkan dirinya menjadi peserta penjaringan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di partai bintang mercy tersebut.

“Ikhtiar kita tentu berharap bisa bersama Partai Demokrat di Pilkada,” ungkap Baehaqi saat dikonfirmasi usai menyerahkan berkas pendaftarannya di desk Pilkada DPC Partai Demokrat Mataram.

Dengan ikut mendaftar di Demokrat, maka Baehaqi telah genap ikut seleksi di empat partai politik diantaranya yakni Partai Golkar, PPP dan PAN. Di Demokrat Baehaqi diterima langsung oleh ketua tim penjaringan DPC Partai Demokrat Kota Mataram, Suhayatman.

Diketahui, Partai Demokrat adalah salah satu parpol yang memiliki basis dukungan cukup riil dengan raihan kursi cukup signifikan yakni empat kursi.

Parpol berlambang mercy itu juga bisa jadi penentu konstalasi politik di Kota Mataram. Sehingga banyak pihak berkepentingan, agar parpol besutan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa bergabung dalam satu barisan di koalisi di Pilkada.

Dengan bergabung Partai Demokrat, Tentu dipastikan akan menambah kekuatan dan daya dukung untuk memenangkan kontestasi di Pilkada. “Karena itu semoga ikhtiar kami diterima Partai Demokrat,” tandas Wakil Ketua AMPG DPD I Partai Golkar NTB. Baehaqi memastikan dirinya siap mengikuti dan menjalani mekanisme dan prosedur penjaringan balonkada di Partai Demokrat. Dengan komitmen dan kesungguhan pihaknya mengikuti penjaringan, diharapkan menjadi pertimbangan dari elit Partai Demokrat memberikan tiket dukungan kepada pihaknya di Pilkada kota Mataram. “Komunikasi politik tentu terus akan kami lakukan juga dengan Demokrat,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan Baehaqi bahwa dirinya berencana masih akan daftar di satu partai lagi. Hanya saja, Ia belum mau membuka partai kelima yang akan dijajaki dirinya sebagai ikhtiar memperoleh kendaraan politik untuk maju di Pilkada. Dengan daftar di banyak parpol, tentu akan lebih membuka banyak peluang dan kesempatan meraih tiket dukungan partai.

Namun ia tetap akan menyerahkan sepenuhnya kepada partai koalisi pengusung terkait dengan siapa dirinya berpasangan. Jika memang parpol itu berikan tiket dukungan di Pilkada. “Dengan banyak parpol bergabung, Tentu potensi maju di Pilkada lebih besar,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua tim penjaringan DPC Partai Demokrat Kota Mataram, Suhayatman mengungkapkan, tercatat hingga rabu kemarin sudah ada empat kandidat daftar di partai Demokrat.

Dua kandidat daftar sebagai balon walikota yakni Imam Sofian dan Mohan Roliskana. Dua kandidat daftar jadi balon wakil walikota yaitu Irzani dan Baehaqi. “Ada satu kandidat sudah mengambil berkas, Tetapi belum mengembalikan yakni Sekda Lobar, Moh. Taufik,” pungkasnya. (ndi/*)

(Suara NTB/ist)

DAFTAR DI PKB - H. L. Makmur Said dan H. Badruttaman Ahda mendaftar ke PKB sebagai pasangan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020, Rabu (18/12).

Resmi Berpasangan, Makmur-Ahda Mendaftar di PKB

Mataram (Suara NTB) Setelah beberapa waktu lalu mendaftar secara bersamaan di Partai Hanura.

Kandidat Bakal Calon Walikota Mataram, H. L. Makmur Said dan Bakal Calon Wakil Walikota, H. Badruttaman Ahda kembali mendaftar secara bersamaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (18/12) kemarin.

Pendaftaran di PKB tersebut makin mempertegas bahwa kedua figur tersebut bakal berpasangan sebagai kandidat bakal calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada serentak 2020 Kota Mataram. Karena pendaftaran secara bersamaan tersebut telah dilakukan di dua partai, bukan lagi sebuah kebetulan.

Makmur yang dikonfirmasi Suara NTB usai mendaftar di PKB akhirnya mengakui bahwa

dirinya dengan Ahda sudah sepakat sebagai kandidat pasangan bakal calon di Pilkada Kota Mataram 2020. Mereka berdua akan maju sebagai pasangan, sehingga pendaftaran dilakukan secara bersamaan.

“Ya kita mendaftar di PKB sekarang ini sebagai paket pasangan. Dipartai sebelumnya tempat kami mendaftar juga sebagai paket pasangan, karena memang kami sudah sepa-

kat untuk menjadi pasangan paket calon,” ujar Makmur.

Pasangan Makmur-Ahda diantar oleh sejumlah tim pendukungnya saat mendaftar di PKB. Dengan penegasan yang disampaikan oleh Makmur tersebut, maka terang sudah satu paket pasangan yang akan berlaga pada Pilkada Kota Mataram 2020 yakni pasangan Makmur-Ahda.

“Insya Allah, tadi ketua Tim, Pak Ahmad Ispan, lang-

KPU KLU Kesulitan Rekrut Penyelenggara Adhoc di Tiga Gili (Suara NTB/ist)

PENDAFTARAN - H. Baehaqi menyerahkan formulir pendaftaran di Partai Demokrat.

KLU dan KSB Sudah Final, Lima Daerah Lain Dijajaki Demokrat Mataram (Suara NTB) Dari tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di NTB. Partai Demokrat sudah memfinalisasi arah dukungannya di dua daerah yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan mendukung Najmul Akhyar dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung pasangan Nur Yasin-Mustakim Fatawari (Nurmas).

“Di KLU kita dukung Najmul sudah selesai, sudah sepakat bersama PAN, tinggal keluarkan surat rekomendasi. Di KSB juga sudah fix sama PAN, Nur Yasin dan Mustakim,” ungkap Ketua DPD partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri.

Sementara itu lima daerah lainnya, arah dukungan Demokrat masih dinamis. Karena Demokrat masih belum menemukan figur yang pas untuk didukung dan juga teman koalisi masih belum mengerucut. Salah satunya disebutkan Mahalli yakni di Kabupaten Sumbawa.

“Disana kita belum, Sumbawa belum, belum selesai, masih berproses, belum ada partai teman kita koalisi, masih penjajakan karena semua partai tidak bisa mengusung sendiri. Nanti kita lihat siap yang diputuskan,” katanya.

Diketahui sebelumnya bahwa Demokrat sudah memastikan akan memberikan dukungan kepada calon petahana, Husni Jibril dengan koalisi bersama PDIP. Akan tetapi belakangan komunikasi rencana barter dukungan antara PDIP dan demokrat di sejumlah daerah urung terjalin. Sehingga kemungkinan hal itulah menjadi alasan Demokrat kembali menarik diri dari PDIP di Sumbawa.

Begitu juga dengan di daerah lainnya seperti Bima, Dompu, Loteng dan Mataram. Demokrat masih belum memutuskan arah dukungannya.

Diketahui di Mataram Demokrat membuka pendaftaran calon, dan sampai saat ini belum ada kadernya yang sudah menyatakan kesiapannya untuk maju bertarung. “Demokrat instrumen demokrasi. Sehingga siapa yang punya peluang maka Demokrat siap memfasilitasi, tidak bertanya anda dari mana.

Karena itu Demokrat membuka pendaftaran,” katanya. Sedangkan di Loteng, Demokrat akan memprioritaskan usung kader.

Ditegaskan Mahalli bahwa partai terus bergerak menjajaki peluang koalisi dengan sejumlah partai politik. Hanya saja Demokrat melakukan kerja-kerja politik secara senyap, berbeda dengan partai lain yang mempublikasikan proses penjajakan koalisinya.

“Demokrat itu sekarang seperti kata pepatah, air tenang tapi menghanyutkan. Karena itu tunggu saja Demokrat akan menangkan Pilkada. Artinya Demokrat tetap berkerja, berbedabeda caranya partai itu, ada yang terus ngomong, dan ada juga yang diam,” pungkasnya. (ndi) TGH. Mahalli Fikri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pada Pemilu 2019 lalu, KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup kesulitan untuk merekrut penyelenggara badan adhoc, mulai tingkat PPS dan KPPS di Desa Gili Indah. Masyarakat di Desa tersebut kurang antusias untuk terlibat menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Sehingga membuat KPU sempat kelimpungan untuk mengisi penyelenggara Adhoc di tempat tersebut.

Jelang pelaksanaan pilkada serentak 2020 di KLU, persoalan yang sama masih sangat memungkinkan terjadi lagi. Dimana KPU akan kembali kesulitan untuk merekrut penyelenggara Adhoc di Desa Gili Indah, yang cakupan wilayah terdiri dari tiga kepulauan kecil yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Komisioner KPU KLU, Divisi Hukum dan Pengawasan, Nizamudin, S.Sos., yang dikonfirmasi mengakui persoalan tersebut. “Ya memang di sana kami cukup kesulitan merekrut badan adhok,” ujarnya, Rabu (18/12).

Dijelaskannya ada beberapa kendala sehingga pihak kesulitan merekrut penyelenggara Adhoc di Desa Gili Indah. Salah satunya disebutkan adalah persoalannya besaran honor. Kecilnya honor penyelenggara Adhoc membuat masyarakat di tempat tersebut kurang antusias jadi penyelenggara Adhoc.

“Karena memang kalau bicara honor penyelenggara Adhoc, tidak ada yang istimewa. Kita ketahui ditiga Gili itu adalah daerah wisata. Sehingga kalau kata orang di sana masyarakat sudah tidak bicara rupiah, tapi dolar. Pendapatan mereka jadi penyelenggara Adhoc sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan mereka di sektor pariwisatanya,” jelasnya.

Masyarakat di Gili Indah juga dinilai rata-rata

orang yang produktif, yakni memiliki aktivitas sebagai pelaku pariwisata. Sehingga kondisi itu juga dimaklumi jika masyarakat setempat tidak bisa terlibat sebagai penyelenggara Adhoc. “Sehingga kalau ditempat lain sudah banyak pendaftaran, di Gili Indah belum ada yang daftar. Karena memang di sana masyarakatnya tidak ada yang nganggur. Semua beraktivitas dengan pendapat yang terbilang cukup tinggi,” ujar Nizamudin.

Ada beberapa pilihan skema yang dilakukan oleh KPU untuk bisa memenuhi kebutuhan penyelenggara Adhoc di Desa Gili Indah yakni dengan meningkatkan besaran honorarium dari tempat lain. Namun menurut Nizamudin bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena sudah diatur dalam PKPU. “Sebenarnya juga bisa menarik orang yang dari daerah terdekat jika memang tidak ada yang daftar atau tidak ada yang memenuhi syarat. Tapi persoalannya, mau tidak mereka tentu membutuhkan akomodasi, biaya hidup di sana tinggi.

Sementara tidak ada dalam ketentuan untuk akomodatif bagi penyelenggara Adhoc,” jelasnya.

Karena itu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara Adhoc di Desa Gili Indah tersebut, salah satu pilihan yang akan dilakukan KPU yakni melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat setempat.

“Kami akan melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat. Tapi dengan kepala desa Gili Indah yang sekarang adalah mantan PPS kami, semoga komunikasi kita bisa lebih baik,” ujarnya. Diketahui Desa Gili Indah memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2019 lalu sebanyak 3000 orang.

Sehingga dimungkinkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 12 unit. (ndi)

Kapolda NTB Pertegas Target Penanganan Korupsi Mataram (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana melantik enam pejabat baru lingkup Polda NTB dan Polres jajaran, Rabu (18/12).

Nana mengatensi kinerja jajarannya. Dalam hal menjaga keamanan untuk mengawal lancarnya pembangunan NTB yang sedang gandrung investasi di segala bidang.

“Pembangunan di NTB ini memberikan tantangan tersendiri terhadap keamanan dan ketertiban. Saya minta pejabat baru memperbanyak inovasi,” jelasnya usai upacara pelantikan dan serah terima jabatan.

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain, AKBP I Gusti Putu Gede Ekawana sebagai Direktur Reskrimsus menggantikan Kombes Pol Syamsudin Baharuddin; AKBP Subandi sebagai Dirsamapta menggantikan Kombes Pol Ketut Suwitra Adnyana.

AKBP Artanto sebagai Kabid Humas menggantikan Kombes Pol H Purnama; AKBP Komaruz Zaman sebagai Dansat Brimob menggantikan Kombes Pol Taufiq Hidayat.

AKBP Abi Darrin sebagai Dirpamobvit menggantikan Kombes Pol Gatut Kurniadin; dan AKBP Syarif Hidayat sebagai Kapolres Dompu menggantikan

AKBP Erwin Suwondo.

Kapolda menjelaskan, sistem di tubuh Polri sudah terbangun untuk menghadapi hal tersebut. Pergantian jabatan tidak serta merta menurunkan kualitas kinerja. Bahkan sebaliknya memberikan penyegaran.

“Saya kira pejabat lama sudah maksimal. Pejabat yang lama sudah memberikan pondasi yang baik. Kita akan terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas,” tegas Nana.

Kapolda juga memberikan atensi terhadap Dirkrimsus, yang mana sebagai motor penggerak

Polda NTB dalam upaya bersama pemberantasan korupsi.

“Pejabat baru akan kita maksimalkan untuk penindakan korupsi dalam rangka mendukung pembangunan di NTB. (Target) 15 kasus itu kan dengan Polres-polres. Kita akan maksimalkan masalah (penindakan) korupsi,” ujarnya.

Capaian target penanganan kasus harus terpenuhi sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan. “Akan kita maksimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap proyek pemerintah,” tutup Kapolda. (why)

(Suara NTB/why)

MUTASI - Kapolda NTB Nana Sudjana memasang tanda jabatan kepada Kabid Humas Polda NTB Artanto, Rabu (18/12).

Enam pejabat dilantik kemarin dalam rangka mutasi jabatan.

sung menyampaikan pendaftaran calon pasangan MakmurAhda ke desk Pilkada PKB. Kami tentu berharap pasangan Makmur-Ahda ini bisa langsung dapat rekomendasi dukungan dari PKB,” ujarnya.

Pasangan Makmur-Ahda yang mengangkat jargon “Makah, Muda, Madani” diketahui sudah mendaftar bersama Ahda total di enam Partai yakni Gerindra, PAN, PPP, Hanura, PKPI dan terakhir ini adalah PKB. Dikatakan Makmur, pihaknya juga aktif membangun komunikasi politik dengan partai-partai tersebut untuk memperoleh dukungan.

“Ya enam partai sudah

kami daftar bersamaan sebagai pasangan juga. Kita berharap tentu partai-partai tempat kami mendaftar itu dapat memberikan kami kepercayaan dan dukungan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mataram,” kata mantan Sekda Kota Mataram ini.

Selain memburu dukungan partai politik sebagai kendaraan politiknya untuk melaju sebagai pasangan calon di KPU. MakmurAhda juga aktif turun ke tengahtengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan elektabilitas pasangan tersebut. (ndi)

Rehab Rekon Gempa

Polres Sumbawa Usut Dana Tiga Pokmas RTG Mataram (Suara NTB) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Kabupaten Sumbawa diwarnai dugaan penyimpangan dana bantuan Rumah Tahan Gempa. Diduga terjadi penyimpangan Rp45,8 juta pada tiga Pokmas di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

“Laporan pengaduan masyarakat sudah diterima.

Masih diselidiki,” kata Kapolres Sumbawa AKBP Tunggul Sinatrio, Rabu (18/12) kemarin saat ditemui di Mataram.

Laporan tersebut masuk ke meja Unit Tipikor Satreskrim Polres Sumbawa. Modusnya masih didalami. Dugaan awal, penyimpangan terkait penggunaan dana yang dihajatkan untuk pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

“Apakah itu dari pembelian material bangunannya, atau penggunaan-penggunaan dana dalam bentuk lainnya,” sebutnya. Tunggul mengatakan, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan. Tim penyidik masih mengumpulkan dokumen serta keterangan saksi.

Diantaranya, Ketua masing-masing tiga Pokmas, penerima bantuan, fasilitator, serta pemilik toko bahan bangunan.

“Nanti kita lihat, apakah unsurnya kena apa tidak. Penyelidikan masih berjalan. Kita masih koordinasi dalam hal langkah teknis penyelidikan,” jelasnya.

(Suara NTB/why)

Tunggul Sinatrio Dalam dokumen yang diperoleh Suara NTB, penyelidikan itu dimulai setelah ada laporan mengenai dugaan penyimpangan di tiga Pokmas RTG Desa Kalimango. Penyimpangannya diduga sejumlah Rp45,8 juta.

Kasus Pokmas Kalimango ini merupakan satu dari 13 kasus dugaan korupsi dana bantuan RTG rehab rekon pascagempa Lombok. Pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp5,59 triliun untuk perbaikan rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan yang terdampak gempa. Berdasarkan catatan BPBD NTB, rumah rusak terdampak gempa Agustus 2018 lalu di Kabupaten Sumbawa mencapai 11.992 unit. (why)

Polresta Mataram Tangkap Kurir

Napi Diduga Kendalikan Bisnis Sabu dari dalam Lapas Mataram (Suara NTB) Narapidana kasus narkoba, LF diduga tetap menjalankan bisnis haramnya menjual narkoba. Pria yang baru dua bulan lalu divonis 10 tahun penjara ini terbongkar perbuatannya, Rabu (18/12). Hal itu setelah tim Satresnarkoba Polresta Mataram menggerebek dua orang kurirnya, FA dan MA. Kasatresnarakoba Polresta Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa menerangkan, dua orang kuriryangjugapenyalagunanarkoba itu ditangkap di salah satu toko ritel modern di Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, kemarin sore. “Dia sedang menunggu pembeli. Yang mana pembeli itu melakukan negosiasi pembelian dengan LF,” ucapnya dikonfirmasi di sela-sela penangkapan.

Dua orang tersebut, FA dan MA digeledah. Ditemukan barang bukti dua poket sabu masingmasing beratnya 5 gram. Rencananya, barang akan dijual pembeli dari Sweta, Mataram. “Total-

nya 10 gram,” sebut Adi. FA dan MA rupanya cuma pesuruh. Mereka kemudian menyebutkan nama LF yang kini sedang mendekam di Lapas Mataram. Tim Satresnarkoba kemudian tidak menyia-nyiakan informasi tersebut.

Lapas pun digeledah.

Atas bantuan petugas Lapas, sang pengendali, LF akhirnya ikut diperiksa. Dari catatan komunikasi, ditemukan kesesuaian hubungan LF dengan FA mengenai transaksi gagal di Lingsar tersebut. “Yang mengendalikan narapidana dari dalam Lapas Mataram. Kami sedang koordinasi untuk proses penyidikan lebih lanjut,” terang Adi. Dia menambahkan, penyidik masih mendalami rangkaian transaksi. Termasuk mekanisme pembayaran penjual dan pembeli yang dijembatani LF. “Napi ini mencarikan pembeli dan mencarikan barang. Dia dengan modal HP dari dalam Lapas. Dua orang yang kita tangkap ini yang bagian mengantarnya,” pungkas Adi. (why)

Kamis, 19 Desember 2019

Pengusaha di Lobar Minta Pajak Diturunkan Giri Menang (Suara NTB) – Pengusaha di Lombok Barat (Lobar) meminta tarif pajak diturunkan, lantaran pajak yang ditetapkan dalam Perda sebesar 25-35 persen sangat mencekik dan dirasa memberatkan. Beberapa pengusaha mengajukan agar pajak diturunkan dari pengelola spa dari 35 persen menjadi 10 persen. Pengusaha hiburan juga telah lama menuntut tarif pajak diturunkan, karena 25 persen dirasa sangat tinggi. Para pengusaha hiburan menuntut agar pajak bisa turun menjadi 10 persen.

Ketua Asosiasi Hiburan (Suara NTB/her) Malam (APH) Senggigi HerHerman man menegaskan pengusaha mengeluhkan masalah penetapan pajak hiburan sebesar 25 persen yang dinilai memberatkan. Karena itu, para pengusaha pun menuntut agar pajak ini diturunkan menjadi 10 persen. “Kami mengeluhkan penetapan pajak 25 persen itu sangat berat sekali untuk kita. Jadi baru sekarang kami bisa diakomodir, mudah-mudahan bisa turun, kalau bisa kondisi saat ini 10 persen,” kata Herman belum lama ini.

Karena itu, ujarnya, para pengusaha meminta agar tarif pajak di perda ini disesuaikan dengan kondisi saat ini, karena tak memungkinkan kalau dipaksakan pengusaha membayar 25 persen.

Lebih-lebih dengan kondisi Senggigi saat ini sangat sulit, karena sepi. Ditambah lagi berbagai kebihakan perizinan yang dinilai memberatkan para pengusaha. Yang pasti, pihaknya selaku pengusaha akan berupaya semaksimal mungkin menyetor pajak.

Kepala Bapenda melalui Kabid Penagihan M Subayin Fikri mengatakan, sejauh ini pembahasan revisi perda pajak hiburan tengah berlangsung. Sejauh ini pembahasannya belum final. Sesuai usulan dari para wajib pajak ingin agar tarif pajak hiburan turun dari 25 persen menjadi 10 persen. Selain hiburan malam, ada juga pajak spa yang 35 menjadi 10 persen.

“Kalau menurut kami ndak bisa begitu (turun), sebab di Undang-undang nomor 28 saja sudah berbeda jauh (tarifnya), artinya objek pajak restoran, hotel dan hiburan itu memang sangat jauh. Sementara di UU 28 itu 75 persen tertinggi kalau hiburan, tapi belum final,” tegas dia. (her)

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Halaman 9

Anies Baswedan Puji Masyarakat NTB Tangguh Hadapi Bencana Selong (Suara NTB) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (18/ 12) sore mengunjungi SDN 9 Labuhan Lombok.

Sekolah ini adalah salah satu lokasi tempat yang dibantu pembangunannya oleh Pemda DKI Jakarta pascagempa bumi tahun 2018 silam.

Anies Baswedan mengaku dirinya sudah lama ingin datang ke NTB dan baru bisa dilakukan. Saat berkunjung ke SDN 9 Labuhan Lombok, Anies Baswedan menyebut, gempa tidak bisa dilupakan oleh masyarakat NTB. “Ibarat seorang anak sakit mau besar, itu tanda akan jadi maju dan berkembang,” ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pihaknya mengharapkan hubungan Jakarta dengan daerah lain di seluruh Indonesia ini bisa lebih diperkuat.

Apalagi Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia. Namun, selama ini banyak produk daerah saat sampai di Jakarta sudah tidak efisien.

Sementara Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy menyampaikan bantuan dari DKI Jakarta ini dialokasikan untuk membangun kembali sejumlah fasilitas pendidikan.

Antara lain untuk 22 Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dengan total alokasi Rp 4,5 miliar. Salah satunya SDN 9 Labuhan Lombok dengan bantuan Rp 660 juta yang kemudian digunakan membangun empat lokal.

Lokasi lainnya di SDN 5 Labuhan Lombok dengan anggaran sebesar Rp 409 juta. Disebut SDN 9 Labuhan Lombok paling besar karena menjadi sekolah yang paling parah terkena guncangan gempa. (rus)

(Suara NTB/rus)

SERAHKAN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Pemkab Lotim yang diterima Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy yang disaksikan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah.

Kepala SMA Kritik PT Buka Jurusan Tidak Sesuai Kebutuhan Mataram (Suara NTB) Puluhan kepala sekolah SMA sederajat se NTB mengikuti sosialisasi tahapan SNMPTN yang digelar Universitas Mataram (Unram), Rabu (18/12) pagi. Pada kesempatan

itu sejumlah kepala sekolah yang hadir mengkritik jurusan yang dibuka Unram lantaran dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan kerja masyarakat.

Salah satunya datang dari Kepala SMAN 1 Bolo lagi,

Bima. Dia meminta agar Unram membuka jurusan yang dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja. Sebagai contoh di Bima. Jurusan yang cocok dibuka saat ini adalah jurusan manajemen transportasi.

Oleh sebabnya, dia sangat berharap ke depan Unram bisa membuka jurusan ini.

Sementara itu perwakilan salah satu sekolah di Sumbawa juga menilai hal yang sama.

Kata dia, banyak lulusan yang ada saat ini masih menganggur.

“Kebutuhan masyarakat tidak disurvei yang dibutuhkan masyarakat. Unram hanya cari aman saja. Tidak berani membuka jurusan yang dibutuhkan. Jurusan yang bisa diandalkan oleh masyarakat NTB, sehingga warga tidak keluar di Unram,” kritiknya.

“Kami ingin berpikir orang orang NTB wajib ketika lembaga perguruan tingginya masih bisa tapi kalau jurusannya masih cari aman tunggu waktunya ketinggalan,” sebutnya.

Menanggapi kritikan tersebut, Wakil Rektor I Unram, Dr. Agusdin menjawab pembukaan suatu program studi melalui berbagai tahapan yang panjang.

Tidak benar jika membuka prodi tanpa didasari kebutuhan masyarakat. Dicontohkan Agusdin, pembukaan vokasi di Bima dan KLU merupakan atas keinginan masyarakat di dua daerah tersebut.

“Vokasi Bima dan KLU berdasarkan permintaan kabupaten, inisiatif dari kabupaten yang berniat membuka vokasi,” jelasnya. Akhirnya atas dasar itulah, Unram kemudian diminta untuk membantu mempersiapkan vokasi itu menjadi Politeknik.

“Itu dasarnya adalah aspirasi dari kabupaten. Vokasi nantinya akan menjadi politeknik.

Sudah berdiri lima tahun tapi belum memenuhi syarat menjadi politeknik. Karena harus

merekrut dosen tetap. Tapi sekarang ini masih dibebankan dari Unram,” terang Agusdin.

Selain itu syarat lainnya ialah mereka harus mampu menyediakan lahan 10 hektar.

Tapi hanya baru 3 hektar yang disediakan Pemkab Bima, sehingga Vokasi Bima belum bisa berubah jadi Politeknik, karena terkendala lahan yang belum memenuhi syarat. Sedangkan program studinya sudah memenuhi syarat. “Sedangkan KLU sudah memenuhi syarat lahan tapi prodinya belum memenuhi syarat,” tambahnya.

Menjawab tuduhan itu juga, Agusdin menjelaskan untuk membuka prodi yang lain setiap prodi yang dibuka di Unram sudah melalui tahapan survei. Jadi apa yang kita buka itu sudah ada kajian akademik yang komprehensif.

Selain itu pembukaan suatu prodi dipertimbangkan karena faktor minat. Kalau tidak ada yang minat pasti sudah tutup. ‘’Kita sudah survei alumni kita ada di mana kerja di mana tetap kita lakukan. Jadi prodi baru yang relevan tetap kita lakukan,” ujarnya.

Sementara dorongan membuka jurusan manajemen transportasi, Agusdin menyambut baik ide itu dan layak untuk didiskusikan. Hanya saja sementara ini, Unram sudah ada MoU dengan Angkasa Pura I di mana pihaknya kini membuka D III Pariwisata Konsentrasi Kebandarudaraan, karena sudah ada MoU dengan Angkasa Pura I. “Untuk manajemen transportasi ini masukan yang bagus untuk kita kaji bersama ke depan mungkin dengan Pelindo,” jawabnya. (dys)

29.800 Balita di Loteng Alami Stunting Praya (Suara NTB) – Jumlah anak balita yang mengalami stunting di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2019 sebanyak 29.800 orang. Untuk menuntaskan kasus stunting, tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, namun dibutuhkan penanganan lintas sektor.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Kusriadi kepada Suara NTB, Rabu (18/12) mengatakan, tahun 2020 mendatang, pihaknya membuat target penurunan angka stunting sebesar 2 persen.”

Target kita angka stunting di bawah 28 persen tahun 2020 – 2021. Itu itu sudah luar biasa, karena posisi Loteng saat ini 31,05 persen,” kata Kusriadi.

Ia mengatakan, jika semua pihak bergerak untuk menuntaskan stunting, maka dengan sumber daya yang besar, persoalan tersebut akan bisa cepat diselesaikan.

Di Loteng, katanya, ada inisiasi melalui Bappeda bahwa semua OPD terkait ikut menganggarkan penanganan stunting.

“Kalau kami di Dinas Kesehatan itu ada pembiayaan dari pusat, ada juga dari daerah. Dari pusat itu ada biaya operasional penanangan stunting sekitar Rp350 juta. Itu bentuknya adalah manajemen sampai tataran evaluasi,” katanya. Sementara di tataran teknis, penanganan stunting dilakukan melalui APBD. Pihak puskesmas juga menganggarkan dana untuk menyelesaikan masalah stunting ini.

Sebelumnya pada tanggal 12 Desember lalu, Dinas Kesehatan Provinsi NTB melakukan diskusi bersama stakeholder terkait khusus mengenai upaya penurunan angka stunting dan revitalisasi posyandu.

Dalam pertemuan tersebut ditargetkan stunting akan tuntas

tahun 2023 mendatang.

Dengan dukungan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp.103,6 miliar pada tahun 2020, tersebar di sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya sebagai penanggung jawab kegiatan, maka Pemerintah Provinsi NTB optimis akan dapat menuntaskan program pemberantasan stunting dan revitaliasi posyandu dari berbagai aspek.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A bersama Kepala Bapeda NTB dan para Kepala OPD serta akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyepakati pentingnya penanganan stunting dan pembangunan kesehatan dilakukan dengan cara berbagi peran dari seluruh stakeholder terkait.

“Semua instansi harus bergerak bersama dengan cara berbagi peran”, ujar dr. Eka. Termasuk juga menuntaskan stunting, menurutnya perlu dipetakan semua faktor penyebab dan risikonya, sehingga penanganan kasus stunting yang berbeda di setiap daerah dapat ditemukan solusi terbaiknya.

Dinas PUPR misalnya, memfokuskan anggaran stunting dalam hal menyiapkan infrastruktur sanitasi yang baik.

Karena secara akademis, sanitasi yang buruk dinilai sebagai salah satu penyebab stunting.

Program intervensi yang serupa juga dikerjakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, yang sesuai fungsinya, kini tengah membangun aplikasi dan basis data penanganan stunting secara keseluruhan.

Dengan demikian, didapatkan data pasti mengenai penderita stunting sekaligus objek pelayanan kesehatan secara komprehensif dalam Posyandu Keluarga di seluruh NTB, terangnya. (ris)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

Halaman 10

PTS dengan Laporan PDPT 100 Persen

STIE AMM Raih Penghargaan dari LLDIKTI VIII Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram mendapatkan penghargaan langsung dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII (LLDIKTI VIII), sebagai Perguruan Tinggi dengan Laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 100 persen selama 5 tahun terakhir berturut-turut di lingkungan LLDIKTI Wilayah VIII. Penghargaan ini diberikan dalam acara Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Pemberian Award 2019 pada Perguruan

Tinggi, Senin (16/12 ) lalu di Aula Bima Kantor LLDIKTI Wilayah VIII, Denpasar, Provinsi Bali.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen, dan bahkan tersedia juga data profil Mahasiswa.

Penghargaan yang diterima langsung Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM., tersebut merupakan salah satu penghargaan yang diterima dari PTS terpilih wilayah

Unram Ingatkan Kepsek Se NTB Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) laksanakan acara Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui SNMPTN, UTBK dan SBMPTN Tahun 2020 di Gedung Dome Unram, Kamis (18/12).

Rektor Unram diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA., saat menjelaskan beberapa hal baru dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, UTBK dan SBMPTN untuk kepala sekolah/wakil kepala sekolah bidang kurikulum tingkat SMA/MA/SMK se Pulau Lombok dan Sumbawa.

“Kami mengundang 500 orang kepala sekolah SMA/MA/ SMK sepulau Lombok dan Sumbawa,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram itu juga mengatakan setiap peserta (calon mahasiswa baru) harus membuat akun di laman portal LTMPT agar bisa mengikuti SNMPTN, UTBK dan SBMPTN. “Tahun 2020 mendatang setiap peserta harus punya akun di LTMPT” terangnya.

Selain itu, ujarnya, jumlah mahasiswa baru yang akan diterima oleh Unram dari jalur SNMPTN minimum 20 persen berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya (yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/PTN), untuk jalur SBMPTN minimum 40 persen berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) saja atau hasil UTBK dan kriteria lain (yang ditetapkan bersama oleh PTN). Selanjutnya untuk jalur Seleksi Mandiri maksimum 30 persen yang dapat juga menggunakan hasil UTBK. “Pelaksanaan UTBK terkonsentrasi di Mataram secara khusus di Universitas Mataram dan di beberapa universitas swasta yang sudah menjadi mitra, “ ungkapnya.

Dia berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir jika perlu agar senantiasa membimbing dan mendampingi siswa alumni mereka dalam proses seleksi nasional ini untuk meminimalisir kesalahan.

Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP) Unram, Ruspan menyampaikan profil Unram mengatakan Unram memiliki lebih dari 30.000 mahasiswa yang tersebar di 9 Fakultas untuk Program S1 yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian , Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri dan ada 3 Program Studi dibawah naungan Rektor yakni Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional serta Pendidikan Sosiologi, 13 Program Magister (S2), 1 Program Doktoral (S3) , 4 Program Diploma serta 5 Program Vokasi. (dys)

Bali-Nusra lainnya yang ikut sebagai peserta. Melalui penghargaan ini, tentu merupakan jawaban atas kinerja administrasi lembaga selama lima tahun ini, karena terhitung dalam kurun waktu 20142018 STIE AMM telah menyelesaikan laporan PDPT dengan tuntas.

Dalam pidatonya, Kepala LLDIKTI VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., memberikan arahan langsung kepada para pimpinan PTS yang hadir, bahwa perlu komitmen dari pimpinan perguruan tinggi untuk mendorong dosen

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi demi meningkatkan jabatan akademik dosen. LLDikti Wilayah VIII juga secara berkala terus menerus melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, maupun monitoring terhadap jabatan akademik dosen.

“Isian Beban Kerja Dosen banyak yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Pimpinan perguruan tinggi hendaknya juga memperhatikan hal ini, sebab terkait dengan kelayakan, kepantasan, dan tepat sasaran pembayaran tunjangan sertifikasi bagi dosen,”

ucap Prof Dasi saat memberikan arahan kepada para pimpinan PTS yang hadir. (ron/humas STIE AMM/*)

SERAHKAN - Kepala LLDIKTI VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si. (baju putih) saat menyerahkan penghargaan kepada Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM., (kedua dari kanan) Senin (16/12) di Aula Bima Kantor LLDIKTI Wilayah VIII, Denpasar, Bali.

(Suara NTB/ist)

Peringati Hari Ibu

Siswa di Kota Mataram Diimbau Tidak Menikah Dini

Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB mengunjungi sejumlah sekolah SMA di Kota Mataram, Rabu (18/12) pagi.

Kunjungan ini sebagai rangkaian peringatan Hari Ibu ke 91 di NTB. Adapun sekolah yang beruntung dikunjungi ialah SMAN 7 dan SMKN 5 Mataram Ketua TPKK Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam kunjungan ini mengingatkan agar para siswa tidak menikah dini. Tapi bagaimana siswa hendaknya menggantungkan cita-cita setinggi langit.

Menurutnya, pernikahan itu adalah tanggungjawab seumur hidup. Untuk itu harus dipersiapkan secara mental, fisik. Apalagi umur anak sekolah di SMA saat ini belum siap, sehingga ketika melahirkan nanti bisa bermasalah. “Agak istimewa tahun ini mengunjungi sekolah sekolah memberikan materi penyuluhan,” kata Niken.

Diakuinya, upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP) itu menjadi penting, karena sekarang ini sedang menghadapi banyak masalah. Di mana, banyak kasus pernikahan dini

di NTB, sehingga harus diminimalisir. ‘’Peran para pelajar sangat penting untuk menghentikan praktik ini,’’ ujarnya.

Generasi muda saat ini, tambahnya, kelak akan mewarisi kepemimpinan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, tidak ada kata lain selain harus mempersiapkan diri sejak sekarang dimulai dengan menggantung kan cita dan mimpi dan rajin belajar.

“Kalian akan menjadi tokoh. Artinya kalianlah yang akan mengisi posisi penting pada saat itu yang akan menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang baik gantungkan mimpimu setinggi langit. Kita harus punya cita cita yang tinggi. Semua dimulai hari ini,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB NTB Andi Pramaria, menambahkan, tahun 2045 atau pada 100 tahun

(Suara NTB/dys)

PENYULUHAN - Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah memberikan penyuluhan mengenai bahayanya menikah dini di SMAN 7 Mataram, Rabu (18/12).

Indonesia merdeka, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Di mana usia muda produktif yang paling banyak dibandingkan penduduk usia tua.

“Bayangkan nanti kalau sudah 20 tahun mendatang yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia ialah anak anak muda saat ini,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap agar para pelajar mempersiapkan diri sejak sekarang.

Caranya ialah giat belajar dan tidak menikah dini.

Hal senada disampaikan Sekretaris DP3AP2KB NTB Hj. Elly Suryani, yang berharap adanya kunjungan ke sekolahsekolah dalam rangka hari ibu mampu memperluas cakupan sosialisasi PUP. Di samping juga mampu menambah wawasan para pelajar mengenai PUP. Lebih jauh dikatakan Elly, selain mengunjungi sekolah, di hari yang sama sebelum itu DP3AP2KB juga menggelar ziarah makam. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj.

Sitti Rohmi Djalilah. Kegiatan ini juga diikuti ASN dan sejumlah organisasi wanita, di antaranya Legiun Veteran RI di NTB, Dharma Pertiwi, PKK Provinsi NTB, BKOW, PGRI NTB, IPEMI, IIDI dan organisasi lainnya.

Bertempat di Taman Makam Pahlawan Majeluk Mataram, Wakil Gubernur selaku pembina upacara bersama para peserta ziarah melakukan penghormatan sekaligus dirangkaikan dengan menabur bunga di makam para pahlawan. (dys)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar SMKN 1 Sikur Gelar ”Class Meeting” KKN di Kabupaten Lombok Utara Ajang Pencarian Atlet

Selong (Suara NTB) SMKN 1 Sikur Lombok Timur (Lotim)menggelar kegiatan class meeting, yang dimulai Senin (16/12) lalu. Upacara pembukaan (Open Ceremony) Class Meeting SMKN 1 Sikur berlangsung spektakuler dengan menampilkan berbagai macam atraksi, seperti parade delegasi yang iikuti oleh seluruh kelas sebanyak

(Suara NTB/ist)

PEMBUKAAN - Suasana pembukaan class meeting di SMKN 1 Sikur Lotim belum lama ini.

21 delegasi, Dancing Performance dari OSIS, Atraksi Silat oleh ekskul Pencak Silat, Senam oleh Pramuka.

Acara puncak pembukaan ditandai dengan pelepasan balon dan menyalakan api/ obor class meeting yang dipimpin oleh Kepala SMKN 1 Sikur Lalu Yaniwardan, S.Pd., M.Pd., yang diiringi juga kembang api.

Kepala SMKN 1 Sikur Lalu Yaniwardan, menjelaskan, upacara pembukaan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan dengan sangat meriah.

Kalau sebelum-sebelumnya upacara pembukaan berlangsung sederhana.

“Upacara pembukaan ini diupayakan mirip dengan pembukaan SEA GAMES. Meskipun demikian, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak/ibu guru yang telah melatih dan membina siswa untuk memiliki prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik,” ujarnya.

Pada kegiatan class meeting tahun ini, para delegasi akan memperebutkan Piala Bergilir dan hadiah-hadiah yang menarik yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ada beberapa mata lomba yang akan dipertandingkan antara lain pertandingan olahraga seperti futsal, bola voli, basket ball, badminton, dan tenis meja. Sedangkan pertandingan yang bersifat hiburan/entertainment, seperti Flashmob, Karaoke, Fashion Show, Lari Karung, Tarik Tambang, dan Tiup Balon.

Kegiatan direncanakan berlangsung selama seminggu dari tanggal 16 – 21 Desember 2019. Adapun acara tersebut diikuti oleh 700 orang peserta yang tersebar di 21 delegasi masing-masing kelas.

Lebih jauh dikatakan tujuan dari kegiatan Class Meeting ini adalah untuk menjalin silaturrahmi antarkelas yang ada di SMKN 1 Sikur, sebagai wahana untuk menyalurkan bakat siswa, untuk mencari calon-calon atlet muda yang bisa diikutkan untuk O2SN tahun yang akan datang, dan untuk pembentukan karakter siswa yang sportif, bertanggung jawab, dan fair play. (dys)

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode XVIII tahun akademik 2019/2020 di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Panitia KKN XVIII tahun akademik 2019/20120 melaksanakan penyerahan mahasiswa KKN di di Kantor Camat Kayangan, KLU, pada Selasa (17/12) lalu.

Ketua Panitia KKN XVIII, I Gusti Ayu Agung Andriani, SH., MH., dalam laporannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penerimaan yang sangat ramah dari pihak kecamatan Kayangan. Dipilihnya Kecamatan Kayangan sebagai tempat penyerahan karena letaknya yang di tengah-tengah lokasi KKN lainnya. KKN tahun ini berada di lima lokasi, yaitu Kecamatan Bayan sebanyak dua kelompok berlokasi di Banjar Wanasari dan Banjar Lumbung Arta, Dusun Pawang Timpas Barat, Desa Akar-Akar.

Sementara di Kecamatan Kayangan sebanyak satu kelompok yaitu di Banjar Amerta Bhuana, Dusun Montong Singgan, Desa Salu serta di Kecamatan Gangga sebanyak dua kelompok yaitu di Banjar Dharma Susila, Dusun Baturinggit dan Banjar Dana Laksana Sesia, Desa Persiapan Selelos.

Kegiatan KKN tahun ini akan dilaksanakan selama satu setengah bulan dari tanggal 17 Desember 2019 sampai 3 Februari 2020.

Jumlah mahasiswa yang mengikuti KKN tahun ini berjumlah 49 orang yang terdiri dari

lima prodi. “Kegiatan KKN ini merupakan upaya pendewasaan mahasiswa dan diharapkan bisa mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat guna memupuk soft skill mahasiswa,” jelas Agung Andriani.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd yang menyerahkan mahasiswa kepada pihak kecamatan dalam sambutannya mengharapkan mahasiswa bisa belajar kepada masyarakat dan mampu menjadi penyelesai masalah atau problem solving bagi masyarakat sekitar. Ia menambahkan pentingnya menunjukkan attitude ditunjukkan dengan perilaku yang baik. “Sehingga bisa menunjukkan sebagai insan yang beragama, dengan tidak sombong di tengah masyarakat, apalagi hanya baru tahu teori,” katanya.

Camat Kayangan, H. M. Thohir, SH., sebagai tuan rumah mewakili Camat Gangga dan Camat Bayan, dalam sambutannya menyatakan sangat senang dilibatkan dalam penyerahan KKN STAHN Gde Pudja Mataram. Ia memaparkan kondisi masyarakat Lombok Utara yang tahun lalu mengalami bencana alam gempa bumi yang terjadi hampir selama satu bulan. Masyarakat Lombok Utara merupakan masyarakat majemuk, ada yang beragama Islam, Hindu, dan Buddha.

Thohir menjamin masyarakat Lombok Utara merupakan masyarakat yang terbuka, tidak membedakan dan merupakan daerah yang relatif aman terkendali. Ia mengharapkan nantinya dalam berinteraksi, mahasiswa

dapat mematuhi aturan yang ada, sehingga kondusivitas tetap terjaga. “Salah satu program pemerintah daerah yang terus digalakkan adalah tertib administrasi kependudukan. Untuk itu, mahasiswa diharapkan dapat memberikan pembinaan dan berupaya membantu masyarakat terutama yang belum memiliki KTP, KIA, KK, Akte dan administrasi kependudukan lainnya apalagi pasca gempa banyak masyarakat yang kehilangan administrasi kependudukan,” harapnya.

Kegiatan penyerahan mahasiswa KKN STAHN tahun ini dihadiri oleh PHDI Kecamatan, Ketua Banjar, babinsa dan bhabinkamtibmas dari 3 kecamatan. Juga dihadiri oleh dosen pembimbing masing-masing kelompok dan tim monev KKN. Di akhir acara penyerahan, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram langsung meninjau ke lima lokasi posko KKN mahasiswa dan di beberapa lokasi. Ia melakukan dialog dengan pengurus banjar dan mengharapkan peran aktif mahasiswa dan masyarakat untuk berinteraksi dan saling berbagi.

Sehari sebelumnya panitia KKN telah melaksanakan kegiatan pembekalan yang dilaksanakan di Gedung Rektorat STAHN Gde Pudja. Kegiatan diisi oleh 4 ketua jurusan dengan materi yang berbeda-beda.

Yang intinya memberikan pembekalan terkait dengan kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di lapangan, dan juga program kerja yang riil untuk turut serta membina dan berbagi kepada masyarakat. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama antara Pimpinan STAHN Gde Pudja, pejabat Kecamatan Kayangan, dan mahasiswa KKN periode XVIII tahun 2019 saat penyerahan mahasiswa KKN di Kecamatan Kayangan.

SUARA NTB

Rabu, 18 Desember 2019

Tiga Petinju NTB Amankan Tiket PON

(Suara NTB/ist)

Sapwa Mengejar Tiket Olimpiade 2020 Mataram (Suara NTB) – Sukses meraih medali emas di SEA Games Manila tahun 2019 tidak membuat Sapwaturrahman cepat puas. Atlet kelahiran 13 Mei 1994 ini masih bersemangat untuk mencatatkan prestasi di event internasional yang lebih tinggi lagi.

Diwawancarai Suara NTB di Mataram, Selasa, 17 Desember 2019, atlet spesialis lompat jauh dan lompat jangkit ini berharap dapat kembali tampil mewakili Indonesia di Olimpiade di Jepang Tahun 2020. Saat ini dia tengah mempersiapkan diri untuk mengejar tiket mengikuti olimpiade tahun 2020.

“Capaian prestasi saya di SEA Games tahun ini sangat membuat saya bangga. Dan hal ini tentu menjadi penambah semangat saya untuk mengejar tiket Olimpiade tahun 2020,” ucapnya.

Meraih tiket olimpiade tahun 2020 memang tidak gampang, sebab butuh lompatan sejauh 8,22 meter untuk mendapatkan tiket Olimpiade. Sementara lompatan terbaik Sapwaturrahman adalah 8.09 meter.

Catatan lompatan tersebut dicapainya pada saat meraih Sapwaturrahman Sapwaturrahman medali perunggu di Asian Games 2018.

Sementara lompatan Sapwaturrahman saat menjuarai SEA Games 2019 sejauh 8.03 meter. Itu artinya dia butuh tambahan 0,19 meter lagi untuk bisa meraih tiket olimpiade 2020. Sementara di limit Olimpiade untuk nomor lompat jangkit 17,17 meter, sementara catatan lompatan Sapwa di nomor lompat jangkit 16,21 meter ketika meraih medali perunggu di SEA Games 2019.

Meski belum melampaui limit Olimpiade, namun Sapwa mengaku masih punya optimisme untuk mengejar tiket ke Olimpiade. Menurutnya dengan sisa waktu satu tahun ini dia akan memanfaatkan waktunya untuk berkompetisi di beberapa event internasional guna menambah jam terbang dan meningkatkan lompatannya.

Rencananya dia akan ambil bagian di Kejuaraan Atletik di China pada bulan Maret 2020. Keikutsertaan dirinya di kejuaraan atletik di China tahun 2020 cukup terbuka sebab ia sudah mendapat dukungan dari PB PASI untuk ambil bagian di event itu.

“Saya butuh jam terbang. Dan oleh PB PASI saya akan diberi kesempatan untuk mengikuti kejuaraan di China bulan Maret 2020,” jelasnya. (fan)

Masa Pendaftaran Balon Kades Dua Desa Diperpanjang Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendaftaran bakal calon (bacalon) kades dalam rangka Pilkades serentak di Kabupaten Sumbawa berakhir pada 16 Desember lalu. Namun dua desa masa pendaftarannya diperpanjang, karena hanya satu peserta yang mendaftar hingga masa pendaftaran berakhir. Desa tersebut yakni Desa Rhee Kecamatan Rhee dan Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro membenarkan hal tersebut. Masa pendaftaran untuk kedua desa sudah dilakukan sejak tanggal 17 hingga 20 hari kedepan. “Panitia di desa memperpanjang masa pendaftarannya, karena yang mendaftar hanya satu peserta,” ujarnya, Rabu (18/12).

Pihaknya tidak mengetahui penyebab di kedua desa hanya terdapat satu peserta. Apalagi waktu pendaftaran juga dinilainya cukup. Karena semua desa lainnya yang mendaftar lebih dari dua peserta. Sekarang ini di kedua desa sudah dibuka tambahan waktu pendaftaran. Bahkan sudah ada dua peserta yang mendaftar, sehingga bisa melaksanakan Pilkades serentak dengan ratusan desa lainnya.

“Minimal dua yang mendaftar. Sekarang sudah dibuka pendaftaran, dan sudah ada tambahan peserta yang mendaftar. Jadi tetap melaksanakan Pilkades serentak dengan desa yang lainnya,” jelasnya.

Terhadap panitia di desa, ditekankan agar tetap mengikuti aturan yang ada. Bahkan diminta agar menyampaikan kepada masyarakat yang lain untuk mendaftar. Karena sudah dibuka pendaftaran tambahan.

“Kalau ada ada hal yang perlu dikonsultasikan segera dikonsultasikan ke Dinas PMD sebagai leading sector yang menangani,” tanVarian Bintoro dasnya. (ind)

Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya sukses meloloskan empat atlet, cabang olahraga tinju NTB kembali meloloskan tiga atlet di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2020. Tambahan tiga atlet yang lolos ajang multi event olahraga nasional itu adalah Sinta Agustini, Karmila dan Riza Pastika.

Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Rabu (18/12) mengatakan tambahan tiga atlet tinju NTB yang mengantongi tiket PON XX/2020 setelah berhasil lolos ke babak final Kejurnas Pra-PON Tinju yang berlangsung di GOR Pakansari, Bogor, Jawa Barat (Jabar), 18 Desember 2019.

Ketiga atlet tinju NTB, yakni Sinta Agustini berhasil meraih tiket PON setelah memenangkan dalam laga semifinal kelas 45 Kg putri kemarin. Sementara Karmila unggul di semifinal kelas 54 Kg putri dan Riza Pastika sukses meraih kemenangan di semifinal kelas 64 Kg putri. Hasil kemenangan di babak semifinal tersebut meloloskan tiga petinju putri NTB ke babak final yang akan digelar di tempat yang sama tanggal 20 Desember 2019.

“Alhamdulillah kita bisa menambah tiga petinju lagi yang lolos PON,” ucap Indah Dugi Cahyono.

Lanjutnya, dengan lolosnya tiga atlet tersebut ke babak final maka jumlah petinju NTB yang lolos PON sudah mencapai delapan atlet. Pasalnya di Pra-PON Tinju pertama di NTT, bulan September lalu NTB sudah meloloskan lima atlet, yakni Endang 48 kg, Ainun Azizah 51 kg, Jubaitul 57 kg, Huswatun Hasanah 60 kg dan Saputra Samada 69 kg.

Lanjutnya, selain menambah tiga atlet yang meloloskan PON, NTB masih berpeluang menambah satu atlet meraih tiket PON. Pasalnya masih ada satu atlet putra, Nasruddin yang masih bertanding di babak semifinal malam itu. Hingga berita ini ditulis Nasruddin yang turun di kelas 91 Kg ke atas, masih berlangsung.

Untuk diketahui NTB berada di Pra-PON Wilayah Tengah dan Timur. Untuk bisa meraih tiket PON, petinju NTB harus meraih minimal peringkat dua dari 12 provinsi yang ambil bagian. (fan)

Kejar 17 Emas, Negara Tidak Boleh Pasrah pada Dukungan Anggaran Oknum Perusak Hutan

(Suara NTB/ula)

Teluk Cempi Miliki Potensi Lobster Jenis Mutiara Dompu (Suara NTB) Teluk Cempi Kabupaten Dompu memiliki potensi baby lobster jenis mutiara yang banyak dicari. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) no 56 tahun 2016 yang melarang penangkapan baby lobster di bawah 2 ons cukup efektif dilaksanakan di Dompu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin, M.Si kepada Suara NTB di Dompu mengungkapkan, dari tiga jenis lobster di teluk Cempi Dompu menjadi daerah yang banyak potensi bibit lobster jenis mutiara atau pasir. Untuk jenis ini, di tingkat nelayan biasanya dihargakan Rp4 ribu per ekor dan di luar bisa mencapai Rp65 ribu per ekor. “Tapi memang, bibit ini seperti laron.

Ketika sudah ditangkap, peluang hidupnya hanya 20 persen.

Makanya jarang ditangkap dan diperjual belikan,” katanya.

Terbitnya Permen KP No 56 tahun 2016, lanjut Wahidin, pihaknya langsung bekerjasama Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima untuk pengawasan. Sehingga tidak ada lagi penangkapan baby lobster di bawah 2 ons. “Berdasarkan Permen 56 tahun 2016, mereka yang menangkap baby lobster di bawah 2 ons diancam dengan denda sampai Rp1 M dan 6 tahun penjara,” ungkapnya. “Itu kebijakan Menteri yang lama, kita belum tahu kebijakan Menteri sekarang,” tambahnya.

Untuk lobster jenis mutiara dengan berat 2 ons, kata Wahyuddin, bisa dihargakan sampai Rp1 juta lebih. Bahkan yang 1 kg per ekor, bisa sampai Rp4 juta.

“Kalau di teluk cempi itu jenis mutiara. Kalau jenis batik dan batu, itu tidak ada. kualitasnya juga di bawah jenis mutiara,” jelasnya. (ula) Wahidin

Halaman 11

Dompu (Suara NTB) Kerusakan hutan di Kabupaten Dompu tidak bisa dibiarkan tanpa ada intervensi bersama untuk menanganinya. Untuk melestarikan hutan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan komitmen bersama. Kerusakan hutan tidak lepas dari perilaku oknum dan negara tidak boleh kalah dengan oknum.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Dompu, Lambi Mapasese Debakti, SH mengingatkan, sebagai negara hukum, legitimasi terkuatnya adalah hukum.

Masyarakat harus tunduk terhadap hukum dan sepakat bahwa kepentingan masyarakat menjadi kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan jangka panjang.

“Permasalahannya, kita membiarkan oknum-oknum ini merajalela di atas sistem yang kita bangun dan kita membiarkan itu atas dasar kepentingan masyarakat. masyarakat yang mana? Saya hadir di Pekat, rata-rata masyarakat mengeluh soal air,” kata Lambi Mapasese Debakti saat rapat dengar pendapat (RDP) lintas sektor urusan hutan di kantor Dewan, Rabu (18/12).

Dikatakan Lambi, dampak nyata dari kerusakan hutan kini dengan hilangnya sejumlah mata air. Di Desa Calabai yang selama ini kebutuhan air bersihnya bisa dipenuhi dari sumber airnya dalam sehari, kini harus 2 hari baru bisa terpenuhi. “Ini dampak riil yang terjadi di masyarakat. Ini fakta, dan ini fakta yang bukan tiba-tiba terjadi. Ini fakta yang terjadi karena efek domino panjang dari kebijakan-kebijakan, dari tindakan-tindakan dari berbagai pihak dan saya yakini hadir saat ini,” ungkapnya.

Untuk menangani kerusakan hutan, kata Lambi, butuh komitmen bersama lintas sektor utamanya KPH yang mengurusi hutan. Ia pun mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu untuk tidak lepas tangan soal hutan lantaran telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Pemkab tidak boleh lari dari (tanggungjawab) itu pak, dengan dalih ini sudah menjadi kewenangan provinsi, tidak sesederhana itu. Kita punya kewenangan dalam rangka menjaga lingkungan,”

tegas Lambi Mapasese.

Karenanya, Lambi mendorong lahirnya kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian hutan. Masing-masing pihak harus saling mendukung atas tugas dan fungsi masingmasing. Mulai dari aparat Kepolisian, TNI, Kehutanan, Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.

Sebelumnya, Pimpinan PT AWB, Dedi Rahadian menyampaikan keterlibatan oknum di Kepolsiain, TNI, Kehutanan, pemerintah Desa, dan masyarakat terkait pembalakan liar di Dompu. Kayu dua banga adanya di dalam kawasan hutan, termasuk di area izin PT AWB. Mestinya, kayu itu harus dengan surat keterangan hasil hutan (SKSH) dan untuk lereng Tambora hanya PT AWB yang memiliki hak mengeluarkan dokumen ini. Tapi faktanya, kayu-kayu ini bebas keluar daerah hanya bermodalkan nota angkut dan surat edar.

Dedi juga mengungkapkan, pernah mengamankan kayu yang diambil dari area konsesi PT AWB oleh warga dan diserahkan ke aparat. Tapi tidak ada yang berani menangkapnya.

“Kita alihkan ke aparat, ndak ada yang berani nangkap. Tidak ke TNI, tidak ke Polri, tidak juga ke aparat Dinas Kehutanan. Karena dinas kehutanan tidak punya penyidik. Kepolisian lepas tangan. Koramil bilang bukan wewenang saya, terus kita mau ngapain? Bayangkan 13 truk sudah kita tangkap, dilepaskan begitu saja. Terus mau ngapain?,” katanya.

Asisten 1 Setda Dompu, Drs

H Sudirman Hamid, MSI mengaku sepakat untuk membuat gebrakan bersama dalam menangani hutan Dompu. tidak hanya pemerintah, tapi juga oleh masyarakat penguasa lahan. Warga harus didorong untuk menanam kembali kayu di lahan yang dikuasai bila ingin tetap memanfaatkan lahan tersebut dan harus dibuatkan surat pernyataan.

Bila kayunya tidak ditanam dan tidak hidup, itu menjadi tanggungjawab penguasa lahan. “Kalau selama ini pemerintah yang menanam, maka sekarang harus dibalik.

Masyarakat yang menanam dan harus diberikan tanggungjawab untuk menjaganya,” kata Sudirman.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Yani Harnoto, SP yang mewakil kepala Dinasnya mengusulkan agar hutan di sekitar bendungan Tanju dan bendungan Mila bisa dijaga dengan penanaman kembali minimal pada radius 1 KM. Ini sebagai upaya menjaga bendungan tersebut dari sedimentasi, sehingga tidak cepat dangkal. “Kalau tidak segera kita lakukan, saya khawatir bendungan ini tidak akan menampung banyak air,” harapnya.

RDP komisi 1 DPRD Dompu yang dipimpin ketua Komisi, Ir Muttakun ini disepakati akan dirumuskan kembali kesimpulan sebagai langkah bersama dalam penanganan kerusakan hutan. Termasuk melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan seperti yang sudah dilakukan KPH dalam bentuk kemitraan. (ula)

(Suara NTB/ula)

BAHAS HUTAN - Sekretaris Komisi 1 DPRD Dompu, Lambi Mapasese Debakti saat berbicara pada RDP soal kehutanan di kantor DPRD Dompu, Rabu (18/12).

Harus Memadai

Mataram (Suara NTB) – Mencatat prestasi di kancah nasional tidak semudah membalik tepak tangan. Butuh dukungan peralatan dan sarana latihan yang memadai untuk merealisasikan target meraih target 17 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua 2019. Selain itu, dukungan anggaran harus terpenuhi guna mempersiapkan program latihan atlet berprestasi di kancah nasional hingga internasional.

Demikian terungkap dalam Diskusi Olahraga yang dihelat oleh KONI NTB dengan tema Ngopi Ngobrol Olahraga Prestasi di Acibara Coffee Mataram, Selasa, 17 Desember 2019.

“Mencetak atlet berprestasi tidak mudah, harus melalui proses latihan yang terus menerus dan panjang. Dukungan sarana dan prasarana harus memenuhi standar, serta dukungan anggaran harus ada,” ucap Mantan Dosen FPOK IKIP Mataram, H. Sunarto saat sesi tanya jawab di acara tersebut.

Lanjutnya, bila dukungan sarana dan prasaran dan anggaran sudah ada kedepan pembinaan olahraga prestasi harus memanfaatkan sport science. Hal tersebut, dalam rangka melahirkan atlet berprestasi di masa depan.

Ia mencontohkan, di era pembinaan olahraga modern ini, sejumlah klub olahraga di dunia tidak hanya melibatkan pelatih fisik, ahli gizi, dan pelatih kebugaran saja. Tapi sudah melibatkan psikolog dan memanfaatkan sport science.

Menurutnya, lewat sport science pola pelatihan yang diterapkan akan menjadi sangat terukur, sehingga bisa mengetahui pasti atlet yang dilatih akan mampu menunjukan prestasi maksimal.

Acara yang menghdirkan sejumlah atlet, pelatih peraih medali emas di SEA Games 2019 dan sejumlah pengurus cabang olahraga itu melibatkan Ketua KONI NTB, H. Andy Hadinato dan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin sebagai pembicara.

Pada kesempatan itu Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan acara ngopi ngobrol olahraga prestasi itu merupakan program KONI NTB yang mulai di helat setiap tanggal 17, dimulai mulai bulan Desember 2019 hingga menjelang keberangkatan kontingen NTB di PON di Papua bulan Oktober 2020.

Tujuan acara tersebut kata Andy untuk menampung aspirasi para insan olahraga di NTB guna mengembangkan pembinaan olahraga prestasi di NTB dalam rangka meraih target 17 medali emas di PON 2020. Pasalnya menurut Andy pihak KONI NTB telah siap merealisasikan target 17 medali emas di PON 2020. Andy berharap Pemprov NTB mendukung penuh program KONI NTB dalam meraih target 17 medali emas.

“KONI NTB siap merealisasikan target 17 medali emas di PON 2020. Dan Pemprov NTB melalui Dispora NTB siap mendukung program KONI NTB dalam meraih target 17 emas,” ucap Andy.

Di tempat yang sama, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan Pemprov NTB siap mendukung program KONI NTB dalam pencapaian target 17 medali emas di PON. Dukungan Pemprov NTB yang dimaksud termasuk sarana dan prasarana olahraga serta anggaran olahraga di NTB. “Komitmen pemerintah untuk mendukung target 17 medali emas di PON tidak diragukan lagi. Kalau ada persoalan kita diskusikan bersama, dan saya siap membuka kesempatan bagi semua insan olahraga yang ingin memberikan masukan untuk kemajuan prestasi olahraga,” ucapnya.

Hj. Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni menjelaskan bahwa pembinaan olahraga di NTB harus dilaksanakan secara berjenjang supaya regenerasi atlet terus ada.

Selain itu peran pengurus cabor harus terus dimaksimalkan supaya pembinaan atlet tetap berjalan sesuai rencana.(fan)

2019, Tingkat Kedisiplinan ASN Kota Bima Menurun Kota Bima (Suara NTB) Tingkat kedisiplinan Aparatur Negeri Sipil (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima menurun sepanjang tahun 2019 ini. Bahkan banyak ditemukan ASN yang tidak mengikuti Apel pagi dan pulang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa MH mengatakan merosotnya disiplin ASN itu setelah dirinya melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Dinas, Kecamatan hingga Kelurahan beberapa kali selama tahun 2019. “Sangat menurun.

Jumlahnya lebih dari ratusan ASN yang kedapatan tidak disiplin,” ujarnya.

Menurutnya indisipliner yang dilakukan ASN tersebut antara lain dari yang tidak mengikuti Apel pagi dan pulang, terlambat masuk jam kantor, bolos hingga tidak masuk kantor. Tindakan yang dilakukan itu juga tanpa keterangan dan alasan yang jelas.

“Rata-rata tidak ada keterangan atau alasan yang jelas para ASN dalam meninggallkan kantor, ataupun terlambat dan tidak mengikuti

Apel,” katanya.

Sebagai bahan evaluasi, Sekda mengaku langsung memerintahkan pimpinannya untuk mencatat semua ASN yang tidak disiplin tersebut, agar diberikan pembinaan dan teguran berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.

“Kita akan berikan sanksi, berupa pemotongan TKD. Hal ini diharapkan bisa memberikan efek jera dan kembali meningkatkan disiplin,” katanya.

Untuk meningkatkan kedisiplinan ASN tahun 2020

mendatang, Ia mengaku akan tetap melakukan sidak beberapa kali dalam sebulan. Selain memberikan pembinaan, Sidak yang dilakukan juga untuk mengevaluasi kinerja ASN. “2020 nanti Sidak akan terus kita tingkatkan,” katanya. (uki)

Mukhtar Landa

SUARA NTB

Kamis, 19 Desember 2019

HILANG HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.5071 CS NOKA/ NOSIN : MHIJFY115GK070319/JFY1E-1067078 AN. NURAINI SUKEMI HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM

Halaman 12

Mahasiswa Atensi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Mataram (Suara NTB) Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di NTB terus meningkat. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, di antaranya masih ditemukan ketidaksetaraan pemberian hak

antara laki-laki dan perempuan.

Dalam dialog publik bertemakan “Perlindungan Perempuan dan Anak” yang diselenggarakan Kohati Komisariat Dakwah beberapa hari lalu, Nurul Huda selaku pembicara menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan harus bersinergi dalam menciptakan keharmonisan sosial.

“Sudah bukan zamannya lagi membeda-bedakan peran lakilaki dan perempuan di ranah publik,” ucap Ketua Umum Kohati Cabang Mataram ini.

Nurul Huda cukup intens

dalam kegiatan-kegiatan advokasi perempuan dengan tergabung sebagai pengurus di Ruang Perempuan, sebuah LSM yang konsen dalam bidang tersebut. “Sebenarnya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadikan lelaki sebagai pelakunya, tapi banyak juga tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama perempuan,” ungkapnya.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut Kohati Komisariat Dakwah menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos).

Abdul Najib selaku praktisi di Kemensos sekaligus akademi-

si Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menjadi pembicara pada kegiatan itu. Dirinya memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

Najib mengungkapkan selain kekerasan, fenomena anak jalanan juga menjadi problem besar yang harus segera diselesaikan.

Menurutnya negara harus hadir dalam menuntaskan persoalan ini. Anak juga sering kali dieksploitasi sebagai pekerja berat.

“Apapun alasannya, menurut aturan Negara bahwa anak jalanan merupakan korban, dan

kedua orang tuanya harus bertanggung jawab atas hal tersebut,” terang Najib. (dys)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4 th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

SUARA NTB

Kamis, 19 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

Selamat Bertugas Mamiq Gita SETELAH sekitar 6 bulan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dijabat Dr. H. Iswandi, M.Si., sebagai Penjabat Sekda setelah Ir. H. Rosiady H. Sayuti, MSc., PhD., kembali ke Universitas Mataram.

Kamis (19/12) hari ini, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si., dijadwalkan dilantik sebagai Sekda NTB definitif. Pelantikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini setelah melalui proses seleksi ketat yang melibatkan panitia seleksi yang independen. Belum lagi, figur-figur yang mengikuti seleksi calon sekda adalah sosok yang berkompeten dan memiliki pengalaman yang lama di pemerintahan. Sebut saja, Dr. H. Iswandi. Selain saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Biro Umum Setda NTB. Selain itu, ada nama Ir. H. Ridwan Syah, MM., yang kini dipercaya sebagai Asisten II Setda NTB, juga pernah sebagai Kepala Bappeda NTB, Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Perhubungan NTB. Bahkan, di zaman pemerintahan Drs. H. L. Serinata dan Drs. H. Bonyo Thamrin Rayes dipercaya sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan.

Begitu juga, sosok lainnya Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih yang kini sebagai Asisten I Setda NTB juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Harian Sekda NTB, mantan Pelaksana Harian Bupati Lombok Barat, Kepala Dinas Perindustrian NTB, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sebelumnya, Baiq Eva Nurcahyaningsih pernah sebagai Asisten I Setda Lombok Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Lombok Barat serta sederet jabatan lainnya. Sementara sosok Ir. H. Husnul Fauzi, MSc., selama ini memiliki cukup pengalaman sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB sejak era Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH., MSi., hingga kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Sedangkan Lalu Gita Ariadi dikenal sebagai Mr. Visit di kalangan pelaku wisata di daerah ini. Bagaimana tidak saat mantan Sekretaris Bappeda NTB ini dipercaya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (kini Dinas Pariwisata) di awal kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Ir. H. Badrul Munir, MM., meluncurkan Visit Lombok Sumbawa 2012 dengan target 1 juta kunjungan wisatawan ke NTB. Waktu itu, banyak yang pesimis target kunjungan 1 juta wisatawan bisa tercapai. Namun, dengan mengedepankan konsep wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), perlahan namun pasti tingkat kunjungan wisatawan, baik nusantara dan mancanegara mulai terlihat. Bahkan, sejumlah hotel berbintang banyak dibangun di Kota Mataram dan daerah lain di NTB. Tidak hanya itu, 2 hotel waktu itu yang menjadi langganan penyelenggaraan MICE, yakni Hotel Lombok Raya dan Grand Legi Hotel menambah jumlah kamar dan memperluas ballroom (ruang pertemuan). Hal ini ditopang dengan pindahnya bandara dari Bandara Rembiga ke Bandara Internasional Lombok (BIL) atau Lombok International Airport (LIA).

Kini, Mamiq Gita sapaan akrab mantan Kabag Humas dan Protokol Setda NTB ini yang juga pernah dipercaya sebagai Asisten II Setda NTB akan dilantik sebagai pejabat ASN tertinggi lingkup Pemprov NTB. Sebagai sekda, tentu banyak tugas besar yang harus dikawal. Bersama dengan pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga program yang ditargetkan tuntas, bisa terlaksana dengan baik.

Penetapan birokrat kelahiran Praya Lombok Tengah, 1 Oktober 1965 ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 171/TPA Tahun 2019 tentang pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan diterima Pemprov NTB, Selasa (17/12) pukul 23.00 Wita. Untuk itu, sebagai sekda baru, Mamiq Gita di bawah koordinasi Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah harus fokus melaksanakan berbagai program yang sudah ditargetkan. Dan yang paling penting adalah meningkatkan koordinasi bersama seluruh pimpinan OPD dan pimpinan daerah. termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota. Selamat bertugas Mamiq Gita.

Utamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. (*)

OPINI

Halaman 14

Industri Minyak Kayu Putih, Menunggu 61 Tahun NTB ERAKAN Gogorancah di tahun 1980an era Gubernur NTB Gatot Suherman dapat dibaca dengan dua cara, Pertama gerakan untuk merespon kondisi masyarakat NTB saat itu dan menjadikan NTB swasembada pangan, Kedua pilihan jenis komoditi tanaman Padi yang adpatable dengan lahan kering serta agroklimat NTB secara umum. Artinya pilihan jenis tanaman yang akan mampu menjawab permasalahan saat itu dan kondisi sosiologis serta agroklimat NTB. Kita dapat belajar dari kebijakan tersebut, hadir pada waktu dan tempat yang tepat.

Refleksi kebijakan masa lalu dapat kita jadikan cerminan untuk melihat kondisi NTB saat ini. Kondisi tersebut, dihadapkan dengan semakin meluasnya perambahan hutan untuk tanaman Jagung. Perambahan hutan dengan kelerengan diatas 15 derajat di Pulau Sumbawa, tentu sangat tidak cocok bagi monokultur Jagung. Dampaknya, setelah 3 tahun lahan-lahan tersebut menjadi tidak produktif dan kritis bahkan berpotensi menjadi penggurunan (desertifikasi). Ini diakibatkan karena hilangnya top-soil (lapisan atas tanah) akibat dari air permukaan yang mengalir (run-off) tanpa tertahan akibat hilangnya vegetasi dengan perakaran dalam (pohon). Praktek ini dapat mengakibatkan kemiskinan sumberdaya lahan. Ketika sumberdaya kita miskian, akan memicu kemiskinan baru.

Membaca Lanskap NTB Saat Ini. Untuk mempertimbangkan hal itu, terdapat Lima faktor penting dalam membaca landskap NTB saat ini, jika dikaitkan dengan pengembangan komoditas yang mampu menjawab banyak hal bukan malah sektor lain menjadi korban. Pertama, Kondisi agroklimat NTB yang ditandai dengan curah hujan rendah khususnya di Pulau Sumbawa serta bulan hujan rata-rata dibawah empat bulan. Ini artinya kita mesti mencari jenis komoditi/tanaman yang tahan dengan kondisi agroklimat semacam ini. Kedua, Secara sosiologis, masyarakat NTB khususnya Pulau Sumbawa memiliki tradisi ternak lepas di padang pengembalaan. Di masyarakat Sumbawa dikenal dengan konsep Lar dan di masyarakat BimaDompu dikenal dengan So. Kondisi sosiologis ini yang menjadi salah satu faktor sebagian besar gagalnya kegiatan penghijauan hutan, akibat ternak memakan tanaman hutan. Karena memang di padang pengembalaan tidak ada manajemen sumber pakan yang disediakan oleh otoritas yang menan-

Oleh : Julmansyah, S. Hut., M.A.P (Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB) ganinya, semua alam yang mengaturnya. Disamping praktek pembakaran lahan hutan dan penyemprotan pestisda untuk penanaman monokultur Jagung. Ketiga, luas lahan kritis semakin bertambah. Sebaran lahan kritis terbasar berada di Pulau Sumbawa, baik dalam maupun luar kawasan hutan.

Apalagi data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, terdapat 96 ribu hektar kawasan hutan yang dirambah menjadi lokasi penanaman monokultur Jagung. Keempat, skala ekonomisnya harus menguntungkan petani.

Berapa skala konomis agar komoditas ini menguntungkan petani kecil atau kelompok petani. Kelima, Kepastian pasar (secure market) atas komoditas yang akan dikembangkan. Permintaan (demand) pasar produk dari komoditi tersebut secara nasional tinggi tetapi kemampuan supply (pasokan) dari dalam negeri sangat terbatas. Inilah pintu masuknya industrialisasi.

Dengan menggunakan kerangka pikir Lima faktor diatas, maka pertanyaannya apa jenis industrialisasi yang mampu menjawab Lima faktor tersebut sekaligus?. Pada era NTB Gemilang, telah menempatkan kebijakan industrialisasi menjadi lokomotif perubahan. Bukankah jika ingin ada perubahan, kita mesti merubah segala kelemahan atau hambatan menjadi peluang. Curah hujan rendah, lahan kritis dan ternak lepas harus dibaca kembali sebagai peluang bukan lagi hambatan. Inilah yang akhirnya ditemukan pada tema industrialisasi minyak Atsiri (essensial oil) salah satunya Minyak Kayu Putih sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi NTB melalui sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Industri Minyak Kayu Putih, sebagai Salah Satu Jawaban Kayu Putih (Melaleuca cajuput) di NTB sesungguhnya telah dimulai skala kecil di beberapa Balai Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) sejak 2014 lalu. Akan tetapi ada KPH yang berkembang dan ada yang stagnan.

Ini dibutuhkan roadmap agar menjadi lebih terarah. Apalagi sebelumnya belum menjadi mainstream kebijakan pemerintah saat itu. Karena dirasakan ada peluang pasar minyak kayu putih nasional yang menarik.

Fakta pasar saat ini, harga minyak kayu putih cenderung stabil bahkan meningkat hingga di angka 260 ribu rupiah/kg. Sementara kebutuhan minyak kayu putih di nasional seperti yang

RADIO

diperkirakan oleh para peneliti Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Kemen LHK sekitar 3.500 – 4.000 ton/tahun.

Sementara kemampuan supply dari produsen dalam negeri hanya pada angka 600-900 ton per tahun. Ini artinya minyak kayu putih hanya mampu disupply sekitar 25% dan 75% merupakan impor. Inilah peluang yang hendak diambil NTB saat ini. Inilah faktor kepastian Pasar (secure market) dari komoditas ini. Kehadiran PT. Sanggaragro Karya Persada di Pulau Sumbawa dan PT. Natura Aromatik Nusantara di Lombok Utara akan menjadi offtaker/buyer dari minyak Atsiri di NTB. Tugas pemerintah selanjutnya yakni memastikan adanya kemitraan antara petani dan pasar.

Tanaman Kayu Putih (Melaleuca cajuput), merupakan tanaman yang mampu hidup pada lahan kritis dan iklim yang sangat panas. Hal ini akan meningkatkan kadar Cineol dari minyak Kayu Putih. Produk minyak Kayu Putih dari PT. Sanggaragro di Bima memiliki kadar cineol 74%, jauh diatas SNI 60%. Tanaman ini hanya sekali ditanam dan dipanen dengan cara memangkas setiap 7 bulan sekali. Tanaman ini mampu beradaptasi dengan kondisi iklim dan kondisi sosiologis masyarakat Pulau Sumbawa. Dimana ternak tidak mengkonsumsi tanaman Kayu Putih karena beraroma menyengat.

Sehingga tanaman Kayu Putih (Melaleuca cajuput) akan mampu menjawab lahan kritis yang luas di NTB sebagai tanaman penghijauan.

Bagaimana skala ekonomis tanaman ini, apakah akan mampu menggantikan Jagung?. Meski kontribusi tanaman Jagung terhadap kesejahteraan petani juga dampak lingkungan masih dipertanyakan. Tanaman Kayu Putih (Melaleuca cajuput), mampu mendapatkan hasil kurang lebih 50 juta/Ha/tahun, dengan syarat menggunakan benih unggul dari Balai Besar Litbang KemenLHK dan jumlah per hektar minimal lima ribu pohon per hektar. Akan dipanen hingga usia 25 tahun kedepan. Akan tetapi harus dimulai dari tapak, dengan kerjasama Pemprov dan Pemkab, agar petani memiliki keyakinan untuk memilih komiditas ini. Bukankah untuk perjalanan seribu langkah harus dimulai dengan satu langkah pertama.

Penutup Kehadiran Gubernur NTB di pabrik Minyak Kayu Putih skala be-

sar di Sanggar Kab. Bima memiliki nilai strategisnya. Ada komitmen yang kuat dalam merespon kondisi hutan dan lahan saat ini serta laju kemiskinan di NTB, melalui tanaman Kayu Putih. Apalagi saat diskusi di ruang VIP bandara Bima, Gubernur NTB dan Bupati Bima telah bersepakat menjadikan Tanaman Kayu Putih sebagai tanaman penghijauan dalam jangka saat ini. Komitmen pimpinan seperti inilah yang akan menentukan masa depan NTB kita bersama. Salah satu statemen menarik dari Bupati Bima saat diskusi VIP Bandara Bima, beliau mengatakan bukan saatnya lagi kita saling menyalakan kondisi hutan, tetapi kita harus bersama mencari solusinya.

Nampaknya kita harus menunggu 61 tahun NTB, untuk kita menemukan solusi atas lahan kritis NTB melalui industri minyak kayu putih (Melaleuca cajuput). Keterlibatan pemerintah desa kedepan dapat menjadikan unit pengolahan minyak kayu putih dikelola oleh BUMDes. Karena melalui pengolahan minyak Kayu Putih ini dapat menjadi sumber PADes-PAD, pendapatan petani dan mampu merestorasi lingkungan.

Wallahualam ***

POJOK Presiden tetapkan Gita Ariadi sebagai Sekda NTB Selamat mengemban amanah

*** Dari lima objek wisata super prioritas,Mandalika potensi besar dan paling siap Yang paling penting realisasinya

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 19 Desember 2019

2020, ITDC Genjot Investasi 10.000 Kamar Hotel Dari Hal. 1 Pengembangan disebut akan mengikuti master plan yang telah disusun untuk KEK Mandalika.

Gita menerangkan bahwa berdasarkan rencana yang telah disusun, sepanjang 2020 ITDC akan mengupayakan terwujudnya 10.000 kamar hotel yang akan mengakomodir potensi wisatawan yang mencapai 300.000 orang per tahun. Jumlah kamar hotel tersebut akan didukung juga dengan rumah-rumah warga yang dialih-fungsikan menjadi rumah singgah. ‘’Nanti ada bagian yang di sebelah barat itu sebagai mixing arena. Ada untuk hotel-hotel bintang tiga dam UMKM bisa di sana,’’ujar Kepala DPMPTS NTB tersebut. Menurut Gita, percepatan yang akan dilakukan ITDC tetap akan mementingkan kepentingan publik dan pengusaha kecil.

Dicontohkannya seperti pembangunan awal di KEK Mandalika yang mengutamakan area publik seperti masjid, pembenahan areal pesisir pantai dan lapak untuk UMKM. ‘’Itu bentuk dari pro (dukungan, Red) kita terhadap publik dan pengusaha kecil,’’ ujarnya.

Sebelumnya Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc juga bertemu dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan para investor untuk membahas proyek The Mandalika, di Bukit Merese, Selasa (17/12) lalu. Dalam kesempatan tersebut Gubernur yang akrab

disapa Dr. Zul itu menegaskan bahwa NTB merupakan provinsi yang ramah investasi.

Sebagai informasi, ada delapan investor yang tergabung dalam proyek The Mandalika. Diantaranya.

Djarum Group, Ciputra Group, Rajawali Group, Salim Group, Metro Group, Mandalika Jaya bersama, Vinci PP Property dan Hotel Indonesia Natour.

Diterangkan Dr. Zul visi NTB Gemilang yang menjadi tujuan pemerintah provinsi saat ini dapat dicapai dengan menjamin investasi dan komunikasi bisnis dengan berbagai pihak. “Kami akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa temanteman investor nyaman dan tidak ada kesulitan untuk hadir melakukan aktivitas bisnis di NTB ini,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mataram, Rabu (18/12).

Walaupun begitu, seluruh kemudahan dan komunikasi yang dibangun dengan investor utamanya diminta agar memberikan dampak bagi masyarakat NTB sendiri. Baik bagi peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan ekonomi masyarakat secara umum. “Kita tidak ingin ketika nanti Mandalika menjelma menjadi satu kawasan yang penuh dengan hotel berbintang, tapi anakanak kami tidak mampu menikmati alamnya sendiri,” pungkasnya. (bay)

Oknum Pengusaha Diduga di Belakang Penguasaan Lahan oleh Masyarakat Dari Hal. 1 Apabila warga saja yang menguasai lahan itu, maka agak gampang ditertibkan oleh Pemda. ‘’Tapi di belakang warga ini ada orang-orang itu. Ndak bisa kita hanya menyalahkan PT.GTI. Tapi warga di sana juga ilegal,’’ katanya.

Rum mengatakan, lahan-lahan yang dikuasai secara ilegal itu dimanfaatkan untuk berbagai usaha di bidang pariwisata. Disebutkan, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan sebanyak 75 hektare. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal.

Namun, dari 65 hektare lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal. Mengenai nasib kerja sama Pemprov dengan PT. GTI, Rum mengatakan masih dilakukan kajian oleh tim. Apakah kerja sama itu diputus kontraknya atau diperpanjang. ‘’Masa kontraknya belum

habis. Tim dibentuk tapi masih 2-3 kali pertemuan.

Kita akan menyelesaikan masalah ini tapi jangan ada kegaduhan,’’ tandasnya.

Kerja sama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun tersebut mendapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. GTI yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan tersebut dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp22,5 juta. (nas)

Lapak UMKM di KEK Mandalika Kurang Diminati Dari Hal. 1 Diterangkannya, sejak lapaklapak tersebut dibangun, hanya sebagian kecil pedangang yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Lokasi yang berada tepat di tengah-tengah kawasan sendiri sebelumnya dinilai menjadi lokasi paling strategis untuk menempatkan lapak UMKM sebagai pusat perbelanjaan. ‘’Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak menggunakan bangunan khusus untuk berjualan yang telah kami bangun,’’ ujar Brata.

Hal tersebut utamanya disebabkan oleh kondisi sekitar kawasan, terutama di sekitar lapak-lapak UMKM yang dinilai masih sepi pembeli. Karena itu para pedagang masih lebih memilih berjualan di luar kawasan, terutama untuk pedagang-pedagang suvenir yang diketahui melakukan aktivitas di dalam kawasan.

Brata mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena menyadari kondisi sekitar lapak UMKM yang memang masih sepi pengunjung. Namun seiring waktu, dengan kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara ke depannya, para pedagang diharapkan bersedia memanfaatkan lapak yang telah disediakan.

Penyediaan lapak UMKM, sebelumnya ditujukan untuk mengkonsentrasikan aktivitas jual-beli dari UMKM yang selama ini tersebar secara acak di sekitar kawasan. ‘’Kita sadar di sana masih sepi, tapi kami yakin kedepannya lapaklapak yang kamu bangun itu bsia terisi,’’ ujarnya.

Saat ini, aktivitas jual-beli produk UMKM di sekitar kawasan, masih berjalan seperti biasa. Yaitu para pedagang menjajakan produknya sembari menawarkan kepada wisatawan yang berkunjung dan melakukan penjualan aktif.

Pihak ITDC akan melakukan penertiban mengikuti perkembangan yang ada. Untuk

penertiban pasti akan ada.

Penertiban diterangkan Brata perlu dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pedagang. Khususnya bagi para pedagang yang selama ini beraktivitas di sekitar kawasan untuk mendapatkan peningkatan ekonomi mengikuti perkembangan di KEK Mandalika. ‘’Kami harap para pedagang ini bisa mendapatkan ekonomi yang wajar. Salah satunya dengan menempati lapak-lapak yang ada di dalam,’’ ujarnya. Hal tersebut akan dapat dicapai dengan multiplier effect yang dibawa KEK Mandalika, khususnya dengan gelaran MotoGP 2021 mendatang.

Sepinya wisatawan membuat para pedagang suvenir di KEK Mandalika harus beradaptasi, salah satunya dengan mempertahankan promosi aktif yang tidak jarang terkesan agresif. Seperti dialami salah seorang pedagang yang berjualan di Bukit Merese yang menjadi bagian KEK Mandalika, Inaq Lembain. Ia bercerita kepada Suara NTB bahwa hampir seminggu dagangannya sepi pembeli. ‘’Sekarang hanya satu dua bus yang datang. Dulu sebelum gempa bisa sampai tujuh bus sehari,’’ ujarnya. Inaq Lembain rutin berdagang sejak tiga tahun lalu, mulai dari pukul tujuh pagi sampai sembilan malam. Barang yang dibawanya berasal dari seorang bos besar.

Disebut Inaq Lembain dirinya tidak punya pilihan lain selain berdagang. Ia tidak mendapatkan jatah tempat pada pembagian kios dagang baik di Kawasan KEK Mandalika maupun di Desa Sade tempatnya berasal. “Mahal bayar pajaknya, saya tidak punya uang,” ujar Inaq Lembain. (bay)

Halaman 15

462 Berkas Pelamar Kejaksaan Diverifikasi Kejagung

(Suara NTB/ars)

Paryono

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 30 pelamar pada formasi yang disediakan Kejaksaan terpental. Mereka tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis lainnya. Selanjutnya, 462 berkas akan dilakukan verifikasi administrasi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta.

Menurut Ketua Panitia Seleksi CPNS Kejaksaan Tinggi NTB, Paryono, SH.,MH, 30 berkas pelamar yang tidak memenuhi syarat, seperti nilai yang tidak cukup dan tinggi badan tak memenuhi syarat. ‘’Saat verifikasi berkas di sini (Kejati, red), 30 berkas ini tidak memenuhi syarat,’’ kata Paryono, Rabu (18/12).

Total berkas yang masuk dan diseleksi pihaknya men-

capai 492 berkas, sehingga tersisa 462 yang diproses lanjut. Menurut Paryono yang menjabat sebagai Asisten Pembinaan Kejati NTB, data-data berkas itu sudah diteruskan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya akan diproses panitia seleksi di Kejaksaan Agung dan Kemenpan RI. ‘’Data data pelamar dikumpulkan jadi satu di Kejaksaan Agung, akan diperiksa oleh Kemenpan. Untuk diproses kartu ujiannya,’’ kata dia.

Menurut rencana, ujian serentak akan berlangsung tanggal 16 Februari mendatang.

Kejaksaan RI membuka formasi CPNS dan jaksa tahun 2019. Dibuka lowongan untuk 5.203 orang, menjadi

rekor terbanyak di Kejaksaan.

Besarnya kebutuhan itu karena terbatasnya jumlah pegawai di Kejaksaan, baik tingkat Kejati sampai Kejari.

Formasi yang dibuka untuk kualifikasi pendidikan SMA sederajat, Diploma III sejumlah jurusan, kemudian S1 untuk jurusan fakultas hukum dan jurusan umum.

Adapun formasi yang dimaksud adalah, Jaksa Ahli pertama S1 Sarjana Hukum 986 orang, pengelola data perkara dan putusan untuk DIII Perkantoran, Komputer, Administrasi, Pemerintahan, Manajemen, Sekretaris, Komunikasi sebanyak 569 orang. Pranata Barang Bukti untuk DIII Administrasi, Komputer, Perkantoran, Manajemen, Sekretaris untuk 720

orang.

Kemudian Pengawal Tahanan untuk SLTA/ SMA sederajat 1000 orang, Pengemudi Pengawal Tahanan SLTA/SMA Sederajat 1000 orang. Selanjutnya, Pranata Komputer S1 Komputer, Tehnik Informatika, Sistem Informasi sebanyak 533 orang. Auditor Pertama untuk S1 Ekonomi dan S1 Akutansi 130 orang. Arsiparis Pelaksana untuk DIII Kerasipan sebanyak 137 orang. Menurut Asbin, selebihnya adalah dokter spesialis berbagai penyakit, termasuk apoteker dan bidan. Sehingga jumlah total kebutuhan pegawai dan jaksa adalah 5.203 orang se Indonesia. (ars)

Soal GTI, Kejaksaan akan Serahkan Temuan ke Gubernur Mataram (Suara NTB) Sengkarut masalah penggunaan lahan Hak Guna Bangunan (HGB) di Gili Trawangan belum ada tanda tanda berakhir. Kejaksaan Tinggi NTB melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan menyerahkan temuan terkait dugaan pidana dan keperdataan pada lahan yang dikuasai PT. Gili Trawangan Indah (GTI). ‘’Selanjutnya, nanti guber-

nur seperti apa responsnya.

Kami hanya akan menyerahkan apa yang menjadi temuan kami,’’ kata Asdataun Kejati NTB, Tende, SH.,MH kepada Suara NTB, Rabu (18/12).

Rencana menyerahkan hasil temuan itu sedianya akan berlangsung pekan ini. Namun terkendala kesibukan Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah, terma-

suk terbentur dengan agenda HUT ke 61 NTB Selasa (17/ 12) lalu. Sementara Rabu kemarin terbentur dengan agenda gubernur kunjungan ke lahan ITDC. ‘’Nanti kalau sudah ketemu agendanya, kita akan serahkan ke Gubernur. Kami undang juga Ketua DPRD supaya melihat langsung apa yang jadi temuan kami,’’ kata Tende.

Presiden Tetapkan Gita Ariadi sebagai Sekda NTB Dari Hal. 1 Mendagri Tito Karnavian telah memperpanjang masa jabatan Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si. Perpanjangan jabatan Penjabat Sekda NTB keluar pada Senin (16/12) lalu.

Masa jabatan Penjabat Sekda berlaku sampai dilantiknya Sekda definitif.

Gita termasuk pejabat yang sudah beberapa kali menjadi Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Ia pernah menjadi pejabat di kabupaten sebelum menjadi pejabat provinsi. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Universitas Brawijaya Malang jurusan Administrasi Negara tahun 1989, dan melanjutkan S2 Magister Sain Publik Universitas Gadjah Mada tahun 2001.

Gita Kelahiran Praya 54 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober 1965 ini me-

ngawali karier sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama 3 tahun dan pernah menjabat sebagai Kasubbang Pemberitaan Humas Setda Sumbawa, Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata Diparda Tk.II Sumbawa.

Pada Tahun 1995, Gita melanjutkan karier PNS di Pemerintah Provinsi NTB, diawali sebagai Kasubbag Program Diklat, Penjabat Kabag PPI pada Biro Humas, Penjabat Kasubdin Pemasaran Pariwisata, Kabag Humas Setda NTB, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Gita telah mengikuti diklat ADUM, ADUMLA, Diklatpim Tk. III, dan Diklatpim Tk. II. Terpisah, Gubernur NTB, Dr.

H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengatakan tidak ada kekosongan jabatan Sekda. Ia memastikan Sekda NTB definitif segera dilantik. Ia mengatakan siapapun yang menjadi Sekda. Itulah yang terbaik buat NTB. Gubernur menjelaskan, sesuai ketentuan dirinya punya kewajiban merekomendasikan tiga nama calon Sekda ke pemerintah pusat. Gubernur punya diskresi untuk mengusulkan Sekda yang memang bisa bekerjasama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai cocok untuk kesinambungan pembangunan. ‘’Dan Presiden juga punya diskresi khusus. Pokoknya yang terpilih jadi Sekda definitif adalah pilihan Pak Jokowi.

Pokoknya pilihan Sekda definitif itu bukan pilihan Zulkieflimansyah, bukan pilihan side, tapi pilihan Pak Jokowi,’’ tandasnya. (nas)

Waspada Bertransaksi di ATM Dari Hal. 1 Masyarakat juga cenderung memilih praktis, menggunakan layanan transaksi di ATM-ATM. Kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/12) kemarin, Farid mengatakan, pada prinsipnya, perbankan juga telah menyiapkan petugas untuk memantau seluruh mesin-mesin ATMnya beroperasi normal.

Demikian juga ketersediaan uang di dalamnya. Namun Farid menegaskan, peningkatan layanan harus terus dilakukan.

Selain itu, Farid juga menyebut soal transaksi di mesinmesin ATM. Kendati perbankan telah memiliki pengamanan ekstra di mesin-mesin ATMnya, baik pengawasan dengan teknologi, maupun manual (pengawasan langsung petugas), masyarakat pengguna ATM di-

ingatkan ikut meningkatkan kewaspadaan. ‘’Jangan sampai terjadi skimming,’’ pesannya.

Skimming adalah salah satu jenis kejahatan perbankan, yaitu pengumpulan informasi sebuah kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menempatkan alat yang biasa disebut skimmer. Alat ini bertugas merekam jejak penggunaan sebuah kartu kredit atau kartu ATM. Jika alat ini dipasang di sebuah mesin ATM, otomatis semua kartu yang keluar masuk di mesin tersebut akan terekam data dan aktivitasnya. Dengan demikian, leluasa bagi onknum untuk menguras isi rekening dari ATM yang telah direkam data-datanya.

Untuk mengatisipasi skimming kata Farid Faletahan, masyarakat yang akan menggunakan mesin ATM harus leb-

ih teliti memeriksa bagian dari area lubang kartu di mesin ATM. Jika diketemukan benda asing/ mencurigakan, ia menyarankan sebaiknya tidak melakukan transaksi. Dan melapor kepada petugas bank.

Kemudian jika terjadi gangguan pada mesin ATM, kartu tertelan, Farid juga mengingatkan agar nasabah tak panik.

Kartu yang tertelan disarankan untuk didiamkan. Kemudian melapor langsung kepada petugas layanan di kantor banknya. ‘’Ndak masalah, tinggalkan saja. Lapor ke banknya. Jangan menghubungi nomor yang tertera di ATM jika nomornya tak meyakinkan. Atau memberikan kepercayaan kepada orang asing di sekitar. Jangan membagi nomor PIN. Tetap tingkatkan ketelitian dan kewaspadaan,’’ demikian Farid. (bul)

Temuan temuannya sudah jelas, terkait dengan kontrak Pemprov NTB dengan PT. GTI yang cacat hukum karena kontrak mencapai 70 tahun, padahal diatur hanya 20 tahun dan hanya dapat diperpanjang 30 tahun.

Sedangkan unsur pidana, terkait perputaran uang Rp23 miliar per tahun di Gili Trawangan sesuai uji petik bersama KPK beberapa bulan lalu. Namun uang itu tidak masuk ke kas negara atau daerah, yang seharusnya menjadi penerimaan daerah.

Temuan yang akan disampaikan itu, akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi batal demi hukum jika ditinjau dari pasal 4 perjanjian kontrak dengan PT. GTI yang kesepakatannya sudah berjalan 24 tahun. Sebab perjanjian itu bertentangan dengan Pasal 35 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Isinya batasan penguasaan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan hanya dapat diperpanjang 20 tahun.

Sementara dalam pelaksanaannya, perjanjian antara GTI dengan Pemprov NTB berlangsung 70 tahun tanpa ada proses evaluasi setiap lima tahun. Kedudukan perjanjian

ini bertentang dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum (KUH) Perdata.

Pertimbangan lain, tidak terpenuhinya perjanjian kontrak sesuai kewajiban PT. GTI, ditambah dengan kewajiban lain sesuai pasal 5 dalam kontrak, sehingga perusahaan tersebut sebagai pihak kedua dianggap lalai.

Menurut Asdatun, setelah temuan diserahkan, menjadi kewenangan gubernur untuk menindaklanjuti rekomendasi pihaknya. Tak ingin berspekulasi soal sikap gubernur, namun pihaknya berharap agar temuan tersebut direspons dengan tindaklanjut sesuai rekomendasi. Bagaimana pun juga pihaknya prihatin dengan pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan, dikuasai masyarakat bertahun tahun namun tidak dikelola PT. GTI. Pendapatan negara puluhan miliar pun jadi hilang. ‘’Kita prihatin, jangan sampai ini berlarut larut,’’ tegasnya. Kegelisahannya pun sama dengan yang disampaikan Bupati Lombok Utara Dr.H. Najmul Akhyar, yang berharap Pemprov NTB segera betindak tegas, mengambil keputusan pemutusan kontrak. (ars)

Kajati NTB Diganti Dari Hal. 1 Sementara Nanang Sigit Yulianto saat ini masih menjabat sebagai Wakajati DKI. Nanang sebelumnya diketahui pernah menjadi Asisten Intelijen di Kejati NTB sekitar tahun 2011.

Dikonfirmasi terkait pergantian jabatan ini, dibenarkan Wakajati NTB, Anwaruddin, SH.,MH. “Keputusan di Jaksa Agung memang seperti itu. Mutasi ini bersamaan dengan pergantian jabatan eselon dua lainnya di lingkup Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Wakajati belum memastikan kapan proses serah terima jabatan Kajati yang baru.

Namun dipastikan akan berlangsung di gedung bundar Kejaksaan Agung. “Nanti pelantikannya di Kejagung.

Cuma, tanggalnya belum tahu. Yang pasti sekarang pak Arif masih Kajati NTB sampai dengan pelantikan nanti,”

tandasnya.

Selama di Kejati NTB, Arif baru melahirkan satu produk penanganan kasus korupsi, terkait dugaan penyimpangan pada lahan Lombok City Center (LCC). Dalam kasus ini, baru hanya menetapkan satu orang tersangka pelaksana teknis, yakni Direktur PT. Tripat Lobar, AS. Sementara kasus lain, seperti PT. Bank NTB dan kasus BPR NTB merupakan tindak lanjut dari jabatan sebelumnya. Dua kasus ini pun belum tuntas menyentuh tersangka lain.

Saat jabatan Arif dan posisi Asipidsus dijabat Ery Ariansyah Harahap, ada empat kasus di Bima yang dibidik.

Terkait dugaan penyimpangan pada masjid terapung, taman Amahami, lahan relokasi banjir dan dam yang rusak akibat banjir. Dari empat kasus itu, hanya lahan relokasi yang naik ke tahap penyidikan. (ars)

Sembilan Pejabat Lengkapi Berkas Dari Hal. 1 Sebanyak enam pejabat mendaftar untuk jabatan Kepala Disperin dan 10 pejabat mendaftar untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB. Dari jumlah pendaftar tersebut, baru tiga pejabat yang melengkapi berkas persyaratan untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB dan 6 pejabat untuk jabatan Kepala Disperin NTB. ‘’Kominfotik baru 3 orang dan Perindustrian 6 orang sudah mengumpulkan berkas. Pendaftaran sudah tutup hari ini (kemarin). Penyerahan berkas persyaratan sampai besok (19 Desember),’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi Rabu (18/12) siang.

Apabila pendaftar tidak melengkapi berkas persyaratan, maka bisa gugur dalam seleksi administrasi. Rencananya, Pansel akan mengumumkan hasil seleksi administrasi pada 21 Desember. Selanjutnya, pada 22 Desember dilakukan asesmen bagi pejabat yang lulus seleksi administrasi di Kantor BPSDM NTB. ‘’Tanggal 26-27 Desember tes wawancara dan presentasi,’’ terangnya.

Fathurrahman menambahkan, semua pejabat, baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peluang yang sama menjadi Kepala Diskominfotik dan Disperin NTB. Pansel akan melihat dari sisi kualitas, kemampuan dan

kompetensinya.

Bahkan, pejabat yang saat ini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) untuk dua jabatan yang dilakukan seleksi terbuka tak menjamin mereka akan menjadi Kepala Dinas (Kadis). Jabatan Plt yang diamanahkan saat ini untuk mengisi kekosongan Kadis.

Ia menyebutkan, 6 orang pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kepala Disperin NTB. Antara lain, Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE, ME, Kepala Bidang Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan Disperin NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Pd. Kemudian Kabag Umum Setwan KLU, Moh. Muldani, S. Sos, MM yang mendaftar sebagai

Calon Kepala Disperin NTB, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Barat, H. Muktasimbillah, S. Sos, SE, MM. Selain itu, Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Muhammad Nasir dan Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas LHK NTB, Dr. H. Ahmad Fathoni, SP, MT. Sedangkan 10 pejabat yang mendaftar untuk jabatan Kepala Diskominfotik NTB, antara lain Kabag Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom, Kepala Diskominfotik dan Persandian Lombok Timur, Ahmad Masfu, SE, MM.

Kemudian Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si. Selanjutnya, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun NTB, Ir. M. Ilham, MM, Kepala Seksi Statistik Sosial Diskominfotik NTB, Ir. Dede Suhartini, M. Si dan Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP NTB, Chairy Chalidyanto, S. Sos. (nas)

Mandalika Potensi Besar dan Paling Siap Dari Hal. 1 Tiko, sapaan akrab Wamen BUMN ini melanjutkan, Mandalika merupakan kawasan yang luar biasa indah. Apalagi pada 2021 nanti akan digelar MotoGP. Dan tentunya NTB menjadi satu-satunya sirkuit MotoGP di Indonesia dari 19 sirkuit MotoGP dunia.

Tiko menambahkan, NTB harus bangga punya pemimpin yang pro bisnis seprti Dr.Zul. Menurutnya, dengan pro bisnis semua yang akan kita kerjakan akan menjadi mudah. ‘’Saya bangga dengan

sahabat saya Bang Zul, Gubernur NTB yang sangat pro bisnis,’’ pujinya.

Sementara itu, gubernur pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa NTB harus bersahabat dengan investor. ‘’Apa yang ingin kami lakukan di NTB ini sebenarnya sederhana saja. Sama seperti apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi persis di level bangsa dan negara kita.

Kalau Presiden Jokowi tagline-nya Indonesia Maju, maka kita di NTB ini menyebutnya NTB yang Gemilang,’’ ujar gubernur.

Yang disebut dengan NTB Gemilang ini dijelaskan gubernur, NTB harus mentransformasikan diri menjadi suatu daerah yang bersahabat dalam komunikasi bisnis. ‘’Kami akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa teman-teman investor nyaman dan tidak ada kesulitan untuk hadir melakukan aktivitas bisnis di NTB ini,’’ungkapnya .

Selain bersahabat dengan investor, lanjut gubernur, pihaknya akan menjamin NTB ini menjadi suatu daerah yang nyaman untuk dikunjungi oleh

para pengunjung. Baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari Indonesia. NTB ini dijelaskan gubernur, mempunyai keindahan alam yang luar biasa. NTB harus mampu mengundang lebih banyak tamu yang hadir dan menikmati keindahan alam yang ada di daerah ini.

Ditegaskan bahwa kita harus bersahabat dengan investor, bersahabat dengan pengunjung, tapi juga ingin memuliakan warga sendiri dengan memberikan kursi yang paling utama. Agar masyarakat NTB tidak men-

jadi penonton di rumahnya sendiri. ‘’Kita tidak ingin ketika nanti Mandalika menjelma menjadi satu kawasan yang penuh dengan hotel berbintang, tetapi anak-anak kami tidak mampu menikmati alamnya sendiri,’’ tutup Dr.Zul. Sebagai informasi, ada delapan investor yang tergabung dalam project The Mandalika tersebut. Masing-masing, Djarum Group, Ciputra Group, Rajawali Group, Salim Group, Metro Group, Mandalika Jaya Bersama, Vinci PP Property, Hotel Indonesia Natour. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 19 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dari Bimtek DPRD Lotim ke Jakarta

Meningkatkan Kapasitas untuk Maksimalkan Pelayanan kepada Rakyat kepada rakyat sesuai dengan aturan yang implementatif.

Masalahnya, kami lebih senang di lapangan melayani rakyat,’’ katanya. ‘’Yang juga ingin lebih dipahami yakni para legislator di daerah merupakan pejabat daerah, tetapi kami juga politisi,’’ kata Murnan. Karena itu perlu kehatian-hatian dalam mengambil sikap, jangan sampai salah melangkah.

Terlebih lagi, menurut Murnan, banyak di antara anggota DPRD Lotim merupakan wajah-wajah baru yang perlu waktu untuk belajar memahami aturan. Sehingga para anggota Dewan tidak akan salah melangkah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Diharapkan Bim-

tek tersebut akan lebih membuka wawasan para anggota Dewan, terutama juga untuk dapat mengikuti arus perkembangan zaman.

Sekretaris DPRD Lotim, Lalu Dami Ahyani, S.IP menerangkan, materi yang diperoleh oleh peserta Bimtek tahun ini cukup lengkap, antara lain Pedoman Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang merupakan surat pertama DPRD, Membangun Good yang menganjurkan untuk Character dan Good Comumat terus membaca, belajar munication Anggota DPRD, dan terus belajar untuk menIntensitas dan Pengawasan ingkatkan kapasitas diri.

DPRD Untuk Peningkatan Bagi Ketua DPRD Lotim, PEMBUKAAN – Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Prof. Musni Umar, Ph.D (berdiri) Kinerja Pemerintah Daerah, Murnan, S.Pd yang memimpin didampingi Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd saat pembukaan Bimtek di Jakarta.

Teknik Penyusunan Pokok – rombongan Bimtek tersebut, Pokok Pikiran DPRD. para anggota Dewan cukup bekal ilmu untuk meningkat- an maksimal kepada rakyat. lasi itu menjadi sangat pent‘’Selain dari Universibersemangat untuk mencari kan kapasitas guna pelayan- ‘’Pemahaman terhadap regu- ing, terutama agar pelayanan tas Ibnu Chaldun, para pemateri juga berasal dari tim ahli Kemendagri,’’ katanya. Mereka, antara lain Dr. Rozi Beni, M.H., M.Si, Dr Hari Nurcahya Murni, M.Si staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antarlembaga.

Dikatakan Dami, pelaksanaan Bimtek tahun ini langsung di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PEMATERI - Kasubdit Wilayah II Direktorat Fasilitasi (BPSDM) Kemendagri SERIUS – Para peserta anggota DPRD Lotim serius saat yang bekerjasama dengan Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen menyimak materi yang disampaikan pemateri dalam Bimtek . Lembaga Penelitian dan Otda Kemendagri, Dr. Rozi Beni, M.H., M.Si. saat menjadi pemateri dalam Bimtek anggota DPRD Lotim di Jakarta.

Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Ibnu Chaldun. ‘’Pelaksanaan Bimtek ini diawasi cukup ketat, antara lain baik penyelenggara maupun peserta harus tercatat rapi. Dari metode pembelajaran hingga kualitas pemateri juga harus dilaporkan kepada BPSDM Kemendagri. Jadi, peserta dari DPRD Lotim Insya AlABSEN - Ketua DPRD Lotim, Murnan, BERSAMA – Foto bersama peserta Bimtek DPRD Lotim mengawasi ketat absen dalam REGISTRASI – Sekretaris DPRD Lotim, Lalu Dami lah tidak ada yang maindengan pemateri registrasi peserta Bimtek.

Ahyani mengawasi registrasi peserta Bimtek di Jakarta main,’’ jelasnya. (zul/*)

Semangat juang para penentu kebijakan, dalam hal ini eksekutif maupun legislatif di NTB, khususnya di Lombok Timur (Lotim) harus terus menyala.

Terlebih daerah NTB saat ini sedang recovery dalam berbagai hal pascagempa tahun 2018. Demikian antara lain yang dipesankan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Prof. Dr. Musni Umar, Ph.D dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional DPRD Lotim di Jakarta, 16 s/d 19 Desember.

BIMTEK dengan tema Sinergitas Antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) itu menghadirkan pembicara dari Universitas Ibnu Chaldun sesuai surat dari Kemendagri bernomor 895.3/ 10791/BPSDM tertanggal 3 Desember 2019, serta Kasubdit Wilayah II Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Dr. Rozi Beni, M.H., M.Si, praktisi dan akademisi lainnya.

Menurut Musni Umar, kalau ingin suatu daerah maju, maka satu syarat yang terpenuhi yakni sumberdaya manusia (SDM) para penyelenggara pemerintahan di daerah harus terus menerus ditingkatkan. Maka upaya meningkatkan kapasitas diri pimpinan dan anggota DPRD Lotim dinilainya sebagai ikhtiar yang harus diperhatikan demi peningkatan pelayanan kepada rakyat. ‘’Jaga kesehatan, terus berkolaborasi dengan eksekutif. Dan jangan pernah berhenti belajar,’’ ujar Musni Umar seraya menyitir ayat Iqra’ pada surah Al AIaq dalam Al Quran yang

Disnakertrans Siapkan BLK Latih Calon Naker untuk MotoGP Mataram (Suara NTB) – Kebutuhan tenaga kerja untuk gelaran MotoGP 2021 yang mencapai ribuan orang memerlukan usaha serius dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM). Mengingat kebutuhan tersebut meliputi tenaga teknis dan non-teknis yang diharuskan memiliki standar keahlian khusus sesuai bidangnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr.M.Agus Patria, menerangkan bahwa untuk menjawab peluang kerja tersebut pihaknya telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan-pelatihan. ‘’Balai Latihan Kerja (BLK) bersama lembaga pelatihan kerja swasta siap mendidik dan melatih,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/12) di Mataram.

Hal itu terutama untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja yang disampaikan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) yang bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB. Untuk tenaga teknis saat kegiatan balap motor internasional itu berlangsung, setidaknya dibutuhkan 600 orang lebih SDM terlatih.

Diterangkan Agus pihaknya akan menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dari pihak Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) sendiri. Termasuk untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Mengingat peluang kerja untuk hal tersebut cukup besar, menurut Agus peran tenaga kerja lokal memang perlu diutamakan. ‘’Kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tenaga kerja dilatih tentu untuk lokal. Agar tidak merekrut dari luar (tenaga kerja),’’ ujarnya.

Terkait rekrutmen tenaga kerja sendiri, kebutuhan paling banyak disebut datang dari hotel-hotel yang ke depan akan dibangun di sekitar kawasan. Mengingat dalam dua tahun ke depan sebagai fasilitas pendukung MotoGP akan ada banyak hotel yang dibangun. ‘’Kalau di sirkuit saya pikir tidak terlalu banyak. Yang besar itu di hotel-hotel yang dibangun dengan keberadaan MotoGP,’’ ujar Agus.

Dikonfirmasi terpisah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menegaskan bahwa penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan utuk MotoGP 2021 harus memprioritaskan masyarakat NTB. “Itu harus mengakomodir terutama masyarakat lokal kita. Tidak (perlu) ada yang dari luar,” ujarnya, Rabu (18/12) di Mataram.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen tenaga kerja teknis yang dilakukan ITDC dan IMI akan mengutamakan masyarakat lokal.

Untuk itu, kemungkinan pengambilan tenaga kerja teknis dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan gelaran MotoGP disebut tidak perlu menjadi kekhawatiran. ‘’Orang itu tidak benar (kalau akan mengambil tenaga kerja dari luar,Red). Nanti diprioritaskan yang (tenaga kerja) lokal semua,’’ pungkasnya. (bay)

Pemprov Gencarkan Sosialisasi Perubahan Nama Bandara Jadi BIZAM Lombok Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelar pertemuan dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) NTB dan Pemda Lombok Tengah (Loteng) terkait perubahan nama Bandara Internasional Lombok. Pemprov akan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan Pemda Loteng dan masyarakat sesuai hasil rekomendasi. ‘’Kita mendengar update dari Pak Kabinda yang sudah melakukan komunikasi dengan Pak Bupati dan masyarakat. Kita coba sembuhkan kalau masih ada ganjalan dengan terus bersosialisasi,’’ kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dikonfirmasi usai pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (18/12) siang.

Persoalan perubahan nama bandara ini, kata gubernur

sempat muncul kegaduhan beberapa waktu lalu. Kegaduhan yang muncul kemungkinan karena kurangnya silaturahmi dan sosialisasi. ‘’Kemarin salah satu kesimpulan kita perlu sosialisasi, ini yang kita lakukan,’’ terangnya.

Sesuai hasil rekomendasi, lanjut gubernur, perlu dijalin komunikasi dengan tokoh masyarakat. Sebelum pergantian nama bandara, direkomendasikan agar Pemprov menjalin komunikasi dan melakukan sosialisasi kepa-

da masyarakat dan tokoh masyarakat. ‘’Kita akan terus bersilaturahmi supaya pengertian bisa dijembatani.

Dan saya yakin ndak ada masalah,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ir. Mohammad Rum, MT mengatakan, dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut ada perwakilan dari Pemda Loteng. Perwakilan Pemda Loteng yang hadir adalah Asisten III, Dinas Perhubungan dan Bakesbangpoldagri.

Rum mengatakan, polemik pergantian nama bandara ini solusinya adalah melakukan komunikasi dengan tokohtokoh dan Pemda Lombok Tengah. ‘’Kita akan komunikasi yang intens,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan, pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok, sudah menjadi keputusan pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan.

Seyogyanya memang harus

segera dieksekusi. ‘’Eksekusinya kita akan komunikasi dengan DPRD. Kita coba lakukan komunikasi.

Namanya Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok. Itu sudah keputusan perubahan nama bandara itu,’’ ujarnya.

Sebenarnya, kata mantan Staf Ahli Gubernur ini, semua sudah menerima perubahan nama bandara ini. ‘’Cuma sekarang, kita perlu komunikasi lagi dengan semua pihak,’’ pungkasnya. (nas)