Edisi Selasa 19 Nopember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 19 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 209 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Hj. Niken Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Nasional PEMASANGAN selempang dan penyematan pin sebagai Bunda PAUD berprestasi tingkat Nasional disematkan kepada Hj. Niken Saptarini Widyawati SE, M.Sc selaku Bunda PAUD Provinsi NTB. Penyematan pin kebanggaan PAUD se Nusantara tersebut dilakukan oleh Ibu Hj. Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin dalam acara ‘’Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2019’’ di Balai Kartini Jakarta, Senin (18/11) Bunda PAUD NTB yang akrab disapa Bunda Niken tersebut berhak mendapatkan penghargaan bergengsi ini karena inovasi kegiatannya untuk memajukan pendidikan anak usia dini (PAUD) di daerah.

Bersambung ke hal 15

Harga Tiket MotoGP Mulai Rp295 Ribu Mataram (Suara NTB) Rencana penjualan tiket MotoGP yang akan digelar di NTB 2021 terus dipersiapkan. Pada 23 November mendatang Pemprov NTB bersama pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Dorna Sports akan memulai Countdown Pre-Booking tiket MotoGP 2021.

CEO Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Ricky Baheramsjah, menerangkan bahwa sebanyak 20.000 tiket akan dijual dalam kegiatan pre-booking tiket di Sudirman Central Business District (CBSD), Jakarta.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Insentif untuk Dokter Spesialis RENDAHNYA peminat untuk pelamar CPNS khusus dokter spesialis disebut perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, untuk beberapa kali pembukaan lowongan CPNS dilakukan posisi tersebut belum banyak diisi sehingga NTB sampai saat ini masih kekurangan dokter spesialis.

Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menerangkan bahwa daerah bisa melakukan beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah dengan pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis yang bekerja.

Bersambung ke hal 15 H.Iswandi (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Antisipasi Lonjakan Harga LONJAKAN harga yang terjadi pascaperayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi atensi Dinas Perdangangan (Disdag) NTB. Pasalnya, walaupun persediaan bahan pokok masih tergolong aman, namun lonjakan harga diperkirakan masih akan terjadi hingga satu minggu ke depan. ‘’Karena Maulid satu bulan permintaan (bahan pokok) meningkat. Ini efek psikologis (masyarakat),” ujar Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si dikonfirmasi Senin (18/11) di Mataram.

Kenaikan tersebut terjadi di pasar rakyat dengan kisaran kenaikan mencapai Rp2-3 ribu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BUNDA PAUD - Hj. Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin menyematkan pin sebagai Bunda PAUD berprestasi tingkat Nasional kepada Bunda PAUD NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati SE, M.Sc .

(Suara NTB/ist)

Foto bersama Bunda PAUD NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati (ke dua dari kanan) dengan para Bunda PAUD yang menerima penghargaan.

102 Formasi CPNS Pemprov NTB Belum Ada Pelamar

Mataram (Suara NTB) Jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB terus bertambah. Hingga hari kedelapan pembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2019, jumlah pelamar sudah mencapai 790 orang. Dari 414 formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS tahun ini, sebanyak 102 jenis formasi CPNS Pemprov NTB masih belum ada pelamarnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S.STP yang dikonfirmasi Senin (18/11) menyebutkan, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB sampai

pukul 16.54 Wita sudah mencapai 790 orang. Sebanyak lima formasi yang paling banyak jumlah pelamarnya. Berdasarkan lokasi formasi sebanyak 102 formasi masih belum ada pelamarnya.

Yus merincikan formasi yang pelamarnya masih nihil. Seperti guru Administrasi Perkantoran SMKN 1 Sambelia, guru Agribisnis Perikanan SMKPP Mataram. Guru Agribisnis Perikanan SMKN 1 Kayangan, guru Agribisnis Perikanan SMKN 2 Langgudu, guru Agribisnis Rumput Laut SMKN 1 Plampang. Kemudian guru Bahasa Indonesia SMAN 1 Kayangan. Guru Bahasa Inggris SLBN 1 Dompu, guru Bimbingan Konseling SMAN 1 Brang Rea, guru Busana Butik SMKN 1

Seteluk, guru Multimedia SMKN 1 Buer.

Selanjutnya, guru Multimedia SMKN 1 Seteluk, guru Multimedia SMKN 1 Woha. Guru Multimedia SMKN 2 Tanjung, guru Nautika Kapal Niaga SMKN 1 Tarano. Guru Nautika Kapal Niaga SMKN 1 Alas. Guru Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Tarano, guru Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Lopok, guru Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Plampang.

Bersambung ke hal 15

TNGR Bawa Kasus Pesugulan ke Menteri LHK Mataram (Suara NTB) Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) membawa masalah perambahan kawasan konservasi Pesugulan di Desa Bebidas Lombok Timur ke pemerintah pusat. Bersama Pemprov NTB, TNGR membawa masalah itu ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK).

Alasannya, karena belum ada titik temu antara ratusan warga yang menggarap lahan konservasi tersebut dengan pihak TNGR. Warga tetap bertahan bahwa kawasan itu masuk dalam hutan adat. Sebaliknya TNGR menunjukkan bukti area itu masuk kawasan konservasi.

“Masalah ini sudah dibawa ke Jakarta bersama Gubernur NTB,” kata Kepala TNGR, Dedy Asriady, kemarin.

Setidaknya itu menjadi kesimpulan sementara dan tindaklanjut setelah pertemuan dengan Pemkab Lombok Timur akhir pekan kemarin. Pihaknya konsultasi ke pemerintah pusat melalui Menteri LHK agar masalah itu segera ada solusinya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_TNGR)

PERLADANGAN - Aktivitas perladangan warga di kawasan Hutan Pesugulan TNGR. Meski sudah ditertibkan, namun warga kembali menggarap lahan konservasi tersebut.

Utsawa Dharma Gita (UDG) Ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Sukses Digelar Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita (UDG) Ke-XIV Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2019, yang dilaksanakan di STAHN Gde Pudja Mataram pada Sabtu (16/11) berjalan dengan sukses. Kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Provinsi NTB berjalan semarak dan mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Provinsi NTB. UDG keXIV merupakan seleksi dutaduta NTB dalam mengikuti UDG Tingkat Nasional yang akan datang.

Gubernur NTB yang diwakili Asisten I Setda NTB, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

UDG - Asisten I Setda NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih membuka secara resmi pelaksanaan UDG ke-XIV tingkat Provinsi NTB tahun 2019, pada Sabtu (16/11) ditandai dengan memukul kentongan bersama Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB dan tamu lainnya.

(Suara NTB/ist)

Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Ketut Widnya saat menyerahkan hadiah pada penutupan UDG ke-XIV tingkat Provinsi NTB tahun 2019.

Forum Investasi Sunda Kecil Ke-4 di Kupang (2-habis)

Bali Ditawarkan Kereta, NTB Pengolahan Sampah, NTT Peternakan (Suara NTB/dok)

Hj. Putu Selly Andayani

SETELAH utusan tiga provinsi di wilayah Sunda Kecil (Bali, NTB, NTT) mempresentasikan potensi investasi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Secara bergiliran 19 investor Tiongkok yang hadir pada Forum Investasi Wilayah Konsulat Jenderal RRT di Denpasar ke 4 yang berlangsung di Kupang, NTT, menyampaikan profile perusahaannya. Ke 19 perusahaan (terdiri dari swasta dan BUMN Tiongkok), beragam investasi. Ada konstruksi, energi, listrik, logistik, kereta api, peternakan hingga pengolahan sampah.

Adalah PT.Yunnan Water Utilities Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penjernihan dan penyaluran

air bersih untuk rumah tangga dan kegiatan industri termasuk pengolahan sampah.

Perusahaan ini, sangat tertarik dengan program NTB Zero Waste yang dipaparkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSPT) NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si, saat presentasi sebelumnya. ‘’Kami sangat tertarik untuk mengolah potensi sampah di Lombok (NTB),’’ ujar Dhita, Business Development Manager PT.Yunnan Water Utilities Indonesia, kepada Suara NTB. Dhita menjelaskan, program pengolahan sampah dengan volume sangat besar sedang dilakukan perusahaannya di Surabaya, Jawa Timur. Sam-

pah yang dikelola perusahaan ini, menghasilkan energi listrik yang nantinya energi listrik itu dijual PT.PLN (Persero).

Persoalan sampah kata Dhita, merupakan masalah utama di Indonesia terutama di perkotaan. Program Zero Waste yang sedang gencar dilaksanakan di NTB menurutnya, menarik dibahas lebih lanjut oleh perusahaannya dengan pihak Pemprov NTB. ‘’Kami sangat tertarik dengan program ini (NTB Zero Waste).Tim kami awal Desember 2019 ini akan ke NTB, untuk menjajaki kemungkinan perusahaan kami bisa bekerjasama dengan Pemprov NTB dalam mengolah sampah,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - kepala DPMPTSP NTB, H.L.Gita Ariadi foto bersama dengan utusan investor Tiongkok yang tertarik bekerjasama dengan NTB.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

Halaman 2

Pendaftar CPNS di Mataram Masih Minim Mataram (Suara NTB) Jumlah pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Lingkup Pemkot Mataram masih minim.

Setelah sepekan pembukaan pendaftaran, hingga pukul 10.15 Wita, Senin (18/11), baru mencapai 721 pelamar.

Antisipasi Sampah Kiriman

Admin penerimaan CPNS Kota Mataram, Hidayatullah menyampaikan, sampai hari ketujuh pembukaan pendaftaran CPNS yang mendaftar baru mencapai 721 pelamar. Dari jumlah itu hanya 344 pelamar yang telah mengunduh dokumennya. Artinya, mereka benar – benar menentukan pilihan di Kota Mataram dan tidak bisa beralih ke instansi lain.

Dari total dokumen pelamar yang masuk telah diverifikasi 85 pelamar dinyatakan memenuhi syarat, 16 pelamar tidak memenuhi syarat dan 243 dokumen belum diverifikasi. “Kalau yang belum meng-upload dokumen mereka masih boleh daftar di tempat lain.

Karena, mereka masih buat akun saja,” terangnya.

Dibandingkan pelamar pada penerimaan CPNS 2018 lalu, jumlah pelamar memasuki satu pekan lebih dari seribu orang. Dia tidak mengetahui pelamar yang mendaftar masih sedikit. Apakah masih menunggu melengkapi persyaratan, membaca pelu-

KELURAHAN Tanjung Karang mengantisipasi sampah kiriman saat musim hujan Desember 2019 ini. Lurah Tanjung Karang, Rusmaladi mengatakan, untuk mengantisipasi sampah kiriman, pihaknya akan melakukan gotong royong dua kali dalam seminggu. Namun sampai saat ini, belum ada koordinasi dengan kelurahan lain untuk mengantisipasi sampah kiriman tersebut.

“Selama ini kita masih inisiatif sendiri. Kita bahkan sudah kita buatkan tong sampah di pinggir pantai sebagai tempat pembuangan sementara (TPS). Kita akan angkut kalau sudah penuh,” katanya kepada Suara NTB, Senin (18/11).

Pembuatan tong sampah itu jelas Rusmaladi, demi mengurangi jumlah sampah di pinggir pantai Tanjung Karang.

Sampai saat ini, pembuatan tong sampah itu masih diupayakan di satu tempat. “Kita akan melakukan penambahan nantinya. Akan tetapi, kita akan melihat lokasi penempatannya (tong sampah). Karena, ketakutan adanya tumpukan sampah baru,” katanya.

“Kalau terlalu banyak buat tong sampah, kita khawatir akan membuat semakin tidak rapi juga.

Karena kita sedang buat wisata juga di Pantai Tanjung Karang.

Takut wisatawan merasa tidak nyaman juga ketika berada di sana,” jelasnya.

Rusmaladi berharap selama musim hujan nanti, mudah-mudahan tidak ada sampah kiriman dari hulu. Kelurahan juga sudah bekoordinasi dengan kepala lingkungan Bangsal yang merupakan hilir dari sungai Tanjung Karang tersebut. “Kebetulan ada di lingkungan Bangsal muaranya. Selain dengan Kaling Bangsal, kita juga berkoordinasi dengan beberapa tokoh di sana,” tutupnya. (viq) Rusmaladi

(Suara NTB/cem)

VERIFIKASI PENDAFTAR - Panitia penerimaan CPNS Kota Mataram sedang memverifikasi dokumen persyaratan pelamar CPNS yang telah mendaftar melalui situs SSCN, Senin (18/11). Hingga satu pekan pendaftar baru mencapai 721 pelamar.

Akan tetapi, semakin sedikit pelamar membuka peluang bagi warga Kota Mataram untuk menjadi pegawai. Artinya, saingan mereka lebih kecil dibandingkan tahun lalu. “Semakin sedikit kan semakin banyak peluang warga kota yang

Petani di Mataram Masih Enggan Menanam Kedelai Mataram (Suara NTB) lai dibeli dengan harga Rp11.800 per kilogram.

Pemerintah Provinsi NTB menawarkan pet- Kondisi ini tidak sebanding dengan pengeluaani di Kota Mataram untuk menanam kede- ran yang dikeluarkan. Petani lebih memilih lai. Bibit, pupuk serta kebutuhan lainnya menanam padi dan palawija yang dinilai lebih diberikan percuma. Hanya saja, petani enggan menguntungkan. “Bukan itu persoalannya. menanam kedelai disebabkan harganya yang Tetapi petani kehilangan waktu menanam murah. sampai tiga bulan. Itu pun menerima kerugian,” Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, pungkasnya.

Ir. H. Mutawalli membenarkan bahwa Petani di Kota Mataram cerPemprov NTB menawarkan kepada petdas membaca peluang. Mereka ani untuk menanam kedelai. Satu hektidak mau disibukkan dengan tar diberikan sebanyak 20 kilogram bercocok tanam tapi tidak bibit, rezobium serta kebutuhan lainmenghasilkan keuntungan. nya. Bantuan ini dinilai bukan Kondisi ini sambung Mutawalperkaranya, tetapi petani merasa keli, dipahami oleh Dinas Pertahilangan waktu menanam kedelai selanian NTB dan tidak memperma tiga bulan. Sebab, mereka merasa masalahkan penolakan dari petrugi dengan harga penjualan kedelai lebani. “Petani kita ini sudah cerdas ih murah dibandingkan biaya tanamsemua,” ucapnya. nya. “Petani kita ndak mau tanMuttawali menginam kedelai,” terangnya. gatkan, petani tetap Kebutuhan kedelai relatif memperhatikan pola tinggi. Apalagi Mataram juga tanam. Artinya, lasebagai sentra industri tahu han pertanian – tempe. Namun demikian, tidak dipaksakan harga kedelai tidak sebandmenanam padi, ing dengan pengeluaran. sehingga hasil Jika panen harga kedelai produksi tanaRp3.000 – Rp7.000 per kiman pertalogram. Itupun jika harga nian lebih mulai mahal. meningkat.

Sedangkan, benih kede(cem/*) H. Mutawalli

(Suara NTB/viq)

Atasi Kekumuhan di Mataram

(Suara NTB/dok)

Ketua MUI Kota Mataram Siap Maju pada Pilwalkot Mataram (Suara NTB) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram, TGH. Abdul Manan siap maju dalam pemilihan bakal calon walikota Mataram tahun 2020 mendatang. “Mataram mengundang semua generasinya untuk ikut berpartisipasi untuk menjadi khodam atau pelayan bagi masyarakatnya, baik dalam konteks kepala daerah ini,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (18/11).

Menurut Manan, seperti m o t t o k o t a Matar a m Maju, Religius, dan Berbu-

(Suara NTB/viq)

KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyayangkan penundaan bantuan penataan kawasan kumuh di Kota Mataram dari pemerintah pusat. ‘’Saya rasa ini sangat merugikan kita karena program pengentasan kawasan kumuh yang seyogiyanya bisa terealisasi, menjadi tidak bisa terlaksana akibat dari penundaan ini,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (18/11).

Rachman menduga, salah satu penyebab penundaan bantuan penataan kawasan kumuh oini, lantaran Pemkot Mataram, pasif. ‘’Seharusnya Pemkot aktif mengawal anggaran tersebut sehingga pemerintah pusat tidak menunda realisasi anggaran tersebut,,’’ ujarnya. Karena bagaimanapun, anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemkot Mataram untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memgurangi jumlah area kumuh di Kota Mataram. ‘’Saya menduga begitu. Karena alasan pemerintah pusat belum jelas diketahui kenapa sampai ada penundaan. Kan pemerintah pusat mengetahui bahwa Kota Mataram salah satu area terdampak bencana gempa tahun lalu dan sangat membutuhkan bantuan aggaran tersebut,’’ beber politisi Gerindra ini.

Oleh karena itu, lanjut Rachman, seharusnya Pemkot Mataram lebih memperhatikan program-program mendasar untuk mengatasi permasalahan kekumuhan ini. ‘’Dari awal saya sudah mengutarakan bahwa sebagai ibukota provinsi Kota Mataram seharusnya sudah tidak mempunyai area kumuh lagi,’’ sesalnya. Apalagi kata dia, peningkatan PAD (Pendapatahn Asli Daerah) seharusnya bisa mengatasi halhal tersebut, kalau memang Pemkot Mataram serius memprogramkannya setiap tahun. ‘’Kan malu kita sebagai ibukota provinsi masih banyak yang harus dibenahi untuk mengatasi kekumuhan tersebut,’’ tambahnya. Sebagai antisipasi dari penundaan bantuan pusat terhadap penataan kawasan kumuh di Kota Mataram, Rachman menyarankan Pemkot Mataram agar mengalihkan anggaran-anggaran yang tidak terlalu urgen penggunaannya untuk dialihkan ke program pengentasan area kumuh tersebut.

Anggota dewan dari Dapil Selaparang ini mengaku, selama reses (penyerapan aspirasi masyarakat), banyak aspirasi masyarakat yang menghendaki perbaikan drainase, ataupun jalan-jalan lingkungan. ‘’Dan itu yang kami prioritaskan untuk membantu Pemkot Mataram, memberi masukan mengenai aspirasi masyarakat di grass root,’’ demikian Rachman.

Namun demikian, anggota Dewan dua periode ini menekankan bahwa upaya penataan kawasan kumuh tidak boleh berhenti hanya karena penundaan bantuan dari pusat. ‘’Tidak boleh berhenti. Karena siapa lagi yang harus menyelesaikan hal tersebut. Jadi Pemkot harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat.,’’ pungkasnya.

Oleh karena itu, Rachman mengajak semua pihak bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan secara bersama-sama. Termasuk dewan, katanya, akan mengalokasikan pokir untuk penataan kawasan kumuh. ‘’Iya saya rasa baiknya begitu. Karena memang kita sebagai partner dalam pemerintahan harus bisa saling melengkapi dalam mengatasi permasalahan ini,’’ demikian Rachman. (fit)

ang ataukah mengedepankan prinsip kehati – hatian. “Kalau saya perhatikan sih lebih pada kehati – hatian saja mengunduh.

Pilihannya kan hanya satu,” bebernya.

Sejauh ini tambah Dayat, pelamar CPNS paling banyak di Lombok Tengah dan Sumbawa.

Tetapi, ia mengkhawatirkan pelamar mendaftar menjelang penutupan, sehingga berpotensi merepotkan tim verifikasi. “Janganjangan di hari terakhir tiba – tiba 5.000 orang yang daftar. Pasti kita bakal kerepotan,” cetusnya.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin menegaskan, masih minimnya pelamar karena proses penerimaan CPNS dipengaruhi oleh sistem yang lambat serta pelamar cenderung hati – hati memilih instansi. Sebab, formasi diperoleh kabupaten/kota hampir sama, sehingga pilihan pelamar semakin banyak.

TGH. Abdul Manan

daya itu membuat dirinya merasa pantas untuk turut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Mataram.

“Siapa yang mengganti (pemimpin) itu kita harus pikirkan. Saya kira dengan motto Mataram maju religius dan berbudaya itu, saya kira tiga kriteria itu, harus dimiliki oleh pemimpin kota Mataram,” jelasnya.

Kata Manan, pada motto kota Mataram itu, semua sifat maju dan religius itu harus hadir di tengah masyarakat kota Mataram. Seiring kemajuan itu lanjut Manan, motto berbudaya di kota Mataram akan mengikuti. “Saya kira harapan kemajuan itu ada pada diri saya. Masyarakatpun menginginkan saya untuk maju pada Pilwakot nanti,” katanya yakin.

Secara teknis, Manan masih menunggu perkembangan dengan siapa akan disandingkan pada Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Ia pun sudah berkomitmen dan sungguh-sungguh akan maju di Pilwakot 2020 mendatang. “Melihat masyarakat kita masih banyak problemnya, kita akan dukung dengan cara mengisi ruang di kepemimpinan

itu nantinya,” ujar Ketua MUI kota Mataram ini.

“Kalau ada yang menginginkan, kita siap. Konteks kepemimpinan itu kan kita tidak rakus. Iya, kalau ada yang menginginkan kita, kita akan berusaha juga akan mengambil bagian di sana,” lanjut Manan.

Sebelumnya, Manan sudah digadang-gadang akan mendampingi Hj. Putu Selly Andayani. Namun, ujar Manan, sampai saat ini belum ada komunikasi secara langsung dengan Selly terkait Pilwakot ini. “Semua itu kan opini publik, masih bisa ditafsirkan seperti itu. Cuma di beberapa acara kita ketemu secara tidak direncanakan,” beber pria asal Pagutan ini.

Sampai saat ini ujar Manan, ia sudah berkomitmen dan menginginkan kemajuan Kota Mataram ke arah lebih baik.

Manan berencana akan menempuh jalur Parpol. Manan juga sudah membuka diri dan siap membuka komunikasi dengan partai apa saja yang menginginkannya untuk maju.

“Saya akan membuka diri dengan siapa daja. Kita menginginkan Kota Mataram, tidak maju dari konteks fisik saja, juga diikuti oleh materi yang memuaskan,” tutupnya. (viq)

jadi pegawai,” ucapnya.

Potensi membludaknya pelamar mendekati akhir pendaftaran belum berani diprediksi.

Pihaknya tetap mengantisipasi hal tersebut. Di satu sisi Muja menambahkan, khusus persyaratan akreditasi bagi pergu-

ruan tinggi swasta bisa menggunakan akreditasi kampus atau program studi. Pelamar dapat memilih salah satu dari akreditasi tersebut. “Jadi bukan dua – duanya. Boleh akreditasi prodi dan boleh juga kampus,” demikian kata Muja. (cem)

Masyarakat Minta Ahsanul Khalik Dampingi Mohan Maju di Pilkada Mataram Mataram (Suara NTB) Konstelasi menjelang Pilkada Kota Mataram 2020 sudah makin terasa saat ini.

Sejumlah nama mulai digadang-gadang menjadi calon Walikota Mataram.

Beberapa nama yang masuk bursa antara lain, petahana H. Mohan Roliskana yang saat ini menjabat Wakil Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani yang kini Kepala Dinas Perdagangan NTB, dan sejumlah figur lainnya.

Hanya saja, belum banyak nama yang disodorkan maju sebagai calon Wakil Walikota Mataram. Nama H. Ahsanul Khalik (AKA), mulai digadang untuk maju mendampingi H. Mohan Roliskana.

Sejumlah masyarakat Kota Mataram dan kelompok pemuda menilai sosok Ahsanul Khalik merupakan figur yang tepat mendampingi Mohan. AKA yang kini menjabat Kepala BPBD NTB dinilai memiliki kapasitas dan popularitas yang bisa diperhitungkan di Kota Mataram.

Karir birokrasi dan kinerja AKA di pemerintahan Kota Mataram dan juga Pemprov NTB juga berjalan baik dengan kinerja yang moncer. AKA pernah menjabat Camat di Kecamatan Cakranegara, salah satu kecamatan terbesar di Kota Mataram.

Sentuhan ke masyarakat selama menjabat, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, juga membuat sosok AKA dikenal dekat dan merakyat.

“Pak Ahsanul Khalik cukup populer. Rekam jejak birokrasinya juga baik dan kinerjanya bagus. Kami pikir sangat tepat pak Mohan berdampingan dengan AKA dalam Pilkada Kota Mataram nanti,” kata H. Nuliman, Ketua Paguyuban Pedagang Kuliner Mataram.

Nuliman menilai, kemampuan AKA menata Cakranegara saat menjabat Camat merupakan salah satu bukti kinerja AKA. Setelah pindah ke Pemprov NTB, AKA juga dikenal dekat dengan masyarakat karena posisinya sebagai Kepala Dinas

(Suara NTB/dok)

H. Ahsanul Khalik Sosial NTB. “Sekarang juga sebagai Kepala BPBD NTB pak Ahsanul Khalik selalu turun lapangan, memastikan hakhak masyarakat korban gempa terpenuhi. Ini keunggulan AKA yang tentu bisa mengimbangi kinerja pak Mohan nantinya,” katanya.

Pemerhati Pariwisata Kota Mataram, Rudi Lombok mengatakan, pasangan Mohan Roliskana - Ahsanul Khalik (MOAH) akan menjadi pasangan paling menarik di Pilkada Kota Mataram. “Kalau benar jadi berpasangan, MOAH ini akan menarik. Kolaborasi birokrat muda dan inovatif,” kata Rudi Lombok.

Rudi mengatakan, sosok Ahsanul Khalik bisa mengimbangi Mohan dalam memimpin Mataram ke depan. Gaya kepemimpinan Mohan dikenal tegas dan sigap bertindak.

Sementara AKA santai dan serius serta mampu merangkul beragam kalangan.

“Pak AKA juga sudah sangat memahami Kota Mataram ini karena pernah menjabat Camat Cakranegara,” katanya. Ia menandaskan, paket MOAH bisa dipastikan memenangkan pertarungan di Pilkada Kota Mataram 2020.

“Kenapa paket MOAH? karena saya yakin paket ini pasti paket pasangan (Walikota dan Wakil Walikota) yang menang di Pilkada 2020 nanti,” tegasnya. (aan)

Anggaran Pembangunan Kantor Walikota Dicoret

(Suara NTB/fit)

Abd Rachman

Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret anggaran pembangunan kantor Walikota Mataram senilai Rp137 miliar. Kebijakan itu setelah dilakukan kajian terhadap draf rancangan kerangka umum dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS) APBD Kota Mataram tahun 2020 yang dinilai tidak spesifik mengatur proyek – proyek pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Penolakan terhadap angga-

ran gedung kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, telah disampaikan oleh Kemendagri kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) saat datang berkonsultasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Dr. H.Effendi Eko Saswito di dampingi Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Kepala Dinas PUPR, Miftahurrahman dan Kepala BKD, H. M. Syakirin Hukmi.

Kabar dicoretnya anggaran pembangunan kantor Waliko-

ta diklarifikasi oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ditemui usai menerima kunjungan dari delegasi Pemerintah Dalian, Provinsi Liaoning, Republik Rakyat Tiongkok, Senin (18/11). Dikatakan, Kemendagri tidak membatalkan penganggaran pembangunan kantor tersebut. Dari hasil konsultasi dengan Dirjen Bangda Kemendagri meminta Pemkot Mataram memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018,sehingga pembangunan kantor harus

dikonsultasikan kembali.

“Jadi bukan dicoret atau dibatalkan. Cuma dikasih tanda bintang agar dikonsultasikan dulu,” kata Walikota.

Pada prinsipnya Walikota tidak ingin pembangunan kantor menyalahi aturan. Jika ada aturan – aturan yang tidak bisa dipenuhi agar tidak dipaksakan. Artinya, Pemkot Mataram tidak ingin mengerjakan sesuatu salah secara aturan.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan peluang pembangunan kantor itu masih ada. Tetapi harus dikon-

sultasikan terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan – persyaratan. Seperti meminta rekomendasi gubernur dan mengatur secara eksplisit dalam RPJMD. “Pada prinsipnya kalau tidak memenuhi persyaratan tidak usah dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Miftahurrahman yang ikut rombongan ke Kemendagri enggan memberikan komentar apapun terkait pembangunan kantor tersebut. Dia beralasan belum mendengar informasi itu. (cem)

Selasa, 19 November 2019

Berharap Lingkaran ”Setan” Teputus GABUNGAN Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB memberikan penghargaan setinggi-tinggi kepada Presiden RI, Joko Widodo atas dukungannya kepada pengusaha agar dilindungi sebaik-baiknya oleh aparat dalam membangun bangsa. Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 yang dihadiri oleh para Menteri kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD (Suara NTB/bul) tingkat I dan tingkat II, KaKukuh Sugiarto jati, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Kapolda, Kapolres, Dandim hingga Danrem serta para kepala lembaga negara terkait di di Sentul International Convention Center, Bogor pada Rabu 13 November 2019 meminta aparat penegak hukum tidak dengan sengaja memeras atau memproses hukum para kepala daerah maupun pelaku usaha.

“Saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar, kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan juga pura-pura salah gigit.

Jangan pernah juga mengigit pejabat atau pelaku pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini,” demikian pernyataan resmi presiden saat itu. Ketua Gapensi Provinsi NTB, Kukuh Sugiarto menegaskan peringatan kepala negara kepada aparat penegak hukum ini menjadi semangat dunia usaha bekerja secara professional.

Menggigit, atau digigit seperti yang diistilahkan presiden, berlaku bagi pihak-pihak yang memang memiliki niat untuk tidak profesional. Misalnya, dari proses tender, kemudian pengerjaan proyek dilaksanakan secara asal-asalan. Untuk menutupi proyeknya tak sampai kepada kasus hukum, terjadi “main mata”.

Antara pengusaha, pemilik proyek, dan penegak hukum. Itulah yang memunculkan istilah umum lingkaran setan.

“Dengan pernyataan presiden, kontraktor bisa bekerja profesional, aparat juga profesional melakukan pengawasan, pemerintah juga berjalan sesuai tupoksinya. Kalau masing-masing sudah professional, lingkaran setan ini akan terhenti,” demikian Kukuh. Komitmen kepala negara untuk membangun bangsa secara profesional ini juga telah ditindaklanjuti dengan edaran dari Kepala Kejaksaan Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI kepada jajarannya. Termasuk pemberitahuan kepada masyarakat untuk melaporkan jika dijumpai aparat penegak hukum bermain seperti yang dikemukakan presiden. Identitas pelapor diyakinkan dirahasiakan. Sesuai perintah presiden, sanksinya pemecatan bagi para oknum aparat.

“Ini menjadi semangat kita. Pekerjaan proyek semakin profesional dilaksanakan,” jelas Kukuh. Berdasarkan hasil pengamatannya, pelaksanaan proyek dari lelang hingga pengerjaan menurutnya sudah profesional. Penawaran terendah menjadi pemenang tender. Kemudian pengawasan di lapangan juga melibatkan tenaga-tenaga muda yang idealismenya tinggi. “Tidak ada lagi alasan proyek dilaksanakan tidak berkualitas,” demikian Kukuh. (bul)

SUARA NTB

Halaman 3

Daya dari PLTMG Lombok Peaker Masuk Sistem Kelistrikan Lombok Mataram (Suara NTB) Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Lombok Peaker, Tanjung Karang, Ampenan Mataram akhirnya resmi beroperasi. Lebih cepat dari target PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara. Senin (18/11) sore kemarin menjadi momen bersejarah. Ditengah intensnya pemadaman listrik akibat terbatasnya daya setelah PLN melakukan pemeliharaan pembangkit. PLTMG Lombok Peaker akhirnya berhasil memasok setrum ke sistem kelistrikan Lombok. Pemadaman listrik bergilir dikurangi.

“Alhamdulillah, jam 3 sudah masuk satu engine, jam 4 engine kedua dan engine ketiga masuk bertahap,” kata Lalu Irlan Jayadi, Assistant Manager Komunikasi PLN UIP Nusra. Targetnya, PLTMG Lombok Peaker beroperasi 19 November secara bertahap. Namun berhasil dioperasikan lebih awal. 3 engine dari 13 engine di PLTM Lombok Peaker ini akan mampu menghasilkan daya maksimal hingga 30 Megawatt. “Saat ini baru 15 Megawatt. Sehari dua hari, bisa sampai full 30 Megawatt,” demikian Lalu Irlan kepada dihubungi Suara NTB,

Senin (18/11) sore kemarin.

Hingga akhir Bulan November, 8 engine dapat dioperasikan.

Daya yang dihasilkan bisa mencapai 80 Megawatt. Awal Desember 2019, menurut Lalu Irlan, PLTMG Lombok Peaker dapat memasok setrum ke sistim kelistrikan Lombok hingga 150 Megawatt, sesuai kapasitasnya. Secara bersamaan, General Manajer PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Provinsi NTB, Rudi Purnomoloka yang turut mengikuti proses beroperasi awalnya Lombok Peaker ini juga menegaskan, pemadaman listrik dapat diminimalisir.

“Alahmdulillah sudah ma-

(Suara NTB/bul)

Daya dari Lombok Peaker resmi masuk sistim kelistrikan Lombok suk, sekarang masih commissioning tes. Doakan saja semoga semua lancar dan aman,” katanya menyampaikan kebahagiaan. Saat ini Lombok Peaker masih uji coba untuk menda-

patkan performance terbaiknya.

Mengingat pembangkit listrik dengan produksi daya terbesar di NTB menggunakan mesin baru. “Insya Allah dengan performance terbagusnya dalam

dua hari terakhir, Lombok Peaker akan mampu menormalkan sistem,” demikian Rudi Purnomoloka menyimpulkan pemadaman listrik di Pulau Lombok secepatnya berakhir. (bul)

Transaksi Pasar Lelang Tahun 2019, Rp7,2 Miliar Lebih Mataram (Suara NTB) Selama tahun 2019 ini, BAPPEBTI melalui Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB telah menyelenggarakan lima kali kegiatan pasar lelang, total nilai transaksi yang dihasilkan mencapai Rp7,2 miliar lebih.

Dari lima kali kegiatan

pasar lelang sebanyak 8 kali.

Ini termasuk banyak mengingat NTB potensial sebagai penyedia komoditi unggulan.

“Hasil evaluasi Kementerian Perdagangan, pelaksanaan pasar lelang di NTB dianggap bagus sehingga diapresiasi dengan memberikan dukungan pasar lelang delapan kali tahun depan,” jelas Sariah.

Kegiatan pasar lelang merupakan kegiatan mempertemukan pemilik barang (komoditas) dengan pembeli untuk melakukan transaksi siap membantu juga menghubungjual beli. Tankannya dengan lembaga pembipa harus ayaan,” imbuh Lalu Martoyo. m e n g Hipmi juga akan meminta peran gunakan perpemerintah daerah agar lebih masantara (mesif menggarap potensi generasi muda mangkas ini sebagai kekuatan ekonominya. mata rantai Caranya sama, menggalakkan kegpemasaran). iatan seminar-seminar usaha untuk K e l e m kalangan muda. Ekonomi kreatif bagaan pasar memiliki potensi besar berkembang di NTB. Generasi milenial ini yang didorong untuk dilibatkan. Diberi kesempatan kepadanya belajar berwirausaha. “Pemerintah daerah belum ada perhatian yang maksimal ke generasi milenial ini,” imbuhnya.

Sebelumnya disebut-sebut rencana pembentukan wirausaha melalui komunitas masjid. Menurut Lalu Martoyo, nampaknya agak sulit dilakukan. Mengingat, tidak semua kalangan muda memiliki semangat kuat aktif di masjid. Menurutnya, terobosan ini cukup bagus namun dinilai kurang tepat. Kedepan Hipmi, dengan ketua umum BPP Hipmi terpilih, Mardani H. Maming untuk periode 2019-2022 di antara komitmennya adalah berusaha melakukan yang terbaik untuk membawa Hipmi yang lebih baik ke depan dengan memperkuat karakter pengusaha muda.

Semangat ini juga akan turun ke daerah. Karena itu, Hipmi NTB untuk mengelola potensi besar generasi muda ini akan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan kepala daerah.

Baik gubernur, maupun, bupati dan walikota. “BPP Hipmi bahkan berkomitmen akan turun juga ke daerah untuk membangun komunikasi dengan kepala daerah. Dalam waktu segera kita akan berkoordinasi dengan kepala daerah,” demikian Lalu Martoyo. (bul)

pasar lelang tahun 2019 ini, masing-masing nilai transaksinya Rp824 .550.000, Rp540.000.000, Rp1.956.000.000, Rp569.250.000, dan Rp3.355.000.000. Tahun 2020 mendatang, NTB kata Sariah dari Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi NTB menyebut Kementerian Perdagangan menjatah pelaksanaan

Pengusaha Milenial NTB Belum Dikelola Mataram (Suara NTB) Generasi milenial saat ini jumlahnya tidak sedikit dan disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Di NTB, jumlah generasi milenial juga tak sedikit dan dapat menjadi kekuatan besar. Generasi milenial, oleh laman wikipedia dikategorikan lahir dalam rentang waktu tahun 1980 -1990.

Eksistensinya generasi milenial ini bisa kita jumpai. Di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, beragam jenis usaha tengah berkembang. Dari kunliner, fashion, elektronik dan sejumlah usaha kriya lainnya nampak generasi milenial ini mengambil peran secara mandiri.

Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, Lalu Martoyo mengemukakan, generasi milenial NTB, khususnya yang ada di pusat sebagian besar sudah siap berkompetisi. Mereka tumbuh berusaha dengan kreativitasnya.

Tren usahanya juga telah memanfaatkan teknologi kekinian, misalnya usaha dengan sistim daring (online).

“Cuma daya dukung pemerintah yang belum maksimal mengelola potensi ini,” kata Lalu Martoyo kepada Suara NTB, Senin (18/11) kemarin. Untuk mengelolalanya, Hipmi NTB berencana akan melakukan sejumlah kegiatan menularkan semangat berwirausaha melalui seminar-seminar. Menggerakkannya dari kampus ke kampus.

Lalu persoalan yang paling mendasar adalah keterbatasan modal.

Generasi milenial yang memiliki semangat besar berwirausaha ini dapat difasilitasi kebutuhan modalnya dengan penyedia modal, lembaga keuangan. “Teman-teman milenial ini umumnya terbentur di permodalan. Nanti Hipmi yang akan

Pengusaha Protes, Tiba-tiba Terima Teguran dari BKPM RI Mataram (Suara NTB) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Provinsi NTB memprotes Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yang tiba-tiba mengirimkan surat teguran kepada para pengusaha. Teguran ini terkait keberadaan para pengusaha yang belum melakukan daftar ulang dokumen izin-izin usahanya melalui Sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang bisa dimanfaatkan investor perusahaan maupun perorangan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Sudah ada 15 keluhan yang masuk ke Gapeksindo. Mereka kesulitan melakukan registrasi melalui OSS,” kata Ketua Gapeksindo Provinsi NTB, H. Bambang Muntoyo. Sejumlah pengusaha konstruksi di NTB tiba-tiba menerima teguran tertulis dari BKPM RI melalui email perusahaan. Teguran pertama ini meminta kepada para pengusaha melakukan registrasi melalui OSS dan menyampaikan laporan realisasi investasinya. “Tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba kita diberikan surat teguran,” jelas H. Bambang Muntoyo.

Ditemui di sekretariat Gapeksindo Provinsi NTB, Senin (18/11) kemarin, kontraktor yang biasa di sapa BM ini

mengaku BKPM belum melakukan sosialisasi OSS. Sistem ini seperti diketahui belum lama diluncurkan. OSS ini dalam hajatan pemerintah diluncurkan untuk memudahkan pengusaha dalam hal izin-izin usahanya. Justru sebaliknya menurut penilaian BM, pengusaha justru semakin dipersulit. Banyak ketentuan di dalam pengisian OSS yang mengakibatkan para pengusaha tidak mulus melakukan registrasi.

“Dari OSS ini akan diterbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Tapi tidak mudah menggunakan OSS ini. Setiap kali diisi selalu ada saja kekurangannya. Dan sekarang sudah tiba-tiba ditegur,” ujarnya. Inginnya, pengusaha diberikan sosialisasi secara massif untuk pengunaan OSS. Tidak kemudian secara tiba-tiba saja pengusaha dilayangkan surat peringatan. BM mengatakan khawatir, jika ketidaktahuan para pengusaha ini secara tiba-tiba akan berhenti usahanya karena pemerintah pusat tidak menerbitkan NIB. Dengan diluncurkannya OSS, secara otomatis tidak lagi berlaku izin-izin manual yang sebelumnya dimiliki oleh pengusaha. Untuk meregistrasi kembali izin-izin usaha melalui OSS, sejumlah dokumen pendukung juga harus disertakan. Untuk mendapatkan dokumen tersebut, di daerah prosesnya juga membutuhkan waktu yang tidak cepat. (bul)

lelang secara konsepsional merupakan penyelenggara transaksi perdagangan komoditas agro sebagai upaya penemuan harga yang terbuka, transparan dan terbaik, memberikan perlindungan nilai, serta peningkatan efisiensi perdagangan.

Pasar lelang merupakan salah satu program unggulan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan RI yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Sariah mengatakan, ke depan pemerintah ingin kegiatan pasar lelang diikuti pengusaha komoditas sebanyak-banyaknya. “Dengan pasar lelang sistim online, semua pengusaha komoditas akan mendapatkan akses yang sama untuk ikut pasar lelang tahun depan,” ujarnya.

Secara umum, manfaat pasar lelang. Bagi petani, akan memiliki kepastian harga sehingga memungkinkan petani merencanakan pola budidaya.

Bagi industri, pengolahan, dapat memperoleh jaminan pa-

sokan bahan baku sesuai dengan kapasitas dan rencana produksi. Sementara bagi perbankan, lebih memperoleh keyakinan dalam mendukung pembiayaan penyalur kredit yang lebih aman, karena adanya jaminan penyelesaian kontrak jual beli.

Selain digelar kegiatan pasar lelang dengan pola konvensional (mengundang dan mempertemukan pengusaha), saat ini Pemerintah Pusat (BAPPEBTI) melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga telah dapat memfasilitasi kegiatan pasar lelang melalui sistem online.

Registrasi dan kepesertaan pasar lelang online di web : http://plk.bappebti.go.id/.

“Nanti pengusaha bisa registrasi dan mendaftar secara online ke Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk diikutkan mengikuti kegiatan pasar lelang online dengan pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia,” demikian Sariah. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

Debit Air PDAM Lotim Terus Menyusut

LULUSAN pelatihan Loka Latihan Kerja (LLK) Selong dijamin sudah profesional dan siap bekerja. Lulus di LLK diyakini tidak kemudian menambah jumlah pengangguran. Bahkan peluang kerja pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengam Moto GP di dalamnya siap dimasuki oleh para lulusan LLK Selong.

Demikian ditegaskan Kepala LLK Selong, Ahmad Wardi.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim (Suara NTB/rus) ini disebut melatih 12 kejuruan Ahmad Wardi yang lulusannya siap menyuplai SDM di berbagai dunia usaha dan industri. Termasuk di kawasan Super Prioritas Mandalila Lombok Tengah.

Ahmad Wardi menerangkan, proses pelatihan di LLK Selong ini tidak saja dengan teori. Tapi diberikan juga peralatan pasca lulus pelatihan. Pengembangan SDM yang sudah dilakukan mulai dari penyiapan peralatan, pelatihan keterampilan didanai dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Setelah lulus juga ada kegiatan upgrade keterampilan oleh instruktur, tekad LLK lulusannya bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha dqn industri,” paparnya. Jaminan lulusan-lulusan LLK ini didasari kegiatan pelatihan yang tak main-main dilakukan.

Wardi menjelaskan, ada tiga prinsip tahapan pelatihan yang harus diikuti. Pertama, latihan di gedumg LLK dilanjutkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan atau on the job training. Terakhir digelar uji kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dilalukan secara independen oleh Lembaga Sertifikasi Nasional.

Tahun 2019 ini disebut LLK Selong sudah sertifikasi lulusan 1.312 orang. Angkatan 2018 lalu juga sudah melakukan hal yang sama. Hal ini untuk memastikan kemampuan peserta sesuai standar nasional. (rus)

Selong (Suara NTB) Debit air yang dialirkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) terus menyusut. Dari 18 titik mata air sumber PDAM, yang tersisa hanya 10 titik yang masih efektif. Sejak kemarau beberapa bulan terakhir ini, penurunan debit terus terjadi hingga rata-rata 10 liter per detik.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Lotim, H. Mustaan saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/11), mengaku, kondisi penyusutan debit air ini berpengaruh sangat besar, khususnya pelanggan di Kota Selong. Adanya kondisi ini membuat PDAM membuat kebijakan membagi waktu pendistribusian air. “Ada yang dapat jatah siang, ada yang malam hari,” ungkapnya.

Dijelaskan, penurunan debit air ini tidak saja terjadi di Lotim. Akan tetapi terjadi se-

cara nasional. Seperti Jawa Tengah saja yang mengandalkan air sungai Bengawan Solo juga terganggu dan terjadi penurunan debit air yang cukup besar.

Fakta lain terjadinya penurunan debit ini karena ulah oknum yang melakukan perusakan hutan. Penggundulan hutan ini dinilai juga sangat besar pengaruhnya pada debit air. “Memang karena ulah manusia, kayu besar ditebang dan ini sangat besar pengaruhnya,” urainya.

Saat ini, ujarnya, terdapat

25 ribu pelanggan PDAM. Para pelanggan diminta bisa memaklumi kondisi air PDAM yang kerap gangguan, karena persoalan debit tersebut. Di samping debit, distribusi air PDAM ini diakui ada juga karena masih terbentuh masalah.

Seperti kasus penutupan mata air Ambung Kecamatan Pringgasela. Termasuk masalah air di Trengwilis yang sampai saat ini masih dalam proses hukum.

Hal ini juga menyebabkan terjadinya gangguan distribusi air.

Sebagai perusahaan daerah, Dirut PDAM ini tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Apalagi saat ini PDAM Lotim ini sedang berjuang untuk bisa mengalirkan mata air Loang Gali.

“Kita sedang melakukan pendekatan dengan sejumlah pihak terkait,” ucapnya.

Termasuk mata air di Desa Toya Kecamatan Aikmel. Bersama dengan Kepala Desa Toya, Hanah sudah ada respon dan tinggal melakukan silaturahmi dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Aikmel.

H. Mustaan

Pelajar Masih jadi Incaran Empuk Peredaran Narkoba

Lotim Masih Kesulitan Realisasikan Satu Lapangan Satu Desa Selong (Suara NTB) Realisasi satu desa satu lapangan nampaknya masih sulit direalisasikan oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim).

Kondisi itu disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya status lahan di suatu desa itu sendiri, baik yang merupakan tanah aset daerah maupun tanah pecatu.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Izzudin, ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/11).

Dikatakannya, kesulitan itu karena banyak desa yang belum menaruh perhatian besar terhadap pengadaan lapangan yang merupakan sarana olahraga bagi masyarakat. Izzudin mengklarifikasi, pengadaan lapangan yang dimaksudkan di masing-masing desa tidak mesti lapangan sepak bola saja, melainkan bisa masuk lapangan futsal, voli ball dan sarana olahraga lainnya.

Sementara kesulitan yang dialami juga berupa pengalihan fungsi dan status dari tanah itu sendiri. Misalnya di desa A ada tanah pecatu, apabila dialih fungsikan ke tempat yang lain. Maka koordinasi dengan aset yang dinilai cukup sulit. Kendati demikian, yang menjadi fokus utama, yakni bagaimana membangkitkan semangat olahraga dengan memanfaatkan lapangan yang sudah ada. “Kesulitan misalkan ada tukar guling. Kalau alih fungsi cepat,” ungkapnya.

Persoalan inipun, kata dia, sudah disampaikan ke bupati. Mengingat pengadaan lapangan satu desa satu lapangan merupakan salah satu janji politik dari kepala daerah dengan jargon Sukma (Sukiman kance Rumaksi) ini. Sementara saat ini, Izzudin mengakui belum memiliki data pasti jumlah desa yang sudah memiliki lapangan.

“Untuk merealisasikan satu desa satu lapangan cukup sulit.

Akan tetapi akan diusahakan semaksimal mungkin.

Pengembangan infrastruktur olahraga di desa akan terus kita lakukan,” janjinya. (yon)

(Suara NTB/ari)

PELATIHAN - Tukang di KLU mendapatkan pelatihan khusus membangun RTG, Senin (18/11).

Percepat RTG Kumac

120 Tukang Dilatih Khusus Tanjung (Suara NTB) Usai melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BUMDes sebagai supplier material Kumac (Kuat, Mudah, Cepat dan Aman), PT Kumac Platpac House, menindaklanjuti komitmennya dengan melatih para tukang.

Sebanyak 120 orang tukang, diberikan keahlian untuk merakit rumah Kumac sebagai wujud langkah perusahaan melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG).

Pelatihan Kumac digelar Senin (18/11) di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Para tukang dilatih oleh instruktur yang didatangkan dari Balai Jasa Konstruksi Surabaya. Usai dilatih, para tukang nantinya akan diberikan sertifikat tukang Kumac sebagai wujud jaminan kepada masyarakat yang akan didirikan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PUPR, H. M. Zaldy Rahardian, ST., melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Alfian Zubair, ST., mengakui pelatihan tukang spesialisasi Kumac sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi tukang itu sendiri, melainkan

Izzudin

juga dampak percepatan rehab rekon RTG. Ia bahkan mendorong agar aplikator lain yang bergerak di RTG jenis Rika, Riko, Rika, Risba atau jenis lain, untuk meniru langkah Kumac. Sebab dengan pola itu, Pokmas tidak kesulitan mencari tukang dalam proses pembangunan RTGnya.

“Jadi kalau ada pelatihan seperti ini jelas alurnya, dan untuk RTG khusus Kumac itu bagaimana dia bisa jelas,” kata Alfian.

Dinas PUPR lanjut dia, akan membuka diri terhadap inisiasi dan inovasi yang dilakukan aplikator. Dinas juga siap memfasilitasi lokasi pelatihan sebagaimana dilakukan kemarin.

Kesempatan yang sama, Direktur PT. Kumac Platpac House, Hun Hanie menyatakan pelatihan keahlian tukang RTG Kumac akan digelar selama 2 hari. Dalam perkembangannya pihak siap untuk melatih tukang berikutnya seiring dampak positif yang diperoleh para tukang.

Sedianya, jumlah tukang yang ditargetkan untuk dilatih Kumac sebanyak 100 orang.

Namun antusiasme warga menjadi tukang Kumac cukup tinggi, sehingga yang hadir di

pelatihan berjumlah 120 orang.

“Jadi antusias masyarakat terhadap persolan pertukangan ini sangat bagus menyambut teknologi Kumac ini. Dan ini adalah tahap pertama yang kita lakukan, dan seterusnya kita tetap lakukan. Memang tujuannya bagaimana mewujudkan pembangunan RTG dengan cepat,” paparnya.

Hanie menambahkan, Kumac merupakan produk terbaru material pembuatan konstruksi bangunan. Kumac ramah lingkungan, anti air, anti api, dan anti rayap. Respon Pokmas dalam membangun rumah Kumac ia sambut positif. Sebaliknya, Kumac pun tidak ragu memudahkan akses pembelian material Kumac dengan manggandeng BUMDes di 28 Desa.

KUMAC bahkan terus berinovasi meningkatkan kualitas secara terus menerus, misalnya dengan membuat Kumac semen. Inovasi ini berkembang dari material sebelumnya, fiber.

“Anggaran untuk dinding RTG ini ‘kan Rp 10 juta, jadi kalau mereka pakai bahan KUMAC yang pakai semen ini, mereka cukup membayar Rp 8,5 juta,” pungkasnya meyakinkan adanya efisiensi. (ari)

Selong (Suara NTB) Peredaran narkoba di kalangan generasi muda harus terus diawasi. Apalagi, pengedar narkoba ini kerap menyasar anak-anak usia sekolah.

Untuk itu, pengawasan terhadap aktivitas anak diharapkan terus ditingkatkan.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (18/11), Kasat Resnarkoba Polres Lotim, Iptu.

Surya Irawan, SH, mengakui jika peredaran narkoba dewasa ini kerap menyasar pelajar atau ABG. Kondisi itu lantaran remaja usia sekolah lebih cepat dibujuk rayu serta rasa ingin tahu akan sesuatu cukup tinggi. Termasuk dalam mengkonsumsi barang haram tersebut.

“Dari beberapa penangkapan yang kita lakukan, untuk pemakai yang kita amankan merupakan pelajar,” ungkapnya.

Para pengedar narkoba ini, ujarnya, biasanya menjual paket-paket kecil kepada para pelajar. Bahkan pelajar selaku pengguna pertama diiming-imingi uang serta pemakaian gratis asalkan berhasil mengajak teman-temannya untuk menggunakan barang haram tersebut. Sementara untuk paket kecil dijual ke pelajar berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.

“Biasanya menjual paketan narkoba dengan harga lebih murah dan terjangkau. Jika sudah kecanduan, barulah harganya dinaikkan. Dari pengakuan para pelaku, mereka lebih gampang menyasar anak-anak SMA dan SMP,” terangnya.

Menyikapi hal tersebut,

Sambut Milad Ke 107

Muhammadiyah KLU Siap Mendirikan SMP Plus Tanjung (Suara NTB) Menyambut Milad Muhammdiyah ke 107, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar beragam rangkaian kegiatan sejak Sabtu - Senin (16-18/11). Sebagai kado Milad, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., berjanji akan melanjutkan ikhtiar dukungan membangun bangsa melalui Muhammadiyah. Salah satunya, Muhammadiyah KLU akan membangun SMP Muhammadiyah Plus.

Rangkaian Milad Muhammadiyah digelar mulai Sabtu lalu, dengan agenda pembagian 150 paket beras kepada 150 warga kurang mampu.

Tiap warga memperoleh 5 kg beras yang dihimpun dari donasi LAZISMU KLU. Beras dibagikan di halaman Klinik Muhammadiyah Lendang Bagian - Dusun Sembaro, Desa Persiapan Segara Katon.

Selanjutnya pada hari kedua, Minggu pagi, Muhammadiyah KLU menggelar Lomba Marching Band tingkat SD. Belasan peserta dari berbagai sekolah ikut andil. Terpilih sebagai pemenang, masing-masing SDN 1 Sukadana meraih juara I, SDN 1 Jenggala juara II dan SDN 3 Teniga meraih juara III. Peraih juara memperoleh piala beserta dana pembinaan.

Sedangkan pada hari puncak Milad, Senin kemarin, Muhammadiyah menggelar di acara di Gedung Dakwah sekali-

Tidak dinafikan, upaya pengambilan mata air oleh PDAM ini selalu tarik menarik denagn kebutuhan masyarakat. Utamanya masyarakat petani yang menggunakan air sebagai sumber irigasi teknis. (rus)

(Suara NTB/rus)

Tidak Tambah Pengangguran

(Suara NTB/yon)

Halaman 4

gus TK Aisyiyah Lekok, Desa Gondang. Pada acara itu, PD Muhammadiyah KLU mengukuhkan Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM), serta PCM Aisyiyah Muhammadiyah di 5 kecamatan. Mereka yang dikukuhkan akan bertugas untuk periode 2019-2024.

Pada kesempatan kemarin, Ketua TP PKK KLU, Hj. Rohani Najmul Akhyar, hadir sebagai tamu kehormatan. Selain Rohani, hadir pula perwakilan PWM Muhammadiyah NTB, Dr. Subhan Abdullah, perwakilan Polres Lombok Utara serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan.

Dalam sambutannya, Subhan Abdullah mengingatkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkomitmen mendukung pembangunan bangsa dan negara. Para tokoh Muhammadiyah baik di nasional dan daerah, senantiasa ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan meletakkan pondasi negara dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan bukan Islam ortodoks.

“Muhammadiyah senantiasa berbuat nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga KH. Ahmad Dahlan dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Untuk kader masa kini diharapkan menjadi pahlawan masa kini. Kemajuan Indonesia bukan hanya fisik, tetapi menanamkan nilai-nilai Islam di masyarakat,” paparnya.

Pada kesempatan itu,

(Suara NTB/ari)

LANTIK - Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah KLU, H. Djohan Sjamsu melantik Pengurus Cabang Muhammadiyah di lima kecamatan.

Wakil Ketua Pengurus Daer- ilmu di Klaten, Umar Faruqi ah Muhammadiyah KLU, kemudian memilih membuka Drs. H. Alwi, mengulas balik pengajian di Lekok, Lombok hadirnya Muhammadiyah di Utara. Al-Quran dan Al-HadLombok Utara. Muhammad- ist, yang diajarkan diterima iyah KLU dapat dikatakan dengan baik oleh warga setsebagai organisasi Muham- empat hingga menyebar ke madiyah pertama yang ma- wilayah Pemenang.

Meski mendapat tantangan suk ke Lombok. Latar belakang pembentukan Muham- dari rezim Hindia Belanda dan madiyah di awal berdirinya, Jepang saat itu, kehadiran adalah memperjuangkan per- Muhammadiyah di Lekok samaan hak, salah satunya tetap terbentuk. Tepatnya hak pendidikan kaum hawa. pada 21 Desember 1941, surat Tahun 1930, Encek Umar, dari Kantor Kontroluir Mattokoh pada saat itu bergerak aram mengabulkan pendirian mencari seorang guru ke madrasah, dengan pimpinan tanah Jawa untuk anaknya. pertama Ustadz Muhsin.

Madrasah MuhammadDidapatkan guru bernama Ustadz Umar Faruqi dari iyah Lekok selanjutnya sering Klaten. Sebentar memberi dikunjungi oleh pimpinan pu-

sat Muhammadiyah pusat.

Misalnya pada 1 Juli 1942, tabliq akbar diadakan di Lekok, dengan dihadiri antara lain TGH. Haris dari Pohgading (Lombok Timur), KH, Ahmad Badawi dan KH. Damiri dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. TGH. Haris (Poh Gading), juga ikut berperan menyebarkan Muhammadiyah di Lombok terutama dengan membangun basis di Lombok Timur.

Sementara, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., mengingatkan kader Muhammadiyah KLU untuk ikut membesarkan organisasi Islam ini.

Pesan itu ia sampaikan mengutip amanat KH. Ahmad Dahlan. “Ku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Hidupkanlah Muhammadiyah dan Jangan Mencari Hidup di Muhammadiyah,” kutipnya.

Sejak dilantik, PD Muhammadiyah KLU sudah banyak mendapat bantuan. Selama masa tanggap darurat dan transisi pascagempa, KLU sudah dibangunkan Klinik senilai Rp 1,5 miliar dari PWM Jateng, Gedung Dakwah senilai Rp 1,5 miliar dari PMW Jatim, 400 unit huntara yang tersebar di beberapa desa, serta Ambulans dari LAZISMU Jateng.

“Ke depan, kita akan bangun SMP Plus Muhammadiyah di KLU ini. Kebetulan ada warga yang mewakafkan lahannya untuk dibangunkan sekolah,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

Surya Irawan dari Satresnarkoba Polres Lotim secara rutin melakukan penyuluhan ke sekolahsekolah. Sementara bagian sekolah yang siswanya terindikasi menggunakan barang haram tersebut, maka tanpa permintaan pihaknya langsung turun melakukan penyuluhan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Untuk pemberantasan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lotim, Surya Irawan mengaku jika pihak kepolisian tidak bisa sendiri. Pengawasan dari aparatur desa dan sekolah sangat dibutuhkan, mengingat jaringan narkoba bersifat terputus. Artinya tersangka yang berhasil ditangkap kerap tidak mengakui jaringannya. “Kalau pengedar narkoba ini benar-benar di doktrin seperti teroris. Jaringannya itu dijaga dan dirahasiakan. Bahkan memberi nama dan alamat palsu,”katanya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TES Sebanyak 15 pelamar mengikuti tes dalam pansel direksi dua BUMD di Kabupaten Lotim, Senin (18/11).

Pansel BUMD Tak Sekadar Formalitas Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timut (Lotim) tengah melakukan seleksi calon direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Selaparang Energi dam Selaparang Agro. Pelaksanaan Seleksi Calon Direksi BUMD di Kabupaten Lotim melalui mekanisme panitia seleksi ini dipastikan tak sekadar formalitas.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Muhammad Azlan.

Menjawab Suara NTB, Senin (18/11) kemarin, Azlan menyatakan seleksi Direksi BUMD dimaksudkan agar direksi yang terpilih nanti memiliki etos kerja yang tinggi.

Selain itu, direksi ini juga harus mengedepankan profesionalisme dan menguasai manajemen perusahaan. “Good governance atau tata kelola perusahaan yang baik,” ungkapnya.

Direksi juga harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan BUMD, sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Selanjutnya memiliki orientasi pasar yang jelas.

BUMD diingatkan Azlan didirikan oleh pemerintah daerah agar bisa menghasilkan pendapatan asli daerah tak saja dari dividen tapi juga melalui pajak. “Apabila se-

mua kriteria calon direksi itu kita peroleh nanti kami yakin dan percaya apa yang menjadi tujuan pemerintah akan terwujud,” paparnya.

Ada 15 calon direksi yang sudah mengikuti tes tulis. Terhadap calon-calon tersebut sejauh ini belum bisa disimpulkan kualifikasi masingmasing kandidat. Semua yang ikut setelah fase tes tulis, ada tahapan seleksi lainnya dati tim independen yang memberikan penilaian langsung.

Ketua Tim Pansel Direksi BUMD, Drs. H. Sahabudin,MM, menambahkan, pansel yang dilakukan ini dalam rangka mengisi jabatan direksi, dewan pengawas dan dewan komisaris daerah pada BUMD Lotim agar diperoleh calon yang berkompeten, berpengalaman, berintegritas tinggi, sehingga diperlukan seleksi secara terbuka dan transparan.

Sementara posisi jabatan yang diseleksi, di antaranya Dewan Direksi PT. Selaparang Energi, Dewan Komisaris PT. Selaparang Energi, Dewan Direksi PD. Agro Selaparang dan Dewan Pengawas PD. Agro Selaparang. “Saat ini, beberapa posisi itu ditempatkan pelaksana tugas (Plt). Dalam seleksi ini, tim menetapkan aturan sistem gugur,” jelas Asisten II Setda Lotim ini. (rus/yon)

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Rekrutmen CPNS di Loteng Waspadai Aliran Sesat KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. H. Saiful Muslim, mengingatkan kepada seluruh masyarakat di daerah ini, utamanya Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) agar tetap waspada terhadap keberadaan aliran sesat. Pasalnya, meski belum ada yang muncul namun keberadaan aliran sesat bisa saja sudah ada di tengah-tengah masyarakat.

“Waspada itu penting,” tegas Prof. Saiful Muslim, kepada wartawan saat dikonfirmasi di kantor Bupati Loteng, Senin (18/11).

(Suara NTB/dok) H. Saiful Muslim Meski demikian, pihaknya sampai saat ini memang belum mendapat adanya laporan soal keberadaan aliran sesat di tengah masyarakat. Tetapi hal itu tidak boleh membuat masyarakat lengah. Menurutnya, ancaman keberadaan aliran sesat tetap ada, sehingga masyarakat tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. ‘’Karena bisa saja, aliranaliran sesat sudah berada di tengah masyarakat,’’ ujarnya.

Pihaknya pun berharap, jika masyarakat menemukan adanya indikasi keberadaan aliran sesat supaya bisa dilaporkan ke aparat keamanan ataupun ke MUI setempat supaya bisa segera ditindaklanjuti.

Dalam hal ini masyarakat hendaknya juga bisa menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan. Karena bisa jadi, aliran yang diduga sesat tersebut belum tentu sesat, sehingga penting bagi masyarakat untuk melapor ke aparat keamanan terlebih dahulu jika menemukan ada indikasi aliran sesat. (kir)

Polres Kirim Berkas Kasus OTT Oknum Pejabat Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) mengirim berkas tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum mantan pejabat Kecamatan Sekotong ke jaksa.

Pengiriman berkas tersangka dilakukan, Senin (18/11) oleh penyidik Polres. Setelah pengiriman berkas ini, pihak Polres Lobar menunggu koreksi dari jaksa apakah ada kekurangan atau tidak. Kalau berkas dinilai sudah lengkap atau P21 barulah Polres Lobar melimpahkan kembali berkas dan tersangka untuk menjalani proses sidang.

“Senin (kemarin, red) kami (Suara NTB/dok) kirim berkas kasus OTT ke Priyo Suhartono jaksa,” Kata Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Priyo Suhartono. Dijelaskan pengiriman berkas kasus OTT setelah pihak penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait. Pihaknya sudah memeriksa, Kepala Dinas PMD, Camat Sekotong, sekcam, bendahara semua desa se Kecamatan Sekotong, Kades Gili Gede dan mantan camat.

Hasil pemeriksaan secara umum, ujarnya, sampai saat ini tidak ada keterlibatan pihak lain. Sebab tersangka R tidak mengakui atau menyebut bahwa ada keterlibatan pihak lain. Ditanya apakah ada indikasi tersangka melakukan pungli di desa lain, Priyo Suhartono menegaskan, hasil pemeriksaan belum ada mengarah tersangka melakukan pungli di desa-desa lain.

Dijelaskan, setelah pengiriman berkas ke jaksa atau tahap I pihaknya akan menunggu hasil evaluasi pihak jaksa terjadi berkas yang diserahkan tersebut. Kalau hasil evaluasi jaksa bahwa ada kekurangan berkas, maka hasil koreksi jaksa itu dilengkapi oleh penyidik hingga semua kelengkapan yang kurang bisa dipenuhi. “Setelah dinilai lengkap baru masuk tahap 21, lalu barulah dikirim berkas dan tersangka ke jaksa,” tegas dia. (her)

Gagal di Prajabatan

CPNS Formasi Khusus Bisa Batal Diangkat Praya (Suara NTB) Sebanyak 132 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari formasi khusus yang diangkat tahun 2018 lalu, mulai menjalani proses prajabatan, Senin (18/11). Jika gagal dalam proses prajabatan, CPNS bersangkutan terancam batal diangkat sebagai PNS. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB mengatakan, dari 132 CPNS ini, 130 orang di antaranya CPNS dari tenaga honorer Kategori dua (K2). Sisanya sebanyak 2 CPNS, merupakan CPNS dari formasi khusus tenaga kesehatan.

“Mereka (CPNS) ini diangkat pada tahun 2018 lalu,” sebutnya.

Prajabatan, ujarnya, dilakukan maksimal satu tahun setelah diangkat sebagai CPNS. Kalau lewat dari itu, maka secara otomatis CPNS bersangkutan tidak bisa diangkat sebagai PNS. “Jadi semua rangkaian dari proses CPNS menjadi PNS ditutup dengan prajabatan,” jelasnya.

Ia pun menegaskan, prajabatan bukanlah formalitas belaka. Tetapi justru sangat menentukan nasib CPNS bersangkutan. Di mana jika ada CPNS yang dinyatakan tidak lolos proses prajabatan, maka CPNS tidak bisa diangkat sebagai PNS, sehingga para CPNS dituntut harus benar-benar serius mengikuti semua tahapan prajabatan.

“Di akhir masa prajabatan nanti akan ada tes terakhir. Di situlah penentuan, CPNS tersebut bisa diangkat sebagai PNS atau tidak,” imbuh Nazili.

Untuk pelaksanaan prajabatan digelar selama sepekan. Di mana peserta akan dibagi dalam empat angkatan. Karena kalau semua dilaksanakan sekaligus, dinilai terlalu banyak dan khawatirnya tidak bisa maksimal.

Berbeda dengan CPNS dari jalur umum, ujarnya, bisa dilakukan sampai sebulan lebih. Bahkan, nama kegiatannya juga beda, yakni Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar), termasuk pola kegiatannya juga sedikit berbeda.

Hal itu dikarenakan kalau yang formasi khusus merupakan tenaga honor yang sudah lama berkerja di pemerintahan, sehingga secara garis besar sudah paham tugas pokok dan fungsinya. ‘’Tinggal pendalaman-pendalaman saja, melalui prajabatan. Beda dengan formasi umum yang benar-benar baru mengabdi di pemerintah. Sehingga perlu diberikan pendidikan dasar,’’ tegasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

PRAJABATAN - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, menyematkan tanda peserta prajabatan kepada perwakilan CPNS formasi khusus, Senin (18/11).

Banyak Pelamar Tidak Penuhi Persyaratan Praya (Suara NTB) Sepekan setelah rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka, tercatat 1.780 pelamar yang memasukkan berkas lamarannya untuk formasi CPNS di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari 3.387 pelamar yang mengakses laman rekrutmen CPNS Loteng. Meski demikian, banyak juga di antara pelamar ini yang tidak memenuhi persyaratan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Senin (18/ 11), menyebut, dari 1.780 berkas lamaran yang masuk sampai hari Minggu (17/11), sudah sekitar 1.242 berkas lamaran yang selesai diverifikasi.

Dari berkas yang sudah diverifikasi tersebut banyak yang dinyatakan memenuhi syarat. Tapi tidak sedikit pula yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasannya, persyaratan kurang lengkap dan akreditasi ijazah pelamar yang belum terakreditasi.

“Ada juga pelamar yang surat lamarannya blank (ko-

song). Ada juga pelamar yang ijazah perguruan tingginya belum terakreditasi,” terangnya, seraya menegaskan, berkas-berkas tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Mengenai jumlah pelamar yang tidak memenuhi persyaratan, Nazili mengaku nanti akan diumumkan sekaligus, karena tahapan rekrutmen masih berjalan. Untuk itu, ujarnya, soal hasil verifikasi berkas belum bisa disampaikan. “Nanti ada waktunya untuk kita umumkan, siapa yang lolos tahap administrasi dan mana yang tidak lolos. Namun yang pasti, proses verifikasi terus berjalan seiring dengan dibukanya pendaft-

aran seleksi CPNS,” terangnya.

Untuk melakukan verifikasi berkas lamaran, ujarnya, pihaknya sudah membentuk lima tim verifikasi yang terdiri dari 25 tenaga verifikasi. Pihaknya mengharapkan, proses verifikasi bisa lebih cepat, mengingat pelamaran yang memasukkan lamaran cukup banyak.

“Jadi sembari menerima lamaran, proses verifikasi berkas lamaran juga berjalan. Supaya server tidak terlalu dipadati data pelamar yang khawatirnya bisa membuat server jadi down, sehingga sulit diakses oleh masyarakat,” tandas mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra-

si (Disostektrans) Loteng ini.

Diakuinya, Loteng termasuk daerah yang cukup diminati oleh pelamar CPNS tahun ini. Itu dibuktikan dengan banyak pelamar yang mengakses dan memasukkan lamaranya ke Loteng. Salah satunya dikarenakan Loteng menyediakan formasi CPNS cukup banyak. Di mana dari 10 kabupaten/kota yang membuka rekrutmen CPNS ditambah Pemprov NTB, formasi yang disediakan Loteng terbanyak kedua setelah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

“Formasi CPNS kita sebanyak 479 formasi. Ini terbanyak kedua di NTB. Sehingga wajar jika kemudian banyak pelamar yang mengincar formasi CPNS yang tersedia di Loteng,” terangnya.

Nazili menjelaskan, untuk mengantisipasi supaya server rekrutmen CPNS tidak sampai down, pihaknya langsung melakukan verifikasi

(Suara NTB/dok)

H. M. Nazili berkas lamaran yang masuk.

Disinggung formasi CPNS mana saja yang banyak dilamar, ia mengaku hampir semua formasi, terutama formasi tenaga teknis untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (kir)

Proyek Embung Ketapang Sekotong Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Proyek Embung Ketapang Kecamatan Sekotong senilai Rp 2.681.121.000 mangkrak, lantaran belum dilengkapi sarana prasarana pendukung, seperti jaringan irigasi. Warga hanya bisa mengambil air menggunakan pipa yang jangkauan sangat terbatas. Kondisi ini pun dipertanyakan warga, lantaran di tengah kondisi musim kering embung yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) justru tak bisa memberikan solusi.

Proyek ini memang diketahui sejak awal bermasalah lantaran pengerjaannya molor dari kontrak tanggal 21 Desember tahun 2016, namun tuntas tahun 2017.

Salah seorang warga Batu Putih, Munajah mengatakan Embung Ketapang belum bisa berfungsi sesuai harapan masyakarat, sebab belum dibangun jaringan irigasi. Sebelum dibangun bendungan ini, ada perpipaan dari Dinas Pertanian, namun berada di luar bak penampungan embung, sehingga untuk menyedot air menggunakan mesin pompa barulah warga bisa mendapatkan air. “Itu saja bisa dipakai oleh warga, ndak sampai satu hektar bisa diairi, karena tidak bisa jaringan irigasi,” ungkap dia.

Sebelum pembangunan, ujarnya, warga hanya diajak

(Suara NTB/her)

BELUM DIMANFAATKAN - Proyek Embung Ketapang Sekotong yang dibangun tahun 2016 dengan dana Rp 2,6 miliar sampai saat ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. survei, perencanaan dan pengeboran saja. Namun setelah pelaksanaan sampai selesai dibangun warga tidak banyak yang tahu. Warga baru-baru ini tahu setelah proyek selesai dibangun. Warga tidak tahu apa fungsi embung, apakah untuk penampungan air melambankan kawasan sekitar ataukah untuk irigasi. “Yang jelas warga tahu-

nya bendungan itu untuk irigasi pertanian, tapi tidak sesuai harapan warga karena bendungan belum bisa dimanfaatkan,” imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Putih, Fajrin Nur mengatakan sejak selesai dibangun 2017 lalu embung yang terletak di Dusun Ketapang tak bisa dimanfaatkan oleh warga untuk irigasi per-

Bina IKM untuk Topang KEK Mandalika Praya (Suara NTB) Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kerap mendapat pembinaan baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat melalui beberapa kementerian. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku IKM di tengah pengembangan KEK Mandalika.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Loteng H. Saman kepada Suara NTB, Senin (18/11) mengatakan, selain IKM, pelaku UMKM dan koperasi juga banyak yang mendapat pembinaan dari OPD terkait. Tujuannya agar masyarakat yang bergerak di bidang usaha ini ikut berkembang bersama pengembangan destinasi wisata di Loteng.

Intervensi dari kementerian juga tidak kecil. Misalnya di awal Agustus lalu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melatih, membimbing, melakukan pendampingan serta memfasilitasi ratusan IKM yang bergerak di bidang

(Suara NTB/dok)

H. Saman yang meliputi mesin serta peralatan pada komoditi rumput laut, anyaman ketak, kerajinan kerang, perbengkelan roda dua serta reparasi AC. “Perbengkelan roda dua di Loteng memang harus tumbuh.

Mulai dari bandara sampai KEK Mandalika misalnya jumlah penyedia jasa perbengkelan harus cukup, karena banyak kendaraan yang membutuhkan perawatan di saat angka kun-

jungan tinggi, terutama saat event MotoGP,” katanya.

Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian saat itu melatih ratusan IKM tidak hanya berasal dari Loteng saja, namun mereka juga berasal dari daerah lain yang akan menjadi penyangga KEK Mandalika seperti dari Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Sejumlah daerah di Lombok memiliki beberapa komoditi kerajinan dan sandang unggulan yang bisa dikembangkan menjadi suvenir berupa kerajinan mutiara, gerabah, anyaman ketak, kerajinan kerang, dan tenun. Produk olahan rumput laut juga sangat potensial di kembangkan. Terlebih di Provinsi NTB secara umum memiliki potensi rumput laut yang cukup besar dan termasuk dalam 10 besar sentra budi daya rumput laut Indonesia, di mana potensi areal budi daya rumput laut di NTB, berkisar 22.270 hektare dengan produksi 972.148 ton.(ris)

tanian. “Karena cuma dibangun badan embung nya saja, fasilitas pendukung seperti jaringan irigasi ndak ada, sehingga belum bisa dimanfaatkan oleh warga,” ujarnya.

Proyek embung ini dibangun 2016 akhir tersebut, belum bisa dimanfaatkan karena tidak ada fasilitas pendukung, seperti pintu air, jaringan induk hingga jaringan

Sambut MotoGP, Desa Mertak Tata Desa Wisata Praya ( Suara NTB) Pemerintah Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sedang berupaya menata desa wisata untuk mendukung event bergengsi MotoGP tahun 2021 mendatang. Penataan desa wisata ini merupakan program yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang ke daerah ini.

Kepala Desa Mertak, H. Bangun kepada Suara NTB, Senin (18/11) mengatakan, penataan sarana dan prasarana desa wisata mau tak mau harus dilakukan mulai dari sekarang, karena jika KEK Mandalika sudah berkembang pesat, desa wisata bisa kewalahan menerima tamu yang datang.

“Sekarang kondisinya memang sedang tertatih-tatih, namun itu sebagai penyemangat untuk membangun. Tidak mungkin langsung ngejoss, pasti ada prosesnya,” katanya.

Kasus Mantan Camat Prabarda

BKPP Loteng Surati Pengadilan Tipikor Mataram Praya (Suara NTB) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah melayangkan surat ke Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Mataram untuk meminta salinan putusan perkara mantan Camat Praya Barat Daya (Prabarda), Kamarudin, S.H. Kamarudin terjerat kasus korupsi dana insentif marbot masjid tahun 2018. Salinan putusan ini sebagai dasar bagi BKPP Loteng dalam mengambil keputusan terkait status Kamarudin selanjutnya.

Sebagaimana regulasi yang berlaku, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi, sanksinya berupa pemecatan secara tidak hormat sebagai ASN tanpa memandang lamanya masa hukuman

dari ASN bersangkutan. “Mau hukumannya satu hari, kalau itu kasus korupsi sanksi tetap pemecatan,” tegas Kepala BKPP Loteng, H.M. Nazili, S.IP., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/11).

Hal yang sama juga berlaku terhadap mantan Camat Prabarda, Kamarudin. Sesuai putusan Pengadilan Tipikor Mataram, yang bersangkutan divonis bersalah dengan hukuman kurungan selama satu tahun.

Putusan tersebut sudah cukup untuk mengusulkan pemecatan secara tidak hormat kepada yang bersangkutan.

Hanya saja, usulan pemecatan tidak bisa diajukan begitu saja tanpa ada dasar tertulis, berupa salinan putusan dari pengadilan.

Untuk itu, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan sali-

nan putusan ke Pengadilan Tipikor Mataram beberapa waktu lalu. Namun sampai saat ini belum ada respons dari pihak Pengadilan Tipikor Mataram, sehingga usulan pemecatan terhadap mantan Camat Prabarda belum bisa diajukan. “Kita tunggu salinan putusan diberikan dulu oleh Pengadilan Tipikor Mataram.

Kalau sudah ada salinan putusan itu, langsung kita sikapi,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., mengatakan kalau putusan hukum terhadap mantan Camat Prabarda sudah bisa dikatakan inkracht. Karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram dan tidak akan melakukan upaya

cacing atau tersier. Penataan di bendungan belum sama sekali dilakukan, hanya bisa menampung air bahkan tampungannya lebih besar dibandingkan Bendungan Tibu Kuning.

Kalau jaringan embung ini terbangun, airnya bisa disuplai ke beberapa dusun seperti Ketapang, Mekar Sari bahkan hingga Labuan Poh. Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Balai Wilayah Sungai.

Sementara itu Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar Made Artadhana mengatakan bahwa Embung Ketapang Sekotong dibangun oleh BWS. Menurut dia pembangunan embung tidak bisa serta merta membangun embung dan jaringan.

Hal ini juga kaitannya dengan kesiapan biaya. Embung ini dibangun untuk penampungan air hujan. Diharapkan warga yang tergabung dalam subak berperan membangun jaringan secara mandiri. “Tapi kami di Dinas PU tetap koordinasikan dengan BWS. Saya juga sudah kontak satker agar bisa diprogramkan untuk pembangunan jaringan utamanya. Nanti kalau jaringan tersier bisa dari pihak pemilik tanah yang bisa mengupayakan membangun,” ujar dia. (her)

banding. “JPU menyatakan menerima putusan Pengadilan Tipikor Mataram. Meski putusannya di bawah tuntutan yang disampaikan JPU,” terangnya.

Terkait hal tersebut, pihaknya juga akan segera mengeksekusi putusan Pengadilan Tipikor Mataram dengan menahan terpidana di Rutan Praya. “Surat permohonan eksekusi sudah kita siapkan. Sehingga dalam waktu dekat ini, putusan Pengadilan Tipikor Mataram sudah bisa dilaksanakan,” tegasnya.

Majelis Pengadilan Tipikor Mataram memvonis mantan Camat Prabarda, Kamarudin, dengan hukuman kurungan selama satu tahun ditambah denda sebesar Rp 50 juta subsider kurungan satu bulan dalam perkara korupsi dana insentif marbot masjid tahun 2018 lalu. (kir)

Pemerintah Desa Mertak melalui BUMDes akan bekerjasama dengan BKSDA untuk mengelola Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak yang memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. “Sedang berupaya kerjasama dengan BKSDA agar diberikan izin mengelola kawasan. Nanti konsepnya pemberdayaan, BUMDes jadi depan.

Nanti dari BKSDA dapat PNBP saja, selebihnya untuk pemberdayaan BUMDes, untuk kesejehteraan pengelola di sana dan lain sebagainya,” tambahnya.

Ada banyak paket-paket wisata yang akan dijual kepada wisatawan, mulai dari spot swafoto yang sangat menarik, wisata alam keluarga, wisata pantai, wisata kuliner dan lain sebagainya. Selain dari dana desa, pemerintah pusat juga memberikan dukungan.

Kalau dari dana desa, anggaran 10 persen sudah harus diberikan kepada BUMDes. Selanjutnya BUMDes akan menjalankan berbagai macam usaha yang dapat mendatangkan pendapatan bagi pemerintah desa, termasuk melalui pengembangan desa wisata ini.

H. Bangun menuturkan, dirinya sudah melihat dari dekat pengelolaan wisata di beberapa daerah, termasuk di Provinsi DI Yogyakarta. Di provinsi ini, banyak desa yang sudah berkembang menjadi desa wisata unggulan dengan jumlah wisatawan yang sangat banyak. Pola pengembangan wisata di daerah lain bisa diaplikasikan di dalam daerah.

Terkait dengan pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh masyarakat, saat ini jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Namun ke depan, jumlahnya akan mencapai ratusan seiring dengan intervensi dari pemerintah pusat. “ Dari Kementerian PUPR, tahun 2020 kami dapat gambaran sekitar 200 unit kita akan dikasih. Rumah penduduk akan didesain jadi penginapan untuk menyambut tamu yang datang,” tuturnya.(ris)

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Delapan Hari Dibuka, Pelamar CPNS Masih Minim

Kapasitas Pengelola Perpustakaan Sekolah Perlu Ditingkatkan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapasitas pengelola perpustakaan sekolah di Kabupaten Sumbawa perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan budaya gemar membaca di sekolah. Demikian disampaikan Bupati melalui Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa Ir. H. Iskandar D, M.Ec,Dev, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah, Senin (18/11).

Para pengelola perpustakaan sesungguhnya akan melayani orang-orang yang menjalankan perintah Allah SWT. Karena wahyu pertama yang diturunkan Oleh Allah SWT adalah sebuah perintah untuk membaca (Iqra).

Dikatakan, saat ini, tidak terlalu banyak lagi orang yang gemar membaca. Oleh karena itu, budaya membaca bagi peserta didik merupakan langkah awal yang wajib ditumbuhkan dan bila perlu menjadi semangat hidup dengan pembiasaanpembiasaan yang semakin lama semakin kuat dan mengakar.

“Semangat dan tuntutan untuk menjalankan kewajiban itu juga sangat kuat, saya kira kebiasaan membaca itu akan semakin lama semakin menjadi kecintaan dan kemudian seolah-seolah hidup tidak lengkap tanpa membaca,” ujar H. Iskandar seraya berharap ikhtiar ini semakin dapat digolarakan di dataran perpustakaan di setiap sekolah. Dalam menjaga, membangun, dan memajukan daerah ini. Minimal langkah pertama melalui pengelolaan perpustakaan sekolah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni menyampaikan, bimtek ini meningkatkan kapasitas, kualitas, peran dan fungsi pengelola perpustakaan sekolah. Dalam menumbuhkembangkan budaya gemar membaca bagi peserta didik melalui pengelolaan perpustakaan yang baik dan benar. Bimtek pengelola perpustakaan diikuti 40 orang yang merupakan pengelolaan perpustakaan sekolah dari 32 SD dan 8 SMP. (arn)

Minimnya angka pelamar memasukkan lamaran ini belum bisa dipastikan penyebabnya. Bisa jadi karena formasi yang dibuka oleh Pemerintah dianggap sangat kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Memang jumlah pelamar kita masih sangat kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 300 orang pelamar menjadi 171 orang sampai dengan saat ini.

Kendati masih sangat minim,

kami tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran yang akan berakhir di tahun 25 November mendatang. Kami juga tetap akan mengupayakan agar informasi terkait pembukaan CPNS tersebar ke seluruh masyarakat dengan harapan angka peminat pelamar CPNS bisa meningkat,” sebut kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kepada wartawan, Senin (18/11).

Dikatakannya, jumlah formasi yang diberikan untuk

KSB sebesar 105 formasi yang didominasi tenaga tekhnis sebesar 46 Formasi. Sementara untuk tenaga Pendidikan hanya 25 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 34 Formasi. Hanya saja khusus untuk tenaga pendidikan saat ini diperuntukkan untuk bisa mengisi tenaga guru di sekolah dasar dan TK karena dua lembaga ini yang paling mendesak kebutuhannya.

Sementara untuk tenaga guru yang ada di SMP, pihak-

mulir secara daring (online).

Pihaknya juga tetap berharap kepada para pelamar untuk tidak percaya dengan calo dan janji-janji akan diloloskan menjadi PNS. Hal itu dilakukan karena sampai dengan saat ini sudah banyak orang yang datang melapor karena ditelepon orang mengaku kepala BKD untuk mendapatkan jatah PNS. “Kita sudah kita keluarkan ke masyarakat terkait penerimaan CPNS tahun 2019. Sedangkan terkait dengan masih minimnya pelamar kami tetap akan mengupayakan supaya ada jalan keluar terbaik sehingga di sisa waktu jumlah pelamarnya meningkat,” tukasnya. (ils)

Ganti Rugi Lahan Pasar Seketeng Segera Dituntaskan

15 ASN di Sumbawa Ajukan Izin Daftar Pilkades Sumbawa Besar (Suara NTB) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades Serentak 2020 mendatang cukup banyak. Sampai saat ini, tercatat 15 ASN yang sudah mengajukan permohonan izin kepada Bupati setempat.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan, S.IP, M.Si membenarkan hal tersebut. Dari 15 ASN, 12 diantaranya sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari Bupati. Sedangkan tiga ASN lainnya masih dalam proses dan menunggu persetujuan.

“Sampai saat ini ada 15 yang mengajukan izin. Yang sudah diproses dan ditandatangani Pak Bupati 12 orang. Dan tiga ASN sudah kita usulkan dan sedang diproses. Tinggal menunggu tandatangan Pak Bupati,” ujarnya kepada wartawan, Senin (18/11).

Dipaparkan Budi, 12 ASN yang sudah mendapatkan izin yakni akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Boak Kecamatan Unter Iwes, Desa Moyo dan Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir, Desa Bajo Medang, Desa Labuhan Aji dan Desa Labuhan Sumbawa (dua orang) Kecamatan Labuhan Badas, Desa Terusa (2 orang) Kecamatan Buer, Desa Empang Bawa Kecamatan Empang, Desa Sabedo dan Desa Orong Bawa Kecamatan Utan. Sedangkan 3 ASN lainnya yang masih dalam proses yakni untuk bakal calon Kepala Desa Kelungkung, Desa Sebeok, dan Desa Lopok.

Adapun berdasarkan aturan, lanjutnya, ASN yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak diberhentikan sebagai ASN. Termasuk jika nantinya terpilih menjadi kades.

Namun untuk persyaratannya, wajib mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian yakni Bupati.

“Setiap ASN yang ingin mencalonkan diri menjadi kades wajib mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian. Izin tersebut sebagai syarat untuk mendaftar. Nanti kalau mereka terpilih, status ASN tetap. Gaji pokoknya juga tetap diterima. Cuma seperti tunjangan kesejahteraan tidak dia terima,” tandasnya. (ind)

nya tidak mengusulkan karena dianggap belum terlalu mendesak. Sedangkan terkait masih minimnya pelamar, bisa jadi karena formasi yang di buka masih sangat kecil yakni sekitar 105 formasi saja.

Sebut saja, untuk tenaga bidan yang dibuka hanya untuk tiga orang saja, sehingga banyak pelamar CPNS yang mencoba mengadu nasib untuk mencoba ke Kota dan Kabupaten yang lain.

Selain persoalan tersebut, penerimaan CPNS di tahun 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya karena sudah tidak dilakukan penyerahan berkas secara fisik. Melainkan berkasnya langsung dikirim melalui email pada saat pengisian for-

(SuaraNTB/ist)

BARANG BUKTI - Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan 13 poket sabu dengan berat sekitar 4,5 gram, Minggu (17/11). Tampak barang bukti Narkoba yang diamankan di Mapolres KSB.

Miliki 13 Poket Sabu, Warga Menala Diciduk Polisi Taliwang (Suara NTB) Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Sumbawa Barat kembali mengamankan terduga pengedar narkoba jenis sabu wilayah hukum Polres setempat. Bahkan dari tangan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, Polisi berhasil mengamankan 13 poket sabu dengan berat sekitar 4,5 gram, Minggu (17/11) malam.

Kapolres KSB, melalui Kasat Narkoba Iptu Budiman Perangin Angin SH, kepada Suara NTB, Senin (18/11) membenarkan terkait kasus tersebut, pada saat diaman-

kan, pelaku ini tengah melakukan transaksi barang harang tersebut di rumahnya di kecamatan Taliwang.

Terduga pelaku yang diketahui berinisial IS (37) dan RA (25) tidak lagi bisa berkutik karena pada saat diamankan ada barang haram tersebut.

Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 13 poket sabu yang disembunyikan di belakang bufet. Selain itu, dari tangan IS polisi berhasil menyita uang tunai sekitar Rp4,2 juta dan dari RA sebesar Rp1,5 juta.

Polisi juga berhasil mene-

mukan alat timbang sabu serta beberapa klip sabu yang kosong. Jika melihat jumlah barang bukti sebanyak 13 poket petugas mengindikasikan bahwa pelaku ini merupakan pengedar. Pihaknya juga masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka, untuk pengembangan ke pelaku lain.

“Saat ini tersangka masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk pengembangan lebih lanjut. Karena diindikasikan, pelaku ini merupakan pengedar dan pasti ada bandar tempat dia mengambil barang itu,” ungkapnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Bagian Pertanahan segera menuntaskan pembebasan lahan tambahan terhadap pembangunan Pasar Seketeng. Beberapa bidang tanah yang belum dilakukan pembayaran ganti rugi saat ini sedang berproses dan diupayakan selesai tahun 2019 ini.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa melalui Kasubbag Pengadaan Tanah, Surbini, S.E, mengakui terkait pengadaan tanah pembangunan Pasar Seketeng terdapat dua bidang tanah yang sudah dinilai belum diselesaikan pembayaran. Meskipun demikian, dengan waktu yang tersisa, pihaknya optimis dapat menyelesaikannya dalam tahun ini.

“Jadi pengadaan tanah Pasar Seketeng sampai sekarang memang masih ada dua bidang tanah yang belum kami selesaikan. Waktunya masih satu bulan ini saya rasa bisa dituntaskan seluruhnya 100 persen,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/11).

Dijelaskannya, satu bidang tanah belum diselesaikan karena sertifikatnya menjadi jaminan di salah satu bank.

Berdasarkan aturan, jika sertifikat dijaminkan di bank, maka uang ganti rugi dititipkan di pengadilan. Namun pihaknya tidak serta merta melakukan hal tersebut. Tetapi mencoba koordinasi terlebih dahulu dengan dengan pemilik tanah. Dari koordinasi yang dilakukan, pemilik tanah meminta agar uang ganti rugi dititipkan di pengadilan.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa tinggal melakukan penitipan. Kebetulan suratnya tadi sudah kita masukkan ke Pak Bupati untuk permohonan penitipan ke Pengadilan Negeri Sumbawa,” terangnya.

Sedangkan satu bidang tanah lainnya, sampai saat ini belum menyelesaikan kelengkapan administrasi. Pihaknya berharap dalam waktu dekat dapat diselesaikan.

Karena sebelumnya sudah di-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Asisten Administrasi Umum Setda Sumbawa, H. Iskandar D memberikan pengarahan didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Irin Wahyu Indarni.

Taliwang (Suara NTB) Sejak dibuka tanggal 11 November 2019, jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah memasukkan berkas lamaran di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) baru mencapai 171 orang. Jumlah ini sangat minim dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 300 pelamar sejak mulai dibuka.

Surbini minta melengkapi persyaratan sebagai dasar pembayaran ganti rugi dilakukan. “Mudahmudahan dalam satu dua hari ini bisa dilengkapi keterangan warisnya. Ada beberapa kemarin yang sudah kita sampaikan untuk dilengkapi. Itu sebagai dasar nantinya pembayaran,” ungkapnya.

Pada prinsipnya, kata Surbini, masyarakat yang terkena dampak sudah tidak mempersoalkan terkait pembangunan Pasar Seketeng ini.

Sehingga pembangunannya dilakukan sambil dilakukan proses pembayaran ganti rugi.

“Jadi pada prinsipnya tidak ada masalah, sudah clear and clean,” jelasnya.

Terhadap pembebasan lahan tambahan Pasar Seketeng ini, lanjutnya, Pemkab sebelumnya sudah menyediakan anggaran Rp 9,2 miliar.

Anggaran tersebut untuk pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan masyarakat dengan luas lebih kurang 22 are. Jumlah tersebut sudah banyak yang dituntaskan pembayaran dan sisanya tinggal dua bidang tanah. Pihaknya pun optimis pembayaran ganti rugi dua bidang tanah ini dituntaskan tahun ini. “Kalau pembebasan lahan Pasar Seketeng, 2019 ini harus tuntas. Karena di tahun 2020 kita tidak menyiapkan anggaran lagi. Karena kita siapkan kemarin full Rp 9,2 miliar. Kami optimis bisa dituntaskan,” pungkasnya. (ind/arn/*)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Kominfo Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Tepat tanggal 20 November 2019, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) genap berumur 16 tahun. Di bawah tandem kepemimpinan Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Wakilnya Fud Syaifuddin, ST, KSB terus bertransformasi mengejar ketertinggalannya sebagai daerah otonomi baru di NTB. DIBANDING kabupaten/ kota lainnya di NTB, KSB memang masih terhitung “seumur jagung”. Ia adalah daerah otonomi ke-9 di NTB yang baru lahir pada tahun 2003 silam. Sadar sebagai daerah baru, KSB bekerja keras mengejar sejumlah ketertinggalannya. Dan salah satu fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakatnya.

Empat tahun terakhir, untuk memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakatnya, di bawah kepemimpinan H. W. Musyafirin - Fud Syaifuddin, KSB menghadirkan sebuah program baru. Program ini diberi nama Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Titik tekan program ini adalah keterlibatan semua pihak di dalamnya sesuai dengan semangat gotong royong. Pemerintah dan masyarakat berkolaborasi, di mana posisi masyarakat tidak sekedar sebagai penerima program tetapi urun “campur tangan” melaksanakan kegiatan.

Dalam kegiatan PDPGR ada dua agenda utama yang

disentuh pemerintah. Pertama soal hak-hak dasar dan kedua peningkatan ekonomi masyarakat. Diawal program, PDPGR langsung menggarap kegiatan peningkatan kualitas jamban bagi rumah tangga miskin. Program ini dalam rentang waktu 2016 sampai 2017 berhasil membangun 12.106 unit jamban.

Lewat program inilah, KSB berhasil dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai daerah bebas tuntas buang air besar sembarangan (Tubabas) dan satusatunya kabupaten di luar pulau Jawa. Masih lewat program ini, Pemda KSB juga mendapatkan penghargaan LEPRID (Lembaga Prestasi Indonesia Dunia).

Berikutnya, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH RLH). Program yang masih dikelola lewat PDPGR ini juga mulai digeber pada 2016 lalu.

Selama 2 tahun tercatat program ini menyentuh sasaran sebanyak 2.536 terdiri dari 2.481 unit kategori RTLH dan

44 unit kategori RLH. Keberhasilan penuntasan program RTLH - RLH dengan cepat itu tidak lepas dari peran masyarakat yang bertindak sebagai agen PDPGR. Bahkan kemampuan penyelesaian bedah rumah PDGR ini mendapat kesempatan diuji oleh Pemda KSB dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2018 lalu.

Dan lagi-lagi PDPGR dengan lembaga agennya di tingkat masyarakat terbukti efektif.

Di mana KSB saat ini menjadi kabupaten paling tinggi progresnya dalam program rehab rekon pasca gempa.

Selain kegiatan rehabilitasi infrastruktur dasar masyarakat.

PDPGR memiliki kegiatan yang dinamakan kartu Pariri dan Bariri. Untuk kartu Pariri, Pemda KSB menyentuh sisi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat kurang mampu dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin di strata pelayanan kelas 3.

Program ini sudah dimulai sejak tahun 2016 dan terus berlanjut hingga saat ini.

Masih lewat Kartu Pariri, Pemda KSB juga menerbitkan Kartu Pariri Lansian dan Penyandang Disabilitas. Lewat program ini sepanjang tahun pemerintah menyalurkan santunan kepada masyarakat lansia dan penyandang cacat kurang mampu.

Pada peningkatan ekonomi

masyarakat, Pemda KSB memiliki kartu yang dinamakan Kartu Bariri. Kartu ini mengakomodasi setidaknya 4 kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari bidang peternakan, pertanian, perikanan dan UMKM. Sejak dilincurkan pada tahun 2016 lalu, lewat program Bariri tersebut, keempat bidang ekenomi masyarakat itu diintervensi oleh pemerintah dalam bentuk bantuan modal dan peralatan.

Uniknya, program ini memberi tanggung jawab penerima bantuan dengan kewajiban menabung sebesar 150 persen dari nilai total bantuan yang diterima. Caranya 50 persen sebelum bantuan diserahkan, berikutnya 100 persen dalam kurun waktu tertentu. Tabungan wajib penerima batuan tersebut ditempatkan dalam satu rekening atas nama penerima bantuan. Dan setelah mencapai 150 persen maka blokir tabungan akan dibuka dan seluruh uangnya akan menjadi hak penerima bantuan.

Terkait pola kewajiban penerima program Bariri, itu bupati KSB HW. Musyafirin selalu menyatakan, metode yang dijalanlan pemerintah dalam menyalurkan bantuan Kartu Bariri untuk kemandirian permodalan masyarakat.

Harapannya setelah blokir rekening dibuka, maka masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkannya

sebagai modal untuk keberjanjutan usaha ekonominya.

Selama 4 tahun berjalan, program Kartu Pariri dan Bariri yang dikelola melalui agenda PDPGR telah menelan biaya sekitar Rp 340 miliar lebih. Di mana anggarannya diambil pemerintah KSB baik dari APBD, bantuan provinsi maupun pusat serta dana pemberdayaan masyarakat pihak ketiga (CSR perusahaan). Dan dengan anggaran sebesar itu perlahan hasilnya mulai dapat terlihat saat ini.

Selain berbagai penghargaan dan bantuan program lanjutan dari pemerintah pusat.

Manfaat langsung juga mulai dirasakan oleh masyarakat.

Buktinya sejak program Kartu Pariri Bariri PDPGR diluncurkan, terjadi kenaikan angka penurunan kemiskinan di KSB. Tercatat pada tahun 2018 lalu penurunan angka kemiskinan KSB telah mencapai 1,79 persen. Paling tinggi di NTB. Bahkan kondisi perekonomian KSB tidak terdampak signifikan oleh kondisi gempa 2018.

Berdasarkan data BPS terbaru, laju perlambatan ekonomi daerah pasca gempa paling rendah terjadi di KSB, hanya diangka 1,16 persen. Dan angka tersebut jauh lebih rendah dari kabupaten/kota di NTB yang tidak terdampak gempa 2018 lalu.

Oleh Bappeda Litbang KSB, stabilnya laju pertumbu-

(Suara NTB/ist/Dok Humpro KSB)

16 Tahun KSB, Akselerasi Pembangunan Daerah Lewat PDPGR

Bupati dan Wakil Bupati KSB han ekonomi daerah itu salah satunya dipicu oleh programprogram ekenomi pro rakyat yang digelontorkan oleh Pemda KSB selama rentang 4

tahun terakhir. Khususnya program Kartu Bariri yang mampu mencakup empat sektor kegiatan perekonomian masyarakat. (bug/*)

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 PENERTIBAN – Satuan Pol PP saat menertibkan 12345678901234567890123456789012 tumpukan material bangun di badan jalan, Senin (18/11).

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dompu (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 paten Dompu, menertibkan tumpukan material ban12345678901234567890123456789012 gunan di badan Jalan Raya Sukarno Hatta, Senin 12345678901234567890123456789012 (18/11). Penertiban itu dilakukan atas dasar perin12345678901234567890123456789012 tah Bupati yang menganggap kegiatan ini menggang12345678901234567890123456789012 gu ketertiban umum. Selain material bangunan, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sejumlah PKL yang memanfaatkan trotoar jalan pun 12345678901234567890123456789012 tak luput dari penindakan.

12345678901234567890123456789012 Kepala Bidang Penertiban Satuan Pol PP Dompu, 12345678901234567890123456789012 Sukiman kepada Suara NTB menjelaskan, penum12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 pukan material bangunan oleh salah seorang pen12345678901234567890123456789012 gusaha ini sudah mengganggu ketertiban umum.

12345678901234567890123456789012 Sebab posisinya sampai ke badan jalan raya utama.

12345678901234567890123456789012 “Ini sudah makan badan jalan makanya harus kami 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tertibkan,” ungkapnya.

12345678901234567890123456789012 Kendati ditemukan reaksi penolakan dari pengusa12345678901234567890123456789012 ha, bahkan muncul ancaman untuk dilaporkan ke Bu12345678901234567890123456789012 pati. Sukiman memastikan, puluhan anggota yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 diterjunkan tidak akan mundur sedikitpun. Selain kare12345678901234567890123456789012 na ini merupakan perintah pimpinan berdasarkan in12345678901234567890123456789012 struksi Bupati, juga telah jelas melanggar peraturan 12345678901234567890123456789012 daerah tentang ketertiban umum.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sementara untuk menyikapi posisi toko yang sudah 12345678901234567890123456789012 berdiri di sebagian trotoar jalan itu, pihaknya masih 12345678901234567890123456789012 menunggu hasil penilaian tim teknis dari Dinas PU. 12345678901234567890123456789012 “Kalau memang ini mengganggu tata ruang kami tert12345678901234567890123456789012 ibkan. Intinya kita tidak akan lakukan eksekusi tanpa 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 rekomendasi instansi terkait. Material di toko Ciang 12345678901234567890123456789012 ini juga sebetulnya sudah beberapa kali kita tegur tapi 12345678901234567890123456789012 masih saja diulangi,” keluhnya.

12345678901234567890123456789012 Disamping material bangunan, lanjut dia, sejum12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan 12345678901234567890123456789012 trotoar jalan akan ditertibkan hingga beberapa bulan 12345678901234567890123456789012 ke depan. Prinsipnya Satuan Pol PP ingin trotoar jalan 12345678901234567890123456789012 khususnya di wilayah kota dimanfaatkan betul oleh 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mereka yang berhak, yakni pejalan kaki.

12345678901234567890123456789012 “Bukan di sini saja, kita akan tertibkan se-Keca12345678901234567890123456789012 matan Dompu. Terutama pedagang-pedagang buah 12345678901234567890123456789012 yang memanfaat trotoar jalan raya,” pungkasnya. (jun) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Dompu (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012 Tim penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala 12345678901234567890123456789012 Desa (Pilkades) serentak tingkat kabupaten, sudah 12345678901234567890123456789012 menerima tiga gugatan Cakades yang tidak puas 12345678901234567890123456789012 akan hasil pesta demokrasi tahun ini. Diantaranya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gugatan dari Desa Sorinomo, Jambu dan Mangge 12345678901234567890123456789012 Asi. Kepastian untuk ditindaklanjuti atau tidak 12345678901234567890123456789012 masih dalam proses pembahasan.

12345678901234567890123456789012 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pe12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 merintahan Desa (DPMPD) Dompu, Khairudin, SH., 12345678901234567890123456789012 selaku Wakil Ketua III tim penyelesaian sengketa 12345678901234567890123456789012 pilkades ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (18/11) 12345678901234567890123456789012 kemarin belum mau berkomentar banyak soal item 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 gugatan dari tiga desa itu.

12345678901234567890123456789012 Saat ini tim masih fokus membahas materi lapo12345678901234567890123456789012 ran untuk kemudian diputuskan. “Intinya terkait den12345678901234567890123456789012 gan pelaksanaan pilkades itu saja, ada beberapa bah12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 an yang jadi laporan. Nanti tim yang akan menjawab 12345678901234567890123456789012 dalam bentuk tertulis itu saja,” cetusnya.

12345678901234567890123456789012 Terhadap tiga Cakades yang sudah dinyatakan ung12345678901234567890123456789012 gul dari tiga desa yang kini mengajukan gugatan, dite12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kankan agar tidak merayakan kemenangan secara ber12345678901234567890123456789012 lebihan sebelum adanya keputusan final dari tim 12345678901234567890123456789012 penyelesaian sengketa kabupaten. Sebab kemungki12345678901234567890123456789012 nan untuk dianulir sangat mungkin terjadi jika bukti 12345678901234567890123456789012 yang ditemukan cukuplah kuat.

12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Sementara bagi kelompok pendukung Cakades yang 12345678901234567890123456789012 tidak puas akan hasil akhir, harapannya agar tetap 12345678901234567890123456789012 menjaga situasi kamtibmas dan tidak melakukan aksi 12345678901234567890123456789012 penyegelan atau pengerusakan kantor desa sebagaim12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ana yang kini terjadi di Desa Mangge Asi. “Tindaklan12345678901234567890123456789012 jut kita seperti untuk penyegelan itu saat ini belum 12345678901234567890123456789012 bisa saya jawab,” tandasnya.

12345678901234567890123456789012 Sementara data yang dihimpun Suara NTB di 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lapangan, sedikitnya ada empat dasar yang menjadi 12345678901234567890123456789012 bahan keberatan Cakdes di Desa Mangge Asi. Antara 12345678901234567890123456789012 lain proses penghitungan suara yang dilakukan KPPS 12345678901234567890123456789012 tidak disaksikan langsung saksi yang telah diutus 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Cakades nomor urut lima atas nama Joni.

12345678901234567890123456789012 Kemudian, dicurigai terdapat pemilih yang masih 12345678901234567890123456789012 di bawah umur serta proses pembukaan surat suara 12345678901234567890123456789012 dilakukan di dalam kotak sebelum ditunjukan ke sak12345678901234567890123456789012 si. Terakhir yakni proses penghitungan suara dimulai 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 tanpa melalui persetujuan kelima orang saksi yang 12345678901234567890123456789012 telah diutus masing-masing Cakades. (jun) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (Suara NTB/jun)

Satpol PP Tertibkan Material Bangunan di Badan Jalan

Tim Sengketa Kabupaten Terima Tiga Gugatan Pilkades

SUARA PULAU SUMBAWA

Seminggu Dibuka, Baru 256 Pelamar CPNS di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, mencatat baru ada 256 orang yang mendaftar sejak pendaftaran CPNS 2019 dibuka serentak secara nasional, Senin (11/11).

“Sudah seminggu dibuka baru 256 orang yang mendaftar dari 175 formasi CPNS 2019 Kota Bima,” kata Sekretaris BKPSDM Kota Bima, Rusdhan SE, kepada Suara NTB, Senin (18/11).

Menurutnya, jumlah yang mendaftar tersebut, bukan akibat sepinya peminat. Namun mereka lebih melihat kans atau peluang yang banyak, sehingga belum mendaftar sampai saat ini.

“Biasanya mendekati hari

penutupan yang dijadwalkan 25 November 2019 nanti, akan membludak,” katanya.

Disamping itu, ada banyak yang mendaftar, akan tetapi banyak yang gugur. Penyebabnya lebih ke teknis serta tidak teliti melihat persyaratan yang ada. Contohnya ada surat pernyataan, namun tidak dimasukkan.

“Untuk itu kami berharap pendaftar CPNS 2019 bisa lebih teliti lagi melihat syarat dan ketentuan yang ada, su-

paya tidak gugur,” katanya.

Terlepas dari itu, Rusdhan menyarankan pelamar CPNS 2019 mendaftar pada malam hari supaya tidak ada gangguan jaringan. Sebab waktu pagi dan siang jaringan sering mengalami gangguan dan error.

“Kami sarankan untuk pelamar CPNS mendaftar pada malam hari pada saat jaringan tidak gangguan,” katanya.

Ia menambahkan, dari 175 formasi yang tersedia,

temuan untuk membahas persiapan rapat pleno rutin. Tibatiba datang dua orang menggunakan sepeda motor mempertanyakan keberadaan bos.

Merasa bukan seseorang dimaksud, ia pun tak menggubrisnya dengan masuk ke ruangan untuk mencari beberapa pegawai yang akan diajak menemani ke Mako Brimobda NTB. Tujuannya, yakni menginformasi bahwa dirinya tak bisa menghadiri undangan peresmian Musala karena harus berangkat keluar daerah.

“Di tengah perjalanan saya ditelepon oleh Ketua PDIP, bah-

banyak diminati pelamar adalah tenaga teknis di Kecamatan dan Kelurahan atau tepatnya sebagai staf Penggerak Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

“Kemudian disusul guru kelas SD (PGSD) dan Guru Matematika,” pungkasnya. (uki)

Rusdhan (Suara NTB/Uki)

Mitan Langka, Per KK Hanya Dijatah 1 Liter Bima (Suara NTB) – Kesulitan stok Minyak tanah (Mitan) tidak hanya dirasakan oleh warga Kota Bima. Hal yang sama juga dirasakan warga Kabupaten Bima. Salah satunya di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi.

Demi mendapatkan Mitan, warga setempat yang kebanyakan ibu-ibu rela mengantre selama berjam-jam di tempat pangkalan Mitan. Parahnya lagi mereka dijatahi 1 liter perkepala keluarga (KK).

“Jatah 1 liter per KK ini untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan,” kata salah seorang warga, Rita, Senin (18/11).

Biasanya lanjut dia, per KK akan mendapatkan jatah 5 liter sampai dengan 10 liter untuk kebutuhan satu minggu kedepan. Namun sekarang hanya bisa mendapatkan 1 liter saja. Itupun masih ada yang warga yang belum kebagian.

“Masih ada juga yang belum mendapat jatah, resiko terlambat mengantre,” katanya.

Diakuinya, jatah Mitan 1 liter tersebut hanya cukup untuk kebutuhan satu hari. Untuk menghemat penggunaannya, Rita mengaku beralih menggunakan kayur bakar untuk memasak. “Kalau untuk kebutuhan kompor, tidak sampai satu hari,” katanya.

Warga lain, Hartati juga mengaku hal yang sama. Ia mengaku hanya mendapatkan jatah 1 dari 5 liter yang disalurkan oleh pangkalan selama ini untuk kebutuhan selama satu minggu. Ia mengaku, Mi-

tan dalam sebulan terakhir ini sulit didapatkan. Tidak hanya tingkat pengecer, namun juga tingkat pangkalan. Padahal sebelumnya stoknya cukup melimpah. “Tapi sekarang Mitan yang nonsubsidi saja tidak ada dan susah kita dapatkan,” katanya.

Selama tidak ada Mitan, Ia mengaku menggunakan kayu bakar untuk memasak. Kompor gas yang dibagikan secara gratis beberapa bulan lalu, hanya dibiarkan begitu saja di dapur.

“Saya takut pakai. Takut salah menggunakan, karena tidak terbiasa,” katanya.

Sementara pangkalan Mitan di Desa Bajo, Hj. Nuraini, mengaku hanya bisa menyalurkan 1 liter lantaran, yang stok disalurkan agen sangat terbatas. Dari 1 drum, kini menjadi setengah drum.

“Kita hanya menerima sesuai yang disalurkan agen.

Setengah drum ini juga kita cukupkan agar jatah semua KK terpenuhi, meski 1 liter yang penting kebagian semua,” katanya.

Menurutnhya, kekurangan mitan terjadi sejak satu bulan terahir ini karena ada pengurangan dari agen. Ia sendiri tidak mengetahuinya secara jelas, namun informasinya subsidi Mitan akan dihilangkan dan dialihkan ke gas.

“Informasinya akan dialihkan ke gas. Tapi saya berharap jatah mitan bisa ditambah karena warga disini belum bisa menggunakan kompor gas untuk memasak,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

ANTRE - Ibu-ibu mengantre demi mendapatkan mitan di pangkalan Desa Bajo Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Senin (18/11).

PAN Perpanjang, Gerindra Belum Setor LPJ, Dana Kelurahan Tahap Tutup Pendaftaran II Terancam Hangus

Bima (Suara NTB) – Penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada Kabupaten Bima oleh DPC Gerindra Kabupaten Bima resmi ditutup, belum lama ini. Sementara DPD PAN masih memperpanjang sampai 30 November mendatang.

Ketua Desk Pilkada Gerindra Kabupaten Bima, Yasin S.Pd, mengatakan sejak membuka penjaringan sampai resmi ditutup, tercatat sudah ada 15 figur bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar.

Menurutnya, dari 15 figur tersebut, dua orang diantaranya kader internal Gerindra, yakni Drs. Syamsuddin dan Sulaiman MT. sementara 13 figur lainnya dari kalangan luar partai.

“15 figur yang mendaftar, 3 orang sebagai calon Wakil Bupati Bima. serta 12 figur daftar sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Bima,” katanya, Senin (18/11).

Menurut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bima, figur-figur yang sudah mendaftar tersebut, akan diundang pada 30 November mendatang, di Sekretariat DPW Gerindra Provinsi NTB. “Mereka nantinya akan menjalani uji fit dan proper test serta menyampaikan visimisi. Ini tahapan yang sudah dijadwalkan,” katanya.

(Suara NTB/Uki)

(Suara NTB/Uki)

Yasin Menurutnya setelah itu akan dilakukan survei oleh tim DPP. Kata dia, uji fit danpropertest serta hasil survei, merupakan satu kesatuan dalam menentukan figur yang akan diusung Gerindra dalam Pilkada 2020 mendatang.

“Termasuk figur yang bersih dari korupsi atau tidak cacat hukum. Serta mampu bertanggungjawab membawa Kabupaten Bima kearah yang lebih baik,” katanya.

Sementara, Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, M. Aminurlah SE mengatakan,

M. Aminurlah telah memperpanjang pendaftaran. Yang sebelumnya dibuka sejak tanggal 1 sampai dengan 15 November 2019.

“Kita perpanjang sampai 30 November mendatang,” katanya.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima ini, sampai saat ini baru ada tiga figur bakal calon Bupati yang mendaftar. Selain dirinya sendiri, juga Ady Mahyudi, anggota DPRD Provinsi NTB dan Drs. H. Syafruddin H. M. Noer. “Baru tiga figur yang mendaftar. Kemungkinan ke depan akan bertambah,” pungkasnya. (uki)

wa ada yang datang ke rumah saya ngamuk-ngamuk bentak anak dan istri saya,” ungkapnya.

Mendengar informasi tersebut seketika pihaknya langsung balik menemui anak dan istrinya, termasuk oknum yang diduga melakukan pengancaman itu. Namun, saat itu yang bersangkutan rupanya sudah kembali ke Kantor KPU untuk mencarinya.

Informasi tersebut diketahui setelah dilaporkan sekertaris KPU ketika hendak melaporkan kasus yang menimpa keluarganya itu ke Mapolres Dompu. “Pengerusa-

kan tidak ada hanya diintimidasi, makanya saya harap aparat penegak hukum segera bersikap,” ujarnya.

Ditegaskan Arifuddin, pihaknya tidak mengenal sama sekali preman tersebut. Bahkan tak pernah bekomunikasi langsung apalagi berhutang pada yang bersangkutan. Identitasnya pun baru diketahui setelah mendapat informasikan dari sejumlah saksi yang melihat aksi pengancaman itu.

Parahnya, aksi semacam ini ternyata sudah biasa dilakukan CD di instansi pemerintah untuk melakukan pem-

erasan. “Ndak ada masalah pribadi sebelumnya, atas dasar itu makanya saya laporkan secara resmi,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP. Erwin Suwondo, S. IK, MIK dikonfirmasi wartawan mengaku belum mengetahui adanya aksi pengancaman terhadap Ketua KPU tersebut. Kalaupun memang sudah dilaporkan pihaknya akan mendalaminya terlebih dahulu untuk kemudian mengambil langkah-langkah hukum. “Saya belum tahu ini, belum dapat laporan. Nanti saya cek lagi,” tandasnya. (jun)

Ketua KPU Dompu Diancam Preman

Dompu (Suara NTB) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin diancam preman, Minggu (17/11) Pukul 16.30 Wita. Pengancaman itu tak hanya dialami seorang diri, tetapi istri dan anaknya pun menjadi sasaran. Belum diketahui pasti apa motif dibalik pengancaman pria inisial CD asal Kandai II tersebut.

Kepada wartawan di kantornya Senin (18/11) siang, Arif sapaan akrabnya menceritakan perihal pengancaman itu.

Berawal saat ia dan sejumlah pegawainya mengadakan per-

Halaman 7

Kota Bima (Suara NTB) – Dana Kelurahan tahap II Kota Bima terancam hangus alias tidak dicairkan. Pasalnya, hingga kini masih banyak Kelurahan yang belum menyetor Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) realisasi tahap 1, sebagai syarat pencairan tahap II. Data yang diperoleh Suara NTB, dana Kelurahan yang didapatkan Kota Bima tahun 2019, yakni sebesar Rp14 miliar melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana tersebut dicairkan dua tahap, masing-masing 50 persen untuk 38 Kelurahan.

Pencairan tahap I dilakukan Bulan Mei, sementara tahap dua dicairkan pada bulan Agustus. Syarat pencairan dana tahap II, apabila LPJ realisasi tahap I telah disetor. Namun hingga kini masih ada Kelurahan yang belum menyerahkan.

Hal itu juga diakui Kabid Perbendaharaan, DPPKAD Kota Bima, Hj. Suhada, SE, MM, Senin (18/11). Kata dia, dana Kelurahan tahap I telah dicairkan sebesar 50 persen sejak Bulan Mei. Namun sampai sekarang masih banyak yang belum menyerahkan LPJ penggunaannya.

“Semestinya satu Bulan setelah tahap I cair, LPJ telah diserahkan oleh Kelurahan, agar pencairan 50 persen dana tahap II bisa dilakukan. Tapi masih ada yang belum menyetor, padahal jadwal pencairan tahap II Bulan Agustus kemarin,” katanya.

(Suara NTB/Uki)

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

Suhada

Menurutnya, yang belum mengajukan LPJ realisasi tahap I, masih ada sekitar belasan Kelurahan. Sayangnya Ia tidak merincikan belasan Kelurahan tersebut, akan tetapi Kelurahan di Asakota belum ada satupun yang mengajukan.

Sementara lanjutnya, Kelurahan yang ada di Kecamatan Rasanae Barat tercatat sudah semua. Demikian pula di Kecamatan Mpunda, hanya Kelurahan Sadia yang belum. Yang lain hanya tinggal melengkapi saja.

“Kemudian Kelurahan di Kecamatan Raba, hanya Penaraga yang belum. Sementara Rasanae Timur, empat Kelurahan masih banyak yang harus dibenahi lagi,” ujarnya.

Kendati demikian, Suhada mengaku pihaknya telah mengelurkan surat yang berisi pernyataan komitmen pihak Kelurahan apakah menyangupi untuk menyelesaikan pengerjaan hingga batas waktu 26 Desember mendatang.

“Ini berlaku bagi Kelurahan yang sudah menyerahkan LPJ, karena limit waktu yang terbatas kita keluarkan surat pernyataan agar anggaran bisa dicairkan,” katanya.

Menurutnya, ada sebagian Kelurahan yang menyanggupi.

Namun jika tidak sanggup maka anggarannya akan dikembalikan, karena bagian Keuangan tidak ingin mengambil resiko dengan kondisi tersebut.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 penggunaan alokasi dana Kelurahan tersebut untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

“Tapi khusus tahun 2019 ini, penggunaannya akan dipusatkan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Selly Dikabarkan akan Mendaftar di Nasdem

(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Puttu Selly Andayani dikabarkan akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Mataram di Partai Nasdem.

Pendaftaran di Nasdem tersebut merupakan bentuk keseriusan Selly untuk ikut tampil di Pilkada Mataram 2020 mendatang. Rencana Selly akan mendaftar di Partai Nasdem tersebut diakui oleh Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi NTB, Multazam yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (18/11) kemarin.

Multazam

Disamapaikan Multazam, bahwa pihaknya telah dikonfirmasi oleh pihak Selly terkait pendaftaran tersebut. “Ya, beliau akan daftar, tapi berkas fisiknya belum saya terima. Tapi informasi

dari pak Ketua DPW Nasdem (Muh. Amin), bahwa ibu Selly akan mendaftar, itu hasil komunikasi dengan Ketua DPD PDI-P NTB, Pak Rachmat Hidayat,” ungkap Multazam.

Diketahui bahwa masa

pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tujuh daerah di Provinsi NTB yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 telah ditutup. Bahkan masing-masing DPD yang

membuka pendaftaran telah melakukan pleno penjaringan bakal calon menjadi tiga besar dari semua peserta yang telah mendaftarkan diri. Terkait hal itu, Multazam membenarkannya, bahwa hasil pleno tiga besar itu akan diplenokan kembali di DPW. Selly direncanakan akan melakukan pendaftaran lewat DPW, sebab berdasarkan peraturan partai bahwa DPW diperbolehkan menambah maksimal dua orang calon untuk diusulkan ke DPP. Sehing-

PKB Tak Khawatir Ketinggalan Kereta di Pilkada 2020 Mataram (Suara NTB) Sebagian besar partai politik di NTB sudah memulai tahapan persiapan menyambut Pilkada serentak 2020, dengan membuka pendaftaran bakal calon. Namun demikian tidak dengan PKB, sampai hari ini partai berlambang bola dunia itu belum ada kepastian kapan akan mulai melakukan tahapan Pilkada.

Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra yang dikonfirmasi, Senin (18/11) kemarin terkait dengan kesiapan partainya menghadapi Pilkada serentak 2020 mengatakan bahwa partainya masih menunggu petunjuk dari DPP terkait mekanisme Pilkada.

“Belum ada proses, kita masih menunggu juklak juknis dari DPP, dan sampai hari ini belum ada kami terima, karena tim desk Pilkada DPP PKB barus terbentuk, kemudian baru akan disusun juklak juknisnya, kita tunggu saja,” katanya.

Belum adanya kepastian akan memulai tahapan menyambut Pilkada serentak 2020 itu, apakah PKB tidak akan khawatir akan ketinggalan kereta oleh partai-partai lain.

Mengingat saat ini sejumlah partai sudah sangat intens menjalin komunikasi politik dalam rangka penjajakan koalisi. Bahkan beberapa di antaranya sejumlah partai politik sudah hampir klop untuk membangun koalisi.

Ditanya terkait hal itu, Pelita menegaskan bahwa pihaknya tidak sedikitpun ada khawatiran akan tertinggal kreta.

Karena pihaknya paham betul soal tahapan Pilkada, bahwa jika dihitung dari hari ini maka proses menuju Pilkada masih sangat panjang. Sehingga PKB masih memiliki waktu yang cukup untuk ikut mempersiapkan menyambut Pilkada 2020.

“Kita ini kan bukan politikus ‘kebelang bembek’ kita sudah tahu dan paham tahap-tahapannya, jadi kita tidak akan ketinggalan kereta lah. Saya kira semuanya masih sangat cair, baik soal figur yang muncul, dan juga koalisi. Kita juga aktif komunikasi dengan partai yang lain. Artinya bahwa semuanya masih cair,” jelasnya.

Jika terlambat mengambil keputusan, kemungkinan peluang PKB untuk ketinggalan kereta sangat terbuka. Karena sejumlah partai lain sudah sangat rapi dalam membangun koalisi, sehingga kemungkinan peluang PKB untuk mempengaruhi peta politik Pilkada, sangat kecil. Namun Pelita tetap percaya diri bahwa partainya tetap akan dapat memberikan warna dalam dinamika politik Pilkada serentak 2020 mendatang. (ndi)

ga menjadi lima orang bakal calon yang akan diusulkan. “Ibu Selly akan mendaftar lewat DPP, karena boleh itu, kita di DPW diperbolehkan menambah dua orang calon, dan ini masih ada waktu sampai pleno di DPW dilakukan, jadi kita tunggu saja berkas pendaftaran ibu Selly,” katanya.

Sementara itu, pleno penetapan bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan DPW Nasdem NTB ke DPP tersebut masih belum ada kepastian kapan akan dilak-

sanakan, karena masih menunggu jadwal dari DPP. Jika sudah turun jadwal dari DPP, maka pihaknya akan segera melakukan pleno. “Sebenarnya berdasarkan PO partai, DPW sudah harus melakukan pleno, tapi karena dari DPP belum menjadwalkan, jadi belum bisa. Karena dalam pleno itu harus ada perwakilan dari DPP. Dan juga daftar nama-nama bakal calon dari DPD itu ada yang sudah masuk dan ada juga yang belum,” katanya. (ndi)

Ispan Diduga Terima ”Fee” dari Tiga Proyek Kawasan Wisata

OLAH TKP - Polisi mengolah TKP dugaan perusakan mesin ATM di Karang Baru, Selaparang, Mataram, Senin (18/11).

(Suara NTB/why)

Tiga ATM Diduga Dirusak Mataram (Suara NTB) – Tiga mesin ATM di Jalan HOS Cokroaminoto, Karang Baru, Selaparang, Mataram diduga dirusak. Nasabah tidak dapat mengakses sejak Senin (18/11) pagi. Polisi sudah melakukan olah TKP. Untuk sementara, belum ada laporan uang hilang.

Tim Polsek Mataram bersama Polresta Mataram menerima laporan sekitar pukul 08.00 Wita pagi. Salah seorang saksi, Isman Hadi urung menarik uang di ATM tersebut setelah menemukan adanya

padatan bekas lem perekat.

“Mau narik tapi kok tombolnya seperti dilem alteco gitu,” ujar pengemudi ojek online ini. Dia khawatir dengan keselamatan transaksi keuangannya. Dia memilih untuk menarik tunai di ATM lain.

Saksi lainnya, Wisnu mengutarakan bahwa dirinya yang tinggal tak jauh dari lokasi ATM tidak menemukan masalah sehari sebelumnya. “Minggu sekitar jam 11 pagi masih bisa.

Tidak ada lemnya,” kata Wisnu yang hari itu hendak menarik uang lagi. Kapolsek Mataram

Kompol Yusuf yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan terkait adanya modus perusakan tersebut. “Iya tadi tim kami (Reskrim Polsek Mataram) turun bersama Tim Reskrim Polresta Mataram, ada ditemukan modus perusakan,” terangnya.

Pemeriksaan lapangan itu, awalnya karena ada masyarakat yang melapor tidak bisa menggunakan mesin ATM. Polisi sempat menyegel tiga ATM tersebut.

Namun, tim teknisi bank memperbaikinya kemudian. “Kasusnya sekarang sedang ditangani Polresta,” pungkas Yusuf. (why)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram melanjutkan penyidikan dugaan fee proyek kawasan wisata yang menjerat Kadispar Lombok Barat nonaktif, Ispan Junaidi. Jaksa penyidik menemukan indikasi tersangka meminta fee dari tiga proyek. Yakni proyek peningkatan sarana dan prasana kawasan wisata. “Dari bukti dan keterangan saksi yang kita dapatkan, Ispan menerima fee dari tiga proyek itu,” ungkap Kepala Kejari Mataram Yusuf ditemui Senin (18/11) kemarin.

Proyek itu antara lain, penataan kawasan wisata Pusuk Lestari, Batulayar, Lombok Barat senilai Rp1,588 miliar yang dikerjakan CV Titian Jati.

Kemudian, penataan kawasan wisata Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat senilai Rp1,090 miliar. Pemenang tendernya CV Tiwikrama Kreasi.

Satu proyek lainnya, yakni senilai Rp1,060 miliar untuk penataan kawasan wisata Sesaot, Narmada, Lombok Barat. pada tahun 2019 ini, Dispar Lombok Barat juga menganggarkan proyek serupa yakni Taman Lingsar, Lombok Barat, penataan kawasan wisata Gunung Sasak, Kuripan, Lombok Barat. “Alat buktinya sudah cukup dengan pasal yang kita sangkakan.

Isinya yang muncul (nilai fee) Rp92 juta. Pengembangan sih tetap sepanjang ada alat bukti yang mengarah (ke proyekproyek lain),” terang Yusuf.

Yusuf menyebut sudah memeriksa sejumlah saksi, yakni

Yusuf Yusuf kontraktor pelaksana, pejabat pembuat komitmen, dan Kabid pada Dispar Lobar. Ispan sampai saat ini belum diperiksa sebagai tersangka. Penyidik masih akan mendalami keterangan singkat tersangka sebelumnya, yang menyebut uang yang disita jaksa itu merupakan uang pinjaman. Hal itu berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi.

“Pengakuannya bertentangan dengan fakta dan alat bukti yang kami miliki. PPK sampaikan belum pernah beri pinjaman, kontraktor juga. Belum kami temukan bukti kalau itu uang pinjaman,” tandas Yusuf. Kadis Pariwisata Lombok Barat, Ispan Junaidi diamankan Selasa (12/ 11) lalu di ruang kerjanya. Dia diduga meminta sejumlah uang dari kontraktor yang dibawa Kabid. Ispan disangka melanggar pasal Pasal 12e dan atau Pasal 12b dan atau Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (why)

SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS

Selasa, 19 November 2019

Halaman 9

Kerjasama Harian Suara NTB dengan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Sembilan Fraksi Setujui Empat Raperda Usul Prakarsa DPRD NTB

Mataram (Suara NTB) Sebanyak sembilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi NTB, memberikan pemandangan umumnya terhadap empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD, dalam rapat paripurna, Senin (18/11). Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing. Semua fraksi kompak memberikan persetujuan empat buah Raperda tersebut dapat dibahas ke tingkat lebih lanjut sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Empat buah Raperda usul prakarsa DPRD Provinsi NTB tersebut yakni pertama, Raperda tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Kedua, Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Ketiga Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kegiatan Perikanan yang Merusak Lingkungan, dan Keempat Raperda tentang Tatat Niaga Ternak.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Porvinsi NTB, Mori Hanafi. Ia langsung mempersilakan fraksi Partai Golkar, sebagai fraksi dengan giliran pertama untuk menyampaikan pemandangan umumnya.

Ahmad Yani bertindak sebagai

juru bicara yang menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar. Dalam pemandangannya, Ahmad Yani memberikan persetujuan bahwa empat Raperda tersebut dapat dibahas lebih lanjut. Namun tentu dengan catatan dan masukan-masukan, serta usul saran perbaikan pada pada sejumlah subtansi keempat raperda tersebut.

Sementara itu, pemandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra disampaikan juru bicara, Lalu Wirajaya. Ia menyampaikan bahwa keberadaan keempat buah Raperda tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembanguan daerah. Ia menyebutkan salah satunya yakni Reperda tentang pengembangan ekonomi kreatif, yang dinilai fraksi Gerindra sangat dibutuhkan masyarakat, yang bergelut di usaha kecil dan menengah.

Dengan kehadiran Raperda tersebut diharapkan dapat memajukan sektor usaha kecil dan menengah, lebih-lebih di era perdagangan bebas. Sedangkan pemandangan umum dari fraksi PPP, disampaikan oleh Muhammad Akri. Dalam pemandangan umumnya Akri memberikan sejumlah catatan beberapa pasal dan ayat dalam keempat buah Raperda tersebut yang masih perlu dilakukan pengkajian ulang, karena beberapa di antaranya dinilai terjadi kekaburan norma. Karena itu perlu ditinjau kembali baik dari aspek sosilogis, yuridisnya maupun filosifisnya. Dengan harapan jangan sampai raperda tersebut justru merugikan masyarakat NTB. Selanjutnya juru bicara fraksi PKS, TGH. Satriawan juga tak memberikan catatan banyak.

Fraksi PKS langsung memberikan persetujuan kepada keempat buah Raperda usul prakarsa tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian dari fraksi Partai Demokrat, yang disampaikan oleh R. Rahadian Soedjono juga memberikan persetujuan keempat buah Raperda itu untuk dibahas ketingkat selanjutnya. Na-

Penjabat Sekda Provinsi NTB, H. Iswandi

(Suara NTB/ndi)

Pimpinan DPRD NTB, memimpin sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah Raperda usul prakarsa

mun tentu fraksi Demokrat juga tetap memberikan saran dan pendapat terkait dengan beberapa item subtansi Rperda tersebut untuk diperbaiki oleh Badan Pembentukan Perda.

Dari fraksi PKB yang disampaikan, TGH. Jumhur juga memaparkan sejumlah pertanyaan dan pernyataan, terkait dengan subtansi keempat raperda tersebut. Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan yang merusak lingkungan paling banyak disoroti fraksi PKB. Karena raperda tersebut akan berkaitan dengan hajat hidup nelayan, untuk itu perlu kehati-hatian dalam penyusunan norma-norma hukum dalam Raperda tersebut.

Dalam pemandangan umum Fraksi Nasdem, yang disampaikan juru bicara Raihan Anwar menyampaikan bahwa pada dasarnya empat buah Raperda tersebut merupakan pengganti terhadap perda-perda yang sudah ada, dan upaya penyesuaian untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satunya seperti Raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Menurut Raihan bahwa ekonomi kreatif merupa-

kan salah satu sektor yang memiliki potensi dan prospek yang menjanjikan di NTB. “Terlebih saat ini perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Karena itu kami memandang bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan suatu keharusan dalam menjawab tantangan kemajuan tekhnologi. Disamping itu juga mejadi salah satu solusi dalam pengentasan angka pengangguran di NTB,” katanya.

Selanjutnya juru bicara fraksi PAN, TGH. Najamuddin Mustafa menyampaikan beberapa catatan terkait dengan subtansi empat buah Raperda tersebut. Dalam kesempatan itu Najamudin mempertanyakan norma perlindungan tentang bahasa daerah. Menurutnya hal itu haru diperjelas, sebab dalam makna perlindungan, maka ada konsekwensi sanksi kepada pelanggar perda.

“Apa yang dimaksudkan dengan perlindunggan bahasa, apakah orang yang menggunakan bahasa daerah yang tidak sesuai dengan kaidah akan kena sanksi ? Lantas bagaimana cara mengukurnya bahwa sesorang itu melanggar, apa kita punya pedoman

bahasa daerah yang menjadi rujukan tata bahsa daerah kita untuk berbahasa daerah yang baik dan benar,” tandasnya.

Terakhir pemandangan umum Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (F-BPNR), disampaikan oleh juru bicara, Lalu Budi Suryata. F-BPNR menyatakan bahwa menerima keempat buah Raperda tersebut untuk dibahas ketingkat selanjutnya, namun dengan memperhatian usul saran yang disampaikan oleh fraksi-raksi.

Setelah semua fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, pimpinan sidang, Mori Hanafi menyampaikan sebagai penutup sidang, bahwa meskipun semua fraksi memberikan persetujuan, akan tetapi fraksi-fraksi tetap memberikan kritikan, usul, saran yang konstruktif terkait dengan subtansi raperda. Dengan persetujuan sembilan fraksi ini, maka agenda selanjutnya yakni mendengarkan jawaban dari Bapemperda pada paripurna terakhir sebagai paripurna persetujuan. (ndi/*)

Juru Bicara Fraksi Nasdem, Raihan Anwar

Juru Bicara Fraksi Golkar, Ahmad Yani

Juru Bicara Fraksi PKS, TGH. Satriawan

Juru Bicara Fraksi PAN, TGH. Najamuddin Mustafa

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Lalu Wirajaya

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, R. Rahadian Soedjono

Juru Bicara Fraksi BPNR, Lalu Budi Suryata

Juru Bicara Fraksi PPP, Muhammad Akri

Juru Bicara Fraksi PKB, TGH. Jumhur

Forkopimda

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tes Substansi Cakep Tambah Kekurangan Sapras Sekolah DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memastikan semua sarana dan prasarana (sapras) yang digunakan oleh semua SMA akan terpenuhi. Dengan terpenuhinya sarana seperti komputer, ke depan fokus perhatian lebih tertuju pada upaya meningkatkan kualitas SDM. Upaya Dinas Dikbud menambah kekurangan sarana dan prasarana sekolah terus dilakukan. Misalnya dengan memberikan bantuan komputer kepada sekolah untuk mendukung persiapan pelaksanaan UNBK. “Kita targetkan 2021 semua (Suara NTB/dys) sarana dan prasarana di SMA Muhammad Fauzan terpenuhi,” kata Kepala Bidang Pembinaan SMA Muhammad Fauzan pada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Dikatakan Fauzan bahwa ada 83 paket bantuan komputer kepada SMA berjumlah 53 sekolah. Bantuan itu sudah tersalurkan ke masing masing penerima bantuan. Bantuan itu bersumber dari DAK 2019 dalam rangka persiapan UNBK pada April 2029 mendatang. Dengan bantuan ini diharapkan mampu menutupi kekurangan komputer yang dialami sekolah jelang UNBK. “Kita berharap kepsek merawat bantuan komputer yang telah diterima dan digunakan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menurut Fauzan setelah nanti semua sarana prasarana terpenuhi di SMA, maka pihaknya baru konsen membuat program peningkatan SDM. Sebab jika sarana prasarana sudah terpenuhi, maka akan mudah untuk melakukan berbagai pelatihan bagi kepala sekolah maupun guru dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. (dys)

Dikbud Tetapkan Lima Zona Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB telah menetapkan lima zonasi pelaksanaan tes substansi calon kepala sekolah (cakep). Kelima zonasi itu akan dijadikan sebagai lokasi tes. Untuk angkatan pertama dilakukan di zonasi Bima dengan peserta seluruh calon kepala sekolah berasal dari Bima, untuk angkatan kedua dilakukan untuk peserta berasal dari Bima dan Dompu, angkatan ketiga diikuti peserta dari Sumbawa dan KSB. “Dan untuk angkatan ke empat dan kelima akan digelar di zona Lombok dengan peserta seluruh calon kepala sekolah dari Lombok,” kata Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Dikbud NTB, Dr.H. Aidy Furqan, S.Pd.,M.Pd, Senin (18/11).

Dikatakannya bahwa peserta yang akan mengikuti tes substansi berjumlah 376 orang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Sedangkan

sebanyak 6 orang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan berbagai alasan seperti calon sebelumnya merupakan pengawas.

“Sudah final yang mengakuti seleksi substansi cakep 376 ada 6 orang yang tidak memenuhi syarat karena pengawas,” ujarnya.

Adapun rencana pelaksanaan tes substansi digelar pada Minggu ke empat bulan November dan berakhir hingga Minggu

pertama bulan Desember dengan menggunakan lima zona.

“Di setiap angkatan itu ada tiga hari diisi tes tulis substansi dan wawancara,” jelasnya.

Sementara seluruh pelaksana tes akan dilaksanakan oleh LPMP dan LP2KS Solo. Adapun Dikbud nantinya hanya akan menunggu laporan hasil tes dari LPMP berdasarkan perangkingan dari urutan tertinggi hingga mencapai kuota cakep.

“Yang kami lakukan ialah

(Suara NTB/dys)

Rektor Unram H. Lalu Husni (kiri) bersama Dekan Fakultas Pertanian Sudirman

diterima masyarakat sekitar, sehingga jika kepala sekolah tersebut berasal dari desa setempat, potensi konfliknya bisa sangat kecil.

“Mudahan bisa mewakili kebutuhan dareahnya masing masingmasing supaya mereka mengelola pendidikan itu lebih efektif,” katanya menjelaskan. (dys)

H. Aidy Furqan (Suara NTB/dok)

SMPN 4 Mataram Kekurangan 120 Komputer untuk UNBK

Dosen Unram Didorong Lakukan Riset Inovasi Bidang Teknologi Pertanian Mataram (Suara NTB) Tantangan dunia pertanian di era kini ialah lahan pertanian yang semakin menyempit di tengah melonjaknya kebutuhan hidup manusia. Untuk itu dosen-dosen perguruan tinggi diminta untuk terus melakukan inovasi riset di bidang teknologi pertanian.

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. H. Lalu Husni menyebut ketahanan pangan saat ini telah menjadi isu nasional. Tidak saja bagaimana meningkatkan kuantitas hasil pertanian, namun juga meningkatkan kualitas hasil pertanian yang lebih menyehatkan.

“Pertanian jadi kebutuhan dasar manusia. Di satu sisi area pertanian yang menghasilkan pangan untuk kebutuhan manusia jumlahnya semakin sempit, di sisi lain manusia yang membutuhkan semakin banyak,” kata Husni saat menghadiri seminar nasional yang digelar Fakultas Pertanian Unram, Senin (18/11).

Dengan tingkat kebutuhan manusia yang kini semakin tinggi terhadap hasil-hasil pertanian, secara khusus Husni meminta para dosen Unram terus berinovasi mengembangkan riset di bidang teknologi pertanian. Tujuannya ialah agar produktivitas hasil pertanian semakin meningkat. Mengingat hal itu jadi bagian tanggung jawab perguruan tinggi.

“Ini tantangan bagi perguruan tinggi untuk lakukan riset dan kajianbagaimanalahanyangkiansempittapibisamenghasilkanproduktivitas yang tinggi. Lebih lebih revolusi industri 4.0 dituntut human literation-nya harus inovatif punya daya juang,” sambung Husni.

Melalui riset itu nantinya secara otomatis pasti akan melahirkan publikasi terutama yang bereputasi internasional yang bermanfaat bagi dosen.

Dekan Fakultas Pertanian Unram Dr. Sudirman, sangat sepakat dengan dengan hal itu. Dia bahkan menyebutkan bahwa manusia sangat bergantung terhadap hasil-hasil pertanian.

Dosen Pertanian katanya sudah banyak yang mengembangkan riset inovasi di bidang pertanian. “Pertanian tantangannya menghidupi 250 juta manusia Indonesia,” jelasnya.

Meski punya posisi strategis dan penting, namun yang mengkhawatirkan ialah generasi milenial yang terjun ke dunia pertanian saat ini hanya 2,7 juta atau 8 persen dari keseluruhan jumlah petani di Indonesia. (dys)

perangkingan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Misalnya rasio kebutuhan kepsek lima tahun ke depan 75 orang maka yang dinilai sampai urutan itu. Maka jumlah 75 orang dengan nilai tertinggi sampai tercukupinya 75,” katanya.

Selain itu pihaknya berharap agar para peserta yang lulus tes substansi nantinya bisa menghasilkan calon kepala sekolah yang mewakili daerahnya masingmasing. Karena salah satu kunci sukses kepala sekolah i a l a h mampu

(Suara NTB/ist)

PELANTIKAN - Acara pelantikan dan pengukuhan FKPMA Mataram yang dirangkaikan dengan seminar dengan tema Reformulasi Strategi Pengembangan Pendidikan Madrasah Era Revolusi Industri 4.0 akhir pekan kemarin.

FKMA Gelar Seminar Pendidikan Madrasah dan Revolusi Industri 4.0 Mataram (Suara NTB) Kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada berbagai bidang tidak dapat dihindari lagi, termasuk dalam pengelolaan sektor lembaga pendidikan madrasah. Oleh sebab itu perubahan era dan dampak yang ditimbulkan, menjadi penting untuk diketahui dan direspons secara tepat.

Demikian disampaikan narasumber seminar dengan tema Reformulasi Strategi Pengembangan Pendidikan Madrasah Era Revolusi Industri 4.0, Prof. Dr. Suprapto, MA, akademisi sekaligus Direktur Pascasarjana UIN Mataram, pada Sabtu (16/11).

Sementara itu Dr. H. S. Ali Jadid yang tampil menjadi pembicara kedua pada seminar tersebut, memaparkan tentang pentingnya menjaga nilai nilai sosial kultural, dalam mengimbangi berbagai dinamika perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kegiatan seminar itu sendiri dilaksanakan sebagai rangkaian dari acara Pelantikan dan Pengukuhan Forum Kepala Madrasah Aliyah (FKPMA) Mataram. Terpilih sebagai ketua FKPMA yang dilantik adalah Dr. Lalu Sirajul Hadi, M. Pd, yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Kepala di MAN 3 Mataram.

Dalam sambutannya Sirajul menjelaskan tentang pentingnya proses kolaborasi dan kerja sama dalam membangun mutu dan kualitas pendidikan madrasah. Baginya, berbagi pengalaman dan kesediaan membuka diri secara inklusif, adalah bagian dari cara berkesadaran untuk maju bersama-sama, paparnya.

Ia menambahkan, selain tujuan forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan silaturrahmi para kepala madrasah, juga dihajatkan sebagai media dan wadah dalam melakukan pengembangan

kapasitas madrasah secara berkelanjutan, khususnya madrasah di Kota Mataram.

Pada akhir sambutannya, Sirajul menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dan melibatkan semua pihak melalui jejaring dan stakeholder yang ada, yang memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap peningkatan dan pemerataan mutu madrasah.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram Drs. H. Burhanul Islam, MH, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh FKMA kota Mataram. “Saya berharap ke depan disusul oleh kegiatan dan program yang lain,” imbaunya.

Pelantikan seminar tersebut diikuti 80 orang peserta di gedung PSBB MAN 2 Mataram. Selain mendapatkan materi seminar, peserta juga diberikan buku yang diterbitkan oleh Bunia Publishing, yang dibagikan secara gratis kepada peserta. (ron)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram menargetkan seluruh SMP bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2020, tapi sejumlah sekolah masih kesulitan melengkapi sarana penunjang UNBK. Disdik Kota Mataram sudah memberikan bantuan ke sejumlah sekolah, tapi bantuan itu masih sangat kurang untuk melengkapi kebutuhan sekolah.

Kepala SMPN 4 Mataram, Drs. Jupni Amri, MM., ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, pihaknya mendapatkan bantuan satu server dan 18 unit laptop dari Disdik. Namun, SMPN 4 masih membutuhkan sekitar 120 komputer lagi. Siswa kelas IX di SMPN 4 Mataram sebanyak 325 siswa. “Berarti masih jauh dari kata cukup. Makanya ini kami sedang putar otak bagaimana bisa mendapatkan komputer klien,” katanya.

Jupni mengatakan, pihaknya ingin meminjam ke SMA terdekat, tapi di sana sudah ada SMP yang meminjam lebih dulu. Jika meminjam laptop di guru, hanya bisa terkumpul maksimal 50 laptop.

Jumlah itu pun belum memenuhi seluruh kebutuhan sarana penunjang UNBK di SMPN 4 Mataram.

Jika meminjam ke orang tua siswa, menurut Jupni akan sulit dilakukannya, karena orang tua siswa menginginkan laptop hanya dipakai saat pelaksanaan UNBK dan langsung diambil setelahnya, laptop pun harus digunakan oleh anaknya sendiri.

“Padahal laptop itu harus steril, karena akan dipakai berulangulang, untuk try

Jupni Amri

out dan simulasi,” katanya.

Selain itu, ruangan untuk laboratorium komputer juga masih kurang dua ruangan lagi. Jupni hanya mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah. “Saat ini sedang didata, sepertinya SMPN 4 Mataram digadang juga untuk ikut UNBK, karena gurunya memadai, perolehan nilai dari tahun ke tahun juga ada peningkatan, cuma kita ketersediaan alat ini yang masalahnya,” pungkas Jupni.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., pada pekan kemarin, mengatakan, fasilitas UNBK di SMP sudah coba dipenuhi, dan sudah ada bantuan ke sekolah.

Namun bantuan itu tidak bisa 100 persen memenuhi kebutuhan sekolah. Oleh karena itu pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala SMP di Mataram, jika memungkinkan pihaknya akan meminjam ke sekolah di bawah Pemerintah Provinsi NTB yaitu SMA dan SMK. “Itu yang sedang kita rapatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, siapa tahu kalau kekurangan jauh, karena keinginan kita 100 UNBK, kalau seandainya memungkinkan, kita akan meminjam ke sekolah tingkat provinsi,” ujarnya.

Fatwir menyampaikan sekitar 150 unit perangkat penunjang UNBK sudah diserahkan ke sekolah. Menurutnya, bantuan itu ditujukan kepada sekolah yang sama sekali belum memiliki sarana penunjang UNBK berupa laptop dan server. Meski demikian, ia mengakui jumlah bantuan masih sangat terbatas.

“Saya hanya berprinsip diutamakan ke sekolah yang sama sekali belum punya,” katanya. (ron) (Suara NTB/ron)

TK Yarsi Mataram Raih Akreditasi A Mataram (Suara NTB) TK Yarsi Mataram meraih akreditasi A pada penilaian akreditasi tahun 2019. Akreditasi sendiri menilai delapan standar pendidikan yang dilaksanakan oleh TK Yarsi. Dengan keberhasilan itu, TK Yarsi dinilai telah menjalankan pendidikan dengan baik.

Kepala TK Yarsi Mataram, Rosdiana, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, pekan kemarin, mengatakan keberhasilan meraih Akreditasi A di luar dugaan pihaknya. “Itu di luar dugaan kita juga. Kita bisa dapat akreditasi B saja cukup, ternyata hasilnya A, masya Allah, alhamdulillah perjuangan guru-guru sangat luar biasa. Kita di sini kompak, kerja sama, bahu membahu,” katanya.

Rosdiana mengatakan, dalam proses penilaian akreditasi dilakukan penilaian terhadap delapan standar pendidikan di TK Yarsi Mataram. Keberhasilan ini, kata Rosdiana, mengartikan bahwa pelaksanaan pendidikan di TK Yarsi dinilai bagus. Terlebih lagi TK Yarsi baru dibuka pada tahun 2017, dan memasuki tahun ketiga sudah diakreditasi dan

meraih hasil akreditasi A. “Sangat besar pengaruhnya (hasil akreditasi) ke kami, karena baru dua tahun berjalan, tahun ketiga diakreditasi. Kami diminta dinas pendidikan untuk ikut akreditasi,” katanya.

Ia menceritakan dua orang asesor mendatangi TK Yarsi setelah sebelumnya sudah ada pendampingan dari dinas pendidikan, BP Paud dan Dikmas, serta asesor sekitar

bulan Agustus lalu. Saat asesor melakukan penilaian, pihaknya dinilai dari awal pembelajaran. Berkas juga dilengkapi dan diunggah ke sistem akreditasi penilaian akreditasi sekolah (Sispena).

“Berkas dilengkapi dan diupload, dilihat pemetaan semua lengkap, kita tunggu hasilnya dan alhamdulillah meraih A,” katanya.

Rosdiana mengatakan, TK Yarsi merupakan TK Is-

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para guru TK Yarsi Mataram saat berfoto bersama dengan asesor saat visitasi penilaian akreditasi di TK Yarsi, beberapa waktu lalu. TK Yarsi berhasil meraih akreditasi A.

lam, maka unggulan dari TK Yarsi yaitu hafalan hadis dan ayat pendek Alquran. Dengan begitu pada tahun ketiga, jumlah peserta didik TK Yarsi meningkat drastis.

“Harapan ke depan, kami bisa lebih mempertahankan hasil tersebut, tentunya dengan upaya yang sangat kuat dari guruguru, sarana dilengkapi, sehingga akreditasi A bisa dipertahankan. Apalagi di sini sekolah tinggi kesehatan juga akan mendukung untuk itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep, Ners., M.Kes., mengatakan, Yarsi berkomitmen membangun sekolah berkualitas mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pihaknya fokus program unggulan yaitu tahfiz dan bahasa. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana pendukung berupa klinik kesehatan dan klinik psikologi, ia meyakini Yarsi bisa membangun sekolah berkualitas. “Dengan Akreditasi A menjadi motivasi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya. (ron)

SUARA NTB

Selasa, 19 November 2019

Halaman 11

Menpora Tegaskan Kepastian MotoGP Mandalika Mataram (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan rencana penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika di NTB. Masyarakat NTB diminta untuk bersiap menyambut balapan Moto level dunia itu.

(Suara NTB/fan)

Zainudin Amali

“Saya sudah bertemu dan melakukan rapat dengan pihak penyelenggara MotoGP. Dan MotoGP di NTB sudah clear. Itu artinya MotoGP akan ada di NTB. Dan Masyarakat NTB harus bersiap menyambut penyelanggaran MotoGP,” ucap Zainudin Amali yang dikonfirmasi Suara NTB usai membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV 2019 di Hall A, Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta,

Minggu (17/11) malam.

Pada kesempatan itu Zainudin tidak ingin berpolemik soal lokasi penyelenggaraan MotoGP yang pernah ia lontarkan beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, dia menegaskan perhelatan MotoGP di NTB sudah clear dan sudah pasti akan digelar di NTB. Pasalnya dirinya sudah melaksanakan pertemuan dengan Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero/Indonesia Tourism De-

velopment Coorporation (ITDC), Abdulbar M. Mansoer dan Ketua Umum IMI Pusat, Sadikin Aksa belum lama ini.

Menurutnya gelaran MotoGP jika sesuai rencana akan dilangsungkan pada tahun 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menpora juga menyatakan bahwa persiapan yang dilakukan oleh ITDC masih berjalan sesuai rencana.

Namun, Zainudin Amali

Anugerah Penyiaran KPID NTB 2019

”Suara NTB” dan ”Radio Global FM Lombok” Borong Enam Penghargaan Mataram (Suara NTB) Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok memborong enam penghargaan sekaligus dalam malam Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB 2019, Minggu (17/11).

Penghargaan untuk karya jurnalistik dan siaran terbaik untuk kategori media cetak, online dan radio.

Penghargaan pertama diterima Penanggungjawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino untuk Kategori Radio Program Dialog Interaktif Terbaik. Radio Global FM Lombok menyisihkan nominasi lainnya dengan program “Bincang Global”.

Saat naik ke podium menerima plakat dan piagam, Agus Talino berharap penghargaan tersebut semakin memotivasi radio yang dipimpinnya untuk melahirkan karya-karya terbaik. “Semoga penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berkarya,” kata Agus Talino.

Radio Global FM yang langganan meraih penghargaan ajang tahunan itu, pada malam Anugerah KPID 2019 menambah koleksi penghargaan setelah merebut juara untuk dua kategori karya jurnalistik radio terbaik. Masing masing terbaik kedua untuk karya jurnalistik pada kategori Mitigasi Bencana untuk NTB Gemilang, dengan judul tulisan “Rehab Rekon Berpacu dengan Waktu” yang ditulis editor Radio Global FM Lombok Zainudin Syafari.

Penghargaan berikutnya, untuk karya jurnalistik feature pada kategori Anugerah Jurnalistik NTB Gemilang.

Penerima penghargaan diwakili Putu Muliarta, masing masing diserahkan oleh Kepala Diskominfotik I Gede Putu Aryadi dan Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik.

Sementara Harian Suara NTB merebut tiga penghargaan sekaligus. Koordinator Liputan Khusus (Korlipsus) Haris Mahtul meraih penghargaan terbaik pertama untuk kategori Mitigasi Bencana untuk NTB Gemilang, dengan karya jurnalistik “Pembangunan Berbasis Mitigasi untuk Visi NTB Tangguh Bencana”. Piagam

Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino saat memberi sambutan setelah menerima penghargaan dengan Katagori Radio Program Dialog Interaktif Terbaik. dan plakat diserahkan Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi peran media yang berkontribusi mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Penghargaan terbaik lainnya diterima Mohammad Azhar. Koordinator Liputan (Korlip)Harian Suara NTB dan Redpel pada suarantb.com ini menerima penghargaan untuk karya terbaik media online pada kategori Anugerah Jurnalistik NTB Gemilang. Tulisannya berjudul “Dari Teruwai ke Warsawa, Kisah Anak Desa Belajar Pariwisata” diganjar terbaik kedua yang diserahkan Karo Humas Setda NTB Najamuddin Amy. Pada kategori yang sama, Muhammad Kasim meraih juara tiga dengan judul tulisan “Ikhtiar Pemkot Mataram Kurangi Sampah”. Tulisan yang berusaha menginspirasi dan mendorong suksesnya program Zero Waste Pemprov NTB. Hadir dalam malam anugerah itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kepala Dinas Kominfotik NTB, I. Gede Putu Aryadi, Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Puluhan pemimpin dan crew televisi dan radio negeri dan swasta juga hadir memeriahkan acara di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram itu. Tahun ini lebih dinamis, karena pertama kalinya KPID melibatkan media cetak dan online.

Dalam sambutannya, Wagub meminta penyiaran publik harus membangun sinergi dalam mendukung program pemerintah. Sinergi ini diharapkan dapat memberi energi positif, terutama menginformasikan menyiarkan berita sehat dan positif.

“Pemda dapat memanfaatkan penyiaran publik untuk mendukung program pemerintah,” kata Wagub.

Ia menambahkan, radio dan televisi memiliki peran strategis di tengah maraknya penguasaan teknologi informasi oleh masyarakat.

Dicontohkan, dalam keseharian seseorang memang banyak memegang ponsel pintar. Kendati demikian, dinamika tersebut tidak meny-

isihkan radio dan televisi yang memiliki penyiar legend yang membuat penonton dan pendengar rindu. “Radio dan TV akan seterusnya penting untuk kesuksesan NTB Gemilang,” pujinya.

Wagub melihat keberhasilan program Pemprov NTB baik itu rehab-rekon pasca gempa tidak terlepas dari peran media. Sehingga beralasan BPBD Provinsi NTB memberikan support penuh kegiatan tersebut, termasuk melalui lomba karya jurnalistik.

Sementara Ketua KPID NTB, Yusron Saudi mengatakan, yang berkesan di Anugerah Penyiaran tahun 2019 adalah antusiasme tinggi lembaga penyiaran.

Buktinya, hampir seluruh lembaga penyiaran di NTB mengirimkan karyanya.

Pada malam puncak anugerah kemarin, pihaknya berusaha untuk memberi ruang kepada masyarakat dengan menyajikan siaran langsung di televisi lokal dan relay ke seluruh radio di NTB. “Agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya lembaga penyiaran. Kami juga berharap masyarakat di NTB semakin melek dengan media dan cerdas menjadi konsumen media,” jelasnya. Disadarinya, masih ada kekurangan karena alokasi anggaran yang dirasakannya belum memadai, tapi tak mengurangi semangat untuk mensukseskan kegiatan.

Beberapa rangkaian acara yang digelar untuk memeriahkan rangkaian acara, diantaranya Akademisi Presenter, Media Gathering, Broadcast Quiz, Lomba Mewarnai, dan Malam Puncak Anugerah Penyiaran KPID Award 2019. (ars)

Divisi Marketing Radio Global FM Lombok, Putu Muliarta mewakili Radio Global FM Lombok menerima penghargaan untuk dua kategori karya jurnalistik radio terbaik.

Korlipsus Suara NTB, Haris Mahtul menerima penghargaan karya jurnalistik terbaik pertama dari Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik untuk kategori Mitigasi Bencana.

Korlip Suara NTB, Mohammad Azhar menerima penghargaan terbaik dua pada kategori media cetak.

Wartawan Suara NTB, Muhammad Kasim menerima penghargaan terbaik ketiga kategori media cetak.

mengingatkan jika tidak sanggup melanjutkannya, menpora meminta untuk segera melakukan konfirmasi. Pasalnya, persiapan itu menyangkut nama Indonesia sebagai tuan rumah, maka pihaknya tidak mau main-main.

Meski demikian terkait dengan sirkuit di Mandalika, ia yakin pembangunan akan ter-

laksana sesuai dengan rencana.

Direncanakan pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika akan selesai di akhir tahun 2020.

Informasinya pihak ITDC mendapatkan kontrak untuk gelaran MotoGP selama lima tahun. Peran ITDC ialah membangun sirkuit untuk gelaran tersebut. Sementara itu pembangunan sirkuit MotoGP di

Mandalika mendapat pengawasan langsung dari pihak Dorna Sports.

Penyelenggra MotoGP juga telah melakukan kunjungan ke Mandalika dan menyatakan puas terkait pembangunan sirkuit di Mandalika.

Dan Mandalika akan menjadi sirkuit jalan raya pertama terindah di dunia. (fan)

Selasa, 19 November 2019

SUARA NTB

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR. 6692 HW NOKA/NOSIN : MHIJFR112K177509/JFRIE1174613 AN.I KETUT BENDESA HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 YAMAHA DR. 3238 BV NOKA/NOSIN : MH328D406BK115833/28D3115043 AN.OKTAVIANA HAFIHERU HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR HLG STNK R2 YAMAHA DR.5690 EC NOKA/NOSIN : MH3SG3190KK45414/ G3E4E-1287993 AN.DESAK PUTU SATYA DEWI UTAMI HLG D’SKTR PASAR KR JASI CAKRANEGARA

DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

q

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 19 November 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

Jaga Event MotoGP EVENT MotoGP di Lombok, hampir pasti terwujud. Kepastian ini menyusul tiket pertunjukan balap motor paling bergengsi di dunia ini, sedang dipersiapkan untuk dijual.

Rencana penjualan tiket MotoGP yang akan digelar di NTB 2021 terus dipersiapkan. Pada 23 November mendatang Pemprov NTB bersama pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Dorna Sports akan memulai Countdown Pre-Booking tiket MotoGP 2021.

Tiket MotoGP baru akan mulai dijual per akhir November 2019 sampai dengan Agustus 2020. Adapun, tiket masih bersifat pre-booking, sebanyak 20.000 tiket.

Pre-booking ini memberi kesempatan bagi calon penonton untuk bisa memesan seat lebih awal dan keuntungan untuk memilih seat terbaik dari pilihan yang ada.

Kendati demikian, belum bisa menjelaskan berapa harga tiket yang akan dijual. Sebab soal harga ini masih didiskusikan bersama Dorna Sport selaku promotor.

Harga tiket akan disampaikan kemudian, menyusul hasil kesepakatan bersama Dorna. Adapun kegiatan PreBooking tersebut bukan merupakan.

Menyoal harga tiket MotoGP, untuk diketahui, tiket MotoGP Malaysia berkisar dari harga paling murah sebesar Rp214.000 hingga paling mahal Rp1,3 juta untuk hari H balapan. Sementara MotoGP Thailand berkisar dari Rp1 juta sampai Rp 2,1 juta.

Perhelatan MotoGP di Indonesia terus dikebut. Pembangunan Sirkuit Mandalika yang bakal dijadikan trek balap, sedang dilakukan. Mulai dari pembangunan pagar, land clearing atau pembersihan lahan, serta penggalian badan jalan sirkuit.

Progres pembangunan pagar keliling telah terbangun sekitar 52,56%, land clearing mencapai 62,69%. Saat ini juga telah dilakukan proses penggalian badan jalan sirkuit dengan progres mencapai 18,60%.

Kepastian penyelenggaraan ajang MotoGP ini diperoleh setelah ITDC menandatangani Promoter’s Agreement dengan Dorna pada 28 Januari 2019 di Madrid, Spanyol. Ketika itu, Direktur ITDC Abdulbar M Mansoer, mengatakan, Mandalika menjadi tuan rumah balap MotoGP selama lima tahun, mulai 2021. Tanggal balapan untuk musim 2021 akan diumumkan pada Agustus 2020, yang berarti kini saat pre booking tiket terakhir.

MotoGP Indonesia 2021 optimis akan dipadati penonton. Diperkirakan event ini akan dapat menarik penonton hingga 100 ribu orang selama penyelenggaraan. Hal itu didasari oleh beberapa hal, diantaranya posisi Sirkuit Mandalika sebagai sirkuit terbuka dan akan menyajikan pemandangan indah bukit dan pantai.

Melalui penjualan tiket tersebut penyelenggara ingin melihat gambaran animo dan profil penonton untuk MotoGP di NTB. Dengan begitu persiapan untuk kebutuhan dan akomodasi dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana warga NTB, khususnya Pulau Lombok menjaga keamanan daerah.

Jangan sampai ada oknum-oknum yang membuat situasi dan kondisi daerah menjadi gaduh.

Kepercayaan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya, mengenai penunjukkan Lombok sebagai tuan rumah MotoGP 2021 harus kita jaga bersama. Kalau pemerintah daerah mampu mengelola momentum event MotoGP ini, hal itu tentu akan membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya bagi daerah tapi juga masyarakat. Kegiatan itu, akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga, dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah ini. (*)

Hasil Sementara Popnas

Tarung Derajat Sumbang Medali Perunggu Bandung (Suara NTB) Cabang olahraga tarung derajat NTB gagal mempertahankan medali emas yang diraih pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jawa Tengah (Jateng) tahun 2017. Cabor unggulan NTB itu hanya mampu mempersembahkan medali perunggu di Popnas XV yang berlangsung di GOR Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/11).

Medali perunggu yang dipersembahkan kontingen tarung derajat merupakan medali pertama NTB yang mengikuti delapan cabor pertandingan. Medali perunggu itu diraih melalui pelajar SMA Negeri 1 Plampang, Sumbawa, Nulang Prastiono yang berlaga di kelas 61,165 Kilogram putra. “Tarung Derajat meraih satu medali perunggu lewat Nulang Prastiono,” ucap Pelatih Tarung Derajat Popnas NTB, Abdul Khair kepada Suara NTB, via ponselnya, Senin (18/11).

Nulang hanya mampu merebut perunggu setelah mengalami kekalahan 1-2 saat bentrok dengan petarung Jawa Barat (Jabar), Ardi Satria di laga semi final kelas 61,1-65 Kg putra. Akibat kekalahan itu Nulang pun terhenti dibabak semifinal. Sedangkan lawannya asal Jawa Barat maju ke babak semifinal.

Untuk diketahui, tarung derajat menurunkan lima atlet di ajang multi event olahraga tingkat pelajar nasional itu yakni M. Rangga Alfarabi, Fajrin, Rika Sartika, M. Riski dan Nulang. Keberangkatan lima atlet itu didampingi dua pelatih, Abdul Khair dan Sabarudin.

Dari lima atlet yang diturunkan itu, tarung derajat hanya mampu meloloskan satu atlet di babak semifinal, sementara empat atlet lainnya gugur dibabak penyisihan delapan besar. Menurut Khair NTB menyisakan satu petarung di semifinal, yakni Nulang Prastiono. Sebelum lolos kebabak semifinal pelajar kelas 12 IPS 2, SMA Negeri 1 Plampang, Sumbawa itu berhasil menang KO, setelah merobohkan petarung dari DKI Jakarta di ronde kedua.

Selanjutnya, M. Rangga Alfarabi, kalah tipis di babak 8 besar dari petarung asal Bali dengan skor 2-1. Jalannya pertarungan kedua atlet ini kata Khair cukup ketat, dimana atlet asal Bali yang keluar sebagai pemenang sempat jatuh akibat terkena pukulan telak dari Rangga di ronde kedua. Namun sayang pertandingan dimenangkan oleh atlet Bali yang mengantongi poin banyak.

Demikian halnya pertarungan Nulang dengan atlet Jabar berlangsung ketat. “Cukup seru dari ronde awal sampe akhir jual beli pukulan dan tendangan silih berganti, tapi sayang di ronde ke tiga Nulang dibawa ke medis setelah mendapat pukulan ke arah hidung yg menyebabkan keluar darah,” jelasnya.

Meski mengalami pendarahan Nulang tetap melanjutkan pertarungan hingga bel ronde ketiga berakhir. Hasil yang kurang menggembirakan Nulang kalah 1-2 dari Ardi asal Jabar.

“Hasil ini akan kita evaluasi untuk dibenahi kedepannya.

Hasil diskusi kami dengan teman-teman pelatih Provinsi lain bahwa mereka rutin melaksanakan kejuaraan antar pelajar, ini akan kita kedepankan agar atlet kita dapat berprestasi lagi di event nasional.” (fan)

Nulang Prastiono

OPINI

Halaman 14

Pangan Lokal NTB Menuju Perdagangan Global NDONESIA termasuk NTB memiliki khasanah budaya yang melimpiah termasuk dalam bidang kuliner atau pangan lokal. Kekayaan pangan lokal antara lain dari jenis buah, tanaman pangan, dan olahan makanannya. Salah satu pangan asli Indonesia yang legendaris adalah tempe dan olahan turunannya.

Pengakuan terhadap tempe sudah berdatangan dari dunia internasional sejak tahun 2015. Riset dan kajian tentang potensi tempe terus berlangsung, baik dari sisi kesehatan maupun segi ekonomi.

Beberapa negara yang tertarik dalam mengembangkan tempe, antara lain Thailand, Korea Selatan, dan Perancis. Selain itu sejumlah perusahaan juga telah memproduksi produk turunan tempe dan produk yang terkait. Dinamika ini menunjukkan bahwa tempe dan pangan lokal memiliki potensi besar yang layak dikembangkan dan dipasarkan dalam perdagangan global.

Potensi dan Rekomendasi Konsumsi pangan manusia sekarang ini masih terbatas pada beberapa jenis tanaman pangan.

Secara global, 80 persen total asupan energi siperoleh dari 12 spesies (Harmayani, 2013). Indonesia yang kaya pangan lokal berkualitas, ironis jika masih terjadi kekurangan gizi dan kelaparan.

Kontribusi pangan lokal yang merakyat salah satunya diberikan oleh tempe. Masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan tempe, karena makanan itu telah dikonsumsi secara turun-temurun.

Konferensi menegaskan bahwa tempe merupakan pangan asli Indonesia. Tempe diprediksi ada sejak awal abad ke-18 pada masa Kasultanan Mataram yang meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tempe selain kaya akan protein nabati juga memiliki kandungan besar bagi kesehatan. Sejumlah manfaat tempe antara lain adalah dapat mengurangi kadar kolesterol

Oleh : RIBUT LUPIYANTO Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration) dalam darah, meningkatkan ketahanan tubuh, dan mencegah serta mengobati diare.

Ketersediaan bahan baku juga berpotensi dipenuhi Indonesia.

Meskipun akhir-akhir ini impor kedelai masih tinggi, namun melalui kebijakan yang baik swasembada kedelai mestinya dapat tercapai. Potensi ini menjadikan pamor tempe layak untuk dinaikkan tidak sekadar makanan konvensional, namun menjadi makanan berkelas tinggi.

Tempe kini tidak hanya digemari di Indonesia. Tempe sudah menjadi komoditas utama di Jepang karena nilai gizinya sangat berguna bagi warganya dengan etos kerjanya tinggi. Keterkenalan tempe pun sudah mulai masuk ke negara adi daya Amerika Serikat.

Hasil konferensi dituangkan dalam Deklarasi Tempe. Deklarasi itu disampaikan oleh Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia (PERMI), Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (PERGIZI PANGAN), dan Konsorsium Bioteknologi Indonesia (KBI).

Deklarasi memuat bahwa tempe baik dan aman untuk dikonsumsi dan akan berdampak positif jika dokunsumsi untuk kesehatan manusia. Tempe dan pangan berbasis tempe baik diperkenalkan pada anak-anak sejak usia enam bulan sebagai langkah strategis untuk investasi perbaikan gizi, kesehatan, ketahanan pangan, dan sosial ekonomi nasional. Tempe juga direkomendasikan sebagai pelengkap MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) dan bermanfaat untuk dikonsumsi pada usia selanjutnya. Poin selanjutnya merekomendasikan agar pemerintah menginisiasi pendirian dan pengembangan pusat tempe terintegrasi.

Strategi Go Global Pengembangan tempe dan pan-

gan lokal lainnya hingga go global membutuhkan dukungan semua pihak. Beberapa waktu lalu tempe sempat diklaim sebagai makanan asli Malaysia hingga dipatenkan Jepang. Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan dan promosi produk lokal. Beberapa langkah strategis penting diupayakan guna memperkuat eksistensi tempe sebagai pangan lokal Indonesia serta mempromosikannya dalam perdagangan global.

Pertama, memperkuat eksistensi tempe dan pangan lokal di dalam negeri. Tempe dan pangan lokal jangan sampai menjadi asing di negeri sendiri. Inovasi produk tempe dan pangan lokal lainnya penting terus dikembangkan. Surat Edaran Menteri PAN agar instansi wajib menyediakan pangan lokal patut diapresiasi dan diikuti sektor swasta. Pemerintah juga mesti memperjuangkan tempe sebagai warisan budaya asli Indonesia.

Kedua, mengembangkan kualitas dan sajian tempe serta pangan lokal lainnya agar layak ekspor. Olahan atau sajiannya dapat menyesuaikan dengan karakter negaranegara tujuan ekspor. Even promosi penting digencarkan di dunia internasional. Langkah ini dapat sinergis dengan sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Ketiga, pemerintah penting menjamin ketersediaan bahan baku.

Hingga kini Indonesia masih tercatat sebagai pengimpor besar kedelai. Hal ini tentu ironi bagi Negeri Tempe. Indonesia setiap tahunnya membutuhkan sekitar 2 juta ton kedelei untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri (Kemenperin, 2014).

Petani lokal hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan dalam negeri. Kebijakan swasembada kedelai penting diprioritaskan pemerintah saat ini.

Keempat, pemerintah penting memfasilitasi petani dan produsen

pangan lokal. Fasilitasi tersebut terkait regulasi dan finansial. Petani masih butuh subsidi pupuk, butuh jaminan harga yang stabil, dan pengendalian konversi lahan. Produsen pangan lokal juga membutuhkan kemudahan pembiayaan dari lembaga keuangan untuk UMKM. Pemerintah juga mesti memfasilitasi distribusi dalam jejaring hingga menembus perdagangan gobal.

Perkembangan riset aplikatif terkait pangan lokal patut diapresiasi dan didukung tindak lanjut rekomendasinya oleh pemerintah.

Kekayaan warisan budaya termasuk pangan lokal saatnya dikapitalisasi hingga go global. Semua membutuhkan komitmen pemerintah dan dukungan swasta.

POJOK Daya dari PLTMG Lombok Peaker masuk sistem kelistrikan Lombok Mudah-mudahan tak sekadar wacana

*** Pendaftar CPNS di Mataram masih minim Biasanya membeludak menjelang penutupan

***

Radio SGM Lobar Raih ILM Terbaik KPID NTB Giri Menang (Suara NTB) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Giri Menang (SGM) Lombok Barat (Lobar) meraih Program Radio Terbaik Iklan Layanan Masyarakat (ILM) NTB Gemilang pada ajang Penganugerahan Penyiaran KPID NTB 2019 yang digelar di ballroom hotel Lombok Raya Mataram, Minggu (17/11) malam. Prestasi tersebut diraih setelah masuk nominasi dan bersaing dengan 43 radio serta ratusan karya yang mengikuti ajang ini.

Dalam kategori ini SGSN FM Sumbawa meraih juara ketiga, Global Fm meraih juara kedua dan Radio Suara Giri Menang meraih juara pertama . Ada dua belas kategori umum dan empat kategori khusus yang diperebutkan oleh lembaga penyiaran dan Insan Media di NTB. Penghargaan anugerah Penyiaran KPID NTB 2019 tersebut diterima langsung Direktur radio SGM Lobar Lalu Okto Muhar Sabdi dari Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi NTB, I Putu Gede Aryanadi, S.Sos, M.Si

Direktur radio SGM FM Lobar, Lalu Okto Muhar Sabdi meyampaikan penghargaan yang diraih ini menjadi motivasi untuk lebih baik.

“PenghargaandariKPIDmalamhari ini sebagai motivasi kami untuk menjadikan Radio ini lebih baik, lebih maksimal sebagai sarana informasi bagi Masyarakat Lombok Barat hususnya,’’ terangnya. Sementara itu hadir sebagai undangan dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB. Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah .

Rohmi menegaskan bahwa dalam menjaga suasana NTB di era sekarang ini tidak mudah.

Apalagi dengan berkembangnya Teknologi Informasi (TI) yang cukup pesat. Sehingga memunculkan tiga tantangan besar yang harus dihadapi. Di antaranya, era pasca kebenaran (post truth), era disrupsi, serta kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Disebutkan Wagub NTB, ketiga tantangan itu memiliki keterkaitan langsung dengan dunia penyiaran, baik audio maupun audio visual. “Harapan kami, radio dan televisi menjadi instru-

ment penting dalam memajukan daerah kita tercinta NTB,” jelas Wagub NTB. Acaraanugerahpenyiaran.KPID NTB 2019 tersebut di meriahkan oleh penampilan Gita liga dangdut, Desy x factor indonesia, tari-tarian dan peragaan busana dari Dekranasda Provinsi NTB. Serta yang berbeda dalam acara anugerah KPID NTB tahun ini yakni mengundang host TV Nasional Transmedia asal Lombok, Anita Mae untuk memandu acara. Selain pemberian penghargaan kepada Lembaga dan Insan Media. KPID NTB juga memberikan Livetime acciefment kepada tokoh media yang diraih oleh Sukardi Wibisono yang merupakan owner dari Lombok TV sebagai bentuk penghargaan. (her) ANUGERAH KPID - Direktur Suara Giri Menang FM, Lalu Okto Muhar Sabdi saat menerima piagam anugerah KPID NTB 2019. Kategori Radio terbaik ILM NTB Gemilang.

Kontingen NTB Ikuti Pembukaan Popnas XV/2019 Jakarta (Suara NTB) Dengan jumlah 105 kontingen terdiri dari 62 atlet, 16 atlet dan 25 ofesial, kontingen NTB tak ingin ketinggalan dalam pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV 2019 di Hall A, Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro,Jakarta, Minggu (17/11).

Dipimpin Ketua Kontingen, Anang Zulkarnain para kontingen NTB mengenakan seragam berwarna biru bergambar hewan menjangan. Mereka berdiri gagah di barisan parade defile untuk menunjukan bendera provinsi NTB di hadapan undangan yang hadir.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin juga ikut hadir menyaksikan pembukaan Popnas XV 2019 yang dibuka langsung oleh Menpora, Zainudin Amali, di Hall A, Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (17/11) malam.

Pantauan Suara NTB di lokasi, acara tersebut dibuka dengan pengenalan maskot Popnas XV 2019 dan parade defile peserta dari 34 provinsi sebelum Zainudin Amali secara resmi membukanya. “Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, saya dengan bangga menyatakan Popnas XV 2019 dengan ini resmi dibuka,”ucap Zainudin.

Dalam sambutannya, Zainudin Amali mengatakan Popnas XV 2019 pada awalnya akan diadakan di Papua bulan Oktober 2019 sebagai rangkaian menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Namun, Papua belakangan menyatakan tidak sanggup karena faktor kesiapan infras-

(Suara NTB/fan)

POPNAS - Tampak maskot Popnas XV/2019 diperkenalkan di acara Pembukaan Popnas di Hall A, Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (17/11) malam. truktur. Atas ketidak siapkan Papua Kemenpora pun mengambil alih dan mengajak kerja sama pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi tuan rumah.

“Terima kasih kepada DKI Jakarta dan Jawa barat karena kami bersama Kemenpora bisa menyelenggarakan Popnas XV 2019 dengan persiapan yang singkat,” ungkap Zainudin.

Popnas XV tahun 2019 kata Zainudin akan mempertandingkan 13 cabang olahraga dengan 221 nomor pertandingan. Antara lain angkat besi, judo, voli pasir, karate, bulutangkis, pencak silat, sepak takraw, dayung, taekwondo, atletik, renang, dan panahan.

Jumlah cabor yang dipertahankan tahun ini menurun bila dibanding jumlah cabor yang dipertandingkan di Popnas sebelumnya tahun 2017

yang mempertandingkan 21 cabor.

Persiapan yang sangat singkat membuat sejumlah cabor Popnas XV 2019 harus dikurangi. Selanjutnya penyelanggaran Popnas XV 2019 akan berlangsung di dua Provinsi yakni Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).

Untuk cabor angkat besi di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, judo di Gedung Judo Jakarta Utara, voli pasir di Pantai Karnaval Ancol, karate di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, bulutangkis di Gelanggang Remaja Kec. Pulo Gadung. Sementara pencak silat di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, sepak takraw di Gelanggang Remaja Matraman, dayung di Situ Cipule, Karawang, taekwondo di Pendulum Nusantara Hall-Ciawi, tarung derajat di GOR Arcamanik Bandung.

Untuk cabang atletik, renang dan pana-

han di Gelora Bung Karno.

Untuk diketahui pada Popnas XIV di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) 2017, Jawa Barat terpilih sebagai juara umum dengan raihan 58 medali emas, 45 perak, dan 54 perunggu. Sedangkan 34 provinsi yang ikut di Popnas tahun ini adalah Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Zainudin berharap Popnas yang diikuti oleh para pelajar di 34 provinsi di Indonesia itu dapat melahirkan atlet-atlet yang bukan hanya berprestasi di tingkat pelajar, tapi juga di level yang lebih tinggi lagi seperti regional hingga nasional.

Zainudin juga mendorong pemerintah daerah agar memberikan ruang yang lebar bagi para pelajar supaya bisa mengembangkan bakatnya di bidang olahraga. “Pemerintah menaruh harapan kepada Pemda untuk memberikan ruang pelajar supaya bisa mengembangkan bakat mereka di bidang olahraga dan berprestasi di tingkat regional, provinsi hingga nasional,” tuturnya. (fan)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 19 November 2019

Utsawa Dharma Gita (UDG) Ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Sukses Digelar Dari Hal. 1 Dra.Hj.Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si membuka secara resmi pelaksanaan Utsawa Dharma Gita (UDG) Ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, pada Sabtu pagi pekan lalu di STAHN Gde Pudja Mataram dengan memukul kentongan bersama Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB. “Terima kasih dan selamat atas penyelenggaraan UDG KeXIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, dan berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting dan mendalam bagi umat Hindu di NTB,” ujar Baiq Eva Nurcahyaningsih sekaligus membuka secara resmi kegiatan UDG ini.

Pembukaan UDG yang dimeriahkan tari dan lagu ini, sangat memukau para undangan lainnya sehingga walaupun terasa cukup panas di bawah terop, seluruh undangan mengikuti pembukaan kegiatan ini hingga selesai.

“Utsawa Dharma Gita adalah nyanyian suci keagamaan Hindu yang bersumber dari ajaran Weda yang mencerminkan, mengandung dan memiliki nilai-nilai Agama yang sangat tinggi dalam memberikan tuntunan pemahaman terhadap ajaran Hindu meliputi taqwa, susila dan upakara,” kata Baiq Eva Nurcahyaningsih.

Ditegaskannya, ajaran agama ini harus dihayati dan diamalkan dengan benar oleh para pemeluknya. Sehingga tercipta masyarakat atau umat beragama yang sabar akan makna kehidupan yang hakiki, yaitu berbuat kebaikan menuju perdamaian abadi. “Saya mengajak kita semua untuk mengamalkan ajaran agama yang kita anut dengan baik dan benar, salah satunya dengan cara menjalin kerukunan, harmoni dan bertoleransi antar umat beragama di NTB ini,” tambahnya.

Baiq Eva Nurcahyaningsih berharap melalui momentum UDG ini mampu menjadikan sebuah motivasi untuk menunjukkan hal yang terbaik bagi daerah. “Yakni meningkatkan apresiasi dan partisipasi kita dalam membangun daerah demi mewujudkan NTB yang gemilang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara I Gede Subrata melaporkan Kegiatan UDG Ke14 Tahun 2019 adalah seleksi duta-duta NTB dalam mengikuti UDG Tingkat Nasional yang akan datang, sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran kitab suci Weda serta memperkokoh karakter bangsa untuk meningkatkan srada bakti dan ajaran Agama Hindu dalam bentuk Dharma Gita.

UDG ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019 diikuti oleh seluruh perwakilan dari Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTB dengan delapan mata lomba.

Termasuk satu mata lomba memeriahkan kegiatan ini, yaitu lomba seni penjor dengan 32 kategori lomba. Di antaranya membaca sloka, membaca palewakya, menghafal sloka, dharma wacana berbahasa Indonesia dan Inggris, nyanyian keagamaan Hindu serta lomba

membaca kekawin atau wirama.

Dalam pelaksanaan UDG ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, sebelum dibuka dan dilaksanakannya kegiatan ini, terlebih dahulu dikukuhkannya Dewan Juri oleh Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB, I Wayan Widra sebagai Ketua LPDG Provinsi NTB. Acara pengukuhan Dewan Juri Utsawa Dharma Gita ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan UDG tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Juri No. 410 Tahun 2019 tertanggal 30 Oktober 2019, Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi NTB melantik dan mengukuhkan Dewan Juri yang mempunyai wewenang memberikan penilaian dengan seadil-adilnya, profesional tanpa keberpihakan dan objektif.

Dalam pengukuhan tersebut, seluruh dewan juri Utsawa Dharma Gita Ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019 berikrar akan memberikan penilaian seadil-adilnya, transparan, objektif tanpa keberpihakan. Dan akan bekerja dengan profesional, serta dapatdipertanggungjawabkan,serta berikrar untuk bekerja berlandaskan Panca Sradha dan Tri Kaya Parisudha.

Pada penutupan kegiatan UDG ke-IV, Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Ketut Widnya saat menyampaikan sambutan sekaligusmenutupsecararesmi UDG Ke-XIV Tingkat Provinsi NTB di STAHN Gde Pudja Mataram, Sabtu (16/11) malam menyampaikan, di luar prediksinya UDG ke-XIV tingkat Provinsi NTB ini dinyatakan sangat semarak. ‘’Kesemarakan seperti ini perlu dipertahankansecaraterusmenerus.

Agama yang dibalut dengan seni ini adalah merupakan keindahan,” tambahnya.

Selama dua hari dilaksanakan kegiatan dengan delapan mata lomba ini sudah menghasilkan juara yang akan mewakili Provinsi NTB pada UDG Tingkat Nasional tahun depan. Kota Mataram keluar sebagai Juara Umum setelah mengumpulkan 15 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat dengan memperoleh 12 emas, 12 perak, dan 5 perunggu. Dan, juara umum ketiga diraih oleh kontingen asal Kabupaten Lombok Tengah dengan memperoleh 3 emas, 2 perak dan 11 perunggu.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara, Gde Suberata menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Instansi terkait, masyarakat, Tokoh Agama, terutama kepada seluruh Panitia atas konstribusi dan partisipasinya sehingga kegiatan UDG Ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019 ini dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.

Penutupan UDG Ke-XIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019 ini ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Dirjen Bimas Hindu Ketut Widnya yang ditaburi dentuman kembang api, dan diahiri dengan penyerahan hadiah bagi para juara. (ron/*)

Hj. Niken Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Nasional Dari Hal. 1 Hj. Niken dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik pada satu tahun pertama kepemimpinannya. Diawali pelaksanaan program di 50 desa prioritas sebagai pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan, menjadi poin penting dalam memajukan dunia pendidikan anak-anak usia dini. Tidak itu saja, Hj.Niken juga rajin turun ke masyarakat, berkomunikasi dan melihat langsung masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa dan dusun. Kemudian mencoba menghadirkan solusinya.

Menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI, Dr. Muhamad Hasbi, langkah tersebut tidak banyak dilakukan oleh para pemimpin daerah. ‘’Hanya pemimpin yang berjiwa besarlah yang berani mengambil langkah besar dengan risiko yang tidak sedikit,’’ tegasnya.

Selain mengintervensi 50 PAUD di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang berada di 10 Kabupaten/Kota seNTB, Hj. Niken juga dinilai sangat serius untuk mengimplementasikan program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) serta pendidikan karakter di NTB. Disadari bahwa program itu tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri tanpa dukungan dan kerja sama dari pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder terkait lainnya. Maka komunikasi dan kerjasama kemitraan dengan bunda PAUD Kabupaten/Kota se-NTB terus dibangun dan disinergikan se-

mua program-programnya.

Kerja sama itu diawali dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) bersama Bunda Paud 10 Kabupaten/ Kota dan seluruh stakeholder terkait, sehingga semua komponen di NTB bergerak untuk mendukung dan memajukan dunia pendidikan anak dan membekali mereka dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia.

Cita-cita PAUD HI sendiri, menurut istri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ini adalah berkolaborasinya tiga lembaga pendidikan. Yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Posyandu di satu atap. Sehingga dengan terintegrasinya ke tiga lembaga pendidikan itu, kata Niken akan sangat memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia optimis bahwa cita-cita ini akan sejalan dengan program unggulan Pemprov NTB yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan Revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga, sebagai unit pelayanan terdepan yang terintegrasi. Tidak hanya untuk layanan kesehatan, tetapi juga pendidikan, Posyandu lansia, remaja, Posbindu, dan berbagai persoalan sosial ekonomi lainnya.

Untuk itu Pokja PAUD maupun PKK NTB, yang dipimpinnya, berkomitmen tinggi dan siap untuk berkolaborasi untuk menggapai cita-cita NTB Gemilang. (*)

Halaman 15

BPKP Serahkan Kerugian Negara Kasus LCC Mataram (Suara NTB) Setelah proses cukup lama, akhirnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan hasil audit kasus lahan Lombok City Center (LCC). Penyerahan berlangsung Senin (18/11) kemarin ke penyidik Pidsus Kejati NTB. Penyerahan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) tersebut dibenarkan Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto. Pihaknya sudah merampungkan audit setelah dua bulan terakhir melakukan proses perhitungan, mulai dari turun lapangan, klarifikasi saksi dan koordinasi dengan penyidik Kejati NTB. “Hari ini kami sudah serahkan auditnya ke Kejati NTB,” kata

Adi Sucipto kepada Suara NTB. Selanjutnya audit itu menjadi kewenangan Kejaksaan untuk menindaklanjuti jadi bahan penyidikan. Karena produk audit yang dihasilkan berupa PKKN, artinya angka kerugian negaranya sudah ditemukan. Disimpulkan bahwa, dari audit untuk kawasan LCC yang diagunkan Rp 8,4 hektar senilai Rp 93 miliar sudah ditemukan kerugian negaranya. “Ada (kerugian negara). Soal jumlah, nanti biar Kejaksaan yang menjelaskan,” kata Adi Sucipto.

Dokumen hasil audit lengkap dengan angka kerugian itu sudah dikantongi pihaknya. Sebelum diserahkan ke Kejati, sudah melalui proses reviu berjenjang. Konsep laporan itu sedang disusun ketua tim auditor. Atas lapo-

ran tersebut, kemudian dilakukan reviu berjenjang oleh pengendali teknis. Lantas dilakukan reviu berlanjut oleh dirinya selaku Korwas Investigasi BPKP. “Terakhir nanti reviu oleh Kepala BPKP,” sebutnya.

Setelah proses itu berakhir, akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi NTB selaku pihak yang mengajukan permintaan audit sebelumnya. Sesuai rencana, penyerahan dokumen hasil audit berlangsung pekan Senin kemarin.

Dihubungi terpisah, Plh. Aspidsus Kejati NTB Suhartono mengaku belum bisa memastikan penyerahan audit. “Saya belum tahu, belum dapat laporan.

Bisa jadi sudah diserahkan, tapi saya belum lihat,” jawabnya singkat. (ars)

Antisipasi Lonjakan Harga Dari Hal. 1 Diterangkan Selly, beberapa pekan terakhir sejumlah komoditas memang mengalami kenaikan, terutama untuk harga beras. Selain beras harga komuditas cabai juga belum stabil dengan kisaran harga mencapai Rp15-20 ribu per Kg, dimana sebelumnya hanya Rp12 ribu.

Sementara itu, cabai rawit juga mengalami kenaikan yang serupa dimana sebelumnya pada kisaran Rp25 ribu per kilogram, saat ini mencapai Rp30 ribu per Kg. Hal se-

rupa juga terjadi pada komoditas bawang merah, dari Rp 16 - Rp 20 ribu per Kg. Untuk harga daging ayam, saat ini mengalami kenaikan dari Rp38 ribu per Kg menjadi Rp40 ribu per Kg. ‘’Ini hukum pasar. Jika permintaan meningkat, maka akan dibarengi dengan lonjakan harga,’’ ujar Selly.

Perayaan Maulid Nabi tahun ini diperkirakan menjadi puncak kenaikan harga untuk perayaan hari besar keagamaan menjelang Natal dan Tahun Baru. “Beratnya itu di Maulid ini. Kalau akhir tahun tidak terlalu,” ujar

mantan Pejabat Wali Kota Mataram tersebut.

Untuk mengatisipasi lonjakan harga, Disdag NTB telah menggelar pasar murah di beberapa titik. Program tersebut diakui cukup mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat mengingat harga yang diberikan berada di bawah harga eceran tertinggi (HET). Selain mengadakan pasar murah, Disdag NTB juga terus menggandeng sejumlah stakeholder terkait seperti Bulog dan sejumlah distributor untuk menjaga stabilitas harga. (bay)

Insentif untuk Dokter Spesialis Dari Hal. 1 ‘’Rumah sakit seperti di Sumbawa yang kurang dokter sepesialisnya itu bisa memberi insentif sesuai dengan kemampuan dia di sana,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (18/ 11) di Mataram.

Besaran insentif, bergantung pada kinerja yang diberikan oleh dokter spesialis di masing-masing daerah.

Walaupun begitu, hal tersebut diharapkan dapat menarik minat sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas untuk profesi tersebut, terutama untuk menjadi pegawai negeri. ‘’Prinsipnya kalau kita itu memang seperti itu. Untuk menarik minat dokter spesialis mau bekerja dan tertarik menjadi CPNS juga,’’ ujarnya.

Berdasarkan data per lokasi formasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB sendiri, sampai dengan Senin (18/11) belum ada satupun pelamar untuk posisi dokter spesialis. Diketahui, dari 101 formasi untuk tenaga kesehatan di Pemprov NTB, terdapat 33 jenis jabatan yang dicari. Antara lain, apoteker 6 formasi, bidan 3 formasi, dokter 6 formasi,

dokter gigi 4 formasi, dokter spesialis kandungan 5 formasi, dokter spesialis anak 3 formasi, dokter spesialis anestesi 1 formasi, dokter spesialis bedah 1 formasi.

Kemudian, dokter spesialis bedah syaraf 1 formasi, dokter spesialis jantung 1 formasi, teknisi elektromedis 1 formasi, dokter spesialis kulit dan kelamin 1 formasi, dokter spesialis mata 1 formasi, dokter spesialis paru 1 formasi, dokter spesialis patologi anatomi 1 formasi, dokter spesialis penyakit dalam 2 formasi.

Selanjutnya, dokter spesialis radiologi 2 orang, dokter spesialis rehabilitasi medik 1 formasi, dokter spesialis syaraf 2 formasi, dokter spesialis THT 1 formasi, dokter spesialis urologi 1 formasi, perawat Ners 33 formasi, pranata laboratorium kesehatan 6 formasi, psikologi klinis 5 formasi, sanitarian 2 formasi, administrator kesehatan 1 formasi, entomologi kesehatan 1 formasi, fisikawan medis 1 formasi, fisioterapis 1 formasi, nutrisionis 2 formasi, perekam medis 1 formasi, radiografer 1 formasi dan teknis elektrimedis 2 formasi. (bay)

TNGR Bawa Kasus Pesugulan ke Menteri LHK Dari Hal. 1 Karena upaya penegakan hukum dengan merobohkan bilik petani di kawasan itu belum berhasil mengeluarkan secara total warga. Mereka kembali masuk ke kawasan meski sudah dijaga aparat. ”Kami ingin menyadarkan masyarakat bahwa tanah yang digarap mereka merupakan kawasan konservasi

TNGR,” tegasnya. Namun karena warga tetap ngotot mengklaim sebagai hutan adat, TNGR tetap mempertimbangkan dengan opsi lain.

Yakni tawaran kemitraan konservasi kepada masyarakat. Selan masyarakat mendapat manfaat, juga dalam rangka pemulihan ekosistem dan vegetasi yang sudah rusak akibat perambahan bertahun tahun. (ars)

102 Formasi CPNS Pemprov NTB Belum Ada Pelamar Dari Hal. 1 Selain itu, guru Penjasorkes SMKN 1 Lambu, guru Penjasorkes SMAN 1 Plampang, guru Penjasorkes SMKN 1 Maluk.

Guru Penjasorkes SMAN 1 Woha, guru Prakarya dan Kewirausahaan SMAN 1 Labangka. Guru Prakarya dan Kewirausahaan SMAN 1 Moyo Utara, guru Prakarya dan Kewirausahaan SMAN 1 Lape.

Guru Prakarya dan Kewirausahaan SMKN 1 Lenangguar dan guru Prakarya dan Kewirausahaan SMKN 1 Plampang.

Kemudian guru prakarya dan kewirausahaan SMKN 1 Monta, guru rekayasa perangkat lunak SMKN 1 Plampang, guru rekayasa perangkat lunak SMKN 1 Lunyuk, guru sejarah SMAN 1 Belo, guru seni budaya SMAN 1 Brang Rea, guru seni budaya SMAN 1 Lape, guru seni budaya SMAN 1 Plampang.

Guru Seni Budaya SMKN 1 Lenangguar, guru Seni Budaya SMKN 1 Buer, guru Tata Boga SMKN 1 Pemenang, guru Tata Boga SMKN 1 Maluk, guru Teknik Kendaraan Ringan SMKN 1 Maluk, guru Teknik Kendaraan

Ringan SMKN 1 Bolo. Guru Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 Maluk, guru teknik komputer dan jaringan SMKN 1 Bolo.GuruTIKSMAN1Lape,guru TIK SMAN 1 Plampang.

Guru TIK SMAN 1 Moyo Hulu, guruTIKSMKN1Pringgasela.Guru TIKSMKN1Pringgabaya,guruTIK SMAN 2 Lambu, guru TIK SMAN 1Bayan.GuruAgribisnisTanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Plampang,guruDesainKomunikasi Visual SMKN 1 Buer. Guru Komputer SMKN 1 Seteluk, guru Mekanisasi Pertanian SMKN 1 Sakra.

Guru Teknika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Alas, guru Kelas SLBN 1 Sumbawa. Guru Kelas SLBN1LombokTimur,guruKelas SLBN 2 Lombok Barat, guru Kelas SLBN 1 Kota Bima. Guru kelas SLBN 1 Sumbawa Barat, guru KelasSLBN1Mataram,guruKelas SLBN 2 Mataram dan guru Kelas SLBN 1 Dompu.

Untuk formasi tenaga kesehatan, ada sejumlah formasi yang belum ada pelamarnya.

Antara lain, Nutrisionis RSUD NTB, Nutrisionis RSMA, Perekam Medis UPTD Laboratorium Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis. Kemudian

Pranata Laboratorium Kesehatan RSJ Mutiara Sukma, Sanitarian Dikes NTB. Apoteker RSJ Mutiara Sukma, Apoteker RS Mata NTB, dokter RS Mata NTB, dokter gigi RSUD NTB. Kemudian, Dokter Gigi RSMA, Entomolog Kesehatan Dikes NTB, Fisikawan Medis RSUD NTB, Psikolog Klinis RSMA. Psikolog Klinis RSUD NTB, Sokter Spesialis Anak RSUD NTB, Dokter Spesialis Anak RSJ Mutiara Sukma. Dokter Spesialis Anak RSMA, Dokter Spesialis Anastesi RS Mata NTB. Dokter Spesialis Bedah RSUD NTB, Dokter Spesialis Bedah Syaraf RSMA, Dokter Spesialis Jantung RSMA, Dokter Spesialis Kandungan RSUD NTB. Selanjutnya, dokter spesialis kandungan RSMA. Dokter spesialis kulit dan kelamin RSMA, dokter spesialis mata RSMA. Dokter spesialis paru RSMA, dokter spesialis patologi anatomi RSMA, dokter spesialis penyakit dalam RSJ Mutiara Sukma. Dokter spesialis penyakit dalam RSMA, dokter spesialis radiologi RSMA. Dokter spesialis radiologi RS Mata NTB, dokter spesialis rehabili-

tasi medik RSJ Mutiara Sukma. Dokter spesialis syaraf RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis syaraf RSMA, dokter spesialis THT RSMA dan dokter spesialis urologi RSMA. Sedangkan untuk formasi tenaga teknis, ada sejumlah formasi yang masih nihil pelamar. Di antaranya, penyuluh kehutanan BKPH Ropang, penyuluh kehutanan BKPH Tambora, Polisi Kehutanan BKPH ARS. Pranata Humas Biro Humas dan Protokol Setda NTB, dan teknik penyehatan lingkungan Disperkim NTB. Yus mengatakan, biasanya para pelamar akan membeludak menjelang penutupan pendaftaran. ‘’Kalau dilihat ketika tes CPNS tahun lalu, beberapa hari terakhir menjelang penutupan banyak yang daftar,’’ ujarnya.

Untuk Pemprov NTB, penutupan pendaftaran seleksi CPNS 2019 akan dilakukan 26 November mendatang. Karena ada keterlambatan pembukaan pendaftaran beberapa waktu lalu. Agar tetap masa pendaftaran 15 hari, maka pendaftaran CPNS Pemprov NTB ditutup pada 25 November mendatang.

Yus menyebutkan, beberapa

formasi yang paling banyak pelamarnya. Seperti formasi penggerak swadaya masyarakat DPMPD Dukcapil pelamarnya sudah 27 orang. Kemudian instruktur Disnakertrans NTB dengan jumlah pelamar 30 orang. Selanjutnya, penyuluh kehutanan Dinas LHK NTB sebanyak 29 pelamar, pengawas benih tanaman Distanbun NTB sebanyak 31 pelamar. Terbanyak adalah perawat RSMA sebanyak 40 pelamar. Sedangkan untuk formasi-formasi lainnya, pelamar masih di bawah belasan orang.

Diketahui, total formasi yang dibuka dalam rekrutmen CPNS di NTB tahun 2019 sebanyak 3.204 formasi. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Lombok Timur 482 formasi, Lombok Tengah sebanyak 479 formasi dan Lombok Utara 237 formasi.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa 342 formasi, Kota Mataram sebanyak 275 formasi, Kabupaten Dompu 249 formasi, Kabupaten Bima 241 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Kota Bima 175 formasi dan trakhir, Kabupaten Sumbawa Barat 105 formasi. (nas)

Harga Tiket MotoGP Mulai Rp295 Ribu Dari Hal. 1 Penjualan sendiri akan dilakukan mulai akhir November sampai dengan Agustus 2020 mendatang untuk mengetahui animo masyarakat terkait gelaran MotoGP di Indonesia. ‘’Kami optimistis MotoGP Indonesia 2021 akan dipadati penonton. Kami perkirakan event ini akan dapat menarik penonton hingga 100 ribu orang selama penyelenggaraan,’’ ujar Ricky seperti dikutip dari pernyataan resminya yang diterima Suara NTB, Senin (18/ 11). Hal itu didasari oleh beberapa hal, diantaranya posisi Sirkuit Mandalika sebagai

sirkuit terbuka dan akan menyajikan pemandangan indah bukit dan pantai.

Diterangkan Ricky melalui penjualan tiket tersebut pihaknya ingin melihat gambaran animo dan profil penonton untuk MotoGP di NTB. Dengan begitu persiapan untuk kebutuhan dan akomodasi dapat dipersiapkan dengan lebih baik.

Senada dengan itu, VP Corporate Secretary ITDC, Miranti N. Rendranti, menerangkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun kisaran harga yang akan dipublikasikan pada kegiatan penjualan tersebut. Penyusunan tersebut termasuk untuk kelas tiket dengan harga di bawah Rp1 juta.

‘’Untuk harga perkiraan dimulai dari Rp295 ribu. Itu untuk general admission (pemesanan umum) di hari Jumat,’’ ujar Miranti kepada Suara NTB, Senin (18/11).

Untuk harga pastinya, pihak ITDC sendiri tengah melakukan diskusi lebih lanjut dengan Dorna Sports selaku sponsor utama.

Gelaran MotoGP di KEK Mandalika sendiri diperkirakan akan membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Event balap motor internasional ini ditonton oleh 430 juta rumah tangga di seluruh dunia setiap kalinya. Hal tersebut dinilai dapat memberikan country branding (predikat khusus bagi

daerah) yang cukup kuat untuk menjadi daya tarik.

Menurut Miranti, dalam target kedepan Mandalika Street Circuit dan kegiatan MotoGP diprediksi mampu mendatangkan 300.000 wisatawan asing per tahun.

Selain itu, diharapkan juga ada peningkatan belanja wisatawan hingga 40 juta dolar Amerika per tahun.

Dicontohkan Miranti seperti yang diumumkan oleh Dorna Sports melalui situs motogp.com, Sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu lokasi tes pra-musim 2021 oleh para pembalap. Mengingat MotoGP Indonesia masuk ke dalam kalender 2021. Tes

pra-musim diperkirakan akan berlangsung Februari atau Maret 2021 sebelum musim 2021 dimulai.

Tes pra-musim 2021 di Lombok (Sirkuit Mandalika) dijadwalkan berlangsung selama 3 hari seperti yang diumumkan oleh Dorna Sports dan diperkirakan akan diikuti oleh semua pembalap yang memiliki kontrak. Sampai saat ini hanya ada empat tes untuk musim 2021 yang sudah diumumkan, yaitu satu kali tes pra-musim selama 3 hari di Lombok, dua kali tes 1 hari pada hari Senin setelah event balap dan satu kali tes 2 hari masing-masing di sirkuit yang akan ditentukan kemudian. (bay)

Bali Ditawarkan Kereta, NTB Pengolahan Sampah, NTT Peternakan Dari Hal. 1 PT.Yunnan Water Utilities Indonesia menurut Dhita, saat ini telah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya dalam mengolah sampah perkotaan. Volume sampah yang dikelola PT.Yunnan Water Utilities Indonesia setip hari sebesar 1.750 ton. ‘’Nama proyek itu PLTS (Perusahaan Listrik Tenaga Sampah) Benowo. Proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik ini menggunakan dua teknologi. Yaitu teknologi gasifikasi dan teknologi incenerator,’’ jelasnya.

Untuk teknologi gasifikasi, pengolahan sampah di Surabaya diterapkan mulai tahun ini. Dengan teknologi gasifikasi, perusahaan ini setiap hari menggunakan 750 ton sampah dan mampu menghasilkan tenaga listrik 12 MW. ‘’Bulan depan, Desember sudah mulai commissioning,’’ jelasnya.

Selanjutnya tahun 2020, pengelolaan sampah akan dikembangkan dengan teknologi incenerator, dengan mengelola 1000 ton sampah

per hari. Dengan 1000 ton sampah akan menghasilkan tenaga listrik 18 MW. ‘’Jika digabungkan ke dua teknologi yang kami gunakan nanti, pengolahan sampah melalui PLTS Benowo, akan menghasilkan tenaga listrik sebesar 30 MW,’’ sebut Dhita.

Jika PT.Yunnan Water Utilities Indonesia tertarik mengolah sampah perkotaan di NTB (Lombok) menjadi tenaga listrik. Berbeda halnya dengan China Railway Group Limited. ‘’Kami tertarik dengan Global Hub,’’ ujar Hendri, Business Develompment Manager China Railway Group Limited. Paparan Kepala DPMPTSPT NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si tentang potensi Global Hub Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), menarik minat perusahaan yang juga bergerak di bidang pembangunan fasilitas kereta api ini, untuk melakukan pembicaraan lebih serius dengan Pemprov NTB. Seperti diketahui, hasil kajian Bappenas 2009, Indonesia berpeluang mengembang-

kan Global Hub baru untuk memenuhi kebutuhan kapalkapal besar dunia. ‘’Lombok (KLU) merupakan lokasi paling potensial, ‘’ ujar Gita.

Tawarkan Bangun Jalur Kereta Lingkar Bali Selain tertarik dengan Global Hub Lombok, China Railway Group Limited juga tertarik membangun angkutan umum berupa kereta cepat di Bali. Pengamatan Hendri, angkutan darat di Bali sudah krodit (sangat padat). ‘’Saya melihat angkutan publik yang terbatas. Justru angkutan (kendaraan) pribadi yang mendominasi. Ini pemicu krodit,’’ ujarnya.

Solusi yang ditawarkan China Railway Group Limited adalah membangun jalur kereta lingkar Bali. ‘’Jalur kereta yang dibangun mengelilingi Bali. Tidak saja ini mampu menyediakan angkutan publik sebagai solusi mengatasi kemacetan. Juga mampu membuka daerah-daerah yang selama ini kesulitan akses transportasi,’’ kata Hendri.

Memang membangun fasilitas jalur kereta membutuhkan biaya besar. Jangankan dananya dari APBD, dari APBN pun menurutnya memang berat. ‘’Tetapi pendanaan untuk pembangunannya nanti melibatkan pihak ke tiga.’’.

Melihat potensi Bali khususnya sektor pariwisatanya yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, bahkan dunia.

Maka persoalan angkutan yang dari waktu ke waktu menurut Hendri semakin krodit. Kemacetan parah terutama pada saat kunjungan wisatawan meningkat, harus dicarikan solusinya. ‘’Untuk ide membangun jalur kereta lingkar Bali, memang harus didahului dengan FS (Feasibility Study). Perlu diteliti cost, potensi dan posisi geografisnya,’’ saran Hendri.

Kereta Cepat Kupang-Dili Tidak saja kepada Bali, investor Tiongkok ini juga menawarkan membangun jalur kereta cepat Kupang (NTT)- Dili (Timor Leste).

Tidak saja tertarik berinvestasi untuk kereta cepat, para in-

vestor juga menghasilkan kesepakatan dan menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi di NTT dalam beberapa bidang investasi. Seperti pendidikan, peternakan, pendidikan, pakan ternak dan energi.

Untuk investasi pakan ternak dan rel kereta KupangDili, para investor akan kembali dan melakukan kajian sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Konjen RTT di Denpasar, Gou Haodong menyampaikan rasa puasnya atas pelaksanaan Forum Investasi Wilayah Konsulat Jenderal RRT di Denpasar ke 4 ini. Ia berterima kasih kepada Pemerintah NTT yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

Gou Haodong mengatakan, kegiatan forum investasi yang ke-4 ini berjalan sangat sukses. Ia melihat ada peluang luar biasa yang bisa dikerjasamakan ke depan. Ia berharap hasil kerjasama yang sedang dibangun ini dapat menguntungkan masyarakat di wilayah Konjen RRT di Denpasar. (049)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 19 November 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

Pemprov Hanya Peroleh DAK Infrastruktur Jalan Rp63 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Jalan pada 2020 sebesar Rp600 miliar ke pemerintah pusat. Namun, Pemprov hanya memperoleh DAK infrastruktur jalan sebesar Rp63 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT mengatakan, meskipun peroleh DAK Fisik Infrastruktur Jalan tahun 2020 minim. Tetapi, Pemprov sudah menetapkan Perda Percepatan Jalan. Pemprov mengalokasikan anggaran selama tiga tahun sebesar Rp750 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan provinsi di Pulau Sumbawa.

“Kita usulkan sesuai proposal Rp600 miliar. Dapatnya Rp63 miliar,” kata Sahdan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (18/11) siang.

Sahdan mengatakan, DAK Fisik Infrastruktur Jalan sebesar Rp63 miliar tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan provinsi yang ada di

Sumbawa dan Bima. Dengan anggaran sebesar itu, maka jalan provinsi yang dapat ditangani sekitar 18 km.

Sedangkan untuk penanganan jalan provinsi lainnya yang rusak di Pulau Sumbawa akan ditangani lewat program percepatan penanganan jalan tahun jamak. Pemprov sudah memiliki Perda No. 12 Tahun 2019 tentang percepatan penanganan jalan tahun jamak.

Penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 - 2022. Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023.

Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 83,65 persen.

Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, setiap tahun Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan jalan provinsi akan ter-

Anggaran Pembebasan Lahan ”By Pass” LIA - KEK Mandalika Membengkak Jadi Rp380 Miliar Mataram (Suara NTB) Lahan warga terdampak pembangunan proyek jalan by pass Lombok International Airport (LIA) - KEK Mandalika akan segera dibayar. Anggaran pembebasan lahan proyek strategis tersebut membengkak menjadi Rp380 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. H. Sahdan, MT menyebutkan awalnya anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan proyek by pass LIA - KEK Mandalika sebesar Rp147 miliar. ‘’Kita siapkan Rp147 miliar untuk pembebasan lahan. Tapi ternyata kemarin (butuh) Rp380 miliaran. Harga tanah naik,’’ kata Sahdan dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (18/11) siang.

Ia menyebutkan, jumlah warga pemilik lahan yang dibebaskan tanahnya sebanyak 639 orang. Proyek jalan by pass sepanjang 17 km tersebut melintasi lima desa. Sahdan mengatakan, tim appraisal sudah menyelesaikan tugasnya. Sehingga pembayaran lahan akan segera dilakukan.

Ia menjelaskan apabila 70 persen warga terdampak sudah setuju hasil appraisal. Maka pembayaran lahan akan segera dilakukan. “Kalau setuju maka minggu depan sudah mulai dibayar,” terangnya.

Pembangunan akses jalan mendukung perhelatan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika tersebut rencananya akan segera dilelang untuk konstruksinya. Apabila lelang dimulai pertengahan November ini, maka Januari tahun depan sudah ada pemenangnya.

Pengerjaan proyek ini rencananya akan dibagi menjadi empat paket untuk mengejar target 2021 sudah bisa digunakan. Proyek jalan by pass LIA - KEK Mandalika ditargetkan tuntas pertengahan 2021 mendatang. Proyek ini akan dikerjakan multiyears selama dua tahun, yakni 2020 dan 2021.

Pembangunan proyek tersebut menggunakan dana bantuan Bank Dunia sebesar Rp1,5 triliun. Dana bantuan Bank Dunia itu merupakan bagian dari proyek pengembangan pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Project (ITDP). Jalan penghubung dari bandara ke Sirkuit Mandalika ini panjangnya sekitar 17 km.

Rencananya akan dibangun jalan empat jalur dan delapan lajur. (nas)

tangani agar menjadi mantap.

Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap.

Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sebelumnya Pemprov NTB telah melakukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011-2013, tahap kedua pada tahun 2013-2015 dan tahap ketiga tahun 2017-2018.

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Artinya, masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peringati HPS dan HKN 2019

Operasi Katarak Dilaksanakan di RSAM Narmada Giri Menang (Suara NTB) – Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia (HPS) yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tahun 2019, Dinas Kesehatan Lombok Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Fred Hollows Foundation (FHF) menyelenggarakan bhakti sosial operasi katarak. Kegiatan dilaksanakan Sabtu (16/11) di Rumah Sakit Awet Muda Narmada.

HPS tahun ini mengambil tema internasional “vision first” dan tema nasional “mata sehat, SDM unggul”. Hal ini sejalan dengan tema HKN ke 55 tahun 2019 yaitu generasi sehat, Indonesia unggul. Acara pembukaan digelar di halaman timur RSAM yang dibarengi dengan pemberian kacamata gratis oleh asisten III Setda Lombok Barat, Drs. H. Mahyudin, M.Si kepada beberapa murid SD yang mengalami gangguan penglihatan.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, drg. Ni Made Ambaryati, M.Kes dalam laporannya menyampaikan bahwa program kesehatan mata di Lombok Barat telah dilakukan beberapa kegiatan. Seperti pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan Guru SD/SMP sederajat, kegiatan skrining dan layanan refraksi mata di SD/SMP sederajat.

“Pada tahun 2019 telah terbentuk satu vision centre di Puskesmas Gunungsari dan

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Foto bersama murid yang mendapatkan bantuan kacamata. rencana akan dibentuk tiga lagi di wilayah Sekotong, Lingsar dan Dasan Tapen,’’ terang Ambaryati. Tujuan vision centre adalah untuk mende-

katkan akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan mata dan kacamata.

Hasil pantauan terakhir, operasi katarak selesai sekitar

pukul 15.30 wita dengan jumlah pasien yang diskrining 90 orang, yang memenuhi syarat operasi 45 orang dari target 100 orang. (*)