Edisi Rabu 19 Desember 2018 | Suara NTB by e-Paper KMB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 19 DESEMBER 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 237 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jatah APBN untuk NTB Rp24,73 Triliun Mataram (Suara NTB) Tahun 2019, jatah APBN untuk NTB menembus angka Rp24,73 triliun. Belanja negara sebesar itu diperuntukkan bagi 11 Pemda dan instansi vertikal yang ada di NTB. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan mengatakan, belanja negara yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp24,73 triliun meliputi belanja untuk satuan kerja kementerian negara/lembaga sebesar Rp8,274 triliun. Dan belanja yang disalurkan sebagai Dana Transfer ke daerah sebesar Rp16,456 triliun termasuk Dana Desa. ‘’Dana Desa Tahun 2019 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan Rp1,181 triliun,’’ sebut Syarwan saat penyerahan DIPA 2019 kepada bupati/walikota dan pimpinan instansi vertikal di Halaman Kantor Gubernur, Senin (17/12) malam.

Syarwan mengatakan, Dana Desa tahun 2019 meningkat 20,14 persen dari alokasi APBN 2018 yang hanya Rp0,983 triliun. Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional. Secara keseluruhan, katanya, dokumen DIPA 2019 yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 386 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar Rp8,274 triliun dan DAK Fisik Dana Desa sebesar Rp3,746 triliun, yang akan dibayarkan di empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

SERAHKAN - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menyerahkan DIPA 2019 kepada bupati dan walikota se - NTB.

Rekening Korban Gempa Baru Terisi 463 Pokmas Mataram (Suara NTB) Satgas TNI Rehabilitasi Rekonstruksi gempa Lombok – Sumbawa bersama unsur lainnya terus kebut pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk pembangunan rumah tahan gempa. Sementara rekening yang baru terisi 463 Pokmas untuk menangani 6.671 Kepala Keluarga (KK) terdampak. Sesuai update data per Selasa (18/12) kemarin, Pokmas yang terbentuk memang belum mencapai target. Sementara yang sudah terbentuk, dari 1.754 Pokmas untuk menangani 20.985 KK. Sedangkan yang sudah punya SK Bupati , 1.694 Pokmas iuntuk mengani 20.039 KK. ‘’Sedangkan jumlah rekening, dari 846 menjadi 1.000 Pokmas untuk penanganan 10.707 KK, jumlah rekening yang sudah terisi 464 Pokmas, ini untuk mengani 671 KK,’’ Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

CEK HUNTAP - Dansatgas Penanganan Gempa Lombok – Sumbawa, Farid Makruf saat mengecek Huntap di Dusun Karang Panasan KecamatanTanjung Lombok Utara.

TO K O H Perlu Deteksi Dini BENTROK antara pemuda Lingkungan Karang Genteng Pagutan, Kota Mataram dengan warga Desa Bajur Kecamatan Labuapi Lombok Barat diharapkan tidak terulang. Perlu ada langkah antisipasi dan deteksi dini potensi bentrokan yang dominan disebabkan hal hal sepele. Danrem 162/WB Kol. CZI. Ahmad Rizal Ramdhani mengaku sudah mengumpulkan semua Babinsa dan Danramil di bawah Kodim 1606/Lobar. Ia menekankan kepada Babinsa khususnya, untuk mendeteksi percikan kecil yang berpotensi menjadi bara konflik. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Batal Periksa Tersangka KEJAKSAAN Tinggi NTB batal memeriksa dua tersangka dugaan korupsi pada PT. Bank NTB. Alasannya, saat agenda pemeriksaan, kedua tersangka tidak hadir, sehingga dilayangkan panggilan kedua. Dua tersangka adalah Direktur PT. PDM, Sur dan Direktur Cabang Bank NTB Dompu, SR. Sedianya penyidik meminta keterangan Rabu pekan lalu. ‘’Tapi pada Rabu pekan kemarin dua tersangka tidak hadir,’’ Bersambung ke hal 15

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

BNPB Gelontorkan Rp1,54 Triliun HINGGA pertengahan Desember 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelontorkan dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa sebesar Rp1,54 triliun. Pemerintah pusat dan daerah telah memetakan kebutuhan pemulihan pascagempa di NTB. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan total kebutuhan pembiayaan pemulihan di sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor mencapai Rp12 triliun. ‘’Hingga saat ini BNPB telah memberikan stimulan perbaikan rumah sebesar Rp1,54 triliun kepada masyarakat yang rumahnya rusak,’’ sebut Sutopo dalam keterangan resmi yang diterima Suara NTB, Selasa (18/12). Ia mengatakan, BNPB akan memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah sesuai kebutuhan yang

ditetapkan Pemda. Pemulihan rumah ditargetkan selesai pada Maret 2019 di semua sektor sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018. Sutopo menyebutkan, hingga 15 Desember 2018, 198 unit rumah telah terbangun pascagempa di NTB beberapa waktu lalu. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan beberapa pendekatan yang diminati oleh para korban gempa. Sejauh ini, rumah yang dibangun menggunakan metode Risha, Riko, Rika dan RCI. Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Satuan Tugas Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi (15/12), 2.910 unit rumah sedang dibangun dengan beberapa metode tadi. Jumlah terbanyak yang sedang dibangun yaitu dengan metode Risha sejumlah 1.582 unit, dengan rincian Risha 1.582 unit, Riko 890, Rika 430, dan RCI 8. Proses pembangunan tersebut tersebar di seluruh wilayah NTB.

BANGUN - Salah satu bangunan Huntap yang siap ditempati. (Suara NTB/bnpb)

Berdasarkan data Posko kata Sutopo, peminat tertinggi untuk metode rumah instan sederhana sehat (Risha) dengan jumlah 6.917 keluarga (KK), disusul dengan rumah konvensional (Riko) 4.438 KK, rumah kayu (Rika) 2.596 KK. Sementara untuk rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI) hanya 43

KK. ‘’Pemerintah membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa,’’ katanya. Meskipun telah terbentuk Pokmas, beberapa tantangan terjadi di lapangan sehingga menghambat proses rekonstruksi fisik pembangunan rumah. Bersambung ke hal 15

Dampak Gempa, Kunjungan Wisman KLU Anjlok Tanjung (Suara NTB) Angka kunjungan wisatawan sepanjang 2018 Lombok Utara menurun cukup drastis. Penurunan tersebut lebih disebabkan daerah wisata di Lombok Utara terdampak oleh gempa yang terjadi beberapa kali mulai dari 29 Juli, 5 Agustus dan gempa-gempa susulan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Lombok Utara, Bratayasa, Selasa (18/12), menyampaikan angka kunjungan wisatawan tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2017 lalu. Tahun lalu, total kunjungan mencapai 995.966 orang. Sedangkan

tahun, jumlah pengunjung sebanyak 550.060 orang (sampai November 2018). Bratayasa menyebut, target kunjungan wisatawan tahun ini sejatinya lebih tinggi dari 2017, atau sebanyak 1,5 juta orang. Tetapi akibat kejadian bencana alam, Lombok Utara tidak lagi menjadi destinasi dimana pengunjung memilih daerah lain yang lebih aman. “Capaian jumlah kunjungan sampai November sebanyak 550.060 orang, terdiri dari wisatawan asing 471.253 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 78.807 orang,” ujarnya. Jika dilihat dari kurun waktu sejak Januari lalu, capaian

kunjungan ke KLU relatif fluktuatif. Januari Februari, kunjungan mendekati 50 ribu orang. Sedangkan pada 5 bulan berikutnya (Maret - Juli) kunjungan bulanan relatif tinggi dari 63 ribu sampai 81 ribu orang. Kejadian erupsi Gunung Agung dan gempa pada 29 Juli serta 5 Agustus, menyebabkan kunjungan anjlok drastis. Bulan Agustus saja, wisatawan yang datang hanya 7.818 orang atau rata-rata sehari 260 orang. Pada Bulan September, rata-rata sehari kunjungan bertambah 661 orang atau 19.844 orang sebulan, Oktober sebanyak 997 orang sehari

atau 29.931 orang sebulan, dan November bertambah signifikan 1.245 orang sehari atau 37.362 orang sebulan. “Kunjungan masih di-

dominasi oleh wisman mencapai 86 persen. Animo mereka terhadap 3 gili masih cukup tinggi,” sebutnya. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

Halaman 2

KEBERSIHAN pantai menjadi tantangan tersendiri di Kelurahan Tanjung Karang, terlebih lagi dengan adanya muara sungai yang turut membawa sampah. Bersih-bersih pantai dengan melibatkan banyak pihak, serta penyediaan berbagai sarana penunjang kebersihan menjadi solusi agar kebersihan pantai di wilayah itu dapat terjaga. Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi, SH., dihubungi Selasa (18/12) mengatakan, Rusmaladi di Kelurahan Tanjung Karang, khususnya di Pantai Loang Baloq dan terutama di Pantai Bangsal, Tanjung Karang dicanangkan bersih pantai setiap minggu. Sementara di Pantai Loang Baloq sudah ada pengelola pembersih pantainya. “Di samping itu banyak juga bekerjasama dengan beberapa pihak, baik dari kepolisian, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi yang melakukan bersih pantai,” ujar Rusmaladi. Dijelaskan, wilayah Tanjung Karang kebetulan berada di muara sungai. Kerap kali ada sampah yang juga terseret air sampai ke muara. Sampah yang dibawa air sungai itu akan terkena ombak dan akan naik lagi ke pantai. Padahal masyarakat setempat tidak membuang sampah di kali. Pihaknya juga mengajak masyarakat di sekitar Pantai Loang Baloq dan Pantai Bangsal Tanjung Karang agar peduli pada kebersihan. Sudah disiapkan tempat-tempat sampah. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan sejumlah instansi seperti bea cukai yang melaksanakan ulang tahun dengan rangkaian kegiatan bersih pantai. Dari pihak PLN juga membantu dengan penyediaan bak sampah dan arena bermain dengan dihiasi lukisan di Pantai Bangsal. Dari Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan juga memberikan enam buah berugak, dengan harapan pantai menjadi asri, ramai, dan bersih. “Itu yang kita upayakan dari berbagai pihak, baik sekolah, perguruan tinggi, instansi lain yang peduli pada kebersihan, kita arahkan melaksanakan kegiatan di Loang Baloq dan Pantai Bangsal Tanjung Karang,” ujar Rusmaladi. (ron)

KERUPUK KULIT Lingkungan Seganteng jadi sentra kerajinan kerupuk kulit di Kota Mataram. Industri rumahan ini berkembang dan jadi cemilan favorit masyarakat. Kulit sapi dibeli dari Rumah Potong Hewan (RPH), kemudian dibersihkan, lalu diiris dan dijemur oleh perajinnya. Setelah dianggap kering, irisan kulit sapi ini digoreng dan dijual ke pasar.

Banyak Keluarga di Mataram Tak Punya Jamban

Pemkot Musnahkan 22.425 Keping KTP Elektronik Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram memusnahkan sebanyak 22.425 keping KTP elektronik. KTP elektronik yang dimusnahkan tersebut merupakan KTP yang sudah rusak dan tidak valid. KTP elektronik tersebut dikumpulkan di kantor Dukcapil sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 ini. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan KTP elektronik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2019. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kota Mataram, Hasmin, Selasa (18/12) menerangkan, bahwa pemusnahan ribuan keping KTP elektronik itu berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kasus penjualan KTP elektronik yang terjadi di beberapa daerah menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah diminta untuk memusnahkan kartu identitas penduduk yang tidak terpakai tersebut. “Dari hari Jumat kita lakukan pemusnahan sampai hari ini. Kita libatkan Satpol PP dan unsur kepolisian juga jadi saksinya, berita acara ada,” katanya. Dia melanjutkan, selama ini Dukcapil Kota Mataram hanya menarik KTP elektronik yang rusak di lapangan. KTP tersebut kemudian digunting dan disimpan di kantor. Kemendagri pernah meminta agar KTP elektronik yang tidak dipakai itu dikirim lagi ke pusat, namun dianggap kurang efektif lantaran KTP yang harus dikirim itu jumlahnya sangat banyak. Adapun ke depan, KTP elektronik yang rusak akan tetap dimusnahkan dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditembuskan ke Kemendagri. “Nanti kita tetap musnahkan. Diminta juga langsung dimusnahkan tidak usah tunggu banyak. Ada berita acaranya ke pusat,” katanya. (dha/kmb)

Mataram (Suara NTB) – Meski tinggal di kota, nyatanya masih banyak masyarakat Kota Mataram yang tidak memiliki jamban. Sanitasi ini merupakan bagian dari program 100:0:100 yang terancam tidak mencapai target. ‘’Untuk sanitasi ini, kita butuh tempat sebanyak 900 tempat,’’ kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjawab Suara NTB usai rapat kerja dengan Komisi III, Selasa (18/12). Sayangnya, lanjut Mahmuddin, dari 900 tempat dimaksud, Pemkot Mataram hanya mampu mengeksekusi kurang dari 50 persen atau 400 tempat. Persoalannya adalah, kekurangan lahan. ‘’Masyarakat ndak punya jamban. Mau dibangunkan, tapi ndak punya lahan. Ini menjadi persoalan. Selain itu, ada juga masyarakat yang tidak bersedia,’’ sesalnya. Pemkot Mataram, kata Mahmuddin cukup dilema

mengatasi persoalan kekurangan lahan ini. ‘’Nah ini yang sulit. Mau dibelikan, ndak ada lahan dijual di sekitar sana,’’ ungkapnya. Rata-rata, pemukiman masyarakat yang menjadi target program sanitasi ini, sangat padat penduduk. ‘’Akhirnya ndak bisa dibantu,’’ katanya. Demikian pula masyarakat yang menolak dengan beragam alasan. Padahal, di sisi lain, pemerintah terus menggaungkan program BABS (bebas buang air besar sembarangan). Dengan masih adanya keluarga yang tidak memiliki jamban, praktik BABS diyakini masih terjadi. Untuk itu, Dinas PUPR mulai memikirkan tentang sanitasi komunal. Namun, pola komunal ini

’’

Masyarakat ndak punya jamban. Mau dibangunkan, tapi ndak punya lahan. Ini menjadi persoalan

(Suara NTB/dok)

Bukan Indikator Kegagalan ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., menanggapi tidak tercapainya target vaksin MR (rubella). Menurut dia, ada dua kemungkinan penyebab tidak tercapainya target vaksinasi MR ini. ‘’Apakah Dinas Kesehatan kurang sosialisasi dalam arti kurang memberikan pemahaman ataukah dari sisi masyarakat kurang begitu paham dengan manfaat atau dampak dari vaksinasi tersebut. Salah satu indikasi adalah masih banyaknya penolakan Lalu Suriadi dari orang tua siswa ketika anaknya akan divaksinasi. Penolakan ini juga banyak penyebabnya. Terutama karena isu label vaksin itu. Meski target vaksinasi ini tidak tercapai, namun politisi PAN ini tidak mau gegabah mengambil kesimpulan ini merupakan kegagalan siapa. ‘’Ini belum bisa kita simpulkan gagal. Apakah ini dari pemerintah yang kurang aktif atau karena masyarakat yang menolak,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (18/12). Suriadi menganggap tidak tercapainya target vaknisasi MR bukan indikator kegagalan. ‘’Ini lebih pada komunikasi saja,’’ cetusnya. Penolakan orang tua anakanya divaksinasi, sebetulnya, lanjut dia, di luar konteks izin vaksinasi ini. ‘’Kalau itu kan menjadi bagian tugas dari Dinas Kesehatan,’’ katanya. Tetapi yang menjadi penolakan orang tua siswa sudah masuk pada ranah aqidah. ‘’Ini yang menjadi berat. Kita ingin melibatkan para ulama tapi masyarakat masih juga menolak,’’ imbuhnya. Dinas Kesehatan, dalam hal ini, tidak kuasa memaksa masyarakat agar mau menerima vaksinasi ini. Walaupun secara nasional MUI sudah menyatakan, bahwa vaksin MR tidak bermasalah. Pemerintah mungkin tidak menyangka akan ada penolakan seperti ini dari masyarakat. ‘’Kalau masih ada masyarakat yang kurang paham manfaat vaksinasi ini, adalah tugas dinas terkait,’’ demikian anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini. Memang, sambung Suriadi, Pemkot Mataram harus menggandeng pihak-pihak terkait untuk meminimalisir penolakan. Tidak hanya di daerah, secara nasionalpun sosialisasi terkait vaksinasi rubella masih sangat minim. ‘’Ini yang menjadi faktor terbesar penolakan. Labelnya ini yang masih diragukan oleh masyarakat,’’ ungkapnya. Oleh karena itu, vaksinasi rubella ini perlu disosialisasikan secara nasional. Di daerah, pemerintah perlu menggandeng tokoh agama maupun tokoh masyarakat. ‘’Apapun tafsirnya nanti, biarkan masyarakat yang menilai,’’ demikian Suriadi. (fit)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/ist)

Bersih Pantai

H. Mahmuddin Tura

Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara Dipastikan Berlanjut Mataram (Suara NTB) Penataan kawasan binis Cakranegara yang diniatkan menjadi seperti kawasan Malioboro, Yogyakarta dipastikan akan berlanjut di tahun 2019. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa (18/12) mengatakan, dia telah bertemu dengan Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto terkait dengan usulan anggaran penataan kawasan bisnis Cakranegara. Dari hasil pertemuan tersebut, Kemen PUPR memastikan akan membantu penataan kawasan bisnis Cakranegara dari sisi pembiayaannya. Namun, belum bisa dipastikan berapa besaran bantuan anggaran tersebut. Sementara berdasarkan hitungan Pemkot Mataram, estimasi kebutuhan anggaran lanjutan penataan tersebut sebesar Rp10 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk menata bagian barat dan bagian selatan kawasan bisnis Cakranegara. Pada penataan pertama, kawasan bisnis Cakranegara menghabiskan anggaran sebesar Rp5

miliar. Dana itu bersumber dari Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi NTB. “Karena sampai sekarang yang baru ditangani itu kan baru separuhnya. Ruas jalan yang ke selatan dan ke barat kan belum. Ini yang tadi saya minta penegasan dari Kemen PUPR untuk meneruskan penatan kawasan Cakra itu. Beliau tadi pastikan kita akan dapatkan bantuan itu. Perkiraan sekitar Rp10 milar estimasi pembiayaanya tapi kita belum tau berapa kita akan dibantu dan kita harap tahun ini Insya Allah kita akan bantu,” katanya. Mohan melanjutkan, bantuan anggaran dari Kemen PUPR akan diperoleh dengan syarat pemerintah daerah bisa menyediakan kantong parkir di kawasan itu, serta memastikan tidak ada parkir liar lagi di atas pedestrian jalan yang sudah terbangun. Terkait hal itu, Pemkot Mataram sudah membentuk sejumlah kelompok kerja (pokja) untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah juga sudah berkomunikasi dengan pihak Pura Meru terkait dengan kesiapan kantong parkir di sekitar pura Meru. (dha/kmb)

(Suara NTB/fit)

RAPAT KERJA - Rapat kerja Komisi III dengan Dinas PUPR dan LPSE Kota Mataram, Selasa (18/12). Salah satu yang mengemuka pada rapat kerja itu, adalah masih banyaknya keluarga di Mataram tidak mempunyai jamban. juga menimbulkan masalah. Terutama masalah pemeliharaan. Masyarakat setempat yang telah diberikan fasilitas sanitasi komunal, ternyata tidak mau melakukan pemeliharaan. Sehingga selain menjadi jorok, tidak jarang berujung rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Ini, aku Mahmuddin, masih menjadi tugas berat pemerintah. Sementara itu, Ketua Komisi III, I Gede Wiska, SPt., mengatakan program 100:0:100 merupakan program pusat yang dibebankan kepada daerah. Untuk pemukiman padat penduduk, ini memang menjadi kendala. ‘’Karena untuk mereka tidur saja kan masih sulit. Apalagi ditambah dengan sanitasi,’’ imbuhnya. Apalagi untuk

membangun sanitasi ini, lahan yang dibutuhkan lumayan banyak. Menyiasati hal ini, Dinas PUPR diharapkan ada terobosan. ‘’Kalau tidak bisa dengan sanitasi setempat itu, mungkin bisa dengan sanitasi komunal,’’ sarannya. Sanitasi komunal ini diyakini akan mengurasi kasus warga BAB di sungai. Sanitasi komunal ini, lanjut dia, membutuhkan perencanaan yang matang. Tidak saja pembuatannya tapi juga pemeliharaannya. Wiska tidak menampik bahwa pemeliharaan fasilitas bersama ini kerap menjadi persoalan di lapangan. ‘’Bagaimana untuk pembayaran air, listrik, pemberian insentif untuk merawat itu,’’ demikian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini. (fit)

Pemkot Gerah, Eks Pelabuhan Ampenan Terus Disorot Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengaku gerah terhadap anggapan miring sejumlah pihak tentang pengelolaan eks pelabuhan Ampenan. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak konsisten melakukan penataan di eks pelabuhan Ampenan, sehingga menyebabkan objek wisata andalan kota Mataram tersebut kurang terawat dan terlihat semrawut. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa (18/12) mengatakan, penataan eks pelabuhan Ampenan merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Sehingga tidak lagi menjadi keluhan banyak pihak. Dia sudah meminta kepada jajaran staf ahli Kota Mataram untuk segera mengatasi persoalan ini. “Supaya kenyamanan pengunjung tetap baik maka itu harus dijaga. Tapi percayalah, akan saya selesaikan masalah ini. Saya terus terang aja gerah juga karena eks Pelabuhan Ampenan kita ini disorot terus karena dianggap tidak konsisten, tidak rapi dan seterusnya dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan,” katanya. Mohan menerangkan, hal yang menyebabkan eks pelabuhan Ampenan terlihat semrawut adalah pedagang yang berjualan di luar lapak yang telah disediakan pemerintah karena tempatnya terbatas. Salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ini sebenarnya sederhana yakni dengan melokalisir pedagang. Akan tetapi, keterbatasan lahan membuat pemerintah tidak bisa melakukan hal itu sehingga harus dicarikan jalan lain dengan membagikan rombong kepada para pedagang. Diharapkan dengan begitu ada keseragaman para

pedagang dan meminimalisir kesemrawutan. Sampai sekarang ini pemerintah Kota Mataram masih kesulitan dalam menangani persoalan PKL yang semrawut di sana. Pemerintah sudah seringkali melakukan penertiban, namun mereka kembali berjualan di luar lapak dan main kucing-kucingan dengan petugas. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menerangkan, jumlah PKL yang berjualan di eks Pelabuhan Ampenan terus bertambah. Semula, jumlah yang terdaftar di Dinas Perdagangan sekitar 45 orang pedagang. Namun saat ini jumlahnya menjadi sebanyak 60 an pedagang, sehingga ilegal. Tahun depan, pemerintah akan kembali melakukan penataan dengan terlebih dahulu membagikan rombong kepada pedagang yang terdaftar. Sementara bagi pedagang yang tidak terdaftar akan ditertibkan.

“Kalau sudah kita jalankan berapa konsep ternyata dia masih ngeyel kayak gitu, ya harus kita tertibkan. Awalnya yang terdaftar itu sekitar 45 orang pedagang. Itu sudah dibagi di lapak itu sejumlah itu malahan kita buatkan tambahan los lagi sama Dinas PU karena mengantisipasi ada tambahan satu atau dua orang lagi. Sudah begitu sekarang mereka ini lagi di luar, nah yang di luar ini apakah pedagang yan di atas itu atau yang di bawah itu,” katanya. Diakuinya bahwa para pedagang di eks pelabuhan Ampenan banyak yang tidak mau diatur. Padahal, mereka sudah menyepakati aturan yang dibuat pemerintah. Kesepakatan itu diantaranya adalah berjualan di tempat yang telah disediakan. Pengawasan yang dilakukanolehpengelolayangmerupakan warga setempat juga belum bisamengatur parapedagang.Karena itu, sekarang ini pengawasan diserahkan kepada camat dan lurah Ampenan. (dha/kmb)

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Gubernur Resmikan Penggunaan Pakaian Dinas dari Kain Tenun (Suara NTB/bul)

Armada Damri

Damri Perluas Trayek Mataram (Suara NTB) Perum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Damri) melakukan ekspansi trayek untuk mendongkrak penurunan omzet pascagempa. Perusahaan penyedia angkutan umum darat ini memperluas layanan hingga ke pusatpusat keramaian di Kota Mataram. Damri pada pekan ini sekaligus akan membuka layanan penjualan tiket di Lombok Epicentrum Mal (LEM). Tempat pemberhentian bus juga akan dibuat di pusat perbelanjaan terbesar di NTB ini. General Manajer (GM) Perum Damri Mataram, Sumijan di ruang kerjanya, Selasa (18/12) kemarin menyebut Damri akan memperluas trayeknya. Mengisi rute Bandara Lombok Internasional- SwetaJalan Sriwijaya (LEM) menuju Ampenan- Senggigi, dan sebaliknya. Sebanyak 10 unit armada akan dikerahkan untuk melayani trayek ini. “Setiap 10 menit berangkat. Ada tempat pemberhentian penumpang juga di depan LEM. Kalau ke Bandara dini hari juga bisa nunggu di LEM,” kata Jajak, ia akrab dipanggil. Penambahan rute melintasi pusat perbelanjaan ini, kata Jajak karena adanya permintaan dari masyarakat. Selain itu, kehadiran Damri di sana diharapkan dapat memberikan lebih banyak lagi pilihan transportasi bagi masyarakat. Selain itu, Damri juga merencanakan akan memperpanjang rute dari Mataram menuju Pulau Sumbawa. Saat ini, pelayanan berujung sampai di Empang, Sumbawa Besar. Jajak mengatakan, trayek diperpanjang hingga ke Dompu. “Masih proses pengurusan izin di Dishub. Itu juga karena adanya permintaan dari masyarakat,” imbuhnya. Pascagempa Lombok beberapa bulan lalu, dampaknya masih dirasa hingga saat ini. Penurunan omzet Damri mencapai 30 persen dari biasanya. Penurunan sebesar ini menurutnya sangat berpengaruh pada bisnisnya. Karena itulah, untuk mendongkrak kembali omzet yang turun drastis ini, Damri harus lebih kreatif melakukan terobosan. “Kita mengharapkan dengan trayek baru ini. pergerakan orang akan lebih cepat dan banyak pilihan, sehingga perputaran uang juga akan lebih cepat untuk membangkitkan kembali Lombok pascagempa,” kata Jajak. Tidak hanya itu, Damri turut menggerakkan sektor pariwisata di daerah ini. Dua armada baru microbus didatangkan khusus untuk melayani penumpang pariwisata menuju rute-rute yang tak dapat dimasuki bus. Dua armada berkapitas penumpang 10 orang ini rencananya akan dioperasikan untuk pelayanan travel, dan carter. “Dua microbus ini akan jadi kendaraan feeder ke daerahdaerah yang tak dapat dijangkau bus. Ini untuk menggairahkan kembali Lombok, NTB,” demikian Jajak. (bul)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah meresmikan penggunaan pakaian dinas dari kain tenun lokal bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Selanjutnya, pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota) diharapkan melakukan hal yang sama. Penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ASN ini dicanangkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasda) Provinsi NTB. kebijakan ini disambut antusias oleh para perajin tenun lokal. M. Maliki, pemilik Sentosa Sasak Tenun Pringgasela, Lombok Timur mengatakan terobosan ini sebagai angin segar untuk memperluas pasar. Tidak hanya itu, penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ASN juga dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal ini. “Mudah-mudahan saja semua pegawai melaksanakannya. Dan dapat dilaksanakan sampai ke kabupaten/kota,” ujarnya. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dr. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan sangat berkeinginan, penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ini dapat dilaksanakan dari Ampenan (Mataram), sampai Sape (Bima). Tidak hanya ASN, instansi vertikal juga diharapkan mendukung. Termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Gempa telah mengakibatkan kerugian moril dan materil tidak kecil. Bahkan pertumbuhan ekonomi NTB diproyeksikan minus di atas 10 persen. “Penggunaan kain tenun sebagai bagian dari atribut resmi ASN ini adalah upaya kita bersama untuk membangkitkan UMKM pascagempa. Kita bukakan peluang pasar,” demikian Ketua Harian Dekranasda NTB ini.

Penggunaan pakaian dinas dari kain tenun ini rencananya akan digunakan dua kali dalam sepekan. Selasa dan Kamis. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi atas terobosan ini. Meski begitu, ia melihatnya justru sebagai ancaman bagi para pelaku industrinya. Bila pemerintah daerah juga tidak melakukan proteksi. Tidak sesederhana itu ia melihatnya. Menggunakan pakaian dinas dari kain tenun ini akan menjadi peluang pasar yang cukup besar. Ia mengkhawatirkan, peluang pasar ini justru akan dimasuki oleh para pemodal besar. Bukan dinikmati oleh para pelaku industri lokal. Untuk mengantisipasi itu, Gubernur meminta Dinas Perindustrian melakukan proteksi dengan memperbanyak kegiatan untuk menumbuhkan industri tenun yang modern. Kata Gubernur, tentu tak akan kuat bagi UMKM memenuhi permintaan yang demikian banyak. Karena itulah, hilirisasi dilakukan dengan meningkatkan produksi dengan mesin. “Untuk penggunaan secara massal. Harus ada mesin produksi yang modern dan memadai. Biarkan tenun tradisional ini dibuat eksklusif oleh perajin-perajin kita agar kekhasan dan harganya terjaga dengan baik,” ujarnya. Karena itulah, Gubernur memerintahkan Dinas Perindustrian untuk mengakselerasikan kebutuhan ini dengan memperbanyak mesin produksi moder. Sebelum pemain besar datang mengisi ceruk pasar ini dan justru menggilas penenun lokal. (bul)

45 Anak Karyawan dan Pengemudi Lombok Taksi Diberi Beasiswa Mataram (Suara NTB) Lombok Taksi (Blue Bird Group) memberikan penghargaan kepada putra-putri karyawan dan pengemudinya yang berprestasi di bidang pendidikan. Setidaknya, semester II tahun 2018 ini, sebanyak 45 orang menerima penghargaan yang rutin dipersembahkan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia transportasi umum darat ini. Mereka yang mendapat penghargaan beasiswa ini nampak sumringah, ketika dipanggil namanya pada acara pemberian beasiswa Selasa (18/12) kemarin. Ruang serbaguna milik Lombok Taksi di Pelembak, Ampenan Mataram bergemuruh karena tepuk tangan. Seluruh keluarga besar Lombok Taksi berbahagia menghadiri kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam satu semester ini. dr. Putu Panca Wiadnyana, GM Area Blue Bird Bali-Lombok, didampingi Manajer Pool Lombok Taksi, Amir Muslim dan Manajel Personalianya, Cekas Budiman M memberikan apresiasi ini secara simbolis kepada para penerima beasiswa.

(Suara NTB/bul)

BEASISWA - Pemberian beasiswa kepada putra putri karyawan dan pengemudi Lombok Taksi kemarin Untuk semester II tahun 2018 ini, beasiswa diberikan kepada 17 siswa dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat, 6 orang mahasiswa D3, dan 22 orang mahasiswa S1. Lombok Taksi menggelon-

torkan puluhan juta untuk apresiasi kepada 45 anak berpretasi karyawan dan pengemudi. Syarat mendapat beasiswa Lombok Taksi ini ditentukan kepadanya yang mendapat rangking 1,2 dan 3 untuk pen-

didikan setingkat SMA sederajat. Untuk D3 dan S1 minimal memenuhi Indeks Prestasi (IP) 2,00. Diatas IP 2,5, perusahaan memberikan bonus beasiswa yang nilainya ditambah 100% dari beasiswa. dr. Putu Panca Wiadnyana dalam kesempatan kemarin memberikan motivasi kepada seluruh putra-putri karyawan dan pengemudi Lombok Taksi. Perusahaan menurutnya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besarnya. “Pemberian beasiswa ini sudah menjadi komitmen perusahaan. Harapannya, agar generasi-generasi karyawan dan pengemudi Blue Bird dapat menjadi kebanggan keluarga dan bangsa,” ujarnya. Secara bersamaan, Lombok Taksi sejak kemarin secara resmi mengkampanyekan stop penggunaan plastik. Kampanye ini sebelumnya dimulai dari Provinsi Bali. dr. Putu Panca Wiadnyana mengatakan, limbah plastik menjadi hal yang sangat sensitif bagi daerah pariwisata seperti Bali dan NTB. Dalam setahun, setidaknya 8 juta ton limbah plastik dibuang ke laut. Tentu tidak kecil menurutnya akan mempengaruhi keseimbangan alam. Di Bali, Blue Bird didukung penuh WWF dan Pemprov Bali untuk aksi ini. “Di Blue Bird tidak boleh lagi menyediakan makanan dan minuman dengan kemasan plastik. Yang digunakan yang ramah lingkungan,” demikian dr. Putu Panca Wiadnyana. (bul)

(Suara NTB/bul)

RESMIKAN - Gubernur NTB beserta istri serta Sekda dan anggota DPR RI, H. Rachmat Hidayat meresmikan penggunaan kain tenun sebagai pakaian dinas ASN lingkup Pemprov NTB di pelataran Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB kemarin.

BSBR Karya Mandiri Gelar Lokarya dan Layanan Gratis Giri Menang (Suara NTB)Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar lokakarya selama dua hari, 18 dan 19 Desember 2018. Sasarannya, para remaja putus sekolah, terlantar, dan rawan akan permasalahan sosial yang dibina. Lokakarya merupakan kegiatan yang dilakukan setelah selama 11 bulan para siswa dibina untuk mengukur keberhasilan melatih mentalilitas, etika sosial, dan keterampilan para siswa. Selama lokakarya, BSBR Karya Mandiri menyediakan pelayanan gratis. Baik untuk jurusan otomotif, tata rias konveksi dan tata boga. “Ada mie ayam seharga Rp5 ribu sebanyak 100 porsi. Service motor gratis dan sepuluh warga yang datang pertama pada masing-masing hari mendapatkan ganti oli gratis, setelah service nanti dicuci sampai mengkilap,” kata Kepala BSBR Karya Mandiri Wahyu Hidayat. Selama pelaksanaan loka karya, Para siswa BSBR Karya Mandiri juga menerima reparasi perangkat elektronik seperti pendingin yang sudah rusak, kulkas, hingga dispenser, dan pembuatan kanopi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun keterampilan dan interaksi dengan masyarakat agar para siswa terbiasa dan mampu me-

ngembangkan keterampilan pascapembinaan di BSBR Karya Mandiri. Menurut Wahyu, setiap tahunnya BSBR Karya Mandiri membina sekira 60 siswa dari berbagai penjuru NTB selama setahun. BSBR Karya Mandiri juga membuka kesempatan bagi remaja dengan kategori telantar, putus sekolah, miskin dan rentan permaslahan sosial untuk bergabung untuk tahun ajaran 2019. “Tahun depan Insya Allah akan bina 120 anak, sebagian besar kuota untuk yang terdampak gempa,” lanjut Wahyu. Nantinya, 120 siswa akan dibagi menjadi dua tahap. 60 siswa laki-laki akan dibina selama enam bulan sejak Januari hingga Juni. Sedangkan 60 siswa perempuan akan dibina sejak Juli hingga Desember. Pemberian kuota terhadap remaja terdampak gempa merupakan salah satu upaya BSBR Karya Mandiri dalam memperhatikan kondisi para remaja terdampak gempa. “Alhamdulillah kita sudah lakukan seleksi dengan kuota terbanyak di Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa,” kata Wahyu. Harapannya, remaja terdampak gempa yang bergabung dengan BSBR Karya Mandiri bisa segera pulih kondisi mentalnya dan mampu menerima berbagai keterampilan yang diberikan. Tidak hanya itu, BSBR Karya Mandiri juga melakukan

pembinaaan psikologis. Salah seorang instruktur teknik las, Supardan, mengatakan lokakarya yang dilaksanakan merupakan tugas akhir sebelum siswa terjun ke masyarakat. BSBR Karya Mandiri menyediakan peralatan dan bahan untuk lokakarya. “Kalau ada masyarakat yang mau pesan silakan tinggal datang ke sini,” ujar Supardan. Lokakarya yang digelar BSBR Karya Mandiri ini mendapat apresiasi dan respon sangat positif dari masyarakat. karena itu, Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik turut mengapresiasi langkah Kepala BSBR Karya Mandiri Wahyu Hidayat yang dinilai memiliki banyak inovasi. “Di samping mendidik mereka terampil untuk bidang tertentu, binaannya juga betul-betul diberikan pendidikan keagamaan dengan praktik pengamalannya langsung, misalnya berjamaah salat malam,” kata Ahsanul. Pola pembinaan seperti ini, kata Khalik, merupakan sesuatu yang harus dikembangkan karena akan menghasilkan anak anak didik yang berkualitas secara fisik dan rohani. “Keluar dari BSBR nanti mereka menjadi anak-anak muda yang produktif menjalani kehidupan mereka dan bisa mencari hidup dengan bekal yang mereka dapat dari BSBR,” demikian khalik. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

LOKAKARYA - Salah satu kegiatan lokakarya yang dilaksanakan BSBR Karya Mandiri

SUARA PULAU LOMBOK

Pariwisata, Potensi Besar Datangkan PAD

(Suara NTB/dok)

Tidak Respons Izin Baru BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy tidak merespon usulan izin baru bisnis ritel modern di Kabupaten Lotim. Sebanyak delapan izin baru dari ritel modern tertolak, karena bupati sudah tidak berkenan mengeluarkan izin. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Moh. Syukri saat dikonfirmasi Selasa (18/12). Syukri mengaku, jumlah ritel modern di Lotim ini terdaftar sebanyak 45 unit. Tersebar di 21 kecamatan se Kabupaten Lotim. Terhadap izin yang lama menurut Syukri masih tetap berlaku, karena tidak ada batasan waktu mengenai status izinnya. Selama masih bisa beroperasi di Lotim dipersilakan untuk melakukan kegiatan usahanya. “Kita menangkap keinginan bupati ini tidak mau ada penambahan lagi ritel modern di Lotim,” ucapnya. Menurutnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku aktivitas usaha yang sudah mengantongi izin hanya bisa bubar ketika sudah pailiit atau bangkrut. Sedangkan kegiatan usaha yang masih bisa berjalan, izinnya tetap tetap berlaku. Sebelumnya Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy sangat tegas mengenai izin ritel. Izin ritel modern katanya tidak akan diperpanjang. Keinginan Bupati, tidak ada lagi ritel modern di Kabupaten Lotim. Rencananya, seluruh desa mengembangkan bisnis seperti yang dijalankan ritel modern itu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masing-masing. Satu desa, satu BUMDes. Mengembangkan bisnis perdagangan. Diketahui, ritel modern selama era Bupati Sukiman sama sekali tidak memberikan izin. Pada masa kepemimpinannya di Lotim periode 20082013 lalu, sama sekali tidak ada ritel modern berdiri di Lotim. Bupati tidak memberikan izin satupun ritel modern di Kabupaten Lotim. Salah satu alasannya, ritel modern itu akan membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak bisa berkembang, sehingga tidak memberikan toleransi izin. (rus) Moh. Syukri

UMK KLU Ditetapkan Setara UMP Tanjung (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi NTB telah merekomendasikan jumlah Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 sebesar Rp 2.014.610,-. Jumlah hampir setara dengan nominal UMP Pemprov NTB untuk tahun 2019 mendatang. Penetapan besaran upah itu disepakati Selasa (18/12) kemarin, usai pejabat Disnaker Provinsi NTB berkoordinasi perihal hasil konsultasi Dewan Pengupahan Provinsi NTB terhadap usulan UMK Lombok Utara. Di mana UMK Lombok Utara diusulkan dalam 2 opsi, yakni usulan SPSI dengan besaran sama dengan UMP 2019 dan usulan Apindo dengan besaran sama dengan UMK KLU tahun 2018 sebesar Rp1.833.000,-. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos, Disnaker Provinsi NTB, Nasib, S.Pd. M.Pd., didampingi Kasi Pengupahan, Lalu Dharma, SH. MH., dan Kasi Pencegahan dan Penyelesaian HI, Zaitun, di Kantor Disnaker Lombok Utara menyebutkan, besaran usulan UMK yang diusulkan telah melalui proses konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja. Hal itu berkenaan dengan pasal 46 ayat 2 (PP 78 tahun 2015) menegaskan bahwa besaran usulan UMK harus lebih besar dari UMP. Merujuk hasil konsultasi itu, Disnaker kemudian menemui Disnaker KLU untuk memperoleh persetujuan atas kajian UMK untuk tahun 2019 mendatang. Lalu Dharma menambahkan, bagi kabupaten/kota yang tidak merekomendasikan UMK lebih besar dari UMP, maka secara otomatis gubernur tidak menetapkan UMK atas usulan kabupaten yang nominalnya berada di bawah UMP. Artinya kata dia, UMK 2019 KLU akan mengacu kepada besaran UMP. Kehadiran pejabat Pemprov juga menyertakan surat resmi Kadis Naker Provinsi NTB perihal UMK. Di mana dalam surat No. 560/2556/4/Disnaker/XI/2018 tertanggal 22 November 2019, perihal hasil kajian dan usulan UMK KLU tahun 2019 oleh Dewan Pengupahan Provinsi NTB, maka usulan UMK yang sama dengan UMP 2019 sebesar Rp 2.012.610., bertentangan dengan amanat Pasal 46 (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan hasil kajian DPP pula, maka Pemerintah Provinsi NTB menetapkan UMK KLU sebesar Rp 2.014.610,. Pada angka itu, UMK yang disetujui memiliki selisih hanya Rp 2 ribu dari usulan kabupaten. Selisih yang sama juga melegitimasi bahwa UMK lebih besar dari UMP. Besaran UMK 2019 sendiri lebih besar sebesar Rp 131.610,- dari UMK 2018 sebesar Rp 1.883.000,-. “Kita minta tolong suratnya dibaca dan di-acc untuk selanjutnya kita ajukan ke gubernur untuk ditandatangani,” ujarnya. Atas pertimbangan itu, Kepala Disnaker PM PTSP KLU, Vidi Ekakusuma, membubuhkan persetujuan pada surat Kadisnaker Provinsi NTB tersebut. Vidi mengaku, dalam pembahasan UMK sebelumnya bersama Apindo dan SPSI, argumentasi antara para pihak cukup alot. Itu pula yang menjadi dasar diajukannya dua opsi usulan. “Waktu itu baik Apindo dan SPSI sama-sama ngotot. Kita di pemerintah sendiri mengusulkan UMK lebih besar dari UMP, tetapi karena kurang dukungan suara, sehingga diajukan 2 usulan dari SPSI dan Apindo,” kata Vidi. Dengan disetujuinya hasil kajian tersebut Pemprov tersebut, sambung Vidi, maka UMK KLU dapat dikatakan sudah selesai. Selanjutnya pihaknya akan menunggu SK resmi gubernur perihal penetapan UMK untuk kemudian disosialisasikan kepada perusahaan dan serikat pekerja masingmasing perusahaan. (ari)

(Suara NTB/ari)

KOORDINASI - Perwakilan Disnakertrans NTB berkoordinasi dengan Disnakertrans PM PTSP KLU terkait penetapan UMK, Selasa (18/12).

Halaman 4

(Suara NTB/ist)

MAGNET INVESTASI - Gili Trawangan menjadi magnet investor berinvestasi di KLU. Sayangnya, investor yang mengajukan izin untuk berinvestasi tidak memiliki lahan.

Beri Izin Harus Selektif

Disnaker PMPTSP KLU Temukan Calon Investor Tak Punya Lahan Tanjung (Suara NTB) Minat investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup besar. Terbukti selama 2018 saja, rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 3,088 triliun lebih. Namun, dalam memberikan izin, Pemda KLU cukup selektif, karena masih ada calon investor yang ditemukan tidak mempunyai lahan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) KLU, Vidi Ekakusuma melalui Kabid Penanaman Modal, Ali Zulkarnain, M.Si., Selasa (18/12). Dikatakan, realisasi itu masih akan bertambah karena rekapitulasi perhitungan realisasi triwulan IV baru akan berakhir pada 10 Januari 2019 mendatang. Data jumlah investasi sebesar Rp 322 miliar lebih itu, adalah catatan angka dari 1 Januari 2018 hingga 18 Desember 2018. “Total pengajuan investasi yang masuk ke kita sangat tinggi, mencapai Rp 3,088 triliun. Masing-masing dari PMA mengajukan rencana investasi Rp 3,047 triliun lebih dan PMDN sebesar Rp 41,538 miliar lebih,” ujarnya. Ali mencatat, realisasi investasi tahun ini sedikit lebih

besar dari realisasi tahun 2017 lalu. Di mana tahun lalu, modal capital yang ditanam pengusaha di klub sebesar Rp 301,054 miliar. Artinya menurut dia, capaian realisasi di daerah mengalami peningkatan meski daerah tujuan investasi sempat terdampak gempa. Lebih lanjut, Ali menyebut realisasi tahun ini dipantau secara 3 bulanan. Pada triwulan I, realisasi sebesar Rp 123,369 miliar lebih, triwulan II sebesar Rp 136,043 miliar lebih dan triwulan III sebesar Rp 41,650 miliar lebih. Untuk triwulan IV sendiri baru akan diakumulasikan pada Januari mendatang. “Realisasi ini tidak lepas dari pola pengawasan yang kita lakukan di Bidang Penanaman Modal. Kadang ada perusahaan, setelah mengantongi izin tetapi di lapangan tidak ada aktivitas, lahan saja tidak ada,” jelasnya. Selama pengawasan pula, Ali dan jajaran di Bidang PM,

menemukan adanya kendala di tingkat perusahaan. Misalnya saja, ada perusahaan yang tidak pernah melaporkan progres investasinya setelah keluar izin dari Bidang Pelayanan, Disnaker KLU. “Konsultannya tidak pernah melapor. Ada juga perusahaan yang belum menggarap tanah tempatnya berinvestasi, ini yang kita sebut telantar,” imbuhnya. Selain itu, pihaknya juga mengkhawatirkan adanya perusahaan yang tidak serius berinvestasi. Setelah izin prinsip diperoleh, pemantauan tim di Penanaman Modal menjumpai ada perusahaan yang sama sekali tidak memiliki lahan tempat berinvestasi. “Pantauan lapangan kita, ada temuan perusahaan yang mendapat izin tidak punya tanah. Ke depan ini harus disikapi untuk berhati-hati memberikan izin,” tandasnya. (ari)

Aplikasi ’’Lotim Mobile’’, Upaya Jadikan Lotim ’’Smart City’’ Selong (Suara NTB) Dinas Komunikasi dan Persandian Lombok Timur (Lotim) terus berupaya mewujudkan daerah Kabupaten Lotim menjadi smart city. Salah satu dilaksanakan adalah membuat aplikasi Lotim Mobile. Dari aplikasi ini, setidaknya bisa memperkenalkan Lotim cukup dengan satu sentuhan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lotim, H. Ridatul Yasa, Selasa (18/12). Menurutnya, aplikasi Lotim Mobile ini bisa diunduh di Play Store secara gratis. Dalam aplikasi ini warga bisa dengan mudah mencari informasi seputar Lotim. ‘’Aplikasi yang sudah dioperasikan sejak sepekan terakhir ini juga bisa mengecek identitas kependudukan. Cek layanan di RSUD Selong dan informasi lainnya seputar Lotim,’’ terangnya. Menurutnya, Pemkab Lotim melalui program smart city yang dicanangkan sejak lama oleh pemerintah daerah dilakukan dengan lima pilar. Pertama eEconomic melalui e-Commerce. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, pemasaran produk pun kini bisa lebih mudah, melalui

(Suara NTB/rus)

LOTIM MOBILE – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Lotim H. Ridatul Yasa memperlihatkan aplikasi Lotim Mobile yang menjadi program unggulan pemerintah dalam mendukung program smart city. jejaring internet. Hanya saja, jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi internet untuk memasarkan produknya masih sangat minim. Dari ribuan pelaku usaha jumlah pelaku usaha yang sudah daftar hanya 50 orang. Itupun hanya 10 pelaku saja yang aktif. Kemampuan masyarakat

masuk pasar juga tidak sembarangan. Di mana, masyarakat masih lemah dalam membuat kemasan kualitas produk. Termasuk memposting produk, sehingga perlu diberikan pelatihan agar bisa bersaing. “UKM kita cantolkan dengan market place yang ada seperti Blibli.com, Lazada.co.id dan Shoppie,’’ ujarnya.(rus)

Kasus Oknum Perawat, Polisi Tunggu Hasil Visum Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) terus memproses kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum perawat RSUD Dr. Soedjono Selong terhadap rekan kerjanya sesama perawat. Sampai saat ini, polisi masih menunggu hasil visum korban di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Kasatreskrim Polres Lotim AKP I Made Yogi Purusa Utama, S.E., S.H. SIK., kepada wartawan Selasa (18/12) kemarin. DA (35), terduga pelaku pencabulan terhadap rekannya berinisial IF (25) sampai sekarang masih sedang proses pemeriksaan dan polisi belum menetapkan pelaku sebagai tersangka. Sampai saat ini, ujarnya,

(Suara NTB/rus)

I Made Yogi Purusa Utama polisi sudah memeriksa beberapa orang lain terkait kasus mulai dari Satuan Pengamanan (Satpam) yang jaga pada malam kejadian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari. Keterangan lain juga sedang dikumpulkan aparat Sa-

treskrim Polres Lotimi dari saksi lain. Termasuk dengan rekan kerja korban yang digantikan. “Kita coba kuatkan dengan menambah keterangan dari tiga saksi lainnya,” ungkap Kasat Restrim. Apakah ada hubungan asmara antara pelaku dengan korban, Kasat Reskrim, menjelaskan, jika dari pengakuan korban, tidak ada hubungan spesial dengan terduga pelaku. Berdasarkan laporan korban, ia dicabuli saat sedang istirahat di ruang perawat. Sebelum ada kepastian hukum soal kelengkapan alat bukti, Polisi belum berani menahan pelaku. Kasat Reskrim menegaskan, siapapun pelaku tidak akan kebal hukum. Polisi siap akan memburunya di manapun dia berada. (rus)

Selong (Suara NTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengungkapkan sektor pariwisata merupakan potensi besar dalam mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, sudah sepatutnya sektor pariwisata ini diperhatikan serius dengan pembenahan sarana prasarananya agar dapat memikat kunjungan wisatawan. Kepala Bapenda Lotim, Drs. Salmun Rahman, Selasa (18/12), menjelaskan, sebagai salah satu kabupaten terbesar di NTB dengan jumlah pendudukterbanyak dan wilayah terluas. Kabupaten Lotim juga memiliki objek wisata yang terbilang lengkap. Prospek pariwisata sangat menjanjikan pendapatan daerah, khususnya PAD apabila pariwisata di daerah ini berkembang dengan baik. Dicontohkannya, banyak sumber atau objek pendapatan yang bisa diraih oleh pemerintah. Semakin banyak wisatawan yang datang ke Lotim. Maka hotel, penginapan, homestay, dan sejenisnya akan terisi penuh, sehingga dapat mendatangkan pajak dari penginapan tersebut, termasuk tempat rekreasi. “Sektor pariwisata sangat berpengaruh terhadap PAD,” terangnya. Untuk itu, Salmun Rahman berharap infrastruktur akses menuju objek wisata sudah sepatutnya semakin ditingkatkan kualitasnya, jaminan faktor keamanan, sehingga investor, wisatawan dan masyarakat setempat dapat mengembangkan pariwisata itu. “Kita punya potensi, dari aspek alam, budaya untuk mengembangkan dan mengandalkan pariwisata untuk sumber PAD,” jelasnya. Adapun dampak gempa bumi

yang terjadi, diakui Salmun Rahman, memiliki dampak terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata, baik penginapan maupun yang lainnya hingga terjadi kemerosotan hingga 40-50 persen. Namun itu terjadi sekitar dua bulan dan saat ini secara perlahan sudah kembali normal. Aapun target PAD dari hotel dan penginapan sebesar Rp1 miliar. Saat ini PAD yang sudah didapatkan dari pajak hotel, penginapan dan sejenisnya itu sudah mencapai Rp700 juta. Jumlah ini mendekati target tahun 2017 sebesar Rp900 juta. Salmun Rahman mengharapkan pelaku-pelaku usaha baik di sektor pariwisata dan wajib pajak agar taat membayar pajak. Melalui itu, berarti masyarakat sudah mengambil bagian untuk membangun daerah dari pajak daerah yang dibayarnya. “Membangun pariwisata tidak bisa dilakukan oleh Dispar. Melainkan sejumlah pihak terkait harus terlibat di dalamnya, sehingga mampu mendatangkan PAD melebihi target yang sudah ditentukan,”pungkasnya. (yon)

Salmun Rahman

(Suara NTB/yon)

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

Pimpinan Dewan Bantah Pelantikan Ketua DPRD Terkesan Dipaksakan Tanjung (Suara NTB) Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djekat Demung, membantah adanya kesan pelantikan Ketua DPRD Lombok Utara terkesan dipaksakan. Sebaliknya pelantikan dilakukan atas dasar kesepakatan serta adanya pos anggaran di APBD Perubahan 2018 yang disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah. “Mengenai paripurna yang dilaksanakan, itu sudah sesuai arahan PP 12 tahun 2018 yang ditindaklanjuti ke dalam tata tertib DPRD. Setiap ada perubahan jadwal Badan Musyawarah (Banmus), maka harus melalui mekanisme paripurna anggota DPRD,” jawab Djekat dikonfirmasi usai memimpin rapat paripurna penjadwalan pelantikan Ketua DPRD, Selasa (18/12). Sebagaimana tatib baru, kata dia, DPRD diberi ruang untuk menyesuaikan jadwal banmus untuk persoalan yang dirasakan mendesak. Namun sebelum diparipurnakan oleh Banmus, lembaga DPRD terlebih dahulu membahas dan menyepakati rencana perubahan jadwal Banmus dalam ragapim (rapat gabungan pimpinan). Politisi senior Partai Golkar Lombok Utara ini juga membantah adanya kabar bahwa dalam ragapim sebelumnya, ada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dijadwalkan, karena alasan waktu yang mepet. “Bukan penolakan, hanya mereka minta untuk mempertimbangkan pelantikan dengan batas waktu efektif pekerjaan anggota DPRD sampai 20 Desember.” “Bagus maksud mereka, kita di suruh melihat limit waktu 6 sampai 7 hari. Bisa maksimal tidak Sekretariat melaksanakan itu. Tapi setelah kita banyak diskusi, mereka paham, karena memang kuncinya Sekretariat bisa melaksanakan apa tidak,” tambahnya. Sebagaimana diketahui, informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, terjadi “per-

ang” urat syaraf antar-AKD baik di tingkat pimpinan fraksi maupun pimpinan komisi. Ada anggota Dewan yang menolak dijadwalkan Banmus, karena memandang limit waktu yang terbatas tidak memungkinkan digelarnya pelantikan. Di sisi lain, DPRD Lombok Utara sendiri dihadapkan pada sejumlah agenda. Sebagaimana Rapat Banmus DPRD KLU tanggal 27 November 2018, agenda DPRD KLU terbilang cukup padat selama bulan Desember. Agenda dimulai dari 3 Desember, disusul tanggal 4, 5 Desember, membahas beberapa raperda, 6-12 Desember masa kerja pansus, dilanjutkan pada 13 Desember laporan Pansus dan Raperda, serta 17 - 18 Desember dengan agenda kegiatan komisi-komisi. Mengetahui masih ada sisa waktu yang limit, Banmus pun “menyisipkan” agenda tanggal 21 Desember berupa rapat paripurna istimewa peresmian dan pengucapan sumpah Ketua DPRD KLU periode 2014-2019. Agenda paripurna kemarin juga memasukkan agenda lain, yakni paripurna laporan pansus Raperda RPJMD tahun 2018-2021, 26 Desember, lalu tanggal - 28 Desember 2018 , kegiatan komisi komisi dalam daerah. Terakhir pada, 31 Desember, dijadwalkan rapat musyawarah DPRD Lombok Utara bersama eksekutif dalam rangka menyusun rencana masa sidang pertama tahun 2019. Terpisah, Plh. Sekretaris DPRD KLU, Ye’ Bakar, menyampaikan pihaknya siap menggelar pelantikan Ketua DPRD walaupun dengan limit waktu yang terbatas. Setidaknya pos anggaran pelantikan Ketua DPRD sudah disiapkan oleh eksekutif. “Jadi tidak ada kendala, kita siap melaksan. Kita sudah siapkan undangan untuk pejabat terkait seperti pejabat Provinsi NTB, Pengadilan Negeri, pimpinan parpol hingga para pejabat OPD Pemda KLU,” katanya. (ari)

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Suasana rapat paripurna penjadwalan pelantikan Ketua DPRD KLU, Selasa (18/12).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

Halaman 5

Temuan Disos Lobar

Anggota Dewan Terdata sebagai Penerima Rastra

Dam Mujur Tetap Prioritas

Timbulkan Korban

Pohon Pinggir Jalan Harus Diperhatikan Pemerintah Giri Menang (Suara NTB) Keberadaan pohon di pinggir jalan perlu mendapatkan perhatian Pemda Lombok Barat (Lobar), khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar. Pasalnya, banyak pohon di pinggir jalan yang sudah dalam kondisi lapuk, karena tua, sehingga rawan tumbang dan memakan korban jiwa. Seperti kejadian di Beleka Gerung, Senin (17/12) sekitar pukul 22.00 Wita. Pohon tua di dekat SPBU tumbang menimpa H. Nasrudin (50) warga Dusun Padak Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar. Pria yang baru pulang mengojek ini harus meregang nyawa, karena tertimpa pohon yang tumbang. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Tripat oleh warga setelah diinformasikan ke pihak keluarga. Nasarudin, putra almarhum kepada wartawan mengaku mendapatkan informasi dari warga yang melihat kejadian ini.”Beliau (bapak saya, red) meninggal langsung di tempat setelah tertimpa pohon yang tumbang,” terangnya. Ia menjelaskan, almarhum baru selesai mengojek salah seorang penumpang ke arah jalur Rumak. Sepulang mengojek, ia tertimpa pohon yang diduga sudah rapuh akibat kondisi sudah tua. Akibat tertimpa pohon itu, tubuh H Nasrudin langsung terlindas. Sementara kendaraannya tetap bergerak menjauhi tubuhnya sampai akhirnya terjatuh. Korban mengalami luka serius pada bagian wajahnya. Meski kepalanya sudah terlindungi helm. Namun pohon yang menimpanya membuat nyawanya tak terselamatkan. Melihat orang tuanya yang terbujur kaku di rumah sakit, Nasarudin hanya bisa pasrah. Ia merasakan kepergian orang tuanya meninggalkan duka bagi pihak keluarga serta dua orang saudaranya. Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Lobar Adnan yang mendampingi keluarga korban, meminta agar Bidang Tata Kota Dinas Perkim Lobar segera bersikap. “Ketika ada pohon yang membahayakan masyarakat segera ditebang. Jangan sampai ini terulang kembali. Tata kota kami minta segera bertindak menebang pohon yang berbahaya,” ujarnya. Apalagi saat ini sudah masuk musim hujan. Keberadaan pohon yang rapuh di pinggir jalan bisa membahayakan para pengendara yang melintas, sehingga perlu ditebang. (her)

Tuntaskan Temuan, BPK ’’Deadline’’ Desa Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun anggaran 2017 sampai Semester I Tahun anggaran 2018, efektivitas dan pengawasan pengelolaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ditemukan bermasalah. Pihak desa pun diminta agar menyelesaikan temuan ini dalam jangka waktu dua bulan ke depan. Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. Rachmat Agus Hidayat mejelaskan pihak BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu mulai tahun ini. Hasilnya, beberapa hal yang menjadi temuan pengelolaan DD di Lobar. “Dari temuan itu ada bersifat administrasi dan spek pengelolaan dana desa yang kurang,” katanya akhir pekan kemarin. Temuan yang pertama jelas Agus, terkait administrasi menyangkut regulasi mengenai peraturan bupati tentang pengelolaan DD kemudian diikuti dengan juklak dan juknisnya. Dari 27 perbup turunan dari Perda nomor 6 tahun 2010 yang harus dibuat baru 6 perbup yang sudah dibuat, sedangkan tinggal 21 perbup belum dibuat. Selain itu ada juga SK bupati yang mendukung tentang perbup sebagai turunan perda itu, sebanyak 8 SK belum dibuat oleh OPD dalam hal ini Dinas PMD. Kedua, ada temuan BPK menyangkut kekurangan spek pada kegiatan pengelolaan DD di beberapa desa, namun beberapa desa sudah sanggup untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kemudian terkait pajak, administrasi dan persoalan tentang bagaimana perencanaan untuk alokasi dana desa yang harus disingkronkan dengan apa yang disusun dalam APBDes. Menurutnya, hal ini mencerminkan belum patuhnya desa terhadap pengelolaan DD terutama dalam hal administrasi. Sebab dalam regulasi ada kepatuhan kades menyampaikan laporan tepat waktu. Kedepan hal ini harus dipatuhi. Selain itu, dari sisi penerapan Siskeudes yang menjadi catatan sebab belum semua desa menerapkan siskeudes. Ada desa yang manual dulu baru menerapkan siskeudes. Seharusnya semua desa menggunakan siskeudes sesuai arahan BPKP. Secara keseluruhan, jelasnya, temuan-temuan di desa ini sudah ada kesanggupan dari kepala desa, DPMPD dan daerah untuk menindaklanjuti paling lama 60 hari. Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap desa-desa ini. Pada prinsipnya Inspektorat selama menerima ADD tiap tahun akan melakukan pemeriksaan di 30 desa. Hingga saat ini, kata dia, selama lima tahun hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa 150 desa. Dari total 119 desa berarti ada desa yang diperiksa dua atau tiga kali. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemberian bantuan sosial pangan non tunai pengganti beras sejahtera (rastra) molor dari target seharusnya awal tahun depan. Program yang seharusnya dilaksanakan Januari-Februari tahun depan ini kemungkinan besar bisa dilaksanakan bulan Mei. Molornya target bansos pangan non tunai ini disebabkan progres update Basis Data Terpadu (BDT) sangat rendah, sehingga belum bisa menerapkan sistem pangan non tunai. Rendahnya update data ini disebabkan ada kecamatan yang enggan melakukan update data penduduk miskin. Salah satunya Kecamatan Lembar belum melakukan update sama sekali.

(Suara NTB/dok)

PEMBANGUNAN Dam Mujur di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tetap menjadi program priotitas pemerintah provinsi. Hanya saja, untuk bisa mewujudkan pembangunan Dam Mujur butuh kerja ekstra keras untuk bisa menuntaskan sejumlah persoalan yang menjadi penghambat. Terutama persoalan sosial di area yang terkena dampak pembangunan Dam Mujur. Demikian ditegaskan Kepala Bappeda NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc.,MM.,MTP.,kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (18/12). Dikatakannya, secara teknis pembangunan Dam (Suara NTB/kir) Mujur sudah tidak ada masalah, Ridwan Syah tinggal soal penyelesaian pembebasan lahan serta penuntasan persoalan sosial di daerah yang bakal terkena dampak pembangunan Dam Mujur. “Hasil koordinasi kami dengan pihak BWS Nusa Tenggara I, secara teknis pembangunan Dam Mujur sudah tidak ada masalah. Artinya, secara prinsipnya Dam Mujur siap dibangun. Dengan catatan, persoalan lahan dan sosial bisa dituntaskan,’’ ujarnya. Namun, hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Loteng semata, pemerintah provinsi juga akan membantu untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada agar Dam Mujur bisa segera terbangun. Alasannya, Dam Mujur sangat penting keberadaannya dalam hal penyediaan air baku di NTB dan Loteng pada khususnya. Dalam hal ini, ujarnya, arahan Gubernur NTB juga sudah jelas, yakni menginstruksikan supaya pemerintah kabupaten bersama provinsi dan pihak terkait lainnya segera mencarikan solusi terbaik dari persoalan yang menghambat pembangunan Dam Mujur. Paling tidak, hambatan yang ada bisa segera dituntaskan. Disinggung soal rencana sharing anggaran untuk pembebasan lahan, Ridwan mengatakan tidak ada masalah. Dalam arti, pemerintah provinsi siap ikut sharing dana pembebasan. Hanya saja besarannya masih dihitung. Kalau besaran kebutuhan sudah jelas, baru bisa ditentukan besaran dana sharing dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Soal ini (sharing dana pembebasan lahan,red) juga akan segera kita bahas. Karena kemarin kita masih disibukkan kegiatan perayaan HUT NTB. Sekarang beban kegiatan sudah lebih ringan. Sehingga segera membahas dengan Pemkab Loteng dan pihak terkait lainnya,” imbuh mantan Kepala Dishubkominfo NTB ini. (kir)

Hj. Made Ambaryati

‘’Akibat data penerima bantuan yang belum update inipun masih banyak penerima yang salah sasaran. Bahkan dari temuan tim Dinas

Sosial (Disos) di bawah, diduga ada oknum DPRD yang masuk namanya menjadi penerima bantuan rastra,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial (Disos) Lobar Hj. Made Ambaryati, Selasa (18/12). Ambar mengakui bahwa program pemberian pangan

non tunai rastra molor hingga tahun depan. Hal ini disebabkan up date data BDT masih rendah hanya 10 persen, karena kecamatan kurang peduli terkait masalah ini. Terkait kecamatan yang kurang peduli terhadap update data ini sudah dilaporkan ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Selain itu, diakuinya, dari hasil pendataan sementara di bawah, ada ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal. Untuk itulah, ujarnya, diperlukan update data, sehingga pihaknya bisa mengeluarkan data penerima sesuai kondisi di lapangan. Sekarang ini, ujarnya, pihak Sukopindo melakukan pendataan di bawah hingga tanggal 31 Desember 2018. Namun, dalam melakukan pendataan pihak Sukopindo terkendala

dari pihak desa yang tidak berani melakukan musyawarah mengeluarkan warga dari data penerima bantuan ini. “Ada desa yang tidak melakukan musyawarah, itu kendalanya. Termasuk di rastra ini pun ada yang salah sasaran,bahkan ada oknum DPRD yang masuk penerima bansos rastra di Lobar,’’ akunya. Lebih jauh kata dia, warga yang mau keluar data penerima bantuan jauh lebih bagus. Setelah ia turun ke lapangan, banyak warga tak berhak mau keluar dari penerima bantuan. Mereka mengundurkan diri sendiri, karena taraf ekonomi sudah mampu. Ia berharap pihak desa yang tegas dalam hal mengeluarkan warga yang tak berhak menerima bantuan dari data penerima. (her)

Pembebasan Lahan Tol Bandara-Kuta Butuh Rp172 Miliar Mataram (Suara NTB) Perhitungan kebutuhan anggaran untuk keperluan pembebaasan lahan pembangunan jalur tol bandara-Kuta di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah selesai. Di mana dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp172 miliar untuk membebaskan seluruh lahan di jalur tersebut. Untuk menutupi kebutuhan anggaran pembebasan lahan, pemerintah provinsi dan Pemkab Loteng nantinya akan sharing anggaran. “Ternyata anggaran untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol Bandara-Kuta besar juga, mencapai hingga Rp. 172 miliar. Jadi kita akan sharring anggaran dengan Pemkab Loteng,” aku Kepala Bappeda NTB Ir. Ridwan Syah, MSc.,

MM., MTP., di Mataram, Selasa (18/12). Menurutnya, ada rencana sharing anggaran 75 persen berbanding 25 persen. Di mana Pemkab Loteng akan menanggung 25 persen kebutuhan anggaran pembebasan lahan. Selebihnya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Namun, itu masih bisa berubah, tergantung kondisi dan kemampuan anggaran masingmasing pemerintah. Dalam hal ini, ujarnya, Pemprov NTB sedang berupaya melobi pemerintah pusat supaya bisa ikut sharing anggaran, karena kondisi anggaran daerah masih sangat terbatas. Belum lagi, Pulau Lombok khususnya baru terkena musibah gempa, sehingga banyak alokasi anggaran daerah yang diarahkan untuk mendukung upaya pena-

nganan pasca gempa. “Kita tengah berupaya supaya pemerintah pusat juga bisa ikut dalam skema sharing anggaran pembebasan lahan jalan tol Bandara-Kuta ini supaya beban pemerintah daerah bisa lebih ringan. Karena kondisi kita juga baru saja menghadapi bencana gempa,” imbuh Ridwan. Kalau soal anggaran pembangunan jalannya sendiri, tidak masalah. Pemerintah pusat sudah siap mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan jalan tersebut. Tinggal sekarang bagaimana persoalan lahan bisa segera dituntaskan. Lalu kapan jalan tol bandara-Kuta tersebut akan dibangun? Ridwan men-

gatakan, belum bisa memastikan, karena kembali lagi, itu sangat tergantung cepat tidaknya proses pembebasan lahan. “Kalau tahun 2019 pembebasan lahan bisa selesai. Maka tahun berikutnya proses pembangunan jalannya sudah bisa dilaksanakan,” terangnya. Tapi jika melihat kondisi yang ada sekarang, untuk bisa menuntaskan pembebasan lahan di tahun 2019 mendatang kemungkinan masih agak berat. Akan tetapi pihaknya tetap berupaya proses pembebasan lahan bisa dilakukan dimulai di APBD Perubahan 2019 mendatang. “Prinsipnya, proyek ini harus bisa terlaksanakan. Soal kapan, masih menunggu kesiapan lahan,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

DIBANGUN - KEK Mandalika merupakan salah satu kawasan yang jadi prioritas pembangunan. Dalam mendukung pengembangan kawasan ini, pemerintah berencana membangun jalan tol dari LIA menuju Kuta. Di mana, pembangunan tol masih dalam upaya pembebasan lahan.

Termotivasi dari Loteng Dana Rehabilitasi Banyak Mengendap NTB Siap Kembangkan di Rekening Pokmas Pendidikan Inklusi

Giri Menang (Suara NTB) Belasan ribu rumah korban gempa di Lombok Barat (Lobar) yang rusak telah menerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Laporan progres pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascagempa di Lobar menyebutkan, dari 72.222 unit rumah rusak, sebanyak 15.599 KK sudah menerima dana rehabilitasi. ‘’Total dana bantuan yang sudah disalurkan mencapai Rp 277,6 miliar yang terbagi dalam tiga tahap peluncuran dari pusat ke daerah. Hanya saja dari sekian banyak dana yang sudah disalurkan tersebut, sebagian besar masih mengendap di rekening pokmas lantaran proses pembangunan rumah lamban,’’’ aku Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawi, Selasa (18/12). Menurutnya, pada luncuran dana tahap pertama sebanyak 379 KK yang telah di-SK kan Bupati Lobar. Total dana yang telah diterima korban gempa mencapai Rp18.950.000.000 ditambah tahap II sebanyak 5.687 KK sudah menerima dana rehabilitasi dengan rincian rusak berat 1.438 KK, rusak sedang 1.566 KK dan rusak ringan 2.680 KK. Total dana yang diterima sebesar Rp105.720.000.000. Sedangkan untuk tahap III, 9.536 KK yang sudah di-SK-kan bupati sudah meneriman bantuan rehabilitasi dengan rincian rusak berat 1.836 KK, rusak sedang 2.043 KK dan rusak ringan 5.657 KK. Total dana yang diterima tahap III adalah Rp153.545.000.000,-”Jadi total dana bantuan tahap I,II, III sebesar Rp.278.215.000.000,” jelas dia. Dijelaskan Ratnawi, dalam rapat koordinasi evaluasi percepatan perbaikan rumah pascaben-

(Suara NTB/her)

RISHA - Proses pengerjaan Risha di Narmada. Bahan bangunan menjadi kendala percepatan pembangunan rumah korban gempa.

cana gempa bumi NTB yang dilaksanakan di Jakarta 11 Desember 2018 lalu dihasilkan sejumlah masukan. Pemkab Lobar, ujar Ratnawi, diharapkan untuk membentuk satgas bersama dengan Danramil dan kapolsek untuk pemantauan selepas Kogasgabpad selesai bertugas di NTB. Pemkab Lobar juga diminta melakukan evaluasi terhadap BUMN yang masih lamban dalam penyelesaian bahan bangunan berupa mur dan baut struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Selain itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD kabupaten/kota diminta aktif melaporkan kepada BPBD Provinsi. ”Kalak BPBD kabupaten/kota otomatis menjadi PPK kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah kabupaten/kota masing-masing karena melekat pada jabatan Kalak BPBD,” terangnya. Seiring dengan telah berjalannya validasi ulang warga, di mana terdapat perubahan kategori kerusakan dan penambahan calon penerima bantuan, maka BPBD diminta menyiapkan draft SK perubahan kategori dan penambahan calon penerima bantuan tersebut. Semua pemkab juga diminta agar lebih fokus menyelesaikan pembangunan khususnya bagi pokmas dan warga yang telah menerima pencairan dana. Ratnawi menjelaskan, ada kendala-kendalam yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi ini. Misalnya, aplikator yang masih belum melengkapi panel Risha dengan baut dan mur sehingga panel belum dapat didirikan. Saat ini sedang dilakukan proses validasi di lapangan untuk memastikan kategori rumah clear dan clean. Kendala lainnya yakni jumlah tukang bangunan masih terbatas, sehingga pelaksanaan pembangunan rumah menjadi lambat. Hal ini yang menyebabkan banyak anggaran yang sudah masuk pokmas belum dieksekusi. “Saya berharap agar masyarakat lebih aktif dalam membangun rumahnya sendiri dan mengikuti arahan tim fasilitator,” katanya. Lebih lanjut dipaparkan, di 10 kecamatan yang ada di Lobar, minat terhadap jenis struktur rumah cukup bervariasi. Untuk Risha jumlah peminatnya 585 KK, Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika) 20 KK, dan Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko) 1.159. Adapun jumlah kelompok masyarakat (pokmas) yang sudah terbentuk mencapai 2.315 pokmas yang mencakup 35.414 KK. Rinciannya adalah rusak berat 703 pokmas mencakup 10.245 KK, rusak sedang 494 Pokmas mencakup 7.762 KK dan rusak ringan sebanyak 1.118 pokmas mencakup 17.407 KK. “Rekening pokmas yang sudah terisi mencapai 29 pokmas atau 314 KK,” jelasnya. Hal lain yang dipaparkan Ratnawi yakni jumlah masyarakat yang sudah tersosialisasi sebanyak 2.143 KK. Untuk proses perencanaan teknis mencapai 423 KK. Adapun rumah yang saat ini masih dalam proses membangun sebanyak 144 rumah, sudah terbangun sampai atap 39 rumah, sudah finishing dinding dan atap 32 rumah, dan yang sudah selesai 100 persen 24 rumah. (her)

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB mulai tahun depan akan mulai mengembangkan sistem pendidikan inklusi di semua kabupaten/kota di NTB. Pengembangan pendidikan ini sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan kualitas siswa di daerah ini dengan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebagai rule model. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H.M.Suruji, saat Temu Inovasi di Mataram, Selasa (18/12). Ia menjelaskan, Loteng sendiri patut menjadi contoh sekaligus barometer pendidikan inklusi. Selain karena sudah lama menerapka sistem pendidikan tersebut. Tetapi juga dinilai berhasil menerapkan sistem pendidikan tersebut sejauh ini. “Kita meski belajar banyak ke Loteng terkait pendidikan inklusi. Karena memang mulai tahun 2019 mendatang, pendidikan inklusi akan coba kita perluas lagi. Tidak hanya di Loteng saja. Tetapi di semua kabupaten/kota di NTB,” terangnya. Suruji menjelaskan, sebagai tahap awal untuk penerapan pendidikan inklusi di masing-masing kabupaten/ kota selain Loteng, akan coba diterapkan di dua sekolah terlebih dahulu dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh provinsi. Sehingga dalam lima tahun ke depan, paling tidak semua kabupaten/kota di NTB ada minimal 10 sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. Menurutnya, sistem pendidikan inklusi yang sudah diterapkan di Loteng sangat baik diterapkan, karena prinsip dari pendidikan inklusi i a l a h

bagaimana bisa memberikan materi pembelajaran kepada anak didik sesuai kondisi dan kemampuan anak didik tersebut, sehingga kemampuan siswa dalam menerima pelajaran bisa merata. Kalau sudah demikian, maka kualitas siswa di daerah ini bakal lebih berimbang, yakni tidak ada lagi siswa yang kemampuannya jauh di atas kemampuan siswa yang lain. Tetapi hampir berimbang. “Secara khusus nanti kita akan berlajar di Loteng bagaimana pendidikan inklusi tersebut,” ujar Suruji. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., mengatakan Loteng sudah sejak tahun 2014 lalu mendeklarasikan diri sebagai kabupaten inklusi dan sampai saat ini sudah lebih dari 114 sekolah di Loteng yang menerapkan sistem pendidikan iklusi tersebut. Diupayakan dalam beberapa tahun ke depan, semua sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten di Loteng sudah menerapkan sistem pendidikan iklusi tersebut. (kir)

H. M. Suruji (Suara NTB/ron)

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

Dibuka, Layanan Satu Pintu Warga Miskin di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, meminta semua pihak bersinergi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat miskin/rentan. Dengan fokus program dan tepat sasaran. Sehingga, penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)mampu memperkuat jejaring kerja antara pusat dan daerah. Hal itu disampaikanBupati ketika membukasosialisasi Layanan Sosial Satu Pintu melaluiSLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kabupaten Sum(Suara NTB/dok) bawa, Selasa (18/12). H. M. Husni Djibril Sinergi penting juga dibangun melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial. Sesuai kondisi dan kebutuhan daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan target penurunan angka kemiskinan dua persen setiap tahun. Pemkab Sumbawa telah berupaya membangunSLRT untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif. Sistem layanan ini telah berjalan cukup baik dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat. Sertamenghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan. Melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Tri Karyati, S.Sos melaporkan, kegiatan tersebut diharapkan selain dapat tersosialisasinya SLRT bagi seluruh peserta baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Juga adanya pemahaman bagi stakeholder/unsur pelaksanaan SLRT tentang lembaga layanan terpadu bagi masyarakat miskin, rentan dan mengelola keluhan-keluhan masyarakat untuk direkomendasikan ke lembaga/instansi terkait. Terlaksananya verifikasi data kemiskinan yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT). Serta peningkatan aksesibilitas masyakat miskin/rentan terhadap programprogram perlindungan sosial. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Belum Ada Kepastian Realisasi Jadup di KSB Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), belum mendapatkan kepastian dari Kementerian Sosial terkait realisasi Jaminan Hidup (Jadup). Pasalnya, masih ada beberapa daerah yang belum mengusulkan data jumlah penerima Jadup. Apalagi usulan Jadup ini, harus diserahkan secara kolektif ke Kementerian Keuangan baru diproses untuk disalurkan ke daerah sesuai data penerima program. “Kita sudah usulkan penerima Jadup ke Kemensos, bahkan kita (KSB) yang pertama membuat usulan. Tapi karena ada kebijakan baru harus diserahkan secara kolektif maka realisasinya tidak kunjung ada kejelasan sampai dengan saat ini. Belum lagi masih ada daerah yang belum mengusulkan data jumlah penerimanya kan

repot juga,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, dr. H. Syaifuddin, kepada Suara NTB, Selasa (18/12). Dikatakannya, total penerima jadup di KSB mencapai 1.907 kk atau sekitar 7.427 jiwa dan telah diusulkan di tahap pertama. Data ini juga sudah dilakukan verifikasi lanjutan tinggal menunggu

kepastian penyaluran bantuannya saja. Selain itu, dinas terkait juga tetap akan memastikan data penerima by name by addres sebelum dicairkan oleh para penerima. Hal tersebut dilakukan untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya juga belum bisa memastikan tahun

2019 bantuan ini (Jadup) bisa dicairkan, jarena masalah Jadup bukan tanggung jawab daerah melainkan pemerintah pusat. Jika data ini sudah lengkap dan tidak masalah lagi, maka anggaran Jadup bisa segera ditransfer juga. “Kami belum menerima laporan dari Kemensos kapan Jadup ini bisa direalisasikan. Tapi yang jelas, kami tetap akan berupaya maksimal mencari informasi agar Jadup bisa segera direalisasikan,” terangnya. Dia menambahkan, karena bantuan Jadup ini sifatnya stimulan, maka dinas terkait meminta agar masyarakat tidak menggantungkan hidup dari

Jadup ini. Terlebih lagi sampai saat ini belum ada informasi lebih jauh terhadap Jadup. Untuk itu pihak terkait meminta supaya masyarakat penerima manfaat untuk tetap bisa bersabar. Jika beberapa hari kedepan sudah ada kepastian, pihaknya akan langsung menyerahkan bantuan Jadup ini. Sehingga tidak lagi menjadi keluhan di masyarakat terhadap program tersebut. “Jadup ini bukan lagi ranah dari Pemkab, tetapi merupakan kewenangan Pusat. Tentu kita juga meminta supaya masyarakat bisa bersabar menunggu kepastian realisasi Jadup ini,” tandasnya. (ils)

Dugaan Penyimpangan APBDes Desa Kemuning Terus Didalami (Suara NTB/jun)

ANTRE - Tampak pengunjung di RSUD Dompu tengah mengantre di depan ruang poli Penyakit Dalam dan Bedah, Selasa (18/12).

Lamban, Pelayanan di RSUD Dompu Dikeluhkan Dompu (Suara NTB) – Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu mulai dikeluhkan. Pasalnya, pasien harus mengantre lama untuk bisa mendapat perawatan atau ruang inap di fasilitas kesehatan tersebut, bahkan kerap kali dijumpai adanya kekosongan tenaga medis khususnya dokter umum di tiap-tiap poli pelayanan. Hal itu diakui salah seorang pegawai di Dinas Kesehatan (Dikes) setempat, Edi Suharjan yang kebetulan datang menemani anaknya untuk menjalani perawatan akibat menderita patah tangan, Selasa (18/12). “Kemarin kita

ngantre lumaya lama, bahkan poli bedah dan penyakit dalam itu gabung dia karena tidak ada dokter,” ungkapnya menjawab Suara NTB. Lambannya penanganan rumah sakit yang dialami pengunjung saat ini wajar terjadi karena dalam dua poli pelayanan kesehatan kini hanya diisi satu orang dokter umum, itupun tenaga medis tersebut baru bisa dijumpai siang hari. Idealnya, menurut Edi Suharjan, untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD harus menyediakan satu dokter umum ditiap poli agar bisa memberi penanganan awal terhadap pasien sebelum kemudian ditindak lanjuti dokter spesialis. Persoalan tersebut, Kata

Kasi Penyakit Menular (PTM) Dikes Dompu ini harus segera dicarikan solusinya agar tidak memberi dampak berkepanjangan bagi pasien. Jika memang kekurangan itu disebabkan banyaknya dokter umum yang melanjutkan pendidikan keluar daerah maka alternatifnya harus segera didatangkan tenaga kontrak untuk memenuhi kebutuhan yang ada. “Dengan dana BLUD yang dimiliki ini bisa juga dimanfaatkan untuk mendatangkan tenaga kontrak, daripada terjadi kekosongan yang berimbas bagi orang banyak,” harapnya. Pengunjung lainnya, Fita Emawati, juga mengakui lam-

(Suara NTB/arn)

Berlian Rayes

wahidah, AMK., diketahui bahwa lima orang dokter umum yang tersisa saat ini memang belum memadai jika dilihat dari tingkat kebutuhan, tak heran dalam hal pelayanan kesehatan pihaknya acap kali lamban. Sementara untuk dokter saraf maupun mata sudah sedikit tercukupi dengan dibangunnya kerjasama bersama beberapa rumah sakit di luar daerah, seperti Rumah Sakit Sanglah Bali dan RSUD Bima. “Kalau dokter spesialis ini tidak jadi masalah dalam hal pelayanan, yang jadi kendala kita sendiri di rumah sakit ini dokter umumnya memang masih kekurangan,” jelasnya. (jun)

Bawaslu Kesulitan Tindaklanjuti Pengerusakan APK

Areal Jagung di Sumbawa Sebaiknya Dibatasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, mengatakan, sebaiknya areal penanaman jagung di Sumbawa dibatasi. Pembatasan ini diperlukan guna mengantisipasi potensi banjir yang melanda Sumbawa. “Seringnya banjir melanda di seluruh wilayah Sumbawa, tidak terlepas dari program penanaman jagung di sembarang tempat. Dan tidak lagi memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Karena sebagian masyarakat menanam (jagung) di sembarang tempat, termasuk di perbukitan, yang dulu sebagai daerah penyanggah air hujan,” cetus Berlian yang juga Sekretaris DPD II DPD Golkar Sumbawa ini. Menurutnya, OPD terkait, dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus bersinergi dalam pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan, khususnya di Sumbawa. Jangan hanya berorientasi pada produksi saja denganmengabaikan keseimbangan dan pelestarian alam dan lingkungan. “Sebaiknya dinas tersebut, memaksimalkan hasil produksi yang ada dengan bantuan bibit berkualitas dan ketersediaan pupuk yang memadai,” pungkasnya. (arn)

bannya pelayanan yang diberikan rumah sakit tersebut, namun karena tidak mengetahui jelas persoalannya ia pun terpaksa harus tetap mengantre cukup lama bersama pengunjung lainnya. “Saya ndak tau ada kekurangan dokter dan sebagainya, cuma memang dibading sebelumnya sekarang lebih lama kita tunggu dan susah juga dapat ruangan,” tandasnya. Sementara itu Humas RSUD Dompu, Gunawan yang berusaha dikonfimasi di ruang kerjanya tak berhasil ditemui Suara NTB. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun sebelumnya dari Kabid Pengembangan RSUD, Nur-

(Suara NTB/jun)

TAGIH TUNGGAKAN – Tim Terpadu Bappenda Dompu saat menagih tunggakan salah seorang penyewa rumdis yang menunggak pajak, beberapa waktu lalu.

Akhir Tahun, Banyak Rumdis Masih Menunggak Pajak Dompu (Suara NTB) – Hingga akhir tahun 2018 ini, baru Rp26.100.000 penerimaan pajak pemakaian kekayaan daerah di Dompu, khususnya untuk penggunaan Rumah Dinas (Rumdis). Capaian tersebut dari target Rp39.600.000 per tahun. Itu artinya, masih ada Rp13.500.000 yang ditunggak para mantan penjabat yang kini menempati aset daerah tersebut. Kepala Bidang Retribusi Bappenda Dompu, Mustakim kepada Suara NTB menegaskan, banyaknya Rumdis yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak ini menyusul tingkat kesadaran mereka masih sangat rendah. Padahal, berbagai upaya baik dengan pembentukan tim penagihan terpadu hingga penerbitan surat teguran sudah beberapa kali dilakukan, hanya saja

serapannya masih tetap jauh di bawah target per tahunnya. “2018 ini kita sudah bentuk tim hasilnya ada tapi masih saja dibawah target,” kata dia di ruang kerjanya, Selasa (18/12). Selain kendala rendahnya kesadaraan wajib pajak. Upaya untuk mengambil tindakan tegas juga terbentur perda yang diterbitkan 2015 lalu. Dalam peraturan tersebut, tidak tertuang batas waktu bagi eks pejabat menempati aset daerah ini. Prinsipnya, tegas Mustakim, sepanjang kewajiban membayar pajak dipenuhi tiap bulan pihaknya tidak akan keberatan Rumdis ditempati mantan pejabat yang walaupun idealnya mereka sudah saatnya hengkang setelah masa jabatan berakhir. “Kalau kita tidak keberatan asal kewajiban pem-

bayaran sewanya rutin, tidak menunggak seperti sekarang dan tahun-tahun sebelumnya,” jelas dia. D isamping Rumdis yang sebelumnya diwacanakan akan ditertibkan itu rendah penerimaan pajaknya, juga pendapatan pajak dari sektor lain masih ditemukan dibawah target, beberapa diantaranya pasar dan pertokoan yang saat ini baru terealisasi Rp287.725.000 dari target Rp390.340.000. Demikian halnya dengan sektor-sektor lain yang kini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti PBB, MBLB, BPHTB dan sebagainya. “Ada yang belum mencapai target ada juga yang melebihi seperti sewa tahunan jaminan tanah aparat desa,” pungkasnya. (jun)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawaslu Sumbawa cukup banyak menerima pengaduan soal pengerusakan Alat Peraga Kampanye. Namun, pengaduan tersebut hanya berupa lisan dan sebatas informasi. Belum ada pengaduan secara tertulis resmi disampaikan, sehingga kesulitan untuk ditindaklanjuti. Karena tidak memenuhi syarat formil. “Ada beberapa pengaduan yang masuk ke kami. Seperti APK Caleg tertentu di wilayah Labuan Badas dan Kecamatan Lopok. Namun kita hanya diberitahu secara lisan. Dikirimkan gambar APK yang rusak. Tanpa ada laporan tertulis secara resmi. Tidak ada saksi apalagi oknum pelaku pengerusakan APK dimaksud yang dilaporkan. Sehingga kami kesulitan menindaklalnjutinya. Itu pun kami tetap melakukan investigasi awal,” terang Korbid Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumbawa, Hamdan S.Sos I, kepada Suara NTB, Selasa (18/12). Intinya, syarat formil pengaduan yang disampaikan tidak terpenuhi. Makanya, Hamdan mendorong Parpol, Caleg ataupun masyarakat untuk memasukkan laporan secara resmi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Apabila memang ada kejadian pengerusakan APK. Serta mendorong masyarakat untuk bersama sama secara aktif mengawasi p r o s e s Pemilu i n i . (arn)

Hamdan

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, masih mendalami kasus dugaan penyimpangan APBDes yang terjadi di desa Kemuning. Bahkan, kasus yang saat ini masih pada tahap penyelidikan, direncanakan akan naik ke penyidikan di awal tahun 2019 mendatang. Kapolres KSB, melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH, SIK, kepada Media ini, Selasa (18/12) menyebutkan, untuk saat ini kasus penyimpangan tersebut masih terus didalami. Bahkan dari hasil gelar ekspose dengan tim Inspektorat, kasus tersebut sudah memenuhi unsur untuk dinaikan statusnya ke penyidikan dan penetapan tersangka. Hanya saja untuk sementara masih ada yang perlu didalami lagi. Sehingga saat statusnya dinaikan ke tahap penyidikan tidak ada lagi yang ketinggalan serta bisa segera dituntaskan. Penuntasan kasus ini juga akan menjadi prioritas di tahun 2019, karena kasus tersebut bisa dikatakan kasus tunggakan. “Kasus ini masih kita dalami dulu dan kita targetkan di tahun 2019 kasus ini naik tahap penyidikan,” ungkapnya. Dikatakannya, dalam mendalami kasus ini, penyidik sudah mulai memanggil beberapa orang saksi, Bendahara, TPK Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan waktu dekat ini juga, penyidik akan segera memanggil TPK lain untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan pendalaman. Sehingga dalam penanganan kasus ini nantinya tidak ada yang ditinggalkan. Apalagi, kasus ini juga sudah dilakukan Riksus oleh Inspektorat dengan total kerugian negaranya ditaksir mencapai angka Rp 900 juta. Bahkan untuk sementara ini, dugaan awal tindak pidana yang sudah ditangani yakni terkait penyalahgunaan kewenangan. Selain hal itu, indikasi penyalahgunaan uang negara juga bisa terlihat dalam kasus ini, karena tidak ada laporan pertanggung jawaban dari Kades bersangkutan. “Indikasi awal tindak pidananya sudah kita kantongi. Tetapi kita masih harus mendalaminya, supaya kasus ini bisa jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan nantinya,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

Pencairan DD Tahap III Tak Sesuai Target Bima (Suara NTB) – Proses pencairan Dana Desa (DD) tahap III di Kabupaten Bima tidak sesuai dengan target atau melampaui batas waktu. Hingga kini, baru DD tahap III baru memasuki proses pencairan. Padahal sudah memasuki penghujung tahun 2018. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin, MM, mengakui, pencairan DD tahap III memang tidak sesuai jadwal. Hanya saja persoalan itu dinilai tidak terlalu bermasalah. (Suara NTB/Dok) “Ada sedikit molor. Tapi Sirajuddin persoalan ini tidak ada masalah karena masih diproses tahap pencairan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (18/12). Menurutnya, batas pencairan DD tahap III tersbut sampai dengan tanggal 20 Desember mendatang. Apabila melebihi waktu tersebut dipastikan DD tahap III akan hangus atau bakal tidak dicairkan. “Batasnya sampai tanggal 20 Desember mendatang dan masih ada beberapa hari lagi,” katanya. Sirajuddin mengaku pencairan DD tahap III yang tidak sesuai target lantaran ada sedikit kendala. Salahsatunya pihak Pemerintah Desa (Pemdes) yang terlambat melaporkan penggunaan DD tahap II. “Terganjal SPJ DD tahap II,” katanya. Dikatakannya, DD tahap III tersebut semestinya sudah dicairkan pada akhir bulan Juli kemarin atau paling terlambat Bulan Oktober akhir atau awal November. Hanya saja ada kendala, sehingga baru bisa dicairkan pada penghujung akhir tahun. “Jika saja tak ada kendala dan sesuai dengan ketentuan DD tahap III telah dicairkan pertengahan tahun,” katanya. Menurutnya, proses pencairan DD tahap III juga tidak menelan waktu yang panjang. Karena dananya akan langsung ditransfer ke rekening desa dari rekening daerah, apabila syaratsyarat sudah terpenuhi. “Dari 191 desa hanya tinggal puluhan saja. Jumlah DD tahap III yang ditransfer antara Rp200 juta hingga Rp300 juta perdesa masing-masing,” katanya. Apakah dengan tenggat waktu tersebut DD tahap III tersebut bisa optimalkan dengan baik? Sirajuddin optimis penggunaan DD sisa tersebut akan efektif, karena rata-rata DD tahap III diarahkan untuk pemberdayaan. “DD tahap III ini diarahkan pemberdayaan, karena DD tahap II banyak pengerjaan fisik,” pungkasnya. (uki)

Halaman 7

Angka Kemiskinan KSB Turun 1,79 Persen Taliwang (Suara NTB) Penurunan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2018 ini menunjukkan tanda positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil analisis per Maret 2018 menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), persentase kemiskinan masyarakat KSB mencapai 14,17 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,79 persen dari tahun 2017 yang berada di posisi 15,96 persen. Menanggapi data BPS itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, penurunan tidak saja terjadi pada persentase kemiskinannya. Tepati hal sama juga terjadi pada kedalam dan tingkat keparahan kemiskinan. “Jadi trennya tahun ini semuanya positif (mengalami penurunan) untuk semua elemen kemiskinan,” terangnya kepada wartawan,

Selasa (18/12). Ia menjelaskan, data yang dirilis BPS itu sebenarnya merupakan pemetaan tahun 2017 yang kemudian baru dianalisis dan dirilis hasilnya di tahun 2018 ini. Sementara untuk tahun ini BPS baru akan memunculkan hasil analisisnya pada Maret 2019 mendatang. “Jadi perlu dipahami dulu. Itu bukan data terkini tapi tahun 2017,” timpalnya. Meski data tahun lalu, H.

Amry menyatakan, dirinya optimis penurunan kemiskinan akan semakin signifikan ke depannya. Mengingat sepanjang tahun 2018 ini, Pemda KSB telah banyak dan semakin intens menggelontorkan program untuk pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat. “Di 2017 saja kita sudah dongkrak penurunannya (kemiskinan) sampai 1,79 persen atau sekitar 250 persen kenaikannya dari

tahun 2016 yang hanya 0,5 persen. Apalagi tahun ini pasti lebih tinggi lagi,” klaimnya. Ada hal menarik yang diungkap dari data BPS terbaru itu, yang menurut H. Amry tidak banyak orang pahami. Ia memaparkan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 menyesuaikan jumlah penduduk keseluruhan di tahun yang sama, yakni sebanyak 140.890 jiwa. Dan pada tahun 2018 ini jumlah penduduk KSB mengalami penambahan sekitar 3.000 lebih menjadi 140.000 jiwa, tetapi jumlah angka kemiskinannya tetap mengalami penurunan yang sangat signifikan. “Artinya, walaupun orang-orang miskin melahirkan anakanak miskin, tidak mempen-

(Suara NTB/bug)

H. Amry Rakhman garuhi penurunan angka kemiskinan yang kita bisa tekan,” urainya. (bug)

Pengguna Narkoba di Kabupaten Bima Meningkat Kota Bima (Suara NTB) – Jumlah pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Bima meningkat secara signifikan dari tahun 2017 hingga 2018. Kepala BNNK Bima, AKBP. Ivan Aritonang mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pada 2017 lalu, sebanyak 41 pengguna meminta direhabilitasi secara sukarela. “Sedangkan tahun 2018 meningkat secara signifikan. Yakni sebanyak 68 or(Suara NTB/Uki) ang,” kata Ivan saat Ivan Aritonang menggelar konferensi pers, di kantor BNNK setempat, Selasa (18/12). Selain sukarela, korban penyalahgunaan narkoba hasil penindakan hukum oleh pihak kepolisian yang direhabilitasi pihaknya juga meningkat. Pada tahun 2017 lalu, hanya ada tiga orang jumlahnya. Namun 2018 ini meningkat hingga menjadi 11 orang. “Selain sukarela, kita juga merehabilitasi pengguna hasil penindakan kepolisian. Tahun ini juga ada sedikit peningkatan,” katanya. Diakuinya, zat yang digunakan oleh para pengguna yang direhabilitasi sepanjang tahun 2017 dan 2018 tersebut bervariatif. Dari sabu-sabu, ganja hingga obat keras jenis tramadol. “Sementara korban penyalahgunaan pembalut perempuan hingga kini belum ada laporan,” katanya. Menurutnya, meningkatnya jumlah yang direhabilitasi tersebut karena adanya kesadaran sendiri dari pengguna. Hal itu karena seringkali pihaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi langsung ke masyarakat. “Setelah selesai penyuluhan dan sosialisasi banyak yang datang meminta diri rehabilitasi. Karena mereka tahu yang direhabilitasi hanya korban penyalahgunaan narkoba tanpa mengeluarkan biaya,” ujarnya. Kendati demikian, sampai saat ini pendanaan dari Pemerintah daerah masih sangat minim, walaupun disatu sisi Pemerintah memiliki komitmen yang serius berperang untuk melawan narkoba. “Tapi kami berharap 2019 nanti penyuluhan bisa sampai ke desa-desa. Pemerintah Desa pun diarahkan untuk menggangarkan dana desa untuk kegiatan pencegahan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/bug)

DIBANGUN - Salah satu rumah warga Kabupaten Sumbawa Barat saat dibangun ulang, beberapa waktu lalu. Pekan ini, Pemerintah Pusat berencana mencairkan dana rehabilitasi tahap II bagi rumah rusak berat di KSB.

Pekan Ini, Pemerintah Cairkan Dana Rehab Tahap II Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berjanji mencairkan dana rehabilitasi tahap II bagi rumah kategori rusak berat usulan pertama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada pekan ini. Asisten Ekonomi Pemban-

(Suara NTB/ind)

Surya Darmasya matan Tarano. Untuk di Kecamatan Labuhan Badas karena menderita diare dan di Tarano sudah mempunyai penyakit bawaan sejak masih dalam kandungan. Sementara, 11 penderita lainnya kondisinya membaik setelah diberikan perawatan. “Mereka tetap dira-

akan segera ditransfer ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. “Hari ini (kemarin) kita tunggu ya. Karena janji PPKnya di BNPB mereka mau transfer minggu ini,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/12). Pada usulan tahap perta-

ma Pemda KSB, tercatat sebanyak 2.081 rumah warga yang diajukan sebagai penerima bantuan. Dari jumlah itu, 346 rumah ditetapkan dalam kategori rusak berat, 651 rusak sedang dan 1.084 masuk kategori rusak ringan. Menurut Amry, pada penyaluran dana tahap pertama, 100 persen dana rehabilitasi hanya

diperuntukkan bagi rumah rusak sedang dan ringan. Sedangkan bagi rumah rusak berat yang dananya sebesar Rp50 juta/rumah ditransfer 50 persen atau Rp25 juta ke rekening BPBD KSB. “Nah sisanya 50 persen itu yang sekarang kita tunggu di minggu-minggu ini ditransfer oleh BNPB,” urainya. (bug)

2019, Dana Transfer Kabupaten Bima Rp1,55 Triliun Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mendapat dana transfer sebesar Rp 1,55 triliun dari Pemerintah Pusat pada tahun 2019 mendatang. Dana tersebut nantinya akan diarahkan sektor kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. Besaran alokasi dana transfer tersebut diterima oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayati Putri, SE, saat menghadiri malam puncak peringatan HUT ke 60 NTB,

Belasan Kasus Gizi Buruk, Dua Meninggal Dunia Sumbawa Besar (Suara NTB) Di tahun 2018 ini, terdapat sebanyak 13 kasus penderita gizi buruk yang terlapor di Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupten Sumbawa. Dari belasan kasus tersebut dua diantaranya meninggal dunia. Sekretaris Dikes Kabupaten Sumbawa, Ir. Surya Darmasya kepada wartawan, Selasa (18/ 12) kemarin menyampaikan, berdasarkan data sejak Januari lalu terdapat sebanyak 13 kasus gizi buruk di Sumbawa. Sebarannya di Kecamatan Lopok, Lunyuk, Unter Iwes, Tarano, Batulanteh, Labuhan Badas, Puskesmas Unit II, dan Plampang. Dimana yang paling banyak terdapat di Kecamatan Labuhan Badas dengan 5 kasus. “Jadi ada 13 kasus, paling banyak di Labuhan Badas 5 kasus,” ujarnya. Dari jumlah yang terdata, dua penderita gizi buruk meninggal dunia yakni di Kecamatan Labuhan Badas dan Keca-

gunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si menjelaskan, pihaknya baru-baru ini bertemu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program rehabilitasi rumah korban gempa NTB. Dalam pertemuan itu, PPK BNPB menyatakan, untuk dana rehabilitasi rumah kategori rusak berat sebesar 50 persen tahap II

wat sampai sembuh. Selain itu juga tetap dipantau perkembangannya,” jelasnya. Diakuinya, para penderita yang terkena gizi buruk tersebut rata-rata disebabkan oleh penyakit yang diderita. Bukanlah karena kurangnya gizi ataupun makanan yang dikonsumsi. Awalnya mereka sudah terjangkit penyakit tertentu, kemudian baru menderita gizi buruk. “Gizi buruk ini ratarata karena penyakitnya, bukan karena kekurangan makanannya. Awalnya kena sakit, lama-lama dia gizi buruk. Jadi dia harus diobati karena sudah terjangkit penyakit tertentu,” tandasnya. Adapun untuk kasus gizi buruk ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari jumlah 18 kasus di tahun 2017 lalu menjadi 13 kasus di tahun 2018 ini. Guna mengurangi kasus gizi buruk, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi di lapangan. (ind)

di halaman kantor Gubernur NTB, Senin (18/12) malam. “Dalam daftar yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dana Rp.1,55 triliun ini terbagi dalam beberapa transfer,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Stastik (Diskominfostik) Kabupaten Bima, Abdul Wahab SH, melalui rilis yang diterima Suara NTB, Selasa (18/12). Lebih jauh, Wahab merincikan antara lain dana trans-

fer umum senilai Rp935,5 lebih miliar, kemudian Dana Transfer Khusus sebesar Rp. 419,2 miliar, Dana Insentif Daerah Rp12,2 miliar. “Serta Dana Desa (DD) sebesar Rp185,61 miliar,” katanya. Pada kesempatan itu, lanjut Wahab, Bupati mengatakan komponen dana transfer umum tersebut mencakup dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA). Sedangkan komponen dana alokasi umum

(DAU) mencakup DAU murni formula. “Pada komponen dana transfer khusus ini telah mencakup dana alokasi khusus (DAK) reguler, DAK penugasan, DAK afirmasi dan DAK Non Fisik,” katanya. Diakuinya, dana transfer tersebut akan diarahkan pada sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi perumahan dan pemukiman, industri kecil, pertanian, kelautan perikanan, pariwisata dan sektor jalan, pasar,

irigasi dan transportasi. “Maupun Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pendidikan, tunjangan profesi guru dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),” katanya. Tidak hanya itu, Bupati berharap dana transfer triliunan tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas bidang pendidikan, kesehatan serta sektor strategis lainnya di Kabupaten Bima. (uki)

Pemkab Dompu Raih Anugerah Parahita Ekapraya dari Wapres Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akan menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di istana Wakil Presiden, Rabu (19/12) hari ini. Penghargaan ini diberikan bagi Pemda yang berkomitmen dalam pembangunan perempuan. Selama 2018, ratusan kasus terkait anak dan perempuan ditangani untuk mendapatkan haknya. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB usai menerima kepulangan kontingen Porprov NTB di pendopo Bupati, Selasa (18/12) mengungkapkan, Anugrah Parahita Ekapraya yang akan diterima Kabupaten Dompu di istana Wapres. Penghargaan ini lebih kepada keberpihakan Kabupaten Dompu terhadap masalah – masalah yang terkait dengan perempuan dan anak. Masalah tersebut, tidak hanya diungkap tapi juga didampingi agar mereka mendapatkan hak – haknya. “Sebenarnya tidak ada tan-

da meningkat terhadap kasus (kekerasan terhadap perempuan) itu. Cuman kemudian karena Pemda begitu pro aktif terhadap laporan – laporan dan informasi dari masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan DP3A diungkap kemudian diselesaikan, didampingi dan sebagainya. Itu kemudian menjadi berita dan menjadi perhatian pemerintah,” ungkap H. Bambang M. Yasin. Diakui H. Bambang, tidak hanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam daerah yang didampingi Pemda Dompu melalui DP3A Dompu bersama timnya. Tapi juga terhadap TKI dan TKW yang mendapat penyiksaan maupun tidak memperoleh gaji selama bekerja juga didampingi. “Ada banyak TKW yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan, P3A melakukan kegiatan dan tindakan yang konkrit. Ada beberapa TKW yang kemudi-

an terurus sebagai pekerja. Ini yang diapresiasi oleh pemerintah,” terang H. Bambang. Tidak hanya di situ, H. Bambang juga mengungkap, selama ini Kabupaten Dompu sudah dikategorikan sebagai daerah yang layak anak. Ini juga sesuai komitmen pemerintah daerah. Komitmen ini kemudian kini secara bertahap disiapkan taman layak anak di samping kantor perpajakan. Pada saat penerimaan kontingen Kabupaten Dompu yang kembali dari kegiatan Porprov NTB di pandopo juga menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini. Ia pun memberikan apresiasinya kepada jajaran Dinas P3A bersama jajaran dan tim kerjanya, sehingga Kabupaten Dompu mendapat Anugrah Parahita Ekapraya (APE) di istana Wakil Presiden, hari ini. Berbagai penghargaan untuk daerah Kabupaten Dompu ini diharapkan membawa kebaikan bagi daerah. Terlebih

(Suara NTB/ula)

Drs. H. Bambang M. Yasin daerah Kabupaten Dompu kini menjadi bahan pidato oleh Gubernur, Mentri hingga Presiden Joko Widodo. Karenanya, ia mendorong semua elemen di daerah untuk bahu membahu melakukan kegiatan yang positif bagi daerah sehingga dapat dikenang untuk kemajuan bersama. (ula/*)

Rabu, 19 Desember 2018

SUARA NTB

Halaman 8

Kekerasan Anak Dipicu Pernikahan Dini Mataram (Suara NTB) NTB masih bertengger di urutan lima besar nasional kekerasan terhadap anak. Penyebabnya ialah tak lain, karena masih banyaknya perkawinan di bawah umur. Kepala Bidang Pengarustamaan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (D3AP2KB) NTB, Dwi Mustianingrum, menegaskan perkawinan di bawah umur menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan melibatkan anak sebagai korban ataupun pelaku di NTB. Banyak korban yang terdata selama ini jadi korban ialah mereka yang menikah di bawah umur. Sementara yang jadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur ialah masih disebabkan adanya faktor pemahaman agama dan budaya di masyarakat kita yang tidak utuh. Agama dan budaya sering dijadikan alasan menikahkan anak di bawah umur. Di samping itu, sebab lainnya ialah adanya anggapan orang tua terhadap anak yang dinilainya sebagai beban keluarga. Sehingga orang tua di sebagian tempat menginginkan anak mereka menikah cepat. Agar tak jadi beban keluarga. “Orang tua masih anggap anak jadi beban sehingga ketika menikah beban mereka berkurang,” ungkap Dwi. Sementara di sisi lain ada dorongan dari anak karena faktor lingkungan sekitar yang mendorong agar mereka cepat nikah. Faktor budaya jadi faktor penarik anak menikah dini seperti. Misalnya dengan menikah, si anak akan jadi raja sehari saat nikah. Berbagai upaya pun telah dilakukan pihaknya menekan pernikahan di bawah umur tersebut. Seperti mendekati tokoh agama, masyarakat, dengan harapan mereka memahami persoalan sistemik daerah akibat pengaruh nikah di bawah umur. “yang dilakukan, kita aktif di Lotim. Melalui pengajian dan majelis taklim. Mengupayakan mencegah terjadinya nikah dini. Memang karena jumlah penduduk jauh lebih banyak,” jelasnya menanggapi Lotim sebagai daerah dengan tingkat pernikahan dini dan kekerasan anak cukup tinggi. Sementara temuan lain juga kata Dwi, ada anak juga yang menikah di bawah usia dengan alasan ingin lepas dari beban keluarga. Jadi antara orang tua dan anak samasama merasa terbebani. Sehingga menikah jadi pilihan alternatif. “Istilahnya anak inginnya cepat bebas dari orang tua dan orang tua ingin cepat bebas dari anak,” tutupnya. (dys) Dwi Mustianingrum (Suara NTB/dys)

Peneliti Unram Bantu Petani Jagung Lahan Kering Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram melakukan kerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk membantu petani jagung di lahan kering. Kerja sama dilakukan melalui program Applied Research and Innovation System in Agriculture (ARISA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani jagung di NTB. Turut dalam program kerjasama ini adalah organisasi penelitian dari Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) dan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti). Lima peneliti Unram yaitu Prof. I Komang Damar jaya, Dr I Wayan Suadnya, Dr. I Wayan Sudika, Ir. Rosmilawati, MS dan Dr. Sudirman terlibat dalam pelaksanaan program ARISA. Mereka pun berhasil meningkatkan pendapatan petani jagung di Labangka, Kabupaten Sumbawa, NTB dari sebelumnya 12 ton/hektare menjadi 14 ton per hektare. Keberhasilan program ARISA ini mendapat apresiasi langsung oleh rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum. “Saya memberikan apresiasi kepada peneliti ARISA yang diketuai oleh Prof. Komang atas gagasan, kreativitas dan inovasi yang telah menemukan model riset yang bisa memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program ini,” kata Husni dalam sambutannya, akhir pekan kemarin. Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Raharjo berharap dapat terus mendukung pengembangan pertanian maupun peternakan di NTB. “Komitmen bank NTB Syariah cukup tinggi dalam mendukung pengembangan yang berlangsung dan bisa membiayai pengusaha-pengusaha yang dimaksud. Ke depan bisa lebih banyak berkontribusi dan mendukung dalam rangka recovery pasca gempa yang kemarin. Mudahan ke depan ada inisiasi lain dan realisasinya dapat bertambah,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/ari)

WISATAWAN- Wisatawan saat menyeberang ke Gili Trawangan, Berita selengkapnya di halaman 1.

Keberhasilan Program INOVASI Dilihat dari Adanya Regulasi Mataram (Suara NTB) Program Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI) bekerjasama dengan pemerintah NTB, sebagai sebuah program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar. Indicator keberhasilan dari program Inovasi ini dalam bentuk adanya regulasi yang mendukung program yang sudah terlaksana, selain juga ada peningkatan hasil belajar siswa. Hal itu dikemukakan Provincial Manager INOVASI di Provinsi NTB, Edy Herianto dalam kesempatan konferensi pers saat forum Temu INOVASI dengan tema Akselerasi Mutu Pendidikan Menuju NTB yang Gemilang: Solusi Lokal untuk Inovasi Pembelajaran yang dilaksanakan di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Selasa (18/12) dan Rabu (19/12). Menurut Edy, ada indicator keberhasilan akhir dan keberhasilan antara. Keberhasilan

akhir itu dalam bentuk peningkatan hasil belajar siswa, dan ada regulasi dari pemerintah. “Kenapa regulasi ini menjadi penting? Di NTB, biasanya ada program yang tidak berhasil, belajar dari itu, INOVASI mencoba sejarah baru, mendesain kegiatan selalu ada regulasi,” katanya. Ia mencontohkan, seperti program inklusi di Lombok Tengah, agar bisa terus berjalan, harus ada Peraturan Daerah yang menjamin keberlanjutan pro-

gram itu. “ Di Loteng itu kami mengadvokasi Kabupaten Loteng membuat peraturan bidang inklusi, jadi siapapun yang menjadi bupati nanti, program itu tetap berjalan,” katanya. Sedangkan hasil antara, salah satu yang dicontohkannya, ada guru yang merasa nyaman mengajar, mengajar menjadi satu bagian penting dalam kehidupan. “Meskipun tidak semua, kalau kita melatih 100 guru tidak semua seperti itu, sekitara 75 pers-

en, tetapi ini adalah suatu peristiwa penting,” katanya. Edy menjelaskan, Temu INOVASI menjadi ajang bagi para guru dan pembuat kebijakan di NTB untuk dapat saling bertukar pikiran atas inovasi pembelajaran yang telah dan sedang dikerjakan. Serta melakukan sinergi untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas, khususnya di bidang literasi, numerasi, dan inklusi. Capaian yang telah ditampilkan oleh guru tentunya perlu diapresiasi oleh penentu kebijakan berupa terbitnya regulasi sebagai penguat atas capaian tersebut. Sinergi seperti ini akan menjadi penentu gemilangnya NTB di masa mendatang, khususnya di sektor pendidikan.

Temu INOVASI NTB tahun ini juga menjadi ajang penganugerahan bagi para pemenang dan penerima penghargaan khusus dari ‘Lomba Inovasi Pembelajaran Literasi, Numerasi, Inklusi’ yang berlangsung sejak Mei hingga September 2018 di NTB. Sebanyak 10 pemenang lomba dan penerima penghargaan khusus ditetapkan melalui proses penjurian yang tidak hanya melibatkan penjurian secara internal oleh INOVASI tetapi juga melibatkan panel juri yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Kominfotik Provinsi, Kanwil Kemenag Provinsi, FKIP UNRAM, dan Kampung Media. (ron)

2019 NTB Tambah Tiga SLB Baru Aplikator Enggan Datangkan Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga unit Sekolah Luar Biasa (SLB) direncanakan bakal dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2019 mendatang. Di mana, satu SLB akan dibangun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bagian selatan. Sedangkan dua SLB lagi masih dalam tahap finalisasi lokasi pembangunan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. M. Suruji saat menjadi pembicara pada Temu Inovasi tingkat Provinsi di Mataram, Selasa (18/12). Suruji mengaku kalau kebutuhan akan SLB masih cukup tinggi, sehingga pihaknya berencana paling tidak dalam satu tahun ada dua SLB yang dibangun di wilayah NTB guna mengakomodir keberadaan anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus (difabel), untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak, seperti anak

usia sekolah normal lainnya. “Khusus untuk tahun 2019 mendatang, kita sudah rencanakan tiga SLB. Satu SLB sudah positif di Lotim selatan. Untuk kemudian di tahuntahun selanjutnya kita rencanakan dua SLB,” tegasnya. Ia menjelaskan hal penentuan lokasi pembangunan SLB. Selain soal konsentrasi anak usia sekolah yang difabel, kesiapan lokasi berupa lahan juga jadi pertimbangn tersendiri, karena untuk fisik bangunan SLB menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan lahannya diharapkan disiapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Bahkan kalaupun kemudian pemerintah kabupaten atau kota tidak punya lahan untuk SLB, jika ada pemerintah desa yang punya lahan tidak jadi soal dan yang penting lahannya tersedia. “Jadi kalau pemerintah kabupaten punya lahan, silakan usulkan pembangunan SLB. Tetapi tetap dengan mem-

perhatikan kebutuhan serta kondisi keberadaan anak usia sekolah difabel di tempat tersebut,” ujarnya. Ditegaskannya, pemerintah provinsi saat ini memang memberikan perhatian lebih serius terhadap penyediaan sarana pendukung pendidikan bagi penyandang difabel. Karena bagaimanapun juga, anak usia penyandang difabel juga punya hak yang sama. Untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak. Kedepan selain penyiapan fisik, kesiapan tenaga pendidik bagi SLB juga akan ditingkatkan. Bukan hanya dari sisi kuantitas. Tetapi juga dari sisi kualitas. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi anak usia di daerah ini yang tidak memperoleh pendidikan yang layak. Hanya karena persoalan keterbatasan fisik. “Baik itu anak siswa normal ataupun penyandang dipabel, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan,” timpalnya kembali. (kir)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Mataram (Suara NTB) untuk bekerja menyelesai12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Pascaterjadinya bentrok kan secara hukum,” ucap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 warga Lingkungan Karang Danrem. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Genteng Kecamatan MatSelain itu, Danrem juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 aram Kota Mataram denmenekankan kepada Bab12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 gan warga Desa Bajur Keinsa dan Babinkamtibmas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 camatan Labuapi Kabupatkedua desa untuk lebih pro 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 en Lombok Barat, Minggu aktif membina masya12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 (16/12) malam lalu Danrem rakatnya terutama anak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 162/WB Kolonel Czi Ahmad anak muda sehingga tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Rizal Ramdhani, S.Sos., terjadi lagi hal-hal serupa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 SH. M.Han bertandang ke dikemudian hari. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 rumah warga dua kampung. Usai dari rumah duka, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 Danrem awalnya mendaDanrem bersama rombon12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 tangi rumah keluarga korban gan langsung menuju Ling12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 di Desa Bajur. Pada kesemkungan Karang Genteng un12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 patan tersebut, Danrem 162/ tuk bersilaturrahmi dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 WB menyampaikan turut warga yang sedang berjaga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 berduka cita. Ia mengajak jaga. Kesempatan tersebut 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 keluarga korban maupun juga digunakan untuk berko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 masyarakat untuk bersabar munikasi dengan warga dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 dan ikhlas dengan menyerahmenyampaikan agar semua 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 kan permasalahan kepada pihak sama-sama menahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 aparat Kepolisian. diri dan tidak terpengaruh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 “Permasalahan ini suataupun terprovokasi seh12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 dah ditangani penyidik Keingga permasalahan segera 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 (Suara NTB/penrem) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 polisian dan mari kita per- Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat berkunjung ke rumah duka di bisa diselesaikan dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 cayakan aparat Kepolisian Desa Bajur. baik. (ars/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Cegah Konflik, Danrem 162/WB Silaturahmi ke Warga

Panel dari Luar

Selong (Suara NTB) Aplikator pembangunan hunian tetap (huntap) jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku enggan mendatangkan panel Risha dari luar daerah. Pasalnya, tindakan itu akan menambah beban biaya dengan nilai yang cukup besar. Salah satu aplikator Risha, Ahmad Iskandar, belum lama ini mengaku tidak bisa mendatangkan panel dari luar daerah, karena itu akan menambah biaya. Iskandar mengaku optimis bahwa selaku aplikator masih mampu untuk membuat panel sendiri di lokasi gempa dengan didukung bahan baku yang melimpah serta melibatkan masyarakat setempat dengan kapasitas produksi cukup banyak. Dalam pemasangannya pun, katanya, untuk panel Risha ini tidak harus menunggu kering untuk dapat dibuka. Melainkan hanya waktu 4 jam. Namun untuk dapat dipasang apabila menggunakan adiktif yang menjadi penguat beton, maka tiga hari dapat dipasang setelah produksi. Terpisah, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, MM menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan huntap di atas Rp1 triliun. Sementara yang baru ditransfer ke rekening BPBD oleh pemerintah pusat hanya Rp3,2 miliar yang dihadapkan dengan 9.000 rumah dikali Rp50 juta. Untuk itu,

butuh dana sekitar Rp1 triliun. Karena sejauh ini rekening pribadi masyarakat sebagian besar masih kosong lantaran belum menerima dana transfer dari pusat dalam hal ini BNPB. “Jadi kita juga masih menunggu transfer dana itu secara keseluruhan. Yang kita butuhkan Rp 1 triliunan lebih,” ungkap Bupati. Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Purnama Hadi mengatakan, jumlah masyarakat di Lotim yang terdampak gempa beberapa bulan lalu sebanyak 26.215 KK. Terdiri dari 9.366 rumah rusak berat, 3.303 rusak sedang dan rusak ringan sekitar 14.000. Sementara dalam penanganannya hingga saat ini masih fokus kepada rusak berat. Sementara, jumlah Pokmas yang sudah terbentuk di Lotim sebanyak 240 Pokmas. Kendala yang dihadapi dalam pembuatan Pokmas yaitu tidak memegang data SK bupati terkait nama-nama dan alamat masyarakat yang terkena rusak berat. Sehingga berdampak di dalam pengelompokannya karena tercampur antara rusak berat, sedang dan ringan. Diharapkan, aplikator yang membuat kontrak dengan pokmas harus banyak mengambil material berupa panel dari luar. Terutama Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan daerah-daerah lainnya di Indonesia karena dimungkinkan banyak terdapat panel-panel yang sudah siap untuk dipasang. (yon)

(Suara NTB/yon)

Ahmad Iskandar

Rabu, 19 Desember 2018

SUARA NTB

Halaman 9

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

Perkenalkan Kaligrafi di Kalangan Santri KALIGRAFI merupakan seni menulis dengan indah menggunakan pena sebagai hiasan. Di dalam seni rupa Islam. Biasanya isi kaligrafi disadur dari ayat suci Al-Quran. Metode penulisan kaligrafi sudah mengalami banyak perubahan. Jika dulunya para penulis kaligrafi masih menggunakan metode mencelup dengan tinta. Kini sudah mulai banyak beralih menggunakan metode kaligrafi kontemporer dan modern menggunakan media kuas dan kanvas. Inilah yang dikembangkan Muhammad Aulia Hanifi – salah satu pengajar di Madrasatul Qur’an Wal Hadits Al-Aziziyah Gunungsari Lombok Barat. Guru (Suara NTB/ist) dan Teknisi Komputer (2008Muhammad Aulia Hanifi 2013) dan mengajar kaligrafi sejak tahun 2013 sampai sekarang, mulai mengenal kaligrafi sejak mondok dan mulai memperdalam kaligrafi sejak usai mengikuti perhelatan MTQN Tingkat Provinsi NTB tahun 2013 di Kota Bima. Berawal dari pengalaman mengajar kaligrafi dan mendirikan sanggar kaligrafi Al-Qalam di Ponpes Al-Aziziyah Kapek, Gunungsari, berbagai macam cara dan metode digunakan dan dikembangkan. Bahkan, sebelum sanggar didirikan para santri belajar menulis kaligrafi menggunakan spidol yang ujungnya di potong agar berbentuk pipih. Hal ini membuatnya menyadari dalam menulis khat/kaligrafi semestinya menggunakan pena celup atau metode tradisional, karena dalam menulis kaligrafi Arab haruslah memahami dan menghayati setiap detail goresan. ‘’Hal ini hanya akan dirasakan jika menggunakan pena celup, karena celup demi celupan akan memberi sensasi tersendiri,’’ ujarnya belum lama ini. Sejak saat itu, dirinya memperkenalkan handam di kalangan santri Ponpes Al-Aziziyah. Yakni dengan cara demonstrasi menulis menggunakan handam. Dirinya sering menggunakan emperan masjid sebagai tempat demonstrasi. Para santri terheran-heran dan mulai bertanya pada saya, “itu nulisnya pakai apa, tadz?” tanya mereka padaku. Nah, saat itulah saya mulai menjelaskan tentang pena celup yang disebut handam. Mereka pun mulai tertarik mempelajari kaligrafi dengan cara yang cukup ‘unik’ menurut mereka saat itu. Pihaknya juga berharap di NTB didirikan ponpes khusus yang mengajarkan kaligrafi dan metodenya. Karena ponpes khusus kaligrafi ini baru ada di wilayah Jawa dan Kalimantan. Sementara di wilayah timur seperti NTB masih belum ditemukan. Untuk mengembalikan eksistensi kaligrafi tradisional. Muhammad Ali Hanifi warga Karang Baru Pejeruk Ampenan kota Mataram ini mendirikan komunitas kaligrafi yang diberi nama ‘Lombok Kaligrafi Community’ Alasan berdirinya komunitas ini adalah untuk menarik minat masyarakat agar lebih banyak belajar tentang kaligrafi sekaligus meningkatkan perkembangan kaligrafi dengan metode tradisional di Lombok yang masih sangat minim. Sejak berdiri tanggal 1 Mei 2017. Lombok kaligrafi Community telah banyak menghasilkan berbagai karya yang sudah dipamerkan di berbagai event Lokal maupun nasional, bahkan saat ini telah memiliki sebangak 50 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Lombok. Hanifi berharap ke depannya kaligrafi bisa lebih dikenal luas dan mendapat tempat khusus di hati masyarakat. Terutama untuk kaligrafi tradisional yang masih minim peminat. Saat ini yang paling banyak muncul di permukaan adalah kaligrafi lukis dan kontemporer bukan kaligrafi tinta. (ham)

Halaman 10

Peserta UNBK di Mataram Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat Mataram (Suara NTB) Sekolah di Kota Mataram yang akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait bantuan sarana dan prasarana. Pendataan dari Pemerintah Kota Mataram juga masih dilakukan. “Jumlah peserta kemungkinan masih sama seperti tahun 2018 ini. Ada sekolah yang masih minta bantuan ke pemerintah pusat, tapi belum ada jawaban dari pemerintah pusat,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, UN SMP/MTs akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 April 2019, sedangkan UN Program Paket B/Wustha pada tanggal 10-13 Mei 2019. Sebelumnya, Sidik mengatakan pelaksanaan UNBK di seluruh SMP di Kota Mataram

sulit dilakukan, karena sumber pendanaan untuk membeli peralatan UNBK masih minim. “Sulit untuk semua sekolah UNBK, karena sumber pendanaannya dari mana? Terutama sekolah kita yang berada di pinggiran kota,” katanya. Bantuan peralatan UNBK dari Pemerintah Kota Mat-

aram juga menurutnya tidak ada, karena memang tidak dianggarkan. Sementara dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga sangat minim, karena hanya memperbolehkan membeli lima komputer selama satu tahun. Belum lagi untuk membeli server penunjang jaringan UNBK. “Dari BOS juga tidak boleh,” katanya. Sekolah yang mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat tidak hanya sekolah yang belum melaksanakan UNBK. Sekolah yang sudah mengikuti UNBK, tapi mengalami

kerusakan karena gempa bumi juga mengusulkan bantuan. “Ada beberapa sekolah yang rusak jaringannya juga mengusulkan, ada yang belum ikut UNBK tahun ini juga mengusulkan,” jelas Sidik. Sidik berharap dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, sekolah yang sebelumnya sudah melaksanakan UNBK, bisa tetap melaksanakan UNBK. Seperti SMPN 6 Mataram yang mengalami kerusakan jaringan dan sejumlah peralatan UNBK akibat gempa bumi. (ron)

Rekrut Guru Produktif dan SLB Lewat UKG

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqon (berdiri) saat meninjau pelaksanaan UKG Non PNS Guru Produktif dan SLB, Selasa (18/12).

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.132 peserta mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Non PNS SMK (mata pelajaran produktif) dan SLB Negeri tahun 2018 yang dilaksanakan di tujuh tempat pelaksana kegiatan, pada Selasa (18/12). UKG ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru produktif dan SLB. Nantinya bagi guru non PNS yang memenuhi syarat, akan direkrut sebagai guru kontrak daerah. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (18/12) menjelaskan, UKG Non PNS Guru Produktif dan SLB diikuti oleh 1.132 peserta di tempat pelaksana kegiatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pola tes yang digunakan yaitu berbasis komputer. Bagi yang memenuhi kriteria akan diusulkan penempatan pada akhir Desember ini. “Mudahan pada 1 Januari 2019 sudah bisa tersebar,” katanya. Menurutnya, pada prinsipnya ada perbedaan dengan UKG Non PNS guru normatif-adaptif sebelumnya. Seharusnya untuk guru produktif dilakukan assessment, tapi pihaknya melaksanakan UKG menggunakan soal yang aplikatif. “Misalnya guru yang akan mengajar teknik gambar, akan menjawab soal teknik gambar. Berbeda dengan saat UKG guru umum yang menjawab semua soal. Guru produktif menjawab soal sesuai dengan keahlian yang dilamar,” kata Aidy. Sementara itu untuk SLB hanya ada satu paket soal, karena secara umum ijazah yang dimiliki merupakan ijazah Pendidikan Luar Biasa (PLB), pengetahuan umum, pedagogik, dan keilmuan yang dimiliki sama. Ia berharap, banyak guru non PNS yang bisa memenuhi syarat agar SMK dan SLB tidak terlalu banyak kekurangan guru. Kegiatan UKG Non PNS Guru Produktif dan SLB dilaksanakan hanya dalam waktu sehari. Aidy mengatakan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Namun, dari jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti UKG pun masih termasuk sangat kurang. “Target 1.500 guru produktif SMK, tapi yang mendaftar hanya sekitar 1.000. Sedangkan SLB hanya 101 orang yang mendaftar, padahal dibutuhkan 150 guru SLB,” ujar Aidy. (ron)

Pendidikan Anak dan Keluarga Mesti Diprioritaskan Dibantu PT Indonesia Power

SMKN 2 Gerung Tumbuhkan Minat dan Bakat Menulis Pelajar Melalui Pelatihan Jurnalistik Giri Menang (Suara NTB) SMK Negeri 2 Gerung Lombok Barat (Lobar) berupaya menumbuhkan minat dan bakat menulis di kalangan siswa dan siswinya. Upaya untuk menumbuhkan minat menulis, pihak sekolah bekerjasama dengan wartawan Lobar dibantu PT Indonesia Power menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik. Kegiatan pelatihan ini mengenalkan kepada para pelajar tentang bagaimana menulis yang baik dan dunia jurnalistik. Para pelajar yang ikut pelatihan pun begitu antusias, bahkan ada yang sudah cakap dalam menulis. Kegiatan pelatihan yang dibuka langsung Kepala SMK Negeri 2 Gerung H. Kamran ini dihadiri oleh Manager PT Indonesia Power (PI IP) Unit Jasa Pembangkit (UJP) PLTU Jeranjang Imam Subakti dan Ahli Muda CSR, Humas dan Keamanan Angga Pradipta dan para jurnalis Lobar. Kepala SMKN 2 Gerung H Kamran menyampaikan apresiasi terhadap pihak PT IP dan wartawan yang telah menunjuk sekolahnya menjadi lokasi pelaksanaan pelatihan jurnalistik. Baginya pelatihan ini sangat penting dalam menumbuhkan minat menulis di kalangan pelajar. “Karena itu, anak-anak harus mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan baik, sebab ini nanti menjadi bekal juga bagi kalian,” kata dia. Menurutnya, perlu menumbuhkan minat dan bakat menulis di kalangan pelajar, sebab bagaimanapun menulis adalah kreativitas yang bisa ditekuni agar pelajar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Selain itu, kemajuan teknologi dan pembangunan saat ini, para siswa dan siswi harus menyiapkan diri agar tidak tertinggal oleh kemajuan tersebut. Ia berharap ke depan kegiatan seamcam ini terus dilakukan. Sementara itu, Manager PT IP UJP PLTU Jeranjang Imam Subakti mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para pelajar untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap dunia tulis menulis.”Biar adik-adik ini punya peluang, selain di dunia dia (kejuruan red), juga bisa ada bekal ke du-

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Pose bersama pihak SMKN 2 Gerung dengan PI IP UJP PLTU Jeranjang dan wartawan Lobar.

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Siswa SMK 2 Gerung yang juara I LKDS bersama Waka Humas SMKN 2 Gerung dan PT IP PLTU Jeranjang. nia jurnalistik,”jelas Imam. Ia menilai para pelajar di sekolah itu begitu antusias dan tertarik dengan pelatihan tersebut. Sebab saat diberikan materi jurnalistik mereka banyak bertanya tentang materi itu bahkan kata dia ada yang memiliki kemampuan menulis cukup bagus setelah mendapatkan materi dari para narasumber. Ke depan pihaknya berkomitmen untuk terus mensuport kegiatan pelatihan jurnalistik tersebut. “Terlebih dengan adanya program PT IP untuk dunia pendidikan. Siswa SMK 2 Wakili NTB di Level Nasional Siswa dan siswi di SMK 2 Gerung

sendiri mampu menorehkan prestasi di level provinsi dan nasional melalui lomba keterampilan siswa (LKS). Beberapa minggu lalu, menurut H. Kamran, sejumlah siswa di sekolahnya telah ikut berkompetisi di level provinsi dalam LKS. Dalam dua mata lomba yang diikuti siswa SMK 2 Gerung berhasil juara I. Saat ini mereka tengah mempersiapkan diri mengikuti lomba serupa di tingkat nasional yang digelar Juni 2019 di Jakarta. Keberhasilan ini juga berkat dukungan semua pihak terutama PT IP, telah membantu beasiswa sejak tiga tahun terakhir. Para siswa yang memperoleh beasiswa PT IP termasuk menjadi juara dalam LKS tersebut. (her)

Mataram (Suara NTB) Keberadaan anak-anak di NTB mesti mendapat perhatian dari pemerintah. Banyak anak-anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan maksimal, terutama dari keluarga. “Misalnya saat gempa lalu. Kami berada di Dusun Pangsor Desa Pemenang Lombok Utara (KLU) membuat sekolah tenda selama 2 bulan. Dari 100 anak yang ikut, ada yang tinggal dengan bapak, ada yang tinggal dengan ibu dan juga tinggal sama nenek dan bibi,” ungkap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Atun Wardatun pada Focus Group Discussion yang digelar di Balai Layanan Informasi Teknologi, Edukasi (Balai ITE), Selasa (18/12). Acara ini juga menghadirkan narasumber, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Chairul Mahsul, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. Wedha Magma Ardhi, Dr. Agung Wijayanto, dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Mataram

dengan moderator, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Drs. Tri Budiprayitno, MSi. Hal ini, ungkapnya, menyebabkan anak-anak di KLU jarang kumpul sama keluarga dan berpengaruh pada pendidikan anakanaknya. Kondisi ini, menyebabkan sejumlah persoalan, salah satunya banyaknya kasus pernikahan dini. Menurutnya, pernikahan dini tidak hanya di desa-desa, banyak kasus pernikahan dini juga ditemukan Kota Mataram. Untuk itu, ujarnya, peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam memberikan sosialisasi pentingnya menikah di usia ideal sangat diperlukan. Dalam hal ini, kasus ini tidak boleh dibiarkan, karena berpengaruh pada masa depan anak. Pada bagian lain, pihaknya mengkritisi masalah pelayanan pendidikan di NTB. Diakuinya, ada kesenjangan perkembangan pendidikan dan kesehatan cukup jauh. Sebagai contoh, masalah kesehatan,

fasilitasnya sudah cukup baik, baik dari sisi pelayanan dan sarananya. Sementara pada masalah pendidikan masih membutuhkan perhatian serius pemerintah, sehingga tidak membuat masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya dirugikan. “Misalnya untuk masuk sekolah susah, terutama anak bangsa dari luar negeri yang mau sekolah di daerah. Ini yang harus dibenahi dan harus diperbaiki,” sarannya. Pada bagian lain, Atun — sapaan akrabnya - juga mengkritisi budaya baca masyarakat NTB. Minat baca masyarakat masih rendah dan membutuhkan perhatian serius. Dicontohkannya, saat meminta mahasiswanya di UIN Mataram membeli buku banyak yang protes. Meski demikian, banyak juga mahasiswa yang memanfaatkan Pojok Baca untuk menambah pengetahuan. Untuk itu, pemerintah harus turun terhadap mahasiswa yang memiliki komunitas atau kelompok mesti diperhatikan. (ham)

Unram-Kemendes Gelar Workshop Penyusunan Pemanfaatan Dana Desa Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT) bekerja sama menggelar workshop dengan tema “Penyusunan Data dan Informasi Pemanfaatan Dana Desa di NTB”, kemarin. Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan dari lima desa di NTB, yaitu Desa Prode, Kabupaten Sumbawa, Desa Uma Beringin Kabupaten Sumbawa, Desa Penyaring Kabupaten Sumbawa, Desa Rhee Kabupaten Sumbawa dan Desa Pukat Kabupatan Sumbawa. Kelima desa tersebut ke depan diharapkan menjadi desa binaan Kemendes PDTT. Selain perwakilan desa, turut hadir pada acara tersebut adalah unsur akademisi dan pemerintah, antara lain dari Unram, UNTB, UNU, UIN Mataram, Bapeda Provinsi NTB, DMPD Provinsi NTB, Bapeda Kabupaten Sumbawa dan DMPD Kabupaten Sumbawa. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes yang diwakili oleh Eny Aryani berharap, para kepala desa bisa memanfaatkan dana desa secara efektif dan efisien. Karena menurutnya, dana desa bertujuan un-

(Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Workshop penyusunan Data dan Informasi Pemanfaatan Dana Desa di NTB yang digelar Unram dan Kemens PDT dan Transmigrasi. tuk mensejahterakan masyarakat dan mendukung kemandirian, inovasi dan mengembangkan sumber daya alam secara berkelanjutan. “Hasil workshop ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk arah kebijakan bagaimana ke depan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang kita harapkan dan untuk kemandirian desa,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Unram Prof. Ir. Suwardji, Ph.D saat membuka acara mengapresiasi pemerintah yang fokus membangun Indonesia dari desa. Mengingat pembangunan nasional dapat maju sepanjang desanya juga maju. “Kita tahu bahwa pemerintah sekarang ini melalui nawa cita Bapak Jokowi ingin membangun Indonesia dari desa melalui dana desa. Hal ini patut kita apresiasi,” ungkapnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN PIALA - Ketua Kontingen Porprov NTB Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH didampingi Ketua Umum KONI Kabupaten Dompu, PutraTaufan, SH, MH menyerahkan piala juara umum III Porprov NTB tahun 2018 kepada Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M.Yasin saat menerima kepulangan kontingen Dompu, Selasa (18/12) pagi (foto kiri). Bupati Dompu bersama Muspida dan pengurus KONI Dompu serta atlet Porprov NTB tahun 2018 di depan pendopo Bupati (foto kanan).

Raih Tiga Besar di Porprov

KONI Dompu Komit Bina Atlet Berkelanjutan Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu berhasil menjadi juara III dengan 37 medali emas, 28 perak, dan 49 perunggu pada pekan olah raga provinsi (Porprov) NTB tahun 2018. Walaupun prestasi meningkat, KONI dituntut tetap melakukan evaluasi atlet dan cabor yang tidak menyumbangkan medali. KONI pun berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap atlet, khususnya peraih medali. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang menerima langsung kontingen Porprov NTB asal Kabupaten Dompu di pandopo Bupati, Selasa (18/12) kemarin mengapresiasi raihan medali oleh para atlet Dompu. Terlebih Kabupaten Dompu kini menempati urutan ketiga, meningkat dari perolehan medali Porprov sebelumnya di urutan kelima pada 2014 lalu. “Ketua KONI sudah saya

sudah diraih, tidak membuat para atlet jumawa dan berhenti berlatih. Tapi prestasi ini menjadi pendorong untuk terus meningkatkan prestasi dengan terus berlatih dan mengikuti setiap event skala nasional hingga internasional yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Ia pun meminta kepada KONI Kabupaten Dompu untuk membuat daftar lis atlet dan medali yang diraih untuk

sampaikan sebelum berangkat. Kalau peringkat Kabupaten turun, Ketua KONI akan ikut saya turunkan. Tapi insya Allah kalau ada di atas Ketua KONI, saya akan angkat. Ini menunjukan kepada kita semua bahwa kalau kita bersemangat bersamasama, insya Allah target apapun akan bisa dicapai,” kata H. Bambang M. Yasin yang disambut riuh tepuk tangan para atlet. H. Bambang juga menyampaikan agar prestasi yang

Petinju NTB Bawa Pulang Lima Emas

Bagus Siap Pertahankan Emas Mataram (Suara NTB) I Gusti Bagus Saputra akan kembali mewakili Indonesia di event kancah internasional. Atlet asal Kota Mataram itu tengah persiapan mengikuti SEA Games tahun 2019. Diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini, I Gusti Bagus Saputra yang belum lama ini sukses merebut medali emas di SEA Games 2017 mengatakan keikutsertaan dirinya mengikuti SEA Games 2019 sudah pasti. Pasalnya saat ini dia sudah kembali mengikuti Pelatnas persiapan mengikuti event internasional tersebut. Bagus mengungkapkan target utamanya di event internasional adalah bisa lolos mengikuti Olimpiade tahun 2020. Namun sebelum bisa menembus limit olimpiade, Bagus akan mempersiapkan d i r i lebih awal mengikut i SEA Games 2019. “Target

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Prestasi atlet tinju NTB di level nasional makin gemilang. Sebanyak tujuh atlet tinju NTB sukses mendulang lima medali emas, satu perak dan satu perunggu di Kejurnas Tinju Amatir Elite yang berakhir di GOR Saburai, Lampung, 12 Desember 2018. Pelatih Tinju NTB, Indah Dugi Cahyono yang dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini mengatakan, lima medali emas diraih lewat Sinta Agustini di kelas 45 kg putri, Endang kelas 48 kg putri, Ainun Azizah kelas (Suara NTB/dok) 51 kg putri, Huswatun HasanIndah Dugi Cahyono ah 60 kg putri dan Saputra Samada 69 kg putra. Selanjutnya, satu medali perak diraih Jubaitul di kelas 54 kg dan Karmila meraih satu medali perunggu di kelas 57 kg putri. Selain mempersembahkan lima emas, satu perak dan satu perunggu atlet NTB juga berhasil meraih gelar petinju terbaik putri. “Gelar tinju terbaik disematkan pada Endang, atlet tinju putri yang meraih medali emas di kelas 48 Kg,” ucapnya. Dikatakan Dugi, Pertina NTB yang diperkuat petinju sasana Notorius Sumbawa Barat menurunkan tujuh petinju di singel event nasional itu. Hasilnya, ketujuh petinju NTB sukses membawa pulang tujuh medali, yakni lima emas, satu perak dan satu perunggu. Lanjutnya, keberhasilan petinju NTB mendulang medali di event nasional bukan hanya kali pertama. Namun prestasi tersebut sudah ditunjukan oleh atlet-atlet NTB di beberapa event nasional. Terkahir di PON 2016, kontingen NTB yang diperkuat lima atlet, Endang, Huswatun Hasanah, Saputra Samada, Jubaitul dan Nasruddin berhasil membawa pulang dua emas, dua perak dan satu perunggu. Keberhasilan atlet-atlet NTB mengukir prestasi di level nasional, kata Dugi, tak lepas dari dukungan semua pihak. Terutama dukungan KONI NTB bersama Pertina NTB yang telah melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) jangka panjang membuat petinju-petinju NTB semakin siap menghadapi event-event nasional. Ia berharap kedepan pengurus tinju NTB menambah jumlah atlet yang dipersiapkan mengahadapi event nasional. Sehingga Raihan medali emas NTB di event nasional lebih banyak lagi. Diakuinya, jumlah atlet NTB yang di kirim di event nasional sangat sedikit bila dibandingkan provinsi di Pulau Jawa. Meski sedikit, namun atlet-atlet NTB selalu membawa pulang medali emas, perak dan perunggu. (fan)

disampaikan ke Pemkab Dompu, sehingga bisa menghitung kebutuhan anggaran untuk bonusnya. Terlebih bonus bagi atlet berprestasi sudah dijanjikan sebelum para atlet diberangkatkan ke Porprov 2018 lalu. “Daftar atlet yang mendapatkan medali (disampaikan), supaya kita bisa hitung (kebutuhan anggaran untuk bonus). Karena janji itu harus ditunaikan,” katanya. Sebelumnya Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH selaku ketua kontingen menyampaikan perolehan medali yang diraih kontingen Kabupaten Dompu pada Porprov NTB tahun 2018. Dengan raihan medali, sekitar Rp1,5 M anggaran yang dibutuhkan un-

saya kedepan lolos Olimpiade. Namun sebelum menembus prestasi ke Olimpiade saya lebih dulu persiapan mengikuti SEA Games 2019,” ucapnya. Bagus yang juga pernah sukses meraih medali perak di Asian Games 2018 ini mengatakan targetnya di SEA Games 2019 adalah mempertahankan medali emas yang sudah diraihnya di SEA Games 2017. Ia sendiri mengaku siap untuk mengulang kembali kesuksesan di SEA Games 2019. Rasa percaya diri Bagus meraih medali emas di SEA Games cukup beralasan. Sebab dia sudah menunjukan prestasi gemilang di beberapa event internasional. Terakhir ia berhasil merebut medali perak di Asian Games 2018. Dengan mengandalkan beberapa prestasi yang diukir di kejuaraan International yang melibatkan atlet-atlet terbaik tingkat negara-negara ASIA itu, ia optimis bisa mendulang kembali medali emas di SEA Games 2019. Selain memiliki prestasi di level internasional, Ia juga sudah mulai menjalani pelatnas jangka panjang yang dipusatkan di Jakarta mulai awal tahun 2018 hingga saat ini masih berjalan. Pelatnas tersebut dalam rangka menghadapi event-event internasional. “Mohon doanya. Mudah-mudahan saya berhasil meraih medali emas di SEA Games 2019 dan lolos mengikuti Olimpiade 2020,” harapnya. (fan) I Gusti Bagus Saputra

Arif Rahman Belum Habis Mataram (Suara NTB) Juara bertahan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014, Arif Rahman masih tetap menjadi yang terbaik di event regional NTB. Meski di usianya yang sudah menginjak 29 tahun, ia masih mampu merebut medali emas di nomor spesialisnya 400 meter putra. Sebagaimana diketahui Arif berhasil meraih finis pertama di final 400 meter putra atletik Porprov NTB X di Mataram, belum lama ini. Ia mencatat waktu tercepat 48,56 detik, mengalahkan atlet asal Dompu, Abdul Razak diperingkat kedua dengan waktu 49,69 detik dan atlet asal Lombok Utara, Zuaini diperingkat tiga dengan waktu 51, 81 detik. Hasil tersebut membawa

atlet asal Kota Bima ini berhasil mendulang medali emas, kemudian perak diraih Abdul Razak dan Zuaini meraih perunggu. Arif Rahman yang diwawancara Suara NTB belum lama ini mengatakan medali emas tersebut merupakan medali emas yang ketiga diraihnya selama tiga kali tampil di Porprov NTB. Pasalnya di Porprov NTB 2014 dan 2012 ia juga berhasil merebut medali emas di nomor yang sama. “Alhamdulillah saya masih bisa mempertahankan medali emas di Porprov NTB”ucapnya. Atlet senior yang sehariharinya berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Darat (AD) ini mengatakan keberhasilannya dirinya meraih medali emas

di Porprov NTB 2018 tak lepas dari dukungan orang tua dan keluarga dekatnya. Selain itu dukungan dari pengurus KONI dan PASI Kota Bima membuat dia tetap semangat menjadi atlet. Diusia yang akan menginjak 30 tahun itu, Arif masih ingin tetap menjadi atlet nasional. Sukses di Porprov NTB X 2018 ia bertekad mempersiapkan diri menghadapi Pra-PON atletik tahun 2019. Targetnya di PraPON meningkatkan limit

waktu. Dari 48. 56 detik yang dicatatnya di Porprov NTB 2018, kedepan bisa lebih tajam lagi. Kalau bisa menembus angka 47, 80 detik. (fan)

Arif Rahman (Suara NTB/dok)

tuk bonus bagi para atlet berprestasi dan diharapkan bisa dibayarkan awal tahun 2019. Ia pun menyampaikan, perhatian semua pihak dalam penyiapan atlet hingga tanding menjadikan atlet lebih siap. Namun bagi cabang olah raga (Cabor) yang tidak bisa menyumbangkan medali juga harus dilakukan evaluasi. Terlebih selama ini, cabor – cabor tersebut paling banyak menuntut. “Yang meraih medali harus kita dukung, bina terus. Yang tidak dapat medali, evaluasi, pecat,” katanya. Ketua Umum KONI Kabupaten Dompu, Putra Taufan, SH, MH menyampaikan komitmennya untuk terus membina para atlet yang berprestasi kedepan. Hasil pelaksanaan Porprov

ini menjadi dasar bagi pihaknya dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kedepan. “Paling tidak, kita bina mereka yang meraih emas untuk mempersiapkan diri menghadapi event yang lebih tinggi,” ungkapnya. Tanpa pembinaan berkelanjutan, Putra Taufan mengaku, tidak mungkin para atlet ini bisa meraih prestasi yang lebih baik di masa akan datang. Apalagi di tahun 2019 mendatang, masing – masing cabor akan melaksanakan event pra PON untuk menghadapi PON tahun 2020. Event pra PON tidak lagi menjadi tanggungjawab KONI, tapi menjadi tugas dan tanggungjawab pengurus daerah Provinsi. “Tapi kita akan tetap mensuport untuk

pembinaannya,” katanya. Pelatih Boxer Kabupaten Dompu, Abdul Khaer, S.Pd pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas komitmen KONI Dompu dalam mebina atlet secara berkelanjutan. Karena even pra PON menjadi hajat Pengda Provinsi masing – masing cabor, tetapi pemusatan latihan diserahkan ke Kabupaten/Kota asal atlet. “Penda juga biasanya hanya menanggung biaya transportasi saat mengikuti pra PON. Ini yang membuat para atlet kita turun prestasinya karena kurangnya perhatian. Tapi sekarang, komitmen KONI Dompu untuk terus membina menjadi angin baik bagi cabor dalam menyiapkan atletnya,” kata Abdul Khaer. (ula/*)

Raih Peringkat Tiga di Porprov, Bupati Dompu Batal Copot Ketua KONI Dompu (Suara NTB) Raihan 114 mendali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Ke X di Mataram baru-baru ini menempati Kontigen asal Dompu pada peringkat ketiga dari 10 Kabupaten/ Kota di NTB. Capaian itu dua tingkat lebih maju dari hasil Porprov empat tahu lalu yang memaksa wilayah ini harus puas diperingkat lima. Atas keberhasilan atlet dan pelatih dari berbagai Cabang Olahraga (Cabor) tersebut Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin selain merasa bangga juga telah mengurungkan niatnya untuk mencopot Ketua KONI dari jabatannya. HBY sapaan akrab H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, sebelum

keberangkatan para atlet untuk berlaga diajang bergengsi tersebut dirinya sudah bertemu dan menyampaikan langsung pada Ketua KONI Dompu, Putra Taufan yang isinya ketika hasil Porprov tahun ini lebih buruk dari sebelumnya maka pimpinan KONI harus segera hengkang jabatannya. “Ketua KONI kemarin saya sudah ancam, kalau kamu pergi peringkat kita turun kamu yang akan saya berhentikan. Bukannya mempertahankan peringkat malah maju dua peringkat, empat tahun lalu kita peringkat lima sekarang peringkat tiga jadi Ketua KONI tidak jadi diganti,” ungkapnya saat memberi sambutan dan arahan pada agenda INOVASI di ruang rapat Bupati, Senin (17/12). Peringkat tiga yang diperoleh kontigen asal Dompu itu

diraih berkat pencapaian para atlet dan pelatih yang berhasil membawa pulang 114 mendali. 37 diantaranya mendali emas, 28 mendali perak dan 49 mendali perunggu. Jumlah itu masih terpaut jauh dari 146 mendali yang diperoleh Sumbawa dan 249 mendali untuk Kota Mataram. Tetapi dengan dasar perbaikan peringkat yang telah ditunjukan KONI ini, menurut Bupati, tepat jika tiap kepala dinas di wilayah ini diancam sanksi pencopotan untuk bisa membangun semangat kerja mereka dalam pencapaian program yang sudah dicanangkan selama ini. “Kelihatannya orang Dompu ini harus diancam dulu, nanti saya ancam satu-satu kepala dinas ini,” pungkasnya. (jun)

Andy Berharap Peningkatan Prestasi NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB X yang berlangsung di Mataram, 9-17 Desember 2018 berakhir sukses. Diharapkan, hasil ajang multi event regional NTB itu dapat membawa prestasi olahraga NTB makin gemilang. “Pelaksanaan Porprov NTB telah berjalan sukses. Semua kegiatan telah berjalan dengan baik meskipun ada riak-riak kecil di lapangan, namun tidak sampai mengganggu pelaksanaan event,” ucapnya kepada Suara NTB di Mataram belum lama ini. Dikatakan Andy, suksesnya pelaksanaan Porprov NTB X 2018 tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama pihak kemanan, bidang pertandingan, publikasi, kesehatan/ medis, transportasi, akomodasi dan kontingen Porprov NTB dari kabupaten/kota di NTB memiliki peran penting dalam menyukseskan ajang empat tahunan itu. Diharapkan hasil Porprov NTB 2018 itu dapat membawa prestasi olahraga NTB makin gemilang. Hasil Porprov NTB 2018 diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet muda yang berprestasi nasional hingga dunia. Sebagaimana diketahui hasil Porprov NTB sebelumnya telah melahirkan banyak atlet muda yang berprestasi dunia. Seperti juara dunia karate, Ahmad Zigi Zaresta Yuda, I Gusti Bagus Saputra atlet balap sepeda BMX yang sukses meraih medali emas di SEA Games 2017 dan Mariati mantan juara dunia silat merupakan atlet yang lahir dari prestasi

Porprov NTB. Hasil Porprov NTB 2018 dipastikan akan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu menorehkan medali emas di event level nasional hingga level internasional. Khususnya atlet yang mendulang medali emas di Porprov NTB 2018 akan dipersiapkan mewakili NTB kancah nasional khususnya di PON 2020. KONI NTB pun mengaku siapa mewujudkan target 17 medali emas yang ditargetkan Pemprov NTB di PON XX di Papua tahun 2020. (fan)

H. Andy Hadianto (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Rabu, 19 Desember 2018

Belum Ada Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2019 Taliwang (Suara NTB) Hingga kini belum ada satu pun perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp2,1 juta. Sesuai aturan, bagi perusahaan yang tidak mampu memberlakukan UMK dalam sistem penggajiannya diberikan ruang untuk mengajukan penangguhan. Pengajuan itu dilayangkan kepada pemerintah melalui dinas teknis sebelum UMK dinyatakan efektif berlaku per 1 Januari tahun berjalan. “Kalau ada perusahaan yang mau ajukan penangguhan

sekarang ini waktunya sampai 31 Desember nanti. Tapi sejauh ini belum ada yang mengajukan,” terang kepala seksi Hubungan Industrial (HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Tohiruddin, SH kepada Suara NTB, Selasa (18/12). Ia menjelaskan, mekanisme permohonan penangguhan pemberlakuan UMK oleh perusahaan hampir sama dengan pembahasan UMK. Permohonan perusahaan masuk ke dinas tenaga kerja yang kemudian dilanjutkan ke Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK). Di DPK usulan itu akan dikaji untuk memastikan alasan-alasan yang disampaikan perusahaan, rasional, memenuhi asas dan se-

suai aturan yang berlaku. Jika DPK menyetujuinya, berikutnya permohonan akan disampaikan ke bupati. Oleh bupati permohonan itu dilanjutkan ke gubernur selaku pihak berwenang menerbitkan surat penetapannya. “Kalau dipenuhi oleh gubernur, maka perusahaan pemohon akan memakai UMK tahun sebelumnya. Tapi kalau tidak, ya per 1 Januari mereka harus mematuhi standar UMK yang terbaru,” papar Tohir. Menurut Tohir, penangguhan atas pemberlakuan UMK terbaru bagi perusahaan pemohon hanya bersifat sementara. Perusahaan pemohon nantinya akan diberi waktu sementara hinggamerekasecarakeuangan mampu menerapkan nilai UMK yang telah ditetapkan pemerintah. “Karena UMK ini berlakunya satu tahun, mereka biasanya akan diberi waktu beberapa bulan saja untuk menyesuaikan kondisi keuangan mereka,” cetusnya. (bug)

Halaman 12

Prabowo-Sandi Bentuk 39 Kelompok Relawan di NTB Mataram (Suara NTB) Badan Pemenangan Daerah (BPD) Provinsi NTB, pasangan Capres/Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Prabowo-Sandi) tidak hanya menyandarkan mesin pemenangan ke parpol pengusung. BPD juga akan mengoptimalkan kekuatan gerakan relawan. “Kemenangan Prabowo kita galang baik dengan kekuatan Parpol pengusung dan relawan. Dan sekarang relawan itu tidak lagi dibatasi oleh kekuatan partai atau kekuatan koalisi termasuk kekuatan caleg. Mereka secara suka rela berjuang dengan caranya masing-masing,” kata ketua BPD NTB PrabowoSandi, Ali Utsman Ahim kepada wartawan, Selasa (18/12). Baginya, relawan PrabowoSandi akan berjuang secara sukarela dengan cara dan gaya pemenangan tersendiri. Menurutnya, pihaknya akan menghasilkan secara maksimal semua potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat, baik profesi, kedaerahan, jenis kelamin, dan umur, akan di-

mobilisir untuk menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan kemenangan Prabowo-Sandi. Namun demikian. Relawan Prabowo- Sandi untuk tetap solid dan kompak. Relawan pun diminta agar tetap selalu berkoordinasi dengan BPD NTB. “Namun tetap berkoordinasi dengan BPD,” ungkap Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB tersebut. Baginya, koordinasi antara BPD NTB dan relawan Prabowo-Sandi sangat penting terus dilakukan. Ia mengakui, koordinasi antara kelompok relawan Prabowo-Sandi dengan BPD sudah terjalin baik di NTB. Walaupun begitu, parpol tidak

membatasi relawan untuk bergerak memenangkan PrabowoSandi dengan kegiatan apapun. Pihaknya pun sudah melakukan pendataan kelompok relawan Prabowo-Sandi. Sampai saat ini sudah ada 39 kelompok relawan

HILANG HLG STNK R4 DAIHATSU PICK U DR.9381 DA NOKA/ NOSIN : 16698/8349715 AN.HAJI MOH.JAMILUDIN HLG D’SKTR JL.RAYA TUAN GURU NURUDIN GUNUNG SARI HLG STNK R2 HONDA DR.5583 CT NOKA/NOSIN : MH1JM11XHKO12632/JM31E1009732 AN.RAHMI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.3690 CG NOKA/NOSIN : MH31K00BDJ644108/ 1KP644122 AN.ERIQ RACHMAD CHARISMAWAN HLG D’SKTR JL.LANGKO MATARAM HLG STNK R2 HONDA BEAT DR.4682 DU NOKA/ NOSIN : MH1JF21139K323122/ J F 2 1 E 1 3 2 1 6 7 4 AN.SU’ADAH HLG D’SKTR WILAYAH DESA JATI SELA GUNUNG SARI

RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB.081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 q

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Prabowo-Sandi di NTB. Dan diperkirakan kelompok relawan Prabwo Sandi akan terus bertambah. “Kelompok relawan Prabowo Sandi ini berasal dari berbagai kelompok masyarakat, profesi dan lainnya” pungkasnya. (ndi)

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

HLG STNK R2 YAMAHA DR.6689 HU NOKA/NOSIN : MH35D9307FJ079211/5D92079126 AN.LALU HAMWADI HLG D’SKTR JL.GN.AGUNG DUMAN MENUJU MATARAM

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

RUPA-RUPA

SALON

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 19 Desember 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

OPINI

Halaman 14

Menggagas 1.000 Duta Investasi Penataan Kota Tua Ampenan Jangan Setengah Hati WAKIL Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tidak seharusnya gerah dengan sorotan berbagai pihak terhadap kota tua Ampenan, terlebih bekas Pelabuhan Ampenan. Sorotan ini wajar, karena sejak awal, revitalisasi kota tua Ampenan, membawa harapan baru bagi masyarakat Kota Mataram pada umumnya dan warga Ampenan khususnya. Revitalisasi ini diketahui, tidak hanya melibatkan Pemkot Mataram. Pemprov NTB pun turun tangan membantu penataan bekas Pelabuhan Ampenan itu. Sejumlah fasilitas dibangun di sana dari anggaran yang bersumber dari bantuan Dinas Pariwisata NTB. Dispar menyadari Ampenan dapat menjadi salah satu magnet wisatawan local. Kota Tua Ampenan saat ini semakin populer di kalangan wisatawan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak lengkap rasanya berkunjung ke Kota Mataram apabila belum mengunjungi Kota Tua Ampenan. Kebanyakan wisatawan yang datang adalah wisatawan lokal. Banyak yang ingin menikmati suasana menarik di Kota Tua Ampenan dan sekaligus menikmati keindahan matahari terbenam di Pantai Ampenan. Wisatawan juga dapat menikmati aneka hidangan sari laut yang dijual para pedagang. Sudah banyak perbedaan yang terjadi setelah Kota Tua Ampenan banyak dikunjungi wisatawan. Salah satunya semakin berkembangnya perekonomian warga sekitar. Setidaknya warga sekitar kota tua ampenan dapat merasakan dampak secara ekonomi dari berkembangnya Kota Tua Ampenan menjadi salah satu destinasi wisata yang diunggulkan di Kota Mataram. Kesan kota tua membuat wisatawan bernostalgia dan merasa berada di Kota Mataram zaman dulu. Suasana seperti ini tidak ditemukan di destinasi wisata lainnya. Sehingga memutuskan untuk berkunjung dan menikmati kota tua itu. Namun belakangan kondisi dikritik oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Muhammad Faozal merasa kecewa kepada Pemkot Mataram, menyusul sejumlah fasilitas yang dibangun oleh Dinas Pariwisata NTB di eks pelabuhan Ampenan tidak dilanjutkan pemeliharaannya oleh pemerintah kota Mataram. Salah satunya adalah tempat berswafoto yang dibangun dengan dana Rp600 juta di tempat itu. Namun demikian, Pemprov NTB tetap mengusulkan anggaran di APBD murni 2019 sebesar Rp15 miliar. Dana itu akan dimanfaatkan untuk menata eks pelabuhan Ampenan secara menyeluruh. Salain itu, beberapa bangunan yang rusak akibat gempa Bulan Agustus lalu di tempat itu juga akan diperbaiki. Idealnya memang, tugas pemeliharaan harus dilanjutkan oleh Pemkot Mataram. Sehingga anggaran besar yang telah dikeluarkan Dispar NTB tidak sia-sia karena sejumlah fasilitas ternyata rusak. Apalagi, Pemprov NTB bersama Kota Mataram akan membangun museum bahari di eks pelabuhan Ampenan. Adapun Detail Engeneering Design (DED) eks pelabuhan Ampenan sudah diterima Dispar NTB. Berdasarkan master plan yang ada, penataan eks pelabuhan Ampenan akan dilakukan mulai dari Kota Tua hingga Jembatan Meninting Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, Pemkot Mataram harus menunjukkan konsistensi dalam revitalisasi bekas Pelabuhan Ampenan itu. (*)

UMAT malam, 14 Desember 2018 area loby Hotel Santika Mataram ramai disesaki 150 an orang peserta welcome dinner International Education & Scholarship Expo 2018. Di meja VIP, Gubernur NTB - Dr. Zulkieflimansyah didampingi beberapa tamu seperti Edip Senyurek dari Vistula University Polandia, Dr. Julius M dari Northeastern University Boston Amerika Serikat, Prof. Dr. Ir. Loekito Adi Soehono M.Agr manager IDP, Ivan Arista dari Taiwan Education Center Indonesia, Prof. Dr. Noor Azuddin Yakob dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga sohibul hajat Kadis DPM-PTSP NTB. Malam itu hadir juga para pengurus MATA GARUDA- asosiasi alumni pascasarjana LPDP, perwakilan delegasi dari Perguruan Tinggi di Cina, Korea Selatan, Inggris, Mesir, Australia, Singapura, Thailand, Selandia Baru dan beberapa PTN/PTS lokal NTB. Gubernur NTB sangat antusias menyambut kedatangan tamu-tamu dari perwakilan perguruan tinggi di luar negeri, lembaga pemberi beasiswa pasca sarjana seperti LPDP Kemenkeu-RI, AAS, IDP, lembaga pembinaan bahasa dll. Kegembiraan gubernur berlanjut ketika keesokan harinya menyaksikan antusiasme generasi muda pemburu beasiswa hadir di Internasional Education & Scholarshiip (IESE), Sabtu 15 Desember 2018 di Mall Episentrum. Pameran beasiswa dan pendidikan ke luar negeri yang baru pertama kali diadakan di NTB ini memang disambut antusias pelajar, mahasiswa dan juga para sarjana. Tercatat 3.000 an peserta mendaftar secara online ke panitia. Faktanya yang datang lebih dari itu. Sambil nikmati secangkir kopi disudut Mall Episentrum, saya lalu membayangkan mimpi Gubernur dan Wagub NTB yang akan mengirim 1.000 pemuda-pemudi NTB tersebar di berbagai perguruan tinggi di pelbagai penjuru dunia. Lalu pikiranpun melayang dan semakin liar. Andai mahasiswa pasca sarjana keluar negeri ini dibekali dengan informasi tentang potensi dan peluang investasi di NTB yang memadai, maka akan ada 1.000 Duta Investasi NTB yang akan intens menggarap calon-calon investor di negara di mana mereka menimba ilmu. Dua atau 3 tahun mereka berinteraksi dan dialog tentang investasi NTB tentu akan jauh lebih efektif dari pada kedatangan Kadis DPM-PTSP yang roadshow mencari calon investor ke luar negeri. Dan bukankah andai seorang mahasiswa yang dikirim ke luar negeri ini sukses menjalin hubungan baik dengan 1 investor saja, maka dalam 5 tahun ke depan akan didapat 1.000 calon investor yang akan datang ke NTB. Mungkinkah ? Why not ? Bukankah di mana ada keingi-

Oleh : Lalu Gita Ariadi (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB) nan di sana ada jalan? Mahasiswa Unggul Meski banyak pihak mengapresiasi komitmen Gubernur-Wagub NTB 2018-2023 untuk mengirim 1.000 pemuda pasca sarjana ke luar negeri, namun ada juga yg masih sangsi. Darimana anggarannya ? Bagaimana mekanisme ? Lebih jauh lagi ada yang cemas kenapa dikirim kuliah ke Cina, Polandia, Chekoslavia yang nota bene negara-negara komunis ? Tidak takutkah nantinya mereka terkontaminasi pahampaham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa ? dan banyak lagi kekhawatiran yang memang perlu penjelasan. Di sebuah group WA, ketika saya mencoba mewacanakan 1.000 mahasiswa penerima beasiswa pasca sarjana ke luar negeri ini menjadi 1.000 Duta Investasi pun, ada yang langsung mendamprat. Jangan tambah beban mereka. Mereka merantau untuk menimba ilmu, bukan kerja cari investor. Cari investor keliling dunia itu tugas Kadis DPM-PTSP katanya bercanda. Bisa jadi benar demikian, tapi bisa jadi salah. Apakah mereka nanti di luar negeri sana hanya akan jadi pertapa di perpustakaan dan kutu buku di rumah kost ? atau justru sebaliknya karena mereka mahasiswa unggulan tentu akan mencari aktivitas lain yang lebih produktif dan berguna bagi kehidupannya kelak. Untuk menjawab berbagai kesangsiankesangsian tersebut di atas, setidaknya seorang calon mahasiswa penerima beasiswa pasca sarjana keluar negeri ini harus memiliki empat keunggulan. Pertama, keunggulan akademik. Ini mutlak karena mereka akan studi dan bercengkrama dengan ribuan literatur serta tugas-tugas akademik dari dosennya. Dari awal proses rekruitment, mereka harus menunjukkan keunggulan akademik ini misalnya dengan IP komulatif yang tinggi, memiliki nilai TOEFL dan IELTS melebihi standar yang ditentukan. Bila tidak memenuhi persyaratan ini maka tentu tak bernasib mengikuti program beasiswa pascasarjana di luar negeri. Kedua, keunggulan dan keteguhan iman. Kita harus pastikan calon mahasiswa penerima beasiswa pascasarjana di luar negeri telah memiliki kualitas iman yang baik dan tangguh sehingga dimanapun akan studi mereka tidak mudah menggadaikan dan menjual akidah yang sudah ada. Banyak teori sosiopsycologi menyebutkan semakin minoritas, konsolidasi sosial dan militansi semakin tinggi. Karenanya bila seorang calon penerima beasiswa pasca sarjana luar negeri sudah dibekali dan memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi, kita tidak perlu khawatir. InsyaAllah akan mampu menjaga akidahnya dengan baik dimanapun bera-

da bahkan bisa jadi akan berperan sebagai agen syiar dari agamanya. Ketiga, ketangguhan budaya. Seperti halnya soal keimanan, bila seorang calon penerima beasiswa pasca sarjana luar negeri telah memiliki kecintaan dan ketahanan budaya yang tinggi, mereka pasti akan mampu bersosialisasi dengan baik tanpa menanggalkan karakter budaya aslinya. Akulturasi budaya adalah sebuah keniscayaan dan mereka pasti mampu memfilter diri untuk memetik dan menginternalisasi budaya positip dari luar menjadi nilai baru dalam kehidupannya kelak. Keempat, ketangguhan mental. Ini penting agar calon penerima beasiswa pascasarjana luar negeri tidak mudah menyerah dan patah semangat menghadapi tantangan hidup di negeri orang. Apapun bentuk kendala dan rintangan studi harus mampu di taklukkan dan disiasati agar setiap tantangan berbuah manis jadi peluang emas yang harus diperjuangkan. Mengingat mahasiswa penerima beasiswa pasca sarjana luar negeri ini adalah typologi mahasiswa tangguh, tentu mereka adalah mahasiswa kreatif yang aktif mencari peluang dan memanfaatkan momentum menjadi sesuatu yang bermanfaat, produktif, efiktif untuk bisa survive. Bukannya calon mahasiswa yang hanya mengurung diri di rumah kost atau berdiam diri hanya di perpustakaan. Dalam melewati hari demi hari mereka tentu akan berinteraksi dengan banyak pihak, termasuk misalnya sambil iseng sedikit demi sedikit mempromosikan potensi dan keindahan daerahnya. Setahap demi setahap promosi tentang potensi kepariwisataan NTB, potensi seni budaya, hingga ke hal-hal yang bersifat ekonomi dengan menceritakan potensi dan berbagai komoditi unggulan daerahnya. Bila informasi itu dikemas dengan gaya komunikasi yang efektif tentu secara tidak sadar mereka disamping pergi merantau untuk studi, sekaligus sudah memerankan dirinya menjadi Duta Pariwisata, Duta Budaya sekaligus Duta Investasi bagi daerahnya. Hal ini penting mereka lakukan sebagai bagian integral dari rintisan masa depan mereka sendiri. Adalah sangat salah dan sungguh merugi bila mahasiswa penerima beasiswa pascasarjana luar negeri hanya jadi kutu buku, penghapal teori-teori dan akhirnya pulang hanya membawa selembar ijazah tanpa nilai tambah yang berarti. Janganlah, pulang kampung hanya menunggu antrean bukaan pendaftaran CPNS. Karenanya, mereka tidak boleh pasif, harus mampu memanfaatkan waktu study untuk study sebaik-baiknya, mencari pengalaman positif sebanyak-banyaknya dan membangun jaringan seluas-luasnya.

Ir. Hj. Hartina - Asisten Administrasi Setda NTB yang baru-baru ini pulang dari Polandia mendampingi kunker Gubernur NTB, dalam testimoninya di hadapan pengunjung pameran Beasiswa dan Pendidikan Luar Negeri di Mall Epicentrum Sabtu yang lalu menceritakan banyak hal. Ada mahasiswa kita yang baru 3 bulan di Polandia sudah ada yang ditarik menjadi penyiar radio. Ada juga mahasiswa pascasarjana bidang pariwisata sudah diajak bergabung mengikuti riset dan seminar ke beberapa negara di Eropa. Sesuatu pengalaman yang mereka tidak duga-duga sebelumnya, kata Dae Tina yang bercerita dengan sedikit terbata-bata dan mata berkaca-kaca penuh haru. Andaikan saja selama mereka studi di luar negeri sukses menuntaskan study nya dan sukses dalam komunikasi bisnis dan promosi potensi daerahnya sebagai Duta Investasi, maka lima tahun ke depan setidaknya akan lahir 1.000 magister andal produk luar negeri yang memiliki jaringan dengan 1.000 mitra bisnis / investor yang dikawal, digiring melakukan kegiatan bisnis dan investasi di NTB. Mimpi lebih jauh lagi, bila 1.000 investor ini merealisasikan rencana-rencana investasinya dan menunjuk magistermagister andal produk luar negeri itu sebagai pimpinan / direktur corporate maka program pengiriman 1.000 mahasiswa berpadu padan dengan program 1.000 duta investasi dan akan berbuah manis 1.000 direktur-direktur perusahaan asing yang siap membangun NTB menjadi daerah yang Next Time Better.......wassalam.

POJOK Rekening korban gempa baru terisi 463 Pokmas Butuh kerja keras dan kerja cepat

*** Banyak keluarga di Mataram tak punya jamban Kesehatan masyarakat dan lingkungan terancam

***

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Kisah Inspiratif Husni Thamrin, S.Pd.

Sekolah adalah Rumah Kedua Oleh : H. Ruslan

A L O . . . ! Assalamualaikum‘Semeton’, di rumah kesatu atau di rumah kedua?” Itulah kalimat pertama yang terbiasa ditanyakan oleh Husni Thamrin di ujung telepon, saat menyapa siapa saja yang telah dianggapnya sebagai sahabat. Bisa seorang guru, kepala sekolah, atau sahabat-sahabat yang berlainan profesi dengannya, termasuk penulis sebagai sejawatnya dalam dunia pendidikan. Bagi yang tidak memahami maksud kalimat tersebut, mungkin akan beranggapan negatif tentang rumah kesatu atau rumah kedua. Padahal yang ia maksud, rumah kesatu adalah rumah tinggal kita bersama keluarga, sedangkan rumah kedua adalah tempat kita mengabdi pada bangsa dan negara. Meskipun terkesan hanya gurauan, adalah hal yang wajar diungkapkan oleh Husni Thamrin, bahwa rumah keduanya adalah sekolah, tempat ia mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk kemajuan dunia pendidikan yang digelutinya, khususnya di sekolah yang ia pimpin saat ini, yaitu SDN 3 Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Nama lengkapnya adalah Husni Thamrin, S.Pd. Sejak masa sekolah hingga kini, ia sering disapa HT. Lelaki kelahiran Ampenan Kota Mataram tahun 1958 ini telah mengabdi di dunia pendidikan selama hampir 36 tahun. Stylenya yang sedikit eksentrik dengan rambut yang dibiarkan tergerai agak panjang, tak membuatnya kehilangan wibawa sebagai pendidik. Justeru penampilannya itu yang membuat ia menjadi idola bagi muridmuridnya. Suaranya yang berat namun tegas menggambarkan ia adalah pemimpin yang lugas. Husni Thamrin termasuk kepala sekolah yang vokal, blakblakan dalam menyampaikan aspirasinya. Sebagai bagian dari insan pendidikan, ia juga aktif di beberapa organisasi profesi seperti KKKS, PGRI,dan Korpri, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Husni Thamrin adalah seorang pendidik profesional. Pengabdiannya sudah begitu lama. Ungkapan yang pantas, ia telah banyak makan asam garamnya dunia pendidikan. Tanggal 31 Desember pekan

Husni Thamrin (berkacamata) saat bersama GTK di SDN 3 Rumak Kecamatan Kediri depan adalah detik-detik terakhirn- getol menyebut sekolah sebagai ru- menilai hsil pembelajaran atau wajah sekolah. Sebagaimana diya sebagai abdi negara, saat mana mah keduanya? Jawabnya ada pada pembimbingan, membimbing dan maklumi, SDN 3 Rumak adalah guru-guru dan murid-muridnya se- bukti nyata pengabdian. Setiap melatih peserta didik, dan melak- sekolah dengan predikat langganan dang menikmati masa liburan se- pagi, pukul 06.30, bahkan lebih pagi sanakan tugas tambahanyang me- banjir. Jangankan hujan lebat, hulama dua pekan.Ketika nanti guru- lagi, mungkin guru dan tenaga lekat pada pelaksanaan kegiatan jan gerimis saja, air sudah terguru dan murid-muridnya kembali kependidikan lain masih berada di pokok sesuai dengan beban kerja genang di depan sekolah. Menyikamasuk sekolah, maka Husni Tham- rumah atau dalam perjalanan, guru. Semua pemenuhan beban ker- pi kondisi itu, maka ia dibantu GTK rin justeru akan berbalik arah, TAFT ROCKY antik bernomor poli- ja tersebut dapat dilaksanakan di sekolahnya, bahu memmbahu mulai membuka lembaran baru si DR 709 AE telah nangkring di dalam kegiatan intra kurikuler, berusaha menimbun halaman agar dalam buku diarynya, tepatnya bawah pohon ketapang depan kokurikuler, dan ekstra kurikuler. tidak tergenang. Kendala utamanmulai tanggal 1 Januari 2019.SDN sekolahnya. “Saya memegang teg- Jadi, tidak ada alasan bagi guru ya adalah tersumbatnya gorong-gor3 Rumak Kecamatan Kediri Lom- uh prinsip seorang lider,bahwa Ke- untuk menghindarinya. ong di depan dan di samping bok Baratadalah pijakan tera- pala Sekolahharus datang lebih “Tapi saya bersyukur telah men- sekolah. Usahanya tidak sis-sia, khirnya di dunia pendidikan untuk awal, pulang setelah sekolah jadi bagian dari keberlangsungan meskipun masih harus bertahap. memasuki dunia baru. Jauh hari sepi.Saya tidak bisa hanya menga- sekolah ini. Sejak 4 Nopember 2016 Kini sekolah sudah mulai berubah sebelumnya, puluhan tahun silam, cung jari untuk mengingatkan guru saya hadir di sini, ditengah suasa- wajah. Kebersihan sekolah adalah Husni Thamrin telah mengawali dan staf, melainkan dengan cara na sekolah yang kondusif, dihuni prioritasnya. Satu kata kunci yang kariernya sebagai Guru Agama Is- memberi contoh,” demikian Husni guru dan tenaga kependidikan lain- ia selalu dengungkan kepada warlam di SDN 4 Dasan Geres pada Thamrin menanggapi pertanyaan nya yang begini kompak, sehingga ga sekolah, yaitu kebersihan tahun 1982. Selanjutnyadi SDN 3 tentang disiplin waktu. “Bagaima- saya bisa bekerja sesuai dengan lingkungan. Lingkungan yang berGapuk Kecamatan Gerung, SDN 1 na bisa terpenuhi 37,5 jam perming- program yang saya buat. Meskipun sih adalah langkah awal sekolah Rumak Kecamatan Kediri. Seiring gu jika guru hadir jam 07.30 atau masih ada beberapa dari 8 Standar yang sehat. Tidak heran, untuk tuberjalannya waktu, dibarengi den- jam 08.00?” lanjutnya. Nasional Pendidikan yang belum gas itu, terkadang Husni Thamrin Rupanya Husni Thamrin sudah saya rampungkan, namun saya hadir ke sekolah bak seorang cowgan kemampuan mengajarnya pada beberapa mata pelajaran di cermat menghitung. Berdasarkan merasa itu sudah sesuai dengan boy. Berpakaian kerja, berkacamaSekolah Dasar, ia pun dipercaya pasal 3 Permendikbud Nomor 15 kemampuan yang ada,” demikian ta hitam, dan topi model zorro, adberalih tugas dari Guru Agama is- tahun 2018 Tentang Pemenuhan Husni Thamrin mengungkapkan alah pertanda ia akan pegang lam menjadi guru kelas. Atas beban Kerja Guru dan Kepala rasa sukacitanya pada saat apel cangkul atau sabit, dan bekerja prestasi yang telah dicapainya, tang- Sekolah dinyatakan bahwa pelak- bendera bersama, di depan semua bakti untuk membersihkan lingkungal 18 Agustus 2009 ia diangkat sanaan beban kerja selama 37,5 Kepala Sekolah dan Kepala UPT gan sekolah. menjadi Kepala Sekolah di SDN 5 jam kerja efektif bagi guru men- Dikbud Kecamatan Kediri, Senin 12 Gerakan pungut sampah sudah Banyumulek. Tanggal 4 Nopember cakup kegiatan-kegiatan pokok sep- Nopember lalu. menjadi pembiasaan warga 2016 ia dimutasi ke SDN 3 Rumak erti: merencanakan pembelajaran Menyadari waktu akhir masa sekolah. Bahkan di sekolah yang Kecamatan Kediri hingga saat ini. atau pembimbingan, melaksanakan pengabdiannya, berbagai upaya te- berbatasan langsung dengan jalan Mengapa Husni Thamrin begitu pembelajaran atau pembimbingan, lah dilakukannya untuk mengubah provinsi itu, telah memiliki yel-yel

spirit yang cukup berhasil. Meskipun hanya mengadopsi Lagu Garuda di Dadaku yang dipopulerkan oleh Grup Musik Netral, warga sekolah telah mengubah syairnya menjadi familier di sekolah. “Garuda di dadaku...SD 3 kebanggaanku...Kuyakin SD 3 pasti bersih...” Pelan tapi pasti, pembiasaan terhadap kebersihan lingkungan merambah sampai tetangga sekolah. Siswa dan tetangga sekolah tidak lagi membuang sampah di selokan. Bahkan slogan “Sampah, No” telah menjadi brand SDN 3 rumak. Selain kenangan membangun mental spiritual melalui Senin Upacara Bendera, Selasa Sholawat, Rabu Senam Guruku, Kamis Senam Ria Anak Indonesia, Jumat Imtaq, dan Sabtu Aubade Lagu-lagu Wajib, Husni Thamrin juga meninggalkan bekas goresan yang merupakan ekspresi jiwa seninya dengan mengajak sejawatnya di sekolah untuk membuat taman sekolah yang asri dan indah. Sebuah kolam ikan dengan ornamen yang menawan. Menurutnya, kolam itu adalah filosofi keuletan masyarakat Suku Sasak di dua desa tetangganya yang bekerja sebagai pencari ikan dengan menggunakan seser dan sorok. Di dalamnya ada seekor buaya kunyit, buaya jinak yang kononberalur cerita menarik, yang memiliki nilai esensial untuk didongengkan kepada anak-anak. Kini sang HT telah siap melangkah lagi, menuju dunia baru yang telah mulai ia rintis. “Masa purna tugas dinas bukan masa untuk berpangku tangan. Jika masih bisa, kenapa kita tidak dilakukan. Disiplin saat berdinas berbuah manis saat purna tugas, dan itu membuat saya sehat,” katanya penuh semangat. Ternyata TAFT ROCKY yang dulu setia membawanya memajukan dunia pendiddikan di Kabupaten Lombok Barat, kini beralih fungsi. Kalau dulu muatan TAFT ROCKY adalah laptop dan alat peraga, kini muatannya berganti sembako yang diantar ke para langganannya di sepanjang pesisir mapak dan Loang Baloq. “Tidak ada salahnya selama Allah SWT masih memberi kesehatan. Niat saya adalah ibadah untuk diri dan keluarga, serta mengikuti jejak Rasul,” pungkasnya. Selamat berjuang di lahan yang baru, Semeton!!! (*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 19 Desember 2018

Halaman 15

137 Peserta Ikut SKB CPNS Unram

Jatah APBN untuk NTB Rp24,73 Triliun Dari Hal. 1 KPPN Mataram 243 DIPA sebesar Rp6,054 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp1,773 triliun, KPPN Bima 66 DIPA sebesar Rp0,924 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,748 triliun, KPPN Sumbawa Besar 51 DIPA sebesar Rp0,543 triliun, dan DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,62 triliun dan KPPN Selong 26 DIPA sebesar Rp0,751 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,601 triliun. Syarwan menambahkan, penyerahan DIPA ini dapat dimaknai sebagai momentum kesiapan dimulainya proses pelaksanaan anggaran Tahun 2019 di wilayah Provinsi NTB. Berdasarkan data online monitoring SPAN, realisasi belanja kementerian/lembaga yang berasal dari APBN Tahun 2018 pada satuan kerja lingkup wilayah Provinsi NTB, sampai Senin, 17 Desember 2018 mencapai 80,70 persen atau sebesar Rp7,010 triliun dari pagu belanja sebesar Rp8,686 triliun. Adapun realisasi dana transfer ke daerah yang berupa DBH, DAU, DAK, dan DID lingkup wilayah Provinsi NTB mencapai Rp13,582 triliun. Sementara untuk Dana Desa, total penyaluran dari pemerintah pusat (RKUN) kepada masing-masing pemerintah daerah yang menerima (RKD)lingkup wilayah Provinsi NTB telah mencapai 99,96 persen, atau sebesar Rp980,409 miliar dari pagu sebesar Rp980,805 miliar. ‘’Untuk menjamin optimalisasi peran belanja APBN tahun ini, Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada para menteri/pimpinan lembaga untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran dengan

memulai proses lelang sebelum dimulainya tahun anggaran untuk meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker, melalui koordinasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,’’ ujarnya. Syarwan menambahkan, Menteri Keuangan juga meminta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja negara. Belanja untuk keperluan infrastruktur dan belanja modal lainnya agar dipastikan dapat dimulai lebih awal. Sehingga pencairan dana atas belanja negara tersebut akan berperan optimum untuk menggerakkan ekonomi. ‘’Agar target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,’’ katanya. Untuk itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap memberikan dukungan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilakukan para Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah Provinsi NTB. Baik dari Satker Kementerian Negara/Lembaga maupun SKPD, melalui program Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), yang akan dilakukan baik secara coaching bagi jajaran pengelola keuangan pemerintah maupun koordinasi antarpimpinan. Ke depan, para pimpinan satuan kerja juga diharapkan dapat menyediakan waktu untuk terus berkoordinasi menjalin kebersamaan. Dalam rangka memecahkan permasalahan dan kebuntuan-kebuntuan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran dalam forum-forum silaturahmi. (nas)

Rekening Korban Gempa Baru Terisi 463 Pokmas Dari Hal. 1 sebut Dansatgas TNI Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kol. Inf. Farid Makruf, MA kepada Suara NTB, Selasa (18/12) kemarin. Sejumlah kendala diakui jadi hambatan percepatan proses. Beberapa kendala yang ditemukan. Salah satunya masyarakat Dusun Orong Ramput diungkapkannya, lambat membuat kesepakatan. Mereka tetap ingin menerima dana stimulan berupa uang tunai, tidak menginginkan dibentuk Pokmas. ‘’Bahkan dana stimulan tersebut akan mereka gunakan untuk permak Huntara mereka saat ini seperti penambahan keramik, dapur, kamar mandi dan lain-lain,’’ terang Farid. Pihaknya pun berusaha memberikan penjelasan sesuai juklak juknis. Kendala lain, warga mengikuti arahan dari BPBD dan Sekdes bahwa untuk rumah yang sudah diratakan, warga tersebutlah yang dapat membentuk pokmas. ‘’Sehingga yang belum diratakan atau dirobohkan belum bisa membentuk Pokmas,’’ katanya. Kendala lain, banyak

warga terdampak yang belum menerima buku rekening terisi. Sebab masih ada permasalahan dalam validitas data. Kendala lain, data rumah rusak berat, rusak ringan, risak sedang, yang sudah masuk dalam SK, berbeda dengan kondisi di lapangan. ‘’Bahkan ada satu KK memiliki dua rumah,’’ ungkapnya. F a k t a lainnya, rumah rusak berat justru dimasukan ke dalam data rumah rusak ringan dan sedang. Di tingkat pedesaan, ditemukan ada yang masih menunggu proses administrasi dari desa. Administrasi itu perihal pembuatan hak atas legalitas tanah terhadap anggota Pokmas yang tidak memiliki sertifikat tanah bangunannya. Sebagai upaya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan penetapan keputusan dari BPBD maupun Pemda setempat terkait bantuan dana stimulan dari pemerintah terhadap warga tedampak yang sudah membangun rumah secara mandiri. (ars)

BNPB Gelontorkan Rp1,54 Triliun Dari Hal. 1 Beberapa kendala yang dihadapi, kata Sutopo seperti kurangnya tenaga kerja lapangan, lambatnya pembentukan Pokmas dan proses verifikasi data. Lambatnya pengadaan dan distribusi material bangunan serta kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator. Hingga pertengahan Desember, 1.681 Pokmas yang terdiri atas 19.997 KK telah terbentuk.

Sejalan dengan pembangunan rumah warga terdampak, lanjut Sutopo, pemerintah telah membangun hunian sementara (Huntara) di sejumlah titik di NTB. Huntara terbangun berjumlah total 11.510 unit. Semenara data kerusakan rumah pascagempa di NTB sejumlah 216.219 unit dengan rincian rusak berat 75.138 unit, rusak sedang 33.075 unit, dan rusak ringan 108.006 unit. (nas)

Perlu Deteksi Dini Dari Hal. 1 ‘’Kami tadi sudah pressure Danramil sampai Babinsa, setiap ada indikasi, keganjilan, harus segera diperbaiki. Jika ada percikan api segera dimatikan,’’ ujarnya mengilustrasikan potensi konflik dimaksud. Ia mencontohkan konflik antara pemuda Karang Genteng dengan Bajur dipicu persoalan sepele. Diawali trek trekan sepeda motor, berlanjut saling ejek dan berujung bentrok hingga menyebabkan satu korban meninggal. Padahal aksi trek trekan motor di Jalan Lingkar Selatan adalah peristiwa yang terulang dan belum juga tuntas ditangani pihak berwenang. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada seluruh Babinsa di wilayah teretori Kodim Lobar, agar melakukan deteksi dini potensi konflik. ‘’Contoh anak-anak nongkrong jam 2 sampai jam 3 malam. Ini kan sudah ndak bener. Nanti kan kecenderungannya negatif. Nah, Babinsa kalau nemukan yang begini, langsung

dibubarkan saja,’’ sarannya. Selain upaya preventif itu, kegiatan patroli gabungan dengan kepolisian akan terus ditingkatkan. Tidak saja di Mataram dan Lombok Barat, juga di daerah lainnya di NTB. Terlebih jelang Natal dan tahun baru 2019, harus ada jaminan dari pihaknya dan kepolisian agar situasi tetap kondusif. ‘’Sebab kalau situasi tidak kondusif, wisatawan tidak jadi datang. Ini kesadaran yang harus dibangun oleh warga,’’ katanya. Terkait konflik dua kampung itu, Danrem memberikan apresiasi kedua pihak taat hukum. Khususnya warga Desa Bajur, keluarga korban yang meninggal menerima dengan lapang dan tidak akan melakukan aksi balasan. Terpenting penegakan hukum bagi pelaku. ‘’Keluarga korban taat hukum, itu yang kami apresiasi. Sehingga apa, bentrokan tidak meluas,’’ pujinya. (ars)

TALKSHOW - BP3TKI Mataram talkshow di Radio Global FM Lombok, Selasa (18/12) dengan tema sosialisasi prosedur penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia. Tampak R. Joned Raditya Brahmanto (kanan) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program TKI dan Ahmad Robby, Pengelola Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program TKI, dipandu oleh penyiar Radio Global FM Lombok, Nita Zetira.

Mataram (Suara NTB) Ratusan pendaftar CPNS di lingkungan Universitas Mataram harus gigit jari. Pasalnya tak banyak yang mampu lulus passing grade. Hanya beberapa diantranya lulus. Namun setelah perangkingan, ada sebanyak 137 peserta yang berhak lanjut ke tahap tes SKB. Universitas Mataram (Unram) telah melaksanakan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) untuk formasi CPNS dosen di Gedung Arena Budaya Unram, 13-14 Desember 2018 lalu. Dari 450 peserta yang mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), sebanyak 137 peserta lulus untuk mengikuti SKB. Dalam ketrerangannya,Kepala Biro Umum dan Keuangan Unram Drs. Swastahadi menjelaskan bahwa tahun ini Unram mendapatkan jatah formasi sebanyak 83 formasi Dosen, sementara untuk tenaga kependidikan belum ada. “Dari 83 formasi yang ada, tidak terisi semua. Ada dua formasi yang lowong, yaitu formasi Dosen Ilmu Tanah yang lowong sejak seleksi administrasi dan Teknik Mesin Konsentrasi Manufaktur dan Desain,” ungkapnya ketika dimintai keterangan di lokasi ujian beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Drs. Swastahadi menjelaskan bahwa SKB ini terbagi tiga jenis yaitu tes tulis, wawancara dan peer teaching. Bagi mereka yang lulus haruslah berusaha agar ketiga hasil tes ini maksimal. “Kita panitia lokal tidak berhak menetukan kelulusan. Kita akan segara mengirim hasil SKB ini ke pusat dan nanti panitia pusat melalui Panselnas yang akan mengumumkan kelulusan,” jelasnya. (dys)

Program INOVASI untuk Pendidikan NTB yang Gemilang Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menjalin kerja sama dengan Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI), sebuah program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar. Selasa (18/12) kemarin digelar forum Temu INOVASI dengan tema “Akselerasi Mutu Pendidikan Menuju Nusa Tenggara Barat yang Gemilang: Solusi Lokal untuk Inovasi Pembelajaran”, bertempat di Lombok Raya Hotel, Mataram. Forum yang diselenggarakan selama dua hari,hingga Rabu (19/12), dihadiri lebih dari 250 pemangku kepentingan yangmenjadi kunci bidang pendidikan yang ada di tingkat provinsi hingga 10 kabupaten/kota. Diantaranya unsur guru dan kepala sekolah (SD/MI), pengawas, perwakilan pemerintah kabupaten/ kota dan jajarannya seperti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas KominfoTIK, Kantor Wilayah Kemenag, dan Kantor Humas, perwakilan pemerintah pusat, hingga organisasi dan lembaga yang peduli dengan peningkatan mutu pendidikan. Gubernur NTB, Dr. Zulkiflimansyah yang hadir membuka kegiatan itu menjelaskan, membangun pendidikan akan lebih baik jika berbasis dari permasalahan-permasalahan lokal. Lantas dicarikan jalan keluar yang diistilahkan sebagai solusi lokal. ”Iniadalahsalah satu cara inovasi yang paling efektif yaitu dengan menampilkan kemasan yang berbeda dari biasanya,” ujarGubernur. Menurutnya, program INOVASI adalah kemitraan penting antara pemerintah Australia dan Indonesia. Sejak penandatanganan MoU dengan Pemerintah Provinsi NTB pada bulan Juni 2016, kegiatan program semakin banyak dan semakin intensif dilaksanakan di enam kabupaten mitra INOVASI. Sementara Second Secretary dari Kedutaan Besar Australia Jakarta, Farah Tayba dalam sambutannya menjelaskan, temu INOVASI itu memberikan kesempatan yang sangat baik bagi berbagai pemangku kepentingan sektor pendidikan, untuk berkumpul dan mendiskusikan pentingnya inovasi pendidikan

yang didorong secara lokal, serta rencana untuk berbagi praktik-praktik yang terbukti baik ini secara lebih luas. “Tujuan dari dilaksanakannya forum ini adalah untuk mempertemukan segenap pemangku kepentingan dari berbagai jajaran dan pelaku di bidang pendidikan, sehingga terjadi proses diskusi serta gelar karya dan praktik-praktik baik dan menjanjikan di bidang pendidikan khususnya di bidang literasi, numerasi, dan inklusi,” jelasnya. Sementara Edy Herianto selaku Provincial Manager INOVASI dalam sesi jumpa pers menjelaskan, pelaksanaan program-program rintisan INOVASI mendorong para tenaga pendidik menemukan praktik-praktik pengajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak didik. Temu ini baginya, menjadi ajang bagi para guru dan pembuat kebijakan di NTB untuk dapat saling bertukar pikiran atas inovasi pembelajaran yang telah dan sedang dikerjakan. “Capaian yang telah ditampilkan oleh guru tentunya perlu diapresiasi oleh penentu kebijakan berupa terbitnya regulasi sebagai penguat atas capaian tersebut. Sinergi seperti ini akan menjadi penentu gemilangnya NTB di masa mendatang, khususnya di sektor pendidikan,” jelasnya. Sebagai gambaran, temu INOVASI NTB tahun ini menjadi ajang penganugerahan bagi para pemenang dan penerima penghargaan khusus dari ‘Lomba Inovasi Pembelajaran Literasi, Numerasi, Inklusi’ yang berlangsung sejak Mei hingga September 2018 di NTB. Sebanyak 10 pemenang lomba dan penerima penghargaan khusus ditetapkan melalui proses penjurian yang tidak hanya melibatkan penjurian secara internal oleh INOVASI. Diselenggarakan juga sesi Talkshow Pendidikan yang mengangkat topik “Guru Inspiratif dalam Meningkatkan Mutu Literasi, Numerasi, Inklusi dan Menanggulangi Bencana” menghadirkan narasumber para guru dan tenaga kependidikan. Sesi kedua dengan topik “Dukungan Kebijakan Daerah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Nusa Tenggara Barat: Solusi Lokal untuk Inovasi Pem-

(Suara NTB/ars)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB Zulkieflimansyah foto bersama pada pembukaan program INOVASI, Selasa kemarin. belajaran” menghadirkan narasumber para pembuat kebijakan yaitu Sekda Provinsi NTB Ir.Rosyadi H. Sayuti, M.Sc’; Bupati Sumbawa Barat,Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB,H. Muh. Suruji, WalikotaBima, H. Muhammad Lutfi, SE, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB,H. Nasaruddin, M.PdI. Selain itu, ada pula pameran praktik-praktik inovasi pembelajaran literasi, numerasi, dan inklusi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Di hari kedua, Talkshow Pendidikan dengan fokus pembahasan terkait literasi dan numerasi, menghadirkan narasumber yaitu: Kepala

Puskurbuk, Kemendikbud (Kebijakan tentang Buku Bacaan untuk Siswa Kelas Awal), Wakil Bupati Bima, Drs.H.DahlanM.Noer(Bima sebagai Kabupaten Literasi); Kepala LPMP Provinsi NTB, MinhajulNgabidin, (Jaminan Mutu Pendidikan Dasar Pasca Gempa); Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa , Ir. H. Iskandar D, M.EC. DEV, (Perluasan Program INOVASI di Sumbawa); Bupati KLU,Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH (Kualitas Pendidikan Pasca Gempa),dan Sri Karna, INOVASI NTB (Peningkatan Kapasitas KKG Bidang Literasi & Numerasi). Sedangkan fokus pembahasan terkait pendidikan

inklusif menghadirkan narasumber yaitu: Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus & Layanan Khusus, Kemendikbud (Pembelajaran Inklusif Pasca Gempa); Kadis Dikbud Lombok Tengah, H. Sumum, S.Pd, SH., M.Pd, (Peta Jalan Pendidikan Inklusi); Fasilitator Pendidikan Inklusi Lombok Tengah, H. Ahmad Mujahidin, (Penguatan KKG Sekolah Inklusi); Endri Foundation, Lalu Wisnu Pradipta, Ketua Divisi Difabel Endri Foundation, (Kemitraan LSM dalam Peningkatan Kapasitas Pendidikan Inklusi); dan KepalaDinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos. MH, (Pemulihan Keluarga Pasca Gempa). (ars/*)

Ummat Raih Penghargaan ’’BI Corner Award’’ Mataram (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) kembali mendulang prestasi. Kampus ‘hijau’ mendapatkan penghargaa ‘’BI Corner Award’’ dari Bank Indonesia atas prestasinya sebagai pengelola BI Corner terbaik kategori Perguruan Tinggi di Provinsi NTB, Senin (17/12) lalu di Jakarta. Rektor Ummat Drs. H. Arsyad Gani, M.Pd mengungkapkan kebanggaannya. ‘’Salah satu prestasi yang membanggakan

sekaligus sebagai bukti bahwa Ummat merupakan kampus yang unggul, berdaya saing dan berkemajuan,’’ kata Rektor. Pemberian penghargaan dilakukan di Museum Bank Indonesia Jakarta oleh Diputi senior Bank Indonesia Bapak Mirza Adityaswara. Penyerahan didampingi perwakilan Bank Indonesia NTB Wahyu Ari Wibowo. Dari pihak UMMAT diwakili oleh Iskandar, S.Sos, MA, selaku Sekretaris Kantor Urusan Kerjasama In-

ternasional (KUI) Ummat. Iskandar mewakili Pimpinan dan Kepala UPT Perpustakaan Ummat selaku pengelola BI Corner Ummat. Iskandar usai menerima penghargaan mengungkapkan, ini merupan bentuk kerjasama yang berkesenambungan antara Ummat dengan Bank Indonesia. Bentuknya, dalam hal peningkatan literasi informasi dosen, staf dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Ummat. (ars/*)

Batal Periksa Tersangka Dari Hal. 1 kata Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan SH.,MH kemarin. Namun ia belum mendapat informasi soal alasan ketidakhadiran kedua tersangka. Keduanya akan diperiksa sebagai tersangka setalah Pidsus resmi mengeluarkan surat perintah penyidikan beberapa waktu lalu. Namun karena tidak hadir, akan dilayangkan panggilan kedua. ‘’Pidsus sudah layangkan panggilan kedua untuk dua tersangka,’’ sebut Dedi Irawan, namun tak memastikan jadwal pemeriksaan. Dedi Irawan menambahkan, kasus ini tidak menutup kemungkinan terus berkembang. ‘’Yang jelas masih lanjut. Masih dikembangkan oleh penyidik,’’ jawab Dedi Irawan. Ditanggapinya terkait tanda tanya ke Kejaksaan yang hanya

menetapkan dua tersangka. Sementara ini, dipastikan baru dua tersangka yang sudah ditetapkan adalah SR dan Sur yang paling bertanggung jawab dengan pencairan anggaran Rp6,3 miliar. Itu menurut Dedi, berdasarkan bukti dan keterangan saksisaksi baru dua orang yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka. ‘’Tapi nanti kita tunggu pengembangan dari penyidik. Karena penyelidikan masih berjalan,’’ pungkasnya. Pengacara tersangka Dirut PT. PDM Saifuddin, SH mengakui kliennya mendapat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka Rabu lalu. Namun diakuinya belum bisa dipenuhi panggilan lantaran masih belum siap. Kliennya sedang melengkapi bahan untuk jadi bahan argumentasi saat pemeriksaan mendatang. (ars)

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Sekretaris KUI Iskandar mewakili kampus Ummat menerima penghargaan BI Corner Award.

Dampak Gempa, Kunjungan Wisman KLU Anjlok Dari Hal. 1 Membandingkan kondisi di 2017, Brata menyebut persentase kunjungan wisatawan mencapai 82 persen atau

692.364 orang dari total pengunjung 955.966 orang. “Wisatawan yang berkunjung ke desa wisata target tahun 2017 sekitar 15.000 orang, realisasinya sebesar

11.873 orang. Dengan capaian hanya 1,1 persen dari target. Sementara lama tinggal wisatawan menurun menjadi 1,7 hari dari 3,2 hari sepanjang 2017,” tandasnya. (ari)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 19 Desember 2018

suarantb.com

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Korupsi DD/ADD

Kades Sukamulia Jadi Buronan Polisi Mataram (Suara NTB) Panggilan pelimpahan tahap dua tersangka korupsi DD/ADD Sukamulia, AZ, tak diindahkan. Bahkan sampai yang ketiga kalinya. Tersangka AZ diduga kabur ke Bali. Polda NTB menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menyebutkan, tersangka AZ berkali-kali mangkir dari panggilan penyidik. Tersangka AZ

mangkir dari panggilan pertama pada pertengahan November. Dua pekan lalu, penyidik memburu sampai ke rumahnya di Desa Sukamulia, Kecamatan Labangka, Kabupaten

Analis Kredit Bank NTB Dompu Mulai Diadili Mataram (Suara NTB) Majelis hakim mulai mengadili Analis Pembiayaan pada Bank NTB Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Dompu, Muhamad Faisal. Terdakwa diduga menyimpangkan 14 pembiayaan yang tak sesuai prosedur. Akibatnya, BUMD tersebut merugi Rp1,6 miliar. Terdakwa Faisal diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum, Mohamad Isya Ansyori mendakwa Faisal korupsi penyaluran pembiayaan kepada 14 nasabah. Bersamasama dengan mantan Pimpinan Bank NTB Unit Syariah KCPS Dompu, A Hafid HM Amin sejak tahun 2013 sampai 2015. “Pembiayaan disalurkan kepada nasabah menyimpang dari prosedur standar operasional yang ditetapkan Bank NTB Unit Usaha Syariah,” kata Ansyori seperti dikutip dari surat dakwaannya dalam persidangan Senin (17/12) lalu. Modusnya, terdakwa Faisal meloloskan persyaratan pemohon kredit meskipun dalam analisa pembiayaan tidak memenuhi syarat. Seperti pada nasabah atas nama Adriani yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian kavling tanah seluas 400 m2. Terdakwa Faisal selaku petugas pembiayaan memeriksa kelengkapan berkas seperti surat penawaran dari perusahaan pengembang, pernyataan sertifikat dari notaris, kuitansi uang muka, dan izin mendirikan bangunan. Terhadap syarat tersebut, Faisal selanjutnya membuat analisa. “Meskipun berkas pengajuan pembiayaan tidak lengkap, terdakwa tetap melanjutkan prosesnya,” ucap jaksa. Berkas permohonan lantas diteruskan ke Hafid –terdakwa yang berkas penuntutannya diajukan terpisah. Permohonan pembiayaan itu seharusnya ditolak. “Namun saksi A Hafid HM Amin tetap menyetujui dengna menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pinjaman (SP4) hingga dilakukan penandatangani akad pembiayaan,” kata Ansyori. Modus yang sama juga terhadap pembiayaan pembelian mobil yang diajukan nasabah lainnya, sampai pembiayaan kredit yang dikeluarkan Bank NTB KCPS Dompu sebesar Rp1,6 miliar. BPKP Perwakilan NTB menyatakan dana sejumlah itu sebagai kerugian keuangan negara dalam auditnya. Terdakwa Faisal akan diajukan kembali dalam persidangan selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (why)

Rakerda Kejati NTB

TP4D Berperan Penting Cegah Korupsi Mataram (Suara NTB) Kejaksaan memandang pengawasan penggunaan anggaran negara secara terpadu perlu sinergi. Pencegahan tindak pidana korupsi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengurangi potensi dan ruang gerak. Kepala Kejati NTB, Muhammad Dofir, Selasa (18/12) menggarisbawahi tentang pencegahan tindak pidana korupsi mengandalkan TP4D. “TP4D harus bersinergi antara intelijen, Datun, dan Pidsus,” ucapnya seperti dikutip dari Kasi Penkum Kejati NTB, Dedi Irawan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri Kepala Kejari se-NTB dan Kepala Seksi di Mataram. Untuk pencegahan korupsi, sambung dia, kejaksaan perlu menggandeng masyarakat dengan pendidikan hukum, program jaksa masuk desa, sekolah dan pesantren. “Peran aktif kegiatan di masyarakat agar dilaksanakan sebaiknya. Ini salah satu yang menjadi perhatian jaksa agung,” kata Dedi. Dalam penanganan kasus pun, lanjut dia, kejaksaan wajib profesional dengan pengawasan yang ketat secara internal. “Kalau pengawasan melekat, ruang gerak bisa diminimalisir,” ucapnya. Pola penanganan korupsi untuk tahun mendatang menitikberatkan pada kasus dengan kategori kerugian negara besar, atau meresahkan masyarakat, atau ketika dalam keadaan bencana. Dia mencontohkan, seperti dugaan korupsi anggaran perbaikan fasilitas pascabencana yang diungkap Kejari Mataram. Yakni kasus anggota DPRD Kota Mataram, H Muhir yang kini sedang diproses di pengadilan. “Yang seharusnya untuk pembangunan tapi disalahgunakan. Seperti juga dana desa,” sebut Dedi. Untuk proyeksi penanganan korupsi kategori kasus kakap, ditangani dengan melihat indikasi kerugian negaranya. Berdasarkan penilaian subjektif jaksa pada tahap penyelidikan.. (why)

(Suara NTB/why)

RAKERDA - Kepala Kejati NTB, M Dofir memberi pemaparan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Mataram, Selasa (18/12).

Sumbawa. Hasilnya, penyidik hanya ditemui istri AZ. “Lewat istrinya, lewat keluarganya sudah kita tanyai semua. Kami dapat informasi dia tidak sedang di Sumbawa.

Kabur ke Bali,” ucapnya ditemui Selasa (18/12). Kades AZ kemudian dimasukkan dalam DPO. Surat DPO dikirimkan ke Polda wilayah lain termasuk Polda Bali untuk dasar penangkapan. “Akan terus kita buru karena dia ini kan menghambat proses penyidikan,” tegasnya. Sebelumnya, penyidik memanggil tersangka AZ untuk

keperluan pelimpahan tahap dua kasus DD/ADD Sukamulia. Yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ke jaksa penuntut umum Kejati NTB. Jaksa peneliti Kejati NTB sudah menyatakan lengkap berkas tersangka AZ atau berkas P-21. Kini posisi kasus pada agenda pelimpahan ta-

hap dua yang selanjutnya pengajuan berkas ke persidangan. AZ ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan ADD/DD Sukamulia tahun 2016 sebesar Rp600 juta. Kerugian negara tersebut sesuai hasil perhitungan auditor BPKP Perwakilan NTB. Dugaannya, penyimpangan pengerjaan proyek fisik pembuatan

Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor. Desa Sukamulia pada tahun 2016 mengelola ADD/DD senilai total Rp1,1 miliar. Tersangka dikenai pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Mantan Kades Bebidas Diamankan Polisi Selong (Suara NTB) Mantan Kepala Desa (Kades) Bebidas Kecamatan Wanasaba, SP (45) diamankan polisi. SP yang diketahui juga salah seorang Caleg Provinsi diamankan bersama KM (50) warga Bebidas. Kedua warga ini diamankan karena diduga melakukan upaya penggergahan lahan hutan konservasi di Jurang Koak yang disebut masuk Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, AKP I Made Yogi Purusa Utama, SE. SH. SiK, Selasa (18/ 12) membenarkannya. Kasatreskim mengaku belum bisa menyebut yang diamankan ini adalah aktor intelektual dari pelaku dugaan penggergahan hutan Jurang Koak yang lama menjadi masalah antara warga bersama Balai TNGR. SP maupun KM saat ini masih diinterogasi oleh penyidik Polres Lotim. Dituturkan Kasat Reskrim, dua warga ini diamankan terpaksa oleh aparat gabungan Polhut, Tim Reskrim dan Elit Sabhara datang ke tempat keja-

dian perkara setelah mendapat laporan dari pihak TNGR. Setiba di lokasi, ditemukan ada puluhan warga sedang berada dalam kawasan menyiapkan lahan untuk ditanami. Diduga ada juga warga yang melakukan pembakaran lahan. Saat coba diberikan peringatan untuk meninggalkan lokasi, akan tetapi warga masih bersikukuh. Bahkan ada yang melawan petugas sehingga tidak bisa dihindari adu fisik dengan warga. SP katanya tidaklah berada di lokasi. SP datang belakangan dan langsung mencoba turut menghalau petugas. SP kemudian diangkut ke kantor Polres Lotim bersama dengan sejumlah barang bukti berupa parang. “SP dan KM kita interogasi lebih dahulu, sehubungan dengan pasal apa yang nantinya akan kita kenakan, apa dan bagaimana tujuan serta peranan mereka masih di dalami,” ungkapnya. Apakah nantinya dijadikan tersangka karena sebagai pelaku utama akan menunggu informasi lanjutan. TNGR sendiri mengetahui

(Suara NTB/rus)

DIAMANKAN - Mantan Kepala Desa Bebidas yang diamankan Polres Lotim, Selasa (18/12). sudah lama ada aktivitas warga yang diduga secara ilegal. Pada Selasa kemarin, TNGR bersama aparat kepoplisian mencoba masuk untuk melakukan penertiban. Namun sekitar 20 sampai dengan 30 warga yang ada dalam kawasan itu mencoba melakukan

perlawanan. “Akan kita telusuri dan tindaklanjuti aspek penegakan hukumnya, kalau semua unsur terpenuhi dan cukup bukti maka siap akan kita tahan,” terangnya. Kepala Satuan Tugas Penertiban TNGR, Danil P.

menjelaskan luas areal yang diduga gergah oleh warga ini seluas 105 hektar. Ditambah lagi seluas 8 hektar. Sehingga total sekitar 113 hektar sudah coba dikuasasi secara tidak sah oleh oknum warga Desa Bebidas. (rus)

Pemilu 2019

Kursi Nasdem Diprediksi Penggunaan Kardus Tak Perlu Dikhawatirkan Bertambah di Parlemen Mataram (Suara NTB) Partai Nasdem diprediksi bakal memborong kursi di DPRD NTB. Calon legislatif (caleg) yang didaftarkan Nasdem ke KPU banyak diisi sejumlah tokoh besar, dengan basis massa yang tak diragukan lagi jumlahnya. Sebagian besar tokohtokoh tersebut berasal dari partai Demokrat. Mereka yang tergabung dalam satu gerbong besar organisasi massa Nahdlatul Wathan (NW) secara berjamaah pindah partai atas arahan dari sang “imam besar’’ itu. “Tentu itu akan menambah perolehan kursi partai Nasdem di pemilu 2019. Itu sudah pasti,” kata anggota DPRD NTB dari partai Nasdem, Raihan Anwar, Selasa (18/12). Karena mereka merupakan tokoh yang otomatis membawa massanya. ‘’Jangankan sekelas tokoh yang kawakan seperti mereka, saya saja ketika pindah partai (misalnya) minimal akan membawa modal sosial yang sudah terbangun, itu bisa dikapitalisasi,” sambungnya. Melihat kekuatan Nasdem sekarang ini, Raihan sangat optimis partainya dapat merebut kursi pimpinan DPRD. “Cukup dengan delapan kursi saja (semua dapil terisi) kita sudah bisa mengamankan kursi pimpinan, karena melihat persebaran kursi dari jumlah partai peserta pemilu ada 16 partai,” katanya. Namun raihan kursi Nasdem diprediksikannya dapat melampaui target jika melihat potensi para caleg yang dimiliki. Disebutkan Raihan, Dapil II (Lobar-KLU) dan Dapil III Lombok Timur Utara, Nasdem optimis masing-masing dapat mengunci dua kursi. Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Ayatullah Hadi kepada Suara NTB mengatakan bahwa realitas politik bergerak dinamis. Prediksi politik sering kali meleset, meskipun di atas kertas telah dikalkulasikan dengan sangat matang.

Hal itu dapat dilihat, dari pengalaman partai Demokrat pada pemilu 2014 lalu, ketika tokoh-tokoh NW, yang sebelumnya dari PBB bergabung bersama Demokrat. Tak menunjukkan lonjakan perolehan kursi bagi partai Demokrat dari pemilu sebelumnya, tetap dengan delapan kursi. Tetapi yang terjadi adalah perombakan, di mana para caleg petahana Demokrat dibongkar habis tak tersisa, dan kemudian digantikan oleh tokoh-tokoh yang baru bergabung. Apakah kondisi yang sama juga akan dialami oleh Nasdem, tidak ada penambahan perolehan kursi yang signifikan. “Untuk itu Pileg 2019 ini adalah batu uji untuk membuktikan apakah Nasdem memperoleh suara signifikan, bergaris lurus dengan perpindahan tokoh-tokoh Demokrat ke Nasdem,” kata Ayatullah Hadi. “Namun demikian, lebih spesifiknya mengenai kalkulasi kekuatan masingmasing, tentu para elite parpol itu sendiri barangkali yang lebih tahu riilnya,” pungkasnya. (ndi)

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengatakan bahwa penggunaan kardus sebagai wadah pengisian surat suara yang ramai diperbicangkan saat ini bukanlah sebatas kardus. Melainkan, kotak suara itu berbahan karton yang dipastikan kedap air. Untuk itu, penggunaan kardus sebagai wadah pengisian kertas surat suara pada pemilu 2019 tidak perlu dikhawatirkan. Ketua KPU Lotim, M. Saleh, Selasa (18/12) mengatakan, penggunaan karton itu bukanlah hal baru. Pada tahun 2014, pengisian kertas surat suara juga menggunakan karton yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan yang sekarang. Akan tetapi, proses pelaksanaan pemilu pada saat itu berjalan lancar dan aman. “Soal keamanan dipastikan aman. Meskipun kena air tidak akan rusak karena ada sejenis manila di luar dari karton yang akan digunakan itu,” terangnya.

Namun segala bentuk keamanan dan kerahasiaan dari kertas suara tetap menjadi atensi KPU Lotim. Tetutama pada saat pendistribusiannya baik di tingkat kecamatan, desa dan malam hari di TPS. Aman dari hujan serta potensi kerusakan yang lain meskipun kotak suara berbahan karton pada bagian luar maupun dalam sudah dilapisi manila dan kantong plastik. “Jadi pada waktu-waktu itu benar-benar harus diamankan. Meksipun kertas suara sudah dikemas sebaik-baiknya,” ungkapnya. Sementara kotak suara yang menggunakan alumunium dalam ketentuan harus dilelang. Dijelaskan M. Saleh, salah satu penyebab KPU tidak bisa WTP dikarenakan kotak suara itu tidak bisa sinkron disebabkan banyak yang hilang. Selain itu, untuk penyimpanan juga membutuhkan ruang yang cukup besar. “Untuk bilik kita masih menggunakan alumunium, kalau kotak seluruhnya kita pakai kardus,” ujarnya. (yon)